diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_ploib6366_orang-baik-cenderung-alami-depresi.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_ploib6366_orang-baik-cenderung-alami-depresi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..455aa7c946b15cf124623aab8dd4b982ead5ec3a --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_ploib6366_orang-baik-cenderung-alami-depresi.md @@ -0,0 +1,104 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/ploib6366/orang-baik-cenderung-alami-depresi +title: "Orang Baik Cenderung Alami Depresi | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:52:11 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Orang Baik Cenderung Alami Depresi | Republika Online + +Studi ini tidak membuktikan menjadi orang baik otomatis akan menyebabkan depresi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Orang sering mengatakan berbuat baik untuk orang lain dan itu akan kembali kepada Anda dengan cara yang tidak terduga. Akibatnya, Anda selalu menjadi orang pertama yang meminjamkan bahu untuk menangis, orang pertama yang mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri untuk orang lain dan bahkan bisa menjadi orang pertama yang secara sukarela membeli obat untuk rekan kerja yang batuk. Walaupun semua kualitas ini membuat Anda menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang baik mungkin tidak begitu baik untuk kesehatan mental Anda. Dikutip di Times of India , Senin (21/1), menurut sebuah laporan baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal Nature Human Behavior , orang yang lebih baik lebih mungkin melawan depresi. Studi tersebut mengatakan jika seseorang sensitif terhadap ketidakadilan, dia cenderung mengalami depresi jika dibandingkan dengan seseorang yang sama sekali tidak terganggu atau bisa dibilang egois. Peneliti sampai pada kesimpulan ini dengan memberikan tes kepribadian kepada 350 orang untuk memisahkan mereka menjadi dua kelompok. Dua kelompok ini adalah pro-sosial dan individualis berdasarkan pada cara berpikir seseorang. Menjadi pro-sosial berarti pengorbanan diri dan bersedia mempromosikan keadilan. Sedangkan menjadi individualis berarti egois dan peduli dengan menjaga diri mereka sendiri. Setelah ini, peneliti juga mempelajari seberapa besar peserta ingin secara finansial membantu yang membutuhkan atau mereka yang kurang beruntung. Untuk mempelajari reaksi, peneliti memeriksa otak peserta di kedua kelompok dengan melakukan magnetic resonance imaging (MRI) untuk memeriksa bagian otak mana yang menyala selama situasi yang diberikan. Hasilnya mengejutkan. Para peneliti menemukan pola otak untuk kedua kelompok (pro-sosial dan individualis) sangat berbeda dalam situasi di mana uang didistribusikan secara tidak merata. Mereka yang termasuk dalam kelompok pro-sosial menunjukkan peningkatan aktivitas dalam amygdala mereka (bagian di otak yang bertanggung jawab atas emosi termasuk respons stres). Di sisi lain, otak orang yang individualis meningkatkan aktivitas di amigdala hanya ketika yang lain mendapat lebih banyak uang daripada yang mereka lakukan. Untuk menindaklanjuti penelitian, para peserta diberi kuesioner tentang depresi, yang dikenal sebagai Beck Depression Inventory untuk menentukan apakah aktivitas otak itu terkait dengan gejala depresi. Hasilnya menunjukkan mereka yang berada dalam kelompok pro-sosial (orang-orang baik) lebih mungkin menderita gejala depresi. Studi ini tidak membuktikan menjadi orang baik secara otomatis akan menyebabkan depresi, tetapi orang yang peduli mungkin lebih rentan terhadap depresi berkat sifat empati mereka dan kemampuan merasa bersalah tentang ketidakadilan. Ask me! Orang Baik Cenderung Alami Depresi Rekomendasi Cermat Menangkap Tanda-Tanda Kebohongan Cegah Penyakit Jantung Bawaan pada Anak, Ibu Hamil Perlu Lakukan Ini Berat Badan Mudah Naik pada Usia 50-an, 2 Hal Ini Jadi Alasannya 1 dari 100 Bayi Baru Lahir Punya Penyakit Jantung Bawaan Kenali Tanda dan Gejala Penyakit Jantung Bawaan pada Anak REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Orang sering mengatakan berbuat baik untuk orang lain dan itu akan kembali kepada Anda dengan cara yang tidak terduga. Akibatnya, Anda selalu menjadi orang pertama yang meminjamkan bahu untuk menangis, orang pertama yang mengorbankan kebahagiaan Anda sendiri untuk orang lain dan bahkan bisa menjadi orang pertama yang secara sukarela membeli obat untuk rekan kerja yang batuk. + + + + Walaupun semua kualitas ini membuat Anda menjadi orang yang menyenangkan, menjadi orang baik mungkin tidak begitu baik untuk kesehatan mental Anda. Dikutip di Times of India , Senin (21/1), menurut sebuah laporan baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal Nature Human Behavior , orang yang lebih baik lebih mungkin melawan depresi. + + + + + Studi tersebut mengatakan jika seseorang sensitif terhadap ketidakadilan, dia cenderung mengalami depresi jika dibandingkan dengan seseorang yang sama sekali tidak terganggu atau bisa dibilang egois. Peneliti sampai pada kesimpulan ini dengan memberikan tes kepribadian kepada 350 orang untuk memisahkan mereka menjadi dua kelompok. + Dua kelompok ini adalah pro-sosial dan individualis berdasarkan pada cara berpikir seseorang. Menjadi pro-sosial berarti pengorbanan diri dan bersedia mempromosikan keadilan. Sedangkan menjadi individualis berarti egois dan peduli dengan menjaga diri mereka sendiri. + + + Setelah ini, peneliti juga mempelajari seberapa besar peserta ingin secara finansial membantu yang membutuhkan atau mereka yang kurang beruntung. Untuk mempelajari reaksi, peneliti memeriksa otak peserta di kedua kelompok dengan melakukan magnetic resonance imaging (MRI) untuk memeriksa bagian otak mana yang menyala selama situasi yang diberikan. Hasilnya mengejutkan. Para peneliti menemukan pola otak untuk kedua kelompok (pro-sosial dan individualis) sangat berbeda dalam situasi di mana uang didistribusikan secara tidak merata. Mereka yang termasuk dalam kelompok pro-sosial menunjukkan peningkatan aktivitas dalam amygdala mereka (bagian di otak yang bertanggung jawab atas emosi termasuk respons stres). Di sisi lain, otak orang yang individualis meningkatkan aktivitas di amigdala hanya ketika yang lain mendapat lebih banyak uang daripada yang mereka lakukan. + Untuk menindaklanjuti penelitian, para peserta diberi kuesioner tentang depresi, yang dikenal sebagai Beck Depression Inventory untuk menentukan apakah aktivitas otak itu terkait dengan gejala depresi. Hasilnya menunjukkan mereka yang berada dalam kelompok pro-sosial (orang-orang baik) lebih mungkin menderita gejala depresi. Studi ini tidak membuktikan menjadi orang baik secara otomatis akan menyebabkan depresi, tetapi orang yang peduli mungkin lebih rentan terhadap depresi berkat sifat empati mereka dan kemampuan merasa bersalah tentang ketidakadilan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 17:00 WIB + + Cermat Menangkap Tanda-Tanda Kebohongan Selasa , 14 Feb 2023, 16:36 WIB + + Cegah Penyakit Jantung Bawaan pada Anak, Ibu Hamil Perlu Lakukan Ini + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:52 WIB + + Berat Badan Mudah Naik pada Usia 50-an, 2 Hal Ini Jadi Alasannya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:45 WIB + + 1 dari 100 Bayi Baru Lahir Punya Penyakit Jantung Bawaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:38 WIB + + Kenali Tanda dan Gejala Penyakit Jantung Bawaan pada Anak diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_qh7t4w430_dampak-menghisap-ganja-saat-hamil-untuk-perkembangan-anak.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_qh7t4w430_dampak-menghisap-ganja-saat-hamil-untuk-perkembangan-anak.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..822d3ab958557517609a2d3bdd7d42b694fe8751 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_qh7t4w430_dampak-menghisap-ganja-saat-hamil-untuk-perkembangan-anak.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/qh7t4w430/dampak-menghisap-ganja-saat-hamil-untuk-perkembangan-anak +title: "Dampak Menghisap Ganja Saat Hamil untuk Perkembangan Anak | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:51:10 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Dampak Menghisap Ganja Saat Hamil untuk Perkembangan Anak | Republika Online + +Para ibu diingatkan tak menghisap ganja selama kehamilan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ibu diperingatkan untuk tidak merokok kanabis (ganja) selama kehamilan karena dapat mempengaruhi perkembangan bayi. Sebuah penelitian menunjukkan anak-anak lebih cenderung menunjukkan perilaku seperti psikotik jika ibu mereka merokok ganja selama kehamilan mereka. Studi Perkembangan Kognitif Otak Remaja (ABCD) di AS menganalisis perilaku anak berusia sembilan tahun yang ibunya "terpapar" ganja selama kehamilan. Para peneliti juga mengamati pola tidur dari 11.489 anak, 655 di antaranya memiliki ibu yang merokok selama hamil. Menurut studi, setiap anak yang telah terpapar ganja sebelum lahir menunjukkan perilaku "abnormal". Dibandingkan dengan anak-anak lain, mereka lebih cenderung memiliki perilaku seperti psikotik dan masalah dengan rentang perhatian, sikap sosial , tidur, serta umumnya memiliki kemampuan kognitif lebih lemah. "Jika perempuan terus merokok ganja setelah mengetahui mereka hamil, perilaku anak-anak akan lebih terlihat," kata para peneliti, dilansir laman Independent , Jumat (25/9). Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) memperingatkan bahwa merokok ganja selama kehamilan dapat menurunkan berat badan lahir pada bayi baru lahir. Hal itu juga dapat membuat anak sulit untuk memperhatikan atau fokus belajar nantinya. Penulis studi ABCD mengatakan memang ada penelitian sebelumnya tapi itu telah digolongkan "lemah" karena kurangnya studi berulang dan peneliti tidak memperhitungkan faktor, seperti anak-anak yang menggunakan narkoba. Akademi Ilmu Pengetahuan, Teknik, dan Kedokteran Nasional baru-baru ini menyimpulkan bahwa hanya penurunan berat badan lahir yang terkait erat dengan paparan ganja prenatal. Karenanya, para peneliti menyerukan pendidikan yang lebih baik tentang risiko penggunaan ganja selama kehamilan, atau pencegahan Mirip dengan pesan efektif seputar konsekuensi merugikan dari paparan alkohol dan tembakau selama kehamilan, pendidikan mengenai potensi bahaya yang terkait dengan penggunaan ganja prenatal juga diperlukan. Saat ini, wanita hamil, dan bahkan mereka yang berencana untuk hamil, harus dicegah untuk menggunakan ganja oleh petugas kesehatan, apotik, dan lainnya. Wanita harus menahan diri dari penggunaan ganja selama kehamilan agar dapat bermanfaat bagi keturunan mereka. Ask me! Dampak Menghisap Ganja Saat Hamil untuk Perkembangan Anak Rekomendasi Cermat Menangkap Tanda-Tanda Kebohongan Cegah Penyakit Jantung Bawaan pada Anak, Ibu Hamil Perlu Lakukan Ini Berat Badan Mudah Naik pada Usia 50-an, 2 Hal Ini Jadi Alasannya 1 dari 100 Bayi Baru Lahir Punya Penyakit Jantung Bawaan Kenali Tanda dan Gejala Penyakit Jantung Bawaan pada Anak REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para ibu diperingatkan untuk tidak merokok kanabis (ganja) selama kehamilan karena dapat mempengaruhi perkembangan bayi. + + + + Sebuah penelitian menunjukkan anak-anak lebih cenderung menunjukkan perilaku seperti psikotik jika ibu mereka merokok ganja selama kehamilan mereka. + + + + Baca Juga + + + Gapmmi Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Lebih Baik + + Wisata Lembah Indah Malang Gairahkan Ekonomi Rakyat + + Reka Ulang Kasus Aborsi Ilegal + + Studi Perkembangan Kognitif Otak Remaja (ABCD) di AS menganalisis perilaku anak berusia sembilan tahun yang ibunya "terpapar" ganja selama kehamilan. Para peneliti juga mengamati pola tidur dari 11.489 anak, 655 di antaranya memiliki ibu yang merokok selama hamil. Menurut studi, setiap anak yang telah terpapar ganja sebelum lahir menunjukkan perilaku "abnormal". Dibandingkan dengan anak-anak lain, mereka lebih cenderung memiliki perilaku seperti psikotik dan masalah dengan rentang perhatian, sikap sosial , tidur, serta umumnya memiliki kemampuan kognitif lebih lemah. + + + "Jika perempuan terus merokok ganja setelah mengetahui mereka hamil, perilaku anak-anak akan lebih terlihat," kata para peneliti, dilansir laman Independent , Jumat (25/9). Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) memperingatkan bahwa merokok ganja selama kehamilan dapat menurunkan berat badan lahir pada bayi baru lahir. Hal itu juga dapat membuat anak sulit untuk memperhatikan atau fokus belajar nantinya. Penulis studi ABCD mengatakan memang ada penelitian sebelumnya tapi itu telah digolongkan "lemah" karena kurangnya studi berulang dan peneliti tidak memperhitungkan faktor, seperti anak-anak yang menggunakan narkoba. Akademi Ilmu Pengetahuan, Teknik, dan Kedokteran Nasional baru-baru ini menyimpulkan bahwa hanya penurunan berat badan lahir yang terkait erat dengan paparan ganja prenatal. Karenanya, para peneliti menyerukan pendidikan yang lebih baik tentang risiko penggunaan ganja selama kehamilan, atau pencegahan Mirip dengan pesan efektif seputar konsekuensi merugikan dari paparan alkohol dan tembakau selama kehamilan, pendidikan mengenai potensi bahaya yang terkait dengan penggunaan ganja prenatal juga diperlukan. Saat ini, wanita hamil, dan bahkan mereka yang berencana untuk hamil, harus dicegah untuk menggunakan ganja oleh petugas kesehatan, apotik, dan lainnya. Wanita harus menahan diri dari penggunaan ganja selama kehamilan agar dapat bermanfaat bagi keturunan mereka. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 17:00 WIB + + Cermat Menangkap Tanda-Tanda Kebohongan Selasa , 14 Feb 2023, 16:36 WIB + + Cegah Penyakit Jantung Bawaan pada Anak, Ibu Hamil Perlu Lakukan Ini + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:52 WIB + + Berat Badan Mudah Naik pada Usia 50-an, 2 Hal Ini Jadi Alasannya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:45 WIB + + 1 dari 100 Bayi Baru Lahir Punya Penyakit Jantung Bawaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:38 WIB + + Kenali Tanda dan Gejala Penyakit Jantung Bawaan pada Anak diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_ro9ifj399_layanan-kesehatan-harus-mampu-menjangkau-lansia.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_ro9ifj399_layanan-kesehatan-harus-mampu-menjangkau-lansia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b021255aadb2a46da2cda6bf345259e3e9b80310 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_ro9ifj399_layanan-kesehatan-harus-mampu-menjangkau-lansia.md @@ -0,0 +1,103 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/ro9ifj399/layanan-kesehatan-harus-mampu-menjangkau-lansia +title: "Layanan Kesehatan Harus Mampu Menjangkau Lansia | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:02:55 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Layanan Kesehatan Harus Mampu Menjangkau Lansia | Republika Online + +Hambatan penggunaan layanan kesehatan pada lansia harus diatasi. REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Layanan kesehatan dinilai penting untuk menjangkau para lanjut usia (lansia). Hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan dalam studi komparatif perawatan lanjut usia (lansia)  yang dilakukan atas kerja sama antara Unika Atma Jaya Jakarta dan University of Southampton (UK), bersama dengan Loughborough University (UK) dan Oxford University (UK). "Ada empat rekomendasi yang perlu diprioritaskan oleh stakeholder baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas, pertama, hambatan penggunaan layanan kesehatan pada lansia harus diatasi. Kedua, layanan kesehatan harus menjangkau lansia," kata Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya Jakarta, Yvonne Suzy Handajani. Kemudian rekomendasi yang ketiga, relawan perawatan kesehatan dan perawat informal membutuhkan pelatihan. Lalu Yvonne mengatakan, diperlukan perlindungan sosial untuk dukungan ekonomi. "Paradoks bahwa lansia yang paling membutuhkan perawatan medis dan  sosial justru tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena ringkih/renta, masalah mobilitas, disabilitas, atau kemiskinan, perlu segera diatasi," ujarnya. Ia mengatakan peningkatan harapan hidup berkontribusi pada penyakit kronis, keterbatasan fungsional, dan penurunan fungsi kognitif pada lanjut usia (lansia). Tanpa perawatan yang tepat, kualitas hidup dan kesehatan lansia beresiko memburuk. Pada 2021, Indonesia menerbitkan Strategi Nasional Kelanjutusiaan dengan komitmen terhadap 'layanan perawatan jangka panjang komprehensif yang mencakup aspek kesehatan dan sosial lansia'. Di tahun yang sama, PBB meluncurkan Dekade Lansia Sehat ( Decade of Healthy Aging ) untuk mengembangkan layanan kesehatan dan perawatan terintegrasi lansia. Sementara itu studi komparatif tersebut sudah dilakukan sejak 2019. Tujuan studi tersebut untuk memahami siapa yang terlibat dalam perawatan lansia, apa preferensi dan kebutuhan lansia, dan bagaimana keluarga lansia dapat didukung oleh layanan kesehatan, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah. "Studi komparatif berbentuk penelitian etnografi ini dilakukan di lima lokasi di Indonesia (DKI Jakarta, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur)," ungkapnya. Kegiatan diskusi stakeholder dijadwalkan akan digelar di University Club UGM. Kegiatan tersebut merupakan diseminasi Studi Komparatif Perawatan Lanjut Usia dan peluncuran Policy Brief bertajuk 'Jaringan Perawatan Lansia di Indonesia: Temuan dan Rekomendasi Kebijakan'. Temuan Studi Komparatif menyebutkan lansia dengan ketergantungan perawatan cenderung ‘tidak terlihat’ dalam kebijakan publik yang memprioritaskan representasi 'lansia sukses' dan 'lansia tangguh'. Hal ini diperburuk dengan kemiskinan yang  membuat keluarga tidak mampu membeli alat bantu kesehatan, seperti popok dewasa atau kursi roda. "Perawat informal juga harus melakukan beberapa hal sekaligus yaitu perawatan lansia dan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Beban berat ini membuat lansia mendapat perawatan meski tidak sesuai dengan kebutuhannya, semisal, keluarga tidak mengetahui cara mencegah luka baring bagi lansia tirah baring. Penggunaan layanan kesehatan juga rendah bagi lansia dengan ketergantungan perawatan," ujarnya. Kemudian minimnya penggunaan layanan kesehatan tidak diimbangi dengan inisiatif layanan berbasis kunjungan ke rumah lansia. Kader aktif menyediakan pengecekan dan informasi kesehatan bagi lansia di komunitas, namun masih jarang berinteraksi dengan lansia yang mempunyai kebutuhan perawatan tinggi. Akibatnya, lansia yang paling membutuhkan dukungan justru tidak menerima apa yang mereka perlukan. Kegiatan ini dihadiri kepala daerah dan perwakilan kepala dinas yang mempunyai tanggung jawab pada kebijakan serta program kelanjutusiaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, pada 11-12 Januari, kegiatan diskusi stakeholder ini dilanjutkan dengan penyelenggaraan Konferensi Akademik Internasional bertajuk Dinamika Perawatan di Indonesia Masa Kini bertempat di Pusat Studi Kebijakan Kependudukan UGM. Ask me! Layanan Kesehatan Harus Mampu Menjangkau Lansia Rekomendasi Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Layanan kesehatan dinilai penting untuk menjangkau para lanjut usia (lansia). Hal tersebut menjadi salah satu rekomendasi yang disampaikan dalam studi komparatif perawatan lanjut usia (lansia)  yang dilakukan atas kerja sama antara Unika Atma Jaya Jakarta dan University of Southampton (UK), bersama dengan Loughborough University (UK) dan Oxford University (UK). + + + + "Ada empat rekomendasi yang perlu diprioritaskan oleh stakeholder baik pemerintah, masyarakat sipil, maupun komunitas, pertama, hambatan penggunaan layanan kesehatan pada lansia harus diatasi. Kedua, layanan kesehatan harus menjangkau lansia," kata Guru Besar Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atma Jaya Jakarta, Yvonne Suzy Handajani. + + + + Kemudian rekomendasi yang ketiga, relawan perawatan kesehatan dan perawat informal membutuhkan pelatihan. Lalu Yvonne mengatakan, diperlukan perlindungan sosial untuk dukungan ekonomi. "Paradoks bahwa lansia yang paling membutuhkan perawatan medis dan  sosial justru tidak dapat mengakses layanan kesehatan karena ringkih/renta, masalah mobilitas, disabilitas, atau kemiskinan, perlu segera diatasi," ujarnya. Ia mengatakan peningkatan harapan hidup berkontribusi pada penyakit kronis, keterbatasan fungsional, dan penurunan fungsi kognitif pada lanjut usia (lansia). Tanpa perawatan yang tepat, kualitas hidup dan kesehatan lansia beresiko memburuk. + + + Pada 2021, Indonesia menerbitkan Strategi Nasional Kelanjutusiaan dengan komitmen terhadap 'layanan perawatan jangka panjang komprehensif yang mencakup aspek kesehatan dan sosial lansia'. Di tahun yang sama, PBB meluncurkan Dekade Lansia Sehat ( Decade of Healthy Aging ) untuk mengembangkan layanan kesehatan dan perawatan terintegrasi lansia. Sementara itu studi komparatif tersebut sudah dilakukan sejak 2019. Tujuan studi tersebut untuk memahami siapa yang terlibat dalam perawatan lansia, apa preferensi dan kebutuhan lansia, dan bagaimana keluarga lansia dapat didukung oleh layanan kesehatan, lembaga pemerintah, dan non-pemerintah. "Studi komparatif berbentuk penelitian etnografi ini dilakukan di lima lokasi di Indonesia (DKI Jakarta, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur)," ungkapnya. Kegiatan diskusi stakeholder dijadwalkan akan digelar di University Club UGM. Kegiatan tersebut merupakan diseminasi Studi Komparatif Perawatan Lanjut Usia dan peluncuran Policy Brief bertajuk 'Jaringan Perawatan Lansia di Indonesia: Temuan dan Rekomendasi Kebijakan'. Temuan Studi Komparatif menyebutkan lansia dengan ketergantungan perawatan cenderung ‘tidak terlihat’ dalam kebijakan publik yang memprioritaskan representasi 'lansia sukses' dan 'lansia tangguh'. Hal ini diperburuk dengan kemiskinan yang  membuat keluarga tidak mampu membeli alat bantu kesehatan, seperti popok dewasa atau kursi roda. "Perawat informal juga harus melakukan beberapa hal sekaligus yaitu perawatan lansia dan pekerjaan untuk mendapatkan uang. Beban berat ini membuat lansia mendapat perawatan meski tidak sesuai dengan kebutuhannya, semisal, keluarga tidak mengetahui cara mencegah luka baring bagi lansia tirah baring. Penggunaan layanan kesehatan juga rendah bagi lansia dengan ketergantungan perawatan," ujarnya. Kemudian minimnya penggunaan layanan kesehatan tidak diimbangi dengan inisiatif layanan berbasis kunjungan ke rumah lansia. Kader aktif menyediakan pengecekan dan informasi kesehatan bagi lansia di komunitas, namun masih jarang berinteraksi dengan lansia yang mempunyai kebutuhan perawatan tinggi. + Akibatnya, lansia yang paling membutuhkan dukungan justru tidak menerima apa yang mereka perlukan. Kegiatan ini dihadiri kepala daerah dan perwakilan kepala dinas yang mempunyai tanggung jawab pada kebijakan serta program kelanjutusiaan di Daerah Istimewa Yogyakarta. + Selanjutnya, pada 11-12 Januari, kegiatan diskusi stakeholder ini dilanjutkan dengan penyelenggaraan Konferensi Akademik Internasional bertajuk Dinamika Perawatan di Indonesia Masa Kini bertempat di Pusat Studi Kebijakan Kependudukan UGM. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Senin , 27 Feb 2023, 15:58 WIB + + Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Senin , 27 Feb 2023, 15:41 WIB + + Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:31 WIB + + Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:17 WIB + + Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 14:37 WIB + + Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_rsl07b425_ngotot-semua-harus-sempurna-bisa-jadi-anda-kena-sindrom-wanita-super-cek-ciri-cirinya.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rsl07b425_ngotot-semua-harus-sempurna-bisa-jadi-anda-kena-sindrom-wanita-super-cek-ciri-cirinya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3ebc428b673e4a7d5dcc32a36d39776d4a462405 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rsl07b425_ngotot-semua-harus-sempurna-bisa-jadi-anda-kena-sindrom-wanita-super-cek-ciri-cirinya.md @@ -0,0 +1,136 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/rsl07b425/ngotot-semua-harus-sempurna-bisa-jadi-anda-kena-sindrom-wanita-super-cek-ciri-cirinya +title: "Ngotot Semua Harus Sempurna, Bisa Jadi Anda Kena Sindrom Wanita Super, Cek Ciri-cirinya | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:01:40 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Ngotot Semua Harus Sempurna, Bisa Jadi Anda Kena Sindrom Wanita Super, Cek Ciri-cirinya | Republika Online + +Pahami bahwa tidak mungkin seseorang menjadi sempurna dalam segala hal. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang wanita bisa memiliki banyak peran di antaranya seorang ibu rumah tangga, karyawan, dan istri. Terkadang, sulit untuk menyesuaikan kecepatan terutama di dunia modern saat tugas tidak ada habisnya. Tak heran, wanita terkadang harus bekerja sangat keras untuk mengatur segala aspek kehidupan hingga mereka kelelahan dan kehabisan tenaga. Sindrom wanita super ( superwoman syndrome ) mengacu pada fenomena saat seorang wanita berusaha untuk mencapai kesempurnaan di semua bidang kehidupannya. Namun, ini berakhir kewalahan dan sangat stres. Mereka mengabaikan kebutuhan pribadi dan mungkin menderita kelelahan kronis, kecemasan, depresi, susah tidur, dan sering sakit kepala. “Upaya tanpa henti untuk kesempurnaan ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan wanita secara keseluruhan,” kata psikoterapis dr Chandni Tugnait. Berikut tanda-tanda umum sindrom wanita super dikutip laman Hindustan Times , Selasa (4/4/2023): -Kelelahan kronis -Insomnia dan gangguan tidur lainnya -Sering sakit kepala atau migrain -Kecemasan dan depresi -Sulit berkonsentrasi dan mengambil keputusan -Ketidakmampuan untuk bersantai dan menikmati waktu senggang -Mengabaikan kebutuhan pribadi, termasuk perawatan diri Ada beberapa untuk mengatasi sindrom ini: 1. Prioritas Kenali area kehidupan yang paling penting bagi Anda dan fokuslah pada area tersebut. Sangat penting untuk menyadari Anda tidak dapat mencapai kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupan dan tidak apa-apa melepaskan beberapa tanggung jawab. 2. Ekspektasi yang realistis Pahami bahwa tidak mungkin menjadi sempurna dalam segala hal. Tetapkan harapan dan tujuan yang realistis untuk diri Anda dan jangan mencaci diri sendiri karena tidak sempurna. 3. Belajar mengatakan tidak Anda tidak dapat mengakomodasi keinginan atau tuntutan setiap orang. Bersikap tegas dan katakan tidak bila perlu. Ini akan membantu mengurangi beban kerja dan tingkat stres Anda. 4. Pembagian tugas Anda tidak harus menanggung beban menyelesaikan semua tugas sendiri. Jangkau sistem pendukung Anda, termasuk teman, keluarga, dan kolega. 5. Prioritaskan perawatan diri Luangkan waktu untuk merawat kesehatan fisik, mental, dan emosional Anda. Manjakan diri dalam aktivitas yang memberi Anda kegembiraan dan relaksasi, seperti melakukan hobi, menghabiskan waktu bersama orang tersayang, atau berlatih latihan mindfulness . 6. Mencari bantuan profesional Jika Anda merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari sindrom wanita super dan efek negatifnya pada kesehatan Anda, jangan ragu untuk mencari bimbingan dari ahli kesehatan mental. “Sangat penting bagi wanita untuk mengenali harapan yang dipaksakan dan efek buruk yang mereka miliki. Dengan mengambil langkah-langkah untuk mengelola sindrom wanita super, wanita dapat memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan mereka dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan,” kata Chandni. Ask me! Ngotot Semua Harus Sempurna, Bisa Jadi Anda Kena Sindrom Wanita Super, Cek Ciri-cirinya Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang wanita bisa memiliki banyak peran di antaranya seorang ibu rumah tangga, karyawan, dan istri. Terkadang, sulit untuk menyesuaikan kecepatan terutama di dunia modern saat tugas tidak ada habisnya. + + + + + Tak heran, wanita terkadang harus bekerja sangat keras untuk mengatur segala aspek kehidupan hingga mereka kelelahan dan kehabisan tenaga. Sindrom wanita super ( superwoman syndrome ) mengacu pada fenomena saat seorang wanita berusaha untuk mencapai kesempurnaan di semua bidang kehidupannya. Namun, ini berakhir kewalahan dan sangat stres. + + + + + Baca Juga + + + Jika Orang Tua Dapat Gaji dari Mengurus Keluarga, Berapa Bayaran yang Layak Mereka Terima? + + Penyebab Orang Jadi Pemarah, Salah Satunya Alami Trauma Masa Kecil + + Justin Bieber Ragukan Manfaat Puasa Bagi Kesehatan, Warganet 'Sentil' dengan Kalimat Ini + + + Mereka mengabaikan kebutuhan pribadi dan mungkin menderita kelelahan kronis, kecemasan, depresi, susah tidur, dan sering sakit kepala. “Upaya tanpa henti untuk kesempurnaan ini dapat berdampak buruk pada kesejahteraan wanita secara keseluruhan,” kata psikoterapis dr Chandni Tugnait. + Berikut tanda-tanda umum sindrom wanita super dikutip laman Hindustan Times , Selasa (4/4/2023): + + + + -Kelelahan kronis + -Insomnia dan gangguan tidur lainnya + -Sering sakit kepala atau migrain + -Kecemasan dan depresi + -Sulit berkonsentrasi dan mengambil keputusan + -Ketidakmampuan untuk bersantai dan menikmati waktu senggang + -Mengabaikan kebutuhan pribadi, termasuk perawatan diri +   + Ada beberapa untuk mengatasi sindrom ini: + 1. Prioritas + Kenali area kehidupan yang paling penting bagi Anda dan fokuslah pada area tersebut. Sangat penting untuk menyadari Anda tidak dapat mencapai kesempurnaan dalam setiap aspek kehidupan dan tidak apa-apa melepaskan beberapa tanggung jawab. + 2. Ekspektasi yang realistis + Pahami bahwa tidak mungkin menjadi sempurna dalam segala hal. Tetapkan harapan dan tujuan yang realistis untuk diri Anda dan jangan mencaci diri sendiri karena tidak sempurna. + 3. Belajar mengatakan tidak + Anda tidak dapat mengakomodasi keinginan atau tuntutan setiap orang. Bersikap tegas dan katakan tidak bila perlu. Ini akan membantu mengurangi beban kerja dan tingkat stres Anda. + 4. Pembagian tugas + Anda tidak harus menanggung beban menyelesaikan semua tugas sendiri. Jangkau sistem pendukung Anda, termasuk teman, keluarga, dan kolega. + 5. Prioritaskan perawatan diri + Luangkan waktu untuk merawat kesehatan fisik, mental, dan emosional Anda. Manjakan diri dalam aktivitas yang memberi Anda kegembiraan dan relaksasi, seperti melakukan hobi, menghabiskan waktu bersama orang tersayang, atau berlatih latihan mindfulness . + 6. Mencari bantuan profesional + Jika Anda merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari sindrom wanita super dan efek negatifnya pada kesehatan Anda, jangan ragu untuk mencari bimbingan dari ahli kesehatan mental. + “Sangat penting bagi wanita untuk mengenali harapan yang dipaksakan dan efek buruk yang mereka miliki. Dengan mengambil langkah-langkah untuk mengelola sindrom wanita super, wanita dapat memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan mereka dan menjalani kehidupan yang lebih memuaskan,” kata Chandni. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_rzby3g478_sering-gigit-kuku-dan-tarik-rambut-sendiri-ini-cara-menguranginya.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rzby3g478_sering-gigit-kuku-dan-tarik-rambut-sendiri-ini-cara-menguranginya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7cdd5f1b456a95146ed7ec14e0b3e22f5b943655 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_rzby3g478_sering-gigit-kuku-dan-tarik-rambut-sendiri-ini-cara-menguranginya.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/rzby3g478/sering-gigit-kuku-dan-tarik-rambut-sendiri-ini-cara-menguranginya +title: "Sering Gigit Kuku dan Tarik Rambut Sendiri, Ini Cara Menguranginya | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:56 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Sering Gigit Kuku dan Tarik Rambut Sendiri, Ini Cara Menguranginya | Republika Online + +Ada teknik sederhana untuk mengurangi kebiasaan berulang yang berfokus pada diri. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Sebuah penelitian menunjukkan adanya teknik sederhana untuk mengurangi orang yang memiliki kebiasaan berulang yang berfokus pada tubuh (BFRB), seperti menggigit kuku, mencubit kulit, dan menarik rambut diri sendiri. Menurut health.com, kebiasaan tersebut dapat dikurangi dengan cara membuat gerakan melingkar yang lembut pada bagian tubuh (teknik circling ) tertentu sepanjang hari. Meskipun sering diabaikan, kebiasaan tersebut dapat menyebabkan konsekuensi yang cukup serius. Ada sejumlah kasus insiden yang mengancam jiwa saat pemeriksaan ditemukan adanya gumpalan rambut di saluran cerna pada pasien yang mencubit kulit kepala dan rambut “Ada sejumlah kasus insiden yang mengancam jiwa saat pemeriksaan setelah (pasien) mencubit kulit dan adanya gumpalan rambut di saluran pencernaan mereka,” kata peneliti di departemen psikiatri dan psikoterapi di University Medical Center Hamburg-Eppendorf di Jerman sekaligus peneliti teknik circling pada penderita BFRB, Steffen Moritz, PhD. Menurut dia, kasus seperti di atas cukup jarang terjadi. Namun, BFRB atau kebiasaan tersebut bukanlah masalah kecil secara keseluruhan dan dapat menyebabkan depresi serta kualitas hidup yang rendah. Standar klinis yang dapat dilakukan untuk mengobati BFRB adalah terapi perilaku kognitif (CBT), yang bertujuan untuk membantu pasien mengidentifikasi keadaan dan pola pikir yang dapat memicu BFRB. Namun, banyak orang tidak mencari tahu pengobatannya dan tidak dapat mengaksesnya karena kurangnya biaya atau waktu tunggu janji temu yang lama. Para ahli juga mengatakan bahwa strategi yang diteliti dalam studi baru dalam teknik penggantian kebiasaan repetitif tersebut bisa sangat membantu orang-orang dengan BFRB yang belum memiliki kesempatan untuk menerima perawatan kesehatan mental. Selain CBT, tidak banyak pilihan untuk mengatasi kebiasaan berulang tersebut. Antidepresan seperti inhibitor reuptake serotonin selektif (SSRI) dapat membantu beberapa pasien, tetapi peneliti belum menemukan obat yang secara konsisten menghasilkan hasil yang efektif dalam penelitian mengenai BFRB. Meski demikian, masalah lainnya adalah kurangnya akses ke pelayanan kesehatan mental atau rasa malu penderitanya karena memiliki gangguan tersebut. Teknik circling Berbagai hambatan di atas menjadikan pengobatan alternatif sebagai solusi yang menarik menurut para ahli. Moritz mengatakan, mainan yang dapat mengatasi gelisah sering direkomendasikan untuk penderita BFRB untuk menggantikan kebiasaan lamanya. Moritz bersama timnya pun mempelajari teknik penggantian kebiasaan yang berbeda untuk mengatasinya. Dalam penelitian selama enam minggu tersebut, para peneliti merekrut 268 orang dari media sosial yang memiliki BFRB. Tim peneliti itu pun memberi tahu setengah dari penderita BFRB tersebut bahwa mereka berada dalam daftar tunggu untuk perawatan BFRB, sehingga tim peneliti menginstruksikan kepada mereka untuk melakukan teknik berputar ( circling ) setidaknya dua kali sehari, dan kapan pun mereka merasakan dorongan untuk mencubit kulit, menarik rambut, atau menggigit kuku. Para peserta penelitian tersebut diberikan panduan dan video yang mendemonstrasikan berbagai teknik, termasuk menyilangkan lengan dan membuat lingkaran di lengan bawah atau menggunakan jari telunjuk untuk melingkari ujung ibu jari. Hal terpenting adalah instruksi tersebut mengarahkan peserta untuk tidak menekan atau menyentuh kuku mereka ke kulit mereka sendiri. Hasilnya, sebanyak hampir 53 persen peserta yang diperkenalkan dengan teknik circling tersebut melaporkan perkembangan yang baik setelah enam minggu melakukannya. Para peneliti pun percaya bahwa pengobatan dengan teknik circling bekerja efektif untuk beberapa peserta. Teknik circling dapat membantu siapa saja yang berjuang dengan BFRB, tetapi sedang tidak menerima bantuan profesional dalam perawatan kesehatan mental. Perlu diingat bahwa untuk mengurangi kebiasaan BFRB dengan teknik circling memang membutuhkan kesabaran karena diperlukannya waktu untuk menghentikannya. Jika teknik circling secara autodidak masih belum berhasil mengurangi atau menyembuhkan BFRB, segera periksakan diri ke ahli untuk mendapatkan perawatan yang sesuai. Ask me! Sering Gigit Kuku dan Tarik Rambut Sendiri, Ini Cara Menguranginya Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Sebuah penelitian menunjukkan adanya teknik sederhana untuk mengurangi orang yang memiliki kebiasaan berulang yang berfokus pada tubuh (BFRB), seperti menggigit kuku, mencubit kulit, dan menarik rambut diri sendiri. + + + + + Menurut health.com, kebiasaan tersebut dapat dikurangi dengan cara membuat gerakan melingkar yang lembut pada bagian tubuh (teknik circling ) tertentu sepanjang hari. Meskipun sering diabaikan, kebiasaan tersebut dapat menyebabkan konsekuensi yang cukup serius. + + + + Baca Juga + + + Cat Kuku Halal, Apakah Benar-Benar Halal dan Bisa Ditembus Air? + + Bolehkah Muslim dan Muslimah Memanjangkan dan Menghias Kuku? + + Parpol Pengusung Ganjar tak Gentar Hadapi Koalisi Gemuk Prabowo + + + Ada sejumlah kasus insiden yang mengancam jiwa saat pemeriksaan ditemukan adanya gumpalan rambut di saluran cerna pada pasien yang mencubit kulit kepala dan rambut + “Ada sejumlah kasus insiden yang mengancam jiwa saat pemeriksaan setelah (pasien) mencubit kulit dan adanya gumpalan rambut di saluran pencernaan mereka,” kata peneliti di departemen psikiatri dan psikoterapi di University Medical Center Hamburg-Eppendorf di Jerman sekaligus peneliti teknik circling pada penderita BFRB, Steffen Moritz, PhD. + + + + Menurut dia, kasus seperti di atas cukup jarang terjadi. Namun, BFRB atau kebiasaan tersebut bukanlah masalah kecil secara keseluruhan dan dapat menyebabkan depresi serta kualitas hidup yang rendah. + Standar klinis yang dapat dilakukan untuk mengobati BFRB adalah terapi perilaku kognitif (CBT), yang bertujuan untuk membantu pasien mengidentifikasi keadaan dan pola pikir yang dapat memicu BFRB. Namun, banyak orang tidak mencari tahu pengobatannya dan tidak dapat mengaksesnya karena kurangnya biaya atau waktu tunggu janji temu yang lama. + Para ahli juga mengatakan bahwa strategi yang diteliti dalam studi baru dalam teknik penggantian kebiasaan repetitif tersebut bisa sangat membantu orang-orang dengan BFRB yang belum memiliki kesempatan untuk menerima perawatan kesehatan mental. Selain CBT, tidak banyak pilihan untuk mengatasi kebiasaan berulang tersebut. + Antidepresan seperti inhibitor reuptake serotonin selektif (SSRI) dapat membantu beberapa pasien, tetapi peneliti belum menemukan obat yang secara konsisten menghasilkan hasil yang efektif dalam penelitian mengenai BFRB. Meski demikian, masalah lainnya adalah kurangnya akses ke pelayanan kesehatan mental atau rasa malu penderitanya karena memiliki gangguan tersebut. + Teknik circling + Berbagai hambatan di atas menjadikan pengobatan alternatif sebagai solusi yang menarik menurut para ahli. Moritz mengatakan, mainan yang dapat mengatasi gelisah sering direkomendasikan untuk penderita BFRB untuk menggantikan kebiasaan lamanya. + Moritz bersama timnya pun mempelajari teknik penggantian kebiasaan yang berbeda untuk mengatasinya. Dalam penelitian selama enam minggu tersebut, para peneliti merekrut 268 orang dari media sosial yang memiliki BFRB. + Tim peneliti itu pun memberi tahu setengah dari penderita BFRB tersebut bahwa mereka berada dalam daftar tunggu untuk perawatan BFRB, sehingga tim peneliti menginstruksikan kepada mereka untuk melakukan teknik berputar ( circling ) setidaknya dua kali sehari, dan kapan pun mereka merasakan dorongan untuk mencubit kulit, menarik rambut, atau menggigit kuku. + Para peserta penelitian tersebut diberikan panduan dan video yang mendemonstrasikan berbagai teknik, termasuk menyilangkan lengan dan membuat lingkaran di lengan bawah atau menggunakan jari telunjuk untuk melingkari ujung ibu jari. Hal terpenting adalah instruksi tersebut mengarahkan peserta untuk tidak menekan atau menyentuh kuku mereka ke kulit mereka sendiri. + Hasilnya, sebanyak hampir 53 persen peserta yang diperkenalkan dengan teknik circling tersebut melaporkan perkembangan yang baik setelah enam minggu melakukannya. Para peneliti pun percaya bahwa pengobatan dengan teknik circling bekerja efektif untuk beberapa peserta. + Teknik circling dapat membantu siapa saja yang berjuang dengan BFRB, tetapi sedang tidak menerima bantuan profesional dalam perawatan kesehatan mental. Perlu diingat bahwa untuk mengurangi kebiasaan BFRB dengan teknik circling memang membutuhkan kesabaran karena diperlukannya waktu untuk menghentikannya. + Jika teknik circling secara autodidak masih belum berhasil mengurangi atau menyembuhkan BFRB, segera periksakan diri ke ahli untuk mendapatkan perawatan yang sesuai. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s12p7c478_bisa-dicek-saat-bab-ini-tanda-awal-kanker-tiroid.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s12p7c478_bisa-dicek-saat-bab-ini-tanda-awal-kanker-tiroid.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..24f3b1a715a299b0eed40dcd6cc37382cc6c723d --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s12p7c478_bisa-dicek-saat-bab-ini-tanda-awal-kanker-tiroid.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s12p7c478/bisa-dicek-saat-bab-ini-tanda-awal-kanker-tiroid +title: "Bisa Dicek Saat BAB, Ini Tanda Awal Kanker Tiroid | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:21 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Bisa Dicek Saat BAB, Ini Tanda Awal Kanker Tiroid | Republika Online + +Kanker tiroid merupakan jenis kanker ketujuh terbanyak pada wanita. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Kanker tiroid merupakan jenis kanker ketujuh terbanyak pada wanita. Pada 2020, diperkirakan ada 586.202 kasus kanker tiroid baru yang terdiagnosis di dunia. Ironisnya, kanker tiroid sering kali terlambat terdeteksi karena jarang memunculkan gejala pada stadium awal. Secara umum, kanker tiroid merupakan jenis kanker yang bermula pada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar berbentuk seperti kupu-kupu yang berlokasi di bagian depan leher. Salah satu fungsi kelenjar tiroid adalah memproduksi hormon yang membantu meregulasi metabolisme tubuh. Kanker tiroid bisa memunculkan beberapa gejala umum. Gejala tersebut mencakup munculnya benjolan di leher bagian depan, suara serak, sakit tenggorokan, sulit bernapas atau menelan, nyeri di area depan leher, serta muncul sensasi seperti ada sesuatu yang menekan leher. Di samping gejala-gejala umum ini, kanker tiroid juga bisa memunculkan gejala lain yang dapat terlihat saat buang air besar (BAB). Gejala tersebut adalah diare atau feses yang lembek. Menurut Cancer Research UK, gejala diare atau feses lembek pada kasus kanker tiroid bisa terjadi secara berulang atau sering. "(Diare atau feses lembek) disebabkan oleh terlalu banyaknya hormon kalsitonin yang dibuat oleh sel kanker tiroid meduler," jelas Cancer Research UK, seperti dilansir Express  pada Ahad (17/9/2023). Kanker tiroid juga bisa memunculkan gejala tidak khas lain. Gejala-gejala tersebut adalah penurunan berat badan serta batuk. Beragam gejala ini memang tidak selalu disebabkan oleh kanker tiroid. Akan tetapi, orang-orang yang mengalami gejala-gejala ini sebaiknya memeriksakan diri ke dokter, meski merasa baik-baik saja. "Semakin awal kanker ditemukan, semakin mudah untuk mengobatinya, dan semakin besar peluang keberhasilan terapi pengobatan," ujar Cancer Research UK. Ask me! Bisa Dicek Saat BAB, Ini Tanda Awal Kanker Tiroid Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA---Kanker tiroid merupakan jenis kanker ketujuh terbanyak pada wanita. Pada 2020, diperkirakan ada 586.202 kasus kanker tiroid baru yang terdiagnosis di dunia. Ironisnya, kanker tiroid sering kali terlambat terdeteksi karena jarang memunculkan gejala pada stadium awal. + + + + + Secara umum, kanker tiroid merupakan jenis kanker yang bermula pada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar berbentuk seperti kupu-kupu yang berlokasi di bagian depan leher. Salah satu fungsi kelenjar tiroid adalah memproduksi hormon yang membantu meregulasi metabolisme tubuh. + + + + + Baca Juga + + + Penentuan Stadium Kanker Limfoma Melihat Besaran Tumor + + Tinggal di Area Penuh Polusi Tingkatkan Risiko Kanker Payudara + + Tanda Kanker Tulang yang tak Boleh Diabaikan, Patut Diwaspadai + + + Kanker tiroid bisa memunculkan beberapa gejala umum. Gejala tersebut mencakup munculnya benjolan di leher bagian depan, suara serak, sakit tenggorokan, sulit bernapas atau menelan, nyeri di area depan leher, serta muncul sensasi seperti ada sesuatu yang menekan leher. + Di samping gejala-gejala umum ini, kanker tiroid juga bisa memunculkan gejala lain yang dapat terlihat saat buang air besar (BAB). Gejala tersebut adalah diare atau feses yang lembek. Menurut Cancer Research UK, gejala diare atau feses lembek pada kasus kanker tiroid bisa terjadi secara berulang atau sering. + + + + "(Diare atau feses lembek) disebabkan oleh terlalu banyaknya hormon kalsitonin yang dibuat oleh sel kanker tiroid meduler," jelas Cancer Research UK, seperti dilansir Express  pada Ahad (17/9/2023). + Kanker tiroid juga bisa memunculkan gejala tidak khas lain. Gejala-gejala tersebut adalah penurunan berat badan serta batuk. + Beragam gejala ini memang tidak selalu disebabkan oleh kanker tiroid. Akan tetapi, orang-orang yang mengalami gejala-gejala ini sebaiknya memeriksakan diri ke dokter, meski merasa baik-baik saja. "Semakin awal kanker ditemukan, semakin mudah untuk mengobatinya, dan semakin besar peluang keberhasilan terapi pengobatan," ujar Cancer Research UK.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s3brmr370_matthew-perry-meninggal-dunia-pm-kanada-sampaikan-duka-mendalam.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s3brmr370_matthew-perry-meninggal-dunia-pm-kanada-sampaikan-duka-mendalam.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e7ca3218218c12861742053958a86237bf17c46a --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s3brmr370_matthew-perry-meninggal-dunia-pm-kanada-sampaikan-duka-mendalam.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s3brmr370/matthew-perry-meninggal-dunia-pm-kanada-sampaikan-duka-mendalam +title: "Matthew Perry Meninggal Dunia, PM Kanada Sampaikan Duka Mendalam | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:26:38 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Matthew Perry Meninggal Dunia, PM Kanada Sampaikan Duka Mendalam | Republika Online + +PM Kanada Justin Trudeau merupakan teman sekolah Perry di Ottawa. REPUBLIKA.CO.ID, LOS ANGELES -- Aktor Matthew Perry yang dikenal lewat serial televisi Friends meninggal dunia pada usia 54 tahun. Media Amerika Serikat (AS) melaporkan Perry tampaknya tenggelam di bak mandinya. The Los Angeles Times dan TMZ.com yang mengutip sumber pihak berwenang melaporkan Perry ditemukan meninggal dunia di bak mandi di rumahnya di Los Angeles. Stasiun televisi NBC yang menayangkan Friends selama 10 tahun mengkonfirmasi kematiannya di media sosial X. Selebriti dan orang-orang terkenal mengungkapkan dukacita atas kepergiaan Perry. Salah satunya Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Trudeau merupakan mantan teman sekolah Perry di Ottawa, mengungkapkan kabar ini mengejutkan dan membuatnya sedih. "Saya tidak akan melupakan permainan di lapangan sekolah yang biasa kami mainkan, dan saya tahu orang-orang di seluruh dunia tidak akan pernah lupa kebahagian yang ia berikan pada mereka, terimakasih atas semua tawa, Matthew, dan kamu akan dirindukan," kata Trudeau di X. NBC News mengutip perwakilan Perry yang tidak disebutkan namanya dan sumber dari pihak berwenang melaporkan aktor itu ditemukan meninggal dunia di rumah di permukiman Pacific Palisades di Los Angeles. "Kami sangat sedih dengan perginya yang terlalu cepat Matthew Perry, ia membawa begitu banyak kebahagian pada ratusan juta orang di seluruh dunia dengan kecerdasan dan penempatan waktu yang tepat, warisannya akan hidup bergenerasi-generasi," kata NBC. Unggahan terakhir Perry di Instagram pada 28 Oktober lalu memperlihatkannya duduk di bak mandi jacuzzi. "Oh, jadi air hangat yang berputar-putar membuatmu merasa nyaman? Saya Mattman," tulisnya. Perry dikenal dengan perannya sebagai Chandler di "Friends" di seluruh dunia. Serial televisi yang tayang selama 10 musim dari tahun 1994 hingga 2004 juga dibintangi Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc dan Lisa Kudrow. Pemeran serial ini membuat mereka.... Ask me! Matthew Perry Meninggal Dunia, PM Kanada Sampaikan Duka Mendalam Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, LOS ANGELES -- Aktor Matthew Perry yang dikenal lewat serial televisi Friends meninggal dunia pada usia 54 tahun. Media Amerika Serikat (AS) melaporkan Perry tampaknya tenggelam di bak mandinya. + + + + + The Los Angeles Times dan TMZ.com yang mengutip sumber pihak berwenang melaporkan Perry ditemukan meninggal dunia di bak mandi di rumahnya di Los Angeles. Stasiun televisi NBC yang menayangkan Friends selama 10 tahun mengkonfirmasi kematiannya di media sosial X. + + + + + Baca Juga + + + Mendiang Matthew Perry tak Ingin Dikenang karena Serial 'Friends', Tapi karena Ini + + Ditemukan Meninggal di Kamar Mandi, Begini Sisi Gelap Hidup Bintang Friends Matthew Perry + + Bintang Friends Matthew Perry Meninggal Dunia + + + Selebriti dan orang-orang terkenal mengungkapkan dukacita atas kepergiaan Perry. Salah satunya Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. + Trudeau merupakan mantan teman sekolah Perry di Ottawa, mengungkapkan kabar ini mengejutkan dan membuatnya sedih. "Saya tidak akan melupakan permainan di lapangan sekolah yang biasa kami mainkan, dan saya tahu orang-orang di seluruh dunia tidak akan pernah lupa kebahagian yang ia berikan pada mereka, terimakasih atas semua tawa, Matthew, dan kamu akan dirindukan," kata Trudeau di X. + + + + NBC News mengutip perwakilan Perry yang tidak disebutkan namanya dan sumber dari pihak berwenang melaporkan aktor itu ditemukan meninggal dunia di rumah di permukiman Pacific Palisades di Los Angeles. + "Kami sangat sedih dengan perginya yang terlalu cepat Matthew Perry, ia membawa begitu banyak kebahagian pada ratusan juta orang di seluruh dunia dengan kecerdasan dan penempatan waktu yang tepat, warisannya akan hidup bergenerasi-generasi," kata NBC. + Unggahan terakhir Perry di Instagram pada 28 Oktober lalu memperlihatkannya duduk di bak mandi jacuzzi. "Oh, jadi air hangat yang berputar-putar membuatmu merasa nyaman? Saya Mattman," tulisnya. + Perry dikenal dengan perannya sebagai Chandler di "Friends" di seluruh dunia. Serial televisi yang tayang selama 10 musim dari tahun 1994 hingga 2004 juga dibintangi Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc dan Lisa Kudrow. + Pemeran serial ini membuat mereka.... +   +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Reuters Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s54rah370_ngeri-80-persen-penderita-kanker-paru-adalah-perokok.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s54rah370_ngeri-80-persen-penderita-kanker-paru-adalah-perokok.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c8458404b0950199cf1c8c1d0b6b57150820934c --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s54rah370_ngeri-80-persen-penderita-kanker-paru-adalah-perokok.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s54rah370/ngeri-80-persen-penderita-kanker-paru-adalah-perokok +title: "Ngeri, 80 Persen Penderita Kanker Paru adalah Perokok | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:03 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Ngeri, 80 Persen Penderita Kanker Paru adalah Perokok | Republika Online + +Merokok 20 kali lipat meningkatkan risiko kanker paru. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kanker paru merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah merokok. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Dr Moh Adib Khumaidi menjelaskan kanker paru merupakan penyebab utama dari kematian akibat kanker seluruh dunia dan merupakan angka kematian tertinggi pada pria dan wanita. Salah satu faktor pemicunya adalah merokok. Rokok menyumbang hampir 85 persen pada kanker paru. Senada, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Onkologi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Dr Sita Laksmi Andarini mengatakan, obat kanker paru paling utama adalah berhenti merokok karena lebih dari 80 persen penderita kanker paru adalah perokok. Risiko terbesar adalah rokok, pajanan polusi, pajanan asbes, riwayat tuberkulosis dan riwayat keluarga. "Rokok 20 kali lipat meningkatkan risiko kanker paru, perokok pasif 25 persen, di kita angkanya empat kali lipat," ujarnya dalam Media Briefing PB IDI: Mengenal Kanker Paru, Senin (4/12/2023). Bagaimana dengan rokok elektronik? Menurutnya, rokok elektronik belum diketahui apakah bisa meningkatkan kanker paru. Hal itu baru dapat diketahui lima hingga 10 tahun ke depan. Penelitian yang dilakukan dr Sita, RSUP Persahabatan dan FKUI, menunjukkan bahwa continine yang ada di dalam rokok elektronik itu ternyata sama atau lebih tinggi dengan rokok biasa. Sementara itu, angka continine sisha mencapai 30 kali lipat dibandingkan rokok biasa. Faktor risiko penting lainnya adalah riwayat tuberkulosis. Ada pula faktor genetik atau family history. "Kanker paru memang tidak diturunkan, tetapi kanker paru ini, jika ada keluarga yang menderita kanker, maka risiko terjadinya kanker lebih tinggi," katanya. Ia menjelaskan kanker paru adalah kanker tersering pada laki-laki dan nomor lima pada wanita. " Kenapa nomor lima? Karena upaya kanker pada perempuan, yaitu kanker serviks dan payudara, itu bisa dilakukan dengan deteksi. Sedangkan, pada laki-laki karena memang perokok," ujarnya. Ia menambahkan kasus kanker paru ini meningkat pada perempuan tidak merokok dan usia lebih muda. "Jadi, usia lebih muda ini di Indonesia kalau kita melakukan penelitian di mana-mana, angka kanker paru itu 10 tahun lebih muda dibandingkan dengan data di negara lain. Kalau negara lain sekitar 63, 68 tahun, Indonesia sekitar 58 tahun," katanya. Menurut dia, kanker paru sebenarnya dapat dicegah dan disembuhkan jika ditemukan dalam kondisi dini. Namun, sayangnya, pasien 90 persen datang dalam stadium lanjut. "Angka tahan hidup meningkat dengan penemuan obat-obatan baru. Di antaranya targeted , imunoterapi dan lainnya, tidak hanya kemoterapi." Gejala kanker paru yang harus diwaspadai adalah batuk, sesak napas, batuk darah, nyeri dada. Gejala lain menyerupai stroke dan juga kejang karena ada penyebaran ke otak. Ask me! Ngeri, 80 Persen Penderita Kanker Paru adalah Perokok Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kanker paru merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia. Salah satu penyebab utamanya adalah merokok.  + + + + + Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Dr Moh Adib Khumaidi menjelaskan kanker paru merupakan penyebab utama dari kematian akibat kanker seluruh dunia dan merupakan angka kematian tertinggi pada pria dan wanita. Salah satu faktor pemicunya adalah merokok. Rokok menyumbang hampir 85 persen pada kanker paru.  + + + + Baca Juga + + + Kanker Paru adalah Penyakit dengan Prognosis Paling Buruk, Siapa Saja yang Perlu Skrining ? + + Penyebab Meninggalnya Kiki Fatmala Diungkap Keluarga, Didiagnosis Kanker Paru Sejak 2021 + + Kiki Fatmala Berjuang Melawan Kanker Paru Sebelum Wafat, Seperti Apa Gejalanya? + + + Senada, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Onkologi dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Dr Sita Laksmi Andarini mengatakan, obat kanker paru paling utama adalah berhenti merokok karena lebih dari 80 persen penderita kanker paru adalah perokok.  + Risiko terbesar adalah rokok, pajanan polusi, pajanan asbes, riwayat tuberkulosis dan riwayat keluarga. "Rokok 20 kali lipat meningkatkan risiko kanker paru, perokok pasif 25 persen, di kita angkanya empat kali lipat," ujarnya dalam Media Briefing PB IDI: Mengenal Kanker Paru, Senin (4/12/2023). + + + + Bagaimana dengan rokok elektronik? Menurutnya, rokok elektronik belum diketahui apakah bisa meningkatkan kanker paru. Hal itu baru dapat diketahui lima hingga 10 tahun ke depan. + Penelitian yang dilakukan dr Sita, RSUP Persahabatan dan FKUI, menunjukkan bahwa continine yang ada di dalam rokok elektronik itu ternyata sama atau lebih tinggi dengan rokok biasa. Sementara itu, angka continine sisha mencapai 30 kali lipat dibandingkan rokok biasa. + Faktor risiko penting lainnya adalah riwayat tuberkulosis. Ada pula faktor genetik atau family history.  + "Kanker paru memang tidak diturunkan, tetapi kanker paru ini, jika ada keluarga yang menderita kanker, maka risiko terjadinya kanker lebih tinggi," katanya. + Ia menjelaskan kanker paru adalah kanker tersering pada laki-laki dan nomor lima pada wanita. " Kenapa nomor lima? Karena upaya kanker pada perempuan, yaitu kanker serviks dan payudara, itu bisa dilakukan dengan deteksi. Sedangkan, pada laki-laki karena memang perokok," ujarnya. + Ia menambahkan kasus kanker paru ini meningkat pada perempuan tidak merokok dan usia lebih muda. "Jadi, usia lebih muda ini di Indonesia kalau kita melakukan penelitian di mana-mana, angka kanker paru itu 10 tahun lebih muda dibandingkan dengan data di negara lain. Kalau negara lain sekitar 63, 68 tahun, Indonesia sekitar 58 tahun," katanya. + Menurut dia, kanker paru sebenarnya dapat dicegah dan disembuhkan jika ditemukan dalam kondisi dini. Namun, sayangnya, pasien 90 persen datang dalam stadium lanjut. + "Angka tahan hidup meningkat dengan penemuan obat-obatan baru. Di antaranya targeted , imunoterapi dan lainnya, tidak hanya kemoterapi."  + Gejala kanker paru yang harus diwaspadai adalah batuk, sesak napas, batuk darah, nyeri dada. Gejala lain menyerupai stroke dan juga kejang karena ada penyebaran ke otak.  +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5cjwj425_mengenal-gejala-keracunan-makanan-yang-dialami-tentara-israel.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5cjwj425_mengenal-gejala-keracunan-makanan-yang-dialami-tentara-israel.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1611c9c95b445f68baf042976c6bad8d9f71cc3c --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5cjwj425_mengenal-gejala-keracunan-makanan-yang-dialami-tentara-israel.md @@ -0,0 +1,130 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s5cjwj425/mengenal-gejala-keracunan-makanan-yang-dialami-tentara-israel +title: "Mengenal Gejala Keracunan Makanan yang Dialami Tentara Israel | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:44:27 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Mengenal Gejala Keracunan Makanan yang Dialami Tentara Israel | Republika Online + +Banyak zat beracun yang bisa menjadi penyebab keracunan makanan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tentara Israel yang berada di Gaza dilanda wabah pencernaan dan keracunan makanan. Padahal makanan yang mereka dapatkan adalah makanan-makanan sumbangan dari para pendukungnya. Namun, menurut dokter, penyimpanan, transportasi, dan persiapan yang buruk, menjadi penyebab peningkatan penyakit pencernaan, diare parah, dan suhu tinggi di kalangan tentara Israel itu. Dilansir Mayo Clinic , keracunan adalah cedera atau kematian yang diakibatkan menelan, menghirup, menyentuh atau menyuntikkan berbagai obat, bahan kimia, racun, atau gas. Banyak zat (seperti obat-obatan dan karbon monoksida) beracun yang bisa menjadi penyebabnya jika konsentrasi atau dosisnya tinggi. Cara memberi tindakan pertama pada seseorang yang mungkin keracunan bergantung pada: • Gejala orang tersebut • Usia orang tersebut • Apakah Anda mengetahui jenis dan jumlah zat yang menyebabkan keracunan Tanda dan gejala keracunan bisa menyerupai kondisi lain, seperti kejang, keracunan alkohol, stroke , dan reaksi insulin. Tanda dan gejala keracunan meliputi: • Luka bakar atau kemerahan di sekitar mulut dan bibir • Nafas yang berbau bahan kimia, seperti bensin atau tiner cat • Muntah • Sulit bernafas • Kantuk • Kebingungan atau perubahan status mental lainnya Jika mencurigai adanya keracunan pada seseorang, waspadai petunjuk seperti botol atau kemasan pil yang kosong, pil yang berserakan, dan luka bakar, noda dan bau pada orang tersebut atau benda di sekitarnya. Lakukan tindakan berikut hingga bantuan tiba: • Singkirkan apa pun yang tersisa di mulut orang yang keracunan. Jika racun yang dicurigai berasal dari pembersih rumah tangga atau bahan kimia lainnya, bacalah label wadah dan ikuti petunjuk jika terjadi keracunan yang tidak disengaja. • Lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi menggunakan sarung tangan, jika keracunan terjadi pada kulit. Bilas kulit selama 15 hingga 20 menit saat mandi atau dengan selang. • Bilas mata secara perlahan dengan air dingin atau suam-suam kuku selama 20 menit atau sampai bantuan tiba, jika terjadi gejala keracunan di mata. • Jika keracunan karena udara, bawa orang tersebut ke tempat berudara segar sesegera mungkin. • Jika orang tersebut muntah, miringkan kepalanya ke samping untuk mencegah tersedak. Mulailah CPR jika orang tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ask me! Mengenal Gejala Keracunan Makanan yang Dialami Tentara Israel Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tentara Israel yang berada di Gaza dilanda wabah pencernaan dan keracunan makanan. Padahal makanan yang mereka dapatkan adalah makanan-makanan sumbangan dari para pendukungnya. + + + + + Namun, menurut dokter, penyimpanan, transportasi, dan persiapan yang buruk, menjadi penyebab peningkatan penyakit pencernaan, diare parah, dan suhu tinggi di kalangan tentara Israel itu. Dilansir Mayo Clinic , keracunan adalah cedera atau kematian yang diakibatkan menelan, menghirup, menyentuh atau menyuntikkan berbagai obat, bahan kimia, racun, atau gas.  + + + + + Baca Juga + + + Ribuan Tentara Israel Keracunan dan Terserang Diare + + Dapat Sumbangan Makanan, Tentara Israel Alami Keracunan Massal + + Teman Terduga Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa Sebut Panca tak Menganggur, Ini Pekerjaannya + + + Banyak zat (seperti obat-obatan dan karbon monoksida) beracun yang bisa menjadi penyebabnya jika konsentrasi atau dosisnya tinggi. Cara memberi tindakan pertama pada seseorang yang mungkin keracunan bergantung pada: + • Gejala orang tersebut + + + + • Usia orang tersebut + • Apakah Anda mengetahui jenis dan jumlah zat yang menyebabkan keracunan  + Tanda dan gejala keracunan bisa menyerupai kondisi lain, seperti kejang, keracunan alkohol, stroke , dan reaksi insulin. Tanda dan gejala keracunan meliputi: + • Luka bakar atau kemerahan di sekitar mulut dan bibir + • Nafas yang berbau bahan kimia, seperti bensin atau tiner cat + • Muntah + • Sulit bernafas + • Kantuk + • Kebingungan atau perubahan status mental lainnya + Jika mencurigai adanya keracunan pada seseorang, waspadai petunjuk seperti botol atau kemasan pil yang kosong, pil yang berserakan, dan luka bakar, noda dan bau pada orang tersebut atau benda di sekitarnya. Lakukan tindakan berikut hingga bantuan tiba: + • Singkirkan apa pun yang tersisa di mulut orang yang keracunan. Jika racun yang dicurigai berasal dari pembersih rumah tangga atau bahan kimia lainnya, bacalah label wadah dan ikuti petunjuk jika terjadi keracunan yang tidak disengaja. + • Lepaskan semua pakaian yang terkontaminasi menggunakan sarung tangan, jika keracunan terjadi pada kulit. Bilas kulit selama 15 hingga 20 menit saat mandi atau dengan selang. + • Bilas mata secara perlahan dengan air dingin atau suam-suam kuku selama 20 menit atau sampai bantuan tiba, jika terjadi gejala keracunan di mata. + • Jika keracunan karena udara, bawa orang tersebut ke tempat berudara segar sesegera mungkin. + • Jika orang tersebut muntah, miringkan kepalanya ke samping untuk mencegah tersedak. Mulailah CPR jika orang tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5pjbp370_ini-prosedur-tes-dan-tanggung-jawab-pribadi-dalam-hadapi-covid19.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5pjbp370_ini-prosedur-tes-dan-tanggung-jawab-pribadi-dalam-hadapi-covid19.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9227fcea0564f63a7f08537d6df11bd94b6341b1 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s5pjbp370_ini-prosedur-tes-dan-tanggung-jawab-pribadi-dalam-hadapi-covid19.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s5pjbp370/ini-prosedur-tes-dan-tanggung-jawab-pribadi-dalam-hadapi-covid19 +title: "Ini Prosedur Tes dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Hadapi Covid-19 | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:19:48 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Ini Prosedur Tes dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Hadapi Covid-19 | Republika Online + +Tanggung jawab menjaga kesehatan saat ini ada di tangan individu. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyoroti peningkatan tren kasus Covid-19 saat ini. Pemerintah mendesak adanya langkah-langkah pencegahan yang dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen masyarakat. Kasus terkini didominasi oleh subvarian EG.5, yang merupakan turunan dari varian omicron dan masuk dalam kategori variants of interest  (VOI), yaitu varian yang memiliki mutasi genetik yang dapat memengaruhi karakteristik klinis virus. Subvarian EG.5 ini memiliki karakteristik yang dapat menyebabkan peningkatan kasus dan memiliki kemampuan untuk menginfeksi lebih mudah, meskipun tidak ada perubahan dalam tingkat keparahan. Meskipun begitu, mobilisasi masyarakat selama libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 berpotensi meningkatkan kasus Covid-19. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan mengenai prosedur tes Covid-19 dan tanggung jawab pribadi dalam menghadapi peningkatan kasus, terutama dengan munculnya varian baru, seperti EG.5. Dr Nadia menekankan bahwa tes Covid-19 dapat dilakukan baik dengan metode PCR maupun menggunakan tes antigen. Dia menekankan bahwa tanggung jawab menjaga kesehatan saat ini berada di tangan masing-masing individu. "Sekarang kan tanggung jawab menjaga kesehatan itu masing-masing, kalau memang terinfeksi, ini menjadi salah satu tanggung jawab masyarakat. Nggak  ada situasi seperti pandemi yang wajib,” kata dr Nadia kepada Republika.co.id, Jumat (15/12/2023). Dia juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi peningkatan kasus, terutama dengan adanya varian baru. Tes Covid-19 dapat dilakukan menggunakan tes rapid, tes antigen, atau PCR. Dr Nadia mencontohkan bahwa seseorang yang merasa lelah atau pegal dapat melakukan tes, dan jika hasilnya positif, selanjutnya isolasi mandiri (isoman) untuk mencegah penularan. "Ini tanggung jawab sendiri agar tak menularkan ke orang lain. Kalau positif ini juga bisa menularkan ke keluarga kita,” ujar dr Nadia. Tentang subvarian EG.5, dia menjelaskan bahwa tidak ada gejala dominan yang menyertainya, bisa saja batuk atau pilek, bahkan tanpa bergejala. Jika seseorang dinyatakan positif, isoman sangat dianjurkan. Jika merasa lebih baik, maka tes kembali dapat dilakukan setelah tiga sampai lima hari. “ Nggak ada kewajiban lagi. Kalau sakit, tes. Kalau udah ngerasa sehat, tes. Kalau cuma ngerasa sakit sehari, nggak papa tes lagi. Harus tes supaya tahu sudah negatif apa belum,” kata dr Nadia. Dia menekankan pentingnya tes untuk memastikan kesembuhan dan mencegah penularan kepada orang lain. Tes Covid-19 juga penting untuk memantau status kesehatan dan menghindari penyebaran virus. Ask me! Ini Prosedur Tes dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Hadapi Covid-19 Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyoroti peningkatan tren kasus Covid-19 saat ini. Pemerintah mendesak adanya langkah-langkah pencegahan yang dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen masyarakat. + + + + + Kasus terkini didominasi oleh subvarian EG.5, yang merupakan turunan dari varian omicron dan masuk dalam kategori variants of interest  (VOI), yaitu varian yang memiliki mutasi genetik yang dapat memengaruhi karakteristik klinis virus. Subvarian EG.5 ini memiliki karakteristik yang dapat menyebabkan peningkatan kasus dan memiliki kemampuan untuk menginfeksi lebih mudah, meskipun tidak ada perubahan dalam tingkat keparahan. + + + + Baca Juga + + + Kasus Covid-19 Naik, Presiden: Pemerintah Belum Putuskan Imbau Pakai Masker + + Pandemi Sudah Berakhir, Kenapa Kasus Covid-19 Banyak Lagi? + + Ada Beragam Merek, Vaksin Covid-19 Mana yang Paling Efektif Saat Ini? + + + Meskipun begitu, mobilisasi masyarakat selama libur Natal 2023 dan tahun baru 2024 berpotensi meningkatkan kasus Covid-19. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, dr Siti Nadia Tarmizi menjelaskan mengenai prosedur tes Covid-19 dan tanggung jawab pribadi dalam menghadapi peningkatan kasus, terutama dengan munculnya varian baru, seperti EG.5. + Dr Nadia menekankan bahwa tes Covid-19 dapat dilakukan baik dengan metode PCR maupun menggunakan tes antigen. Dia menekankan bahwa tanggung jawab menjaga kesehatan saat ini berada di tangan masing-masing individu. + + + + "Sekarang kan tanggung jawab menjaga kesehatan itu masing-masing, kalau memang terinfeksi, ini menjadi salah satu tanggung jawab masyarakat. Nggak  ada situasi seperti pandemi yang wajib,” kata dr Nadia kepada Republika.co.id, Jumat (15/12/2023). + Dia juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi peningkatan kasus, terutama dengan adanya varian baru. Tes Covid-19 dapat dilakukan menggunakan tes rapid, tes antigen, atau PCR. Dr Nadia mencontohkan bahwa seseorang yang merasa lelah atau pegal dapat melakukan tes, dan jika hasilnya positif, selanjutnya isolasi mandiri (isoman) untuk mencegah penularan. + "Ini tanggung jawab sendiri agar tak menularkan ke orang lain. Kalau positif ini juga bisa menularkan ke keluarga kita,” ujar dr Nadia. + Tentang subvarian EG.5, dia menjelaskan bahwa tidak ada gejala dominan yang menyertainya, bisa saja batuk atau pilek, bahkan tanpa bergejala. Jika seseorang dinyatakan positif, isoman sangat dianjurkan. Jika merasa lebih baik, maka tes kembali dapat dilakukan setelah tiga sampai lima hari. + “ Nggak ada kewajiban lagi. Kalau sakit, tes. Kalau udah ngerasa sehat, tes. Kalau cuma ngerasa sakit sehari, nggak papa tes lagi. Harus tes supaya tahu sudah negatif apa belum,” kata dr Nadia. + Dia menekankan pentingnya tes untuk memastikan kesembuhan dan mencegah penularan kepada orang lain. Tes Covid-19 juga penting untuk memantau status kesehatan dan menghindari penyebaran virus.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s6ov9u425_gambar-ai-marak-di-medsos-mengapa-diprotes-seniman-dan-ilustrator.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s6ov9u425_gambar-ai-marak-di-medsos-mengapa-diprotes-seniman-dan-ilustrator.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b6876f3f069fe18dee6c537a59e4080715b94ab3 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s6ov9u425_gambar-ai-marak-di-medsos-mengapa-diprotes-seniman-dan-ilustrator.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s6ov9u425/gambar-ai-marak-di-medsos-mengapa-diprotes-seniman-dan-ilustrator +title: "Gambar AI Marak di Medsos, Mengapa Diprotes Seniman dan Ilustrator? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:09:23 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Gambar AI Marak di Medsos, Mengapa Diprotes Seniman dan Ilustrator? | Republika Online + +Ada hal yang tidak bisa ditiru gambar AI dari gambar karya seniman maupun ilustrator. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tagar #TolakGambarAl sempat menjadi trending topic di media sosial X (sebelumnya dikenal dengan nama Twitter). Melalui gerakan itu, para seniman dan ilustrator memprotes produksi gambar yang memakai kecerdasan buatan (AI) generatif. "Undangan buat kalian yang muak dengan gambar AI, ayo ikuti aksi #TolakGambarAI dan suarakan pendapatmu. Hormati hak cipta seniman!!! #TolakGambarAI," tulis pengguna X @nv_chr*** yang merupakan salah satu ilustrator asal Indonesia. Dalam gambar yang dia unggah dan juga diunggah oleh banyak seniman dan ilustrator lainnya, dijelaskan bahwa #TolakGambarAI adalah aksi memerangi normalisasi dan komersialisasi penggunaan mesin eksploitasi non etis Al Generative Image. Gerakan itu muncul seiring dengan fenomena penggunaan Al generative image , terlebih dalam konteks komersialisasi dan kampanye. Para seniman resah dengan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hak cipta. Tuntutan para seniman yakni keadilan dan respek terhadap setiap karya mereka dan hak cipta. Pasalnya, AI generative image menggunakan data atau karya seniman tanpa seizin mereka untuk memproduksi gambar baru. Lewat gerakan #TolakGambarAI, para seniman hendak memberikan edukasi dan kepedulian mengenai seriusnya pelanggaran hak cipta oleh AI generative image. Mereka juga menuntut upaya regulasi terhadap penggunaan mesin Al dan AI generative . Seniman dan ilustrator lain diajak berpartisipasi dengan mengunggah gambar/karya/opini terkait penolakan gambar Al dengan menyertakan tagar #TolakGambarAl. Tentunya, memakai gambar/karya/opini milik sendiri dan bukan dibuat memakai Al generator. #TolakGambarAI terkait dengan "Create Don’t Scrape", gerakan advokasi global untuk melindungi pelaku dan dunia kreatif dari perusahaan teknologi predator. Gerakan itu juga menentang eksploitasi data publik dan data pribadi yang mungkin dilakukan tanpa izin. Ilustrator Republika.co.id , Daan Yahya, memberikan pendapatnya tentang gerakan tersebut. "Saya termasuk generasi yang masih percaya dengan proses, percaya dengan nilai-nilai estetika murni," ujar Daan. Sebagai kreator, dia merasakan bahwa kehadiran gambar AI membuat para seniman dan ilustrator tergerus di industri kreatif. Meski, tidak dimungkiri AI generative image juga disambut baik oleh user atau konsumen yang merasa dimudahkan dengan hasil cepat dan murah. Sejauh ini, Daan belum mendapati adanya regulasi memadai untuk aplikasi teknologi tersebut. Menurut dia, berbagai kasus di mana AI memanfaatkan karya yang sudah ada milik seniman tanpa izin untuk menghasilkan gambar baru, tentunya perlu ditindak sebab ada pelanggaran hak yang terjadi. Namun, secara pribadi Daan menganggap seniman maupun ilustrator yang kompeten tidak akan kalah dari AI. Pria yang tergabung dalam berbagai grup ilustrator internasional itu mengatakan ada beberapa hal yang tidak bisa ditiru gambar AI dari gambar karya seniman maupun ilustrator manusia. Daan mencontohkan, ketika seseorang berusaha menghasilkan karakter yang sama dan berulang memakai AI generator, jika dilihat saksama, hasilnya cenderung tidak konsisten. Berbeda jika digarap oleh seniman, baik secara manual maupun digital. Selain itu, ada nilai-nilai dan keunikan dari karya asli seniman, yang tidak dimiliki karya produksi AI. Alumnus Fakultas Industri Kreatif Telkom University (dulu Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia/STISI Bandung) itu pun dahulu selalu diajari bahwa tiap karya harus memiliki "ruh" dan mencerminkan jiwa seniman. Hal itu yang tidak dimiliki AI, sebab tak ada 'sosok yang menciptakan', meski sekilas mungkin hasilnya terlihat "wow". Terlepas dari itu, Daan berpendapat para seniman dan ilustrator perlu terus beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada. "Sebagai kreator, saya terus berusaha merelevansikan diri dengan zaman, mulai dari produksi gambar manual, masuk ekosistem digital, masuk NFT, sampai nanti ada hal-hal baru lainnya. Kalau mau survive , harus relevan dengan zaman," kata Daan. Ask me! Gambar AI Marak di Medsos, Mengapa Diprotes Seniman dan Ilustrator? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tagar #TolakGambarAl sempat menjadi trending topic di media sosial X (sebelumnya dikenal dengan nama Twitter). Melalui gerakan itu, para seniman dan ilustrator memprotes produksi gambar yang memakai kecerdasan buatan (AI) generatif. + + + + + "Undangan buat kalian yang muak dengan gambar AI, ayo ikuti aksi #TolakGambarAI dan suarakan pendapatmu. Hormati hak cipta seniman!!! #TolakGambarAI," tulis pengguna X @nv_chr*** yang merupakan salah satu ilustrator asal Indonesia. + + + + + Baca Juga + + + Lagu BTS Dipilih NASA Temani Perjalanan ke Luar Angkasa + + Jennie Blackpink Punya Jadwal Solo Super Padat Setelah Keluar dari YG Entertainment + + Baekhyun EXO Dirikan Label Sendiri I&B100, Rekrut Chen dan Xiumin + + + Dalam gambar yang dia unggah dan juga diunggah oleh banyak seniman dan ilustrator lainnya, dijelaskan bahwa #TolakGambarAI adalah aksi memerangi normalisasi dan komersialisasi penggunaan mesin eksploitasi non etis Al Generative Image.  + Gerakan itu muncul seiring dengan fenomena penggunaan Al generative image , terlebih dalam konteks komersialisasi dan kampanye. Para seniman resah dengan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap hak cipta. + + + + Tuntutan para seniman yakni keadilan dan respek terhadap setiap karya mereka dan hak cipta. Pasalnya, AI generative image menggunakan data atau karya seniman tanpa seizin mereka untuk memproduksi gambar baru. + Lewat gerakan #TolakGambarAI, para seniman hendak memberikan edukasi dan kepedulian mengenai seriusnya pelanggaran hak cipta oleh AI generative image. Mereka juga menuntut upaya regulasi terhadap penggunaan mesin Al dan AI generative . + Seniman dan ilustrator lain diajak berpartisipasi dengan mengunggah gambar/karya/opini terkait penolakan gambar Al dengan menyertakan tagar #TolakGambarAl. Tentunya, memakai gambar/karya/opini milik sendiri dan bukan dibuat memakai Al generator. + #TolakGambarAI terkait dengan "Create Don’t Scrape", gerakan advokasi global untuk melindungi pelaku dan dunia kreatif dari perusahaan teknologi predator. Gerakan itu juga menentang eksploitasi data publik dan data pribadi yang mungkin dilakukan tanpa izin. + Ilustrator Republika.co.id , Daan Yahya, memberikan pendapatnya tentang gerakan tersebut. "Saya termasuk generasi yang masih percaya dengan proses, percaya dengan nilai-nilai estetika murni," ujar Daan. + Sebagai kreator, dia merasakan bahwa kehadiran gambar AI membuat para seniman dan ilustrator tergerus di industri kreatif. Meski, tidak dimungkiri AI generative image juga disambut baik oleh user atau konsumen yang merasa dimudahkan dengan hasil cepat dan murah. + Sejauh ini, Daan belum mendapati adanya regulasi memadai untuk aplikasi teknologi tersebut. Menurut dia, berbagai kasus di mana AI memanfaatkan karya yang sudah ada milik seniman tanpa izin untuk menghasilkan gambar baru, tentunya perlu ditindak sebab ada pelanggaran hak yang terjadi. + Namun, secara pribadi Daan menganggap seniman maupun ilustrator yang kompeten tidak akan kalah dari AI. Pria yang tergabung dalam berbagai grup ilustrator internasional itu mengatakan ada beberapa hal yang tidak bisa ditiru gambar AI dari gambar karya seniman maupun ilustrator manusia.  + Daan mencontohkan, ketika seseorang berusaha menghasilkan karakter yang sama dan berulang memakai AI generator, jika dilihat saksama, hasilnya cenderung tidak konsisten. Berbeda jika digarap oleh seniman, baik secara manual maupun digital.  + Selain itu, ada nilai-nilai dan keunikan dari karya asli seniman, yang tidak dimiliki karya produksi AI. Alumnus Fakultas Industri Kreatif Telkom University (dulu Sekolah Tinggi Seni Rupa dan Desain Indonesia/STISI Bandung) itu pun dahulu selalu diajari bahwa tiap karya harus memiliki "ruh" dan mencerminkan jiwa seniman. Hal itu yang tidak dimiliki AI, sebab tak ada 'sosok yang menciptakan', meski sekilas mungkin hasilnya terlihat "wow". Terlepas dari itu, Daan berpendapat para seniman dan ilustrator perlu terus beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang ada. + "Sebagai kreator, saya terus berusaha merelevansikan diri dengan zaman, mulai dari produksi gambar manual, masuk ekosistem digital, masuk NFT, sampai nanti ada hal-hal baru lainnya. Kalau mau survive , harus relevan dengan zaman," kata Daan. +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s6qjm8414_flu-dbd-dan-diare-kerap-menyerang-bagaimana-supaya-tetap-sehat-di-musim-hujan.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s6qjm8414_flu-dbd-dan-diare-kerap-menyerang-bagaimana-supaya-tetap-sehat-di-musim-hujan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec0a09106e6d924e9f9da8a8669ee1fbaa58d278 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s6qjm8414_flu-dbd-dan-diare-kerap-menyerang-bagaimana-supaya-tetap-sehat-di-musim-hujan.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s6qjm8414/flu-dbd-dan-diare-kerap-menyerang-bagaimana-supaya-tetap-sehat-di-musim-hujan +title: "Flu, DBD, dan Diare Kerap Menyerang, Bagaimana Supaya Tetap Sehat di Musim Hujan? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:06:01 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Flu, DBD, dan Diare Kerap Menyerang, Bagaimana Supaya Tetap Sehat di Musim Hujan? | Republika Online + +Ada sederet penyakit yang umum terjadi di musim hujan. REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Banten mengimbau masyarakat mengantisipasi munculnya penyakit penyerta yang paling umum terjadi di musim hujan. Influenza, Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, penyakit kulit, hingga leptospirosis termasuk di antaranya. "Kami mengimbau masyarakat Kota Tangerang agar terus menerapkan pola hidup bersih sehat (PHBS) di kehidupan sehari-hari," kata Kepala Dinas Kesehatan, dr Dini Anggraeni, dalam keterangannya di Tangerang, Rabu (3/1/2024). Dini mengatakan penyakit tersebut sangat umum terjadi di musim penghujan, bahkan sudah ada yang mulai demam, disertai flu dan batuk. Oleh karena itu, PHBS menjadi salah satu antisipasi agar tubuh tetap sehat. Dini juga menganjurkan masyarakat untuk istirahat yang cukup. Selain itu, konsumsi makanan bergizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, minum air mineral yang cukup, olahraga, dan konsumsi vitamin jika dibutuhkan. "Jangan lupa selalu cek kebersihan rumah kita agar tidak menjadi sarang nyamuk khususnya Aedes aegypti ," katanya. Ask me! Flu, DBD, dan Diare Kerap Menyerang, Bagaimana Supaya Tetap Sehat di Musim Hujan? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Banten mengimbau masyarakat mengantisipasi munculnya penyakit penyerta yang paling umum terjadi di musim hujan. Influenza, Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, penyakit kulit, hingga leptospirosis termasuk di antaranya. + + + + "Kami mengimbau masyarakat Kota Tangerang agar terus menerapkan pola hidup bersih sehat (PHBS) di kehidupan sehari-hari," kata Kepala Dinas Kesehatan, dr Dini Anggraeni, dalam keterangannya di Tangerang, Rabu (3/1/2024). + + + + Baca Juga + + + Hujan Deras, Kawasan Kemang Terendam Banjir + + Indonesia Diguyur Hujan, BRIN: Monsun Asia Datang Bawa Uap Air + + Masyarakat Boyolali Diimbau Waspada Bencana Saat Musim Hujan + + Dini mengatakan penyakit tersebut sangat umum terjadi di musim penghujan, bahkan sudah ada yang mulai demam, disertai flu dan batuk. Oleh karena itu, PHBS menjadi salah satu antisipasi agar tubuh tetap sehat. + Dini juga menganjurkan masyarakat untuk istirahat yang cukup. Selain itu, konsumsi makanan bergizi seimbang, konsumsi buah dan sayur, minum air mineral yang cukup, olahraga, dan konsumsi vitamin jika dibutuhkan. + + + "Jangan lupa selalu cek kebersihan rumah kita agar tidak menjadi sarang nyamuk khususnya Aedes aegypti ," katanya. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s7ne1s425_nana-mirdad-selamatkan-bayi-yang-dibuang-di-semaksemak-rekan-sesama-artis-berkomentar.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s7ne1s425_nana-mirdad-selamatkan-bayi-yang-dibuang-di-semaksemak-rekan-sesama-artis-berkomentar.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c9095f835b3f1d4cc787496358e29a5ee127cb6 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s7ne1s425_nana-mirdad-selamatkan-bayi-yang-dibuang-di-semaksemak-rekan-sesama-artis-berkomentar.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s7ne1s425/nana-mirdad-selamatkan-bayi-yang-dibuang-di-semaksemak-rekan-sesama-artis-berkomentar +title: "Nana Mirdad Selamatkan Bayi yang Dibuang di Semak-Semak, Rekan Sesama Artis Berkomentar | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:30:09 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Nana Mirdad Selamatkan Bayi yang Dibuang di Semak-Semak, Rekan Sesama Artis Berkomentar | Republika Online + +Kisah Nana Mirdad menyelamatkan bayi yang dibuang dekat rumah membuat terenyuh. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisah aktris Nana Mirdad yang menyelamatkan bayi telantar di semak-semak dekat rumahnya membuat banyak warganet terenyuh. Meski kesigapannya dalam menyelamatkan bayi tersebut menuai banyak pujian, Nana merasa tindakan yang dia lakukan bukan aksi heroik. Menurut Nana, menolong bayi yang telantar di jalanan merupakan hal yang seharusnya dilakukan semua orang sebagai manusia. Oleh karena itu, Nana menolak bila tindakannya disebut sebagai aksi yang heroik. "Jika menolong bayi yang telantar adalah aksi heroik, maka dunia kita benar-benar sudah terbolak-balik," tulis Nana melalui akun Instagram pribadinya, seperti dikutip pada Senin (22/1/2024). Meski merasa tak melakukan aksi heroik, para warganet tetap memberikan dukungan untuk Nana dan keluarga. Tak sedikit pula selebritas yang ikut mengapresiasi Nana dan keluarganya yang sudah bertindak untuk menyelamatkan bayi malang tersebut. "Kamu bener-bener dititipin sama orang baik, Nak," tulis penyanyi Rossa dalam kolom komentar. Aktris Meisya Siregar juga turut mengekspresikan rasa sedih dan marahnya saat membaca kisah yang dibagikan oleh Nana. Meisya mengungkapkan dia bisa memahami kekalutan perasaan Nana saat menyelamatkan bayi tersebut. "Terima kasih Tuhan, bayi tersebut aman di tangan yang tepat," kata istri dari Bebi Romeo tersebut. Aktris Cathy Sharon juga mengungkapkan rasa sedihnya pada kolom komentar. Cathy merasa tidak habis pikir mengapa orang tua bisa membuat anak kandung mereka begitu saja. " Gak ngerti lagi, kok bisa ada orang buang begitu aja tanpa perasaan," tulis Cathy. Tak sedikit pula selebritas yang ramai mendoakan keselamatan sang bayi. Mereka berharap, bayi yang diselamatkan oleh Nana bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik nantinya. "Tuhan memberkatimu, bayi kecil yang manis," ujar model sekaligus kreator konten Jennifer Bachdim. Ada pula warganet yang bercerita tentang penemuan mayat bayi laki-laki yang ditemukan di kota tempat tinggalnya. Warganet tersebut mengungkapkan bahwa pelaku pembuangan mayat tersebut adalah ibu kandung bayi tersebut yang masih berusia 13 tahun. "Kenapaaa.." balas Nana disertai dengan emoji menangis. Dalam unggahannya, Nana mengungkapkan ada beberapa faktor yang mungkin membuat orang tua tak menginginkan anak di dalam kandungan mereka. Namun apa pun faktor yang melatarbelakanginya, Nana menegaskan membuang bayi bukanlah tindakan yang bisa dibenarkan. "Saya ngga berbicara di sini untuk menghakimi keinginan mereka. Tapi jelas cara yang dipilih untuk mengakhiri nyawa bayi ini KEJAM. Dan sampai kapan pun hal ini (membuang bayi) ngga bisa dibenarkan," kata Nana. Ask me! Nana Mirdad Selamatkan Bayi yang Dibuang di Semak-Semak, Rekan Sesama Artis Berkomentar Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kisah aktris Nana Mirdad yang menyelamatkan bayi telantar di semak-semak dekat rumahnya membuat banyak warganet terenyuh. Meski kesigapannya dalam menyelamatkan bayi tersebut menuai banyak pujian, Nana merasa tindakan yang dia lakukan bukan aksi heroik. + + + + + Menurut Nana, menolong bayi yang telantar di jalanan merupakan hal yang seharusnya dilakukan semua orang sebagai manusia. Oleh karena itu, Nana menolak bila tindakannya disebut sebagai aksi yang heroik. + + + + Baca Juga + + + Nana Mirdad 2 Kali Lihat Tragedi Bayi Dibuang, yang Pertama Sudah 'Rata' dengan Tanah + + Nana Mirdad Tulis Pesan Haru Seusai Selamatkan Bayi yang Dibuang Dekat Rumahnya + + Nana Mirdad Selamatkan Bayi di Semak-Semak Dekat Rumahnya, Begini Kronologinya + + + "Jika menolong bayi yang telantar adalah aksi heroik, maka dunia kita benar-benar sudah terbolak-balik," tulis Nana melalui akun Instagram pribadinya, seperti dikutip pada Senin (22/1/2024). + Meski merasa tak melakukan aksi heroik, para warganet tetap memberikan dukungan untuk Nana dan keluarga. Tak sedikit pula selebritas yang ikut mengapresiasi Nana dan keluarganya yang sudah bertindak untuk menyelamatkan bayi malang tersebut. + + + + "Kamu bener-bener dititipin sama orang baik, Nak," tulis penyanyi Rossa dalam kolom komentar. + Aktris Meisya Siregar juga turut mengekspresikan rasa sedih dan marahnya saat membaca kisah yang dibagikan oleh Nana. Meisya mengungkapkan dia bisa memahami kekalutan perasaan Nana saat menyelamatkan bayi tersebut. + "Terima kasih Tuhan, bayi tersebut aman di tangan yang tepat," kata istri dari Bebi Romeo tersebut. + Aktris Cathy Sharon juga mengungkapkan rasa sedihnya pada kolom komentar. Cathy merasa tidak habis pikir mengapa orang tua bisa membuat anak kandung mereka begitu saja. " Gak ngerti lagi, kok bisa ada orang buang begitu aja tanpa perasaan," tulis Cathy. + Tak sedikit pula selebritas yang ramai mendoakan keselamatan sang bayi. Mereka berharap, bayi yang diselamatkan oleh Nana bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik nantinya. + "Tuhan memberkatimu, bayi kecil yang manis," ujar model sekaligus kreator konten Jennifer Bachdim. + Ada pula warganet yang bercerita tentang penemuan mayat bayi laki-laki yang ditemukan di kota tempat tinggalnya. Warganet tersebut mengungkapkan bahwa pelaku pembuangan mayat tersebut adalah ibu kandung bayi tersebut yang masih berusia 13 tahun. + "Kenapaaa.." balas Nana disertai dengan emoji menangis. + Dalam unggahannya, Nana mengungkapkan ada beberapa faktor yang mungkin membuat orang tua tak menginginkan anak di dalam kandungan mereka. Namun apa pun faktor yang melatarbelakanginya, Nana menegaskan membuang bayi bukanlah tindakan yang bisa dibenarkan. + "Saya ngga berbicara di sini untuk menghakimi keinginan mereka. Tapi jelas cara yang dipilih untuk mengakhiri nyawa bayi ini KEJAM. Dan sampai kapan pun hal ini (membuang bayi) ngga bisa dibenarkan," kata Nana. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s8uneg425_stres-akibat-pemilu-coba-4-cara-ini-agar-tetap-tenang.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s8uneg425_stres-akibat-pemilu-coba-4-cara-ini-agar-tetap-tenang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af7e76932bba6d5024ddc4b0ea8029a4902908ab --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s8uneg425_stres-akibat-pemilu-coba-4-cara-ini-agar-tetap-tenang.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s8uneg425/stres-akibat-pemilu-coba-4-cara-ini-agar-tetap-tenang +title: "Stres Akibat Pemilu? Coba 4 Cara Ini Agar Tetap Tenang

 | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:05:30 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Stres Akibat Pemilu? Coba 4 Cara Ini Agar Tetap Tenang

 | Republika Online + +Peningkatan stres dan kecemasan akibat pemilu adalah hal umum di banyak negara. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilu 2024 akhirnya terselenggara secara serentak pada Rabu (14/2/2024). Selama menunggu pengumuman resmi hasil Pemilu 2024, banyak orang yang mungkin merasa stres dan cemas berlebih. Peningkatan stres dan kecemasan akibat pemilu merupakan hal yang umum terjadi di banyak negara. Survei terbaru dari American Psychological Association (APA) dan Harris Poll misalnya, menemukan bahwa 68 persen warga AS merasa lebih stres karena memikirkan Pemilu yang akan datang, seperti dilansir CNBC  pada Rabu (14/2/2024). Ada banyak faktor yang bisa memicu stres dan kecemasan di tengah masyarakat selama Pemilu berlangsung. Sebagian di antaranya adalah ketidakpastian dan juga pemikiran mengenai skenario terburuk yang mungkin terjadi di masa mendatang. "Apa yang menyebabkan stres dan ketidakpastian adalah situasi yang dirasa di luar kontrol, ketika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi," ungkap psikolog dari APA, Lynn Bufka, seperti dilansir NPR . Ketika rasa stres dan cemas akibat Pemilu melanda, Bufka mengungkapkan bahwa ada empat hal yang bisa membantu. Berikut ini adalah empat cara untuk meredam stres dan cemas akibat Pemilu tersebut: 1. Siapkan mental Hasil pemungutan suara tentu tak bisa didapatkan dengan cepat. Ada proses panjang yang harus dilalui hingga hasil tersebut bisa diumumkan secara resmi. Agar pikiran tak terpaku pada hasil pemungutan suara, coba buat rencana kegiatan yang bisa dilakukan selama menunggu hasil. Pilih kegiatan-kegiatan yang bisa merelaksasi tubuh dan pikiran, seperti berjalan santai di ruang terbuka bersama teman, bersepeda, atau membaca buku. "Pilih kegiatan yang membuat diri Anda tidak stres dan tidak kewalahan," ujar Bufka. 2. Terapkan kebiasaan pereda stres Selama menunggu hasil Pemilu, coba tekuni kebiasaan baru yang sehat dan bisa meredam stres. Sebagai contoh, menerapkan pola makan yang seimbang, memperbaiki pola tidur, cukup istirahat, hingga rutin berolahraga. Penting juga untuk menjalin hubungan sosial dengan orang-orang terdekat. 3. Batasi media sosial Rasa penasaran sering kali menguasai pikiran pemilih setelah hari pencoblosan. Untuk memuaskan rasa penasaran ini, banyak pemilih yang memantau perhitungan suara Pemilu di media sosial atau internet. Akan tetapi, paparan informasi yang berlebih justru dapat memicu stres dan kecemasan. Oleh karena itu, coba batasi akses terhadap informasi dan pemberitaan mengenai perhitungan suara dan alihkan fokus pada hal-hal yang lebih menenangkan atau menggembirakan.  Sebagai contoh, mendengarkan musik kesukaan atau memperdalam hubungan personal dengan orang-orang terdekat melalui silaturahmi. 4. Tumbuhkan optimisme Meski dikelilingi oleh rasa stres dan cemas, coba untuk melihat situasi Pemilu ini dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai contoh, melihat hal-hal positif yang terjadi selama masa pemungutan suara dan perhitungan suara. Beragam hal positif ini bisa membantu menumbuhkan harapan baru dan optimisme untuk masa depan, sehingga kecemasan akibat ketidakpastian bisa diredam. Ask me! Stres Akibat Pemilu? Coba 4 Cara Ini Agar Tetap Tenang Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilu 2024 akhirnya terselenggara secara serentak pada Rabu (14/2/2024). Selama menunggu pengumuman resmi hasil Pemilu 2024, banyak orang yang mungkin merasa stres dan cemas berlebih.

 + + + + Baca Juga + + + Antisipasi Caleg Stres, Pemkot Mojokerto Siapkan Layanan Kesehatan Jiwa + + Setelah Liburan Panjang Malah Stres? Atasi dengan Cara Ini + + Soal Pemilu, Psikiater: Dukung Sewajarnya Saja, Supaya Kalau Kalah tidak Sakit Jiwa + + + Peningkatan stres dan kecemasan akibat pemilu merupakan hal yang umum terjadi di banyak negara. Survei terbaru dari American Psychological Association (APA) dan Harris Poll misalnya, menemukan bahwa 68 persen warga AS merasa lebih stres karena memikirkan Pemilu yang akan datang, seperti dilansir CNBC  pada Rabu (14/2/2024).

 + Ada banyak faktor yang bisa memicu stres dan kecemasan di tengah masyarakat selama Pemilu berlangsung. Sebagian di antaranya adalah ketidakpastian dan juga pemikiran mengenai skenario terburuk yang mungkin terjadi di masa mendatang. + + + + 

"Apa yang menyebabkan stres dan ketidakpastian adalah situasi yang dirasa di luar kontrol, ketika mereka tidak tahu apa yang akan terjadi," ungkap psikolog dari APA, Lynn Bufka, seperti dilansir NPR .

 + Ketika rasa stres dan cemas akibat Pemilu melanda, Bufka mengungkapkan bahwa ada empat hal yang bisa membantu. Berikut ini adalah empat cara untuk meredam stres dan cemas akibat Pemilu tersebut: + 1. Siapkan mental

 + Hasil pemungutan suara tentu tak bisa didapatkan dengan cepat. Ada proses panjang yang harus dilalui hingga hasil tersebut bisa diumumkan secara resmi.

 + Agar pikiran tak terpaku pada hasil pemungutan suara, coba buat rencana kegiatan yang bisa dilakukan selama menunggu hasil. Pilih kegiatan-kegiatan yang bisa merelaksasi tubuh dan pikiran, seperti berjalan santai di ruang terbuka bersama teman, bersepeda, atau membaca buku. + 

"Pilih kegiatan yang membuat diri Anda tidak stres dan tidak kewalahan," ujar Bufka.

 + 2. Terapkan kebiasaan pereda stres

 + Selama menunggu hasil Pemilu, coba tekuni kebiasaan baru yang sehat dan bisa meredam stres. Sebagai contoh, menerapkan pola makan yang seimbang, memperbaiki pola tidur, cukup istirahat, hingga rutin berolahraga. Penting juga untuk menjalin hubungan sosial dengan orang-orang terdekat.

 + 3. Batasi media sosial

 + Rasa penasaran sering kali menguasai pikiran pemilih setelah hari pencoblosan. Untuk memuaskan rasa penasaran ini, banyak pemilih yang memantau perhitungan suara Pemilu di media sosial atau internet.

 + Akan tetapi, paparan informasi yang berlebih justru dapat memicu stres dan kecemasan. Oleh karena itu, coba batasi akses terhadap informasi dan pemberitaan mengenai perhitungan suara dan alihkan fokus pada hal-hal yang lebih menenangkan atau menggembirakan.  Sebagai contoh, mendengarkan musik kesukaan atau memperdalam hubungan personal dengan orang-orang terdekat melalui silaturahmi.

 + 4. Tumbuhkan optimisme

 + Meski dikelilingi oleh rasa stres dan cemas, coba untuk melihat situasi Pemilu ini dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai contoh, melihat hal-hal positif yang terjadi selama masa pemungutan suara dan perhitungan suara. Beragam hal positif ini bisa membantu menumbuhkan harapan baru dan optimisme untuk masa depan, sehingga kecemasan akibat ketidakpastian bisa diredam.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s920bm423_hari-pertama-tayang-haikyu-the-movie-jadi-film-pendapatan-tertinggi-keempat-di-jepang.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s920bm423_hari-pertama-tayang-haikyu-the-movie-jadi-film-pendapatan-tertinggi-keempat-di-jepang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4b2fd1e5975ac373500f671f8e29ff81ff70043e --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s920bm423_hari-pertama-tayang-haikyu-the-movie-jadi-film-pendapatan-tertinggi-keempat-di-jepang.md @@ -0,0 +1,101 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s920bm423/hari-pertama-tayang-haikyu-the-movie-jadi-film-pendapatan-tertinggi-keempat-di-jepang +title: "Hari Pertama Tayang, Haikyu The Movie Jadi Film Pendapatan Tertinggi Keempat di Jepang | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:43:11 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Hari Pertama Tayang, Haikyu The Movie Jadi Film Pendapatan Tertinggi Keempat di Jepang | Republika Online + +Dilaporkan film Haikyu!! The Movie menghasilkan 890 juta yen. REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump saat ini tengah tayang di bioskop Jepang, sejak dirilis pada 16 Februari 2024. Kemunculan Hinata dan tim di layar kaca pun membuat heboh khususnya penggemar anime Jepang. Hal ini terlihat dari pendapatan yang diraih film tersebut di hari pertama penayangannya di bioskop. Dalam akun media sosial resmi Haikyuu, dilaporkan bahwa film ini menghasilkan 890 juta yen. Artinya, penghasilan tersebut setara dengan kurang lebih enam juta dolar AS di hari perdana penayangannya, seperti dilansir dari ComicBook, Sabtu (17/2/2024). Hal ini juga menjadikan film ini sebagai film dengan pendapatan tertinggi keempat dalam sejarah Jepang. Dalam wawancara baru-baru ini, sang sutradara yakni Susumu Mitsunaka pun buka suara terkait upaya yang dicurahkan crew dalam menciptakan akhir cerita dari Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump. "Jika kami bisa menghidupkan (ceritanya) dengan cara yang menarik, saya yakin ini bisa menjadi topik diskusi dan beresonansi dengan hati para penonton," kata Mitsunaka. Meski sudah dirilis di Jepang, belum dapat dipastikan kapan film ini dirilis di luar Jepang. Termasuk di Indonesia yang hingga saat ini belum ada informasi resmi penayangannya. Sebagai informasi, salah satu anime hit Jepang yang bergenre sport ini sudah tayang sebelumnya sebanyak empat season. Bagi yang belum sempat menyaksikan empat season tersebut, dapat menonton di berbagai layanan streaming anime seperti Crunchyroll. Ask me! Hari Pertama Tayang, Haikyu The Movie Jadi Film Pendapatan Tertinggi Keempat di Jepang Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump saat ini tengah tayang di bioskop Jepang, sejak dirilis pada 16 Februari 2024. Kemunculan Hinata dan tim di layar kaca pun membuat heboh khususnya penggemar anime Jepang. + + + + Hal ini terlihat dari pendapatan yang diraih film tersebut di hari pertama penayangannya di bioskop. Dalam akun media sosial resmi Haikyuu, dilaporkan bahwa film ini menghasilkan 890 juta yen. + + + + Artinya, penghasilan tersebut setara dengan kurang lebih enam juta dolar AS di hari perdana penayangannya, seperti dilansir dari ComicBook, Sabtu (17/2/2024). Hal ini juga menjadikan film ini sebagai film dengan pendapatan tertinggi keempat dalam sejarah Jepang. Dalam wawancara baru-baru ini, sang sutradara yakni Susumu Mitsunaka pun buka suara terkait upaya yang dicurahkan crew dalam menciptakan akhir cerita dari Haikyu!! The Movie: Decisive Battle at the Garbage Dump. + + + "Jika kami bisa menghidupkan (ceritanya) dengan cara yang menarik, saya yakin ini bisa menjadi topik diskusi dan beresonansi dengan hati para penonton," kata Mitsunaka. Meski sudah dirilis di Jepang, belum dapat dipastikan kapan film ini dirilis di luar Jepang. Termasuk di Indonesia yang hingga saat ini belum ada informasi resmi penayangannya. Sebagai informasi, salah satu anime hit Jepang yang bergenre sport ini sudah tayang sebelumnya sebanyak empat season. Bagi yang belum sempat menyaksikan empat season tersebut, dapat menonton di berbagai layanan streaming anime seperti Crunchyroll. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s9jkmp414_8-anak-jadi-korban-pornografi-sindikat-internasional-bukti-lemahnya-pengawasan-ortu.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s9jkmp414_8-anak-jadi-korban-pornografi-sindikat-internasional-bukti-lemahnya-pengawasan-ortu.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e43771e4db8d5cd8d9f3fcf5393835f9568f0852 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s9jkmp414_8-anak-jadi-korban-pornografi-sindikat-internasional-bukti-lemahnya-pengawasan-ortu.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s9jkmp414/8-anak-jadi-korban-pornografi-sindikat-internasional-bukti-lemahnya-pengawasan-ortu +title: "8 Anak Jadi Korban Pornografi Sindikat Internasional, Bukti Lemahnya Pengawasan Ortu? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:19:38 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# 8 Anak Jadi Korban Pornografi Sindikat Internasional, Bukti Lemahnya Pengawasan Ortu? | Republika Online + +Anggota sindikat pornografi internasional lakukan pendekatan untuk jerat anak-anak. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan Tjakjan mengatakan pihaknya sangat menyesalkan terjadinya kasus pornografi anak sindikat internasional yang terungkap belum lama ini. KPAI juga melihat ada kelalaian orang tua dalam pengawasan terhadap anak yang bermain gim daring, bahkan membiarkan anak berada di kamar dengan orang tidak dikenal. "Membiarkan anak-anak bermain dengan orang dewasa yang sebelumnya tidak ia kenal di kamar adalah sebuah kecerobohan," kata Kawiyan dalam keterangannya kepada Republika.co.id , Rabu (28/2/2024). Berdasarkan pemeriksaan oleh polisi, korban menganggap pelaku selama ini memperlakukan mereka dengan baik, sehingga tidak merasa diperdaya meski telah dieksploitasi secara seksual. Kedelapan korban yang berumur 12-16 tahun itu juga menganggap pelaku sebagai "kakak" yang kerap mengajak main bareng ( mabar ) gim online , memberikan hadiah, dan mendatangi rumah mereka. Kawiyan mengungkapkan, dilihat dari latar belakangnya, orang tua korban berasal dari kelas menengah ke bawah. Itu artinya diperlukan intervensi dan kepedulian lingkungan, aparat desa, hingga pemerintah daerah. Selain itu, perlu komunikasi dan kordinasi dengan sekolah agar anak-anak dapat selalu terkontrol. Kawiyan mengingatkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. Anak-anak yang menjadi korban merupakan korban atas kejahatan seksual, korban pornografi, dan korban eksploitasi secara seksual. Kawiyan mengatakan menjadi sangat tepat jika polisi memberlakukan beberapa UU untuk menghukum pelaku, yakni UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Kawiyan menyebut anak-anak yang merupakan masa depan bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Anak-anak yang menjadi korban harus diberikan penanganan secara cepat, pendampingan psikososial, pendampingan psikologi dan sosial. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lain bertanggung jawab atas penanganan dan pemulihan anak-anak yang menjadi korban pornografi jaringan internasional tersebut. Lembaga ini seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah (Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD Kota Tangerang berperan dalam hal ini. Saat ini, menurut Kawiyan, para korban tinggal bersama orang tua masing-masing. Mereka mendapatkan pemantauan/penanganan dari UPTD Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tengerang, termasuk dalam pengawasan psikolog. "Saat ini sudah banyak regulasi yang membatasi konten-konten negatif di jaringan digital. Tetapi masih banyak anak yang menjadi korban karena mengakses konten negatif atau bermain game online yang pada akhirnya memberi peluang kepada mereka untuk terjerumus judi online atau pornografi," kata dia. Ask me! 8 Anak Jadi Korban Pornografi Sindikat Internasional, Bukti Lemahnya Pengawasan Ortu? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kawiyan Tjakjan mengatakan pihaknya sangat menyesalkan terjadinya kasus pornografi anak sindikat internasional yang terungkap belum lama ini. KPAI juga melihat ada kelalaian orang tua dalam pengawasan terhadap anak yang bermain gim daring, bahkan membiarkan anak berada di kamar dengan orang tidak dikenal. + + + + "Membiarkan anak-anak bermain dengan orang dewasa yang sebelumnya tidak ia kenal di kamar adalah sebuah kecerobohan," kata Kawiyan dalam keterangannya kepada Republika.co.id , Rabu (28/2/2024). + + + + Baca Juga + + + Korban Sindikat Pornografi Sesama Jenis Berusia 12-16 Tahun, Mengapa Remaja Bisa Terjerat? + + Awas, Begini Bujuk Rayu Sindikat Perdagangan Orang Menjaring Korban + + Kompolnas: Bongkar Jaringan Internasional Pornografi Anak Sesama Jenis + + + Berdasarkan pemeriksaan oleh polisi, korban menganggap pelaku selama ini memperlakukan mereka dengan baik, sehingga tidak merasa diperdaya meski telah dieksploitasi secara seksual. Kedelapan korban yang berumur 12-16 tahun itu juga menganggap pelaku sebagai "kakak" yang kerap mengajak main bareng ( mabar ) gim online , memberikan hadiah, dan mendatangi rumah mereka. Kawiyan mengungkapkan, dilihat dari latar belakangnya, orang tua korban berasal dari kelas menengah ke bawah. Itu artinya diperlukan intervensi dan kepedulian lingkungan, aparat desa, hingga pemerintah daerah. + + + + Selain itu, perlu komunikasi dan kordinasi dengan sekolah agar anak-anak dapat selalu terkontrol. Kawiyan mengingatkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan harus mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. + Anak-anak yang menjadi korban merupakan korban atas kejahatan seksual, korban pornografi, dan korban eksploitasi secara seksual. Kawiyan mengatakan menjadi sangat tepat jika polisi memberlakukan beberapa UU untuk menghukum pelaku, yakni UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perindungan Anak, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. Kawiyan menyebut anak-anak yang merupakan masa depan bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabatnya. Anak-anak yang menjadi korban harus diberikan penanganan secara cepat, pendampingan psikososial, pendampingan psikologi dan sosial. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lain bertanggung jawab atas penanganan dan pemulihan anak-anak yang menjadi korban pornografi jaringan internasional tersebut. Lembaga ini seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah (Unit Pelaksana Teknis Daerah/UPTD Kota Tangerang berperan dalam hal ini. + Saat ini, menurut Kawiyan, para korban tinggal bersama orang tua masing-masing. Mereka mendapatkan pemantauan/penanganan dari UPTD Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tengerang, termasuk dalam pengawasan psikolog. "Saat ini sudah banyak regulasi yang membatasi konten-konten negatif di jaringan digital. Tetapi masih banyak anak yang menjadi korban karena mengakses konten negatif atau bermain game online yang pada akhirnya memberi peluang kepada mereka untuk terjerumus judi online atau pornografi," kata dia. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_s9nx22425_rambut-di-tubuh-bisa-tumbuh-ke-dalam-ini-cara-mencegahnya-agar-tak-bikin-iritasi.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s9nx22425_rambut-di-tubuh-bisa-tumbuh-ke-dalam-ini-cara-mencegahnya-agar-tak-bikin-iritasi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25c4a5fbd6378235da3a583703226c1936e38864 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_s9nx22425_rambut-di-tubuh-bisa-tumbuh-ke-dalam-ini-cara-mencegahnya-agar-tak-bikin-iritasi.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/s9nx22425/rambut-di-tubuh-bisa-tumbuh-ke-dalam-ini-cara-mencegahnya-agar-tak-bikin-iritasi +title: "Rambut di Tubuh Bisa Tumbuh ke Dalam, Ini Cara Mencegahnya Agar tak Bikin Iritasi | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:06:55 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Rambut di Tubuh Bisa Tumbuh ke Dalam, Ini Cara Mencegahnya Agar tak Bikin Iritasi | Republika Online + +Rambut tubuh yang tumbuh ke dalam bisa menyebabkan peradangan dan iritasi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rambut tumbuh ke dalam atau ingrown hair  bisa menyebabkan iritasi kulit dan memunculkan keluhan nyeri atau gatal. Kondisi ini sebenarnya bisa dihindari dengan mengubah cara mencukur rambut di tubuh. Ahli dermatologi Muneeb Shah MD mengatakan rambut bisa tumbuh keluar dari folikel dan masuk kembali ke kulit. Terkadang, rambut juga bisa "terperangkap" di dalam kulit sebelum bisa tumbuh keluar. "Ini bisa menyebabkan peradangan dan iritasi, sehingga Anda bisa melihat benjolan merah dan terasa nyeri," ujar Shah seperti dilansir Best Life  pada Jumat (1/3/2024). Dalam kondisi seperti ini, tubuh terkadang bisa mendorong ingrown hair  keluar. Namun umumnya, dibutuhkan bantuan dari ahli dermatologi atau ahli estetika untuk menemukan akar dan mencabut ingrown hair . "Anda sebenarnya bisa melakukan (pencabutan) di rumah bila Anda membersihkan area kulitnya dan menggunakan tweezer , tapi tentu Anda harus berhati-hati karena Anda bisa mengalami infeksi yang lebih buruk," ujar Shah. Kemunculan ingrown hair  biasanya ditandai dengan beberapa gejala. Sebagian di antaranya adalah iritasi kulit, benjolan kecil dengan rambut di bagian tengahnya, rasa nyeri, perubahan warna seperti merah, coklat, atau ungu, serta gatal, seperti dilansir Cleveland Clinic . Meski banyak orang menganggap ingrown hair  tak bisa dihindari, sebuah cara sederhana sebenarnya bisa membantu mencegah terjadinya kondisi tersebut. Cara tersebut adalah tidak mencukur rambut di tubuh terlalu pendek. "Bila Anda ingin mencegah tumbuhnya ingrown hair  ini, hindari mencukur rambut terlalu pendek," kata Shah. Shah merekomendasikan penggunaan alat cukur elektrik untuk mencukur rambut di tubuh. Alasannya, alat seperti ini lebih jarang memunculkan iritasi dibandingkan alat cukur biasa. Hal lain yang bisa membantu mencegah ingrown hair  adalah penggunaan eksfoliator asam glikolat pada kulit. Selain itu, Shah juga menganjurkan orang-orang untuk menjaga kelembapan kulit. Cara-cara ini tak hanya dapat mempermudah proses mencukur rambut, tetapi juga mengangkat kulit mati dan rambut yang menyumbat folikel rambut. "Serta membantu mendorong pertumbuhan rambut ke arah yang benar," ujar ahli dermatologi Nada Elbuluk MD. Mayo Clinic mengatakan, area kulit yang akan dicukur sebaiknya dicuci terlebih dahulu dengan sikat gigi berbulu halus. Lalu setelah itu, kompres area yang akan dicukur dengan handuk basah. Selain itu, jangan menarik kulit ketika pisau cukur sedang mengarah pada kulit. Jangan lupa untuk membilas pisau setiap kali selesai melakukan satu tarikan saat mencukur. Lakukan proses mencukur sesuai arah tumbuhnya rambut. Ask me! Rambut di Tubuh Bisa Tumbuh ke Dalam, Ini Cara Mencegahnya Agar tak Bikin Iritasi Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rambut tumbuh ke dalam atau ingrown hair  bisa menyebabkan iritasi kulit dan memunculkan keluhan nyeri atau gatal. Kondisi ini sebenarnya bisa dihindari dengan mengubah cara mencukur rambut di tubuh. + + + + + Ahli dermatologi Muneeb Shah MD mengatakan rambut bisa tumbuh keluar dari folikel dan masuk kembali ke kulit. Terkadang, rambut juga bisa "terperangkap" di dalam kulit sebelum bisa tumbuh keluar. + + + + Baca Juga + + + Dokter Ungkap Cara Merawat Kulit, Wajib Cuci Muka Saat Pagi + + Tren Perawatan Kulit Kepala untuk Kesehatan Rambut + + Penyakit yang Rentan Menyerang Masyarakat Saat Banjir + + + "Ini bisa menyebabkan peradangan dan iritasi, sehingga Anda bisa melihat benjolan merah dan terasa nyeri," ujar Shah seperti dilansir Best Life  pada Jumat (1/3/2024). + Dalam kondisi seperti ini, tubuh terkadang bisa mendorong ingrown hair  keluar. Namun umumnya, dibutuhkan bantuan dari ahli dermatologi atau ahli estetika untuk menemukan akar dan mencabut ingrown hair . + + + + "Anda sebenarnya bisa melakukan (pencabutan) di rumah bila Anda membersihkan area kulitnya dan menggunakan tweezer , tapi tentu Anda harus berhati-hati karena Anda bisa mengalami infeksi yang lebih buruk," ujar Shah. + Kemunculan ingrown hair  biasanya ditandai dengan beberapa gejala. Sebagian di antaranya adalah iritasi kulit, benjolan kecil dengan rambut di bagian tengahnya, rasa nyeri, perubahan warna seperti merah, coklat, atau ungu, serta gatal, seperti dilansir Cleveland Clinic . + Meski banyak orang menganggap ingrown hair  tak bisa dihindari, sebuah cara sederhana sebenarnya bisa membantu mencegah terjadinya kondisi tersebut. Cara tersebut adalah tidak mencukur rambut di tubuh terlalu pendek. + "Bila Anda ingin mencegah tumbuhnya ingrown hair  ini, hindari mencukur rambut terlalu pendek," kata Shah. + Shah merekomendasikan penggunaan alat cukur elektrik untuk mencukur rambut di tubuh. Alasannya, alat seperti ini lebih jarang memunculkan iritasi dibandingkan alat cukur biasa. + Hal lain yang bisa membantu mencegah ingrown hair  adalah penggunaan eksfoliator asam glikolat pada kulit. Selain itu, Shah juga menganjurkan orang-orang untuk menjaga kelembapan kulit. Cara-cara ini tak hanya dapat mempermudah proses mencukur rambut, tetapi juga mengangkat kulit mati dan rambut yang menyumbat folikel rambut. + "Serta membantu mendorong pertumbuhan rambut ke arah yang benar," ujar ahli dermatologi Nada Elbuluk MD. + Mayo Clinic mengatakan, area kulit yang akan dicukur sebaiknya dicuci terlebih dahulu dengan sikat gigi berbulu halus. Lalu setelah itu, kompres area yang akan dicukur dengan handuk basah. + Selain itu, jangan menarik kulit ketika pisau cukur sedang mengarah pada kulit. Jangan lupa untuk membilas pisau setiap kali selesai melakukan satu tarikan saat mencukur. Lakukan proses mencukur sesuai arah tumbuhnya rambut.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_scuy1w425_dokter-sebut-tak-merokok-dapat-cegah-pneumonia.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_scuy1w425_dokter-sebut-tak-merokok-dapat-cegah-pneumonia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e951bed7fa26f9025f027ddc23699ce37a88595f --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_scuy1w425_dokter-sebut-tak-merokok-dapat-cegah-pneumonia.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/scuy1w425/dokter-sebut-tak-merokok-dapat-cegah-pneumonia +title: "Dokter Sebut tak Merokok Dapat Cegah Pneumonia | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:12:16 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Dokter Sebut tak Merokok Dapat Cegah Pneumonia | Republika Online + +Banyak kasus pneumonia disebabkan infeksi saluran pernapasan atas. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gaya hidup tidak merokok disebut dapat mencegah pneumonia. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito dr Taufik Indrawan mengatakan pneumonia atau yang dikenal masyarakat sebagai paru-paru basah adalah peradangan yang disebabkan oleh infeksi. "Jadi tidak boleh merokok, baik rokok konvensional maupun rokok modern," kata Taufik dalam "Sering Tidur di Lantai Bikin Paru-Paru Basah, Bener Gak Sih?" yang disiarkan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Kamis (2/5/2024). Dr Taufik mengatakan, risiko pneumonia lebih tinggi pada anak-anak serta lansia, terutama yang memiliki penyakit kronis seperti penyakit ginjal kronik, penyakit jantung kronik, serta diabetes. "Di antara penyebab kematian pada anak-anak, yakni pneumonia dan diare. Pada usia lanjut atau lansia juga sama. Di antara penyebab infeksi yang paling banyak pada lansia adalah pneumonia," kata dia. Taufik menyebut, langkah selanjutnya untuk mencegah pneumonia adalah menghindari polusi. Apabila terpaksa karena lingkungan kerjanya berpolusi, maka harus menggunakan masker. Dia menjelaskan pneumonia disebabkan oleh polutan, bakteri, virus, dan jamur. Selain itu, katanya, gejala-gejala yang dapat muncul disebabkan oleh sistem imun yang berusaha menyerang patogen tersebut adalah batuk, demam, dan apabila tidak ditangani segera menjadi sesak napas. "Banyak pneumonia itu disebabkan infeksi saluran pernapasan atas, jadi diawali dari flu-flu biasa awalnya, tetapi karena tidak tertangani kemudian kumannya itu turun ke paru-paru, ke saluran napas bawah. Nah itu kemudian jadi pneumonia," kata dia. Langkah berikutnya untuk mencegah pneumonia adalah dengan menjaga sistem kekebalan tubuh, dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi serta melakukan vaksinasi. Adapun dua vaksin yang dianjurkan, katanya, adalah vaksinasi pneumonia dan vaksinasi influenza. Dia menyebutkan bahwa vaksinasi cukup efektif dalam mencegah pneumonia. Akan tetapi vaksin pneumonia perlu diambil setiap lima tahun sekali, sementara vaksin influenza setahun sekali, karena mutasi virus yang begitu cepat. Ask me! Dokter Sebut tak Merokok Dapat Cegah Pneumonia Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gaya hidup tidak merokok disebut dapat mencegah pneumonia. Dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr Sardjito dr Taufik Indrawan mengatakan pneumonia atau yang dikenal masyarakat sebagai paru-paru basah adalah peradangan yang disebabkan oleh infeksi. + + + + + "Jadi tidak boleh merokok, baik rokok konvensional maupun rokok modern," kata Taufik dalam "Sering Tidur di Lantai Bikin Paru-Paru Basah, Bener Gak Sih?" yang disiarkan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Kamis (2/5/2024). + + + + + Baca Juga + + + Vape Bukan Pengganti Rokok, Perasa yang Muncul dari Bahan Kimia dan tak Aman + + Merokok Tinggalkan 'Bekas Luka' pada Sistem Kekebalan Tubuh + + Muslim tak Sengaja Minum Alkohol, Apakah Berdosa? + + + Dr Taufik mengatakan, risiko pneumonia lebih tinggi pada anak-anak serta lansia, terutama yang memiliki penyakit kronis seperti penyakit ginjal kronik, penyakit jantung kronik, serta diabetes. "Di antara penyebab kematian pada anak-anak, yakni pneumonia dan diare. Pada usia lanjut atau lansia juga sama. Di antara penyebab infeksi yang paling banyak pada lansia adalah pneumonia," kata dia. + Taufik menyebut, langkah selanjutnya untuk mencegah pneumonia adalah menghindari polusi. Apabila terpaksa karena lingkungan kerjanya berpolusi, maka harus menggunakan masker. + + + + Dia menjelaskan pneumonia disebabkan oleh polutan, bakteri, virus, dan jamur. Selain itu, katanya, gejala-gejala yang dapat muncul disebabkan oleh sistem imun yang berusaha menyerang patogen tersebut adalah batuk, demam, dan apabila tidak ditangani segera menjadi sesak napas. + "Banyak pneumonia itu disebabkan infeksi saluran pernapasan atas, jadi diawali dari flu-flu biasa awalnya, tetapi karena tidak tertangani kemudian kumannya itu turun ke paru-paru, ke saluran napas bawah. Nah itu kemudian jadi pneumonia," kata dia. + Langkah berikutnya untuk mencegah pneumonia adalah dengan menjaga sistem kekebalan tubuh, dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi serta melakukan vaksinasi. Adapun dua vaksin yang dianjurkan, katanya, adalah vaksinasi pneumonia dan vaksinasi influenza. + Dia menyebutkan bahwa vaksinasi cukup efektif dalam mencegah pneumonia. Akan tetapi vaksin pneumonia perlu diambil setiap lima tahun sekali, sementara vaksin influenza setahun sekali, karena mutasi virus yang begitu cepat. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sfbvsa425_ciri-ciri-obesitas-pada-anak-tak-sekadar-gemuk.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sfbvsa425_ciri-ciri-obesitas-pada-anak-tak-sekadar-gemuk.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bc4884187bbbb617e294f26ee659ddf7224eb4f2 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sfbvsa425_ciri-ciri-obesitas-pada-anak-tak-sekadar-gemuk.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sfbvsa425/ciri-ciri-obesitas-pada-anak-tak-sekadar-gemuk +title: "Ciri-Ciri Obesitas pada Anak, tak Sekadar Gemuk | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:21 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Ciri-Ciri Obesitas pada Anak, tak Sekadar Gemuk | Republika Online + +Kasus obesitas yang ada saat ini paling banyak disebabkan oleh faktor gaya hidup. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Obesitas pada anak bukan hanya masalah berat badan, tetapi juga potensi komplikasi kesehatan serius pada masa depan. Orang tua perlu jeli mengenali ciri-ciri obesitas pada anak agar dapat segera mengambil langkah pencegahan dan penanganan yang tepat. Ahli nutrisi dan penyakit metabolik anak FKUI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Dr dr Klara Yuliarti, SpA(K) mengungkapkan bahwa anak dengan ciri-ciri perut besar, muka bulat, dan dagu tebal merupakan salah satu tanda obesitas yang dapat dikenali. “Tanda khususnya, sang anak wajahnya bulat, dagu tebal dan perutnya juga buncit sekali. Kemudian juga pada anak itu kelihatan payudaranya membesar,” kata Klara beberapa waktu lalu. Klara menjelaskan, obesitas adalah penimbunan jaringan lemak yang berlebihan pada tubuh seseorang, baik dewasa maupun anak-anak. Pada anak yang menderita obesitas parah, umumnya mengalami komplikasi berat di mana kakinya akan terlihat berbentuk “X” atau “O”. Namun demikian, terdapat sejumlah anggapan yang kurang tepat pada anak yang kelebihan berat badan ( overweight ), dianggap menderita obesitas. Menurut dia, untuk memastikan hal tersebut, orang tua diimbau untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis serta penanganan yang tepat. “Jadi hati-hati, jika mengandalkan dengan tanda klinis memang sering terlewat. Makanya kita harus obyektif karena overweight belum tentu obesitas,” ujarnya. Klara menyampaikan, kasus obesitas yang ada saat ini paling banyak disebabkan oleh faktor gaya hidup lingkungan dan nutrisi, bukan karena faktor kelainan genetik. Secara umum, saat ini anak-anak mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kalori berlebih tetapi nutrisi lainnya rendah. Selain itu, juga kurangnya aktivitas fisik pada anak akibat paparan gawai. Ia menegaskan, setiap anak berisiko mengalami obesitas tanpa memandang umur sehingga perlu perhatian khusus. Oleh karena itu, Klara merekomendasikan kepada orang tua untuk mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak-anak secara berkala. “Makanya ada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) itu untuk memeriksa secara berkala. Di bawah usia 2 tahun sebulan sekali, di atas 2 tahun bisa lebih jarang. Tapi secara umum anak di balita itu bisa mengecek setiap bulan sekali,” ujarnya. Ask me! Ciri-Ciri Obesitas pada Anak, tak Sekadar Gemuk Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Obesitas pada anak bukan hanya masalah berat badan, tetapi juga potensi komplikasi kesehatan serius pada masa depan. Orang tua perlu jeli mengenali ciri-ciri obesitas pada anak agar dapat segera mengambil langkah pencegahan dan penanganan yang tepat. + + + + + Ahli nutrisi dan penyakit metabolik anak FKUI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Dr dr Klara Yuliarti, SpA(K) mengungkapkan bahwa anak dengan ciri-ciri perut besar, muka bulat, dan dagu tebal merupakan salah satu tanda obesitas yang dapat dikenali. “Tanda khususnya, sang anak wajahnya bulat, dagu tebal dan perutnya juga buncit sekali. Kemudian juga pada anak itu kelihatan payudaranya membesar,” kata Klara beberapa waktu lalu. + + + + + Baca Juga + + + Batu Ginjal Mengintai Penderita Obesitas, Hati-Hati Jika Anda Salah Satunya + + Kiat Lakukan Diet Sehat Bagi Penderita Obesitas + + Kecanduan Gadget , Orang Bisa Obesitas dan Mudah Lupa + + + Klara menjelaskan, obesitas adalah penimbunan jaringan lemak yang berlebihan pada tubuh seseorang, baik dewasa maupun anak-anak. Pada anak yang menderita obesitas parah, umumnya mengalami komplikasi berat di mana kakinya akan terlihat berbentuk “X” atau “O”. + Namun demikian, terdapat sejumlah anggapan yang kurang tepat pada anak yang kelebihan berat badan ( overweight ), dianggap menderita obesitas. Menurut dia, untuk memastikan hal tersebut, orang tua diimbau untuk berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis serta penanganan yang tepat. + + + + “Jadi hati-hati, jika mengandalkan dengan tanda klinis memang sering terlewat. Makanya kita harus obyektif karena overweight belum tentu obesitas,” ujarnya. + Klara menyampaikan, kasus obesitas yang ada saat ini paling banyak disebabkan oleh faktor gaya hidup lingkungan dan nutrisi, bukan karena faktor kelainan genetik. Secara umum, saat ini anak-anak mengkonsumsi makanan atau minuman dengan kalori berlebih tetapi nutrisi lainnya rendah. + Selain itu, juga kurangnya aktivitas fisik pada anak akibat paparan gawai. Ia menegaskan, setiap anak berisiko mengalami obesitas tanpa memandang umur sehingga perlu perhatian khusus. Oleh karena itu, Klara merekomendasikan kepada orang tua untuk mengukur berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak-anak secara berkala. + “Makanya ada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) itu untuk memeriksa secara berkala. Di bawah usia 2 tahun sebulan sekali, di atas 2 tahun bisa lebih jarang. Tapi secara umum anak di balita itu bisa mengecek setiap bulan sekali,” ujarnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sggl46425_perempuan-dan-anak-rentan-alami-kekerasan-berbasis-online.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sggl46425_perempuan-dan-anak-rentan-alami-kekerasan-berbasis-online.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0532519958f5f34902554fdeab84b75f13479caf --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sggl46425_perempuan-dan-anak-rentan-alami-kekerasan-berbasis-online.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sggl46425/perempuan-dan-anak-rentan-alami-kekerasan-berbasis-online +title: "Perempuan dan Anak Rentan Alami Kekerasan Berbasis Online | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:46:47 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Perempuan dan Anak Rentan Alami Kekerasan Berbasis Online | Republika Online + +Internet dan media sosial dinilai menjadi sarana munculnya tindakan kekerasan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender online . "Tidak dapat dipungkiri, internet dan media sosial saat ini menjadi sarana bagi munculnya tindakan kekerasan dan eksploitasi yang semakin beragam jenis dan intensitasnya," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam acara bertajuk "Membangun Sinergi Kolaborasi dan Aksi Bersama untuk Melindungi Perempuan dan Anak dari Berbagai Bentuk Kekerasan di Ranah Daring" di Jakarta, Kamis (11/7/2024). Menurut dia, kemajuan teknologi membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan. "Transformasi digital telah mendorong berbagai perubahan di ranah sosial, ekonomi, dan pemerintahan," kata Menteri BIntang Puspayoga. Ia mengatakan perkembangan ini perlu direspons dengan tetap memperhatikan inklusi gender dalam transformasi digital mengingat masih terdapat kesenjangan gender digital antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut pihaknya menilai kecanggihan yang ditawarkan teknologi telah mendukung perempuan untuk semakin berdaya dan mampu berkontribusi di semua bidang, terutama dalam ekonomi digital. "Kontribusi perempuan dalam transformasi digital ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya melalui kemampuan menggunakan teknologi, perempuan berpeluang untuk menambah penghasilan, meningkatkan prospek pekerjaan, hingga memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya," kata Menteri Bintang Puspayoga. Namun di sisi lain, terdapat banyak risiko dalam dunia digital. "Data menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender online," katanya. Ask me! Perempuan dan Anak Rentan Alami Kekerasan Berbasis Online Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan perempuan dan anak menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender online . + + + + + "Tidak dapat dipungkiri, internet dan media sosial saat ini menjadi sarana bagi munculnya tindakan kekerasan dan eksploitasi yang semakin beragam jenis dan intensitasnya," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam acara bertajuk "Membangun Sinergi Kolaborasi dan Aksi Bersama untuk Melindungi Perempuan dan Anak dari Berbagai Bentuk Kekerasan di Ranah Daring" di Jakarta, Kamis (11/7/2024). + + + + Baca Juga + + + Wanita Korban Kekerasan Rentan Alami Gangguan Mental Dibandingkan Pria + + Penyebab Ortu Tega Lakukan Kekerasan Seksual kepada Anak Menurut Dokter + + Anant Ambani, Radhika Merchant, dan Pernikahan Crazy Rich India yang Curi Perhatian + + + Menurut dia, kemajuan teknologi membawa dampak pada berbagai aspek kehidupan. "Transformasi digital telah mendorong berbagai perubahan di ranah sosial, ekonomi, dan pemerintahan," kata Menteri BIntang Puspayoga. + Ia mengatakan perkembangan ini perlu direspons dengan tetap memperhatikan inklusi gender dalam transformasi digital mengingat masih terdapat kesenjangan gender digital antara laki-laki dan perempuan. Lebih lanjut pihaknya menilai kecanggihan yang ditawarkan teknologi telah mendukung perempuan untuk semakin berdaya dan mampu berkontribusi di semua bidang, terutama dalam ekonomi digital. + + + + "Kontribusi perempuan dalam transformasi digital ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya melalui kemampuan menggunakan teknologi, perempuan berpeluang untuk menambah penghasilan, meningkatkan prospek pekerjaan, hingga memperoleh berbagai pengetahuan dan wawasan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya," kata Menteri Bintang Puspayoga. + Namun di sisi lain, terdapat banyak risiko dalam dunia digital. "Data menunjukkan bahwa perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender online," katanya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sh867u425_geger-anakanak-cuci-darah-di-rscm-apa-yang-sebenarnya-terjadi.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sh867u425_geger-anakanak-cuci-darah-di-rscm-apa-yang-sebenarnya-terjadi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..98b45d42397630144f9815cfd004f426dd5c9eae --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sh867u425_geger-anakanak-cuci-darah-di-rscm-apa-yang-sebenarnya-terjadi.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sh867u425/geger-anakanak-cuci-darah-di-rscm-apa-yang-sebenarnya-terjadi +title: "Geger Anak-Anak Cuci Darah di RSCM, Apa yang Sebenarnya Terjadi? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:37:53 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Geger Anak-Anak Cuci Darah di RSCM, Apa yang Sebenarnya Terjadi? | Republika Online + +Gangguan ginjal pada anak-anak berbeda dari gangguan ginjal pada dewasa. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo merespons viralnya video ramainya anak yang melakukan cuci darah. Dokter spesialis anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Eka Laksmi Hidayati mengatakan banyaknya jumlah anak yang menjalani dialisis di sana karena RSCM menjadi rumah sakit rujukan yang menerima pasien bahkan dari luar Jawa. Dia mengatakan, saat ini terdapat sekitar 60 anak menjalani dialisis secara rutin yang 30 anak di antaranya menjalani hemodialisis."Karena mereka juga melihat bahwa sudah ada rujukan yang bisa mereka kirim, kemudian jadi banyak yang juga mengirimkan. Itu yang menyebabkan berkumpulnya jadi banyak, dan itu juga membuat Kementerian Kesehatan merasa bahwa memang ini harus disebarkan pelayanan untuk ginjal anak ini, dan sedang dikerjakan hal tersebut," kata dia, Kamis (25/7/2024). Secara umum, lanjutnya, kasus penyakit ginjal pada anak tidak terlalu banyak ditemukan, sehingga dokter yang nefrologi anak juga banyak. Oleh karena itu, katanya, di tingkat provinsi, pasti ada layanan dialisis untuk dewasa, namun tidak bagi anak-anak. Eka menuturkan untuk efisiensi, idealnya dilakukan sentralisasi di RS-RS rujukan, contohnya RSCM. "Tentu kita tidak ingin juga hanya di RSCM, tetapi memang di banyak provinsi sudah bisa. Nah sekarang ini kita sedang meluaskan lagi ke provinsi-provinsi yang saat ini belum ada dokter ginjal anaknya," ucap Eka. Dalam kesempatan yang sama, dia menjelaskan bahwa gangguan ginjal pada anak-anak berbeda dari gangguan ginjal pada dewasa. Adapun kasus yang sering ditemukan, kata dia, adalah kelainan bawaan. "Kelainan bawaan itu bisa berupa bentuknya ketika lahir memang bentuk ginjalnya tidak normal atau fungsinya yang tidak normal. Yang berupa fungsi yang sering adalah sindrom nekrotik kongenital," katanya. Dia menjelaskan biasanya sindrom nekrotik tidak menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Namun apabila terjadi sejak dari kandungan, kemudian pada saat lahir bergejala, hal itu umumnya menjadi gagal ginjal. Gangguan lainnya, kata dia, adalah ginjal polikistik yaitu ginjal yang banyak kistanya, lalu sumbatan, atau ginjal yang dimiliki hanya satu. Apa itu hemodialisis? Dilansir Cleveland Clinic , Jumat (26/7/2024), hemodialisa adalah prosedur medis yang digunakan untuk mengeluarkan limbah dan kelebihan cairan dari darah ketika ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hemodialisa membantu menggantikan sebagian fungsi ginjal dalam mengeluarkan limbah dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh, meskipun tidak sepenuhnya menggantikan semua fungsi ginjal. Hemodialisa biasanya dilakukan pada pasien dengan kondisi gagal ginjal kronis yaitu kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara bertahap dan permanen. Lalu gagal ginjal akut, di mana pasien mengalami kegagalan fungsi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi kadang-kadang masih bisa pulih. Selain itu, hemodialisis juga akan dilakukan pada penderita ginjal polikistik atau nefropati diabetik, yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Hemodialisa pada anak dilakukan dengan cara yang mirip dengan orang dewasa, tetapi dengan pertimbangan khusus terkait ukuran tubuh, kebutuhan medis, dan kondisi psikologis anak. Prosedur hemodialisis dilakukan dengan mengalirkan darah anak melalui filter khusus di mesin dialisis yang disebut dialyzer . Dialyzer ini bertindak sebagai ginjal buatan yang menghilangkan limbah dan cairan dari darah. Darah bersih kemudian dikembalikan ke tubuh anak. Hemodialisis biasanya memakan waktu sekitar 3 sampai 5 jam dan dilakukan beberapa kali dalam sepekan, tergantung pada kondisi kesehatan anak dan seberapa baik ginjalnya masih berfungsi. Sebelum melakukan hemodialisa, dokter biasanya akan membuat akses vaskuler pada anak, biasanya melalui fistula arteriovenosa atau kateter vena sentral. Ini adalah jalur yang akan digunakan untuk menghubungkan darah anak dengan mesin dialisis. Seperti prosedur medis lainnya, hemodialisis dapat memiliki efek samping seperti tekanan darah rendah atau hipotensi, kelelahan, kram otot, mual, atau infeksi pada tempat akses vaskular. Anak yang menjalani hemodialisis biasanya memerlukan perawatan khusus di rumah, termasuk pengaturan diet ketat, pembatasan cairan, dan pemantauan tanda-tanda infeksi atau komplikasi lainnya. Prosedur medis hemodialisa memiliki beberapa tantangan tersendiri bagi anak. Misalnya, hemodialisa jangka panjang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga pemantauan dan dukungan nutrisi yang baik sangat penting. Selain itu anak-anak juga mungkin memerlukan dukungan emosional dan psikologis, mengingat prosedur medis yang sering dan durasinya yang panjang. Keterlibatan orang tua dan konseling dapat membantu. Penting juga untuk mempertahankan keseimbangan antara perawatan medis dan kegiatan sehari-hari anak, seperti sekolah dan bermain, untuk mendukung kualitas hidup yang baik. Ask me! Geger Anak-Anak Cuci Darah di RSCM, Apa yang Sebenarnya Terjadi? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pihak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo merespons viralnya video ramainya anak yang melakukan cuci darah. Dokter spesialis anak Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Eka Laksmi Hidayati mengatakan banyaknya jumlah anak yang menjalani dialisis di sana karena RSCM menjadi rumah sakit rujukan yang menerima pasien bahkan dari luar Jawa. + + + + + Dia mengatakan, saat ini terdapat sekitar 60 anak menjalani dialisis secara rutin yang 30 anak di antaranya menjalani hemodialisis."Karena mereka juga melihat bahwa sudah ada rujukan yang bisa mereka kirim, kemudian jadi banyak yang juga mengirimkan. Itu yang menyebabkan berkumpulnya jadi banyak, dan itu juga membuat Kementerian Kesehatan merasa bahwa memang ini harus disebarkan pelayanan untuk ginjal anak ini, dan sedang dikerjakan hal tersebut," kata dia, Kamis (25/7/2024). + + + + Baca Juga + + + Makan Garam Berlebihan Tingkatkan Risiko Gagal Ginjal, Batas Maksimal 1 Sendok Teh + + Lisa Pasano, Pasien Kedua yang Terima Transplantasi Ginjal Babi Meninggal Dunia + + Benarkah Duduk Lama Bisa Sebabkan Batu Ginjal? Ini Penjelasan Dokter + + + Secara umum, lanjutnya, kasus penyakit ginjal pada anak tidak terlalu banyak ditemukan, sehingga dokter yang nefrologi anak juga banyak. Oleh karena itu, katanya, di tingkat provinsi, pasti ada layanan dialisis untuk dewasa, namun tidak bagi anak-anak. + Eka menuturkan untuk efisiensi, idealnya dilakukan sentralisasi di RS-RS rujukan, contohnya RSCM. "Tentu kita tidak ingin juga hanya di RSCM, tetapi memang di banyak provinsi sudah bisa. Nah sekarang ini kita sedang meluaskan lagi ke provinsi-provinsi yang saat ini belum ada dokter ginjal anaknya," ucap Eka. + + + + Dalam kesempatan yang sama, dia menjelaskan bahwa gangguan ginjal pada anak-anak berbeda dari gangguan ginjal pada dewasa. Adapun kasus yang sering ditemukan, kata dia, adalah kelainan bawaan. + "Kelainan bawaan itu bisa berupa bentuknya ketika lahir memang bentuk ginjalnya tidak normal atau fungsinya yang tidak normal. Yang berupa fungsi yang sering adalah sindrom nekrotik kongenital," katanya. + Dia menjelaskan biasanya sindrom nekrotik tidak menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Namun apabila terjadi sejak dari kandungan, kemudian pada saat lahir bergejala, hal itu umumnya menjadi gagal ginjal. Gangguan lainnya, kata dia, adalah ginjal polikistik yaitu ginjal yang banyak kistanya, lalu sumbatan, atau ginjal yang dimiliki hanya satu. + Apa itu hemodialisis? + Dilansir Cleveland Clinic , Jumat (26/7/2024), hemodialisa adalah prosedur medis yang digunakan untuk mengeluarkan limbah dan kelebihan cairan dari darah ketika ginjal tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hemodialisa membantu menggantikan sebagian fungsi ginjal dalam mengeluarkan limbah dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit dalam tubuh, meskipun tidak sepenuhnya menggantikan semua fungsi ginjal. + Hemodialisa biasanya dilakukan pada pasien dengan kondisi gagal ginjal kronis yaitu kondisi di mana fungsi ginjal menurun secara bertahap dan permanen. Lalu gagal ginjal akut, di mana pasien mengalami kegagalan fungsi ginjal yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi kadang-kadang masih bisa pulih. + Selain itu, hemodialisis juga akan dilakukan pada penderita ginjal polikistik atau nefropati diabetik, yang menyebabkan penurunan fungsi ginjal. Hemodialisa pada anak dilakukan dengan cara yang mirip dengan orang dewasa, tetapi dengan pertimbangan khusus terkait ukuran tubuh, kebutuhan medis, dan kondisi psikologis anak. + Prosedur hemodialisis dilakukan dengan mengalirkan darah anak melalui filter khusus di mesin dialisis yang disebut dialyzer . Dialyzer ini bertindak sebagai ginjal buatan yang menghilangkan limbah dan cairan dari darah. Darah bersih kemudian dikembalikan ke tubuh anak. + Hemodialisis biasanya memakan waktu sekitar 3 sampai 5 jam dan dilakukan beberapa kali dalam sepekan, tergantung pada kondisi kesehatan anak dan seberapa baik ginjalnya masih berfungsi. Sebelum melakukan hemodialisa, dokter biasanya akan membuat akses vaskuler pada anak, biasanya melalui fistula arteriovenosa atau kateter vena sentral. Ini adalah jalur yang akan digunakan untuk menghubungkan darah anak dengan mesin dialisis. + Seperti prosedur medis lainnya, hemodialisis dapat memiliki efek samping seperti tekanan darah rendah atau hipotensi, kelelahan, kram otot, mual, atau infeksi pada tempat akses vaskular. Anak yang menjalani hemodialisis biasanya memerlukan perawatan khusus di rumah, termasuk pengaturan diet ketat, pembatasan cairan, dan pemantauan tanda-tanda infeksi atau komplikasi lainnya. + Prosedur medis hemodialisa memiliki beberapa tantangan tersendiri bagi anak. Misalnya, hemodialisa jangka panjang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga pemantauan dan dukungan nutrisi yang baik sangat penting. + Selain itu anak-anak juga mungkin memerlukan dukungan emosional dan psikologis, mengingat prosedur medis yang sering dan durasinya yang panjang. Keterlibatan orang tua dan konseling dapat membantu. Penting juga untuk mempertahankan keseimbangan antara perawatan medis dan kegiatan sehari-hari anak, seperti sekolah dan bermain, untuk mendukung kualitas hidup yang baik. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sqevv8425_meta-segera-rilis-aplikasi-baru-edits-jadi-saingan-capcut.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sqevv8425_meta-segera-rilis-aplikasi-baru-edits-jadi-saingan-capcut.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..65ab67f9e8a4f73cf2e2e5101970c75c7cc979bf --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sqevv8425_meta-segera-rilis-aplikasi-baru-edits-jadi-saingan-capcut.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sqevv8425/meta-segera-rilis-aplikasi-baru-edits-jadi-saingan-capcut +title: "Meta Segera Rilis Aplikasi Baru Edits, Jadi Saingan CapCut? | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:55 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Meta Segera Rilis Aplikasi Baru Edits, Jadi Saingan CapCut? | Republika Online + +Aplikasi Edits akan dirilis pada bulan depan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meta mengumumkan aplikasi edit video baru yang diberi nama Edits. Raksasa teknologi milik Mark Zuckerberg itu memperkenalkan Edits setelah aplikasi penyunting video milik ByteDance, CapCut, dihapus dari App Store Apple dan Google Play sebagai bagian dari larangan TikTok di AS. Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan pada Ahad bahwa aplikasi tersebut akan diluncurkan bulan depan di iOS, dengan versi Android menyusul kemudian. Menurut dia, saat ini perusahaan tersebut sedang bekerja sama dengan sejumlah kreator untuk mendapatkan masukan tentang aplikasi tersebut. “Hari ini kami umumkan aplikasi baru bernama Edits untuk Anda yang gemar membuat video di ponsel. Ada banyak hal yang sedang terjadi saat ini, tetapi apapun yang terjadi, tugas kami adalah menyediakan alat terbaik bagi kreator,” kata Mosseri seperti dilansir TechCrunch , Selasa (21/1/2025). Mosseri mengatakan, aplikasi tersebut akan memiliki serangkaian alat ( tools ) kreatif, termasuk tab khusus untuk inspirasi, tab untuk melacak ide, dan kamera berkualitas tinggi. Selain itu, aplikasi tersebut dapat berbagi draft video dengan teman atau kolaborator. Kreator juga akan dapat melihat wawasan tentang performa video yang dibuat melalui Edits di Instagram setelah dipublikasikan. Meta secara historis telah mengambil langkah untuk mengisi celah di pasar. Ketika TikTok dilarang di India pada Juni 2020, perusahaan tersebut meluncurkan produk serupa, Instagram Reels, beberapa hari kemudian pada awal Juli. Pada tahun 2023, perusahaan tersebut juga meluncurkan Threads, pesaing jejaring sosial berbasis teks seperti Twitter atau X. Namun demikian setelah dilantiknya presiden terpilih AS, Donald Trump, TikTok mulai memulihkan layanannya pada Ahad. Ini dilakukan setelah Donald Trump berjanji akan mengembalikan akses aplikasi tersebut saat ia kembali berkuasa. “Sejujurnya, kita tidak punya pilihan. Kita harus menyelamatkannya,” kata Trump dalam sebuah rapat umum pada Ahad waktu AS menjelang pelantikannya. Ia mengatakan AS akan mencari peluang kerjasama untuk memulihkan aplikasi milik ByteDance tersebut. Dalam sebuah pesan kepada para pengguna beberapa jam sebelum rapat umum, TikTok mengatakan: “Berkat upaya Presiden Trump, TikTok kembali ke AS”. Dengan kembalinya TikTok, membuka kemungkinan aplikasi lain di bawah ByteDance seperti CapCut akan kembali beroperasi di AS. Ask me! Meta Segera Rilis Aplikasi Baru Edits, Jadi Saingan CapCut? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meta mengumumkan aplikasi edit video baru yang diberi nama Edits. Raksasa teknologi milik Mark Zuckerberg itu memperkenalkan Edits setelah aplikasi penyunting video milik ByteDance, CapCut, dihapus dari App Store Apple dan Google Play sebagai bagian dari larangan TikTok di AS. + + + + + Kepala Instagram, Adam Mosseri, mengatakan pada Ahad bahwa aplikasi tersebut akan diluncurkan bulan depan di iOS, dengan versi Android menyusul kemudian. Menurut dia, saat ini perusahaan tersebut sedang bekerja sama dengan sejumlah kreator untuk mendapatkan masukan tentang aplikasi tersebut. + + + + + Baca Juga + + + TikTok Segera Beroperasi Lagi di Amerika: Berkat Donald Trump + + Instagram Punya Format Baru: Grid Profil Bukan Persegi Lagi + + Mengenal RedNote, Primadona Baru Setelah TikTok Terancam Diblokir di Amerika + + + “Hari ini kami umumkan aplikasi baru bernama Edits untuk Anda yang gemar membuat video di ponsel. Ada banyak hal yang sedang terjadi saat ini, tetapi apapun yang terjadi, tugas kami adalah menyediakan alat terbaik bagi kreator,” kata Mosseri seperti dilansir TechCrunch , Selasa (21/1/2025). + Mosseri mengatakan, aplikasi tersebut akan memiliki serangkaian alat ( tools ) kreatif, termasuk tab khusus untuk inspirasi, tab untuk melacak ide, dan kamera berkualitas tinggi. Selain itu, aplikasi tersebut dapat berbagi draft video dengan teman atau kolaborator. Kreator juga akan dapat melihat wawasan tentang performa video yang dibuat melalui Edits di Instagram setelah dipublikasikan. + + + + Meta secara historis telah mengambil langkah untuk mengisi celah di pasar. Ketika TikTok dilarang di India pada Juni 2020, perusahaan tersebut meluncurkan produk serupa, Instagram Reels, beberapa hari kemudian pada awal Juli. Pada tahun 2023, perusahaan tersebut juga meluncurkan Threads, pesaing jejaring sosial berbasis teks seperti Twitter atau X. + Namun demikian setelah dilantiknya presiden terpilih AS, Donald Trump, TikTok mulai memulihkan layanannya pada Ahad. Ini dilakukan setelah Donald Trump berjanji akan mengembalikan akses aplikasi tersebut saat ia kembali berkuasa. + “Sejujurnya, kita tidak punya pilihan. Kita harus menyelamatkannya,” kata Trump dalam sebuah rapat umum pada Ahad waktu AS menjelang pelantikannya. + Ia mengatakan AS akan mencari peluang kerjasama untuk memulihkan aplikasi milik ByteDance tersebut. Dalam sebuah pesan kepada para pengguna beberapa jam sebelum rapat umum, TikTok mengatakan: “Berkat upaya Presiden Trump, TikTok kembali ke AS”. Dengan kembalinya TikTok, membuka kemungkinan aplikasi lain di bawah ByteDance seperti CapCut akan kembali beroperasi di AS. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_suwkij425_komedian-top-korea-terjerat-judi-ilegal-utang-miliaran-rupiah-kepada-jimin-bts.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_suwkij425_komedian-top-korea-terjerat-judi-ilegal-utang-miliaran-rupiah-kepada-jimin-bts.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aa6b939480a39edf4beb147f08d1ecef9842d3da --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_suwkij425_komedian-top-korea-terjerat-judi-ilegal-utang-miliaran-rupiah-kepada-jimin-bts.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/suwkij425/komedian-top-korea-terjerat-judi-ilegal-utang-miliaran-rupiah-kepada-jimin-bts +title: "Komedian Top Korea Terjerat Judi Ilegal, Utang Miliaran Rupiah kepada Jimin BTS | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:41:04 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Komedian Top Korea Terjerat Judi Ilegal, Utang Miliaran Rupiah kepada Jimin BTS | Republika Online + +Kasus komedian REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komedian ternama Korea Selatan, Lee Jin-ho, kini menghadapi proses hukum atas keterlibatannya dalam dugaan aktivitas perjudian ilegal. Berdasarkan laporan TenAsia pada 17 April waktu Korea Selatan, Kepolisian Gangnam Seoul resmi melimpahkan kasus Lee ke pihak kejaksaan atas tuduhan melakukan perjudian ilegal. Skandal ini semakin menghebohkan industri hiburan Korea Selatan dan para penggemar di seluruh dunia seiring dengan terungkapnya informasi mengenai sejumlah besar uang yang dipinjam oleh Lee dari berbagai rekan selebritas dan kenalannya untuk mendanai kebiasaan buruknya tersebut. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian dalam daftar pemberi pinjaman ini adalah anggota dari grup idola global BTS, yaitu Jimin. Dilansir laman Koreaboo pada Jumat (18/4/2025), menurut laporan yang sama, Lee Jin-ho diduga meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membiayai aktivitas judinya, yang kemudian menyeret nama-nama besar di industri hiburan ke dalam pusaran kontroversi ini. Meskipun demikian, hingga saat ini, pihak kepolisian belum mengajukan tuntutan terkait penipuan terhadap Lee. Hal ini disebabkan karena para korban yang diduga menjadi sasaran penipuan oleh sang komedian belum memberikan pernyataan resmi atau laporan kepada pihak berwajib. Saat ini, fokus utama dari penyelidikan pihak kepolisian adalah untuk menelusuri dan mengungkap lebih lanjut mengenai situs perjudian daring ilegal yang diduga kuat telah digunakan oleh Lee Jin-ho dalam melakukan aktivitas terlarangnya tersebut. Sebelumnya, skandal ini mulai terkuak ketika Lee Jin-ho secara terbuka mengakui keterlibatannya dalam aktivitas perjudian ilegal melalui sebuah unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya pada bulan Oktober tahun lalu. Dalam unggahannya tersebut, sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai media, Lee menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada publik atas tindakan dan "penilaian yang buruk" yang telah ia lakukan. Namun, pengakuan dan permintaan maaf tersebut ternyata tidak menghindarkannya dari jeratan hukum yang kini sedang ia hadapi. Lee disebut melakukan peminjaman uang dalam jumlah fantastis untuk mendanai kebiasaan berjudi yang telah menjeratnya. Yang lebih mengejutkan lagi, laporan menyebutkan bahwa Lee Jin-ho meminjam uang sebesar 100 juta KRW (sekitar Rp 1,15 miliar) dari Jimin BTS dan meminjam dana sebesar 1,3 miliar KRW (sekitar Rp 14,95 miliar) dari sebuah perusahaan pinjaman. Selama proses investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Lee Jin-ho dilaporkan telah mengakui sebagian besar tuduhan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian ilegal yang dilakukannya. Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab dan melunasi semua utang yang telah ia perbuat. Meskipun proses penyelidikan oleh pihak berwenang masih terus berjalan hingga saat ini, karier Lee Jin-ho di industri hiburan Korea Selatan praktis berada dalam kondisi yang tidak pasti dan terhenti. Setelah skandal ini mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan publik, Lee dikabarkan telah menarik diri dari semua program televisi yang sebelumnya ia bintangi. Ask me! Komedian Top Korea Terjerat Judi Ilegal, Utang Miliaran Rupiah kepada Jimin BTS Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komedian ternama Korea Selatan, Lee Jin-ho, kini menghadapi proses hukum atas keterlibatannya dalam dugaan aktivitas perjudian ilegal. Berdasarkan laporan TenAsia pada 17 April waktu Korea Selatan, Kepolisian Gangnam Seoul resmi melimpahkan kasus Lee ke pihak kejaksaan atas tuduhan melakukan perjudian ilegal. + + + + + Skandal ini semakin menghebohkan industri hiburan Korea Selatan dan para penggemar di seluruh dunia seiring dengan terungkapnya informasi mengenai sejumlah besar uang yang dipinjam oleh Lee dari berbagai rekan selebritas dan kenalannya untuk mendanai kebiasaan buruknya tersebut. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian dalam daftar pemberi pinjaman ini adalah anggota dari grup idola global BTS, yaitu Jimin. + + + + + Baca Juga + + + Jin BTS Kembali! Umumkan Tanggal Rilis Album Solo Echo + + Privasi BTS Diganggu, Agensi Beri Efek Jera Penguntit: Kena Denda Ratusan Juta Rupiah + + Jelang Haji, 475 Ribu Ton Bumbu Makanan Jamaah Indonesia Sudah Dikirim ke Saudi + + + Dilansir laman Koreaboo pada Jumat (18/4/2025), menurut laporan yang sama, Lee Jin-ho diduga meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar untuk membiayai aktivitas judinya, yang kemudian menyeret nama-nama besar di industri hiburan ke dalam pusaran kontroversi ini. Meskipun demikian, hingga saat ini, pihak kepolisian belum mengajukan tuntutan terkait penipuan terhadap Lee. + Hal ini disebabkan karena para korban yang diduga menjadi sasaran penipuan oleh sang komedian belum memberikan pernyataan resmi atau laporan kepada pihak berwajib. Saat ini, fokus utama dari penyelidikan pihak kepolisian adalah untuk menelusuri dan mengungkap lebih lanjut mengenai situs perjudian daring ilegal yang diduga kuat telah digunakan oleh Lee Jin-ho dalam melakukan aktivitas terlarangnya tersebut. + + + + Sebelumnya, skandal ini mulai terkuak ketika Lee Jin-ho secara terbuka mengakui keterlibatannya dalam aktivitas perjudian ilegal melalui sebuah unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya pada bulan Oktober tahun lalu. Dalam unggahannya tersebut, sebagaimana yang diberitakan oleh berbagai media, Lee menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada publik atas tindakan dan "penilaian yang buruk" yang telah ia lakukan. + Namun, pengakuan dan permintaan maaf tersebut ternyata tidak menghindarkannya dari jeratan hukum yang kini sedang ia hadapi. Lee disebut melakukan peminjaman uang dalam jumlah fantastis untuk mendanai kebiasaan berjudi yang telah menjeratnya. + Yang lebih mengejutkan lagi, laporan menyebutkan bahwa Lee Jin-ho meminjam uang sebesar 100 juta KRW (sekitar Rp 1,15 miliar) dari Jimin BTS dan meminjam dana sebesar 1,3 miliar KRW (sekitar Rp 14,95 miliar) dari sebuah perusahaan pinjaman. Selama proses investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Lee Jin-ho dilaporkan telah mengakui sebagian besar tuduhan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian ilegal yang dilakukannya. + Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab dan melunasi semua utang yang telah ia perbuat. Meskipun proses penyelidikan oleh pihak berwenang masih terus berjalan hingga saat ini, karier Lee Jin-ho di industri hiburan Korea Selatan praktis berada dalam kondisi yang tidak pasti dan terhenti. Setelah skandal ini mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan publik, Lee dikabarkan telah menarik diri dari semua program televisi yang sebelumnya ia bintangi. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_svugi0320_riwayat-download-video-di-tiktok-menghilang-langkah-ini-bisa-jadi-solusinya.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_svugi0320_riwayat-download-video-di-tiktok-menghilang-langkah-ini-bisa-jadi-solusinya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57c7cbed51617baf8439b5da20dc973bc4883654 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_svugi0320_riwayat-download-video-di-tiktok-menghilang-langkah-ini-bisa-jadi-solusinya.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/svugi0320/riwayat-download-video-di-tiktok-menghilang-langkah-ini-bisa-jadi-solusinya +title: "Riwayat Download Video di TikTok Menghilang? Langkah Ini Bisa Jadi Solusinya | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:42 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Riwayat Download Video di TikTok Menghilang? Langkah Ini Bisa Jadi Solusinya | Republika Online + +TikTok menjadi salah satu media sosial yang diminati. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Siapa yang tak kenal TikTok? Platform media sosial ini telah menjadi bagian dari keseharian jutaan orang di Indonesia, terutama kalangan muda yang gemar menikmati video pendek penuh kreativitas. Namun, pernahkah Anda mengalami masalah saat ingin menyimpan video TikTok f avorit? Terkadang, riwayat unduhan hilang atau video tidak bisa diunduh tanpa watermark. Jangan khawatir, ada solusi praktis untuk masalah ini. Dengan alat seperti download video TikTok dari Vidgap, Anda bisa menyimpan video favorit dengan mudah dan cepat. Mengapa Riwayat Download TikTok Bisa Hilang? Banyak pengguna TikTok mengeluhkan riwayat unduhan yang tiba-tiba lenyap. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari pembaruan aplikasi, pengaturan privasi pembuat konten, hingga batasan teknis pada perangkat. Menurut laporan dari DataReportal (2024), Indonesia memiliki lebih dari 112 juta pengguna aktif TikTok, menjadikannya salah satu pasar terbesar di dunia. Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2023), pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15-34 tahun, yang juga menjadi pengguna utama TikTok. Kelompok ini cenderung aktif mencari solusi teknologi yang praktis dan cepat. Vidgap menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan layanan yang tidak hanya efisien tetapi juga aman. Dengan jumlah pengguna sebanyak ini, tak heran jika kebutuhan untuk menyimpan video favorit semakin meningkat. Namun, fitur bawaan TikTok sering kali tidak cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan ini. Vidgap hadir sebagai alat online yang memudahkan pengguna menyimpan video TikTok tanpa ribet. Berbeda dengan aplikasi lain yang memerlukan instalasi, Vidgap bisa diakses langsung melalui browser di ponsel atau komputer. BACA JUGA: Terungkap Ayat Alquran Ini Sebut Api yang Bakar Israel adalah Tentara Allah SWT? Cukup salin tautan video TikTok, tempelkan di situs Vidgap, dan dalam hitungan detik, video siap diunduh dalam kualitas tinggi. Yang lebih menarik, Vidgap memungkinkan pengguna mengunduh video tanpa watermark, cocok untuk keperluan editing atau koleksi pribadi. Tak hanya itu, Vidgap juga mendukung unduhan dalam berbagai format, sehingga kompatibel dengan hampir semua perangkat. Ask me! Riwayat Download Video di TikTok Menghilang? Langkah Ini Bisa Jadi Solusinya Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Siapa yang tak kenal TikTok? Platform media sosial ini telah menjadi bagian dari keseharian jutaan orang di Indonesia, terutama kalangan muda yang gemar menikmati video pendek penuh kreativitas. + + + + + Namun, pernahkah Anda mengalami masalah saat ingin menyimpan video TikTok f avorit? Terkadang, riwayat unduhan hilang atau video tidak bisa diunduh tanpa watermark. + + + + + Baca Juga + + + Ini Pesan Kuat di Balik Keberhasilan Rudal Houthi Hantam Bandara Israel + + Lebih dari 20 Kali Tertabrak, Mengapa Jembatan Mahakam Jadi Langganan Kecelakaan? + + Mengapa Umat Islam Kini Lemah dan tak Berdaya? Ini 7 Sebabnya Menurut Alquran Hadits + + + Jangan khawatir, ada solusi praktis untuk masalah ini. Dengan alat seperti download video TikTok dari Vidgap, Anda bisa menyimpan video favorit dengan mudah dan cepat. + Mengapa Riwayat Download TikTok Bisa Hilang? + + + + Banyak pengguna TikTok mengeluhkan riwayat unduhan yang tiba-tiba lenyap. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari pembaruan aplikasi, pengaturan privasi pembuat konten, hingga batasan teknis pada perangkat. + Menurut laporan dari DataReportal (2024), Indonesia memiliki lebih dari 112 juta pengguna aktif TikTok, menjadikannya salah satu pasar terbesar di dunia. + Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2023), pengguna internet di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 15-34 tahun, yang juga menjadi pengguna utama TikTok. + Kelompok ini cenderung aktif mencari solusi teknologi yang praktis dan cepat. Vidgap menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan layanan yang tidak hanya efisien tetapi juga aman. + Dengan jumlah pengguna sebanyak ini, tak heran jika kebutuhan untuk menyimpan video favorit semakin meningkat. Namun, fitur bawaan TikTok sering kali tidak cukup fleksibel untuk memenuhi kebutuhan ini. + Vidgap hadir sebagai alat online yang memudahkan pengguna menyimpan video TikTok tanpa ribet. Berbeda dengan aplikasi lain yang memerlukan instalasi, Vidgap bisa diakses langsung melalui browser di ponsel atau komputer. + BACA JUGA: Terungkap Ayat Alquran Ini Sebut Api yang Bakar Israel adalah Tentara Allah SWT? + Cukup salin tautan video TikTok, tempelkan di situs Vidgap, dan dalam hitungan detik, video siap diunduh dalam kualitas tinggi. Yang lebih menarik, Vidgap memungkinkan pengguna mengunduh video tanpa watermark, cocok untuk keperluan editing atau koleksi pribadi. + Tak hanya itu, Vidgap juga mendukung unduhan dalam berbagai format, sehingga kompatibel dengan hampir semua perangkat. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sw38fx456_juicy-luicy-berkolaborasi-untuk-beri-inspirasi-bagi-gen-z-indonesia.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sw38fx456_juicy-luicy-berkolaborasi-untuk-beri-inspirasi-bagi-gen-z-indonesia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c0ade5a1e25518c0045a5e8f1a865240b7594a13 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sw38fx456_juicy-luicy-berkolaborasi-untuk-beri-inspirasi-bagi-gen-z-indonesia.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sw38fx456/juicy-luicy-berkolaborasi-untuk-beri-inspirasi-bagi-gen-z-indonesia +title: "Juicy Luicy Berkolaborasi untuk Beri Inspirasi Bagi Gen Z Indonesia | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:37 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Juicy Luicy Berkolaborasi untuk Beri Inspirasi Bagi Gen Z Indonesia | Republika Online + +Jingle tersebut menggambarkan kesegaran unik. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Grup musik yang tengah digandrungi gen z Indonesia saat ini, Juicy Luicy terus mendekatkan diri dengan para penggemarnya lewat gelaran Nipis Madu SmoothSession. Acara ini merupakan fanmeeting eksklusif pertama di Indonesia yang memadukan kesegaran produk dengan momen emosional dan inspiratif, serta menjadi puncak kampanye kreatif # SmoothSodanyaJuicyLagunya yang telah diadakan sejak bulan Januari 2025. Kampanye # SmoothSodanyaJuicyLagunya ini mengajak anak muda di seluruh Indonesia untuk ikut tantangan lipsync jingle Nipis Madu, adaptasi dari lagu "Tanggung Jawab" milik Juicy Luicy, dengan gaya mereka sendiri. Jingle tersebut menggambarkan kesegaran unik yang dihadirkan Nipis Madu, perpaduan sensasi soda yang smooth dan segarnya nipis asli memberikan kesegaran yang tak tertandingi untuk menghilangkan rasa haus. Dalam waktu singkat, kampanye ini berhasil menarik belasan ribu partisipan, viral di berbagai media sosial, dan bahkan sempat trending di X (Twitter). Keberhasilan ini menegaskan resonansi kuat antara brand Nipis Madu dan gaya hidup ekspresif Gen Z. Keberhasilan kampanye tersebut dilanjutkan dengan momen puncak yang bertajuk Nipis Madu Smooth Session. Sebanyak 15 pemenang paling kreatif dipilih untuk mendapatkan hadiah utama: bertemu langsung dengan Juicy Luicy dalam acara Nipis Madu Smooth Session. “Ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap keberanian Gen Z dalam mengekspresikan diri. Kami percaya kreativitas yang segar dan original perlu dirayakan, dan Nipis Madu hadir bukan hanya sebagai minuman ringan, tapi juga sebagai teman yang menginspirasi dan menyegarkan untuk berekspresi,” ujar Gina Iswary, Senior Marketing Manager Nipis Madu. Fanmeeting yang digelar di Stalk SCBD Jakarta ini menghadirkan pengalaman tak terlupakan. Selama empat jam penuh, para pemenang menikmati privat concert, sesi ngobrol dan nyanyi bareng Juicy Luicy, hingga membuat minuman favorit sang bintang dengan bahan utama Nipis Madu. “Konsep acara ini dirancang sebagai ruang healing dan ekspresi nyata bagi Gen Z, dengan suasana yang intimate, menyenangkan, dan tentunya ditemani segarnya Nipis Madu yang bikin vibes makin asyik,” tambah Gina. “Kolaborasi ini menyenangkan banget. Nipis Madu tuh relevan dengan keseharian anak muda, rasa sodanya yang smooth sampai vibes acara ini semuanya seger,” ujar Julian Kaisar (Uan), vokalis Juicy Luicy. Ask me! Juicy Luicy Berkolaborasi untuk Beri Inspirasi Bagi Gen Z Indonesia Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Grup musik yang tengah digandrungi gen z Indonesia saat ini, Juicy Luicy terus mendekatkan diri dengan para penggemarnya lewat gelaran Nipis Madu SmoothSession. Acara ini merupakan fanmeeting eksklusif pertama di Indonesia yang memadukan kesegaran produk dengan momen emosional dan inspiratif, serta menjadi puncak kampanye kreatif # SmoothSodanyaJuicyLagunya yang telah diadakan sejak bulan Januari 2025. + + + + Kampanye # SmoothSodanyaJuicyLagunya ini mengajak anak muda di seluruh Indonesia untuk ikut tantangan lipsync jingle Nipis Madu, adaptasi dari lagu "Tanggung Jawab" milik Juicy Luicy, dengan gaya mereka sendiri. + + + Jingle tersebut menggambarkan kesegaran unik yang dihadirkan Nipis Madu, perpaduan sensasi soda yang smooth dan segarnya nipis asli memberikan kesegaran yang tak tertandingi untuk menghilangkan rasa haus. Dalam waktu singkat, kampanye ini berhasil menarik belasan ribu partisipan, viral di berbagai media sosial, dan bahkan sempat trending di X (Twitter). Keberhasilan ini menegaskan resonansi kuat antara brand Nipis Madu dan gaya hidup ekspresif Gen Z. Keberhasilan kampanye tersebut dilanjutkan dengan momen puncak yang bertajuk Nipis Madu Smooth Session. Sebanyak 15 pemenang paling kreatif dipilih untuk mendapatkan hadiah utama: bertemu langsung dengan Juicy Luicy dalam acara Nipis Madu Smooth Session. + + + “Ini adalah bentuk apresiasi kami terhadap keberanian Gen Z dalam mengekspresikan diri. Kami percaya kreativitas yang segar dan original perlu dirayakan, dan Nipis Madu hadir bukan hanya sebagai minuman ringan, tapi juga sebagai teman yang menginspirasi dan menyegarkan untuk berekspresi,” ujar Gina Iswary, Senior Marketing Manager Nipis Madu. Fanmeeting yang digelar di Stalk SCBD Jakarta ini menghadirkan pengalaman tak terlupakan. Selama empat jam penuh, para pemenang menikmati privat concert, sesi ngobrol dan nyanyi bareng Juicy Luicy, hingga membuat minuman favorit sang bintang dengan bahan utama Nipis Madu. “Konsep acara ini dirancang sebagai ruang healing dan ekspresi nyata bagi Gen Z, dengan suasana yang intimate, menyenangkan, dan tentunya ditemani segarnya Nipis Madu yang bikin vibes makin asyik,” tambah Gina. “Kolaborasi ini menyenangkan banget. Nipis Madu tuh relevan dengan keseharian anak muda, rasa sodanya yang smooth sampai vibes acara ini semuanya seger,” ujar Julian Kaisar (Uan), vokalis Juicy Luicy. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_swnlt4512_hivaids-di-cirebon-meningkat-didominasi-laki-laki-penyuka-sesama-jenis.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_swnlt4512_hivaids-di-cirebon-meningkat-didominasi-laki-laki-penyuka-sesama-jenis.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0937b3c4869c4aa851475bb168daaecbecb5afc5 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_swnlt4512_hivaids-di-cirebon-meningkat-didominasi-laki-laki-penyuka-sesama-jenis.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/swnlt4512/hivaids-di-cirebon-meningkat-didominasi-laki-laki-penyuka-sesama-jenis +title: "HIV/AIDS di Cirebon Meningkat, Didominasi Laki-laki Penyuka Sesama Jenis | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:09:09 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# HIV/AIDS di Cirebon Meningkat, Didominasi Laki-laki Penyuka Sesama Jenis | Republika Online + +Sejak Januari hingga April 2025, tercatat ada 128 kasus baru REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kasus HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan. Kasus itu didominasi kalangan laki-laki suka laki-laki. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, jumlah kasus HIV/AIDS pada 2023 tercatat ada 376 kasus. Jumlah itu meningkat menjadi 464 kasus pada 2024. Sementara sejak Januari hingga April 2025, tercatat ada 128 kasus baru. Yakni, Januari 24 kasus, Februari 39 kasus, Maret 31 kasus, dan April 34 kasus. “Penularan HIV/AIDS saat ini didominasi oleh kelompok laki-laki suka laki-laki,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Cirebon, Nurpatmawati, Kamis (22/5/2025). Dari segi usia dan jenis kelamin, kata dia, terdapat 83 kasus HIV/AIDS dalam rentang usia 25-49 tahun. Mereka terdiri dari 61 laki-laki dan 22 perempuan. Selain itu, kasus HIV/AIDS juga menyerang kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 22 kasus, yang terdiri dari 16 laki-laki dan enam perempuan, serta rentang usia remaja, dari 16-19 tahun, sebanyak empat laki-laki. Adapula kelompok usia diatas 50 tahun yang terserang HIV/AIDS sebanyak 16 kasus, yang terdiri dari 13 laki-laki dan tiga perempuan. “Bahkan, ditemukan juga ada anak usia dibawah empat tahun sebanyak tiga kasus, yakni satu laki-laki dan dua perempuan,” katanya. Nurpatmawati menambahkan, data penyebaran HIV/AIDS itu bukan berdasarkan domisili, melainkan berdasarkan layanan kesehatan. Ia mencontohkan, untuk kasus yang ditemukan di Puskesmas Sumber, maka tidak menunjukkan pasiennya berdomisili di wilayah tersebut. Nurpatmawati mengatakan, pihaknya terus melakukan skrining secara aktif untuk menemukan kasus tersebut. Di antaranya, dengan layanan mobile VCT (Voluntary Counseling and Testing) yang menyasar populasi umum dan populasi kunci seperti laki-laki suka laki-laki, pekerja berisiko seksual (PBS), transgender, serta kelompok khusus seperti penderita TB dan ibu hamil. Selain itu, Dinkes Kabupaten Cirebon juga menggencarkan edukasi dan promosi kesehatan. Sasaran kegiatan itupun diperluas, termasuk ke kalangan remaja melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah Ask me! HIV/AIDS di Cirebon Meningkat, Didominasi Laki-laki Penyuka Sesama Jenis Rekomendasi Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut REPUBLIKA.CO.ID, CIREBON -- Kasus HIV-AIDS di Kabupaten Cirebon terus mengalami peningkatan. Kasus itu didominasi kalangan laki-laki suka laki-laki. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, jumlah kasus HIV/AIDS pada 2023 tercatat ada 376 kasus. Jumlah itu meningkat menjadi 464 kasus pada 2024. + + + + + Sementara sejak Januari hingga April 2025, tercatat ada 128 kasus baru. Yakni, Januari 24 kasus, Februari 39 kasus, Maret 31 kasus, dan April 34 kasus. “Penularan HIV/AIDS saat ini didominasi oleh kelompok laki-laki suka laki-laki,” ujar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kabupaten Cirebon, Nurpatmawati, Kamis (22/5/2025). + + + + Baca Juga + + + Hasil Lab, Ditemukan Bakteri dan Jamur pada MBG yang Dikonsumsi Siswa SMPN 35 Bandung + + Disdik Jabar Panggil Komite Sekolah dan Kepsek SMKN 13 Terkait Pungutan Rp 5,5 Juta + + Kaget Penangkapan, Warga Ungkap Soal Karekter MR Si Pembuat Grup Facebook 'Fantasi Sedarah' + + + Dari segi usia dan jenis kelamin, kata dia, terdapat 83 kasus HIV/AIDS dalam rentang usia 25-49 tahun. Mereka terdiri dari 61 laki-laki dan 22 perempuan. Selain itu, kasus HIV/AIDS juga menyerang kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 22 kasus, yang terdiri dari 16 laki-laki dan enam perempuan, serta rentang usia remaja, dari 16-19 tahun, sebanyak empat laki-laki. + Adapula kelompok usia diatas 50 tahun yang terserang HIV/AIDS sebanyak 16 kasus, yang terdiri dari 13 laki-laki dan tiga perempuan. “Bahkan, ditemukan juga ada anak usia dibawah empat tahun sebanyak tiga kasus, yakni satu laki-laki dan dua perempuan,” katanya. + + + + Nurpatmawati menambahkan, data penyebaran HIV/AIDS itu bukan berdasarkan domisili, melainkan berdasarkan layanan kesehatan. Ia mencontohkan, untuk kasus yang ditemukan di Puskesmas Sumber, maka tidak menunjukkan pasiennya berdomisili di wilayah tersebut. + Nurpatmawati mengatakan, pihaknya terus melakukan skrining secara aktif untuk menemukan kasus tersebut. Di antaranya, dengan layanan mobile VCT (Voluntary Counseling and Testing) yang menyasar populasi umum dan populasi kunci seperti laki-laki suka laki-laki, pekerja berisiko seksual (PBS), transgender, serta kelompok khusus seperti penderita TB dan ibu hamil. + Selain itu, Dinkes Kabupaten Cirebon juga menggencarkan edukasi dan promosi kesehatan. Sasaran kegiatan itupun diperluas, termasuk ke kalangan remaja melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:32 WIB + + Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Sabtu , 14 Mar 2026, 20:15 WIB + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:35 WIB + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:52 WIB + + Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_sy5at4425_desainer-hengki-kawilarang-meninggal-pada-usia-47-tahun.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sy5at4425_desainer-hengki-kawilarang-meninggal-pada-usia-47-tahun.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f662a6575120166af59c8f8101e8315bba441f64 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_sy5at4425_desainer-hengki-kawilarang-meninggal-pada-usia-47-tahun.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/sy5at4425/desainer-hengki-kawilarang-meninggal-pada-usia-47-tahun +title: "Desainer Hengki Kawilarang Meninggal pada Usia 47 Tahun | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:07:54 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Desainer Hengki Kawilarang Meninggal pada Usia 47 Tahun | Republika Online + +Hengki Kawilarang meninggal pada Jumat (20/6/2025) pagi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desainer ternama, Hengki Kawilarang, meninggal dunia pada usia 47 tahun, Jumat (20/6/2025) pukul 10.16 WIB. Kepergian sosok yang dikenal dengan rancangan busana glamor dan gemerlapnya ini meninggalkan duka di industri fashion Indonesia. Kabar ini diunggah oleh keluarga di akun Instagram Hengki. "Innalillahi wainna ilaihi rojiun telah berpulang keluarga kami Hengki Candra Kusuma Kawilarang bin Yohan Ahmad Fauzi Kawilarang. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf sedalam-dalamnya jika ada perkataan maupun perlakuan yang pernah menyakiti hati," tulis kabar tersebut dikutip pada Jumat (20/6/2025). Menurut informasi tersebut, jenazah Hengki disemayamkan di rumah duka yang beralamat di BTN Margaasih S8 N0.15, Bandung, Jawa Barat.  "Mohon dibukakan pintu maaf atas kesalahan dan khilafan semasa hidup almarhum," tulis pernyataan itu lagi. Dari keterangan keluarga, diketahui bahwa setelah dimandikan, jenazah Hengki akan segera dikuburkan. "Terima kasih semua sahabat-sahabat keluarga karena banyak yang chat. Om Hengki sedang dimandikan dan akan dimakamkan segera," ujar keluarga. Hengki Kawilarang merupakan salah satu desainer yang karyanya banyak digemari kalangan selebritas dan sosialita, dengan ciri khas payet dan detail mewah yang selalu menjadi sorotan di setiap koleksinya. Selama berkarya, Hengki tidak hanya dikenal karena desainnya yang unik dan berani, tetapi juga karena kepribadiannya yang ramah dan inspiratif. Ia kerap berbagi ilmu dan pengalamannya, menjadi mentor bagi desainer muda, serta aktif dalam berbagai pagelaran busana bergengsi baik di dalam maupun luar negeri. Kontribusinya dalam memperkenalkan kekayaan detail dan sentuhan modern pada busana pesta membuatnya menjadi salah satu desainer yang sangat diperhitungkan. Ask me! Desainer Hengki Kawilarang Meninggal pada Usia 47 Tahun Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Desainer ternama, Hengki Kawilarang, meninggal dunia pada usia 47 tahun, Jumat (20/6/2025) pukul 10.16 WIB. Kepergian sosok yang dikenal dengan rancangan busana glamor dan gemerlapnya ini meninggalkan duka di industri fashion Indonesia. Kabar ini diunggah oleh keluarga di akun Instagram Hengki. + + + + + "Innalillahi wainna ilaihi rojiun telah berpulang keluarga kami Hengki Candra Kusuma Kawilarang bin Yohan Ahmad Fauzi Kawilarang. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf sedalam-dalamnya jika ada perkataan maupun perlakuan yang pernah menyakiti hati," tulis kabar tersebut dikutip pada Jumat (20/6/2025). + + + + Baca Juga + + + Post-Hajj Syndrome, Kondisi Hampa yang Kerap Dirasakan Sepulangnya Haji + + Anak Muda Juga Bisa Kena Hipertensi, Bagaimana Cara Mencegahnya? + + Mau Naik Transportasi Umum ke Jakarta Fair 2025? Cek Panduan Lengkapnya di Sini + + + Menurut informasi tersebut, jenazah Hengki disemayamkan di rumah duka yang beralamat di BTN Margaasih S8 N0.15, Bandung, Jawa Barat.  "Mohon dibukakan pintu maaf atas kesalahan dan khilafan semasa hidup almarhum," tulis pernyataan itu lagi. + Dari keterangan keluarga, diketahui bahwa setelah dimandikan, jenazah Hengki akan segera dikuburkan. "Terima kasih semua sahabat-sahabat keluarga karena banyak yang chat. Om Hengki sedang dimandikan dan akan dimakamkan segera," ujar keluarga. + + + + Hengki Kawilarang merupakan salah satu desainer yang karyanya banyak digemari kalangan selebritas dan sosialita, dengan ciri khas payet dan detail mewah yang selalu menjadi sorotan di setiap koleksinya. Selama berkarya, Hengki tidak hanya dikenal karena desainnya yang unik dan berani, tetapi juga karena kepribadiannya yang ramah dan inspiratif. + Ia kerap berbagi ilmu dan pengalamannya, menjadi mentor bagi desainer muda, serta aktif dalam berbagai pagelaran busana bergengsi baik di dalam maupun luar negeri. Kontribusinya dalam memperkenalkan kekayaan detail dan sentuhan modern pada busana pesta membuatnya menjadi salah satu desainer yang sangat diperhitungkan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_szccwt393_superman-saat-adiwira-rekaan-yahudi-dituding-bela-palestina.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_szccwt393_superman-saat-adiwira-rekaan-yahudi-dituding-bela-palestina.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..14d581a03622064b5351b5e2201a3e3de74d32d5 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_szccwt393_superman-saat-adiwira-rekaan-yahudi-dituding-bela-palestina.md @@ -0,0 +1,130 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/szccwt393/superman-saat-adiwira-rekaan-yahudi-dituding-bela-palestina +title: "Superman- Saat Adiwira Rekaan Yahudi 'Dituding' Bela Palestina | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:38:44 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Superman: Saat Adiwira Rekaan Yahudi 'Dituding' Bela Palestina | Republika Online + +Kritikus film melihat kemiripan kisah di Superman (2025) dengan penjajahan Palestina. REPUBLIKA.CO.ID,  LOS ANGELES – Adaptasi layar kaca terbaru adiwira DC Comics, Superman (2025), dinilai banyak pihak membawa pesan yang penuh kritik terhadap kongsi AS-Israel dalam penjajahan di Palestina. Hal yang ironis mengingat adiwira ikonik itu adalah rekaan dua anak muda Yahudi puluhan tahun silam. Sejak beredar di bioskop pada 11 Juli lalu, berbagai kritikus juga netizen menangkap kemiripan yang sukar disangkal antara konflik di film garapan sutradara James Gunn itu dengan penjajahan Palestina. (Peringatan buat yang belum menonton), plot utama film itu berkisar pada upaya negara kolonial kulit putih di Timur Tengah Boravia yang melakukan penjajahan terhadap penduduk lokal di wilayah bernama Jarhanpur. Boravia adalah negara yang termiliterisasi, berteknologi maju, kuat, dan bersenjata lengkap. Boravia menyerbu dan menduduki Jarhanpur, negara miskin dan miskin sumber daya. Lex Luthor, musuh utama Superman, yang memiliki kepentingan korporat/militer yang kuat, mendukung invasi Boravia dan mencoba memanipulasi narasi media, Ia membingkai Boravia sebagai hal yang dapat dibenarkan. Rencana Boravia, menurut film itu, adalah proyek kolonial pemukim yang bertujuan untuk menggusur penduduk asli Jarhanpur dan memperluas negara bagian Boravian. Penindasan juga dilakukan di lingkungan gersang dengan perempuan-perempuan yang beberapa tampak mengenakan hijab. Dalam beberapa adegan, warga Jarhanpur mendekati perbatasan antara kedua wilayah tersebut – sebuah pagar besi – dan laki-laki, perempuan dan anak-anak berbaris dengan tongkat dan batu di tangan mereka ketika ujung Boravian menembaki mereka dari sisi lain titik pemisah. Seorang anak laki-laki memegang bendera Superman, berharap bisa diselamatkan saat tentara mendekat. Superman, yang sejak lama merupakan kepanjangan tangan hegemoni Amerika Serikat, kali ini berdiri di “sisi yang benar dalam sejarah”. Ia membela warga Jarhanpur dengan mencegah serangan mematikan yang dilancarkan Boravia dibantu Amerika Serikat. “Orang-orang bakal mati!” teriak Superman penuh amarah saat dicecar kekasihnya yang juga seorang wartawati, Lois Lane soal alasannya membela Jarhanpur. Film ini “sangat anti-Israel”, menurut ulasan bintang lima di aplikasi Letterboxd , yang telah ditonton hampir sembilan juta kali di berbagai platform. Postingan lain, dengan 11 juta penayangan di X, mengklaim bahwa kritik film tersebut terhadap Israel “sangat eksplisit dan tepat sasaran”. Merujuk MSN.com , pesan politik yang dirasakan dalam film tersebut telah menjadi subyek kontroversi. Gunn mengatakan kepada The Times bahwa film tersebut adalah “tentang politik” dan “moralitas”, dan film tersebut adalah kisah “imigran”, yang memicu reaksi balik di kalangan pendukung kebijakan anti-imigrasi Presiden AS Donald Trump. Konflik Boravia-Jarhanpur tetap menjadi titik fokus sepanjang film tersebut, dengan pemimpin Boravia Vasil Glarkos (Zlatko Buric), yang memiliki kemiripan fisik dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bekerja sama dengan tokoh antagonis utama film tersebut Lex Luthor (Nicholas Hoult). Lex, tokoh kunci dalam agresi Boravian, berencana mengambil bagian dari Jarhanpur untuk dirinya sendiri. Bukan rahasia bahwa para komikus DC mengambil inspirasi dari Trump sebagai taipan saat menciptakan Lex Luthor. “Tentu saja, Donald Trump adalah model kami,” kata penulis Superman John Byrne kepada Daily Beast pada tahun 2016. Bertahun-tahun kemudian, DC Comics merilis “biografi tidak resmi” Lex Luthor, dengan sampul yang meniru sampul asli buku Presiden Trump, The Art of the Deal. Baik Gunn, maupun para pemain dan kru, tidak secara terbuka mengklaim bahwa cerita tersebut adalah tentang Israel atau Palestina, namun para penonton awal telah menunjuk pada salah satu alur cerita utama film tersebut sebagai sebuah alegori atas konflik tersebut. Pengulas lainnya menuliskan, “Inti dari film ini adalah negara jahat di Timur Tengah yang dipenuhi orang kulit putih yang telah menjadi sekutu AS selama beberapa dekade, mencoba menyerang negara tetangga untuk melakukan genosida terhadap rakyatnya dan mencuri tanah mereka”. Ask me! Superman: Saat Adiwira Rekaan Yahudi 'Dituding' Bela Palestina Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID,  LOS ANGELES – Adaptasi layar kaca terbaru adiwira DC Comics, Superman (2025), dinilai banyak pihak membawa pesan yang penuh kritik terhadap kongsi AS-Israel dalam penjajahan di Palestina. Hal yang ironis mengingat adiwira ikonik itu adalah rekaan dua anak muda Yahudi puluhan tahun silam.  + + + + + Sejak beredar di bioskop pada 11 Juli lalu, berbagai kritikus juga netizen menangkap kemiripan yang sukar disangkal antara konflik di film garapan sutradara James Gunn itu dengan penjajahan Palestina. (Peringatan buat yang belum menonton), plot utama film itu berkisar pada upaya negara kolonial kulit putih di Timur Tengah Boravia yang melakukan penjajahan terhadap penduduk lokal di wilayah bernama Jarhanpur. + + + + Baca Juga + + + Bayaran Pemeran Superman Dikabarkan Lebih Kecil dari Karakter Antagonis, Kok Bisa? + + Ulasan Film Superman : Lebih Segar, Relevan, dan Realistis + + + Boravia adalah negara yang termiliterisasi, berteknologi maju, kuat, dan bersenjata lengkap. Boravia menyerbu dan menduduki Jarhanpur, negara miskin dan miskin sumber daya. Lex Luthor, musuh utama Superman, yang memiliki kepentingan korporat/militer yang kuat, mendukung invasi Boravia dan mencoba memanipulasi narasi media, Ia membingkai Boravia sebagai hal yang dapat dibenarkan.  + Rencana Boravia, menurut film itu, adalah proyek kolonial pemukim yang bertujuan untuk menggusur penduduk asli Jarhanpur dan memperluas negara bagian Boravian. Penindasan juga dilakukan di lingkungan gersang dengan perempuan-perempuan yang beberapa tampak mengenakan hijab.  + + + + Dalam beberapa adegan, warga Jarhanpur mendekati perbatasan antara kedua wilayah tersebut – sebuah pagar besi – dan laki-laki, perempuan dan anak-anak berbaris dengan tongkat dan batu di tangan mereka ketika ujung Boravian menembaki mereka dari sisi lain titik pemisah. Seorang anak laki-laki memegang bendera Superman, berharap bisa diselamatkan saat tentara mendekat. + + Adegan di film Superman (2025) saat pasukan canggih Boravia menghadapi perlawanan warga Jarhanpur. - (Warner Bros) + + Superman, yang sejak lama merupakan kepanjangan tangan hegemoni Amerika Serikat, kali ini berdiri di “sisi yang benar dalam sejarah”. Ia membela warga Jarhanpur dengan mencegah serangan mematikan yang dilancarkan Boravia dibantu Amerika Serikat.  + “Orang-orang bakal mati!” teriak Superman penuh amarah saat dicecar kekasihnya yang juga seorang wartawati, Lois Lane soal alasannya membela Jarhanpur.  + Film ini “sangat anti-Israel”, menurut ulasan bintang lima di aplikasi Letterboxd , yang telah ditonton hampir sembilan juta kali di berbagai platform. Postingan lain, dengan 11 juta penayangan di X, mengklaim bahwa kritik film tersebut terhadap Israel “sangat eksplisit dan tepat sasaran”. + Merujuk MSN.com , pesan politik yang dirasakan dalam film tersebut telah menjadi subyek kontroversi. Gunn mengatakan kepada The Times bahwa film tersebut adalah “tentang politik” dan “moralitas”, dan film tersebut adalah kisah “imigran”, yang memicu reaksi balik di kalangan pendukung kebijakan anti-imigrasi Presiden AS Donald Trump. + + Biografi fiksi Lex Luthor tahun 1990-an dirancang dengan mengacu pada The Art of the Deal karya Donald Trump. - (DC Comics) + + Konflik Boravia-Jarhanpur tetap menjadi titik fokus sepanjang film tersebut, dengan pemimpin Boravia Vasil Glarkos (Zlatko Buric), yang memiliki kemiripan fisik dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bekerja sama dengan tokoh antagonis utama film tersebut Lex Luthor (Nicholas Hoult). + Lex, tokoh kunci dalam agresi Boravian, berencana mengambil bagian dari Jarhanpur untuk dirinya sendiri. Bukan rahasia bahwa para komikus DC mengambil inspirasi dari Trump sebagai taipan saat menciptakan Lex Luthor. “Tentu saja, Donald Trump adalah model kami,” kata penulis Superman John Byrne kepada Daily Beast pada tahun 2016. Bertahun-tahun kemudian, DC Comics merilis “biografi tidak resmi” Lex Luthor, dengan sampul yang meniru sampul asli buku Presiden Trump, The Art of the Deal. + Baik Gunn, maupun para pemain dan kru, tidak secara terbuka mengklaim bahwa cerita tersebut adalah tentang Israel atau Palestina, namun para penonton awal telah menunjuk pada salah satu alur cerita utama film tersebut sebagai sebuah alegori atas konflik tersebut. + Pengulas lainnya menuliskan, “Inti dari film ini adalah negara jahat di Timur Tengah yang dipenuhi orang kulit putih yang telah menjadi sekutu AS selama beberapa dekade, mencoba menyerang negara tetangga untuk melakukan genosida terhadap rakyatnya dan mencuri tanah mereka”. + Akar Yahudi Superman... +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_szkwsc425_kuok-hui-kwong-bos-hotel-mewah-dengan-gaya-hidup-anti-ribet.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_szkwsc425_kuok-hui-kwong-bos-hotel-mewah-dengan-gaya-hidup-anti-ribet.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7dced0140c1865b6c12f64820ee95b0148f4f2bd --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_szkwsc425_kuok-hui-kwong-bos-hotel-mewah-dengan-gaya-hidup-anti-ribet.md @@ -0,0 +1,132 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/szkwsc425/kuok-hui-kwong-bos-hotel-mewah-dengan-gaya-hidup-anti-ribet +title: "Kuok Hui Kwong, Bos Hotel Mewah dengan Gaya Hidup 'Anti Ribet' | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:03:41 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Kuok Hui Kwong, Bos Hotel Mewah dengan Gaya Hidup 'Anti Ribet' | Republika Online + +Gaya hidup Kuok Hui Kwong berikut ini bisa jadi inspirasi perempuan muda masa kini. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Kuok Hui Kwong mungkin belum sepopuler figur wanita lainnya. Namun, wanita berusia 47 tahun ini bukan sosok sembarangan. Putri dari taipan legendaris Malaysia, Robert Kuok (yang kini berusia 101 tahun pada 2025) itu, baru-baru ini diangkat sebagai CEO Shangri-La Asia per 1 Agustus 2025. Kuok Hui Kwong menyimpan banyak cerita menarik di balik layar kesuksesannya. Meski menjabat posisi eksekutif penting (sebagai direktur eksekutif Shangri-La Asia sejak Juni 2016 dan chairwoman sejak Januari 2017) Kuok Hui Kwong dikenal sebagai sosok yang menjaga privasi. Namun, sejak aktif di aplikasi media sosial populer China, Xiaohongshu, sejak 2021, ia mulai berbagi sekilas pandang tentang kehidupannya. Bagi para wanita muda yang mendambakan kesuksesan sekaligus hidup bermakna, gaya hidupnya bisa jadi inspirasi. Mari kita selami empat hal menarik tentang Kuok Hui Kwong yang mungkin belum kamu tahu! 1. Dekat dengan sang ayah, Robert Kuok Dilansir laman The Straits Times pada Jumat (18/7/2025), darah bisnis mengalir kental dalam diri Kuok Hui Kwong, dan ini tak lepas dari sosok ayahnya, Robert Kuok. Meskipun sang ayah tahu putri bungsunya ini sangat sibuk, dia jarang bertanya kapan Kuok Hui Kwong akan pulang untuk makan malam. Namun, Kuok Hui Kwong tahu betul bahwa ayahnya selalu rindu menghabiskan waktu bersamanya. "Salah satu sifat terbaik ayah saya adalah betapa tulusnya dia kepada orang lain," ujar Kuok Hui Kwong, mengenang sebuah perjalanan ke New York bersama ayahnya. Dalam perjalanan itu, ayahnya langsung berteman akrab dengan seorang sopir taksi. Di akhir perjalanan, sopir tersebut bahkan menolak pembayaran, merasa sudah menjadi teman lama dengan Robert Kuok. 2. Waktu bersama anak adalah hadiah terbaik Sebagai ibu dari tiga anak dan istri dari Bryan Gaw, Kuok Hui Kwong memiliki pandangan kuat tentang pengasuhan. Menurutnya, anak-anak generasi sekarang sudah memiliki terlalu banyak barang dan hadiah di rumah. "Yang mereka butuhkan adalah kehadiran Anda dan waktu yang Anda habiskan bersama mereka," ujar Kuok Hui Kwong. Di rumahnya, ponsel dilarang di meja makan agar semua anggota keluarga dapat berkomunikasi tanpa gangguan perangkat digital. Ia sendiri lahir di Malaysia dan tumbuh besar di Hong Kong, dan kenangan masa kecilnya banyak dihabiskan bersama orang tuanya. "Kapan pun saya mengingat masa kecil saya, kenangan terbaik saya tumbuh dewasa adalah saat-saat yang saya habiskan bersama orang tua saya," katanya. Ia juga menambahkan bahwa peran ibu sangat penting dalam kehidupan anak. "Ibu adalah sosok yang mengajarkan moral dan nilai-nilai, dan juga pendamping hidup anak," ujarnya. 3. Koleksi tas kanvas yang ramah lingkungan Di tengah tren tas branded yang mahal, Kuok Hui Kwong memilih gaya yang lebih sederhana dan berkelanjutan. Ia memperlihatkan koleksi tas kain ( canvas tote bags ) miliknya di Xiaohongshu, yang selalu ia bawa ke mana pun. "Saya lebih suka menggunakan tas kanvas karena bisa dicuci dan tetap bersih, jadi saya tidak perlu khawatir kotor," ujarnya. Koleksi tasnya juga unik, salah satunya bahkan bertuliskan "Life is pain" yang merupakan plesetan dari "pain au chocolat" (roti croissant cokelat Prancis). 4. Prinsip hidup berkelanjutan yang inspiratif Kuok Hui Kwong sangat percaya pada gaya hidup berkelanjutan dan aktif menjaga lingkungan. Ia membawa peralatan makan pakai ulang seperti kotak makan kaca untuk membungkus sisa makanan dari restoran. "Tingkat konsumsi produk kita terus meningkat. Pada tingkat ini, kita mungkin perlu mencari planet baru untuk ditinggali," katanya dalam sebuah unggahan tentang kebiasaan berkelanjutannya. Ia juga membawa botol air minum sendiri saat menonton film atau mendaki gunung untuk menghindari penggunaan botol plastik. Ask me! Kuok Hui Kwong, Bos Hotel Mewah dengan Gaya Hidup 'Anti Ribet' Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nama Kuok Hui Kwong mungkin belum sepopuler figur wanita lainnya. Namun, wanita berusia 47 tahun ini bukan sosok sembarangan. Putri dari taipan legendaris Malaysia, Robert Kuok (yang kini berusia 101 tahun pada 2025) itu, baru-baru ini diangkat sebagai CEO Shangri-La Asia per 1 Agustus 2025. Kuok Hui Kwong menyimpan banyak cerita menarik di balik layar kesuksesannya. + + + + + Meski menjabat posisi eksekutif penting (sebagai direktur eksekutif Shangri-La Asia sejak Juni 2016 dan chairwoman sejak Januari 2017) Kuok Hui Kwong dikenal sebagai sosok yang menjaga privasi. Namun, sejak aktif di aplikasi media sosial populer China, Xiaohongshu, sejak 2021, ia mulai berbagi sekilas pandang tentang kehidupannya. + + + + Baca Juga + + + Selain Olivia Rodrigo, Ini Deretan Musisi Wanita yang Berani Bela Palestina + + Sosok Wanita yang Mengguncang Amerika Serikat dan Israel + + Ide 'Gila' Film Indonesia tentang Luar Angkasa Jadi Kenyataan di Pelangi di Mars + + + Bagi para wanita muda yang mendambakan kesuksesan sekaligus hidup bermakna, gaya hidupnya bisa jadi inspirasi. Mari kita selami empat hal menarik tentang Kuok Hui Kwong yang mungkin belum kamu tahu! + 1. Dekat dengan sang ayah, Robert Kuok + + + + Dilansir laman The Straits Times pada Jumat (18/7/2025), darah bisnis mengalir kental dalam diri Kuok Hui Kwong, dan ini tak lepas dari sosok ayahnya, Robert Kuok. Meskipun sang ayah tahu putri bungsunya ini sangat sibuk, dia jarang bertanya kapan Kuok Hui Kwong akan pulang untuk makan malam. Namun, Kuok Hui Kwong tahu betul bahwa ayahnya selalu rindu menghabiskan waktu bersamanya. + "Salah satu sifat terbaik ayah saya adalah betapa tulusnya dia kepada orang lain," ujar Kuok Hui Kwong, mengenang sebuah perjalanan ke New York bersama ayahnya. + Dalam perjalanan itu, ayahnya langsung berteman akrab dengan seorang sopir taksi. Di akhir perjalanan, sopir tersebut bahkan menolak pembayaran, merasa sudah menjadi teman lama dengan Robert Kuok.  + 2. Waktu bersama anak adalah hadiah terbaik + Sebagai ibu dari tiga anak dan istri dari Bryan Gaw, Kuok Hui Kwong memiliki pandangan kuat tentang pengasuhan. Menurutnya, anak-anak generasi sekarang sudah memiliki terlalu banyak barang dan hadiah di rumah. + "Yang mereka butuhkan adalah kehadiran Anda dan waktu yang Anda habiskan bersama mereka," ujar Kuok Hui Kwong. + Di rumahnya, ponsel dilarang di meja makan agar semua anggota keluarga dapat berkomunikasi tanpa gangguan perangkat digital. Ia sendiri lahir di Malaysia dan tumbuh besar di Hong Kong, dan kenangan masa kecilnya banyak dihabiskan bersama orang tuanya. + "Kapan pun saya mengingat masa kecil saya, kenangan terbaik saya tumbuh dewasa adalah saat-saat yang saya habiskan bersama orang tua saya," katanya. + Ia juga menambahkan bahwa peran ibu sangat penting dalam kehidupan anak. "Ibu adalah sosok yang mengajarkan moral dan nilai-nilai, dan juga pendamping hidup anak," ujarnya. + 3. Koleksi tas kanvas yang ramah lingkungan + Di tengah tren tas branded yang mahal, Kuok Hui Kwong memilih gaya yang lebih sederhana dan berkelanjutan. Ia memperlihatkan koleksi tas kain ( canvas tote bags ) miliknya di Xiaohongshu, yang selalu ia bawa ke mana pun. + "Saya lebih suka menggunakan tas kanvas karena bisa dicuci dan tetap bersih, jadi saya tidak perlu khawatir kotor," ujarnya. Koleksi tasnya juga unik, salah satunya bahkan bertuliskan "Life is pain" yang merupakan plesetan dari "pain au chocolat" (roti croissant cokelat Prancis).  + 4. Prinsip hidup berkelanjutan yang inspiratif + Kuok Hui Kwong sangat percaya pada gaya hidup berkelanjutan dan aktif menjaga lingkungan. Ia membawa peralatan makan pakai ulang seperti kotak makan kaca untuk membungkus sisa makanan dari restoran. + "Tingkat konsumsi produk kita terus meningkat. Pada tingkat ini, kita mungkin perlu mencari planet baru untuk ditinggali," katanya dalam sebuah unggahan tentang kebiasaan berkelanjutannya. Ia juga membawa botol air minum sendiri saat menonton film atau mendaki gunung untuk menghindari penggunaan botol plastik.  +   +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t42vol425_pepeng-eks-naif-sebut-lagu-bisa-jadi-ltemgtpassive-income-ltemgtdi-luar-panggung-hiburan.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t42vol425_pepeng-eks-naif-sebut-lagu-bisa-jadi-ltemgtpassive-income-ltemgtdi-luar-panggung-hiburan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..53b5caada9f7ddcf3b435e896448ac6ff1a96018 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t42vol425_pepeng-eks-naif-sebut-lagu-bisa-jadi-ltemgtpassive-income-ltemgtdi-luar-panggung-hiburan.md @@ -0,0 +1,133 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t42vol425/pepeng-eks-naif-sebut-lagu-bisa-jadi-ltemgtpassive-income-ltemgtdi-luar-panggung-hiburan +title: "Pepeng Eks Naif Sebut Lagu Bisa Jadi Passive Income di Luar Panggung Hiburan | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:10:47 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Pepeng Eks Naif Sebut Lagu Bisa Jadi Passive Income di Luar Panggung Hiburan | Republika Online + +Pepeng mencontohkan bentuk penggunaan lagu yang mungkin tak terpikirkan sebelumnya. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lagu bukan hanya karya seni, tetapi juga aset ekonomi. Dalam sesi “The Hidden Revenue” di Jakarta Music Con 2025, Franki Indrasmoro (Pepeng) mengajak para musisi untuk membuka wawasan bahwa karya musik punya potensi komersial jauh di luar panggung hiburan. Pepeng mencontohkan berbagai bentuk penggunaan lagu yang mungkin tak terpikirkan sebelumnya. “Lirik lagu aja bisa dilisensikan. Di Inggris pernah ada kampanye pemerintah yang menampilkan lirik 'Imagine' karya John Lennon di dinding gedung. Itu berbayar. Hanya liriknya, bukan lagunya,” ujarnya pada akhir pekan lalu. Ia menjelaskan, di Indonesia pun peluang serupa terbuka lebar. Lagu bisa dimanfaatkan untuk iklan, film, kampanye sosial, bahkan konten digital. Namun, semua itu hanya bisa terjadi jika karya sudah terdaftar secara legal. “Kuncinya dua: daftarkan lagu ke publisher dan ke LMK. Kalau tidak, lagu kalian tidak akan bisa dimonetisasi secara sah,” nya. Menurutnya, literasi hak cipta di Indonesia masih lemah. Banyak musisi belum memahami batas antara penggunaan wajar dan pelanggaran. “Sederhananya, kalau mau pakai lagu orang, minta izin. Sama kayak pinjem motor, ya harus bilang dulu ke pemiliknya,” kata Pepeng. Pepeng merupakan Membership Manager Masif Musik Entertainment. Massive Musik kini tengah menyiapkan sistem digitalisasi royalti yang memungkinkan pencipta lagu memantau langsung perjalanan karyanya. “Nanti ada dashboard tempat kalian bisa lihat siapa yang pakai lagu, di mana diputar, sampai potensi pengguna berikutnya. Transparansi itu penting,” ujarnya. Selain itu, digitalisasi dan kolaborasi antarpelaku industri menjadi kunci untuk memajukan ekosistem musik nasional. “Kita enggak bisa jalan sendiri-sendiri. Antara musisi, publisher, label, dan LMK harus saling terhubung,” kata dia. “Coba pikirkan bagaimana lagu kalian bisa hidup di banyak ruang. Bukan cuma di telinga, tapi juga di berbagai konteks yang bernilai,” kata dia. A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) Ask me! Pepeng Eks Naif Sebut Lagu Bisa Jadi Passive Income di Luar Panggung Hiburan Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Lagu bukan hanya karya seni, tetapi juga aset ekonomi. Dalam sesi “The Hidden Revenue” di Jakarta Music Con 2025, Franki Indrasmoro (Pepeng) mengajak para musisi untuk membuka wawasan bahwa karya musik punya potensi komersial jauh di luar panggung hiburan. + + + + + Pepeng mencontohkan berbagai bentuk penggunaan lagu yang mungkin tak terpikirkan sebelumnya. “Lirik lagu aja bisa dilisensikan. Di Inggris pernah ada kampanye pemerintah yang menampilkan lirik 'Imagine' karya John Lennon di dinding gedung. Itu berbayar. Hanya liriknya, bukan lagunya,” ujarnya pada akhir pekan lalu. + + + + Baca Juga + + + Mantan Drummer Naif Bongkar Pendapatan Pencipta Lagu yang Sering Nggak Disadari + + Daftar Lengkap Musisi dan Lagu yang Masuk Nominasi AMI Awards 2025 + + Antusiasme Membeludak! Ribuan Lagu Berebut Masuk Nominasi AMI 2025 + + + Ia menjelaskan, di Indonesia pun peluang serupa terbuka lebar. Lagu bisa dimanfaatkan untuk iklan, film, kampanye sosial, bahkan konten digital. Namun, semua itu hanya bisa terjadi jika karya sudah terdaftar secara legal. + “Kuncinya dua: daftarkan lagu ke publisher dan ke LMK. Kalau tidak, lagu kalian tidak akan bisa dimonetisasi secara sah,” nya. + + + + Menurutnya, literasi hak cipta di Indonesia masih lemah. Banyak musisi belum memahami batas antara penggunaan wajar dan pelanggaran. “Sederhananya, kalau mau pakai lagu orang, minta izin. Sama kayak pinjem motor, ya harus bilang dulu ke pemiliknya,” kata Pepeng. + Pepeng merupakan Membership Manager Masif Musik Entertainment. Massive Musik kini tengah menyiapkan sistem digitalisasi royalti yang memungkinkan pencipta lagu memantau langsung perjalanan karyanya. “Nanti ada dashboard tempat kalian bisa lihat siapa yang pakai lagu, di mana diputar, sampai potensi pengguna berikutnya. Transparansi itu penting,” ujarnya. + Selain itu, digitalisasi dan kolaborasi antarpelaku industri menjadi kunci untuk memajukan ekosistem musik nasional. “Kita enggak bisa jalan sendiri-sendiri. Antara musisi, publisher, label, dan LMK harus saling terhubung,” kata dia. + “Coba pikirkan bagaimana lagu kalian bisa hidup di banyak ruang. Bukan cuma di telinga, tapi juga di berbagai konteks yang bernilai,” kata dia. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t8umli425_kemenkes-beri-ltemgttrauma-healingltemgt-anakanak-terdampak-bencana-di-aceh-tamiang.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t8umli425_kemenkes-beri-ltemgttrauma-healingltemgt-anakanak-terdampak-bencana-di-aceh-tamiang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0d44b7fd74b2bd2b51701016b4bebbe3c14f3402 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t8umli425_kemenkes-beri-ltemgttrauma-healingltemgt-anakanak-terdampak-bencana-di-aceh-tamiang.md @@ -0,0 +1,133 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t8umli425/kemenkes-beri-ltemgttrauma-healingltemgt-anakanak-terdampak-bencana-di-aceh-tamiang +title: "Kemenkes Beri Trauma Healing Anak-Anak Terdampak Bencana di Aceh Tamiang | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:16:56 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kemenkes Beri Trauma Healing Anak-Anak Terdampak Bencana di Aceh Tamiang | Republika Online + +Selain trauma healing, kegiatan diisi juga dengan penyuluhan kesehatan ibu dan anak. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Kementerian Kesehatan memberikan layanan kesehatan terpadu bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satunya melalui layanan trauma healing bagi anak-anak untuk membantu pemulihan kondisi psikologis pascabencana. “Kami melakukan trauma healing untuk anak-anak korban bencana. Kegiatan dimulai dengan edukasi enam langkah cuci tangan, kemudian anak-anak menggambar bebas sesuai kreativitas mereka dan mempresentasikan hasilnya kepada tim,” ujar seorang Relawan TCK Kemenkes, Wandi, dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (14/1/2026). Adapun kegiatan trauma healing dilaksanakan di Masjid Mushola Al-Falah, Dusun Malang, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Rantau. Wandi menjelaskan, kegiatan ini melibatkan tim lintas profesi yang terdiri atas dokter, perawat, apoteker, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga promosi dan edukasi kesehatan, serta organisasi profesi. Dia mengatakan, seluruh anak mendapatkan apresiasi atas hasil karya mereka sebagai bentuk dukungan psikososial. “Semua gambar anak-anak bagus, sehingga semuanya kami beri hadiah. Harapannya anak-anak merasa senang, lebih percaya diri, dan perlahan pulih dari trauma akibat bencana,” katanya. Selain trauma healing bagi anak, kegiatan juga diisi dengan penyuluhan kesehatan bagi ibu dan keluarga. Edukasi mencakup kesehatan ibu hamil, persalinan, pola asuh anak, serta pelayanan pengobatan gratis bagi warga yang membutuhkan. Salah satu warga Desa Mekar Jaya, Nuria, menyampaikan apresiasi atas kehadiran relawan TCK Kemenkes di wilayahnya. Ia menilai kegiatan trauma healing memberi dampak positif bagi anak-anak yang telah lama terdampak bencana dan tidak bersekolah. “Anak-anak kami yang balita sangat senang karena sudah lama tidak bersekolah. Mereka senang bisa menggambar dan mewarnai. Kami juga yang sakit mendapatkan pengobatan gratis. Alhamdulillah, perhatian ini membuat kami merasa diperhatikan dan lebih kuat menghadapi kondisi pascabencana,” kata dia. Melalui layanan trauma healing dan penyuluhan kesehatan ini, Relawan TCK Kemenkes berharap dapat membantu memulihkan kondisi psikososial anak dan keluarga, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) Ask me! Kemenkes Beri Trauma Healing Anak-Anak Terdampak Bencana di Aceh Tamiang Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Relawan Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) Kementerian Kesehatan memberikan layanan kesehatan terpadu bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang. Salah satunya melalui layanan trauma healing bagi anak-anak untuk membantu pemulihan kondisi psikologis pascabencana. + + + + + “Kami melakukan trauma healing untuk anak-anak korban bencana. Kegiatan dimulai dengan edukasi enam langkah cuci tangan, kemudian anak-anak menggambar bebas sesuai kreativitas mereka dan mempresentasikan hasilnya kepada tim,” ujar seorang Relawan TCK Kemenkes, Wandi, dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (14/1/2026). + + + + Baca Juga + + + Pelajar Aceh Tamiang Belajar di Tenda Darurat Pascabencana Banjir + + Distribusikan Bantuan Lewat PMI, Istiqlal Pulihkan Masjid Terdampak Bencana di Aceh Tamiang + + Segini Harga Tiket Konser BTS di Korea dan Jepang, Army Indonesia Siap-Siap Nabung ! + + + Adapun kegiatan trauma healing dilaksanakan di Masjid Mushola Al-Falah, Dusun Malang, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Rantau. Wandi menjelaskan, kegiatan ini melibatkan tim lintas profesi yang terdiri atas dokter, perawat, apoteker, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga promosi dan edukasi kesehatan, serta organisasi profesi. + Dia mengatakan, seluruh anak mendapatkan apresiasi atas hasil karya mereka sebagai bentuk dukungan psikososial. “Semua gambar anak-anak bagus, sehingga semuanya kami beri hadiah. Harapannya anak-anak merasa senang, lebih percaya diri, dan perlahan pulih dari trauma akibat bencana,” katanya. + + + + Selain trauma healing bagi anak, kegiatan juga diisi dengan penyuluhan kesehatan bagi ibu dan keluarga. Edukasi mencakup kesehatan ibu hamil, persalinan, pola asuh anak, serta pelayanan pengobatan gratis bagi warga yang membutuhkan. + Salah satu warga Desa Mekar Jaya, Nuria, menyampaikan apresiasi atas kehadiran relawan TCK Kemenkes di wilayahnya. Ia menilai kegiatan trauma healing memberi dampak positif bagi anak-anak yang telah lama terdampak bencana dan tidak bersekolah. + “Anak-anak kami yang balita sangat senang karena sudah lama tidak bersekolah. Mereka senang bisa menggambar dan mewarnai. Kami juga yang sakit mendapatkan pengobatan gratis. Alhamdulillah, perhatian ini membuat kami merasa diperhatikan dan lebih kuat menghadapi kondisi pascabencana,” kata dia. + Melalui layanan trauma healing dan penyuluhan kesehatan ini, Relawan TCK Kemenkes berharap dapat membantu memulihkan kondisi psikososial anak dan keluarga, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak bencana. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t8xks2425_shawn-mendes-gabung-dengan-mustafa-kumpulkan-rp95-miliar-untuk-sudan-palestina.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t8xks2425_shawn-mendes-gabung-dengan-mustafa-kumpulkan-rp95-miliar-untuk-sudan-palestina.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bc1d52f64a8016ccfb290286a2848d906f4cba8c --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t8xks2425_shawn-mendes-gabung-dengan-mustafa-kumpulkan-rp95-miliar-untuk-sudan-palestina.md @@ -0,0 +1,136 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t8xks2425/shawn-mendes-gabung-dengan-mustafa-kumpulkan-rp95-miliar-untuk-sudan-palestina +title: "Shawn Mendes Gabung dengan Mustafa, Kumpulkan Rp95 Miliar untuk Sudan-Palestina | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:56 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Shawn Mendes Gabung dengan Mustafa, Kumpulkan Rp95 Miliar untuk Sudan-Palestina | Republika Online + +Penyanyi Mustafa mengapresiasi artis yang mendukung konser amal ini. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyanyi folk peraih penghargaan Juno, Mustafa, menggelar edisi ketiga konser amal Artists for Aid pada 10 Januari di Los Angeles, Amerika Serikat. Konser tersebut berhasil menggalang dana sebesar 5,5 juta dolar AS atau sekitar Rp95 miliar untuk bantuan kemanusiaan di Sudan dan Palestina. Konser ini digelar di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di kedua wilayah tersebut. Perang saudara di Sudan telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 40 ribu orang, menurut sejumlah kelompok bantuan. Sementara itu, konflik Israel-Hamas dilaporkan telah menyebabkan lebih dari 20 ribu anak Palestina meninggal dunia, berdasarkan perkiraan organisasi Save The Children. Dalam unggahan di Instagram, Mustafa menyebut keberhasilan penggalangan dana tersebut sebagai pencapaian bersejarah. la mengatakan dana yang terkumpul akan disalurkan kepada Sudanese American Physicians Association dan Palestine Children's Relief Fund. "Kemarin, kami mengumpulkan 5,5 juta dolar AS untuk Palestina dan Sudan, sebuah kemenangan bersejarah bagi orang-orang yang dikubur oleh neraka yang disubsidi oleh kita," kata Mustafa dilansir laman CBC , Jumat (16/1/2026). la juga mengapresiasi para artis dan pendukung acara tersebut. "Saya selamanya berutang budi kepada setiap artis, setiap penyelenggara, dan setiap orang yang percaya. Saya hanyalah sebuah jembatan. Jika yang saya lakukan dalam hidup ini hanyalah membawa mereka lebih dekat dengan orang-orang yang suaranya hilang. Maka hidup ini layak dijalani," ujar Mustafa. Mustafa juga mengungkapkan rencana perilisan zine edisi terbatas berisi foto dan puisi untuk memperingati konser tersebut. Sejumlah musisi ternama turut tampil dalam konser ini, di antaranya Daniel Caesar dan Shawn Mendes. Musisi lain yang masuk dalam daftar penampil adalah Geese, Alex G, Blood Orange, Clairo, Chappell Roan, dan sejumlah nama lainnya. Sementara itu, model Bella Hadid dan aktor Pedro Pascal bertindak sebagai pembawa acara. Daniel Caesar, yang sebelumnya pernah tampil dalam konser Artists for Aid, membawakan lagu "Who Knows", "Superpowers", serta "Toronto 2014" yang dinyanyikan bersama Mustafa. Adapun Shawn Mendes melakukan debutnya di panggung Artists for Aid. la mengajak Maggie Rogers untuk membawakan lagu "Youth", sebelum menutup penampilannya dengan lagu "Stitches". Konser Artists for Aid sebelumnya telah digelar di Newark, New Jersey pada 2023, serta London pada 2024. Acara ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Mustafa untuk menggalang solidaritas dan dukungan kemanusiaan melalui musik. A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) Ask me! Shawn Mendes Gabung dengan Mustafa, Kumpulkan Rp95 Miliar untuk Sudan-Palestina Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyanyi folk peraih penghargaan Juno, Mustafa, menggelar edisi ketiga konser amal Artists for Aid pada 10 Januari di Los Angeles, Amerika Serikat. Konser tersebut berhasil menggalang dana sebesar 5,5 juta dolar AS atau sekitar Rp95 miliar untuk bantuan kemanusiaan di Sudan dan Palestina. + + + + + Konser ini digelar di tengah krisis kemanusiaan yang terus berlangsung di kedua wilayah tersebut. Perang saudara di Sudan telah menimbulkan korban jiwa lebih dari 40 ribu orang, menurut sejumlah kelompok bantuan. Sementara itu, konflik Israel-Hamas dilaporkan telah menyebabkan lebih dari 20 ribu anak Palestina meninggal dunia, berdasarkan perkiraan organisasi Save The Children. + + + + + Baca Juga + + + Mengenal Roby Tremonti dan 'Hitung-hitungan' yang Kini Viral + + 'War' Tiket Konser BTS Diprediksi Lebih Sengit dari Konser Taylor Swift + + Labubu dan K-Pop Demon Hunters Dominasi Tren Konsumen Asia pada 2025 + + + Dalam unggahan di Instagram, Mustafa menyebut keberhasilan penggalangan dana tersebut sebagai pencapaian bersejarah. la mengatakan dana yang terkumpul akan disalurkan kepada Sudanese American Physicians Association dan Palestine Children's Relief Fund. + "Kemarin, kami mengumpulkan 5,5 juta dolar AS untuk Palestina dan Sudan, sebuah kemenangan bersejarah bagi orang-orang yang dikubur oleh neraka yang disubsidi oleh kita," kata Mustafa dilansir laman CBC , Jumat (16/1/2026). + + + + la juga mengapresiasi para artis dan pendukung acara tersebut. "Saya selamanya berutang budi kepada setiap artis, setiap penyelenggara, dan setiap orang yang percaya. Saya hanyalah sebuah jembatan. Jika yang saya lakukan dalam hidup ini hanyalah membawa mereka lebih dekat dengan orang-orang yang suaranya hilang. Maka hidup ini layak dijalani," ujar Mustafa. + Mustafa juga mengungkapkan rencana perilisan zine edisi terbatas berisi foto dan puisi untuk memperingati konser tersebut. Sejumlah musisi ternama turut tampil dalam konser ini, di antaranya Daniel Caesar dan Shawn Mendes. Musisi lain yang masuk dalam daftar penampil adalah Geese, Alex G, Blood Orange, Clairo, Chappell Roan, dan sejumlah nama lainnya. + Sementara itu, model Bella Hadid dan aktor Pedro Pascal bertindak sebagai pembawa acara. Daniel Caesar, yang sebelumnya pernah tampil dalam konser Artists for Aid, membawakan lagu "Who Knows", "Superpowers", serta "Toronto 2014" yang dinyanyikan bersama Mustafa. + Adapun Shawn Mendes melakukan debutnya di panggung Artists for Aid. la mengajak Maggie Rogers untuk membawakan lagu "Youth", sebelum menutup penampilannya dengan lagu "Stitches". + Konser Artists for Aid sebelumnya telah digelar di Newark, New Jersey pada 2023, serta London pada 2024. Acara ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Mustafa untuk menggalang solidaritas dan dukungan kemanusiaan melalui musik. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) + + + +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_t9mlfb425_cara-bantu-korban-pelecehan-tanpa-bahayakan-diri-dengan-metode-5d.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t9mlfb425_cara-bantu-korban-pelecehan-tanpa-bahayakan-diri-dengan-metode-5d.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2d40dfe61432362f0eb00d947274e57d04651d14 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_t9mlfb425_cara-bantu-korban-pelecehan-tanpa-bahayakan-diri-dengan-metode-5d.md @@ -0,0 +1,136 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/t9mlfb425/cara-bantu-korban-pelecehan-tanpa-bahayakan-diri-dengan-metode-5d +title: "Cara Bantu Korban Pelecehan tanpa Bahayakan Diri dengan Metode 5D | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:25:47 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Cara Bantu Korban Pelecehan tanpa Bahayakan Diri dengan Metode 5D | Republika Online + +Korban dinilai perlu ditenangkan ketika pelecehan seksual sudah terjadi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menghadapi tantangan pelecehan seksual di ruang publik yang masih sering menghantui warga ibu kota, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta melakukan sosialisasi Metode 5D. Panduan ini dihadirkan agar masyarakat tidak lagi sekadar menjadi penonton pasif saat melihat aksi pelecehan, melainkan mampu melakukan intervensi yang aman dan efektif. Melalui langkah-langkah dalam 5D, setiap warga diharapkan memiliki keberanian untuk membantu korban tanpa harus membahayakan diri sendiri, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku di tempat umum. "Diimbau melakukan metode 5D jika melihat pelecehan seksual di tempat umum," kata Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak UPT PPPA Provinsi DKI Jakarta Chairul Luthfi saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026). Dia merinci 5D itu terdiri atas didokumentasikan, dialihkan, ditegur, ditenangkan, dan dilaporkan. Metode yang pertama, didokumentasikan melalui rekaman serta catat lokasi, waktu, dan tanggal kejadian. Kemudian, perlu diingat dokumentasi jangan disebarluaskan tanpa seizin korban. "Lalu, dialihkan, alihkan perhatian pelaku dengan mengajak ngobrol korban dan ditegur, jika situasi aman, tegur pelaku dengan tegas dan jelas," ujar Chairul. Kemudian, korban perlu ditenangkan ketika pelecehan seksual sudah terjadi. Tanyakan keadaan korban, apa yang dapat dilakukan untuk membantu korban merasa nyaman dan aman. Langkah terakhir, untuk membuat efek jera, yakni dilaporkan dengan menemui pihak berwenang untuk meminta bantuan mereka. Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) DKI Jakarta telah menangani sebanyak total 2.269 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak Januari hingga Desember 2025. Jakarta Selatan menangani sebanyak 460 kasus, dan sekaligus menempati peringkat ke-2 dengan kasus kekerasan perempuan dan anak terbanyak di Jakarta. Saat ini, di Jakarta terdapat 44 pos pengaduan yang tersebar di 44 kecamatan. Selain itu, tersedia juga 69 pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di moda transportasi (TJ, MRT, LRT) sebagai pilihan kanal pengaduan lainnya. Pos SAPA juga terdapat di 12 perguruan tinggi untuk lingkungan kampus dan masyarakat sekitar perguruan tinggi, 1 pos di Terminal Pulogebang, dan di 324 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan dugaan kekerasan melalui panggilan telepon Jakarta Siaga 112 atau nomor telepon Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak 081317617622. A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) Ask me! Cara Bantu Korban Pelecehan tanpa Bahayakan Diri dengan Metode 5D Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menghadapi tantangan pelecehan seksual di ruang publik yang masih sering menghantui warga ibu kota, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI Jakarta melakukan sosialisasi Metode 5D. Panduan ini dihadirkan agar masyarakat tidak lagi sekadar menjadi penonton pasif saat melihat aksi pelecehan, melainkan mampu melakukan intervensi yang aman dan efektif. + + + + + Melalui langkah-langkah dalam 5D, setiap warga diharapkan memiliki keberanian untuk membantu korban tanpa harus membahayakan diri sendiri, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku di tempat umum. "Diimbau melakukan metode 5D jika melihat pelecehan seksual di tempat umum," kata Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Perempuan dan Anak UPT PPPA Provinsi DKI Jakarta Chairul Luthfi saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026). + + + + + Baca Juga + + + Viral Pelecehan di Transjakarta, Psikolog Imbau Perempuan Berani Speak Up + + Bukan Cuma Tugas Orang Tua, Sekolah Punya Peran Vital Tangkal Predator Anak + + Kenali Gejala Virus Nipah, Penularan, Hingga Pengobatannya + + + Dia merinci 5D itu terdiri atas didokumentasikan, dialihkan, ditegur, ditenangkan, dan dilaporkan. Metode yang pertama, didokumentasikan melalui rekaman serta catat lokasi, waktu, dan tanggal kejadian. Kemudian, perlu diingat dokumentasi jangan disebarluaskan tanpa seizin korban. + "Lalu, dialihkan, alihkan perhatian pelaku dengan mengajak ngobrol korban dan ditegur, jika situasi aman, tegur pelaku dengan tegas dan jelas," ujar Chairul. + + + + Kemudian, korban perlu ditenangkan ketika pelecehan seksual sudah terjadi. Tanyakan keadaan korban, apa yang dapat dilakukan untuk membantu korban merasa nyaman dan aman. Langkah terakhir, untuk membuat efek jera, yakni dilaporkan dengan menemui pihak berwenang untuk meminta bantuan mereka. + Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) DKI Jakarta telah menangani sebanyak total 2.269 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sejak Januari hingga Desember 2025. Jakarta Selatan menangani sebanyak 460 kasus, dan sekaligus menempati peringkat ke-2 dengan kasus kekerasan perempuan dan anak terbanyak di Jakarta. + Saat ini, di Jakarta terdapat 44 pos pengaduan yang tersebar di 44 kecamatan. Selain itu, tersedia juga 69 pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di moda transportasi (TJ, MRT, LRT) sebagai pilihan kanal pengaduan lainnya. + Pos SAPA juga terdapat di 12 perguruan tinggi untuk lingkungan kampus dan masyarakat sekitar perguruan tinggi, 1 pos di Terminal Pulogebang, dan di 324 Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan dugaan kekerasan melalui panggilan telepon Jakarta Siaga 112 atau nomor telepon Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak 081317617622. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_tac8b3458_paviliun-albania-hadirkan-instalasi-karya-genti-korini-di-biennale-venesia-2026.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_tac8b3458_paviliun-albania-hadirkan-instalasi-karya-genti-korini-di-biennale-venesia-2026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2b06b23e2d1ee9845c570057edf4fdaa2a22b41d --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_tac8b3458_paviliun-albania-hadirkan-instalasi-karya-genti-korini-di-biennale-venesia-2026.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/tac8b3458/paviliun-albania-hadirkan-instalasi-karya-genti-korini-di-biennale-venesia-2026 +title: "Paviliun Albania Hadirkan Instalasi Karya Genti Korini di Biennale Venesia 2026 | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:52:00 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Paviliun Albania Hadirkan Instalasi Karya Genti Korini di Biennale Venesia 2026 | Republika Online + +Korini mengajak pengunjung menembus batas bahasa dan probabilitas komunikasi. REPUBLIKA.CO.ID, VENESIA – Paviliun Nasional Albania akan menampilkan "A Place in the Sun", karya instalasi gambar bergerak buatan seniman Genti Korini dalam ajang Pameran Seni Internasional La Biennale ke-61 di Arsenale, Sale d’Armi, Venezia, Italia. Pameran yang berlangsung pada 9 Mei-22 November 2026 ini dikuratori oleh kritikus seni asal Polandia, Małgorzata Ludwisiak, serta dikomisionerkan oleh Kementerian Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga Albania. Karya yang dihadirkan berupa instalasi video tiga kanal yang memadukan akting langsung, boneka, animasi, dan komposisi suara orisinal. Korini membangun narasi melalui Zaum, bahasa eksperimental transrasional yang dikembangkan para penyair Futuris Rusia pada awal abad ke-20. Bahasa tersebut dirancang tanpa tata bahasa baku sebagai upaya mendekonstruksi tatanan sosial. Melalui pendekatan ini, Korini mengajak pengunjung menembus batas bahasa dan probabilitas komunikasi, membuka ruang spekulatif tempat makna dapat dibangun ulang. Secara konseptual, "A Place in the Sun" menempatkan Albania sebagai “somewhere place” yang kerap dibentuk oleh proyeksi eksternal maupun internal. Karya ini juga menjadi refleksi puitik atas budaya-budaya tak terlihat, bahasa minor, serta identitas yang kerap terpinggirkan. Salah satu rujukan utama proyek ini adalah Bloodless Murder edisi Albania tahun 1916, terbitan kelompok avant-garde di Petrograd, kini Saint Petersburg. Majalah tersebut menyindir nasionalisme dan ambisi imperial Rusia pra-revolusi dengan menggambarkan Albania melalui lensa eksotisme dan fantasi orientalis. Representasi kolonial itu, menurut kerangka proyek ini, lebih banyak mengungkap kecemasan dan ambisi pengamat asing daripada realitas Albania sendiri. Proyek ini melanjutkan praktik artistik Korini yang selama ini menelusuri sejarah Albania dan relasinya dengan modernitas, warisan masa lalu dan masa kini, serta ketegangan antara fakta dan fiksi. Karya-karyanya, yang mencakup lukisan, video, fotografi, dan objek, kerap mengolah sejarah bukan sebagai narasi tetap, melainkan sebagai kondisi yang terus berubah. Korini sebelumnya dikenal melalui film Spider’s Envy yang dipresentasikan dalam Manifesta 14 pada 2022. Dalam proyek tersebut, ia menempatkan dialog dua aktor di reruntuhan modernis sebagai refleksi sejarah komunisme Albania dan relasinya dengan modernisme. Seniman kelahiran Tirana, 1979, ini menempuh pendidikan di University of Art and Design, Cluj-Napoca, Rumania, sebelum meraih MFA dari University of Arts di Tirana. Ia juga merupakan salah satu pendiri ruang seni nirlaba Bazamet di Tirana. Sementara itu, kurator Małgorzata Ludwisiak adalah sejarawan seni dan pakar manajemen museum berbasis di Warsawa. Ia pernah menjabat sebagai Artistic Director Museum of Modern Art in Warsaw dan memimpin sejumlah institusi seni terkemuka di Polandia. Bidang risetnya meliputi avant-garde Eropa Timur, seni pascaperang, praktik dekolonial, serta teori institusi seni. Partisipasi Albania di Biennale Venesia 2026 ini diharapkan memperluas diskursus mengenai identitas, bahasa, dan imajinasi historis dalam konteks global. Ask me! Paviliun Albania Hadirkan Instalasi Karya Genti Korini di Biennale Venesia 2026 Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, VENESIA – Paviliun Nasional Albania akan menampilkan "A Place in the Sun", karya instalasi gambar bergerak buatan seniman Genti Korini dalam ajang Pameran Seni Internasional La Biennale ke-61 di Arsenale, Sale d’Armi, Venezia, Italia. Pameran yang berlangsung pada 9 Mei-22 November 2026 ini dikuratori oleh kritikus seni asal Polandia, Małgorzata Ludwisiak, serta dikomisionerkan oleh Kementerian Pariwisata, Kebudayaan, dan Olahraga Albania. + + + + + Karya yang dihadirkan berupa instalasi video tiga kanal yang memadukan akting langsung, boneka, animasi, dan komposisi suara orisinal. Korini membangun narasi melalui Zaum, bahasa eksperimental transrasional yang dikembangkan para penyair Futuris Rusia pada awal abad ke-20. Bahasa tersebut dirancang tanpa tata bahasa baku sebagai upaya mendekonstruksi tatanan sosial. + + + + + Baca Juga + + + Soal 1 Ramadhan tak Sama, Ketum MUI: Sampai Akhir Zaman, Perbedaan Itu Tetap Ada + + Kai Havertz Cedera Otot, Absen Bela Arsenal Sementara Waktu + + Rayakan Satu Dekade Perjalanan, MS Glow Apresiasi Mitra Sebagai Pilar Utama Pertumbuhan + + + Melalui pendekatan ini, Korini mengajak pengunjung menembus batas bahasa dan probabilitas komunikasi, membuka ruang spekulatif tempat makna dapat dibangun ulang. + Secara konseptual, "A Place in the Sun" menempatkan Albania sebagai “somewhere place” yang kerap dibentuk oleh proyeksi eksternal maupun internal. Karya ini juga menjadi refleksi puitik atas budaya-budaya tak terlihat, bahasa minor, serta identitas yang kerap terpinggirkan. + + + + Salah satu rujukan utama proyek ini adalah Bloodless Murder edisi Albania tahun 1916, terbitan kelompok avant-garde di Petrograd, kini Saint Petersburg. Majalah tersebut menyindir nasionalisme dan ambisi imperial Rusia pra-revolusi dengan menggambarkan Albania melalui lensa eksotisme dan fantasi orientalis. Representasi kolonial itu, menurut kerangka proyek ini, lebih banyak mengungkap kecemasan dan ambisi pengamat asing daripada realitas Albania sendiri. + Proyek ini melanjutkan praktik artistik Korini yang selama ini menelusuri sejarah Albania dan relasinya dengan modernitas, warisan masa lalu dan masa kini, serta ketegangan antara fakta dan fiksi. Karya-karyanya, yang mencakup lukisan, video, fotografi, dan objek, kerap mengolah sejarah bukan sebagai narasi tetap, melainkan sebagai kondisi yang terus berubah. + + Genti Korini - (ist) + + Korini sebelumnya dikenal melalui film Spider’s Envy yang dipresentasikan dalam Manifesta 14 pada 2022. Dalam proyek tersebut, ia menempatkan dialog dua aktor di reruntuhan modernis sebagai refleksi sejarah komunisme Albania dan relasinya dengan modernisme. + Seniman kelahiran Tirana, 1979, ini menempuh pendidikan di University of Art and Design, Cluj-Napoca, Rumania, sebelum meraih MFA dari University of Arts di Tirana. Ia juga merupakan salah satu pendiri ruang seni nirlaba Bazamet di Tirana. + Sementara itu, kurator Małgorzata Ludwisiak adalah sejarawan seni dan pakar manajemen museum berbasis di Warsawa. Ia pernah menjabat sebagai Artistic Director Museum of Modern Art in Warsaw dan memimpin sejumlah institusi seni terkemuka di Polandia. Bidang risetnya meliputi avant-garde Eropa Timur, seni pascaperang, praktik dekolonial, serta teori institusi seni. + Partisipasi Albania di Biennale Venesia 2026 ini diharapkan memperluas diskursus mengenai identitas, bahasa, dan imajinasi historis dalam konteks global. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_tb3cop425_ltemgtcandramawaltemgt-makna-di-balik-filosofi-album-terbaru-danilla-riyadi.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_tb3cop425_ltemgtcandramawaltemgt-makna-di-balik-filosofi-album-terbaru-danilla-riyadi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..21395ae8ea058c6510b4a75f1a4ba1e8f9339726 --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_tb3cop425_ltemgtcandramawaltemgt-makna-di-balik-filosofi-album-terbaru-danilla-riyadi.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/tb3cop425/ltemgtcandramawaltemgt-makna-di-balik-filosofi-album-terbaru-danilla-riyadi +title: "Candramawa, Makna di Balik Filosofi Album Terbaru Danilla Riyadi | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:16 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Candramawa, Makna di Balik Filosofi Album Terbaru Danilla Riyadi | Republika Online + +Album ini hanya akan berisi delapan lagu dengan total durasi sekitar 30 menit. REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Musisi Danilla Riyadi akan merilis album baru berjudul Candramawa . Berbeda dari karya-karya sebelumnya, album ini menjadi bentuk eksplorasi Danilla dalam menggabungkan semangat era analog dan digital, sekaligus merespons perubahan pola konsumsi musik di era media sosial. Judul Candramawa sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam dan putih. Filosofi tersebut menjadi benang merah dalam keseluruhan konsep album yang merefleksikan kontras antara masa lalu dan masa kini. "Aku itu tumbuh di era analog, nggak kayak sekarang yang bisa bikin playlist sesuka kita. Kalau sekarang kan dengerin lagu itu dari potongan-potongan aja, terus juga bisa bikin playlist sendiri. Makanya aku nyoba ngemix ini di album baru," kata Danilla saat menjadi pembicara di acara Out Loud Republika yang digelar di Universitas Indonesia, Kamis (26/2/2026). Danilla mengungkapkan album ini hanya akan berisi delapan lagu dengan total durasi sekitar 30 menit. Keputusan tersebut diambil sebagai respons atas kebiasaan mendengarkan musik saat ini yang telah banyak berubah. la menjelaskan tingkat fokus pendengar semakin pendek akibat derasnya arus media sosial. Banyak orang hanya mengenal bagian reff sebuah lagu tanpa benar-benar menyimak keseluruhan komposisi. "Sekarang orang denger lagu mungkin cuma 15 detik. Mereka tahu reff -nya, tapi nggak tahu awalnya seperti apa. Makanya untuk album ini aku ingin bikin sesuatu yang singkat dan happy buat aku sendiri," kata Danilla. la pun berharap, album yang akan dirilis pada Juni mendatang dapat didengarkan secara utuh oleh semua pendengar, baik yang terbiasa di era analog ataupun digital. "Semoga kalau albumnya 30 menit bisa diterima yah, bisa enjoy dengerin musiknya nanti," kata Danilla. Ask me! Candramawa , Makna di Balik Filosofi Album Terbaru Danilla Riyadi Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Musisi Danilla Riyadi akan merilis album baru berjudul Candramawa . Berbeda dari karya-karya sebelumnya, album ini menjadi bentuk eksplorasi Danilla dalam menggabungkan semangat era analog dan digital, sekaligus merespons perubahan pola konsumsi musik di era media sosial. + + + + + Judul Candramawa sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti hitam dan putih. Filosofi tersebut menjadi benang merah dalam keseluruhan konsep album yang merefleksikan kontras antara masa lalu dan masa kini. + + + + + Baca Juga + + + Cara Danilla Riyadi Jaga Kesehatan Mental di Tengah Kesibukan + + Raisa, Kursi Kosong, dan Rindu yang Abadi + + Tren Pinjol Meningkat Selama Ramadhan, Dipengaruhi Rasa FOMO? + + + "Aku itu tumbuh di era analog, nggak kayak sekarang yang bisa bikin playlist sesuka kita. Kalau sekarang kan dengerin lagu itu dari potongan-potongan aja, terus juga bisa bikin playlist sendiri. Makanya aku nyoba ngemix ini di album baru," kata Danilla saat menjadi pembicara di acara Out Loud Republika yang digelar di Universitas Indonesia, Kamis (26/2/2026). + Danilla mengungkapkan album ini hanya akan berisi delapan lagu dengan total durasi sekitar 30 menit. Keputusan tersebut diambil sebagai respons atas kebiasaan mendengarkan musik saat ini yang telah banyak berubah. + + + + la menjelaskan tingkat fokus pendengar semakin pendek akibat derasnya arus media sosial. Banyak orang hanya mengenal bagian reff sebuah lagu tanpa benar-benar menyimak keseluruhan komposisi. + "Sekarang orang denger lagu mungkin cuma 15 detik. Mereka tahu reff -nya, tapi nggak tahu awalnya seperti apa. Makanya untuk album ini aku ingin bikin sesuatu yang singkat dan happy buat aku sendiri," kata Danilla. + la pun berharap, album yang akan dirilis pada Juni mendatang dapat didengarkan secara utuh oleh semua pendengar, baik yang terbiasa di era analog ataupun digital. "Semoga kalau albumnya 30 menit bisa diterima yah, bisa enjoy dengerin musiknya nanti," kata Danilla. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ameera.republika.co.id_berita_tbphex425_fenomena-night-terror-ketika-anak-teriak-histeris-saat-tidur-yang-bikin-ortu-panik.md b/raw/ameera.republika.co.id_berita_tbphex425_fenomena-night-terror-ketika-anak-teriak-histeris-saat-tidur-yang-bikin-ortu-panik.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..592d139a77bc21d582fd0f7402d0b569a0979ceb --- /dev/null +++ b/raw/ameera.republika.co.id_berita_tbphex425_fenomena-night-terror-ketika-anak-teriak-histeris-saat-tidur-yang-bikin-ortu-panik.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +url: https://ameera.republika.co.id/berita/tbphex425/fenomena-night-terror-ketika-anak-teriak-histeris-saat-tidur-yang-bikin-ortu-panik +title: "Fenomena Night Terror, Ketika Anak Teriak Histeris Saat Tidur yang Bikin Ortu Panik | Republika Online" +domain: ameera.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:15 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Fenomena Night Terror, Ketika Anak Teriak Histeris Saat Tidur yang Bikin Ortu Panik | Republika Online + +Night terror termasuk dalam kelompok parasonia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena anak berteriak histeris saat tidur atau tampak sangat ketakutan tanpa sebab yang jelas kerap menimbulkan kepanikan di kalangan orang tua. Belakangan, istilah night terror ini ramai diperbincangkan di masyarakat dan media sosial. Menanggapi hal ini, dokter spesialis saraf dr Yeni Quinta Mondiani, mengatakan night terror termasuk dalam kelompok parasonia yaitu gangguan parsial dari fase Non-REM. Dia menjelaskan, tidur merupakan fungsi biologis yang sangat penting karena berperan dalam pemulihan fisik dan perkembangan sistem saraf anak Secara normal, tidur terdiri atas beberapa fase yakni fase non-rapid eye movement (NREM) dan fase rapid eye movement (REM). Fase tidur dalam atau deep sleep terjadi pada fase 3 dan 4 Non-REM. Pada fase inilah tubuh melakukan proses restorasi dan pemulihan. "Nah gangguan seperti night terror termasuk dalam kelompok parasomnia, sebagaimana diklasifikasikan oleh American Academy of Sleep Medicine. Sleep terror atau night terror umumnya muncul pada sepertiga awal malam, sekitar 60-90 menit setelah anak tertidur," kata dr Yeni dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (11/3/2026). Gejala yang muncul bisa berupa anak tiba-tiba berteriak karena panik, tampak sangat ketakutan, menangis, gelisah, jantung berdebar, napas cepat, hingga berkeringat. Pada saat kejadian, kata dr Yeni, anak biasanya sulit dibangunkan dan tidak merespons ketika ditenangkan. "Setelah episode berakhir, anak bisa tampak bingung sesaat lalu kembali tidur. Keesokan paginya, sebagian besar tidak mengingat kejadian tersebut," kata dia. Pada kebanyakan kasus, night terror tidak berbahaya dan tidak memerlukan pengobatan khusus, terutama jika jarang terjadi. Salah satu faktor pencetus yang paling sering adalah kurang tidur, karena anak yang terlalu lelah justru lebih berisiko mengalami episode ini. Karena itu, menjaga kecukupan dan kualitas tidur menjadi kunci utama, Dia mengimbau orang tua untuk tetap tenang saat episode terjadi. "Jangan membangunkan anak secara paksa. Pastikan lingkungan aman agar anak tidak cedera. Jika perlu, orang tua dapat merekam kejadian tersebut untuk bahan konsultasi medis," ujar dr Yeni. Ask me! Fenomena Night Terror , Ketika Anak Teriak Histeris Saat Tidur yang Bikin Ortu Panik Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena anak berteriak histeris saat tidur atau tampak sangat ketakutan tanpa sebab yang jelas kerap menimbulkan kepanikan di kalangan orang tua. Belakangan, istilah night terror ini ramai diperbincangkan di masyarakat dan media sosial. + + + + + Menanggapi hal ini, dokter spesialis saraf dr Yeni Quinta Mondiani, mengatakan night terror termasuk dalam kelompok parasonia yaitu gangguan parsial dari fase Non-REM. Dia menjelaskan, tidur merupakan fungsi biologis yang sangat penting karena berperan dalam pemulihan fisik dan perkembangan sistem saraf anak + + + + Baca Juga + + + Cara Mengatur Pola Tidur Agar Tetap Bugar Selama Ramadhan + + Dokter: Tidur Lagi Setelah Sahur Boleh Saja, Asal… + + Perut Buncit dan Keras Bisa Jadi Sinyal Kanker Ginjal pada Anak + + + Secara normal, tidur terdiri atas beberapa fase yakni fase non-rapid eye movement (NREM) dan fase rapid eye movement (REM). Fase tidur dalam atau deep sleep terjadi pada fase 3 dan 4 Non-REM. Pada fase inilah tubuh melakukan proses restorasi dan pemulihan. + + Anak balita sedang tidur (ilustrasi). - (Republika/M Syakir) + +   + + + + "Nah gangguan seperti night terror termasuk dalam kelompok parasomnia, sebagaimana diklasifikasikan oleh American Academy of Sleep Medicine. Sleep terror atau night terror umumnya muncul pada sepertiga awal malam, sekitar 60-90 menit setelah anak tertidur," kata dr Yeni dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (11/3/2026). + Gejala yang muncul bisa berupa anak tiba-tiba berteriak karena panik, tampak sangat ketakutan, menangis, gelisah, jantung berdebar, napas cepat, hingga berkeringat. Pada saat kejadian, kata dr Yeni, anak biasanya sulit dibangunkan dan tidak merespons ketika ditenangkan. + "Setelah episode berakhir, anak bisa tampak bingung sesaat lalu kembali tidur. Keesokan paginya, sebagian besar tidak mengingat kejadian tersebut," kata dia. + Pada kebanyakan kasus, night terror tidak berbahaya dan tidak memerlukan pengobatan khusus, terutama jika jarang terjadi. Salah satu faktor pencetus yang paling sering adalah kurang tidur, karena anak yang terlalu lelah justru lebih berisiko mengalami episode ini. Karena itu, menjaga kecukupan dan kualitas tidur menjadi kunci utama, + Dia mengimbau orang tua untuk tetap tenang saat episode terjadi. "Jangan membangunkan anak secara paksa. Pastikan lingkungan aman agar anak tidak cedera. Jika perlu, orang tua dapat merekam kejadian tersebut untuk bahan konsultasi medis," ujar dr Yeni. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/analisis.republika.co.id_berita_p70xdk396_holopis-kuntul-baris-gerakan-zakat-indonesia.md b/raw/analisis.republika.co.id_berita_p70xdk396_holopis-kuntul-baris-gerakan-zakat-indonesia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..05208f68e48d41c1340d49f150cd7ac997fdf4e3 --- /dev/null +++ b/raw/analisis.republika.co.id_berita_p70xdk396_holopis-kuntul-baris-gerakan-zakat-indonesia.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +url: https://analisis.republika.co.id/berita/p70xdk396/holopis-kuntul-baris-gerakan-zakat-indonesia +title: "Holopis Kuntul Baris Gerakan Zakat Indonesia | Republika Online" +domain: analisis.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:02:29 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Holopis Kuntul Baris Gerakan Zakat Indonesia | Republika Online + +Idealnya, para amil yang bergerak di dunia zakat mudah bersatu dan saling menguatkan. REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nana Sudiana *) Menjadi amil bagi sebagian kita mungkin pada awalnya bukan impian, apalagi cita-cita ketika masa kecil dahulu. Namun, menjadi amil zakat juga seyogianya tak membuat kita bersedih, apalagi malah merasa minder atau menderita. Tak perlu kita merasa gagal ketika akhirnya profesi hari ini mengantarkan kita pada kedudukan sebagai seorang amil. Amil sebagai sebuah profesi pengelola zakat, semakin ke sini semakin akan menemukan bentuk profesionalismenya, baik dari sisi regulasi maupun nantinya dalam kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Yang kita bisa lakukan hari ini adalah teruslah meluruskan niat dan memperbaiki diri serta bersama-sama dalam melayani dan memuliakan umat. Penunaian tugas-tugas amil di tengah situasi saat ini tak bisa lagi sendirian. Amil harus "holopis kuntul baris" dalam bingkai kuatnya ukhuwah dan rasa gotong royong untuk memperbaiki keadaan dan membuat kebaikan-kebaikan baru di setiap waktu dan kesempatan. Memperbaiki Orientasi Sudah saatnya para amil bekerja dengan terus memperbaiki orientasi dan cara pandang. Bahwa amil adalah pekerjaan mulia kita tahu semua, dan karena keinginan untuk terus menjaga spirit kemuliaan ini amil harus terus bergandengan bersama. Merasa setara dan sesama saudara, sehingga kebersamaan kuat diantara amil bukan lagi teori dan keinginan semata. Ia harus mewujud nyata dan menjadi bukti bahwa amil adalah sebuah gerbong, lengkap dengan jalannya yang lurus beserta lokomotifnya. Sudah saatnya amil beralih spirit, dari semangat pengakuan menjadi semangat amal yang memuliakan. Setiap kerjanya adalah nafas kebaikan yang terus ia hembuskan hingga disetiap detik hidupnya sebagai seorang amil. Amil saatnya bekerja sepenuh jiwa, dengan seluruh kemampuan yang ada dilandasi semangat keikhlasan dan spirit perjuangan memperbaiki keadaan. " Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. ” (At-Taubah: 105). Ayat di atas sejatinya semakin memantik kesungguhan amil untuk meninggalkan medan pujian kata dan pengakuan manusia menjadi medan kesungguhan kerja dan besarnya pahala yang akan didapatinya sebagai seorang amil saat bekerja sungguh-sungguh. Ayat ini juga memotivasi kita semua para amil, bahwa Allah pasti melihat seluruh pekerjaan kita sehingga mendatangkan keyakinan bahwa di sisi-Nya tak ada kebaikan yang tak dihitung dan sia-sia. Menurut Ustaz Amil Faishol Fath ( https://www.dakwatuna.com/2007/02/26/113/keharusan-beramal /) ketika beliau menjelaskan Tafsir ayat tadi, ternyata niat baik saja tidak cukup. Niat baik harus tercermin dalam perbuatan. Perbuatan pun harus sesuai dengan petunjuk-Nya, bukan karangan akalnya sendiri. Mengutip ungkapan Sayed Quthub, Ustaz Amir Faisol Path mengatakan bahwa : "Islam adalah manhaj yang realistis, gelora niat dan semangat tidak akan berdampak apa-apa sepanjang tidak diterjemahkan dalam gerakan nyata. Memang, diakui bahwa niat yang baik mempunyai posisi tertentu dalam Islam. Tetapi niat saja belum cukup untuk membangun pahala, sebab ia akan dihitung setelah tercermin dalam bentuk perbuatan. Begitu perbuatan muncul, di sini peranan niat menentukan kualitasnya. Inilah makna hadits: “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya.” Perhatikan, dalam hadits ini perbuatan digabung dengan niat, bukan niat saja. (Sayed Quthub. Fii dzilalil Qur’an. Bairut, Darusy syuruq, 1985, vol. 3, h. 1709). Jadi bagi kita sebagai amil, sudah selayaknya untuk terus meluruskan niat dan memperbaiki kualitas kerja kita. Kata Ustadz Faishol :  "Keikhlasan ( sihhatun niya h) dan benarnya perbuatan ( sihhatul ama l) adalah inti utama yang sangat menentukan. Keduanya adalah cerminan dari seluruh rangkaian kata dan kalimat dalam ayat di atas" Beliau juga mengatakan bahwa niat dan amal ini "ibarat dua sayap bagi burung, ikhlas dan kebenaran amal akan mengantarkan pelakunya kepada tujuan yang didambakan. Sudah barang tentu seekor burung tidak akan bisa terbang hanya dengan satu sayap". Masih dalam cara pandang terhadap niat dan amal, Ustaz Faishol mengutip pemdapat Syaikh Rasyid Ridha. Menurut beliau :  "Syeikh Rasyid Ridha dalam tafsirnya Al-Manarmenerangkan makna ayat tersebut begini : "Wahai Nabi, katakan kepada mereka bekerjalah untuk dunia, akhirat, diri dan umatmu. Karena yang akan dinilai adalah pekerjaanmu, bukan alasan yang dicari-cari; pun bukan pengakuan bahwa Anda telah berusaha secara maksimal. Kebaikan dunia dan akhirat pada hakikat tergantung pada perbuatan Anda. Allah mengetahui sekecil apapun dari perbuatan tersebut, maka Allah menyaksikan apa yang Anda lakukan dari kebaikan maupun keburukan. Karenanya, Anda harus senantiasa waspada akan kesaksian Allah, baik itu berupa amal maupun berupa niat, tidak ada yang terlewatkan. Semuanya tampak bagi-Nya. Oleh sebab itu Anda harus senantiasa menyempurnakannya (itqan), ikhlas, dan mengikuti petunjuk-Nya dalam menjalankan ketaatan sekecil apapun" (lihat, Rasyid Ridha. Tafsir Al Manar. Tanpa tahun, vol. 11, h. 33). Kini semakin jelas, bahwa amil bekerja tak semata untuk sekedar pengakuan, tapi lebih dari itu esensinya ada pada kemanfaatan dan kualiatas amalnya itu sendiri. Bersama hingga ke surga Ber-holopis kuntul baris adalah semangat saling menjaga, menguatkan dan Kegotongroyongan yang bersendikan semangat keikhlasan dan itsar menjadi cermin kebersamaan ini. Tanpa spirit saling bantu dan saling tolong, tentu tak mencerminkan spirit holopis kuntul baris. Bagi amil sangat jelas gambarannya, ia tak cukup membantu dan menolong mustahik, namun saat yang sama harus juga mencerminkan pergaulan dan gambaran lingkungan amil yang saling dukung dan saling bekerjasama dalam indahnya ukhuwah Islam yang nyata. Bila kita menelusuri spirit saling bantu sesama, sesungguhnya semangat kedermawanan, semangat filantropis maupun jiwa berbagi sejatinya adalah persoalan nurani dan fitrah manusia. Kadang tanpa landasan keimanan dan keislaman, seseorang terpanggil hatinya untuk berbagi kepada sesama. Lihat saja trend pengusaha sukses dunia saat ini. Sebut saja misalnya Warren Buffet atau Bill Gates. Warren Buffet  dan Bill Gates terbiasa dalam hidupnya untuk terus bisa berbagi dengan banyak orang yang tak mampu. Dan donasi mereka ini pun tentu saja fantastis jumlahnya. Bagi seorang Muslim, tentu perkara berbagi ini bukan hal baru. Islam seiring kemunculannya bahkan telah sangat lama mengenal istilah Itsar. Itsar sendiri pengertiannya secara bahasa bermakna "melebihkan orang lain atas dirinya sendiri". Sifat ini termasuk akhlak mulia yang harus ada ditengah relasi para amil. Sifat ini juga dalam cermin besar spirit holopis kuntul baris adalah semangat tertinggi dari sebuah pengorbanan dalam lingkaran persaudaraan. Sifat ini walau bisa mendatangkan kecintaan sesama manusia, sejatinya tak mudah dilakukan. Ia secara logika teramat berat, karena yang dituntut dalam merealisasikan itsar adalah semangat mengorbankan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain tanpa mendapatkan imbalan apapun. Siapa yang rela berkorban tanpa menuntut imbalan tentu bukan hanya istimewa namun juga langka. Semangat untuk mengutamakan selain dirinya untuk kepentingan orang lain, yang bisa jadi perkara pengorbanan ini bukan termasuk perkara ibadah. Untuk para amil, semangat ini bukan hanya tak mudah, namun akan terus menerus dilakukan sepanjang dirinya masih sebagai seorang amil. Dalam realisasinya bisa saja seorang amil yang tak banyak memiliki kelebihan harta, ia justru dimintai tolong amil lainnya untuk meminjamkan harta atau uangnya yang tak seberapa. Dalam keadaan ini, bisa jadi karena spirit Itsar, ia rela meminjamkan apa yang dimilikinya hanya mengharap ridha Allah semata. Ia sadar ada risiko hartanya tak balik lagi dan ia akan menanggung akibatnya bila ia membutuhkannya nanti. Gambaran Itsar dalam bingkai holopis kuntul baris itu sebagaimana tercermin dalam hubungan orang-orang anshar dan kaum muhajirin di jaman Nabi dan para sahabat terdahulu. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala ketika menyebutkan keutamaan kaum Anshor, “Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.” (QS. Al-Hasyr : 9). Jelas sekali, betapa sikap saling mendahulukan ini demikian mewujud nyata tanpa basa-basi dan tak menunggu berbagai teori mereka terima. Mereka tentu bersikap demikian bukan terpaksa, namun penuh pemaknaan yang dalam atas ajaran Islam yang mereka pahami dan yakini. Ditengah kemiskinan dan segala derita yang ada kala itu, mereka benar-benar menunjukan sebuah kemuliaan bersaudara. Menuju kualitas amal terbaik Semangat holopis kuntul baris tanpa pemahaman niat dan kualiatas amal yang baik adalah omong kosong. Ia hanya akan jadi pepesan kosong tanpa makna. Hanya sebuah pencitraan tanpa esensi dan penuh gincu kata-kata yang tak berguna. Esensi bekerja bersama menuju kemuliaan terletak adanya sikap saling bantu, saling tolong dan saling mendahulukan satu sama yang lain. Dan tahukah kita bahwa menurut Kitab Madarijus Salikin, ternyata Itsar lebih tinggii derajatnya daripada dermawan. Ini katanya :  "Dermawan adalah memberikan sesuatu yang banyak dengan menyisakan sedikit untuk dirinya atau menyisakan yang sama dengan yang diberikan. Adapun itsar, mengutamakan orang lain padahal ia membutuhkannya". (Madarijus Salikin 2/292) Menuju tantangan baru Inti dari pemaknaan holopis kuntul baris adalah spirit kebersamaan dalam kebaikan. Semangat ini harus terus dijaga, ditumbuhkan dan dirawat agar ia mampu menunjukan buah kebaikannya bagi perbaikan umat manusia dan peradaban zakat yang kita semua inginkan. Dibalik kuatnya menghidupkan semangat itu, berikut ini kenyataan yang harus kita hadapi ke depan yakni adanya  empat catatan terkait mengapa kita harus menjaga kebersamaan seluruh stekholders zakat di Indonesia. Pertama, berakhirnya era Superman Saat ini sudah bukan era-nya sebuah lembaga hebat sendirian. Mampu mengatasi sejumlah masalah tanpa adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak lain. Apapun organisasinya, bahkan pemerintah manapun yang dianggap hebat di dunia, tetap saja ia tak bisa melenggang sendirian membantu semua masalah yang ada. Persoalan ini semakin rumit manakala ancaman dan gangguan terhadap gerakan zakat semakin hari semakin kuat. Bukan hanya gangguan, muncul pula tarikan yang kuat pada gerakan zakat. Saat yang sama ancaman dari sisi regulasi pun muncul dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Amil atau para pengelola zakat yang tak sesuai regulasi zakat harus siap-siap masuk bui atau denda yang jumlahnya fantastis dan tak masuk akal. Ketika awal amandemen UU Pengelolaan Zakat ini muncul, sempat berkembang persepsi di sejumlah kalangan Umat Islam bahwa UU zakat ini memiliki indikasi yang berisiko membatasi niat orang-orang baik yang punya kepedulian pada sesama. Kedua, menjamurnya lawan yang tak kelihatan Di tengah era Disruption seperti sekarang ini,  gerakan zakatpun tak luput dari pengaruhnya yang tak terhindarkan. Sebagaimana di sejumlah lansekap bisnis, musuh masa depan bisnis sekaligus kompetitor terberatnya bukan pesaing bisnisnya, namun gabungan dari keseluruhan ancaman tak kasatmata. Laksana lansekap bisnis transportasi yang telah mengalami disruption, perubahan dalam bisnis ini yang kadang disebut juga peradaban uber telah berhasil mengubah situasi persaingan bisnis berubah. Para pemimpin bisnis, termasuk sejumlah petahana yang telah lebih dulu ada menjadi usang dan kehilangan relevansi dalam menghadapi dunia yang baru. Kini musuh tak kelihatan dunia zakat salah satunya adalah kemunculan sejumlah aplikasi berbagi yang hadir dengan dukungan penuh para ahli IT yang bekerja dengan perangkat lunak. Situasi "internet of things" membentuk peradaban filantropi hari ini. Dalam peradaban ini, dunia filantropi tak lagi bersaing dengan sesama lembaga filantropi melainkan dengan kecanggihan teknologi IT. Mereka menawarkan bukan hanya kemudahan dalam membantu dan menolong sesama, namun juga menawarkan pilihan-pilihan atas dasar kemudahan dan kecepatan eksekusinya di lapangan. Di tengah situasi kasat mata seperti ini, lalu bagaimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menghadapinya? Jawabannya adalah pahami disruption yang terjadi lalu pastikan jalan keluarnya. OPZ mau tidak mau harus berani melihat realitas ini. Berani menghadapi tantangan dan perubahan dengan penuh rasional. Pelajari dan cermati setiap perubahan yang terjadi. Di era disruption, perubahan besar yang terjadi pada awalnya terkadang dimulai dengan hal-hal kecil dan seolah terabaikan. Termasuk dalam hal ini misalnya mengenai penghimpunan ZIS oleh OPZ, pola-pola konvensional pemasaran OPZ tak bisa lagi mengandalkan iklan media cetak atau hal-hal fisik lainnya, bahkan pola marketing dengan model menawarkan sesuatu dari pintu ke pintu atau model pemasaran langsung kepada pelanggan harus dikaji dan dievaluasi ulang. Jangan-jangan hal tadi, hanya akan menguras sumberdaya yang ada dengan hasil yang tak bisa dipastikan. Sekali lagi mari baca dengan  cermat dan teliti tanda-tanda setiap perubahan terjadi sehingga ada kesiapan mengantisipasinya lebih dini. Ketiga, berjamaah adalah sunah kemenangan Gerakan zakat adalah medan unik para amilnya berkiprah. Mereka tak melulu tertarik bergabung dengan dunia zakat hanya mengejar urusan salary atau fasilitas semata  . Mereka rata-rata bergabung lebih pada urusan idealisme yang dimiliki. Bila ditarik benang merahnya, mestinya urusan idealisme ini menjadi salah satu kekuatan gerakan zakat untuk terus menjaga spirit dalam membantu dhuafa menjadi lebih baik hidupnya. Idealnya juga para amil yang bergerak di dunia zakat mudah bersatu dan saling menguatkan. Namun godaan untuk menjaga eksistensi dan terlihat menonjol sendiri tetap hadir dan muncul dari sejumlah OPZ. Gerakan zakat sebagaimana kita tahu, kadang masing-masingnya tak satu suara. Dengan beragam alasan yang ada, mereka sering punya agenda sendiri-sendiri. Menyatukan mereka dalam satu barisan dan nafas gerakan bukan hal mudah. Apalagi menjadikan barisan yang tertata rapi untuk melayani kepentingan umat dan bangsa. Kekuatan gerakan zakat ini penting karena berkaitan dengan tegaknya pilar perubahan sosial umat. Layaknya pilar, ia harus kukuh dan dibangun diatas pondasi yang kuat. Dan pondasi yang kuat dalam konteks perubahan sosial tentu saja adalah dukungan dan partisipasi masyarakat. Dengan kuatnya dukungan masyarakat tadi, maka akan berimplikasi memapankan gerakan perubahan sosial yang akan dilakukan. Sebaliknya, bila landasan kekuatan masyarakat ini rapuh, maka akan rapuh pula bangunan perubahan sosial yang akan dibangun di atasnya. Bagi OPZ yang ingin hebat sendirian dan hendak terbebas dari beban kehidupan berjamaah silahkan saja dicoba dan dipraktikan agar bisa merasakan bedanya udara kebersamaan dengan kesendirian. Sebagaimana para juru dakwah yang pernah pergi sendirian lalu kembali lagi bergabung, pasti ada cerita untuk apa ia akhirnya kembali. Salah satunya ialah, ternyata berbuat baik tak mudah dilakukan sendirian. Bahkan Nabiyullah Muhammad SAW pun saat dakwah dan membangun masyarakat tetap membutuhkan jama'ah untuk tetap menjaga kesinambungan Islam. Keempat, saatnya sinergi bukan basa-basi Memulai kebaikan di jalan perubahan sosial adalah jalan panjang, bahkan terjal. Dan jalan ini dilaluinya pun tak sebentar, sangat panjang perjalanannya dan mungkin melelahkan bagi yang akan melaluinya. Namun coba perhatikan, bahwa ditengah ketidakmudahan yang ada, sesungguhnya ada sebagian orang yang mampu melewatinya. Sinergi ini tentu dengan adanya persyaratan awal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas organisasi pengelola zakat dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Semakin baik sinergi yang dibangun, maka semakin diperlukan suatu rencana aksi yang jelas dan terarah untuk meningkatkan kualitas kerjasama sekaligus efektivitas programnya. Sinergi yang digagas bisa saja dimulai dari program-program yang sudah ada seperti program pendidikan, ekonomi, dakwah, kesehatan, sosial dan program lainnya. Termasuk program advokasi untuk para tenaga kerja di dalam maupun luar negeri yang terdzolimi dan jadi korban sejumlah pihak yang tak bertanggungjawab. Dengan itu semua, semangat holopis kuntul baris tak semata slogan dan cita-cita, namun ia bisa diwujudkan nyata. Semangat ini juga tentu saja akan semakin mengokohkan eksistensi gerakan zakat, baik di tingkat nasional maupun regional serta dunia. Saatnya gerakan zakat tumbuh sehat, kuat dan berdiri bersama membela para dhuafa hingga kepalanya tegak dan dadanya bergemuruh kesyukuran karena hidupnya tak sendiri lagi bila ada masalah. Ada tangan-tangan terampil dan kuat yang akan mengajak dan membimbing mereka menuju hari-hari ke depan yang lebih cerah. Semoga... (Bagian 2 dari 2 bagian tulisan/selesai) Ditulis sepanjang perjalanan Jakarta-Lombok-Jogja, medio Februari 2018. *) Sekjend Forum Zakat & Direktur Pendayagunaan IZI Ask me! Holopis Kuntul Baris Gerakan Zakat Indonesia Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Nana Sudiana *) + + + + Menjadi amil bagi sebagian kita mungkin pada awalnya bukan impian, apalagi cita-cita ketika masa kecil dahulu. Namun, menjadi amil zakat juga seyogianya tak membuat kita bersedih, apalagi malah merasa minder atau menderita. Tak perlu kita merasa gagal ketika akhirnya profesi hari ini mengantarkan kita pada kedudukan sebagai seorang amil. + + + Amil sebagai sebuah profesi pengelola zakat, semakin ke sini semakin akan menemukan bentuk profesionalismenya, baik dari sisi regulasi maupun nantinya dalam kedudukan, tugas pokok dan fungsinya. Yang kita bisa lakukan hari ini adalah teruslah meluruskan niat dan memperbaiki diri serta bersama-sama dalam melayani dan memuliakan umat. Penunaian tugas-tugas amil di tengah situasi saat ini tak bisa lagi sendirian. Amil harus "holopis kuntul baris" dalam bingkai kuatnya ukhuwah dan rasa gotong royong untuk memperbaiki keadaan dan membuat kebaikan-kebaikan baru di setiap waktu dan kesempatan. + + + Memperbaiki Orientasi Sudah saatnya para amil bekerja dengan terus memperbaiki orientasi dan cara pandang. Bahwa amil adalah pekerjaan mulia kita tahu semua, dan karena keinginan untuk terus menjaga spirit kemuliaan ini amil harus terus bergandengan bersama. Merasa setara dan sesama saudara, sehingga kebersamaan kuat diantara amil bukan lagi teori dan keinginan semata. Ia harus mewujud nyata dan menjadi bukti bahwa amil adalah sebuah gerbong, lengkap dengan jalannya yang lurus beserta lokomotifnya. Sudah saatnya amil beralih spirit, dari semangat pengakuan menjadi semangat amal yang memuliakan. Setiap kerjanya adalah nafas kebaikan yang terus ia hembuskan hingga disetiap detik hidupnya sebagai seorang amil. Amil saatnya bekerja sepenuh jiwa, dengan seluruh kemampuan yang ada dilandasi semangat keikhlasan dan spirit perjuangan memperbaiki keadaan. " Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. ” (At-Taubah: 105). Ayat di atas sejatinya semakin memantik kesungguhan amil untuk meninggalkan medan pujian kata dan pengakuan manusia menjadi medan kesungguhan kerja dan besarnya pahala yang akan didapatinya sebagai seorang amil saat bekerja sungguh-sungguh. Ayat ini juga memotivasi kita semua para amil, bahwa Allah pasti melihat seluruh pekerjaan kita sehingga mendatangkan keyakinan bahwa di sisi-Nya tak ada kebaikan yang tak dihitung dan sia-sia. Menurut Ustaz Amil Faishol Fath ( https://www.dakwatuna.com/2007/02/26/113/keharusan-beramal /) ketika beliau menjelaskan Tafsir ayat tadi, ternyata niat baik saja tidak cukup. Niat baik harus tercermin dalam perbuatan. Perbuatan pun harus sesuai dengan petunjuk-Nya, bukan karangan akalnya sendiri. Mengutip ungkapan Sayed Quthub, Ustaz Amir Faisol Path mengatakan bahwa : "Islam adalah manhaj yang realistis, gelora niat dan semangat tidak akan berdampak apa-apa sepanjang tidak diterjemahkan dalam gerakan nyata. Memang, diakui bahwa niat yang baik mempunyai posisi tertentu dalam Islam. Tetapi niat saja belum cukup untuk membangun pahala, sebab ia akan dihitung setelah tercermin dalam bentuk perbuatan. Begitu perbuatan muncul, di sini peranan niat menentukan kualitasnya. Inilah makna hadits: “Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya.” Perhatikan, dalam hadits ini perbuatan digabung dengan niat, bukan niat saja. (Sayed Quthub. Fii dzilalil Qur’an. Bairut, Darusy syuruq, 1985, vol. 3, h. 1709). Jadi bagi kita sebagai amil, sudah selayaknya untuk terus meluruskan niat dan memperbaiki kualitas kerja kita. Kata Ustadz Faishol :  "Keikhlasan ( sihhatun niya h) dan benarnya perbuatan ( sihhatul ama l) adalah inti utama yang sangat menentukan. Keduanya adalah cerminan dari seluruh rangkaian kata dan kalimat dalam ayat di atas" Beliau juga mengatakan bahwa niat dan amal ini "ibarat dua sayap bagi burung, ikhlas dan kebenaran amal akan mengantarkan pelakunya kepada tujuan yang didambakan. Sudah barang tentu seekor burung tidak akan bisa terbang hanya dengan satu sayap". Masih dalam cara pandang terhadap niat dan amal, Ustaz Faishol mengutip pemdapat Syaikh Rasyid Ridha. Menurut beliau :  "Syeikh Rasyid Ridha dalam tafsirnya Al-Manarmenerangkan makna ayat tersebut begini : "Wahai Nabi, katakan kepada mereka bekerjalah untuk dunia, akhirat, diri dan umatmu. Karena yang akan dinilai adalah pekerjaanmu, bukan alasan yang dicari-cari; pun bukan pengakuan bahwa Anda telah berusaha secara maksimal. Kebaikan dunia dan akhirat pada hakikat tergantung pada perbuatan Anda. Allah mengetahui sekecil apapun dari perbuatan tersebut, maka Allah menyaksikan apa yang Anda lakukan dari kebaikan maupun keburukan. Karenanya, Anda harus senantiasa waspada akan kesaksian Allah, baik itu berupa amal maupun berupa niat, tidak ada yang terlewatkan. Semuanya tampak bagi-Nya. Oleh sebab itu Anda harus senantiasa menyempurnakannya (itqan), ikhlas, dan mengikuti petunjuk-Nya dalam menjalankan ketaatan sekecil apapun" (lihat, Rasyid Ridha. Tafsir Al Manar. Tanpa tahun, vol. 11, h. 33). Kini semakin jelas, bahwa amil bekerja tak semata untuk sekedar pengakuan, tapi lebih dari itu esensinya ada pada kemanfaatan dan kualiatas amalnya itu sendiri. Bersama hingga ke surga Ber-holopis kuntul baris adalah semangat saling menjaga, menguatkan dan Kegotongroyongan yang bersendikan semangat keikhlasan dan itsar menjadi cermin kebersamaan ini. Tanpa spirit saling bantu dan saling tolong, tentu tak mencerminkan spirit holopis kuntul baris. Bagi amil sangat jelas gambarannya, ia tak cukup membantu dan menolong mustahik, namun saat yang sama harus juga mencerminkan pergaulan dan gambaran lingkungan amil yang saling dukung dan saling bekerjasama dalam indahnya ukhuwah Islam yang nyata. Bila kita menelusuri spirit saling bantu sesama, sesungguhnya semangat kedermawanan, semangat filantropis maupun jiwa berbagi sejatinya adalah persoalan nurani dan fitrah manusia. Kadang tanpa landasan keimanan dan keislaman, seseorang terpanggil hatinya untuk berbagi kepada sesama. Lihat saja trend pengusaha sukses dunia saat ini. Sebut saja misalnya Warren Buffet atau Bill Gates. Warren Buffet  dan Bill Gates terbiasa dalam hidupnya untuk terus bisa berbagi dengan banyak orang yang tak mampu. Dan donasi mereka ini pun tentu saja fantastis jumlahnya. Bagi seorang Muslim, tentu perkara berbagi ini bukan hal baru. Islam seiring kemunculannya bahkan telah sangat lama mengenal istilah Itsar. Itsar sendiri pengertiannya secara bahasa bermakna "melebihkan orang lain atas dirinya sendiri". Sifat ini termasuk akhlak mulia yang harus ada ditengah relasi para amil. Sifat ini juga dalam cermin besar spirit holopis kuntul baris adalah semangat tertinggi dari sebuah pengorbanan dalam lingkaran persaudaraan. Sifat ini walau bisa mendatangkan kecintaan sesama manusia, sejatinya tak mudah dilakukan. Ia secara logika teramat berat, karena yang dituntut dalam merealisasikan itsar adalah semangat mengorbankan dirinya sendiri demi kepentingan orang lain tanpa mendapatkan imbalan apapun. Siapa yang rela berkorban tanpa menuntut imbalan tentu bukan hanya istimewa namun juga langka. Semangat untuk mengutamakan selain dirinya untuk kepentingan orang lain, yang bisa jadi perkara pengorbanan ini bukan termasuk perkara ibadah. Untuk para amil, semangat ini bukan hanya tak mudah, namun akan terus menerus dilakukan sepanjang dirinya masih sebagai seorang amil. Dalam realisasinya bisa saja seorang amil yang tak banyak memiliki kelebihan harta, ia justru dimintai tolong amil lainnya untuk meminjamkan harta atau uangnya yang tak seberapa. Dalam keadaan ini, bisa jadi karena spirit Itsar, ia rela meminjamkan apa yang dimilikinya hanya mengharap ridha Allah semata. Ia sadar ada risiko hartanya tak balik lagi dan ia akan menanggung akibatnya bila ia membutuhkannya nanti. Gambaran Itsar dalam bingkai holopis kuntul baris itu sebagaimana tercermin dalam hubungan orang-orang anshar dan kaum muhajirin di jaman Nabi dan para sahabat terdahulu. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta’ala ketika menyebutkan keutamaan kaum Anshor, “Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshar) mencintai orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshar) tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan.” (QS. Al-Hasyr : 9). Jelas sekali, betapa sikap saling mendahulukan ini demikian mewujud nyata tanpa basa-basi dan tak menunggu berbagai teori mereka terima. Mereka tentu bersikap demikian bukan terpaksa, namun penuh pemaknaan yang dalam atas ajaran Islam yang mereka pahami dan yakini. Ditengah kemiskinan dan segala derita yang ada kala itu, mereka benar-benar menunjukan sebuah kemuliaan bersaudara. Menuju kualitas amal terbaik Semangat holopis kuntul baris tanpa pemahaman niat dan kualiatas amal yang baik adalah omong kosong. Ia hanya akan jadi pepesan kosong tanpa makna. Hanya sebuah pencitraan tanpa esensi dan penuh gincu kata-kata yang tak berguna. Esensi bekerja bersama menuju kemuliaan terletak adanya sikap saling bantu, saling tolong dan saling mendahulukan satu sama yang lain. Dan tahukah kita bahwa menurut Kitab Madarijus Salikin, ternyata Itsar lebih tinggii derajatnya daripada dermawan. Ini katanya :  "Dermawan adalah memberikan sesuatu yang banyak dengan menyisakan sedikit untuk dirinya atau menyisakan yang sama dengan yang diberikan. Adapun itsar, mengutamakan orang lain padahal ia membutuhkannya". (Madarijus Salikin 2/292) Menuju tantangan baru +   + Inti dari pemaknaan holopis kuntul baris adalah spirit kebersamaan dalam kebaikan. Semangat ini harus terus dijaga, ditumbuhkan dan dirawat agar ia mampu menunjukan buah kebaikannya bagi perbaikan umat manusia dan peradaban zakat yang kita semua inginkan. Dibalik kuatnya menghidupkan semangat itu, berikut ini kenyataan yang harus kita hadapi ke depan yakni adanya  empat catatan terkait mengapa kita harus menjaga kebersamaan seluruh stekholders zakat di Indonesia. Pertama, berakhirnya era Superman Saat ini sudah bukan era-nya sebuah lembaga hebat sendirian. Mampu mengatasi sejumlah masalah tanpa adanya bantuan dan kerja sama dengan pihak lain. Apapun organisasinya, bahkan pemerintah manapun yang dianggap hebat di dunia, tetap saja ia tak bisa melenggang sendirian membantu semua masalah yang ada. Persoalan ini semakin rumit manakala ancaman dan gangguan terhadap gerakan zakat semakin hari semakin kuat. Bukan hanya gangguan, muncul pula tarikan yang kuat pada gerakan zakat. Saat yang sama ancaman dari sisi regulasi pun muncul dengan berbagai alasan yang dikemukakan. Amil atau para pengelola zakat yang tak sesuai regulasi zakat harus siap-siap masuk bui atau denda yang jumlahnya fantastis dan tak masuk akal. Ketika awal amandemen UU Pengelolaan Zakat ini muncul, sempat berkembang persepsi di sejumlah kalangan Umat Islam bahwa UU zakat ini memiliki indikasi yang berisiko membatasi niat orang-orang baik yang punya kepedulian pada sesama. Kedua, menjamurnya lawan yang tak kelihatan Di tengah era Disruption seperti sekarang ini,  gerakan zakatpun tak luput dari pengaruhnya yang tak terhindarkan. Sebagaimana di sejumlah lansekap bisnis, musuh masa depan bisnis sekaligus kompetitor terberatnya bukan pesaing bisnisnya, namun gabungan dari keseluruhan ancaman tak kasatmata. Laksana lansekap bisnis transportasi yang telah mengalami disruption, perubahan dalam bisnis ini yang kadang disebut juga peradaban uber telah berhasil mengubah situasi persaingan bisnis berubah. Para pemimpin bisnis, termasuk sejumlah petahana yang telah lebih dulu ada menjadi usang dan kehilangan relevansi dalam menghadapi dunia yang baru. Kini musuh tak kelihatan dunia zakat salah satunya adalah kemunculan sejumlah aplikasi berbagi yang hadir dengan dukungan penuh para ahli IT yang bekerja dengan perangkat lunak. Situasi "internet of things" membentuk peradaban filantropi hari ini. Dalam peradaban ini, dunia filantropi tak lagi bersaing dengan sesama lembaga filantropi melainkan dengan kecanggihan teknologi IT. Mereka menawarkan bukan hanya kemudahan dalam membantu dan menolong sesama, namun juga menawarkan pilihan-pilihan atas dasar kemudahan dan kecepatan eksekusinya di lapangan. Di tengah situasi kasat mata seperti ini, lalu bagaimana Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) menghadapinya? Jawabannya adalah pahami disruption yang terjadi lalu pastikan jalan keluarnya. OPZ mau tidak mau harus berani melihat realitas ini. Berani menghadapi tantangan dan perubahan dengan penuh rasional. Pelajari dan cermati setiap perubahan yang terjadi. Di era disruption, perubahan besar yang terjadi pada awalnya terkadang dimulai dengan hal-hal kecil dan seolah terabaikan. Termasuk dalam hal ini misalnya mengenai penghimpunan ZIS oleh OPZ, pola-pola konvensional pemasaran OPZ tak bisa lagi mengandalkan iklan media cetak atau hal-hal fisik lainnya, bahkan pola marketing dengan model menawarkan sesuatu dari pintu ke pintu atau model pemasaran langsung kepada pelanggan harus dikaji dan dievaluasi ulang. Jangan-jangan hal tadi, hanya akan menguras sumberdaya yang ada dengan hasil yang tak bisa dipastikan. Sekali lagi mari baca dengan  cermat dan teliti tanda-tanda setiap perubahan terjadi sehingga ada kesiapan mengantisipasinya lebih dini. Ketiga, berjamaah adalah sunah kemenangan Gerakan zakat adalah medan unik para amilnya berkiprah. Mereka tak melulu tertarik bergabung dengan dunia zakat hanya mengejar urusan salary atau fasilitas semata  . Mereka rata-rata bergabung lebih pada urusan idealisme yang dimiliki. Bila ditarik benang merahnya, mestinya urusan idealisme ini menjadi salah satu kekuatan gerakan zakat untuk terus menjaga spirit dalam membantu dhuafa menjadi lebih baik hidupnya. Idealnya juga para amil yang bergerak di dunia zakat mudah bersatu dan saling menguatkan. Namun godaan untuk menjaga eksistensi dan terlihat menonjol sendiri tetap hadir dan muncul dari sejumlah OPZ. Gerakan zakat sebagaimana kita tahu, kadang masing-masingnya tak satu suara. Dengan beragam alasan yang ada, mereka sering punya agenda sendiri-sendiri. Menyatukan mereka dalam satu barisan dan nafas gerakan bukan hal mudah. Apalagi menjadikan barisan yang tertata rapi untuk melayani kepentingan umat dan bangsa. Kekuatan gerakan zakat ini penting karena berkaitan dengan tegaknya pilar perubahan sosial umat. Layaknya pilar, ia harus kukuh dan dibangun diatas pondasi yang kuat. Dan pondasi yang kuat dalam konteks perubahan sosial tentu saja adalah dukungan dan partisipasi masyarakat. Dengan kuatnya dukungan masyarakat tadi, maka akan berimplikasi memapankan gerakan perubahan sosial yang akan dilakukan. Sebaliknya, bila landasan kekuatan masyarakat ini rapuh, maka akan rapuh pula bangunan perubahan sosial yang akan dibangun di atasnya. Bagi OPZ yang ingin hebat sendirian dan hendak terbebas dari beban kehidupan berjamaah silahkan saja dicoba dan dipraktikan agar bisa merasakan bedanya udara kebersamaan dengan kesendirian. Sebagaimana para juru dakwah yang pernah pergi sendirian lalu kembali lagi bergabung, pasti ada cerita untuk apa ia akhirnya kembali. Salah satunya ialah, ternyata berbuat baik tak mudah dilakukan sendirian. Bahkan Nabiyullah Muhammad SAW pun saat dakwah dan membangun masyarakat tetap membutuhkan jama'ah untuk tetap menjaga kesinambungan Islam. Keempat, saatnya sinergi bukan basa-basi Memulai kebaikan di jalan perubahan sosial adalah jalan panjang, bahkan terjal. Dan jalan ini dilaluinya pun tak sebentar, sangat panjang perjalanannya dan mungkin melelahkan bagi yang akan melaluinya. Namun coba perhatikan, bahwa ditengah ketidakmudahan yang ada, sesungguhnya ada sebagian orang yang mampu melewatinya. Sinergi ini tentu dengan adanya persyaratan awal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas organisasi pengelola zakat dimanapun di seluruh wilayah Indonesia. Semakin baik sinergi yang dibangun, maka semakin diperlukan suatu rencana aksi yang jelas dan terarah untuk meningkatkan kualitas kerjasama sekaligus efektivitas programnya.  Sinergi yang digagas bisa saja dimulai dari program-program yang sudah ada seperti program pendidikan, ekonomi, dakwah, kesehatan, sosial dan program lainnya. Termasuk program advokasi untuk para tenaga kerja di dalam maupun luar negeri yang terdzolimi dan jadi korban sejumlah pihak yang tak bertanggungjawab. Dengan itu semua, semangat holopis kuntul baris tak semata slogan dan cita-cita, namun ia bisa diwujudkan nyata. Semangat ini juga tentu saja akan semakin mengokohkan eksistensi gerakan zakat, baik di tingkat nasional maupun regional serta dunia. Saatnya gerakan zakat tumbuh sehat, kuat dan berdiri bersama membela para dhuafa hingga kepalanya tegak dan dadanya bergemuruh kesyukuran karena hidupnya tak sendiri lagi bila ada masalah. Ada tangan-tangan terampil dan kuat yang akan mengajak dan membimbing mereka menuju hari-hari ke depan yang lebih cerah. Semoga... (Bagian 2 dari 2 bagian tulisan/selesai) Ditulis sepanjang perjalanan Jakarta-Lombok-Jogja, medio Februari 2018. + *) Sekjend Forum Zakat & Direktur Pendayagunaan IZI + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/analisis.republika.co.id_berita_s83esx451_pilih-transfer-risiko-atau-berbagi-risiko.md b/raw/analisis.republika.co.id_berita_s83esx451_pilih-transfer-risiko-atau-berbagi-risiko.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6fc4c4cd63226636e4477afeafe96d928eb8c473 --- /dev/null +++ b/raw/analisis.republika.co.id_berita_s83esx451_pilih-transfer-risiko-atau-berbagi-risiko.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://analisis.republika.co.id/berita/s83esx451/pilih-transfer-risiko-atau-berbagi-risiko +title: "Pilih Transfer Risiko atau Berbagi Risiko | Republika Online" +domain: analisis.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:58 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Pilih Transfer Risiko atau Berbagi Risiko | Republika Online + +Transfer risiko bukanlah solusi terbaik. Oleh : Achmad Firdaus* REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Januari-Februari adalah bulan yang sibuk bagi perguruan tinggi. Masa itu, merupakan persiapan dimulainya semester genap tahun akademik berjalan. Tentu saja sebelum mahasiswa memulai perkuliahan. Mereka harus melakukan pembayaran biaya kuliah semester yang biasa disebut uang kuliah tunggal (UKT). Di sela-sela persiapan perkuliahan tersebut, kita dikejutkan dengan berita tentang mahasiswa perguruan tinggi ternama yang tidak mampu membayar UKT. Pihak kampus menyarankan kepada mahasiswa untuk menggunakan pinjaman online (Republika, Senin 29 Jan 2024). Pihak kampus menjelaskan bahwa per Desember 2023, terdapat 1.800 mahasiswa mengajukan keringanan UKT. Di antara mereka, 1.492 mahasiswa telah diberikan keleluasaan untuk mencicil Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), 184 mahasiswa mendapatkan kebijakan penurunan UKT untuk satu semester, 124 mahasiswa mendapatkan penurunan UKT hingga lulus kuliah (CNN Indonesia, 28 Januari 2024). Lantas bagi mahasiswa yang masih belum mampu membayar UKT, pihak kampus memberikan kebijakan bantuan melalui pihak ketiga yaitu pinjaman online (pinjol) yang sudah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara normatip, ini adalah bentuk jalan keluar yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa. Secara legal, lembaga non-bank yang diajak kerjasama adalah sah secara hukum karena sudah terdaftar dan mendapatkan ijin operasional dari OJK. Namun demikian, menarik untuk kita diskusikan permasalahan ini dari aspek sosial dan akademik. Dari aspek sosial, kita melihat bahwa mahasiswa tidak mampu membayar UKT karena ketidakmampuan secara finansial. Mereka perlu dibantu agar mereka bisa melanjutkan kuliah di kampus ternama tersebut. Lulus dan mendapatkan predikat alumni perguruan tinggi ternama merupakan idaman seluruh anak muda Indonesia. Bantuan keuangan yang diberikan kepada mereka, sebaiknya adalah suatu jalan keluar yang tidak membuat masalah baru. Mengutip salah satu tag line Perusahaan BUMN, hendaknya bantuan yang diberikan kepada mahasiswa dapat mengatasi masalah tanpa masalah. Memberikan solusi pinjaman dari pinjol meskipun telah berizin OJK, adalah mengatasi masalah yang akan menimbulkan masalah baru kepada mahasiswa. Penulis sependapat dengan Ketua Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) OJK, Bapak Sarjito (DetikNews, 26 Januari 2024) yang mengatakan bahwa pembayaran biaya kuliah dengan cicilan, justru semakin membebani mahasiswa. Meskipun dengan pinjol mereka dapat memenuhi kewajiban membayar UKT kampus, namun hal itu membuat masalah baru. Mahasiswa belum tentu dapat melunasinya. Dari aspek akademik, memberikan Solusi pinjaman Pinjol merupakan bentuk men-transfer atau memindahkan risiko. Risiko berupa berkurangnya pendapatan kampus dari sumber UKT dipindahkan kepada mahasiswa. Transfer risiko bukanlah solusi terbaik. Transfer risiko adalah solusi yang yang bersifat zero-sum game. Situasi di mana bagi satu pihak, masalah dinyatakan sudah selesai, namun bagi pihak lainnya berada dalam posisi yang tidak beruntung. Transfer risiko juga pada prinsipnya merupakan pergerakan energi potensial risiko menjadi energi gerak risiko. Risiko bergerak dari pihak yang memiliki kekuatan kewenangan yang lebih menuju pihak dengan posisi lemah. Kecepatan peralihan risiko akan bergantung pada perbedaan ketinggian posisi kewenangan kedua belah pihak. Ajaran Islam melarang praktek transfer risiko karena akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dalam hal ini, solusi yang ditawarkan tidak berazas pada keadilan untuk kedua pihak. Islam mengajarkan sistem berbagi risiko. Pihak kampus dan mahasiswa berbagi risiko. Kampus memiliki risiko atas pendanaan yang diperoleh melalui UKT. Mahasiswa memiliki risiko atas keberlanjutan kuliah. Kedua risiko harus diantisipasi agar dampak atas risiko yang muncul, dapat diprediksi, diukur dan dibuatkan mitigasinya. Usulan mitigasi risiko yang realistis dan mudah untuk ditindaklanjuti adalah membuat produk yang sejenis dengan Pinjol. Sifat transfer risk dikoreksi dan diperbaiki menjadi berbagi risiko. Cara yang dilakukan adalah dengan memperbaiki akad. Akad pinjol yang awalnya berbasis keuntungan menjadi akad sosial yang didedikasikan untuk kebajikan. Pihak kampus bekerja sama dengan mahasiswa maupun alumni dapat membuat platform urun dana kebajikan. Alumni dan mahasiswa yang memiliki dana berlebih menshadaqohkan sebagian rizkinya melalui platform. Demikian pula dengan mahasiswa yang memerlukan dana untuk kuliah, dapat mengajukan pembiayaan dengan mengakses platform. Penulis yakin, mahasiswa dan alumni kampus ternama memiliki sumber daya manusia dan infrastuktur yang dapat mewujudkan platform ini. * Dosen Pascasarjana IAI Tazkia, Anggota Islamic Insurance Society (IIS) Ask me! Pilih Transfer Risiko atau Berbagi Risiko Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Achmad Firdaus* REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Januari-Februari adalah bulan yang sibuk bagi perguruan tinggi. Masa itu, merupakan persiapan dimulainya semester genap tahun akademik berjalan. Tentu saja sebelum mahasiswa memulai perkuliahan. Mereka harus melakukan pembayaran biaya kuliah semester yang biasa disebut uang kuliah tunggal (UKT). + + + + + Di sela-sela persiapan perkuliahan tersebut, kita dikejutkan dengan berita tentang mahasiswa perguruan tinggi ternama yang tidak mampu membayar UKT. Pihak kampus menyarankan kepada mahasiswa untuk menggunakan pinjaman online (Republika, Senin 29 Jan 2024). + + + + Baca Juga + + + Dana Pihak Ketiga Bank Aceh Syariah 2023 Capai Rp 24,4 Triliun + + Dubes RI untuk Mesir Bantu Tim Advance EMT Salurkan Bantuan Muhammadiyah ke Gaza + + Tawarkan Surat Utang SDGs, Kemenkeu: Respons Investor Positif + + + Pihak kampus menjelaskan bahwa per Desember 2023, terdapat 1.800 mahasiswa mengajukan keringanan UKT. Di antara mereka, 1.492 mahasiswa telah diberikan keleluasaan untuk mencicil Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), 184 mahasiswa mendapatkan kebijakan penurunan UKT untuk satu semester, 124 mahasiswa mendapatkan penurunan UKT hingga lulus kuliah (CNN Indonesia, 28 Januari 2024).  + Lantas bagi mahasiswa yang masih belum mampu membayar UKT, pihak kampus memberikan kebijakan bantuan melalui pihak ketiga yaitu pinjaman online (pinjol) yang sudah memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Secara normatip, ini adalah bentuk jalan keluar yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa. Secara legal, lembaga non-bank yang diajak kerjasama adalah sah secara hukum karena sudah terdaftar dan mendapatkan ijin operasional dari OJK.  + + + + Namun demikian, menarik untuk kita diskusikan permasalahan ini dari aspek sosial dan akademik. Dari aspek sosial, kita melihat bahwa mahasiswa tidak mampu membayar UKT karena ketidakmampuan secara finansial. Mereka perlu dibantu agar mereka bisa melanjutkan kuliah di kampus ternama tersebut. Lulus dan mendapatkan predikat alumni perguruan tinggi ternama merupakan idaman seluruh anak muda Indonesia. Bantuan keuangan yang diberikan kepada mereka, sebaiknya adalah suatu jalan keluar yang tidak membuat masalah baru. Mengutip salah satu tag line Perusahaan BUMN, hendaknya bantuan yang diberikan kepada mahasiswa dapat mengatasi masalah tanpa masalah.  + Memberikan solusi pinjaman dari pinjol meskipun telah berizin OJK, adalah mengatasi masalah yang akan menimbulkan masalah baru kepada mahasiswa. Penulis sependapat dengan Ketua Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) OJK, Bapak Sarjito (DetikNews, 26 Januari 2024) yang mengatakan bahwa pembayaran biaya kuliah dengan cicilan, justru semakin membebani mahasiswa. Meskipun dengan pinjol mereka dapat memenuhi kewajiban membayar UKT kampus, namun hal itu membuat masalah baru. Mahasiswa belum tentu dapat melunasinya. + Dari aspek akademik, memberikan Solusi pinjaman Pinjol merupakan bentuk men-transfer atau memindahkan risiko. Risiko berupa berkurangnya pendapatan kampus dari sumber UKT dipindahkan kepada mahasiswa. Transfer risiko bukanlah solusi terbaik. Transfer risiko adalah solusi yang yang bersifat zero-sum game. Situasi di mana bagi satu pihak, masalah dinyatakan sudah selesai, namun bagi pihak lainnya berada dalam posisi yang tidak beruntung. Transfer risiko juga pada prinsipnya merupakan pergerakan energi potensial risiko menjadi energi gerak risiko. Risiko bergerak dari pihak yang memiliki kekuatan kewenangan yang lebih menuju pihak dengan posisi lemah. Kecepatan peralihan risiko akan bergantung pada perbedaan ketinggian posisi kewenangan kedua belah pihak.   + Ajaran Islam melarang praktek transfer risiko karena akan menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Dalam hal ini, solusi yang ditawarkan tidak berazas pada keadilan untuk kedua pihak. Islam mengajarkan sistem berbagi risiko. Pihak kampus dan mahasiswa berbagi risiko. Kampus memiliki risiko atas pendanaan yang diperoleh melalui UKT. Mahasiswa memiliki risiko atas keberlanjutan kuliah. Kedua risiko harus diantisipasi agar dampak atas risiko yang muncul, dapat diprediksi, diukur dan dibuatkan mitigasinya. + Usulan mitigasi risiko yang realistis dan mudah untuk ditindaklanjuti adalah membuat produk yang sejenis dengan Pinjol. Sifat transfer risk dikoreksi dan diperbaiki menjadi berbagi risiko. Cara yang dilakukan adalah dengan memperbaiki akad. Akad pinjol yang awalnya berbasis keuntungan menjadi akad sosial yang didedikasikan untuk kebajikan. Pihak kampus bekerja sama dengan mahasiswa maupun alumni dapat membuat platform urun dana kebajikan. Alumni dan mahasiswa yang memiliki dana berlebih menshadaqohkan sebagian rizkinya melalui platform. Demikian pula dengan mahasiswa yang memerlukan dana untuk kuliah, dapat mengajukan pembiayaan dengan mengakses platform. Penulis yakin, mahasiswa dan alumni kampus ternama memiliki sumber daya manusia dan infrastuktur yang dapat mewujudkan platform ini.  +   + * Dosen Pascasarjana IAI Tazkia, Anggota Islamic Insurance Society (IIS) +   +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/analisis.republika.co.id_berita_t4ey4e393_ketercapaian-pendidikan-bermutu-untuk-semua.md b/raw/analisis.republika.co.id_berita_t4ey4e393_ketercapaian-pendidikan-bermutu-untuk-semua.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5f7cece540ebd6933de40ab9a8690c56c14f9c72 --- /dev/null +++ b/raw/analisis.republika.co.id_berita_t4ey4e393_ketercapaian-pendidikan-bermutu-untuk-semua.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://analisis.republika.co.id/berita/t4ey4e393/ketercapaian-pendidikan-bermutu-untuk-semua +title: "Ketercapaian Pendidikan Bermutu untuk Semua | Republika Online" +domain: analisis.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:25:59 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Ketercapaian Pendidikan Bermutu untuk Semua | Republika Online + +Sejauh mana capaian kinerja bidang pendidikan dalam setahun periode Prabowo-Gibran? Oleh : Hendarman; Ketua Dewan Pakar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan), Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dirumuskan melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. Visi tersebut menekankan dua hal utama, yaitu pemerataan akses pendidikan dan jaminan mutu pendidikan. Hal itu mengindikasikan bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapat layanan pendidikan karena negara berkewajiban memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Bentuk keberhasilan dari pelayanan tersebut adalah bermutu yaitu dengan melahirkan generasi yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Yang menarik bahwa kementerian ini juga telah menetapkan arah kebijakan pendidikan nasional yang berbasis bukti dan kebutuhan. Atas basis tersebut, kebijakan pendidikan nasional diarahkan untuk membentuk generasi yang dengan tiga prinsip, yaitu berpengetahuan (knowledgeable) , terampil (capable) , dan rendah hati (humble). Knowledgeable dimaknai sebagai generasi yang tahu dan mengerti banyak hal, sehingga kekuatan ilmu akan menjadi kekuatan suatu bangsa. Capable dimaknai bahwa generasi ke depan memiliki keterampilan dan kesiapan menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan studi. Humble dimaknai bahwa generasi muda tetap harus memiliki akhlak mulia dan budi pekerti luhur sesuai amanat konstitusi. Dengan target tersebut, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana capaian kinerja kementerian ini dalam setahun periode Prabowo-Gibran? Jawaban atas pertanyaan ini sekaligus akan menjadi indikator untuk mengevaluasi kebenaran kebijakan yang telah ditetapkan yaitu kesesuaian antara tujuan dan implementasi atau kinerja. Juga untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan dalam mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan agar bisa memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang Capaian Setahun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat pencapaian signifikan dalam implementasi program prioritas Pendidikan Bermutu untuk Semua sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Dengan anggaran sebesar Rp181,72 triliun untuk beberapa program prioritas, pemerintah tampaknya sudah membuktikan komitmennya dalam memastikan layanan pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian berikut. Pertama , revitalisasi satuan pendidikan dari PAUD sampai SMA/SMK dan SLB dengan anggaran Rp16,97 triliun telah berhasil melampaui target. Dari target awal berupa 10.440 satuan pendidikan pada kenyataannya telah dapat dialokasikan untuk 15.523 satuan pendidikan. ⁠ Kedua , digitalisasi pendidikan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, Regulasi ini telah memfasilitasi akses pembelajaran digital bagi lebih dari 285.000 sekolah pada jenjang PAUD hingga SKB. Program ini diharapkan mampu mendorong motivasi belajar, mempermudah pemahaman materi, meningkatkan keterampilan digital, serta mengurangi learning loss dan ketertinggalan literasi maupun numerasi. ⁠ Ketiga , peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dengan alokasi anggaran Rp13,2 triliun. Terdapat beberapa peruntukan dengan alokasi anggaran tersebut yaitu Tunjangan profesi bagi guru non-ASN, bantuan subsidi upah (BSU), fasilitasi pengembangan karier S1D4, insentif guru non-ASN. Khusus untuk insentif guru non-ASN maka masing-masing guru diberikan Rp300 ribu per bulan, mulai Juni 2025 selama 7 bulan. Jadi setiap guru dapat Rp2,1 juta yang disalurkan mulai Agustus-September 2025. Keempat , Program Indonesia Pintar (PIP) yang menargetkan 18,5 juta siswa dengan pagu anggaran Rp13,5 triliun dan juga beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang menargetkan 4.679 siswa dengan pagu anggaran Rp127 miliar. Kelima , Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).  yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik telah menyalurkan Rp59,3 triliun untuk 50.463.212 peserta didik dan 422.106 satuan pendidikan. Keenam , tunjangan bagi guru ASN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dengan anggaran Rp70 triliun. DAK Nonfisik ini telah dialokasikan untuk tiga hal. Pertama, Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1.522.722 guru. Kedua, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) untuk 332.170 guru. Ketiga, Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk 62.536 guru. Ketujuh adalah mendorong penguatan karakter peserta didik melalui peluncuran program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7-KAIH) dan Pagi Ceria. 7-KAIH tersebut meliputi :bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Khusus untuk video Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH) sudah ditonton lebih dari 48 juta kali. Program Pagi Ceria juga sudah berjalan dan dukungan dari pemerintah daerah juga cukup bagus, Keberlanjutan Kebijakan Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen tampaknya sudah mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait baik dari sisi internal maupun eksternal. Sisi internal terkait dengan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sedangkan eksternal menyangkut faktor pengaruh global, teknologi, dan tren internasional. Yang tidak kalh pentingnya yaitu pertimbangan faktor-faktor tersebut dikaitkan dengan karakteristik bangsa Indonesia, dan juga dengan teori-teori tertentu. Salah satu yang perlu dipastikan adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sebagai salah satu prinsip utama dalam konteks kebijakan publik, Ini dapat mencegah tumpang tindih, konflik, pemborosan sumber daya, dan memastikan implementasi kebijakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Untuk ini, Kemendikdasmen menggunakan konsep “partisipasi semesta” yang mengacu pada keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks pendidikan berkualitas untuk semua. Ini diwujudkan dengan mensinergikan catur pusat pendidikan yang meliputi sekolah, orang tua/keluarga, masyarakat, dan media. Ask me! Ketercapaian Pendidikan Bermutu untuk Semua Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Hendarman; Ketua Dewan Pakar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan INAKI (Ikatan Nasional Analis Kebijakan), Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Arah kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dirumuskan melalui visi Pendidikan Bermutu untuk Semua. Visi tersebut menekankan dua hal utama, yaitu pemerataan akses pendidikan dan jaminan mutu pendidikan. Hal itu mengindikasikan bahwa semua warga negara Indonesia berhak mendapat layanan pendidikan karena negara berkewajiban memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Bentuk keberhasilan dari pelayanan tersebut adalah bermutu yaitu dengan melahirkan generasi yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia.  + + + + + Yang menarik bahwa kementerian ini juga telah menetapkan arah kebijakan pendidikan nasional yang berbasis bukti dan kebutuhan. Atas basis tersebut, kebijakan pendidikan nasional diarahkan untuk membentuk generasi yang dengan tiga prinsip, yaitu berpengetahuan (knowledgeable) , terampil (capable) , dan rendah hati (humble). Knowledgeable dimaknai sebagai generasi yang tahu dan mengerti banyak hal, sehingga kekuatan ilmu akan menjadi kekuatan suatu bangsa. Capable dimaknai bahwa generasi ke depan memiliki keterampilan dan kesiapan menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan studi. Humble dimaknai bahwa generasi muda tetap harus memiliki akhlak mulia dan budi pekerti luhur sesuai amanat konstitusi.  + + + + Dengan target tersebut, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana capaian kinerja kementerian ini dalam setahun periode Prabowo-Gibran? Jawaban atas pertanyaan ini sekaligus akan menjadi indikator untuk mengevaluasi kebenaran kebijakan yang telah ditetapkan yaitu kesesuaian antara tujuan dan implementasi atau kinerja. Juga untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak kebijakan dalam mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelaksanaan agar bisa memberikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang  + Capaian Setahun + + + + Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat pencapaian signifikan dalam implementasi program prioritas Pendidikan Bermutu untuk Semua sepanjang periode Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Dengan anggaran sebesar Rp181,72 triliun untuk beberapa program prioritas, pemerintah tampaknya sudah membuktikan komitmennya dalam memastikan layanan pendidikan yang lebih merata, inklusif, dan bermutu bagi seluruh anak Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa capaian berikut. + Pertama , revitalisasi satuan pendidikan dari PAUD sampai SMA/SMK dan SLB dengan anggaran Rp16,97 triliun telah berhasil melampaui target. Dari target awal berupa 10.440 satuan pendidikan pada kenyataannya telah dapat dialokasikan untuk 15.523 satuan pendidikan. ⁠ + Kedua , digitalisasi pendidikan untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025, Regulasi ini telah memfasilitasi akses pembelajaran digital bagi lebih dari 285.000 sekolah pada jenjang PAUD hingga SKB. Program ini diharapkan mampu mendorong motivasi belajar, mempermudah pemahaman materi, meningkatkan keterampilan digital, serta mengurangi learning loss dan ketertinggalan literasi maupun numerasi. + ⁠ Ketiga , peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru dengan alokasi anggaran Rp13,2 triliun. Terdapat beberapa peruntukan dengan alokasi anggaran tersebut yaitu Tunjangan profesi bagi guru non-ASN, bantuan subsidi upah (BSU), fasilitasi pengembangan karier S1D4, insentif guru non-ASN. Khusus untuk insentif guru non-ASN maka masing-masing guru diberikan Rp300 ribu per bulan, mulai Juni 2025 selama 7 bulan. Jadi setiap guru dapat Rp2,1 juta yang disalurkan mulai Agustus-September 2025. + Keempat , Program Indonesia Pintar (PIP) yang menargetkan 18,5 juta siswa dengan pagu anggaran Rp13,5 triliun dan juga beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) yang menargetkan 4.679 siswa dengan pagu anggaran Rp127 miliar. + Kelima , Program Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).  yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik telah menyalurkan Rp59,3 triliun untuk 50.463.212 peserta didik dan 422.106 satuan pendidikan. + Keenam , tunjangan bagi guru ASN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik dengan anggaran Rp70 triliun. DAK Nonfisik ini telah dialokasikan untuk tiga hal. Pertama, Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi 1.522.722 guru. Kedua, Dana Tambahan Penghasilan (DTP) untuk 332.170 guru. Ketiga, Tunjangan Khusus Guru (TKG) untuk 62.536 guru. + Ketujuh adalah mendorong penguatan karakter peserta didik melalui peluncuran program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7-KAIH) dan Pagi Ceria. 7-KAIH tersebut meliputi :bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Khusus untuk video Senam Anak Indonesia Hebat (SAIH) sudah ditonton lebih dari 48 juta kali. Program Pagi Ceria juga sudah berjalan dan dukungan dari pemerintah daerah juga cukup bagus,  + Keberlanjutan Kebijakan + Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen tampaknya sudah mempertimbangkan berbagai faktor yang saling terkait baik dari sisi internal maupun eksternal. Sisi internal terkait dengan faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sedangkan eksternal menyangkut faktor pengaruh global, teknologi, dan tren internasional. Yang tidak kalh pentingnya yaitu pertimbangan faktor-faktor tersebut dikaitkan dengan karakteristik bangsa Indonesia, dan juga dengan teori-teori tertentu.  + Salah satu yang perlu dipastikan adalah keterlibatan berbagai pemangku kepentingan sebagai salah satu prinsip utama dalam konteks kebijakan publik, Ini dapat mencegah tumpang tindih, konflik, pemborosan sumber daya, dan memastikan implementasi kebijakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Untuk ini, Kemendikdasmen menggunakan konsep “partisipasi semesta” yang mengacu pada keterlibatan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama, terutama dalam konteks pendidikan berkualitas untuk semua. Ini diwujudkan dengan mensinergikan catur pusat pendidikan yang meliputi sekolah, orang tua/keluarga, masyarakat, dan media. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/analisis.republika.co.id_berita_t5wfqf451_jejak-abadi-muhammadiyah-menyemai-empati-dan-menuai-sejahtera.md b/raw/analisis.republika.co.id_berita_t5wfqf451_jejak-abadi-muhammadiyah-menyemai-empati-dan-menuai-sejahtera.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a8fe2a0e941fc38379fffb35e91634007ffa703d --- /dev/null +++ b/raw/analisis.republika.co.id_berita_t5wfqf451_jejak-abadi-muhammadiyah-menyemai-empati-dan-menuai-sejahtera.md @@ -0,0 +1,129 @@ +--- +url: https://analisis.republika.co.id/berita/t5wfqf451/jejak-abadi-muhammadiyah-menyemai-empati-dan-menuai-sejahtera +title: "Jejak Abadi Muhammadiyah Menyemai Empati dan Menuai Sejahtera | Republika Online" +domain: analisis.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:56 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Jejak Abadi Muhammadiyah Menyemai Empati dan Menuai Sejahtera | Republika Online + +Muhammadiyah menolong sesama dengan inklusivitas, mengakar kuat dalam setiap langkah. Oleh : Ibnu Tsani, Direktur Utama Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada tanggal 18 November 2025, berdasarkan kalender Masehi, Muhammadiyah genap berusia 113 tahun. Dalam suasana penuh syukur ini, Persyarikatan tidak lantas menutup mata terhadap berbagai persoalan kesejahteraan yang masih melanda negeri. Sebagai wujud empati dan kepedulian mendalam, tema milad kali ini secara khusus mengangkat fokus untuk "Memajukan Kesejahteraan Bangsa". Tema ini bukanlah hal baru. Sejak era pergerakan nasional, isu kesejahteraan memang telah menjadi perhatian kolektif seluruh elemen bangsa. Keinginan untuk hidup sejahtera menjadi kerangka berpikir utama, yang hanya bisa dicapai dengan cara melepaskan diri sepenuhnya dari belenggu penjajahan. Menjadi bangsa terjajah tidak hanya berdampak pada aspek politik, tidak memiliki kedaulatan. Namun aspek sosial, bangsa miskin dan terbelakang. Para pendiri bangsa menindaklanjuti melalui kesepakatan politik ketika merumuskan konstitusi. Memajukan kesejahteraan dijadikan sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara Jauh sebelum Indonesia lahir dan merumuskan tujuan bernegara, para pendiri dan penggerak Persyarikatan Muhammadiyah telah menjadikan upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai agenda kolektif berskala nasional. Bagian Penolong Kesengsaraan Oemum (PKO) didapuk sebagai ujung tombak pelayanan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. Meskipun didirikan oleh organisasi berbasis iman, PKO menerapkan nilai-nilai pelaksanaan yang sangat inklusif. Islam sebagai agama yang membawa kesejahteraan bagi semua dipraktikkan nyata: program PKO dapat diakses oleh seluruh golongan tanpa memandang latar belakang agama maupun kebangsaan. Bahkan, nonmuslim atau warga negara asing bisa menjadi sekutu donatur. Nilai inklusif ini juga diterapkan dalam layanan di tiga rumah pertolongan: Rumah Miskin, Rumah Yatim, dan Rumah Sakit. Komitmen kuat terhadap pertolongan kesengsaraan umum, yang ditopang oleh nilai inklusivitas, berhasil menarik perhatian tokoh seperti dr. Sutomo. Beliau terlibat langsung dalam mendukung akses kesehatan melalui pendirian rumah sakit (Abdul Munir Mulkhan: 2010). Hingga kini, nilai inklusif tersebut tetap lestari. Wajar jika muncul apresiasi positif manakala mahasiswa nonmuslim menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah tanpa perlu khawatir dipaksa berpindah keyakinan. Selain program rumah pertolongan, ibadah kurban dan zakat ditetapkan sebagai program strategis. Zakat difungsikan sebagai instrumen keuangan atau pendanaan utama untuk mensukseskan program pertolongan kesengsaraan umum. Pada Kongres ke-15 tahun 1926, diputuskan bahwa Muhammadiyah harus menjadi amil zakat resmi ("Moehammadijah harus mendjadi ’amil zakat, tidak oesah mengadakan Comite”). Untuk memaksimalkan pengelolaan kurban, Kongres ke-24 tahun 1923 di Banjarmasin menghasilkan keputusan melobi pemerintah Hindia Belanda agar membebaskan biaya potong hewan kurban. Ask me! Jejak Abadi Muhammadiyah Menyemai Empati dan Menuai Sejahtera Dana Sosial Kegamaan dan Ikhtiar Memajukan Kesejahteraan Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Ibnu Tsani, Direktur Utama Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada tanggal 18 November 2025, berdasarkan kalender Masehi, Muhammadiyah genap berusia 113 tahun. Dalam suasana penuh syukur ini, Persyarikatan tidak lantas menutup mata terhadap berbagai persoalan kesejahteraan yang masih melanda negeri. + + + + + Sebagai wujud empati dan kepedulian mendalam, tema milad kali ini secara khusus mengangkat fokus untuk "Memajukan Kesejahteraan Bangsa". + + + + + Baca Juga + + + Mengonsolidasikan Kekuatan Ekonomi Muhammadiyah + + Ekonomi Jepang Terkontraksi 1,8 Persen, Pertama Kalinya dalam Enam Kuartal + + Pilih Abstain, Rusia: Pasukan Stabilisasi Gaza Berpotensi Jadi Kepanjangan Tangan Kolonialisme + + + Tema ini bukanlah hal baru. Sejak era pergerakan nasional, isu kesejahteraan memang telah menjadi perhatian kolektif seluruh elemen bangsa. Keinginan untuk hidup sejahtera menjadi kerangka berpikir utama, yang hanya bisa dicapai dengan cara melepaskan diri sepenuhnya dari belenggu penjajahan. + Menjadi bangsa terjajah tidak hanya berdampak pada aspek politik, tidak memiliki kedaulatan. Namun aspek sosial, bangsa miskin dan terbelakang. Para pendiri bangsa menindaklanjuti melalui kesepakatan politik ketika merumuskan konstitusi. Memajukan kesejahteraan dijadikan sebagai salah satu tujuan berbangsa dan bernegara + + + + Dana Sosial Kegamaan dan Ikhtiar Memajukan Kesejahteraan + Jauh sebelum Indonesia lahir dan merumuskan tujuan bernegara, para pendiri dan penggerak Persyarikatan Muhammadiyah telah menjadikan upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai agenda kolektif berskala nasional. Bagian Penolong Kesengsaraan Oemum (PKO) didapuk sebagai ujung tombak pelayanan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut. + Meskipun didirikan oleh organisasi berbasis iman, PKO menerapkan nilai-nilai pelaksanaan yang sangat inklusif. Islam sebagai agama yang membawa kesejahteraan bagi semua dipraktikkan nyata: program PKO dapat diakses oleh seluruh golongan tanpa memandang latar belakang agama maupun kebangsaan. Bahkan, nonmuslim atau warga negara asing bisa menjadi sekutu donatur. + Nilai inklusif ini juga diterapkan dalam layanan di tiga rumah pertolongan: Rumah Miskin, Rumah Yatim, dan Rumah Sakit. Komitmen kuat terhadap pertolongan kesengsaraan umum, yang ditopang oleh nilai inklusivitas, berhasil menarik perhatian tokoh seperti dr. Sutomo. Beliau terlibat langsung dalam mendukung akses kesehatan melalui pendirian rumah sakit (Abdul Munir Mulkhan: 2010). + Hingga kini, nilai inklusif tersebut tetap lestari. Wajar jika muncul apresiasi positif manakala mahasiswa nonmuslim menempuh pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah tanpa perlu khawatir dipaksa berpindah keyakinan. + Selain program rumah pertolongan, ibadah kurban dan zakat ditetapkan sebagai program strategis. Zakat difungsikan sebagai instrumen keuangan atau pendanaan utama untuk mensukseskan program pertolongan kesengsaraan umum. + Pada Kongres ke-15 tahun 1926, diputuskan bahwa Muhammadiyah harus menjadi amil zakat resmi ("Moehammadijah harus mendjadi ’amil zakat, tidak oesah mengadakan Comite”). Untuk memaksimalkan pengelolaan kurban, Kongres ke-24 tahun 1923 di Banjarmasin menghasilkan keputusan melobi pemerintah Hindia Belanda agar membebaskan biaya potong hewan kurban. +   +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/analisis.republika.co.id_berita_t7e200318_banjir-sumatra-dan-krisis-ekologis-kemanusiaan-saatnya-ekonomi-syariah-hadirkan-solusi.md b/raw/analisis.republika.co.id_berita_t7e200318_banjir-sumatra-dan-krisis-ekologis-kemanusiaan-saatnya-ekonomi-syariah-hadirkan-solusi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..67b70f7955dd8838dd1f78f8af77aceec9028fc4 --- /dev/null +++ b/raw/analisis.republika.co.id_berita_t7e200318_banjir-sumatra-dan-krisis-ekologis-kemanusiaan-saatnya-ekonomi-syariah-hadirkan-solusi.md @@ -0,0 +1,142 @@ +--- +url: https://analisis.republika.co.id/berita/t7e200318/banjir-sumatra-dan-krisis-ekologis-kemanusiaan-saatnya-ekonomi-syariah-hadirkan-solusi +title: "Banjir Sumatra dan Krisis Ekologis Kemanusiaan- Saatnya Ekonomi Syariah Hadirkan Solusi | Republika Online" +domain: analisis.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:30:17 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Banjir Sumatra dan Krisis Ekologis Kemanusiaan: Saatnya Ekonomi Syariah Hadirkan Solusi | Republika Online + +Bangsa ini tidak boleh lagi bergantung pada respons sporadis. Oleh : Setiawan Budi Utomo, Pemerhati Ekonomi Syariah dan Kebijakan Publik REPUBLIKA.CO.ID, Indonesia kembali diuji. Hujan ekstrem yang mengguyur Sumatera pada penghujung 2025 memicu banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan permukiman, fasilitas publik, dan mata pencaharian masyarakat. Ribuan rumah rusak, sekolah dan rumah ibadah terendam, jaringan transportasi terputus, dan fasilitas kesehatan tidak dapat beroperasi. Sekitar satu juta penduduk terpaksa mengungsi, menghadapi keterbatasan logistik dan layanan dasar. Di berbagai titik bencana terlihat gelondongan kayu dan lumpur pekat terbawa derasnya arus, mengubah banjir yang seharusnya sekadar luapan air menjadi tragedi mematikan. Peristiwa ini menegaskan bahwa banjir Sumatera bukan sekadar fenomena cuaca ekstrem, melainkan akumulasi krisis ekologis yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ketika hutan ditebang tanpa kendali dan daerah aliran sungai dirusak, daya serap dan daya tampung ekosistem runtuh. Ketika alam dipaksa bekerja melampaui batas, manusialah yang membayar harga paling mahal. Data memperlihatkan kenyataan yang mengkhawatirkan. Sumatera merupakan salah satu pusat kehilangan hutan terbesar di Indonesia. Lebih dari 7.300 hektare hutan hilang di Sumatera Utara sepanjang 2024, sementara provinsi seperti Riau, Jambi, Aceh, dan Sumatera Selatan konsisten berada dalam 10 besar wilayah deforestasi nasional. Secara nasional, deforestasi netto 2024 mencapai 175,4 ribu hektare, sementara pemantauan independen memperkirakan angka lebih tinggi sekitar 257 ribu hektare pada 2023, dengan kehilangan sekitar 30,8 juta hektare tutupan pohon sejak 2001–2023. Kerusakan ekologis itu berkelindan dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Simulasi menunjukkan bahwa banjir Sumatera berpotensi menyebabkan kerugian puluhan triliun rupiah, mulai dari kerusakan fisik hingga terhentinya aktivitas produktif masyarakat. Sebagai pembanding, banjir Jabodetabek awal 2025 menimbulkan kerugian sekitar Rp1,6–1,7 triliun. Angka-angka ini mempertegas bahwa bencana tidak lagi sekadar urusan alam, tetapi ujian atas kemampuan bangsa dalam mengelola risiko dan keadilan sosial. Tragedi banjir Sumatera adalah cermin paling telanjang bahwa pembangunan yang abai terhadap keseimbangan ekologi adalah pembangunan yang menggali kuburnya sendiri. Ketika mitigasi diabaikan dan sistem pembiayaan risiko rapuh, masyarakatlah yang menanggung beban paling berat. Setiap bencana bukan hanya merobohkan bangunan, tetapi meruntuhkan martabat kemanusiaan. Urgensi Membangun Ekosistem Pengelolaan Risiko Bencana Fakta berulangnya bencana di Indonesia mengungkap kelemahan mendasar: kita belum memiliki ekosistem pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi, preventif, dan berkelanjutan. Respons kita masih reaktif: penuh empati dan heroisme di awal, tetapi segera sirna setelah perhatian publik meredup. Bantuan kemanusiaan mengalir, namun tanpa mekanisme perlindungan risiko yang kuat, masyarakat kembali berjalan sendirian setelah kamera pergi. Padahal bencana adalah risiko sistemik yang mengancam pembangunan nasional. Tanpa sistem perlindungan risiko dan pendanaan pra-bencana, biaya pemulihan selalu jauh lebih mahal daripada biaya pencegahan. Indonesia membutuhkan arsitektur nasional pembiayaan risiko bencana yang menyatukan negara, sektor keuangan, filantropi Islam, lembaga kemanusiaan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem kolaboratif. Belajar dari Jepang dan Turki Dua negara berikut memberikan pelajaran penting bahwa ketangguhan bukan ditentukan oleh seberapa sering bencana terjadi, tetapi seberapa serius negara membangun sistemnya. Jepang membangun ekosistem manajemen risiko paling maju di dunia melalui regulasi bangunan tahan gempa, sistem peringatan dini multi-bahaya, jalur evakuasi terstruktur hingga level RT, serta pendidikan mitigasi sejak usia sekolah dasar. Teknologi modern, riset, dan budaya disiplin menyatu menjadi pondasi ketahanan nasional. Jepang membuktikan bahwa risiko ekstrem dapat dikelola jika sistem dan budaya berjalan seiring. Sementara itu, Turki menjadi contoh penting dalam membangun ekosistem pembiayaan risiko bencana berbasis pooling nasional melalui Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP / DASK) . Skema asuransi gempa wajib bagi pemilik properti perkotaan yang memungkinkan distribusi risiko dan mempercepat pemulihan. Model ini terbukti efektif ketika gempa besar Kahramanmaraş 2023 melanda. Belajar dari keduanya, Indonesia perlu membangun ekosistem risiko yang berlapis: budaya kesiapsiagaan ala Jepang dan mekanisme pendanaan risiko ala Turki. Ekonomi Syariah sebagai Jalan Pemulihan Berkeadilan Ekonomi syariah memandang pengelolaan risiko sebagai amanah moral dan peradaban. Prinsip at-ta’awun (tolong-menolong), al-maslahah (kemanfaatan publik), dan al-‘adl (keadilan)  menegaskan bahwa keselamatan manusia dan pemulihan martabat harus menjadi prioritas. Instrumen ekonomi syariah dapat memainkan peran sangat strategis melalui: Maqasid al-Shariah dan Ketahanan Bangsa Pengelolaan bencana adalah implementasi nyata Maqasid al-Shariah berupa perlindungan atas jiwa, harta, akal, keturunan, dan iman. Hifdz an-nafs menempatkan penyelamatan nyawa sebagai prioritas.  Hifdz al-mal menuntut pemulihan penghidupan sebagai hak penyintas. Hifdz al-‘aql mengingatkan pentingnya pemulihan trauma dan pendidikan darurat. Hifdz an-nasl menegaskan perlindungan kelompok rentan sebagai pusat kebijakan. Hifdz ad-din memperkuat optimisme spiritual sebagai energi bangkit bersama. Dengan kerangka ini, ekonomi syariah bukan sekadar sistem keuangan, tetapi strategi ketahanan nasional berbasis nilai. Rekomendasi Kebijakan Strategis Untuk membangun bangsa yang lebih siap, adil, dan tangguh, beberapa kebijakan strategis perlu diprioritaskan: Jika langkah-langkah ini dilaksanakan secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan mengurangi dampak bencana, tetapi mengubahnya menjadi ruang membangun bangsa lebih kuat dan terhormat. Mengambil Pelajaran dari Bencana untuk Ketahanan Nasional Tragedi banjir Sumatra adalah peringatan keras bahwa bangsa ini tidak boleh lagi bergantung pada respons sporadis dan belas kasihan sementara. Kita memerlukan transformasi mendasar dari karitas menuju keberlanjutan, dari reaksi menuju pencegahan, dan dari retorika menuju tindakan berbasis nilai. Ekonomi syariah membawa mandat moral dan instrumen finansial untuk menegakkan solidaritas dan membangun resiliensi umat dan bangsa yang tidak hanya selamat, tetapi bangkit lebih perkasa dan bermartabat.  Saatnya ekonomi syariah hadir bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam kebijakan nyata dan aksi bersama. Ask me! Banjir Sumatra dan Krisis Ekologis Kemanusiaan: Saatnya Ekonomi Syariah Hadirkan Solusi Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Setiawan Budi Utomo, Pemerhati Ekonomi Syariah dan Kebijakan Publik REPUBLIKA.CO.ID, Indonesia kembali diuji. Hujan ekstrem yang mengguyur Sumatera pada penghujung 2025 memicu banjir bandang dan tanah longsor yang meluluhlantakkan permukiman, fasilitas publik, dan mata pencaharian masyarakat. Ribuan rumah rusak, sekolah dan rumah ibadah terendam, jaringan transportasi terputus, dan fasilitas kesehatan tidak dapat beroperasi. Sekitar satu juta penduduk terpaksa mengungsi, menghadapi keterbatasan logistik dan layanan dasar. + + + + + Di berbagai titik bencana terlihat gelondongan kayu dan lumpur pekat terbawa derasnya arus, mengubah banjir yang seharusnya sekadar luapan air menjadi tragedi mematikan. Peristiwa ini menegaskan bahwa banjir Sumatera bukan sekadar fenomena cuaca ekstrem, melainkan akumulasi krisis ekologis yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ketika hutan ditebang tanpa kendali dan daerah aliran sungai dirusak, daya serap dan daya tampung ekosistem runtuh. Ketika alam dipaksa bekerja melampaui batas, manusialah yang membayar harga paling mahal. + + + + + Data memperlihatkan kenyataan yang mengkhawatirkan. Sumatera merupakan salah satu pusat kehilangan hutan terbesar di Indonesia. Lebih dari 7.300 hektare hutan hilang di Sumatera Utara sepanjang 2024, sementara provinsi seperti Riau, Jambi, Aceh, dan Sumatera Selatan konsisten berada dalam 10 besar wilayah deforestasi nasional. Secara nasional, deforestasi netto 2024 mencapai 175,4 ribu hektare, sementara pemantauan independen memperkirakan angka lebih tinggi sekitar 257 ribu hektare pada 2023, dengan kehilangan sekitar 30,8 juta hektare tutupan pohon sejak 2001–2023. + Kerusakan ekologis itu berkelindan dengan kerugian ekonomi yang sangat besar. Simulasi menunjukkan bahwa banjir Sumatera berpotensi menyebabkan kerugian puluhan triliun rupiah, mulai dari kerusakan fisik hingga terhentinya aktivitas produktif masyarakat. Sebagai pembanding, banjir Jabodetabek awal 2025 menimbulkan kerugian sekitar Rp1,6–1,7 triliun. Angka-angka ini mempertegas bahwa bencana tidak lagi sekadar urusan alam, tetapi ujian atas kemampuan bangsa dalam mengelola risiko dan keadilan sosial. + + + + Tragedi banjir Sumatera adalah cermin paling telanjang bahwa pembangunan yang abai terhadap keseimbangan ekologi adalah pembangunan yang menggali kuburnya sendiri. Ketika mitigasi diabaikan dan sistem pembiayaan risiko rapuh, masyarakatlah yang menanggung beban paling berat. Setiap bencana bukan hanya merobohkan bangunan, tetapi meruntuhkan martabat kemanusiaan. + Urgensi Membangun Ekosistem Pengelolaan Risiko Bencana + Fakta berulangnya bencana di Indonesia mengungkap kelemahan mendasar: kita belum memiliki ekosistem pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi, preventif, dan berkelanjutan. Respons kita masih reaktif: penuh empati dan heroisme di awal, tetapi segera sirna setelah perhatian publik meredup. Bantuan kemanusiaan mengalir, namun tanpa mekanisme perlindungan risiko yang kuat, masyarakat kembali berjalan sendirian setelah kamera pergi. + Padahal bencana adalah risiko sistemik yang mengancam pembangunan nasional. Tanpa sistem perlindungan risiko dan pendanaan pra-bencana, biaya pemulihan selalu jauh lebih mahal daripada biaya pencegahan. Indonesia membutuhkan arsitektur nasional pembiayaan risiko bencana yang menyatukan negara, sektor keuangan, filantropi Islam, lembaga kemanusiaan, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam satu ekosistem kolaboratif. + Belajar dari Jepang dan Turki + Dua negara berikut memberikan pelajaran penting bahwa ketangguhan bukan ditentukan oleh seberapa sering bencana terjadi, tetapi seberapa serius negara membangun sistemnya. + Jepang membangun ekosistem manajemen risiko paling maju di dunia melalui regulasi bangunan tahan gempa, sistem peringatan dini multi-bahaya, jalur evakuasi terstruktur hingga level RT, serta pendidikan mitigasi sejak usia sekolah dasar. Teknologi modern, riset, dan budaya disiplin menyatu menjadi pondasi ketahanan nasional. Jepang membuktikan bahwa risiko ekstrem dapat dikelola jika sistem dan budaya berjalan seiring. + Sementara itu, Turki menjadi contoh penting dalam membangun ekosistem pembiayaan risiko bencana berbasis pooling nasional melalui Turkish Catastrophe Insurance Pool (TCIP / DASK) . Skema asuransi gempa wajib bagi pemilik properti perkotaan yang memungkinkan distribusi risiko dan mempercepat pemulihan. Model ini terbukti efektif ketika gempa besar Kahramanmaraş 2023 melanda. + Belajar dari keduanya, Indonesia perlu membangun ekosistem risiko yang berlapis: budaya kesiapsiagaan ala Jepang dan mekanisme pendanaan risiko ala Turki. + Ekonomi Syariah sebagai Jalan Pemulihan Berkeadilan + Ekonomi syariah memandang pengelolaan risiko sebagai amanah moral dan peradaban. Prinsip at-ta’awun (tolong-menolong), al-maslahah (kemanfaatan publik), dan al-‘adl (keadilan)  menegaskan bahwa keselamatan manusia dan pemulihan martabat harus menjadi prioritas. Instrumen ekonomi syariah dapat memainkan peran sangat strategis melalui: + + Zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai jaring pengaman sosial dan pembiayaan pemulihan jangka panjang, termasuk wakaf produktif untuk rumah sakit, sekolah darurat, hunian tetap, dan pemberdayaan UMKM penyintas. + Takaful / asuransi syariah, terutama asuransi mikro (microtakaful), untuk melindungi petani, nelayan, UMKM, dan keluarga berpendapatan rendah di wilayah rawan bencana. + Sukuk Bencana / Green Resilience Sukuk untuk membiayai rehabilitasi DAS dan rekonstruksi infrastruktur adaptasi iklim. + Digital Social Finance Platform, mengintegrasikan ZISWAF, takaful, dan Islamic crowdfunding dalam satu pintu pembiayaan yang cepat dan transparan. + + Maqasid al-Shariah dan Ketahanan Bangsa + Pengelolaan bencana adalah implementasi nyata Maqasid al-Shariah berupa perlindungan atas jiwa, harta, akal, keturunan, dan iman. + Hifdz an-nafs menempatkan penyelamatan nyawa sebagai prioritas.  Hifdz al-mal menuntut pemulihan penghidupan sebagai hak penyintas. Hifdz al-‘aql mengingatkan pentingnya pemulihan trauma dan pendidikan darurat. Hifdz an-nasl menegaskan perlindungan kelompok rentan sebagai pusat kebijakan. Hifdz ad-din memperkuat optimisme spiritual sebagai energi bangkit bersama. Dengan kerangka ini, ekonomi syariah bukan sekadar sistem keuangan, tetapi strategi ketahanan nasional berbasis nilai. + Rekomendasi Kebijakan Strategis + Untuk membangun bangsa yang lebih siap, adil, dan tangguh, beberapa kebijakan strategis perlu diprioritaskan: + + Membangun Ekosistem Nasional Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Pembiayaan Berkelanjutan. Mewujudkan National Disaster Resilience Financing Framework yang mengintegrasikan APBN, APBD, sektor keuangan syariah, filantropi Islam, industri jasa keuangan, dan swasta dalam satu mekanisme terpadu. + Integrasi Instrumen Ekonomi Syariah dalam Arsitektur Ketahanan Nasional. Termasuk pembentukan Disaster Social Finance Fund, pengembangan microtakaful nasional, penerbitan Sukuk Bencana, dan wakaf produktif untuk fasilitas publik kritis. + Reformasi Tata Kelola Ruang dan Penegakan Hukum Lingkungan. Moratorium deforestasi efektif, audit lingkungan wajib, dan penegakan hukum tanpa kompromi sebagai syarat dasar memutus rantai bencana ekologis. + Standarisasi Sistem Perlindungan Risiko ala TCIP Turki. Mengembangkan risk-pooling nasional berbasis takaful untuk aset masyarakat dan usaha di zona rawan. + Pembangunan Budaya Siaga ala Jepang. Kurikulum mitigasi sejak sekolah dasar, latihan evakuasi periodik, serta aktivasi masjid, pesantren, dan ormas Islam sebagai pusat literasi risiko dan logistik kemanusiaan. + Pembentukan Pusat Komando Data Risiko Nasional Berbasis Teknologi. Integrasi data risiko real-time dan sistem peringatan dini berbasis teknologi serta keadilan data. + + Jika langkah-langkah ini dilaksanakan secara konsisten, Indonesia tidak hanya akan mengurangi dampak bencana, tetapi mengubahnya menjadi ruang membangun bangsa lebih kuat dan terhormat. + Mengambil Pelajaran dari Bencana untuk Ketahanan Nasional + Tragedi banjir Sumatra adalah peringatan keras bahwa bangsa ini tidak boleh lagi bergantung pada respons sporadis dan belas kasihan sementara. Kita memerlukan transformasi mendasar dari karitas menuju keberlanjutan, dari reaksi menuju pencegahan, dan dari retorika menuju tindakan berbasis nilai. Ekonomi syariah membawa mandat moral dan instrumen finansial untuk menegakkan solidaritas dan membangun resiliensi umat dan bangsa yang tidak hanya selamat, tetapi bangkit lebih perkasa dan bermartabat.  Saatnya ekonomi syariah hadir bukan hanya dalam wacana, tetapi dalam kebijakan nyata dan aksi bersama. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/analisis.republika.co.id_berita_ta801q282_ahmad-luthfi-akui-masih-banyak-komplain-publik-soal-program-mbg-di-jateng.md b/raw/analisis.republika.co.id_berita_ta801q282_ahmad-luthfi-akui-masih-banyak-komplain-publik-soal-program-mbg-di-jateng.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5cd11e46a9a1cf4d4f5e4e9dd8d2331305d9879a --- /dev/null +++ b/raw/analisis.republika.co.id_berita_ta801q282_ahmad-luthfi-akui-masih-banyak-komplain-publik-soal-program-mbg-di-jateng.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://analisis.republika.co.id/berita/ta801q282/ahmad-luthfi-akui-masih-banyak-komplain-publik-soal-program-mbg-di-jateng +title: "Ahmad Luthfi Akui Masih Banyak Komplain Publik Soal Program MBG di Jateng | Republika Online" +domain: analisis.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:40:42 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Ahmad Luthfi Akui Masih Banyak Komplain Publik Soal Program MBG di Jateng | Republika Online + +Penerima manfaat MBG di Jateng sudah mencapai sekitar 70 persen dari total target. REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengakui, masih banyak komplain publik terkait pelaksanaan progam Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya, termasuk di dalamnya kasus dugaan keracunan. Terkait hal itu, dia meminta pemerintah kabupaten/kota di Jateng memeriksa kembali Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerahnya. Luthfi mengatakan, program-program pemerintah pusat seperti MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus dikawal dan ikut dilaksanakan oleh para kepala daerah, tak hanya gubernur, tapi juga bupati/wali kota. Dia berpendapat, hal itu penting agar pembangunan yang sudah digariskan pemerintah pusat linear dengan pemerintah daerah. Namun, Luthfi mengisyaratkan hal itu belum sepenuhnya tercermin di lapangan. "Ada beberapa kabupaten/kota, yang lurahnya, MBG itu tidak ngerti . TNI-Polri sudah bangun (SPPG) terkait MBG, dia tidak tahu. Ini kebangetan," kata Luthfi saat membuka Masa Musrenbang Provinsi Jateng 2026 secara virtual, Jumat (6/2/2026). Dia mengungkapkan, penerima manfaat MBG di Jateng sudah mencapai sekitar 70 persen dari total target. "Tapi public complaint masih banyak," ujarnya. Luthfi kemudian menyinggung soal kasus dugaan keracunan MBG yang baru-baru ini terjadi di SMAN 2 Kudus. Menurutnya, hal semacam itu tidak akan terulang jika tahapan clean and clear dari personel atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG betul-betul ditata. Termasuk memastikan setiap SPPG mengantongi SLHS. "Coba cek lagi, ada SLHS-nya ndak itu. Jadi meskipun ini proyek nasional, tapi kita sebagai pejabat publik daerah harus mempunyai sense of belonging crisis agar masyarakat kita terpenuhi," kata Luthfi. Jumlah siswa di Provinsi Jateng yang diduga mengalami keracunan MBG sepanjang Januari 2026 mencapai 1.000-an siswa. Mereka tersebar di beberapa kabupaten/kota. "Seribu orang ada kayaknya ," ungkap Sekretaris Tim Satgas Percepatan MBG Provinsi Jateng, Hanung Triyono, ketika ditanya perihal berapa jumlah siswa di Jateng yang diduga mengalami keracunan MBG sepanjang Januari 2026, Kamis (5/2/2026). Ask me! Ahmad Luthfi Akui Masih Banyak Komplain Publik Soal Program MBG di Jateng Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengakui, masih banyak komplain publik terkait pelaksanaan progam Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya, termasuk di dalamnya kasus dugaan keracunan. Terkait hal itu, dia meminta pemerintah kabupaten/kota di Jateng memeriksa kembali Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di daerahnya.  + + + + Luthfi mengatakan, program-program pemerintah pusat seperti MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, harus dikawal dan ikut dilaksanakan oleh para kepala daerah, tak hanya gubernur, tapi juga bupati/wali kota. Dia berpendapat, hal itu penting agar pembangunan yang sudah digariskan pemerintah pusat linear dengan pemerintah daerah.  + + + + Baca Juga + + + Pramono Puji Program MBG, Kurangi Stunting dan Tekan Kemiskinan + + Seribuan Siswa di Jateng Alami Gejala Keracunan MBG Sepanjang Januari 2026 + + Program MBG Tetap Berjalan Selama Ramadhan, PGSD UNU Jogja Tekankan Pendekatan Edukatif + + Namun, Luthfi mengisyaratkan hal itu belum sepenuhnya tercermin di lapangan. "Ada beberapa kabupaten/kota, yang lurahnya, MBG itu tidak ngerti . TNI-Polri sudah bangun (SPPG) terkait MBG, dia tidak tahu. Ini kebangetan," kata Luthfi saat membuka Masa Musrenbang Provinsi Jateng 2026 secara virtual, Jumat (6/2/2026).  Dia mengungkapkan, penerima manfaat MBG di Jateng sudah mencapai sekitar 70 persen dari total target. "Tapi public complaint masih banyak," ujarnya.  + + + Luthfi kemudian menyinggung soal kasus dugaan keracunan MBG yang baru-baru ini terjadi di SMAN 2 Kudus. Menurutnya, hal semacam itu tidak akan terulang jika tahapan clean and clear dari personel atau pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG betul-betul ditata. Termasuk memastikan setiap SPPG mengantongi SLHS.  "Coba cek lagi, ada SLHS-nya ndak itu. Jadi meskipun ini proyek nasional, tapi kita sebagai pejabat publik daerah harus mempunyai sense of belonging crisis agar masyarakat kita terpenuhi," kata Luthfi.  Jumlah siswa di Provinsi Jateng yang diduga mengalami keracunan MBG sepanjang Januari 2026 mencapai 1.000-an siswa. Mereka tersebar di beberapa kabupaten/kota.  "Seribu orang ada kayaknya ," ungkap Sekretaris Tim Satgas Percepatan MBG Provinsi Jateng, Hanung Triyono, ketika ditanya perihal berapa jumlah siswa di Jateng yang diduga mengalami keracunan MBG sepanjang Januari 2026, Kamis (5/2/2026).  + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/badanpangan.go.id_blog_post_koordinasi-pemantapan-progran-penanganan-kerawanan-pangan-dan-gizi-di-daerah.md b/raw/badanpangan.go.id_blog_post_koordinasi-pemantapan-progran-penanganan-kerawanan-pangan-dan-gizi-di-daerah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..50f999cc63f1319166e7e180e3618fad7eedfefe --- /dev/null +++ b/raw/badanpangan.go.id_blog_post_koordinasi-pemantapan-progran-penanganan-kerawanan-pangan-dan-gizi-di-daerah.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +url: https://badanpangan.go.id/blog/post/koordinasi-pemantapan-progran-penanganan-kerawanan-pangan-dan-gizi-di-daerah +title: "Badan Pangan Nasional - Koordinasi Pemantapan Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi di Daerah - Blog" +domain: badanpangan.go.id +crawl_date: 2026-03-08 15:32:29 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Badan Pangan Nasional - Koordinasi Pemantapan Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi di Daerah - Blog + +BADAN PANGAN NASIONAL + Koordinasi Pemantapan Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi di Daerah + + + + + + + +Sebagai peta tematik yang menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) merupakan acuan bagi stakeholder untuk memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.  Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nyoto Suwignyo saat melakukan pertemuan koordinasi dan supervisi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jum’at (12/5/2023).Pada pertemuan tesebut disampaikan beberapa program yang ada Kedeputian Kerawanan Pangan dan Gizi NFA seperti penyusunan FSVA, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Kesiapsiagaan Krisis Pangan, data base rumah tangga rawan pangan, intervensi pengendalian kerawanan pangan, dan Gerakan Penyelamatan Pangan. Kesempatan tersebut juga dimanfaat untuk mensosialiasikan regulasi NFA terkait update peraturan terkait penyusunan FSVA dan SKPG.Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya menyatakan kesiapan dan dukungan terhadap kegiatan di Badan Pangan Nasional termasuk kegiatan prioritas tersebut serta memberikan beberapa masukan terkait kegiatan yang akan dilimpahkan kewenangannya ke daerah.  Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kondisi kelembagaan di daerah serta kemudahan di dalam pelaksanaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga perlu memperhatikan kejelasan pengaturan keterlibatan dari Dinas Pangan pada setiap tahapan dan tingkatan kewenangan.#pangan #pangankuatindonesiaberdaulat #ketahananpangan #kemandirianpangan #kedaulatanpangan #jatim #sinergipangan #fsva #skpg #stopborospanganP + + + + + + + + + + Posted in + Berita Umum + + + 13 Mei 2023 Sebagai peta tematik yang menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) merupakan acuan bagi stakeholder untuk memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Nyoto Suwignyo saat melakukan pertemuan koordinasi dan supervisi dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jum’at (12/5/2023). Pada pertemuan tesebut disampaikan beberapa program yang ada Kedeputian Kerawanan Pangan dan Gizi NFA seperti penyusunan FSVA, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), Kesiapsiagaan Krisis Pangan, data base rumah tangga rawan pangan, intervensi pengendalian kerawanan pangan, dan Gerakan Penyelamatan Pangan. Kesempatan tersebut juga dimanfaat untuk mensosialiasikan regulasi NFA terkait update peraturan terkait penyusunan FSVA dan SKPG. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Provinsi Jawa Timur Dydik Rudy Prasetya menyatakan kesiapan dan dukungan terhadap kegiatan di Badan Pangan Nasional termasuk kegiatan prioritas tersebut serta memberikan beberapa masukan terkait kegiatan yang akan dilimpahkan kewenangannya ke daerah. Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan kondisi kelembagaan di daerah serta kemudahan di dalam pelaksanaan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu juga perlu memperhatikan kejelasan pengaturan keterlibatan dari Dinas Pangan pada setiap tahapan dan tingkatan kewenangan. #pangan #pangankuatindonesiaberdaulat #ketahananpangan #kemandirianpangan #kedaulatanpangan #jatim #sinergipangan #fsva #skpg #stopborospanganP Jangan takut untuk lapor! Cegah pelanggaran dengan melakukan pengaduan melalui Whistleblowing System. Hubungi: diff --git a/raw/bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id_khofifah-dprd-sepakati-papbd-2025-jatim.md b/raw/bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id_khofifah-dprd-sepakati-papbd-2025-jatim.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1781f3d5ad09e4460332b09da762514482a81e36 --- /dev/null +++ b/raw/bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id_khofifah-dprd-sepakati-papbd-2025-jatim.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +url: https://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id/khofifah-dprd-sepakati-papbd-2025-jatim +title: "Gubernur Khofifah Bersama Pimpinan DPRD Jatim Sepakati Raperda P-APBD 2025, Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Pengentasan Kemiskinan" +domain: bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 10:40:41 +source_type: government +quality_score: 97 +is_priority: false +--- + +# Gubernur Khofifah Bersama Pimpinan DPRD Jatim Sepakati Raperda P-APBD 2025, Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Pengentasan Kemiskinan + +Diterbitkan tanggal 09 September 2025 + 479 Surabaya, 9 September 2025 - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025. Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (8/9). Dalam P-APBD 2025, pendapatan daerah ditetapkan naik dari Rp28,44 triliun menjadi Rp28,59 triliun, terutama berasal dari optimalisasi pendapatan asli daerah dan penyesuaian transfer dari pemerintah pusat. Sementara itu, belanja daerah meningkat signifikan dari Rp30,22 triliun menjadi Rp32,99 triliun. Menurut Gubernur Khofifah, tambahan belanja daerah diarahkan pada program prioritas pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Mulai dari pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur wilayah. “Penambahan alokasi belanja ini kami arahkan pada sektor-sektor yang memberi dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, termasuk layanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi kerakyatan,” ujar Khofifah. Khofifah menegaskan bahwa prioritas Pemprov Jatim terhadap layanan dasar masyarakat sangat tinggi. Hal ini tercermin dari alokasi anggaran pendidikan sebesar 32,8 persen dan kesehatan 22,46 persen. Ia juga memastikan program pengentasan kemiskinan semakin tepat sasaran. “Komitmen kita semua luar biasa bahwa pelayanan dasar harus kita tingkatkan. Kalau 32,8 persen untuk pendidikan, 22,46 persen untuk kesehatan maka ini sebetulnya sudah masuk pada angka 55,26 persen,” ungkapnya “Sasaran pengentasan kemiskinan hari ini kemungkinan salah sasarannya sudah sangat kecil karena semua sudah berangkat dari DTSEN, yang menyasar khususnya pada desil 1 dan 2,” tambahnya. Lebih lanjut, P-APBD 2025 juga menitikberatkan pada pembangunan karakter masyarakat, pemberdayaan desa, tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, serta harmoni sosial dan lingkungan hidup. “Kami ingin memastikan bahwa pembangunan Jawa Timur berlangsung inklusif dan berkelanjutan,” tegas Khofifah. Sementara dari sisi realisasi anggaran, berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) per 5 September yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jatim tertinggi kedua setelah Gorontalo. "LRA kita berdasarkan rilis Kemendagri tanggal 5 September adalah 57,10 persen. Rata-rata provinsi 46,36 persen dan Jatim sudah mencapai 57,10 persen," katanya Dikatakan Gubernur Khofifah, prioritas pembangunan Jatim 2025 sangat holistik, mencakup pengentasan kemiskinan menuju keadilan sosial, perluasan lapangan kerja, peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur berkeadilan, serta penguatan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan yang berbasis kerakyatan. Tak hanya pendidikan dan kesehatan, sektor pertanian juga menjadi prioritas. Khofifah menyebutkan bahwa luas tambah tanam (LTT) Jawa Timur adalah yang tertinggi di Indonesia, yakni 1,485 juta hektare. “Ini pun sudah kami laporkan kepada Pak Presiden Prabowo. LTT kita 1,485 dan itu tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Maka produksi gabah kita juga tertinggi, yakni 11,316 juta ton, dan sejak tahun 2020 produksi padi Jatim tertinggi di antara semua Provinsi,” jelasnya. Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Jatim atas sinergi yang terbangun selama pembahasan. Menurutnya, kebersamaan antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. “Terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Jatim yang telah bekerja sama dengan baik. Semoga keputusan ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya. Dengan ditandatanganinya P-APBD 2025, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini optimis akan menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jatim. "P-APBD 2025 ini bukan sekadar angka-angka, melainkan amanah untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat. Kami berkomitmen agar setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat Jatim," pungkasnya. Perlu diketahui, rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama ini selanjutnya akan dievaluasi oleh Kemendagri sebelum ditetapkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah. Evaluasi ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan agar P-APBD sesuai dengan aturan dan kebijakan fiskal nasional. Dapatkan berita lainnya melalui Google News Jl. Pahlawan Nomor 5 Bojonegoro (0353) 5254758, 881901 [email protected] http://bakorwilbojonegoro.jatimprov.go.id diff --git a/raw/balaimedan.ditjenbun.pertanian.go.id_bbpptp-medan-memberikan-bantuan-benih-kakao-dan-kelapa-ke-petani-di-kabupaten-mandailing-natal_.md b/raw/balaimedan.ditjenbun.pertanian.go.id_bbpptp-medan-memberikan-bantuan-benih-kakao-dan-kelapa-ke-petani-di-kabupaten-mandailing-natal_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..90b0c11960c19e50d3aef587272636be4ded8fb1 --- /dev/null +++ b/raw/balaimedan.ditjenbun.pertanian.go.id_bbpptp-medan-memberikan-bantuan-benih-kakao-dan-kelapa-ke-petani-di-kabupaten-mandailing-natal_.md @@ -0,0 +1,102 @@ +--- +url: https://balaimedan.ditjenbun.pertanian.go.id/bbpptp-medan-memberikan-bantuan-benih-kakao-dan-kelapa-ke-petani-di-kabupaten-mandailing-natal/ +title: "Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Medan » BBPPTP MEDAN MEMBERIKAN BANTUAN BENIH KAKAO DAN KELAPA KE PETANI DI KABUPATEN MANDAILING NATAL" +domain: balaimedan.ditjenbun.pertanian.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:27:11 +source_type: government +quality_score: 88 +is_priority: false +--- + +# Balai Besar Perbenihan dan Pelindungan Tanaman Perkebunan Medan » BBPPTP MEDAN MEMBERIKAN BANTUAN BENIH KAKAO DAN KELAPA KE PETANI DI KABUPATEN MANDAILING NATAL + +Susilawati Lubis, SP., MP Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan memberikan bantuan benih kakao sejumlah 15.000 batang, dan benih Kelapa 2.400 batang kepada petani di Kabupaten Mandiling Natal. Pemberian bantuan benih ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mandailing Natal Atikah Azmi Utammi Nasution, Kepala Dinas Pertanian Siar Nasution, SP, Kepala Bidang Perkebunan Abdul Muin, SP, Camat Nagajuang Lion Nasution, SSTP, Kepala Desa Sayur Matua Panangian Nainggolan, ketua kelompok tani dan seluruh anggota kelompok dan masyarat desa Sayur Matua. +Kelompok Tani Subur Jaya sebagai penerima benih kakao diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandiling Natal Nomor 521/709/DISTAN/IX/2022 tanggal 19 September 2022, dan 5 Kelompok Tani penerima benih kelapa yaitu, kelompok tani Martondi Jaya, Unte Sunde, Maju Bersama, Rap Rabe dan Tir Sihite II diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandiling Natal Nomor 521/710/DISTAN/IX/2022 tanggal 19 September 2022, kemudian ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan Nomor 153/Kpts/PL.130/E.8/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022. Penyerahan benih kakao dan kelapa oleh Wakil Bupati Mandailing Natal (Atikah Utami Azmi Nasution) kepada ketua kelompok tani, seperti pada Gambar berikut. Pada acara penyaluran benih kakao dan kelapa ini, wakil bupati Mandaling Natal Atikah Azmi Utammi Nasution, menyampaikan terimakasih kepada Kementarian Pertanian atas bantuan yang telah diberikan kepada kelompok tani di Mandailing Natal, sekaligus berharap kepada petani penerima bantuan benih agar dapat memanfaatkan benih kakao dan kelapa dengan baik, untuk segera menanam, memelihara agar memperoleh hasil yang dapat meningkatkan pendapatan petani kakao dan kelapa di Kabupaten Mandiling Natal. Pada acara penyaluran benih kakao dan kelapa ini, wakil bupati Mandaling Natal Atikah Azmi Utammi Nasution, menyampaikan terimakasih kepada Kementarian Pertanian atas bantuan yang telah diberikan kepada kelompok tani di Mandailing Natal, sekaligus berharap kepada petani penerima bantuan benih agar dapat memanfaatkan benih kakao dan kelapa dengan baik, untuk segera menanam, memelihara agar memperoleh hasil yang dapat meningkatkan pendapatan petani kakao dan kelapa di Kabupaten Mandiling Natal. BBPPTP MEDAN MEMBERIKAN BANTUAN BENIH KAKAO DAN KELAPA KE PETANI DI KABUPATEN MANDAILING NATAL BBPPTP MEDAN MEMBERIKAN BANTUAN BENIH KAKAO DAN KELAPA KE PETANI DI KABUPATEN MANDAILING NATAL + Diposting     + Senin, 21 November 2022 12:11 pm    + + Oleh    Admin Balai Medan + + + + + + + + Susilawati Lubis, SP., MP + + + + Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan memberikan bantuan benih kakao sejumlah 15.000 batang, dan benih Kelapa 2.400 batang kepada petani di Kabupaten Mandiling Natal. Pemberian bantuan benih ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mandailing Natal Atikah Azmi Utammi Nasution, Kepala Dinas Pertanian Siar Nasution, SP, Kepala Bidang Perkebunan Abdul Muin, SP, Camat Nagajuang Lion Nasution, SSTP, Kepala Desa Sayur Matua Panangian Nainggolan, ketua kelompok tani dan seluruh anggota kelompok dan masyarat desa Sayur Matua. +Kelompok Tani Subur Jaya sebagai penerima benih kakao diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandiling Natal Nomor 521/709/DISTAN/IX/2022 tanggal 19 September 2022, dan 5 Kelompok Tani penerima benih kelapa yaitu, kelompok tani Martondi Jaya, Unte Sunde, Maju Bersama, Rap Rabe dan Tir Sihite II diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandiling Natal Nomor 521/710/DISTAN/IX/2022 tanggal 19 September 2022, kemudian ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan Nomor 153/Kpts/PL.130/E.8/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022. Penyerahan benih kakao dan kelapa oleh Wakil Bupati Mandailing Natal (Atikah Utami Azmi Nasution) kepada ketua kelompok tani, seperti pada Gambar berikut. + + + + Pada acara penyaluran benih kakao dan kelapa ini, wakil bupati Mandaling Natal Atikah Azmi Utammi Nasution, menyampaikan terimakasih kepada Kementarian Pertanian atas bantuan yang telah diberikan kepada kelompok tani di Mandailing Natal, sekaligus berharap kepada petani penerima bantuan benih agar dapat memanfaatkan benih kakao dan kelapa dengan baik, untuk segera menanam, memelihara agar memperoleh hasil yang dapat meningkatkan pendapatan petani kakao dan kelapa di Kabupaten Mandiling Natal. + + + + Pada acara penyaluran benih kakao dan kelapa ini, wakil bupati Mandaling Natal Atikah Azmi Utammi Nasution, menyampaikan terimakasih kepada Kementarian Pertanian atas bantuan yang telah diberikan kepada kelompok tani di Mandailing Natal, sekaligus berharap kepada petani penerima bantuan benih agar dapat memanfaatkan benih kakao dan kelapa dengan baik, untuk segera menanam, memelihara agar memperoleh hasil yang dapat meningkatkan pendapatan petani kakao dan kelapa di Kabupaten Mandiling Natal. + + + Bagikan Artikel Ini   + + + + + + + + + + BERITA TERKAIT + + + PELEPASAN PARASITOID Tetrastichus DI KABUPATEN DELI SERDANG LANGKAT DAN PROVINSI SUMATERA UTARA + + + EKSPLORASI STARTER Tetrastichus, INANG DAN PAKAN Brontispa DI KABUPATEN LANGKAT DAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA BBPPTP MEDAN MEMBERIKAN BANTUAN BENIH KAKAO DAN KELAPA KE PETANI DI KABUPATEN MANDAILING NATAL + Diposting     + Senin, 21 November 2022 12:11 pm    + + Oleh    Admin Balai Medan + + + + + + + + Susilawati Lubis, SP., MP + + + + Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan memberikan bantuan benih kakao sejumlah 15.000 batang, dan benih Kelapa 2.400 batang kepada petani di Kabupaten Mandiling Natal. Pemberian bantuan benih ini dihadiri oleh Wakil Bupati Mandailing Natal Atikah Azmi Utammi Nasution, Kepala Dinas Pertanian Siar Nasution, SP, Kepala Bidang Perkebunan Abdul Muin, SP, Camat Nagajuang Lion Nasution, SSTP, Kepala Desa Sayur Matua Panangian Nainggolan, ketua kelompok tani dan seluruh anggota kelompok dan masyarat desa Sayur Matua. +Kelompok Tani Subur Jaya sebagai penerima benih kakao diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandiling Natal Nomor 521/709/DISTAN/IX/2022 tanggal 19 September 2022, dan 5 Kelompok Tani penerima benih kelapa yaitu, kelompok tani Martondi Jaya, Unte Sunde, Maju Bersama, Rap Rabe dan Tir Sihite II diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mandiling Natal Nomor 521/710/DISTAN/IX/2022 tanggal 19 September 2022, kemudian ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan Nomor 153/Kpts/PL.130/E.8/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022. Penyerahan benih kakao dan kelapa oleh Wakil Bupati Mandailing Natal (Atikah Utami Azmi Nasution) kepada ketua kelompok tani, seperti pada Gambar berikut. + + + + Pada acara penyaluran benih kakao dan kelapa ini, wakil bupati Mandaling Natal Atikah Azmi Utammi Nasution, menyampaikan terimakasih kepada Kementarian Pertanian atas bantuan yang telah diberikan kepada kelompok tani di Mandailing Natal, sekaligus berharap kepada petani penerima bantuan benih agar dapat memanfaatkan benih kakao dan kelapa dengan baik, untuk segera menanam, memelihara agar memperoleh hasil yang dapat meningkatkan pendapatan petani kakao dan kelapa di Kabupaten Mandiling Natal. + + + + Pada acara penyaluran benih kakao dan kelapa ini, wakil bupati Mandaling Natal Atikah Azmi Utammi Nasution, menyampaikan terimakasih kepada Kementarian Pertanian atas bantuan yang telah diberikan kepada kelompok tani di Mandailing Natal, sekaligus berharap kepada petani penerima bantuan benih agar dapat memanfaatkan benih kakao dan kelapa dengan baik, untuk segera menanam, memelihara agar memperoleh hasil yang dapat meningkatkan pendapatan petani kakao dan kelapa di Kabupaten Mandiling Natal. + + + Bagikan Artikel Ini   + + + + + + + + + + BERITA TERKAIT + + + PELEPASAN PARASITOID Tetrastichus DI KABUPATEN DELI SERDANG LANGKAT DAN PROVINSI SUMATERA UTARA + + + EKSPLORASI STARTER Tetrastichus, INANG DAN PAKAN Brontispa DI KABUPATEN LANGKAT DAN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA diff --git a/raw/banjoo.id_blog_berita-bansos-kemensos_7254_tanggal-20-menentukan-nasib-bansos-pkh-dan-bpnt-simak-aturan-terbaru-untuk-penerima-manfaat-yang-harus-dipa.md b/raw/banjoo.id_blog_berita-bansos-kemensos_7254_tanggal-20-menentukan-nasib-bansos-pkh-dan-bpnt-simak-aturan-terbaru-untuk-penerima-manfaat-yang-harus-dipa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07ff2bb9ae410e4044834a775cdd1973a5d2b961 --- /dev/null +++ b/raw/banjoo.id_blog_berita-bansos-kemensos_7254_tanggal-20-menentukan-nasib-bansos-pkh-dan-bpnt-simak-aturan-terbaru-untuk-penerima-manfaat-yang-harus-dipa.md @@ -0,0 +1,83 @@ +--- +url: https://banjoo.id/blog/berita-bansos-kemensos/7254/tanggal-20-menentukan-nasib-bansos-pkh-dan-bpnt-simak-aturan-terbaru-untuk-penerima-manfaat-yang-harus-dipahami/ +title: "Tanggal 20 Menentukan Nasib Bansos PKH dan BPNT, Simak Aturan Terbaru untuk Penerima Manfaat yang Harus Dipahami" +domain: banjoo.id +crawl_date: 2026-03-07 06:35:35 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Tanggal 20 Menentukan Nasib Bansos PKH dan BPNT, Simak Aturan Terbaru untuk Penerima Manfaat yang Harus Dipahami + +Tanggal 20 kini menjadi momen krusial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Di sinilah penentu apakah bansos akan cair atau malah dicoret dari daftar penerima. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menetapkan aturan baru yang mengacu pada sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bansos 2026. +Sistem ini dirancang agar bantuan tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Dengan begitu, tidak ada lagi penerima yang sebenarnya sudah mampu namun masih mendapat bansos, atau sebaliknya, keluarga yang layak malah terlewat. +Penetapan Tanggal 20 sebagai Acuan Bansos +Tanggal 20 setiap triwulan menjadi penanda penting dalam proses pemutakhiran data dan penyaluran bansos. Ini adalah waktu di mana data dari masing-masing keluarga akan dikumpulkan dan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. +Proses ini dilakukan tiga bulan sekali, sesuai dengan siklus triwulan. Jadwal penyaluran bansos biasanya dimulai pada tanggal 20 Januari, 20 April, 20 Juli, dan 20 Oktober. Tanggal inilah yang menjadi batas akhir data yang akan diproses untuk penyaluran bansos di triwulan berikutnya. +1. Pemutakhiran Data oleh Kemensos +Kemensos melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penyaluran bansos selalu akurat. Data ini mencakup kondisi sosial ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga, dan status kepemilikan aset. +2. Pengolahan Data oleh BPS +Setelah data diterima dari Kemensos, BPS akan mengolahnya untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi penerima bansos. Hasil pengolahan ini kemudian dikirim kembali ke Kemensos sebagai acuan penyaluran bansos. +3. Penyaluran Bansos Sesuai Jadwal +Penyaluran bansos dilakukan setiap triwulan, dimulai pada tanggal 20. Jika data tidak diperbarui sebelum tanggal tersebut, maka keluarga bisa kehilangan haknya sebagai penerima bansos. +Baca Juga:  Lowongan Kerja BPJS Kesehatan Februari 2026, Simak Posisi-Posisi yang Tersedia!Dinamika Status Penerima Bansos +Salah satu hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa status penerima bansos bisa berubah setiap triwulan. Ini tergantung pada perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Artinya, seseorang yang menerima bansos di triwulan pertama belum tentu akan menerima di triwulan berikutnya jika kondisi ekonominya sudah membaik. +Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya tidak menerima bansos juga bisa masuk dalam daftar penerima jika kondisi ekonominya menurun dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. +1. Kenaikan Pendapatan +Jika pendapatan keluarga meningkat dan dianggap sudah di atas ambang batas kemiskinan, maka keluarga tersebut bisa dicoret dari daftar penerima bansos. +2. Perubahan Status Kepemilikan Aset +Perubahan dalam kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor, lahan pertanian, atau usaha kecil juga bisa memengaruhi status penerima bansos. +3. Penurunan Pendapatan +Sebaliknya, jika pendapatan keluarga menurun karena pemotongan kerja, PHK, atau kondisi ekonomi lainnya, keluarga tersebut bisa masuk kembali dalam daftar penerima bansos. +Syarat dan Kriteria Penerima Bansos +Untuk bisa menerima bansos, keluarga harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Kriteria ini mencakup berbagai aspek seperti pendapatan, kepemilikan aset, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. +1. Pendapatan Keluarga +Pendapatan keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi salah satu syarat utama untuk menerima bansos. Pendapatan ini mencakup penghasilan dari pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, dan bantuan lainnya. +2. Kepemilikan Aset +Kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor, lahan pertanian, atau usaha kecil juga menjadi pertimbangan. Keluarga yang memiliki aset berlebih biasanya tidak akan memenuhi syarat sebagai penerima bansos. +3. Kondisi Sosial Ekonomi +Kondisi sosial ekonomi seperti jumlah anggota keluarga, status kepemilikan rumah, dan akses terhadap fasilitas dasar juga menjadi pertimbangan dalam penilaian kelayakan penerima bansos. +Baca Juga:  Cara Pendaftaran Antrian KJP Pasar Jaya Lengkap Dengan Syarat dan Link ResmiJadwal Penyaluran Bansos 2026 +Berikut adalah jadwal penyaluran bansos berdasarkan triwulan yang berlaku tahun 2026: + + + +Triwulan +Tanggal Penyaluran + + + + +I +20 Januari 2026 + + +II +20 April 2026 + + +III +20 Juli 2026 + + +IV +20 Oktober 2026 + + + +Disclaimer: Jadwal ini bisa berubah tergantung kebijakan pemerintah dan kondisi lapangan. +Tips agar Tetap Menerima Bansos +Agar tetap menjadi penerima bansos, penting bagi keluarga untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem DTSEN selalu akurat dan terkini. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan: +1. Pastikan Data Selalu Diperbarui +Perbarui data secara berkala melalui petugas pendamping sosial atau lembaga terkait agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian kelayakan. +2. Laporkan Perubahan Kondisi Keluarga +Jika terjadi perubahan kondisi seperti penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan, laporkan segera agar bisa masuk dalam daftar penerima bansos. +3. Jangan Menyembunyikan Informasi +Transparansi dalam melaporkan kondisi sosial ekonomi keluarga sangat penting agar bantuan bisa tepat sasaran. +Penutup +Tanggal 20 bukan sekadar hari biasa, tapi momen penting yang bisa menentukan nasib penerima bansos. Dengan sistem DTSEN yang digunakan pemerintah, setiap keluarga harus memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah akurat dan terkini. Hal ini akan menentukan apakah bansos akan cair atau malah dicoret dari daftar penerima. +Jangan sampai kehilangan hak karena keterlambatan dalam pemutakhiran data. Tetap waspada dan pastikan data selalu diperbarui sebelum tanggal 20 setiap triwulan. + + + Agung BudiantoJurnalisAgung Budianto adalah profesional media multitalenta yang saat ini berperan sebagai Engagement Editor, Reporter, dan Penulis. Dengan kemampuan yang komprehensif dalam jurnalistik digital dan content engagement, Ardan membawa perspektif unik dalam setiap konten yang dihasilkannya. Tanggal 20 kini menjadi momen krusial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Di sinilah penentu apakah bansos akan cair atau malah dicoret dari daftar penerima. Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menetapkan aturan baru yang mengacu pada sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bansos 2026. Sistem ini dirancang agar bantuan tepat sasaran dan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Dengan begitu, tidak ada lagi penerima yang sebenarnya sudah mampu namun masih mendapat bansos, atau sebaliknya, keluarga yang layak malah terlewat. Penetapan Tanggal 20 sebagai Acuan Bansos Tanggal 20 setiap triwulan menjadi penanda penting dalam proses pemutakhiran data dan penyaluran bansos. Ini adalah waktu di mana data dari masing-masing keluarga akan dikumpulkan dan diolah oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Proses ini dilakukan tiga bulan sekali, sesuai dengan siklus triwulan. Jadwal penyaluran bansos biasanya dimulai pada tanggal 20 Januari, 20 April, 20 Juli, dan 20 Oktober. Tanggal inilah yang menjadi batas akhir data yang akan diproses untuk penyaluran bansos di triwulan berikutnya. 1. Pemutakhiran Data oleh Kemensos Kemensos melakukan pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan dalam penyaluran bansos selalu akurat. Data ini mencakup kondisi sosial ekonomi keluarga, jumlah anggota keluarga, dan status kepemilikan aset. 2. Pengolahan Data oleh BPS Setelah data diterima dari Kemensos, BPS akan mengolahnya untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi penerima bansos. Hasil pengolahan ini kemudian dikirim kembali ke Kemensos sebagai acuan penyaluran bansos. 3. Penyaluran Bansos Sesuai Jadwal Penyaluran bansos dilakukan setiap triwulan, dimulai pada tanggal 20. Jika data tidak diperbarui sebelum tanggal tersebut, maka keluarga bisa kehilangan haknya sebagai penerima bansos. Dinamika Status Penerima Bansos Salah satu hal penting yang perlu diketahui adalah bahwa status penerima bansos bisa berubah setiap triwulan. Ini tergantung pada perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Artinya, seseorang yang menerima bansos di triwulan pertama belum tentu akan menerima di triwulan berikutnya jika kondisi ekonominya sudah membaik. Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya tidak menerima bansos juga bisa masuk dalam daftar penerima jika kondisi ekonominya menurun dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. 1. Kenaikan Pendapatan Jika pendapatan keluarga meningkat dan dianggap sudah di atas ambang batas kemiskinan, maka keluarga tersebut bisa dicoret dari daftar penerima bansos. 2. Perubahan Status Kepemilikan Aset Perubahan dalam kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor, lahan pertanian, atau usaha kecil juga bisa memengaruhi status penerima bansos. 3. Penurunan Pendapatan Sebaliknya, jika pendapatan keluarga menurun karena pemotongan kerja, PHK, atau kondisi ekonomi lainnya, keluarga tersebut bisa masuk kembali dalam daftar penerima bansos. Syarat dan Kriteria Penerima Bansos Untuk bisa menerima bansos, keluarga harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Kriteria ini mencakup berbagai aspek seperti pendapatan, kepemilikan aset, dan kondisi sosial ekonomi lainnya. 1. Pendapatan Keluarga Pendapatan keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi salah satu syarat utama untuk menerima bansos. Pendapatan ini mencakup penghasilan dari pekerjaan utama, pekerjaan sampingan, dan bantuan lainnya. 2. Kepemilikan Aset Kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor, lahan pertanian, atau usaha kecil juga menjadi pertimbangan. Keluarga yang memiliki aset berlebih biasanya tidak akan memenuhi syarat sebagai penerima bansos. 3. Kondisi Sosial Ekonomi Kondisi sosial ekonomi seperti jumlah anggota keluarga, status kepemilikan rumah, dan akses terhadap fasilitas dasar juga menjadi pertimbangan dalam penilaian kelayakan penerima bansos. Jadwal Penyaluran Bansos 2026 Berikut adalah jadwal penyaluran bansos berdasarkan triwulan yang berlaku tahun 2026: Disclaimer: Jadwal ini bisa berubah tergantung kebijakan pemerintah dan kondisi lapangan. Tips agar Tetap Menerima Bansos Agar tetap menjadi penerima bansos, penting bagi keluarga untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem DTSEN selalu akurat dan terkini. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan: 1. Pastikan Data Selalu Diperbarui Perbarui data secara berkala melalui petugas pendamping sosial atau lembaga terkait agar tidak terjadi kesalahan dalam penilaian kelayakan. 2. Laporkan Perubahan Kondisi Keluarga Jika terjadi perubahan kondisi seperti penurunan pendapatan atau kehilangan pekerjaan, laporkan segera agar bisa masuk dalam daftar penerima bansos. 3. Jangan Menyembunyikan Informasi Transparansi dalam melaporkan kondisi sosial ekonomi keluarga sangat penting agar bantuan bisa tepat sasaran. Penutup Tanggal 20 bukan sekadar hari biasa, tapi momen penting yang bisa menentukan nasib penerima bansos. Dengan sistem DTSEN yang digunakan pemerintah, setiap keluarga harus memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah akurat dan terkini. Hal ini akan menentukan apakah bansos akan cair atau malah dicoret dari daftar penerima. Jangan sampai kehilangan hak karena keterlambatan dalam pemutakhiran data. Tetap waspada dan pastikan data selalu diperbarui sebelum tanggal 20 setiap triwulan. Agung Budianto adalah profesional media multitalenta yang saat ini berperan sebagai Engagement Editor, Reporter, dan Penulis. Dengan kemampuan yang komprehensif dalam jurnalistik digital dan content engagement, Ardan membawa perspektif unik dalam setiap konten yang dihasilkannya. diff --git a/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2012_08_13_jatim-tertinggi-buta-huruf_.md b/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2012_08_13_jatim-tertinggi-buta-huruf_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cb84011dbbe6510b4fe9e0d507718e0fe6d230a8 --- /dev/null +++ b/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2012_08_13_jatim-tertinggi-buta-huruf_.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +url: https://bappeda.jatimprov.go.id/2012/08/13/jatim-tertinggi-buta-huruf/?replytocom=60020 +title: "Bappeda Provinsi Jawa Timur – Jatim Tertinggi Buta Huruf" +domain: bappeda.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:02:36 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: true +--- + +# Bappeda Provinsi Jawa Timur – Jatim Tertinggi Buta Huruf + +ilustrasi: kompasiana.com Menjelaskan kompleksitas permasalahan lokal di Indonesia tidak cukup memadai hanya dengan memakai referensi berdasarkan (mazhab) Bank Dunia, tanpa melihat kondisi lokal. Termasuk dalam mengukur tingkat buta huruf di Indonesia. Sebab, tidak semua dari Barat bisa dipakai untuk menjelaskan aneka persoalan lokal. Demikian ditegaskan Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif (LP Ma’arif) PWNU Jawa Timur Akh. Muzakki, menanggapi data yang dirilis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI yang menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk berkategori buta huruf tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. Dalam data yang dirilis Kemendikbud pekan lalu itu disebutkan, bahwa sampai akhir Desember 2011, penduduk Indonesia yang buta huruf berjumlah 6,7 juta orang. Dari jumlah itu, Provinsi Jawa Timur berada di urutan pertama. Sekitar 1,5 juta penduduknya buta huruf. Provinsi Jawa Tengah menempati rangking kedua, dengan jumlah penduduknya yang buta huruf sebanyak 986 ribu orang. Muzakki berpendapat, hasil rilis itu harus dibaca secara kritis. Sebab, menurut dia, indikator literasi yang dipakai sangat bias “huruf Latin”, sehingga melek “huruf Arab” tidak disertakan sebagai indikator penting. “Kalau melek huruf Arab ini disertakan, tentu prosentase yang muncul akan berbeda jauh,” kata Muzakki kepada Jaringnews.com di Surabaya. Pada konteks inilah, lanjut Muzakki, pesantren dan madrasah menyumbang angka penting. “Jadi, rujukan rating melek huruf oleh rilis itu masih menyisakan persoalan untuk konteks bangsa Indonesia yang mayoritas muslim di mana melek huruf arab prasyarat mutlak,” tegas Muzakki yang juga dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya ini. Kendati demikian, kata Muzakki, data itu sangat bagus untuk menjadi peringatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bahwa Jawa Timur masih memiliki pekerjaan rumah pada aspek literasi. “Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita untuk meningktkan kinerja pembangunan manusia,”tandasnya. Karena itu, Muzakki meminta Pemprov Jatim agar membuat survei pendamping dengan menyertakan indikator melek huruf internasional selain latin (khususnya Arab) untuk menjelaskan kompleksitas lokal. Karena lembaga pendidikan Islam model pesantren dan madrasah paling besar di Indonesia berada di Jawa Timur. “Karena itu butuh pisau analisis yang komprehensif dan lebih tajam dalam meng-cover lokalitas Jawa Timur,” pungkasnya. jaringnews.com Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran keaksaran tingkat dasar di lapangan akan sangat berpengaruh terhadap suksesnya program percepatan penuntasan buta aksara. Untuk itu diperlukan suatu metode pembelajaran yang inovatif dan memiliki waktu yang relatif lebih singkat. Metode pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif serta mampu meningkatkan prestasi belajar WB buta aksara. Karena metode pembelajaran yang tidak tepat akan menjadi penghalang kelancaran jalannya proses pembelajaran sehingga banyak waktu dan tenaga yang terbuang sia-sia. Oleh karena itu metode yang diterapkan tutor baru dikatakan berhasil, jika mampu dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Semakin baik pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai akan semakin efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tutor dapat memilih metode yang tepat dan yang sesuai dengan tujuan pelajaran yang akan dicapai maka tujuan itu akan lebih mudah dicapai. Pada kenyataannya metode pembelajaran membaca dan menulis kurang dikembangkan, sehingga kemampuan membaca dan menulis WB juga belum optimal.Untuk itu diperlukan suatu metode pembelajaran yang lebih efektif. Saya Sebagai tenaga pendidikan luar sekolah khususnya yang berkonsentrasi pada bidang buta aksara dan PAUD sangat prihatin sekali dengan kondisi di jawa timur. sebagai warga jawa timur, saya tergerak untuk ikut menyumbangkan tenaga dan pikiran saya untuk turut serta membantu tuntasnya BUTA AKSARA di jawa timur. Salah satunya adalah inovasi yang telah saya kembangkan untuk program penuntasan buta aksara ini yaitu dengan METODE ACM BUTA AKSARA tuntas 10x pertemuan. Metode ini pada tahun 2010 telah diujicobakan di Pulau Lombok dengan biaya dari Bappeda Provinsi NTB dan di Kabupaten Jember dengan biaya lembaga saya sendiri, serta yang terakhir adalah di Kabupaten Malang yang dibiayai oleh BAPPEDA PROV JATIM. +Alhamdulillah hasilnya diatas 80% keberhasilannya. Namun sayangnya, setelah ujicoba tersebut hingga saat ini belum ada tindak lanjut lagi dari provinsi JATIM apakah METODE ACM ini akan digunakan lagi sebagai program penuntasan buta aksara atau provinsi JATIM masih tetap menggunakan program yang lama yaitu tuntas kurang lebih 6 bulan. Mengingat sangat pentingnya inovasi ini demi percepatan penuntasan buta aksara di JATIM. Boleh saja melek bahasa arab diusulkan atau dijadikan indikator melek huruf atau bebas buta aksa, tetpi satu petimbangan atau pertanyan, apakah dengan melek huruf arab orang tersebut dapat menggunakan sebagai bahasa komuniksi yang efektif dengan lingkungannya, apakah bisa belaja misalnya, apakah mereka bisa meniikmati acara TV yang menggunakan bahasa indonesia, apakah kemelekannya dengan huruf arab juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup, karena salah satu tujuan bebas buta aksara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ybs. Dengan kata lain, jika melek huruf arab akan dijadika atau disamakan dengan melek huruf latin, maka uji/tesnya harus etara serta penggunaanya bagi ybs mestinya sama, bisa digunakan daalam kehiduan sehari2. Karena pernah dilontarkan sutau pertanyaa, apakah orang jepang yang bisa bahas jepang tetapi tidak hisa bahasa inggris juga dikatakan bebas buta aksara, jawabnya ya, jika ybs hidup di Jepang, tetapi kalo dia hidup dalam komunitas inggris ya lalu tetap sbg penyandang buta aksara. Semoga upaya kita untuk memelekkan warga dapat berdampak positif dalam kesejahteraan mereka. Ini juga dikandung maksud, bahwa melek huruf latin di Indonesia, juga diharapkan dapat meningkatakn kesejahteraan bagi mereka, PR kita berikutnya ini… Keberhasilan sebuah kegiatan yg berkaitan dg anak bangsa perlu proses. Pemberantasan buta huruf perlu melibatkan banyak pihak, terutama tangan terampil dan jiwa besar. Untuk itulah, perlunya program yg berkelanjutan untuk menuntaskan buta sksara di jatim. Kita pikirkan bersama, mulai teori dan prakteknya. A post shared by Bappeda Provinsi Jawa Timur (@bappeda_jatim) Jatim Tertinggi Buta Huruf 3 Komentar Pembaca Leave a Reply to maryaeni Batal balas komentar Terpopuler Terkini Komentar Tags ilustrasi: kompasiana.com + + + + BERITA TERKAIT + + Ribuan Warga Kota Kediri Masih Buta Aksara + Kemiskinan di Jatim Masih 14 Persen + Kasus AIDS Tertinggi di Jawa Timur + BI: Kredit Macet Bank Asing di Jatim Tertinggi + Sekdaprov Jatim Serahkan Education Award + + + Menjelaskan kompleksitas permasalahan lokal di Indonesia tidak cukup memadai hanya dengan memakai referensi berdasarkan (mazhab) Bank Dunia, tanpa melihat kondisi lokal. Termasuk dalam mengukur tingkat buta huruf di Indonesia. Sebab, tidak semua dari Barat bisa dipakai untuk menjelaskan aneka persoalan lokal. + Demikian ditegaskan Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif (LP Ma’arif) PWNU Jawa Timur Akh. Muzakki, menanggapi data yang dirilis Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI yang menempatkan Jawa Timur sebagai provinsi dengan jumlah penduduk berkategori buta huruf tertinggi dibanding provinsi lain di Indonesia. + Dalam data yang dirilis Kemendikbud pekan lalu itu disebutkan, bahwa sampai akhir Desember 2011, penduduk Indonesia yang buta huruf berjumlah 6,7 juta orang. + Dari jumlah itu, Provinsi Jawa Timur berada di urutan pertama. Sekitar 1,5 juta penduduknya buta huruf. Provinsi Jawa Tengah menempati rangking kedua, dengan jumlah penduduknya yang buta huruf sebanyak 986 ribu orang. + Muzakki berpendapat, hasil rilis itu harus dibaca secara kritis. Sebab, menurut dia, indikator literasi yang dipakai sangat bias “huruf Latin”, sehingga melek “huruf Arab” tidak disertakan sebagai indikator penting. + “Kalau melek huruf Arab ini disertakan, tentu prosentase yang muncul akan berbeda jauh,” kata Muzakki kepada Jaringnews.com di Surabaya. + Pada konteks inilah, lanjut Muzakki, pesantren dan madrasah menyumbang angka penting. “Jadi, rujukan rating melek huruf oleh rilis itu masih menyisakan persoalan untuk konteks bangsa Indonesia yang mayoritas muslim di mana melek huruf arab prasyarat mutlak,” tegas Muzakki yang juga dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya ini. + Kendati demikian, kata Muzakki, data itu sangat bagus untuk menjadi peringatan bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur bahwa Jawa Timur masih memiliki pekerjaan rumah pada aspek literasi. “Ini tentu menjadi bagian dari upaya kita untuk meningktkan kinerja pembangunan manusia,”tandasnya. + Karena itu, Muzakki meminta Pemprov Jatim agar membuat survei pendamping dengan menyertakan indikator melek huruf internasional selain latin (khususnya Arab) untuk menjelaskan kompleksitas lokal. Karena lembaga pendidikan Islam model pesantren dan madrasah paling besar di Indonesia berada di Jawa Timur. + “Karena itu butuh pisau analisis yang komprehensif dan lebih tajam dalam meng-cover lokalitas Jawa Timur,” pungkasnya. jaringnews.com diff --git a/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2012_12_12_sektor-perbankan-beri-kontribusi-besar-ekonomi-jatim_.md b/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2012_12_12_sektor-perbankan-beri-kontribusi-besar-ekonomi-jatim_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..868e286db69f2e4308af091314ff22942e6964e5 --- /dev/null +++ b/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2012_12_12_sektor-perbankan-beri-kontribusi-besar-ekonomi-jatim_.md @@ -0,0 +1,36 @@ +--- +url: https://bappeda.jatimprov.go.id/2012/12/12/sektor-perbankan-beri-kontribusi-besar-ekonomi-jatim/ +title: "Bappeda Provinsi Jawa Timur – Sektor Perbankan Beri Kontribusi Besar Ekonomi Jatim" +domain: bappeda.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:04:43 +source_type: government +quality_score: 75 +is_priority: true +--- + +# Bappeda Provinsi Jawa Timur – Sektor Perbankan Beri Kontribusi Besar Ekonomi Jatim + +ilustrasi Krisis ekonomi global di negara Eropa dan AS yang belum pulih justru menguntungkan perekonomian di Jatim. Belakangan ini, perekonomian Jatim cenderung mengalami peningkatan bahkan banyak dukungan dari berbagai sektor, salah satunya perbankan. Terhitung di bulan Oktober 2012, kredita perbankan tumbuh 26,0 persen per tahun (YoY) jika dibandikan pertumbuhan di tahun 2011 sebesar 22,1 persen. +Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Surabaya, M Ishak, menyebutkan pertumbuhan kredit investasi mencapai 37,7 persen. Sementara, sektor rasio Loan to Deposit (LDR) saat ini sudah menjadi 82,9 persen jika dibandingkan Desember 2011 lalu yakni 77,0 persen. +“Saat ini berdirinya Jamkrida, Apex BPR, Linkage Bank Umum dan BPR, dan program sertifikasi tanah yang dikaitkan dengan kredit UMKM. Inovasi terbaru yang dilakukan perbankan adalah untuk mendorong peran serta BPR dalam system pembayaran di Jatim adalah Jatim Electronik Transfer System (JETS) dan ini adalah satu-satunya di Indonesia,” ujarnya saat dikonfirmasi. +Lebih lanjut disebutkan, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)terjadi penurunan dari 74,8 persen pada Desember 2011 menjadi 63,7 persen dibulan Oktober 2012. +Ishak mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jatim saat ini ini sudah mencapai angka 7,22 persen. Posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya seperti, DKI 6,31 persen, Jabar 6,3 persen, Jateng 6,3 persen. +Bahkan kata Ishak, pencapaian ekomomi Jatim mampu mengalahkan pertumbuhan nasional yang hanya 6,29 persen. “Ini merupakan prestasi cukup bagus khususnya perekonomian Jatim yang begitu besar angka kenaikan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil ini telah memberikan kontribusi penurunan angka kemiskinnan dijatim,” sambungnya. lensaindonesia.com A post shared by Bappeda Provinsi Jawa Timur (@bappeda_jatim) Sektor Perbankan Beri Kontribusi Besar Ekonomi Jatim Tulis Komentar Batal balas komentar Terpopuler Terkini Komentar Tags ilustrasi + + + + BERITA TERKAIT + + Aset Perbankan Jatim Tumbuh 16% + Kadin:Nomorsatukan Sektor Pertanian + Pertumbuhan Ekonomi Jatim 7,12 Persen + BPR Jatim Fokus Sektor UMKM + BI: Kredit Macet Bank Asing di Jatim Tertinggi + + + Krisis ekonomi global di negara Eropa dan AS yang belum pulih justru menguntungkan perekonomian di Jatim. Belakangan ini, perekonomian Jatim cenderung mengalami peningkatan bahkan banyak dukungan dari berbagai sektor, salah satunya perbankan. Terhitung di bulan Oktober 2012, kredita perbankan tumbuh 26,0 persen per tahun (YoY) jika dibandikan pertumbuhan di tahun 2011 sebesar 22,1 persen. +Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Surabaya, M Ishak, menyebutkan pertumbuhan kredit investasi mencapai 37,7 persen. Sementara, sektor rasio Loan to Deposit (LDR) saat ini sudah menjadi 82,9 persen jika dibandingkan Desember 2011 lalu yakni 77,0 persen. +“Saat ini berdirinya Jamkrida, Apex BPR, Linkage Bank Umum dan BPR, dan program sertifikasi tanah yang dikaitkan dengan kredit UMKM. Inovasi terbaru yang dilakukan perbankan adalah untuk mendorong peran serta BPR dalam system pembayaran di Jatim adalah Jatim Electronik Transfer System (JETS) dan ini adalah satu-satunya di Indonesia,” ujarnya saat dikonfirmasi. +Lebih lanjut disebutkan, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)terjadi penurunan dari 74,8 persen pada Desember 2011 menjadi 63,7 persen dibulan Oktober 2012. +Ishak mengatakan, pertumbuhan ekonomi Jatim saat ini ini sudah mencapai angka 7,22 persen. Posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya seperti, DKI 6,31 persen, Jabar 6,3 persen, Jateng 6,3 persen. +Bahkan kata Ishak, pencapaian ekomomi Jatim mampu mengalahkan pertumbuhan nasional yang hanya 6,29 persen. “Ini merupakan prestasi cukup bagus khususnya perekonomian Jatim yang begitu besar angka kenaikan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil ini telah memberikan kontribusi penurunan angka kemiskinnan dijatim,” sambungnya. lensaindonesia.com diff --git a/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2016_12_07_naik-90-persen-dipa-jawa-timur-tahun-2017_.md b/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2016_12_07_naik-90-persen-dipa-jawa-timur-tahun-2017_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42088a2a0f413a9a64fb7281f53212525ddd885c --- /dev/null +++ b/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2016_12_07_naik-90-persen-dipa-jawa-timur-tahun-2017_.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +url: https://bappeda.jatimprov.go.id/2016/12/07/naik-90-persen-dipa-jawa-timur-tahun-2017/?replytocom=85041 +title: "Bappeda Provinsi Jawa Timur – Naik 90 Persen DIPA Jawa Timur Tahun 2017" +domain: bappeda.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-14 23:18:26 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: true +--- + +# Bappeda Provinsi Jawa Timur – Naik 90 Persen DIPA Jawa Timur Tahun 2017 + +Gubernur Soekarwo menerima DIPA 2017 dari Presiden RI di Istana Negara, Jakarta. foto:setdaprovjatim Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Jawa Timur,  juga kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, tahun anggaran 2017 naik 90 persen dari tahun sebelumnya. Sebelumnya sebesar Rp 39,7 triliun, kini meroket menjadi Rp 74,6 triliun. DIPA tersebut diterima Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12). Penyerahan DIPA tahun 2017 ini merupakan awal dari proses pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017. Seusai menerima DIPA 2017, Gubernur Soekarwo menyampaikan, total DIPA untuk Jawa Timur baik provinsi maupun kabupaten/kota yang diserahkan Presiden RI Joko Widodo mencapai Rp 74 Triliun. DIPA tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pelayanan dasar yakni mengurangi kemiskinan, prioritas pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan dasar yang lain seperti air bersih dan stabilitas pangan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera berkoordinasi dan melakukan penyerahan DIPA dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kanwil Jawa Timur. Pihaknya juga siap rincian baik ke provinsi maupun kabupaten/kota, serta lembaga-lembaga vertikal yang ada di Jatim. Menurut Gubernur, DIPA itu adalah fungsi pembiayaan untuk rutin, ek rutin dan pembangunan. Di tingkat nasional untuk pembentukan PDB itu APBN hanya 20 persen dari APBN Rp 2.080 triliun. Dari APBN Rp 2.080 triliun itu, kemampuan pendapatan negaranya Rp 1.750 triliun. Dalam proses seperti ini, Presiden RI menegaskan pentingnya pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga-lembaga struktural yang ada di Jawa Timur. Dalam kegiatan itu, jelasnya, Presiden RI juga mengarahkan untuk melakukan pra tender. “Jadi sebelum tender disiapkan materinya. Karena setelah tender, uangnya sudah ada di kas. Untuk itu, kami akan mempercepat proses pelelangan,” imbuhnya. Sementara itu Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, telah diserahkan DIPA kepada 87 K/L dengan nilai Rp 763,6 triliun serta DIPA transfer daerah dan dana desa sebesar tahun 2017 sebesar Rp. 764,9 triliun. Presiden RI Joko Widodo mengatakan, APBN harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah lambatnya ekonomi global. “Jangan terpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lambatnya ekonomi global. Karena bisa menciptakan rasa khawatir, takut, pesimis. Yang kita inginkan adalah sekarang ini bekerja dengan rasa optimisme yang tinggi. Dan juga lebih fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta menekan pengangguran,” tegasnya. Dengan bekerja lebih fokus, Presiden RI berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5 persen, tingkat pengangguran menjadi 5,6 persen, serta gini ratio kesenjangan dapat ditekan menjadi 0,39. Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati, DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Penyerahan DIPA tahun 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia. Dijelaskan,‎ APBN 2017 disusun dengan masih menghadapi lingkungan ekonomi dalam dan luar negeri yang menantang. Mulai dari kondisi perekonomian AS pasca pemilihan presiden dan pasca terpilihnya Presiden AS yang baru, kebijakan moneter internasional atau negara-negara maju, serta pemulihan ekonomi negara Tiongkok yang memberikan dampak besar bagi perekonomian dunia dalam bentuk harga-harga komoditas maupun perdagangan dunia. Menurutnya, kondisi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia pada saat ini. Dan diperkirakan akan berlangsung hingga 2017. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa harus melakukan beberapa perubahan atau koreksi terhadap perubahan APBN-P tahun 2016. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga kredibilitas instrumen fiskal dengan menjaga dan memperkuat pondasi ekonomi Indonesia agar tidak mudah terguncang dalam situasi seperti ini. Dalam APBN tahun 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp. 1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp 2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut, DlPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 K/L berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp. 763,6 triliun (36,7 persen) . Sementara itu, DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Dana sebesat Rp 764,9 triliun atau 36,8 persen dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp 522 triliun (26,5 persen). *** mohon informasi tentang prosedur penagihan pajak kendaraan dan pelaksanaan nya A post shared by Bappeda Provinsi Jawa Timur (@bappeda_jatim) Naik 90 Persen DIPA Jawa Timur Tahun 2017 Komentar Pembaca Leave a Reply to Ribut Heriyanto Batal balas komentar Terpopuler Terkini Komentar Tags Gubernur Soekarwo menerima DIPA 2017 dari Presiden RI di Istana Negara, Jakarta. foto:setdaprovjatim + + + + BERITA TERKAIT + + Pakde Terima DIPA 2014 dari Presiden SBY + Gubernur Serahkan DIPA 2014 ke Kabupaten dan Kota + Naik, Kesejahteraan Nelayan Jawa Timur + NTP Jawa Timur Turun 0,74 persen + Jawa Timur Mengalami Inflasi 0,19 Persen + + + Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Provinsi Jawa Timur,  juga kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, tahun anggaran 2017 naik 90 persen dari tahun sebelumnya. Sebelumnya sebesar Rp 39,7 triliun, kini meroket menjadi Rp 74,6 triliun. DIPA tersebut diterima Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dari Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12). + Penyerahan DIPA tahun 2017 ini merupakan awal dari proses pelaksanaan UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun 2017. Seusai menerima DIPA 2017, Gubernur Soekarwo menyampaikan, total DIPA untuk Jawa Timur baik provinsi maupun kabupaten/kota yang diserahkan Presiden RI Joko Widodo mencapai Rp 74 Triliun. DIPA tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pelayanan dasar yakni mengurangi kemiskinan, prioritas pendidikan dan kesehatan, serta kebutuhan dasar yang lain seperti air bersih dan stabilitas pangan. + Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera berkoordinasi dan melakukan penyerahan DIPA dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kanwil Jawa Timur. Pihaknya juga siap rincian baik ke provinsi maupun kabupaten/kota, serta lembaga-lembaga vertikal yang ada di Jatim. + Menurut Gubernur, DIPA itu adalah fungsi pembiayaan untuk rutin, ek rutin dan pembangunan. Di tingkat nasional untuk pembentukan PDB itu APBN hanya 20 persen dari APBN Rp 2.080 triliun. Dari APBN Rp 2.080 triliun itu, kemampuan pendapatan negaranya Rp 1.750 triliun. Dalam proses seperti ini, Presiden RI menegaskan pentingnya pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta lembaga-lembaga struktural yang ada di Jawa Timur. + Dalam kegiatan itu, jelasnya, Presiden RI juga mengarahkan untuk melakukan pra tender. “Jadi sebelum tender disiapkan materinya. Karena setelah tender, uangnya sudah ada di kas. Untuk itu, kami akan mempercepat proses pelelangan,” imbuhnya. + Sementara itu Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, telah diserahkan DIPA kepada 87 K/L dengan nilai Rp 763,6 triliun serta DIPA transfer daerah dan dana desa sebesar tahun 2017 sebesar Rp. 764,9 triliun. + Presiden RI Joko Widodo mengatakan, APBN harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah lambatnya ekonomi global. + “Jangan terpengaruh terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lambatnya ekonomi global. Karena bisa menciptakan rasa khawatir, takut, pesimis. Yang kita inginkan adalah sekarang ini bekerja dengan rasa optimisme yang tinggi. Dan juga lebih fokus menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta menekan pengangguran,” tegasnya. + Dengan bekerja lebih fokus, Presiden RI berharap pada tahun 2017 tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,5 persen, tingkat pengangguran menjadi 5,6 persen, serta gini ratio kesenjangan dapat ditekan menjadi 0,39. + Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati, DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. + Penyerahan DIPA tahun 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia. + Dijelaskan,‎ APBN 2017 disusun dengan masih menghadapi lingkungan ekonomi dalam dan luar negeri yang menantang. Mulai dari kondisi perekonomian AS pasca pemilihan presiden dan pasca terpilihnya Presiden AS yang baru, kebijakan moneter internasional atau negara-negara maju, serta pemulihan ekonomi negara Tiongkok yang memberikan dampak besar bagi perekonomian dunia dalam bentuk harga-harga komoditas maupun perdagangan dunia. + Menurutnya, kondisi tersebut sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi Indonesia pada saat ini. Dan diperkirakan akan berlangsung hingga 2017. Oleh karena itu, pemerintah terpaksa harus melakukan beberapa perubahan atau koreksi terhadap perubahan APBN-P tahun 2016. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga kredibilitas instrumen fiskal dengan menjaga dan memperkuat pondasi ekonomi Indonesia agar tidak mudah terguncang dalam situasi seperti ini. + Dalam APBN tahun 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp. 1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp 2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut, DlPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 K/L berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp. 763,6 triliun (36,7 persen) . + Sementara itu, DIPA Dana Transfer ke Daerah dan Dana Dana sebesat Rp 764,9 triliun atau 36,8 persen dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sebesar Rp 522 triliun (26,5 persen). *** diff --git a/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2022_08_01_jatim-launching-aplikasi-sinta-gelis-targetkan-nol-persen-kemiskinan-ekstrem-tahun-2024_.md b/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2022_08_01_jatim-launching-aplikasi-sinta-gelis-targetkan-nol-persen-kemiskinan-ekstrem-tahun-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aaa8e06d305b87d7bc36b328368bb7b9ee663797 --- /dev/null +++ b/raw/bappeda.jatimprov.go.id_2022_08_01_jatim-launching-aplikasi-sinta-gelis-targetkan-nol-persen-kemiskinan-ekstrem-tahun-2024_.md @@ -0,0 +1,43 @@ +--- +url: https://bappeda.jatimprov.go.id/2022/08/01/jatim-launching-aplikasi-sinta-gelis-targetkan-nol-persen-kemiskinan-ekstrem-tahun-2024/ +title: "Bappeda Provinsi Jawa Timur – Jatim Launching Aplikasi Sinta Gelis, Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024" +domain: bappeda.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:34:21 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: true +--- + +# Bappeda Provinsi Jawa Timur – Jatim Launching Aplikasi Sinta Gelis, Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 + +(Dari kiri ke kanan) Sekda Jatim Adhy Karyono, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi dan Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin, pada acara Launching Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) di Ballroom Hotel Platinum Surabaya, Minggu (31/7) Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memenuhi target pemerintah pusat dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dalam Inpres tersebut, ditargetkan bahwa seluruh wilayah Indonesia bisa nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 mendatang. Sebagai dukungan untuk mewujudkan hal tersebut, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) di Ballroom Hotel Platinum Surabaya, Minggu (31/7) malam. “Atas arahan Ibu Gubernur Khofifah, kita terus diminta untuk berinovasi dalam membangun basis data yang kuat. Bukan sekedar basis data, Sinta Gelis ini adalah keterpaduan lintas sektor,” ungkap Wagub Emil Lebih lanjut, aplikasi Sinta Gelis dipercaya sebagai jawaban atas kendala yang selama ini dirasakan dalam sinkronisasi data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Untuk diketahui, aplikasi ini memuat data by name by address berdasarkan data DTKS maupun penerima sasaran program penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Aplikasi Sinta Gelis dapat dengan mudah menentukan profil rumah tangga dari seluruh variabel yang ada di DTKS mulai dari data Anggota Rumah tangga (ART) dan Rumah Tangga (RT), sehingga memudahkan Perangkat Daerah dan semua pihak dalam menentukan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan, sekaligus sinkronisasi Data Penerima Manfaat antara Data DTKS maupun Data Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. “Kita berharap bahwa setiap dinas nantinya bisa terinventarisir programnya. Jangan sampai berbeda jalan, sehingga akibatnya tidak terkonsentrasikan kepada sasaran yang akan dituju,” jelas Wagub Emil. Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Trenggalek itu juga menjabarkan temuannya perihal angka kemiskinan tinggi namun pengangguran terpantau rendah. “Itu menandakan bahwa sekian banyak kemiskinan bukan karena tidak bekerja, tetapi bekerja di tempat yang tidak menghasilkan. Hal semacam ini, patut menjadi PR Bersama karena bukan sekedar menyalurkan bansos,” tutur Wagub Emil. Sebagai pelengkap dari Sinta Gelis, turut diluncurkan program Desa Binaan: Dharma Bhakti Nagari, yang rencananya akan dimulai di 7 kabupaten di Jawa Timur. Dharma Bhakti Nagari adalah intervensi ekstra yang berbentuk sistem yang didesain khusus untuk mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan yang holistic, integratif dan lebih fokus pada sasaran desa tertentu yang sudah ditetapkan. Tahun ini Dharma Bhakti Nagari menyasar 14 desa di 7 Kabupaten sebagai pilot project, yaitu Kab. Bojonegoro, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lamongan, Kab. Jember, Kab. Pamekasan dan Kab. Probolinggo. “Desa Binaan ini merupakan pemanfaatan Sinta Gelis. Sejalan dengan pemerintah pusat, kita harus bisa bergerak di tengah pembenahan yang lebih terstruktur, harus ada gerakan yang lebih terarah,” pungkas Wagub Emil. Senada dengan Wagub Emil, Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi menyatakan bahwa kuncinya adalah konvergensi. Pemerintah pusat telah menyediakan dana yang cukup besar untuk penanggulangan kemiskinan. Maka, yang menjadi PR adalah memperbaiki data sasaran. “Jadi melalui sinta gelis ini diharapkan bisa mengurangi exclusion error dengan sementara menggunakan data keluarga dari BKKBN,” ucapnya. Semua langkah ini memiliki harapan bahwa seluruh wilayah didukung kementerian lembaga akan keroyokan untuk mengejar target penghilangan kemiskinan ekstrim. Di tahun 2022, pemerintah pusat mencanangkan 212 Kab/Kota sebagai Pilot Project, 25 di antaranya berada di Jawa Timur. “Ini adalah upaya bersama mulai dari level Pusat, Provinsi, Kab/Kota hingga level kecamatan dan desa. Intinya kita harus terus bersinergi untuk terus mengejar target sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022,” tutupnya. Turut hadir Sekda Jatim Adhy Karyono, Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin, para Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jatim, Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim serta berbagai perwakilan stakeholder pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. (*) A post shared by Bappeda Provinsi Jawa Timur (@bappeda_jatim) Jatim Launching Aplikasi Sinta Gelis, Targetkan Nol Persen Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 Tulis Komentar Batal balas komentar Terpopuler Terkini Komentar Tags (Dari kiri ke kanan) Sekda Jatim Adhy Karyono, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi dan Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin, pada acara Launching Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) di Ballroom Hotel Platinum Surabaya, Minggu (31/7) + + + + BERITA TERKAIT + + Atasi Kemiskinan di Jatim, Program Peti Koin Bermantra di Launching + Kemiskinan di Jatim Masih 14 Persen + Gubernur Khofifah: Jatim Berkontribusi 30 Persen Turunkan Angka Kemiskinan Nasional + Mencari Solusi Turunkan Kemiskinan Jatim + Jatim Peringkat 2 Sukses Turunkan Angka Kemiskinan + + + Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memenuhi target pemerintah pusat dalam menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. + Dalam Inpres tersebut, ditargetkan bahwa seluruh wilayah Indonesia bisa nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 mendatang. + Sebagai dukungan untuk mewujudkan hal tersebut, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak hadir mewakili Gubernur Khofifah Indar Parawansa meluncurkan Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Sinta Gelis) di Ballroom Hotel Platinum Surabaya, Minggu (31/7) malam. + “Atas arahan Ibu Gubernur Khofifah, kita terus diminta untuk berinovasi dalam membangun basis data yang kuat. Bukan sekedar basis data, Sinta Gelis ini adalah keterpaduan lintas sektor,” ungkap Wagub Emil + Lebih lanjut, aplikasi Sinta Gelis dipercaya sebagai jawaban atas kendala yang selama ini dirasakan dalam sinkronisasi data penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). + Untuk diketahui, aplikasi ini memuat data by name by address berdasarkan data DTKS maupun penerima sasaran program penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur. + Aplikasi Sinta Gelis dapat dengan mudah menentukan profil rumah tangga dari seluruh variabel yang ada di DTKS mulai dari data Anggota Rumah tangga (ART) dan Rumah Tangga (RT), sehingga memudahkan Perangkat Daerah dan semua pihak dalam menentukan sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan, sekaligus sinkronisasi Data Penerima Manfaat antara Data DTKS maupun Data Penerima Manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. + “Kita berharap bahwa setiap dinas nantinya bisa terinventarisir programnya. Jangan sampai berbeda jalan, sehingga akibatnya tidak terkonsentrasikan kepada sasaran yang akan dituju,” jelas Wagub Emil. + Dalam kesempatan tersebut, mantan Bupati Trenggalek itu juga menjabarkan temuannya perihal angka kemiskinan tinggi namun pengangguran terpantau rendah. + “Itu menandakan bahwa sekian banyak kemiskinan bukan karena tidak bekerja, tetapi bekerja di tempat yang tidak menghasilkan. Hal semacam ini, patut menjadi PR Bersama karena bukan sekedar menyalurkan bansos,” tutur Wagub Emil. + Sebagai pelengkap dari Sinta Gelis, turut diluncurkan program Desa Binaan: Dharma Bhakti Nagari, yang rencananya akan dimulai di 7 kabupaten di Jawa Timur. Dharma Bhakti Nagari adalah intervensi ekstra yang berbentuk sistem yang didesain khusus untuk mendukung percepatan penurunan angka kemiskinan yang holistic, integratif dan lebih fokus pada sasaran desa tertentu yang sudah ditetapkan. + Tahun ini Dharma Bhakti Nagari menyasar 14 desa di 7 Kabupaten sebagai pilot project, yaitu Kab. Bojonegoro, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lamongan, Kab. Jember, Kab. Pamekasan dan Kab. Probolinggo. + “Desa Binaan ini merupakan pemanfaatan Sinta Gelis. Sejalan dengan pemerintah pusat, kita harus bisa bergerak di tengah pembenahan yang lebih terstruktur, harus ada gerakan yang lebih terarah,” pungkas Wagub Emil. + Senada dengan Wagub Emil, Sekretaris Eksekutif TNP2K Suprayoga Hadi menyatakan bahwa kuncinya adalah konvergensi. Pemerintah pusat telah menyediakan dana yang cukup besar untuk penanggulangan kemiskinan. Maka, yang menjadi PR adalah memperbaiki data sasaran. + “Jadi melalui sinta gelis ini diharapkan bisa mengurangi exclusion error dengan sementara menggunakan data keluarga dari BKKBN,” ucapnya. + Semua langkah ini memiliki harapan bahwa seluruh wilayah didukung kementerian lembaga akan keroyokan untuk mengejar target penghilangan kemiskinan ekstrim. Di tahun 2022, pemerintah pusat mencanangkan 212 Kab/Kota sebagai Pilot Project, 25 di antaranya berada di Jawa Timur. + “Ini adalah upaya bersama mulai dari level Pusat, Provinsi, Kab/Kota hingga level kecamatan dan desa. Intinya kita harus terus bersinergi untuk terus mengejar target sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022,” tutupnya. + Turut hadir Sekda Jatim Adhy Karyono, Kepala Bappeda Jatim Mohammad Yasin, para Wakil Bupati/Wakil Wali Kota se-Jatim, Kepala Perangkat Daerah Pemprov Jatim serta berbagai perwakilan stakeholder pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. (*) diff --git a/raw/beritametro.id_story_tahun-2024-bp2p-jawa-iv-rehab-11368-unit-rtlh.md b/raw/beritametro.id_story_tahun-2024-bp2p-jawa-iv-rehab-11368-unit-rtlh.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0e79a8db0d341da8b32a0abd5d16da82ce9225bc --- /dev/null +++ b/raw/beritametro.id_story_tahun-2024-bp2p-jawa-iv-rehab-11368-unit-rtlh.md @@ -0,0 +1,88 @@ +--- +url: https://beritametro.id/story/tahun-2024-bp2p-jawa-iv-rehab-11368-unit-rtlh +title: "Tahun 2024, BP2P Jawa IV Rehab 11.368 Unit RTLH" +domain: beritametro.id +crawl_date: 2026-03-25 04:31:58 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Tahun 2024, BP2P Jawa IV Rehab 11.368 Unit RTLH + +Surabaya (BM) – Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terus dilakukan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV. Kali ini, tahun 2024 rehab RTLH di Provinsi Jawa Timur rencana capai 11.368 unit RTLH. Jumlah ini terbilang turun jika dibanding tahun 2023 yang mencapai 21.946 unit RTLH. Kepala Balai P2P Jawa IV, Sultan Sidik Nasution mengungkapkan program BSPS bertujuan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni berdasarkan kemampuan masyarakat. ” Program ini adalah program pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Yakni melalui program gotong royong,” ungkap Sultan saat kegiatan pemasangan peneng secara simbolis di RTLH yang selesai diperbaiki di Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, Selasa (25/6/2024). Tahun ini di Kelurahan Giri terdapat 240 unit RTLH yang sudah selesai diperbaiki. Setelah sebelumnya di tahun 2023 berhasil merehab 962 RTLH yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. “ Penerima bantuan rehab RTLH di lokasi lain yang belum selesai. Agar segera dituntaskan pekerjaan fisiknya. Supaya bisa cepat dihuni,” imbuh Sultan. Ia berharap program BSPS dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpengahasilan rendah. Tidak hanya sekedar memiliki rumah lebih layak, sehat dan nyaman. Dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) dapat mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat. “ Program BSPS yang disalurkan pemerintah merupakan stimulan agar masyarakat juga memiliki semangat serta mendorong gotong royong antar warga ketika melaksanakan pembangunan rumah,” harapnya. Persyaratan untuk mendapatkan program ini, lanjut Sultan diantaranya WNI, menguasai tanah yang sah, memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi atau Kota, menempati satu-satunya RTLH, belum pernah dapat BSPS serta bersedia berswadaya. “ Prinsip program ini, transparan, akuntabel serta tanpa pungutan biaya,” pungkas Sultan. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Banyuwangi kegiatan pengendalian dan pengawasan, Kepala Balai P2P Jawa IV didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jatim, Aditya Viko Viganta dan PPK Rumah Swadaya II Erick Ady Novendra. (dik) Survei Indo Barometer: Prabowo Capres Terkuat Di 2024 Larangan Penggunaan Sepeda Listrik , Berikut Penjelasannya Polres Ponorogo Gencar Patroli Siber Di Medsos Wow... ! Festival Jathilan Bromo Akan Kembali Digelar Berlangganan milis kami untuk mendapatkan pembaruan baru! Kontak Kami Tentang Kami Redaksi Pedoman Pemberitaan Media Siber Info Iklan Berlangganan newsletter kami Komentar / Jawab Dari Anda Mungkin Juga Suka Bakti Nyata untuk Masyarakat, STIE Pemuda Surabaya KKN ke Luar Pulau Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 Resmi Dibuka YJI Gelar Heart At School di Hari Anak Nasional 2025, Deteksi Dini Penyakit Jantung untuk Generasi M... Tahun 2024, BP2P Jawa IV Rehab 11.368 Unit RTLH Jalan Kabupaten Gresik Siap Sambut Lebaran HUT Gresik, Santunan Ribuan Dhuafa Hingga Diskon Pajak Jelang Lebaran, BBPJN Jatim-Bali Tingkatkan Kemantapan Jalan di Gresik Cuaca Ekstrim, Gondola Apartemen Jatuh Diterjang Angin Kencang, 1 Pekerja Tewas DLH Gresik Olah Sampah Bernilai Ekonomis Jaga Kemantapan, Jalan Raya Maduran Diperbaiki BBPJN Jatim-Bali Kerusakan Jalan di Gresik-Lamongan Sepanjang 17,689 KM Ditangani BPJN Jatim-Bali Odol dan Cuaca Ekstrem Penyebab Kerusakan Jalan Maduran Manyar Populer Newsletter Tetap terhubung Kategori Halaman Pilihan Newsletter Tahun 2024, BP2P Jawa IV Rehab 11.368 Unit RTLH + + + Posting Oleh andik + + + + Kamis, 27 Juni 2024 20:06 + + + + + + Surabaya (BM) – Rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) terus dilakukan Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P) Jawa IV. Kali ini, tahun 2024 rehab RTLH di Provinsi Jawa Timur rencana capai 11.368 unit RTLH. Jumlah ini terbilang turun jika dibanding tahun 2023 yang mencapai 21.946 unit RTLH. + Kepala Balai P2P Jawa IV, Sultan Sidik Nasution mengungkapkan program BSPS bertujuan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni berdasarkan kemampuan masyarakat. + ” Program ini adalah program pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumahnya. Yakni melalui program gotong royong,” ungkap Sultan saat kegiatan pemasangan peneng secara simbolis di RTLH yang selesai diperbaiki di Kelurahan Giri Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, Selasa (25/6/2024). + Tahun ini di Kelurahan Giri terdapat 240 unit RTLH yang sudah selesai diperbaiki. Setelah sebelumnya di tahun 2023 berhasil merehab 962 RTLH yang tersebar di Kabupaten Banyuwangi. + “ Penerima bantuan rehab RTLH di lokasi lain yang belum selesai. Agar segera dituntaskan pekerjaan fisiknya. Supaya bisa cepat dihuni,” imbuh Sultan. + Ia berharap program BSPS dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpengahasilan rendah. Tidak hanya sekedar memiliki rumah lebih layak, sehat dan nyaman. Dengan metode Padat Karya Tunai (PKT) dapat mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat. + “ Program BSPS yang disalurkan pemerintah merupakan stimulan agar masyarakat juga memiliki semangat serta mendorong gotong royong antar warga ketika melaksanakan pembangunan rumah,” harapnya. + Persyaratan untuk mendapatkan program ini, lanjut Sultan diantaranya WNI, menguasai tanah yang sah, memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi atau Kota, menempati satu-satunya RTLH, belum pernah dapat BSPS serta bersedia berswadaya. + “ Prinsip program ini, transparan, akuntabel serta tanpa pungutan biaya,” pungkas Sultan. + Dalam kunjungannya ke Kabupaten Banyuwangi kegiatan pengendalian dan pengawasan, Kepala Balai P2P Jawa IV didampingi Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jatim, Aditya Viko Viganta dan PPK Rumah Swadaya II Erick Ady Novendra. (dik) Jalan Kabupaten Gresik Siap Sambut Lebaran HUT Gresik, Santunan Ribuan Dhuafa Hingga Diskon Pajak Jelang Lebaran, BBPJN Jatim-Bali Tingkatkan Kemantapan Jalan di Gresik Cuaca Ekstrim, Gondola Apartemen Jatuh Diterjang Angin Kencang, 1 Pekerja Tewas DLH Gresik Olah Sampah Bernilai Ekonomis Jaga Kemantapan, Jalan Raya Maduran Diperbaiki BBPJN Jatim-Bali Kerusakan Jalan di Gresik-Lamongan Sepanjang 17,689 KM Ditangani BPJN Jatim-Bali Odol dan Cuaca Ekstrem Penyebab Kerusakan Jalan Maduran Manyar Survei Indo Barometer: Prabowo Capres Terkuat Di 2024 + + + + + Sabtu, 05 Februari 2022 12:02 + + + 117621 Larangan Penggunaan Sepeda Listrik , Berikut Penjelasannya + + + + + Kamis, 17 Oktober 2024 16:10 + + + 80764 Polres Ponorogo Gencar Patroli Siber Di Medsos + + + + + Sabtu, 05 Februari 2022 12:02 + + + 76794 Wow... ! Festival Jathilan Bromo Akan Kembali Digelar + + + + + Senin, 30 September 2019 06:09 + + + 73910 Bakti Nyata untuk Masyarakat, STIE Pemuda Surabaya KKN ke Luar Pulau + + + + Rabu, 20 Agustus 2025 14:08 + + + 500 Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 Resmi Dibuka + + + + Jumat, 25 Juli 2025 13:07 + + + 713 YJI Gelar Heart At School di Hari Anak Nasional 2025, Deteksi Dini Penyakit Jantung untuk Generasi M... + + + + Jumat, 25 Juli 2025 13:07 + + + 734 diff --git a/raw/bhpsurabaya.kemenkumham.go.id_informasi_indeks-berita_menjaga-kepastian-hukum-di-era-digital-bhp-surabaya-gelar-pengawasan-pengampuan-secara-daring.md b/raw/bhpsurabaya.kemenkumham.go.id_informasi_indeks-berita_menjaga-kepastian-hukum-di-era-digital-bhp-surabaya-gelar-pengawasan-pengampuan-secara-daring.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..505ea0ba99cb71db98d1d9eba8a4a385f3770dbe --- /dev/null +++ b/raw/bhpsurabaya.kemenkumham.go.id_informasi_indeks-berita_menjaga-kepastian-hukum-di-era-digital-bhp-surabaya-gelar-pengawasan-pengampuan-secara-daring.md @@ -0,0 +1,155 @@ +--- +url: https://bhpsurabaya.kemenkumham.go.id/informasi/indeks-berita/menjaga-kepastian-hukum-di-era-digital-bhp-surabaya-gelar-pengawasan-pengampuan-secara-daring +title: "Menjaga Kepastian Hukum di Era Digital, BHP Surabaya Gelar Pengawasan Pengampuan Secara Daring" +domain: bhpsurabaya.kemenkumham.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:15:31 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Menjaga Kepastian Hukum di Era Digital, BHP Surabaya Gelar Pengawasan Pengampuan Secara Daring + +Surabaya - Komitmen dalam menjaga tertib pengelolaan harta dalam perkara pengampuan terus diperkuat oleh BHP Surabaya. Sebagai Pengampu Pengawas, BHP Surabaya melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan harta melalui pertemuan daring. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom Meeting sebagai bentuk penyesuaian layanan, mengingat Pengampu yang sedang berada di luar negeri. Meskipun dilakukan secara virtual, proses pengawasan tetap berjalan optimal dalam memastikan pengelolaan harta dalam pengampuan dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum. Dalam pertemuan tersebut, BHP Surabaya memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai ruang lingkup serta batas kewenangan pengampuan. Selain itu, BHP Surabaya juga menjelaskan tanggung jawab Pengampu dalam mengelola dan melindungi aset yang berada dalam pengampuan agar setiap tindakan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan secara daring ini menjadi wujud adaptasi layanan BHP Surabaya dalam menghadapi dinamika jarak dan mobilitas para pihak. Dengan pemanfaatan teknologi, fungsi pengawasan tetap dapat dijalankan secara efektif guna menjamin kepastian hukum serta menjaga tertib administrasi dalam pengelolaan harta yang berada di bawah pengawasan BHP Surabaya. (Humas BHP Surabaya) Home Profil Sejarah Singkat Visi, Misi, dan Tata Nilai Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Profil Pejabat Layanan Publik Perwalian Pengampuan Kepailitan Pendaftaran dan Pembukaan Akta Wasiat Pengurusan Ketidakhadiran (Afwezigheid) Surat Keterangan Hak Waris Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap) Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Standar Pelayanan Informasi Indeks Berita IPK & IKM PPID Ragam Unduhan Copyright © Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenkumham RI BHP Surabaya Berkomitmen Meraih Predikat WBBM BHP Surabaya Menolak Keras Pungli dan Sejenisnya Menjaga Kepastian Hukum di Era Digital, BHP Surabaya Gelar Pengawasan Pengampuan Secara Daring Featured + + + + Menjaga Kepastian Hukum di Era Digital, BHP Surabaya Gelar Pengawasan Pengampuan Secara Daring + + + + + + + + + + + + + + adm bhp + + + + Berita Utama + + + + + + 05 March 2026 + + + + + + + + + Hits: 15 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Surabaya - Komitmen dalam menjaga tertib pengelolaan harta dalam perkara pengampuan terus diperkuat oleh BHP Surabaya. Sebagai Pengampu Pengawas, BHP Surabaya melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pengelolaan harta melalui pertemuan daring. + Kegiatan ini dilaksanakan melalui Zoom Meeting sebagai bentuk penyesuaian layanan, mengingat Pengampu yang sedang berada di luar negeri. Meskipun dilakukan secara virtual, proses pengawasan tetap berjalan optimal dalam memastikan pengelolaan harta dalam pengampuan dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan hukum. + Dalam pertemuan tersebut, BHP Surabaya memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai ruang lingkup serta batas kewenangan pengampuan. Selain itu, BHP Surabaya juga menjelaskan tanggung jawab Pengampu dalam mengelola dan melindungi aset yang berada dalam pengampuan agar setiap tindakan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. + Pelaksanaan pengawasan secara daring ini menjadi wujud adaptasi layanan BHP Surabaya dalam menghadapi dinamika jarak dan mobilitas para pihak. Dengan pemanfaatan teknologi, fungsi pengawasan tetap dapat dijalankan secara efektif guna menjamin kepastian hukum serta menjaga tertib administrasi dalam pengelolaan harta yang berada di bawah pengawasan BHP Surabaya. (Humas BHP Surabaya) BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA + KEMENTERIAN HUKUM  JAWA TIMUR + + + + + + + + + + +   + Jl. Jenderal S. Parman No.58, Krajan Kulon, Waru, Kec. Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256 + + + +   + +628113531624 + + + +   + Alamat Email + + +   +   + bhp.surabaya@kemenkum.go.id + + +   +   +   + + +   +   +   + + + +   + + + + +   + +   + +   + +   +   + + + + + + + + LINK INSTANSI TERKAIT + Kementerian Hukum Ditjen AHU Kanwil Jawa Timur BHP Surabaya BHP Semarang BHP Medan BHP Makassar BHP Jakarta diff --git a/raw/biroadpim.jatimprov.go.id_post_gubernur-khofifah-inisiasi-program-mama-mau-naik-kelas-dan-resmikan-revitalisasi-60-slb-sma-smk-semadura.md b/raw/biroadpim.jatimprov.go.id_post_gubernur-khofifah-inisiasi-program-mama-mau-naik-kelas-dan-resmikan-revitalisasi-60-slb-sma-smk-semadura.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..38ec986599f2a501cdf39a10a5a2d0d72094b760 --- /dev/null +++ b/raw/biroadpim.jatimprov.go.id_post_gubernur-khofifah-inisiasi-program-mama-mau-naik-kelas-dan-resmikan-revitalisasi-60-slb-sma-smk-semadura.md @@ -0,0 +1,239 @@ +--- +url: https://biroadpim.jatimprov.go.id/post/gubernur-khofifah-inisiasi-program-mama-mau-naik-kelas-dan-resmikan-revitalisasi-60-slb-sma-smk-semadura +title: "BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN - Empowering Collaboration" +domain: biroadpim.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-09 20:54:28 +source_type: government +quality_score: 91 +is_priority: false +--- + +# BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN - Empowering Collaboration + +Mazaya + + + + 03 Maret 2026 + + +Gubernur Khofifah Inisiasi Program MAMA MAU NAIK KELAS dan Resmikan Revitalisasi 60 SLB, SMA, SMK se-Madura + +SAMPANG, 3 MARET 2026 – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menginisiasi program MAMA MAU NAIK KELAS (Madura Maju, Madura Unggul, Madura Naik Kelas) sebagai langkah strategis percepatan peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Madura.  +  +Inisiasi tersebut disampaikan bersamaan dengan peresmian revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana (sarpras) pada 60 SLB, SMA, dan SMK negeri maupun swasta se-Madura yang dipusatkan di SMKN 2 Sampang, Kabupaten Sampang, Selasa (3/3). +  +Gubernur Khofifah menegaskan bahwa program MAMA MAU NAIK KELAS bukan sekadar slogan, melainkan gerakan terukur untuk mendorong Madura memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang pendidikan.  +  +Menurutnya, kemajuan suatu daerah diukur melalui parameter global, seperti penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan kesehatan, serta mutu pendidikan yang berdaya saing. +  +"Jadi bukan ini maju atau tidak maju tapi bahwa ada kemajuan yang diukur oleh dunia MAMA MAU NAIK KELAS Madura maju Madura unggul berarti punya keunggulan kompetitif dan punya keunggulan komparatif dan Madura naik kelas," ujarnya. +  +Program ini diarahkan untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa, sekaligus meningkatkan angka partisipasi lulusan SMA/SMK di Madura yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.  +  +Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, antara lain penunjukan 12 SMA Negeri sebagai sekolah percontohan (pilot project), pendataan dan pemetaan potensi siswa dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), serta penguatan akademik untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) melalui intensifikasi materi persiapan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). +  +Selain itu, dilakukan pula asesmen dan try out UTBK-SNBT secara berkala disertai analisis hasil guna meningkatkan kesiapan siswa menghadapi seleksi masuk PTN. Khofifah mendorong seluruh kepala sekolah di Madura untuk memiliki semangat kolektif dalam mengantarkan lebih banyak siswa menembus perguruan tinggi negeri. +  +"Kepada semua para kepala sekolah semangat untuk mengantarkan putra putrinya apakah itu di UTBK atau itu di SNBT," sebutnya. +  +Sebagai bentuk afirmasi, Pemprov Jawa Timur juga menyiapkan skema penghargaan (reward) berupa tambahan revitalisasi infrastruktur bagi sekolah yang mampu meningkatkan capaian kelulusan siswanya di jalur UTBK  maupun SNBT secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. +  +"Kalau target yang diterima 2 kali dari yang diterima tahun lalu akan ada reward, rewardnya infrastruktur di masing masing sekolah insyaallah akan kita lakukan revitalisasi secara lebih komprehensif," tegasnya. +  +Sejalan dengan peningkatan mutu akademik, Gubernur Khofifah juga meresmikan revitalisasi dan rehabilitasi sarpras pada 60 satuan pendidikan di empat kabupaten di Madura.  +  +Program ini mencakup 13 SMA dan 3 SMK di Kabupaten Bangkalan; 7 SMA, 5 SMK, dan 3 SLB di Kabupaten Sampang; 5 SMA dan 8 SMK di Kabupaten Pamekasan; serta 11 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB di Kabupaten Sumenep. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp47.831.355.253. +  +Revitalisasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan keamanan lingkungan belajar, sekaligus mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan menengah serta pendidikan khusus. Dengan sarana prasarana yang lebih representatif, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. +  +"Peningkatan mutu pendidikan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, para siswa dan guru merasa nyaman dalam proses transfer ilmu, maksimal dan optimal didukung dengan fasilitas penunjang yang komprehensif," terangnya. +  +Khofifah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan SDM Madura. Menurutnya, kerja keras yang terintegrasi menjadi kunci agar transformasi pendidikan di Madura dapat berjalan optimal. +  +"Semoga diijabah oleh Allah SWT karena kerja keras kita karena komitmen kita dan semua kerja keras yang saling terintegrasi kabupaten kota provinsi dan pusat, mudah-mudahan Allah ijabah amin," harapnya. +  +Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah turut menyerahkan bantuan pendidikan kepada 40 siswa SMA dan SMK berprestasi dari keluarga prasejahtera se-Madura, masing-masing sebesar Rp1.000.000. Selain itu, diserahkan pula bantuan 20 unit komputer kepada SMKN 2 Sampang untuk mendukung penguatan pembelajaran berbasis teknologi. +  +Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paiwai menyampaikan rehabilitasi dan revitalisasi SMA, SMK, dan SLB Negeri maupun Swasta di wilayah Madura dilaksanakan sebagai upaya pemerataan mutu layanan pendidikan, peningkatan keselamatan bangunan sekolah, serta pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan sesuai regulasi yang berlaku.  +  +"Program ini dilakukan juga agar tidak terjadi kesenjangan antara yang ada di wilayah kepulauan dan daratan, di dalam kegiatan ini juga tentu kita ingin merefleksikan diri bahwa mendorong ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif dan juga berkelanjutan untuk wilayah Madura," kata Aries. +  +Di sisi lain, Aries mengatakan bahwa sisi Akademik Madura perlu adanya akselerasi peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu ia menyebut di tahun 2026 terdapat Program MAMA MAU NAIK KELAS yang diinisiasi oleh Gubernur Khofifah. Tujuannya untuk peningkatan siswa SMA Madura ke Perguruan Tinggi baik jumlah maupun persentasenya.  +  +"Tahun 2026 ini kita dorong akselerasi mutu akademik melalui program MAMA MAU NAIK KELAS, Madura maju Madura unggul Madura naik kelas dan Ibu Gubernur memerintahkan kepada kami untuk fokus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan wilayah madura melalui prestasi murid-murid di wilayah Madura, agar bisa masuk PTN melalui SNBT, SNBP atau UTBK," pungkas Aries. +  + + + + + + +Tags: +Gubernur Khofifah +Jawa Timur +Madura +Sampang +Revitalisasi Sarpras Sekolah + + + + +Share: + + + + + + + + + + + + +Search + + + + + + + +Postingan Terbaru + + + + + + + + + + + 05 Maret 2026 + + + +Gubernur Khofifah Resmikan Revitalisasi dan Rehabilitasi 51 SMA, SMK, dan SLB Wilayah Lamongan dan Gresik Senilai Rp69,7 Miliar untuk Perkuat Mutu Pendidikan di Jatim + + + + + + + + + + + + 03 Maret 2026 + + + +Gubernur Khofifah Inisiasi Program MAMA MAU NAIK KELAS dan Resmikan Revitalisasi 60 SLB, SMA, SMK se-Madura + + + + + + + + + + + + 03 Maret 2026 + + + +Gubernur Khofifah Hadirkan Pasar Murah di Pare Kediri, Jaga Daya Beli Masyarakat Hingga ke Pelosok Desa dan Kendalikan Inflasi Jelang Idul Fitri + + + + + + + + + + + + 03 Maret 2026 + + + +Gubernur Khofifah Salurkan Berbagai Bantuan dan Tali Asih Senilai Rp16,616 Miliar untuk Masyarakat Kabupaten dan Kota Kediri, Beri Penguatan Kelompok Rentan, Pemberdayaan Ekonomi dan Desa + + + + + + + + + + + + 02 Maret 2026 + + + +Gubernur Khofifah Pimpin Misi Dagang Jatim-DKI Jakarta Sukses Catatkan Transaksi Rp5,7 Triliun Lebih, Tertinggi Sepanjang Gelaran Misi Dagang + + + + + + + +Kategori + + + + Sekda + Gubernur + Wakil Gubernur + Internal Gubernur Khofifah Inisiasi Program MAMA MAU NAIK KELAS dan Resmikan Revitalisasi 60 SLB, SMA, SMK se-Madura SAMPANG, 3 MARET 2026 – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menginisiasi program MAMA MAU NAIK KELAS (Madura Maju, Madura Unggul, Madura Naik Kelas) sebagai langkah strategis percepatan peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Madura.  +  +Inisiasi tersebut disampaikan bersamaan dengan peresmian revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana (sarpras) pada 60 SLB, SMA, dan SMK negeri maupun swasta se-Madura yang dipusatkan di SMKN 2 Sampang, Kabupaten Sampang, Selasa (3/3). +  +Gubernur Khofifah menegaskan bahwa program MAMA MAU NAIK KELAS bukan sekadar slogan, melainkan gerakan terukur untuk mendorong Madura memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang pendidikan.  +  +Menurutnya, kemajuan suatu daerah diukur melalui parameter global, seperti penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan kesehatan, serta mutu pendidikan yang berdaya saing. +  +"Jadi bukan ini maju atau tidak maju tapi bahwa ada kemajuan yang diukur oleh dunia MAMA MAU NAIK KELAS Madura maju Madura unggul berarti punya keunggulan kompetitif dan punya keunggulan komparatif dan Madura naik kelas," ujarnya. +  +Program ini diarahkan untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa, sekaligus meningkatkan angka partisipasi lulusan SMA/SMK di Madura yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi.  +  +Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, antara lain penunjukan 12 SMA Negeri sebagai sekolah percontohan (pilot project), pendataan dan pemetaan potensi siswa dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), serta penguatan akademik untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) melalui intensifikasi materi persiapan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). +  +Selain itu, dilakukan pula asesmen dan try out UTBK-SNBT secara berkala disertai analisis hasil guna meningkatkan kesiapan siswa menghadapi seleksi masuk PTN. Khofifah mendorong seluruh kepala sekolah di Madura untuk memiliki semangat kolektif dalam mengantarkan lebih banyak siswa menembus perguruan tinggi negeri. +  +"Kepada semua para kepala sekolah semangat untuk mengantarkan putra putrinya apakah itu di UTBK atau itu di SNBT," sebutnya. +  +Sebagai bentuk afirmasi, Pemprov Jawa Timur juga menyiapkan skema penghargaan (reward) berupa tambahan revitalisasi infrastruktur bagi sekolah yang mampu meningkatkan capaian kelulusan siswanya di jalur UTBK  maupun SNBT secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. +  +"Kalau target yang diterima 2 kali dari yang diterima tahun lalu akan ada reward, rewardnya infrastruktur di masing masing sekolah insyaallah akan kita lakukan revitalisasi secara lebih komprehensif," tegasnya. +  +Sejalan dengan peningkatan mutu akademik, Gubernur Khofifah juga meresmikan revitalisasi dan rehabilitasi sarpras pada 60 satuan pendidikan di empat kabupaten di Madura.  +  +Program ini mencakup 13 SMA dan 3 SMK di Kabupaten Bangkalan; 7 SMA, 5 SMK, dan 3 SLB di Kabupaten Sampang; 5 SMA dan 8 SMK di Kabupaten Pamekasan; serta 11 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB di Kabupaten Sumenep. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp47.831.355.253. +  +Revitalisasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan keamanan lingkungan belajar, sekaligus mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan menengah serta pendidikan khusus. Dengan sarana prasarana yang lebih representatif, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. +  +"Peningkatan mutu pendidikan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, para siswa dan guru merasa nyaman dalam proses transfer ilmu, maksimal dan optimal didukung dengan fasilitas penunjang yang komprehensif," terangnya. +  +Khofifah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan SDM Madura. Menurutnya, kerja keras yang terintegrasi menjadi kunci agar transformasi pendidikan di Madura dapat berjalan optimal. +  +"Semoga diijabah oleh Allah SWT karena kerja keras kita karena komitmen kita dan semua kerja keras yang saling terintegrasi kabupaten kota provinsi dan pusat, mudah-mudahan Allah ijabah amin," harapnya. +  +Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah turut menyerahkan bantuan pendidikan kepada 40 siswa SMA dan SMK berprestasi dari keluarga prasejahtera se-Madura, masing-masing sebesar Rp1.000.000. Selain itu, diserahkan pula bantuan 20 unit komputer kepada SMKN 2 Sampang untuk mendukung penguatan pembelajaran berbasis teknologi. +  +Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paiwai menyampaikan rehabilitasi dan revitalisasi SMA, SMK, dan SLB Negeri maupun Swasta di wilayah Madura dilaksanakan sebagai upaya pemerataan mutu layanan pendidikan, peningkatan keselamatan bangunan sekolah, serta pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan sesuai regulasi yang berlaku.  +  +"Program ini dilakukan juga agar tidak terjadi kesenjangan antara yang ada di wilayah kepulauan dan daratan, di dalam kegiatan ini juga tentu kita ingin merefleksikan diri bahwa mendorong ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif dan juga berkelanjutan untuk wilayah Madura," kata Aries. +  +Di sisi lain, Aries mengatakan bahwa sisi Akademik Madura perlu adanya akselerasi peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu ia menyebut di tahun 2026 terdapat Program MAMA MAU NAIK KELAS yang diinisiasi oleh Gubernur Khofifah. Tujuannya untuk peningkatan siswa SMA Madura ke Perguruan Tinggi baik jumlah maupun persentasenya.  +  +"Tahun 2026 ini kita dorong akselerasi mutu akademik melalui program MAMA MAU NAIK KELAS, Madura maju Madura unggul Madura naik kelas dan Ibu Gubernur memerintahkan kepada kami untuk fokus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan wilayah madura melalui prestasi murid-murid di wilayah Madura, agar bisa masuk PTN melalui SNBT, SNBP atau UTBK," pungkas Aries. SAMPANG, 3 MARET 2026 – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menginisiasi program MAMA MAU NAIK KELAS (Madura Maju, Madura Unggul, Madura Naik Kelas) sebagai langkah strategis percepatan peningkatan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Madura. Inisiasi tersebut disampaikan bersamaan dengan peresmian revitalisasi dan rehabilitasi sarana prasarana (sarpras) pada 60 SLB, SMA, dan SMK negeri maupun swasta se-Madura yang dipusatkan di SMKN 2 Sampang, Kabupaten Sampang, Selasa (3/3). Gubernur Khofifah menegaskan bahwa program MAMA MAU NAIK KELAS bukan sekadar slogan, melainkan gerakan terukur untuk mendorong Madura memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif di bidang pendidikan. Menurutnya, kemajuan suatu daerah diukur melalui parameter global, seperti penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kualitas layanan kesehatan, serta mutu pendidikan yang berdaya saing. "Jadi bukan ini maju atau tidak maju tapi bahwa ada kemajuan yang diukur oleh dunia MAMA MAU NAIK KELAS Madura maju Madura unggul berarti punya keunggulan kompetitif dan punya keunggulan komparatif dan Madura naik kelas," ujarnya. Program ini diarahkan untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa, sekaligus meningkatkan angka partisipasi lulusan SMA/SMK di Madura yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, antara lain penunjukan 12 SMA Negeri sebagai sekolah percontohan (pilot project), pendataan dan pemetaan potensi siswa dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), serta penguatan akademik untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) melalui intensifikasi materi persiapan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Selain itu, dilakukan pula asesmen dan try out UTBK-SNBT secara berkala disertai analisis hasil guna meningkatkan kesiapan siswa menghadapi seleksi masuk PTN. Khofifah mendorong seluruh kepala sekolah di Madura untuk memiliki semangat kolektif dalam mengantarkan lebih banyak siswa menembus perguruan tinggi negeri. "Kepada semua para kepala sekolah semangat untuk mengantarkan putra putrinya apakah itu di UTBK atau itu di SNBT," sebutnya. Sebagai bentuk afirmasi, Pemprov Jawa Timur juga menyiapkan skema penghargaan (reward) berupa tambahan revitalisasi infrastruktur bagi sekolah yang mampu meningkatkan capaian kelulusan siswanya di jalur UTBK  maupun SNBT secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. "Kalau target yang diterima 2 kali dari yang diterima tahun lalu akan ada reward, rewardnya infrastruktur di masing masing sekolah insyaallah akan kita lakukan revitalisasi secara lebih komprehensif," tegasnya. Sejalan dengan peningkatan mutu akademik, Gubernur Khofifah juga meresmikan revitalisasi dan rehabilitasi sarpras pada 60 satuan pendidikan di empat kabupaten di Madura. Program ini mencakup 13 SMA dan 3 SMK di Kabupaten Bangkalan; 7 SMA, 5 SMK, dan 3 SLB di Kabupaten Sampang; 5 SMA dan 8 SMK di Kabupaten Pamekasan; serta 11 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB di Kabupaten Sumenep. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp47.831.355.253. Revitalisasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas, kenyamanan, dan keamanan lingkungan belajar, sekaligus mendukung pemerataan akses dan mutu pendidikan menengah serta pendidikan khusus. Dengan sarana prasarana yang lebih representatif, diharapkan tercipta ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. "Peningkatan mutu pendidikan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan, para siswa dan guru merasa nyaman dalam proses transfer ilmu, maksimal dan optimal didukung dengan fasilitas penunjang yang komprehensif," terangnya. Khofifah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan SDM Madura. Menurutnya, kerja keras yang terintegrasi menjadi kunci agar transformasi pendidikan di Madura dapat berjalan optimal. "Semoga diijabah oleh Allah SWT karena kerja keras kita karena komitmen kita dan semua kerja keras yang saling terintegrasi kabupaten kota provinsi dan pusat, mudah-mudahan Allah ijabah amin," harapnya. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah turut menyerahkan bantuan pendidikan kepada 40 siswa SMA dan SMK berprestasi dari keluarga prasejahtera se-Madura, masing-masing sebesar Rp1.000.000. Selain itu, diserahkan pula bantuan 20 unit komputer kepada SMKN 2 Sampang untuk mendukung penguatan pembelajaran berbasis teknologi. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paiwai menyampaikan rehabilitasi dan revitalisasi SMA, SMK, dan SLB Negeri maupun Swasta di wilayah Madura dilaksanakan sebagai upaya pemerataan mutu layanan pendidikan, peningkatan keselamatan bangunan sekolah, serta pemenuhan standar sarana prasarana pendidikan sesuai regulasi yang berlaku. "Program ini dilakukan juga agar tidak terjadi kesenjangan antara yang ada di wilayah kepulauan dan daratan, di dalam kegiatan ini juga tentu kita ingin merefleksikan diri bahwa mendorong ekosistem pendidikan yang inklusif, adaptif dan juga berkelanjutan untuk wilayah Madura," kata Aries. Di sisi lain, Aries mengatakan bahwa sisi Akademik Madura perlu adanya akselerasi peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu ia menyebut di tahun 2026 terdapat Program MAMA MAU NAIK KELAS yang diinisiasi oleh Gubernur Khofifah. Tujuannya untuk peningkatan siswa SMA Madura ke Perguruan Tinggi baik jumlah maupun persentasenya. "Tahun 2026 ini kita dorong akselerasi mutu akademik melalui program MAMA MAU NAIK KELAS, Madura maju Madura unggul Madura naik kelas dan Ibu Gubernur memerintahkan kepada kami untuk fokus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan wilayah madura melalui prestasi murid-murid di wilayah Madura, agar bisa masuk PTN melalui SNBT, SNBP atau UTBK," pungkas Aries. Search Postingan Terbaru Kategori diff --git a/raw/bkd.jatimprov.go.id_jatimhighlight_berita_genap-satu-tahun-dilantik-presiden-prabowo-gubernur-khofifah-dan-wagub-emil-santuni-anak-yatim-dan-pengemudi.md b/raw/bkd.jatimprov.go.id_jatimhighlight_berita_genap-satu-tahun-dilantik-presiden-prabowo-gubernur-khofifah-dan-wagub-emil-santuni-anak-yatim-dan-pengemudi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2cf21fb4a1056bc9df9669dad7118b658e04ed0b --- /dev/null +++ b/raw/bkd.jatimprov.go.id_jatimhighlight_berita_genap-satu-tahun-dilantik-presiden-prabowo-gubernur-khofifah-dan-wagub-emil-santuni-anak-yatim-dan-pengemudi.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +url: https://bkd.jatimprov.go.id/jatimhighlight/berita/genap-satu-tahun-dilantik-presiden-prabowo-gubernur-khofifah-dan-wagub-emil-santuni-anak-yatim-dan-pengemudi-ojol-di-grahadi +title: "Jatim Highlight" +domain: bkd.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 23:53:34 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Jatim Highlight + +SURABAYA, 21 FEBRUARI 2026 – Genap satu tahun kepemimpinan periode 2025–2030, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menyantuni anak yatim dan pengemudi ojek online (ojol) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/2). Momentum tersebut bertepatan dengan satu tahun pelantikan keduanya oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan perlengkapan sekolah kepada 60 anak yatim serta paket sembako kepada 40 pengemudi ojek online (ojol), termasuk ojol perempuan dan ojol penyandang disabilitas. Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan tersebut. Para penerima bantuan tampak antusias saat berkesempatan bersalaman langsung dengan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil sekaligus menerima tali asih sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah. Berbagai doa dan harapan diungkapkan, dalam membersamai kinerja satu tahun Khofifah-Emil dan tahun tahun berikutnya. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah terlalu terpaku pada hitungan hari atau peringatan formal masa jabatan. Fokus utama, menurut dia, adalah bekerja nyata dan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat Jawa Timur. "Alhamdulillah, hari ini tanggal 20 Februari, persis satu tahun saya dan Pak Emil dilantik oleh Pak Presiden di Istana Negara waktu itu. Lalu ada yang mengingatkan kita, karena ada beberapa institusi yang akan mengkorfimasi kinerja satu tahun kami," ujarnya. Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Khofifah menegaskan komitmen untuk terus mengoptimalkan potensi Jawa Timur dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama yang akan terus didorong secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur harus berjalan selaras dengan percepatan penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. "Dan tentu harapan kita kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur semakin membaik. Kemiskinan kita semakin menurun, pertumbuhan ekonomi semakin membaik," ungkap Khofifah. Khofifah juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun selama satu tahun terakhir, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. "Sinergi dari seluruh institusi baik di level lokal, regional, nasional maupun global akan terus dimaksimalkan. Agar apa yang kita harapkan yaitu, kemajuan, kemakmuran dan kedamaian di Jawa Timur bisa kita wujudkan bersama," harapnya. Di akhir, Gubernur Khofifah juga memanjatkan do'a bagi keselamatan, kemuliaan dan keberkahan Jawa Timur dan seluruh tamu yang hadir. Tepat di momen bulan suci Ramadhan, ia berharap agar seluruh kerja keras dan amal perbuatan yang dilakukan akan dapat mendapat pahala dari Allah SWT. "Alhamdulillah momen ini bersamaan juga dengan memasuki Bulan Suci Ramadhan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho, barokah serta imbalan pahala keberkahan kemuliaan dari Allah SWT," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak turut menyampaikan rasa syukur atas perjalanan satu tahun kepemimpinan bersama Gubernur Khofifah. Ia menilai berbagai dinamika kebijakan nasional dan global telah direspons dengan adaptif dan progresif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Emil, Gubernur Khofifah mampu menjalankan peran strategis dalam menyukseskan program-program nasional, termasuk agenda prioritas Asta Cita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan optimal. "Beliau hari ini menjalankan peran untuk mensukseskan program-program nasional asta cita menjadi fokus dari hari ke hari," ucap Emil. "Ibu gubernur seperti melakukan dobel gardan dengan mensukseskan program pusat sebaik-baiknya dan melanjutkan program-program pemprov yang merupakan harapan masyarakat," imbuhnya. Berbagai gebrakan disebutnya telah dilakukan Gubernur Khofifah diantaranya pemberian penghargaan kepada cabang dinas yang telah 100 persen tidak ada ijazah yang belum terbagikan hingga perluasan koridor Bus Trans Jatim di berbagai daerah. "Mudah mudahan beliau diberi kesehatan karena kami optimis bahwa Jawa Timur akan semakin maju di bahwa kepemimpinan beliau yang sangat luar biasa," ungkapnya. Apresiasi turut disampaikan oleh para penerima bantuan. Adrian Tobing, pengemudi ojol tuna rungu, menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan. "Terima kasih banyak atas bingkisannya Ibu Khofifah dan Pak Emil. Semoga Jaya selalu," katanya. Hal serupa diungkapkan Zaki, pengemudi ojol tuna daksa, yang berharap ke depan akses dan fasilitas ramah disabilitas semakin diperluas di berbagai ruang publik. "Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Harapan kedepannya semoga Jawa Timur dapat memperbanyak akses dan fasilitas bagi disabilitas utamanya pengemudi ojol di berbagai lokasi," ungkapnya. Kepala Biro Adm. Pimpinan Pulung Chausar #gubernur jawa timur #santunan #ojol #gedung negara grahadi SURABAYA, 15 DESEMBER 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh pengakuan prestisius... Berikan Kepastian Hukum Bagi Tanah Wakaf dan Tempat Ibadah Guna Mereduksi Konflik AgrariaSURABAYA, 1... SURABAYA, 15 DESEMBER 2025 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan Nota Kesepaham... Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur © 2024 BKD Provinsi Jawa Timur. Genap Satu Tahun Dilantik Presiden Prabowo, Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Santuni Anak Yatim dan Pengemudi Ojol di Grahadi Berita Terkait Our Social Network Cari Berita Berita Terbaru Kategori Contact Us Berita Terbaru SURABAYA, 21 FEBRUARI 2026 – Genap satu tahun kepemimpinan periode 2025–2030, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak menyantuni anak yatim dan pengemudi ojek online (ojol) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/2). Momentum tersebut bertepatan dengan satu tahun pelantikan keduanya oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan penyerahan bantuan perlengkapan sekolah kepada 60 anak yatim serta paket sembako kepada 40 pengemudi ojek online (ojol), termasuk ojol perempuan dan ojol penyandang disabilitas. Suasana hangat dan penuh kebersamaan mewarnai kegiatan tersebut. Para penerima bantuan tampak antusias saat berkesempatan bersalaman langsung dengan Gubernur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil sekaligus menerima tali asih sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah. Berbagai doa dan harapan diungkapkan, dalam membersamai kinerja satu tahun Khofifah-Emil dan tahun tahun berikutnya. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah terlalu terpaku pada hitungan hari atau peringatan formal masa jabatan. Fokus utama, menurut dia, adalah bekerja nyata dan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat Jawa Timur. "Alhamdulillah, hari ini tanggal 20 Februari, persis satu tahun saya dan Pak Emil dilantik oleh Pak Presiden di Istana Negara waktu itu. Lalu ada yang mengingatkan kita, karena ada beberapa institusi yang akan mengkorfimasi kinerja satu tahun kami," ujarnya. Memasuki tahun kedua kepemimpinan, Khofifah menegaskan komitmen untuk terus mengoptimalkan potensi Jawa Timur dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi prioritas utama yang akan terus didorong secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur harus berjalan selaras dengan percepatan penurunan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. "Dan tentu harapan kita kualitas SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur semakin membaik. Kemiskinan kita semakin menurun, pertumbuhan ekonomi semakin membaik," ungkap Khofifah. Khofifah juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun selama satu tahun terakhir, baik dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, hingga elemen masyarakat. Ia menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan daerah. "Sinergi dari seluruh institusi baik di level lokal, regional, nasional maupun global akan terus dimaksimalkan. Agar apa yang kita harapkan yaitu, kemajuan, kemakmuran dan kedamaian di Jawa Timur bisa kita wujudkan bersama," harapnya. Di akhir, Gubernur Khofifah juga memanjatkan do'a bagi keselamatan, kemuliaan dan keberkahan Jawa Timur dan seluruh tamu yang hadir. Tepat di momen bulan suci Ramadhan, ia berharap agar seluruh kerja keras dan amal perbuatan yang dilakukan akan dapat mendapat pahala dari Allah SWT. "Alhamdulillah momen ini bersamaan juga dengan memasuki Bulan Suci Ramadhan, mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho, barokah serta imbalan pahala keberkahan kemuliaan dari Allah SWT," ungkapnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak turut menyampaikan rasa syukur atas perjalanan satu tahun kepemimpinan bersama Gubernur Khofifah. Ia menilai berbagai dinamika kebijakan nasional dan global telah direspons dengan adaptif dan progresif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Menurut Emil, Gubernur Khofifah mampu menjalankan peran strategis dalam menyukseskan program-program nasional, termasuk agenda prioritas Asta Cita, sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan optimal. "Beliau hari ini menjalankan peran untuk mensukseskan program-program nasional asta cita menjadi fokus dari hari ke hari," ucap Emil. "Ibu gubernur seperti melakukan dobel gardan dengan mensukseskan program pusat sebaik-baiknya dan melanjutkan program-program pemprov yang merupakan harapan masyarakat," imbuhnya. Berbagai gebrakan disebutnya telah dilakukan Gubernur Khofifah diantaranya pemberian penghargaan kepada cabang dinas yang telah 100 persen tidak ada ijazah yang belum terbagikan hingga perluasan koridor Bus Trans Jatim di berbagai daerah. "Mudah mudahan beliau diberi kesehatan karena kami optimis bahwa Jawa Timur akan semakin maju di bahwa kepemimpinan beliau yang sangat luar biasa," ungkapnya. Apresiasi turut disampaikan oleh para penerima bantuan. Adrian Tobing, pengemudi ojol tuna rungu, menyampaikan terima kasih atas perhatian yang diberikan. "Terima kasih banyak atas bingkisannya Ibu Khofifah dan Pak Emil. Semoga Jaya selalu," katanya. Hal serupa diungkapkan Zaki, pengemudi ojol tuna daksa, yang berharap ke depan akses dan fasilitas ramah disabilitas semakin diperluas di berbagai ruang publik. "Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Harapan kedepannya semoga Jawa Timur dapat memperbanyak akses dan fasilitas bagi disabilitas utamanya pengemudi ojol di berbagai lokasi," ungkapnya. Kepala Biro Adm. Pimpinan Pulung Chausar + + + #gubernur jawa timur #santunan #ojol #gedung negara grahadi diff --git a/raw/bsu.kemnaker.go.id_.md b/raw/bsu.kemnaker.go.id_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ea102c87bc09972f4afefe37b6abac283ef70196 --- /dev/null +++ b/raw/bsu.kemnaker.go.id_.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://bsu.kemnaker.go.id/ +title: "Bantuan Subsidi Upah" +domain: bsu.kemnaker.go.id +crawl_date: 2026-03-25 14:01:12 +source_type: government +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Bantuan Subsidi Upah + +Program Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah dalam bentuk +uang tunai sebesar Rp300.000,- per bulan selama 2 bulan, + yang dibayarkan sekaligus dengan total Rp600.000,- . Masukkan NIK Anda untuk melakukan pengecekan status penerima BSU +melalui sistem kami. Bagi Anda yang memenuhi syarat dan memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) dan Bank Syariah +Indonesia maka dana BSU 2025 akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Syarat Penerima BSU 2025 Langkah Pengecekan Resmi Pengecekan NIK Penerima BSU Bank Penyalur Program Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah dalam bentuk +uang tunai sebesar Rp300.000,- per bulan selama 2 bulan, + yang dibayarkan sekaligus dengan total Rp600.000,- . Syarat Penerima BSU 2025 + + + + + + +Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk +Kependudukan. + + +Peserta Aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS +Ketenagakerjaan sampai dengan 30 April 2025 kategori Pekerja +Penerima Upah (PU) + + +Menerima Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp3.500.000,00 (tiga +juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan + + + + + + +Diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima Program +Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU +dilakukan. + + +Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, atau prajurit Tentara +Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik +Indonesia + + + + + + + Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata +tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib +mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara. + Permenaker No. +5 Tahun 2025 Langkah Pengecekan Resmi + + + + 1 + Kunjungi website + + + bsu.kemnaker.go.id + + + + + + + 2 + Cek NIK Penerima + + + Cek Nik + + + + + + +Data calon penerima Bantuan Subsidi Gaji/Upah berasal dari BPJS +Ketenagakerjaan. Lebih lanjut mengenai informasi kriteria, mekanisme +dan tata cara BSU 2025 dapat dilihat pada + Permenaker No. 5 +Tahun 2025 Pengecekan NIK Penerima BSU + +Masukkan NIK Anda untuk melakukan pengecekan status penerima BSU +melalui sistem kami. + + + + + + + Nomor Induk Kependudukan (NIK) + + Pastikan NIK yang Anda masukkan benar. + + + Kode Keamanan (CAPTCHA) + + + + + + Masukkan 6 karakter yang Anda lihat pada gambar. Bank Penyalur + +Bagi Anda yang memenuhi syarat dan memiliki rekening Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) dan Bank Syariah +Indonesia maka dana BSU 2025 akan langsung ditransfer ke rekening Anda. diff --git a/raw/chpm.fk.ugm.ac.id_reportase-webinar-seri-3-perjalanan-fk-ugm-antara-tahun-1975-2000-sebuah-transisi-dari-sekolah-kedokteran-di-pedalaman-menjadi-kampu.md b/raw/chpm.fk.ugm.ac.id_reportase-webinar-seri-3-perjalanan-fk-ugm-antara-tahun-1975-2000-sebuah-transisi-dari-sekolah-kedokteran-di-pedalaman-menjadi-kampu.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e198b3ebb6b04ec2daf44134a859df9f345f49d --- /dev/null +++ b/raw/chpm.fk.ugm.ac.id_reportase-webinar-seri-3-perjalanan-fk-ugm-antara-tahun-1975-2000-sebuah-transisi-dari-sekolah-kedokteran-di-pedalaman-menjadi-kampu.md @@ -0,0 +1,59 @@ +--- +url: https://chpm.fk.ugm.ac.id/reportase-webinar-seri-3-perjalanan-fk-ugm-antara-tahun-1975-2000-sebuah-transisi-dari-sekolah-kedokteran-di-pedalaman-menjadi-kampus-internasional-bidang-kesehatan/ +title: "Reportase Webinar Seri 3 “Perjalanan FK-UGM antara tahun 1975 – 2000- Sebuah Transisi dari Sekolah Kedokteran di Pedalaman Menjadi Kampus Internasional Bidang Kesehatan” – CHPM FK-KMK UGM" +domain: chpm.fk.ugm.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:38 +source_type: academic +quality_score: 71 +is_priority: false +--- + +# Reportase Webinar Seri 3 “Perjalanan FK-UGM antara tahun 1975 – 2000: Sebuah Transisi dari Sekolah Kedokteran di Pedalaman Menjadi Kampus Internasional Bidang Kesehatan” – CHPM FK-KMK UGM + +PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan seri ketiga webinar refleksi sejarah perjalanan institusi tersebut. Webinar bertajuk “Perjalanan FK-UGM antara tahun 1975 hingga 2000: Sebuah transisi dari sekolah kedokteran di pedalaman menjadi kampus internasional bidang kesehatan” . Webinar tersebut menghadirkan para pelaku sejarah yang secara langsung mengalami proses transformasi lembaga tersebut. Kegiatan ini dipandu oleh Aulia Putri Hijriyah, S. Sej. selaku moderator dan diikuti peserta yang hadir secara langsung di Gedung Litbang FK-KMK UGM dan Zoom Meeting. Webinar ini menjadi ruang refleksi untuk memahami perjalanan panjang FK-UGM dalam membangun pendidikan kedokteran yang bukan hanya berkembang secara akademik, melainkan juga memiliki kontribusi sosial yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Diskusi menelusuri bagaimana institusi yang pada awalnya berkembang dalam keterbatasan infrastruktur dan sumber daya mampu bertransformasi menjadi salah satu pusat pendidikan kesehatan yang memiliki reputasi nasional dan internasional. Pengantar diskusi disampaikan oleh Dr. Abdul Wahid dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Wahid menekankan bahwa webinar ini memiliki makna strategis dalam rangkaian peringatan 80 tahun FK-KMK UGM. Menurutnya, cara terbaik untuk merayakan perjalanan sebuah institusi bukan hanya dengan seremoni, tetapi melalui refleksi kritis terhadap sejarahnya. Narasumber menjelaskan bahwa saat ini tim sejarah tengah menyusun buku mengenai perjalanan FK-KMK UGM dengan tema utama  “Merajut Kedokteran dan Kesehatan Kerakyatan.”  Tema ini dipilih karena selama delapan dekade, FK-UGM dipandang memiliki karakter khas dalam mengembangkan pendidikan kedokteran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. Konsep  kedokteran kerakyatan  dipandang sebagai gagasan besar yang menjiwai berbagai aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai tersebut telah berkembang sejak masa awal berdirinya institusi di Klaten hingga menjadi fakultas kedokteran yang memiliki pengaruh luas di tingkat nasional. Wahid juga menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan memoar dalam memahami sejarah institusi. Memoar memungkinkan para pelaku sejarah menyampaikan pengalaman personal, refleksi, serta interpretasi terhadap peristiwa yang mereka alami. Bagi sejarawan, sumber seperti ini sangat berharga karena sering kali memuat informasi yang tidak tercatat dalam dokumen resmi. Melalui webinar ini, peserta diharapkan dapat memahami perjalanan FK-UGM bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa institusional, tetapi sebagai pengalaman kolektif yang membentuk identitas akademik dan sosial lembaga tersebut VIDEO Dalam sesi pemaparan, dr. Budiono Santoso membagikan refleksi mengenai perjalanan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada selama beberapa dekade. Budiono menegaskan bahwa paparannya bukan untuk menonjolkan pencapaian pribadi, melainkan untuk merefleksikan perjalanan institusi yang pernah beliau alami. Narasumber mengenang masa studinya di kompleks Mangkubumi dan Ngasem pada periode 1969–1975, ketika FK-UGM masih berkembang dalam kondisi yang serba terbatas baik dari sisi fasilitas pendidikan, sarana penelitian, maupun jumlah tenaga akademik berkualifikasi tinggi. Namun, keterbatasan tersebut justru membentuk semangat belajar dan daya juang yang kuat di kalangan civitas akademika. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter di UGM, Budiono melanjutkan studi doktoral di Newcastle University, Inggris. Pengalaman tersebut memperkaya perspektifnya mengenai pengembangan pendidikan dan penelitian kedokteran. Sekembalinya ke Indonesia, Budiono kembali bergabung sebagai staf akademik di FK-UGM dan berperan dalam pengembangan farmakologi klinis, termasuk sebagai kepala laboratorium farmakologi klinik, sebelum kemudian berkarier di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Manila sebagai  regional adviser  di bidang informasi obat dan teknologi kesehatan. Dalam refleksinya, Budiono menjelaskan bahwa transformasi FK-UGM berlangsung melalui proses panjang. Perjalanan tersebut dimulai dari masa awal pendidikan kedokteran di Klaten pada akhir 1940-an dalam kondisi yang sangat terbatas, kemudian berlanjut pada fase konsolidasi di kompleks Mangkubumi dan Ngasem dengan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Perkembangan selanjutnya terjadi ketika berbagai bagian akademik berpindah ke kawasan Karangmalang dan Sekip pada akhir 1960-an hingga 1980-an, yang menandai pembangunan kampus yang lebih modern dan penguatan kegiatan pendidikan serta penelitian. Memasuki pertengahan 1990-an, FK-UGM mulai memperluas jejaring kerja sama internasional dan meningkatkan kapasitas penelitian. Pada fase ini, fakultas bertransformasi dari kampus dengan sumber daya terbatas menjadi pusat pendidikan kesehatan yang memiliki pengaruh nasional dan mulai diakui secara internasional. Menurut Budiono, keberanian untuk bersaing di tingkat global justru lahir dari pengalaman panjang menghadapi keterbatasan pada masa awal pembangunan institusi. Beliau juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pendidikan kedokteran pada dekade 1970–1980-an, seperti terbatasnya jumlah profesor, fasilitas penelitian yang sederhana, serta minimnya pendanaan penelitian. Bahkan, beberapa dosen yang melanjutkan studi ke luar negeri mengalami kesulitan ketika kembali karena belum tersedia fasilitas penelitian yang memadai. Namun demikian, kondisi tersebut justru mendorong semangat inovasi dan kolaborasi. Melalui penguatan jejaring internasional, peningkatan kapasitas penelitian, serta reformasi kurikulum secara bertahap, FK-UGM akhirnya berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan kesehatan yang berkontribusi penting bagi perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat di Indonesia. MATERI      VIDEO Pada sesi selanjutnya, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD memaparkan refleksinya mengenai perjalanan pengembangan keilmuan serta ketahanan finansial di Fakultas Kedokteran UGM. Berangkat dari pengalaman panjangnya sebagai akademisi dan pengelola institusi, Prof Laksono menyoroti bagaimana fakultas harus terus beradaptasi menghadapi perubahan lingkungan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif. Dalam pemaparannya, beliau memperkenalkan metafora yang cukup unik, yaitu “pendekatan toko kelontong” dalam pengelolaan fakultas. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan strategi pengembangan institusi yang bersifat pragmatis, adaptif, dan bertahap. Seperti halnya toko kelontong yang mampu bertahan karena menjual berbagai kebutuhan masyarakat secara fleksibel, fakultas juga perlu mengembangkan berbagai aktivitas akademik dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Prof Laksono, pendekatan ini bukan berarti mengurangi kualitas akademik, tetapi justru menekankan pentingnya diversifikasi sumber daya dan inovasi dalam pengembangan institusi. Fakultas tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan atau satu jenis kegiatan akademik, melainkan mengembangkan berbagai program pendidikan, penelitian, pelatihan, dan kerja sama yang dapat memperkuat keberlanjutan finansial lembaga. Dalam konteks tersebut, Prof Laksono juga menyinggung pentingnya  benchmarking  dengan universitas-universitas di Inggris, yang sejak lama dikenal memiliki sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang relatif mandiri dan inovatif. Pengalaman universitas di Inggris menunjukkan bahwa keberhasilan institusi tidak hanya ditentukan oleh reputasi akademik, tetapi juga oleh kemampuan mengelola sumber daya secara efektif, membangun jaringan internasional, serta mengembangkan berbagai bentuk kolaborasi dengan sektor publik maupun swasta. Prof. Laksono menekankan bahwa bagi fakultas kedokteran di negara berkembang seperti Indonesia, ketahanan finansial menjadi aspek yang semakin penting. Tantangan pendidikan kedokteran modern meliputi kebutuhan fasilitas penelitian yang mahal, pengembangan teknologi pembelajaran, serta tuntutan internasionalisasi pendidikan. Oleh karena itu, institusi perlu mengembangkan strategi pengelolaan yang kreatif tanpa meninggalkan nilai-nilai akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Pihaknya juga mengingatkan bahwa penguatan institusi harus selalu berakar pada misi sosial pendidikan kedokteran. Dalam perspektif FK-UGM, pengembangan keilmuan dan keberlanjutan finansial bukan semata-mata bertujuan memperbesar institusi, tetapi untuk memastikan bahwa fakultas mampu terus berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat serta pembangunan sistem kesehatan di Indonesia. Melalui refleksi tersebut, Prof. Laksono menegaskan bahwa perjalanan FK-UGM menunjukkan pentingnya kombinasi antara visi akademik, kepemimpinan institusional, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan pendidikan tinggi global. MATERI     VIDEO Sebagai pembahas dalam sesi ini, Dr. Abdul Wahid memberikan refleksi terhadap paparan kedua narasumber dengan menempatkannya dalam perspektif sejarah institusi. Menurutnya, cerita yang disampaikan oleh para narasumber tidak hanya menggambarkan perjalanan individu, tetapi juga merupakan potongan penting dari sejarah perkembangan FK-UGM sebagai institusi pendidikan kesehatan di Indonesia. Dr. Wahid menekankan bahwa pengalaman personal para akademisi sering kali menjadi sumber yang sangat berharga untuk memahami dinamika sejarah lembaga. Banyak aspek perkembangan institusi seperti proses pengambilan keputusan, dinamika kepemimpinan, hingga tantangan pengembangan akademik yang tidak selalu tercatat dalam dokumen resmi, tetapi justru muncul melalui refleksi pengalaman para pelaku yang terlibat langsung di dalamnya. Beliau juga menyoroti bahwa perjalanan FK-UGM memperlihatkan transformasi yang tidak sederhana. Perubahan dari kampus dengan sumber daya terbatas menuju institusi pendidikan kesehatan yang memiliki reputasi nasional dan internasional merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepemimpinan akademik, dukungan kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan pendidikan tinggi. Dalam konteks tersebut, Dr. Wahid menilai bahwa refleksi yang disampaikan oleh dr. Budiono Santoso dan Prof. Laksono Trisnantoro memberikan gambaran yang saling melengkapi mengenai perkembangan FK-UGM. Pengalaman dr. Budiono memperlihatkan dinamika pembangunan kapasitas akademik dan penelitian dalam kondisi yang terbatas, sementara paparan Prof. Laksono menyoroti strategi penguatan institusi, termasuk pengembangan jejaring dan ketahanan finansial. Lebih jauh, beliau menegaskan bahwa pembacaan terhadap sejarah institusi tidak hanya penting sebagai dokumentasi masa lalu, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran bagi generasi akademisi berikutnya. Melalui refleksi sejarah, institusi dapat memahami bagaimana nilai-nilai dasar, strategi pengembangan, serta budaya akademik terbentuk dan berkembang dari waktu ke waktu. Menurut Dr. Wahid, salah satu pelajaran penting dari perjalanan FK-UGM adalah kemampuan institusi untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan orientasi pada misi sosial pendidikan kedokteran. Nilai  kedokteran kerakyatan  yang menjadi karakter khas FK-UGM menunjukkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan institusi akademik harus selalu berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sesi pembahasan ini menegaskan bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi juga sumber refleksi yang dapat membantu institusi merumuskan arah perkembangan di masa depan. MATERI     VIDEO Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring. Diskusi banyak menyoroti bagaimana pengalaman historis FK-UGM dapat menjadi sumber pembelajaran bagi pengembangan pendidikan kedokteran di masa depan. Beberapa peserta menanyakan bagaimana fakultas mampu berkembang dari kondisi sarana yang sangat terbatas menjadi institusi dengan reputasi nasional dan internasional, serta apa faktor kunci yang memungkinkan transformasi tersebut. Dalam merespons hal tersebut, para narasumber menekankan pentingnya kepemimpinan akademik, keberanian untuk membangun jejaring internasional, serta kemampuan institusi beradaptasi dengan perubahan lingkungan pendidikan tinggi. Selain itu, diskusi juga menyinggung pentingnya mendokumentasikan pengalaman para akademisi melalui tulisan atau memoar agar perjalanan institusi tidak hilang dari ingatan kolektif. Melalui dialog tersebut, sesi diskusi menegaskan bahwa memahami sejarah perkembangan FK-UGM bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi landasan reflektif untuk merumuskan strategi pengembangan pendidikan kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa mendatang. Webinar ini menegaskan bahwa perjalanan FK-UGM merupakan kisah transformasi institusi yang panjang dan penuh dinamika. Dari kampus yang berkembang dalam keterbatasan di pedalaman, FK-UGM berhasil membangun reputasi sebagai pusat pendidikan kesehatan yang memiliki pengaruh luas. Refleksi sejarah yang disampaikan dalam webinar ini menunjukkan bahwa keberhasilan institusi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya, tetapi juga oleh visi, nilai, serta komitmen kolektif para akademisinya. Dalam konteks pendidikan kesehatan di Indonesia, pengalaman FK-UGM memperlihatkan bahwa pengembangan institusi akademik harus tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberpihakan pada masyarakat. Dengan menjadikan sejarah sebagai sumber pembelajaran, FK-UGM diharapkan terus berkontribusi dalam membangun sistem kesehatan yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. VIDEO Reporter: + Fadliana Hidayatu Rizky Uswatun Hasanah, S.Tr.Keb., MHPM Reportase Webinar Seri 3 “Perjalanan FK-UGM antara tahun 1975 – 2000: Sebuah Transisi dari Sekolah Kedokteran di Pedalaman Menjadi Kampus Internasional Bidang Kesehatan” Pengantar —  Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil. Membangun jaringan internasional farmakologi  —  dr. Budiono Santoso Setradjaja, PhD, SpFK Mengembangkan keilmuan dan ketahanan finansial FK UGM dengan pendekatan toko kelontong dengan bechmarking universitas di Inggris  —  Prof. dr. Laksono Trisnantoro MSc. PhD Pembahasan —  Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil. Sesi Diskusi Penutup Leave A Comment Cancel reply Reportase Webinar Seri 3 “Perjalanan FK-UGM antara tahun 1975 – 2000: Sebuah Transisi dari Sekolah Kedokteran di Pedalaman Menjadi Kampus Internasional Bidang Kesehatan” + + arsip pengantar , arsip pengantar , Berita SDGs , Berita SDGs + 11 March 2026, 11.00 + Oleh: chsm + + 0 + + + + + PKMK-Yogyakarta. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (FK-KMK UGM) menyelenggarakan seri ketiga webinar refleksi sejarah perjalanan institusi tersebut. Webinar bertajuk “Perjalanan FK-UGM antara tahun 1975 hingga 2000: Sebuah transisi dari sekolah kedokteran di pedalaman menjadi kampus internasional bidang kesehatan” . Webinar tersebut menghadirkan para pelaku sejarah yang secara langsung mengalami proses transformasi lembaga tersebut. Kegiatan ini dipandu oleh Aulia Putri Hijriyah, S. Sej. selaku moderator dan diikuti peserta yang hadir secara langsung di Gedung Litbang FK-KMK UGM dan Zoom Meeting. Webinar ini menjadi ruang refleksi untuk memahami perjalanan panjang FK-UGM dalam membangun pendidikan kedokteran yang bukan hanya berkembang secara akademik, melainkan juga memiliki kontribusi sosial yang kuat bagi masyarakat Indonesia. Diskusi menelusuri bagaimana institusi yang pada awalnya berkembang dalam keterbatasan infrastruktur dan sumber daya mampu bertransformasi menjadi salah satu pusat pendidikan kesehatan yang memiliki reputasi nasional dan internasional. + Pengantar —  Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil. + + Pengantar diskusi disampaikan oleh Dr. Abdul Wahid dari Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM. Wahid menekankan bahwa webinar ini memiliki makna strategis dalam rangkaian peringatan 80 tahun FK-KMK UGM. Menurutnya, cara terbaik untuk merayakan perjalanan sebuah institusi bukan hanya dengan seremoni, tetapi melalui refleksi kritis terhadap sejarahnya. Narasumber menjelaskan bahwa saat ini tim sejarah tengah menyusun buku mengenai perjalanan FK-KMK UGM dengan tema utama  “Merajut Kedokteran dan Kesehatan Kerakyatan.”  Tema ini dipilih karena selama delapan dekade, FK-UGM dipandang memiliki karakter khas dalam mengembangkan pendidikan kedokteran yang berpihak pada kebutuhan masyarakat luas. Konsep  kedokteran kerakyatan  dipandang sebagai gagasan besar yang menjiwai berbagai aktivitas Tri Dharma Perguruan Tinggi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai tersebut telah berkembang sejak masa awal berdirinya institusi di Klaten hingga menjadi fakultas kedokteran yang memiliki pengaruh luas di tingkat nasional. Wahid juga menyoroti pentingnya penggunaan pendekatan memoar dalam memahami sejarah institusi. Memoar memungkinkan para pelaku sejarah menyampaikan pengalaman personal, refleksi, serta interpretasi terhadap peristiwa yang mereka alami. Bagi sejarawan, sumber seperti ini sangat berharga karena sering kali memuat informasi yang tidak tercatat dalam dokumen resmi. Melalui webinar ini, peserta diharapkan dapat memahami perjalanan FK-UGM bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa institusional, tetapi sebagai pengalaman kolektif yang membentuk identitas akademik dan sosial lembaga tersebut + VIDEO + Membangun jaringan internasional farmakologi  —  dr. Budiono Santoso Setradjaja, PhD, SpFK + + Dalam sesi pemaparan, dr. Budiono Santoso membagikan refleksi mengenai perjalanan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada selama beberapa dekade. Budiono menegaskan bahwa paparannya bukan untuk menonjolkan pencapaian pribadi, melainkan untuk merefleksikan perjalanan institusi yang pernah beliau alami. Narasumber mengenang masa studinya di kompleks Mangkubumi dan Ngasem pada periode 1969–1975, ketika FK-UGM masih berkembang dalam kondisi yang serba terbatas baik dari sisi fasilitas pendidikan, sarana penelitian, maupun jumlah tenaga akademik berkualifikasi tinggi. Namun, keterbatasan tersebut justru membentuk semangat belajar dan daya juang yang kuat di kalangan civitas akademika. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter di UGM, Budiono melanjutkan studi doktoral di Newcastle University, Inggris. Pengalaman tersebut memperkaya perspektifnya mengenai pengembangan pendidikan dan penelitian kedokteran. Sekembalinya ke Indonesia, Budiono kembali bergabung sebagai staf akademik di FK-UGM dan berperan dalam pengembangan farmakologi klinis, termasuk sebagai kepala laboratorium farmakologi klinik, sebelum kemudian berkarier di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Manila sebagai  regional adviser  di bidang informasi obat dan teknologi kesehatan. + Dalam refleksinya, Budiono menjelaskan bahwa transformasi FK-UGM berlangsung melalui proses panjang. Perjalanan tersebut dimulai dari masa awal pendidikan kedokteran di Klaten pada akhir 1940-an dalam kondisi yang sangat terbatas, kemudian berlanjut pada fase konsolidasi di kompleks Mangkubumi dan Ngasem dengan dukungan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Perkembangan selanjutnya terjadi ketika berbagai bagian akademik berpindah ke kawasan Karangmalang dan Sekip pada akhir 1960-an hingga 1980-an, yang menandai pembangunan kampus yang lebih modern dan penguatan kegiatan pendidikan serta penelitian. Memasuki pertengahan 1990-an, FK-UGM mulai memperluas jejaring kerja sama internasional dan meningkatkan kapasitas penelitian. Pada fase ini, fakultas bertransformasi dari kampus dengan sumber daya terbatas menjadi pusat pendidikan kesehatan yang memiliki pengaruh nasional dan mulai diakui secara internasional. Menurut Budiono, keberanian untuk bersaing di tingkat global justru lahir dari pengalaman panjang menghadapi keterbatasan pada masa awal pembangunan institusi. Beliau juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pendidikan kedokteran pada dekade 1970–1980-an, seperti terbatasnya jumlah profesor, fasilitas penelitian yang sederhana, serta minimnya pendanaan penelitian. Bahkan, beberapa dosen yang melanjutkan studi ke luar negeri mengalami kesulitan ketika kembali karena belum tersedia fasilitas penelitian yang memadai. Namun demikian, kondisi tersebut justru mendorong semangat inovasi dan kolaborasi. Melalui penguatan jejaring internasional, peningkatan kapasitas penelitian, serta reformasi kurikulum secara bertahap, FK-UGM akhirnya berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan kesehatan yang berkontribusi penting bagi perkembangan ilmu kedokteran dan kesehatan masyarakat di Indonesia. + MATERI      VIDEO + Mengembangkan keilmuan dan ketahanan finansial FK UGM dengan pendekatan toko kelontong dengan bechmarking universitas di Inggris  —  Prof. dr. Laksono Trisnantoro MSc. PhD + + Pada sesi selanjutnya, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD memaparkan refleksinya mengenai perjalanan pengembangan keilmuan serta ketahanan finansial di Fakultas Kedokteran UGM. Berangkat dari pengalaman panjangnya sebagai akademisi dan pengelola institusi, Prof Laksono menyoroti bagaimana fakultas harus terus beradaptasi menghadapi perubahan lingkungan pendidikan tinggi yang semakin kompetitif. Dalam pemaparannya, beliau memperkenalkan metafora yang cukup unik, yaitu “pendekatan toko kelontong” dalam pengelolaan fakultas. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan strategi pengembangan institusi yang bersifat pragmatis, adaptif, dan bertahap. Seperti halnya toko kelontong yang mampu bertahan karena menjual berbagai kebutuhan masyarakat secara fleksibel, fakultas juga perlu mengembangkan berbagai aktivitas akademik dan layanan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut Prof Laksono, pendekatan ini bukan berarti mengurangi kualitas akademik, tetapi justru menekankan pentingnya diversifikasi sumber daya dan inovasi dalam pengembangan institusi. Fakultas tidak hanya bergantung pada satu sumber pembiayaan atau satu jenis kegiatan akademik, melainkan mengembangkan berbagai program pendidikan, penelitian, pelatihan, dan kerja sama yang dapat memperkuat keberlanjutan finansial lembaga. Dalam konteks tersebut, Prof Laksono juga menyinggung pentingnya  benchmarking  dengan universitas-universitas di Inggris, yang sejak lama dikenal memiliki sistem pengelolaan pendidikan tinggi yang relatif mandiri dan inovatif. Pengalaman universitas di Inggris menunjukkan bahwa keberhasilan institusi tidak hanya ditentukan oleh reputasi akademik, tetapi juga oleh kemampuan mengelola sumber daya secara efektif, membangun jaringan internasional, serta mengembangkan berbagai bentuk kolaborasi dengan sektor publik maupun swasta. + Prof. Laksono menekankan bahwa bagi fakultas kedokteran di negara berkembang seperti Indonesia, ketahanan finansial menjadi aspek yang semakin penting. Tantangan pendidikan kedokteran modern meliputi kebutuhan fasilitas penelitian yang mahal, pengembangan teknologi pembelajaran, serta tuntutan internasionalisasi pendidikan. Oleh karena itu, institusi perlu mengembangkan strategi pengelolaan yang kreatif tanpa meninggalkan nilai-nilai akademik dan pengabdian kepada masyarakat. Pihaknya juga mengingatkan bahwa penguatan institusi harus selalu berakar pada misi sosial pendidikan kedokteran. Dalam perspektif FK-UGM, pengembangan keilmuan dan keberlanjutan finansial bukan semata-mata bertujuan memperbesar institusi, tetapi untuk memastikan bahwa fakultas mampu terus berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat serta pembangunan sistem kesehatan di Indonesia. + Melalui refleksi tersebut, Prof. Laksono menegaskan bahwa perjalanan FK-UGM menunjukkan pentingnya kombinasi antara visi akademik, kepemimpinan institusional, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan pendidikan tinggi global. + MATERI     VIDEO + Pembahasan —  Dr. Abdul Wahid, M.Hum., M.Phil. + + Sebagai pembahas dalam sesi ini, Dr. Abdul Wahid memberikan refleksi terhadap paparan kedua narasumber dengan menempatkannya dalam perspektif sejarah institusi. Menurutnya, cerita yang disampaikan oleh para narasumber tidak hanya menggambarkan perjalanan individu, tetapi juga merupakan potongan penting dari sejarah perkembangan FK-UGM sebagai institusi pendidikan kesehatan di Indonesia. Dr. Wahid menekankan bahwa pengalaman personal para akademisi sering kali menjadi sumber yang sangat berharga untuk memahami dinamika sejarah lembaga. Banyak aspek perkembangan institusi seperti proses pengambilan keputusan, dinamika kepemimpinan, hingga tantangan pengembangan akademik yang tidak selalu tercatat dalam dokumen resmi, tetapi justru muncul melalui refleksi pengalaman para pelaku yang terlibat langsung di dalamnya. Beliau juga menyoroti bahwa perjalanan FK-UGM memperlihatkan transformasi yang tidak sederhana. Perubahan dari kampus dengan sumber daya terbatas menuju institusi pendidikan kesehatan yang memiliki reputasi nasional dan internasional merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kepemimpinan akademik, dukungan kebijakan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan pendidikan tinggi. + Dalam konteks tersebut, Dr. Wahid menilai bahwa refleksi yang disampaikan oleh dr. Budiono Santoso dan Prof. Laksono Trisnantoro memberikan gambaran yang saling melengkapi mengenai perkembangan FK-UGM. Pengalaman dr. Budiono memperlihatkan dinamika pembangunan kapasitas akademik dan penelitian dalam kondisi yang terbatas, sementara paparan Prof. Laksono menyoroti strategi penguatan institusi, termasuk pengembangan jejaring dan ketahanan finansial. Lebih jauh, beliau menegaskan bahwa pembacaan terhadap sejarah institusi tidak hanya penting sebagai dokumentasi masa lalu, tetapi juga sebagai bahan pembelajaran bagi generasi akademisi berikutnya. Melalui refleksi sejarah, institusi dapat memahami bagaimana nilai-nilai dasar, strategi pengembangan, serta budaya akademik terbentuk dan berkembang dari waktu ke waktu. Menurut Dr. Wahid, salah satu pelajaran penting dari perjalanan FK-UGM adalah kemampuan institusi untuk terus beradaptasi tanpa kehilangan orientasi pada misi sosial pendidikan kedokteran. Nilai  kedokteran kerakyatan  yang menjadi karakter khas FK-UGM menunjukkan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan institusi akademik harus selalu berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sesi pembahasan ini menegaskan bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi juga sumber refleksi yang dapat membantu institusi merumuskan arah perkembangan di masa depan. + MATERI     VIDEO + Sesi Diskusi + + Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan tanggapan dari peserta yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring. Diskusi banyak menyoroti bagaimana pengalaman historis FK-UGM dapat menjadi sumber pembelajaran bagi pengembangan pendidikan kedokteran di masa depan. Beberapa peserta menanyakan bagaimana fakultas mampu berkembang dari kondisi sarana yang sangat terbatas menjadi institusi dengan reputasi nasional dan internasional, serta apa faktor kunci yang memungkinkan transformasi tersebut. Dalam merespons hal tersebut, para narasumber menekankan pentingnya kepemimpinan akademik, keberanian untuk membangun jejaring internasional, serta kemampuan institusi beradaptasi dengan perubahan lingkungan pendidikan tinggi. Selain itu, diskusi juga menyinggung pentingnya mendokumentasikan pengalaman para akademisi melalui tulisan atau memoar agar perjalanan institusi tidak hilang dari ingatan kolektif. Melalui dialog tersebut, sesi diskusi menegaskan bahwa memahami sejarah perkembangan FK-UGM bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi landasan reflektif untuk merumuskan strategi pengembangan pendidikan kesehatan yang lebih kuat dan berkelanjutan di masa mendatang. + Penutup + Webinar ini menegaskan bahwa perjalanan FK-UGM merupakan kisah transformasi institusi yang panjang dan penuh dinamika. Dari kampus yang berkembang dalam keterbatasan di pedalaman, FK-UGM berhasil membangun reputasi sebagai pusat pendidikan kesehatan yang memiliki pengaruh luas. Refleksi sejarah yang disampaikan dalam webinar ini menunjukkan bahwa keberhasilan institusi tidak hanya ditentukan oleh sumber daya, tetapi juga oleh visi, nilai, serta komitmen kolektif para akademisinya. Dalam konteks pendidikan kesehatan di Indonesia, pengalaman FK-UGM memperlihatkan bahwa pengembangan institusi akademik harus tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberpihakan pada masyarakat. Dengan menjadikan sejarah sebagai sumber pembelajaran, FK-UGM diharapkan terus berkontribusi dalam membangun sistem kesehatan yang lebih kuat, adil, dan berkelanjutan. + VIDEO + Reporter: + Fadliana Hidayatu Rizky Uswatun Hasanah, S.Tr.Keb., MHPM + + + Tags: + SDG + SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan + SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera diff --git a/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2025_12_pkh-paling-mudah-dipahami-contoh-soal-dan-jawaban-lengkap-untuk-pemula_.md b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2025_12_pkh-paling-mudah-dipahami-contoh-soal-dan-jawaban-lengkap-untuk-pemula_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3d9ee4e9159e9facc13d5df599f5a161b279c0c9 --- /dev/null +++ b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2025_12_pkh-paling-mudah-dipahami-contoh-soal-dan-jawaban-lengkap-untuk-pemula_.md @@ -0,0 +1,750 @@ +--- +url: https://daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id/2025/12/pkh-paling-mudah-dipahami-contoh-soal-dan-jawaban-lengkap-untuk-pemula/ +title: "PKH Paling Mudah Dipahami Contoh Soal dan Jawaban Lengkap untuk Pemula - Sekolapedia" +domain: daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:50:48 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# PKH Paling Mudah Dipahami Contoh Soal dan Jawaban Lengkap untuk Pemula - Sekolapedia + +Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan salah satu bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga kurang mampu. Dalam konteks pembelajaran, materi PKH juga sering muncul dalam latihan soal, baik untuk siswa SMK, SMA, maupun peserta seleksi tertentu. Artikel ini menyajikan pembahasan lengkap mengenai contoh soal PKH dan jawabannya, disusun secara runtut dan mudah dipahami sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin mempelajari konsep dasar PKH secara cepat dan jelas. Artikel ini memuat pengertian, tujuan, komponen, mekanisme penyaluran, hingga contoh soal pilihan ganda PKH beserta pembahasannya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri maupun referensi mengajar. Baca juga: Memahami Konsep Murabahah: Contoh Soal dan Pembahasan Lengkap untuk Pemula Program Keluarga Harapan adalah salah satu program bantuan sosial bersyarat pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Bantuan ini diberikan agar keluarga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Pemahaman terhadap konsep PKH penting karena banyak soal menguji pemahaman dasar seperti tujuan program, sasaran, besaran bantuan, serta mekanisme pencairannya. Secara garis besar, PKH memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: Materi-materi inilah yang sering muncul dalam soal pilihan ganda. Dalam soal ujian, peserta banyak diminta mengidentifikasi komponen bantuan PKH. Komponen tersebut meliputi: Setiap komponen memiliki besaran bantuan tertentu yang diberikan setiap tahun dan dicairkan per triwulan. Penyaluran PKH dilakukan melalui: Soal sering menanyakan alur, pelaksana, dan fungsi pendamping PKH. Di bawah ini disajikan contoh soal pilihan ganda tentang PKH disertai pembahasan lengkap. Salah satu tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah… A. Menyalurkan bantuan pangan kepada seluruh masyarakat B. Memberikan modal usaha kepada semua lapisan masyarakat C. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin D. Menyediakan lapangan pekerjaan baru di desa E. Menggantikan seluruh program bantuan yang sudah ada Jawaban: C Tujuan PKH adalah meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin agar kualitas hidup meningkat. PKH tidak memberikan modal usaha dan tidak menggantikan semua program lain. Berikut ini yang termasuk komponen PKH adalah… A. Petani produktif B. Pelajar universitas C. Ibu hamil dan anak usia dini D. Pekerja buruh migran E. Nelayan kecil Baca Juga: Panduan Lengkap dan Contoh Soal Pilihan Ganda PPKn Tentang Pancasila Terbaru Jawaban: C Komponen PKH meliputi ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD–SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat. Pendamping PKH memiliki tugas utama yaitu… A. Mencairkan bantuan langsung kepada keluarga B. Melakukan verifikasi komitmen kesehatan dan pendidikan KPM C. Membuat kebijakan penentuan besaran bantuan D. Mengatur anggaran dana desa E. Menentukan siapa yang berhak menerima PKH Jawaban: B Pendamping PKH bertugas melakukan pendampingan serta verifikasi komitmen KPM, bukan menentukan penerima atau mencairkan bantuan. PKH dicairkan dalam bentuk… A. Uang tunai tanpa kartu B. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui bank Himbara C. Barang kebutuhan pokok D. Kupon pasar murah E. Dana desa Jawaban: B Bantuan PKH diberikan melalui KKS yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara. Besaran bantuan PKH ditentukan berdasarkan… A. Jumlah aset keluarga B. Komponen yang dimiliki setiap keluarga C. Lokasi domisili penerima D. Usia kepala keluarga E. Jenis pekerjaan keluarga Jawaban: B Setiap komponen (ibu hamil, anak SD, lansia, dan lain-lain) memiliki besaran bantuan sendiri, dan total bantuan dihitung dari jumlah komponen yang dimiliki keluarga. Baca juga: Mahasiswa Teknokrat Berprestasi sebagai Juara KTI dan Best Expo di PIMPI 2025 IPB University, Memberikan Dampak Positif Syarat utama keluarga bisa masuk dalam PKH adalah… A. Memiliki pendapatan tetap B. Terdaftar dalam DTKS C. Memiliki tabungan khusus D. Menjadi anggota koperasi E. Memiliki usaha rumahan Jawaban: B Keluarga penerima manfaat PKH harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). PKH diberikan per triwulan. Artinya bantuan dicairkan… A. Setiap bulan B. Setiap dua bulan C. Setiap tiga bulan D. Setiap enam bulan E. Setiap setahun Jawaban: C Triwulan berarti tiga bulan sekali. Pembahasan tentang Program Keluarga Harapan tidak hanya berguna untuk memahami kebijakan sosial pemerintah, tapi juga penting dalam latihan soal yang sering muncul pada ujian sekolah maupun tes kompetensi lainnya. Dengan memahami tujuan, komponen, dan mekanisme penyalurannya, serta berlatih dengan contoh soal seperti di atas, kamu dapat lebih siap dan percaya diri ketika mengerjakan soal terkait PKH. Penulis:kiara salsabilla Baca Juga: Kumpulan Soal Persamaan Fungsi Biaya dari Dasar hingga Tingkat Lanjut Add your Biographical Information. Edit your Profile now. CLICK HERE PKH Paling Mudah Dipahami Contoh Soal dan Jawaban Lengkap untuk Pemula INFO MUDIK 2026 Memahami PKH Secara Singkat Tujuan Utama Program PKH Komponen Utama Bantuan PKH Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH Contoh Soal PKH dan Jawabannya Tips Mengerjakan Soal PKH dengan Mudah Penutup You May Have Missed Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Soal 7 Related Posts contoh soal + + + + + + + December 11, 2025 + + + + 0 Comments + + + + + + Views: 2 + Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan salah satu bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga kurang mampu. Dalam konteks pembelajaran, materi PKH juga sering muncul dalam latihan soal, baik untuk siswa SMK, SMA, maupun peserta seleksi tertentu. Artikel ini menyajikan pembahasan lengkap mengenai contoh soal PKH dan jawabannya, disusun secara runtut dan mudah dipahami sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin mempelajari konsep dasar PKH secara cepat dan jelas. + + + + Artikel ini memuat pengertian, tujuan, komponen, mekanisme penyaluran, hingga contoh soal pilihan ganda PKH beserta pembahasannya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri maupun referensi mengajar. + + + + + Baca juga: Memahami Konsep Murabahah: Contoh Soal dan Pembahasan Lengkap untuk Pemula + + + + + + + + + + + + + + + + Table of contents + + + + + + + + + + + + + + + Memahami PKH Secara Singkat + + + + Program Keluarga Harapan adalah salah satu program bantuan sosial bersyarat pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Bantuan ini diberikan agar keluarga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan. + + + + Pemahaman terhadap konsep PKH penting karena banyak soal menguji pemahaman dasar seperti tujuan program, sasaran, besaran bantuan, serta mekanisme pencairannya. + + + + Tujuan Utama Program PKH + + + + Secara garis besar, PKH memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: + + + + + Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. + + + + Memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. + + + + Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. + + + + Mendorong perubahan perilaku agar masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan secara maksimal. + + + + Memperkuat perlindungan sosial untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. + + + + + Materi-materi inilah yang sering muncul dalam soal pilihan ganda. + + + + Komponen Utama Bantuan PKH + + + + Dalam soal ujian, peserta banyak diminta mengidentifikasi komponen bantuan PKH. Komponen tersebut meliputi: + + + + + Ibu hamil atau nifas + + + + Anak usia dini 0–6 tahun + + + + Pendidikan (SD, SMP, SMA) + + + + Penyandang disabilitas berat + + + + Lansia usia 70+ + + + + + Setiap komponen memiliki besaran bantuan tertentu yang diberikan setiap tahun dan dicairkan per triwulan. + + + + Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH + + + + Penyaluran PKH dilakukan melalui: + + + + + Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) + + + + Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) + + + + Pencairan per triwulan + + + + Pendamping PKH melakukan verifikasi dari bulan ke bulan + + + + + Soal sering menanyakan alur, pelaksana, dan fungsi pendamping PKH. + + + + Contoh Soal PKH dan Jawabannya + + + + Di bawah ini disajikan contoh soal pilihan ganda tentang PKH disertai pembahasan lengkap. + + + + Soal 1 + + + + Salah satu tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah… A. Menyalurkan bantuan pangan kepada seluruh masyarakat B. Memberikan modal usaha kepada semua lapisan masyarakat C. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin D. Menyediakan lapangan pekerjaan baru di desa E. Menggantikan seluruh program bantuan yang sudah ada + + + + Jawaban: C Tujuan PKH adalah meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin agar kualitas hidup meningkat. PKH tidak memberikan modal usaha dan tidak menggantikan semua program lain. + + + + Soal 2 + + + + Berikut ini yang termasuk komponen PKH adalah… A. Petani produktif B. Pelajar universitas C. Ibu hamil dan anak usia dini D. Pekerja buruh migran E. Nelayan kecil Baca Juga: Panduan Lengkap dan Contoh Soal Pilihan Ganda PPKn Tentang Pancasila Terbaru + + + + Jawaban: C Komponen PKH meliputi ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD–SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat. + + + + Soal 3 + + + + Pendamping PKH memiliki tugas utama yaitu… A. Mencairkan bantuan langsung kepada keluarga B. Melakukan verifikasi komitmen kesehatan dan pendidikan KPM C. Membuat kebijakan penentuan besaran bantuan D. Mengatur anggaran dana desa E. Menentukan siapa yang berhak menerima PKH + + + + Jawaban: B Pendamping PKH bertugas melakukan pendampingan serta verifikasi komitmen KPM, bukan menentukan penerima atau mencairkan bantuan. + + + + Soal 4 + + + + PKH dicairkan dalam bentuk… A. Uang tunai tanpa kartu B. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui bank Himbara C. Barang kebutuhan pokok D. Kupon pasar murah E. Dana desa + + + + Jawaban: B Bantuan PKH diberikan melalui KKS yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara. + + + + Soal 5 + + + + Besaran bantuan PKH ditentukan berdasarkan… A. Jumlah aset keluarga B. Komponen yang dimiliki setiap keluarga C. Lokasi domisili penerima D. Usia kepala keluarga E. Jenis pekerjaan keluarga + + + + Jawaban: B Setiap komponen (ibu hamil, anak SD, lansia, dan lain-lain) memiliki besaran bantuan sendiri, dan total bantuan dihitung dari jumlah komponen yang dimiliki keluarga. + + + + + Baca juga: Mahasiswa Teknokrat Berprestasi sebagai Juara KTI dan Best Expo di PIMPI 2025 IPB University, Memberikan Dampak Positif + + + + + Soal 6 + + + + Syarat utama keluarga bisa masuk dalam PKH adalah… A. Memiliki pendapatan tetap B. Terdaftar dalam DTKS C. Memiliki tabungan khusus D. Menjadi anggota koperasi E. Memiliki usaha rumahan + + + + Jawaban: B Keluarga penerima manfaat PKH harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). + + + + Soal 7 + + + + PKH diberikan per triwulan. Artinya bantuan dicairkan… A. Setiap bulan B. Setiap dua bulan C. Setiap tiga bulan D. Setiap enam bulan E. Setiap setahun + + + + Jawaban: C Triwulan berarti tiga bulan sekali. + + + + Tips Mengerjakan Soal PKH dengan Mudah + + + + + Pahami konsep dasar: tujuan, sasaran, komponen, dan mekanisme. + + + + Ingat kata kunci seperti DTKS, pendamping PKH, KKS, dan triwulan. + + + + Pelajari kebijakan terbaru karena beberapa soal mengacu pada perubahan regulasi. + + + + Fokus pada kata “bersyarat” karena itu inti dari PKH. + + + + + Penutup + + + + Pembahasan tentang Program Keluarga Harapan tidak hanya berguna untuk memahami kebijakan sosial pemerintah, tapi juga penting dalam latihan soal yang sering muncul pada ujian sekolah maupun tes kompetensi lainnya. Dengan memahami tujuan, komponen, dan mekanisme penyalurannya, serta berlatih dengan contoh soal seperti di atas, kamu dapat lebih siap dan percaya diri ketika mengerjakan soal terkait PKH. + + + + Penulis:kiara salsabilla + Views: 2 Baca Juga: Kumpulan Soal Persamaan Fungsi Biaya dari Dasar hingga Tingkat Lanjut Siswa SMK + + + + Add your Biographical Information. Edit your Profile now. + + view all posts Previous post + + Menguasai Kekongruenan dan Kesebangunan dengan Mudah Melalui Contoh Soal Paling Lengkap + + + + + + + Next post + + Menguasai Porogapit dengan Mudah Panduan Lengkap dan Contoh Soal Porogapit Matematika March 5, 2026 February 28, 2026 February 28, 2026 Post Comment Cancel reply PKH Paling Mudah Dipahami Contoh Soal dan Jawaban Lengkap untuk Pemula + Home 2025 December PKH Paling Mudah Dipahami Contoh Soal dan Jawaban Lengkap untuk Pemula contoh soal + + + + + + + December 11, 2025 + + + + 0 Comments + + + + + + Views: 2 + Program Keluarga Harapan atau PKH merupakan salah satu bantuan sosial bersyarat dari pemerintah yang bertujuan meningkatkan taraf hidup keluarga kurang mampu. Dalam konteks pembelajaran, materi PKH juga sering muncul dalam latihan soal, baik untuk siswa SMK, SMA, maupun peserta seleksi tertentu. Artikel ini menyajikan pembahasan lengkap mengenai contoh soal PKH dan jawabannya, disusun secara runtut dan mudah dipahami sehingga cocok bagi siapa saja yang ingin mempelajari konsep dasar PKH secara cepat dan jelas. + + + + Artikel ini memuat pengertian, tujuan, komponen, mekanisme penyaluran, hingga contoh soal pilihan ganda PKH beserta pembahasannya, sehingga dapat digunakan sebagai bahan belajar mandiri maupun referensi mengajar. + + + + + Baca juga: Memahami Konsep Murabahah: Contoh Soal dan Pembahasan Lengkap untuk Pemula + + + + + + + + + + + + + + + + Table of contents + + + + + + + + + + + + + + + Memahami PKH Secara Singkat + + + + Program Keluarga Harapan adalah salah satu program bantuan sosial bersyarat pemerintah yang diberikan kepada keluarga miskin yang memenuhi kriteria tertentu, seperti memiliki ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Bantuan ini diberikan agar keluarga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan. + + + + Pemahaman terhadap konsep PKH penting karena banyak soal menguji pemahaman dasar seperti tujuan program, sasaran, besaran bantuan, serta mekanisme pencairannya. + + + + Tujuan Utama Program PKH + + + + Secara garis besar, PKH memiliki beberapa tujuan penting, antara lain: + + + + + Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin. + + + + Memperluas akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. + + + + Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. + + + + Mendorong perubahan perilaku agar masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan secara maksimal. + + + + Memperkuat perlindungan sosial untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. + + + + + Materi-materi inilah yang sering muncul dalam soal pilihan ganda. + + + + Komponen Utama Bantuan PKH + + + + Dalam soal ujian, peserta banyak diminta mengidentifikasi komponen bantuan PKH. Komponen tersebut meliputi: + + + + + Ibu hamil atau nifas + + + + Anak usia dini 0–6 tahun + + + + Pendidikan (SD, SMP, SMA) + + + + Penyandang disabilitas berat + + + + Lansia usia 70+ + + + + + Setiap komponen memiliki besaran bantuan tertentu yang diberikan setiap tahun dan dicairkan per triwulan. + + + + Mekanisme Penyaluran Bantuan PKH + + + + Penyaluran PKH dilakukan melalui: + + + + + Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) + + + + Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) + + + + Pencairan per triwulan + + + + Pendamping PKH melakukan verifikasi dari bulan ke bulan + + + + + Soal sering menanyakan alur, pelaksana, dan fungsi pendamping PKH. + + + + Contoh Soal PKH dan Jawabannya + + + + Di bawah ini disajikan contoh soal pilihan ganda tentang PKH disertai pembahasan lengkap. + + + + Soal 1 + + + + Salah satu tujuan utama dari Program Keluarga Harapan adalah… A. Menyalurkan bantuan pangan kepada seluruh masyarakat B. Memberikan modal usaha kepada semua lapisan masyarakat C. Meningkatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin D. Menyediakan lapangan pekerjaan baru di desa E. Menggantikan seluruh program bantuan yang sudah ada + + + + Jawaban: C Tujuan PKH adalah meningkatkan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga miskin agar kualitas hidup meningkat. PKH tidak memberikan modal usaha dan tidak menggantikan semua program lain. + + + + Soal 2 + + + + Berikut ini yang termasuk komponen PKH adalah… A. Petani produktif B. Pelajar universitas C. Ibu hamil dan anak usia dini D. Pekerja buruh migran E. Nelayan kecil Baca Juga: Panduan Lengkap dan Contoh Soal Pilihan Ganda PPKn Tentang Pancasila Terbaru + + + + Jawaban: C Komponen PKH meliputi ibu hamil, anak usia dini, pelajar SD–SMA, lansia, dan penyandang disabilitas berat. + + + + Soal 3 + + + + Pendamping PKH memiliki tugas utama yaitu… A. Mencairkan bantuan langsung kepada keluarga B. Melakukan verifikasi komitmen kesehatan dan pendidikan KPM C. Membuat kebijakan penentuan besaran bantuan D. Mengatur anggaran dana desa E. Menentukan siapa yang berhak menerima PKH + + + + Jawaban: B Pendamping PKH bertugas melakukan pendampingan serta verifikasi komitmen KPM, bukan menentukan penerima atau mencairkan bantuan. + + + + Soal 4 + + + + PKH dicairkan dalam bentuk… A. Uang tunai tanpa kartu B. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) melalui bank Himbara C. Barang kebutuhan pokok D. Kupon pasar murah E. Dana desa + + + + Jawaban: B Bantuan PKH diberikan melalui KKS yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara. + + + + Soal 5 + + + + Besaran bantuan PKH ditentukan berdasarkan… A. Jumlah aset keluarga B. Komponen yang dimiliki setiap keluarga C. Lokasi domisili penerima D. Usia kepala keluarga E. Jenis pekerjaan keluarga + + + + Jawaban: B Setiap komponen (ibu hamil, anak SD, lansia, dan lain-lain) memiliki besaran bantuan sendiri, dan total bantuan dihitung dari jumlah komponen yang dimiliki keluarga. + + + + + Baca juga: Mahasiswa Teknokrat Berprestasi sebagai Juara KTI dan Best Expo di PIMPI 2025 IPB University, Memberikan Dampak Positif + + + + + Soal 6 + + + + Syarat utama keluarga bisa masuk dalam PKH adalah… A. Memiliki pendapatan tetap B. Terdaftar dalam DTKS C. Memiliki tabungan khusus D. Menjadi anggota koperasi E. Memiliki usaha rumahan + + + + Jawaban: B Keluarga penerima manfaat PKH harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). + + + + Soal 7 + + + + PKH diberikan per triwulan. Artinya bantuan dicairkan… A. Setiap bulan B. Setiap dua bulan C. Setiap tiga bulan D. Setiap enam bulan E. Setiap setahun + + + + Jawaban: C Triwulan berarti tiga bulan sekali. + + + + Tips Mengerjakan Soal PKH dengan Mudah + + + + + Pahami konsep dasar: tujuan, sasaran, komponen, dan mekanisme. + + + + Ingat kata kunci seperti DTKS, pendamping PKH, KKS, dan triwulan. + + + + Pelajari kebijakan terbaru karena beberapa soal mengacu pada perubahan regulasi. + + + + Fokus pada kata “bersyarat” karena itu inti dari PKH. + + + + + Penutup + + + + Pembahasan tentang Program Keluarga Harapan tidak hanya berguna untuk memahami kebijakan sosial pemerintah, tapi juga penting dalam latihan soal yang sering muncul pada ujian sekolah maupun tes kompetensi lainnya. Dengan memahami tujuan, komponen, dan mekanisme penyalurannya, serta berlatih dengan contoh soal seperti di atas, kamu dapat lebih siap dan percaya diri ketika mengerjakan soal terkait PKH. + + + + Penulis:kiara salsabilla + Views: 2 Baca Juga: Kumpulan Soal Persamaan Fungsi Biaya dari Dasar hingga Tingkat Lanjut + + + + + + + + + + + + + + + + + Siswa SMK + + + + Add your Biographical Information. Edit your Profile now. + + view all posts + + + + + + + + + Previous post + + Menguasai Kekongruenan dan Kesebangunan dengan Mudah Melalui Contoh Soal Paling Lengkap + + + + + + + Next post + + Menguasai Porogapit dengan Mudah Panduan Lengkap dan Contoh Soal Porogapit Matematika + + + + + + + + + + Related Posts + + + + + + + + + + + + + + + + + March 5, 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + February 28, 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + February 28, 2026 + + + + + + + + + + + + + Post Comment Cancel reply You May Have Missed diff --git a/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2026_02_memahami-arti-status-ya-proses-dan-batal-di-situs-cek-bansos-2026_.md b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2026_02_memahami-arti-status-ya-proses-dan-batal-di-situs-cek-bansos-2026_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a06f227d7796f5c4c959d6fdfe0903a03ef9d2a --- /dev/null +++ b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2026_02_memahami-arti-status-ya-proses-dan-batal-di-situs-cek-bansos-2026_.md @@ -0,0 +1,797 @@ +--- +url: https://daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id/2026/02/memahami-arti-status-ya-proses-dan-batal-di-situs-cek-bansos-2026/ +title: "Memahami Arti Status “Ya”, “Proses”, dan “Batal” di Situs Cek Bansos 2026 - Sekolapedia" +domain: daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:57:47 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Memahami Arti Status “Ya”, “Proses”, dan “Batal” di Situs Cek Bansos 2026 - Sekolapedia + +Memasuki tahun 2026, sistem digitalisasi bantuan sosial (Bansos) di Indonesia semakin terintegrasi. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, terus memperbarui antarmuka dan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bagi Anda yang rutin mengecek laman resmi cekbansos.kemensos.go.id , mungkin Anda mendapati beberapa istilah status yang membingungkan. Apakah status “Ya” berarti uang sudah cair? Mengapa status “Proses” tidak kunjung berubah? Dan yang paling mengkhawatirkan, apa yang harus dilakukan jika muncul status “Batal” ? Artikel ini akan mengupas tuntas arti dari setiap indikator tersebut agar Anda tidak lagi bingung dan tahu langkah apa yang harus diambil. Baca Juga : Olympic Heartbreak: Ilia Malinin Finishes 8th as Mikhail Shaidorov Claims Figure Skating Gold Sebelum masuk ke detail status, penting untuk memahami bahwa semua data yang muncul di situs Cek Bansos bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) . Di tahun 2026, pemutakhiran data dilakukan secara real-time melalui usulan mandiri maupun verifikasi lapangan oleh pendamping sosial di tingkat desa/kelurahan. Beberapa program bantuan utama yang biasanya dipantau meliputi: Status “Ya” adalah indikator yang paling dinanti oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, ada beberapa catatan penting di sini. Status “Ya” berarti nama Anda tercatat secara resmi sebagai penerima bantuan untuk periode yang sedang berjalan atau periode sebelumnya. Nama Anda sudah melewati tahap verifikasi dan validasi (verivali) oleh sistem. Banyak KPM mengira jika status sudah “Ya”, maka saldo di KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) otomatis bertambah. Belum tentu. Catatan Penting: Jika status “Ya” tapi saldo nol, biasanya terjadi kendala pada sinkronisasi data perbankan (Himbara) atau proses cleansing data di pusat. Status “Proses” seringkali menjadi status yang paling membuat cemas karena durasinya yang terkadang terasa lama. Baca Juga: Mengungkap Rahasia Lingkungan Melalui Data: Peran Analis Proses Status ini menandakan bahwa data Anda sedang berada dalam tahap administrasi pencairan . Ini melibatkan beberapa sub-proses: Di tahun 2026, verifikasi melibatkan kecocokan NIK dengan data Dukcapil dan data perbankan. Jika ada perbedaan satu huruf saja pada nama, sistem akan menahan status di posisi “Proses” untuk verifikasi manual guna menghindari salah sasaran. Munculnya kata “Batal” atau tanda strip/kosong pada kolom status seringkali memicu kekecewaan. Namun, Anda perlu mengetahui penyebab teknis di baliknya. Pemerintah menyediakan dua jalur utama untuk pengecekan. Di tahun 2026, ada sedikit perbedaan fungsionalitas: Jangan panik jika status Anda tidak sesuai harapan. Berikut adalah jalur resmi yang bisa Anda tempuh: Agar hasil pencarian Anda di situs Kemensos akurat, ikuti tips berikut: Baca Juga : Universitas Teknokrat Indonesia Kampus Terbaik di Lampung, Kembangkan Smart Collar, Teknologi IoT Pemantau Kesehatan Sapi Secara Real Time Memahami arti status “Ya” , “Proses” , dan “Batal” adalah kunci agar masyarakat tidak termakan hoaks terkait pencairan bantuan. Di tahun 2026, transparansi data semakin baik, namun ketelitian KPM dalam memantau data pribadi tetap diperlukan. Status “Ya” adalah lampu hijau, “Proses” adalah waktu untuk bersabar, dan “Batal” adalah sinyal untuk segera melakukan validasi data ke pihak terkait. Penulis : Nabila Baca Juga: Contoh Soal Teks Prosedur Pilihan Ganda dan Essay Terbaru Add your Biographical Information. Edit your Profile now. CLICK HERE Memahami Arti Status “Ya”, “Proses”, dan “Batal” di Situs Cek Bansos 2026 INFO MUDIK 2026 1. Mengenal Situs Cek Bansos dan DTKS 2026 2. Arti Status “Ya” pada Kolom Kepesertaan 3. Arti Status “Proses” (Lembaga Penyalur/PT Pos) 4. Arti Status “Batal” atau “Tidak” 5. Perbedaan Tampilan Web vs Aplikasi Cek Bansos 6. Langkah yang Harus Diambil Jika Status Bermasalah 7. Tips SEO: Cara Cek Bansos Agar Data Akurat 8. Kesimpulan You May Have Missed Apa Maksudnya? Apakah Uang Sudah Pasti Cair? Apa Maksudnya? Mengapa Status “Proses” Lama Sekali? Alasan Status Menjadi Batal: A. Jika Status “Ya” Tapi Saldo Kosong B. Jika Status Menjadi “Batal” Padahal Masih Membutuhkan Related Posts artikel + + dan "Batal" di Situs Cek Bansos 2026 , Memahami Arti Status "Ya" , Proses + + + + + February 26, 2026 + + + + 0 Comments + + + + + + Views: 155 + Memasuki tahun 2026, sistem digitalisasi bantuan sosial (Bansos) di Indonesia semakin terintegrasi. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, terus memperbarui antarmuka dan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bagi Anda yang rutin mengecek laman resmi cekbansos.kemensos.go.id , mungkin Anda mendapati beberapa istilah status yang membingungkan. + + + + Apakah status “Ya” berarti uang sudah cair? Mengapa status “Proses” tidak kunjung berubah? Dan yang paling mengkhawatirkan, apa yang harus dilakukan jika muncul status “Batal” ? + + + + Artikel ini akan mengupas tuntas arti dari setiap indikator tersebut agar Anda tidak lagi bingung dan tahu langkah apa yang harus diambil. + + + + + Baca Juga : Olympic Heartbreak: Ilia Malinin Finishes 8th as Mikhail Shaidorov Claims Figure Skating Gold + + + + + + + + + + + + + + + + Table of contents + + + + + + + + + + + + + + + 1. Mengenal Situs Cek Bansos dan DTKS 2026 + + + + Sebelum masuk ke detail status, penting untuk memahami bahwa semua data yang muncul di situs Cek Bansos bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) . Di tahun 2026, pemutakhiran data dilakukan secara real-time melalui usulan mandiri maupun verifikasi lapangan oleh pendamping sosial di tingkat desa/kelurahan. + + + + Beberapa program bantuan utama yang biasanya dipantau meliputi: + + + + + PKH (Program Keluarga Harapan) + + + + BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau Kartu Sembako + + + + BLT El Nino/Mitigasi Risiko Pangan (jika masih berlanjut) + + + + PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) + + + + + + + + + 2. Arti Status “Ya” pada Kolom Kepesertaan + + + + Status “Ya” adalah indikator yang paling dinanti oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, ada beberapa catatan penting di sini. + + + + Apa Maksudnya? + + + + Status “Ya” berarti nama Anda tercatat secara resmi sebagai penerima bantuan untuk periode yang sedang berjalan atau periode sebelumnya. Nama Anda sudah melewati tahap verifikasi dan validasi (verivali) oleh sistem. + + + + Apakah Uang Sudah Pasti Cair? + + + + Banyak KPM mengira jika status sudah “Ya”, maka saldo di KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) otomatis bertambah. Belum tentu. + + + + + Status “Ya” mengonfirmasi kepesertaan , bukan waktu pencairan. + + + + Anda perlu melihat kolom “Periode” di sebelahnya. Jika periodenya menunjukkan bulan saat ini (misal: Januari-Februari 2026), maka kemungkinan besar dana segera atau sudah masuk. + + + + + + Catatan Penting: Jika status “Ya” tapi saldo nol, biasanya terjadi kendala pada sinkronisasi data perbankan (Himbara) atau proses cleansing data di pusat. + + + + + + + + + 3. Arti Status “Proses” (Lembaga Penyalur/PT Pos) + + + + Status “Proses” seringkali menjadi status yang paling membuat cemas karena durasinya yang terkadang terasa lama. Baca Juga: Mengungkap Rahasia Lingkungan Melalui Data: Peran Analis Proses + + + + Apa Maksudnya? + + + + Status ini menandakan bahwa data Anda sedang berada dalam tahap administrasi pencairan . Ini melibatkan beberapa sub-proses: + + + + + SPM (Surat Perintah Membayar): Kemensos menerbitkan instruksi pembayaran. + + + + SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana): Nama Anda sudah masuk dalam daftar bayar yang dikirimkan ke Bank Penyalur (BNI, BRI, Mandiri, BSI) atau PT Pos Indonesia. + + + + SI (Standing Instruction): Instruksi dari bank untuk memindahkan dana ke rekening KPM masing-masing. + + + + + Mengapa Status “Proses” Lama Sekali? + + + + Di tahun 2026, verifikasi melibatkan kecocokan NIK dengan data Dukcapil dan data perbankan. Jika ada perbedaan satu huruf saja pada nama, sistem akan menahan status di posisi “Proses” untuk verifikasi manual guna menghindari salah sasaran. + + + + + + + + 4. Arti Status “Batal” atau “Tidak” + + + + Munculnya kata “Batal” atau tanda strip/kosong pada kolom status seringkali memicu kekecewaan. Namun, Anda perlu mengetahui penyebab teknis di baliknya. + + + + Alasan Status Menjadi Batal: + + + + + Tidak Layak Lagi: Berdasarkan verifikasi lapangan, Anda dianggap sudah mampu secara ekonomi (graduasi). + + + + Pekerjaan Terdeteksi: Anggota keluarga dalam satu KK terdeteksi sebagai ASN, TNI, Polri, atau memiliki upah di atas UMP yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. + + + + Data Anomali: Adanya perbedaan NIK atau data ganda yang menyebabkan sistem membatalkan bantuan secara otomatis demi keamanan anggaran negara. + + + + Pindah Domisili: Anda pindah alamat tanpa melapor ke operator DTKS di tempat baru, sehingga data tidak ditemukan saat verifikasi kewilayahan. + + + + + + + + + 5. Perbedaan Tampilan Web vs Aplikasi Cek Bansos + + + + Pemerintah menyediakan dua jalur utama untuk pengecekan. Di tahun 2026, ada sedikit perbedaan fungsionalitas: + + + + Fitur Laman Web (cekbansos.kemensos.go.id) Aplikasi Cek Bansos (Mobile) Aksesibilitas Mudah, tanpa login. Memerlukan registrasi dengan KTP & Swafoto. Detail Data Hanya status kepesertaan dasar. Bisa melihat riwayat bantuan lebih detail. Fitur Sanggah Tidak tersedia. Tersedia fitur “Usul Sanggah” . + + + + + + + + 6. Langkah yang Harus Diambil Jika Status Bermasalah + + + + Jangan panik jika status Anda tidak sesuai harapan. Berikut adalah jalur resmi yang bisa Anda tempuh: + + + + A. Jika Status “Ya” Tapi Saldo Kosong + + + + + Hubungi Pendamping Sosial di wilayah Anda untuk mengecek status di aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang lebih detail. + + + + Pastikan kartu KKS tidak rusak atau terblokir. + + + + + B. Jika Status Menjadi “Batal” Padahal Masih Membutuhkan + + + + + Gunakan fitur Usul-Sanggah di aplikasi Cek Bansos. + + + + Datangi Dinas Sosial setempat atau melalui kantor Kelurahan/Desa untuk mengajukan verifikasi ulang. + + + + Pastikan data di KTP dan Kartu Keluarga (KK) sudah sinkron di Dukcapil. + + + + + + + + + 7. Tips SEO: Cara Cek Bansos Agar Data Akurat + + + + Agar hasil pencarian Anda di situs Kemensos akurat, ikuti tips berikut: + + + + + Gunakan Nama Sesuai KTP: Jangan gunakan nama panggilan. Gunakan ejaan yang tepat sesuai identitas resmi. + + + + Perhatikan Wilayah: Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa dengan teliti. Kesalahan satu tingkat wilayah akan menampilkan data orang lain. + + + + Cek Berkala: Data DTKS biasanya diperbarui setiap bulan. Jangan hanya mengecek sekali dalam setahun. + + + + + + Baca Juga : Universitas Teknokrat Indonesia Kampus Terbaik di Lampung, Kembangkan Smart Collar, Teknologi IoT Pemantau Kesehatan Sapi Secara Real Time + + + + + 8. Kesimpulan + + + + Memahami arti status “Ya” , “Proses” , dan “Batal” adalah kunci agar masyarakat tidak termakan hoaks terkait pencairan bantuan. Di tahun 2026, transparansi data semakin baik, namun ketelitian KPM dalam memantau data pribadi tetap diperlukan. + + + + Status “Ya” adalah lampu hijau, “Proses” adalah waktu untuk bersabar, dan “Batal” adalah sinyal untuk segera melakukan validasi data ke pihak terkait. + + + + Penulis : Nabila + Views: 155 Baca Juga: Contoh Soal Teks Prosedur Pilihan Ganda dan Essay Terbaru + + + + + + Tag + dan "Batal" di Situs Cek Bansos 2026 Memahami Arti Status "Ya" Proses Siswa SMK + + + + Add your Biographical Information. Edit your Profile now. + + view all posts Previous post + + Tips Jika Lupa PIN Kartu KKS Saat Hendak Tarik Tunai Bansos Februari 2026 + + + + + + + Next post + + Jalur Sumatera: Mudik Gratis Pemerintah 2026 Menjangkau Hingga Banda Aceh March 19, 2026 March 19, 2026 March 16, 2026 Post Comment Cancel reply Memahami Arti Status “Ya”, “Proses”, dan “Batal” di Situs Cek Bansos 2026 + Home 2026 February Memahami Arti Status “Ya”, “Proses”, dan “Batal” di Situs Cek Bansos 2026 artikel + + dan "Batal" di Situs Cek Bansos 2026 , Memahami Arti Status "Ya" , Proses + + + + + February 26, 2026 + + + + 0 Comments + + + + + + Views: 155 + Memasuki tahun 2026, sistem digitalisasi bantuan sosial (Bansos) di Indonesia semakin terintegrasi. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial, terus memperbarui antarmuka dan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bagi Anda yang rutin mengecek laman resmi cekbansos.kemensos.go.id , mungkin Anda mendapati beberapa istilah status yang membingungkan. + + + + Apakah status “Ya” berarti uang sudah cair? Mengapa status “Proses” tidak kunjung berubah? Dan yang paling mengkhawatirkan, apa yang harus dilakukan jika muncul status “Batal” ? + + + + Artikel ini akan mengupas tuntas arti dari setiap indikator tersebut agar Anda tidak lagi bingung dan tahu langkah apa yang harus diambil. + + + + + Baca Juga : Olympic Heartbreak: Ilia Malinin Finishes 8th as Mikhail Shaidorov Claims Figure Skating Gold + + + + + + + + + + + + + + + + Table of contents + + + + + + + + + + + + + + + 1. Mengenal Situs Cek Bansos dan DTKS 2026 + + + + Sebelum masuk ke detail status, penting untuk memahami bahwa semua data yang muncul di situs Cek Bansos bersumber dari DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) . Di tahun 2026, pemutakhiran data dilakukan secara real-time melalui usulan mandiri maupun verifikasi lapangan oleh pendamping sosial di tingkat desa/kelurahan. + + + + Beberapa program bantuan utama yang biasanya dipantau meliputi: + + + + + PKH (Program Keluarga Harapan) + + + + BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) atau Kartu Sembako + + + + BLT El Nino/Mitigasi Risiko Pangan (jika masih berlanjut) + + + + PBI-JK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) + + + + + + + + + 2. Arti Status “Ya” pada Kolom Kepesertaan + + + + Status “Ya” adalah indikator yang paling dinanti oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, ada beberapa catatan penting di sini. + + + + Apa Maksudnya? + + + + Status “Ya” berarti nama Anda tercatat secara resmi sebagai penerima bantuan untuk periode yang sedang berjalan atau periode sebelumnya. Nama Anda sudah melewati tahap verifikasi dan validasi (verivali) oleh sistem. + + + + Apakah Uang Sudah Pasti Cair? + + + + Banyak KPM mengira jika status sudah “Ya”, maka saldo di KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) otomatis bertambah. Belum tentu. + + + + + Status “Ya” mengonfirmasi kepesertaan , bukan waktu pencairan. + + + + Anda perlu melihat kolom “Periode” di sebelahnya. Jika periodenya menunjukkan bulan saat ini (misal: Januari-Februari 2026), maka kemungkinan besar dana segera atau sudah masuk. + + + + + + Catatan Penting: Jika status “Ya” tapi saldo nol, biasanya terjadi kendala pada sinkronisasi data perbankan (Himbara) atau proses cleansing data di pusat. + + + + + + + + + 3. Arti Status “Proses” (Lembaga Penyalur/PT Pos) + + + + Status “Proses” seringkali menjadi status yang paling membuat cemas karena durasinya yang terkadang terasa lama. Baca Juga: Mengungkap Rahasia Lingkungan Melalui Data: Peran Analis Proses + + + + Apa Maksudnya? + + + + Status ini menandakan bahwa data Anda sedang berada dalam tahap administrasi pencairan . Ini melibatkan beberapa sub-proses: + + + + + SPM (Surat Perintah Membayar): Kemensos menerbitkan instruksi pembayaran. + + + + SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana): Nama Anda sudah masuk dalam daftar bayar yang dikirimkan ke Bank Penyalur (BNI, BRI, Mandiri, BSI) atau PT Pos Indonesia. + + + + SI (Standing Instruction): Instruksi dari bank untuk memindahkan dana ke rekening KPM masing-masing. + + + + + Mengapa Status “Proses” Lama Sekali? + + + + Di tahun 2026, verifikasi melibatkan kecocokan NIK dengan data Dukcapil dan data perbankan. Jika ada perbedaan satu huruf saja pada nama, sistem akan menahan status di posisi “Proses” untuk verifikasi manual guna menghindari salah sasaran. + + + + + + + + 4. Arti Status “Batal” atau “Tidak” + + + + Munculnya kata “Batal” atau tanda strip/kosong pada kolom status seringkali memicu kekecewaan. Namun, Anda perlu mengetahui penyebab teknis di baliknya. + + + + Alasan Status Menjadi Batal: + + + + + Tidak Layak Lagi: Berdasarkan verifikasi lapangan, Anda dianggap sudah mampu secara ekonomi (graduasi). + + + + Pekerjaan Terdeteksi: Anggota keluarga dalam satu KK terdeteksi sebagai ASN, TNI, Polri, atau memiliki upah di atas UMP yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. + + + + Data Anomali: Adanya perbedaan NIK atau data ganda yang menyebabkan sistem membatalkan bantuan secara otomatis demi keamanan anggaran negara. + + + + Pindah Domisili: Anda pindah alamat tanpa melapor ke operator DTKS di tempat baru, sehingga data tidak ditemukan saat verifikasi kewilayahan. + + + + + + + + + 5. Perbedaan Tampilan Web vs Aplikasi Cek Bansos + + + + Pemerintah menyediakan dua jalur utama untuk pengecekan. Di tahun 2026, ada sedikit perbedaan fungsionalitas: + + + + Fitur Laman Web (cekbansos.kemensos.go.id) Aplikasi Cek Bansos (Mobile) Aksesibilitas Mudah, tanpa login. Memerlukan registrasi dengan KTP & Swafoto. Detail Data Hanya status kepesertaan dasar. Bisa melihat riwayat bantuan lebih detail. Fitur Sanggah Tidak tersedia. Tersedia fitur “Usul Sanggah” . + + + + + + + + 6. Langkah yang Harus Diambil Jika Status Bermasalah + + + + Jangan panik jika status Anda tidak sesuai harapan. Berikut adalah jalur resmi yang bisa Anda tempuh: + + + + A. Jika Status “Ya” Tapi Saldo Kosong + + + + + Hubungi Pendamping Sosial di wilayah Anda untuk mengecek status di aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang lebih detail. + + + + Pastikan kartu KKS tidak rusak atau terblokir. + + + + + B. Jika Status Menjadi “Batal” Padahal Masih Membutuhkan + + + + + Gunakan fitur Usul-Sanggah di aplikasi Cek Bansos. + + + + Datangi Dinas Sosial setempat atau melalui kantor Kelurahan/Desa untuk mengajukan verifikasi ulang. + + + + Pastikan data di KTP dan Kartu Keluarga (KK) sudah sinkron di Dukcapil. + + + + + + + + + 7. Tips SEO: Cara Cek Bansos Agar Data Akurat + + + + Agar hasil pencarian Anda di situs Kemensos akurat, ikuti tips berikut: + + + + + Gunakan Nama Sesuai KTP: Jangan gunakan nama panggilan. Gunakan ejaan yang tepat sesuai identitas resmi. + + + + Perhatikan Wilayah: Masukkan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa dengan teliti. Kesalahan satu tingkat wilayah akan menampilkan data orang lain. + + + + Cek Berkala: Data DTKS biasanya diperbarui setiap bulan. Jangan hanya mengecek sekali dalam setahun. + + + + + + Baca Juga : Universitas Teknokrat Indonesia Kampus Terbaik di Lampung, Kembangkan Smart Collar, Teknologi IoT Pemantau Kesehatan Sapi Secara Real Time + + + + + 8. Kesimpulan + + + + Memahami arti status “Ya” , “Proses” , dan “Batal” adalah kunci agar masyarakat tidak termakan hoaks terkait pencairan bantuan. Di tahun 2026, transparansi data semakin baik, namun ketelitian KPM dalam memantau data pribadi tetap diperlukan. + + + + Status “Ya” adalah lampu hijau, “Proses” adalah waktu untuk bersabar, dan “Batal” adalah sinyal untuk segera melakukan validasi data ke pihak terkait. + + + + Penulis : Nabila + Views: 155 Baca Juga: Contoh Soal Teks Prosedur Pilihan Ganda dan Essay Terbaru + + + + + + Tag + dan "Batal" di Situs Cek Bansos 2026 Memahami Arti Status "Ya" Proses + + + + + + + + + + + + + + + + Siswa SMK + + + + Add your Biographical Information. Edit your Profile now. + + view all posts + + + + + + + + + Previous post + + Tips Jika Lupa PIN Kartu KKS Saat Hendak Tarik Tunai Bansos Februari 2026 + + + + + + + Next post + + Jalur Sumatera: Mudik Gratis Pemerintah 2026 Menjangkau Hingga Banda Aceh + + + + + + + + + + Related Posts + + + + + + + + + + + + + + March 19, 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + March 19, 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + March 16, 2026 + + + + + + + + + + + + + Post Comment Cancel reply You May Have Missed diff --git a/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2026_02_sejarah-singkat-pip-dari-bsm-bantuan-siswa-miskin-hingga-sekarang_.md b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2026_02_sejarah-singkat-pip-dari-bsm-bantuan-siswa-miskin-hingga-sekarang_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..817ceb3816d205169a255bab339bdeda2f03bd4c --- /dev/null +++ b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_2026_02_sejarah-singkat-pip-dari-bsm-bantuan-siswa-miskin-hingga-sekarang_.md @@ -0,0 +1,542 @@ +--- +url: https://daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id/2026/02/sejarah-singkat-pip-dari-bsm-bantuan-siswa-miskin-hingga-sekarang/ +title: "Sejarah Singkat PIP- Dari BSM (Bantuan Siswa Miskin) hingga Sekarang - Sekolapedia" +domain: daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 15:01:40 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Sejarah Singkat PIP: Dari BSM (Bantuan Siswa Miskin) hingga Sekarang - Sekolapedia + +Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Di Indonesia, tantangan terbesar dalam dunia pendidikan selama berdekade-dekade bukanlah kurangnya kurikulum yang mumpuni, melainkan tingginya angka putus sekolah akibat kendala ekonomi. Menyadari hal ini, Pemerintah Indonesia terus berevolusi dalam merumuskan skema bantuan sosial pendidikan. Salah satu transformasi paling signifikan dalam sejarah kebijakan publik kita adalah peralihan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi Program Indonesia Pintar (PIP). baca juga: Kumpulan Contoh Soal Seni Budaya Kelas 11 Semester 1 dan 2 Sebelum kita membedah sejarahnya, kita harus memahami urgensi di baliknya. Biaya pendidikan seringkali dianggap “gratis” di sekolah negeri, namun kenyataannya, biaya personal siswa—seperti seragam, buku, transportasi, hingga alat tulis—tetap menjadi beban berat bagi keluarga prasejahtera. Tanpa intervensi negara, anak-anak dari keluarga miskin cenderung meninggalkan bangku sekolah untuk membantu ekonomi keluarga, yang pada akhirnya melanggengkan rantai kemiskinan antargenerasi. Jauh sebelum kita mengenal istilah KIP (Kartu Indonesia Pintar), pemerintah telah meluncurkan program bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) . Program ini merupakan bantuan finansial yang diberikan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu. Karakteristik Utama BSM: Meskipun BSM berhasil membantu jutaan anak, program ini memiliki beberapa catatan evaluasi. Salah satu kendala utama adalah validasi data yang seringkali tidak sinkron antara pihak sekolah dan dinas sosial, serta jangkauan yang belum sepenuhnya menyentuh anak-anak di luar pagar sekolah (anak usia sekolah yang sudah terlanjur putus sekolah). Pada tahun 2014, seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, terjadi paradigma baru dalam pemberian bantuan sosial. Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bagian dari “tiga kartu sakti” (bersama Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera). PIP bukan sekadar ganti nama dari BSM. Ini adalah penyempurnaan menyeluruh dari sisi filosofi, jangkauan, dan teknologi penyaluran. Apa yang Membedakan PIP dengan BSM? Seiring berjalannya waktu, besaran dana PIP terus disesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan hidup. Pemerintah membagi nominal bantuan berdasarkan jenjang pendidikan, mengingat beban biaya di tingkat SMA tentu lebih besar dibanding SD. Rincian Bantuan (Update Terbaru): Baca Juga: Kumpulan Contoh Soal Aljabar Linear Dasar hingga Lanjutan Dana ini disalurkan melalui rekening simpanan pelajar (SimPel) di bank penyalur resmi (seperti BRI dan BNI), yang memastikan bahwa uang tersebut sampai ke tangan siswa tanpa potongan dari pihak manapun. Memasuki tahun 2020-an, tantangan penyaluran bantuan sosial bergeser ke arah akurasi data dan kecepatan akses. Kemendikbudristek merespons ini dengan meluncurkan sistem SiPintar (Sistem Informasi Program Indonesia Pintar) . Melalui portal ini, orang tua dan sekolah bisa mengecek status aktivasi rekening dan pencairan dana secara real-time. Digitalisasi ini meminimalisir risiko “dana mengendap” di bank atau ketidaktahuan siswa bahwa mereka sebenarnya mendapatkan bantuan. Selain itu, sinkronisasi data dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) semakin diperketat. Tujuannya jelas: agar bantuan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan berdasarkan kedekatan personal dengan pihak sekolah atau birokrasi setempat. Meskipun telah bertransformasi secara luar biasa, PIP bukan tanpa hambatan. Beberapa isu yang masih sering muncul antara lain: Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan PIP sebagai instrumen utama pembangunan sumber daya manusia. Dalam visi Indonesia Emas 2045, tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena alasan biaya. PIP diharapkan terus berkembang, tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai, tetapi juga terintegrasi dengan program pelatihan keterampilan dan beasiswa pendidikan tinggi (KIP Kuliah). Dengan demikian, seorang siswa dari keluarga prasejahtera memiliki jalur yang jelas dan terjamin dari bangku SD hingga meraih gelar sarjana. baca juga: Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Kampus Terbaik di Lampung, Sampaikan Duka Mendalam atas Gugurnya 19 Prajurit Marinir Beruang Hitam Sejarah PIP adalah bukti nyata evolusi kepedulian negara terhadap pendidikan rakyatnya. Dari skema BSM yang sederhana hingga PIP yang berbasis digital dan terintegrasi, tujuannya tetap satu: memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan meraih masa depan melalui pendidikan. Sebagai masyarakat, tugas kita adalah mengawal program ini agar tetap transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa. penulis: ridho Baca Juga: Jaga Performa Website Selama Libur Lebaran: Checklist Penting untuk Web Admin Add your Biographical Information. Edit your Profile now. CLICK HERE Sejarah Singkat PIP: Dari BSM (Bantuan Siswa Miskin) hingga Sekarang INFO MUDIK 2026 You May Have Missed Akar Masalah: Mengapa Bantuan Pendidikan Diperlukan? Era Bantuan Siswa Miskin (BSM): Fondasi Awal Transformasi Menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) Mekanisme dan Besaran Bantuan dalam PIP Digitalisasi dan Transparansi: PIP di Era Modern Tantangan yang Masih Dihadapi Masa Depan PIP: Menuju Indonesia Emas 2045 Kesimpulan Related Posts contoh soal + + Sejarah Singkat PIP: Dari BSM (Bantuan Siswa Miskin) hingga Sekarang + + + + + February 4, 2026 + + + + 0 Comments + + + + + + Views: 13 + Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Di Indonesia, tantangan terbesar dalam dunia pendidikan selama berdekade-dekade bukanlah kurangnya kurikulum yang mumpuni, melainkan tingginya angka putus sekolah akibat kendala ekonomi. Menyadari hal ini, Pemerintah Indonesia terus berevolusi dalam merumuskan skema bantuan sosial pendidikan. Salah satu transformasi paling signifikan dalam sejarah kebijakan publik kita adalah peralihan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi Program Indonesia Pintar (PIP). + + + + + baca juga: Kumpulan Contoh Soal Seni Budaya Kelas 11 Semester 1 dan 2 + + + + + Akar Masalah: Mengapa Bantuan Pendidikan Diperlukan? + + + + Sebelum kita membedah sejarahnya, kita harus memahami urgensi di baliknya. Biaya pendidikan seringkali dianggap “gratis” di sekolah negeri, namun kenyataannya, biaya personal siswa—seperti seragam, buku, transportasi, hingga alat tulis—tetap menjadi beban berat bagi keluarga prasejahtera. Tanpa intervensi negara, anak-anak dari keluarga miskin cenderung meninggalkan bangku sekolah untuk membantu ekonomi keluarga, yang pada akhirnya melanggengkan rantai kemiskinan antargenerasi. + + + + Era Bantuan Siswa Miskin (BSM): Fondasi Awal + + + + Jauh sebelum kita mengenal istilah KIP (Kartu Indonesia Pintar), pemerintah telah meluncurkan program bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) . Program ini merupakan bantuan finansial yang diberikan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu. + + + + Karakteristik Utama BSM: + + + + + Target Sasaran: Difokuskan pada siswa yang orang tuanya memegang kartu perlindungan sosial atau memenuhi kriteria miskin tertentu. + + + + Mekanisme Penyaluran: Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membantu biaya personal siswa. + + + + Tujuan Utama: Menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah dan mencegah angka putus sekolah (drop out). + + + + + Meskipun BSM berhasil membantu jutaan anak, program ini memiliki beberapa catatan evaluasi. Salah satu kendala utama adalah validasi data yang seringkali tidak sinkron antara pihak sekolah dan dinas sosial, serta jangkauan yang belum sepenuhnya menyentuh anak-anak di luar pagar sekolah (anak usia sekolah yang sudah terlanjur putus sekolah). + + + + Transformasi Menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) + + + + Pada tahun 2014, seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, terjadi paradigma baru dalam pemberian bantuan sosial. Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bagian dari “tiga kartu sakti” (bersama Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera). + + + + PIP bukan sekadar ganti nama dari BSM. Ini adalah penyempurnaan menyeluruh dari sisi filosofi, jangkauan, dan teknologi penyaluran. + + + + Apa yang Membedakan PIP dengan BSM? + + + + + Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP): Jika dulu bantuan hanya berdasarkan daftar nama, kini siswa memiliki identitas fisik berupa KIP yang berfungsi sebagai penanda hak mereka untuk mendapatkan bantuan pendidikan hingga tamat SMA/SMK/MA. + + + + Jangkauan yang Lebih Luas: PIP tidak hanya menyasar siswa yang aktif di sekolah formal, tetapi juga menjangkau anak-anak di jalur non-formal (Paket A, B, dan C), pesantren, serta anak-anak yang putus sekolah agar mau kembali mengenyam pendidikan. + + + + Integrasi Data (Dapodik dan DTKS): Penyaluran PIP mulai mengandalkan integrasi antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah Kemendikbudristek dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di bawah Kemensos. + + + + + Mekanisme dan Besaran Bantuan dalam PIP + + + + Seiring berjalannya waktu, besaran dana PIP terus disesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan hidup. Pemerintah membagi nominal bantuan berdasarkan jenjang pendidikan, mengingat beban biaya di tingkat SMA tentu lebih besar dibanding SD. + + + + Rincian Bantuan (Update Terbaru): Baca Juga: Kumpulan Contoh Soal Aljabar Linear Dasar hingga Lanjutan + + + + + SD/MI/Paket A: Rp450.000 per tahun. + + + + SMP/MTs/Paket B: Rp750.000 per tahun. + + + + SMA/SMK/MA/Paket C: Mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp1.800.000 per tahun (sebelumnya Rp1.000.000) untuk mendukung kesiapan siswa melanjutkan ke perguruan tinggi atau masuk dunia kerja. + + + + + Dana ini disalurkan melalui rekening simpanan pelajar (SimPel) di bank penyalur resmi (seperti BRI dan BNI), yang memastikan bahwa uang tersebut sampai ke tangan siswa tanpa potongan dari pihak manapun. + + + + Digitalisasi dan Transparansi: PIP di Era Modern + + + + Memasuki tahun 2020-an, tantangan penyaluran bantuan sosial bergeser ke arah akurasi data dan kecepatan akses. Kemendikbudristek merespons ini dengan meluncurkan sistem SiPintar (Sistem Informasi Program Indonesia Pintar) . + + + + Melalui portal ini, orang tua dan sekolah bisa mengecek status aktivasi rekening dan pencairan dana secara real-time. Digitalisasi ini meminimalisir risiko “dana mengendap” di bank atau ketidaktahuan siswa bahwa mereka sebenarnya mendapatkan bantuan. + + + + Selain itu, sinkronisasi data dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) semakin diperketat. Tujuannya jelas: agar bantuan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan berdasarkan kedekatan personal dengan pihak sekolah atau birokrasi setempat. + + + + Tantangan yang Masih Dihadapi + + + + Meskipun telah bertransformasi secara luar biasa, PIP bukan tanpa hambatan. Beberapa isu yang masih sering muncul antara lain: + + + + + Masalah Aktivasi: Banyak siswa yang belum melakukan aktivasi rekening hingga tenggat waktu yang ditentukan, sehingga dana kembali ke kas negara. + + + + Pemutakhiran Data: Adanya jeda waktu (delay) antara perubahan status ekonomi keluarga di lapangan dengan pembaruan data di DTKS. + + + + Edukasi Penggunaan: Masih ditemukan kasus di mana dana PIP digunakan oleh orang tua untuk kebutuhan di luar pendidikan siswa. + + + + + Masa Depan PIP: Menuju Indonesia Emas 2045 + + + + Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan PIP sebagai instrumen utama pembangunan sumber daya manusia. Dalam visi Indonesia Emas 2045, tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena alasan biaya. + + + + PIP diharapkan terus berkembang, tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai, tetapi juga terintegrasi dengan program pelatihan keterampilan dan beasiswa pendidikan tinggi (KIP Kuliah). Dengan demikian, seorang siswa dari keluarga prasejahtera memiliki jalur yang jelas dan terjamin dari bangku SD hingga meraih gelar sarjana. + + + + + baca juga: Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Kampus Terbaik di Lampung, Sampaikan Duka Mendalam atas Gugurnya 19 Prajurit Marinir Beruang Hitam + + + + + Kesimpulan + + + + Sejarah PIP adalah bukti nyata evolusi kepedulian negara terhadap pendidikan rakyatnya. Dari skema BSM yang sederhana hingga PIP yang berbasis digital dan terintegrasi, tujuannya tetap satu: memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan meraih masa depan melalui pendidikan. Sebagai masyarakat, tugas kita adalah mengawal program ini agar tetap transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa. + + + + penulis: ridho + Views: 13 Baca Juga: Jaga Performa Website Selama Libur Lebaran: Checklist Penting untuk Web Admin + + + + + + Tag + Sejarah Singkat PIP: Dari BSM (Bantuan Siswa Miskin) hingga Sekarang Siswa SMK + + + + Add your Biographical Information. Edit your Profile now. + + view all posts Previous post + + Latihan Contoh Soal Barisan Rekursif Disertai Jawaban dan Penjelasan + + + + + + + Next post + + Mengapa Siswa Berprestasi Belum Tentu Mendapat PIP? March 10, 2026 March 9, 2026 March 9, 2026 Post Comment Cancel reply Sejarah Singkat PIP: Dari BSM (Bantuan Siswa Miskin) hingga Sekarang + Home 2026 February Sejarah Singkat PIP: Dari BSM (Bantuan Siswa Miskin) hingga Sekarang contoh soal + + Sejarah Singkat PIP: Dari BSM (Bantuan Siswa Miskin) hingga Sekarang + + + + + February 4, 2026 + + + + 0 Comments + + + + + + Views: 13 + Pendidikan adalah fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Di Indonesia, tantangan terbesar dalam dunia pendidikan selama berdekade-dekade bukanlah kurangnya kurikulum yang mumpuni, melainkan tingginya angka putus sekolah akibat kendala ekonomi. Menyadari hal ini, Pemerintah Indonesia terus berevolusi dalam merumuskan skema bantuan sosial pendidikan. Salah satu transformasi paling signifikan dalam sejarah kebijakan publik kita adalah peralihan dari Bantuan Siswa Miskin (BSM) menjadi Program Indonesia Pintar (PIP). + + + + + baca juga: Kumpulan Contoh Soal Seni Budaya Kelas 11 Semester 1 dan 2 + + + + + Akar Masalah: Mengapa Bantuan Pendidikan Diperlukan? + + + + Sebelum kita membedah sejarahnya, kita harus memahami urgensi di baliknya. Biaya pendidikan seringkali dianggap “gratis” di sekolah negeri, namun kenyataannya, biaya personal siswa—seperti seragam, buku, transportasi, hingga alat tulis—tetap menjadi beban berat bagi keluarga prasejahtera. Tanpa intervensi negara, anak-anak dari keluarga miskin cenderung meninggalkan bangku sekolah untuk membantu ekonomi keluarga, yang pada akhirnya melanggengkan rantai kemiskinan antargenerasi. + + + + Era Bantuan Siswa Miskin (BSM): Fondasi Awal + + + + Jauh sebelum kita mengenal istilah KIP (Kartu Indonesia Pintar), pemerintah telah meluncurkan program bernama Bantuan Siswa Miskin (BSM) . Program ini merupakan bantuan finansial yang diberikan langsung kepada siswa dari keluarga kurang mampu. + + + + Karakteristik Utama BSM: + + + + + Target Sasaran: Difokuskan pada siswa yang orang tuanya memegang kartu perlindungan sosial atau memenuhi kriteria miskin tertentu. + + + + Mekanisme Penyaluran: Bantuan diberikan dalam bentuk uang tunai untuk membantu biaya personal siswa. + + + + Tujuan Utama: Menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah dan mencegah angka putus sekolah (drop out). + + + + + Meskipun BSM berhasil membantu jutaan anak, program ini memiliki beberapa catatan evaluasi. Salah satu kendala utama adalah validasi data yang seringkali tidak sinkron antara pihak sekolah dan dinas sosial, serta jangkauan yang belum sepenuhnya menyentuh anak-anak di luar pagar sekolah (anak usia sekolah yang sudah terlanjur putus sekolah). + + + + Transformasi Menjadi Program Indonesia Pintar (PIP) + + + + Pada tahun 2014, seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional, terjadi paradigma baru dalam pemberian bantuan sosial. Pemerintah meluncurkan Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai bagian dari “tiga kartu sakti” (bersama Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Keluarga Sejahtera). + + + + PIP bukan sekadar ganti nama dari BSM. Ini adalah penyempurnaan menyeluruh dari sisi filosofi, jangkauan, dan teknologi penyaluran. + + + + Apa yang Membedakan PIP dengan BSM? + + + + + Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP): Jika dulu bantuan hanya berdasarkan daftar nama, kini siswa memiliki identitas fisik berupa KIP yang berfungsi sebagai penanda hak mereka untuk mendapatkan bantuan pendidikan hingga tamat SMA/SMK/MA. + + + + Jangkauan yang Lebih Luas: PIP tidak hanya menyasar siswa yang aktif di sekolah formal, tetapi juga menjangkau anak-anak di jalur non-formal (Paket A, B, dan C), pesantren, serta anak-anak yang putus sekolah agar mau kembali mengenyam pendidikan. + + + + Integrasi Data (Dapodik dan DTKS): Penyaluran PIP mulai mengandalkan integrasi antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di bawah Kemendikbudristek dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di bawah Kemensos. + + + + + Mekanisme dan Besaran Bantuan dalam PIP + + + + Seiring berjalannya waktu, besaran dana PIP terus disesuaikan dengan inflasi dan kebutuhan hidup. Pemerintah membagi nominal bantuan berdasarkan jenjang pendidikan, mengingat beban biaya di tingkat SMA tentu lebih besar dibanding SD. + + + + Rincian Bantuan (Update Terbaru): Baca Juga: Kumpulan Contoh Soal Aljabar Linear Dasar hingga Lanjutan + + + + + SD/MI/Paket A: Rp450.000 per tahun. + + + + SMP/MTs/Paket B: Rp750.000 per tahun. + + + + SMA/SMK/MA/Paket C: Mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp1.800.000 per tahun (sebelumnya Rp1.000.000) untuk mendukung kesiapan siswa melanjutkan ke perguruan tinggi atau masuk dunia kerja. + + + + + Dana ini disalurkan melalui rekening simpanan pelajar (SimPel) di bank penyalur resmi (seperti BRI dan BNI), yang memastikan bahwa uang tersebut sampai ke tangan siswa tanpa potongan dari pihak manapun. + + + + Digitalisasi dan Transparansi: PIP di Era Modern + + + + Memasuki tahun 2020-an, tantangan penyaluran bantuan sosial bergeser ke arah akurasi data dan kecepatan akses. Kemendikbudristek merespons ini dengan meluncurkan sistem SiPintar (Sistem Informasi Program Indonesia Pintar) . + + + + Melalui portal ini, orang tua dan sekolah bisa mengecek status aktivasi rekening dan pencairan dana secara real-time. Digitalisasi ini meminimalisir risiko “dana mengendap” di bank atau ketidaktahuan siswa bahwa mereka sebenarnya mendapatkan bantuan. + + + + Selain itu, sinkronisasi data dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) semakin diperketat. Tujuannya jelas: agar bantuan tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan berdasarkan kedekatan personal dengan pihak sekolah atau birokrasi setempat. + + + + Tantangan yang Masih Dihadapi + + + + Meskipun telah bertransformasi secara luar biasa, PIP bukan tanpa hambatan. Beberapa isu yang masih sering muncul antara lain: + + + + + Masalah Aktivasi: Banyak siswa yang belum melakukan aktivasi rekening hingga tenggat waktu yang ditentukan, sehingga dana kembali ke kas negara. + + + + Pemutakhiran Data: Adanya jeda waktu (delay) antara perubahan status ekonomi keluarga di lapangan dengan pembaruan data di DTKS. + + + + Edukasi Penggunaan: Masih ditemukan kasus di mana dana PIP digunakan oleh orang tua untuk kebutuhan di luar pendidikan siswa. + + + + + Masa Depan PIP: Menuju Indonesia Emas 2045 + + + + Pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan PIP sebagai instrumen utama pembangunan sumber daya manusia. Dalam visi Indonesia Emas 2045, tidak boleh ada satu pun anak Indonesia yang tertinggal karena alasan biaya. + + + + PIP diharapkan terus berkembang, tidak hanya memberikan bantuan berupa uang tunai, tetapi juga terintegrasi dengan program pelatihan keterampilan dan beasiswa pendidikan tinggi (KIP Kuliah). Dengan demikian, seorang siswa dari keluarga prasejahtera memiliki jalur yang jelas dan terjamin dari bangku SD hingga meraih gelar sarjana. + + + + + baca juga: Rektor Universitas Teknokrat Indonesia, Kampus Terbaik di Lampung, Sampaikan Duka Mendalam atas Gugurnya 19 Prajurit Marinir Beruang Hitam + + + + + Kesimpulan + + + + Sejarah PIP adalah bukti nyata evolusi kepedulian negara terhadap pendidikan rakyatnya. Dari skema BSM yang sederhana hingga PIP yang berbasis digital dan terintegrasi, tujuannya tetap satu: memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak yang sama untuk bermimpi dan meraih masa depan melalui pendidikan. Sebagai masyarakat, tugas kita adalah mengawal program ini agar tetap transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi generasi penerus bangsa. + + + + penulis: ridho + Views: 13 Baca Juga: Jaga Performa Website Selama Libur Lebaran: Checklist Penting untuk Web Admin + + + + + + Tag + Sejarah Singkat PIP: Dari BSM (Bantuan Siswa Miskin) hingga Sekarang + + + + + + + + + + + + + + + + Siswa SMK + + + + Add your Biographical Information. Edit your Profile now. + + view all posts + + + + + + + + + Previous post + + Latihan Contoh Soal Barisan Rekursif Disertai Jawaban dan Penjelasan + + + + + + + Next post + + Mengapa Siswa Berprestasi Belum Tentu Mendapat PIP? + + + + + + + + + + Related Posts + + + + + + + + + + + + + + March 10, 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + March 9, 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + March 9, 2026 + + + + + + + + + + + + + Post Comment Cancel reply You May Have Missed diff --git a/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_tag_perbedaan-dana-kip-kuliah-2026-untuk-prodi-akreditasi-unggul-vs-akreditasi-baik_.md b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_tag_perbedaan-dana-kip-kuliah-2026-untuk-prodi-akreditasi-unggul-vs-akreditasi-baik_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..583478cc879061b0db8ac8d1ab09c039389a18fd --- /dev/null +++ b/raw/daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id_tag_perbedaan-dana-kip-kuliah-2026-untuk-prodi-akreditasi-unggul-vs-akreditasi-baik_.md @@ -0,0 +1,44 @@ +--- +url: https://daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id/tag/perbedaan-dana-kip-kuliah-2026-untuk-prodi-akreditasi-unggul-vs-akreditasi-baik/ +title: "Perbedaan Dana KIP Kuliah 2026 untuk Prodi Akreditasi Unggul vs Akreditasi Baik - Sekolapedia" +domain: daftarsekolah.spmb.teknokrat.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:47:40 +source_type: academic +quality_score: 65 +is_priority: false +--- + +# Perbedaan Dana KIP Kuliah 2026 untuk Prodi Akreditasi Unggul vs Akreditasi Baik - Sekolapedia + +Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026 adalah salah satu bantuan pendidikan terbesar yang disalurkan… CLICK HERE Tag: Perbedaan Dana KIP Kuliah 2026 untuk Prodi Akreditasi Unggul vs Akreditasi Baik INFO MUDIK 2026 Perbedaan Dana KIP Kuliah 2026 untuk Prodi Akreditasi Unggul vs Akreditasi Baik + + + + + + + + + + + + + + Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026 adalah salah satu bantuan pendidikan terbesar yang disalurkan… + Read More Tag: Perbedaan Dana KIP Kuliah 2026 untuk Prodi Akreditasi Unggul vs Akreditasi Baik + Home Perbedaan Dana KIP Kuliah 2026 untuk Prodi Akreditasi Unggul vs Akreditasi Baik Perbedaan Dana KIP Kuliah 2026 untuk Prodi Akreditasi Unggul vs Akreditasi Baik + + + + + + + + + + + + + + Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah 2026 adalah salah satu bantuan pendidikan terbesar yang disalurkan… + Read More diff --git a/raw/data.malangkota.go.id_dataset_cdd4b467-3360-4fff-a5c6-fd83fdfbf57c_resource_7c1ba1ba-6b1d-4acc-b71a-bdaf614b2c21_download_kota-malang-dalam-angka-2023.md b/raw/data.malangkota.go.id_dataset_cdd4b467-3360-4fff-a5c6-fd83fdfbf57c_resource_7c1ba1ba-6b1d-4acc-b71a-bdaf614b2c21_download_kota-malang-dalam-angka-2023.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..033891d17b405fa12ea76c11612da6af7cb9e6b4 --- /dev/null +++ b/raw/data.malangkota.go.id_dataset_cdd4b467-3360-4fff-a5c6-fd83fdfbf57c_resource_7c1ba1ba-6b1d-4acc-b71a-bdaf614b2c21_download_kota-malang-dalam-angka-2023.md @@ -0,0 +1,21223 @@ +--- +url: https://data.malangkota.go.id/dataset/cdd4b467-3360-4fff-a5c6-fd83fdfbf57c/resource/7c1ba1ba-6b1d-4acc-b71a-bdaf614b2c21/download/kota-malang-dalam-angka-2023.pdf +title: "kota-malang-dalam-angka-2023.pdf" +domain: data.malangkota.go.id +crawl_date: 2026-03-10 00:23:32 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# kota-malang-dalam-angka-2023.pdf + +Katalog /Catalog: 1102001.3573 +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h (cid:31)(cid:30)(cid:29)(cid:28)(cid:27)(cid:26)(cid:28)(cid:25)(cid:28)(cid:24)(cid:23) +(cid:31)(cid:30)(cid:29)(cid:30)(cid:28)(cid:27)(cid:26)(cid:31)(cid:25)(cid:28)(cid:24)(cid:23)(cid:24)(cid:22)(cid:30)(cid:29)(cid:24)(cid:21)(cid:20)(cid:26)(cid:24)(cid:28)(cid:26)(cid:19)(cid:24)(cid:27)(cid:25)(cid:18)(cid:17)(cid:16) +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h KOTA MALANG DALAM ANGKA, +Malang Municipality in Figures +2023 +d +ISSN: 0215-5975 i +. +No. Publikasi/Publication Number: 35730.2306 o +g +Katalog /Catalog: 1102001.3573 +. +Ukuran Buku/Book Size: 14,8 cm x 21 cm s +p +Jumlah Halaman/Number of Pages : xlii + 464 halaman/ pages +b +. +a +Naskah/Manuscript: t +BPS KOTA MALANG o +k +BPS-Statistics of Malang Municipality g +n +Penyunting/Editor: a +l +BPS KOTA MALANG a +BPS-Statistics of Malang Municipalitym +/ +/ +: +Gambar Kover/Cover Design: s +Seksi Integrasi Pengolahan dpan Diseminasi Statistik +t +Section of Integration Procetssing and Statistics Dissemination +h +Ilustrasi Kover/Cover Illustration: +BPS KOTA MALANG/BPS-Statistics of Malang Municipality +Diterbitkan oleh/Published by: +©BPS KOTA MALANG/BPS-Statistics of Malang Municipality +Dicetak oleh/Printed by: +ASIA +Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan +sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis +dari Badan Pusat Statistik. +Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for +commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia. Tim Penyusun +KOTA MALANG DALAM ANGKA, +Malang Municipality in Figures +2023 +d +i +. +o +Pengarah / Referrers : g +. +Erny Fatma Setyoharini, S.E, M.M. s +Kepala BPS Kota Malang / Chief Statistician of Malang Municippality +b +. +Penyunting / Editor : a +t +Ir. Wahyu Furqandari, M.M. o +Pranata Komputer Ahli Muda / Young Computerk Pranata +g +n +Lies Alfiah a +Statistisi Ahli Muda / Young Statisticiaanl +m +Penulis dan Pengolah Data / Writer /and Data Processing : +/ +Satria Candra Wibawa s : +Statistisi Mahir / Proficientp Statistician +t +t +Pengumpul Data / Datah Collector : +Christiayu Natalia, Lies Allfiah, Ratri Adhipradani Ratih, Rendra Anandhika, Rhyke +Chrisdiana Novita, Saras Wati Utami, Satria Candra Wibawa, Saruni Gincahyo, Shoma +Duta, Soekesi Irawati, Windi Wijayanti, Yusuf Fatoni, Rahmi Veronika, Bima Sakti +Krisdianto +Desain Cover dan Infografis / Cover Design and Infographics : +Bima Sakti Krisdianto (Foto diambil oleh Ifan Bima, Unsplash: @mifanbima/ Pictures taken by Ifan +Bima (Unsplash: @mifanbima) +Pranata Komputer KONTRIBUTOR DATA/DATA CONTRIBUTOR +1. Kementerian Agama/Ministry of Religious Affair +2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Ministry of Education, Culture, Research and +Technology +3. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika/Meteorological, Climatology, and Geophysical Agency +4. Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia +5. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Malang/Representative Office of Banks Indonesia in Malang +Municipality +6. Otoritas Jasa Keuangan/Financial Services Authority +7. Kementerian Dalam Negeri/Ministry of Home Affairs +8. Kepolisian Negara RI Resort Kota Malang/State Police of Malang Municipality d +i +9. Badan Kepegawaian dan Negara (BKN)/ National Civil Service Agency o . +10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kotag Malang/Local Government Office of +Malang Minicipality s . +11. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang/Finanpcial and Regional Asset Agency of malang +b +Municipality +. +a +12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang/Regional Disaster Management Agency of Malang +t +Municipality o +k +13. Sekretariat DPRD Kota Malang/Assembly at Regional Level of Malang Municipality +g +14. Kantor Kecamatan/Subdistrict Office n +a +15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang/Departement of Population and Civil Registration of +l +Malang Municipality a +m +16. Dinas Tenaga Kerja PMTPSP Kota Malang/Labour PMTTPSP Offices of Malang Municipality +/ +17. Dinas Kesehatan Kota Malang/H:e/alth Service Malang Municipality +s +18. Dinas Sosial, P3AP2KB Kotpa Malang/Social P3AP2KB Services Malang Municipality +19. Dinas Ketahanan Pangatnt dan Pertanian Kota Malang/Food Security and Agriculture Service of Malang +Municipality h +20. Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang/Environmental Services of Malang Municipality +21. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang/Departement of Youth Sports and Tourism Malang +Municipality +22. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang/Public Work +Service, Spatial Planning Housing and Residential Areas of Malang Municipality +23. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang/Department of Cooperative, Industry, and Trade +Malang Municipality +24. Kantor Pos Kota Malang/Malang Post Office +25. Stasiun Kota Baru/Kota Baru Station Railway +26. UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Provinsi Jawa Timur/Technical Implementing Unit Regional +Revenue Agency of Malang Municipality, East Java Province +27. PT PLN (ersero) Cabang Malang/State Electricity Company of Malang Municipality +28. PD Air Minum Kota Malang/Water Supply of Regional Company Malang Municipality +29. Politeknik Negeri Malang/State Polytechnic of Malang +30. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang/Health Politechnic of Malang Health Ministry +31. Universitas Brawijaya/Brawijaya University +32. Universitas Negeri Malang/Malang State University +33. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Provinsi Jawa Timur/Education Service Malang-Batu Branch +Jawa Timur Province +34. Palang Merah Indonesia Kota Malang/Indonesian Red Cross of Malang Municipality PETA WILAYAH KOTA MALANG +MAP OF MALANG MUNICIPALITY +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h KEPALA BPS KOTA MALANG +CHIEF STATISTICIAN OF MALANG MUNICIPALITY +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Erny Fatma Setyoharini, S.E, M.M. d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h Kata Pengantar/Preface .................................................................................................... +KATA PENGANTAR +Kota Malang Dalam Angka 2023, merupakan publikasi tahunan yang +menyajikan informasi berbagai indikator pembangunan yang dilaksanakan oleh +daerah. Publikasi Kota Malang Dalam Angka 2023 adalah tugas pokok Badan +Pusat Statistik Kota Malang. d +i +Publikasi ini menyajikan data primer yang dikuom.pulkan oleh BPS Kota +g +Malang dan data sekunder dari instansi pemerintah dan swasta di Kota Malang. +. +s +Dikarenakan keterbatasan data yang tersedia di beberapa instansi sehingga +p +masih terdapat beberapa keterbatasan dalam bpenyajian data. Meski demikian, +. +publikasi ini diharapkan dapat membantu maelengkapi penyusunan rencana dan +t +evaluasi pembangunan di Kota Malang. o +k +Publikasi ini dapat terwujud berkagt kerja sama dan bantuan dari berbagai +n +pihak baik instansi pemerintah pemerintah maupun swasta. Kepada semua pihak +a +yang telah memberikan bantuaanl disampaikan penghargaan dan terima kasih +yang sebesar-besarnya. m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Malang, Februari 2023 +Kepala Badan Pusat Statistik +Kota Malang +Erny Fatma Setyoharini, S.E, M.M. +Kota Malang Dalam Angka 2023 ix P R E F A C E +Malang Municipality in Figures 2023 is an annual publication that presents +information on various development indicators carried out by the regions. Malang +Municipality Publication in Figures 2023 is the main task of BPS- Statistics Malang +Municipality. d +i +This publication presents primary data collected boy .BPS- Statistics Malang +Municipality and secondary data from government angd private sector institutions +. +s +in Malang Municipality. Due to the limited data available in several institutions so +p +there are still some limitations in the presentationb of data. However, this publication +. +is expected to help complete the developmaent plan and evaluation in Malang +t +Municipality. o +k +This publication was made possibleg thanks to the cooperation and assistance of +n +various parties, both government and private sector institutions. To all those who +a +have provided assistance, a big aapplreciation and gratitude was extended. +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Malang, Februari 2023 +Chief Statistician of +Malang Municipality +Erny Fatma Setyoharini, S.E, M.M. +x Malang Municipality in Figures 2023 Daftar Isi/Contents .............................................................................................................. +DAFTAR ISI / CONTENTS +Halaman +Page +Kata Pengantar/Preface .................................................................................................... ix +Daftar Isi/Contents .............................................................................................................. xi +Daftar Tabel/List of Tables ................................................................................................. xiii +Daftar Gambar/List of Figures ......................................................................................... xxxvii +d +Penjelasan Umum/Explanatory Notes ..........................................i............................... xxxix +o +Daftar Singkatan/List of Abbreviations ..............................g.......................................... xli +. +s +Statistik Kunci/Key Statistics ..........................................p.................................................. xlii +b +1 Geografi dan Iklim/Geography and Climat.e ..................................................... 1 +a +2. Pemerintahan/Government ..................o....t............................................................. 13 +k +3. Penduduk dan Ketenagakerjaan/gPopulation and Employment ................ 35 +n +4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat/Social and Welfare ................................... 69 +a +l +5. Pertanian, Kehutanan, Petearnakan dan Perikanan/Agriculture, Foresty, +m +Livestock, And Fishery .............................................................................................. 187 +/ +/ +6. Industri, Pertambansg:an, dan Energi/Industry, Mining, and Energy ......... 329 +p +7. Pariwisata/Touristm ................................................................................................... 341 +t +h +8. Transportasi dan Komunikasi/Transportation and Communication ........ 351 +9. Perbankan, Koperasi, dan Harga-Harga/Banking, Cooperative, and Price +......................................................................................................................................... 371 +10. Pengeluaran Penduduk/Population Expenditure ........................................... 407 +11. Perdagangan/Trade .................................................................................................. 417 +12. Sistem Neraca Nasional/System of Regional Accounts .................................. 431 +13. Perbandingan Kabupaten/Kota/Regency/Municipal Comparation .......... 451 +Kota Malang Dalam Angka 2023 xi d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h Daftar Tabel/List of Tables ................................................................................................. +DAFTAR TABEL/LIST OF TABLES +Halaman +Page +1. GEOGRAFI DAN IKLIM/GEOGRAPHY AND CLIMATE +1.1 KEADAAN GEOGRAFI +GEOGRAPHY CONDITION +Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2022 +1.1.1 d +Total Area and Number of Islands by Subdistrict in Mailang +. +Municipality, 2022 ...........................................................o..................................... 7 +g +Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota s . +1.1.2 p +Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2022 +b +Altitude and Distance to the Capital of M.unicipality by Subdistric in +a +Malang Municipality, 2022 ................o....t............................................................ 9 +k +1.2 KEADAAN IKLIM +g +n +CLIMATE CONDITION +a +l +Pengamatan Unsur Iklima Menurut Bulan di Kota Malang, 2022 +1.2.1 m +Observation of Climate Elements By Months at Malang Municipality, +/ +2022 ............................:../........................................................................................... 10 +s +2. PEMERINTAHApN/GOVERNMENT +t +t +2.1 WILAYAH AhDMINISTRATIF +ADMINISTRATIVE AREA +2.1.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2018-2022 +Number of Villages1/Kelurahan by Subdistrict, 2018-2022 ....................... 21 +Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga +2.1.2 +(RT) Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2022 +Number of Citizens Association (RW) and Neighborhood Association +(RT) by Subdistrict in Malang Municipality, 2022 ......................................... 22 +2.2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH +REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE +Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah +2.2.1 +Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Malang, 2022 +Number of Member of The Regional House of Representatives by +political Parties and Sex in Malang Municipality, 2022 .............................. 23 +Kota Malang Dalam Angka 2023 xiii Halaman +Page +2.3 SUMBER DAYA MANUSIA +HUMAN RESOURCES +Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan +2.3.1 +Pemerintah Kota Malang Menurut Jabatan dan +Jenis Kelamin, Desember 2021 dan Desember 2022 +Number of Civil Servants in Malang Municipality Goverment by +Occupation and Sex, December 2021 dan December 2022 ...................... 24 +d +i +Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Peme.rintah +2.3.2 o +Kota Malang Menurut Tingkat Pendidikan dang +. +Jenis Kelamin, Desember 2021 dan Desembser 2022 +p +Number of Civil Servants in Malang Munibcipality Goverment by +Educational Level and Sex, December 2a02.1 and December 2022 ........... 26 +t +Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Linogkungan Pemerintah +2.3.3 k +Kota Malang Menurut Tingkat gKepangkatan dan +n +Jenis Kelamin, Desember 2021 dan Desember 2022 +a +Number of Civil Servants ainl Malang Municipality Goverment by +Hierarchy and Sex, Decmember 2021 and December 2022 .......................... 28 +/ +2.3.4 Jumlah Aparatur Si:p/il Negara Menurut Dinas/Instansi +s +Pemerintah danp Jenis Kelamin di Kota Malang, 2019-2022 +t +Number of Civtil Servants Apparatus by Institution/Government +h +Agencies and sex in Malang Municipality, 2019-2022 ................................ 30 +2.4 KEUANGAN PEMERINTAH +GOVERNMENT FINANCE +Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Malang +2.4.1 +Menurut Jenis Pendapatan (Ribu rupiah) 2022 +Actual Revenues of Government Malang Municipality (Thousands +rupiah) 2022 .......................................................................................................... 32 +Realisasi Belanja Pemerintah Kota Malang +2.4.2 +Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2022 +Actual Malang Municipality Government Expenditures by Kind of +Expenditures (thousand rupiahs), 2022 .......................................................... 33 +3. PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN/ +POPULATION AND EMPLOYMENT +3.1 PENDUDUK +POPULATION +xiv Malang Municipality in Figures 2023 Halaman +Page +Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi +3.1.1 +Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis +Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of +Population,Population Density, and Sex Ratio by Subdistrict in +Malang Municipality, 2021 and 2022.............................................................. 44 +3.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur +d +dan Jenis Kelamin di Kota Malang, 2022 i +. +Population by Age Group and Sex in Malang Muniocipality, 2022 ........... 47 +g +3.1.3 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atass M.enurut +p +Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kota Malang, 2022 +b +Percentage of Population Aged 10 and A.bove by Marital Status and +a +Sex in Malang Municipality, 2022 ....o....t............................................................ 48 +k +3.1.4 Persentase Penduduk yang Megmiliki Akta Kelahiran +Menurut Kelompok Umur din Kota Malang, 2022 +a +Percentage of Population Wlho Have Birth Certificate by Age Group in +a +Malang Municipality, 2m022 ................................................................................ 49 +/ +3.1.5 Persentase Pendudu/k Berumur 0-17 Tahun Menurut Jenis +: +s +Kelamin dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota Malang, 2022 +p +Percentage of Ptopulation Aged 0-17 Years by Sex and Birth Certificate +t +h +Ownership in Malang Municipality, 2022 ...................................................... 50 +3.1.6 Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2019-2022 +Number of Births by Subdistrict in Malang Municipality, 2019-2022 ..... 51 +3.1.7 Jumlah Kematian Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2019-2022 +Number of Deaths by Subdistrict in Malang Municipality, 2019-2022... 52 +3.1.8 Jumlah Migrasi Masuk Menurut Kecamatan +dan Bulan di Kota Malang, 2019-2022 +Number of Incoming Migration by Subdistrict and Month in Malang +Municipality, 2019-2022 ..................................................................................... 53 +3.1.9 Jumlah Migrasi Keluar Menurut Kecamatan +dan bulan di Kota Malang, 2019-2022 +Number of Outbound Migration by Subdistrict and Month in Malang +Municipality, 2019-2022 ..................................................................................... 54 +3.1.10 Jumlah Hasil Perekaman KTP Elektronik di Kota Malang, 2022 +Number of Recording Electronic KTP in Malang Municipality, 2022 ....... 55 +Kota Malang Dalam Angka 2023 xv Halaman +Page +3.1.11 Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran di Kota Malang, 2022 +Number of Population Have Birth Certificate in Malang Municipality, +2022 ......................................................................................................................... 56 +3.2 KETENAGAKERJAAN +EMPLOYMENT +3.2.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas +Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang d +i +Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Malang, 2022 . +o +Population Aged 15 Years and Over by Type of Agctivity During The +. +Previous Week and Sex in Malang Municipalitsy, 2022 ................................ 57 +p +3.2.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keb Atas Menurut +. +Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkaan dan Jenis +t +Kegiatan Selama Seminggu yang Loalu di Kota Malang, 2022 +k +Population Aged 15 Years and Ogver by Educational Attainment and +n +Type of Activity During The Previous Week in Malang Mucipality, 2022 +a +...............................................a....l............................................................................... 58 +m +3.2.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang +/ +Bekerja Selama Sem: /inggu yang Lalu Menurut Status +s +Pekerjaan Utampa dan Jenis Kelamin di Kota Malang, 2022 +t +Population Agted 15 Years and Over Who Worked During The Previous +h +Week by Main Employment Status and Sex in Malang Municipality, +2022 ......................................................................................................................... 60 +3.2.4 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat +Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis +Kelamin, dan Kecamatan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Registered Job Applicants by educational Attainment, Sex, +and Subdistrict in Malang Municipality, 2020-2022 ................................... 61 +3.2.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang +Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut +Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang, 2022 +Population Aged 15 Years and Over Who Worked During the Previous +Week by Age Group and Sex in Malang Municipality, 2022 ...................... 64 +3.2.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang +Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan +Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Malang, 2022 +Population Aged 15 Years and Over Who Worked During the Previous +xvi Malang Municipality in Figures 2023 Halaman +Page +Week by Main Industry and Sex in Malang Municipality, 2022 ................ 65 +3.2.7 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang +Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam +Kerja Seluruhnya dan Jenis Kelamin di Kota Malang, 2022 +Population Aged 15 Years and Over Who Worked During the Previous +Week by Total Working Hours and Sex in Malang Municipality, 2022 .... 66 +3.2.8 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja +d +Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam. iKerja +o +Pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kogta Malang, 2022 +Population Aged 15 Years and Over Who Worske.d During the Previous +p +Week by Number of Working Hours on Main Industry and Sex in +b +Malang Municipality, 2022 ................................................................................. 67 +a +t +4. SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RoAKYAT/SOCIAL AND WELFARE +k +4.1 PENDIDIKAN g +n +EDUCATION a +l +a +Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di +4.1.1 m +Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi +/ +/ +Menurut Kecamasta:n di Kota Malang, 2020/2021 dan 2022/2023 +Number of Schopols, Teachers, and Pupils in Kindergarten Under +t +The Ministryh otf Education, Culture, Research, and Technology by +Subdistrict in Malang Municipality, 2021/2022 and 2022/2023 .............. 82 +Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal +4.1.2 +(RA) di Bawah Kementerian Agama Menurut +Kecamatan di Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Raudatul Athfal (RA) +Under The Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Malang +Municipality, 2021/2022 and 2022/2023 ....................................................... 85 +Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah +4.1.3 +Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi +Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Elementary Schools Under +The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology by +Subdistrict in Malang Municipality, 2021/2022 and 2022/2023 .............. 86 +Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah +4.1.4 +(MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut +Kota Malang Dalam Angka 2023 xvii Halaman +Page +Kecamatan di Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah Ibtidaiyah +(MI) Under The Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Malang +Municipality, 2021/2022 and 2022/2023 ....................................................... 89 +Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama +4.1.5 +(SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan +Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +d +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Junior Higih Schools Under +. +The Ministry of Education, Culture, Research, and Toechnology by +g +Subdistrict in Malang Municipality, 2021/2022 a.nd 2022/2023 .............. 92 +s +p +Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah +4.1.6 b +(MTs) di Bawah Kementerian Agama M.enurut +a +Kecamatan di Kota Malang, 2021/2o0t22 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, andk Pupils in Madrasah Tsanawiyah +g +(MTs) Under The Ministry of Renligious Affairs by Subdistrict in Malang +Municipality, 2021/2022 anda 2022/2023 ....................................................... 95 +l +a +Jumlah Sekolah, Gurum, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) +4.1.7 +di Bawah Kementeria/n Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan +/ +: +Teknologi Menurust Kecamatan di Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +p +Number of Schtools, Teachers, and Pupils in Senior High Schools +t +Under The Mhinistry of Education, Culture, Research, and Technology +by Subdistrict in Malang Municipality, 2021/2022 and 2022/2023 ......... 98 +Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejuruan +4.1.8 +(SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan +Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Vocational High Schools +Under The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology +by Subdistrict in Malang Municipality, 2021/2022 and 2022/2023 ......... 101 +Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah +4.1.9 +(MA) di Bawah Kementerian Agama Menurut +Kecamatan di Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah Aliyah (MA) +Under The Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in Malang +Municipality, 2021/2022 and 2022/2023 ....................................................... 104 +Jumlah Desa1/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut +4.1.10 +Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kota Malang, 2019-2021 +xviii Malang Municipality in Figures 2023 Halaman +Page +Number of Villages1/Kelurahan Having Educational Facilities by +Subdistrict and Educational Level in Malang Municipality, 2019-2021.. 107 +4.1.11 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar +(APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Malang, 2021-2022 +Nett Enrollment Rate and Gross Enrollment Rate by Education Level in +Malang Municipality, 2021-202 ........................................................................ 112 +4.1.12 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek +d +Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Malang, 2.0i21 dan 2022 +o +Percentage of Literate People Aged 15 Years andg Over by Age Group +in in Malang Municipality, 2021and 2022 .......s............................................... 113 +p +4.1.13 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keabtas Yang Melek Huruf +dan Buta Huruf Menurut Jenis Kelamian. di Kota Malang, 2018-2022 +t +Percentage of Population aged 15 aond Above who are Literate and +k +Illiterate by Gender in Malang Mgunicipality, 2018-2022 ............................ 114 +n +Jumlah Sekolah, Murid, Guru Sekolah Luar Biasa +4.1.14 a +(SLB) Menurut Kecamataanl di Kota Malang, 2022-2023 +Number of School, Pupmils, and Teacher of Special Education School by +/ +Subdistrict in Malang/ Municipality, 2022-2023 ............................................ 115 +: +s +4.1.15 Persentase Penpduduk Usia 7-24 Tahun Menurut +t +Jenis Kelamint, Kelompok Umur Sekolah, dan +h +Partisipasi Sekolah di Kota Malang, 2021-2022 +Percentage of population Aged 7-24 Years by Sex, Age Group,and +School Participation in Malang Municipality, 2021-2022 .......................... 118 +4.1.16 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Mahasiswa Strata-1 +Universitas Negeri Malang(UM) Menurut Fakultas +dan Jenis Kelamin Tahun Ajaran 2021/2022 (Genap) +Number Of Strata-1 Student and Graduates of Strata 1 Student Of +Malang State University According to the Faculty and Gender of +Academic Year 2021/2022 (Even) ..................................................................... 120 +4.1.17 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Mahasiswa Non Strata-1 +Universitas Negeri Malang(UM) Menurut Fakultas +dan Jenis Kelamin Tahun Ajaran 2021/2022 (Genap) +Number Of Non Strata-1 Student and Graduates of Non Strata 1 +Student Of Malang State University According to the Faculty and +Gender of Academic Year 2021/2022 (Even) .................................................. 121 +4.1.18 Jumlah Dosen pada Universitas Negeri Malang (UM) Menurut +Kota Malang Dalam Angka 2023 xix Halaman +Page +Fakultas dan Jenis Kelamin, 2020/2021 (Genap)-2021/2022 (Genap) +Number Of Lecturer at State Owned Malang University by Faculty +and Gender, 2020/2021 (Even)-2021/2022 (Even) ........................................ 122 +4.1.19 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Mahasiswa Strata-1 +Universitas Brawijaya (UB) Menurut Fakultas +dan Jenis Kelamin Tahun Ajaran 2022/2023 +Number Of Strata-1 Student and Graduates of Non Strata 1 Student +d +Of Brawijaya University According to the Faculty andi Gender of +. +Academic Year 2022/2023 .............................................o..................................... 123 +g +4.1.20 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Mahasiswas N.on +p +Strata-1 Universitas Universitas Brawijaya Menurut +b +Fakultas dan Jenis Kelamin Tahun Ajara.n 2022/2023 +a +Number Of Non Strata-1 Student anodt Graduates of Non Strata 1 +Student Of Brawijaya University Ackcording to the Faculty and Gender +g +of Academic Year 2022/2023 ...n.......................................................................... 125 +a +4.1.21 Jumlah Dosen pada Univelrsitas Brawijaya Menurut +a +Fakultas dan Jenis Kelmamin, 2021/2022 - 2022/2023 +Number of Lecturer at/ Brawijaya University by Faculty and Sex, +: +/ +2021/2022-2022/s2023 ...................................................................................... 128 +p +4.1.22 Jumlah Mahastiswa dan Lulusan Mahasiswa Politeknik +t +h +Kesehatan Kemenkes Malang Menurut Jurusan +dan Jenis Kelamin Tahun Akademik 2022/2023 +Number Student and Graduates of Student Health Politechnic of +Malang Health Ministry by Faculty, Sex and Academic Year 2022/2023 +.................................................................................................................................. 130 +4.1.23 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Mahasiswa +Politeknik Negeri Malang Menurut Program Studi +dan Jenis Kelamin Tahun Ajaran 2021/2022 (Genap) +Number of Students and Graduate Students State Polytechnic of +Malang According to the Study Program and Gender of the academic +year 2021/2022 (Even) ......................................................................................... 134 +4.2 KESEHATAN +HEALTH +Jumlah Desa1/Kelurahan Yang Memiliki Sarana +4.2.1 +Kesehatan Menurut Kecamatan, 2020–2021 +Number of Villages1 Having Health Facilities by Subdistrict, 2019– +xx Malang Municipality in Figures 2023 Halaman +Page +2021 ......................................................................................................................... 138 +Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota Malang , 2022 +4.2.2 +Number of Health Human Resources by Subdistrict in Malang +Municipality, 2022 ................................................................................................ 144 +Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, +4.2.3 +Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut +Kecamatan di Kota Malang, 2021 dan 2022 +d +Number of General Hospital, Specialized Hospital, Pu. iblic Health +o +Center, Primary Clinic, and Integrated Health Posgt by Subdistrict in +Malang Municipality, 2021 and 2022................s............................................... 147 +p +4.2.4 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenbis +Kelamin di Kota Malang, 2020-2022 a . +t +Number of Health Personnel Accordoing to Gender in Malang +k +Municipality, 2020-2022 ..............g....................................................................... 151 +n +4.2.5 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi +a +Menurut Sarana Pelayanaanl Kesehatan di Kota Malang, 2022 +Number of Specialist Dmoctors, General Practitioners, and Dentists +/ +According to Health S/ervice Facilities in Malang Municipality, 2022 ...... 152 +: +s +Jumlah Kasus Ppenyakit Terbanyak di Kota Malang, 2022 +4.2.6 t +Number of Motst Illness Cases in Malang Municipality, 2022 .................... 158 +h +4.2.7 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan +Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Baby Born, Low Birth Weight Babies (LBWB), and +Malnutrition By Subdistrict in Malang Municipality, 2020-2022 .............. 159 +4.2.8 Jumlah Ibu Hamil yang Melahirkan di Fasilitas +Kesehatan, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan +Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK) dan +Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Kota Malang, 2018-2022 +Number of Pregnant Mothers Who Give Birth in Health Facilities, +Visits K1,Visits K4, Less Chronic Energy and Getting Iron Tablet (Fe) in +Malang Municipality, 2018-2022 ..................................................................... 160 +4.2.9 Jumlah HIV/AIDS, Muntaber, DBD, Infeksi Saluran Pernafasan, +Malaria, dan Campak Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2022 +Number of HIV/AIDS, Vomiting, Dengue Fever, Respiratory Tract +Infection, Malaria, and Measles by Subdistrict in Malang Municipality, +2022 ......................................................................................................................... 161 +Kota Malang Dalam Angka 2023 xxi Halaman +Page +4.2.10 Pencapaian Peserta Keluarga Berencana +Aktif di Kota Malang, Desember 2022 +Number of Family Planning Active Participant Toward PUS in Malang +Municipality, December 2022 ........................................................................... 162 +4.2.11 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial +(PPKS) Menurut Jenis PPKS di Kota Malang, 2022 +d +Number of People with Social Welfare Problems in M.ailang +o +Municipality, 2022 .......................................................g......................................... 164 +. +4.2.12 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kescamatan +p +dan Jenis Disabilitas di Kota Malang, 202b2 +Number of People with Disabilitas by Saub.district and Type of +t +Disability in Malang Municipality, 20o22 ......................................................... 165 +k +4.2.13 Jumlah Donor Darah Menurut gJenis Kelamin +n +dan Bulanan di Kota Malang, 2019-2022 +a +Number of Blood Donor bay lSex and Monthly in Malang Municipality, +2019-2022 ......................m........................................................................................ 167 +/ +4.2.14 Jumlah Permintaan: /Darah Berdasarkan Bagian +s +di Rumah Sakit pdi Kota Malang, 2018-2021 +t +Number of Retquest Blood by Hospital in Malang Municipality, 2018- +h +2021 ......................................................................................................................... 168 +4.2.15 Jumlah Permintaan Darah dan Komponen +Darah Bulanan di Kota Malang, 2019-2022 +Number of Blood Demand and Monthly Blood Components in +Malang Municipality, 2019-2022 ..................................................................... 169 +4.2.16 Jumlah Donor Darah (Orang) Menurut Jenis Golongan +Darah dan Bulanan di Kota Malang, 2018-2021 +Number of Blood Donors (Person) by Blood Type and Monthly Type in +Malang Municipality, 2018-2021 ..................................................................... 170 +4.2.17 Jumlah Donor Darah Menurut Kelompok +Umur dan Bulanan di Kota Malang, 2022 +Number of Blood Donors by Age Group and Monthly in Malang +Municipality, 2022 ................................................................................................ 171 +4.3 AGAMA DAN SOSIAL LAINNYA +RELIGION AND OTHER SOCIAL AFFAIRS +xxii Malang Municipality in Figures 2023 Halaman +Page +4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan +Agama yang dianut di Kota Malang, 2020-2022 +Population by Subdistrict and Religion in Malang Municipality, 2020- +2022 ......................................................................................................................... 172 +4.3.2 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2022 +Number of Worship Facilities by Subdistrict in Malang Municipality, +2022 ......................................................................................................................... 173 +d +4.3.3 Jumlah Desa1/Kelurahan yang Mengalami . i +o +Bencana Alam Menurut Kecamatan, 2019-202g1 +Number of Viilages1 that Had Natural Disastesr .by Subdistrict, 2019- +p +2021 ......................................................................................................................... 174 +b +4.3.4 Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisaasi. Penyelesaian +t +Menurut Jenis Kejahatan di Kota Moalang, 2020-2022 +k +Total Crime and Realization Solvged by Type of Crime in Malang +Municipality, 2020-2022 ...........n.......................................................................... 176 +a +4.3.5 Ketersediaan Energi Panagaln Per Kapita di Kota Malang, 2022 +Availability of Energy Pmer Capita in Malang Municipality, 2022 .............. 180 +/ +4.3.6 Jumlah Kelurahan :B/erdasarkan Kategori +s +Kerawanan Panpgan di Kota Malang, 2022 +t +Number of Viltage by Food Insecurity in Malang Municipality, 2022....... 181 +h +4.3.7 Jumlah Bencana Menurut Jenis Bencana dan +Kecamatan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Disaster by Type of Disaster and Subdistrict in Malang +Municipality, 2020-2022 ..................................................................................... 182 +4.3.8 Banyaknya Tempat Penampungan Sampah +(TPS) yang Dikelola di Kota Malang, 2019-2022 +Number of Waste Shelters Managed in Malang Municipality, 2019- +2022 ......................................................................................................................... 183 +4.4 KEMISKINAN +POVERTY +4.4.1 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Malang, 2015-2022 +Poverty Line and Number of Poor People in Malang Municipality, +2015-2022 .............................................................................................................. 184 +Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks +4.4.2 +Keparahan Kemiskinan di Kota Malang, 2015–2022 +Kota Malang Dalam Angka 2023 xxiii Halaman +Page +Poverty Gap Index and Poverty Severity Index in Malang Municipality, +2015–2022 ............................................................................................................. 185 +5. PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN/ +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +5.1 HORTIKULTURA +HORTICULTURE +Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan d +5.1.1 i +dan Jenis Tanaman di Kota Malang, 2021 dan 20o22. +g +Harvested Area of Vegetables by Subdistrict and Kind of Plant in +. +s +Malang Municipality, 2021 and 2022.............p................................................. 201 +b +Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan +5.1.2 a . +dan Jenis Tanaman di Kota Malang, 2t021 dan 2022 +o +Harvested Area of Vegetables by Skub District and Kid of Plant in +Malang Municipality, 2021 and 2g022.............................................................. 214 +n +Luas Panen Tanaman Sayuraan dan Buah–Buahan +5.1.3 a l +Semusim Menurut Jenis Tanaman, 2019-2022 +m +Harvested Area of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of Plant, +/ +/ +2019-2022 .............s....:............................................................................................. 227 +p +Produksi Tanamtan Sayuran dan Buah–Buahan +5.1.4 t +Semusim Mhenurut Jenis Tanaman, 2020–2022 +Production of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of Plant, +2020–2022 ............................................................................................................. 229 +Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan +5.1.5 +dan Jenis Tanaman di Kota Malang, 2021 dan2022 +Harvested Area of Medicinal Plants bt Subdistrict and Kind of Plant in +Malang Municipality, 2021 and 2022.............................................................. 231 +Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan +5.1.6 +dan Jenis Tanaman di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Production of Medicinal Plants by Subdistrict and Kind of Plant in +Malang Municipality, 2021 and 2022.............................................................. 239 +Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman, 2019–2022 +5.1.7 +Harvested Area of Medicinal Plants by Kind of Plant, 2019–2022 ......... 247 +Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman, 2019–2022 +5.1.8 +Production of Medicinal Plants by Kind of Plant, 2019–2022 ................... 248 +Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan +5.1.9 +xxiv Malang Municipality in Figures 2023 Halaman +Page +dan Jenis Tanaman di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Harvested Area of Ornamental Plants by Subdistrict and Kind of Plant +in Malang Municipality, 2021 and 2022 ......................................................... 249 +Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan +5.1.10 +Jenis Tanaman di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Production of Ornamental Plants by Subdistrict and Kind of Plant in +Malang Municipality, 2021 and 2022.............................................................. 263 +d +Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman. i, 2019–2022 +5.1.11 o +Harvested Area of Ornamental Plants by Kind ofg Plant, 2019–2022 ...... 277 +. +Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanasman, 2019–2022 +5.1.12 p +Production of Ornamental Plants by Kindb of Plant, 2019–2022 .............. 278 +. +Produksi Buah-buahan Menurut Jenisa Tanaman +5.1.13 t +Menurut Kecamatan di Kota Malanog, 2021 dan 2022 +k +Production of Fruits by Kind of Pglant by Subdistrict in Malang +n +Municipality, 2021 and 2022 ............................................................................. 279 +a +l +Produksi Buah–Buahan daan Sayuran Tahunan +5.1.14 m +Menurut Jenis Tanaman, 2019–2022 +/ +Production of Annu:a/l Fruits and Vegetables by Kind of Plant, 2019– +s +2022 ....................p..................................................................................................... 288 +t +5.2 PERKEBUNhAtN +ESTATE CROPS +Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut +5.2.1 +Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha), 2021-2022 +Planted Area of Estate y Sub District and Type of Crops (ha), 2021- +2022 ......................................................................................................................... 290 +Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan +5.2.2 +dan Jenis Tanaman (ton), 2021-2022 +Production of Estate by Sub District and Type of Crops (ton), 2021- +2022 ......................................................................................................................... 292 +Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut +5.2.3 +Jenis Tanaman di Kota Malang (ha), 2018–2022 +Planted Area of Estate Crops by Type of Crops in Malang Municipality +(ha), 2018–2022 .................................................................................................... 294 +Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut +5.2.4 +Jenis Tanaman di Kota Malang (ton), 2018–2022 +Kota Malang Dalam Angka 2023 xxv Halaman +Page +Production of Estate Crops by Type of Crops in Malang Municipality +(ton), 2018–2022 .................................................................................................. 295 +5.3 TANAMAN PANGAN +FOOD CROPS +5.3.1 Luas Lahan (hektar) Menurut Kecamatan +dan Penggunaan Lahan, 2018-2022 +Land Area (hectar) by Subdistrict and Land use in Maldang +i +Municipality, 2018-2022 ...................................................................................... 296 +o +g +5.3.2 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan +. +s +Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan pMenurut +Kecamatan di Kota Malang (hektar), 201b8-2022 +. +Area of Dry Field/Garden, Shifting Cultiavation, Land and Temporarily +t +Unused Land by Subdistrict in Malanog Municipality (hectar), 2018- +k +2022 ..................................................g....................................................................... 297 +n +5.3.3 Luas Penggunaan Lahan Saawah (hektar) +l +Menurut Kecamatan di Kaota Malang, 2018-2022 +m +Extensive use of Wetland (hectar) by Subdistrict in Malang +/ +Municipality, 2018-2:0/22 ..................................................................................... 298 +s +5.3.4 Luas Lahan Sawpah Menurut Kecamatan dan Jenis +t +Pengairan dhi Ktota Malang (hektar), 2018-2022 +Rice Field Areas by Subdistrict and Utilization Types in Malang +Municipality (hectar), 2018-2022 ..................................................................... 299 +5.3.5 Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan Menurut Kecamatan dan +Jenis Komoditas Tanaman Pangan di Kota Malang, 2018-2022 (hektar) +Planting Area of Food Crops by Subdistrict and Commodities in +Malang Municipality, 2018-2022(hectar) ...................................................... 300 +5.3.6 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang +Tanah Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2018-2022 +Harvested Area, Production, Productivity of Peanut by Subdistrict in +Malang Municipality, 2018-2022 ..................................................................... 302 +5.3.7 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu +Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2018-2022 +Harvested Area, Production, Productivity of Cassava by Subdistrict in +Malang Municipality, 2018-2022 ..................................................................... 303 +5.3.8 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar +xxvi Malang Municipality in Figures 2023 Halaman +Page +Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2018-2022 +Harvested Area, Production, Productivity of Sweet Potato by +Subdistrict in Malang Municipality, 2018-2022 ............................................ 304 +5.3.9 Luas Tanam, Luas Panen, dan Luas Puso Tanaman +Padi Sawah (Hektar) Bulanan di Kota Malang, 2022 +Planting Area, Harvested Area and Damage Plants of Wetland Paddy +Monthly in Malang Municipality, 2022 ........................................................... 305 +d +5.3.10 Luas Tanam, Luas Panen, dan Luas Puso Tanaman . i +o +Jagung (Hektar) Bulanan di Kota Malang, 2022g +Planting Area, Harvested Area and Damage Psla.nts of Corn Monthly +p +in Malang Municipality , 2022........................................................................... 306 +b +5.3.11 Luas Tanam, Luas Panen, dan Luas Puaso. Tanaman +t +Kacang Tanah (Hektar) Bulanan di oKota Malang, 2022 +k +Planting Area, Harvested Area agnd Damage Plants of Peanut Monthly +in Malang Municipality , 2022.n.......................................................................... 307 +a +5.3.12 Luas Tanam, Luas Panena, dlan Luas Puso Tanaman +Ubi Kayu (Hektar) Bulamnan di Kota Malang, 2022 +/ +Planting Area, Harve/sted Area and Damage Plants of Cassava +: +s +Monthly in Malang Municipality , 2022 .......................................................... 308 +p +5.4 PETERNAKAtNt +h +LIVESTOCKS +5.4.1 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan +Jenis Ternak di Kota Malang, 2021-2022 +Livestock Population (tail) by Subdistrict and Kind of Livestock in +Malang Municipality, 2021-2022 ..................................................................... 309 +5.4.2 Populasi Unggas (ekor) Menurut Kecamatan +dan Jenis Unggas di Kota Malang, 2021-2022 +Poultry Population (tails) by Subdistrict and Kind of Poultry in Malang +Municipality, 2021-2022 ..................................................................................... 311 +5.4.3 Jumlah Unggas (ekor) yang Dipotong Menurut +Kecamatan dan Jenis Unggas di Kota Malang, 2020-2022 +Poultry Slaughtered (tails) by Subdistrict and Kind of Poultry in +Malang Municipality, 2021-2022 ..................................................................... 313 +5.4.4 Produksi dan Produktivitas ternak, unggas, +telur, dan susu di Kota Malang, 2021-2022 +Kota Malang Dalam Angka 2023 xxvii Halaman +Page +Production and Productivity of Livestock and Poultry Meat, Egg and +Milk in Malang Municipality, 2021-2022 ........................................................ 316 +5.4.5 Produksi Daging (ton) Menurut kecamatan di Kota Malang, 2021-2022 +Production of Meat ( ton ) by Subdistrict in Malang Municipality, +2021-2022 .............................................................................................................. 317 +5.4.6 Produksi Telur (ton) Menurut Jenis Unggas +dan Kecamatan di Kota Malang, 2021-2022 +d +Production Eggs (ton) by Kind Of Poultry and Subdis.tirict in Malang +o +Municipality, 2021-2022 ............................................g......................................... 319 +. +5.4.7 Produksi Susu (Liter) Menurut Kecamatan dsi Kota Malang, 2020-2022 +p +Production of Milk (Liter) by Subdistrict inb Malang Municipality, 2020- +2022 ...............................................................a........................................................... 321 +t +5.5 PERIKANAN o +k +FISHERY g +n +5.5.1 Jumlah Rumah Tangga Peraikanan Budidaya Menurut +l +a +Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kota Malang, 2021-2022 +m +Number of Aquaculture Household by Subdistrict and Type of +/ +/ +Aquaculture in Masla:ng Municipality, 2021-2022 ......................................... 322 +p +5.5.2 Populasi Ikan Mtenurut Kecamatan dan +t +Jenis Ikan dhi Kota Malang, 2021-2022 +Fish Population by Subdistrict and Kind of Fish in Malang +Municipality, 2021-2022 ..................................................................................... 324 +5.5.3 Produksi Ikan Menurut Kecamatan dan +Jenis Ikan (kg) di Kota Malang, 2021-2022 +Fish Production by Subdistrict and Kind of Fish (kg) in Malang +Municipality, 2021-2022 ..................................................................................... 326 +6. INDUSTRI, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI/ +INDUSTRY,MINING, AND ENERGY +Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN +6.1 +(Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan, 2022 +Installed Electricity Power, Production, and Distribution of Electricity +of PT. PLN at PLN Branch by Subdistrict , 2022 .............................................. 334 +Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan, 2018-2022 +6.2 +Number of Electricity Customers by Subdistrict, 2018-2022 ..................... 335 +Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan, 2022 +6.3 +xxviii Malang Municipality in Figures 2023 Halaman +Page +Number of Customers and Distributed Water by Subdistrict, 2022 ......... 336 +6.4 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan +Menurut Pelanggan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Customer and Distributed Clean Water by Type of +Customers in Malang Municipality, 2020-2022 ........................................... 337 +7. PARIWISATA/TOURISM +Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatadn, 2019-2022 +7.1 i +Number of Restaurants by Subdistrict, 2019-2022 ....................................... 347 +o +g +7.2 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan dan Jenis Hotel di Kota Malang, 2022 +. +s +Number of Hotel by Subdistrict and Type of pHotel in Malang +Municipality, 2022 ............................................b.................................................... 348 +. +a +7.3 Jumlah Wisatawan Mancanegara datn +o +Domestik di Kota Malang, 2019-2k022 +Number of International and Dogmestic Visitors in Malang +n +Municipality, 2019-2022 ........a............................................................................. 349 +l +8. TRANSPORTASI DAN KaOMUNIKASI / +m +TRANSPORTATION AND COMMUNICATION +/ +/ +: +8.1 TRANSPORTASIs +p +TRANSPORTAtTION +t +h +Panjang Jalan1 Menurut Tingkat Kewenangan +8.1.1 +Pemerintahan di Kota Malang (km), 2020–2022 +Length of Roads by Level of Government Authority in Malang +Municipality (km), 2020–2022 .......................................................................... 357 +Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan +8.1.2 +Jalan di Kota Malang (km), 2020–2022 +Length of Roads by Type of Road Surface in Malang Municipality +(km), 2020–2022 ................................................................................................... 358 +Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Malang (km), 2020–2022 +8.1.3 +Length of Roads by Condition of Roads in Malang Municipality (km), +2020–2022 ............................................................................................................. 359 +8.1.4 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan +dan Jenis Kendaraan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Motor Vehicles by Subdistrict and Type of Vehicles in +Malang Municipality, 2020-2022 ..................................................................... 360 +Kota Malang Dalam Angka 2023 xxix Halaman +Page +8.1.5 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis +Kendaraan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Motor Vehicles by Kinds in Malang Municipality, 2020- +2022 ......................................................................................................................... 361 +8.1.6 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan +dan Jenis Plat Nomor di Kota Malang, 2019-2022 +d +Number of Motor Vehicles by Vehicle Type and Licen.sie Plate in +o +Malang Municipality, 2019-2022 ............................g......................................... 362 +. +8.1.7 Jumlah Penumpang Kereta Api di Stasiun Ksota Baru, 2022 +p +Number of Train Passanger in Kota Baru Sbtation Railway, 2022 .............. 363 +. +8.2 KOMUNIKASI a +t +o +COMMUNICATION +k +g +Jumlah Kantor Pos Pembantun Menurut +8.2.1 +Kecamatan di Kota Malanga, 2019–2022 +l +a +Number of Post Offices Subsidiaries by Subdistrict in Malang +m +Municipality, 2019–2022 .................................................................................... 365 +/ +/ +: +8.2.2 Jumlah Pengirimsan dan Penerimaan Berita +p +Melalui Kantort Pos Kota Malang, 2022 +t +Number of Dhelivery and Receipt of News Via Post Office of Malang +Municipality, 2022 ................................................................................................ 366 +9. PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA- +HARGA/BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2019–2022 +9.1 +Number of Active Cooperative by Subdistrict in Malang Municipality, +2019–2022 ............................................................................................................. 376 +Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi +9.2 +dan Kecamatan di Kota Malang, 2022 +Number of Cooperative by Kind of Cooperative and Subdistrict in +Malang Municipality, 2022 ................................................................................ 377 +9.3 Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok +Pengeluaran (2018=100) di Kota Malang, 2022 +Consumer Price Index per Month by Expenditure Group (2018=100) in +Malang Municipality, 2022 ................................................................................ 378 +9.4 Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok +xxx Malang Municipality in Figures 2023 Halaman +Page +Pengeluaran (2018=100) di Kota Malang, 2022 +Monthly Inflation Rate by Expenditure Group (2018=100) in Malang +Municipality, 2022 ................................................................................................ 381 +9.5 Inflasi Bulanan, Laju Kumulatif, dan Y-O-Y di Kota Malang, 2022 +Monthly Inflation, Inflation Rate Cummulative, and Y-O-Y in Malang +Municipality, 2022 ................................................................................................ 384 +9.6 Posisi Pinjaman Rupiah yang Diberikan Bank Umum dan BPR +d +Menurut Jenis Penggunaan di Kota Malang Tahun. 2i022 (Juta Rupiah) +o +Outstanding of Rupiah Loans Provided by Commgercial Banks and +Rural Banks by Type of Use in Malang Municipsa.lity 2022 (Million +p +Rupiah) ................................................................................................................... 385 +b +9.7 Posisi Pinjaman Valuta Asing yang Dibae.rikan Bank Umum dan BPR +t +Menurut Jenis Penggunaan di Kotao Malang Tahun 2022 (Juta Rupiah) +k +Foreign Currency Loans Positionged by Commercial Banks and Rural +Banks by Type of Use in Malanng Municipality 2022 (Million Rupiah) ..... 386 +a +9.8 Posisi Pinjaman Rupiah daaln Valuta Asing yang +Diberikan Bank Umumm dan BPR Menurut Jenis +/ +Penggunaan di Kota/ Malang Tahun 2022 (Juta Rupiah) +: +s +Outstanding of Rupiah and Foreign Currency Loans Provided +p +by Commercialt Banks and Rural Banks by Type of Use in Malang +t +h +Municipality 2022 (Million Rupiahs) ................................................................ 387 +Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan +9.9 +Bank Umum dan BPR Menurut Sektor Ekonomi/Jenis +Pinjaman di Kota Malang Tahun 2022 (Juta Rupiah) +Outstanding of Rupiah and Foreign Currency Loans Provided by +Commercial Banks and Rural Banks by Economic Sector/Loan Types +in Malang Municipality 2022 (Million Rupiahs) ............................................ 388 +Posisi Simpanan Rupiah dan Valuta Asing pada Bank Umum dan +9.10 +BPR Menurut Jenis Simpanan di Kota Malang Tahun 2022 (Juta Rupiah) +Outstanding of Rupiah and Foreign Currency Deposits at Commercial +and Rural Banks by Type of Deposit in Malang Municipality 2022 +(Million Rupiah) .................................................................................................... 395 +9.11 Posisi Kredit yang Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut +Skala Usaha di Kota Malang Tahun 2022 (Juta Rupiah) +Position of Loans Provided by Commercial Banks and Rural Banks by +Business Scale in Malang Municipality 2022 (Million Rupiah) .................. 398 +Kota Malang Dalam Angka 2023 xxxi Halaman +Page +9.12 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang +Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis +Penggunaan di Kota Malang Tahun 2022 (Juta Rupiah) +Credit Position to Micro, Small and Medium Enterprises Provided +by Commercial Banks and Rural Banks by Type of Use in Malang +Municipality 2022 (Million Rupiah) ................................................................. 399 +9.13 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang +d +Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Sektor i +. +Ekonomi di Kota Malang Tahun 2022 (Juta Rupiaoh) +g +Position of Micro, Small and Medium Business L.oans Provided by +s +Commercial Banks and Rural Banks by Econpomic Sector in Malang +b +Municipality 2022 (Million Rupiah) .................................................................. 400 +a +Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Moetnurut Jenis BPR di Kota Malang, 2022 +9.14 +Number of Rural Banks by Type ofk Rural Banks in Malang +g +Municipality, 2022 ......................n.......................................................................... 406 +a +10. PENGELUARAN PENDUDlUK/POPULATION EXPENDITURE +a +10.1 Rata-rata Pengeluaranm per Kapita Sebulan Menurut +/ +Kelompok Komodita/s (rupiah) di Kota Malang, 2021 dan 2022 +: +s +Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity Group +p +(rupiahs) in Matlang Municipality, 2021 and 2022 ....................................... 413 +t +h +10.2 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut +Kelompok Komoditas di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Percentage of Monthly Expenditure per Capita by Commodity Group +in Malang Municipality, 2021 and 2022 ......................................................... 414 +Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Tingkat +10.3 +Kesejahteraan Per Kapita Sebulan di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Average Population Expenditures According to the Per capita Welfare +Level of a Month in Malang Municipality, 2021 and 2022 ......................... 415 +11. PERDADANGAN/TRADE +Jumlah Sarana Perdagangan Menurut +11.1 +Jenisnya di Kota Malang, 2019–2022 +Number of Trading Facilities by Type of Facility in Malang +Municipality, 2019–2022 .................................................................................... 422 +11.2 Jumlah Pasar Menurut Kelas dan Kecamatan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Market by Class and Subdistrict in Malang Municipality, +xxxii Malang Municipality in Figures 2023 Halaman +Page +2020-2022 .............................................................................................................. 423 +11.3 Banyaknya Tempat Usaha dan Pedagang +Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Trading Facilities by Type of Facility in Malang +Municipality, 2020-2022 ..................................................................................... 424 +11.4 Banyaknya Tempat Usaha dan Pedagang Menurut +Pasar dan Kecamatan di Kota Malang, 2020-2022 +d +Kind of Shops and Number Trade by Market and Sub.diistrict in +o +Malang Municipality, 2020-2022 ............................g......................................... 425 +. +11.5 Realisasi Ekspor Menurut Jenis Komoditi di sKota Malang, 2022 +p +Realization of Export by Commodities in Mbalang Municipality, 2022 ... 427 +. +11.6 Realisasi Impor Menurut Jenis Komodaiti di Kota Malang, 2022 +t +Realization of Imports by Commodioties in Malang Municipality, 2022 . 428 +k +11.7 Realisasi Impor Menurut Negagra Asal di Kota Malang, 2022 +n +Realization of Imports by Oraigin Country in Malang Municipality, +l +2022 ......................................a................................................................................... 429 +m +11.8 Realisasi Ekspor Menurut Negara Tujuan di Kota Malang, 2022 +/ +/ +Realization of Expsor:t by Destination Country in Malang Municipality, +2022 ....................p..................................................................................................... 430 +t +t +12. SISTEM NEhRACA NASIONAL/SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku +12.1 +Menurut Lapangan Usaha di Kota Malang (miliar rupiah), 2018-2022 +Gross Regional Domestic Product at Curent Market Prices by Industry +in Malang Municipality (billion rupiahs), 2018-2022 .................................. 439 +12.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan +Menurut Lapangan Usaha di Kota Malang (miliar rupiah), 2018-2022 +Gross Regional Domestic Product at Constan Market Prices by +Industry in Malang Municipality (billion rupiahs), 2018-2022 .................. 441 +Distribusi Persentase Produk Domestik Regional +12.3 +Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan +Usaha di Kota Malang (persen), 2018-2022 +Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at +Current Market Prices by Industry in Malang Municipality (percent), +2018-2022 .............................................................................................................. 443 +Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional +12.4 +Kota Malang Dalam Angka 2023 xxxiii Halaman +Page +Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut +Lapangan Usaha di Kota Malang (persen), 2018-2022 +Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant +Market Prices by Industry in Malang Municipality (percent), 2018- +2022 ......................................................................................................................... 445 +Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku +12.5 +Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Malang (miliar rupiah), 2018-2022 +d +Gross Regional Domestic Product at Current Market Pirices by Type of +. +Expenditure in Malang Municipality (billion rupiahos), 2018-2022 .......... 447 +g +Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasasr H.arga Konstan 2010 +12.6 p +Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Malang (miliar rupiah), 2018–2022 +b +Gross Regional Domestic Product at 2010. Constant Market Prices by +a +Type of Expenditure in Malang Munoicitpality (billion rupiahs), 2018– +2022 ......................................................k................................................................... 448 +g +12.7 Distribusi Persentase Produkn Domestik Regional Bruto Atas Dasar +a +Harga Berlaku Menurut Pelngeluaran di Kota Malang (persen), 2018-2022 +a +Distribution of Gross Rmegional Domestic Product Percentage at +Current Prices Accordi/ng to Expenditure in Malang Municipality +/ +: +(percent), 2018-20s22 ........................................................................................... 449 +p +12.8 Laju Pertumbuthan Produk Domestik Regional +t +h +Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut +Pengeluaran di Kota Malang (percent), 2018-2022 +Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at Constant Price +According to Expenditurein Malang Municipality (percent), 2018-2022 450 +13. PERBANDINGAN KABUPATEN/KOTA / +REGENCY/MUNICIPAL COMPARATION +13.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/ +Kota di Provinsi Jawa Timur, 2018-2022 +Population by Regency/Municipality in East Province, 2018-2022 ......... 457 +13.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto +Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/ +Kota di Provinsi Jawa Timur (persen), 2019-2022 +Growth Rate of Gross Regional Dosmetic Product at 2010 Constant +Market Prices by Regency/Municipality in East Java Province +(percent), 2019-2022 ........................................................................................... 459 +13.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/ +xxxiv Malang Municipality in Figures 2023 Halaman +Page +Kota di Provinsi Jawa Timur (Ribu), 2018-2022 +Number of Poor People by Regecy Municipality in East Java Province, +2018-2022 .............................................................................................................. 461 +Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ +13.4 +Kota di Provinsi Jawa Timur 2018–2022 +Human Development Index by Regency/Municipality in Jawa TImur +Province, 2018–2022 ........................................................................................... 463 +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 xxxv d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h Daftar Gambar/List of Figures ......................................................................................... +DAFTAR GAMBAR/LIST OF FIGURES +Halaman +Page +Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) +1.1 +Area of Subdistrict (%) ......................................................................................... 6 +Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan, 2022 +2.1 +Number of Kelurahan by of Subdistrict, 2022 ............................................... 20 +d +Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2022 . i +3.1 o +Population by Subdistrict, 2022 ...............................g......................................... 43 +. +s +Jumlah Siswa, 2022 p +4.1 +b +Numbers of Pupils, 2022 ..................................................................................... 81 +. +a +Produksi Cabe Merah (Ku), 2019-202t2 +5.1 o +k +Production of Red Chili (Ku), 2019-2022 ......................................................... 200 +g +n +Persentase Pelanggan PDAM Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2022 +6.1 a +l +Percentage of Water Suppaly Regional Company by Subdistrict in Malang +m +Municipality, 2022 ................................................................................................ 333 +/ +/ +Jumlah Wisatawasn,: 2022 +7.1 +p +Number of Visittors, 2022..................................................................................... 346 +t +h +Jumlah Mobil dan Sepeda Motor Menurut Kecamatan, 2022 +8.1 +Numbers of Cars and Motorcycle of Subdistrict , 2022 ............................... 356 +Inflasi Bulanan (%), 2022 +9.1 +Monthly Inflation (%), 2022 ............................................................................... 375 +Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota Malang dan +10.1 +Jenis Pengeluaran Makanan dan Non-Makanan, 2018-2022 +Average Per Capita Monthly Expenditure in Malang Municipality and Type of +Food and Non-Food Expenditure, 2018-2022 ............................................... 412 +Kota Malang Dalam Angka 2023 xxxvii Halaman +Page +11.1 Realisasi Volume (kg) dan Nilai (US$) Ekspor Impor, 2022 +Realization of Volume and Value of Exports Imports, 2022 ...................... 421 +12.1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto +Menurut Lapangan Usaha, 2022 +d +Distribution of Gross Regional Domestic Product by Inidustry, 2022 ...... 438 +. +o +Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi di Jawga Timur, 2022 +13.1 +. +Highest HDI by Regency/Municipal in East Javsa, 2022 ............................... 456 +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +xxxviii Malang Municipality in Figures 2023 Penjelasan Umum/Explanatory Notes +PENJELASAN UMUM/EXPLANATORY NOTES +Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi +ini adalah sebagai berikut: +Symbols, measurement units, and acronyms which are used in this publication, are +as follows: +1. TANDA-TANDA/SYMBOLS +Data tidak tersedia/Data not available .....................................................d... : ... +Tidak ada atau nol /Null or zero ..................................................................i.... : – +o +Data dapat diabaikan/Data negligible .........................................g............... : 0 +Tanda decimal/Decimal point ......................................................................... : , +s +Data tidak dapat ditampilkan/Not applicable .................p......................... : NA +b +Angka estimasi/Estimated figures ................................................................. : e +. +Angka diperbaiki/Revised figures ...............................a.................................. : r +t +Angka sementara/Preliminary figures ................o......................................... : x +k +Angka sangat sementara/Very preliminaryg figures ................................ : xx +Angka sangat sangat sementara/Very venry preliminary figures ........ : xxx +a +l +a +2. SATUAN/UNITS +m +/ +/ +barel/barrel .............................s....:.................................... : 158,99 liter/litres = 1/6,2898 m3 +hektar (ha)/hectare (ha) ..p............................................ : 10 000 m2 +t +kilometer (km)/kilomettres (km) ................................ : 1 000 meter/meters (m) +h +knot/knot ......................................................................... : 1,8523 km/jam (km/hour) +kuintal/quintal ............................................................... : 100 kg +KWh ................................................................................... : 1 000 Watt hour +MWh .................................................................................. : 1 000 KWh +liter (untuk beras)/litre (for rice) ............................... : 0,80 kg +MMSCF ............................................................................. : 1/35,3 m3 +metrik ton (m.ton)/metric ton (m. ton) ................... : 0,98421 long ton = 1 000 kg +ons/ounce ........................................................................ : 28,31 gram/grams +ton ...................................................................................... : 1 000 kg +Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer +(ton-km), jam, menit, persen (%). +Other units: unit, pack, pieces, sheet, tin, pulse, ton-kilometres(ton-km), hour, +minute, percent (%). +Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka. +The difference in decimal numbers is caused by rounding. +Kota Malang Dalam Angka 2023 xxxix d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h Daftar Singkatan/List of Abbreviations +DAFTAR SINGKATAN/ LIST OF ABBREVIATIONS +SI : Stasiun Iklim +SIMPK : Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus +t.t : Tempat tidur +BCG : Bacillus Calmette Guerin +DPT : Difteri, Pertusis, Tetanus +TT : Tetanus Toxoid +IOT : Industri Obat Tradisional/Traditional Medicine Industry +IKOT : Industri Kecil Obat Tradisional/Traditionald Medicine Small +i +Alkes : Alat kesehatan/Health Kits o . +PKRT : Perbekalan Kesehatan Rumah tanggga/Household Health +. +s +Logistics +p +Kompl : Komplemen/Complement b +. +IRTP : Industri Pangan Produksi Raumah Tangga/Foods Home Industry +t +PBF : Pedagang Besar Farmasio/Pharmacy Whole-seller +k +GFK : Gudang Farmasi Kabg/Kota/Regency/Muncipality Pharmacy +n +Warehouse +a +RB : Rumah Bersalin/lDelivery House +a +Pustu : Puskesmas mpembantu/Auxiliary Public Health Center +BP : Balai Peng/o/batan/Polyclinic +: +TPS : Tempats Pembuangan Sementara /landfill +p +Jamkesmas : Jamtinan kesehatan masyarakat miskin/Poor public health +t +h +insurance +PJKMU : Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum +SIUP : Surat Ijin Usaha Perdagangan/Trading Permission Letter +TDP : Tanda Daftar Perusahaan/Company Registration Identity +API : Angka Pengenal Importir/Importer’s Identity Number +Kota Malang Dalam Angka 2023 xli Statistik Kunci/Key Statistics +Statistik Kunci, 2020–2022 +Key Statistics, 2020–20022 +Rincian/Description Satuan/Unit 2020 2021 2022 +(1) (2) (5) (6) (7) +SOSIAL/SOCIAL +Penduduk1/Population1 ribu/thousand 843 810 844 933 846 126 +Laju Pertumbuhan Penduduk1/Population Growth1 % 0,28 0,13 0,14 +Angka Harapan Hidup1-e/Life Expectancy Rate1 tahun/years 73,27 73,36 73,75 +0 +Angka Melek Huruf Usia 15+/Literacy Rate Aged 15+ % d97,84 98,38 98,85 +Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK2 % . i +o66,41 67,59 63,08 +Labour Force Participation Rate-LFPR2 g +Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT2 % s . +9,61 9,65 7,66 +Unemployment Rate-UR2 p +b +Penduduk Miskin5/Poor People4 ribu/thousand 38,77 40,62 38,56 +. +a +Persentase Penduduk Miskin4 % +Percentage of Poor People4 o t 4,44 4,62 4,37 +k +Indeks Pembangunan Manusia-IPM5 g– +81,45 82,04 82,71 +Human Development Index5 n +a +l +EKONOMI/ECONOMIC a +m +Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku6 triliun rupiah +Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Cu/r/rent Price6 trillion rupiahs 72,16 76,62 84,81 +: +Laju Pertumbuhan Ekonomi8/Economsic Growth 7 % -2,26 4,21 6,32 +p +PDRB Per Kapita Harga Berlaku 6,t8 juta rupiah +Per Capita of GRDP at Currenht Pr t ice 6,8 million rupiahs 85,52 90,68 100,23 +Inflasi/Inflation (y-o-y) % 1,42 1,75 6,45 +Catatan/Notes: 1 Data 2020 hasil Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September). Data 2021 dan 2022 hasil Proyeksi Penduduk +Sementara SP2020./The 2019 data was the result of Population Projection 2010 Population Census. The 2020 +data was the result of 2020 Population Census (September). The 2021 data was the result of Temporary Population +Projection of 2020 Population Cencus. +2 Kondisi Agustus/Condition at August +3 Menggunakan penimbang hasil proyeksi penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015/Weighted by the +population projection results of the Intercensal Population Survey (SUPAS) 2015 +4 Kondisi Maret/Condition at March +5 Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan +hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was +calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means +years of schooling, and expenditure per capita +6 Mulai tahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)/Since 2010 is in line with System of +National Account 2008 (SNA 2008) +7 Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)/Using 2010 base year (2010=100) +8 Menggunakan proyeksi penduduk berdasarkan hasil SP2010/Using population projection based on SP2010 +xlii Malang Municipality in Figures 2023 1 Geografi dan Iklim/Geography and Climate ..................................................... +1. GEOGRAFI DAN IKLIM/GEOGRAPHY AND CLIMATE +01 +KEADAAN GEOGRAFIS +Lowokwaru d +i +. +o +23,801 km2 g Blimbing +. +21,43% s +p +b 17,731 km2 +. +a 15,96% +t +o +k +g +n +a +a l Kedungkandang +m +/ +: / 39,852 km2 +s +p 35,88% +t +Klojen t +h +8,829 km2 +7,95% +Sukun +20,864 km2 +18,78% +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h GEOGRAFI DAN IKLIM +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Kota Malang merupakan salah 1. Malang Municipality is the one +satu kota tujuan wisata di of the tourism destination at +JawaTimur karena potensi alam East Java (Jawa Timur Province) +dan iklim yang dimiliki. Letaknya because it has the natural beauty +yang berada di tengah–tengah and wonderful climate. It is located +wilayah Kabupaten Malang, in the perfectly middle of Malang +secara astronomis terletak pada Regency region, according to +posisi 112.060 - 112.070 Bujur the astronodmical location it lies +Timur , 7.060 - 8.020 Lintang between 1. i12.060 – 112.070 East +o +Selatan. longitugde, 7.060-8.020 South +. +2. Batas wilayah Kota Malang: Latistude +p +- Sebelah Utara : Kecamatan 2. bThe region bordes of Malang +Singosari dan Kecamatan a .Municipality : +Karangploso Kabupaten Malang.- o t - North: Singosari and +- Sebelah Timur Kecamatan k Karangpoloso Subdistrict, +g +Pakis dan Kecamatan Tumpanng Malang Reg +a +Kabupaten Malang. - East : Pakis and Tumpang +l +a +- Sebelah mSelatan: Subdistrict, Malang Regency +Kecamatan Tajinan / dan - South : Tajinan and Pakisaji +/ +: +Kecamatan Pakisasji Kabupaten Subdistrict, Malang Regenc +p +Malang - West : Wagir and DAU Subdistrict, +t +t +- Sebelah hBarat : Malang Regency +Kecamatan Wagir dan Kecamatan +Dau Kabupaten Malang. +3. Luas wilayah Kota Malang sebesar 3. Malang Municipality area +111,077 km2 yang terbagi dalam is 111.077 km2 and divided +lima kecamatan yaitu : Kecamatan into five sudistricts, namely: +Kedungkandang, Sukun, Klojen, Kedungkandang, Sukun, Klojen, +Blimbing dan Lowokwaru. Blimbing and Lowokwaru. +4. Potensi alam yang dimiliki Kota +Malang adalah letaknya yang 4. Owned natural potential Malang +cukup tinggi yaitu 445 -526 meter Municipality is located fairly high +di atas permukaan air laut. Salah at 445-526 meters above sea level. +satu lokasi yang paling tinggi One of the locations of the most +adalah Pegunungan Buring yang high mountains Buring is located +terletak di sebelah timur Kota in the east of Malang Municipality. +Malang. Dari atas pegunungan ini From the top of these mountains +terlihat jelas pemandangan yang visible beautiful scenery, among +Kota Malang Dalam Angka 2023 3 GEOGRAPHY AND CLIMATE +indah antara lain dari arah Barat others from the West looks rows of +terlihat barisan Gunung Kawi Kawi mountain and Panderman, +dan Panderman, sebelah utara north of Arjuno mountain, East of +Gunung Arjuno, Sebelah Timur Semeru mountain and if looking +Gunung Semeru dan jika melihat down looks expanse of Malang +kebawah terlihat hamparan Kota Municipality. While the river that +Malang. Sedangkan sungai yang flows in Malang Municipality area +mengalir di Wilayah Kota Malang is the Brantas, Amprong and Bango +adalah Sungai Brantas, Amprong River. +dan Bango. +d +5. Data iklim yang tersedia di Badan i +. +o +Meteorologi dan Geofisika Stasiun 5. Climatge data available at +Klimatologi Karangploso untuk Metseo.rology and Geophysics +Kota Malang hanya jumlah hari Clpimatology Station Karangploso +b +hujan dan jumlah curah hujan. .for Malang Municipality only +a +Data jumlah curah hujan dan hari tnumber of rainy days and amount +o +hujan disajikan pada 3 (tiga) titik k of rainfall. Data amount of rainfall +g +stasiun pengamatan yang adan di and rainy days are presented at 3 +Kota Malang. a (three) observation point stations +l +a +in Malang Municipality. +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +4 Malang Municipality in Figures 2023 GEOGRAFI DAN IKLIM +ULASAN DESCRIPTION +Kota Malang memiliki luas Malang municipality has an area +111,077 kilometer persegi yang of 111.077 square kilometers which is +terbagi kedalam lima kecamatan. divided into five districts. The largest +Kecamatan paling luas adalah subdistrict is Kedungkandang District +Kecamatan Kedungkandang yang which reaches 39,852 square kilometer +mencapai 39,852 kilometer persegi (35.88 percent) and the smallest is +(35,88 persen) dan paling kecil adalah Klojen Subdistrict with 8.829 square +Kecamatan Klojen dengan luas 8,829 kilometer (7.95 pdercent) of the Malang +kilometer persegi (7,95 persen) dari Municipality ar.eia. +o +wilayah Kota Malang. g +. +Maslang Minucipality is located at +p +Kota Malang berada pada an abltitude of 445-526 meters above sea +ketinggian 445-526 meter di atas leave.l. +permukaan laut. o t +k Most rainy days occur in November, +g +Hari hujan paling paling banynak which is 27 days. +a +terjadi pada Bulan November yaitu +l +a +sebanyak 27 hari. m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 5 GEOGRAPHY AND CLIMATE +Gambar Luas Daerah Menurut Kecamatan (%) +1.1 +Figures Area of Subdistrict (%) +21,43 +35,88 +d +i +. +o +15,96 g +. +s +p +b +. +7,95 a +o +t18,78 +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +Keduntgkandang Sukun Klojen Blimbing Lowokwaru +t +h +Catatan/Note: Luas Kecamatan diambil dari Data Geospasial Satudata Kota Malang/Data was taken from Geospatial Data of One Data +Malang Municipality. +Sumber/Source: Kementrian Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022/ +Ministry of Home Affairs, The Decree of Home Affairs Minister Number 050-145 Year 2022, 14 February 2022 +6 Malang Municipality in Figures 2023 GEOGRAFI DAN IKLIM +1.1 KEADAAN GEOGRAFI +GEOGRAPHY CONDITION +Tabel Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di +1.1.1 +Table Kota Malang, 2022 +Total Area and Number of Islands by Subdistrict in Malang +Municipality, 2022 +Luas 1 +Kecamatan Ibukota Kecamatan +Total Area 1 +Subdistrict Capital of Subdistrict d +i (km2/sq.km) +. +o +g +(1) (2) . (3) +s +p +Kedungkandang Buring 39,852 +b +. +a +Sukun Bandungreojostari 20,864 +k +g +Klojen Gnadingkasri 8,829 +a +l +a +Blimbing m Arjosari 17,731 +/ +/ +: +Lowokwaru s Tulusrejo 23,801 +p +t +Kota Malang h t +Klojen 111,077 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 7 GEOGRAPHY AND CLIMATE +Lanjutan Tabel/Continued Table 1.1.1 +Kecamatan Persentase terhadap Luas Kota Jumlah Pulau +Subdistrict Percentage to Municipal Area Number of Islands +d +i +. +o +(1) (4) g (5) +. +s +Kedungkandang 35,88 p - +b +. +a +t +Sukun 18o,78 - +k +g +n +Klojen a 7,95 - +l +a +m +Blimbing / 15,96 - +/ +: +s +p +t +Lowokwaru t 21,43 - +h +Kota Malang +100,00 - +Malang Municipality +Catatan/Note: 1 Luas Kecamatan diambil dari Geospasial Satudata Kota Malang/Subdistrict area was taken from Geospatial Data of +One Data Malang Municipality. +Sumber/Source: Kementrian Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022/Ministry of Home +Affairs, The Decree of Home Affairs Minister Number 100.1.1-6117 Year 2022 +8 Malang Municipality in Figures 2023 GEOGRAFI DAN IKLIM +Tabel Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Menurut Kecamatan di +1.1.2 +Table Kota Malang, 2022 +Altitude and Distance to the Capital of Municipality by +Subdistric in Malang Municipality, 2022 +Kecamatan Tinggi Wilayah (mdpl) Jarak ke Ibukota (km) +Subdistrict Altitude (m a.s.l) Distance to the Capital (km) +d +i +. +o +(1) (2) g (3) +. +s +Kedungkandang 445 p 7,00 +b +. +a +t +Sukun 445o 5,00 +k +g +n +Klojen a455 2,00 +l +a +m +/ +Blimbing : / 466 7,00 +s +p +t +t +Lowokwaru h 526 6,00 +Kota Malang +455 +Malang Municipality +CCatatan/Note: 1 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017/Based on Minister +of Home Affairs Regulation Number 137/2017, December 29, 2017 +2 Berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018/Based on information from Ministry of Home Affairs, +2018 +Sumber/Source: Kementerian Dalam Negeri/Ministry of Home Affairs +Kota Malang Dalam Angka 2023 9 GEOGRAPHY AND CLIMATE +1.2 KEADAAN IKLIM +CLIMATE CONDITION +Tabel Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Kota Malang, +1.2.1 +Table 2022 +Observation of Climate Elements By Months at Malang +Municipality, 2022 +Suhu (oC) Kelembaban (%) +Temperature (oC) Humidity (%) +Bulan +d +Month Minimum Rata-Rata Maksimum MinimumiRata-Rata Maksimum +. +o +Minimum Average Maximum Minimum Average Maximum +g +. +s +(1) (2) (3) (4) p(5) (6) (7) +b +Januari/January 19,2 25,1 31,a4. 50,0 78,7 97,0 +t +o +Februari/February 18,9 24,9 k30,4 56,0 80,5 98,0 +g +n +Maret/March 20,0 25,3 30,8 55,0 80,8 97,0 +a +l +a +April/April 18,2 m25,4 30,6 42,0 77,1 98,0 +/ +/ +Mei/May 19,6 : 26,0 30,6 47,0 75,6 95,0 +s +p +Juni/June 1t8,7 24,8 29,4 34,0 78,2 97,0 +t +h +Juli/July 14,6 24,6 30,4 43,0 73,1 95,0 +Agustus/August 16,5 24,7 30,4 38,0 74,1 97,0 +September/September 18,1 25,0 31,4 36,0 76,7 98,0 +Oktober/October 17,4 24,4 30,4 60,0 83,4 99,0 +November/November 19,6 24,5 30,8 56,0 84,2 99,0 +Desember/December 19,0 25,2 31,1 43,0 78,0 98,0 +10 Malang Municipality in Figures 2023 GEOGRAFI DAN IKLIM +Lanjutan Tabel/Continued Table 1.2.1 +Kecepatan Angin (m/det) Tekanan Udara (mbar) +Wind Velocity (m/sec) Atmospheric Pressure (mbar) +Bulan +Month Minimum Rata-Rata Maksimum Minimum d Rata-Rata Maksimum +i +. +Minimum Average Maximum Minimoum Average Maximum +g +. +s +(1) (8) (9) (10) p(11) (12) (13) +b +Januari/January Calm 2,8 12,0 . 939,6 944,4 947,6 +a +t +o +Februari/February Calm 3,2 16,0 939,4 943,7 946,9 +k +g +Maret/March Calm 3,1 n 12,0 939,1 943,6 947,5 +a +l +April/April Calm a2,7 11,0 940,6 944,3 948,2 +m +/ +Mei/May Calm / 3,3 13,0 940,8 944,5 948,2 +: +s +p +Juni/June Catlm 3,0 15,0 941,6 945,0 948,6 +t +h +Juli/July Calm 3,9 14,0 941,5 944,9 947,9 +Agustus/August Calm 4,2 14,0 942,0 945,4 948,7 +September/September Calm 4,3 16,0 941,2 946,0 950,4 +Oktober/October Calm 3,4 14,0 941,3 945,2 948,1 +November/November Calm 2,5 14,0 939,9 944,6 948,7 +Desember/December Calm 3,9 16,0 938,8 943,4 947,2 +Kota Malang Dalam Angka 2023 11 GEOGRAPHY AND CLIMATE +Lanjutan Tabel/Continued Table 1.2.1 +Jumlah Curah Hujan (mm) Jumlah Hari Hujan (mm) Rata-rata Harian +Bulan +Number of Precipitation Number of Rainy Days Penyinaran Matahari (%) +Month +(mm) (mm) Duration of Sunshine (%) +(1) (14) (15) (16) +d +i +Januari/January 216,1 23 . 4,0 +o +g +Februari/February 352,5 22s . 4,3 +p +Maret/March 348,7 b24 4,4 +. +a +t +April/April 354,6 o 21 6,2 +k +g +Mei/May 74,6 11 6,7 +n +a +Juni/June 308,2 a l 16 6,2 +m +Juli/July 20,/3 3 7,3 +/ +: +s +Agustus/August p43,6 8 7,0 +t +t +h +September/September 126,7 12 6,8 +Oktober/October 496,1 24 4,2 +November/November 473,7 27 3,9 +Desember/December 244,6 20 4,9 +Catatan/ Note : - +Sumber : Stasuin Klimatologi Malang +Source : Malang Climatology Station +12 Malang Municipality in Figures 2023 2. Pemerintahan/Government ................................................................................... +2. PEMERINTAHAN/GOVERNMENT ........................................................ +02 +02 +PEMERINTAHAN +PEMERINTAHAN +GOVERNMENT +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +2.843 m 3.124 +/ +/ +: +s +PNS LAKI-LAKI p PNS PEREMPUAN +43,33 %t t 75,74 % +h +Lulusan DIV/S1/S2/S3 +Lulusan DIV/S1/S2/S3 +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h PEMERINTAHAN +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Wilayah Administratif adalah 1. Administrative Region is the region +wilayah yang batas-batasnya that borders are determined by +ditentukan berdasarkan the importance of the government +kepentingan administrasi administration or politics as the +pemerintahan atau politik seperti provincial, regency, municipality, +provinsi, kabupaten, kotamadya, subdistrict, village, and RT / RW. +kecamatan, desa, dan RT/RW. 2. Legislative Council or Parliament is +2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah the citizens ddelegation institution +atau DPRD adalah lembaga that serve.si as an element of the +o +perwakilan rakyat daerah yang regiongal administration in the +. +berkedudukan sebagai unsur provsinces / regency / municipality +p +penyelenggara pemerintahan bin Indonesia. +daerah di provinsi/kabupaten/ a . +kota di Indonesia. o3.t Civil Servants are employees who +3. Pegawai Negeri Sipil adalah k have been determined eligible, +g +pegawai yang telah memenunhi appointed by the competent +a +syarat yang ditentukan, diangkat authority and given the task in a +l +a +oleh pejabat yang bemrwenang country office, or given the other +dan diberikan tugas da/lam suatu task of countries, and are paid +/ +: +jabatan negeri, astau diberikan based on the legislation in force. +p +tugas negara lainnya, dan +t +t +digaji berdahsarkan peraturan +perundang-undangan yang +berlaku. +4. Golongan I (Juru) merupakan 4. Group I (called Juru) is the ladder +jenjang kepangkatan untuk to PNS class I / A to I / D. This group +PNS golongan I/A sampai I/D. is occupied by people with formal +Golongan ini ditempati orang- education elementary school, +orang dengan pendidikan formal junior high, or the equivalent. Jobs +Sekolah Dasar, Sekolah Menengah in the class I need the basic ability +Pertama, atau sederajat. and not demanding a certain skill +Pekerjaan-pekerjaan di golongan in the field of science. It can be said +I membutuhkan kemampuan that the interpreter is an executive +dasar dan belum menuntut aide in the activities section which +suatu ketrampilan di bidang is the responsibility ladder on it. +ilmu tertentu. Dapat dikatakan +bahwa juru merupakan pelaksana +pembantu dalam bagian kegiatan +KOoa Malang Dalam Angka 2023 15 GOVERNMENT +yang menjadi tanggungjawab 5. Group II (called Pengatur) is the +jenjang kepangkatan di atasnya. ladder to PNS class II / A to II / +5. Golongan II (Pengatur) merupakan D as in stages: pengatur muda, +jenjang kepangkatan untuk PNS pengatur muda tingkat I, pengatur, +golongan II/A sampai II/D dengan and pengatur tingkat I. Pengatur is +sebutan secara berjenjang: the person carrying out the steps +pengatur muda, pengatur muda in the realization of an activity an +tingkat I, pengatur, dan pengatur agency. This class is occupied by +tingkat I. Pengatur adalah orang those with formal education up to +yang melaksanakan langkah- the level of d High School, Diploma, +langkah realisasi suatu kegiatan or equivale . int. Jobs in the rank level +o +dalam suatu instansi. Golongan regulagtors have started demanding +ini ditempati oleh orang-orang a sksill. in the field of certain science. +p +dengan pendidikan formal +b +jenjang Sekolah Menengah . +a +Atas hingga Diploma III, atau o t +sederajat. Pekerjaan-pekerjaan di k +g +tingkat kepangkatan pengantur +a +sudah mulai menuntut suatu +l +a +ketrampilan di bidamng ilmu +tertentu. / +/ +6. Golongan III (Penatsa) : merupakan 6. Group III (called Penata) is the +jenjang kepan p gkatan untuk ladder to PNS group III / A to III / D +t +PNS golongha t n III/A sampai as in stages: penata muda, penata +III/D dengan sebutan secara muda tingkat I, penata, and penata +berjenjang: penata muda, penata tingkat I. These groups are occupied +muda tingkat I, penata, dan penata by people with formal education S1 +tingkat I. Golongan ini ditempati or diploma IV , or the equivalent. It +oleh orang dengan pendidikan can be assumed that the work at +formal jenjang S1 atau Diploma this level have started demanding +IV ke atas, atau yang setingkat. a particular expertise in the field +Dapat diasumsikan bahwa of science with understanding the +pekerjaan di tingkat ini sudah scope of the rules of science that +mulai menuntut suatu keahlian has been profound. +di bidang ilmu tertentu dengan +lingkup pemahaman kaidah ilmu +yang telah mendalam. +7. Golongan IV (Pembina) 7. Group IV (called Pembina) is the +merupakan jenjang kepangkatan ladder to PNS group IV / A to IV / +untuk PNS golongan IV/A sampai D as in stages: pembina muda, +16 Malang Municipality in Figures 2023 PEMERINTAHAN +IV/D dengan sebutan secara pembina tingkat I, pembina utama +berjenjang: pembina muda, muda, and pembina utama. As the +pembina tingkat I, pembina highest level, this rank is obtained +utama muda, dan pembina after going through a long career +utama. Sebagai jenjang tertinggi, as a civil servant. Work in this +kepangkatan ini diperoleh groups not only requires expertise +setelah melalui suatu perjalanan in different disciplines, but also +karier yang panjang sebagai requires maturity and wisdom +PNS. Pekerjaan pada kelompok employer who has obtained +kepangkatan Pembina tidak hanya throughout his tenure. Thus, the +d +menuntut keahlian di bidang ilmu coach is a riole model for the level- +. +o +tertentu, namun juga menuntut level bgelow it in order to foster and +kematangan dan kearifan kerja deveslo.p the power resources for the +yang sudah diperoleh sepanjang fupture. +b +masa kerjanya. Dengan . +a +demikian, Pembina adalah model t +o +peran bagi jenjang-jenjang di k +g +bawahnya guna membina dnan +mengembangkan kekuaatan +l +a +sumberdaya untuk kedepannya +m +8. Desa adalah suatu wilayah yang 8. Village is an area that is occupied +/ +/ +ditempati sejumlash: penduduk by a number of people as the unity +sebagai kesatuapn masyarakat of the people in it is a legal entity +t +yang ada di dahlatmnya merupakan that has the lowest administration +kesatuan hukum yang memiliki organization directly under the +organisasi pemerintahan terendah district head, and the right to +langsung di bawah camat, dan conduct his own household in the +berhak menyelenggarakan bonds of the Republic of Indonesia +rumah tangganya sendiri dalam (NKRI). +ikatan Negara Kesatuan Republik +Indonesia (NKRI). +9. Kelurahan adalah suatu wilayah 9. Village is an area occupied by a +yang ditempati oleh sejumlah population that has the lowest +penduduk yang memiliki administration organization +organisasi pemerintahan directly under the district head that +terendah langsung di bawah can not organize its own household. +camat yang tidak berhak +menyelenggarakan rumah +tangganya sendiri. +KOoa Malang Dalam Angka 2023 17 GOVERNMENT +10. Pendapatan Asli Daerah adalah 10. Original Local Government +penerimaan yang diperoleh Revenue is the revenue that +daerah yang bersumber dari the country comes from local +pajak daerah, retribusi daerah, taxes, retributions, the results of +hasil perusahaan/pengolahan the company / processing area +kekayaan daerah dan penjualan properties and fixed asset sales +asset tetap daerah serta jasa giro area as well as payment of interest +dalam wilayahnya sendiri yang on its own territory imposed +dipungut berdasarkan Peraturan under Regulation adapted to +Daerah (Perda) yang disesuaikan legislation applicable.NGKAT I, +d +dengan perundang-undangan PEMBINA iUTAMA MUDA, DAN +. +o +yang berlaku. g +11. Pajak Daerah adalah iuran 11. Locasl .Tax is a mandatory +wajib yang dilakukan oleh copntribution made by the +b +orang pribadi atau badan .individual or entity to areas +a +kepada daerah tanpa imbalan twithout direct payment are +o +langsung yang seimbang, yang k balanced, which can be imposed +g +dapat dipaksakan berdasarknan by legislation in force, which is used +peraturanperundaang- to finance the implementation of +l +a +undangan yang berlaku, yang Local Government and Regional +m +digunakan untuk membiayai Development. +/ +/ +penyelenggaraan s :Pemerintah +Daerah dan pPembangunan +t +Daerah. h t +12. Retribusi Daerah adalah pungutan 12. Retributions are local taxes as +daerah sebagai pembayaran atas payment for services or granting +jasa atau pemberian izin tertentu certain permissions are specifically +yang khusus disediakan dan provided or provided by local +atau diberikan oleh pemerintah governments for the benefit of +daerah untuk kepentingan orang private persons or entities. +pribadi atau badan. +13. Dana Perimbangan adalah dana 13. 6. Balance Budget a fund sourced +yang bersumber dari pendapatan from State Budget (APBN) allocated +APBN yang dialokasikan kepada to the regions (autonomous) +daerah (otonom) untuk mendanai to finance the needs of the +kebutuhan daerah dalam rangka region in the implementation of +pelaksanaan desentralisasi. decentralization. DAN +perimbangan ditetapkan setiap +tahun anggaran dalam APBN. +18 Malang Municipality in Figures 2023 PEMERINTAHAN +ULASAN DESCRIPTION +Kota Malang terdiri atas lima Malang Municipality consists of five +kecamatan yang terbagi dalam 57 districts which are divided into 57 villages. +kelurahan. Jumlah Rukun Warga (RW) The number of neighborhood units +sebanyak 558 dan Rukun Tetangga (RW) was 558 and the Neighborhood +sebanyak 4.340. Association was 4,340. +Jumlah pegawai negeri sipil di The number of civil servants in +Lingkungan Pemerintah Kota Malang Malang Municipdality Goverment is +sebanyak 5.967 orang. Apabila 5,967 people. W. ihen detailed according +o +dirinci Menurut Pendidikan, masih to educatiogn, there are still as many as +. +ada sebanyak 152 orang dengan 152 peopsle with the highest elementary +p +Pendidikan tertinggi Sekolah Dasar schoobl education. While most civil +(SD). Sedangkan pegawai negeri paling serava.nts with a bachelor degree are +banyak dengan Pendidikan Sarjana o2,t970 people. +(S1) yaitu berjumlah 2.970 orang. k +g +n +a +Anggota dewan perwakilan There are 45 members of the +l +a +rakyat daerah Kota Malanmg tahun People’s Representative Council in +2022 berjumlah 45 orang y/ang terdiri Malang Municipality in 2022 consisting +/ +: +dari 33 laki-laki dan 12s perempuan. of 33 men and 12 women. 30 percent +p +Keterwakilan 30 persen perempuan representation of women have not been +t +t +belum terpenuhi hdalam periode saat fulfilled in the current period. +ini. +KOoa Malang Dalam Angka 2023 19 GOVERNMENT +Gambar Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan, 2022 +2.1 +Figures Number of Kelurahan by of Subdistrict, 2022 +Jumlah Kelurahan +12 12 +d +i +. +o +g +. +s +11 11 p 11 +b +. +a +t +o +k +g +n +KEDUNGKANDANG SUKUN aKLOJEN BLIMBING LOWOKWARU +a +l +m +Ca tatan/Note: 1 Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Include Transmigration Settlement Unit +Sumber/Source: Peraturan Kepala Badan Pu/s/at Statistik Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Atas +: +Peraturan Kepala Badsan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun +2019/Chief Statistipcian Regulation Number 1/2020, February 5 2020, as a revision of Chief Statistician Regulation +t +Number 3 of 20t19 on Code and Name of Regional Level of Data Collection. +h +20 Malang Municipality in Figures 2023 PEMERINTAHAN +2.1 WILAYAH ADMINISTRATIF +ADMINISTRATIVE AREA +Tabel 2.1.1 Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan, 2018-2022 +Table Number of Villages1/Kelurahan by Subdistrict, 2018-2022 +Kecamatan +2018 2019 2020 2021 2022 +Subdistrict +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Kedungkandang 12 12 12 d12 12 +i +. +o +Sukun 11 11 1g1 11 11 +. +s +p +Klojen 11 11 b 11 11 11 +. +a +t +o +Blimbing 11 k11 11 11 11 +g +n +Lowokwaru 12 a 12 12 12 12 +l +a +m +Kota Malang +/57 57 57 57 57 +Malang Municipality : / +s +p +Catatan/Note: 1 Termasuk Unit Petrmukiman Transmigrasi (UPT)/Include Transmigration Settlement Unit +t +Sumber/Source: Peraturan Kehpala Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2020 Tanggal 5 Februari 2020 tentang Perubahan Atas +Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun +2019/Chief Statistician Regulation Number 1/2020, February 5 2020, as a revision of Chief Statistician Regulation +Number 3 of 2019 on Code and Name of Regional Level of Data Collection. +Kota Malang Dalam Angka 2023 21 GOVERNMENT +Tabel Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) +2.1.2 +Table Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2022 +Number of Citizens Association (RW) and Neighborhood +Association (RT) by Subdistrict in Malang Municipality, +2022 +Kecamatan Rukun Warga (RW) Rukun Tetangga (RT) +Subdistrict Citizens Association Neighborhood Association +(1) (2) (3) +d +Kedungkandang 119 i 973 +. +o +g +Sukun 97 . 919 +s +p +Klojen 90 b 677 +. +a +t +o +Blimbing 130 958 +k +g +n +Lowokwaru 122 813 +a +l +a +2022 m 558 4 340 +/ +/ +202:1 557 4 286 +Kota Malang s +p +Malang Municipality +t2020 551 4 235 +t +h +2019 550 4 226 +Sumber : Seluruh Kantor Kecamatan di Kota Malang +Source : All Subdistrict Office in Malang Municipality +22 Malang Municipality in Figures 2023 PEMERINTAHAN +2.2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH +REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE +Tabel Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah +2.2.1 +Table Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kota Malang, +2022 +Number of Member of The Regional House of Representatives +by political Parties and Sex in Malang Municipality, 2022 +d +Jenis Kelamin i +. +o +Sex g Jumlah +Partai Politik Laki-laki Peremsp . uan Total +Political Parties p +Male Female +b +. +2021 2022 a2021 2022 2021 2022 +t +o +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +k +g +PDI Perjuangan 7 n7 5 5 12 12 +a +Golkar 4 l4 1 1 5 5 +a +m +Demokrat 1 1 2 2 3 3 +/ +/ +: +PKB s5 5 2 2 7 7 +p +PKS t t 6 6 - - 6 6 +h +PAN 3 3 - - 3 3 +Gerindra 3 3 2 2 5 5 +PPP - - - - - - +Hanura - - - - - - +Nasdem 2 2 - - 2 2 +PSI 1 1 - - 1 1 +Perindo 1 1 - - 1 1 +Kota Malang +33 33 12 12 45 45 +Malang Municipality +Sumber : Sekretariat DPRD Kota Malang +Source : Assembly at Regional Level of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 23 GOVERNMENT +2.3 SUMBER DAYA MANUSIA +HUMAN RESOURCES +Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah +2.3.1 +Table Kota Malang Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin, +Desember 2021 dan Desember 2022 +Number of Civil Servants in Malang Municipality Goverment +by Occupation and Sex, December 2021 dan December +2022 +2021 +d +Jabatan i +Occupation +Laki-laki Pereomp.uan Jumlah +Male gFemale Total +. +s +(1) (2) p (3) (4) +b +Jabatan Pimpinan Tinggi Utama +- a . - - +Senior Executives t +o +Jabatan Pimpinan Tinggi Madya k +g - - - +Middle Executives +n +Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama a +Junior Executives a l 16 7 23 +m +Administrator / +Administrator s : / 53 32 85 +p +Pengawas t +t 260 230 490 +Supervisor h +Eselon V +- - - +5th Echelon +Jabatan Fungsional Dosen +- - - +Certain Functional Position for Lecturer +Jabatan Fungsional Guru +530 1 482 2 012 +Certain Functional Position for Teacher +Jabatan Fungsional Medis +89 409 498 +Certain Functional Position for Medical Field +Jabatan Fungsional Teknis +77 65 142 +Certain Functional Position for Technical Field +Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana +2 018 1 067 3 085 +General Functional Position +Jumlah/Total 3 043 3 292 6 335 +24 Malang Municipality in Figures 2023 PEMERINTAHAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 2.3.1 +2022 +Jabatan +Laki-laki Perempuan Jumlah +Occupation +Male Female Total +(1) (5) (6) (7) +d +Jabatan Pimpinan Tinggi Utama i +Senior Executives - o .- - +g +Jabatan Pimpinan Tinggi Madya s . +- - - +Middle Executives p +b +Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama a . +21 7 28 +Junior Executives o t +k +Administrator g 70 45 115 +Administrator n +a +Pengawas l +a 211 160 371 +Supervisor m +/ +Eselon V / +s : - - - +5th Echelon +p +Jabatan Fungsional Dosen t t +h - - - +Certain Functional Position for Lecturer +Jabatan Fungsional Guru +545 1 478 2 023 +Certain Functional Position for Teacher +Jabatan Fungsional Medis +99 442 541 +Certain Functional Position for Medical Field +Jabatan Fungsional Teknis +134 140 274 +Certain Functional Position for Technical Field +Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana +1 763 852 2 615 +General Functional Position +Jumlah/Total 2 843 3 124 5 967 +Sumber : Badan Kepegawaian dan Negara (BKN) +Source : National Civil Service Agency +Kota Malang Dalam Angka 2023 25 GOVERNMENT +Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah +2.3.2 +Table Kota Malang Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis +Kelamin, Desember 2021 dan Desember 2022 +Number of Civil Servants in Malang Municipality Goverment +by Educational Level and Sex, December 2021 and December +2022 +2021 +Tingkat Pendidikan +Laki-laki Perempuan Jumlah +Educational Level +Male Female Total +d +i +(1) (2) (3). (4) +o +Sekolah Dasar (SD) g +196 . 5 201 +Primary School s +p +Sekolah Menengah Pertama (SMP) b +1 019 . 271 1 290 +Junior High School a +t +o +Sekolah Menengah Atas (SMA) +3k84 13 397 +Senior High School g +n +Diploma I/Akta I a +l 4 7 11 +Diploma I/Akta I a +m +Diploma II/Akta II +/ / 40 72 112 +Diploma II/Akta II : +s +p +Diploma III/Akta III +t 102 445 547 +Diploma III/Akta III h t +Diploma IV/Akta IV +19 20 39 +Diploma IV/Akta IV +S1/Sarjana +1 041 2 124 3 165 +Under Graduate/Bachelor +S2/Pasca Sarjana +234 331 565 +Graduate +S3/Doktor/Ph.D +4 4 8 +Post Graduatee +Jumlah/Total 3 043 3 292 6 335 +26 Malang Municipality in Figures 2023 PEMERINTAHAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 2.3.2 +2022 +Tingkat Pendidikan +Laki-laki Perempuan Jumlah +Educational Level +Male Female Total +d +(1) (5) (6). i (7) +o +Sekolah Dasar (SD) g +147 . 5 152 +Primary School s +p +Sekolah Menengah Pertama (SMP) b +984 . 230 1 214 +Junior High School a +t +o +Sekolah Menengah Atas (SMA) +3k26 11 337 +Senior High School g +n +Diploma I/Akta I a +Diploma I/Akta I a l 3 4 7 +m +Diploma II/Akta II +Diploma II/Akta II : / / 26 43 69 +s +Diploma III/Akta III p +t 125 465 590 +Diploma III/Akta III t +h +Diploma IV/Akta IV +21 20 41 +Diploma IV/Akta IV +S1/Sarjana +978 1 992 2 970 +Under Graduate/Bachelor +S2/Pasca Sarjana +227 349 576 +Graduate +S3/Doktor/Ph.D +6 5 11 +Post Graduatee +Jumlah/Total 2 843 3 124 5 967 +Sumber : Badan Kepegawaian dan Negara (BKN) +Source : National Civil Service Agency +Kota Malang Dalam Angka 2023 27 GOVERNMENT +Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah +2.3.3 +Table Kota Malang Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis +Kelamin, Desember 2021 dan Desember 2022 +Number of Civil Servants in Malang Municipality Goverment +by Hierarchy and Sex, December 2021 and December 2022 +2021 +Pangkat/Golongan/Ruang +Laki-laki Perempuan Jumlah +Hierarchy +Male Female Total +d +(1) (2) i(3) (4) +. +o +Golongan I/Range I 352 10 362 +g +1. I/A (Juru Muda/ Junior Clerk) s-. - - +p +2. I/B (Juru Muda Tingkat I/ First Class Junior Clerk) b 10 - 10 +. +3. I/C (Juru/ Clerk) a 26 - 26 +t +o +4. I/D (Juru Tingkat I/ First Class Clerk) 316 10 326 +k +g +Golongan II/Range II 1 181 403 1 584 +n +5. II/A (Pengatur Muda/ Junior Supervisor) a 137 4 141 +l +a +6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I/ First Class mJunior Supervisor) 416 78 494 +7. II/C (Pengatur/ Supervisor) / / 242 157 399 +: +s +8. II/D (Pengatur Tingkat I/ First Clpass Supervisor) 386 164 550 +t +Golongan III/Range III t 1 146 2 113 3 259 +h +9. III/A (Penata Muda/ Junior Superintenden) 305 558 863 +10. III/B (Penata Muda Tingkat I/ First Class Junior Superintendent) 362 724 1 086 +11. III/C (Penata/ Superintendent) 228 412 640 +12. III/D (Penata Tingkat I/ First Class Superintendent) 251 419 670 +Golongan IV/Range IV 364 766 1 130 +13. IV/A (Pembina/ Administrator) 264 500 764 +14. IV/B (Pembina Tingkat I/ First Class Administrator) 83 246 329 +15. IV/C (Pembina Utama Muda/ Junior Administrator) 16 19 35 +16. IV/D (Pembina Utama Madya/ Middle Administrator) 1 1 2 +17. IV/E (Pembina Utama/ Senior Administrator) - - - +Jumlah/Total 3 043 3 292 6 335 +28 Malang Municipality in Figures 2023 PEMERINTAHAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 2.3.3 +2022 +Pangkat/Golongan/Ruang +Laki-laki Perempuan Jumlah +Hierarchy +Male Female Total +(1) (2) (3) (4) +Golongan I/Range I 291 9 300 +d +1. I/A (Juru Muda/ Junior Clerk) - . i - - +o +2. I/B (Juru Muda Tingkat I/ First Class Junior Clerk) 1 g - 1 +. +3. I/C (Juru/ Clerk) 1s5 - 15 +p +4. I/D (Juru Tingkat I/ First Class Clerk) b 275 9 284 +. +a +Golongan II/Range II t 1 155 411 1 566 +o +5. II/A (Pengatur Muda/ Junior Supervisor) k 139 5 144 +g +6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I/ First Class Junior Supenrvisor) 333 26 359 +a +7. II/C (Pengatur/ Supervisor) l 285 223 508 +a +8. II/D (Pengatur Tingkat I/ First Class Supervmisor) 398 157 555 +/ +Golongan III/Range III : / 1 084 2 099 3 183 +s +9. III/A (Penata Muda/ Junior Supperintenden) 298 565 863 +t +t +10. III/B (Penata Muda Tingkhat I/ First Class Junior Superintendent) 331 709 1 040 +11. III/C (Penata/ Superintendent) 209 392 601 +12. III/D (Penata Tingkat I/ First Class Superintendent) 246 433 679 +Golongan IV/Range IV 313 605 918 +13. IV/A (Pembina/ Administrator) 219 358 577 +14. IV/B (Pembina Tingkat I/ First Class Administrator) 79 229 308 +15. IV/C (Pembina Utama Muda/ Junior Administrator) 15 17 32 +16. IV/D (Pembina Utama Madya/ Middle Administrator) - 1 1 +17. IV/E (Pembina Utama/ Senior Administrator) - - - +Jumlah/Total 2 843 3 124 5 967 +Sumber : Badan Kepegawaian dan Negara (BKN) +Source : National Civil Service Agency +Kota Malang Dalam Angka 2023 29 GOVERNMENT +Tabel 2.3.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Dinas/Instansi +Table Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kota Malang, 2019- +2022 +Number of Civil Servants Apparatus by Institution/ +Government Agencies and sex in Malang Municipality, +2019-2022 +2022 +Dinas/Istansi Pemerintahan +Laki-laki Perempuan Jumlah +Institution/Government Agencies +Male Female Total +d +(1) (2) (3) i (4) +. +o +Sekretariat Daerah 85 71 156 +g +. +s +Inspektorat 22 p24 46 +b +Badan Kepegawaian dan Pengembangan . +25 a 21 46 +Sumber Daya Manusia t +o +Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 12 k 12 24 +g +n +Badan Keuangan dan Aset Daerah a22 24 46 +l +a +Badan Pendapatan Daerah m 39 20 59 +/ +/ +: +Badan Perencanaan Pembangunan Dsaerah 22 20 42 +p +t +Badan Penanggulangan Bencatna Daerah 13 8 21 +h +Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan +42 19 61 +Pariwisata +Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 32 29 61 +Dinas Kesehatan 203 746 949 +Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 30 39 69 +Dinas Komunikasi dan Informatika 23 30 53 +Dinas Koperasi, Perindustrian, dan +188 33 221 +Perdagangan +Dinas Lingkungan Hidup 693 47 740 +Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, +85 31 116 +Perumahan, dan Kawasan Permukiman +Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 071 2 315 3 386 +30 Malang Municipality in Figures 2023 PEMERINTAHAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 2.3.4 +2022 +Dinas/Istansi Pemerintahan +Laki-laki Perempuan Jumlah +Institution/Government Agencies +Male Female Total +(1) (2) d(3) (4) +i +. +Dinas Perhubungan 89 o8 97 +g +. +Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah 16 s 32 48 +p +b +Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan +a1.6 39 55 +Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana +t +o +Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan +k 36 30 66 +Terpadu Satu Pintu g +n +Kecamatan Blimbing a 76 41 117 +l +a +Kecamatan Kedungkandang m 84 52 136 +/ +/ +: +Kecamatan Klojen s 64 48 112 +p +t +Kecamatan Lowokwaru t 78 51 129 +h +Kecamatan Sukun 74 58 132 +Satuan Polisi Pamong Praja 97 16 113 +Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 18 11 29 +2022 3 255 3 875 7 130 +2021 3 062 3 337 6 399 +Jumlah/Total +2020 3 194 3 287 6 287 +2019 3 426 3 547 6 973 +Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang +Source : Local Government Office of Malang Minicipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 31 GOVERNMENT +2.4 KEUANGAN PEMERINTAH +GOVERNMENT FINANCE +Tabel Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Malang Menurut +2.4.1 +Table Jenis Pendapatan (Ribu rupiah) 2022 +Actual Revenues of Government Malang Municipality +(Thousands rupiah) 2022 +Jenis Pendapatan/Kind of Revenues 2022 +(1) (2) +d +1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue i629 859 068 312,94 +. +o +1 1 Pajak Daerah/Regional Tax g 490 804 195 295 04 +. +s +p +1 2 Retribusi Daerah/Regional Retribution 40 392 731 805 00 +b +. +1 3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daeraah +t +yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Seoparated 29 510 003 383 89 +k +Management of Regional Wealth +g +n +1 4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenues 69 152 137 829 01 +a +l +a +2 Dana Perimbangan/Balancing Fundm 1 036 469 269 110,00 +/ +/ +2 1 Dana Bagi Hasil/Profit Sharing Fund: 158 028 182 790 00 +s +p +2 2 Dana Alokasi Umum/Genetratl Allocation Fund 785 673 513 760 00 +h +2 1 Dana Bagi Hasil/Profit Sharing Fund 92 767 572 560 00 +3 Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue 244 858 434 519,00 +3 1 Pendapatan Hibah/Grant Revenues 2 106 000 000 00 +3 2 Dana Darurat/Emergency Fund - +3 3 Dana Bagi Hasil Pajak/Tax Revenue Sharing Fund 202 703 886 519 00 +3 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus/Adjustment Fund and Special +40 048 548 000 00 +Autonomy +3 5 Lain-lain sesuai peraturan Perundang-undangan/Other revenue in +- +accordance with laws and regulations +Jumlah Pendapatan/Total Revenues 1 911 186 771 941,94 +Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang +Source : Financial and Regional Asset Agency of malang Municipality +32 Malang Municipality in Figures 2023 PEMERINTAHAN +Tabel Realisasi Belanja Pemerintah Kota Malang Menurut Jenis +2.4.2 +Table Belanja (ribu rupiah), 2022 +Actual Malang Municipality Government Expenditures by +Kind of Expenditures (thousand rupiahs), 2022 +Jenis Belanja/Kind of Expenditures 2022 +(1) d(2) +i +1. Belanja Tidak Langsung/indirect Expenditures o80.0 134 913 273,00 +g +1.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures s . 780 262 516 946,00 +p +b +1.2 Belanja Bunga/Rate Expenditures - +. +a +t +1.3 Belanja Hibah/Grant Expenditures o - +k +g +1.4 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditures n 12 606 510 000,00 +a +l +1.5 Belanja Bagi Hasil/Profit Sharing Expenditureas - +m +1.6 Belanja Bantuan Keuangan/Financial/ A/id Expenditures - +: +s +1.7 Belanja Tidak Terduga/Unexpepcted Expenditures 7 265 886 327,00 +t +t +h +2. Belanja Langsung/Direct Expenditures 1 151 253 575 216,00 +2.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures - +2.2 Belanja Barang dan Jasa /Goods and Services Expenditures 863 980 019 081,00 +2.3 Belanja Modal/Capital Expenditures 287 273 556 135,00 +Jumlah Pengeluaran/Total Expenditure 1 951 388 488 489,00 +Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang +Source : Financial and Regional Asset Agency of malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 33 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h 3. Penduduk dan Ketenagakerjaan/Population and Employment ................ +3. PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN/POPULATION AND +EMPLOYMENT ....................................................................................... +03 +PENDUDUK & KETENAGAKERJAAN +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g 49.74% 50.26% +Jumlah Penduduk n +a +846.126a l +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Lowokwaru +163.964 Blimbing +19.38% +182.693 +21,59% +Kedungkandang +208.741 +24,67% +Klojen +94.039 +11,11% +Sukun +196.689 +23,25% +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Salah satu sumber data 1. One of the sources of +kependudukan adalah sensus demographic data is population +penduduk yang dilaksanakan census, which is conducted +setiap sepuluh tahun sekali. every ten years. Population +Sensus penduduk telah Census has been conducted +dilaksanakan sebanyak tujuh kali seven times since Indonesia’s +sejak Indonesia merdeka, yaitu independence: 1961, 1971, 1980, +tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 1990, 2000d, 2010, and 2020. +2000, 2010, dan 2020. . i +o +Keenam sensus penduduk Thge previous six population +. +sebelumnya dilaksanakan censsuses were carried out +p +dengan menggunakan metode busing the traditional method, +tradisional, yaitu mencatat setiap a .canvassing each person door- +penduduk dari rumah ke rumah. o tto-door. For the first time in the +Pertama kalinya dalam sejarah k history of the population census +g +sensus penduduk di Indonensia, in Indonesia, the 2020 Population +a +Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Census (PC2020) used a combined +l +a +menggunakan metode kmombinasi method, that is utilizing +yaitu dengan mem/anfaatkan Population Administration data +/ +: +data Administrasi Ksependudukan managed by the Directorate +p +(Adminduk) dari Direktorat General of Population and Civil +t +t +Jenderal hKependudukan Registration of the Ministry of +dan Pencatatan Sipil (Ditjen Home Affairs as the basic data +Dukcapil) Kementerian Dalam for the population census. This is +Negeri (Kemendagri) sebagai designed and implemented as an +data dasar pelaksanaan effort to realize “ONE INDONESIAN +SP2020. Hal ini dirancang dan POPULATION DATA”. +dilaksanakan sebagai upaya +untuk mewujudkan “SATU DATA +KEPENDUDUKAN INDONESIA”. +SP2020 mencakup seluruh PC2020 covered all residents +penduduk yang tinggal di wilayah who live in Indonesia’s territory, +teritorial Indonesia, mencakup including Indonesian citizens +Warga Negara Indonesia (WNI) (WNI) and foreign citizens (WNA) +dan Warga Negara Asing (WNA) who have stayed or plan to stay in +yang telah menetap atau Indonesian territory for at least one +berencana menetap di wilayah year. The Indonesian citizens who +Indonesia selama minimal satu are covered also include those who +Kota Malang Dalam Angka 2023 37 POPULATION AND EMPLOYMENT +tahun. WNI yang dicakup juga are abroad, namely members of the +termasuk mereka yang berada Diplomatic Corps of the Republic of +di luar negeri, yaitu Anggota Indonesia and their families abroad +Korps Diplomatik Republik and members of the TNI/POLRI and +Indonesia beserta keluarganya their families who are carrying out +di luar negeri dan Anggota TNI/ Peacekeeping Missions abroad. +POLRI beserta keluarganya +yang sedang melakukan misi +perdamaian di luar negeri. +SP2020 September. Sedangkan +d +hasil proyeksi penduduk merujuk i +. +o +pada pertengahan tahun (Juni). g +Untuk tahun yang tidak sFo.r the periods besides the +dilaksanakan sensus penduduk, cepnsus year, population projection +b +data kependudukan diperoleh .is applied to estimate population +a +dari hasil proyeksi penduduk. tfor those years. The population +o +Proyeksi penduduk merupakan k projection is an estimation based +g +suatu perhitungan ilmniah on the demographic components, +yang didasarkan pada asaumsi such as birth, death, and migration +l +a +dari komponen-komponen (international migration and +m +perubahan penduduk, yaitu recent migration). The interim +/ +/ +kelahiran, kematians, :dan migrasi population projection for 2020- +(migrasi internasiopnal dan migrasi 2023 is calculated from the single +t +risen antar hptrovinsi). Proyeksi age smoothed combined from +penduduk interim 2020-2023 Population Administration Data +dihitung menggunakan data and the 2020 Population Census. +dasar penduduk hasil perapihan It uses the assumption that the +umur dari data Administrasi Total Fertility Rate (TFR) since +Kependudukan dan SP2020 2020 is constant at 2.1 (according +dengan menggunakan asumsi to the population projection of +Angka Kelahiran Total sejak 2015-2045 Intercensal Population +tahun 2020 konstan 2,1 (sesuai Survey (SUPAS)), Infant Mortality +Proyeksi Survei Penduduk antar Rate (IMR) continues the results of +Sensus (SUPAS) 2015-2045), the 2015-2045 SUPAS Projection, +Angka Kematian Bayi (AKB) and the 2020 migration pattern +meneruskan hasil Proyeksi is the same as the pattern of +SUPAS 2015-2045, dan pola migration in SUPAS2015 results. +migrasi 2020 sama dengan +pola migrasi hasil SUPAS 2015. +Dalam publikasi ini, data The data presented in this +38 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +yang disajikan merupakan hasil publication are the PC2020 results +SP2020 (September), dan hasil (September) and the result of +proyeksi penduduk interim 2020- interim population projection +2023 (pertengahan tahun/Juni). 2020-2023 (midyear/June). +2. Penduduk Indonesia adalah 2. The population of Indonesia are +semua orang yang berdomisili all people who live in Indonesia’s +di wilayah teritorial Indonesia, territory, including Indonesian +mencakup Warga Negara citizens and foreign citizens who +Indonesia (WNI) dan Warga Negara have lived for one year or more or +d +Asing (WNA) yang telah menetap plan to staiy in Indonesia territory +. +o +selama satu tahun atau lebih atau for at lgeast one year. In the previous +berencana menetap di wilayah censsu.s the time reference in +Indonesia selama minimal satu thpe population concept was six +b +tahun. Pada sensus sebelumnya .months. This change is based on +a +referensi waktu dalam konsep tLaw no.24 of 2013 concerning +o +kependudukan adalah enam k Amendments to Law no. 23 of +g +bulan. Perubahan ini didasari onleh 2006 concerning Population +UU No. 24 Tahun 2013 tenatang Administration in Article 15. +l +a +Perubahan atas UU No. 23 Tahun +m +2006 tentang Administrasi +/ +/ +Kependudukan pasd:a Pasal 15. +p +t +3. Laju pertumhbtuhan penduduk 3. Annual population growth rate +per tahun adalah angka yang is a number that shows the average +menunjukkan rata-rata tingkat rate of population growth per year +pertambahan penduduk per in a certain period. This rate is a +tahun dalam jangka waktu percentage of the basic population. +tertentu. Angka ini dinyatakan The method used by Statistics +sebagai persentase dari Indonesia is the geometric method. +penduduk dasar. Metode +penghitungan laju pertumbuhan +penduduk yang digunakan oleh +BPS adalah metode geometrik. +4. Kepadatan penduduk adalah 4. Population density is a measure +ukuran persebaran penduduk of the distribution of the population +yang menunjukkan jumlah which shows the total population +penduduk untuk setiap kilometer for each square kilometer of area. +persegi luas wilayah. +Kota Malang Dalam Angka 2023 39 POPULATION AND EMPLOYMENT +5. Rasio jenis kelamin adalah 5. Sex ratio is the ratio between +perbandingan antara jumlah total male population and female +penduduk laki-laki dan jumlah population in a certain area and +penduduk perempuan pada at a certain time, which is usually +suatu daerah dan waktu tertentu, stated in the number of male +yang biasanya dinyatakan residents per 100 females. +dalam banyaknya penduduk +lakilaki per 100 perempuan. +6. Pengangguran terbuka terdiri 6. Unemployed open consist of : +d +dari : a. Those wiho were unemployed +. +o +a. Mereka yang tak punya angd looking for work +pekerjaan dan mencari b. sTh.ose who did not have jobs +pekerjaan pand preparing a business +b +b. Mereka yang tak punya .c. Those who did not have jobs +a +pekerjaan dan mempersiapkan t and are not looking for a job +o +usaha k because it is impossible to get a job er +g +c. Mereka yang tak punya n of inhabitans per square kilometers. +pekerjaan dan tidak mencaria The greater the population density +l +a +pekerjaan karena merasa figures show that the more densely +m +tidak inhabited areas. The high density of +/ +/ +mungkin mendapastk:an population in an area led to rising +pekerjaan p unemployment as the population +t +d. Mereka yahngt sudah punya number is increasing while +pekerjaan tetapi belum mulai employment has not increased. The +bekerja occurrence of unemployment also +leads to poverty which impact on +hunger,declining health, and the +decline in the quality of the public +due to lack of knowledge. +d. Those who already have a +job but have not started workin +7. Angkatan kerja adalah penduduk 7. Labor force or economically +usia kerja (15 tahun ke atas) Active are persons of 15 years +yang bekerja, punya pekerja and over, who in the previous +namun sementara tidak week were working, temporarily +bekerja dan pengangguran. absent from work but having +jobs, and unemployment +40 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +8. Bekerja adalah kegiatan ekonomi 8. Working means an activity done +yang dilakukan oleh seseorang by a person who worked intended +dengan maksud memperoleh to earn income by doing work or +atau membantu memperoleh helping to do work at least one hour +pendapatan atau keuntungan dan continuously during the reference +lamanya bekerja paling sedikit 1 week (include unpaid family +jam secara terus menerus dalam worker/for any economy activity). +seminggu yang lalu (termasuk +pekerja keluarga tanpa upah yang +membantu dalam suatu usaha/ +d +kegaiatan ekonomi). jenis kelamin. i +. +o +g +9. Lapangan usaha adalah bidang 9. Indusstr.y is field of a person’s +kegiatan dari pekerjaan/ actipvity or establishment. The +b +tempat bekerja di mana c.lassification of industries follows +a +seseorang bekerja. Klasifikasi tthe Indonesian Standard Industrial +o +lapangan usaha mengikuti k Classification (KBLI) in one digit. +g +Klasifikasi Baku Lapangan Usanha +Indonesia (KBLI) dalam 1 daigit. +l +a +m +10. Penduduk adalah semua orang 10. Resident are all people who live in the +/ +/ +yang berdomisili s :di wilayah geographical area of the republic of +geografis repubplik indonesia indonesia for 6 months or longer and +t +selama 6 buhlatn atau lebih dan those who live less six months but +atau mereka yang berdomisili intended to stay. +kurang dari 6 bulan tetapi +bertujuan untuk menetap. +Kota Malang Dalam Angka 2023 41 POPULATION AND EMPLOYMENT +ULASAN DESCRIPTION +Jumlah penduduk Kota Malang The total population of Malang +Bulan Juni Tahun 2022 sebanyak Municipality in June 2022 was about +846.126 orang. Laju pertumbuhan 846,126 people. Annual average growth +penduduk tahun 2020-2022 sebesar 2020-2022 is 0.14 percent. +0,14 persen. +Penduduk Kota Malang paling The population of Malang +banyak bertempat tinggal di Municipality mdostly resides in +Kecamatan Kedungkandang dengan Kedungkandang. i Subdistrict with a +o +persentase 24,67 persen atau sebanyak percentage gof 24.67 percent or about +. +208.741 orang dan paling sedikit di 208,741 speople and the least in the +p +Kecamatan Klojen yaitu sebanyak 11,11 Klojenb Subdistrict which is as much as +persen atau sebanyak 94.039 orang. 11.a11. percent or about 90,039 people. +Kepadatan penduduk paling tinggi di oThte highest population density in the +Kecamatan Klojen yaitu 10.651 jiwa per kKlojen Subdistrict is 10,651 people per +g +kilometer persegi. n square kilometer. +a +l +a +Rasio jenis kelamin di Kotma Malang The sex ratio in Malang Municipality +pada tahun 2022 sebesar 98,/98. Artinya in 2022 was 98.98. This means that there +/ +: +dalam 100 penduduks perempuan are more women than men with a ratio +p +terdapat 98-99 penduduk laki-laki. of 98-99 men per 100 women. +t +t +h +42 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Gambar Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, 2022 +3.1 +Figures Population by Subdistrict, 2022 +Jumlah Penduduk +208.741 +196.689 +d +182.693i +. +o +g 163.964 +. +s +p +b +. +a +t +o +94.039 +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +Kedungkandang hSukun Klojen Blimbing Lowokwaru +C atatan/Note: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/ The result of Interim Population Projection +2020–2023 (mid year/June) +Sumber/Source: BPS/ BPS-Statistics Indonesia +Kota Malang Dalam Angka 2023 43 POPULATION AND EMPLOYMENT +3.1 PENDUDUK +POPULATION +Tabel Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi +3.1.1 +Table Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio +Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2021 +dan 2022 +Population, Population Growth Rate, Percentage +Distribution of Population,Population Density, and Sex +Ratio by Subdistrict in Malang Municipality, 2021 and 2022 +d +i +. +o +gLaju Pertumbuhan Penduduk per +Penduduk . +Kecamatan s Tahun (%) +Population p +Subdistrict b Annual Population Growth Rate (%) +. +20211 2a022 2 2020-2021 3 2020-2022 4 +t +o +(1) (2) (3) (4) (5) +k +g +Kedungkandang 208 075 n 208 741 0,31 0,32 +a +l +a +m +Sukun 196 487 196 689 0,10 0,10 +/ +/ +: +s +p +Klojen 94 072 94 039 -0,04 -0,04 +t +t +h +Blimbing 182 504 182 693 0,09 0,10 +Lowokwaru 163 795 163 964 0,10 0,10 +Kota Malang +844 933 846 126 0,13 0,14 +Malang Municipality +44 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.1 +Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk (per km2) 5 +Kecamatan +Percentage of Total Population Population Density per sq.km +Subdistrict +2021 1 2022 2 2021 1 2022 2 +(1) (6) (7) (8) (9) +d +Kedungkandang 24 ,63 24,67 . i 5 216 5 238 +o +g +. +s +Sukun 23 ,25 23,25 9 370 9 427 +p +b +. +a +Klojen 11 ,13 t11,11 10 654 10 651 +o +k +g +Blimbing 21 ,60 n 21,59 10 270 10 304 +a +l +a +Lowokwaru m 19 ,39 19,38 7 248 6 889 +/ +/ +: +s +Kota Malang +p 100 ,00 100,00 7 677 7 617 +Malang Municipality t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 45 POPULATION AND EMPLOYMENT +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.1 +Rasio Jenis Kelamin Penduduk +Kecamatan +Population Sex Ratio +Subdistrict +2021 1 2022 2 +(1) (10) (11) +d +Kedungkandang 100,85 . i 100,85 +o +g +. +s +Sukun 99,85 99,83 +p +b +. +a +Klojen 95,20 t 95,09 +o +k +g +Blimbing n 98,86 98,82 +a +l +a +Lowokwaru m 98,12 98,08 +/ +/ +: +s +Kota Malang +p 99,02 98,98 +Malang Municipality t +t +h +Catatan/Note: 1 Hasil Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)/ The Result of 2020 Population Census(September) +2 Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/ The result of Interim Population +Projection 2020–2023 (mid year/June) +3 Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2010 (Mei) dibandingkan dengan +penduduk tahun 2020 (September)/ The growth rate refers to the change of the population in 2010 (May) to the +population in 2020 (September) +4 Laju pertumbuhan penduduk dihitung berdasarkan penduduk tahun 2020 (September) dibandingkan +dengan penduduk tahun 2021 (Juni)/ The growth rate refers to the change of the population in 2020 (September) +to the population in 2021 (June) +5 Luas Kecamatan diambil dari Data Geospasial Satudata Kota Malang/Data was taken from Geospatial Data +of One Data Malang Municipality. +Sumber/Source: BPS/ BPS-Statistics Indonesia +46 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel 3.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis +Table Kelamin di Kota Malang, 2022 +Population by Age Group and Sex in Malang Municipality, +2022 +Jenis Kelamin +Kelompok Umur +Sex +Age Group +Laki-Laki Perempuan Jumlah +Male Female Total +(1) (2) (3) d (4) +i +0-4 30 593 28 963 o . 59 556 +g +5-9 31 926 30 58.4 62 510 +s +p +10-14 32 008 b 30 405 62 413 +. +15-19 31 480 a 30 021 61 501 +t +o +20-24 33 113 k 31 924 65 037 +g +25-29 33 673 n 32 581 66 254 +a +30-34 34 16a1 l 32 805 66 966 +m +35-39 / 33 828 32 671 66 499 +/ +: +40-44 s 32 200 31 565 63 765 +p +t +45-49 t 29 026 29 532 58 558 +h +50-54 26 225 28 171 54 396 +55-59 22 926 25 579 48 505 +60-64 19 012 21 082 40 094 +65-69 14 192 16 636 30 828 +70-74 8 813 10 703 19 516 +75+ 7 721 12 007 19 728 +Kota Malang +420 897 425 229 846 126 +Malang Municipality +Catatan/Note: Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/ The result of Interim Population +Projection 2020–2023 (mid year/June) +Sumber/Source: BPS/ BPS-Statistics Indonesia +Kota Malang Dalam Angka 2023 47 POPULATION AND EMPLOYMENT +Tabel 3.1.3 Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut +Table Status Perkawinan dan Jenis Kelamin di Kota Malang, +2022 +Percentage of Population Aged 10 and Above by Marital +Status and Sex in Malang Municipality, 2022 +Jenis Kelamin +Status Perkawinan Sex Laki + Perempuan +Marital Status Laki-Laki Perempuan d Male + Female +i +Male Femaleo . +g +(1) (2) (.3) (4) +s +p +Belum kawin +37,96 b29,30 33,60 +Single . +a +t +o +Kawin 57,45 k 57,16 57,30 +Married g +n +a +Cerai Hidup l +a1,54 2,28 1,92 +Divorced m +/ +/ +Cerai Mati s : +3,05 11,26 7,19 +Death Divorce p +t +t +h +Jumlah +100,00 100,00 100,00 +Total +Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) +Source: National Socio Economic Survey (SUSENAS) +48 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel 3.1.4 Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran +Table Menurut Kelompok Umur di Kota Malang, 2022 +Percentage of Population Who Have Birth Certificate by +Age Group in Malang Municipality, 2022 +Kelompok Umur +Jenis Kelamin Age Group +Sex d +i +0-4 Tahun o . 0-17 Tahun +g +(1) (2) . (3) +s +p +Laki-laki b +Male 91,43 a . 97,50 +t +o +k +Perempuan g +n95,54 97,88 +Female a +l +a +m +Kota Malang +/ / 93,46 97,68 +Malang Municipality : +s +p +t +Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nastional (SUSENAS) +h +Source: National Socio Economic Survey (SUSENAS) +Kota Malang Dalam Angka 2023 49 POPULATION AND EMPLOYMENT +Tabel 3.1.5 Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun Menurut +Table Jenis Kelamin dan Kepemilikan Akte Kelahiran di Kota +Malang, 2022 +Percentage of Population Aged 0-17 Years by Sex and +Birth Certificate Ownership in Malang Municipality, 2022 +Jenis Kelamin +Kepemilikan Akta Kelahiran Sex Laki + Perempuan +Ownership of Birth Certificates Laki-Laki Perempuan Male + Female +d +Male Female +i +. +o +(1) (2) (3)g (4) +Ya, Dapat Ditunjukkan s . +Yes, It Can Be Shown +71,15 p73,55 72,31 +b +Ya, Tidak Dapat Ditunjukkan a . +26,34 24,33 25,38 +Yes, It Can Not Be Shown t +o +k +Tidak Memiliki +g +2,50 2,12 2,32 +Don’t Have n +a +Tidak Tahu l +a- - - +Don’t Know m +/ +Jumlah / +Total s :100,00 100,00 100,00 +p +t +t +Sumber: Survei Sosial Ekonomi hNasional (SUSENAS) +Source: National Socio Economic Survey (SUSENAS) +50 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel 3.1.6 Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan di Kota Malang, +Table 2019-2022 +Number of Births by Subdistrict in Malang Municipality, +2019-2022 +Kecamatan +2019 2020 2021 2022 +Subdistrict +(1) (2) (3) (4) (5) +d +Kedungkandang 650 298 .5i56 2 172 +o +g +Sukun 735 184 s . 561 1 879 +p +b +Klojen 319 234 293 761 +. +a +t +o +Blimbing 581 498 543 1 780 +k +g +Lowokwaru 549 n 307 499 1 572 +a +l +Kota Malang a +2 8m34 1 521 2 452 8 164 +Malang Municipality +/ +/ +: +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencastatan Sipil Kota Malang +Source : Departement of Population andp Civil Registration of Malang Municipality +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 51 POPULATION AND EMPLOYMENT +Tabel 3.1.7 Jumlah Kematian Menurut Kecamatan di Kota Malang, +Table 2019-2022 +Number of Deaths by Subdistrict in Malang Municipality, +2019-2022 +Kecamatan +2019 2020 2021 2022 +Subdistrict +(1) (2) (3) (4) (5) +d +Kedungkandang 316 347 . i450 997 +o +g +Sukun 416 200 . 728 1 189 +s +p +Klojen 243 223 b 661 750 +. +a +t +Blimbing 307 o328 1 024 1 158 +k +g +Lowokwaru 342 n 235 626 957 +a +Kota Malang a l +1 624 1 333 3 489 5 051 +Malang Municipality m +/ +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatat:an/ Sipil Kota Malang +s +Source : Departement of Population and Civil Registration of Malang Municipality +p +t +t +h +52 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel 3.1.8 Jumlah Migrasi Masuk Menurut Kecamatan dan Bulan di +Table Kota Malang, 2019-2022 +Number of Incoming Migration by Subdistrict and Month +in Malang Municipality, 2019-2022 +Jumlah Migrasi Masuk +Bulan Number of Incoming Migration +month +Blimbing Klojen Kedungkandang Sukun Lowokwaru +(1) (2) (3) (4) d(5) (6) +i +. +o +Januari/January 457 252 459 414 329 +g +. +s +Februari/February 347 225 p389 412 257 +b +Maret/March 507 246 a .427 419 339 +t +o +April/April 339 195 k 418 351 294 +g +n +Mei/May 371 186 315 358 215 +a +l +a +Juni/June 565 m 276 593 484 436 +/ +Juli/July 552 : / 236 459 505 406 +s +p +Agustus/August t478 187 424 387 398 +t +h +September/September 525 253 406 439 337 +Oktober/October 369 201 359 330 262 +November/November 403 301 461 369 336 +Desember/December 484 223 581 441 366 +2022 5 397 2 781 5 291 4 909 3 975 +2021 4 993 2 340 5 759 5 281 4 417 +Jumlah +Total +2020 3 846 1 871 4 997 4 044 3 747 +2019 4 996 2 247 5 870 4 769 4 342 +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang +Source : Departement of Population and Civil Registration of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 53 POPULATION AND EMPLOYMENT +Tabel 3.1.9 Jumlah Migrasi Keluar Menurut Kecamatan dan bulan di +Table Kota Malang, 2019-2022 +Number of Outbound Migration by Subdistrict and Month +in Malang Municipality, 2019-2022 +Jumlah Migrasi Keluar +Bulan Number of Outbound Migration +month +Blimbing Klojen Kedungkandang Sukun Lowokwaru +d +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +i +. +o +Januari/January 11 2 2g2 28 3 +. +s +Februari/February 23 3 p 20 30 3 +b +. +Maret/March 489 91 a 421 487 384 +t +o +April/April 406 67 k 404 380 349 +g +n +Mei/May 414 a 73 305 355 272 +l +a +Juni/June 611 m 98 547 535 473 +/ +/ +Juli/July 554 : 85 455 492 434 +s +p +Agustus/August t t 561 62 470 513 420 +h +September/ September 493 86 427 449 406 +Oktober/October 427 79 297 392 384 +November/November 403 95 384 444 372 +Desember/December 405 41 322 230 210 +2022 4 786 780 4 052 4 307 3 707 +2021 4 281 2 489 3 269 4 251 3 263 +Jumlah +Total +2020 3 101 1 604 2 401 2 759 2 391 +2019 3 172 1 643 2 466 2 684 2 189 +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang +Source : Departement of Population and Civil Registration of Malang Municipality +54 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel 3.1.10 Jumlah Hasil Perekaman KTP Elektronik di Kota Malang, +Table 2022 +Number of Recording Electronic KTP in Malang +Municipality, 2022 +Sudah Rekam Belum Rekam +Jumlah Pendu +KTP-el KTP-el +Kecamatan duk Jumlah Wajib E-KTP +Have Record Haven’t Record +Subdistrict Number of Popula Gender +KTP-el KTP-el +tion d +i +. +o +(1) (2) (3) g(4) (5) +. +s +Kedungkandang 210 211 156 930 p 152 331 4 599 +b +. +a +Sukun 202 682 154 03t5 149 635 4 400 +o +k +g +Klojen 100 257 n 78 312 76 174 2 138 +a +l +a +Blimbing 189 534 m 145 030 141 105 3 925 +/ +/ +: +Lowokwaru 168s 439 128 464 125 065 3 408 +p +t +t +Kota Malang h +871 123 662 771 644 310 18 470 +Malang Municipality +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang +Source : Departement of Population and Civil Registration of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 55 POPULATION AND EMPLOYMENT +Tabel 3.1.11 Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran di Kota +Table Malang, 2022 +Number of Population Have Birth Certificate in Malang +Municipality, 2022 +Anak Usia 0 -18 Tahun Penduduk +Age of Child 0 -18 Years Old Population +Kecamatan +Subdistrict +d +Laki-Laki Perempuan Jumlah Laki-Laki Perempuan Jumlah +i +Male Female Total oMa.le Female Total +g +. +s +(1) (2) (3) (4) p (5) (6) (7) +b +Kedungkandang 24 421 23 002 a47. 423 23 999 22 664 46 663 +t +o +Sukun 26 897 24 921 k 51 818 26 389 24 480 50 869 +g +n +Klojen 28 977 27a 577 56 554 28 365 27 049 55 414 +l +a +m +Blimbing 12 012 / 11 526 23 538 11 790 11 297 23 087 +/ +: +s +Lowokwaru 2p1 856 20 695 42 551 21 332 20 186 41 518 +t +t +h +Kota Malang +114 163 107 721 221 884 111 875 105 676 217 551 +Malang Municipality +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang +Source : Departement of Population and Civil Registration of Malang Municipality +56 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +3.2 KETENAGAKERJAAN +EMPLOYMENT +Tabel 3.2.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut +Table Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis +Kelamin di Kota Malang, 2022 +Population Aged 15 Years and Over by Type of +Activity During The Previous Week and Sex in Malang +Municipality, 2022 +d +Jenis Kelamiin/Sex +Kegiatan Utama o . +Main Activity +Laki-Laki Pergempuan Jumlah +Male s .Female Total +p +(1) (2) b (3) (4) +. +Angkatan KerjaEconomically Active 274 261 a 178 575 452 836 +t +o +k +Bekerja/Working 249 237 168 921 418 158 +g +n +Pengangguran Terbuka +a25 024 9 654 34 678 +Unemployment a l +Bukan Angkatan Kerja m +77 179 187 816 264 995 +Economically Inactive / / +: +s +Sekolah/Attending School p 38 143 50 810 88 953 +t +t +Mengurus Rumah Tanggha +19 105 126 568 145 673 +Housekeeping +Lainnya/Others 19 931 10 438 30 369 +Jumlah/Total 351 440 366 391 717 831 +Catatan/Note: +Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus +Source : BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey +Kota Malang Dalam Angka 2023 57 POPULATION AND EMPLOYMENT +Tabel 3.2.2 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut +Table Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis +Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Malang, +2022 +Population Aged 15 Years and Over by Educational +Attainment and Type of Activity During The Previous Week +in Malang Mucipality, 2022 +Angkatan Kerja/Economically Active d Persentase Bekerja +i terhadap +Pendidikan Tertinggi o . +Angkatan +yang gJumlah +. Kerja +Ditamatkan sAngkatan Kerja +Bekerja Pengangguran p2 Percentage of +Educational Total of +Working Unemploymebnt 2 Working to +Attainment 1 . Economically +a Economically +t Active +o Active +k +g +(1) (2) (3) (4) (5) +n +a +≤ Sekolah Dasar l +81 991 a 5 153 87 144 94 ,09 +≤ Primary School m +/ +/ +: +Sekolah Menengah Pertama s +p61 578 4 268 65 846 93 ,52 +Junior High School +t +t +h +Sekolah Menengah Atas +160 560 14 288 174 848 91,83 +Senior High School +Perguruan Tinggi +114 029 10 969 124 998 91 ,22 +Collage +Jumlah +418 158 34 678 452 836 92 ,34 +Total +Catatan/Note: +Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus +Source : BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey +58 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.2.2 +Persentase Angkatan +d +i Kerja +. +o +terhadap Penduduk +Pendidikan Tertinggi yang Jumlah Pgenduduk +Bukan Angkatan Kerja . Usia Kerja +Ditamatkan Ussia Kerja +Not Economically Active p Percentage of +Educational Attainment Working Age Population +b Economically +. +a Active to Working Age +t +o Population +k +g +(1) (6) (7) (8) +n +a +≤ Sekolah Dasar l +52a 051 139 195 62,61 +≤ Primary School m +/ +/ +: +Sekolah Menengah Pertama s +p 61 878 127 724 51,55 +Junior High School +t +t +h +Sekolah Menengah Atas +111 010 285 858 61,17 +Senior High School +Perguruan Tinggi +40 056 165 054 75,73 +Collage +Jumlah +264 995 717 831 63,08 +Total +Catatan/Note: +2 1. Mencari pekerjaan/Looking for work +2. Mempersiapkan usaha/Establishing a new business/firm +3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/Hopeless of job +4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/Have a job in future start +Sumber/Source : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus +Source : BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey +Kota Malang Dalam Angka 2023 59 POPULATION AND EMPLOYMENT +Tabel 3.2.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang +Table Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status +Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Malang, +2022 +Population Aged 15 Years and Over Who Worked During +The Previous Week by Main Employment Status and Sex +in Malang Municipality, 2022 +Jenis Kelamin +Status Pekerjaan Utama Sex d Jumlah +i +Main Employment Status Laki-Laki Pereom.puan Total +Male gFemale +. +s +(1) (2) p (3) (4) +b +Berusaha Sendiri +Freelance 64 045 a . 47 188 111 233 +t +o +Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh +k +Tak Dibayar g +Employer Assited by Temporary Worker/unpaid +n19 161 13 012 32 173 +a +Worker l +a +Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibaymar +Employer Assited by Permanent Worker/Pai/d 10 456 3 509 13 965 +/ +: +Worker s +p +Buruh/Karyawan/Pegawai t t 133 605 85 449 219 054 +Regular Employee h +Pekerja Bebas +13 224 2 537 15 761 +Casual Employee +Pekerja Keluarga/Tak Dibayar +8 746 17 226 25 972 +Family Worker/Unpaid Worker +Jumlah +249 237 168 921 418 158 +Total +Catatan/Note: +Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus +Source : BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey +60 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel 3.2.4 Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat +Table Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Jenis Kelamin, +dan Kecamatan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Registered Job Applicants by educational +Attainment, Sex, and Subdistrict in Malang Municipality, +2020-2022 +Kecamatan +Subdistrict +Pendidikan Tertinggi d +i +yang Ditamatkan Kedungkandang o . Sukun +Educational Attainment g +Laki-Laki Perempuasn . Laki-Laki Perempuan +Male Femaple Male Female +b +(1) (2) a .(3) (4) (5) +t +Tidak/Belum Tamat SD o +Not Yet Completed Primary School - k 1 - - +g +Sekolah Dasar n +a 6 10 5 19 +Primary School +l +a +Sekolah Menengah Pertama m +3 14 8 20 +Junior High School / +/ +Sekolah Menengah Atas s : +24 16 16 18 +Senior High School p +t +Sekolah Menengah Atas Kejhurutan +42 37 41 37 +Vocational Senior High School +Diploma/Akademi +7 11 2 18 +Diploma/Academy +Universitas +13 26 11 12 +University +2022 95 115 83 124 +Jumlah +2021 35 36 36 31 +Total +2020 81 115 48 60 +Kota Malang Dalam Angka 2023 61 POPULATION AND EMPLOYMENT +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.2.4 +Kecamatan +Subdistrict +Pendidikan Tertinggi d +i +yang Ditamatkan Klojen o . Blimbing +Educational Attainment g +Laki-Laki Perempusan. Laki-Laki Perempuan +Male Fempale Male Female +b +(1) (6) a .(7) (8) (9) +t +Tidak/Belum Tamat SD o +- - - - +Not Yet Completed Primary School k +g +Sekolah Dasar n +Primary School a - 1 2 9 +l +a +Sekolah Menengah Pertama m 3 10 3 14 +Junior High School +/ +/ +Sekolah Menengah Atas s : +6 17 15 27 +Senior High School p +t +Sekolah Menengah Atas Kejhurutan +17 33 49 38 +Vocational Senior High School +Diploma/Akademi +2 4 9 9 +Diploma/Academy +Universitas +5 11 18 23 +University +2022 33 76 96 120 +Jumlah +2021 18 19 44 41 +Total +2020 43 59 49 58 +62 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.2.4 +Kecamatan +Subdistrict Kota Malang +Pendidikan Tertinggi +Malang Municipality +yang Ditamatkan Lowokwaru +Educational Attainment +Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan +Male Female Male Female +(1) (10) (11) (12) (13) +d +Tidak/Belum Tamat SD i +- - o . - 1 +Not Yet Completed Primary School +g +Sekolah Dasar . +1 5 s 14 44 +Primary School p +b +Sekolah Menengah Pertama 3 a . 12 20 70 +Junior High School t +o +Sekolah Menengah Atas k +18 15 79 93 +Senior High School g +n +Sekolah Menengah Atas Kejuruan a +31 31 180 176 +Vocational Senior High School a l +m +Diploma/Akademi +/ 4 3 24 45 +Diploma/Academy / +: +s +Universitas p 11 27 58 99 +University t +t +h +2022 68 93 375 528 +Jumlah +2021 30 30 163 157 +Total +2020 52 82 273 374 +Sumber: Dinas Tenaga Kerja PMTPSP Kota Malang +Source: Labour PMTTPSP Offices of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 63 POPULATION AND EMPLOYMENT +Tabel 3.2.5 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang +Table Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok +Umur dan Jenis Kelamin di Kota Malang, 2022 +Population Aged 15 Years and Over Who Worked During +the Previous Week by Age Group and Sex in Malang +Municipality, 2022 +Jenis Kelamin +d +Kelompok Umur Sex i Jumlah +. +Age Group Laki-Laki Perempu o an Total +g +Male Fem.ale +s +p +(1) (2) (3) (4) +b +. +15-24 32 293 a 25 392 57 685 +t +o +k +25-29 33 389 g 22 511 55 900 +n +a +30-34 30l 986 15 734 46 720 +a +m +35-44 / /56 630 37 747 94 377 +: +s +p +45-54 t 52 334 37 293 89 627 +t +h +55-59 19 642 15 989 35 631 +60+ 23 963 14 255 38 218 +Jumlah +249 237 168 921 418 158 +Total +Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus +Source : BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey +64 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel +3.2.6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang +Table +Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan +Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Malang, +2022 +Population Aged 15 Years and Over Who Worked During +the Previous Week by Main Industry and Sex in Malang +Municipality, 2022 +Jenis Kelamin +d +Lapangan Pekerjaan Utama Sex i Jumlah +. +Main Industry Laki-Laki Perempua o n Total +g +Male Fem.ale +s +p +(1) (2) (3) (4) +b +. +a +Pertanian (Primer) t +6 561 o 959 7 520 +Agriculture (Primary) k +g +n +a +Manufaktur (Sekunder) l +a68 771 29 518 98 289 +Manufacture (Secondary) m +/ +/ +: +s +Jasa (Tersier) p +Services (Tertier) t t 173 905 138 444 312 349 +h +Jumlah +249 237 168 921 418 158 +Total +Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus +Source : BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey +Kota Malang Dalam Angka 2023 65 POPULATION AND EMPLOYMENT +Tabel 3.2.7 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang +Table Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah +Jam Kerja Seluruhnya dan Jenis Kelamin di Kota Malang, +2022 +Population Aged 15 Years and Over Who Worked During the +Previous Week by Total Working Hours and Sex in Malang +Municipality, 2022 +Jenis Kelamin +Jumlah Jam Kerja Seluruhnya +Sex d Jumlah +(jam) i +Total Working Hours (Hours) +Laki-Laki Perempuoan. Total +Male Femagle +. +s +(1) (2) p(3) (4) +b +0 1 2 656 . 2 544 5 200 +a +t +o +1-14 11 111 k 13 116 24 227 +g +n +15-24 14 5a72 14 649 29 221 +l +a +m +25-34 25 653 13 354 39 007 +/ +/ +: +s +35-40 p 39 267 35 908 75 175 +t +t +h +41+ 155 978 89 350 245 328 +Jumlah +249 237 168 921 418 158 +Total +Catatan/Note: +1 Sementara Tidak Bekerja +Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus +Source : BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey +66 Malang Municipality in Figures 2023 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel 3.2.8 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang +Table Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah +Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di +Kota Malang, 2022 +Population Aged 15 Years and Over Who Worked During +the Previous Week by Number of Working Hours on Main +Industry and Sex in Malang Municipality, 2022 +Jumlah Jam Kerja Pada Jenis Kelamin +Pekerjaan Utama (jam) Sex d Jumlah +i +Number of Working Hours on Laki-Laki Perempuoan. Total +Main Industry (hours) Male Femgale +. +s +(1) (2) p(3) (4) +b +0 1 2 656 . 2 544 5 200 +a +t +o +1-14 12 594 k 14 454 27 048 +g +n +15-24 13a 891 14 971 28 862 +l +a +m +25-34 29 422 13 548 42 970 +/ +/ +: +s +35-40 p 39 490 38 300 77 790 +t +t +h +41+ 151 184 85 104 236 288 +Jumlah +249 237 168 921 418 158 +Total +Catatan/Note: +1 Sementara Tidak Bekerja +Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus +Source : BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey +Kota Malang Dalam Angka 2023 67 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h 4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat/Social and Welfare ................................... +4. SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/SOCIAL AND WELFARE +04 +SOSIAL & KESEJAHTERAAN SOSIAL +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +JUMLAH PEnNDUDUK MISKIN +38,5a6 RIBU +l +a +m +/4,37 % +/ +: +s +p +t +t +h +JUMLAH +SEKOLAH, +SISWA, +RA & GURU SMK +102 Unit +56 Unit +6.547 Siswa +33.217 Siswa +528 Guru +1.937 Guru +MI +MA +58 Unit +14.940 Siswa 23 Unit +MTS +961 Guru 4,006 Siswa +494 Siswa +37 Unit +6.314 Siswa +614 Guru +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Tidak/belum pernah sekolah 1. Not/never attending school is +adalah mereka yang tidak pernah someone who has never attended +atau belum pernah terdaftar dan or never been registered in a +tidak pernah atau belum pernah formal education, such as primary, +aktif mengikuti pendidikan di secondary, and tertiary education. +suatu jenjang pendidikan formal. Those who just completed +kindergarten are considered as +never attendded school. +2. Masih bersekolah adlah mereka 2. Atending .sichool is someone who +o +yang terdaftar dan aktif mengikuti is curgrently attending primary, +. +pendidikan formal dan non secosndary, or tertiary education, +p +formal (Paket A, B, atau C), baik bincluding package A, package +pendidikan dasar, menengah a .B, or package C. Colleg student +maupun pendidikan tinggi. Bagi o twho postpones his/her studi is +mahasiswa yang sedang cuti k considered as attending school. +g +dianggap masih bersekolah. n +a +3. Tidak bersekolah lagi adalah 3. Not attending school anymore +l +a +mereka yang pernah mterdaftar is someone who had enrolled +dan aktif mengikuti pen/didikan di and participated in formal dan +/ +: +suatu jenjang pendsidikan formal non-formal education in the past +p +dan nonformal (Paket A, B, atau including package A, package B, or +t +t +C), tetapi padha saat pencacahan package C, but currently does not +tidak lagi terdaftar dan tidak aktif attend school. +mengikuti pendidikan. +4. Tamat sekolah adalah 4. Completed particular level of +menyelesaikan pelajaran yang education is someone who has +ditandai dengan lulus ujian akhir completed particular level of +pada kelas atau tingkat terakhir education in private or public +suatu jenjang pendidikan di school and accepting graduation +sekolah negeri maupun swasta certificate. Someone who has never +dengan mendapatkan tanda attended the highest grade but +tamat belajar/ijazah. Seseorang passed the final exam is considred +yang belum mengikuti pelajaran as completed. +pada kelas tertinggi tetapi telah +mengikuti ujian akhir dan lulus +dianggap tamat sekolah. +5. Angka Partisipasi Murni (APM) : 5. Pure Enrolment Ratio (PER): The +Proporsi anak sekolah pada suatu proportion of school children in +Kota Malang Dalam Angka 2023 71 SOCIAL AND WELFARE +kelompok usia tertentu yang a certain age group who attend +bersekolah pada jenjang yang school on a level appropriate to +sesuai dengan kelompok usianya. the age group. AP FunctionsTo +Kegunaan AP untuk mengukur measure the absorption of the +daya serap sistem pendidikan education system to the school- +terhadap penduduk usia sekolah. age population. APM indicates +APM menunjukkan seberapa how many school-age population +banyak penduduk usia sekolah are already able to take +yang sudah dapat memanfaatkan advantage of educational facilities +fasilitas pendidikan sesuai pada corresponding to different levels of +d +jenjang pendidikannya. Jika APM education. iIf APM = 100, it mean +. +o += 100, berarti seluruh anak usia schoolg-age childrens attend school +sekolah dapat bersekolah tepat on tsim.e. +waktu. p +b +6. Angka Partisipasi Kasar (APK) 6. .Gross Enrolment Ratio (GER): The +a +: Proporsi anak sekolah pada tproportion of school children at +o +suatu jenjang tertentu dalam k a certain level in the age group +g +kelompok usia yang sesnuai that corresponds to the education +dengan jenjang pendidaikan level. APK Functions. to show the +l +a +tersebut. Kegunaan APK Untuk level of participation of the general +m +menunjukkan tingkat partisipasi population at a level of education. +/ +/ +penduduk secara su:mum pada APK high point to high rates of +suatu tingkat ppendidikan. APK school participation, regardless +t +yang tinghgit menunjukkan of the accuracy of school age in +tingginya tingkat partisipasi education levels. If the APK value +sekolah, tanpa memperhatikan close to or more than 100 percent +ketepatan usia sekolah pada indicates that there is insufficient +jenjang pendidikannya. Jika nilai population of school age or +APK mendekati atau lebih dari beyond the age should be. It can +100 persen menunjukkan bahwa also indicate that the region is +ada penduduk yang sekolah able to accommodate school-age +belum mencukupi umur dan atau population over the actual target. +melebihi umur yang seharusnya. +Hal ini juga dapat menunjukkan +bahwa wilayah tersebut mampu +menampung penduduk usia +sekolah lebih dari target yang +sesungguhnya. +72 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +7. The availability of food is the +7. Ketersediaan pangan +amount of food provided in a +adalah jumlah +region that covers production, +pangan yang disediakan di +import / export, seeds / seedlings, +suatu wilayah yang mencakup +industrial raw materials of food +produksi, impor/ekspor, bibit/ +and non-food, depreciation +benih, bahan baku industri +/ scattered and available for +pangan dan non pangan, +consumption. +penyusutan/tercecer dan yang +tersedia untuk dikonsumsi. +8. Food insecurity is the opposite +d +8. Rawan pangan merupakan +of food isecurity condition in +. +kondisi kebalikan dari o +whichg a household does not +ketahanan pangan di mana hasve. the ability to meet the +suatu rumah tangga tidak mpinimum calorie intake needed +b +mempunyai kemampuan +.by members of the household. +a +untuk memenuhi kebutuhan +t +o +konsumsi kalori minimal +k +yang dibutuhkan oleh g +n +anggota rumah tangganyaa. +l +9. Peristiwa tindak paidana +9. Reported crime incidence +m +yang dilaporkan ialah setiap +includes all criminal cases +/ +peristiwa yang s : /diterima reported and received by police +kepolisian dpari laporan +office, and all crimes caught by +t +masyarakat, +h +tatau peristiwa +police. +dimana pelakunya tertangkap +tangan oleh kepolisian. +10. Crime total refers to the number +10. Jumlah tindak pidana +of criminal cases occurring +menggambarkan jumlah kasus +during a given period. +tidak pidana yang terjadi pada +kurun waktu tertentu. +11. Badan Pusat Statistik (BPS) +11. BPS-Statistics Indonesia +pertama kali melakukan +measured poverty incidence +penghitungan jumlah +for the first time in 1984. The +dan persentase penduduk +measurement covered the +miskin pada tahun 1984. +period of 1976-1981. Basic data +Penghitungan jumlah dna +used to measure poverty were +persentase penduduk +obtained from the results of +miskin mencakup periode +the National Socioeconomic +1976—1981. Data dasar yang +Survey (Susenas)-Consumption +digunakan adalah Survei Sosial +Module. Since then BPS-Statistics +Kota Malang Dalam Angka 2023 73 SOCIAL AND WELFARE +Ekonomi Nasional (Susenas) Indonesia routinely released the +Modul Konsumsi. Sejak itu, figures of poverty incidence once +setiap tiga tahun sekali BPS every three years which were +secara rutin mengeluarkan presented by urban and rural +data jumlah dna persentase areas. +penduduk miskin yang +disajikan Menurut daerah +perkotaan dan perdesaan. 12. BPS-Statistics Indonesia has +12. BPS secara rutin mengeluarkan started to release the figures of +data jumlah dan persentase poverty incidence annually since +d +penduduk miskin setiap tahun. 2003. Thie number of sample +. +o +Jumlah sampel yang digunakan size ugsed for calculating poverty +untuk penghitungan incsid.ence increases with The +kemiskinan meningkat seiring npumber of sample size used by +b +peningkatan jumlah sampel .Susenas-C. +a +yang digunakan oleh Susenas t +o +Modul Konsumsi dan Pusat k +g +Statistik (BPS). n +13. Pada tahun 2003, jumalah 13. In 2003, the sample size of Susenas- +l +a +sampel Susenas Panel Modul Panel Consuption Module was +m +Konsumsi adalah 10.000 rumah 10.000 households and starting +/ +/ +tangga dan mulasi t:ahun 2007 from 2007 was enlarged to 68.800 +diperbesar mepnjadi 68.800 households. Later in the year +t +rumah tanhgtga. Kemudian 2011—2014, Susenas conducted +pada tahun 2011—2014, quarterly with the sample size +Susenas dilakasanakn secara was 75.000 households in each +triwulanan dengan jumlah periode. Since 2015, Susenas +sampel sebesar 75.000 rumah conducted in two periode, that +tangga per triwulan. Sejak were in March and September. +2015, Susenas dilaksanakan The sample size in Susenas +dalam dua periode yaitu Maret March is 300.000 household and +dan September. Jumlah sampel in Susenas September is 75.000 +Susenas pada bulan Maret household. +adalah 300.000 rumah tangga +dan pada bulan September +adalah 75.000 rumah tangga. +14. Estimasi tingkat kemiskinan 14. The estimation of poverty +tahun 2000 dan 2001 untuk incidence for provincial and +level provinsi dan nasional national levels in 2000 and 2001 +didasarkan atas Susenan Kor. was based on Susenas Core. The +74 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Estimasi tingkat kemiskinan estimation of poverty incidence +tahun 2003 dan 2004 untuk for provincial level in 2003 and +level provinsi didasarkan atas 2004 was also based on Susenas- +Susenas Kor, sementara untuk Core, while the estimation of the +level nasional didasarkan pada national level was based on the +Susenas Panel Modul Konsumsi Susenas-Consuption Module +15. Untuk mengukur kemiskinan, Panel. +BPS menggunakan konsep 15. To measure poverty, BPS-Statistic +kemampuan memenuhi Indonesia has used the concept +kebutuhan dasar (basic of basic needs approach. +d +needs approach). Dengan ini, Therefore,i poverty is viewed as +. +o +kemsikinan dipandang sebagai econogmic inability to fulfill food +ketidakmampuan dari sisi ansd .non-food basic needs which +ekonomu untuk memenuhi apre measured by consumption/ +b +kebutuhan dasar makanan .expenditure. The method used +a +dan bukan makanan yang t is calculating poverty line, which +o +diukur dari sisi pengeluaran. k consist of two components that +g +Metode yang digunakann are Food Poverty Line (FPL) and +adalah menghitung Gaaris Non-Food Poverty Line (NFPL). +l +a +Kemiskinan (GK), yang The poverty line was calculated +m +terdiri dari dua komponen separately for urban and rural +/ +/ +yaitu Garis sK:emiskinan areas. he estimation of poverty +Makanan (GKMp) dan Garis incidence for provincial and +t +Kemiskinan h tNon-Makanan national levels in 2000 and 2001 +(GKNM). Penghitungan was based on Susenas Core. The +Garis Kemiskinan dilakukan estimation of poverty incidence +secara terpisah untuk daerah for provincial level in 2003 and +perkotaan dan perdesaan. 2004 was also based on Susenas- +16. Penduduk Miskin adalah Core, while the estimation of the +penduduk yang memiliki rata- national level was based on the +rata pengeluaran per kapita Susenas-Consuption Module +per bulan di bawah Garis Panel. +Kemiskinan. 16. A person whose expenditure per +17. Garis Kemiskinan Makanan capita per month is below the +(GKM) merupakan nilai poverty line is considered to be +pengeluaran kebutuhan poor. +minimum makanan yang 17. The Food Poverty Line refers to +disetarakan dengan 2.100 the daily minimum requirement +kkalori per kapita per hari. Garis of 2.100 kcal per capita per day. +Kemiskinan Non-Makanan The Non-Food Poverty Line refers +Kota Malang Dalam Angka 2023 75 SOCIAL AND WELFARE +(GKNM) adalah kebutuhan to the minimum requirement +minimum untuk perumahan, for household necessities for +sandang, pendidikan, clothing, education, health, and +kesehatan, dan kebutuhan other basic individual needs. +dasar lainnya. +18. Sejak Desember 1998 18. A new standard to measure +digunakan standar kemiskinan poverty has been adopted +baru yang merupakan since December 1998. This new +penyempurnaan standar standard was the revision of +yang lama. Penyempurnaan the old standard. The revised +d +standar ini meliputi perluasan standard iincluded the extension +. +o +cakupan komoditi yang of thge commodity coverage to +diperhitungkan dalam bes a.ccounted in estimating the +kebutuhan dasar. Di samping mpinimum basic needs. The new +b +itu penyempurnaan dilakukan .standard was also improved in its +a +dengan mempertimbangkan t regional comparability, by using +o +keterbandingan antar daerah k the reference population of the +g +(provinsi serta perkotaann- same real income (expenditure) +perdesaan) dan antar waaktu class across regions so that it +l +a +yang disebabkan oleh adanya is also comparable over time. +m +perbedaan tingkat harga antar The revised poverty standard +/ +/ +daerah yaitu dsen:gan cara hopefully was able to measure +melakukan stanpdarisasi harga the incidence of poverty more +t +terhadap hahrgta di DKI Jakarta. realistically. e Food Poverty Line +The Food Poverty Line. refers to the daily minimum +requirement of 2.100 kcal +per capita per day. The Non- +Food Poverty Line refers to +the minimum requirement +for household necessities for +clothing, education, health, and +other basic individual need. +19. Ukuran Kemiskinan: 19. Poverty Measures: +a.Head Count Index (HCI-P0) a. Head Count Index +adalah persentase penduduk (KCI-P0) simply measures +miskin yang berada di bawah the percentage of the +Garis Kemiskinan (GK). population that is counted +b.Indeks Kedalaman as poor, often denoted by +Kemiskinan (Poverty Gap P0. +Index-P1) merupakan ukuran b. Poverty Gap Index-P1 +76 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +rata-rata kesenjangan measures the extent to +pengeluaran masing-masing which individuals fall below +penduduk miskin terhadap the poverty line (the poverty +garis kemiskinan. Semakin gaps) as a proportion of the +tinggi nilai indeks, semakin poverty line. Higher value +jauh rata-rata pengeluaran of the index shows that +penduduk di garis kemiskinan. the gap between average +c..Indeks Keparahan expenditure of the poor and +Kemiskinan (Poverty Severity the poverty line is wilder. +Index-P2) memberikan c. Poverty Severity Index-P2 +d +gambaran mengenai descriibes inequality among +. +o +penyebaran pengeluaran tghe poor. Higher value of the +di antara penduduk miskin. s .index shows that inequality +Semakin tinggi nilai indeks, pamong the poor is higher. +b +semakin tinggi ketimpangan . overty Gap Index-P1 +a +pengeluaran diantara t measures the extent to +o +penduduk miskin. k which individuals fall below +g +n the poverty line (the poverty +a gaps) as a proportion of the +l +a +poverty line. Higher value +m +of the index shows that +/ +/ +s : the gap between average +p expenditure of the poor and +t +h t the poverty line is wilder. +24. Rendah (BBLR) adalah bayi baru 24. infant low birth weight (LBW) +lahir yang berat badan lahirnya is a newborn baby whose birth +pada saat kelahiran kurang weight at birth of less than +dari 2500 gram. omplete basic 2500 grams. Complete basic +immunization is first necessary immunization is first necessary +immunizations given to immunizations given to infants +infants and children from an and children from an early age to +early age to protect the body protect the body from dangerous +from dangerous diseases. diseases. There are five fully +There are five fully immunized immunized namely BCG, DPT, +namely BCG, DPT, polio, polio, measles immunization, +measles immunization, and and immunization of Hepatitis +immunization of Hepatitis B. B. +25. Gizi Buruk adalah kondisi di +mana seseorang dinyatakan 25. Malnutrition is a condition +Kota Malang Dalam Angka 2023 77 SOCIAL AND WELFARE +kekurangan nutrisi atau status which a person is declared a +nutrisinya berada di bawah lack of nutrients or nutritional +standar rata-rata. Nutrisi yang status is below average +dimaksud berupa karbohidrat, standards. Nutrition is the form +protein, dan kalori. of carbohydrates, protein, and +26. Pneumonia adalah infeksi calories. +atau peradangan pada salah 26. Pneumonia is inflammation +satu atau kedua paru-paru or infection in one or both of +(seringkali disebut radang the lungs (sometimes called a +paru-paru). Pneumonia pada chest infection). Pneumonia +d +balita dapat disebabkan oleh in childreni can be caused by +. +o +virus atau bakteri. virusedg or bacteria.. +27. Infeksi Menular Seksual (IMS) s . +adalah infeksi yang ditularkan 27. Sepxually Transmited Infections +b +seseorang kepada orang lain .are infections that can be +a +melalui hubungan seksual. ttransferred from one person to +o +28. DBD adalah jenis penyakit k another through sexual contact. +g +demam akut yang disebabkann 28. Dengue fever is caused by +oleh virus Dengue, yang maasuk Dengue viruses, which entered +l +a +ke peredaran darah manusia to human blood circulation +m +lewat gigitan nyamuk Aedes through the bites of Aedes +/ +/ +Aegypti. s : Aegypti mosquitos +p +t +29. Diare adalahh tbuang air besar 29. Diarrhea is the condition of +dengan konsistensi cair having at least three or more +(mencret) sebanyak 3 kali liquid bowel movement during +atau lebih dalam satu hari (24 the day (24 hours). engue fever +jam). ngue fever is caused by is caused by Dengue viruses, +Dengue viruses, which entered which entered to human blood +to human blood circulation circulation through the bites of +through the bites of Aedes Aedes Aegypti mosquitos. +Aegypti mosquitos. +30. Tuberkulosis (TB) disebabkan 30. Tuberculosis (TB) is caused +oleh bakteri Mycobacterium by bacteria (Mycobacterium +tuberculosis yang seringkali tuberculosis) that most often +menyerang paru-paru. TB affect the lungs. TB is spread +menyebar dari satu orang ke from person to person through +orang lain melalui udara. the air. +31. Malaria disebabkan parasit 31. Malaria is caused by +Plasmodium. Parasit tersebut +78 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +menyebar kepada manusia Plasmodium parasites. The +melalui gigitan nyamuk parasites are spread to people +Anopheles yang terinfeksi. through the bites of infected +female Anopheles mosquitos. +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 79 SOCIAL AND WELFARE +ULASAN DESCRIPTION +Jumlah Taman Kanak-Kanak dan The number of kindergartens and +Raudhatul Athfal di Kota Malang Raudhatul Athfal in Malang Municipality +sebanyak 452 unit. Untuk setingkat is 452 units. For elementary school level +SD sebanyak 341 unit, setingkat SMP 341 units, junior high school/madrasah +sebanyak 147 unit, SMA/MA sebanyak aliyah level 147 units, high school level +70 unit, dan setingkat SMK sebanyak 70 units, and vocational school level 56 +56 unit. units. +d +Untuk pelayanan kesehatan, di For health. iservices, in Malang +o +Kota Malang terdapat 14 rumah sakit Municipalityg there are 14 public +. +umum, 13 rumah sakit khusus, 16 hospitalss, 13 specialized hospitals, 16 +p +puskesmas, dan 74 klinik pratama healtbh centers, and 74 primary clinics in +yang tersebar di lima kecamatan. fivae s.ub-districts. +t +o +Penyakit terbanyak yang diderita k The most common diseases suffered +g +oleh penduduk Kota Malang adanlah by residents of Malang Municipality are +a +Infeksi Saluran Pernapasan Akut, Acute Respiratory Infection, Primary +l +a +Hipertensi Primer, Peny mPulpa & Hypertension, Pulp & Apical Tissue +Jaringan Perapikal, Type 2: N/on insulin Disease, Type 2: non-insulin dependent +/ +: +dependen DM, Influenzsa, Dyspepsia, DM, Influenza, Dyspepsia, Gastritis, +p +Gastritis, Myalgia, Derrmatitis Kontak Myalgia, Allergic Contact Dermatitis, +t +t +Alergi, dan Osteoarhthritis. and Osteoarthritis. +80 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Gambar Jumlah Siswa, 2022 +4.1 +Figures Numbers of Pupils, 2022 +Jumlah Siswa +85.208 +d +i +. +o +g +. +s +p +40.297 b +. +a 33.217 +t +o +24.979 k 23.507 +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA SMK +p +t +t +h +Su mber/Source : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, Data Semester Ganji/ +Ministry of Educations and Culture and Ministry of Religion Affairs, Odd Semester Data +Kota Malang Dalam Angka 2023 81 SOCIAL AND WELFARE +4.1 PENDIDIKAN +EDUCATION +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) +4.1.1 +Table di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan +Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2020/2021 +dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Kindergarten +Under The Ministry of Education, Culture, Research, +and Technology by Subdistrict in Malang Municipality, +2021/2022 and 2022/2023 d +i +. +o +Sekolah/ Schogols +Kecamatan s . +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict p +b +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +. +a +(1) (2) (3) t(4) (5) (6) (7) +o +k +Kedungkandang 2 2 g 68 70 70 72 +n +a +l +a +Sukun 1 m1 72 74 73 75 +/ +/ +: +s +Klojen p1 1 60 61 61 62 +t +t +h +Blimbing 1 1 65 65 66 66 +Lowokwaru - - 75 75 75 75 +Kota Malang +5 5 340 345 345 350 +Malang Municipality +82 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.1 d +i +. +o +Guru/ Teachegrs +Kecamatan . +Negeri/Public Swasta/Psrivate Jumlah/Total +Subdistrict p +2021/2022 2022/2023 2021/202b2 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +. +a +(1) (8) (9) (t10) (11) (12) (13) +o +k +Kedungkandang 17 17 g346 355 363 372 +n +a +l +a +Sukun 7 8 370 383 377 391 +m +/ +/ +: +s +Klojen 15 15 292 305 307 320 +p +t +t +h +Blimbing 8 10 319 331 327 341 +Lowokwaru - - 372 379 372 379 +Kota Malang +47 50 1 699 1 753 1 746 1 803 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 83 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.1 +Murid/Pupils +Kecamatan +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +d +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/202i3 2021/2022 2022/2023 +. +o +(1) (14) (15) (16) g(17) (18) (19) +. +s +Kedungkandang 217 232 4 056 p 4 390 4 273 4 622 +b +. +a +t +Sukun 105 128 o3 980 4 263 4 085 4 391 +k +g +n +Klojen 152 15a1 2 839 3 008 2 991 3 159 +l +a +m +Blimbing 95 / 111 2 858 2 998 2 953 3 109 +/ +: +s +p +Lowokwaru t t- - 3 356 3 550 3 356 3 550 +h +Kota Malang +569 622 17 089 18 209 17 658 18 831 +Malang Municipality +Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/ Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, +Odd Semester Report Data +84 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) di +4.1.2 +Table Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kota +Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Raudatul Athfal +(RA) Under The Ministry of Religious Affairs by Subdistrict in +Malang Municipality, 2021/2022 and 2022/2023 +Raudatul Athfal (RA) / Raudatul Athfal (RA) +Kecamatan +Sekolah/ School Guru/ Teachers Murid/ Pupils +Subdistrict d +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/202.3i2021/2022 2022/2023 +o +(1) (2) (3) (4) g(5) (6) (7) +. +s +p +Kedungkandang 39 40 161 182 1 960 2 113 +b +. +a +t +Sukun 19 19 o88 93 1 211 1 320 +k +g +n +Klojen 4 4a 36 38 432 450 +l +a +m +Blimbing 16 / / 16 118 123 1 245 1 232 +: +s +p +t +Lowokwaru t23 23 84 92 1 291 1 432 +h +Kota Malang +101 102 487 528 6 139 6 547 +Malang Municipality +Catatan/ Note : Seluruh Raudatul Athfal (RA) berstatus swasta/ All Raudatul Athfal (RA) are private +Sumber/ Source : Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil/ Ministry of Religious Affairs, EMIS, Odd Semester Data +Kota Malang Dalam Angka 2023 85 SOCIAL AND WELFARE +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di +4.1.3 +Table Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan +Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2021/2022 +dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Elementary +Schools Under The Ministry of Education, Culture, Research, +and Technology by Subdistrict in Malang Municipality, +2021/2022 and 2022/2023 +d +Sekolah/ Schools +i +Kecamatan o . +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict g +. +2021/2022 2022/2023 2021/2022 s2022/2023 2021/2022 2022/2023 +p +(1) (2) (3) (4) b (5) (6) (7) +. +a +Kedungkandang 45 45 o t11 12 56 57 +k +g +n +Sukun 42 42 19 19 61 61 +a +l +a +m +Klojen 19 / 19 24 24 43 43 +/ +: +s +p +Blimbing t44 44 15 15 59 59 +t +h +Lowokwaru 45 45 18 18 63 63 +Kota Malang +195 195 87 88 282 283 +Malang Municipality +86 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.3 +d +Guru / Teachers +i +Kecamatan o . +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict g +. +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2s022/2023 2021/2022 2022/2023 +p +(1) (8) (9) (10) b (11) (12) (13) +. +a +Kedungkandang 623 625 o t147 143 770 768 +k +g +n +Sukun 608 607 281 298 889 905 +a +l +a +m +Klojen 299 / 287 374 379 673 666 +/ +: +s +p +Blimbing t596 591 230 226 826 817 +t +h +Lowokwaru 549 546 388 414 937 960 +Kota Malang +2 675 2 656 1 420 1 460 4 095 4 116 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 87 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.3 +Murid/ Pupils +Kecamatan d +Negeri/Public Swasta/Private i Jumlah/Total +Subdistrict o . +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022g/2023 2021/2022 2022/2023 +. +(1) (14) (15) (16) s(17) (18) (19) +p +b +Kedungkandang 12 007 11 689 2 132. 2 167 14 139 13 856 +a +t +o +k +Sukun 11 800 11 477 g3 876 3 988 15 676 15 465 +n +a +l +Klojen 5 254 a5 022 5 832 5 656 11 086 10 678 +m +/ +/ +: +Blimbing 11 16s5 10 730 3 462 3 417 14 627 14 147 +p +t +t +h +Lowokwaru 9 841 9 459 6 668 6 663 16 509 16 122 +Kota Malang +50 067 48 377 21 970 21 891 72 037 70 268 +Malang Municipality +Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/ Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, +Odd Semester Report Data +88 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah +4.1.4 +Table (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di +Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah +Ibtidaiyah (MI) Under The Ministry of Religious Affairs +by Subdistrict in Malang Municipality, 2021/2022 and +2022/2023 +Sekolah/Schools +Kecamatan d +Negeri/Public Swasta/Private i Jumlah/Total +Subdistrict o . +2021/2022 2022/2023 2021/2022 202g2/2023 2021/2022 2022/2023 +. +(1) (2) (3) (4) s(5) (6) (7) +p +b +Kedungkandang - - 25. 25 25 25 +a +t +o +k +Sukun 1 1 g 11 11 12 12 +n +a +l +Klojen 1 a1 5 5 6 6 +m +/ +/ +: +Blimbing s- - 6 6 6 6 +p +t +t +h +Lowokwaru - - 7 7 7 7 +Kota Malang +2 2 54 54 56 58 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 89 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.4 +d +i +Guru/ Teacherso . +Kecamatan g +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict s . +2021/2022 2022/2023 2021/2022 p2022/2023 2021/2022 2022/2023 +b +(1) (8) (9) (10) . (11) (12) (13) +a +t +o +Kedungkandang - - k326 403 326 403 +g +n +a +Sukun 59 62 137 145 196 207 +l +a +m +Klojen 84 / / 83 81 88 165 171 +: +s +p +t +Blimbing t- - 74 83 74 83 +h +Lowokwaru - - 74 97 74 97 +Kota Malang +143 145 692 816 835 961 +Malang Municipality +90 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.4 +d +i +Murid/ Pupilso . +Kecamatan g +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict s . +2021/2022 2022/2023 2021/2022 p2022/2023 2021/2022 2022/2023 +b +(1) (14) (15) (16) . (17) (18) (19) +a +t +o +Kedungkandang - - k5 259 5 541 5 259 5 541 +g +n +a +Sukun 1 121 1 137 2 400 2 382 3 521 3 519 +l +a +m +Klojen 1 549 / /1 545 1 541 1 564 3 090 3 109 +: +s +p +t +Blimbing t- - 1 753 1 809 1 753 1 809 +h +Lowokwaru - - 910 962 910 962 +Kota Malang +2 670 2 682 11 863 12 258 14 533 14 940 +Malang Municipality +Catatan/ Note : Kementerian Agama, EMIS, data semester ganjil/ Ministry of Religious Affairs, EMIS, odd semester +Sumber/Source : Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil/ Ministry of Religious Affairs, EMIS, Odd Semester Data +Kota Malang Dalam Angka 2023 91 SOCIAL AND WELFARE +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah +4.1.5 +Table Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, +Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di +Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Junior High +Schools Under The Ministry of Education, Culture, Research, +and Technology by Subdistrict in Malang Municipality, +2021/2022 and 2022/2023 +Sekolah/Schools d +i +Kecamatan . +Negeri/Public Swasta/Privateo Jumlah/Total +Subdistrict g +2021/2022 2022/2023 2021/2022 s20.22/2023 2021/2022 2022/2023 +p +(1) (2) (3) (4) b (5) (6) (7) +. +a +Kedungkandang 6 6 t12 12 18 18 +o +k +g +Sukun 3 3 16 16 19 19 +n +a +l +a +Klojen 8 8 19 19 27 27 +m +/ +/ +: +Blimbing 4s 4 18 18 22 22 +p +t +t +Lowokwaru h6 6 17 18 23 24 +Kota Malang +27 27 82 83 109 110 +Malang Municipality +92 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.5 +Guru /Teachers d +i +Kecamatan . +Negeri/Public Swasta/Privateo Jumlah/Total +Subdistrict g +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2s02.2/2023 2021/2022 2022/2023 +p +(1) (8) (9) (10) b (11) (12) (13) +. +a +Kedungkandang 250 248 1t21 106 371 354 +o +k +g +Sukun 134 147 n 208 195 342 342 +a +l +a +Klojen 388 m390 285 265 673 655 +/ +/ +: +Blimbing 187s 183 222 212 409 395 +p +t +t +Lowokwaru h253 236 282 276 535 512 +Kota Malang +1 212 1 204 1 118 1 054 2 330 2 258 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 93 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.5 +Murid/Pupils +Kecamatan d +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict . i +o +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +g +. +(1) (14) (15) (16) s(17) (18) (19) +p +b +Kedungkandang 4 413 4 544 1 10.0 999 5 513 5 543 +a +t +o +k +Sukun 2 546 2 669 g2 378 2 187 4 924 4 856 +n +a +l +a +Klojen 6 749 m6 730 3 546 3 154 10 295 9 884 +/ +/ +: +s +Blimbing 3p 066 3 138 3 067 2 798 6 133 5 936 +t +t +h +Lowokwaru 4 292 4 335 3 436 3 429 7 728 7 764 +Kota Malang +21 066 21 416 13 527 12 567 34 593 33 983 +Malang Municipality +Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/ Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, +Odd Semester Report Data +94 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah +4.1.6 +Table (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan +di Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah +Tsanawiyah (MTs) Under The Ministry of Religious Affairs +by Subdistrict in Malang Municipality, 2021/2022 and +2022/2023 +Sekolah/Schools +Kecamatan d +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict . i +o +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +g +. +(1) (2) (3) (4) s(5) (6) (7) +p +b +Kedungkandang 1 1 14 . 14 15 15 +a +t +o +k +Sukun - - g 3 3 3 3 +n +a +l +a +Klojen 1 m1 4 5 5 6 +/ +/ +: +s +Blimbing p- - 3 3 3 3 +t +t +h +Lowokwaru - - 10 10 10 10 +Kota Malang +2 2 34 35 36 37 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 95 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.6 d +i +. +o +g +Guru/Teach.ers +s +Kecamatan Negeri/Public Swastap/Private Jumlah/Total +Subdistrict b +2021/2022 2022/2023 2021/a20.22 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +t +(1) (8) (9) o(10) (11) (12) (13) +k +g +Kedungkandang 47 54n 133 143 180 197 +a +l +a +m +Sukun - - 53 58 53 58 +/ +/ +: +s +p +Klojen t102 99 86 94 188 193 +t +h +Blimbing - - 28 27 28 27 +Lowokwaru - - 136 139 136 139 +Kota Malang +149 153 436 461 585 614 +Malang Municipality +96 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.6 d +i +. +o +g +Murid/Pup.ils +s +Kecamatan Negeri/Public Swasta/pPrivate Jumlah/Total +Subdistrict b +2021/2022 2022/2023 2021/2a02.2 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +t +(1) (14) (15) o(16) (17) (18) (19) +k +g +Kedungkandang 695 746n 986 990 1 681 1 736 +a +l +a +m +Sukun - - 875 839 875 839 +/ +/ +: +s +p +Klojen t1 154 1 170 1 107 1 056 2 261 2 226 +t +h +Blimbing - - 421 370 421 370 +Lowokwaru - - 1 194 1 143 1 194 1 143 +Kota Malang +1 849 1 916 4 583 4 398 6 432 6 314 +Malang Municipality +Catatan/ Note : Kementerian Agama, EMIS, data semester ganjil/ Ministry of Religious Affairs, EMIS, odd semester +Sumber/Source : Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil/ Ministry of Religious Affairs, EMIS, Odd Semester Data +Kota Malang Dalam Angka 2023 97 SOCIAL AND WELFARE +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas +4.1.7 +Table (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, +Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kota Malang, +2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Senior High +Schools Under The Ministry of Education, Culture, Research, +and Technology by Subdistrict in Malang Municipality, +2021/2022 and 2022/2023 +d +i +Sekolah/Schools . +o +Kecamatan g +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict s . +2021/2022 2022/2023 2021/2022p2022/2023 2021/2022 2022/2023 +b +(1) (2) (3) (4) . (5) (6) (7) +a +t +o +Kedungkandang 3 3 k3 3 6 6 +g +n +a +Sukun - l- 6 6 6 6 +a +m +/ +/ +Klojen 5 s : 5 13 13 18 18 +p +t +t +h +Blimbing - - 4 4 4 4 +Lowokwaru 3 3 10 10 13 13 +Kota Malang +11 11 36 36 47 47 +Malang Municipality +98 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.7 +d +i +Guru/Teachers . +o +Kecamatan g +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict s . +2021/2022 2022/2023 2021/2022p2022/2023 2021/2022 2022/2023 +b +(1) (8) (9) (10). (11) (12) (13) +a +t +o +Kedungkandang 144 160 k18 23 162 183 +g +n +a +Sukun - l- 65 74 65 74 +a +m +/ +/ +Klojen 270s : 281 287 311 557 592 +p +t +t +h +Blimbing - - 34 37 34 37 +Lowokwaru 174 177 198 199 372 376 +Kota Malang +588 618 602 644 1 190 1 262 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 99 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.7 +Murid/Pupils +Kecamatan d +Negeri/Public Swasta/Private i Jumlah/Total +Subdistrict o . +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022g/2023 2021/2022 2022/2023 +. +(1) (14) (15) (16) s(17) (18) (19) +p +b +Kedungkandang 2 533 2 553 3a25. 288 2 858 2 841 +t +o +k +g +Sukun - - 897 867 897 867 +n +a +l +a +Klojen 4 971 m5 087 4 704 4 532 9 675 9 619 +/ +/ +: +s +Blimbing p- - 224 269 224 269 +t +t +h +Lowokwaru 3 129 3 211 2 778 2 694 5 907 5 905 +Kota Malang +10 633 10 851 8 928 8 650 19 561 19 501 +Malang Municipality +Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/ Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, +Odd Semester Report Data +100 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah +4.1.8 +Table Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, +Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan +di Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Vocational High +Schools Under The Ministry of Education, Culture, Research, +and Technology by Subdistrict in Malang Municipality, +2021/2022 and 2022/2023 +Sekolah/Schools +Kecamatan d +Negeri/Public Swasta/Private i Jumlah/Total +Subdistrict o . +2021/2022 2022/2023 2021/2022 202g2/2023 2021/2022 2022/2023 +. +(1) (2) (3) (4) s(5) (6) (7) +p +b +Kedungkandang 3 3 a7 . 7 10 10 +t +o +k +g +Sukun 3 3 9 9 12 12 +n +a +l +a +Klojen 2 m2 8 8 10 10 +/ +/ +: +s +Blimbing p2 2 9 9 11 11 +t +t +h +Lowokwaru 3 3 10 10 13 13 +Kota Malang +13 13 43 43 56 56 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 101 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.8 +d +i +Guru /Teachers . +o +Kecamatan g +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict s . +2021/2022 2022/2023 2021/2022p2022/2023 2021/2022 2022/2023 +b +(1) (8) (9) (10). (11) (12) (13) +a +t +o +Kedungkandang 259 279 k137 133 396 412 +g +n +a +Sukun 237 28l5 100 90 337 375 +a +m +/ +/ +Klojen 182s : 192 147 156 329 348 +p +t +t +h +Blimbing 134 151 169 157 303 308 +Lowokwaru 241 252 251 242 492 494 +Kota Malang +1 053 1 159 804 778 1 857 1 937 +Malang Municipality +102 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.8 +d +i +Murid/Pupils . +o +Kecamatan g +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict s . +2021/2022 2022/2023 2021/2022 p2022/2023 2021/2022 2022/2023 +b +(1) (14) (15) (16) . (17) (18) (19) +a +t +o +Kedungkandang 5 388 5 409 k2 288 2 139 7 676 7 548 +g +n +a +Sukun 5 518 5 48l2 1 303 1 189 6 821 6 671 +a +m +/ +/ +Klojen 3 95s5 :4 026 2 193 2 202 6 148 6 228 +p +t +t +h +Blimbing 3 053 3 050 1 580 1 498 4 633 4 548 +Lowokwaru 4 591 4 058 5 070 4 164 9 661 8 222 +Kota Malang +22 505 22 025 12 434 11 192 34 939 33 217 +Malang Municipality +Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/ Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, +Odd Semester Report Data +Kota Malang Dalam Angka 2023 103 SOCIAL AND WELFARE +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) +4.1.9 +Table di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di +Kota Malang, 2021/2022 dan 2022/2023 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah +Aliyah (MA) Under The Ministry of Religious Affairs by +Subdistrict in Malang Municipality, 2021/2022 and +2022/2023 +Sekolah/Schools +Kecamatan d +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict . i +o +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +g +(1) (2) (3) (4) s .(5) (6) (7) +p +b +Kedungkandang - - 8 8 8 8 +. +a +t +o +Sukun - - k3 3 3 3 +g +n +a +Klojen 1 a l1 3 4 4 5 +m +/ +/ +Blimbing - : - 2 2 2 2 +s +p +t +t +Lowokwaru h1 1 4 4 5 5 +Kota Malang +2 2 20 21 22 23 +Malang Municipality +104 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.9 +Guru /Teachers +Kecamatan d +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict . i +o +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +g +(1) (8) (9) (10) s .(11) (12) (13) +p +b +Kedungkandang - - 42 64 42 64 +. +a +t +o +Sukun - - k70 59 70 59 +g +n +a +Klojen 107 a1l22 43 62 150 184 +m +/ +/ +Blimbing - : - 30 28 30 28 +s +p +t +t +Lowokwaru h90 96 55 63 145 159 +Kota Malang +197 218 240 276 437 494 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 105 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.9 +Murid/Pupils +Kecamatan +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +Subdistrict +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +d +i +(1) (14) (15) (16) (17o) . (18) (19) +g +Kedungkandang - - 315 s .351 315 351 +p +b +. +Sukun - - 4a99 556 499 556 +t +o +k +Klojen 1 147 1 219 g 281 285 1 428 1 504 +n +a +l +a +Blimbing - m - 55 47 55 47 +/ +/ +: +s +Lowokwaru 1 025 1 028 526 520 1 551 1 548 +p +t +t +Kota Malang h +2 172 2 247 1 676 1 759 3 848 4 006 +Malang Municipality +Catatan/ Note : Kementerian Agama, EMIS, data semester ganjil/ Ministry of Religious Affairs, EMIS, odd semester +Sumber/Source : Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil/ Ministry of Religious Affairs, EMIS, Odd Semester Data +106 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Desa1/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah +4.1.10 +Table Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kota +Malang, 2019-2021 +Number of Villages1/Kelurahan Having Educational +Facilities by Subdistrict and Educational Level in Malang +Municipality, 2019-2021 +SD +Kecamatan +Primary School +Subdistrict +2019 2020d 2021 +i +(1) (2) o(3.) (4) +g +. +Kedungkandang 12 s12 12 +p +b +. +a +Sukun 11 11 11 +t +o +k +g +Klojen n11 11 11 +a +l +a +m +Blimbing 11 11 11 +/ +/ +: +s +p +Lowokwaru 12 12 12 +t +t +h +Kota Malang +57 57 57 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 107 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.10 +SMP +Kecamatan +Junior High School +Subdistrict +2019 2020 2021 +d +(1) (5) (6.)i (7) +o +g +Kedungkandang 12 .12 12 +s +p +b +. +Sukun 9 a 9 9 +t +o +k +g +Klojen 11 11 11 +n +a +l +a +Blimbing m 10 10 10 +/ +/ +: +s +Lowokwaru p 11 11 11 +t +t +h +Kota Malang +53 53 53 +Malang Municipality +108 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.10 +SMA +Kecamatan +Senior High School +Subdistrict +2019 2020 2021 +d +i +(1) (8) (9). (10) +o +g +Kedungkandang 8 s .7 7 +p +b +. +Sukun 5 a 5 4 +t +o +k +g +Klojen 9 9 10 +n +a +l +a +Blimbing m 5 5 5 +/ +/ +: +s +Lowokwaru p 10 10 10 +t +t +h +Kota Malang +37 36 36 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 109 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.10 +SMK +Kecamatan +Vocational School +Subdistrict d +2019 202.0i 2021 +o +(1) (11) g(12) (13) +. +s +Kedungkandang 6 p 6 5 +b +. +a +t +Sukun 5 o 6 6 +k +g +n +Klojen a 9 9 9 +l +a +m +Blimbing / / 5 5 6 +: +s +p +t +Lowokwaru t 9 9 9 +h +Kota Malang +34 35 35 +Malang Municipality +110 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.10 +Perguruan Tinggi +Kecamatan University +d +Subdistrict i +2019 2o02.0 2021 +g +(1) (14) .(15) (16) +s +p +Kedungkandang 4 b 5 4 +. +a +t +o +Sukun k5 4 5 +g +n +Klojen a 8 7 8 +l +a +m +Blimbing / / 5 5 6 +: +s +p +t +Lowokwaru t 11 11 10 +h +Kota Malang +33 32 33 +Malang Municipality +Catatan/Note: 1 Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan +nagari di Provinsi Sumatera Barat/ Villages in this table include Transmigration Settlement Unit which is still fostered by +the relevant ministries and the nagari in the Province of Sumatera Barat +Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes)/ BPS–Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection +Kota Malang Dalam Angka 2023 111 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.1.11 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi +Table Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota +Malang, 2021-2022 +Nett Enrollment Rate and Gross Enrollment Rate by +Education Level in Malang Municipality, 2021-202 +Angka Partisipasi Murni Angka Partisipasi Kasar +Nett Enrollment Rate Gross Enrollment te +Jenjang Pendidikan +2021 2022 d2021 2022 +i +. +o +(1) (2) (3) (4) (5) +g +. +s +Sekolah Dasar/Madrasah +p +Ibtidaiyah (7-12 tahun) 97,13 b99,92 106,99 108,75 +Elementary School (7-12 Years Old) a . +t +o +k +g +Sekolah Menengah Pertama/ +n +Madrasah Tsanawiyah (13-15 tahun) a85,89 86,74 101,93 91,97 +Junior High School(13-15 Years Old) a l +m +/ +/ +: +Sekolah Menengah Atas/Madrasah Asliyah +p +(16-18 tahun) +Senior High School (16-18 Yheatrs t Old) 65,22 65,64 101,01 104,26 +Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) +Source: BPS-Statistics Indonesia, National Socio Economic Survey (SUSENAS) +112 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.1.12 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang +Table Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kota Malang, +2021 dan 2022 +Percentage of Literate People Aged 15 Years and Over by +Age Group in in Malang Municipality, 2021and 2022 +Tahun +Kelompok Umur Years +d +Age Group i +. +2021 o 2022 +g +. +(1) (2) s (3) +p +15 - 19 10,9b2 9,37 +. +a +20 - 24 o t14,73 9,96 +k +g +25 - 29 10,37 10,14 +n +a +30 - 34 a l 9,49 10,16 +m +35 - 39 / 8,75 10,18 +/ +: +s +40 - 44 p 8,53 9,60 +t +t +h +45 - 49 8,47 8,83 +50 + 28,74 31,77 +Jumlah/ Total 100,00 100,00 +15 - 24 100,00 100,00 +15 - 44 99,79 99,69 +15 + 98,38 98,85 +45 + 96,08 97,65 +Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) +Source: BPS-Statistics Indonesia, National Socio Economic Survey (SUSENAS) +Kota Malang Dalam Angka 2023 113 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.1.13 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Melek +Table Huruf dan Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin di Kota +Malang, 2018-2022 +Percentage of Population aged 15 and Above who are +Literate and Illiterate by Gender in Malang Municipality, +2018-2022 +Tahun +Kategori Years +d +Category i +. +2018 2019 2020 o 2021 2022 +g +. +(1) (2) (3) (s4) (5) (6) +p +Laki-Laki/Male b +. +a +Melek Huruf/Literate 99,42 98,83o t 98,46 99,36 99,00 +k +Buta Huruf/Illiterate 0,58 g1,17 1,54 0,64 1,00 +n +a +Jumlah/Total 100,0 l100,00 100,00 100,00 100,00 +a +m +/ +/ +: +s +Perempuan/Female p +t +t +h +Melek Huruf/Literate 97,49 97,54 97,24 97,44 98,70 +Buta Huruf/Illiterate 2,51 2,46 2,76 2,56 1,30 +Jumlah/Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 +Laki-Laki+Perempuan/ +Male+Female +Melek Huruf/Literate 98,43 98,17 97,84 98,38 98,85 +Buta Huruf/Illiterate 1,57 1,83 2,16 1,62 1,15 +Jumlah/Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 +Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) +Source: BPS-Statistics Indonesia, National Socio Economic Survey (SUSENAS) +114 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Sekolah, Murid, Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) +4.1.14 +Table Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2022-2023 +Number of School, Pupils, and Teacher of Special +Education School by Subdistrict in Malang Municipality, +2022-2023 +Sekolah Luar Biasa Negeri +Kecamatan Public Special Education School +Subdistrict Sekolah Murid Guru +d +School Pupils Teacher +i +. +o +(1) (2) (3) (4) +g +. +s +Kedungkandang 2 228 35 +p +b +. +Sukun - a - - +t +o +k +Klojen - g - - +n +a +l +Blimbing a- - - +m +/ +/ +Lowokwaru s : - - - +p +Kota Malang h t t 2 228 35 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 115 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.14 +Sekolah Luar Biasa Swasta +Kecamatan Private Special Education School +Subdistrict Sekolah Murid Guru +School Pupils d Teacher +i +. +o +(1) (6) (7) (8) +g +. +Kedungkandang 1 s78 10 +p +b +. +Sukun 3 a 303 44 +t +o +k +Klojen 2 g 91 14 +n +a +l +Blimbing a7 130 32 +m +/ +/ +Lowokwaru : 4 190 47 +s +p +Kota Malang t +Malang Municipalithy t 17 792 147 +116 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.14 +Sekolah Luar Biasa +Kecamatan Special Education School +Subdistrict Sekolah Murid Guru +School Pupils d Teacher +i +. +(1) (9) (10) o (11) +g +Kedungkandang 3 s .306 45 +p +b +Sukun 3 a . 303 44 +t +o +k +Klojen 2 g 91 14 +n +a +Blimbing a l7 130 32 +m +/ +Lowokwaru : / 4 190 47 +s +p +Kota Malang t t 19 1 020 182 +Malang Municipalithy +Sumber : Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang-Batu Provinsi Jawa Timur +Source : Education Service Malang-Batu Branch Jawa Timur Province +Kota Malang Dalam Angka 2023 117 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.1.15 Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Menurut Jenis +Table Kelamin, Kelompok Umur Sekolah, dan Partisipasi +Sekolah di Kota Malang, 2021-2022 +Percentage of population Aged 7-24 Years by Sex, Age +Group,and School Participation in Malang Municipality, +2021-2022 +Partisipasi Sekolah /School Participation +Tidak/Belum Pernah +Jenis Kelamin dan Tidak Sekolah Lagi +Sekolah Masih Sekolah +Kelompok Umur Sekolah dNot Attending School +Not/Never Attending Attending Schooli +Sex and School Age Group . Anymore +School o +g +2021 2022 2021 s .2022 2021 2022 +p +(1) (2) (3) (4b) (5) (6) (7) +Laki-Laki a . +Male o t +k +7-12 1,71 -g 98,29 100,00 - - +n +a +13-15 - l- 97,80 100,00 2,20 - +a +m +16-18 /-/ - 85,68 80,65 14,32 19,35 +: +s +p +19-24 t - 3,19 58,62 57,28 41,38 39,53 +t +h +7-24 0,43 1,09 78,09 82,46 21,48 16,45 +Perempuan +Female +7-12 - 0,18 100,00 99,82 - - +13-15 - 0,70 95,46 99,30 4,54 - +16-18 - 3,36 82,92 80,84 17,08 15,80 +19-24 - 0,85 60,12 56,88 39,88 42,27 +7-24 - 1,07 78,58 81,51 21,42 17,42 +118 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.15 +Partisipasi Sekolah / School Participation +Tidak/Belum Pernah +Jenis Kelamin dan Kelompok Tidak Sekolah Lagi +Sekolah Masih Sekolah +Umur Sekolah dNot Attending School +Not/Never Attending Attending Schooil +Sex and School Age Group o . Anymore +School +g +. +2021 2022 2021s2022 2021 2022 +p +(1) (2) (3) b(4) (5) (6) (7) +. +Laki-Laki + Perempuan a +t +Male + Female o +k +g +7-12 0,83 0,08 99,17 99,92 - - +n +a +l +13-15 -a 0,32 96,61 99,68 3,39 - +m +/ +16-18 /- 1,79 84,30 80,75 15,70 17,46 +: +s +p +19-24 t - 2,05 59,38 57,09 40,62 40,86 +t +h +7-24 0,21 1,08 78,34 82,00 21,45 16,92 +Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) +Source: National Socio Economic Survey (SUSENAS) +Kota Malang Dalam Angka 2023 119 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.1.16 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Mahasiswa Strata-1 +Table Universitas Negeri Malang(UM) Menurut Fakultas dan +Jenis Kelamin Tahun Ajaran 2021/2022 (Genap) +Number Of Strata-1 Student and Graduates of Strata +1 Student Of Malang State University According to the +Faculty and Gender of Academic Year 2021/2022 (Even) +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan Mahasiswa +Number of Student Ndumber Graduate of Student +Fakultas Faculty +i +Laki-Laki Perempuan .Laki-Laki Perempuan +o +Male Female g Male Female +. +(1) (2) (3)s (4) (5) +p +Eksakta b +. +a +Fakultas Matematika dan IPA 880 o t3 657 170 790 +k +Fakultas Teknik 2 93g5 1 708 518 319 +n +Non Eksakta a +l +a +Fakultas Ilmu Pendidikan m 709 3 486 186 805 +/ +Fakultas Sastra : / 1 423 3 070 237 578 +s +p +Fakultas Ekonomi t 1 476 3 403 259 637 +t +h +Fakultas Ilmu Keolahragaan 1 462 1 062 159 103 +Fakultas Ilmu Sosial 1 291 2 166 213 418 +Fakultas Psikologi 234 746 48 163 +Jumlah +10 410 19 298 1 790 3 813 +Total +Sumber : Universitas Negeri Malang +Source : Malang State University +120 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.1.17 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Mahasiswa Non Strata-1 +Table Universitas Negeri Malang(UM) Menurut Fakultas dan +Jenis Kelamin Tahun Ajaran 2021/2022 (Genap) +Number Of Non Strata-1 Student and Graduates of Non +Strata 1 Student Of Malang State University According +to the Faculty and Gender of Academic Year 2021/2022 +(Even) +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan Mahasiswa +Fakultas Number of Student Ndumber Graduate of Student +Faculty Laki-Laki Perempuan . i Laki-Laki Perempuan +o +Male Female g Male Female +. +(1) (2) (3) s (4) (5) +p +Diploma b +. +a +Fakultas Sastra 196 o t 113 25 34 +k +Fakultas Ekonomi 97g 121 23 37 +n +Fakultas Teknik a553 291 146 67 +l +a +Pasca Sarjana m +/ +/ +Magister : 659 1 097 260 503 +s +p +Doktor t 457 571 88 103 +t +h +Program Khusus (PPG) 2 377 5 086 1 285 2 452 +Jumlah +4 339 6 183 1 827 3 196 +Total +Sumber : Universitas Negeri Malang +Source : Malang State University +Kota Malang Dalam Angka 2023 121 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.1.18 Jumlah Dosen pada Universitas Negeri Malang (UM) +Table Menurut Fakultas dan Jenis Kelamin, 2020/2021 +(Genap)-2021/2022 (Genap) +Number Of Lecturer at State Owned Malang University by +Faculty and Gender, 2020/2021 (Even)-2021/2022 (Even) +Dosen +Lecturerd +Fakultas i +Laki-Laki . Perempuan +Faculty o +Male g Female +. +2020/2021 2021/20s22 2020/2021 2021/2022 +p +(!) (2) b(3) (4) (5) +. +a +Fakultas Ilmu Pendidikan 83 t 81 59 63 +o +k +Fakultas Sastra 111g 105 82 81 +n +Fakultas Matematika dan IPA a109 111 90 97 +l +a +Fakultas Ekonomi dan Bisnis 60 59 83 82 +m +Fakultas Teknik / / 125 128 54 58 +: +s +Fakultas Ilmu Keolahragaan p 37 42 27 52 +t +t +h +Fakultas Ilmu Sosial 71 68 33 34 +Fakultas Pendidikan Psikologi 8 9 18 33 +Jumlah +604 603 446 500 +Total +Sumber : Universitas Negeri Malang +Source : Malang State University +122 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.1.19 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Mahasiswa Strata-1 +Table Universitas Brawijaya (UB) Menurut Fakultas dan Jenis +Kelamin Tahun Ajaran 2022/2023 +Number Of Strata-1 Student and Graduates of Non +Strata 1 Student Of Brawijaya University According to the +Faculty and Gender of Academic Year 2022/2023 +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan Mahasiswa +Fakultas Number of Student Number of Graduated Student +Faculty Laki-Laki Perempuan d Laki-Laki Perempuan +i +. +Male Female oMale Female +g +(!) (2) (3) . (4) (5) +s +Fakultas Hukum/ p +Faculty of Law +1 271 b1 436 274 288 +. +a +Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ +2 130 o t2 633 256 313 +Faculty of Economics and Business +k +Fakultas Ilmu Administrasi/ g +1 n977 3 759 219 403 +Faculty of Administrative Sciences +a +Fakultas Pertanian/ a l +2 039 3 038 299 483 +Faculty of Agriculture m +Fakultas Peternakan/ / / +: 1 557 1 228 247 237 +Faculty of Animal Husbandry s +p +Fakultas Teknik/ t +t 2 209 3 348 508 344 +Faculty of Engineering h +Fakultas Kedokteran/ +432 1 389 130 459 +Medical Faculty +Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan/ +1 683 2 305 242 317 +Faculty of Fisheries and Marine Sciences +Kota Malang Dalam Angka 2023 123 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.19 +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan Mahasiswa +Fakultas Number of Student Number of Graduated Student +Faculty Laki-Laki Perempuan L d aki-Laki Perempuan +i +. +Male Female oMale Female +g +(!) (2) (3) . (4) (5) +s +Fakultas Matematika & IPA/ p +1 341 b2 493 185 407 +Faculty of Mathematics and Natural Sciences +. +a +Fakultas Teknologi Pertanian 1 311 o t2 567 216 356 +Faculty of Agriculture Technology +k +Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/ g +n +Faculty of Social Sciences and Political 2 014 3 373 281 434 +a +Sciences l +a +Fakultas Ilmu Budaya/ m +1 157 2 481 160 345 +Faculty of Cultural Sciences / / +: +Fakultas Kedokteran Hewan/ s +p 216 557 42 114 +Veterinary Faculty t +t +Fakultas Ilmu Komputer/ h +2 583 954 554 219 +Computer Sciences Faculty +Fakultas Kedokteran Gigi/ +95 447 11 73 +Faculty of Dentistry +Fakultas Ilmu Kesehatan/ +116 1 081 22 69 +Heaalth Science Faculty +Kediri 753 1 032 - - +Jumlah +22 884 34 121 3 646 4 861 +Total +Sumber : Universitas Brawijaya +Source : Brawijaya University +124 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.1.20 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Mahasiswa Non Strata-1 +Table Universitas Universitas Brawijaya Menurut Fakultas dan +Jenis Kelamin Tahun Ajaran 2022/2023 +Number Of Non Strata-1 Student and Graduates of Non +Strata 1 Student Of Brawijaya University According to the +Faculty and Gender of Academic Year 2022/2023 +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan Mahasiswa +Fakultas Number of Student Number of Graduated Student +d +Faculty Laki-Laki Perempuan . iLaki-Laki Perempuan +o +Male Female Male Female +g +(!) (2) (3)s . (4) (5) +p +Spesialis (SP-1) +b +Specialist . +a +Kedokteran t +372 o 347 60 62 +Medical k +g +Pendidikan Vokasi n +Vocational Education a +l +a +D3 1 039 1 440 316 650 +m +D4 / / 533 598 46 62 +: +s +Magister (S2) p +t +Hukum h t 223 238 62 72 +Law +Ekonomi Dan Bisnis +221 304 36 60 +Economics and Business +Ilmu Administrasi +161 174 33 43 +Administrative Sciences +Pertanian +111 165 32 59 +Agriculture +Peternakan +57 67 12 25 +Animal Husbandry +Teknik +161 104 49 24 +Engineering +Kedokteran +46 130 40 102 +Medical +Perikanan dan Ilmu Kelautan +21 27 11 31 +Fisheries and Marine Sciences +Kota Malang Dalam Angka 2023 125 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.20 +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan Mahasiswa +Fakultas Number of Student Number of Graduated Student +Faculty Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan +Male Female Male Female +(!) (2) (3) d(4) (5) +i +Matematika & IPA o . +68 114 30 62 +Mathematics and Natural Sciences g +. +Teknologi Pertanian s +36 p80 14 36 +Agriculture Technology b +Ilmu Sosial dan Ilmu Politik a . +Social Sciences and Political Sciences 54 o t 88 7 13 +k +Ilmu Budaya +16g 16 3 21 +Cultural Sciences n +a +Ilmu Komputer +a l56 23 2 9 +Computer Sciences +m +Fakultas Ilmu kesehatan / +/ 13 73 12 24 +Health Science Faculty s : +Non Fakultas p +t 33 44 11 11 +Non Faculty h t +Profesi +Profession +Teknik +16 5 189 54 +Engineering +Kedokteran +160 398 90 278 +Medical +Kedokteran Hewan +56 139 57 100 +Veterinary +Kedokteran Gigi +30 146 14 67 +Dentistry +Fakultas Ekonomi dan Bisnis +1 5 - - +Faculty of Economics and Business +Fakultas Ilmu Kesehatan +37 142 9 73 +Health Science Faculty +126 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.20 +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan Mahasiswa +Fakultas Number of Student Number of Graduated Student +Faculty Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan +Male Female Male Female +(!) (2) (3) (4) (5) +d +i +Doktor (S3) . +o +g +Hukum +118 54s . 26 13 +Law +p +Ekonomi Dan Bisnis b +210 .199 19 26 +Economics and Business a +t +Ilmu Administrasi o +139 k 68 27 9 +Administrative Sciences g +Fakultas Pertanian n +a16 61 12 13 +Agriculture l +a +Peternakan m +26 32 2 7 +Animal Husbandry / +/ +: +Teknik s +p 118 49 6 25 +Engineering +t +t +Kedokteran h +33 55 7 1 +Medical +Matematika & IPA +50 66 7 7 +Mathematics and Natural Sciences +Teknologi Pertanian +29 31 8 2 +Agriculture Technology +Ilmu Sosial dan Ilmu Politik +43 33 2 1 +Social Sciences and Political Sciences +Perikanan dan Ilmu Kelautan +33 21 7 3 +Fisheries and Marine Sciences +Non Fakultas +129 50 12 5 +Non Faculty +Jumlah +4 525 5 586 1 270 2 050 +Total +Sumber : Universitas Brawijaya +Source : Brawijaya University +Kota Malang Dalam Angka 2023 127 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.1.21 Jumlah Dosen pada Universitas Brawijaya Menurut +Table Fakultas dan Jenis Kelamin, 2021/2022 - 2022/2023 +Number of Lecturer at Brawijaya University by Faculty +and Sex, 2021/2022-2022/2023 +Dosen +Lecturer +Fakultas Faculty Laki-Laki Perempuan +Male Female +2020/2021 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +d +(!) (2) (3) i(4) (5) +. +o +Fakultas Hukum g +69 72 56 58 +Faculty of Law s . +Fakultas Ekonomi Dan Bisnis p +100 b102 61 67 +Faculty of Economics and Business . +a +Fakultas Ilmu Administrasi t +113 o 101 62 56 +Faculty of Administrative Sciences k +g +Fakultas Pertanian +n88 92 89 91 +Faculty of Agriculture a +l +Fakultas Peternakan a +m 45 44 45 46 +Faculty of Animal Husbandry +/ +Fakultas Teknik : / +s 180 173 95 89 +Faculty of Engineering p +Fakultas Kedokteran t t +h 171 163 230 185 +Medical Faculty +Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan +79 82 61 65 +Faculty of Fisheries and Marine Sciences +Fakultas Matematika & IPA +81 81 74 73 +Faculty of Mathematics and Natural Sciences +Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik +Faculty of Social Sciences and Political 74 71 87 93 +Sciences +Fakultas Ilmu Budaya +43 43 80 86 +Faculty of Cultural Sciences +128 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.21 +Dosen +Lecturer +Fakultas Faculty Laki-Laki Perempuan +Male Female +2021/2022 2022/2023 2021/2022 2022/2023 +d +i +(!) (2) (3) .(4) (5) +o +Fakultas Kedokteran Hewan g +14 15 . 25 26 +Veterinary Faculty s +p +Fakultas Kedokteran Gigi b +7 7 40 42 +Faculty of Dentistry a . +t +Fakultas Ilmu Komputer o +Computer Sciences Faculty 88 k 84 21 19 +g +Fakultas Teknologi Pertanian n +a61 58 65 65 +Faculty of Agriculture Technology +l +a +Fakultas Ilmu Kesehatan m +- 14 - 61 +Health Science Faculty / +/ +Fakultas Vokasi s : +1 25 1 18 +Vocational Faculty p +t +Pascasarjana h t +- - - 3 +Postgraduate +Jumlah +1 214 1 092 +Total +Sumber : Universitas Brawijaya +Source : Brawijaya University +Kota Malang Dalam Angka 2023 129 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.1.22 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Mahasiswa Politeknik +Table Kesehatan Kemenkes Malang Menurut Jurusan dan +Jenis Kelamin Tahun Akademik 2022/2023 +Number Student and Graduates of Student Health +Politechnic of Malang Health Ministry by Faculty, Sex and +Academic Year 2022/2023 +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan +Jurusan Number of Student d Graduated +Study Program i +. +o +Laki-Laki Perempuan Jumlah gLaki-Laki Perempuan Jumlah +Male Female Total .Male Female Total +s +p +(1) (2) (3) b(4) (5) (6) (7) +. +a +Jurusan Gizi t +o +k +g +Prodi D-III Gizi 15 n339 354 5 102 107 +a +Prodi D-III Analisis Farmasi & a l +Makanan 16 m 200 216 8 79 87 +/ +/ +: +S.Tr. Gizi & Dietetika Malang s21 278 299 4 62 66 +p +t +S.Tr. Gizi & Dietetika Alih t +h 0 33 33 0 34 34 +Jenjang Malang +Dietisien 4 44 48 3 32 35 +Jumlah +56 894 950 20 309 329 +Total +130 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.22 +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan +Jurusan +Number of Student d Graduated +Study Program +i +. +Laki-Laki Perempuan Jumlah Loaki-Laki Perempuan Jumlah +g +Male Female Total .Male Female Total +s +(1) (2) (3) (4)p (5) (6) (7) +b +. +Jurusan Keperawatan a +t +o +k +D-III Keperawatan Malang 70 45g1 521 18 79 97 +n +a +l +D-III Keperawatan Lawang - a - - 9 75 84 +m +/ +/ +D-III Keperawatan Blitar :50 279 329 19 90 109 +s +p +t +D-III Keperawatan Trenggalehkt 37 157 194 11 52 63 +D-III Keperawatan Ponorogo 46 176 222 13 52 65 +D-IV Keperawatan Malang 67 411 478 11 36 47 +D-IV Keperawatan Lawang - - - 4 46 50 +Pendidikan Profesi Ners 27 97 124 25 98 123 +Jumlah +297 1 571 1 868 110 528 638 +Total +Kota Malang Dalam Angka 2023 131 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.22 +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan +Jurusan +Number of Student Graduated +Study Program d +i +Laki-Laki Perempuan Jumlah Laoki.-Laki Perempuan Jumlah +Male Female Total gMale Female Total +. +s +(1) (2) (3) (4)p (5) (6) (7) +b +Jurusan Kebidanan a . +t +o +k +D-III Kebidanan Malang - 227 227 - 39 39 +g +n +a +D-IV Kebidanan Malang - l 216 216 - 37 37 +a +m +D-IV Kebidanan Malang Alih / +/- 52 52 - 46 46 +Jenjang s : +p +D-IV Kebidanan Kediri t t - 206 206 - 34 34 +h +D-IV Kebidanan Jember - 209 209 - 50 50 +D-IV Kebidanan Jember Alih +- 56 56 - 55 55 +Jenjang +Prodi Pendidikan Profesi Bidan - 225 225 - 225 225 +Jumlah +- 1 191 1 191 - 486 486 +Total +132 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.22 +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan +Jurusan +Number of Student Graduated +Study Program d +i +Laki-Laki Perempuan Jumlah Laoki.-Laki Perempuan Jumlah +Male Female Total gMale Female Total +. +s +(1) (2) (3) (4) p (5) (6) (7) +b +Jurusan Rekam Medis & +. +a +Informasi Kesehatan +t +o +D-III Rekam Medis dan k +Informasi Kesehatan +57 370g 427 14 126 140 +n +a +D-III Asuransi Kesehatan 20 l 214 234 6 72 78 +a +m +/ +D-III Teknologi Bank Darah 39/ 157 196 12 50 62 +: +s +p +D-III Teknologi Bank Darah t +t 9 9 18 1 2 3 +Alih Jenjang h +D-IV Promosi Kesehatan 50 233 283 13 55 68 +D-IV Kesehatan dan +32 68 100 - - - +Keselamatan Kerja +Jumlah +207 1 051 1 258 46 305 351 +Total +Sumber : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang +Source : Health Politechnic of Malang Health Ministry +Kota Malang Dalam Angka 2023 133 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.1.23 Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Mahasiswa Politeknik +Table Negeri Malang Menurut Program Studi dan Jenis +Kelamin Tahun Ajaran 2021/2022 (Genap) +Number of Students and Graduate Students State +Polytechnic of Malang According to the Study Program +and Gender of the academic year 2021/2022 (Even) +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan Mahasiswa +Program Studi +Number of Students Nudmber of Graduate Students +Study Program +i +. +Laki-laki Perempuan oLaki-laki Perempuan +g +Male Female Male Female +. +s +(1) (2) (3p) (4) (5) +b +DIPLOMA III (D3) a . +t +Administrasi Bisnis o +165 k 447 44 161 +Business Administration g +n +Akuntansi +1a12 371 33 111 +Accountancy l +a +Akuntansi, Kampus Lumanajang m +12 19 - - +Accountancy, Lumanajang Branch / / +: +Akuntansi, Kampus Kediri s +p 71 338 37 98 +Accountancy, Kediri Branch t +t +Bahasa Inggris h +16 68 15 64 +English +Manajemen Informatika +80 88 74 86 +Informatics Management +Manajemen Informatika, Kampus +Pamekasan +5 2 - - +Informatics Management, Pamekasan +Branch +Manajemen Informatika, Kampus Kediri +263 151 100 28 +Informatics Management, Kediri Branch +Teknik Elektronika +252 77 89 29 +Electronics Engineering +Teknik Kimia +107 253 41 101 +Chemical Engineering +Teknik Listrik +248 74 97 23 +Electricity Engineering +Teknik Mesin +547 19 174 9 +Machine Engineering +134 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.23 +Jumlah Mahasiswa Jumlah Lulusan Mahasiswa +Program Studi +Number of Students Number of Graduate Students +Study Program +Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan +Male Female Male Female +(1) (2) (3) (4) (5) +Teknik Mesin, Kampus Kediri d +376 17 123 9 +Machine Engineering, Kediri Branch . i +o +Teknik Sipil g +Civil Engineering 156 86 s . 53 34 +p +Teknik Telekomunikasi +161 b131 53 58 +Telecommunication Engineering . +a +Teknologi Informasi, Kampus Lumajang 37 o t 11 - - +Information Technology, Lumajang Branch k +g +Teknologi Konstruksi Jalan, Jembatan, dan n +Bangunan Air a +l91 50 25 22 +Road, Bridge and Waterwork Construction a +m +Technology +/ +Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara: / +s 84 8 - - +Aircraft Maintenance Technology p +t +Teknologi Pertambangan t +h 71 43 13 9 +Mining Technology +Teknologi Sipil, Kampus Lumajang +29 9 - - +Civil Technology, Lumajang Branch +DIPLOMA IV (D4) +Akuntansi Manajemen +277 686 65 143 +Management Accounting +Akuntansi Manajemen, Kampus +Pamekasan +7 7 - - +Management Accounting, Pamekasan +Branch +Bahasa Inggris untuk Industri Pariwisata +29 66 - - +English for Tourism +Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis +dan Profesional +94 193 6 3 +English for Business and Professional +Communication +Kota Malang Dalam Angka 2023 135 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.23 +Jumlah Lulusan Mahasiswa +Jumlah Mahasiswa +Program Studi Number of Graduate +Number of Students +Study Program Students +Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan +Male Female Male Female +(1) (2) (3) (4) (5) +Jaringan Telekomunikasi Digital d +378 221 48 46 +Digital Telecommunication Network . i +o +Keuangan g +92 258 23 61 +Finance s . +p +Keuangan, Kampus Kediri +10 b 38 - - +Finance, Kediri Branch . +a +Manajemen Pemasaran t +34o6 489 74 102 +Marketing Management k +g +Manajemen Rekayasa Konstruksi n420 274 100 69 +Construction Engineering Management a +l +Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi a +m 14 15 - - +Management of Archives and Records of Information +/ +/ +Sistem Informasi Bisnis : +s 169 138 - - +Business Information System p +t +Sistem Kelistrikan t +h 415 92 89 28 +Electricity System +Teknik Elektronika +469 116 66 24 +Electrical Engineering +Teknik Elektronika, Kampus Kediri +46 7 - - +Electrical Engineering, Kediri Branch +Teknik Informatika +732 305 142 59 +informatics Engineering +Teknik Mesin Produksi dan Perawatan +508 24 103 2 +Mechanical Engineering Production and Maintenance +Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, Kampus Kediri +Mechanical Engineering Production and Maintenance, 50 2 - - +Kediri Branch +Teknik Otomotif Elektronik +380 7 62 - +Electronic Automotive Engineering +Teknik Otomotif Elektronik, Kampus Pamekasan +9 - - - +Electronic Automotive Engineering, Pamekasan Branch +136 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan tabel/Continued Table 4.1.23 +Jumlah Lulusan Mahasiswa +Jumlah Mahasiswa +Program Studi Number of Graduate +Number of Students +Study Program Students +Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan +Male Female Male Female +(1) (2) (3) d (4) (5) +i +. +Teknologi Kimia Industri o +119 29g3 28 92 +Industrial Chemical Technology +. +s +Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan p +61 27 - - +Road And Bridge Construction Engineering Technology b +. +Teknologi Rekayasa Otomotif, Kampus Lumajang a +23t 1 - - +Automotive Engineering Technology, Lumajang Branch o +k +Magister Terapan (S2) g +n +a +Rekayasa Teknologi Manufaktur +a l 20 1 1 - +Manufacturing Technology Engineering +m +Sistem Informasi Akuntansi / +/ 7 12 1 1 +Accounting Information System s : +Teknik Elektronika p +t 30 13 17 5 +Electronics Engineering h t +Jumlah +7 588 5 547 1 796 1 477 +Total +Sumber : Politeknik Negeri Malang +Source : State Polytechnic of Malang +Kota Malang Dalam Angka 2023 137 SOCIAL AND WELFARE +4.2 KESEHATAN +HEALTH +Tabel Jumlah Desa1/Kelurahan Yang Memiliki Sarana +4.2.1 +Table Kesehatan Menurut Kecamatan, 2020–2021 +Number of Villages1 Having Health Facilities by +Subdistrict, 2019–2021 +Rumah Sakit +Kecamatan +Hospital +Subdistrict +2019 2020 2021 +d +(1) (2) (3.)i (4) +o +g +Kedungkandang 3 .5 3 +s +p +b +Sukun 1 . 1 1 +a +t +o +k +Klojen 5 7 5 +g +n +a +Blimbing a l 2 4 1 +m +/ +Lowokwaru : / 3 3 3 +s +p +Kota Malangt +h t 14 20 13 +Malang Municipality +138 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.1 +Rumah Sakit Bersalin +Kecamatan +Maternity Hospital +Subdistrict +2019 2020 2021 +d +(1) (5) (6.)i (7) +o +g +Kedungkandang 1 .- 2 +s +p +b +Sukun - - - +. +a +t +o +Klojen k4 - 4 +g +n +Blimbing a 3 - 3 +l +a +m +Lowokwaru / 1 - 1 +/ +: +s +Kota Malang p +t 9 - 10 +Malang Municipatlity +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 139 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.1 +Poliklinik +Kecamatan +Polyclinic +Subdistrict +2019 2020 2021 +d +(1) (8) (9.)i (10) +o +g +Kedungkandang 5 . 4 6 +s +p +b +Sukun 9 8 8 +. +a +t +o +Klojen k10 10 11 +g +n +Blimbing a 9 9 9 +l +a +m +Lowokwaru / 9 9 8 +/ +: +s +Kota Malang p +42 40 42 +Malang Municipatlitty +h +140 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.1 +Puskesmas +Kecamatan +Public Health Center +Subdistrict +2019 2020 2021 +d +(1) (11) (12.)i (13) +o +g +Kedungkandang 3 . 3 3 +s +p +b +Sukun 3 3 3 +. +a +t +o +Klojen k3 3 3 +g +n +Blimbing a 4 4 4 +l +a +m +Lowokwaru / 3 3 3 +/ +: +s +Kota Malang p +t 16 16 16 +Malang Municipatlity +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 141 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.1 +Puskesmas Pembantu +Kecamatan +Subsidiary of Public Health Center +Subdistrict +2019 2020 2021 +(1) (14) (15) (16) +d +Kedungkandang 9 9 8 +i +. +o +g +Sukun 10 .10 10 +s +p +b +Klojen 2 . 2 2 +a +t +o +Blimbing k4 4 5 +g +n +a +Lowokwaru l 7 7 7 +a +m +Kota Malang +Malang Municipality : / / 32 32 32 +s +p +t +t +h +142 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.1 +Apotek +Kecamatan +Pharmacy +Subdistrict +2019 2020 2021 +(1) (17) (18) (19) +d +Kedungkandang 9 9 9 +i +. +o +g +Sukun 9 .10 10 +s +p +b +Klojen 11 . 11 11 +a +t +o +Blimbing k9 10 10 +g +n +a +Lowokwaru l 11 11 11 +a +m +Kota Malang +/ 49 51 51 +Malang Municipality : / +s +p +Catatan/Note: 1 Desa pada tabtelt ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan +nagari di Prohvinsi Sumatera Barat/ Villages in this table include Transmigration Settlement Unit which is still fostered by +the relevant ministries and the nagari in the Province of Sumatera Barat +Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes)/ BPS–Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection +Kota Malang Dalam Angka 2023 143 SOCIAL AND WELFARE +Tabel Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kota +4.2.2 +Table Malang , 2022 +Number of Health Human Resources by Subdistrict in +Malang Municipality, 2022 +Tenaga Psikologi Tenaga Tenaga Tenaga +Kecamatan Medis 1 Klinis Keperawatan Kebidanan Kefarmasian +Subdistrict Medical Clinical Nursing Midwifery Pharmaceutical +Worker 1 Psychology Worke Worker Worker +d +i +(1) (2) (3) (4) .(5) (6) +o +g +Kedungkandang 204 - 451 . 96 49 +s +p +b +Sukun 86 2 a .327 80 27 +t +o +k +Klojen 1 413 6g 2 067 345 220 +n +a +l +Blimbing 217 a - 370 118 51 +m +/ +/ +Lowokwaru 216s : 1 330 136 52 +p +t +Kota Malang t +h2 136 9 3 545 775 399 +Malang Municipality +144 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.2 +Tenaga Kesehatan Tenaga Kesehatan +Tenaga +Kecamatan Masyarakat Lingkungan Tenaga Gizi +Keterapian +Subdistrict Public Health Enviromental Nutritionist +Phisical Therapist +Worker Health Worker +(1) (7) (8) (9) (10) +d +i +Kedungkandang 377 18 .25 10 +o +g +. +s +Sukun 289 11 p 21 11 +b +. +a +Klojen 2 974 23t 102 56 +o +k +g +Blimbing 500 n13 18 12 +a +l +a +Lowokwaru 476 m 18 22 7 +/ +/ +: +Kota Malang s +4p 616 83 188 96 +Malang Municipality +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 145 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.2 +Tenaga Kesehatan +Tenaga Keteknisan Tenaga Teknik +Kecamatan Tradisional +Medis Biomedika +Subdistrict Traditional Health +Medical Technicians Biomedical Enginer +Worker +(1) (11) (12) (13) +d +i +Kedungkandang 44 25 . 49 +o +g +. +s +Sukun 24 p8 59 +b +. +a +Klojen 145 t 114 110 +o +k +g +Blimbing 35 n 10 77 +a +l +a +Lowokwaru 17m 22 75 +/ +/ +: +Kota Malang s +p265 179 370 +Malang Municipality +t +t +h +Catatan/Note: 1 Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis baik di dalam maupun di +luar negeri yang diakui oleh Pemerintah RI sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 29 Tahun 2004 +tentang Praktik Kedokteran)/Medical worker includes doctor, dentist, medical specialist, and dentist specialist at home +and abroad recognized by Indonesian government in accordance with the laws and regulations (Law No. 29 year 2004 +about Medical Practice) +Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang +Source : Health Service Malang Municipality +146 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, +4.2.3 +Table Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut +Kecamatan di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Number of General Hospital, Specialized Hospital, Public +Health Center, Primary Clinic, and Integrated Health Post by +Subdistrict in Malang Municipality, 2021 and 2022 +Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Khusus +Kecamatan General Hospital Specialized Hospital +d +Subdistrict +i +. +2021 2022 o2021 2022 +g +(1) (2) (3) s . (4) (5) +p +b +Kedungkandang 2 2 3 3 +. +a +t +o +Sukun 1 k 1 - - +g +n +a +Klojen 6l 7 7 7 +a +m +/ +Blimbing : / 2 1 2 2 +s +p +t +t +Lowokwaru h 2 3 1 1 +Kota Malang +13 14 13 13 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 147 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.3 +Puskesmas1 Rawat Inap Puskesmas1Non Rawat Inap +Public Health Center1 Public Health Center1 +Kecamatan +with Inpatient Care without Inpatient Care +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (6) (7) d(8) (9) +i +. +o +Kedungkandang 1 - g 2 3 +. +s +p +Sukun 1 -b 2 3 +. +a +t +o +Klojen - k - 3 3 +g +n +a +Blimbing 2 l - 2 4 +a +m +/ +Lowokwaru : /2 - 1 3 +s +p +Kota Malang h t t 6 - 10 16 +Malang Municipality +148 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.3 +Puskesmas Pembantu Poliklinik +Kecamatan Public Health CenterServant Polyclinic +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (10) (11) (12) (13) +d +i +Kedungkandang 9 9 o .7 15 +g +. +s +Sukun 10 10 p 4 13 +b +. +a +t +Klojen 2 o2 16 26 +k +g +n +Blimbing 4 4 15 17 +a +l +a +m +Lowokwaru 8 8 11 24 +/ +/ +: +s +Kota Malang p +t 33 33 53 95 +Malang Municipalityt +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 149 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.3 +Klinik Pratama Posyandu +Kecamatan Primary Clinic Intregrated Health Post +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +d +i +(1) (14) (15) o .(16) (17) +g +Kedungkandang 12 13 s . 142 142 +p +b +. +Sukun 11 a11 151 152 +t +o +k +g +Klojen 19 19 95 95 +n +a +l +a +Blimbing m11 12 147 150 +/ +/ +: +s +Lowokwaru p 17 19 113 113 +t +t +h +Kota Malang +70 74 648 652 +Malang Municipality +Catatan/Note: 1 Puskesmas yang teregistrasi/Registered Public Health Center +Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang +Source : Health Service Malang Municipality +150 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.2.4 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Kelamin di Kota +Table Malang, 2020-2022 +Number of Health Personnel According to Gender in +Malang Municipality, 2020-2022 +Jenis Kelamin +Gender +Tenaga Kesehatan +Laki-laki Perempuan +Health Workers +Male Female +d +2020 2021 2022 202i0 2021 2022 +. +o +(1) (2) (3) (4) g(5) (6) (7) +. +Tenaga Medis Puskesmas s +15 15 16p 73 63 88 +Puskesmas Medical Personnel b +. +Tenaga Medis Rumah Sakit a +749 1 111 t1 067 613 1 031 1 038 +Hospital Medical Personnel o +k +Tenaga Keperawatan Puskesmas g +36 n33 30 95 95 89 +Puskesmas Nursing Staff +a +l +Tenaga Keperawatan Rumah Sakit a +98m4 1 030 1 046 2 049 2 288 2 340 +Hospital Nursing Staf +/ +/ +Tenaga Kebidanan Puskesmas : +s- - - 141 155 169 +Puskesmas Midwife p +t +Tenaga Kebidanan Rumah Shakitt +- - - 613 602 582 +Hospital Midwife +Tenaga Kefarmasian Puskesmas +Puskesmas Pharmaceutical 7 7 7 33 32 39 +Manpower +Tenaga Kefarmasian Rumah Sakit +55 60 63 392 437 431 +Hospital Pharmaceutical Manpower +Tenaga Kesehatan Lainnya +Puskesmas 28 32 42 149 170 209 +Puskesmas Other Health Worker +Tenaga Kesehatan Lainnya Rumah +Sakit 302 305 303 657 617 615 +Hospital Other Health Worker +Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang +Source : Health Service Malang Municipality +Ket * : jumlah tenaga keparawatan RS adalah jumlah total laki-laki dan perempuan +Kota Malang Dalam Angka 2023 151 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.2.5 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi +Table Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Kota Malang, +2022 +Number of Specialist Doctors, General Practitioners, and +Dentists According to Health Service Facilities in Malang +Municipality, 2022 +Dokter Spesialis Dokter Umum +Unit Kerja Medical Specialist General Practitioners +Work Unit Laki-laki Perempuan Laki-ldaki Perempuan +Male Female M.aile Female +o +(1) (2) (3) g(4) (5) +. +s +Puskesmas Kedungkandang - - p - 8 +b +Puskesmas Gribig - - a . 1 3 +t +o +Puskesmas Arjowinangun - k- 1 2 +g +n +Puskesmas Janti - a - - 6 +l +a +Puskesmas Ciptomulyo - m - - 3 +/ +/ +Puskesmas Mulyorejo :- - - 4 +s +p +Puskesmas Arjuno t t - - 2 2 +h +Puskesmas Bareng - - - 3 +Puskesmas Rampal Celaket - - 1 2 +Puskesmas Cisadea - - 1 2 +Puskesmas Kendalkerep - - - 6 +Puskesmas Polowijen - - 1 4 +Puskesmas Pandanwangi - - - 5 +Puskesmas Dinoyo - - 2 7 +Puskesmas Mojolangu - - 1 3 +Puskesmas Kendalsari - - 2 2 +152 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.5 +Dokter Spesialis Dokter Umum +Unit Kerja Medical Specialist General Practitioners +Work Unit Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan +Male Female Male Female +(1) (2) (3) (d4) (5) +Rumah Sakit Umum Daerah Dr. . i +171 108 o320 280 +Saiful Anwar g +. +Rumah Sakit Tk. II Dr Soepraoen 25 11 s 11 19 +p +b +Rumah Sakit Panti Nirmala 58 32 . 12 7 +a +t +Rumah Sakit Panti Waluya o +48 k21 7 15 +Sawahan Malang +g +n +Rumah Sakit Lavalette 50 a 27 4 13 +l +Rumah Sakit Islam Aisyiyah a +3m1 31 8 9 +Malang +/ +/ +: +Rumah Sakit Islam Malang s23 24 10 11 +p +Rumah Sakit Hermina h t t 32 34 6 20 +Tangkubanprahu +Rumah Sakit Persada Hospital 55 39 8 26 +Rumah Sakit Universitas +21 31 4 10 +Brawijaya +Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri +10 9 2 7 +Bunda +Rumah Sakit Ibu dan Anak +13 7 3 1 +Melati Husada +Rumah Sakit Ibu dan Anak +7 11 2 5 +Mutiara Bunda +Rumah Sakit Permata Bunda 7 12 1 4 +Kota Malang Dalam Angka 2023 153 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.5 +Dokter Spesialis Dokter Umum +Unit Kerja Medical Specialist General Practitioners +Work Unit Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan +Male Female Male Female +(1) (2) (3) d(4) (5) +Rumah Sakit Ibu dan Anak Refa . i +3 3 o 4 6 +Husada g +. +Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri 9 8 s 2 4 +p +b +Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi +3 a .6 1 3 +Waloeja Kauman +t +o +Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi +3 k 5 - 1 +Waloeja Rampal g +n +Rumah Sakit Khusus Kanker Onkologi 4a 6 1 - +Sentani a l +Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada m +6 6 5 8 +Bunda / / +: +s +Rumah Sakit Ibu dan Anak Galeri +p 1 8 9 3 +Candra t +t +h +Rumah Sakit Umum Daerah Kota +7 12 5 10 +Malang +Rumah Sakit Ibu dan Anak +5 6 2 7 +Muhammadiyah Malang +Rumah Sakit Bhirawa Bhakti 7 6 1 5 +Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati +3 2 3 4 +Children Hospital +Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata +4 - 1 4 +Hati +Jumlah +602 465 443 540 +Total +154 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.5 +Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis +Unit Kerja Dentist Dentist Specialist +Work Unit Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan +Male Female Male Female +(1) (6) (7) (8d) (9) +i +. +Puskesmas Kedungkandang - 1 o- - +g +. +Puskesmas Gribig - 1 s - - +p +b +Puskesmas Arjowinangun 1 1 . - - +a +t +Puskesmas Janti - o2 - - +k +g +Puskesmas Ciptomulyo - n 1 - - +a +l +Puskesmas Mulyorejo 1 a 2 - - +m +Puskesmas Arjuno /-/ 2 - - +: +s +p +Puskesmas Bareng - 2 - - +t +t +h +Puskesmas Rampal Celaket 1 1 - - +Puskesmas Cisadea - 2 - - +Puskesmas Kendalkerep - 1 - - +Puskesmas Polowijen - 3 - - +Puskesmas Pandanwangi - 2 - - +Puskesmas Dinoyo - 1 - - +Puskesmas Mojolangu - 2 - - +Puskesmas Kendalsari - 2 - - +Kota Malang Dalam Angka 2023 155 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.5 +Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis +Unit Kerja Dentist Dentist Specialist +Work Unit Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan +Male Female Male Female +(1) (6) (7) (d8) (9) +i +Rumah Sakit Umum Daerah Dr. 1 2 o . 3 9 +Saiful Anwar g +. +s +Rumah Sakit Tk. II Dr Soepraoen - 1 p 1 - +b +Rumah Sakit Panti Nirmala 3 1a . 2 3 +t +o +Rumah Sakit Panti Waluya +2 k2 3 2 +Sawahan Malang g +n +Rumah Sakit Lavalette 2 a 1 2 5 +l +a +Rumah Sakit Islam Aisyiyah m +- 2 - 3 +Malang / +/ +: +Rumah Sakit Islam Malang s- 9 2 3 +p +t +Rumah Sakit Hermina t +h - 2 2 10 +Tangkubanprahu +Rumah Sakit Persada Hospital 1 2 3 4 +Rumah Sakit Universitas +- 3 1 3 +Brawijaya +Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri +- - 1 1 +Bunda +Rumah Sakit Ibu dan Anak +- - - - +Melati Husada +Rumah Sakit Ibu dan Anak +- - - - +Mutiara Bunda +Rumah Sakit Permata Bunda - 2 - - +156 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.5 +Dokter Gigi Dokter Gigi Spesialis +Unit Kerja Dentist Dentist Specialist +Work Unit Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan +Male Female Male Female +(1) (6) (7) d(8) (9) +i +Rumah Sakit Ibu dan Anak Refa o . +1 1 - - +Husada g +. +s +Rumah Sakit Ibu dan Anak Puri - 1p 2 5 +b +Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi . +- a- - - +Waloeja Kauman t +o +Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi k +- g - - - +Waloeja Rampal +n +Rumah Sakit Khusus Kanker Onkologi a +l- - - - +Sentani a +m +Rumah Sakit Ibu dan Anak Husada +/ - 1 - 1 +Bunda : / +s +Rumah Sakit Ibu dan Anak Galeri p +Candra t t - 2 1 - +h +Rumah Sakit Umum Daerah Kota +- 1 1 +Malang +Rumah Sakit Ibu dan Anak +- 1 - - +Muhammadiyah Malang +Rumah Sakit Bhirawa Bhakti - 1 2 7 +Rumah Sakit Ibu dan Anak Melati +- - - - +Children Hospital +Rumah Sakit Ibu dan Anak Permata +1 - - - +Hati +Jumlah +13 60 26 57 +Total +Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang +Source : Health Service Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 157 SOCIAL AND WELFARE +Tabel Jumlah Kasus Penyakit Terbanyak di Kota Malang, 2022 +4.2.6 +Table Number of Most Illness Cases in Malang Municipality, 2022 +Jenis Penyakit Jumlah +No +Illness Total +(1) (2) (3) +1 Infeksi Saluran Pernapasan Akut d20 983 +i +. +o +2 Hipertensi Primer g 9 886 +. +s +3 Peny Pulpa & Jaringan Perapikal p 8 180 +b +. +4 Type 2: Non insulin dependen DM a 5 104 +t +o +5 Influenza, virus tidak diidentifikasi k 5 008 +g +n +6 Dyspepsia a 3 802 +l +a +7 Gastritis m 3 236 +/ +/ +8 Myalgia s : 2 604 +p +t +9 Derrmatitis Kontak Atlergi 1 877 +h +10 Osteoarthritis 1 313 +Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang +Source : Health Service Malang Municipality +158 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.2.7 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), +Table dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kota Malang, +2020-2022 +Number of Baby Born, Low Birth Weight Babies (LBWB), and +Malnutrition By Subdistrict in Malang Municipality, 2020- +2022 +Berat Badan +Bayi Lahir +Lahir Rendah Balita Gizi Buruk +Kecamatan Baby Born d +Subdistrict . +i(BBLR) Malnutrition +Lahir Hidup Lahir Mati oLow Birth Weight Baby +g +Born Aive Stillborn . Babies +s +(1) (2) (3) p (4) (5) +b +Kedungkandang 2 448 a .8 70 9 +t +o +Sukun 2 623 k 6 64 6 +g +n +Klojen 1 012 4 69 5 +a +l +a +Blimbing m2 377 22 107 5 +/ +/ +Lowokwaru :2 015 11 78 8 +s +p +t +20t22 10 475 51 388 33 +h +Kota Malang +2021 9 919 49 39 75 +Malang Municipality +2020 10 523 53 22 ... +Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang +Source : Health Service Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 159 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.2.8 Jumlah Ibu Hamil yang Melahirkan di Fasilitas Kesehatan, +Table Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, +Kurang Energi Kronis (KEK) dan Mendapat Tablet Zat Besi +(Fe) di Kota Malang, 2018-2022 +Number of Pregnant Mothers Who Give Birth in Health +Facilities, Visits K1,Visits K4, Less Chronic Energy and +Getting Iron Tablet (Fe) in Malang Municipality, 2018-2022 +Ibu yang Bersalin +Kurang +di Fasilitas Melakukan Melakukan Mendapat +dEnergi +Kecamatan Kesehatan Kunjungan Kunjungain Zat Besi +. Kronis (KEK) +Subdistrict Mothers Who Give K1 K4o Getting Iron +g Less Chronic +Birth in Health Visits K1 +s +V.isits K4 +Energy +Tablet +Facilities p +b +(1) (2) (3) . (4) (5) (6) +a +Kedungkandang 3 122 o2t 760 2 528 257 2 528 +k +Sukun 3 001 g2 858 2 757 205 2 755 +n +a +Klojen 1 568 l 1 175 1 074 71 1 074 +a +m +Blimbing /2 727 2 619 2 533 213 2 533 +/ +: +s +Lowokwaru p 2 528 2 319 2 127 178 2 127 +t +t +h +2022 12 946 11 731 11 019 924 11 017 +2021 12 533 11 214 10 544 895 10 544 +Kota Malang +2020 13 024 11 474 10 863 ... ... +Malang Municipality +2019 13 114 13 020 12 538 ... 12 202 +2018 13 114 13 020 12 538 ... 12 202 +Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang +Source : Health Service Malang Municipality +160 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.2.9 Jumlah HIV/AIDS, Muntaber, DBD, Infeksi Saluran +Table Pernafasan, Malaria, dan Campak Menurut Kecamatan +di Kota Malang, 2022 +Number of HIV/AIDS, Vomiting, Dengue Fever, Respiratory +Tract Infection, Malaria, and Measles by Subdistrict in +Malang Municipality, 2022 +Kecamatan HIV/AIDS Muntaber DBD Malaria +Tudberculosis +Subdistrict HIV/AIDS Vomiting Dengue Fever i Malaria +. +o +(1) (2) (3) (4) g (5) (6) +. +s +Kedungkandang 20 663 p119 350 1 +b +. +a +Sukun 30 489 t 159 280 10 +o +k +g +Klojen 192 n328 70 1 125 5 +a +l +a +Blimbing 20 m 662 101 184 5 +/ +/ +: +Lowokwaru 2s20 1 014 111 277 5 +p +t +Kota Malang h t +482 3 156 560 2 216 26 +Malang Municipality +Sumber : Dinas Kesehatan Kota Malang +Source : Health Service Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 161 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.2.10 Pencapaian Peserta Keluarga Berencana Aktif di Kota +Table Malang, Desember 2022 +Number of Family Planning Active Participant Toward +PUS in Malang Municipality, December 2022 +Jumlah PUS +Kecamatan Number of Spermatisida Vasektomi Tubektomi +IUD/Spiral +Subdistrict Fertile Age Spermaticides MOP MOW +Couples +d +(1) (2) (3) (4) . i (5) (6) +o +g +Kedungkandang 28 815 - 3 .385 44 1 186 +s +p +b +Sukun 25 225 - . 3 309 29 1 074 +a +t +o +k +Klojen 9 106 g- 1 651 12 497 +n +a +l +Blimbing 22 023 a - 6 503 32 1 167 +m +/ +/ +: +Lowokwaru s19 217 - 3 482 29 920 +p +t +t +Kota Malang h +104 386 - 18 330 146 4 844 +Malang Municipality +162 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Tabel 4.2.10 +Jumlah +Peserta KB +Kecamatan Susuk Suntik Pil Kondom +Number +Subdistrict Implant Inject Pill Condom +of Family +d Plannng +i +. +(1) (7) (8) (9) o (10) (11) +g +. +Kedungkandang - 10 379 2 40s7 681 18 082 +p +b +. +a +Sukun - 6 470 1 560 577 13 019 +t +o +k +g +Klojen - n1 881 567 650 5 258 +a +l +a +Blimbing - m 5 717 1 718 1 208 16 345 +/ +/ +: +s +Lowokwaru p- 4 753 1 105 640 10 929 +t +t +h +Kota Malang +- 29 200 7 357 3 756 63 633 +Malang Municipality +Sumber : Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang +Source : Social P3AP2KB Services Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 163 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.2.11 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) +Table Menurut Jenis PPKS di Kota Malang, 2022 +Number of People with Social Welfare Problems in Malang +Municipality, 2022 +Jenis PMKS Jumlah +Kind of PMKS Total +(1) (2) +d +i +Anak Balita Terlantar o .6 +g +. +Anak Terlantar s 8 +p +b +Anak Jalanan a . 18 +t +o +Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus k 20 +g +n +Lanjut Usia Terlantar a 23 461 +l +a +m +Penyandang Disabilitas 2 799 +/ +/ +: +s +Tuna Susila p 8 +t +t +h +Gelandangan 75 +Pengemis 6 +Pemulung 3 +Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan 146 +Korban Bencana Alam 335 +Korban Bencana Sosial 90 +Sumber : Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malang +Source : Social P3AP2KB Services Malang Municipality +164 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.2.12 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan dan +Table Jenis Disabilitas di Kota Malang, 2022 +Number of People with Disabilitas by Subdistrict and Type +of Disability in Malang Municipality, 2022 +Kecamatan Mental Fisik Intelektual Sensorik Netra +Subdistrict Mentally Physical Intellectual Sensory Net +(1) (2) (3) (4) (5) +d +Kedungkandang 173 158 113 64 +i +. +o +g +Sukun 172 215 36 69 +. +s +p +Klojen 117 102 b 34 35 +. +a +t +Blimbing 125 o50 56 47 +k +g +Lowokwaru 132 n 131 38 69 +a +l +a +Jumlah/Total 7m19 656 277 284 +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 165 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Tabel 4.2.12 +Kecamatan Sensorik Wicara Sensorik Rungu Ganda Jumlah +Subdistrict Speech Sensory Deaf Sensory Double Total +(1) (6) (7) (8) (9) +d +Kedungkandang 29 38 160 735 +i +. +o +g +Sukun 17 50 131 690 +. +s +p +Klojen 9 11 b 59 367 +. +a +t +Blimbing 8 o31 142 459 +k +g +Lowokwaru 20 n 64 94 548 +a +l +a +Jumlah/Total m83 194 586 2 799 +/ +/ +: +Sumber : Dinas Sosial, P3AP2KB Kota Malsang +Source : Social P3AP2KB Services Malanpg Municipality +t +t +h +166 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.2.13 Jumlah Donor Darah Menurut Jenis Kelamin dan Bulanan +Table di Kota Malang, 2019-2022 +Number of Blood Donor by Sex and Monthly in Malang +Municipality, 2019-2022 +Jenis Kelamin +Bulan Sex Jumlah +Month Laki-Laki Perempuan Total +Man Women +d +(1) (2) (3) (4) +i +. +o +Januari/January 2 946 g1 405 4 351 +. +s +Februari/February 2 053 p 1 058 3 111 +b +Maret/March 2 901a . 1 637 4 538 +t +o +April/April k3 274 1 767 5 041 +g +n +Mei/May a 2 534 1 207 3 741 +l +a +Juni/June m 3 335 1 874 5 209 +/ +/ +Juli/July : 2 723 1 303 4 026 +s +p +Agustus/August t t 3 649 1 535 5 184 +h +September/September 3 122 1 489 4 611 +Oktober/October 3 046 1 551 4 597 +November/November 2 802 1 601 4 403 +Desember/December 2 964 1 521 4 485 +2022 35 349 17 948 53 297 +2021 28 254 13 591 41 845 +Jumlah +Total 2020 31 539 12 572 44 111 +2019 32 918 12 632 45 550 +Sumber : Palang Merah Indonesia Kota Malang +Source : Indonesian Red Cross of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 167 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.2.14 Jumlah Permintaan Darah Berdasarkan Bagian di Rumah +Table Sakit di Kota Malang, 2018-2021 +Number of Request Blood by Hospital in Malang +Municipality, 2018-2021 +Bagian Rumah Sakit +Hospital Section +Bulan Kamar Kamar Penyakit +Month Bedah Bersalin Dalam Anak Lain-Lain +Operating Birthing Internald Child Other +Room Room Disen.sie +o +g +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +. +s +Januari/January 109 208 p 854 437 3 932 +b +. +Februari/February 58 a230 774 276 3 448 +t +o +Maret/March 93 k239 790 283 4 654 +g +n +April/April a158 236 863 306 4 801 +l +a +Mei/May m 64 256 888 327 3 888 +/ +/ +Juni/June s : 82 269 884 312 4 478 +p +t +Juli/July t 106 282 1 030 335 4 403 +h +Agustus/August 112 281 903 290 4 592 +September/September 123 293 1 064 145 4 536 +Oktober/October 113 268 1 259 177 4 598 +November/November 99 296 1 260 115 4 808 +Desember/December 92 280 1 156 113 4 490 +2022 1 209 3 138 11 725 3 116 52 628 +Jumlah 2021 1 072 2 879 7 793 3321 44 981 +Total 2020 1 104 3 237 11 842 1 756 45 083 +2019 2 239 3 578 15 235 1 236 46 610 +Sumber : Palang Merah Indonesia Kota Malang +Source : Indonesian Red Cross of Malang Municipality +168 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.2.15 Jumlah Permintaan Darah dan Komponen Darah Bulanan +Table di Kota Malang, 2019-2022 +Number of Blood Demand and Monthly Blood Components +in Malang Municipality, 2019-2022 +Bulan Darah Lengkap Komponen Darah +Month Complete blood Blood component +(1) (2) (3) +Januari/January 661 4 879 +d +i +. +Februari/February 626 o 4 160 +g +. +Maret/March 807 s 5 252 +p +b +April/April 72.0 5 644 +a +t +Mei/May o652 4 771 +k +g +Juni/June n 624 5 401 +a +l +Juli/July a 626 5 530 +m +Agustus/August / / 743 5 435 +: +s +p +September/September 513 5 648 +t +t +h +Oktober/October 440 5 975 +November/November 505 6 073 +Desember/December 349 5 782 +2022 7 266 64 550 +2021 8 255 51 791 +Jumlah +Total +2020 7 930 55 092 +2019 8 004 60 894 +Sumber : Palang Merah Indonesia Kota Malang +Source : Indonesian Red Cross of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 169 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.2.16 Jumlah Donor Darah (Orang) Menurut Jenis Golongan +Table Darah dan Bulanan di Kota Malang, 2018-2021 +Number of Blood Donors (Person) by Blood Type and +Monthly Type in Malang Municipality, 2018-2021 +Golongan Darah +Bulan Blood Group +Month +A B O AB +d +(1) (2) (3) i(4) (5) +. +o +Januari/January 987 1 331 g 1 717 316 +. +s +Februari/February 695 p978 1 218 220 +b +. +Maret/March 1 023 a1 386 1 818 311 +t +o +April/April 1 160k 1 524 1 991 366 +g +n +Mei/May a857 1 143 1 468 273 +l +a +Juni/June m 1 151 1 600 2 092 366 +/ +/ +Juli/July s : 917 1 256 1 549 304 +p +t +Agustus/August t 1 148 1 603 2 067 366 +h +September/September 1 014 1 428 1 833 336 +Oktober/October 1 043 1 361 1 877 316 +November/November 1 030 1 329 1 744 300 +Desember/December 1 005 1 340 1 823 317 +2022 12 030 16 279 21 197 3 791 +2021 9 374 12 942 16 405 3 124 +Jumlah +Total +2020 9 892 13 515 17 420 3 284 +2019 10 171 14 063 17 918 3.398 +Sumber : Palang Merah Indonesia Kota Malang +Source : Indonesian Red Cross of Malang Municipality +170 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.2.17 Jumlah Donor Darah Menurut Kelompok Umur dan +Table Bulanan di Kota Malang, 2022 +Number of Blood Donors by Age Group and Monthly in +Malang Municipality, 2022 +Golongan Darah +Bulan Blood Group +Month Jumlah +17 18-24 25-44 45-64 65+ +Total +d +(1) (2) (3) (4) (5). i (6) (7) +o +Januari/January 27 1 023 2 034 g1 259 8 4 351 +. +s +p +Februari/February 8 759 1 369 967 8 3 111 +b +. +a +Maret/March 20 1 046 t2 112 1 350 10 4 538 +o +k +April/April 19 913g 2 406 1 687 16 5 041 +n +Mei/May 18 a871 1 669 1 173 10 3 741 +l +a +m +Juni/June 13 1 197 2 380 1 604 15 5 209 +/ +/ +: +Juli/July s18 704 2 006 1 293 5 4 026 +p +t +Agustus/August h t 34 1 587 2 092 1 460 11 5 184 +September/September 14 927 2 199 1 458 13 4 611 +Oktober/October 9 1 278 1 957 1 342 11 4 597 +November/November 8 918 2 065 1 402 10 4 403 +Desember/December 16 1 001 2 087 1 367 14 4 485 +Jumlah +204 12 224 24 376 16 362 131 53 297 +Total +Sumber : Palang Merah Indonesia Kota Malang +Source : Indonesian Red Cross of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 171 SOCIAL AND WELFARE +4.3 AGAMA DAN SOSIAL LAINNYA +RELIGION AND OTHER SOCIAL AFFAIRS +Tabel 4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama +Table yang dianut di Kota Malang, 2020-2022 +Population by Subdistrict and Religion in Malang +Municipality, 2020-2022 +Agama +Religion +Kecamatan d +Subdistrict . i +Islam Protestan Katolik Hoindu Budha Lainnya +g +Islam Protestant Catholic Hindu Buddha Other +. +s +p +4.3 A(1G)AMA DAN SO(2S)IAL LAI(N3)NYA (4) (5) (6) (7) +b +RELIGION AND OTHER SOCIAL AFFA.IRS +Kedungkandang 170 542 11 270 a6 543 404 741 34 +t +o +k +Sukun 84 419 7 6g83 6 554 117 1 421 63 +n +a +Klojen 199 102 a l7 393 3 173 258 240 45 +m +/ +Blimbing 179 /711 13 569 8 322 212 820 48 +: +s +p +Lowokwaru t t 153 906 7 478 6 090 275 670 20 +h +2022 787 680 47 393 30 682 1 266 3 892 210 +Kota Malang +2021 844 864 52 244 34 444 1 521 4 560 243 +Malang Municipality +2020 840 407 52 441 34 471 1 514 4 655 251 +Catatan/Note : Lainnya meliputi Konghuchu dan Penghayat Kepercayaan +Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang +Source : Departement of Population and Civil Registration of Malang Municipality +172 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.3.2 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di +Table Kota Malang, 2022 +Number of Worship Facilities by Subdistrict in Malang +Municipality, 2022 +Tempat Ibadah +Worship Place +Kecamatan +Subdistrict +Musholla/ +Masjid Gereja Klentendg Vihara Pura +Mosque Langgar Church Klent.eing Vihara Temple +Moshola o +g +(1) (2) (3) (4) s .(5) (6) (7) +p +Kedungkandang 128 395 b10 1 - 1 +. +a +t +o +Sukun 167 153k 28 - 3 3 +g +n +Klojen 124 a141 25 - 4 - +l +a +m +Blimbing 12/0 330 33 - 1 1 +/ +: +s +p +Lowokwaru t 165 208 10 - 1 - +t +h +2022 704 1 227 106 1 9 5 +Kota Malang +2021 943 1 528 106 1 9 5 +Malang Municipality +2020 943 1 528 106 1 9 5 +Sumber : Kementerian Agama Kota Malang +Source : Religious Ministries of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 173 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.3.3 Jumlah Desa1/Kelurahan yang Mengalami Bencana +Table Alam Menurut Kecamatan, 2019-2021 +Number of Viilages1 that Had Natural Disaster by +Subdistrict, 2019-2021 +Banjir Gempa Bumi +Kecamatan Flood Earthquake +Subdistrict +2019 2020 2021 2019 2020 2021 +(1) (2) (3) (4) (5d) (6) (7) +i +. +o +Kedungkandang - - 4 - - 2 +g +. +s +Sukun - - p- - - - +b +. +Klojen 3 - a1 - - 5 +t +o +Blimbing 6 k4 1 2 - 2 +g +n +Lowokwaru 2 a 2 1 2 - - +l +a +Kota Malang m +11 6 7 2 - 9 +Malang Municipality / +/ +: +s +p +t +t +h +174 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Tabel 4.3.3 +Tanah Longsor +Kecamatan Landslide +Subdistrict +2019 2020 2021 +(1) (2) (3) d (4) +i +. +o +Kedungkandang 3 4 7 +g +. +s +Sukun 5 p 4 7 +b +. +Klojen 6 a 3 2 +t +o +Blimbing 8 k 1 3 +g +n +Lowokwaru a3 - - +l +a +Kota Malang m +25 12 19 +Malang Municipality / +/ +: +s +Catatan/Note: 1 Desa pada tabel inpi termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan +nagari di Provinsit Sumatera Barat/ Villages in this table include Transmigration Settlement Unit which is still fostered by +t +the relevant mhinistries and the nagari in the Province of Sumatera Barat +Sumber/Source: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes)/ BPS–Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection +Kota Malang Dalam Angka 2023 175 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.3.4 Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian +Table Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang, 2020-2022 +Total Crime and Realization Solved by Type of Crime in +Malang Municipality, 2020-2022 +2020 2021 2022 +Jenis Kejahatan +Type of Crime Lapor Selesai Lapor Selesai Lapor Selesai +Report Complete Report Complete Report Complete +(1) (2) (3) (4) (5) d (6) (7) +i +Akibat Orang Mati o . +- - - - - - +Resulting the dead g +. +Fiducia s +46 3 30 p 24 31 - +Fiducia b +. +Informasi Transaksi Elektronik a +t +(ITE) o +3 1 2 - 1 - +Electronic Transaction k +g +Information n +Kebakaran a +Wildfire 27 a l27 28 28 1 6 +m +Kecelakaan +/ +/ +Mengakibatkan Luka 10: 10 116 116 321 321 +s +Accidents Result Injuries p +t +Kecelakaan Meninggal Dunia t +h 45 45 47 47 18 18 +Accident Death +Kekerasan Dalam +Rumah Tangga (KDRT) 20 10 62 51 2 47 +Domestic Violence +Ketertiban Umum +- - - - - - +Public Order +Melarikan Wanita di Bawah +Umur - - - - - - +Kidnap a Girl +Mengakibatkan Orang +Luka karena Alpha +- - - - - - +Resulting in Injuries because +Alpha +Minuman Keras (Miras) +7 7 7 7 73 73 +Liquor +Narkotika +211 211 254 254 217 217 +Drugs +176 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Tabel 4.3.4 +2020 2021 2022 +Jenis Kejahatan +Type of Crime Lapor Selesai Lapor Selesai Lapor Selesai +Report Complete Report Complete Report Complete +(1) (2) (3) (4) (5) d (6) (7) +i +Obat Keras o . +- - - - - - +Hard Medication g +. +Pemalsuan Surat s +6 2 4 p 8 4 4 +Counterfeiting Letter b +. +Pembakaran a +- - t- - - - +Burning o +k +Pembunuhan +2 2 g 1 2 2 1 +Killing n +a +Pemerasan 3 a l1 11 20 11 19 +Extortion m +Penadahan / +-/ 8 - 20 - 6 +Fencing s : +p +Penculikan +t- - - - 10 - +Kidnapping h t +Pencurian Biasa +61 33 175 125 192 121 +Ordinary stealing +Pencurian Dengan +Kekerasan (Curas) 8 11 5 7 9 12 +Theft With Violence +Pencurian Dengan +Pemberatan (Curat) 55 22 61 89 98 303 +Theft With Weight +Pencurian Kendaraan +Bermotor (Curanmor ) 373 48 278 167 301 245 +Motorcycle Thieft +Penemuan Mayat +50 50 57 57 - - +Corpse Discovered +Pengeroyokan +29 14 29 38 44 30 +Beatings +Pengancaman +- - - - 1 - +Threat +Kota Malang Dalam Angka 2023 177 SOCIAL AND WELFARE +Lanjutan Tabel/Continued Tabel 4.3.4 +2020 2021 2022 +Jenis Kejahatan +Type of Crime Lapor Selesai Lapor Selesai Lapor Selesai +Report Complete Report Complete Report Complete +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +d +Penganiayaan Berat (Anirat) +3 1 11 3. i - - +Severe Persecution o +g +Penganiayaan dalam +. +s +Keluarga - - - - - - +p +Family Abuse b +. +Penganiayaan Ringan a +t +(Aniring) 52 21 o115 80 75 50 +k +Mild Persecution +g +Pengeroyokan n +29 a14 29 38 44 30 +Beating +l +a +Penggelapan m +59 23 68 42 53 31 +Embezzlement / +/ +: +Penghinaan s +Insult +p1 1 - - - - +t +t +Pengrusakan h +9 10 8 4 4 5 +Destruction +Penipuan +97 15 101 85 52 39 +Deception +Perampasan +1 - - - - - +Deprivation +Perbuatan Tidak Enak (PTE) +- - - - - - +Unpleasant Actions +Percobaan Pencurian +1 - - - - - +Theft Experiment +Pergi Tanpa Pamit +14 15 16 12 4 26 +Go Without Saying Goodbye +Perjudian +8 8 6 13 9 10 +Gambling +Perkosaan +- - 2 3 - - +Rape +178 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Tabel 4.3.4 +2020 2021 2022 +Jenis Kejahatan +Type of Crime Lapor Selesai Lapor Selesai Lapor Selesai +Report Complete Report Complete Report Complete +d +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +i +. +Perlindungan Anak o +20 12 17 g28 29 30 +Child Protection +. +s +Perzinahan p +1 1 2 8 5 5 +Adultery b +. +Pornografi a +- - t2 4 2 3 +Pornography o +k +Senjata Tajam (Sajam) g +Sharp Weapons +2 n1 2 1 2 4 +a +Lain-Lain l +44 a45 78 40 20 11 +Etc m +Jumlah / / +1 26:8 658 1 595 1 383 1 635 1 667 +Total s +p +Sumber : Kepolisian Negara RI Resotrtt Kota Malang +h +Source : State Police of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 179 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.3.5 Ketersediaan Energi Pangan Per Kapita di Kota Malang, +Table 2022 +Availability of Energy Per Capita in Malang Municipality, +2022 +Ketersediaan Per Kapita Persentase +Availability per capita Percentage +Kelompok Kalori/ Protein/ Lemak/ +Kalori/ Protein/ Lemak/ +Bahan Pangan Calorie Protein Fat +Calorie Protein Fat +kkal/ Gram/ Gram/ d +% % % +hari hari hari . i +o +(1) (2) (3) (4) g(5) (6) (7) +. +s +1 Padi-Padian/Rice Grains 287 6,00 1,0p00 12,00 9,26 1,25 +b +Umbi-Umbian/Tuber . +2 9 0,08 a 0,003 0,45 0,12 0,02 +Crops t +o +k +3 Daging/Meat 615 66,00 39,000 28,55 79,46 33,36 +g +n +Minyak dan Lemak/Oil +4 720 a 0,62 72,000 33,38 0,80 60,86 +and Fat a l +Buah/Biji Berminyak/ m +5 23 1,00 0,720 1,11 1,97 0,62 +Fruit or oily Seed / / +: +s +6 Kacang-Kacangan/Nuts p - - - - - - +t +t +h +7 Gula/Sugar 303 0,68 2,000 14,06 1,01 2,01 +Sayuran dan Buah/ +8 23 - 2,000 10,02 7,38 1,87 +Vegetable and Fruits +Jumlah/Total 1 980 74,38 116,723 99,57 100,00 99,99 +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Service of Malang Municipality +180 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.3.6 Jumlah Kelurahan Berdasarkan Kategori Kerawanan +Table Pangan di Kota Malang, 2022 +Number of Vilage by Food Insecurity in Malang +Municipality, 2022 +Kategori Jumlah Kelurahan Persentase +Category Number of Village Percentage +(1) (2) (3) +1 Sangat Rawan/Very Vurnerable - d - +i +. +o +2 Rawan/Vurnerable 3 8,11 +g +. +s +3 Agak Rawan/ Rather Vurnerable 2p 5,41 +b +4 Cukup Tahan/Quite Resistent a .23 62,16 +t +o +5 Tahan/Resistent k 7 18,92 +g +n +6 Sangat Tahan/Extremely Resistent 2 5,41 +a +l +a +Jumlah/Total m 37 100,00 +/ +/ +: +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pesrtanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Spervice of Malang Municipality +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 181 SOCIAL AND WELFARE +Tabel 4.3.7 Jumlah Bencana Menurut Jenis Bencana dan Kecamatan +Table di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Disaster by Type of Disaster and Subdistrict in +Malang Municipality, 2020-2022 +Jenis Bencana +Type of Disaster +Kecamatan +Cuaca Ekstrim +Subdistrict Tanah Longsor Banjir Gempa Bumi +Extreme +Landslide Flood Earthquake +Weather d +i +(1) (2) (3) .(4) (5) +o +g +Kedungkandang 11 11 14 1 +. +s +p +Sukun 31 3 13 1 +b +. +Klojen 11 a15 15 1 +t +o +Blimbing 27 k 12 32 1 +g +n +Lowokwaru 9 2 24 1 +a +l +a +2022 89 43 98 1 +m +Kota Malang / +2021 / 79 35 92 3 +Malang Municipality s : +p +2020 59 54 20 2 +t +t +h +Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang +Source : Regional Disaster Management Agency of Malang Municipality +* Pusat gempa diluar Kota Malang +182 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel 4.3.8 Banyaknya Tempat Penampungan Sampah (TPS) yang +Table Dikelola di Kota Malang, 2019-2022 +Number of Waste Shelters Managed in Malang +Municipality, 2019-2022 +Kecamatan Jumlah TPS yang dikelola +Subdistrict Number of managed TPS +d +i +. +(1) o(2) +g +Kedungkandang . 11 +s +p +Sukun b 15 +. +a +t +Klojen o 9 +k +g +Blimbing 19 +n +a +Lowokwaru a l 20 +m +/2022 74 +/ +: +s +p 2021 65 +Kota Malang t t +h +Malang Municipality 2020 59 +2019 65 +Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang +Source : Environmental Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 183 SOCIAL AND WELFARE +4.4 KEMISKINAN +POVERTY +Tabel 4.4.1 Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kota Malang, +Table 2015-2022 +Poverty Line and Number of Poor People in Malang +Municipality, 2015-2022 +Penduduk Miskin +Garis Kemiskinan +Tahun Number of Poor People +Poverty Line +Year Jumlah (000) d Persentase +(Rupiah) i +Totalo . Percentage +g +(1) (2) (.3) (4) +s +p +2015 411 709 39,10 4,60 +b +. +a +2016 426 527 37,03 4,33 +t +o +k +2017 454 061 g 35,89 4,17 +n +2018 507 11a4 35,49 4,10 +l +a +m +2019 543 966 35,39 4,07 +/ +/ +: +2020 s554 791 38,77 4,44 +p +t +2021 h t 570 238 40,62 4,62 +2022 609 612 38,56 4,37 +Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) +Source : BPS, National Socio Economic Survei (SUSENAS) +184 Malang Municipality in Figures 2023 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan +4.4.2 +Table Kemiskinan di Kota Malang, 2015–2022 +Poverty Gap Index and Poverty Severity Index in Malang +Municipality, 2015–2022 +Tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan Indeks Keparahan Kemiskinan +Year Poverty Gap Index Poverty Severity Index +(1) (2) (3) +2015 0,53 d 0,11 +i +. +2016 0,54 o 0,09 +g +. +s +2017 0,56 0,12 +p +b +2018 0,55 a . 0,11 +t +o +2019 0k,55 0,13 +g +n +2020 0,66 0,15 +a +l +a +2021 m 0,87 0,22 +/ +2022 : / 1,00 0,34 +s +p +Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomtit Nasional (SUSENAS) +Source : BPS, National Socio Econhomic Survei (SUSENAS) +Kota Malang Dalam Angka 2023 185 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h 5. Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan/Agriculture, Foresty, +Livestock, And Fishery +5. PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN/ +05 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +PERTANIAN, KEHUTANAN, +PETERNAKAN & PERIKANAN +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +TOTAL LUAS LAHAN SAWAH +t +o +k +g 994 Ha +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +3.761,28 ton 2.389,15 ton +17.484,56 ton 418,06 Liter +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Pengumpulan data Statistik 1. Agricultural Survey is carried out +Pertanian (SP) diselenggarakan by the BPS-Statistics Indonesia in +oleh Badan Pusat Statistik bekerja cooperation with the Directorate +sama dengan Direktorat Jenderal General of Food Crops, The Ministry +Tanaman Pangan, Kementerian of Agriculture. +Pertanian. +2. Data pokok tanaman pangan 2. The main food crops data collected +yang dikumpulkan adalah luas consists of dharvested area and +panen dan produktivitas (hasil per productivit.yi (yield per hectare). +o +hektar). Produksi tanaman pangan Food cgrops production is generated +. +merupakan hasil perkalian antara by sharvested area multiplied by +p +luas panen dengan produktivitas. bproductivity. Type of food crops +Jenis data tanaman pangan yang a .data cover paddy and secondary +dikumpulkan mencakup padi o tfood crops (maize, soybeans, +dan palawija (jagung, kedelai, k peanuts, cassava, and sweet +g +kacang tanah, ubi kayu dnan potatoes). The harvested area +a +ubi jalar). Pengumpulan data data is collected every month by +l +a +luas panen dilakukamn setiap the Agriculural Extension Worker +bulan oleh Mantri /Pertanian/ (called KCD for Kepala Cabang +/ +: +Kepala Cabang Dinsas Kecamatan Dinas) and reported in Agricultural +p +(KCD) dan dilaporkan dengan Statistics Form (called SP for +t +t +formulir Statihstik Pertanian (SP). Statistik Pertanian). Data collection +Pengumpulan data dilakukan is conducted using subdistrict +dengan pendekatan area area approach in all subdistrict in +kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Harvested area in each +Indonesia. Pengumpulan data subdistrict is estimated based on +luas panen di tingkat kecamatan the harvested are in each village in +tersebut didasarkan pada hasil the subdistrict. +pengumpulan data dari seluruh +desa / kelurahan di kecamatan +bersangkutan. 3. Food crop productivity (yield per +3. Pengumpulan data produktivitas hectare) data are collected through +tanaman pangan dilakukan the Crop Cutting Survey using +melalui Survei Ubinan dengan SUB-S form based on household +pendekatan rumah tangga approach. The data collection is +menggunakan formulir SUB-S. conduscted in every subround +Periode pengumpulan data (four monthly) with Subdistrict +dilakukan setiap subround Statistics Coordinator (called +Kota Malang Dalam Angka 2023 189 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +(empat bulanan) dengan petugas KSK for Koordinator Statistik +lapangan adalah Mitra Statistik Kecamatan) and KCD being the +BPS Kota Malang. Pengumpulan enumerator. The productivity data +data produktivitas dilakukan collected is conducted by a direct +melalui pengukuran langsung measurement in 2½ m x 2½ m +pada plot ubinan berukuran 2½ crop cutting plor. The productivity +m x 2½ m. Pengumpulan data measurement is conducted at the +produktivitas dilakukan pada time when farmers are harvesting +waktu panen petani. their crops. +4. Pengumpulan data luas lahan +d +sawah dilakukan setiap tahun i +. +o +oleh KCD dengan menggunakan 4. Wetlangd area data is collected +formulir SP-Lahan. Data luas annsua.ly by KCD using the form +lahan sawah yang dilaporkan caplled SP Lahan. Wetland area data +b +adalah kondisi akhir tahun yang .reported is the condition at the end +a +berada di wilayah administrasi tof the year, and covers wetland in +o +kecamatan mencakup lahan yang k subdistrict administrative area, +g +diusahakan oleh rumah tangnga, including the land cultivated by +perusahaan, pemerintah, adan household, firms, governments, +l +a +lain-lain. and others. +m +5. Produksi padi mencakup padi 5. The productions of paddy covers +/ +/ +sawah dan padi sla:dang. Data the production of wetland paddy +produksi padi dapn palawija yang and dryland paddy. Production of +t +disajikan adahlath dalam kualitas: paddy dry unhusked rice (paddy), +gabah kering giling (padi), pipilan dry loose maize (maize), dry shells +kering (jagung), biji kering crops (soybeans and +(kedelai dan kacang tanah), dan 6. Wetland is checkered agricultural +umbi basah (ubi kayu dan ubi land and limited by bund (bunds), +jalar). a channel for holding / water +6. Lahan Sawah adalah lahan channel, which is usually planted +pertanian yang berpetak-petak with paddy rice regardless of where +dan dibatasi oleh pematang obtaining or status of the land. +(galengan), saluran untuk +menahan/ menyalurkan air, yang +biasanya ditanami padi sawah +tanpa memandang dari mana +diperolehnya atau status tanah +tersebut. +190 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +7. Lahan Sawah Irigasi adalah 7. Irigated Land is a wetland that +lahan sawah yang memperoleh obtain water from irrigation +pengairan dari sistem irigasi, systems, both tapper construction +baik yang bangunan penyadap and tissues is regulated and +dan jaringan-jaringannya diatur controlled by the irrigation +dan dikuasai dinas pengairan department of Public Works and +PU maupun dikelola sendiri oleh managed by the community. +masyarakat. +8. Lahan pertanian bukan sawah 8. Agricultural land instead paddy are +adalah semua lahan selain lahan all fields other than paddy fields +d +sawah seperti lahan pekarangan, such as yairds, field/huma, tegal/ +. +o +ladang/huma, tegal/kebun, lahan gardengs, plantations, pools, ponds, +perkebunan, kolam, tambak, lakess,. swamps, and more. +danau, rawa, dan lainnya. p +b +9. Yang termasuk dalam lahan 9. .Which is included in the non- +a +bukan pertanian adalah rumah, tagricultural land are houses, +o +bangunan, dan halaman k buildings, and surrounding yard, +g +sekitarnya, hutan negara, rawna- state forests, swamps (fallow), +rawa (yang tidak ditanami), laahan other non-agricultural land (roads, +l +a +bukan pertanian lainnya (jalan, rivers, lakes, barren land, etc.), +m +sungai, danau, lahan tandus including agricultural land instead +/ +/ +dll), termasuk lahsa:n pertanian of paddy which is not cultivated for +bukan sawah yanpg tidak ditanami more than two years. +t +apapun selamhat lebih dari 2 tahun. +10. Tegal/Kebun adalah lahan bukan 10. Tegal/Gardens Is a land instead +sawah (lahan kering) yang paddy (dryland) planted with +ditanami tanaman semusim atau seasonable crops or annual crops +tahunan dan terpisah dengan and separately with yard around +halaman sekitar rumah serta the house and their use does not +penggunaannya tidak berpindah- moving. +pindah. +11. Ladang/Huma adalah lahan +bukan sawah (lahan kering) yang 11. Field/Huma is a land instead paddy +biasanya ditanami tanaman (dry land) are usually planted with +musiman dan penggunaanya seasonal crops and their use only +hanya semusim atau dua musim, a season or two seasons, then will +kemudian akan ditinggalkan be abandoned when it is no longer +bila sudah tidak subur lagi lush (move). +(berpindah-pindah). +Kota Malang Dalam Angka 2023 191 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +12. Lahan Sementara Tidak 12. While the land is not cultivated is +Diusahakan adalah lahan agricultural land instead paddy +pertanian bukan sawah yang which is not planted any crops more +tidak ditanami apapun lebih than 1 year but ≤ 2 years. Wetland +dari 1 tahun tetapi ≤ 2 tahun. were not planted any crops > 2 +Lahan sawah yang tidak ditanami years classified as agricultural land +apapun > 2 tahun digolongkan not cultivated paddy temporarily +menjadi lahan pertanian bukan +sawah yang sementara tidak 13. Harvested Food Crops Area Is +diusahakan. harvested food crops area which +d +13. Luas Panen Pada Tanaman harvested aifter the plant is mature +. +o +Pangan adalah luas tanaman enouggh and the results of at least +pangan yang dipungut hasilnya 11%s o.f the normal state. +setelah tanaman tersebut cukup p +b +umur dan hasil paling sedikit 11% 14. . Planted Food Crops Area is area +a +dari keadaan normal. twhich truly planted (as a new +o +14. Luas Tanam Pada Tanaman k plant) in the report, both are normal +g +Pangan adalah luas tanamnan planting and cultivation are being +yang betul-betul ditaanam made to replace the plants cleared/ +l +a +(sebagai tanaman baru) pada destroyed after being infected pests +m +bulan laporan, baik penanaman or other causes. +/ +/ +yang bersifat norsm:al maupun +penanaman yapng dilakukan +t +untuk mengghatnti tanaman yang +dibabat/dimusnahkan karena +terserang OPT atau sebab-sebab +lain. +15. Luas Puso Pada Tanaman 15. Puso vast in crops Is extensive +Pangan adalah luas tanaman crop damage caused by the OPT +yang mengalami kerusakan attack (called OPT for Organisme +yang disebabkan oleh serangan Pengganggu Tanaman), Impacts of +OPT (Organisme Pengganggu Climate Phenomena (called DFI for +Tumbuhan), DFI (Dampak Dampak Fenomena Iklim) and/or +Fenomena Iklim) dan/atau oleh by other causes (earthquakes, etc.), +sebab lainnya (gempa bumi, such that the result is less than 11% +dll), sedemikian rupa sehingga of normal. +hasilnya kurang dari 11% dari +keadaan normal. +192 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +16. Survei Pertanian Hortikultura 16. The agricultural Survey for +(SPH) diselenggarakan oleh Horticulture (SPH) is carried out +Badan Pusat Statistik bekerja by BPS-Statistics Indonesia in +sama dengan Direktorat Jenderal cooperation with the Directorate +Hortikultura, Kementerian General of Horticulture, Ministry of +Pertanian. agriculture. +17. Kuesioner yang digunakan 17. The Questionnaire used to +dalam pengumpulan data SPH collect the Agricultural Survey for +mencakup: Horticulture data are: +a. SPH-SBS digunakan untuk data a. SPH-SBS used for data on seasonal +d +tanaman sayuran dan buah- vegetable aind fruit plants +. +o +buahan semusim. b. SPH-BST ugsed for data on annual fruit +b. SPH-BST digunakan untuk data ands v.egetable plant +tanaman buah-buahan dan sayur- c. SPH-pTBF used for data on medicinal +b +sayuran tahunan. .plants +a +c. SPH-TBF digunakan untuk data d.t SPH-TH used for data on ornamental +o +tanaman biofarmaka. k plants +g +d. SPH-TH digunakan untuk dnata +tanaman hias. a +l +a +m +18. Tanaman sayuran semusim 18. Seasonable vegetable plants are +/ +/ +adalah tanaman susm:ber vitamin, plants which are the sources of +garam mineral dapn lain-lain yang vitamin, mineral salt, etc, consumed +t +dikonsumsi dharti bagian tanaman from the part of the plant in the +yang berupa daun, bunga, buah, form of leaf, flower, fruit, and root +dan umbinya, yang berumur with the age less than one year. +kurang dari satu tahun. +19. Tanaman buah-buahan semusim 19. Seasonable fruit plants are plants +adalah tanaman sumber vitamin, which are the sources of vitamin, +garam mineral dan lain-lain yang mineral salt, etc, consumed from +dikonsumsi dari bagian tanaman the part of the plant in the form of +yang berupa buah, berumur fruits. The plants are creeps with the +kurang dari satu tahun, tidak age of less than one year. +berbentuk pohon/rumpun tetapi +menjalar dan berbatang lunak +Kota Malang Dalam Angka 2023 193 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +20. Tanaman sayuran tahunan 20. Annual vegetable plants are +adalah tanaman sumber vitamin, plants which are the sources of +garam mineral, dan lain-lain yang vitamin, contained mineral salt, +dikonsumsi dari bagian tanaman etc, consumed from the part of the +yang berupa daun dan atau buah plant in the form of vegetable and +yang berumur lebih dari satu more than one year of age. +tahun. +21. Tanaman buah-buahan tahunan 21. Annual fruit plants are plants +adalah tanaman sumber vitamin, which are the sources of vitamin, +garam mineral, dan lain-lain contained mineral salt, etc, +d +yang dikonsumsi dari bagian consumed ifrom the part of the +. +o +tanaman yang berupa buah dan plant ign the form of fruit and more +merupakan tanaman tahunan. thans o.ne year of age. +22. Tanaman biofarmaka adalah p +b +tanaman yang bermanfaat untuk 22. M.edicinal plants are plants which are +a +obat-obatan, kosmetik, dan tuseful for medicine. It is consujmed +o +kesehatan yang dikonsumsi atau k from part of the plant such as leaf, +g +digunakan dari bagian-bagnian flower, fruit, tuber, and root. +tanaman seperti daun, bataang, +l +a +buah, umbi (rimpang) ataupun +m +akar. +/ +/ +23. Tanaman hias adasla:h tanaman 23. Ornamental plants are plants which +yang mempunyaip nilai keindahan have a beauty value, either in +t +baik bentuk, dhatun, tajuk maupun shape, colour of leaf or crown of +bunganya, sering digunakan flower, and they are often used as +untuk penghias pekarangan dan a yard decorator. +lain sebagainya. +24. Data yang dikumpulkan dalam 24. The Agriculture Survey for +SPH mencakup data tentang Horticulture collects the +luas penanaman, luas panen information on the planted area, +(untuk buah-buahan tahunan harvested area (for annual fruits is +adalah banyaknya tanaman yang the number of production plant), +menghasilkan), produksi, luas production, damaged area, plant +rusak, luas tanaman akhir, dan area in the end of period, and price +harga jual petani. on the farm-gate level. +194 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +25. Luas Panen Pada Tanaman 25. Harvested Area in Hortcultural +Hortikultura adalah luas Crops is area which vegetable, fruit, +tanaman sayuran, buah-buahan, medicinal, and ornamental plant +biofarmaka, dan tanaman hias of crop harvested during the period +yang diambil hasilnya/dipanen report. +pada periode pelaporan. +26. Luas Panen Pada Tanaman 26. Harvested Area of Vegetables: +Sayuran adalah luas tanaman area of entirely plant harvested/ +yang dipanen sekaligus/habis/ demolished and plant harvested +dibongkar dan luas tanaman several times/ undemolished. +d +yang dipanen berkali-kali (lebih a. Entirely iplants harvested/ +. +o +dari satu kali)/belum habis. demolgished are plants usually +a. Tanaman yang dipanen sekaligus/ harsve.sted once and demolished +habis/ dibongkar adalah tanaman top be substituted by other plants +b +yang sehabis panen langsung .consisting of shallots, garlic, +a +dibongkar/dicabut, terdiri dari tgreen onion, potato, cabbage, +o +bawang merah, bawang putih, k cauliflower, chinesse cabbage, +g +bawang daun, kentang, kol/kubnis, carrots, radish, and kidney beans. +kembang kol, petsai/sawi, woartel, b. Plants were harvested repeatedly +l +a +lobak, dan kacang merah. (more than once) / have not +m +b. Tanaman yang dipanen berkali- been exhausted is a plant that +/ +/ +kali (lebih dari satsu: kali)/belum harvesting more than once and +habis adalah ptanaman yang usually dismantled when the +t +pemanenannhyat lebih dari satu kali harvest last one is no longer +dan biasanya dibongkar apabila adequate, consisting of: beans, +panenan terakhir sudah tidak large chilli, cayenne pepper, +memadai lagi, terdiri dari: kacang mushrooms, tomatoes, eggplant, +panjang, cabe besar, cabe rawit, green beans, cucumbers, squash, +jamur, tomat, terung, buncis, kale, spinach, melon, watermelon +ketimun, labu siam, kangkung, and cantaloupe. +bayam, melon, semangka dan +blewah. +Kota Malang Dalam Angka 2023 195 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +27. Tanaman Produktif yang 27. Productive Plants that Produce +Menghasilkan adalah tanaman Is a fruits and vegetables annual +buah-buahan dan sayuran during the pertinent quarter be the +tahunan yang pada triwulan result (harvested). Thus productive +bersangkutan dipetik hasilnya plants which produce not include +(dipanen). Dengan demikian plants that have not be the result +tanaman produktif yang being young or flowering. +menghasilkan tidak termasuk +tanaman yang belum dipetik +hasilnya karena masih muda atau +d +sedang berbunga. i +. +o +28. Untuk penghitungan luas 28. For thge calculation of the crop +panen pada tanaman sayuran areas .harvested vegetables and +dan buah-buahan semusim, sepasonal fruits, medicinal plants, +b +tanaman biofarmaka, dan .and ornamental plants there are +a +tanaman hias ada perbedaan tdifferences between the method of +o +metode penghitungan antara k calculating harvest area quarterly +g +luas panen triwulanan dengnan and yearly because of the influence +tahunan karena ada pengaaruh of the harvested area which has not +l +a +dari adanya luas panen belum been exhausted / unloaded so that +m +habis/dibongkar sehingga hasil the sum of harvested area quarter +/ +/ +penjumlahan luas psan:en triwulan 1-4 years 2015 will not be the same +1-4 tahun 2015 tpidak akan sama as the results of a calculation area +t +dengan hasil hptenghitungan luas harvested in 2015. +panen tahun 2015. +29. Untuk penghitungan jumlah 29. For the calculation of the amount +tanaman menghasilkan pada of crop yield in crops of fruit +tanaman buah dan sayuran and vegetable annual there are +tahunan ada perbedaan pada differences in the quarterly and +triwulan dan tahunan sehingga annual reports so that the sum +hasil penjumlahan tanaman of the plants produce in quarter +menghasilkan pada triwulan 1-4 1-4 2015 will not be equal to the +2015 tidak akan sama dengan amount of crop yield in 2015 +jumlah tanaman menghasilkan and as well as the calculation of +pada tahun 2015 dan begitu productivity quarterly and annual +juga dengan penghitungan reports will not be the same. +produktivitas triwulanan dan +tahunan tidak akan sama. +196 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +30. Rumah Tangga Perikanan 30. A capture fishery household is a +Tangkap adalah rumah tangga household conducting activities +yang melakukan kegiatan in catching fishes/other aquatic +penangkapan ikan/ binatang animals/aquatic plants, for which +air lainnya/tanaman air dengan the products are wholly/partly to +tujuan sebagian/seluruh hasilnya be sold. +untuk dijual. +31. Rumah Tangga Perikanan 31. An aquaculture fishery household +Budidaya adalah rumah tangga is a household conducting activities +yang melakukan kegiatan in culturing fishes/other aquatic +d +budidaya ikan / binatang air animals/aqiuatic plants, for which +. +o +lainnya / tanaman air dengan the progduct are wholly or partly to +tujuan sebagian / seluruh hasilnya be ssol.d. +untuk dijual. p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 197 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +198 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +ULASAN DESCRIPTION +Menurut penggunaannya Tahun According to its use in 2022, land +2022, lahan di Kota Malang terdiri in Malang Municipality consists of 994 +dari lahan sawah 994 hektar, lahan hectares of paddy fields, 1,708 hectares +pertanian bukan sawah 1.708 hektar, of non-paddy agricultural land, and +dan lahan bukan pertanian 8.265 8,265 hectares of non-agricultural land. +hektar. Dalam satu tahun terakhir In the past year there has been a little +hanya sedikit terjadi perubahan change in land use. +penggunaan lahan. d +Pada tahun 2022, produksi cabai In 2022, chi.lii production in Malang +o +rawit di Kota Malang sebesar 259 Municipalityg was 259 quintal, Chinese +. +kuintal, produksi petsai 158 kuintal, Cabbages production was 158 quintal, +p +dan produksi cabai besar 1.049 kuintal. and bBig Chili production was 1,049 +Untuk tanaman hias produksi bunga quain.tal. For ornamental plants potted +anggrek pot sebesar 4.475 pohon. ootrchid production of 4,475 stems. +Sedangkan tanaman buah-buahan kMeanwhile, Fruit plants with the highest +g +yang produksinya paling tinggi adanlah production were rambutan, amounting +a +buah rambutan yaitu sebesar 6.590 to 6,590 quintal. +l +a +kuintal. m +Pada Tahun 2022, produ/ksi daging In 2022, Beef production in Malang +/ +: +sapi di Kota Malang sebsesar 3.761,28 Municipality amounted to 3,761.28 tons, +p +ton, daging kambing 234,03 ton, ayam goat meat 234.03 tons, broilers 17,299.57 +t +t +pedaging 17.299,5h7 ton, dan ayam tons, and layer production 50.88 tons. +petelur 50,88 ton. Untuk produksi For milk production in the Municipality +susu di Kota Malang pada tahun 2022 of Malang in 2022 amounted to 418.06 +sebesar 418,06 liter. liters. +Kota Malang Dalam Angka 2023 199 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Gambar Produksi Cabe Merah (Ku), 2019-2022 +5.1 +Figures Production of Red Chili (Ku), 2019-2022 +Produksi Cabai Rawit (kw) +352 +294 +d 259 +i +. +217 o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +2019 /2020 2021 2022 +/ +: +s +Su mber/Source: BPS, Statistik Perta +p +nian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH-TBF +t +t +h +200 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +5.1 H ORTIKULTURA +HORTICULTURE +Tabel Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan +5.1.1 +Table Jenis Tanaman di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Harvested Area of Vegetables by Subdistrict and Kind of +Plant in Malang Municipality, 2021 and 2022 +Bawang Daun/Scallion Bawang Merah/Shallots +Kecamatan (ha/ha) d (ha/ha) +Subdistrict . i +2021 2022 o2021 2022 +g +. +(1) (2) (3) s (4) (5) +p +b +Kedungkandang - - - - +. +a +t +o +Sukun - k - - - +g +n +a +Klojen l- - - - +a +m +/ +/ +Blimbing : - - - - +s +p +t +t +Lowokwaru h - - - - +Kota Malang +- - - - +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 201 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Bawang Putih/Garlic Bayam/Spinach +Kecamatan (ha/ha) d (ha/ha) +Subdistrict . i +2021 2022 o2021 2022 +g +. +(1) (6) (7) s (8) (9) +p +b +Kedungkandang - - 4 - +. +a +t +o +Sukun - k - - - +g +n +a +Klojen l- - - - +a +m +/ +/ +Blimbing : - - - - +s +p +t +t +Lowokwaru h - - - - +Kota Malang +- - 4 - +Malang Municipality +202 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Buncis/String Bean Cabai Rawit/ Chili/Cayenne +Kecamatan (ha/ha) dPepper (ha/ha) +Subdistrict . i +2021 2022 o2021 2022 +g +. +(1) (10) (11) s (12) (13) +p +b +Kedungkandang - - 5 5 +. +a +t +o +Sukun - k - 6 8 +g +n +a +Klojen l- - - - +a +m +/ +/ +Blimbing : - - - - +s +p +t +t +Lowokwaru h - - 4 5 +Kota Malang +- - 15 18 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 203 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Kacang Panjang/Long Beans Kangkung/ Water Spinach +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +Subdistrict d +2021 2022 . i2021 2022 +o +(1) (14) (15) g (16) (17) +. +s +Kedungkandang - - p 8 12 +b +. +a +t +Sukun - o - - - +k +g +n +Klojen -a - - - +l +a +m +Blimbing / - - - - +/ +: +s +p +Lowokwaru t - - 8 8 +t +h +Kota Malang +- - 16 20 +Malang Municipality +204 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Kembang Kol/ Cauliflower Kentang/ Potato +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +Subdistrict d +2021 2022 . i2021 2022 +o +(1) (18) (19) g (20) (21) +. +s +Kedungkandang - -p - - +b +. +a +t +Sukun - o - - - +k +g +n +Klojen a- - - - +l +a +m +Blimbing / - - - - +/ +: +s +p +Lowokwaru t - - - - +t +h +Kota Malang +- - - - +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 205 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Ketimun/ Cucumber Kubis/ Cabbage +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +d +Subdistrict +i +2021 2022 .2021 2022 +o +g +(1) (22) (23) (24) (25) +. +s +p +Kedungkandang - - - - +b +. +a +t +Sukun - o - - - +k +g +n +Klojen -a - - - +l +a +m +Blimbing / - - - - +/ +: +s +p +Lowokwaru t t - - - - +h +Kota Malang +- - - - +Malang Municipality +206 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Labu Siam/ Chayote Melon/ Melon +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +d +Subdistrict +i +2021 2022 .2021 2022 +o +g +(1) (26) (27) (28) (29) +. +s +p +Kedungkandang - - - - +b +. +a +t +Sukun - o - - - +k +g +n +Klojen -a - - - +l +a +m +Blimbing / - - - - +/ +: +s +p +Lowokwaru t t - - - - +h +Kota Malang +- - - - +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 207 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Paprika/ Bell Pepper Petsai/Sawi/ Chinese Cabbage +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +d +Subdistrict i +2021 2022 o .2021 2022 +g +(1) (30) (31) . (32) (33) +s +p +Kedungkandang - b- 12 13 +. +a +t +o +Sukun - - - - +k +g +n +Klojen a- - - - +l +a +m +Blimbing / / - - - - +: +s +p +t +Lowokwaru t - - 8 9 +h +Kota Malang +- - 20 22 +Malang Municipality +208 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Semangka/ Water Melon Stroberi/ Strawberry +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +d +Subdistrict i +2021 2022 o .2021 2022 +g +(1) (34) (35) . (36) (37) +s +p +Kedungkandang - b- - - +. +a +t +o +Sukun - - - - +k +g +n +Klojen -a - - - +l +a +m +Blimbing / / - - - - +: +s +p +t +Lowokwaru t - - - - +h +Kota Malang +- - - - +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 209 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Terung/ Eggplant Tomat/ Tomato +Kecamatan (ha/ha) d (ha/ha) +Subdistrict i +. +2021 2022 o2021 2022 +g +(1) (38) (39) s . (40) (41) +p +Kedungkandang 1 b- 1 - +. +a +t +o +Sukun - k - - - +g +n +a +Klojen l- - - - +a +m +/ +Blimbing : / - - - - +s +p +t +Lowokwaru h t - - - - +Kota Malang +1 - 1 - +Malang Municipality +210 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Cabai Besar/TW/Teropong/ Chili/ +Wortel/ Carrot +Kecamatan (ha/ha) d Big Chili +i (ha/ha) +Subdistrict o . +g +2021 2022 2021 2022 +. +s +(1) (42) (43)p (44) (45) +b +. +Kedungkandang - a- 1 1 +t +o +k +Sukun - g - 6 8 +n +a +l +a +Klojen m- - - - +/ +/ +: +s +Blimbing - - - - +p +t +t +h +Lowokwaru - - 31 32 +Kota Malang +- - 38 41 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 211 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Cabai Keriting/ Chili/Curly Chili +Jdamur Tiram/ King Oyster +i Mushrooms +Kecamatan (ha/ha) o . +(m 2/m 2) +Subdistrict g +. +2021 2022 s 2021 2022 +p +b +(1) (46) (47) (48) (49) +. +a +t +Kedungkandang - o - - - +k +g +n +Sukun -a - 600 850 +l +a +m +Klojen - - - - +/ +/ +: +s +p +Blimbing t - - - - +t +h +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +- - 600 850 +Malang Municipality +212 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +Jamur Merang/ Straw Mushrooms Jamudr Lainnya/ Other Mushrooms +Kecamatan (m 2/m 2) i (m 2/m 2) +. +o +Subdistrict +g +2021 2022 2021 2022 +. +s +(1) (50) (51)p (52) (53) +b +. +Kedungkandang - a- - - +t +o +k +Sukun - g - - - +n +a +l +a +Klojen m- - - - +/ +/ +: +Blimbing s - - - - +p +t +t +h +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +- - - - +Malang Municipality +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +Kota Malang Dalam Angka 2023 213 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis +5.1.2 +Table Tanaman di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Harvested Area of Vegetables by Sub District and Kid of +Plant in Malang Municipality, 2021 and 2022 +Bawang Daun/Scallion Bawang Merah/Shallots +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +. +o +Kedungkandang - - g - - +. +s +p +Sukun - b- - - +. +a +t +o +Klojen - k - - - +g +n +a +Blimbing - - - - +l +a +m +/ +Lowokwaru / - - - - +: +s +p +Kota Malang t +t - - - - +Malang Municipalhity +214 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Bawang Putih/Garlic Bayam/Spinach +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (6) (7) d(8) (9) +i +. +o +Kedungkandang - - g 36 - +. +s +p +Sukun - b- - - +. +a +t +o +Klojen - k - - - +g +n +a +Blimbing - - - - +l +a +m +/ +Lowokwaru / - - - - +: +s +p +Kota Malang t +t - - 36 - +Malang Municipahlity +Kota Malang Dalam Angka 2023 215 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Buncis/String Bean Cabai Rawit/ Chili/Cayenne +Kecamatan (ha/ha) Pepper (ha/ha) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (10) (11) d(12) (13) +i +. +o +Kedungkandang - - 128 89 +g +. +s +p +Sukun - b- 45 60 +. +a +t +o +Klojen - - - - +k +g +n +Blimbing a- - - - +l +a +m +Lowokwaru / / - - 179 110 +: +s +p +Kota Malang t t - - 352 259 +Malang Municipahlity +216 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Kacang Panjang/Long Beans Kangkung/ Water Spinach +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (14) (15) d(16) (17) +i +. +o +Kedungkandang - - 56 83 +g +. +s +p +Sukun - b- - - +. +a +t +o +Klojen - - - - +k +g +n +Blimbing - a - - - +l +a +m +Lowokwaru / / - - 48 63 +: +s +p +Kota Malang t t - - 104 146 +Malang Municipalihty +Kota Malang Dalam Angka 2023 217 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Kembang Kol/ Cauliflower Kentang/ Potato +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +Subdistrict d +2021 2022 2021 2022 +i +. +o +(1) (18) (19) g (20) (21) +. +s +Kedungkandang - -p - - +b +. +a +Sukun - t - - - +o +k +g +Klojen - n - - - +a +l +a +m +Blimbing - - - - +/ +/ +: +s +Lowokwaru p - - - - +t +t +h +Kota Malang +- - - - +Malang Municipality +218 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Ketimun/ Cucumber Kubis/ Cabbage +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +Subdistrict d +2021 2022 2021 2022 +i +. +o +(1) (22) (23) g (24) (25) +. +s +Kedungkandang - -p - - +b +. +a +Sukun - t - - - +o +k +g +Klojen - n - - - +a +l +a +m +Blimbing - - - - +/ +/ +: +s +Lowokwaru p - - - - +t +t +h +Kota Malang +- - - - +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 219 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Labu Siam/ Chayote Melon/ Melon +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +Subdistrict d +2021 2022 i2021 2022 +. +o +(1) (26) (27) g (28) (29) +. +s +Kedungkandang - -p - - +b +. +a +Sukun - t - - - +o +k +g +Klojen - n - - - +a +l +a +m +Blimbing - - - - +/ +/ +: +s +p +Lowokwaru - - - - +t +t +h +Kota Malang +- - - - +Malang Municipality +220 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Paprika/ Bell Pepper Petsai/Sawi/ Chinese Cabbage +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +Subdistrict d +2021 2022 i2021 2022 +. +o +(1) (30) (31) g (32) (33) +. +s +Kedungkandang - -p 96 82 +b +. +a +Sukun - t - - - +o +k +g +Klojen - n - - - +a +l +a +m +Blimbing - - - - +/ +/ +: +s +p +Lowokwaru - - 78 76 +t +t +h +Kota Malang +- - 174 158 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 221 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Semangka/ Water Melon Stroberi/ Strawberry +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +Subdistrict d +2021 2022 i2021 2022 +. +o +(1) (34) (35) g (36) (37) +. +s +Kedungkandang - -p - - +b +. +a +t +Sukun - o - - - +k +g +n +Klojen a- - - - +l +a +m +Blimbing - - - - +/ +/ +: +s +p +Lowokwaru t - - - - +t +h +Kota Malang +- - - - +Malang Municipality +222 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Terung/ Eggplant Tomat/ Tomato +Kecamatan (ha/ha) (ha/ha) +Subdistrict d +2021 2022 i2021 2022 +. +o +(1) (38) (39) g (40) (41) +. +s +Kedungkandang 3 -p 10 - +b +. +a +t +Sukun - o - - - +k +g +n +Klojen a- - - - +l +a +m +Blimbing - - - - +/ +/ +: +s +p +Lowokwaru t - - - - +t +h +Kota Malang +3 - 10 - +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 223 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Cabai Besar/TW/Teropong/ Chili/ +Wortel/ Carrot +Big Chili +Kecamatan (ha/ha) +d (ha/ha) +Subdistrict i +. +o +2021 2022 2021 2022 +g +. +(1) (42) (43) s (44) (45) +p +b +Kedungkandang - .- 12 6 +a +t +o +k +Sukun - - 45 60 +g +n +a +Klojen a l- - - - +m +/ +/ +Blimbing : - - - - +s +p +t +t +Lowokwaru h - - 348 983 +Kota Malang +- - 405 1 049 +Malang Municipality +224 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Jamur Tiram/ King Oyster +Cabai Keriting/ Chili/Curly Chili +Mushrooms +Kecamatan (ha/ha) +d(m 2/m 2) +Subdistrict i +. +o +2021 2022 2021 2022 +g +. +(1) (46) (47) s (48) (49) +p +b +Kedungkandang - .- - - +a +t +o +k +Sukun - - 150 133 +g +n +a +Klojen a l- - - - +m +/ +/ +Blimbing : - - - - +s +p +t +t +Lowokwaru h - - - - +Kota Malang +- - 150 133 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 225 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Jamur Merang/ Straw Mushrooms Jamur Lainnya/ Other Mushrooms +Kecamatan (m 2/m 2) (m 2/m 2) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +d +(1) (50) (51) i(52) (53) +. +o +g +Kedungkandang - - - - +. +s +p +b +Sukun - .- - - +a +t +o +k +Klojen - - - - +g +n +a +Blimbing a l- - - - +m +/ +/ +Lowokwaru s : - - - - +p +t +Kota Malang t +h - - - - +Malang Municipality +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +226 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim +5.1.3 +Table Menurut Jenis Tanaman, 2019-2022 +Harvested Area of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind +of Plant, 2019-2022 +Jenis Tanaman Satuan +2019 2020 2021 2022 +Kind of Plants Unit +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +Bawang Daun/ Scallion ha - - i - - +. +o +Bawang Merah/ Shallots ha - -g - - +. +s +Bawang Putih/ Garlic ha - p- - - +b +Bayam/ Spinach ha - . 2 4 - +a +t +Buncis/ String Bean ha -o - - - +k +g +Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper ha 10 14 15 18 +n +a +Kacang Panjang/ Long Beans ha l 2 1 - - +a +m +Kangkung/ Water Spinach ha 9 9 16 20 +/ +/ +: +Kembang Kol/ Cauliflower sha - - - - +p +Kentang/ Potato t ha - - - - +t +h +Ketimun/ Cucumber ha 3 - - - +Kubis/ Cabbage ha - - - - +Labu Siam/ Chayote ha - - - - +Melon/ Melon ha - - - - +Paprika/Bell Pepper ha - - - - +Petsai/Sawi/Chinese Cabbage/ +ha 12 7 20 22 +mustard green +Semangka/ Watermelon ha - - - - +Kota Malang Dalam Angka 2023 227 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.3 +Jenis Tanaman Satuan +2019 2020 2021 2022 +Kind of Plants Unit +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +i +Stroberi/ Strawberry ha - - . - - +o +g +Terung/ Eggplant ha 1 .1 1 - +s +p +Tomat/ Tomato ha 1 4 1 - +b +. +Wortel/ Carrot ha - a - - - +t +o +Cabai Besar/TW/Teropong / Chili/ k +ha ... ... 38 41 +Big chili g +n +Cabai Keriting/Chili/Curly chili ha a ... ... - - +l +a +Jamur Tiram/King Oyster Mushroom mm2 ... ... ... ... +/ +Jamur Merang/Straw Mushroom : /m2 ... ... - - +s +p +Jamur Lainnya/Mushroom m2 ... ... - - +t +t +h +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +228 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel Produksi Tanaman Sayuran dan Buah–Buahan Semusim +5.1.4 +Table Menurut Jenis Tanaman, 2020–2022 +Production of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of +Plant, 2020–2022 +Jenis Tanaman Satuan +2019 2020 2021 2022 +Kind of Plants Unit +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +Bawang Daun/ Scallion kw/ qui - - - - +i +. +o +Bawang Merah/ Shallots kw/ qui - -g - - +. +s +Bawang Putih/ Garlic kw/ qui - p- - - +b +Bayam/ Spinach kw/ qui - . 11 36 - +a +t +Buncis/ String Bean kw/ qui -o - - - +k +g +Cabai Rawit/Chili/Cayenne Pepper kw/ qui 294 217 352 259 +n +a +Kacang Panjang/ Long Beans kw/ qui l 6 3 - - +a +m +Kangkung/ Water Spinach kw/ qui 53 41 104 146 +/ +/ +Kembang Kol/ Cauliflower s :kw/ qui - - - - +p +Kentang/ Potato t kw/ qui - - - - +t +h +Ketimun/ Cucumber kw/ qui 8 - - - +Kubis/ Cabbage kw/ qui - - - - +Labu Siam/ Chayote kw/ qui - - - - +Melon/ Melon kw/ qui - - - - +Paprika/Bell Pepper kw/ qui - - - - +Petsai/Sawi/Chinese Cabbage/ +kw/ qui 94 47 174 158 +mustard green +Semangka/ Watermelon kw/ qui - - - - +Kota Malang Dalam Angka 2023 229 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.4 +Jenis Tanaman Satuan +2019 2020 2021 2022 +Kind of Plants Unit +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Stroberi/ Strawberry kw/ qui - - d - - +i +. +o +Terung/ Eggplant kw/ qui 24 12 3 - +g +. +Tomat/ Tomato kw/ qui 79 s56 10 - +p +b +Wortel/ Carrot kw/ qui - - - - +. +a +Cabai Besar/TW/Teropong / Chili/ t +kw/ qui ...o ... 405 1 049 +Big chili k +g +Cabai Keriting/Chili/Curly chili kw/ qui n... ... - - +a +Jamur Tiram/King Oyster Mushroom kg a l ... ... 150 133 +m +Jamur Merang/Straw Mushroom kg ... ... - - +/ +/ +: +Jamur Lainnya/Mushroom skg ... ... - - +p +t +t +Sumber/ Source : BPS, Statistik hPertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +230 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan +5.1.5 +Table Jenis Tanaman di Kota Malang, 2021 dan2022 +Harvested Area of Medicinal Plants bt Subdistrict and Kind +of Plant in Malang Municipality, 2021 and 2022 +Jahe/ Ginger Kapulaga/ Java Cardamom +Kecamatan (m 2/ m 2 ) (m 2/ m 2 ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +. +Kedungkandang 2 500 270 o - - +g +. +s +p +Sukun 225 125 1 920 1 920 +b +. +a +t +Klojen - o - - - +k +g +n +Bllimbing 10a0 269 - 10 +l +a +m +Lowokwaru / - - - - +/ +: +s +Kota Malang p +t 2 825 664 1 920 1 930 +Malang Municipalityt +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 231 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Keji Beling/ Verbenaceae Kencur/ East Indian Galangal +Kecamatan (m 2/ m 2 ) d(m 2/ m 2 ) +Subdistrict i +. +2021 2022 o2021 2022 +g +(1) (6) (7) s . (8) (9) +p +Kedungkandang ... b... 1 000 1 200 +. +a +t +o +Sukun ... k ... 200 50 +g +n +Klojen ...a ... - - +l +a +m +Bllimbing / / ... ... - 135 +: +s +p +Lowokwaru t t ... ... - - +h +Kota Malang +... ... 1 200 1 385 +Malang Municipality +232 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Kunyit/ Turmeric Laos/Lengkuas/ Galanga +Kecamatan (m 2/ m 2 ) d (m 2/ m 2 ) +Subdistrict i +. +2021 2022 o2021 2022 +g +(1) (10) (11) s . (12) (13) +p +Kedungkandang 21 000 b9 000 1 000 - +. +a +t +o +Sukun 800 k 200 300 75 +g +n +Klojen a- - - - +l +a +m +Bllimbing / / 50 362 50 110 +: +s +p +Lowokwaru t t - - - - +h +Kota Malang +21 850 9 562 1 350 185 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 233 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Lempuyang/ Zingiber Aromaticum Lidah Buaya/ Aloevera +Kecamatan (m 2/ m 2 ) d(m 2/ m 2 ) +i +Subdistrict o . +2021 2022 g 2021 2022 +. +(1) (14) (15) s (16) (17) +p +b +Kedungkandang - .- - - +a +t +o +Sukun 300 k 75 - - +g +n +a +Klojen l- - - - +a +m +/ +Bllimbing : / - 115 - - +s +p +t +t +Lowokwaru h - - - - +Kota Malang +300 190 - - +Malang Municipality +234 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Mahkota Dewa/ Phaleria Mengkudu/Pace/ Indian +Macrocarpa d Mulberry +Kecamatan i +(pohon/ tree ) o . (pohon/ tree ) +Subdistrict +g +2021 2022 . 2021 2022 +s +p +(1) (18) (b19) (20) (21) +. +a +Kedungkandang - t- - - +o +k +g +Sukun 175 n 175 225 225 +a +l +a +Klojen m- - - - +/ +/ +: +s +Bllimbing p - 15 - 85 +t +t +h +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +175 190 225 310 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 235 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Sambiloto/ King of Bitter Temuireng/ Black Turmeric +Kecamatan (m 2/ m 2 ) d(m 2/ m 2 ) +i +Subdistrict . +o +2021 2022 2021 2022 +g +. +(1) (22) (23) s (24) (25) +p +b +Kedungkandang - - 700 170 +. +a +t +o +Sukun 200 k 200 400 100 +g +n +a +Klojen l- - - - +a +m +/ +Bllimbing : / - 35 25 95 +s +p +t +Lowokwaru h t - - - - +Kota Malang +200 235 1 125 365 +Malang Municipality +236 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Temukunci/ Chinese Keys Temulawak/ Java Turmeric +Kecamatan (m 2/ m 2 ) d(m 2/ m 2 ) +i +Subdistrict . +o +2021 2022 2021 2022 +g +. +(1) (26) (27) s (28) (29) +p +b +Kedungkandang - - 1 400 210 +. +a +t +o +Sukun 400 k 100 800 200 +g +n +a +Klojen l- - - - +a +m +/ +Bllimbing : / 50 75 50 125 +s +p +t +Lowokwaru h t - - - - +Kota Malang +450 175 2 250 535 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 237 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Jeruk Nipis/ Lime Serai/ Lemongrass +Kecamatan (pohon/ tree ) (m 2/ m 2 ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +d +(1) (30) (31) i(32) (33) +. +o +Kedungkandang - - g - - +. +s +p +Sukun 350 b350 800 175 +. +a +t +o +Klojen - k - - - +g +n +a +Bllimbing 50 85 - 140 +l +a +m +Lowokwaru / / - - - - +: +s +p +Kota Malang t +t 400 435 800 315 +Malang Municipahlity +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +238 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan +5.1.6 +Table Jenis Tanaman di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Production of Medicinal Plants by Subdistrict and Kind of +Plant in Malang Municipality, 2021 and 2022 +Jahe/ Ginger Kapulaga/ Java Cardamom +Kecamatan (kg/ kg ) (kg/ kg ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +. +Kedungkandang 8 500 520 o - - +g +. +s +p +Sukun 450 440 2 940 3 483 +b +. +a +t +Klojen - o - - - +k +g +n +Bllimbing a24 121 - 4 +l +a +m +Lowokwaru / - - - - +/ +: +s +Kota Malang p +t 8 974 1 081 2 940 3 487 +Malang Municipalitty +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 239 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +d +i +. +o +Keji Beling/ Verbenaceae Kencur/ East Indian Galangal +g +Kecamatan (kg/ kg ) . (kg/ kg ) +s +Subdistrict p +2021 20b22 2021 2022 +. +a +(1) (6) (7) (8) (9) +t +o +Kedungkandang ... k ... 2 000 2 400 +g +n +a +Sukun .l.. ... 459 85 +a +m +/ +Klojen : / ... ... - - +s +p +t +Bllimbing h t ... ... - 101 +Lowokwaru ... ... - - +Kota Malang +... ... 2 459 2 586 +Malang Municipality +240 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +d +i +. +o +Kunyit/ Turmeric Laos/Lengkuas/ Galanga +g +Kecamatan (kg/ kg ) . (kg/ kg ) +s +Subdistrict p +2021 2b022 2021 2022 +. +a +(1) (10) (11) (12) (13) +t +o +Kedungkandang 61 000 k 16 750 3 000 - +g +n +a +Sukun l800 200 1 500 370 +a +m +/ +Klojen : / - - - - +s +p +t +Bllimbing h t 44 163 36 41 +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +61 844 17 113 4 536 411 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 241 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +d +Lempuyang/ Zingiber Aromaticum . iLidah Buaya/ Aloevera +o +Kecamatan (kg/ kg ) (kg/ kg ) +g +Subdistrict . +2021 2022 s 2021 2022 +p +b +(1) (14) (15) (16) (17) +. +a +t +Kedungkandang - o - - - +k +g +n +Sukun 300 75 - - +a +l +a +m +Klojen - - - - +/ +/ +: +s +p +Bllimbing - 75 - - +t +t +h +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +300 150 - - +Malang Municipality +242 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +d +Mahkota Dewa/ Phaleria . iMengkudu/Pace/ Indian +o +Macrocarpa Mulberry +Kecamatan g +(kg/ kg ) . (kg/ kg ) +Subdistrict s +p +2021 20b22 2021 2022 +. +a +(1) (18) (19) (20) (21) +t +o +Kedungkandang - k - - - +g +n +a +Sukun 25l 626 20 941 10 810 8 791 +a +m +/ +Klojen : / - - - - +s +p +t +t +Bllimbing h - 180 - 1 020 +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +25 626 21 121 10 810 9 811 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 243 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +Sambiloto/ King of Bitter Temuireng/ Black Turmeric +d +Kecamatan (kg/ kg ) i (kg/ kg ) +. +Subdistrict o +2021 2022 g 2021 2022 +. +s +(1) (22) (23)p (24) (25) +b +Kedungkandang - a .- 1 400 345 +t +o +k +Sukun 970 g 891 800 430 +n +a +l +Klojen a- - - - +m +/ +/ +Bllimbing s : - 14 30 82 +p +t +t +Lowokwaru h - - - - +Kota Malang +970 905 2 230 857 +Malang Municipality +244 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +Temukunci/ Chinese Keys Temulawak/ Java Turmeric +d +Kecamatan (kg/ kg ) i (kg/ kg ) +. +Subdistrict o +2021 2022 g 2021 2022 +. +s +(1) (26) (27)p (28) (29) +b +Kedungkandang - a . - 2 800 430 +t +o +k +Sukun 875g 430 1 955 790 +n +a +l +Klojen a - - - - +m +/ +/ +Bllimbing s : 40 30 62 79 +p +t +t +Lowokwaru h - - - - +Kota Malang +915 460 4 817 1 299 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 245 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +Jeruk Nipis/ Lime Serai/ Lemongrass +Kecamatan (pohon/ tree ) (m 2/ m 2 ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (30) (31) (32) (33) +d +Kedungkandang - - . i - - +o +g +. +Sukun 5 500 6 750s 2 400 2 475 +p +b +. +a +Klojen - - - - +t +o +k +g +Bllimbing 250n 525 - 420 +a +l +a +Lowokwaru m - - - - +/ +/ +: +Kota Malang s +p 5 750 7 275 2 400 2 895 +Malang Municipality +t +t +h +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +246 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman, +5.1.7 +Table 2019–2022 +Harvested Area of Medicinal Plants by Kind of Plant, +2019–2022 +Jenis Tanaman Satuan +2019 2020 2021 2022 +Kind of Plant Unit +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Jahe/ Ginger m 2 125 7 240 2 825 664 +d +i +. +Kapulaga/ Java Cardamom m 2 210 320 o 1 920 1 930 +g +. +s +Keji Beling/ Verbenaceae m 2 80 p155 ... ... +b +. +Kencur/ East Indian Galangal m 2 150 a 1 230 1 200 1 385 +t +o +k +Kunyit/ Turmeric m 2 g50 285 40 410 21 850 9 562 +n +a +Laos/Lengkuas/ Galanga m 2 l 5 105 1 210 1 350 185 +a +m +Lempuyang/ Zingiber Aromaticum /m 2 165 210 300 190 +/ +: +s +Lidah Buaya/ Aloevera p m 2 340 375 - - +t +t +h +Mahkota Dewa/ Phaleria Macrocarpa pohon/tree 160 190 175 190 +Mengkudu/Pace/ Indian Mulberry pohon/tree 210 245 225 310 +Sambiloto/ King of Bitter m 2 210 210 200 235 +Temuireng/ Black Turmeric m 2 5 270 1 900 1 125 365 +Temukunci/ Chinese Keys m 2 220 320 450 175 +Temulawak/ Java Turmeric m 2 335 5 915 2 250 535 +Jeruk Nipis/ Lime pohon/tree ... ... 400 435 +Serai/ Lemongrass m 2 ... ... 800 315 +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +Kota Malang Dalam Angka 2023 247 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman, +5.1.8 +Table 2019–2022 +Production of Medicinal Plants by Kind of Plant, 2019–2022 +Jenis Tanaman Satuan +2019 2020 2021 2022 +Kind of Plant Unit +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Jahe/ Ginger kg 464 29 013 8 974 1 081 +d +i +. +Kapulaga/ Java Cardamom kg 254 427o 2 940 3 487 +g +. +s +Keji Beling/ Verbenaceae kg 96 p158 ... ... +b +. +Kencur/ East Indian Galangal kg 600a 2 840 2 459 2 586 +t +o +k +Kunyit/ Turmeric kg g21 973 69 110 61 844 17 113 +n +a +Laos/Lengkuas/ Galanga kgl 2 305 1 365 4 536 411 +a +m +Lempuyang/ Zingiber Aromaticum /kg 246 235 300 150 +/ +: +s +Lidah Buaya/ Aloevera p kg 2 768 2 771 - - +t +t +h +Mahkota Dewa/ Phaleria Macrocarpa kg 25 487 31 096 25 626 21 121 +Mengkudu/Pace/ Indian Mulberry kg 6 775 8 346 10 810 9 811 +Sambiloto/ King of Bitter kg 937 943 970 905 +Temuireng/ Black Turmeric kg 3 409 4 244 2 230 857 +Temukunci/ Chinese Keys kg 416 653 915 460 +Temulawak/ Java Turmeric kg 682 17 515 4 817 1 299 +Jeruk Nipis/ Lime kg ... ... 5 750 7 275 +Serai/ Lemongrass kg ... ... 2 400 2 895 +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +248 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis +5.1.9 +Table Tanaman di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Harvested Area of Ornamental Plants by Subdistrict and +Kind of Plant in Malang Municipality, 2021 and 2022 +Anthurium Bunga/ Flamingo Lily +Anthurium Daun/ Anthurium +Flower +Kecamatan (m 2/ m 2 ) +(m 2/ m 2 ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +d +i +(1) (2) (3) .(4) (5) +o +g +Kedungkandang - - . ... ... +s +p +b +Sukun 105 .75 ... ... +a +t +o +k +Klojen - g - ... ... +n +a +l +Bllimbing a- - ... ... +m +/ +/ +Lowokwaru s : - - ... ... +p +t +Kota Malang t +h 105 75 ... ... +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 249 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Anyelir/ Carnation Balanceng/ Dieffenbacia +d +Kecamatan (m 2/ m 2 ) i (m 2/ m 2 ) +. +Subdistrict o +2021 2022 g 2021 2022 +. +s +(1) (6) (7)p (8) (9) +b +Kedungkandang ... a .... ... ... +t +o +k +Sukun ... g ... ... ... +n +a +l +Klojen a... ... ... ... +m +/ +/ +: +Bllimbing s ... ... ... ... +p +t +t +h +Lowokwaru ... ... ... ... +Kota Malang +... ... ... ... +Malang Municipality +250 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Dracaena/ Dracaena Euphorbia/ Euphorbia +d +Kecamatan (m 2/ m 2 ) i (m 2/ m 2 ) +. +Subdistrict o +2021 202 g 2021 2022 +. +s +(1) (10) (11)p (12) (13) +b +Kedungkandang - a .- ... ... +t +o +k +Sukun - g - ... ... +n +a +l +Klojen a- - ... ... +m +/ +/ +: +Bllimbing s - - ... ... +p +t +t +h +Lowokwaru - - ... ... +Kota Malang +- - ... ... +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 251 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Gladiol/ Gladiol dHanjuang/ Cordyline +Kecamatan (m 2/ m 2 ) . i (m 2/ m 2 ) +o +Subdistrict g +2021 2022 . 2021 2022 +s +p +(1) (14) (15) (16) (17) +b +. +Kedungkandang ... a... - - +t +o +k +g +Sukun ... ... - - +n +a +l +a +Klojen m... ... - - +/ +/ +: +s +Bllimbing ... ... - - +p +t +t +h +Lowokwaru ... ... - - +Kota Malang +... ... - - +Malang Municipality +252 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Herbras/ Gerbera Kdamboja Jepang/ Adenium +Kecamatan (m 2/ m 2 ) . i (m 2/ m 2 ) +o +Subdistrict g +2021 2022 . 2021 2022 +s +p +(1) (18) (19) (20) (21) +b +. +Kedungkandang - a- ... ... +t +o +k +g +Sukun - - ... ... +n +a +l +a +Klojen m- - ... ... +/ +/ +: +s +Bllimbing - - ... ... +p +t +t +h +Lowokwaru - - ... ... +Kota Malang +- - ... ... +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 253 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Keladi Hias/ Caladium Krisan/ Chrysantemum +Kecamatan (m 2/ m 2 ) (m 2/ m 2 ) +d +Subdistrict +i +2021 2022 o .2021 2022 +g +(1) (22) (23) . (24) (25) +s +p +Kedungkandang ... b... - - +. +a +t +Sukun ... o ... 150 40 +k +g +n +Klojen a... ... - - +l +a +m +Bllimbing / ... ... - 60 +/ +: +s +p +Lowokwaru t ... ... - - +t +h +Kota Malang +... ... 150 100 +Malang Municipality +254 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Mawar/ Rose Melati/ Jasmine +Kecamatan (m 2/ m 2 ) (m 2/ m 2 ) +d +Subdistrict +i +2021 2022 o .2021 2022 +g +(1) (26) (27) . (28) (29) +s +p +Kedungkandang - b- - - +. +a +t +Sukun - o - 100 100 +k +g +n +Klojen a- - - - +l +a +m +Bllimbing / - 55 - 50 +/ +: +s +p +Lowokwaru t - - - - +t +h +Kota Malang +- 55 100 150 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 255 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +d +Monstera/ Monstera Pakis/ Leather Leaf Fern +i +Kecamatan (m 2/ m 2 ) o . (m 2/ m 2 ) +Subdistrict g +2021 2022 s . 2021 2022 +p +(1) (30) (b31) (32) (33) +. +a +Kedungkandang ... t ... - - +o +k +g +Sukun ...n ... - - +a +l +a +Klojen m... ... 15 - +/ +/ +: +s +Bllimbing p ... ... - - +t +t +h +Lowokwaru ... ... - - +Kota Malang +... ... 15 - +Malang Municipality +256 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +d +Palem/ Palm Pedang-Pedangan/ Sanseviera +i +Kecamatan (pohon/ tree) o . (m 2/ m 2 ) +Subdistrict g +2021 2022 s . 2021 2022 +p +(1) (34) (b35) (36) (37) +. +a +Kedungkandang - t - - - +o +k +g +Sukun 50 n 60 90 250 +a +l +a +Klojen m- - - - +/ +/ +: +s +Bllimbing p - 75 - 80 +t +t +h +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +50 135 90 330 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 257 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +d +Philodendron/ Philodendron Piisang-Pisangan/ Heliconia +. +Kecamatan (m 2/ m 2 ) o (m 2/ m 2 ) +g +Subdistrict +. +2021 2022 s 2021 2022 +p +(1) (38) (b39) (40) (41) +. +a +Kedungkandang - t - - - +o +k +g +Sukun - n - - - +a +l +a +m +Klojen - - - - +/ +/ +: +s +Bllimbing p - 75 - - +t +t +h +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +- 75 - - +Malang Municipality +258 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +d +Sedap Malam/ Tuberose i Soka/ Ixora +. +Kecamatan (m 2/ m 2 ) o (m 2/ m 2 ) +g +Subdistrict +. +2021 2022 s 2021 2022 +p +(1) (42) (b43) (44) (45) +. +a +Kedungkandang - t - - - +o +k +g +Sukun - n - - - +a +l +a +m +Klojen - - - - +/ +/ +: +s +Bllimbing p - - - 50 +t +t +h +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +- - - 50 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 259 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Sri Rejeki/ Aglaonema Anggrek Potong/Cut Orchid +Kecamatan (m 2/ m 2 ) (m 2/ m 2 ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (46) (47) d(48) (49) +i +. +Kedungkandang - 3 o - - +g +. +s +Sukun 590 150p - - +b +. +a +t +Klojen 5 o 35 - - +k +g +n +Bllimbing - 145 - - +a +l +a +m +Lowokwaru 25 85 - - +/ +/ +: +s +Kota Malang p +620 418 - - +Malang Municipalityt t +h +260 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Anggrek Pot/Orchid Potted Orchid Bromelia +Kecamatan (m 2/ m 2 ) (m 2/ m 2 ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (50) (51) d(52) (53) +i +. +Kedungkandang 40 25 o - - +g +. +s +Sukun 775 32p0 - - +b +. +a +t +Klojen 10 o 25 - - +k +g +n +Bllimbing - 525 - 90 +a +l +a +m +Lowokwaru 32 40 - - +/ +/ +: +s +Kota Malang p +857 935 - 90 +Malang Municipalityt t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 261 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Bugenvil Puring/Croton +Kecamatan (m 2/ m 2 ) (m 2/ m 2 ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (54) (55) (56) (57) +d +i +Kedungkandang - - . - - +o +g +. +s +Sukun - p- - 30 +b +. +a +Klojen - t - - - +o +k +g +Bllimbing -n 70 - 65 +a +l +a +Lowokwaru m- - - - +/ +/ +: +Kota Malang s +p - 70 - 95 +Malang Municipalityt +t +h +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +262 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis +5.1.10 +Table Tanaman di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Production of Ornamental Plants by Subdistrict and Kind of +Plant in Malang Municipality, 2021 and 2022 +Anthurium Bunga/ Flamingo Lily +Anthurium Daun/ Anthurium +Flower +Kecamatan (m 2/ m 2 ) +(m 2/ m 2 ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +d +(1) (2) (3) i(4) (5) +. +o +g +Kedungkandang - - ... ... +. +s +p +b +Sukun 105 100 ... ... +. +a +t +o +Klojen - k - ... ... +g +n +a +Bllimbing l- - ... ... +a +m +/ +Lowokwaru : / - - ... ... +s +p +Kota Malang h t t 105 100 ... ... +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 263 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +d +Anyelir/ Carnation iBalanceng/ Dieffenbacia +. +Kecamatan (m 2/ m 2 ) o (m 2/ m 2 ) +g +Subdistrict +. +2021 2022 s 2021 2022 +p +(1) (6) b(7) (8) (9) +. +a +Kedungkandang ... t... ... ... +o +k +g +Sukun ... n ... ... ... +a +l +a +m +Klojen ... ... ... ... +/ +/ +: +s +Bllimbing p ... ... ... ... +t +t +h +Lowokwaru ... ... ... ... +Kota Malang +... ... ... ... +Malang Municipality +264 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +d +Dracaena/ Dracaena iEuphorbia/ Euphorbia +. +Kecamatan (m 2/ m 2 ) o (m 2/ m 2 ) +g +Subdistrict +. +2021 202 s 2021 2022 +p +(1) (10) (b11) (12) (13) +. +a +Kedungkandang - t - ... ... +o +k +g +Sukun - n - ... ... +a +l +a +m +Klojen - - ... ... +/ +/ +: +s +Bllimbing p - - ... ... +t +t +h +Lowokwaru - - ... ... +Kota Malang +- - ... ... +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 265 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Gladiol/ Gladiol Hanjuang/ Cordyline +Kecamatan (m 2/ m 2 ) d(m 2/ m 2 ) +i +Subdistrict . +o +2021 2022 2021 2022 +g +. +(1) (14) (15) s (16) (17) +p +b +Kedungkandang ... ... - - +. +a +t +o +Sukun ... k ... - - +g +n +a +Klojen l... ... - - +a +m +/ +Bllimbing : / ... ... - - +s +p +t +Lowokwaru h t ... ... - - +Kota Malang +... ... - - +Malang Municipality +266 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Herbras/ Gerbera Kamboja Jepang/ Adenium +Kecamatan (m 2/ m 2 ) d(m 2/ m 2 ) +i +Subdistrict . +o +2021 2022 2021 2022 +g +. +(1) (18) (19) s (20) (21) +p +b +Kedungkandang - - ... ... +. +a +t +o +Sukun - k - ... ... +g +n +a +Klojen l- - ... ... +a +m +/ +Bllimbing : / - - ... ... +s +p +t +Lowokwaru h t - - ... ... +Kota Malang +- - ... ... +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 267 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Keladi Hias/ Caladium Krisan/ Chrysantemum +Kecamatan (m 2/ m 2 ) d(m 2/ m 2 ) +Subdistrict . i +o +2021 2022 2021 2022 +g +. +(1) (22) (23) s (24) (25) +p +b +Kedungkandang ... ... - - +. +a +t +o +Sukun ... k ... 150 100 +g +n +a +Klojen l... ... - - +a +m +/ +Bllimbing : / ... ... - 555 +s +p +t +Lowokwaru h t ... ... - - +Kota Malang +... ... 150 655 +Malang Municipality +268 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Mawar/ Rose Melati/ Jasmine +Kecamatan (m 2/ m 2 ) d(m 2/ m 2 ) +Subdistrict . i +o +2021 2022 2021 2022 +g +. +(1) (26) (27) s (28) (29) +p +b +Kedungkandang - - - - +. +a +t +o +Sukun - k - 378 295 +g +n +a +Klojen l- - - - +a +m +/ +Bllimbing : / - 515 - 50 +s +p +t +Lowokwaru h t - - - - +Kota Malang +- 515 378 345 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 269 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Monstera/ Monstera dPakis/ Leather Leaf Fern +i +Kecamatan (m 2/ m 2 ) o . (m 2/ m 2 ) +Subdistrict g +2021 2022 . 2021 2022 +s +p +(1) (30) (b31) (32) (33) +. +a +Kedungkandang ... ... - - +t +o +k +g +Sukun ... n ... - - +a +l +a +Klojen m... ... 40 - +/ +/ +: +s +Bllimbing p ... ... - - +t +t +h +Lowokwaru ... ... - - +Kota Malang +... ... 40 - +Malang Municipality +270 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Palem/ Palm Peddang-Pedangan/ Sanseviera +i +Kecamatan (pohon/ tree) o . (m 2/ m 2 ) +Subdistrict g +2021 2022 . 2021 2022 +s +p +(1) (34) (b35) (36) (37) +. +a +Kedungkandang - - - - +t +o +k +g +Sukun 50 n 60 90 850 +a +l +a +Klojen m- - - - +/ +/ +: +s +Bllimbing p - 75 - 80 +t +t +h +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +50 135 90 930 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 271 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +d +Philodendron/ Philodendron Pisang-Pisangan/ Heliconia +i +Kecamatan (m 2/ m 2 ) o . (m 2/ m 2 ) +Subdistrict g +2021 2022 s . 2021 2022 +p +(1) (38) (b39) (40) (41) +. +a +Kedungkandang - t - - - +o +k +g +Sukun - n - - - +a +l +a +Klojen m- - - - +/ +/ +: +s +Bllimbing p - 75 - - +t +t +h +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +- 75 - - +Malang Municipality +272 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +d +Sedap Malam/ Tuberose Soka/ Ixora +i +Kecamatan (m 2/ m 2 ) o . (m 2/ m 2 ) +Subdistrict g +2021 2022 s . 2021 2022 +p +(1) (42) (b43) (44) (45) +. +a +Kedungkandang - t - - - +o +k +g +Sukun - n - - - +a +l +a +Klojen m- - - - +/ +/ +: +s +Bllimbing p - - - 50 +t +t +h +Lowokwaru - - - - +Kota Malang +- - - 50 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 273 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Sri Rejeki/ Aglaonema Anggrek Potong/Cut Orchid +Kecamatan (m 2/ m 2 ) (m 2/ m 2 ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (46) (47) (48) (49) +d +i +. +Kedungkandang - 3 o - - +g +. +s +Sukun 590 800p - - +b +. +a +Klojen 5 o t75 - - +k +g +n +Bllimbing - 505 - - +a +l +a +m +Lowokwaru 25 85 - - +/ +/ +: +s +Kota Malang p +620- 1 468 - - +Malang Municipalityt +t +h +274 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Anggrek Pot/Orchid Potted Orchid Bromelia +Kecamatan (m 2/ m 2 ) (m 2/ m 2 ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (50) (51) (52) (53) +d +i +. +Kedungkandang 40 25 o - - +g +. +s +Sukun 775 625p - - +b +. +a +Klojen 82 o t85 - - +k +g +n +Bllimbing - 3 700 - 90 +a +l +a +m +Lowokwaru 384 40 - - +/ +/ +: +s +Kota Malang p +1 281 4 475 - 90 +Malang Municipalityt +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 275 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Bugenvil Puring/Croton +Kecamatan (m 2/ m 2 ) (m 2/ m 2 ) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 +(1) (54) (55) d(56) (57) +i +. +o +Kedungkandang - - g - - +. +s +p +Sukun - b- - 30 +. +a +t +o +Klojen - - - - +k +g +n +Bllimbing a- 70 - 65 +l +a +m +Lowokwaru / - - - - +/ +: +s +p +Kota Malang +Malang Municipahlityt t - 70 - 95 +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +276 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman, 2019– +5.1.11 +Table 2022 +Harvested Area of Ornamental Plants by Kind of Plant, +2019–2022 +Jenis Tanaman Satuan +2019 2020 2021 2022 +Kind of Plant Unit +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Anthurium Bunga/ Flamingo Lily Flower m 2 70 95 105 75 +Anthurium Daun/ Anthurium m 2 - - ... ... +d +Balanceng/ Dieffenbacia m 2 - 25 i ... ... +. +o +Dracaena/ Dracaena m 2 - g- - - +. +Euphorbia/ Euphorbia m 2 5 s15 ... ... +p +Hanjuang/ Cordyline m 2 - b - - - +. +a +Herbras/ Gerbera m 2 -t - - - +o +Kamboja Jepang/ Adenium m 2 k40 35 ... ... +g +Keladi Hias/ Caladium m 2 n - - ... ... +a +Krisan/ Chrysantemum m 2l - 10 150 100 +a +Mawar/ Rose mm 2 - - - 55 +/ +Melati/ Jasmine : /m 2 70 70 100 150 +s +Monstera/ Monstera p m 2 3 25 ... ... +t +Pakis/ Leather Leaf Fern h t m 2 2 20 15 - +Palem/ Palm pohon/ tree 25 40 50 135 +Pedang-Pedangan/ Sansevieria m 2 180 60 90 330 +Philodendron/ Phylodendron m 2 - 65 - 75 +Pisang-Pisangan/ Heliconia m 2 - - - - +Sedap Malam/ Tuberose m 2 - - - - +Soka/ Ixora m 2 - - - 50 +Sri Rejeki/ Aglaonema m 2 50 92 620 418 +Anggrek Pot/Potted Orchid m 2 ... ... 857 935 +Anggrek Potong/Cut Orchid m 2 ... ... - - +Bromelia/Bromelia m 2 ... ... - 90 +Bugenvil/Bugenvil m 2 ... ... - 70 +Puring/Croton m 2 ... ... - 95 +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +Kota Malang Dalam Angka 2023 277 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman, 2019– +5.1.12 +Table 2022 +Production of Ornamental Plants by Kind of Plant, 2019– +2022 +Jenis Tanaman Satuan +2019 2020 2021 2022 +Kind of Plant Unit +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Anthurium Bunga/ Flamingo Lily Flower tangkai/stalks 686 95 105 100 +Anthurium Daun/ Anthurium pohon/tree - - ... ... +d +i +Balanceng/ Dieffenbacia pohon/tree - 25. ... ... +o +g +Dracaena/ Dracaena pohon/tree - - - - +. +s +Euphorbia/ Euphorbia pohon/tree 5 p 15 ... ... +b +Hanjuang/ Cordyline pohon/tree -. - - - +a +t +Herbras/ Gerbera tangkai/stalks o- - - - +k +Kamboja Jepang/ Adenium pohon/treeg 40 35 ... ... +n +Keladi Hias/ Caladium pohona/tree - - ... ... +l +Krisan/ Chrysantemum tangakai/stalks - 10 150 655 +m +Mawar/ Rose tangkai/stalks - - - 515 +/ +/ +: +Melati/ Jasmine s kg 705 680 378 345 +p +Monstera/ Monstera t pohon/tree 7 25 ... ... +t +h +Pakis/ Leather Leaf Fern pohon/tree 2 20 40 - +Palem/ Palm pohon/tree 25 40 50 135 +Pedang-Pedangan/ Sansevieria pohon/tree 210 60 90 930 +Philodendron/ Phylodendron pohon/tree - 65 - 75 +Pisang-Pisangan/ Heliconia tangkai/stalks - - - - +Sedap Malam/ Tuberose tangkai/stalks - - - - +Soka/ Ixora pohon/tree - - - 50 +Sri Rejeki/ Aglaonema pohon/tree 85 172 620 1 468 +Anggrek Pot/Potted Orchid pohon/tree ... ... 1 281 4 475 +Anggrek Potong/Cut Orchid tangkai/stalks ... ... - - +Bromelia/Bromelia pohon/tree ... ... - 90 +Bugenvil/Bugenvil pohon/tree ... ... - 70 +Puring/Croton pohon/tree ... ... - 95 +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +278 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel Produksi Buah-buahan Menurut Jenis Tanaman Menurut +5.1.13 +Table Kecamatan di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Production of Fruits by Kind of Plant by Subdistrict in +Malang Municipality, 2021 and 2022 +Alpukat/ Avocado Anggur/ Grape Apel/ Apple +Kecamatan (kw/ qui) (kw/ qui) (kw/ qui) +Subdistrict +2021 2022 2021 2022 2021 2022 +(1) (2) (3) (4) (5) d(6) (7) +i +. +o +Kedungkandang 12 27 2 g4 - - +. +s +p +Sukun 614 566 24 b 24 - - +. +a +t +o +Klojen - - k1 2 - - +g +n +a +Blimbing 119 a-l 44 11 - - +m +/ +/ +Lowokwaru - s : - - - - - +p +t +t +Kota Malang h +745 593 71 41 - - +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 279 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.13 +Duku/Langsat/Kokosan/ +Belimbing/ Star Fruit d Durian/ Durian +Kecamatan (kw/ qui) Duku . i (kw/ qui) +(kw/ qui) o +Subdistrict g +2021 2022 2021 s2.022 2021 2022 +p +(1) (8) (9) (10) b (11) (12) (13) +. +a +t +Kedungkandang 33 32 o- - 36 16 +k +g +n +Sukun 625 608a - - 21 23 +l +a +m +Klojen 7 / 9 - - - 4 +/ +: +s +p +t +Blimbing 6t44 - - - 99 30 +h +Lowokwaru 182 125 - - - 78 +Kota Malang +1 491 774 - - 156 151 +Malang Municipality +280 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.13 +Jambu Air/ Water Apple Jambu Biji/ Guava dJengkol/ Jengkol +Kecamatan (kw/ qui) (kw/ qui) . i (kw/ qui) +o +Subdistrict +g +2021 2022 2021 2.022 2021 2022 +s +p +(1) (14) (15) (16) b (17) (18) (19) +. +a +Kedungkandang 1 3 o4t0 39 - - +k +g +n +Sukun 55 62a 974 979 - - +l +a +m +Klojen - / - 9 9 - - +/ +: +s +p +Blimbing t8t0 - 438 472 - - +h +Lowokwaru - - - - - - +Kota Malang +136 65 1 461 1 499 - - +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 281 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.13 +d +i +Jeruk Siam/Keproko/ . +Jeruk Besar/ Pomelo Mangga/ Mango +Orang/Tangeringe +Kecamatan (kw/ qui) . (kw/ qui) +(kw/ qusi) +Subdistrict p +b +2021 2022 2021 2022 2021 2022 +. +a +(1) (20) (21) o(22t) (23) (24) (25) +k +g +Kedungkandang - - 800 1 446 4 428 91 +n +a +l +a +Sukun 2 028 m1 938 1 456 1 564 962 1 674 +/ +/ +: +s +Klojen -p - 46 40 126 125 +t +t +h +Blimbing 16 - 102 - 3 842 - +Lowokwaru - - 1 500 600 178 - +Kota Malang +2 044 1 938 3 904 3 650 9 536 1 890 +Malang Municipality +282 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.13 +d +i +o . Nangka/Cempedak/ +Manggis/ Mangosteen Melinjo/Gnetum/ Melinjo +g Jackfruit +Kecamatan (kw/ qui) (kw/ qui). +s (kw/ qui) +Subdistrict p +b +2021 2022 2021 2022 2021 2022 +. +a +(1) (26) (27) o(2t8) (29) (30) (31) +k +g +Kedungkandang - - 10 - 1 364 2 540 +n +a +l +a +Sukun - m- 32 32 1 624 1 644 +/ +/ +: +s +Klojen -p - - - - - +t +t +h +Blimbing - - 55 12 226 112 +Lowokwaru - - - - - - +Kota Malang +- - 97 44 3 214 4 296 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 283 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.13 +d +i +o . Petai/ Twisted Cluster +Nenas/ Pineaple Pepaya/ Papaya +g Bean +Kecamatan (kw/ qui) (kw/ qui). +s (kw/ qui) +Subdistrict p +b +2021 2022 2021 2022 2021 2022 +. +a +(1) (32) (33) o(34t) (35) (36) (37) +k +g +Kedungkandang - - 122 176 256 - +n +a +l +a +Sukun - m- 1 815 1 647 770 767 +/ +/ +: +s +Klojen -p - - - - - +t +t +h +Blimbing - - 232 130 32 4 +Lowokwaru - - - - - - +Kota Malang +- - 2 169 1 953 1 058 771 +Malang Municipality +284 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.13 +d +i +. +o +Pisang/ Banana Rambutan/ Rambutan Salak/ Snakefruit +g +Kecamatan (kw/ qui) (kw/ qui). (kw/ qui) +s +Subdistrict p +2021 2022 2021 b2022 2021 2022 +. +a +(1) (38) (39) (4t0) (41) (42) (43) +o +k +Kedungkandang 172 1 032 g189 422 - - +n +a +l +a +Sukun 1 547 m1 631 6 662 6 160 439 603 +/ +/ +: +s +Klojen 4p 8 10 - - - +t +t +h +Blimbing 280 320 180 - 29 - +Lowokwaru 6 17 - 8 - - +Kota Malang +2 009 3 008 7 041 6 590 468 603 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 285 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.13 +Sawo/ Sapodilla/Sawo Sirsak/ Soursop dSukun/ Breadfruit +Kecamatan (kw/ qui) (kw/ qui) . i (kw/ qui) +o +Subdistrict g +2021 2022 2021 s2.022 2021 2022 +p +(1) (44) (45) (46) b (47) (48) (49) +. +a +t +Kedungkandang 19 23 o23 63 316 135 +k +g +n +Sukun 209 215a 1 314 1 158 900 970 +l +a +m +Klojen - / / - 24 27 - - +: +s +p +t +Blimbing t76 - 189 143 357 - +h +Lowokwaru 16 - 30 20 96 215 +Kota Malang +320 238 1 580 1 411 1 669 1 320 +Malang Municipality +286 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.13 +Lengkeng/Dimocarpus +Buah Naga/ Dragon Fruit Lemon d +i Longan +Kecamatan (kw/ qui) (kw/ qui) o . +(kw/ qui) +Subdistrict g +. +2021 2022 2021 s2022 2021 2022 +p +(1) (50) (51) (52) b (53) (54) (55) +. +a +t +Kedungkandang - - o10 9 44 23 +k +g +n +Sukun 10 10a 32 32 3 5 +l +a +m +Klojen - / / - 3 4 - - +: +s +p +t +Blimbing h t4 1 29 - - - +Lowokwaru - - - - - - +Kota Malang +14 11 74 45 47 28 +Malang Municipality +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +Kota Malang Dalam Angka 2023 287 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut +5.1.14 +Table Jenis Tanaman, 2019–2022 +Production of Annual Fruits and Vegetables by Kind of +Plant, 2019–2022 +Jenis Tanaman Satuan +2019 2020 2021 2022 +Kind of Plant Unit +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +Alpukat/ Avocado kw/qui 185 357 745 593 +i +. +o +Anggur/ Grape kw/qui 40 58 g 71 41 +. +s +Apel/ Apple kw/qui 5 p20 - - +b +Belimbing/ Stars Fruits kw/qui 1 438 .1 419 1 491 774 +a +t +Duku/Langsat/Kokosan/ Duku kw/qui 6 o 2 - - +k +g +Durian/ Durian kw/qui n264 175 156 151 +a +Jambu Air/ Water Apple kw/qui l123 128 136 65 +a +m +Jambu Biji/ Guava kw/qui 943 1 099 1 461 1 499 +/ +/ +: +Jengkol/ Jengkol ksw/qui - - - - +p +t +Jeruk Besari/ Pomelo tkw/qui 1 972 1 983 2 044 1 938 +h +Jeruk Siam/Keprok/ Orange/ +kw/qui 1 954 2 095 3 904 3 650 +Tangerine +Mangga/ Mango kw/qui 3 690 5 727 9 536 1 890 +Manggis/ Mangosteen kw/qui - - - - +Melinjo/ Melinjo kw/qui 75 85 97 44 +Nangka/Cempedak/ Jackfruit kw/qui 2 298 2 808 3 214 4 296 +288 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.14 +Komoditas Satuan +2019 2020 2021 2022 +Commoditas Unit +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +Nenas/ Pineapple kw/qui - - i - - +. +o +g +Pepaya/ Papaya kw/qui 952 2 416. 2 169 1 953 +s +p +Petai/ Twisted Cluster Bean kw/qui 573 b574 1 058 771 +. +a +t +Pisang/ Banana kw/qui 1 011 o 1 533 2 009 3 008 +k +g +Rambutan/ Rambutan kw/qui n794 594 7 041 6 590 +a +l +a +Salak/ Salak kw/quim 288 224 468 603 +/ +/ +Sawo/ Sapodila/Sawo kws/:qui 198 278 320 238 +p +t +Sirsak/ Soursop tkw/qui 1 296 1 343 1 580 1 411 +h +Sukun/ Breadfruit kw/qui 829 948 1 669 1 320 +Buah Naga/ Dragon Fruit kw/qui ... ... 14 11 +Lemon kw/qui ... ... 74 45 +Lengkeng/ Dimocarpus +kw/qui ... ... 47 28 +longan +Sumber/ Source : BPS, Statistik Pertanian Hortikultura SPH/ BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for Horticulture SPH +Kota Malang Dalam Angka 2023 289 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +5.2 PERKEBUNAN +ESTATE CROPS +Tabel Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan +5.2.1 +Table Jenis Tanaman (ha), 2021-2022 +Planted Area of Estate y Sub District and Type of Crops (ha), +2021-2022 +Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi +Kecamatan Oil Palm Coconut Rubber Coffee +Sub District d +2021 2022 2021 2022 2021 . i2022 2021 2022 +o +g +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +. +s +p +Kedungkandang - - 11 11 - - - - +b +. +a +t +Sukun - - 5 o5 - - - - +k +g +Klojen - - n2 2 - - - - +a +l +a +Blimbing - m- 11 11 - - - - +/ +/ +: +s +Lowokwaru - p - 6 6 - - - - +t +t +h +Kota Malang +- - 35 35 - - - - +Malang Municipality +290 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.2.1 +Kakao Tebu Teh Tembakau +Kecamatan Cocoa Sugar Cane Tea Tobacco +Sub District +2021 2022 2021 2022 2021 d2022 2021 2022 +i +(1) (10) (11) (12) (13) (14)o .(15) (16) (17) +g +. +Kedungkandang - - 487,05 463,55 s- - - - +p +b +. +Sukun - - 20,00 16a,10 - - - - +t +o +k +g +Klojen - - n- - - - - - +a +l +a +Blimbing - -m - - - - - - +/ +/ +: +s +Lowokwaru - p- 12,40 8,00 - - - - +t +t +h +Kota Malang +- - 519,45 487,65 - - - - +Malang Municipality +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 291 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis +5.2.2 +Table Tanaman (ton), 2021-2022 +Production of Estate by Sub District and Type of Crops (ton), +2021-2022 +Kelapa Sawit Kelapa Karet Kopi +Kecamatan Oil Palm Coconut Rubber Coffee +Sub District +2021 2022 2021 2022 2021 d2022 2021 2022 +i +(1) (2) (3) (4) (5) (o6). (7) (8) (9) +g +. +Kedungkandang - - 11,58 13,35 s- - - - +p +b +. +Sukun - - 3,31 a 6,59 - - - - +t +o +k +Klojen - - g0,78 0,77 - - - - +n +a +l +Blimbing - - a 6,22 5,48 - - - - +m +/ +/ +Lowokwaru - s :- 4,97 8,24 - - - - +p +t +Kota Malang t +h- - 26,86 34,43 - - - - +Malang Municipality +292 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.2.2 +Kakao Tebu Teh Tembakau +Kecamatan Cocoa Sugar Cane Tea Tobacco +Sub District +2021 2022 2021 2022 2021 d2022 2021 2022 +i +. +o +(1) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) +g +. +s +Kedungkandang - - 39 114,60 37 552,02 - - - - +p +b +. +a +Sukun - - 1 613,00 t 1 299,82 - - - - +o +k +g +Klojen - - n- - - - - - +a +l +a +Blimbing - m- - - - - - - +/ +/ +: +s +Lowokwaru - p - 993,00 640,89 - - - - +t +t +Kota Malang h +- - 41 720,60 39 492,73 - - - - +Malang Municipality +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 293 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis +5.2.3 +Table Tanaman di Kota Malang (ha), 2018–2022 +Planted Area of Estate Crops by Type of Crops in Malang +Municipality (ha), 2018–2022 +Jenis Tanaman +2018 2019 2020 2021 2022 +Kind of Plants +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Tanaman Tahunan +Perennial Crops d +i +. +Karet/Rubber ... ... - o - - +g +. +s +Kelapa/Coconut ... ... p40 35 35 +b +. +Kelapa sawit/Oil palm ... ... a - - - +t +o +k +Kopi/Coffee ... ...g - - - +n +a +Kakao/Cocoa ... l... - - - +a +m +Teh/Tea ... / ... - - - +/ +: +s +p +Jambu mete/Cashew nut ... ... - - - +t +t +h +Pala/Nutmeg ... ... - - - +Lada/Pepper ... ... - - - +Tanaman Semusim +Seasonal Crops +Tebu/Sugar cane ... ... 519 519,45 487,65 +Tembakau/Tobacco ... ... - - - +Nilam/Patchouli ... ... - - - +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +294 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis +5.2.4 +Table Tanaman di Kota Malang (ton), 2018–2022 +Production of Estate Crops by Type of Crops in Malang +Municipality (ton), 2018–2022 +Jenis Tanaman +2018 2019 2020 2021 2022 +Kind of Plants +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Tanaman Tahunan +Perennial Crops d +i +. +Karet/Rubber ... ... - o - - +g +. +s +Kelapa/Coconut ... ... p13 26,86 34,43 +b +. +Kelapa sawit/Oil palm ... ... a - - - +t +o +k +Kopi/Coffee ... ...g - - - +n +a +Kakao/Cocoa ... l... - - - +a +m +Teh/Tea ... / ... - - - +/ +: +s +p +Jambu mete/Cashew nut ... ... - - - +t +t +h +Pala/Nutmeg ... ... - - - +Lada/Pepper ... ... - - - +Tanaman Semusim +Seasonal Crops +Gula Tebu/Sugar Cane ... ... 41 623 41 720,60 39 492,73 +Tembakau/Tobacco ... ... - - - +Nilam/Patchouli ... ... - - - +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 295 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +5.3 TANAMAN PANGAN +FOOD CROPS +Tabel 5.3.1 Luas Lahan (hektar) Menurut Kecamatan dan Penggunaan +Table Lahan, 2018-2022 +Land Area (hectar) by Subdistrict and Land use in Malang +Municipality, 2018-2022 +Penggunaan Lahan +Land Use +Kecamatan / Pertanian Bu d kan +Subdistrict Sawah Bukan Sawah oP.e i rtanian Total Luas +Lahan Total +Wet Land Paddy Non Wet Land gNon Agricultural +. Land Area +Paddy s Land +p +(1) (2) (3)b (4) (5) +. +Kedungkandang 510 a1 207 2 272 3 989 +t +o +k +Sukun 162 452 1 483 2 097 +g +n +Klojen 0a 0 883 883 +l +a +Blimbing m75 10 1 692 1 777 +/ +/ +: +Lowokwaru s 247 78 1 935 2 260 +p +t +202t2 994 1 747 8 265 11 006 +h +2021 995 1 747 8 264 11 006 +Kota Malang +Malang 2020 995 1 747 8 264 11 006 +Municipality +2019 1 014 1748 8 244 11 006 +2018 1 065 1 744 8 197 11 006 +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +296 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel 5.3.2 Luas Lahan Tegal/Kebun, Ladang/Huma, dan Lahan yang +Table Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di +Kota Malang (hektar), 2018-2022 +Area of Dry Field/Garden, Shifting Cultivation, Land +and Temporarily Unused Land by Subdistrict in Malang +Municipality (hectar), 2018-2022 +Sementara Tidak +Kecamatan Tegal/Kebun Diusahakan Ditanami pohon Lainnya +Subdistricts Dry Field/Garden Temporarily hutan rakdyat Others +i +Unused o . +g +(1) (2) (3) (4) (5) +. +s +Kedungkandang 1 195 - p 10 2 +b +. +a +Sukun 437 - t 8 7 +o +k +Klojen - g- - - +n +a +Blimbing 5 a l - 3 2 +m +Lowokwaru 71/ / 3 2 2 +: +s +p +2022 1 708 3 23 13 +t +t +h +2021 1 708 3 23 13 +Kota Malang +Malang 2020 1 706 3 25 13 +Municipality +2019 1 706 3 25 14 +2018 1 602 - ... ... +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 297 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel 5.3.3 Luas Penggunaan Lahan Sawah (hektar) Menurut +Table Kecamatan di Kota Malang, 2018-2022 +Extensive use of Wetland (hectar) by Subdistrict in Malang +Municipality, 2018-2022 +Penggunaan Lahan +Realisasi Dalam Land Use +Satu Tahun +Realization in one d Jumlah +year +Kedungkandang Sukun Klojen Bl +. +imibing Lowokwaru +Total +o +g +(1) (2) (3) (4)s . (5) (6) (7) +Ditanami Padi p +- - b - - - - +Planted to Rice +. +a +Satu Kali t +- - o - - - - +Once +k +Dua Kali g +335 n 157 - 74 237 803 +Twice a +Tiga Kali atau Lebih a l +More Three Times - m - - - - - +/ +Tidak Ditanami Padi / +s : - - - - - - +Not Planted to Rice +p +Ditanami Tanaman t +t +h +Lainnya 175 5 - 1 2 183 +Planted with Other Crops +Tidak Ditanami Apapun +8 8 +Not Planted Any Crops +2022 510 162 - 75 247 994 +2021 511 162 - 75 247 995 +Jumlah +2020 511 162 - 75 247 995 +Total +2019 511 181 - 75 247 1 014 +2018 511 221 - 86 247 1 065 +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +298 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel 5.3.4 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis +Table Pengairan di Kota Malang (hektar), 2018-2022 +Rice Field Areas by Subdistrict and Utilization Types in +Malang Municipality (hectar), 2018-2022 +Kecamatan Teknis Setengah Teknis Sederhana +Subdistricts Technical Semi Technical Non Technical +(1) (2) (3) (4) +d +i +Kedungkandang 510 -o . - +g +. +s +Sukun 162 p - - +b +. +a +Klojen - t - - +o +k +g +Blimbing 75 - - +n +a +l +a +Lowokwaru 247 - - +m +/ +/ +2022 : 994 - - +s +p +t +t2021 995 - - +h +Kota Malang +2020 995 - - +Malang Municipality +2019 1 014 - - +2018 1 065 - - +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 299 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel 5.3.5 Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan Menurut +Table Kecamatan dan Jenis Komoditas Tanaman Pangan di +Kota Malang, 2018-2022 (hektar) +Planting Area of Food Crops by Subdistrict and +Commodities in Malang Municipality, 2018-2022(hectar) +Luas Tanam +Plant Area +Kecamatan +Subdistrict Padi Sawah Padi Ladang Jagdung Kedelai +Paddy Rice Paddy Field .Ciorn Soy +o +g +(1) (2) (3) s . (4) (5) +p +Kedungkandang 881 - b 100 - +. +a +t +Sukun 347 o- 6 - +k +g +n +Klojen - - - - +a +l +a +m +Blimbing 196 - - - +/ +/ +: +s +Lowokwaru p 668 - 1 - +t +t +h +2022 2 072 - 107 - +2021 2 162 - 104 - +Kota Malang +2020 2 388 - 96 - +Malang Municipality +2019 2 210 - 98 - +2018 2 216 - 99 - +300 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.3.5 +Luas Tanam +Plant Area +Kecamatan +Subdistrict Kacang Tanah Kacang Hijau Ubi Kayu Ubi Jalar +d +Peanuts Green Beans Caissava Sweet Potatoe +. +o +g +(1) (2) (3) . (4) (5) +s +p +Kedungkandang - - 27 - +b +. +a +Sukun 4 o t- 7 - +k +g +Klojen - n - - - +a +l +a +Blimbing m- - - - +/ +/ +: +s +Lowokwaru p - - 3 - +t +t +h +2022 4 - 37 - +2021 6 - 38 - +Kota Malang +2020 - - 15 - +Malang Municipality +2019 3 - 93 - +2018 5 - 78 - +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 301 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel 5.3.6 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kacang Tanah +Table Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2018-2022 +Harvested Area, Production, Productivity of Peanut by +Subdistrict in Malang Municipality, 2018-2022 +Kacang Tanah +Peanut +Kecamatan +Subdistrict Luas Panen Produksi Produktivitas +Harvested Area (Ha) Production (tond) Productivity (Ku/Ha) +i +. +o +(1) (2) (g3) (4) +. +s +Kedungkandang - p- - +b +. +a +Sukun 4 13 31,65 +t +o +k +Klojen - g - - +n +a +l +Blimbing a- - - +m +/ +/ +Lowokwaru s : - - - +p +t +h2t022 4 13 31,65 +2021 6 22 35,98 +Kota Malang +2020 - - - +Malang Municipality +2019 3 11 35,75 +2018 6 22 36,58 +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +302 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel 5.3.7 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Kayu +Table Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2018-2022 +Harvested Area, Production, Productivity of Cassava by +Subdistrict in Malang Municipality, 2018-2022 +Ubi Kayu +Cassava +Kecamatan/ +Subdistrict Luas Panen Produksi d Produktivitas +Harvested Area (Ha) Production (.Toin) Productivity (Ku/Ha) +o +g +(1) (2) .(3) (4) +s +p +Kedungkandang - b 271 - +. +a +t +Sukun - o 370 - +k +g +n +Klojen - - - +a +l +a +m +Blimbing - - - +/ +/ +: +s +Lowokwaru p - 154 - +t +t +h +2022 - 795 - +2021 39 2 601 305,38 +Kota Malang +2020 14 744 1 580,41 +Malang Municipality +2019 93 2 672 287,31 +2018 81 2 428 299,81 +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 303 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel 5.3.8 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Ubi Jalar +Table Menurut Kecamatan di Kota Malang, 2018-2022 +Harvested Area, Production, Productivity of Sweet Potato +by Subdistrict in Malang Municipality, 2018-2022 +Ubi Jalar +Sweet Potato +Kecamatan +Subdistrict Luas Panen Produksi d Produktivitas +Harvested Area (Ha) Production .(tion) Productivity (Ku/Ha) +o +g +(1) (2) .(3) (4) +s +p +Kedungkandang - b - - +. +a +t +Sukun - o - - +k +g +n +Klojen - - - +a +l +a +m +Blimbing - - - +/ +/ +: +s +Lowokwaru p - - - +t +t +h +2022 - - - +2021 - - - +Kota Malang +2020 - - - +Malang Municipality +2019 - - - +2018 1 190 19,00 +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +304 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel 5.3.9 Luas Tanam, Luas Panen, dan Luas Puso Tanaman Padi +Table Sawah (Hektar) Bulanan di Kota Malang, 2022 +Planting Area, Harvested Area and Damage Plants of +Wetland Paddy Monthly in Malang Municipality, 2022 +Bulan Luas Tanam Luas Panen Luas Puso +Month Planting Area Harvested Area Damage Plants +(1) (2) (3) d (4) +i +Januari/ January 198 170 o . - +g +Februari/ February 206 14s2. - +p +Maret/ Maret 183 b172 - +. +a +t +April/ April 141 o 198 - +k +g +Mei/ May 161 n 206 - +a +Juni/ June 194a l 183 - +m +Juli/ July /196 141 - +/ +: +s +Agustus/ August p 189 161 - +t +t +h +September/ September 140 194 - +Oktober/ October ... 196 ... +November/ November ... 189 ... +Desember/ December ... 140 ... +Jumlah +1 608 2 092 - +Total +Catatan/Note: - +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 305 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel 5.3.10 Luas Tanam, Luas Panen, dan Luas Puso Tanaman Jagung +Table (Hektar) Bulanan di Kota Malang, 2022 +Planting Area, Harvested Area and Damage Plants of +Corn Monthly in Malang Municipality , 2022 +Bulan Luas Tanam Luas Panen Luas Puso +Month Planting Area Harvested Area Damage Plants +(1) (2) (3) d (4) +i +Januari/ January - 3 o . - +g +Februari/ February 3 3s8. - +p +Maret/ Maret - b16 - +. +a +t +April/ April 34 o - - +k +g +Mei/ May - n 3 - +a +Juni/ June - a l - - +m +Juli/ July / - 34 - +/ +: +s +Agustus/ August p 13 - - +t +t +h +September/ September - - - +Oktober/ October ... - ... +November/ November ... 13 ... +Desember/ December ... - ... +Jumlah +50- 127 - +Total +Catatan/Note: -. +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +306 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel 5.3.11 Luas Tanam, Luas Panen, dan Luas Puso Tanaman Kacang +Table Tanah (Hektar) Bulanan di Kota Malang, 2022 +Planting Area, Harvested Area and Damage Plants of +Peanut Monthly in Malang Municipality , 2022 +Bulan Luas Tanam Luas Panen Luas Puso +Month Planting Area Harvested Area Damage Plants +(1) (2) (3) d (4) +i +Januari/ January - 2 o . - +g +Februari/ February - s-. - +p +Maret/ Maret 2 b- - +. +a +t +April/ April - o - - +k +g +Mei/ May - n - - +a +Juni/ June -a l 2 - +m +Juli/ July /- - - +/ +: +s +Agustus/ August p - - - +t +t +h +September/ September - - - +Oktober/ October ... - ... +November/ November ... - ... +Desember/ December ... - ... +Jumlah +2 4 - +Total +Catatan/Note: - +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 307 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel 5.3.12 Luas Tanam, Luas Panen, dan Luas Puso Tanaman Ubi +Table Kayu (Hektar) Bulanan di Kota Malang, 2022 +Planting Area, Harvested Area and Damage Plants of +Cassava Monthly in Malang Municipality , 2022 +Bulan Luas Tanam Luas Panen Luas Puso +Month Planting Area Harvested Area Damage Plants +(1) (2) (3) (4) +d +Januari/ January 27 - . i - +o +g +Februari/ February - -. - +s +p +Maret/ Maret - b- - +. +a +April/ April - t - - +o +k +Mei/ May - g - - +n +a +Juni/ June - l - - +a +m +Juli/ July /- 5 - +/ +: +s +Agustus/ August p - 4 - +t +t +September/ September h - 1 - +Oktober/ October ... 27 ... +November/ November ... - ... +Desember/ December ... - ... +Jumlah +27 37 - +Total +Catatan/Note: - +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +308 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +5.4 PETERNAKAN +LIVESTOCKS +Tabel 5.4.1 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di +Table Kota Malang, 2021-2022 +Livestock Population (tail) by Subdistrict and Kind of +Livestock in Malang Municipality, 2021-2022 +Kecamatan +Subdistrict d +Jenis Ternak +i +. +Kind of Livestock Kedungkandang Sukun o Klojen +g +. +2021 2022 2021 s2022 2021 2022 +p +(1) (2) (3) (4) b (5) (6) (7) +. +a +Sapi Potong/ Beef Cattle 1 413 891 o t390 129 - - +k +g +Sapi Perah/ Dairy Cattle 58 4n4 26 24 - - +a +l +Kerbau/ Buffalo 2 a 2 39 58 - - +m +/ +Kuda/ Horse 55: / 56 4 2 - - +s +p +Kambing/ Goat t t1 119 1 015 255 251 - - +h +Domba/ Sheep 31 88 89 104 - - +Babi/ Pig - - - - - - +Kelinci/ Rabbit 360 466 155 275 80 95 +Kota Malang Dalam Angka 2023 309 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.1 +Kecamatan +Kota Malang +Subdistrict d +Jenis Ternak i Malang Municipality +. +Kind of Livestock Blimbing Lowokwaru o +g +. +2021 2022 2021 s2022 2021 2022 +p +(1) (8) (9) (10)b (11) (12) (13) +. +a +Sapi Potong/ Beef Cattle 664 336 o t230 156 2 697 1 512 +k +g +Sapi Perah/ Dairy Cattle 128 10n2 9 22 221 192 +a +l +Kerbau/ Buffalo 18 a 21 11 22 70 103 +m +/ +Kuda/ Horse 4: / 4 3 1 66 63 +s +p +Kambing/ Goat t t44 51 158 128 1 576 1 445 +h +Domba/ Sheep 18 4 230 227 368 423 +Babi/ Pig - - - - - - +Kelinci/ Rabbit 175 265 135 266 905 1 367 +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +310 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel 5.4.2 Populasi Unggas (ekor) Menurut Kecamatan dan Jenis +Table Unggas di Kota Malang, 2021-2022 +Poultry Population (tails) by Subdistrict and Kind of +Poultry in Malang Municipality, 2021-2022 +Kecamatan +Subdistrict +Jenis Ternak +Kind of Livestock Kedungkandang Sukun Klojen +d +i +2021 2022 2021 202.2 2021 2022 +o +g +(1) (2) (3) (4) .(5) (6) (7) +s +Ayam Kampung p +20 170 20 497 10 14b0 10 214 690 763 +Organic Chicken +. +a +Ayam Petelur t +51 240 51 240 o150 000 150 000 - - +Layer k +g +Ayam Pedaging +63 900 127 n000 - - - - +Brailer a +l +a +Itik/Duck 2 385 m2 360 1 450 1 350 78 180 +/ +/ +Itik Manila s : +188 535 162 456 35 107 +Muscovy Duck p +t +t +h +Puyuh/Quail 21 000 21 000 - - 200 200 +Merpati/Dove 278 415 147 325 654 915 +Kota Malang Dalam Angka 2023 311 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.2 +Kecamatan +Subdistrict Kota Malang +Jenis Ternak +Kind of Livestock Blimbing Lowokwaru d +i +. +2021 2022 2021 20o22 2021 2022 +g +(1) (8) (9) (10) s .(11) (12) (13) +p +Ayam Kampung +9 120 9 147 9 650b 9 297 49 770 49 918 +Organic Chicken . +a +Ayam Petelur - - o t 2 000 2 200 203 240 203 440 +Layer k +g +Ayam Pedaging n +- - - - 63 900 1 859 000 +Brailer a +l +a +Itik/Duck 100 m180 100 600 4 113 4 670 +/ +/ +Itik Manila s19 : 7 387 64 386 646 1 871 +Muscovy Duck p +t +t +Puyuh/Quail h - - - - 21 200 21 200 +Merpati/Dove 118 230 246 374 1 443 2 259 +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +312 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel 5.4.3 Jumlah Unggas (ekor) yang Dipotong Menurut +Table Kecamatan dan Jenis Unggas di Kota Malang, 2020-2022 +Poultry Slaughtered (tails) by Subdistrict and Kind of +Poultry in Malang Municipality, 2021-2022 +Kecamatan +Subdistrict +Jenis Ternak +Kind of Livestock Kedungkandang Sukun +d +i +2020 2021 2022 2o02.0 2021 2022 +g +(1) (2) (3) (4) .(5) (6) (7) +s +p +Ayam Buras +100 354 31 294 31.3b37 181 891 31 034 34 454 +Organic Chicken . +a +t +o +Ayam Petelur k +3 121 6 74g7 8.691 5 657 4 188 5 392 +Layer +n +a +l +Ayam Pedaging a +1 100 211m1 804 519 2.959.248 2 163 352 2 381 999 2 241 822 +Brailer +/ +/ +: +s +Itik p +3 456 4 766 5.472 5 706 4 805 5 516 +Duck t t +h +Itik Manila +338 1 694 1.795 546 1 201 1 271 +Muscovy Duck +Kota Malang Dalam Angka 2023 313 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.3 +Kecamatan +Subdistrict +Jenis Ternak +Kind of Livestock Klojen Blimbing +d +2020 2021 2022 2020i 2021 2022 +. +o +(1) (8) (9) (10) g(11) (12) (13) +. +s +Ayam Buras p +94 083 23 493 27 581 119 170 27 316 17 038 +Organic Chicken b +. +a +t +Ayam Petelur o +2 926 4 769k 6 145 3 707 3 490 4 497 +Layer g +n +a +Ayam Pedaging l +1 419 155 a901 850 1 899 902 1 525 469 1 529 296 1 954 854 +Brailer m +/ +/ +: +Itik s +Duck +p3 354 4 195 4 817 3 967 2 591 2 976 +t +t +h +Itik Manila +329 1 017 1 078 385 1 046 1 109 +Muscovy Duck +314 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.3 +Kecamatan +Subdistrict +Jenis Ternak +Kind of Livestock Lowokwaru Kota Malang/ Malang Municipality +d +i +2020 2021 2022 2o02.0 2021 2022 +g +(1) (14) (15) (16) .(17) (18) (19) +s +p +Ayam Buras +131 715 16 876 23 b723 626 213 130 013 134 133 +Organic Chicken . +a +t +o +Ayam Petelur k +4 097 4 0g71 5 244 19 508 23 265 29 969 +Layer +n +a +l +Ayam Pedaging a +1 206 527m1 573 578 1 120 404 7 414 714 8 191 192 10 176 230 +Brailer +/ +/ +: +s +Itik p +3 972 3 608 4 144 20 455 19 965 22 925 +Duck t t +h +Itik Manila +282 491 519 1 880 5 449 5 772 +Muscovy Duck +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 315 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel 5.4.4 Produksi dan Produktivitas ternak, unggas, telur, dan +Table susu di Kota Malang, 2021-2022 +Production and Productivity of Livestock and Poultry +Meat, Egg and Milk in Malang Municipality, 2021-2022 +Produksi Produktivitas +Jenis Ternak Production (ton) Productivity (Kg/ekor/tahun) +Kind of Livestock +2021 2022 2021 2022 +d +(1) (2) (3) . i(4) (5) +o +Daging Sapi/Beef 4 063,08 3 761,28 g 280 280,0 +. +Daging Kambing /Lamb 208,45 234,03 s 17 17,0 +p +Daging Babi/Pork 403,43 b- 67,4 67,4 +. +Daging Unggas/ Poultry 14 946,36 a- - - +t +o +-Ayam Buras/Organic Chicken 130,01 k134,11 1,0 1,0 +g +-Ayam petelur/Layer 41,88n 50,88 1,8 1,7 +a +-Ayam Pedaging/Broiler 14 744l,15 17 299,57 1,8 1,7 +a +-Itik/Duck m19,97 71,07 1,0 1,0 +/ +-Itik Manila/Muscovy Duck : / 10,35 10,34 1,9 1,8 +s +Susu/Milk (liter) p 346,18 420 082,00 - 3 092,0 +t +t +Telur/ Eggs h 2 382,83 - - - +-Ayam Buras/Organic chicken 28,13 25 180 1,35 1,35 +-Ayam petelur/Layer 2 304,36 2 363 973 16,6 16,6 +-Itik Duck 26,86 26 165 10,33 10,33 +- Itik Manila/Muscovy Duck 0,84 2 033 2,28 2,28 +- Puyuh/Quail 22,64 25 660 2,00 2,00 +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +316 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel 5.4.5 Produksi Daging (ton) Menurut kecamatan di Kota +Table Malang, 2021-2022 +Production of Meat ( ton ) by Subdistrict in Malang +Municipality, 2021-2022 +Kecamatan +Jenis Ternak Subdistrict +dan Unggas +Kind of Livesstock Kedungkandang Sukun Klojen +d +and Poultry +2021 2022 2021 2022. i 2021 2022 +o +g +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +. +s +Sapi +91,00 119,28 3,683,68 p 3 430,56 51,52 33,32 +Beef Cattle b +. +Kerbau a +- - t- - - - +Buffalo o +k +Kambing/Domba 8,04 17,18 g166,50 178,92 13,41 7,87 +Goat/Sheep n +a +Babi l +- a- 403,43 375,37 - - +Pig m +Ayam Buras / +Organic Chicken 31,29 s : / 31,33 31,03 34,45 23,49 27,58 +p +Ayam Petelur +Layer h +t1t2,14 14,77 7,54 9,16 8,59 10,44 +Ayam Pedaging +3 248,14 5 030,72 4 287,60 3 811,09 1 623,33 3 229,83 +Broiler +Itik +4,77 5,47 4,81 5,51 4,20 4,81 +Duck +Itik Manila +3,22 3,23 2,28 2,28 1,93 1,94 +Muscovy Duck +Kota Malang Dalam Angka 2023 317 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.5 +Kecamatan +Jenis Ternak Subdistrict Kota Malang +dan Unggas Malang Municipality +Kind of Livesstock Blimbing Lowokwaru +d +and Poultry +2021 2022 2021 2022 . i 2021 2022 +o +g +(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) +. +Sapi s +102,76 56,84 134,12 p 112,84 4 063,08 3 752,84 +Beef Cattle b +Kerbau a . +- - t- - - - +Buffalo o +k +Kambing/Domba +9,50 15,08 g11,53 15,09 208,98 234,14 +Goat/Sheep n +a +Babi +- a l- - - 403,43 - +Pig m +Ayam Buras / +27,32 / 17,03 16,88 23,72 130,01 134,11 +Organic Chicken s : +p +Ayam Petelur +6t,28 7,60 7,33 8,91 41,88 50,88 +Layer h t +Ayam Pedaging +2 752,73 3 323,25 2 832,35 1 904,68 14 744,15 17 299,57 +Broiler +Itik +2,59 4,14 3,61 4,14 19,97 24,07 +Duck +Itik Manila +1,99 1,96 0,93 0,93 10,35 10,34 +Muscovy Duck +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +318 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel 5.4.6 Produksi Telur (ton) Menurut Jenis Unggas dan +Table Kecamatan di Kota Malang, 2021-2022 +Production Eggs (ton) by Kind Of Poultry and Subdistrict +in Malang Municipality, 2021-2022 +Kecamatan +Subdistrict +Jenis Unggas +Kind of Poultry Kedungkandang Sukun Klojen +2021 2022 2021 2022 d2021 2022 +i +. +o +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +g +. +Ayam Buras s +9,45 10,30 5,19 p 5,17 0,44 0,36 +Organic Chiken b +. +a +t +Ayam Petelur o +552,16 595,41 k1 746,39 1 743,00 - - +Layer g +n +a +Itik a l +13,93 15,32 9,51 8,94 2,19 0,66 +Duck m +/ +/ +: +s +Itik Manila p +0,24 0,65 0,21 0,46 0,05 0,73 +Muscovy Duck t +t +h +Puyuh +22,40 25,20 - - 0,06 0,24 +Quail +Kota Malang Dalam Angka 2023 319 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.6 +Kecamatan +Subdistrict +Jenis Ternak dan Unggas Kota Malang +Kind of Livesstock and Blimbing Lowokwaru +Poultry +2021 2022 2021 2022 d2021 2022 +i +. +o +(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) +g +. +Ayam Buras s +8,15 4,61 4,90p 4,73 28,13 25,18 +Organic Chiken b +. +a +t +Ayam Petelur o +- - k 5,81 25,56 2 304,36 2 363,97 +Layer +g +n +a +Itik l +0,57 a 0,92 0,66 3,63 26,86 29,46 +Duck m +/ +/ +: +s +Itik Manila +p0,25 0,46 0,08 0,39 0,84 2,69 +Muscovy Duck t +t +h +Puyuh +- - 0,18 0,22 22,64 25,66 +Quail +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +320 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Tabel 5.4.7 Produksi Susu (Liter) Menurut Kecamatan di Kota +Table Malang, 2020-2022 +Production of Milk (Liter) by Subdistrict in Malang +Municipality, 2020-2022 +Produksi +Kecamatan Production +Subdistrict +2020 2021 2022 +d +(1) (2) (3) i (4) +. +o +Kedungkandang 100,518 g60,02 68,67 +. +s +p +Sukun 45,060 b 26,90 31,69 +. +a +t +o +Klojen k- 111,76 - +g +n +a +Blimbing l187,172 206,96 126,26 +a +m +Lowokwaru / / 13,865 8,28 16,75 +: +s +p +t +Kota Malangt 346,62 413,92 243,37 +h +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 321 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +5.5 PERIKANAN +FISHERY +Tabel 5.5.1 Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut +Table Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kota Malang, 2021- +2022 +Number of Aquaculture Household by Subdistrict and +Type of Aquaculture in Malang Municipality, 2021-2022 +Tambak +Budidaya Laut Kolam Keramba +Brackish Water d +Kecamatan Marine Culture Fresh Wateir Pond Cage +Pond . +Subdistrict o +g +2021 2022 2021 2022 20.21 2022 2021 2022 +s +p +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) +b +. +Kedungkandang - - - -a 60 78 - - +t +o +k +Sukun - - - g - 66 139 - - +n +a +Klojen - - l- - 46 54 40 39 +a +m +Blimbing - /-/ - - 95 167 - - +: +s +p +Lowokwaru - t - - - 51 107 3 2 +t +h +Kota Malang - - - - 318 545 43 41 +322 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.1 +Jaring apung Sawah Jumlah +Kecamatan Floating Cage Net Wetland Paddy Total +Subdistrict d +2021 2022 2021 2022 i 2021 2022 +. +o +(1) (10) (11) (12) (g13) (14) (15) +. +s +Kedungkandang - - - p- 60 78 +b +. +a +Sukun - - o t- - 66 139 +k +g +n +Klojen - - - - 86 93 +a +l +a +m +Blimbing - - - - 95 167 +/ +/ +: +s +p +Lowokwaru t- - - - 54 109 +t +h +Kota Malang - - - - 361 586 +Kota Malang Dalam Angka 2023 323 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel 5.5.2 Populasi Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan di Kota +Table Malang, 2021-2022 +Fish Population by Subdistrict and Kind of Fish in Malang +Municipality, 2021-2022 +Kecamatan +Subdistrict +Jenis Ikan +Kinds of Fish Kedungkandang Sukun Klojen +d +i +2021 2022 2021 2022. 2021 2022 +o +g +(1) (2) (3) (4) .(5) (6) (7) +s +Budidaya Ikan Dalam p +Kolam/ Cultivation of b +. +Fish in Ponds a +t +o +- Ikan Nila 6 850 20 400 15 600 34 600 1 800 1 450 +k +g +-Ikan Tombro - -n - - - - +a +l +a +-Ikan Gurame - - - - - - +m +/ +- Ikan Lele 427 000: / 281 000 164 700 163 000 37 600 65 500 +s +Budidaya Ikan Dalam p +t +Keramba/ Raising Fish t +h +in Cages +- Ikan Nila - - 600 - 15 300 20 500 +-Ikan Tombro - - - - 14 000 17 500 +-Ikan Gurame - - - - - - +- Ikan Lele - - - - - - +Jumlah/ Total 433 850 301 400 180 900 197 600 68 700 104 950 +324 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.2 +Kecamatan +Subdistrict +Jenis Ikan +Kinds of Fish Blimbing Lowokwaru d Kota Malang +i +. +2021 2022 2021 202o2 2021 2022 +g +(1) (8) (9) (10) s .(11) (12) (13) +Budidaya Ikan Dalam p +b +Kolam/ Cultivation of +. +Fish in Ponds a +t +o +- Ikan Nila 6 300 13 150 k7 400 11 000 37 950 80 600 +g +n +-Ikan Tombro - a - - - - - +l +a +-Ikan Gurame - m - - - - - +/ +/ +- Ikan Lele 597 000 : 460 000 167 000 126 000 1 393 300 1 095 500 +s +p +Budidaya Ikan Dalam t +t +Keramba/ Raising Fish h +in Cages +- Ikan Nila - - 2 150 1 950 18 050 22 450 +-Ikan Tombro - - 4 200 6 500 18 200 24 000 +-Ikan Gurame - - - - - - +- Ikan Lele - - - - - - +Jumlah/ Total 603 300 473 150 180 750 145 450 1 467 500 1 222 550 +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 325 AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +Tabel 5.5.3 Produksi Ikan Menurut Kecamatan dan Jenis Ikan (kg) di +Table Kota Malang, 2021-2022 +Fish Production by Subdistrict and Kind of Fish (kg) in +Malang Municipality, 2021-2022 +Kecamatan +Subdistrict +Jenis Ikan +Kinds of Fish Kedungkandang Sukun Klojen +d +2021 2022 2021 2022 i 2021 2022 +. +o +(1) (2) (3) (4) g(5) (6) (7) +Budidaya Ikan Dalam s . +p +Kolam/ Cultivation of +b +Fish in Ponds . +a +t +- Ikan Nila 1 500 4 200 o2 950 8 250 295 255 +k +g +-Ikan Tombro - - - - - - +n +a +-Ikan Gurame - a l - - - - - +m +- Ikan Lele 40 050 / 30 300 14 900 15 600 3 000 5 800 +/ +: +s +Budidaya Ikan Dalam p +Keramba/ Raising Fish t +t +in Cages h +- Ikan Nila - - 100 - 8 000 7 900 +-Ikan Tombro - - - - 11 100 8 200 +-Ikan Gurame - - - - - - +- Ikan Lele - - - - - - +Jumlah / Total 41 550 34 500 17 950 23 850 22 395 22 155 +326 Malang Municipality in Figures 2023 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN, +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.3 +Kecamatan +Subdistrict +Jenis Ikan +Kinds of Fish Blimbing Lowokwaru Kota Malang +d +2021 2022 2021 2022i 2021 2022 +. +o +(1) (8) (9) (10) g(11) (12) (13) +Budidaya Ikan Dalam s . +p +Kolam/ Cultivation of Fish +b +in Ponds . +a +t +- Ikan Nila 1 205 3 080 o1 300 2 940 7 250 18 725 +k +g +-Ikan Tombro - - - - - - +n +a +-Ikan Gurame - a l- - - - - +m +- Ikan Lele 53 400 / 45 000 14 800 13 000 126 150 109 700 +/ +: +s +Budidaya Ikan Dalam p +Keramba/ Raising Fish in t +t +Cages h +- Ikan Nila - - 1 050 675 9 150 8 575 +-Ikan Tombro - - 1 850 1 800 12 950 10 000 +-Ikan Gurame - - - - - - +- Ikan Lele - - - - - - +Jumlah / Total 54 605 48 080 19 000 18 415 155 500 147 000 +Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang +Source : Food Security and Agriculture Services of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 327 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h 6. Industri, Pertambangan, dan Energi/Industry, Mining, and Energy ........ +06 +6. INDUSTRI, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI/INDUSTRY,MINING, AND +IENNEDRGUY STRI, PERTAMBANGAN & ENERGI +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +170.416 +Pelanggan +33.241.111 m3 +Air Disalurkan +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Kapasitas listrik terpasang adalah 1. Installed electricity capacity is the +total kapasitas dari seluruh total capacity of all operated power +mesin pembangkit listrik yang plants machines. +dioperasikan. +2. Jumlah listrik / gas / air bersih 2. Sold / distributed electricity / gas / +yang terjual / didistribusikan cleaned water is total electricity / +adalah banyaknya listrik / gas / gas / cleaned water distributed to +air bersih yang disalurkan kepada customers. d +para pelanggan. . i +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 331 INDSUTRY, MINING AND ENERGY +ULASAN DESCRIPTION +Jumlah pelanggan PD air minum The number of PD drinking water +di Kota Malang Tahun 2022 sebanyak customers in Malang Municipality 2022 +170.416 pelanggan dengan air yang is 170,416 customers with 33,241,111 +disalurkan sebanyak 33.241.111 meter cubic meters of water being distributed. +kubik. +Pelanggan air minum di Kota Drinking water customers in Malang +Malang Tahun 2022 terdiri atas 2.789 Municipality 2022 consist of 2,789 social +lembaga sosial, 160.118 rumah tangga, institutions, 160,d118 households, and +dan 398 instansi pemerintah. 398 governmen.ti agencies. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +332 Malang Municipality in Figures 2023 INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI +Gambar Persentase Pelanggan PDAM Menurut Kecamatan di +6.1 +Figures Kota Malang, 2022 +Percentage of Water Supply Regional Company by +Subdistrict in Malang Municipality, 2022 +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +21,99 t24,60 +o +k +g +n +a +20,2a9l +19,59 +m +/ +: / 13,52 +s +p +t +t +h +Kedungkandang Sukun Klojen Blimbing Lowokwaru +Sumber : PD Air Minum Kota Malang +Source : Water Supply of Regional Company Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 333 INDSUTRY, MINING AND ENERGY +Tabel Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. +6.1 +Table PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut +Kecamatan, 2022 +Installed Electricity Power, Production, and Distribution of +Electricity of PT. PLN at PLN Branch by Subdistrict , 2022 +Daya +Produksi +Terpasang +Listrik Listrik Terjual Dipakai Sendiri Susut/Hilang +Kecamatan Installed +Electricity Electricity Sold dOwn Used Shrinkage Lost +Subdistrict Electricity i +Production (KWh) o . (KWh) (KWh) +Power +(KWh) g +(VA) . +s +p +(1) (2) (3) b(4) (5) (6) +. +a +Kedungkandang ... ... ... ... ... +t +o +k +g +Sukun ... ... ... ... ... +n +a +l +a +Klojen ... m ... ... ... ... +/ +/ +: +Blimbing ...s ... ... ... ... +p +t +t +h +Lowokwaru ... ... ... ... ... +Kota Malang +... ... ... ... ... +Malang Municipality +Catatan/Note : - +Sumber : PT PLN (persero) Cabang Malang +Source : State Electricity Company of Malang Municipality +334 Malang Municipality in Figures 2023 INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI +Tabel Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan, 2018-2022 +6.2 +Table Number of Electricity Customers by Subdistrict, 2018-2022 +Kecamatan +2018 2019 2020 2021 2022 +Subdistrict +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Kedungkandang 129 853 156 211 71 231 d... ... +i +. +o +g +. +Sukun 97 161 166 899 55 6s45 ... ... +p +b +. +a +Klojen 54 086 62 030 o t29 051 ... ... +k +g +n +Blimbing 141 635 1a57 416 45 881 ... ... +l +a +m +/ +Lowokwaru 105 457: / 185 287 71 894 ... ... +s +p +t +t +Kota Malang h +528 192 727 841 273 702 ... ... +Malang Municipality +Sumber : PT PLN (persero) Cabang Malang +Source : State Electricity Company of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 335 INDSUTRY, MINING AND ENERGY +Tabel Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut +6.3 +Table Kecamatan, 2022 +Number of Customers and Distributed Water by Subdistrict, +2022 +Air Disalurkan +Kecamatan Pelanggan Nilai +Distributed Water +Subdistrict Number of Customers Value (RP ) +(m3) +(1) (2) (3) (4) +d +i +Kedungkandang 41 928 7 233 227 . 30 845 996 700 +o +g +. +s +Sukun 33 391 6 1p55 527 27 125 148 900 +b +. +a +t +o +Klojen 23 045 k 5 162 387 29 455 553 600 +g +n +a +Blimbing 34 58l4 7 147 949 34 144 127 000 +a +m +/ +/ +: +Lowokwaru s 37 468 7 542 021 36 781 012 200 +p +t +t +h +Kota Malang +170 416 33 241 111 158 351 838 400 +Malang Municipality +Sumber : PD Air Minum Kota Malang +Source : Water Supply of Regional Company Malang Municipality +336 Malang Municipality in Figures 2023 INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI +Tabel 6.4 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut +Table Pelanggan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Customer and Distributed Clean Water by Type +of Customers in Malang Municipality, 2020-2022 +Jumlah Air yang Disalurkan +Jumlah Pelanggan Air Costumers +Kecamatan Distributed (m3) +Subdistrict +2020 2021 2022 2020 2021 2022 +d +(1) (2) (3) (4) (5) . i (6) (7) +o +Sosial g +. +Kedungkandang 573 595 607 s122 213 209 122 197 368 +p +Sukun 538 559 570b147 591 211 520 220 993 +. +Klojen 518 527 a532 190 492 203 158 218 588 +t +o +Blimbing 516 515 k538 160 392 230 970 246 041 +g +Lowokwaru 517 537 542 180 949 230 430 244 749 +n +Kota Malang a +Malang Municipality +2 662 a2l 733 2 789 801 637 1 085 200 1 127 739 +m +Rumah Tangga / +/ +: +Kedungkandang 38 34s3 39 469 40 465 6 086 898 6 800 187 6 838 434 +p +Sukun 3t0 896 31 436 32 012 5 308 954 5 671 335 5 639 814 +t +h +Klojen 19 763 19 822 19 901 3 843 299 3 882 543 3 920 877 +Blimbing 32 072 31 759 32 924 6 040 880 5 969 112 6 510 188 +Lowokwaru 33 540 34 150 34 816 6 027 784 6 064 708 6 504 951 +Kota Malang +154 614 156 636 160 118 27 307 815 28 387 885 29 414 264 +Malang Municipality +Instansi Pemerintah +Kedungkandang 33 31 36 42 616 52 694 58 898 +Sukun 55 55 62 95 325 38 633 127 582 +Klojen 129 100 135 240 538 185 291 323 092 +Blimbing 96 47 97 126 226 28 142 169 332 +Lowokwaru 68 60 68 308 225 290 254 343 443 +Kota Malang +381 293 398 812 930 595 014 1 022 347 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 337 INDSUTRY, MINING AND ENERGY +Lanjutan Tabel/Continued Table 6.4 +Jumlah Pelanggan Air Jumlah Air yang Disalurkan +Kecamatan +Costumers Distributed (m3) +Subdistrict +2020 2021 2022 2020 2021 2022 +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +Niaga/Trade +Kedungkandang 798 816 819 103 700 118 504 136 006 +Sukun 701 734 722 109 373 121 086 123 675 +Klojen 2 430 2 455 2 455 463 118 493 998 544 374 +d +Blimbing 994 1 000 1 014 144 990i 147 943 173 098 +. +o +Lowokwaru 1 960 1 989 2 037 282 183 417 576 362 263 +g +Kota Malang 6 883 6 994 7 047 s1 . 103 364 1 299 107 1 339 416 +Malang Municipality p +b +Industri/Industry . +a +Kedungkandang 1 1 o t1 469 1 094 1 605 +Sukun 17 21 k 23 6 604 10 919 12 809 +g +Klojen 5 5n 5 233 309 709 +a +Blimbing 6 l6 7 2 856 1 204 1 672 +a +Lowokwaru 3 m3 3 164 562 605 +/ +Kota Malang / +32s : 36 39 10 326 14 088 17 400 +Malang Municipality +p +Khusus/Exclusive t t +h +Kedungkandang 3 3 - 8 368 4 438 916 +Sukun - 2 2 33 694 34 523 30 654 +Klojen 18 17 17 130 689 104 212 154 747 +Blimbing 5 5 4 33 118 36 807 47 618 +Lowokwaru 2 2 2 73 428 102 996 86 010 +Kota Malang +28 29 25 279 297 282 976 319 945 +Malang Municipality +Jumlah/Total +Kedungkandang 39 751 40 915 41 928 6 364 264 7 186 039 7 233 227 +Sukun 32 207 32 807 33 391 5 701 541 6 088 016 6 155 527 +Klojen 22 863 22 926 23 045 4 868 369 4 869 511 5 162 387 +Blimbing 33 689 33 332 34 584 6 508 462 6 414 178 7 147 949 +Lowokwaru 36 090 36 741 37 468 6 872 733 7 106 526 7 542 021 +Kota Malang +164 600 166 721 170 416 30 315 369 31 664 270 33 241 111 +Malang Municipality +338 Malang Municipality in Figures 2023 INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN ENERGI +Lanjutan Tabel/Continued Table 6.4 +Kecamatan Nilai (Rp)/Value (Rp) +Subdistrict +2020 2021 2022 +(1) (8) (9) (10) +Sosial +Kedungkandang 339 594 200 369 366 600 346 096 300 +Sukun 425 487 300 439 713 000 482 036 000 +Klojen 571 944 300 485 984 300 527 966 300 +Blimbing 468 009 000 489 657 600 d 527 361 600 +i +. +Lowokwaru 524 070 600 490 384 7o00 537 916 600 +g +Kota Malang . +2 329 105 400 2 275s 106 200 2 421 376 800 +Malang Municipality p +b +Rumah Tangga +. +a +Kedungkandang 25 175 586 700 t 27 977 527 000 28 071 497 800 +o +Sukun 22 159 768 900 k 23 608 819 400 23 437 836 400 +g +Klojen 16 619 511 000n 16 555 108 700 16 744 890 700 +a +Blimbing 26 912 372 l800 26 071 848 000 29 268 884 100 +a +Lowokwaru 26 85m3 264 600 26 796 902 700 28 959 313 700 +/ +Kota Malang / +Malang Municipality +s11:7 720 504 000 121 010 205 800 126 482 422 700 +p +Instansi Pemerintah t +t +h +Kedungkandang 429 534 100 532 851 200 594 603 000 +Sukun 941 972 200 348 977 900 1 275 895 200 +Klojen 2 409 627 300 1 824 992 600 3 265 474 200 +Blimbing 1 272 167 000 268 790 000 1 709 023 200 +Lowokwaru 2 161 368 200 2 041 965 100 2 421 498 800 +Kota Malang +7 214 668 800 5 017 576 800 9 266 494 400 +Malang Municipality +Niaga/Trade +Kedungkandang 1 320 710 400 1 514 558 100 1 780 155 100 +Sukun 1 399 191 400 1 491 403 200 1 526 320 900 +Klojen 6 410 196 000 6 807 042 600 7 514 421 200 +Blimbing 1 854 090 100 1 865 298 100 2 233 494 000 +Lowokwaru 3 406 610 900 4 846 249 400 4 360 913 000 +Kota Malang +14 390 798 800 16 524 551 400 17 415 304 200 +Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 339 INDSUTRY, MINING AND ENERGY +Lanjutan Tabel/Continued Table 6.4 +Kecamatan Nilai (Rp)/Value (Rp) +Subdistrict +2020 2021 2022 +(1) (8) (9) (10) +Industri/Industry +Kedungkandang 9 947 100 23 522 000 34 774 500 +Sukun 123 652 100 204 902 400 249 790 400 +Klojen 3 442 900 4 658 500 13 033 700 +d +Blimbing 52 085 400 22 257 700i 30 598 100 +. +o +Lowokwaru 2 603 200 9 9g26 300 10 403 600 +. +Kota Malang s +191 730 700 p 265 266 900 338 600 300 +Malang Municipality b +Khusus/Exclusive a . +t +Kedungkandang 108 390 000 o 40 567 500 18 870 000 +k +Sukun 168 602 000 g 172 669 000 153 270 000 +n +Klojen 1 316 627 0a00 883 395 500 1 389 767 500 +l +Blimbing 319 4 a 22 000 352 105 000 374 766 000 +m +Lowokwaru /438 655 500 573 814 500 490 966 500 +/ +: +Kota Malang s +p2 351 696 500 2 022 551 500 2 427 640 000 +Malang Municipality t +t +Jumlah/Total h +Kedungkandang 27 383 762 500 30 458 392 400 30 845 996 700 +Sukun 25 218 673 900 26 266 484 900 27 125 148 900 +Klojen 27 331 348 500 26 561 182 200 29 455 553 600 +Blimbing 30 878 146 300 29 069 956 400 34 144 127 000 +Lowokwaru 33 386 573 000 34 759 242 700 36 781 012 200 +Kota Malang +144 198 504 200 147 115 258 600 158 351 838 400 +Malang Municipality +Sumber : PD Air Minum Kota Malang +Source : Water Supply of Regional Company Malang Municipality +340 Malang Municipality in Figures 2023 7. Pariwisata/Tourism ................................................................................................... +07 +PARIWISATA +d +i +. +o +g +8.4s .55 +p +b +. +a +Toutris Mancanegara +k +g +n +a2.749.783 +l +a +m +/ +/ +s : Turis Domestik +p +t +t +h +HOTEL +H +O +T +E +L +25 59 121 +Hotel Bintang Hotel Non Bintang Restoran/Rumah +Makan/Kafetaria +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h PARIWISATA +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Konsep dan definisi pariwisata 1. The concept and definition +mengikuti rekomendasi of tourism refers to the +United Nations World Tourism recommendations of the +Organization (UNWTO) dan United Nations World Tourism +International Union of Office Travel Organization (UNWTO) and +Organization (IUOTO). International Union of Office Travel +Organizations (IUOTO). +2. Wisatawan mancanegara 2. An Internatdional Visitor is any +(wisman) ialah setiap person vi.siiting a country other +o +pengunjung yang mengunjungi than hgis usual place of residence for +. +suatu negara di luar tempat anys reason other than for earning +p +tinggalnya, didorong oleh bincome in the country visited, +suatu atau beberapa keperluan a .and the length of stay is no more +tanpa bermaksud memperoleh o tthan one year (12 months). This +penghasilan di tempat yang k definition covers two categories of +g +berkunjung dan lamannya foreign visitors, namely : +a +kunjungan tersebut tidak lebih • a.“Tourist” is any visitor staying less +l +a +dari satu tahun (12 bulanm). Definisi than 24 hours in the country visited, +ini mencangkup 2 (du/a) kategori with the intention of visiting, and +/ +: +wisatawan yaitu : s for any of these purpose: pleasure, +p +• Wisatawan (turis) ialah setiap reaction and sports, business, +t +t +pengunjung hseperti definisi visiting friends and relatives, +diatas yang tinggal paling sedikit missions, attending meetings, +24 jam, akan tetapi tidak lebih conferences, visit for health reason +dari 1 (satu) tahun di tempat and study. +yang dikunjungi, dengan maksud • b. “Excursionist” is any visitors +antara lain: berlibur, rekreasi, staying less than 24 hours in the +olahraga, bisnis, menghadiri country visited including, “Cruise +pertemuan, studi, dan kunjungan Passengers”. Cruise Passengers are +dengan alasan kesehatan. any visitors who arrive in a country +• Excursionist ialah setiap where they do not stay in the +pengunjung seperti definisi accommodation available in the +diatas ang tinggal kurang dari 24 country, for example by ships. +jam di tempat yang dikunjungi • +(termasuk “Cruise passenger”). +Cruise Passengers ialah setiap +pengunjung yang tiba di suatu +negara di mana mereka tidak +Kota Malang Dalam Angka 2023 343 TOURISM +menginap di komodasi +yang tersedia di negara tersebut, +misalnya dengan kapal laut. +3. Rata-rata lama tinggal adalah 3. Average length of stay is the +rata-rata waktu tinggal wisatawan average stay durations of foreign +mancanegara di Indonesia untuk visitors in Indonesia for one trip. +satu kali kunjungan. +4. Usaha penyediaan akomodasi 4. To business of providing +adalah usaha yang menyediakan accommodation is a business that +pelayanan penginapan yang dapat provides specialty services that can +d +dilengkapi dengan pelayanan be equippeid with other tourism +. +o +pariwasata lainnya. Usaha servicegs. It includes hotel, villa, +penyediaan akomodasi dapat cottsag.e, camping, caravan stop, +berupa hotel, vila, pondok wisata, anpd other accommodations that +b +bumi perkemahan, pesinggahan .are used for tourism purposes. +a +caravan, dan akomodasi lainnya t +o +yang digunakan untuk tujuan k +g +pariwisata. n 5. Hotel is a daily supply of +5. Hotel adalah penyedaiaan accommodations rooms within a +l +a +akomodasi secara harian berupa building which can be equipped +m +kamar-kamar di dalam satu with eating and drinking services, +/ +/ +bangunan yang daspa:t dilengkapi entertainment activities and/or +dengan jasa peplayanan makan other facilities. Hotel consist of a +t +dan minum,h tkegiatan hiburan classified hotel and a non-classified +dana tau fasilitas lainnya. Hotel hotel. +terdiri dari hotel berbintang dan +hotel non berbintang. 6. A classified hotel is the business +6. Hotel bintang adalah usaha of providing an accommodation, +penyediaan jasa pelayanan eating and drinking as well as +penginapan, makan minum serta other. It is managed commercially +jasa lainnya bagi umum dengan and meets specified requirements +menggunakan sebagian atau as a star hotel (including diamonds) +seluruh bangunan. Usaha ini set fourth in the decree of fostering +dikeloli secara komersial serta agency. For example, five star hotel, +memenuhi ketentuan persyaratan four star hotel, and so on. +sebagai hotel bintang (termasuk +berlian) yang ditetapkan dalam +surat keputusan instansi yang +membinanya. T PENGHUNIAN +KADALAH +344 Malang Municipality in Figures 2023 PARIWISATA +ULASAN DESCRIPTION +Untuk mendukung sektor To support the tourism sector, in +pariwisata, di Kota Malang terdapat 25 Malang Municipality there are 25 star +hotel bintang, 59 hotel non bintang, hotels, 59 non-star hotels, and 1,474 +dan 1.474 restoran/rumah makan/kafe. restaurant/cafetaria. +Jumlah kunjungan wisatawan The number of foreign tourists +mancanegara selama tahun 2022 visiting during 2022 was 8,455 people +sebanyak 8.455 orang dan wisatawan and domestic todurists were 2,749,783 +domestik sebanyak 2.749.783 orang. people. . i +o +g +. +Kunjungan wisatawan paling Most stourists visit in December and at +p +banyak pada bulan Desember dan least bin February. +paling sedikit pada bulan Februari. a . +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 345 TOURISM +Gambar Jumlah Wisatawan, 2022 +7.1 +Figures Number of Visitors, 2022 +Jumlah Wisatawan +284.197 292.268 +266.487 267.589 269.111 d 295.560 +i 249.286 +o2.41.157 +g +160.178 169.081 . +s +137.453 p +125.871 b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +umber : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang +Source : Departement of Youth Sports and Tourism Malang Municipality +346 Malang Municipality in Figures 2023 PARIWISATA +7. PARIWISATA/TOURISM +Tabel Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan, +7.1 +Table 2019-2022 +Number of Restaurants by Subdistrict, 2019-2022 +Kecamatan +2019 2020 2021 2022 +Subdistrict +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +. +Kedungkandang 97 157 o... 97 +g +. +s +Sukun 134 189p ... 134 +b +. +a +Klojen 686 t902 ... 686 +o +k +g +Blimbing 130 199 ... 160 +n +a +l +Lowokwaru 3a97 568 ... 397 +m +/ +Kota Malang / +s :1 444 2 015 ... 1 474 +Malang Municipality +p +t +t +Sumber : Dinas Pemuda, Olahrahga, dan Pariwisata Kota Malang +Source : Departement of Youth Sports and Tourism Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 347 TOURISM +Tabel 7.2 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan dan Jenis Hotel di +Table Kota Malang, 2022 +Number of Hotel by Subdistrict and Type of Hotel in +Malang Municipality, 2022 +Hotel +Hotel +Kecamatan Rumah Tamu +Wisma Pariwisata +Subdistrict Guest House +Bintang Non Bintang +Star Non Star d +i +. +(1) (2) (3) o(4) (5) +g +. +Kedungkandang - 2 s ... ... +p +b +. +Sukun 1 2 a ... ... +t +o +k +Klojen 16 g38 ... ... +n +a +Blimbing 5 a l 11 ... ... +m +/ +Lowokwaru 3: / 6 ... ... +s +p +Kota Malang t +t 25 59 ... ... +Malang Municipality h +Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang +Source : Departement of Youth Sports and Tourism Malang Municipality +348 Malang Municipality in Figures 2023 PARIWISATA +Tabel 7.3 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Kota +Table Malang, 2019-2022 +Number of International and Domestic Visitors in Malang +Municipality, 2019-2022 +Wisatawan Mancanegara +Bulan International Visitors +Month +2019 2020 2021 2022 +(1) (2) (3) (4) d (5) +i +Januari/January 1 204 2 788 o16.4 6 +g +Februari/February 926 2 748 .162 50 +s +p +Maret/March 604 1 304 b 214 4 +. +a +April/April 476 106 216 - +t +o +Mei/May 666 k50 189 15 +g +n +Juni/June 1 258 128 235 45 +a +l +Juli/July 1 847 a 103 172 1 252 +m +Agustus/August 1 796/ / 156 144 3 313 +: +s +September/September p2 299 450 150 1 077 +t +t +Oktober/October h1 882 - 234 740 +November/November 1 648 767 163 1 225 +Desember/December 1 680 226 198 728 +Jumlah/Total 16 286 8 826 2 241 8 455 +Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang +Source : Departement of Youth Sports and Tourism Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 349 TOURISM +Lanjutan Tabel/Continued Table 7.3 +Wisatawan Domestik +Bulan Domestic Visitors +Month +2019 2020 2021 2022 +(1) (6) (7) (8) (9) +Januari/January 481 014 97 312 36 143 160 172 +Februari/February 393 514 69 791 38 9d63 125 821 +i +. +Maret/March 353 076 54 701 o55 926 137 449 +g +April/April 323 707 15 600 s .58 412 169 081 +p +Mei/May 298 398 16 788 b 52 566 284 182 +. +a +Juni/June 428 816 24 21t1 69 761 266 442 +o +k +Juli/July 617 108 g46 680 34 347 291 016 +n +Agustus/August 478 658 a 56 771 44 339 264 276 +l +a +September/September 379 145m 51 997 65 459 268 034 +/ +Oktober/October 372 :44/5 69 534 89 358 240 417 +s +p +November/November 435 283 81 776 103 732 248 061 +t +t +h +Desember/December 609 359 77 409 122 664 294 832 +Jumlah/Total 5 170 523 662 570 771 670 2 749 783 +Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Malang +Source : Departement of Youth Sports and Tourism Malang Municipality +350 Malang Municipality in Figures 2023 8. Transportasi dan Komunikasi/Transportation and Communication ........ +8. TRANSPORTASI DAN KOMU0NIKASI / 8TRANSPORTATION AND +COMMUNICATION +07 +TRANSPORTASI & KOMUNIKASI +d +PARIWISATAi +. +o +g +. +s +p +b +13,32 K.m +a +Jalan tProvinsi +o +k +g +n +a 1.221,29 Km +l +a Jalan Kota +m +/ +/ +: +s +p +t +16,63 Km t +h +Jalan Negara +348.960 unit 872 unit +15.395 unit +89.559 unit +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Kendaraan bermotor adalah 1. Motor vehicles are any kind of +setiap kendaraan yang digerakkan vehicles motorized by machine +oleh peralatan teknik yang set up in those vehicles, they are +ada pada kendaraan tersebut, usually used for transporting +biasanya digunakan untuk peoples or goods on roads except +angkutan oaring diatas jalan raya vehicles moving along a railway +selain kendaraan yang berjalan line. The data cover all kinds of +diatas rel. Kendaraan bermotor motor vehicldes except those belong +yang dicatat adalah semua jenis to Indones.iia Army Force Indonesia +o +kendaraan kecuali kendaraan State pgolice and Diplomatic Corps. +. +bermotor TNI/Polri dan Korps s +p +Diplomatik. b +2. Mobil penumpang adalah 2. a .Passenger cars are any motor +kendaraan bermotor yang o tvehicles with no more than eight +dilengkapi dengan tempat duduk k seats, excluding seat for driver, it +g +untuk sebanyak-banyaknnya can be with or without hoot. +a +delapan orang, tidak termasuk +l +a +tempat duduk untuk pemngemudi, +baik dilengkapi at/au tidak +/ +: +dilengkapi bagasi. s +p +3. Mobil bus adalah setiap kendaraan 3. Buses are large passenger cars +t +t +bermotor hyang dilengkapi having seats for more than eight +dengan tempat duduk untuk passengers, excluding seat for +lebih dari delapan orang, tidak driver, it can be with or without +termasuk tempat duduk untuk hoot. +pengemudi, baik dilengkapi atau +tidak dilengkapi bagasi. +4. Mobil truk adalah setiap 4. Trucks are any motor vehicles +kendaraan bermotor yang used to transport goods excluding +digunakan untuk angkutan passenger cars, buses, and +barang, selain mobil penumpang, motorcycles. +mobil bis dan kendaraan 5. Data on the length of state and +bermotor roda dua. provincial roads were taken from +5. Data panjang jalan negara dan the ministry of public works, +jalan provinsi bersumber dari while the regency/city roads data +Kementrian Pekerjaan Umum. were taken from Regency Public +Sedangkan jalan kabupaten/kota Works Offices, based on PJ-II/5 +bersumber dari Dinas Pekerjaan questionnaire. +Kota Malang Dalam Angka 2023 353 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION +Umum Kabupaten/Kota, diolah +dari daftar PJ-II/5. +6. Kantor Pos adalah tempat 6. Post Office is a services provider +pemberi pelayanan komunikasi facility of written communication +tertulis dana tau surat elektronik, and electronic mail, parcel services, +layanan paket, layanan logistic, and postal services to the public. +layanan transaksi keuangan, dan Postal house has the same function +layanan keagenan pos untuk as the post office and subsidiary +kepentingan umum. Rumah pos of post office, the difference is that +berfungsi sama seperti kantor postal house is usually located in +d +pos dan kantor pos pembantu, remote areais +. +o +bedanya rumah pos biasanya g +terletak di daerah terpencil. s . +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +354 Malang Municipality in Figures 2023 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +ULASAN DESCRIPTION +Panjang jalan di Kota Malang Tahun The length of roads in Malang +2021 sekitar 1.251,24 km yang terdiri Municipality 2021 is about 1,251.24 +dari 16,63 km jalan negara, 13,32 km km which consists of 16.63 km of state +jalan provinsi, dan 1.221,29 jalan roads, 13.32 km of provincial roads, +kota. Dari sepanjang jalan tersebut and 1,221.29 municipality roads. From +dalam kondisi di aspal semua. Dari along the road in all asphalt conditions +jalan yang menjadi kewenangan Kota of the roads that are the authority of +Malang, 1.172,35 dalam kondisi baik, Malang Municipdality, 1,172.35 are in +61,51 kondisi sedang, 1,56 kondisi good condition.,i 61.51 are in moderate +o +rusak, dan 15,82 kondisi rusak berat. condition, 1g.56 are in bad condition, and +. +15.82 ares in very bad condition. +p +Kendaraan di Kota Malang dengan Vehicles in Malang Municipality with +b +jumlah paling banyak adalah sepeda thea m.ost number being 348,960 units of +motor 348.960 unit, mobil penumpang omtotorcycles, 89,559 units of passenger +89.559 unit, truk 15.395 unit, dan bus kcars, 15,395 units of trucks, and 872 unit +g +872 unit. n of buses. +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 355 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION +Gambar Jumlah Mobil dan Sepeda Motor Menurut Kecamatan, +8.1 +Figures 2022 +Numbers of Cars and Motorcycle of Subdistrict , 2022 +Mobil Penumpang Sepeda Motor +d +i +. +80.907 o +g78.242 +75.285 s . 73.874 +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l 40.652 +a +m +/ +/ +: +s +p 21.496 22.491 +16.251 t17t.388 +h +11.933 +Kedungkandang Sukun Klojen Blimbing Lowokwaru +Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Provinsi Jawa Timur +Source : Technical Implementing Unit of Malang Municipality Regional Revenue Agency, East Java Province +356 Malang Municipality in Figures 2023 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +8.1 TRANSPORTASI +TRANSPORTATION +Tabel Panjang Jalan1 Menurut Tingkat Kewenangan +8.1.1 +Table Pemerintahan di Kota Malang (km), 2020–2022 +Length of Roads by Level of Government Authority in Malang +Municipality (km), 2020–2022 +Tingkat Kewenangan Pemerintahan +2020 2021 2022 +Level of Government Authority +d +(1) (2) (3)i (4) +. +o +g +Negara2/State2 12,64 .16,63 16,63 +s +p +b +Provinsi/Province 10,94a . 13,32 13,32 +t +o +k +Kabupaten/Kota g +1 221,29 1 221,29 1 221,29 +Regency/Municipality n +a +l +a +Jumlah/Total m 1 244,87 1 251,24 1 251,24 +/ +/ +: +s +Catatan/Note: 1 Data tidak termapsuk panjang jalan tol/Excluding toll road +2 Berdasarkan tKetputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2015/Based on Public +Work and hPublic Housing Ministerial Decree No. 248/KPTS/M/2015 +Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang +Source : Public Work Service, Spatial Planning Housing and Residential Areas of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 357 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION +Tabel Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kota +8.1.2 +Table Malang (km), 2020–2022 +Length of Roads by Type of Road Surface in Malang +Municipality (km), 2020–2022 +Jenis Permukaan Jalan +2020 2021 2022 +Type of Road Surface +(1) (2) (3) (4) +Aspal/Paved 1 244,87 1 251,24d 1 251,24 +i +. +o +g +Kerikil/Gravel - . - - +s +p +b +. +Tanah/Soil - a - - +t +o +k +g +Lainnya/Others n - - - +a +l +a +Jumlah/Total m 1 244,87 1 251,24 1 251,24 +/ +/ +: +s +Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penaptaan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang +Source : Public Work Service, Spatial Pltanning Housing and Residential Areas of Malang Municipality +t +h +358 Malang Municipality in Figures 2023 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +Tabel Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kota Malang +8.1.3 +Table (km), 2020–2022 +Length of Roads by Condition of Roads in Malang +Municipality (km), 2020–2022 +Kondisi Jalan +2020 2021 2022 +Condition of Roads +(1) (2) (3) (4) +Baik/Good 939,94 1 147,2d2 1 089,43 +i +. +o +g +Sedang/Moderate 220,42 .56,69 118,23 +s +p +b +. +Rusak Ringan/Lightly Damage 45,98 a 1,56 3,94 +t +o +k +g +Rusak Berat/Severely Damage n14,95 15,82 9,69 +a +l +a +m +Jumlah/Total 1 221,29 1 221,29 1 221,29 +/ +/ +: +s +Catatan/Note: Tidak termasuk jalan napsional dan provinsi./Excludes national and provincial roads. +t +t +h +Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Malang +Source : Public Work Service, Spatial Planning Housing and Residential Areas of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 359 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION +Tabel 8.1.4 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan +Table Jenis Kendaraan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Motor Vehicles by Subdistrict and Type of +Vehicles in Malang Municipality, 2020-2022 +Jenis Kendaraan +Type of Vehicles +Kecamatan +Subdistrict Mobil +Bus Trudck Sepeda Motor +Penumpang Buses T.riucks Motorcycles +Passenger Car o +g +(1) (2) (3) s . (4) (5) +p +Kedungkandang 16 251 9b7 2 737 75 285 +. +a +Sukun 17 388 t176 3 309 80 907 +o +k +Klojen 11 933 g 254 2 879 40 652 +n +a +Blimbing 21 496l 131 3 845 78 242 +a +m +Lowokwaru 22 491 214 2 625 73 874 +/ +/ +: +s +2022 p 89 559 872 15 395 348 960 +Kota Malang t +t +Malang 2021h 78 127 793 4 777 283 581 +Municipality +2020 91 299 1 016 16 702 361 329 +Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Provinsi Jawa Timur +Source : Technical Implementing Unit Regional Revenue Agency of Malang Municipality, East Java Province +360 Malang Municipality in Figures 2023 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +Tabel 8.1.5 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan +Table di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Motor Vehicles by Kinds in Malang +Municipality, 2020-2022 +Jumlah Kendaraan +Jenis Kendaraan +Number of Vehicles +Type of Vehicles +2020 2021 2022 +d +(1) (2) i(3) (4) +. +o +1 Penumpang/Passengers 91 299 g 78 127 89 559 +. +a Umum/General 1 327 s 717 785 +p +Non Umum/Non General b +b 89. 184 76 699 87 895 +(Pribadi/Personal) a +t +o +c Dinas/Service k 788 711 879 +g +2 Bus/Buses n 1 016 793 872 +a +a Umum/General a l 390 289 314 +m +Non Umum/Non General +b / 537 415 464 +(Pribadi/Personal) : / +s +c Dinas/Service p 89 89 94 +t +t +3 Truk/Trucks h 16 702 4 777 5 334 +a Umum/General 2 060 1 865 2 071 +Non Umum/Non General +b 14 369 2 801 3 135 +(Pribadi/Personal) +c Dinas/Service 273 111 128 +4 Sepeda Motor/Motorcycle 361 329 283 581 348 142 +a Umum/General - - - +Non Umum/Non General +b 359 651 282 109 346 567 +(Pribadi/Personal) +c Dinas/Service 1 678 1 472 1 575 +Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Provinsi Jawa Timur +Source : Technical Implementing Unit Regional Revenue Agency of Malang Municipality, East Java Province +Kota Malang Dalam Angka 2023 361 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION +Tabel 8.1.6 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan +Table dan Jenis Plat Nomor di Kota Malang, 2019-2022 +Number of Motor Vehicles by Vehicle Type and License +Plate in Malang Municipality, 2019-2022 +Jenis Plat Nomor +Kecamatan Type of License Plate +Subdistrict +Hitam Kuning Merah +Black Yellow Red +d +i +(1) (2) (3) . (4) +o +Sedan dan Sejenisnya g +7 261 .17 83 +Sedans and one of a kind s +p +Jeep dan Sejenisnya b +15 134 - 47 +Jeep and one of a kind a . +Station Wagon dan Sejenisnya o t +21 784 846 88 +Station Wagons and one of a kind k +g +Bus dan Sejenisnya n +464 314 94 +Bus and one of a kind a +l +a +Sepeda Motor dan Sejenisnya +m346 567 - 1 575 +Motorcycle and one of a kind +/ +/ +: +2022 s 391 210 1 177 1 887 +p +Jumlah t +2021h t 449 674 2 838 3 474 +Total +2020 463 746 3 777 2 831 +Sumber : UPT Badan Pendapatan Daerah Kota Malang Provinsi Jawa Timur +Source : Technical Implementing Unit Regional Revenue Agency of Malang Municipality, East Java Province +362 Malang Municipality in Figures 2023 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +Tabel 8.1.7 Jumlah Penumpang Kereta Api di Stasiun Kota Baru, +Table 2022 +Number of Train Passanger in Kota Baru Station Railway, +2022 +Keberangkatan (Orang) +Bulan Departure (People) +Month Ekonomi Bisnis Eksekutif Jumlah +Economy Business Executive Total +(1) (2) (3) (4)d (5) +i +. +Januari/January 81 472 1 474 o12 356 95 302 +g +. +s +Februari/February 73 987 1 171 10 260 85 418 +p +b +Maret/March 91 560 1 386a . 15 641 108 587 +t +o +April/April 89 675 k1 337 14 769 105 781 +g +Mei/May 126 275 n2 178 36 886 165 339 +a +l +a +Juni/June 125 94m3 2 103 24 904 152 950 +/ +Juli/July 13:9 /053 2 549 29 783 171 385 +s +p +Agustus/August t125 316 2 292 26 705 154 313 +t +h +September/September 120 077 2 080 24 461 146 618 +Oktober/October 134 498 2 236 27 712 164 446 +November/November 126 880 2 100 25 550 154 530 +Desember/December 154 842 2 631 38 875 196 348 +Jumlah +1 389 578 23 537 287 902 1 701 017 +Total +Kota Malang Dalam Angka 2023 363 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION +Lanjutan Tabel/Continued Table 8.1.7 +Kedatangan (Orang) +Bulan Arrival (People) +Month Ekonomi Bisnis Eksekutif Jumlah +Economy Business Executive Total +(1) (2) (3) (d4) (5) +i +. +Januari/January 84 436 1 769 o12 728 98 933 +g +. +s +Februari/February 71 905 1 301 9 702 82 908 +p +b +Maret/March 91 677 1 3a75. 13 501 106 553 +t +o +April/April 81 114 k1 241 11 067 93 422 +g +Mei/May 134 694 n 2 458 39 067 176 219 +a +l +a +Juni/June 125 2m60 2 261 23 039 150 560 +/ +Juli/July 14:0/ 969 2 570 27 570 171 109 +s +p +Agustus/August t129 332 2 622 28 581 160 535 +t +h +September/September 119 757 2 234 22 944 144 935 +Oktober/October 134 000 2 341 26 272 162 613 +November/November 124 457 2 170 23 972 150 599 +Desember/December 143 536 2 410 33 777 179 723 +Jumlah +1 381 137 24 752 272 220 1 678 109 +Total +Sumber : Stasiun Kota Baru +Source : Kota Baru Station Railway +364 Malang Municipality in Figures 2023 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +8.2 KOMUNIKASI +COMMUNICATION +Tabel Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di Kota +8.2.1 +Table Malang, 2019–2022 +Number of Post Offices Subsidiaries by Subdistrict in Malang +Municipality, 2019–2022 +Kecamatan +2019 2020 2021 2022 +Subdistrict +d +i +(1) (2) (3) o .(4) (5) +g +Kedungkandang 3 3 . 8 8 +s +p +Sukun 3 3b 3 3 +. +a +Klojen 4 o t4 6 6 +k +Blimbing 7 g 7 7 7 +n +a +Lowokwaru 6 l 6 9 9 +a +m +Kota Malang +/23 23 33 33 +Malang Municipality : / +s +p +t +Sumber : Kantor Pos Kota Malanhgt +Source : Malang Post Office +Kota Malang Dalam Angka 2023 365 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION +Tabel 8.2.2 Jumlah Pengiriman dan Penerimaan Berita Melalui +Table Kantor Pos Kota Malang, 2022 +Number of Delivery and Receipt of News Via Post Office of +Malang Municipality, 2022 +Surat Biasa Express +Bulan Reguler Mail Express +Month Kirim Terima Kirim Terima +Sent Received Sent Received +d +(1) (2) (3) i(4) (5) +. +o +Januari/January ,,, ,,, g 81 321 ,,, +. +s +Februari/February ,,, ,,, p 61 560 ,,, +b +Maret/March ,,, a ,.,, 82 045 ,,, +t +o +April/April ,,, ,,, 56 539 ,,, +k +g +Mei/May ,,, n ,,, 52 100 ,,, +a +Juni/June ,a,, l ,,, 73 111 ,,, +m +Juli/July ,,, ,,, 65 600 ,,, +/ +/ +: +Agustus/August s ,,, ,,, 69 251 ,,, +p +t +September/September t ,,, ,,, 52 143 ,,, +h +Oktober/October ,,, ,,, 52 476 ,,, +November/November ,,, ,,, 57 100 ,,, +Desember/December ,,, ,,, 52 321 ,,, +Jumlah +,,, ,,, 755 567 ,,, +Total +366 Malang Municipality in Figures 2023 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +Lanjutan Tabel/Continued Table 8.2.2 +Kilat Khusus Tercatat +Bulan Special Epress Recorded +Month Kirim Terima Kirim Terima +Sent Received Sent Received +d +(1) (6) (7) i(8) (9) +. +o +Januari/January ,,, 7 000 g ,,, ,,, +. +s +Februari/February ,,, 3 910 p ,,, ,,, +b +Maret/March ,,, 7a 50.0 ,,, ,,, +t +o +April/April ,,, 56 539 ,,, ,,, +k +g +Mei/May ,,, n 6 290 ,,, ,,, +a +Juni/June ,a,, l 2 626 ,,, ,,, +m +Juli/July ,,, 4 174 ,,, ,,, +/ +/ +: +Agustus/August s ,,, 3 672 ,,, ,,, +p +t +September/September t ,,, 15 857 ,,, ,,, +h +Oktober/October ,,, 10 595 ,,, ,,, +November/November ,,, 5 660 ,,, ,,, +Desember/December ,,, 18 026 ,,, ,,, +Jumlah +,,, 141 849 ,,, ,,, +Total +Kota Malang Dalam Angka 2023 367 TRANSPORTATION AND COMMUNICATION +Lanjutan Tabel/Continued Table 8.2.2 +Paket Pos Wesel +Bulan Post Packages Money Orders +Month Kirim Terima Kirim Terima +Sent Received Sent Received +d +(1) (10) (11) (12i) (13) +. +o +Januari/January ,,, ,,, g ,,, ,,, +. +s +Februari/February ,,, ,,, ,,, ,,, +p +b +Maret/March ,,, ,,, . ,,, ,,, +a +t +April/April ,,, o ,,, ,,, ,,, +k +g +Mei/May ,,, ,,, ,,, ,,, +n +a +Juni/June ,,, l ,,, ,,, ,,, +a +m +Juli/July ,,, ,,, ,,, ,,, +/ +/ +Agustus/August s : ,,, ,,, ,,, ,,, +p +September/September t ,,, ,,, ,,, ,,, +t +h +Oktober/October ,,, ,,, ,,, ,,, +November/November ,,, ,,, ,,, ,,, +Desember/December ,,, ,,, ,,, ,,, +Jumlah +,,, ,,, ,,, ,,, +Total +368 Malang Municipality in Figures 2023 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +Lanjutan Tabel/Continued Table 8.2.2 +Tabanas +Bulan Tabanas +Month Kirim Terima +Sent Received +d +(1) (14) (15) +i +. +o +Januari/January ,,, g ,,, +. +s +Februari/February ,,, ,,, +p +b +Maret/March . ,,, ,,, +a +t +April/April o ,,, ,,, +k +g +Mei/May ,,, ,,, +n +a +Juni/June l ,,, ,,, +a +m +Juli/July ,,, ,,, +/ +/ +Agustus/August s : ,,, ,,, +p +September/September t ,,, ,,, +t +h +Oktober/October ,,, ,,, +November/November ,,, ,,, +Desember/December ,,, ,,, +Jumlah +,,, ,,, +Total +Sumber : Kantor Pos Kota Malang +Source : Malang Post Office +Kota Malang Dalam Angka 2023 369 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h 9. Perbankan, Koperasi, dan Harga-Harga/Banking, Cooperative, and Price +PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +9. PERBANKAN, KOPERAS0I, DAN HA9RGA-HARGA/BANKING, +COOPERATIVE, AND PRICES +07 +PERBANKAN, KOPERASI & HARGA +d +PARIWISATAi +. +o +g +. +s +6,45 % p +b +. +a +t +INFLASI TAHUN 2022 o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 371 +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Koperasi adalah badan usaha 1. Cooperatives are business +yang mengorganisir pemanfaatan entities that organize the use and +dan pendayagunaan sumber utilization of economic resources +daya ekonomi para anggotanya of its members on the basis +atas dasar prinsip prinsip koperasi of cooperative principles and +dan kaidah usaha ekonomi rules of economic enterprises to +untuk meningkatkan taraf hidup improve the lives of members in +anggota pada khususnya dan particular adnd society in general +masyarakat daerah kerja pada work area.. i +o +umumnya. g +. +2. Inflasi adalah kecenderungan 2. Inflastion is the tendency of rising +p +naiknya harga barang dan jasa bprices of goods and services in +pada umumnya yang berlangsung a .general, which continues over +secara terus menerus. Jika o ttime. If inflation increases, the +inflasi meningkat, maka harga k price of goods and services in +g +barang dan jasa di dalam negneri the country has increased. Rising +a +mengalami kenaikan. Naiknya prices of goods and services led to +l +a +harga barang dan jasam tersebut a decline in currency values. Thus, +menyebabkan turunnya/ nilai mata inflation may also be interpreted +/ +: +uang. Dengan demsikian, inflasi as a decrease in the value of the +p +dapat juga diartikan sebagai currency against the value of goods +t +t +penurunan hnilai mata uang and services in general. +terhadap nilai barang dan jasa +secara umum. +3. Laju inflasi adalah kenaikan atau 3. Inflation is the increase or +penurunan inflasi dari periode ke decrease in inflation from period +periode atau dari tahun ke tahun. to period or from year to year. +Kota Malang Dalam Angka 2023 373 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +ULASAN DESCRIPTION +Jumlah koperasi aktif di Kota The Number of active cooperatives +Malang pada tahun 2022 sebanyak in Malang Municipality in 2022 was +360 koperasi dimana jumlah kopeasi 360 cooperatives where the highest +terbanyak ada di Kecamatan Blimbing number of cooperatives is in the +dengan jumlah 93 koperasi. Sedangkan Blimbing Subdistrict with a total of +Kecamatan Sukun memiliki jumlah 93 cooperatives. Meanwhile, Sukun +koperasi yang paling sedikit, yaitu 44 Subdistrict has the least number of +d +koperasi. cooperatives, namely 44 cooperatives. +i +. +Inflasi di Kota Malang pada tahun Inflation ion Malang Municipality in +g +2022 sebesar 6,45 persen (YoY) 2022 was .6.45 percent (YoY) with the +s +dengan laju inflasi bulanan tertinggi highestp monthly inflation rate occurring +terjadi pada Bulan April (1,44 persen). in Apbril (1.44 percent). Meanwhile, the +. +a +Sedangkan laju inflasi bulanan lo t west monthly inflation rate occurred +o +terendah terjadi pada Bulan Oktober in October (-0.11 percent). +k +(-0,11 persen). g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +374 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Gambar Inflasi Bulanan (%), 2022 +9.1 +Figures Monthly Inflation (%), 2022 +1,44 +1,06 +d +0,76 . i +o +0,63 0,61 g +0,52 s . 0,58 +p +b +0,51 a . +t +o +k 0,12 +g +0,18 +n +a -0,03 -0,11 +l +a +m +/ +/ +: +s +p Inflasi (%) +t +t +h +Sumber : BPS Kota Malang +Source : BPS-Statistic of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 375 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Tabel Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kota +9.1 +Table Malang, 2019–2022 +Number of Active Cooperative by Subdistrict in Malang +Municipality, 2019–2022 +Uraian +2019 2020 2021 2022 +Description +(1) (2) (3) (4) (5) +Kedungkandang ... ... d49 47 +i +. +o +Sukun ... ... 45 44 +g +. +s +Klojen ... ... p 91 90 +b +Blimbing ... a.... 91 93 +t +o +Lowokwaru ... k ... 86 86 +g +Kota Malang n +322 a 341 362 360 +Malang Municipality +l +a +m +Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan P/er/dagangan Kota Malang +: +Source: Department of Cooperative, Industsry, and Trade Malang Municipality +p +t +t +h +376 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Tabel Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan +9.2 +Table di Kota Malang, 2022 +Number of Cooperative by Kind of Cooperative and +Subdistrict in Malang Municipality, 2022 +Jenis Koperasi/ Kind of Cooperative +Kecamatan +Subdistrict Lainnya Jumlah +KUD KPRI KOPKAR KSU +Other Total +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +d +Kedungkandang 1 14 2 2.8i 39 84 +o +g +. +Sukun - 12 6 s 33 33 84 +p +b +. +Klojen - 35 a 33 45 56 169 +t +o +k +Blimbing 1 15g 13 53 67 149 +n +a +l +Lowokwaru 2 a 12 8 53 63 138 +m +Kota Malang / / +: 4 88 62 212 258 624 +Malang Municipality s +p +t +Sumber : Dinas Koperasi, Perindhusttrian, dan Perdagangan Kota Malang +Source: Department of Cooperative, Industry, and Trade Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 377 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Tabel 9.3 Indeks Harga Konsumen per Bulan Menurut Kelompok +Table Pengeluaran (2018=100) di Kota Malang, 2022 +Consumer Price Index per Month by Expenditure Group +(2018=100) in Malang Municipality, 2022 +Perumahan, Air, +Makanan, +Pakaian dan Alas Listrik, Gas dan +Minuman dan +Bulan Umum Kakdi Bahan Bakar +Tenbakau +Month General +Foods, Drinks and +C +o +lot.hi and Housing, Water, +Footwear Electricty and +Tobacco g +. Household Fuel +s +p +(1) (2) (3) (4) (5) +b +. +Januari/January 106,40 110,83a 107,03 102,47 +t +o +Februari/February 106,59 k110,28 107,11 102,63 +g +n +Maret/March 107,26 a 111,84 107,79 102,65 +l +a +April/April 108,80m 114,67 108,01 103,01 +/ +/ +Mei/May s10:9,36 115,97 108,18 103,03 +p +t +Juni/June t110,03 118,13 108,15 103,39 +h +Juli/July 110,87 118,89 108,20 103,47 +Agustus/August 110,84 117,00 109,02 103,55 +September/September 112,02 115,80 109,15 103,63 +Oktober/October 111,90 114,80 109,23 103,63 +November/November 112,03 114,91 109,52 103,70 +Desember/December 112,68 117,18 109,97 103,75 +378 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.3 +Perlengkapan, Informasi, +Peralatan dan Komunikasi, dan +Pemeliharaan Rutin Jasa Keuangan +Bulan Kesehatan Transpdortasi +Rumah Tangga i Information, +Month Health Tran.sportation +Household Equipment, o Communication, +g +Tools and Routine and Finance +. +s +Maintenance p sevices +b +(1) (6) (7) (8) (9) +. +a +Januari/January 108,17 o10t0,76 105,11 102,31 +k +Februari/February 110,15 g100,79 105,53 102,31 +n +a +Maret/March 110,73 l 101,01 106,32 102,51 +a +m +April/April 11/1,73 101,28 110,83 102,57 +/ +: +s +Mei/May p112,38 102,03 111,60 102,57 +t +t +h +Juni/June 112,44 102,02 112,54 102,53 +Juli/July 113,07 102,29 113,82 102,55 +Agustus/August 113,43 102,30 114,56 102,55 +September/September 114,04 102,45 124,75 102,55 +Oktober/October 114,24 102,46 124,93 102,55 +November/November 114,55 102,46 125,05 102,55 +Desember/December 114,48 102,56 125,61 102,55 +Kota Malang Dalam Angka 2023 379 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.3 +Rekreasi, +Penyediaan Perawatan +Olahraga dan +Makanan dan Pribadi dan Jasa +Budaya +Bulan Pendidikan Minuman/dRestoran Lainnya +Recreation, +Month Education Food an.di Beverage Personal Care +Sports and o +gProviders/ and Other +Culture +s .Restaurant Services +p +b +(1) (10) (11) (12) (13) +. +a +Januari/January 102,02 105,9t7 107,54 112,04 +o +k +Februari/February 102,03 g105,97 107,54 113,76 +n +a +Maret/March 102,00 l 105,97 107,84 115,45 +a +m +April/April 102,87 105,97 109,13 116,49 +/ +/ +: +s +Mei/May p103,83 105,97 109,18 117,55 +t +t +Juni/June h 103,67 106,02 109,38 117,45 +Juli/July 103,68 108,24 112,04 118,51 +Agustus/August 104,24 109,81 112,66 118,75 +September/September 104,54 109,81 112,94 119,36 +Oktober/October 104,54 109,81 113,66 119,29 +November/November 104,54 109,81 113,66 119,85 +Desember/December 104,56 109,81 113,66 120,78 +Sumber : BPS Kota Malang +Source : BPS-Statistic of Malang Municipality +380 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Tabel 9.4 Laju Inflasi Bulanan Menurut Kelompok Pengeluaran +Table (2018=100) di Kota Malang, 2022 +Monthly Inflation Rate by Expenditure Group +(2018=100) in Malang Municipality, 2022 +Perumahan, Air, +Makanan, +Pakaian dan Alas Listrik, Gas dan +Minuman dan +Bulan Umum Kakdi Bahan Bakar +Tenbakau +Month General +Foods, Drinks and +C +o +lot.hi and Housing, Water, +Footwear Electricty and +Tobacco g +. Household Fuel +s +p +(1) (2) (3) (4) (5) +b +. +Januari/January 0,52 0,97a 0,15 0,01 +t +o +Februari/February 0,18 k-0,50 0,07 0,16 +g +n +Maret/March 0,63 a 1,41 0,63 0,02 +l +a +April/April 1,44m 2,53 0,20 0,35 +/ +/ +Mei/May s : 0,51 1,13 0,16 0,02 +p +t +Juni/June t 0,61 1,86 -0,03 0,35 +h +Juli/July 0,76 0,64 0,05 0,08 +Agustus/August -0,03 -1,59 0,76 0,08 +September/September 1,06 -1,03 0,12 0,08 +Oktober/October -0,11 -0,86 0,07 - +November/November 0,12 0,10 0,27 0,07 +Desember/December 0,58 1,98 0,41 0,05 +2022 6,45 6,76 2,9 1,26 +Kota Malang Dalam Angka 2023 381 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.4 +Perlengkapan, Informasi, +Peralatan dan Komunikasi, dan +Pemeliharaan Rutin Jasa Keuangan +Bulan Kesehatan Transportasi +Rumah Tangga Information, +Month Health Transportation +Household Equipment, Communication, +d +Tools and Routine and Finance +i +Maintenance o . sevices +g +(1) (6) (7) . (8) (9) +s +p +Januari/January 0,83 0,15 1,34 0,03 +b +. +a +Februari/February 1,83 t0,03 0,40 - +o +k +Maret/March 0,53 g 0,22 0,75 0,20 +n +April/April 0,90 a 0,27 4,24 0,06 +l +a +m +Mei/May 0,58 0,74 0,69 - +/ +/ +: +Juni/June s 0,05 -0,01 0,84 -0,04 +p +t +t +Juli/July h 0,56 0,26 1,14 0,02 +Agustus/August 0,32 0,01 0,65 - +September/September 0,54 0,15 8,89 - +Oktober/October 0,18 0,01 0,14 - +November/November 0,27 - 0,10 - +Desember/December -0,06 0,10 0,45 - +2022 6,71 1,94 21,1 0,26 +382 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.4 +Rekreasi, +Penyediaan Perawatan +Olahraga dan +Makanan dan Pribadi dan Jasa +Budaya +Bulan Pendidikan Minuman/Restoran Lainnya +Recreation, +Month Education Food and Beverage Personal Care +Sports and +Providders/ and Other +Culture +Rest.aiurant Services +o +g +(1) (10) (11) . (12) (13) +s +p +Januari/January 0,52 - 0,08 0,70 +b +. +a +Februari/February 0,01 t - - 1,54 +o +k +Maret/March -0,03 g - 0,28 1,49 +n +April/April 0,85 a - 1,20 0,90 +l +a +m +Mei/May 0,93 - 0,05 0,91 +/ +/ +: +Juni/June s-0,15 0,05 0,18 -0,09 +p +t +t +Juli/July h 0,01 2,09 2,43 0,90 +Agustus/August 0,54 1,45 0,55 0,20 +September/September 0,29 - 0,25 0,51 +Oktober/October - - 0,64 -0,06 +November/November - - - 0,47 +Desember/December 0,02 - - 0,78 +2022 3,02 3,62 5,78 8,56 +Sumber : BPS Kota Malang +Source : BPS-Statistic of Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 383 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Tabel 9.5 Inflasi Bulanan, Laju Kumulatif, dan Y-O-Y di Kota +Table Malang, 2022 +Monthly Inflation, Inflation Rate Cummulative, and Y-O-Y +in Malang Municipality, 2022 +Bulan Inflasi Kumulatif Y-O-Y +Month Inflation Cummulative Year on Year +(1) (2) (3) (4) +Januari/January 0,52 0,52 2,22 +d +i +Februari/February 0,18 0,70 o . 2,41 +g +Maret/March 0,63 1s,33. 2,98 +p +b +April/April 1,44 2,79 4,35 +. +a +t +Mei/May 0,51 o 3,32 4,74 +k +g +Juni/June 0,61 n 3,95 5,30 +a +l +Juli/July 0,7a6 4,74 5,99 +m +Agustus/August / /-0,03 4,71 5,94 +: +s +September/September p 1,06 5,83 7,08 +t +t +h +Oktober/October -0,11 5,72 6,76 +November/November 0,12 5,84 6,61 +Desember/December 0,58 6,45 6,45 +Sumber : BPS Kota Malang +Source : BPS-Statistic of Malang Municipality +384 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Tabel 9.6 Posisi Pinjaman Rupiah yang Diberikan Bank Umum dan +Table BPR Menurut Jenis Penggunaan di Kota Malang Tahun +2022 (Juta Rupiah) +Outstanding of Rupiah Loans Provided by Commercial +Banks and Rural Banks by Type of Use in Malang +Municipality 2022 (Million Rupiah) +Jenis Penggunaan +Bulan Type of Use +d +Month Modal Kerja Investasi i Konsumsi +. +Working Capital Investationo Consumption +g +(1) (2) (3s) . (4) +p +Januari/January 9 421 001 b 3 426 540 7 893 759 +. +a +Februari/February 9 559 378 t 3 478 423 7 883 315 +o +k +Maret/March 9 732 879 g 4 068 183 7 999 097 +n +a +April/April 9 453 120l 3 197 074 8 148 190 +a +m +Mei/May 9 +/ +285 278 4 451 379 8 082 411 +/ +: +s +Juni/June p 9 372 011 4 383 428 8 138 150 +t +t +Juli/July h 9 369 900 4 327 849 8 213 073 +Agustus/August 9 144 595 3 828 921 8 194 967 +September/September 9 541 130 3 849 452 8 294 080 +Oktober/October 9 623 954 3 842 631 8 362 038 +November/November 9 739 586 3 885 950 8 415 183 +Desember/December 9 872 161 3 923 338 8 493 204 +Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Malang +Source : Representative Office of Banks Indonesia in Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 385 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Tabel 9.7 Posisi Pinjaman Valuta Asing yang Diberikan Bank +Table Umum dan BPR Menurut Jenis Penggunaan di Kota +Malang Tahun 2022 (Juta Rupiah) +Foreign Currency Loans Positioned by Commercial Banks +and Rural Banks by Type of Use in Malang Municipality +2022 (Million Rupiah) +Jenis Penggunaan +Bulan Type of Use +Month Modal Kerja Investasi d Konsumsi +i +. +Working Capital Investationo Consumption +g +(1) (2) (3). (4) +s +p +Januari/January 130 450 b 75 179 5 862 +. +a +Februari/February 133 954 t 72 315 5 843 +o +k +Maret/March 119 750 g 69 006 5 772 +n +a +April/April 131 030l 41 457 5 813 +a +m +Mei/May 103 425 40 849 5 838 +/ +/ +: +s +Juni/June 78 200 42 635 5 954 +p +t +t +Juli/July h 78 747 41 827 5 919 +Agustus/August 81 298 48 532 5 913 +September/September 87 335 50 362 5 208 +Oktober/October 69 232 53 235 5 324 +November/November 57 449 53 014 4 588 +Desember/December 54 711 62 841 4 532 +Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Malang +Source : Representative Office of Banks Indonesia in Malang Municipality +386 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Tabel 9.8 Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan +Table Bank Umum dan BPR Menurut Jenis Penggunaan di Kota +Malang Tahun 2022 (Juta Rupiah) +Outstanding of Rupiah and Foreign Currency Loans +Provided by Commercial Banks and Rural Banks by Type +of Use in Malang Municipality 2022 (Million Rupiahs) +Jenis Penggunaan +Bulan Type of Use +d +Month Modal Kerja Investasi i Konsumsi +. +Working Capital Investationo Consumption +g +(1) (2) (s3). (4) +p +Januari/January 9 551 451 b 3 501 719 7 899 621 +. +a +Februari/February 9 693 332 o t 3 550 738 7 889 158 +k +Maret/March 9 852 629 g 4 137 189 8 004 869 +n +a +April/April 9 584 15l0 3 238 531 8 154 004 +a +m +Mei/May /9 388 703 4 492 228 8 088 248 +/ +: +s +Juni/June p 9 450 211 4 426 063 8 144 104 +t +t +Juli/July h 9 448 647 4 369 675 8 218 992 +Agustus/August 9 225 894 3 877 453 8 200 880 +September/September 9 628 465 3 899 814 8 299 288 +Oktober/October 9 693 186 3 895 866 8 367 361 +November/November 9 797 034 3 938 964 8 419 772 +Desember/December 9 926 873 3 986 179 8 497 736 +Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Malang +Source : Representative Office of Banks Indonesia in Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 387 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Tabel Posisi Pinjaman Rupiah dan Valuta Asing yang Diberikan +9.9 +Table Bank Umum dan BPR Menurut Sektor Ekonomi/Jenis +Pinjaman di Kota Malang Tahun 2022 (Juta Rupiah) +Outstanding of Rupiah and Foreign Currency Loans +Provided by Commercial Banks and Rural Banks by +Economic Sector/Loan Types in Malang Municipality 2022 +(Million Rupiahs) +Sektor Ekonomi/Jenis Pinjaman +Economic Sector/Type of Loan +d +Bulan Pertanian Peternakan . i +Kehutanan & Perikanan Pertambangano & +Month g Industri Pengolahan +Agriculture Animal Pengga.lian +s Processing Industry +Husbandry Forestry & Mining p& Excavation +Fishery b +. +a +(1) (2) t (3) (4) +o +Januari/January 414 550 k 67 736 2 652 931 +g +n +Februari/February 436 230 a 67 168 2 786 107 +l +a +Maret/March 4m61 300 66 732 2 736 102 +/ +/ +April/April s : 477 033 66 298 2 638 572 +p +t +Mei/May t 473 378 65 931 2 540 035 +h +Juni/June 467 087 66 276 2 498 663 +Juli/July 484 351 66 307 2 573 985 +Agustus/August 482 117 13 410 2 501 330 +September/September 482 364 15 995 2 600 655 +Oktober/October 471 124 15 832 2 689 369 +November/November 482 959 15 990 2 726 959 +Desember/December 493 329 15 047 2 901 815 +Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Malang +Source : Representative Office of Banks Indonesia in Malang Municipality +388 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.9 +Sektor Ekonomi/Jenis Pinjaman +Economic Sector/Type of Loan +d +Pengadaan Air, +i +Bulan Pengolahan Sampaoh, . +Month Pengadaan Listrik dan Limbah, dan Daur g Ulang Konstruksi +Gas s . +Water Supply, Waste, Construction +Electricity and Gas Supply p +Waste abnd Recycling +aTr.eatment +t +(1) (5) o (6) (7) +k +g +Januari/January 12 295 17 802 1 780 537 +n +a +Februari/February 12 013 a l 18 274 1 748 350 +m +Maret/March 11 7/29 18 230 2 300 050 +/ +: +s +April/April p 11 594 18 904 1 217 346 +t +t +h +Mei/May 11 407 18 368 2 477 588 +Juni/June 11 219 20 643 2 388 782 +Juli/July 11 032 21 045 2 367 145 +Agustus/August 10 826 20 515 1 798 858 +September/September 10 676 19 349 1 799 802 +Oktober/October 10 712 18 939 1 818 492 +November/November 10 676 17 611 1 829 114 +Desember/December 10 319 17 604 1 717 064 +Kota Malang Dalam Angka 2023 389 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.9 +Sektor Ekonomi/Jenis Pinjaman +Economic Sector/Type of Loan +Perdagangan Besar dan +dPenyediaan Akomodasi +Bulan Eceran, Reparasi Mobil Transportasi dan i +. dan Makan Minum +Month dan Motor Pergudangaon +g Provision of +Wholesale and Transport +s +at.ion and +Accommodation and +Retail Trade, Car and Warpehousing +Food and Drink +Motorcycle Repair b +. +a +(1) (8) t (9) (10) +o +Januari/January 5 393 961 k 245 155 640 085 +g +n +Februari/February 5 408 641a 235 562 651 813 +l +a +Maret/March 5 m593 402 226 987 651 076 +/ +/ +April/April s : 5 579 768 193 590 644 025 +p +Mei/May t t 5 497 447 193 769 639 457 +h +Juni/June 5 622 202 197 850 641 200 +Juli/July 5 530 952 192 495 632 009 +Agustus/August 5 545 331 199 500 631 488 +September/September 5 857 058 210 562 643 124 +Oktober/October 5 857 384 211 612 613 677 +November/November 5 904 260 216 279 622 632 +Desember/December 5 968 961 214 206 614 126 +390 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.9 +Sektor Ekonomi/Jenis Pinjaman +Economic Sector/Type of Loan +Bulan Informasi dan Jasa Keuangan dan +Month Komunikasi Asuransi d Real Estate +i +Information and Financial Serviceos a.nd Real Estate +Communication Insurancge +. +s +(1) (11) (12) (13) +p +b +Januari/January 79 041 . 48 224 245 992 +a +t +Februari/February 73 477 o 47 761 251 875 +k +g +Maret/March 75 958 n 47 371 266 056 +a +l +April/April 64 0a22 50 653 268 941 +m +Mei/May / / 62 796 47 599 263 952 +: +s +p +Juni/June 64 572 46 083 271 416 +t +t +h +Juli/July 65 161 45 855 284 222 +Agustus/August 69 860 48 439 283 466 +September/September 72 123 47 796 286 183 +Oktober/October 62 479 48 251 287 024 +November/November 67 348 47 566 284 716 +Desember/December 66 251 47 346 288 386 +Kota Malang Dalam Angka 2023 391 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.9 +Sektor Ekonomi/Jenis Pinjaman +Economic Sector/Type of Loan +Administrasi +d +Pemerintahan, i +Bulan Pertahanan, doan . +Month Jasa Perusahaan Jaminan Sosia g l Wajib Jasa Pendidikan +. +s +Company Services Government Educational Services +p +Adminibstration, Defense +anad M.andatory Social +o +tSecurity +k +(1) (14) g (15) (16) +n +Januari/January 198 641 a 1 003 267 967 +l +a +Februari/February 1m99 787 1 040 312 018 +/ +/ +Maret/March s : 187 488 1 140 319 643 +p +t +April/April t 187 579 1 269 311 414 +h +Mei/May 189 117 1 322 306 723 +Juni/June 188 398 1 295 305 029 +Juli/July 188 282 1 270 293 031 +Agustus/August 175 481 1 242 289 699 +September/September 164 388 1 214 283 352 +Oktober/October 158 985 1 392 286 300 +November/November 155 332 1 371 289 803 +Desember/December 66 251 47 346 288 386 +392 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.9 +Sektor Ekonomi/Jenis Pinjaman +Economic Sector/Type of Loan +Bulan Jasa Kesehatan dan +Month Kegiatan Lainnya Jasa Lainnya d Rumah Tinggal +Health Services and Other Services i Residential Home +. +o +Other Activities +g +. +(1) (17) (1s8) (19) +p +Januari/January 282 107 b 705 143 3 340 671 +. +a +Februari/February 246 148 o t 747 806 3 316 559 +k +g +Maret/March 257 357 768 874 3 336 140 +n +a +April/April 308 7a18l 782 642 3 343 882 +m +Mei/May / 309 109 782 934 3 322 889 +/ +: +s +Juni/June p 289 387 796 171 3 234 094 +t +t +h +Juli/July 280 304 780 876 3 234 195 +Agustus/August 276 309 755 475 3 234 904 +September/September 271 315 762 322 3 243 993 +Oktober/October 273 262 764 157 3 250 302 +November/November 273 212 790 108 3 243 206 +Desember/December 298 839 817 268 3 249 051 +Kota Malang Dalam Angka 2023 393 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.9 +Sektor Ekonomi/Jenis Pinjaman +Economic Sector/Type of Loan +Bulan Flat dan Rumah Toko & d +Kendaraan +Month Apartement Rumah Kantor . i Lainnya +Beormotor +Flats and Home Store and g Others +Vehicle +Apartements Home Office s . +p +(1) (20) (21) b (22) (23) +. +Januari/January 58 170 140 942 a 352 869 4 006 968 +t +o +k +Februari/February 57 280 143 087 353 804 4 018 427 +g +n +Maret/March 56 541 a 140 712 359 144 4 112 654 +l +a +April/April 55 827 m 151 528 367 524 4 235 557 +/ +/ +: +Mei/May 55 s034 151 095 362 747 4 196 483 +p +t +Juni/June t 56 512 146 037 368 402 4 339 058 +h +Juli/July 55 678 140 969 375 112 4 413 037 +Agustus/August 54 155 136 266 386 081 4 389 474 +September/September 54 469 132 649 387 773 4 480 403 +Oktober/October 53 258 129 605 402 590 4 531 667 +November/November 52 652 131 773 416 919 4 575 283 +Desember/December 52 693 130 701 419 638 4 645 712 +Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Malang +Source : Representative Office of Banks Indonesia in Malang Municipality +394 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Tabel Posisi Simpanan Rupiah dan Valuta Asing pada Bank +9.10 +Table Umum dan BPR Menurut Jenis Simpanan di Kota Malang +Tahun 2022 (Juta Rupiah) +Outstanding of Rupiah and Foreign Currency Deposits at +Commercial and Rural Banks by Type of Deposit in Malang +Municipality 2022 (Million Rupiah) +Tipe Simpanan +Type of Deposit +d +Bulan Giro i +. +Month Giro o +g +Nominal . Jumlah Rekening +s +Nominal p Number of Account +b +(1) (2) . (3) +a +t +Januari/January 5 832 68o7 20 309 +k +g +Februari/February n5 774 725 31 639 +a +l +Maret/March a 6 172 519 33 439 +m +April/April / / 5 228 950 34 061 +: +s +Mei/May p 5 229 977 21 023 +t +t +h +Juni/June 5 394 448 21 213 +Juli/July 5 483 803 21 718 +Agustus/August 6 395 070 21 876 +September/September 6 071 264 22 156 +Oktober/October 5 980 686 22 422 +November/November 6 905 053 22 621 +Desember/December 6 168 462 22 893 +Kota Malang Dalam Angka 2023 395 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.10 +Tipe Simpanan +Type of Deposit +d +Bulan Simpanan Berja.nigka +o +Month Time Degposits +. +Nominal s Jumlah Rekening +p +Nominal Number of Account +b +. +(1) (4) a (5) +t +o +Januari/January 15 582k 517 48 401 +g +Februari/February 1n5 298 039 48 147 +a +l +a +Maret/March +m +14 958 600 47 901 +/ +April/April : / 15 078 224 47 860 +s +p +Mei/May t 14 958 583 47 578 +t +h +Juni/June 14 833 744 47 136 +Juli/July 14 901 231 46 989 +Agustus/August 14 916 565 45 982 +September/September 15 276 686 45 464 +Oktober/October 15 592 243 45 421 +November/November 15 022 713 45 206 +Desember/December 15 242 787 45 604 +396 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.10 +Tipe Simpanan +Type of Deposit +d +Bulan Tabungan i +Month Savingo . +g +Nominal s . Jumlah Rekening +Nominal p Number of Account +b +(1) (6) a . (7) +t +Januari/January 20 073 69o8 2 695 973 +k +g +Februari/February 2n0 216 237 2 693 423 +a +l +Maret/March a 20 044 461 2 706 741 +m +April/April / / 20 163 336 2 696 950 +: +s +p +Mei/May 19 801 639 2 094 282 +t +t +h +Juni/June 20 037 455 2 110 459 +Juli/July 20 304 351 2 105 035 +Agustus/August 20 241 831 2 115 558 +September/September 20 389 344 2 125 023 +Oktober/October 20 773 066 2 203 494 +November/November 21 140 680 2 223 279 +Desember/December 20 879 694 2 167 016 +Kota Malang Dalam Angka 2023 397 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Tabel 9.11 Posisi Kredit yang Diberikan Bank Umum dan BPR +Table Menurut Skala Usaha di Kota Malang Tahun 2022 (Juta +Rupiah) +Position of Loans Provided by Commercial Banks and +Rural Banks by Business Scale in Malang Municipality +2022 (Million Rupiah) +Skala Usaha +Bulan Scale Enterprises +Month Mikro Kecil d Menengah +Micro Small . i Medium +o +(1) (2) (3) g (4) +. +s +Januari/January 1 587 331 3p 327 362 2 717 337 +b +. +Februari/February 1 635 090 a 3 390 162 2 704 013 +t +o +Maret/March 1 682 783 k 3 497 287 2 727 015 +g +n +April/April 1 711 463 a 3 515 688 2 675 557 +l +a +Mei/May 1 7m21 120 3 554 868 2 742 686 +/ +/ +Juni/June s : 1 739 328 3 601 862 2 764 826 +p +Juli/July t t 1 673 649 3 646 647 2 749 045 +h +Agustus/August 1 687 425 3 644 629 2 628 708 +September/September 1 973 376 3 411 137 2 706 085 +Oktober/October 1 993 777 3 440 000 2 699 066 +November/November 2 018 897 3 517 718 2 668 831 +Desember/December 2 115 068 3 557 536 2 538 790 +Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Malang +Source : Representative Office of Banks Indonesia in Malang Municipality +398 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Tabel 9.12 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang +Table Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Jenis +Penggunaan di Kota Malang Tahun 2022 (Juta Rupiah) +Credit Position to Micro, Small and Medium Enterprises +Provided by Commercial Banks and Rural Banks by Type +of Use in Malang Municipality 2022 (Million Rupiah) +Jenis Penggunaan +Bulan Type of Use +Month Modal Kerja Investasi dTidak Teridentifikasi +Working Capital Investation . i Not Identified +o +(1) (2) (3) g (4) +. +s +Januari/January 5 792 692 1p 839 338 - +b +. +Februari/February 5 820 751 a 1 908 514 - +t +o +Maret/March 6 000 890 k 1 906 196 - +g +n +April/April 5 943 814a 1 958 894 - +l +a +Mei/May 6m 045 251 1 973 422 - +/ +/ +Juni/June s : 6 117 074 1 988 941 - +p +t +Juli/July t 6 116 900 1 952 442 - +h +Agustus/August 5 996 277 1 964 485 - +September/September 6 083 900 2 006 697 - +Oktober/October 6 121 210 2 011 632 - +November/November 6 153 104 2 052 341 - +Desember/December 6 160 685 2 050 709 - +Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Malang +Source : Representative Office of Banks Indonesia in Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 399 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Tabel 9.13 Posisi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang +Table Diberikan Bank Umum dan BPR Menurut Sektor Ekonomi +di Kota Malang Tahun 2022 (Juta Rupiah) +Position of Micro, Small and Medium Business Loans +Provided by Commercial Banks and Rural Banks by +Economic Sector in Malang Municipality 2022 (Million +Rupiah) +Sektor Ekonomi +Economic Sector d +i +Pertanian, Peternakan, o . +Bulan Kehutanan, dan g +Month Perikanan +Pertamba +s +ng.an dan +Industri Pengolahan +Penpggalian +Agriculture, Stock Processing Industry +Mininbg and Excavation +Husbandry, Forestry, . +a +and Fishery t +o +(1) (2) k (3) (4) +g +n +Januari/January 366 886 5 853 1 005 071 +a +l +a +Februari/February m378 715 5 581 1 003 708 +/ +Maret/March : / 397 448 5 447 1 028 985 +s +p +April/April t 413 492 5 314 1 020 356 +t +h +Mei/May 411 035 5 195 1 014 428 +Juni/June 422 516 6 546 1 045 420 +Juli/July 427 337 6 883 1 063 725 +Agustus/August 427 527 12 891 1 033 173 +September/September 429 457 13 645 1 042 889 +Oktober/October 420 412 13 489 1 109 579 +November/November 435 870 13 653 1 054 924 +Desember/December 446 188 12 715 1 087 856 +400 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.13 +Sektor Ekonomi +Economic Sector +Pengadaan Air, +d +Bulan Listrik Gas dan Air +Pengolahan Sampa +. +hi, +Limbah, dan Doaur +Month Bersih g Konstruksi +Electricity Gas and +Ula +s +n.g +Construction +Clean Water +Water Spupply, Waste, +Wastbe and Recycling +. +aTreatment +t +o +(1) (5) (6) (7) +k +g +Januari/January 4 888 n 17 802 424 824 +a +Februari/February 4 83a0 l 18 274 394 058 +m +Maret/March / 4 771 18 230 409 369 +/ +: +s +April/April p 4 748 18 904 368 628 +t +t +h +Mei/May 4 685 18 368 403 692 +Juni/June 4 621 19 646 400 040 +Juli/July 4 559 19 062 385 281 +Agustus/August 4 476 18 535 301 028 +September/September 4 452 17 574 303 682 +Oktober/October 4 611 17 615 313 227 +November/November 4 551 16 760 319 962 +Desember/December 4 467 15 708 296 988 +Kota Malang Dalam Angka 2023 401 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.13 +Sektor Ekonomi +Economic Sector +Perdagangan Besar dan +d +Eceran Reparasi Mobil i +. +dan Motor o +Bulan Wholesale and Transport.a g si dan Penyediaan Akomodasi +Month Retail Trade Car Pergpud s angan dan Makan Minum +and Motorcycle Trabsportation and Accomodation and Food +. +Repair Informasi aWarehouseing and Drink +t +dan Komunikasi o +Information, and k +g +Communicationn +a +(1) 8) l (9) (10) +a +m +Januari/January 3 934 224 142 218 536 447 +/ +/ +: +Februari/February s 3 982 737 148 556 549 200 +p +t +Maret/March h t 4 134 067 143 309 548 287 +April/April 4 119 103 139 356 542 571 +Mei/May 4 184 366 139 607 538 214 +Juni/June 4 219 623 142 612 535 940 +Juli/July 4 182 283 139 276 531 098 +Agustus/August 4 197 269 138 380 527 715 +September/September 4 299 056 148 728 538 787 +Oktober/October 4 310 823 151 546 504 627 +November/November 4 359 295 159 140 515 152 +Desember/December 4 363 356 157 237 501 162 +402 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.13 +Sektor Ekonomi +Economic Sector +Informasi dan +Bulan Jasa Keuangan dan +Komunikasi +Month Asuransi Real Estate +Information and d +Financial Services anid Real Estate +Communication o . +Insurance +g +. +s +(1) (11) p(12) (13) +b +Januari/January 77 300 . 38 296 77 650 +a +t +o +Februari/February 71 769 39 887 86 194 +k +g +Maret/March 74 239 n 37 354 89 491 +a +l +April/April 62 33a9 38 787 110 542 +m +/ +Mei/May / 62 645 38 893 105 821 +: +s +p +Juni/June +t +64 405 41 388 112 986 +t +h +Juli/July 65 024 41 322 125 217 +Agustus/August 69 752 44 102 122 621 +September/September 72 029 46 104 119 705 +Oktober/October 62 324 45 627 114 680 +November/November 67 045 43 403 116 854 +Desember/December 65 977 43 244 119 483 +Kota Malang Dalam Angka 2023 403 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.13 +Sektor Ekonomi +Economic Sector +Administrasi +Pemerintahan, +Bulan Pertahanan, dan d +Jasa Perusahaan i +Month Jaminan Sosial Woaj.ib Jasa Pendidikan +Company Services +Governmegnt Educational Services +. +Administrastion, Defese +p +and Mandatory Social +b +.Security +a +t +(1) (14) o (15) (16) +k +Januari/January 174 375 g 243 140 509 +n +a +Februari/February 176 292 l 243 138 671 +a +m +Maret/March 164 187 243 108 394 +/ +/ +: +s +April/April p 164 402 243 106 806 +t +t +Mei/May h 168 190 243 106 015 +Juni/June 166 405 243 108 607 +Juli/July 166 114 243 103 355 +Agustus/August 153 335 243 104 625 +September/September 142 512 243 102 737 +Oktober/October 138 150 243 110 430 +November/November 134 336 243 118 475 +Desember/December 139 320 243 111 939 +404 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Lanjutan Tabel/Continued Table 9.13 +Sektor Ekonomi +Economic Sector +Bulan +Month Jasa Kesehatan dan Kegiatan d Jasa Lainnya +Lainnya o . i Other Services +Health Services and Other Activites +g +. +(1) (17) s (18) +p +Januari/January 101 240 b 584 206 +. +a +t +Februari/February 107 611 o 622 939 +k +g +Maret/March 119 767 623 498 +n +a +April/April a l147 463 639 656 +m +Mei/May / 160 793 656 484 +/ +: +s +Juni/June p 157 043 657 974 +t +t +h +Juli/July 153 350 655 212 +Agustus/August 149 030 656 061 +September/September 148 136 660 861 +Oktober/October 149 700 665 758 +November/November 150 493 695 289 +Desember/December 128 653 716 859 +Sumber : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kota Malang +Source : Representative Office of Banks Indonesia in Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 405 BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +Tabel Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Menurut Jenis BPR di +9.14 +Table Kota Malang, 2022 +Number of Rural Banks by Type of Rural Banks in Malang +Municipality, 2022 +Uraian Bank Perkreditan Rakyat +Bank Perkreditan Rakyat Syariah +Description Konvensional +(1) (2) (3) +Kantor Pembantu 7 d 1 +i +. +o +Kantor Cabang 5 - +g +. +s +Kantor Kas 9 p 1 +b +Jumlah . +21 a 2 +Total t +o +k +Sumber : Otoritas Jasa Keuangan g +Source: Financial Services Authority n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +406 Malang Municipality in Figures 2023 10. Pengeluaran Penduduk/Population Expenditure ........................................... +10. PENGELUARAN PENDUDUK/POPULATION EXPENDITURE +10 +PENGELUARAN PENDUDUK +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +Pengeluaran Makanan Pengeluaran Non Makanan +715.370 +1.163.563 +rupiah +rupiah +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h PENGELUARAN PENDUDUK +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Kegiatan pengumpulan data 1. Socio economic data collection +sosial dan ekonomi yang activities are carried out regularly by +dilaksanakan secara rutin oleh the BPS-Statistic Indonesia through +BPS melalui Survei Sosial Ekonomi the National Socioeconomic Survey +Nasional (Susenas). (Susenas). +2. Sejak tahun 2011 sampai dengan 2. Since 2011 to 2014, Susenas +2014, pengumpulan data Susenas data collection of household +konsumsi pengeluaran rumah consumptiond/expenditures was +tangga dilaksanakan secara conducted. iquaerterly. Starting in +o +triwulanan. Mulai tahun 2015 2015, gcollecting of data Susenas +. +pengumpulan data Susenas carrsy out twice a year, in March and +p +dilaksanakan dua kali dalam bSeptember. +setahun, yaitu pada Maret dan a . +September. o t +3. Data hasil pencacahan Susenas k3. The result from Susenas data +g +Maret dapat disajikan untnuk collection in March can be +a +tingkat nasional, provinsi, dan presented on national, provincial, +l +a +kabupaten/kota, smedangkan and regency/municipal level +untuk data hasil /Susenas estimates, while in September +/ +: +September hanya dsapat disajikan can be disseminated only for the +p +untuk tingkat nasional dan national and provincial levels. +t +t +provinsi. h +4. Data konsumsi/pengeluaran yang 4. The consumption/expenditure +dikumpulkan pada Susenas Maret data collected in March Susenas +dibagi menjadi dua kelompok, are divided into two groups, +yaitu makanan dan bukan namely food and non-food. The +makanan. Jumlah komoditi number of food commodity are 112 +makanan sebanyak 112 komoditi. commodities. The food group data +Pengumpulan data kelompok collection includes quantity and +makanan meliputi banyaknya value of commodities consumed. +komoditi yang dikonsumsi +beserta nilai pengeluarannya. +5. Pengumpulan data pada 5. Data collection on mostly non +sebagian besar kelompok bukan food groups cover only the value +makanan hanya mencakup of expenditures consumed except +nilai pengeluaran barang yang for certain commodities can also +dikonsumsi, kecuali beberapa collected its quantity, such as the +jenis barang tertentu juga use of electricity,water, gas, and +Kota Malang Dalam Angka 2023 409 POPULATION EXPENDITURE +dikumpulkan kuantitasnya, fuel oil (BBM). +seperti listrik, air, gas, dan bahan +bakar minyak (BBM). +6. Referensi waktu survei yang 6. The survey time reference periode is +digunakan adalah selama previous week before enumeration +seminggu terakhir untuk date for food consumption and +konsumsi makanan dan sebulan last month or last year for non food +atau setahun terakhir untuk consumption. +konsumsi bukan makanan. +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +410 Malang Municipality in Figures 2023 PENGELUARAN PENDUDUK +ULASAN DESCRIPTION +Rata-rata pengeluaran penduduk The average expenditure of Malang +Kota Malang pada tahun 2022 Municipality residents in 2022 was +sebesar Rp 1.878.933 yang terdiri dari Rp 1,878,933 which consisted of Rp +Rp 715.370 pengeluaran makanan 715,370 food expenses and Rp 1,163,563 +dan Rp 1.163.563 pengeluaran non-food expenses. Food expenditure +bukan makanan. Pengeluaran reached 38.07 percent and non-food +makanan mencapai 38,07 persen dan expenditure reached 61.93 percent. +pengeluaran non makanan mencapai d +61,93 persen. Breaked dow. in by expenditure group, +o +Dirinci Menurut kelompok in quintile 1g (the lowest 20 percent) the +. +pengeluaran, pada kuintil 1 (20 average smonthly expenditure is Rp. +p +persen terbawah) pengeluaran rata- 566,065.37 and in the quintile 5 (top 20 +b +rata perbulan sebesar Rp 566.065,37 pearc.ent) the average expenditure reaches +dan pada kuintil 5 (20 persen teratas) oRtp 4,585,567.51 As for the middle class +rata-rata pengeluarannya mencapai k(quintiles 3 and 4) the average monthly +g +Rp 4.585.567,51. Sedangkan unntuk expenditure is Rp 1,297,977.79 and Rp +a +kelas menengah (kuintil 3 dan 4) 2,035,488.70. +l +a +pengeluaran rata-rata per mbulannya +sebesar Rp 1.297.977,79 /dan Rp +/ +: +2.035.488,70. s +p +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 411 POPULATION EXPENDITURE +Gambar Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kota +10.1 +Figures Malang dan Jenis Pengeluaran Makanan dan Non- +Makanan, 2018-2022 +Average Per Capita Monthly Expenditure in Malang +Municipality and Type of Food and Non-Food Expenditure, +2018-2022 +1.878.933 +1.743.569 1.766.014 +1.619.392 1.608.906 +1.163.563 +1.097.700 1.098.119 +1.022.372 992.783 +715.370 +597.020 616.123 645.869 667.894 +2018 2019 2020 2021 2022 +412 Malang Municipality in Figures 2023 +).pR( +haipuR +d +i +. o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +Makanahn/Food Bukan Makanan/Non Food Makanan+Bukan Makanan/Food+Non Food +Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) +Source: National Socio Economic Survey (SUSENAS) PENGELUARAN PENDUDUK +Tabel 10.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut +Table Kelompok Komoditas (rupiah) di Kota Malang, 2021 dan +2022 +Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity +Group (rupiahs) in Malang Municipality, 2021 and 2022 +Kelompok Komoditas/Commodity Group 2021 2022 +(1) (2) (3) +Makanan/Food +Padi-padian/Cereals 57 048,11 64 165 +d +Umbi-Umbian/Tubers 6 041,7.2i 10 641 +o +Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells 36g 830,01 50 650 +. +s +Daging/Meat 39 504,49 58 211 +p +Telur dan susu/Eggs and milk b53 996,88 46 601 +. +a +Sayur-sayuran/Vegetables t 50 349,62 63 376 +o +Kacang-kacangan/Legumes k 22 978,09 24 929 +g +Buah-buahan/Fruits n 32 442,73 40 855 +a +Minyak dan kelapa/Oil and coconut 15 122,38 24 276 +l +a +Bahan minuman/Beverage stuffs m 20 248,43 21 156 +Bumbu-bumbuan/Spices / / 13 704,78 16 910 +: +s +Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 13 062,93 17 558 +p +Makanan dan minuman jadti/tPrepared food and beverages 241 030,64 216 365 +h +Rokok/Cigarettes 65 533,69 59 675 +Jumlah makanan/Total food 667 894,50 715 370 +Bukan makanan/Non-food +Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household +575 856,16 641 969 +facilities +Aneka komoditas dan jasa/Goods and services 311 591,58 320 741 +Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and +33 973,62 34 247 +headgear +Komoditas tahan lama/Durable goods 74 328,88 66 845 +Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 84 420,86 87 017 +Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies 17 948,18 12 744 +Jumlah bukan makanan/Total non-food 1 098 119,27 1 163 563 +Jumlah/Total 1 766 013,77 1 878 933 +Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) +Source: National Socio Economic Survey (SUSENAS) +Kota Malang Dalam Angka 2023 413 POPULATION EXPENDITURE +Tabel 10.2 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut +Table Kelompok Komoditas di Kota Malang, 2021 dan 2022 +Percentage of Monthly Expenditure per Capita by +Commodity Group in Malang Municipality, 2021 and +2022 +Kelompok Komoditas/Commodity Group 2021 2022 +(1) (2) (3) +Makanan/Food +d +Padi-padian/Cereals 3,23 3,41 +i +. +Umbi-umbian/Tubers 0,o34 0,57 +g +Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells .2,09 2,70 +s +Daging/Meat p2,24 3,10 +b +Telur dan susu/Eggs and milk a . 3,06 2,48 +t +Sayur-sayuran/Vegetables o 2,85 3,37 +k +Kacang-kacangan/Legumes g 1,30 1,33 +n +Buah-buahan/Fruits 1,84 2,17 +a +Minyak dan kelapa/Oil and coconut a l 0,86 1,29 +m +Bahan minuman/Beverage stuffs 1,15 1,13 +/ +/ +Bumbu-bumbuan/Spices : 0,78 0,90 +s +p +Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 0,74 0,93 +t +t +Makanan dan minuman hjadi/Prepared food and beverages 13,65 11,52 +Rokok/Cigarettes 3,71 3,18 +Jumlah makanan/Total food 37,82 38,07 +Bukan makanan/Non-food +Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household +32,61 34,17 +facilities +Aneka komoditas dan jasa/Goods and services 17,64 17,07 +Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and +1,92 1,82 +headgear +Komoditas tahan lama/Durable goods 4,21 3,56 +Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 4,78 4,63 +Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies 1,02 0,68 +Jumlah bukan makanan/Total non-food 62,18 61,93 +Jumlah/Total 100,00 100,00 +Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) +Source: National Socio Economic Survey (SUSENAS) +414 Malang Municipality in Figures 2023 PENGELUARAN PENDUDUK +Tabel Rata-rata Pengeluaran Penduduk Menurut Tingkat +10.3 +Table Kesejahteraan Per Kapita Sebulan di Kota Malang, 2021 +dan 2022 +Average Population Expenditures According to the Per +capita Welfare Level of a Month in Malang Municipality, +2021 and 2022 +Kuintil Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp) +2021 2022 +Monthly Expenditure Quantil Percapita (Rp) +d +(1) (2) . i (3) +o +Penduduk Kuintil/Pop, Quantil 1 546 12g5,57 566 065,37 +. +s +p +Penduduk Kuintil/Pop, Quantil 2 b851 121,28 905 033,99 +. +a +Penduduk Kuintil/Pop, Quantil 3 o t1 264 299,82 1 297 977,79 +k +g +Penduduk Kuintil/Pop, Quantil 4 n 1 986 977,49 2 035 488,70 +a +l +Penduduk Kuintil/Pop, Quantil 5 a 4 178 297,97 4 585 567,51 +m +/ +Rata-rata/Average : / 1 766 013,77 1 878 932,75 +s +p +t +Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nastional (SUSENAS) +h +Source: National Socio Economic Survey (SUSENAS) +Kota Malang Dalam Angka 2023 415 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h 11. Perdagangan/Trade .................................................................................................. +11 +11. PERDADANGAN/ TRADE PERDAGANGAN +PERDAGANGAN +d +i +. +o +26g +. +s +p unit +b +a . Pasar +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +17.401 +unit +SHOP +Tempat Usaha +11.011 +OwPe aEreN +Pedagang +Kota Malang Dalam Angka 2023 417 +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h PERDAGANGAN +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Koperasi adalah badan usaha 1. Cooperatives are business +yang mengorganisir pemanfaatan entities that organize the use and +dan pendayagunaan sumber utilization of economic resources +daya ekonomi para anggotanya of its members on the basis +atas dasar prinsip prinsip koperasi of cooperative principles and +dan kaidah usaha ekonomi rules of economic enterprises to +untuk meningkatkan taraf hidup improve the lives of members in +anggota pada khususnya dan particular adnd society in general +masyarakat daerah kerja pada work area.. i +o +umumnya. 2. Exportg is the sale of goods abroad +. +2. Ekspor adalah penjualan by ussing a payment system, quality, +p +barang ke luar negeri dengan bquantity and other sales terms have +menggunakan sistem a .been approved by the exporters +pembayaran, kualitas, kuantitas o tand importers. The export process +dan syarat penjualan lainnya k in general is action to remove +g +yang telah disetujui oleh pihnak the goods or commodities of the +a +eksportir dan importir. Proses country to put it to other countries +l +a +ekspor pada umumnyma adalah 3. Import is the process of purchasing +tindakan untuk men/geluarkan foreign goods or services from one +/ +: +barang atau komodsitas dari dalam country to another. Imports of +p +negeri untuk memasukannya ke goods on a large generally requires +t +t +negara lain h the intervention of the customs in +3. Impor adalah proses pembelian sending and receiving countries. +barang atau jasa asing dari suatu Import is an important part of +negara ke negara lain. Impor international trade +barang secara besar umumnya +membutuhkan campur tangan +dari bea cukai di negara pengirim +maupun penerima. Impor adalah +bagian penting dari perdagangan +internasional. +Kota Malang Dalam Angka 2023 419 TRADE +ULASAN DESCRIPTION +Jumlah pasar di Kota Malang Tahun The number of markets in Malang +2022 sebanyak 26 unit. Jumlah pasar Municipality in 2022 is 26 market units. +paling banyak di Kecamatan Klojen The highest number of markets in the +yaitu sebanyak 14 unit dan paling Klojen Subdistrict is 14 units and the least +sedikit di Kecamatan Lowokwaru yaitu in the Lowokwaru Subdistrict is 1 unit. +1 unit. The realization of exports by +Realisasi ekspor tahun 2022 destination country in 2022 reached +Menurut negara tujuan mencapai 19,129,560.00 kildograms with a value of +19.129.560,00 kilogram dengan 1,151,813,529.6.8i US dollars. Meanwhile, +o +nilai mencapai 1.151.813.529,68 the realizatigon of imports was 142,102.53 +. +dolar AS. Sedangkan untuk realisasi kilogramss with a value of 3,719,976.27 +p +impor sebesar 142.102,53 kilogram US dobllars. The destination country with +dengan nilai 3.719.976,27 dolar AS. thea .largest export value from Malang +Negara tujuan dengan nilai ekspor oMtunicipality is Singapore. Meanwhile, +paling besar dari Kota Malang adalah kthe country of origin with the largest +g +Singapura. Sedangkan negara ansal import value from Malang Municipality +a +dengan nilai impor terbesar dari Kota is Singapore too. +l +a +Malang juga adalah Singapurma. +/ +/ +: +s +p +t +t +h +420 Malang Municipality in Figures 2023 PERDAGANGAN +Gambar 11.1 Realisasi Volume (kg) dan Nilai (US$) Ekspor Impor, 2022 +Figures Realization of Volume and Value of Exports Imports, 2022 +Ekspor/Export Impor/Import +1.151.813.529,68 +19.129.560,00 +d +. +i3.719.976,27 +o +g +. +s +142.102,53 +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +Volumte (kg) Nilai/Value (US$) +t +h +S umber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang +Source: Department of Cooperative, Industry, and Trade Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 421 TRADE +Tabel Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota +11.1 +Table Malang, 2019–2022 +Number of Trading Facilities by Type of Facility in Malang +Municipality, 2019–2022 +Jenis Sarana Perdagangan +2019 2020 2021 2022 +Type of Trading Facilities +(1) (2) (3) (4) (5) +d +Pasar/Market 26 26 i26 26 +. +o +g +Toko/Kios/Warung/Store . +s +p +b +Kios 17 071 17 0.71 17 071 ... +a +t +o +Warung k +g +n +a +Jumlah/Total 17 097l 17 097 17 097 ... +a +m +/ +/ +Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan :Perdagangan Kota Malang +s +Source: Department of Cooperative, Indpustry, and Trade Malang Municipality +t +t +h +422 Malang Municipality in Figures 2023 PERDAGANGAN +Tabel 11.2 Jumlah Pasar Menurut Kelas dan Kecamatan di Kota +Table Malang, 2020-2022 +Number of Market by Class and Subdistrict in Malang +Municipality, 2020-2022 +Kelas +Kecamatan +Class +Subdistrict +I II III IV V +(1) (2) (3) (4) d (5) (6) +i +Kedungkandang 1 2 o3 . - - +g +. +S u k u n 2 1 s - - - +p +b +Klojen 6 4. 1 3 - +a +t +Blimbing 2 o - - - - +k +g +Lowokwaru 1 n - - - - +a +l +2022 a 12 7 4 3 - +m +Jumlah +2021 / / 12 7 4 3 - +Total : +s +p +2020 12 7 4 3 - +t +t +h +Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang +Source: Department of Cooperative, Industry, and Trade Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 423 TRADE +Tabel 11.3 Banyaknya Tempat Usaha dan Pedagang Menurut +Table Kecamatan di Kota Malang, 2020-2022 +Number of Trading Facilities by Type of Facility in Malang +Municipality, 2020-2022 +2020 2021 2022 +Kecamatan +Subdistrict Unit Pedagang Unit Pedagang Unit Pedagang +Unit Trader Unit Trader Unit Trader +d +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +i +. +o +Kedungkandang 1 803 1 375 1 803 g1 375 1 883 925 +. +s +p +Sukun 3 674 2 824 3 409 2 671 3 633 2 596 +b +. +a +Klojen 7 812 4 296 t8 077 4 449 8 101 4 535 +o +k +Blimbing 2 670 1 931 g2 670 1 931 2 668 2 187 +n +a +Lowokwaru 1 112 a l478 1 112 478 1 116 768 +m +Jumlah/Total 17 071 / /10 904 17 071 10 904 17 401 11 011 +: +s +p +Sumber : Dinas Koperasi, Perindustriatn, dan Perdagangan Kota Malang +t +Source: Department of Cooperatihve, Industry, and Trade Malang Municipality +424 Malang Municipality in Figures 2023 PERDAGANGAN +Tabel 11.4 Banyaknya Tempat Usaha dan Pedagang Menurut Pasar +Table dan Kecamatan di Kota Malang, 2020-2022 +Kind of Shops and Number Trade by Market and Subdistrict +in Malang Municipality, 2020-2022 +2020 2021 2022 +Pasar +Market Unit Pedagang Unit Pedagang Unit Pedagang +Unit Trader Unit Trader Unit Trader +d +(1) (2) (3) (4) (5)i (6) (7) +. +o +1 Kedungkandang g +. +Ps Madyopuro 629 546 629 s546 629 250 +p +Ps Sawojajar 189 168 1b89 168 188 180 +. +Ps Kedungkandang 375 325 a375 325 386 64 +t +o +Ps Kotalama 128 95 128 95 184 184 +k +Ps Lesanpuro 103 8g9 103 89 103 84 +n +Ps Kebalen 379 a152 379 152 393 163 +l +a +m +2 S u k u n / +/ +: +Ps Sukun s391 193 391 193 318 77 +p +Ps Gadang t 259 129 259 129 259 250 +t +h +Ps Induk Gadang 2 759 2 349 2 759 2 349 2 759 2 037 +Ps Hewan Sukun - - - - - - +Ps Kasin 265 153 265 153 297 232 +3 Klojen +Ps Besar 4 478 2 896 4 478 2 896 4 503 3 171 +Ps Baru Barat 1 267 249 1 267 249 1 265 188 +Ps Klojen 317 191 317 191 371 101 +Ps Oro-oro Dowo 252 128 252 128 252 252 +Ps Bareng 244 52 244 52 244 158 +Ps Buku Wilis 68 60 68 60 68 68 +Ps Mergan 265 130 265 130 269 180 +Ps Bunga 110 98 110 98 195 114 +Ps Burung 244 171 244 171 243 81 +Kota Malang Dalam Angka 2023 425 TRADE +Lanjutan Tabel/Continued Table 11.4 +2020 2021 2022 +Pasar +Market Unit Pedagang Unit Pedagang Unit Pedagang +Unit Trader Unit Trader Unit Trader +(1) (2) (3) (4) (5) (4) (5) +d +Pasar Baru Timur 180 236 236 18i0 345 147 +. +o +Pasar Embong Brantas 106 222 222 106 234 25 +g +Pasar Nusakambangan 20 24 24 s . 20 27 19 +p +Ps Talun 15 85 b85 15 85 31 +. +a +t +4 Blimbing o +k +Pasar Blimbing 1 736 2 2g50 2 250 1 736 2 250 1 899 +n +Pasar Bunul 380 a420 420 195 418 288 +l +a +m +5 Lowokwaru +/ +/ +: +Pasar Tawangmangu s478 1 112 1 112 478 1 116 768 +p +Pasar Dinoyo t - - - - - - +t +h +Jumlah/Total 17 071 10 904 17 071 10 904 17 401 11 011 +Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang +Source: Department of Cooperative, Industry, and Trade Malang Municipality +426 Malang Municipality in Figures 2023 PERDAGANGAN +Tabel 11.5 Realisasi Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Kota Malang, +Table 2022 +Realization of Export by Commodities in Malang +Municipality, 2022 +Jenis Komoditas Volume (Kontainer) Nilai +Commodities Netto (Container) Value (US$) +(1) (2) (3) +1 Emas - - +d +i +. +o +2 Tembakau Iris - - +g +. +s +p +3 Snack Happytos 18 676 000,00 122 165,28 +b +. +a +Scaffold Net Rollgoods Type E, Lankotex t +4 o - - +Shelfer Tarp, Container net +k +g +5 Sepatu Anak n - - +a +l +a +Jumlah/Total m 18 676 000,00 122 165,28 +/ +/ +: +Keterangan/Note : s +*) Data Volume tidak tersedia/Volumep data is not available +t +**) Data jenis komoditas yang berstangkutan tidak tersedia +h +**) Data Types of Commodity in Question is not available +Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang +Source: Department of Cooperative, Industry, and Trade Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 427 TRADE +Tabel 11.6 Realisasi Impor Menurut Jenis Komoditi di Kota Malang, +Table 2022 +Realization of Imports by Commodities in Malang +Municipality, 2022 +Jenis Komoditas Volume (kg) Nilai (US$) +Commodities Netto (kg) Value (US$) +(1) (2) (3) +1 Tobacco Flavour 1 343 346,28 5 544 588,06 +d +i +. +2 One se new M 400 Making Line With - o - +g +. +s +p +3 Rear Lamp/decoration lamp - - +b +. +a +t +4 Square UHMW tortilla chir cutter o - - +k +g +Unmanufactured Fluecured Virginia n +5 - - +Threshed a +l +a +m +Jumlah/Total 1 343 346,28 5 544 588,06 +/ +/ +: +s +Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang +p +Source: Department of Cooperative, Intdustry, and Trade Malang Municipality +t +h +428 Malang Municipality in Figures 2023 PERDAGANGAN +Tabel 11.7 Realisasi Impor Menurut Negara Asal di Kota Malang, +Table 2022 +Realization of Imports by Origin Country in Malang +Municipality, 2022 +Jenis Komoditas Volume (kg) Nilai (US$) +Commodities Netto (kg) Value (US$) +(1) (2) (3) +1 Perancis/France 1 105,00 78 933,94 +d +2 Polandia/Poland 1 055,40 i 44 671,05 +. +o +3 Singapura/Singapore 97 555,00 g 1 912 457,67 +. +s +p +4 Cina/China 14 000,00 917 448,00 +b +. +a +5 Belanda/Netherland t - - +o +k +6 Jepang/Japan g - - +n +7 Italia/Italy a 1 850,00 34 950,36 +l +a +m +8 Turki/Turkiye - - +/ +/ +: +9 Kanada/Canada s 48,00 3 763,12 +p +t +10 Korea Selatan/Sohutth Korea - - +11 Hongkong/Hong Kong - - +12 Hongkong +13 Amerika Serikat/USA 24 574,13 696 314,20 +14 Malaysia 1 915,00 31 437,93 +Jumlah/Total 142 102,53 3 719 976,27 +Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang +Source: Department of Cooperative, Industry, and Trade Malang Municipality +Kota Malang Dalam Angka 2023 429 TRADE +Tabel 11.8 Realisasi Ekspor Menurut Negara Tujuan di Kota Malang, +Table 2022 +Realization of Export by Destination Country in Malang +Municipality, 2022 +Jenis Komoditas Volume Nilai +Commodities Netto (kg) Value (US$) +(1) (2) (3) +d +1 Belanda/Netherland - - +i +. +o +2 Swiss/Switzerland - g - +. +s +3 Ukraina/Ukraine - p - +b +. +a +4 Cina Taipei (Taiwan)/Chinese Taipei 2 134 400,00 241 864 052,00 +t +o +k +5 Brunei Darussalam g 26 680,00 5 647,41 +n +6 Amerika Serikat/USA a - - +l +a +m +7 Malaysia - - +/ +/ +: +8 Singapura/Singapore s 13 873 600,00 909 878 113,35 +p +t +9 Belgia/Belgiumh t - - +10 Italia/Italy - - +11 Filipina/Philippines 1 067 200,00 11 444,92 +12 Australia 960 480,00 37 445,96 +13 Cina/China 1 067 200,00 16 826,04 +14 Austria - - +Jumlah/Total 19 129 560,00 1 151 813 529,68 +Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang +Source: Department of Cooperative, Industry, and Trade Malang Municipality +430 Malang Municipality in Figures 2023 12 +12. Sistem Neraca Nasional/System of Regional Accounts .................................. +12. SISTEM NERACA NASIONAL/SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +SISTEM NERACA NASIONAL +d +i +. +o +PDRB KOTA MALAgNG +84.807s .,43 +p +b +. +a +t +o +k +MILLIAR RUPIAH +g +n +a +l +a +m +1. +2/9,54% +/ +: +s +p +t Perdagangan Besar & eceran; +t +h Reparasi Mobil & Sepeda Motor +2. 26,74% +Industri Pengolahan +3. +12,51% +Konstruksi +Sumber Ilustrasi : freepik.com d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h SISTEM NERACA REGIONAL +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Penghitungan statistik neraca 1. The method used to estimate +nasional mengikuti buku national accounts statistics isbased +petunjuk yang diterbitkan oleh on the standard guidelines formed +Perserikatan Bangsa Bangsa by United Nationknown as System +(PBB) dikenal sebagai Sistem of National Accounts (SNA), SNA is +Neraca Nasional (SNN), SNN theinternationally agreed standard +adalah rekomendasi internasional set of recommendationson how +tentang bagaimana menyusun to compile mdeasures of economic +ukuran aktivitas ekonomi activity in.aiccordance with strict +o +yang sesuai dengan standar accoungting conventions based +. +neraca baku yang didasarkan on seconomic principles, The +p +pada prinsip-prinsip ekonomi, brecommendations are expressed +Rekomendasi yang dimaksud a .in term of a set of concepts, +dinyatakan dalam sekumpulan o tdefinitions, classifications and +konsep, definisi, klasifikasi, dan k accounting rules that comprise the +g +aturan neraca yang disepaknati internationally agreed standard +a +secara internasional dalam for measuring indicators such as +l +a +mengukur indikator mtertentu Gross Domestic Product (GDP), One +seperti Produk Dome/stik Bruto of the improvement in the national +/ +: +(PDB), Salah satu besntuk adaptasi, statistical system is to rebase GDP +p +pencatatan statistik nasional form base year 2000 to 2010 in +t +t +adalah melahkukan perubahan order to capture current economic +tahun dasar PDB Indonesia dari condition, It on 2008 SNA. +tahun 2000 ke 2010, Perubahan 2. The basic measure of the value +tahun dasar PDB dilakukan added arising from economic +seiring dengan mengadopsi activity is known as Gross Domestic +rekomendasi PBB yang tertuang Product Product (GRDP) at the +dalam Sistem Neraca Nasional regional level (provinces/regencies/ +2008 (SNA 2008). municipalities), To compile +2. Produk Domestik Bruto pada these statistics, two approaches +tingkat nasional serta Produk have been used, i,e, “production +Domestik Regional Bruto (PDRB) approach” and “expenditure +pada tingkat regional (provinsi) approach”, The first approach is to +menggambarkan kemampuan measure value added produced by +suatu wilayah untuk menciptakan various kinds of economic activities, +nilai tambah pada suatu waktu while the second approach is to +tertentu, Untuk menyusun PDB measure final uses of the country’s +maupun PDRB digunakan 2 output, In other words, GDP/GRDP +Kota Malang Dalam Angka 2023 433 SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +pendekatan, yaitu lapangan is the sum of total value added +usaha dan pengeluaran, produced by all economic industries +Keduanya menyajikan komposisi (activities) and the way of using it. +data nilai tambah dirinci Menurut 3. GDP by industry classification +sumber kegiatan ekonomi changes from 9 sectors to 17 +(lapangan usaha) dan Menurut industries, GDP by industry +komponen penggunaannya, PDB is classified by types of +penjumlahan seluruh komponen economic activities such as +nilai tambah bruto yang mampu Agriculture, Forestry and +diciptakan oleh sektor-sektor Fishing; Mining and Quarrying; +d +ekonomi sisi. Manufacturiing;Electricity and Gas; +. +o +3. PDB Menurut lapangan usaha Water gsupply, Sewerage, Waste +mengalami perubahan klasifikasi Mansa.gement and Remediation +dari 9 lapangan usaha menjadi Acptivities; Construction; Wholesale +b +17 lapangan usaha, PDB Menurut .and Retail Trade; Repair of +a +lapangan usaha dirinci Menurut tMotor Vehicles and Motorcycles; +o +total nilai tambah dari seluruh k Transportation and Storage; +g +sektor ekonomi yang mencaknup Accommodation and Food +lapangan usaha Pertaanian, Service Activities; Information and +l +a +Kehutanan, dan Perikanan; Communication; Financial and +m +Pertambangan dan Penggalian; Insurance Activities; Real Estate +/ +/ +Industri Pengolahasn;: Pengadaan Activities; Business Activities; +Listrik dan Gas; pPengadaan Air, Public Administration; Defence +t +Pengelolaan hStampah, Limbah and Compulsory Social Security; +dan Daur Ulang; Konstruksi; Education; Human Health and +Perdagangan Besar dan Eceran, Social Work Activities; and Other +Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Services Activities. +Transportasi dan Pergudangan; +Penyediaan Akomodasi dan +Makan Minum; Informasi dan +Komunikasi; Jasa Keuangan +dan Asuransi; Real Estat; Jasa +Perusahaan; Administrasi +Pemerintahan, Pertahanan +dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa +Pendidikan; Jasa Kesehatan dan +Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya, +434 Malang Municipality in Figures 2023 SISTEM NERACA REGIONAL +4. PDB atas dasar harga berlaku 4. GDP at current prices illustrate +menggambarkan nilai tambah the added value of goods and +barang dan jasa yang dihitung services is calculated using +menggunakan harga yang prices prevailing at each year, +berlaku pada setiap tahun, while the GDP at constant prices +sedangkan PDB atas dasar harga shows the value-added goods +konstan menunjukkan nilai and services calculated using the +tambah barang dan jasa tersebut prices prevailing in the base year, +yang dihitung menggunakan +harga yang berlaku pada satu +d +tahun tertentu sebagai dasar, i +. +o +5. PDB atas dasar harga berlaku 5. GDP gat current prices could be +dapat digunakan untuk melihat usesd. to see shifts and economic +pergeseran dan struktur sptructures, are being used to +b +ekonomi, sedang harga konstan .determine the price of constant +a +digunakan untuk mengetahui t economic growth from year to +o +pertumbuhan ekonomi dari k year, +g +tahun ke tahun, n +6. Laju Pertumbuhan PaDRB 6. The growth rate of the GDP +l +a +menunjukkan pertumbuhan shows the growth of goods and +m +produksi barang dan jasa di services in the economy of a +/ +/ +suatu wilayah pse:rekonomian region within a certain time +dalam selang wapktu tertentu, interval, +t +7. Kegunaan hLatju Pertumbuhan 7. The usefulness of the GDP +PDRB adalah : Growth Rate is: +a. Untuk mengukur kemajuan a. For measuring economic +ekonomi sebagai hasil progress as a result of national +pembangunan nasional development +b. Sebagai dasar pembuatan b. As a basis for making projections +royeksi atau perkiraan or estimates of revenues for +penerimaan negara untuk national development planning +perencanaan pembangunan or sectoral and regional, +nasional atau sektoral dan c. As the basis for the forecast of +regional business, particularly the sales +c. Sebagai dasar pembuatan equation +prakiraan bisnis, khususnya +persamaan penjualan, +8. indeks Implisit adalah suatu 8. Implicit Index is an index +indeks yang menunjukkan indicating the level of +tingkat perkembangan harga development in producer prices +Kota Malang Dalam Angka 2023 435 SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +di tingkat produsen (producer (producer price index, Used to +price index, Digunakan determine the price change of +untuk mengetahui adanya goods and services as a whole, +perubahan harga barang dan better known by the rate of +jasa secara keseluruhan yang inflation, +lebih dikenal dengan tingkat +inflasi, +9. Real Estate adalah properti 9. Real Estate is a property consisting +yang terdiri dari tanah dan of land and buildings on it, +d +bangunan di atasnya, bersama together wiith natural resources +. +o +dengan sumber daya alam such ags plants, minerals, or water, +seperti tanaman, mineral, othesr .immovable property in this +atau air, benda yang tidak napture, the interest held therein, +b +bergerak lainnya di alam ini, .(also) as a real asset; Generally +a +kepentingan yang dipegang tknown as buildings or housing, +o +di dalamnya, (juga) sebagai k +g +suatu aset nyata; secara umumn +diketahui sebagai bangunaan +l +a +atau perumahan, +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h +436 Malang Municipality in Figures 2023 SISTEM NERACA REGIONAL +ULASAN DESCRIPTION +Nilai PDRB Kota Malang Malang Municipality's GRDP value +berdasarkan harga berlaku pada based on valid prices in 2022 amounted +tahun 2022 sebesar 84.807,43 milliar to 84,807.43 billion rupiah. The biggest +rupiah. Perekonomian Kota Malang economy in Malang Municipality +paling besar ditopang oleh Sektor is supported by The Trade and The +Perdagangan dan Reparasi Kendaraan Reparation of Motor Vehicles Sector +Bermotor dengan kontribusi sebesar with a contribution of 29.54 percent. +29,54 persen. Sektor ekonomi lainnya Other largest edconomic sectors are +terbesar adalah Sektor Industri The Manufact.uiring Sector with a +o +Pengolahan dengan kontribusi 26,74 contributiong of 26.74 percent and the +. +persen dan Sektor Konstruksi 12,51 Construcstion Sector 12.51 percent. +p +persen. Mbalang Municipality economic +Pertumbuhan ekonomi Kota Malang groaw.th in 2022 amounted to 6.32 percent. +pada tahun 2022 sebesar 6,32 persen. oWthen compared with the previous year +Jika dibandingkan dengan tahun kaccelerated 2.11 percentage points. +g +sebelumnya mengalami percepatnan The highest economic growth was in +a +2,11 persen poin. Pertumbuhan the Transportation and Storage Sector +l +a +ekonomi paling tinggi padma Sektor which grew by 16.65 percent. While the +Transportasi dan Per/gudangan smallest growth in the Education Sector +/ +: +yang tumbuh sebesar s16,65 persen. with a growth of 0.46 percent. +p +Sedangkan pertumbuhan paling kecil +t +t +pada Sektor Jasa hPendidikan dengan +pertumbuhan 0,46 persen. +Kota Malang Dalam Angka 2023 437 SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +Gambar 12.1 Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Menurut +Figures Lapangan Usaha, 2022 +Distribution of Gross Regional Domestic Product by +Industry, 2022 +Perdagangan Besar dan +Industri Pengolahan; +Eceran; Reparasi Mobil +26,74 d +dan Sepeda Motor; 29,54 +i +. +o +g +. Konstruksi; 12,51 +s +Lapangan Usaha p +Lainnya; 14,76 b +a .Jasa Pendidikan; 7,47 +t +o +k +g +n +a +l +a +Informasi dman Penyediaan Akomodasi +Komunikasi; 4,26 dan Makan Minum; 4,72 +/ +/ +: +s +S umber : BPS Kota Malang p +Source : BPS-Statistic Of Malang Munticipality +t +h +438 Malang Municipality in Figures 2023 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku +12.1 +Table Menurut Lapangan Usaha di Kota Malang (miliar rupiah), +2018-2022 +Gross Regional Domestic Product at Curent Market Prices +by Industry in Malang Municipality (billion rupiahs), 2018- +2022 +Lapangan Usaha/Industry 2018 2019 2020 2021* 2022** +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +A Pertanian, Kehutanan, dan i +. +Perikanan/Agriculture, Forestry, 177,71 196,01 19o6,26 198,99 211,80 +g +and Fishing . +s +B Pertambangan dan p +Penggalian/Mining and 54,70 52,2b6 51,56 49,84 52,23 +. +Quarrying a +t +o +C Industri Pengolahan/ +17 241,23 k18 725,71 19 125,49 20 474,31 22 673,96 +Manufacturing g +n +D Pengadaan Listrik dan Gas/ +2a2,94 24,55 24,93 26,31 28,89 +Electricity and Gas l +a +E Pengadaan Air; Pengelolaan m +Sampah, Limbah, dan Daur / / +: +Ulang/Water Supply; Sewserage, 124,46 131,46 136,31 146,10 151,37 +p +Waste Management, and +t +Remediation Acthivitties +F Konstruksi/Construction 8 650,87 9 179,49 9 310,01 9 490,23 10 613,53 +G Perdagangan Besar dan Eceran; +Reparasi Mobil dan Sepeda +Motor/Wholesale and Retail 20 043,77 21 431,77 20 269,35 22 289,69 25 049,06 +Trade; Repair of Motor Vehicles +and Motorcycles +H Transportasi dan Pergudangan/ +1 735,43 1 899,23 1 650,14 1 783,74 2 216,71 +Transportation and Storage +I Penyediaan Akomodasi dan +Makan Minum/Accommodation 3 382,59 3 760,26 3 317,65 3 476,16 4 005,72 +and Food Service Activities +J Informasi dan Komunikasi/ +Information and 2 664,33 2 833,89 3 202,63 3 395,99 3 612,33 +Communication +Kota Malang Dalam Angka 2023 439 SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +Lanjutan Tabel/Continued Table 12.1 +Lapangan Usaha/Industry 2018 2019 2020 2021* 2022** +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +K Jasa Keuangan dan Asuransi/ i +. +Financial and Insurance 1 997,28 2 068,87 2 13o2,91 2 200,45 2 443,11 +g +Activities . +s +L Real Estat/Real Estate Activities 966,09 1 054,59 p1 087,75 1 125,44 1 170,91 +b +M,N Jasa Perusahaan/Business . +546,48 5a94,00 608,07 624,29 661,80 +Activities t +o +O Administrasi Pemerintahan, k +Pertahanan, dan Jaminan g +n +Sosial Wajib/Public 1 0a02,03 1 076,41 1 095,96 1 077,98 1 099,81 +Administration and Defence; a l +Compulsory Social Security m +/ +P Jasa Pendidikan/Education / 5 503,16 5 863,78 6 154,06 6 229,10 6 334,70 +: +s +Q Jasa Kesehatan dan Kepgiatan +Sosial/Human Healttht and Social 1 715,13 1 887,15 2 083,96 2 213,95 2 332,66 +h +Work Activities +R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services +1 868,15 1 984,77 1 716,15 1 814,75 2 148,82 +Activities +Produk Domestik Regional Bruto/ +67 696,35 72 764,21 72 163,19 76 617,34 84 807,43 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 34 Provinsi dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/ The +difference between the total of GRDP of 34 Provinces and the GDP of Indonesia due to the statistical discrepancies +* Angka Sementara /Preliminary Figures +** Angka sangat sementara /Very Preliminary Figures +Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources +440 Malang Municipality in Figures 2023 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel 12.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga +Table Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Malang +(miliar rupiah), 2018-2022 +Gross Regional Domestic Product at Constan Market +Prices by Industry in Malang Municipality (billion rupiahs), +2018-2022 +Lapangan Usaha/Industry 2018 2019 2020 2021* 2022** +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +A Pertanian, Kehutanan, dan i +. +Perikanan/Agriculture, Forestry, 108,74 117,37 11o6,83 118,58 119,73 +g +and Fishing +. +s +B Pertambangan dan p +Penggalian/Mining and 36,45 34,0b0 32,65 31,79 32,70 +. +Quarrying a +t +C Industri Pengolahan/ o +11 397,48 k12 009,64 11 952,14 12 316,68 13 147,21 +Manufacturing g +D Pengadaan Listrik dan Gas/ n +1a8,66 19,62 19,98 20,73 22,24 +Electricity and Gas l +a +E Pengadaan Air; Pengelolaan m +Sampah, Limbah, dan Daur / +/ +: +Ulang/Water Supply; Sewserage, 103,68 110,86 113,16 117,23 118,04 +p +Waste Management, and +t +Remediation Acthivitties +F Konstruksi/Construction 6 364,58 6 899,38 6 856,18 6 929,45 7 411,43 +G Perdagangan Besar dan Eceran; +Reparasi Mobil dan Sepeda +Motor/Wholesale and Retail 15 515,26 16 242,51 15 218,98 16 469,20 17 586,19 +Trade; Repair of Motor Vehicles +and Motorcycles +H Transportasi dan Pergudangan/ +1 307,22 1 394,76 1 211,85 1 308,91 1 526,83 +Transportation and Storage +I Penyediaan Akomodasi dan +Makan Minum/Accommodation 2 287,16 2 486,16 2 212,93 2 254,42 2 518,19 +and Food Service Activities +J Informasi dan Komunikasi/ +Information and 2 500,93 2 628,17 2 944,82 3 101,94 3 238,91 +Communication +Kota Malang Dalam Angka 2023 441 SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +Lanjutan Tabel/Continued Table 12.2 +Lapangan Usaha/Industry 2018 2019 2020 2021* 2022** +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +K Jasa Keuangan dan Asuransi/ +i +. +Financial and Insurance 1 292,61 1 329,73 1 35o2,48 1 358,47 1 394,52 +Activities g +. +s +L Real Estat/Real Estate Activities 749,92 802,33 p815,55 835,87 861,91 +b +M,N Jasa Perusahaan/Business +Activities +376,85 40a0,.14 403,89 411,46 428,42 +t +o +O Administrasi Pemerintahan, +k +Pertahanan, dan Jaminan g +Sosial Wajib/Public 685,n76 690,43 683,64 677,98 681,81 +a +Administration and Defence; l +a +Compulsory Social Security m +P Jasa Pendidikan/Education / /3 929,41 4 140,95 4 269,00 4 281,84 4 301,68 +: +Q Jasa Kesehatan dan Kegiastan +p +Sosial/Human Healtht and Social 1 328,92 1 456,77 1 593,12 1 679,90 1 706,82 +t +Work Activities h +R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services +1 497,20 1 571,92 1 357,34 1 395,24 1 582,03 +Activities +Produk Domestik Regional Bruto/ +49 500,83 52 334,75 51 154,53 53 309,70 56 678,64 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 34 Provinsi dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/ The +difference between the total of GRDP of 34 Provinces and the GDP of Indonesia due to the statistical discrepancies +* Angka Sementara /Preliminary Figures +** Angka sangat sementara /Very Preliminary Figures +Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources +442 Malang Municipality in Figures 2023 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto +12.3 +Table Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di +Kota Malang (persen), 2018-2022 +Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product +at Current Market Prices by Industry in Malang Municipality +(percent), 2018-2022 +Lapangan Usaha/Industry 2018 2019 2020 2021* 2022** +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +A Pertanian, Kehutanan, dan +i +. +Perikanan/Agriculture, Forestry, 0,26 0,27 0,o27 0,26 0,25 +and Fishing g +. +s +B Pertambangan dan +p +Penggalian/Mining and 0,08 0,07 b 0,07 0,07 0,06 +Quarrying a . +t +C Industri Pengolahan/ o +25,47 k25,73 26,50 26,72 26,74 +Manufacturing +g +D Pengadaan Listrik dan Gas/ n +0a,03 0,03 0,03 0,03 0,03 +Electricity and Gas +l +a +E Pengadaan Air; Pengelolaan m +Sampah, Limbah, dan Daur / +/ +Ulang/Water Supply; Sewsera:ge, 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 +Waste Management, apnd +t +Remediation Activitties +h +F Konstruksi/Construction 12,78 12,62 12,90 12,39 12,51 +G Perdagangan Besar dan Eceran; +Reparasi Mobil dan Sepeda +Motor/Wholesale and Retail 29,61 29,45 28,09 29,09 29,54 +Trade; Repair of Motor Vehicles +and Motorcycles +H Transportasi dan Pergudangan/ +2,56 2,61 2,29 2,33 2,61 +Transportation and Storage +I Penyediaan Akomodasi dan +Makan Minum/Accommodation 5,00 5,17 4,60 4,54 4,72 +and Food Service Activities +J Informasi dan Komunikasi/ +Information and 3,94 3,89 4,44 4,43 4,26 +Communication +Kota Malang Dalam Angka 2023 443 SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +Lanjutan Tabel/Continued Table 12.3 +Lapangan Usaha/Industry 2018 2019 2020 2021* 2022** +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +K Jasa Keuangan dan Asuransi/ i +. +Financial and Insurance 2,95 2,84 2o,96 2,87 2,88 +g +Activities +. +s +L Real Estat/Real Estate Activities 1,43 1,45 p 1,51 1,47 1,38 +b +M,N Jasa Perusahaan/Business 0,81 a0,8.2 0,84 0,81 0,78 +Activities t +o +O Administrasi Pemerintahan, k +Pertahanan, dan Jaminan g +n +Sosial Wajib/Public 1,48 1,48 1,52 1,41 1,30 +a +Administration and Defence; a l +Compulsory Social Security m +P Jasa Pendidikan/Education / / 8,13 8,06 8,53 8,13 7,47 +: +s +Q Jasa Kesehatan dan Kepgiatan +Sosial/Human Healtht and Social 2,53 2,59 2,89 2,89 2,75 +t +Work Activities h +R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services +2,76 2,73 2,38 2,37 2,53 +Activities +Produk Domestik Regional Bruto/ +100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 34 Provinsi dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/ The +difference between the total of GRDP of 34 Provinces and the GDP of Indonesia due to the statistical discrepancies +* Angka Sementara /Preliminary Figures +** Angka sangat sementara /Very Preliminary Figures +Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources +444 Malang Municipality in Figures 2023 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas +12.4 +Table Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di +Kota Malang (persen), 2018-2022 +Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 +Constant Market Prices by Industry in Malang Municipality +(percent), 2018-2022 +Lapangan Usaha/Industry 2018 2019 2020 2021* 2022** +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +A Pertanian, Kehutanan, dan d +i +Perikanan/Agriculture, Forestry, 1,18 7,94 -0,o46. 1,50 0,97 +and Fishing g +. +B Pertambangan dan s +p +Penggalian/Mining and 0,96 -6,72 b -3,97 -2,61 2,84 +Quarrying a . +t +C Industri Pengolahan/ o +5,08 5,37 -0,48 3,05 6,74 +Manufacturing k +g +D Pengadaan Listrik dan Gas/ n +Electricity and Gas +6a,72 5,17 1,82 3,76 7,28 +l +a +E Pengadaan Air; Pengelolaan m +Sampah, Limbah, dan Daur / +/ +Ulang/Water Supply; Sewera:ge, 6,12 6,92 2,08 3,60 0,69 +s +Waste Management, apnd +t +Remediation Activitties +h +F Konstruksi/Construction 5,75 8,40 -0,63 1,07 6,96 +G Perdagangan Besar dan Eceran; +Reparasi Mobil dan Sepeda +Motor/Wholesale and Retail 6,12 4,69 -6,30 8,21 6,78 +Trade; Repair of Motor Vehicles +and Motorcycles +H Transportasi dan Pergudangan/ +6,61 6,70 -13,11 8,01 16,65 +Transportation and Storage +I Penyediaan Akomodasi dan +Makan Minum/Accommodation 5,71 8,70 -10,99 1,87 11,70 +and Food Service Activities +J Informasi dan Komunikasi/ +Information and 6,49 5,09 12,05 5,34 4,42 +Communication +Kota Malang Dalam Angka 2023 445 SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +Lanjutan Tabel/Continued Table 12.4 +Lapangan Usaha/Industry 2018 2019 2020 2021* 2022** +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +K Jasa Keuangan dan Asuransi/ d +i +Financial and Insurance 4,38 2,87 1,o71 . 0,44 2,65 +Activities g +. +L Real Estat/Real Estate Activities 6,92 6,99 s1,65 2,49 3,12 +p +M,N Jasa Perusahaan/Business b +7,75 6,18. 0,94 1,88 4,12 +Activities a +t +O Administrasi Pemerintahan, o +k +Pertahanan, dan Jaminan g +Sosial Wajib/Public 4,36n 0,68 -0,98 -0,83 0,56 +a +Administration and Defence; +l +a +Compulsory Social Security m +P Jasa Pendidikan/Education / 5,74 5,38 3,09 0,30 0,46 +/ +: +Q Jasa Kesehatan dan Kegiastan +p +Sosial/Human Health and Social 7,22 9,62 9,36 5,45 1,60 +t +t +Work Activities h +R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services +4,01 4,99 -13,65 2,79 13,39 +Activities +Produk Domestik Regional Bruto/ +5,72 5,73 -2,26 4,21 6,32 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 34 Provinsi dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/ The +difference between the total of GRDP of 34 Provinces and the GDP of Indonesia due to the statistical discrepancies +* Angka Sementara /Preliminary Figures +** Angka sangat sementara /Very Preliminary Figures +Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources +446 Malang Municipality in Figures 2023 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga +12.5 +Table Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Malang +(miliar rupiah), 2018-2022 +Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices +by Type of Expenditure in Malang Municipality (billion +rupiahs), 2018-2022 +Komponen +2018 2019 2020 2021 2022 +Component +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Pengeluaran Konsumsi Rumah d +i +Tangga 47 523,60 51 657,04 49 668,54. 51 925,95 55 068,42 +o +Household Consumption Expenditure g +. +s +Pengeluaran Konsumsi LNPRT +326,64 364,66 p371,90 422,10 434,13 +NPISH Consumption Expenditure b +. +a +Pengeluaran Konsumsi Pemerintah t +2 349,78 2 o489,89 2 306,88 2 405,84 2 349,98 +Government Consumption Expenditure k +g +Pembentukan Modal Tetap Bruto n +23 571,3a3 25 587,89 24 656,88 25 617,95 29 213,90 +Gross Fixed Capital Formation +l +a +Perubahan Inventori m +Changes in Inventories / +/758,69 794,57 280,29 593,29 645,84 +: +s +Net Ekspor Barang dan Jasa p +t -6 833,69 -8 129,84 -5 121,30 -4 347,79 -2 904,85 +Net Exports of Goods and Servitces +h +Produk Domestik Regional Bruto +67 696,35 72 764,21 72 163,19 76 617,34 84 807,43 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: Perbedaan antara jumlah PDRB 34 Provinsi dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik/ The +difference between the total of GRDP of 34 Provinces and the GDP of Indonesia due to the statistical discrepancies +* Angka Sementara /Preliminary Figures +** Angka sangat sementara /Very Preliminary Figures +Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources +Kota Malang Dalam Angka 2023 447 SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga +12.6 +Table Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kota Malang +(miliar rupiah), 2018–2022 +Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market +Prices by Type of Expenditure in Malang Municipality +(billion rupiahs), 2018–2022 +Komponen +2018 2019 2020 2021 2022 +Component +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Pengeluaran Konsumsi Rumah d +i +Tangga 34 066,65 35 807,40 34 383o,88. 35 284,13 37 324,95 +Household Consumption Expenditure g +. +s +Pengeluaran Konsumsi LNPRT p +198,41 217,30 218,04 246,45 249,28 +NPISH Consumption Expenditure b +. +a +Pengeluaran Konsumsi Pemerintah t +1 409,38 1o 453,29 1 403,58 1 407,89 1 431,52 +Government Consumption Expenditure k +g +Pembentukan Modal Tetap Bruto n +16 256,9a6 17 322,04 16 496,33 16 784,18 18 422,60 +Gross Fixed Capital Formation l +a +m +Perubahan Inventori +/ 410,13 416,10 144,80 297,75 303,34 +Changes in Inventories / +: +s +p +Net Ekspor Barang dan Jasa +t -2 840,70 -2 881,37 -1 492,11 -710,70 -1 053,05 +Net Exports of Goods and Serhvictes +Produk Domestik Regional Bruto +49 500,83 52 334,75 51 154,53 53 309,70 56 678,64 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: +* Angka Sementara /Preliminary Figures +** Angka sangat sementara /Very Preliminary Figures +Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources +448 Malang Municipality in Figures 2023 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel 12.7 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto +Table Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran di Kota +Malang (persen), 2018-2022 +Distribution of Gross Regional Domestic Product +Percentage at Current Prices According to Expenditure in +Malang Municipality (percent), 2018-2022 +Komponen +2018 2019 2020 2021 2022 +Component +(1) (2) (3) (4) d(5) (6) +i +Pengeluaran Konsumsi Rumah o . +Tangga 70,20 70,99 6g8,83 67,77 64,93 +. +Household Consumption Expenditure s +p +Pengeluaran Konsumsi LNPRT b +0,48 0,50. 0,52 0,55 0,51 +NPISH Consumption Expenditure a +t +o +Pengeluaran Konsumsi Pemerintah k +3,47 g3,42 3,20 3,14 2,77 +Government Consumption Expenditure +n +a +Pembentukan Modal Tetap Bruto 3a4,8l2 35,17 34,17 33,44 34,45 +Gross Fixed Capital Formation m +/ +Perubahan Inventori / +Changes in Inventories s : 1,12 1,09 0,39 0,77 0,76 +p +t +Net Ekspor Barang dan Jasa t +h -10,09 -11,17 -7,10 -5,67 -3,43 +Net Exports of Goods and Services +Produk Domestik Regional Bruto +100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: +* Angka Sementara /Preliminary Figures +** Angka sangat sementara /Very Preliminary Figures +Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources +Kota Malang Dalam Angka 2023 449 SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +Tabel 12.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto +Table Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di +Kota Malang (percent), 2018-2022 +Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at +Constant Price According to Expenditurein Malang +Municipality (percent), 2018-2022 +Komponen +2018 2019 2020 2021 2022 +Component +(1) (2) (3) (4) d(5) (6) +i +Pengeluaran Konsumsi Rumah o . +Tangga 5,12 5,11 -3g,98 2,62 5,78 +. +Household Consumption Expenditure s +p +Pengeluaran Konsumsi LNPRT b +7,20 9,52 . 0,34 13,03 1,15 +NPISH Consumption Expenditure a +t +o +Pengeluaran Konsumsi Pemerintah k +4,92 g3,12 -3,42 0,31 1,68 +Government Consumption Expenditure +n +a +Pembentukan Modal Tetap Bruto l +6,a77 6,55 -4,77 1,74 9,76 +Gross Fixed Capital Formation m +/ +Perubahan Inventori s : / 0,13 1,46 -65,20 105,63 1,88 +Changes in Inventories +p +t +Net Ekspor Barang dan Jasah t +0,55 0,86 4,70 3,82 -1,10 +Net Exports of Goods and Services +Produk Domestik Regional Bruto +5,72 5,73 -2,26 4,21 6,32 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: +* Angka Sementara /Preliminary Figures +** Angka sangat sementara /Very Preliminary Figures +Sumber/Source: BPS, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and other sources +450 Malang Municipality in Figures 2023 13 +13. Perbandingan Kabupaten/Kota/Regency/Municipal Comparation .......... +PERBANDINGAN ANTAR KOTA +13. PERBANDINGAN KABUPATEN/KOTA / REGENCY/MUNICIPAL +COMPARATION +1. 82,74 +Kota +d +i +. Surabaya +o +g +. +2. 82s,71 +p Kota +b +. Malang +Indeks a +t +Pembangunan o +Manusia 3. g k82,01 Kota +n +Madiun +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +Perkembangan Jumhlah (ribu Orang) dan Persentase Penduduk Miskin (P0) +43,40 +40,90 40,64 40,62 +39,10 38,77 38,56 +37,03 +35,89 35,49 35,39 +5,19 4,85 4,8 4,6 4,33 4,17 4,1 4,07 4,44 4,62 4,37 +2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +%02 +Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang) Persentase Penduduk Miskin d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h PERBANDINGAN KABUPATEN/KOTA +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Produk Domestik Regional Bruto 1. Gross Regional Domestic Product +(PDRB) merupakan salah satu (GDP) is one of the indicators of +indikator pertumbuhan ekonomi economic growth of a country +suatu negara/ wilayah/ daerah, / region / area, The growth can +Pertumbuhan tersebut dapat be affected by several factors, +dipengaruhi oleh beberapa including economic infrastructure. +faktor, diantaranya infrastruktur +ekonomi. d +2. PDRB adalah jumlah nilai tambah 2. The GDP is. i the sum of gross value +o +bruto yang dihasilkan seluruh addedg produced by all business +. +unit usaha dalam wilayah unitss in a particular region, or +p +tertentu, atau merupakan jumlah bthe total value of final goods and +nilai barang dan jasa akhir yang a .services produced by all economic +dihasilkan oleh seluruh unit o tunits, GDP at current prices +ekonomi, PDRB atas dasar harga k illustrate the added value of goods +g +berlaku menggambarkan nnilai and services is calculated using +a +tambah barang dan jasa yang the price in every year, while the +l +a +dihitung dengan menmggunakan GDP at constant prices shows the +harga pada setiap/ tahun, value-added goods and services is +/ +: +sedangkan PDRB satas dasar calculated using prices in a given +p +harga konstan menunjukan nilai year as the basis of computation. +t +t +tambah barahng dan jasa yang +dihitung menggunakan harga +pada satu tahun tertentu sebagai +tahun dasar penghitungannya. +3. PDRB atas dasar harga berlaku 3. GDP at current prices could be +dapat digunakan untuk melihat used to see a shift in the economic +pergeseran struktur ekonomi, structure, while constant prices can +sedangkan harga konstan dapat be used to determine economic +digunakan untuk mengetahui growth from year to year, Thus, the +pertumbuhan ekonomi dari tahun GDP is an indicator to regulate the +ke tahun, Dengan demikian, extent to which the government's +PDRB merupakan indikator untuk success in utilizing the resources +mengatur sampai sejauh mana available, and can be used as a +keberhasilan pemerintah dalam planning and decision making. +memanfaatkan sumber daya yang +ada, dan dapat digunakan sebagai +perencanaan dan pengambilan +Kota Malang Dalam Angka 2023 453 REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON +keputusan. +4. Untuk mengukur kemiskinan, 4. To measure poverty, BPS uses the +BPS menggunakan konsep concept of ability to meet basic +kemampuan memenuhi needs (basic needs approach), With +kebutuhan dasar (basic needs this approach, poverty is seen as an +approach), Dengan pendekatan economic inability to meet the basic +ini, kemiskinan dipandang sebagai needs of food and non-food which +ketidakmampuan dari sisi ekonomi is measured from the expenditure +untuk memenuhi kebutuhan dasar side, So the Poor is the population +makanan dan bukan makanan had an average monthly per capita +d +yang diukur dari sisi pengeluaran, expenditurei below the poverty line. +. +o +Jadi Penduduk Miskin adalah g +penduduk yang memiliki rata-rata s . +pengeluaran perkapita perbulan p +b +dibawah garis kemiskinan. . +a +pendidikan dan kesehatan, Paket t +o +komoditi kebutuhan dasar non k +g +makanan diwakili oleh 51 jennis. +5. Proyeksi penduduk buakan 5. Population projection is not +l +a +merupakan ramalan jumlah a forecast but a population of +m +penduduk tetapi suatu scientific calculation based on the +/ +/ +perhitungan ilmsi:ah yang assumption of the components +didasarkan padap asumsi dari of population growth, namely +t +komponen-kohmtponen laju births, deaths, and migration, The +pertumbuhan penduduk, three components that determine +yaitu kelahiran, kematian, dan the size of the total population +perpindahan, Ketiga komponen and the population age structure +inilah yang menentukan in the future. +besarnya jumlah penduduk +dan struktur umur penduduk +di masa yang akan datang. +6. Data dasar perhitungan proyeksi 6. Basic data projection calculation +ini adalah data penduduk hasil are the result SP2010 population +SP2010 yang telah dilakukan data that have been made +penyesuaian ke bulan Juni adjustments to June 2010 and +2010 dan asumsi asumsi yang the assumptions that formed in +dibentuk selain menggunakan addition to using the data SP2010 +data SP2010 juga menggunakan also uses the results of Indonesia +hasil Survei Demografi dan Demographic and Health Survey +Kesehatan Indonesia (SDKI). (IDHS), +454 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANDINGAN KABUPATEN/KOTA +ULASAN DESCRIPTION +Indeks Pembangunan Manusia The Malang Municipality Human +(IPM) Kota Malang Tahun 2022 Development Index (HDI) in 2022 is the +merupakan yang tertinggi ke-2 di 2nd highest in East Java after Surabaya. +Jawa Timur setelah Surabaya. IPM Kota Malang Municipality HDI in 2022 +Malang Tahun 2022 naik 0,67 persen increased by 0.67 percentage points +poin bila dibandingkan Tahun 2021. when compared to 2021. +Jumlah penduduk miskin di The number ofd poor people in Malang +Kota Malang Tahun 2022 mengalami Municipality in. i2022 has decreased +o +penurunan jika dibandingkan Tahun compared gto 2021. The number of +. +2021. Jumlah penduduk Miskin di poor peosple in Malang Municipality in +p +Kota Malang Tahun 2022 sekitar 38,56 2022 bis around 38.56 thousand people +ribu orang (4,37 persen) sedangkan (4.a37. percent) while in 2021 it is 40.62 +Tahun 2021 berada pada angka 40,62 othtousand people (4.62 percent) or a +ribu orang (4,62 persen) atau turun kdecrease of about 2.06 thousand people +g +sekitar 2,06 ribu orang dalam setahnun in the last year. When viewed from the +a +terakhir. Jika dilihat dari persentasenya percentage (P0), the percentage of poor +l +a +(P0), persentase penduduk mmiskin di people in Malang Municipality in 2022 +Kota Malang Tahun 2022 m/enempati ranks the 2nd lowest in East Java after +/ +: +urutan ke-2 terendah dsi Jawa Timur Batu Municipality (3.79 percent). +p +setelah Kota Batu (3,79 persen). +t +t +h +Kota Malang Dalam Angka 2023 455 REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON +Gambar Kabupaten/Kota dengan IPM Tertinggi di Jawa Timur, +13.1 +Figures 2022 +Highest HDI by Regency/Municipal in East Java, 2022 +82,74 +82,71 +82,01 +d +i +. +o +g +81,02. +s +p +b +. +a +t +o 79,93 +k +g +n +a +l +a +Surabaya m +Kota Malang +/ /Kota Madiun +s : Sidoarjo +p Kota Blitar +t +t +h +Indeks Pembangunan Manusia (IPM) +Sumber : Badan Pusat Statistik (SUSENAS Maret), 2022 +Source : National Socio Economic Survei (SUSENAS), 2022 +456 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA +Tabel 13.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi +Table Jawa Timur, 2018-2022 +Population by Regency/Municipality in East Province, 2018- +2022 +Kabupaten/Kota +20181 20191 20201 20212 20222 +Regency/Municipality +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Kabupaten/Regency +d +1 Pacitan 554 394 555 304 586 110 589 108 592 916 +i +. +o +2 Ponorogo 870 705 871 370 949 318 955 839 964 253 +g +3 Trenggalek 694 902 696 295 73s1 1.25 734 888 739 669 +p +4 Tulungagung 1 035 290 1 039 284 b1 089 775 1 096 588 1 105 337 +. +5 Blitar 1 157 500 1 160 677 a1 223 745 1 231 013 1 240 322 +t +o +6 Kediri 1 568 113 1 574 272 1 635 294 1 644 400 1 656 020 +k +g +7 Malang 2 591 795 2 606 204 2 654 448 2 668 296 2 685 900 +n +8 Lumajang 1 039 794 a 1 042 395 1 119 251 1 127 094 1 137 227 +l +a +9 Jember 2 440 71m4 2 450 668 2 536 729 2 550 360 2 567 718 +10 Banyuwangi 1 609/ 6/77 1 613 991 1 708 114 1 718 462 1 731 731 +: +s +11 Bondowoso p 772 297 775 715 776 151 778 525 781 417 +t +12 Situbondo t 679 993 682 978 685 967 688 337 691 260 +h +13 Probolinggo 1 162 092 1 168 503 1 152 537 1 155 894 1 159 965 +14 Pasuruan 1 616 578 1 627 396 1 605 969 1 611 805 1 619 035 +15 Sidoarjo 2 216 804 2 249 476 2 082 801 2 091 930 2 103 401 +16 Mojokerto 1 108 718 1 117 688 1 119 209 1 125 522 1 133 584 +17 jombang 1 258 618 1 263 814 1 318 062 1 325 914 1 335 972 +18 Nganjuk 1 051 900 1 054 611 1 103 902 1 109 683 1 117 033 +19 Madiun 681 394 682 684 744 350 750 143 757 665 +20 Magetan 628 924 628 977 670 812 674 133 678 343 +Kota Malang Dalam Angka 2023 457 REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON +Lanjutan Tabel/Continued Table 13.1 +Kabupaten/Kota +20181 20191 20201 20212 20223 +Regency/Municipality +(1) (3) (4) (5) (6) (7) +Kabupaten/Regency +d +21 Ngawi 830 090 830 108 870 057 873 346 877 432 +i +. +o +22 Bojonegoro 1 246 927 1 249 692 1 301 635 1 307 602 1 315 125 +g +23 Tuban 1 168 277 1 172 790 1 1s98. 012 1 203 127 1 209 543 +p +24 Lamongan 1 188 913 1 189 106 b1 344 165 1 356 027 1 371 509 +. +25 Gresik 1 299 024 1 312 881 a1 311 215 1 320 570 1 332 664 +t +o +26 Bangkalan 978 892 986 672 1 060 377 1 071 712 1 086 620 +k +g +27 Sampang 968 520 978 875 969 694 976 020 984 162 +n +28 Pamekasan 871 497 a 879 992 850 057 853 507 857 818 +l +a +29 Sumenep 1 085 m227 1 088 910 1 124 436 1 129 822 1 136 632 +Kota/Municipality / / +: +s +71 Kediri p 285 582 287 409 286 796 287 962 289 418 +t +72 Blitar t 140 971 141 876 149 149 150 371 151 960 +h +73 Malang 866 118 870 682 843 810 844 933 846 126 +74 Probolinggo 235 211 237 208 239 649 241 202 243 200 +75 Pasuruan 199 078 200 422 208 006 209 528 211 497 +76 Mojokerto 128 282 129 014 132 434 133 272 134 350 +77 Madiun 176 697 177 007 195 175 196 917 199 192 +78 Surabaya 2 885 555 2 896 195 2 874 314 2 880 284 2 887 223 +79 Batu 205 788 207 490 213 046 214 653 216 735 +Jawa Timur 39 500 851 39 698 631 40 665 696 40 878 789 41 149 974 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: 1 BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035/BPS-Statistics Indonesia, Indonesia Population Projection 2010–2035 +2 BPS, Sensus Penduduk (SP) 2020/BPS-Statistics Indonesia, 2020 Population Census +3 BPS, Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/ BPS-Statistics Indonesia, Interim Population +Projection 2020–2023 (mid year/June) +458 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA +Tabel 13.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas +Table Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di +Provinsi Jawa Timur (persen), 2019-2022 +Growth Rate of Gross Regional Dosmetic Product at 2010 +Constant Market Prices by Regency/Municipality in East +Java Province (percent), 2019-2022 +Kabupaten/Kota +2019 2020 2021 2022 +Regency/Municipality +d +i +(1) (2) (3) .(4) (5) +o +Kabupaten/Regency g +. +s +1 Pacitan 5,08 -1,84 2,49 5,54 +p +b +2 Ponorogo 5,01 -0,90 3,19 3,24 +. +a +3 Trenggalek 5,08 -2,1t7 3,65 4,52 +o +4 Tulungagung 5,32 k-3,09 3,53 5,22 +g +5 Blitar 5,12 n-2,29 3,02 5,20 +a +6 Kediri 5,07 l -2,41 3,06 4,90 +a +m +7 Malang 5,50 -2,68 3,12 5,13 +/ +8 Lumajang :4/,77 -2,79 3,14 4,43 +s +9 Jember p5,31 -2,98 4,00 4,53 +t +t +10 Banyuwangi h 5,55 -3,58 4,08 4,43 +11 Bondowoso 5,29 -1,36 3,49 3,51 +12 Situbondo 5,45 -2,33 3,26 4,39 +13 Probolinggo 4,56 -2,12 3,35 4,52 +14 Pasuruan 5,83 -2,03 4,34 5,32 +15 Sidoarjo 5,99 -3,69 4,21 7,53 +16 Mojokerto 5,81 -1,11 4,12 5,82 +17 jombang 5,06 -1,98 3,24 5,37 +18 Nganjuk 5,36 -1,71 3,61 4,84 +19 Madiun 5,42 -1,69 3,34 4,32 +20 Magetan 5,04 -1,64 3,04 3,89 +Kota Malang Dalam Angka 2023 459 REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON +Lanjutan Tabel/Continued Table 13.2 +Kabupaten/Kota +2019 2020 2021 2022 +Regency/Municipality +d +(1) (2) (3) (i4) (5) +. +o +Kabupaten/Regency g +. +21 Ngawi 5,05 -1,69 s 2,55 3,19 +p +22 Bojonegoro 6,34 -0,40 b -5,54 -6,16 +. +23 Tuban 5,14 -5,8a5 3,00 8,88 +t +o +24 Lamongan 5,44 k-2,65 3,43 5,56 +g +25 Gresik 5,41 n -3,68 3,79 7,38 +a +26 Bangkalan 1,03 -5,59 -2,07 -1,12 +l +a +27 Sampang 1,m42 -0,29 0,22 2,31 +28 Pamekasan /4/,92 -2,54 3,41 4,66 +: +s +29 Sumenep p0,14 -1,13 2,61 3,11 +t +Kota/Municipality t +h +71 Kediri 5,47 -6,25 2,50 3,95 +72 Blitar 5,84 -2,28 4,28 5,22 +73 Malang 5,73 -2,26 4,21 6,32 +74 Probolinggo 5,94 -3,64 4,06 6,12 +75 Pasuruan 5,56 -4,33 3,64 6,22 +76 Mojokerto 5,75 -3,69 3,65 5,56 +77 Madiun 5,69 -3,39 4,73 5,52 +78 Surabaya 6,10 -4,85 4,29 6,51 +79 Batu 6,52 -6,46 4,04 6,18 +Jawa Timur 5,52 -2,33 3,57 5,34 +Sumber: Badan Pusat Statistik +Source: BPS-Statistic +460 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA +Tabel 13.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di +Table Provinsi Jawa Timur (Ribu), 2018-2022 +Number of Poor People by Regecy Municipality in East +Java Province, 2018-2022 +Kabupaten/Kota +2018 2019 2020 2021 2022 +Regency/Municipality +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Kabupaten/Regency +d +1 Pacitan 78,64 75,86 80,82 i84,19 76,93 +. +o +2 Ponorogo 90,22 83,97 86,74g 89,94 81,80 +. +3 Trenggalek 83,50 76,44 81s,06 84,89 76,75 +p +4 Tulungagung 75,23 70,01 b76,40 78,59 70,52 +. +a +5 Blitar 112,40 103,75 t 108,55 112,62 101,94 +o +6 Kediri 177,20 163,9k5 179,93 184,49 169,46 +g +7 Malang 268,49 n246,6 265,56 276,58 252,88 +a +8 Lumajang 103,69 l98,88 102,60 105,25 95,04 +a +9 Jember 243,42m 226,57 247,99 257,09 232,73 +/ +10 Banyuwangi 12:5,/50 121,37 130,37 130,93 122,01 +s +11 Bondowoso p110,98 103,33 110,24 115,18 105,69 +t +12 Situbondo h t 80,27 76,44 83,74 86,95 81,46 +13 Probolinggo 217,06 207,22 218,35 223,32 203,23 +14 Pasuruan 152,48 141,09 151,43 159,78 148,62 +15 Sidoarjo 125,75 119,29 127,05 137,15 125,69 +16 Mojokerto 111,55 108,81 118,80 120,54 111,03 +17 jombang 120,19 116,44 125,94 127,30 115,48 +18 Nganjuk 127,28 118,51 122,73 125,53 113,63 +19 Madiun 77,75 71,91 78,30 81,61 74,07 +20 Magetan 64,86 60,43 65,09 67,75 62,65 +Kota Malang Dalam Angka 2023 461 REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON +Lanjutan Tabel/Continued Table 13.3 +Kabupaten/Kota +2018 2019 2020 2021 2022 +Regency/Municipality +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Kabupaten/Regency +d +21 Ngawi 123,09 119,43 128,19 i130,81 119,02 +. +o +22 Bojonegoro 163,94 154,64 161,10g 166,52 153,40 +. +23 Tuban 178,64 170,8 18s7,13 192,58 178,05 +p +24 Lamongan 164,00 157,11 b164,68 166,82 151,08 +. +a +25 Gresik 154,02 148,61 t 164,05 166,35 149,64 +o +26 Bangkalan 191,33 186k,11 204,00 215,97 196,11 +g +27 Sampang 204,82 n202,21 224,74 237,23 217,97 +a +28 Pamekasan 125,76 l122,43 129,41 137,12 126,02 +a +29 Sumenep 218,6m0 211,98 220,23 224,73 206,20 +/ +Kota/Municipality : / +s +71 Kediri p21,90 20,54 22,19 22,55 21,15 +t +72 Blitar t 10,47 10,1 11,10 11,33 10,65 +h +73 Malang 35,49 35,39 38,77 40,62 38,56 +74 Probolinggo 16,90 16,37 17,72 17,91 16,16 +75 Pasuruan 13,45 12,92 13,40 13,97 13,02 +76 Mojokerto 7,04 6,63 8,09 8,37 7,88 +77 Madiun 7,92 7,69 8,83 9,06 8,49 +78 Surabaya 140,81 130,55 145,67 152,49 138,21 +79 Batu 7,98 7,89 8,12 8,63 8,05 +Jawa Timur 4 332,59 4 112,25 4 419,10 4 572,73 4 181,29 +Sumber : Badan Pusat Statistik (SUSENAS), 2021 +Source : National Socio Economic Survei (SUSENAS), 2021 +462 Malang Municipality in Figures 2023 PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA +Tabel Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ +13.4 +Table Kota di Provinsi Jawa Timur 2018–2022 +Human Development Index by Regency/Municipality in +Jawa TImur Province, 2018–2022 +Kabupaten/Kota +2018 2019 2020 2021 2022 +Regency/Municipality +(1) (2) (3) (4) d(5) (6) +i +Kabupaten/Regency o . +g +1 Pacitan 67,33 68,16 68,39 68,57 69,37 +. +s +2 Ponorogo 69,91 70,56 p70,81 71,06 71,87 +b +3 Trenggalek 68,71 69,46 .69,74 70,06 71,00 +a +4 Tulungagung 71,99 72,62o t 73,00 73,15 74,06 +k +5 Blitar 69,93 7g0,57 70,58 71,05 71,86 +n +6 Kediri 71,07 71,85 72,05 72,56 73,46 +a +l +7 Malang 69,40 a 70,35 70,36 70,60 71,38 +m +8 Lumajang 64,83 65,33 65,46 66,07 66,95 +/ +/ +9 Jember s6:5,96 66,69 67,11 67,32 67,97 +p +10 Banyuwangi t70,06 70,60 70,62 71,38 71,94 +t +h +11 Bondowoso 65,27 66,09 66,43 66,59 67,31 +12 Situbondo 66,42 67,09 67,38 67,78 68,25 +13 Probolinggo 64,85 65,60 66,07 66,26 66,96 +14 Pasuruan 67,41 68,29 68,60 68,93 69,68 +15 Sidoarjo 79,50 80,05 80,29 80,65 81,02 +16 Mojokerto 72,64 73,53 73,83 74,15 74,89 +17 jombang 71,86 72,85 72,97 73,45 74,05 +18 Nganjuk 71,23 71,71 71,72 71,97 72,93 +19 Madiun 71,01 71,69 71,73 71,88 72,39 +20 Magetan 72,91 73,49 73,92 74,15 74,85 +Kota Malang Dalam Angka 2023 463 REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON +Lanjutan Tabel/Continued Table 13.4 +Kabupaten/Kota +2018 2019 2020 2021 2022 +Regency/Municipality +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +Kabupaten/Regency d +i +. +21 Ngawi 69,91 70,41 70,54 o 71,04 71,75 +g +22 Bojonegoro 67,85 68,75 69s,0.4 69,59 70,12 +p +23 Tuban 67,43 68,37 68,40 68,91 69,67 +b +24 Lamongan 71,97 72,57 a .72,58 73,12 74,02 +t +25 Gresik 75,28 76,10o 76,11 76,50 77,16 +k +26 Bangkalan 62,87 6g3,79 64,11 64,36 65,05 +n +27 Sampang 61,00 a61,94 62,70 62,80 63,39 +l +a +28 Pamekasan 65,41 65,94 66,26 66,40 66,99 +m +29 Sumenep 65,2/5 66,22 66,43 67,04 67,87 +/ +: +Kota/Municipality s +p +71 Kediri t t77,58 78,08 78,23 78,60 79,59 +h +72 Blitar 77,58 78,56 78,57 78,98 79,93 +73 Malang 80,89 81,32 81,45 82,04 82,71 +74 Probolinggo 72,53 73,27 73,27 73,66 74,56 +75 Pasuruan 74,78 75,25 75,26 75,62 76,54 +76 Mojokerto 77,14 77,96 78,04 78,43 79,32 +77 Madiun 80,33 80,88 80,91 81,25 82,01 +78 Surabaya 81,74 82,22 82,23 82,31 82,74 +79 Batu 75,04 75,88 75,90 76,28 77,22 +Jawa Timur 70,77 71,50 71,71 72,14 72,75 +Sumber : Badan Pusat Statistik (SUSENAS Maret) +Source : National Socio Economic Survei (SUSENAS) +464 Malang Municipality in Figures 2023 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +n +a +l +a +m +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +(cid:31)(cid:30)(cid:29)(cid:30)(cid:28)(cid:30)(cid:29)i +. +o +g +. +s +p +b +. +a +t +o +k +g +(cid:27)(cid:26)(cid:25)(cid:24)(cid:26)(cid:23)(cid:31)(cid:29)n(cid:22)(cid:21)(cid:29)(cid:25)(cid:30)(cid:20)(cid:29)(cid:25)(cid:19)(cid:22)(cid:29) +a +l +a +Enmlighten the Nation +/ +/ +: +s +p +t +t +h +BADAN PUSAT STATISTIK +KOTA MALANG +Statistics of Malang Municipality +Jalan Raya Janti Barat No.47 +Bandungrejosari,Kota Malang +Telp. (0341) 801164 | Fax. (0341) 805871 +malangkota.bps.go.id | bps3573@bps.go.id diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_datapublish_2019_08_12_harga-emas-hari-ini-us-1510ounce-berapa-pasokan-logam-mulia-dunia.md b/raw/databoks.katadata.co.id_datapublish_2019_08_12_harga-emas-hari-ini-us-1510ounce-berapa-pasokan-logam-mulia-dunia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..479a1b1be273b109e475b1ef94cdf90cd82d0054 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_datapublish_2019_08_12_harga-emas-hari-ini-us-1510ounce-berapa-pasokan-logam-mulia-dunia.md @@ -0,0 +1,817 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/12/harga-emas-hari-ini-us-1510ounce-berapa-pasokan-logam-mulia-dunia +title: "Harga Emas Hari ini US$ 1.510/Ounce, Berapa Pasokan Logam Mulia Dunia?" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:14 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Harga Emas Hari ini US$ 1.510/Ounce, Berapa Pasokan Logam Mulia Dunia? + +Pasokan emas dunia pada 2018 meningkat 1,7% menjadi 4.655,1 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Harga Emas Hari ini US$ 1.510/Ounce, Berapa Pasokan Logam Mulia Dunia?”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Harga emas untuk kontrak berjangka 1 bulan ke depan di bursa berjangka dunia pada Senin (12/8) hingga pukul 7:30 WIB ditransaksikan naik 0,13% ke level US$ 1.510,4/troy ounce dibandingkan penutupan akhir pekan lalu. Harga tersebut setara dengan Rp 689.268/gram. Seperti diketahui, harga emas mengalami tren naik hingga menembus US$ 1.500/ounce seiring meningkatnya ketidakpastian perekonomian global. Sebagai informasi, pasokan emas dunia pada 2018 meningkat 1,7% menjadi 4.655,1 ton dibanding tahun sebelumnya. Adapun pasokan logam mulia dari hasil tambang naik 1,57% menjadi 3.500,9 ton sementara lindung nilai ( hedging ) dari para produsen emas turun 13,3 ton. Pasokan emas dari hasil daur ulang tumbuh 0,99% menjadi 1.167,5 ton. (Baca Databoks: Harga Emas Tembus US$ 1.500/Ounce, Berapa Permintaan Logam Mulia? ) Sepanjang Januari-Juni 2019 pasokan emas global tumbuh 2,08% menjadi 2.323,9 ton dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pasokan emas dari hasil tambang dalam enam bulan pertama tahun ini tumbuh 1,06% menjadi 1.730,2 ton dibanding enam bulan pertama tahun lalu. Demikian pula pasokan emas dari hasil daur ulang emas lama meningkat 6,6% menjadi 602 ton dibandingkan sebelumnya. (Baca Databoks: Harga Emas US$ 1.400/Troy Ounce, Inilah Bank Sentral dengan Cadangan Emas Terbesar ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Harga Emas Hari ini US$ 1.510/Ounce, Berapa Pasokan Logam Mulia Dunia? Data Terkait Harga Emas Hari Ini Antam di Pegadaian Rp3.276.000 per Gram (12 Maret 2026) Harga Emas Hari Ini di Pegadaian (11 Maret 2026) Harga Emas Hari Ini 10 Maret 2026 di Pegadaian, Antam Naik Rp51.000 per Gram Harga Emas Hari Ini Galeri24 di Pegadaian Rp3.039.000 per Gram (9 Maret 2026) Harga Emas Hari Ini di Pegadaian (7 Maret 2026) Harga Minyak, Gas, dan Batu Bara Global Naik setelah Perang Iran Meletus Topik Trending Data Populer Tags Update Me Harga Tembaga bencana hidrometeorologi pengeluaran makanan gempa luka ringan cuaca Jakarta tenaga pendidik Pasar Tradisional kabupaten kota Pertambangan + + + Premium + + + + Harga Emas Hari ini US$ 1.510/Ounce, Berapa Pasokan Logam Mulia Dunia? + + + + + + Viva Budy Kusnandar + 12/08/2019 09:22 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Pasokan emas dunia pada 2018 meningkat 1,7% menjadi 4.655,1 ton dibandingkan tahun sebelumnya. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Harga Emas Hari ini US$ 1.510/Ounce, Berapa Pasokan Logam Mulia Dunia?”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pasokan Emas Dunia (2010-Jun 2019) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Harga emas untuk kontrak berjangka 1 bulan ke depan di bursa berjangka dunia pada Senin (12/8) hingga pukul 7:30 WIB ditransaksikan naik 0,13% ke level US$ 1.510,4/troy ounce dibandingkan penutupan akhir pekan lalu. Harga tersebut setara dengan Rp 689.268/gram. Seperti diketahui, harga emas mengalami tren naik hingga menembus US$ 1.500/ounce seiring meningkatnya ketidakpastian perekonomian global. + Sebagai informasi, pasokan emas dunia pada 2018 meningkat 1,7% menjadi 4.655,1 ton dibanding tahun sebelumnya. Adapun pasokan logam mulia dari hasil tambang naik 1,57% menjadi 3.500,9 ton sementara lindung nilai ( hedging ) dari para produsen emas turun 13,3 ton. Pasokan emas dari hasil daur ulang tumbuh 0,99% menjadi 1.167,5 ton. + (Baca Databoks: Harga Emas Tembus US$ 1.500/Ounce, Berapa Permintaan Logam Mulia? ) + Sepanjang Januari-Juni 2019 pasokan emas global tumbuh 2,08% menjadi 2.323,9 ton dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pasokan emas dari hasil tambang dalam enam bulan pertama tahun ini tumbuh 1,06% menjadi 1.730,2 ton dibanding enam bulan pertama tahun lalu. Demikian pula pasokan emas dari hasil daur ulang emas lama meningkat 6,6% menjadi 602 ton dibandingkan sebelumnya. + (Baca Databoks: Harga Emas US$ 1.400/Troy Ounce, Inilah Bank Sentral dengan Cadangan Emas Terbesar ) + + + + Editor : + Hari Widowati + + + + Tags + + + #Pasokan + + + #Harga Emas + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Harga Emas Hari Ini Antam di Pegadaian Rp3.276.000 per Gram (12 Maret 2026) + + + + + + + + + + Harga Emas Hari Ini di Pegadaian (11 Maret 2026) + + + + + + + + + + Harga Emas Hari Ini 10 Maret 2026 di Pegadaian, Antam Naik Rp51.000 per Gram + + + + + + + + + + Harga Emas Hari Ini Galeri24 di Pegadaian Rp3.039.000 per Gram (9 Maret 2026) + + + + + + + + + + Harga Emas Hari Ini di Pegadaian (7 Maret 2026) + + + + + + + + + + + + + + Harga Minyak, Gas, dan Batu Bara Global Naik setelah Perang Iran Meletus + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + + + + Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Bone Bolango pada 2024 + Ketenagakerjaan + 13/03/2026, 9:07 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Nduga Periode 2009 - 2024 + Demografi + 13/03/2026, 8:37 + WIB + + + + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 + Demografi + 13/03/2026, 8:35 + WIB + + + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Barito Timur | 2024 + PDB + 13/03/2026, 8:32 + WIB + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHB di Kabupaten Pacitan Menurut Sektor pada 2024 + Ekonomi & Makro + 13/03/2026, 8:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Cabai Rawit Hijau di Pasar Tradisional Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 13/03/2026, 8:31 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Update Me + + + + + Harga Tembaga + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + gempa + + + + + luka ringan + + + + + cuaca Jakarta + + + + + tenaga pendidik + + + + + Pasar Tradisional + + + + + kabupaten kota + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_multiple_8d88544f7dd2aaa_jumlah-penduduk-pengangguran-di-perkotaan-menurut-provinsi.md b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_multiple_8d88544f7dd2aaa_jumlah-penduduk-pengangguran-di-perkotaan-menurut-provinsi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0673706f701ee62006a6247574b8932628218f35 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_multiple_8d88544f7dd2aaa_jumlah-penduduk-pengangguran-di-perkotaan-menurut-provinsi.md @@ -0,0 +1,952 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/demografi/multiple/8d88544f7dd2aaa/jumlah-penduduk-pengangguran-di-perkotaan-menurut-provinsi +title: "Jumlah Penduduk Pengangguran di Perkotaan Periode 2015-2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:30:04 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Jumlah Penduduk Pengangguran di Perkotaan Periode 2015-2024 + +Publikasi data statistik 2024, Kalimantan Selatan mencatatkan angka sebanyak Rp60,62 ribu atau berada di urutan 17 dibandingkan 38 provinsi lainnya. Kuota akses multiple data Anda sudah habis Harga: 45.000 Kami menerima pembayaran berikut: Akses multiple data Anda butuh akun Professional untuk mengakses data ini. Kami menerima pembayaran berikut: Chart Maps Chart Maps Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan jumlah penduduk pengangguran di perkotaan di Kalimantan Selatan berada di bawah rata-rata nasional. Publikasi data statistik 2024, Kalimantan Selatan mencatatkan angka sebanyak Rp60,62 ribu atau berada di urutan 17 dibandingkan 38 provinsi lainnya. Angka ini bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp57,42 ribu (Baca: Volume Ekspor SITC Kode 42 Minyak dan Lemak Nabati Periode 2020-2025 ) Sementara di urutan pertama ditempati oleh Jawa Barat. Jumlah penduduk pengangguran di perkotaan di wilayah ini sebanyak Rp1,47 juta . Berikutnya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Sementara Papua Barat menempati posisi terbawah dengan jumlah penduduk pengangguran di perkotaan sebanyak Rp5.360 . Berikut daftar lengkap provinsi jumlah penduduk pengangguran di perkotaan per 2024: (Baca: Rasio Penduduk yang Mengakses Internet dari Tempat Umum Periode 2015-2024 ) Secara umum, rata-rata jumlah penduduk pengangguran di perkotaan di Indonesia adalah Rp135,25 ribu pada 2024. Chart Maps Chart Maps Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Jumlah Penduduk Pengangguran di Perkotaan Periode 2015-2024 Jumlah Penduduk Pengangguran di Perkotaan Periode 2015-2024 Jumlah Penduduk Pengangguran di Perkotaan Periode 2015-2024 Data Terkait Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Morowali Naik 1,45% dalam 5 Tahun Terakhir Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu | 2015 - 2024 Bitcoin Kokoh di Puncak, Kapitalisasi Pasar Tembus US$1388,25 Miliar Selebgram dengan Jumlah Follower Terbanyak di Indonesia | 07 Mar 2026 Tesla Y Tetap Laris Meski Penjualan Mobil Listrik Global Lesu Awal 2026 420 Titik Panas Terdeteksi di Indonesia Dalam 24 Jam Terakhir (Kamis, 12 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Karet Kedelai harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Demografi + + + Multiple Data + + + + Jumlah Penduduk Pengangguran di Perkotaan Periode 2015-2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 06/03/2026 17:16 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Publikasi data statistik 2024, Kalimantan Selatan mencatatkan angka sebanyak Rp60,62 ribu atau berada di urutan 17 dibandingkan 38 provinsi lainnya. + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + Kuota akses multiple data Anda sudah habis + Jumlah Penduduk Pengangguran di Perkotaan Periode 2015-2024 + Harga: 45.000 + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + Akses multiple data + Jumlah Penduduk Pengangguran di Perkotaan Periode 2015-2024 + Anda butuh akun Professional untuk mengakses data ini. + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk Pengangguran di Perkotaan Periode 2015-2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pilih Tahun + + + + + + + Pilih Provinsi + Aceh + Bali + Banten + Bengkulu + DI Yogyakarta + DKI Jakarta + Gorontalo + Jambi + Jawa Barat + Jawa Tengah + Jawa Timur + Kalimantan Barat + Kalimantan Selatan + Kalimantan Tengah + Kalimantan Timur + Kalimantan Utara + Kep, Bangka Belitung + Kep, Riau + Lampung + Maluku + Maluku Utara + Nusa Tenggara Barat + Nusa Tenggara Timur + Papua + Papua Barat + Papua Tengah + Papua Pegunungan + Papua Selatan + Papua Barat Daya + Riau + Sulawesi Barat + Sulawesi Selatan + Sulawesi Tengah + Sulawesi Tenggara + Sulawesi Utara + Sumatera Barat + Sumatera Selatan + Sumatera Utara + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan jumlah penduduk pengangguran di perkotaan di Kalimantan Selatan berada di bawah rata-rata nasional. Publikasi data statistik 2024, Kalimantan Selatan mencatatkan angka sebanyak Rp60,62 ribu atau berada di urutan 17 dibandingkan 38 provinsi lainnya. Angka ini bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp57,42 ribu (Baca: Volume Ekspor SITC Kode 42 Minyak dan Lemak Nabati Periode 2020-2025 ) Sementara di urutan pertama ditempati oleh Jawa Barat. Jumlah penduduk pengangguran di perkotaan di wilayah ini sebanyak Rp1,47 juta . Berikutnya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Sementara Papua Barat menempati posisi terbawah dengan jumlah penduduk pengangguran di perkotaan sebanyak Rp5.360 . Berikut daftar lengkap provinsi jumlah penduduk pengangguran di perkotaan per 2024: Jawa Barat Rp1,47 juta Jawa Timur Rp624,65 ribu Jawa Tengah Rp619,21 ribu DKI Jakarta Rp337,99 ribu Sumatera Utara Rp328,96 ribu Banten Rp320,96 ribu Sulawesi Selatan Rp140,78 ribu Sumatera Barat Rp108,05 ribu Sumatera Selatan Rp99.698 Lampung Rp95.673 (Baca: Rasio Penduduk yang Mengakses Internet dari Tempat Umum Periode 2015-2024 ) Secara umum, rata-rata jumlah penduduk pengangguran di perkotaan di Indonesia adalah Rp135,25 ribu pada 2024. + + + + + Tags + + + # Pengangguran + + + #tingkat-pengangguran + + + #Sumatera + + + #Kalimantan + + + #Perkotaan + + + #Penduduk + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Morowali Naik 1,45% dalam 5 Tahun Terakhir + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pulau Taliabu | 2015 - 2024 + + + + + + + + + + + Bitcoin Kokoh di Puncak, Kapitalisasi Pasar Tembus US$1388,25 Miliar + + + + + + + + + + + Selebgram dengan Jumlah Follower Terbanyak di Indonesia | 07 Mar 2026 + + + + + + + + + + + + + + Tesla Y Tetap Laris Meski Penjualan Mobil Listrik Global Lesu Awal 2026 + + + + + + + + + + 420 Titik Panas Terdeteksi di Indonesia Dalam 24 Jam Terakhir (Kamis, 12 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Harga Minyak Dunia Naik ke US$ 70,8 per Barel (Kamis, 12 Maret 2026) + Pasar + 12/03/2026, 14:48 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Kedelai Amerika Kontrak Dua Bulan - US Soybeans Futures Naik Selama Tiga Hari Terakhir + Ekonomi & Makro + 12/03/2026, 14:29 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Maluku Utara 2018 - 2024 + Politik + 12/03/2026, 14:29 + WIB + + + + + + + + + + + + + Populasi Sapi Potong Jantan yang Bisa Dipotong Periode 2013-2025 + Demografi + 12/03/2026, 14:27 + WIB + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHB di Kota Palu Menurut Sektor pada 2024 + Ekonomi & Makro + 12/03/2026, 14:23 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Investasi PMD Sektor Industri Kimia dan Farmasi Periode 2013-2023 + Perdagangan + 12/03/2026, 14:20 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Karet + + + + + Kedelai + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_c043bac3c89acb2_sumbang-prestasi-les-bleus-ini-negara-asal-imigran-terbesar-prancis.md b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_c043bac3c89acb2_sumbang-prestasi-les-bleus-ini-negara-asal-imigran-terbesar-prancis.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2c43d58b93a0e41e108ae16a7681468c8e589554 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_c043bac3c89acb2_sumbang-prestasi-les-bleus-ini-negara-asal-imigran-terbesar-prancis.md @@ -0,0 +1,946 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/c043bac3c89acb2/sumbang-prestasi-les-bleus-ini-negara-asal-imigran-terbesar-prancis +title: "Sumbang Prestasi Les Bleus, Ini Negara Asal Imigran Terbesar Prancis" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:07 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Sumbang Prestasi Les Bleus, Ini Negara Asal Imigran Terbesar Prancis + +Prestasi tim nasional sepak bola Prancis tidak terlepas dari kontribusi penduduk keturunan imigran. Ini negara asal imigran terbesarnya pada 2021. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Pemain sepak bola Prancis , Kylian Mbappe , meraih penghargaan Golden Boot  karena menjadi pencetak gol terbanyak dalam Piala Dunia 2022 . Sejak awal babak penyisihan sampai final, Mbappe telah menyarangkan 8 gol ke gawang lawannya. Sementara itu rival terbesarnya dari Argentina , Lionel Messi, mencetak 7 gol sepanjang turnamen ini. Prestasi Mbappe tentu membawa kebanggaan bagi  Leus Bleus— julukan tim nasional sepak bola Prancis. Tapi, negara lain juga boleh ikut berbangga, karena Mbappe adalah penduduk keturunan imigran. "Pemain bintang Kylian Mbappe mungkin tumbuh di pinggiran kota Paris, tapi ayahnya Wilfried berasal dari Kamerun, dan ibunya Fayza Lamari berasal dari Algeria," kata tim media resmi FIFA, Shilarze Saha Roy, dalam artikelnya yang berjudul From Diagne to Mbappe, How Migrants Have Been Shaping France’s Football . Roy mengungkapkan, prestasi tim nasional sepak bola Prancis memang tidak terlepas dari kontribusi warga pendatang. Ketika Prancis pertama kali menjadi juara Piala Dunia pada 1998, timnya diperkuat oleh Zinedine Zidane yang berdarah Algeria. Kemudian saat Prancis juara Piala Dunia 2018, sebanyak 15 anggota timnya adalah keturunan imigran. FIFA juga mencatat tim sepak bola Prancis diperkuat oleh Racid Mekhloufi asal Algeria, Marius Tresor asal Guadalupe, Larbi Benbarek asal Maroko, Antoine Griezmann keturunan Portugal, dan Ousmane Dembele keturunan Mali. "Meski latar belakang pemain sangat beragam, hal ini tidak menghalangi pelatih Didier Deschamps untuk menyatukan mereka semua ke dalam tim nasional. Tim Prancis sering dielu-elukan sebagai simbol keragaman dan persatuan," kata Roy. Adapun menurut data Insee, pada 2021 Prancis memiliki sekitar 7 juta penduduk imigran, porsinya setara 10,3% dari total penduduk Prancis yang mencapai 65,6 juta jiwa. Imigran tersebut paling banyak berasal dari Algeria, dengan proporsi 12,7% dari total penduduk imigran Prancis pada 2021. Prancis juga banyak menerima pendatang dari Maroko, Portugal, Tunisia, Italia, Turki, dan Spanyol dengan proporsi seperti terlihat pada grafik. "Hampir separuh imigran di Prancis (49%) berasal dari tujuh negara tersebut," kata Insee di situs resminya. (Baca: Argentina vs Prancis, Siapa Lebih Tahan Inflasi? ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Sumbang Prestasi Les Bleus, Ini Negara Asal Imigran Terbesar Prancis Sumbang Prestasi Les Bleus, Ini Negara Asal Imigran Terbesar Prancis Data Terkait Indonesia Ekspor Lemak dan Minyak Hewan Senilai US$ 39,03 Juta ke Maroko. pada 2023 Pada 2025, Cadangan BBM Indonesia Hanya Cukup 20,76 Hari Estimasi Biaya Operasi "Epic Fury" pada 100 Jam Pertama Intip Perbandingan Harga sampai Jangkauan Drone Iran vs AS Iran Balas Serangan, AS Boncos Hampir US$2 Miliar dalam 4 Hari Perang Dari Bush hingga Trump, AS Telah Mengebom 10 Negara sejak 2001 Topik Trending Data Populer Tags Update Me Harga Tembaga bencana hidrometeorologi pengeluaran makanan gempa luka ringan sekolah agama cuaca Jakarta wali kota Nilai Ekspor Demografi + + + Lite + + + + Sumbang Prestasi Les Bleus, Ini Negara Asal Imigran Terbesar Prancis + + + + + + Adi Ahdiat + 19/12/2022 16:20 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Prestasi tim nasional sepak bola Prancis tidak terlepas dari kontribusi penduduk keturunan imigran. Ini negara asal imigran terbesarnya pada 2021. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Sumbang Prestasi Les Bleus, Ini Negara Asal Imigran Terbesar Prancis + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7 Negara Asal Imigran Terbesar di Prancis (2021) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Pemain sepak bola Prancis , Kylian Mbappe , meraih penghargaan Golden Boot  karena menjadi pencetak gol terbanyak dalam Piala Dunia 2022 . + Sejak awal babak penyisihan sampai final, Mbappe telah menyarangkan 8 gol ke gawang lawannya. Sementara itu rival terbesarnya dari Argentina , Lionel Messi, mencetak 7 gol sepanjang turnamen ini. + Prestasi Mbappe tentu membawa kebanggaan bagi  Leus Bleus— julukan tim nasional sepak bola Prancis. Tapi, negara lain juga boleh ikut berbangga, karena Mbappe adalah penduduk keturunan imigran. + "Pemain bintang Kylian Mbappe mungkin tumbuh di pinggiran kota Paris, tapi ayahnya Wilfried berasal dari Kamerun, dan ibunya Fayza Lamari berasal dari Algeria," kata tim media resmi FIFA, Shilarze Saha Roy, dalam artikelnya yang berjudul From Diagne to Mbappe, How Migrants Have Been Shaping France’s Football . + Roy mengungkapkan, prestasi tim nasional sepak bola Prancis memang tidak terlepas dari kontribusi warga pendatang. + Ketika Prancis pertama kali menjadi juara Piala Dunia pada 1998, timnya diperkuat oleh Zinedine Zidane yang berdarah Algeria. Kemudian saat Prancis juara Piala Dunia 2018, sebanyak 15 anggota timnya adalah keturunan imigran. + FIFA juga mencatat tim sepak bola Prancis diperkuat oleh Racid Mekhloufi asal Algeria, Marius Tresor asal Guadalupe, Larbi Benbarek asal Maroko, Antoine Griezmann keturunan Portugal, dan Ousmane Dembele keturunan Mali. + "Meski latar belakang pemain sangat beragam, hal ini tidak menghalangi pelatih Didier Deschamps untuk menyatukan mereka semua ke dalam tim nasional. Tim Prancis sering dielu-elukan sebagai simbol keragaman dan persatuan," kata Roy. + Adapun menurut data Insee, pada 2021 Prancis memiliki sekitar 7 juta penduduk imigran, porsinya setara 10,3% dari total penduduk Prancis yang mencapai 65,6 juta jiwa. + Imigran tersebut paling banyak berasal dari Algeria, dengan proporsi 12,7% dari total penduduk imigran Prancis pada 2021. Prancis juga banyak menerima pendatang dari Maroko, Portugal, Tunisia, Italia, Turki, dan Spanyol dengan proporsi seperti terlihat pada grafik. + "Hampir separuh imigran di Prancis (49%) berasal dari tujuh negara tersebut," kata Insee di situs resminya. + (Baca: Argentina vs Prancis, Siapa Lebih Tahan Inflasi? ) + + + + Editor : + Adi Ahdiat + + + + Tags + + + #Prancis + + + #Sepak Bola + + + #timnas sepak bola + + + #Kylian Mbappe + + + #Piala Dunia + + + #Piala Dunia Qatar 2022 + + + #Piala Dunia Qatar + + + #Algeria + + + #Maroko + + + #Portugal + + + #Tunisia + + + #Italia + + + #Spanyol + + + #Turki + + + #Migrasi Penduduk + + + #Migran + + + #migrasi + + + #Keep Me on Trend + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Indonesia Ekspor Lemak dan Minyak Hewan Senilai US$ 39,03 Juta ke Maroko. pada 2023 + + + + + + + + + + + + + + Pada 2025, Cadangan BBM Indonesia Hanya Cukup 20,76 Hari + + + + + + + + + + + Estimasi Biaya Operasi "Epic Fury" pada 100 Jam Pertama + + + + + + + + + + + Intip Perbandingan Harga sampai Jangkauan Drone Iran vs AS + + + + + + + + + + + Iran Balas Serangan, AS Boncos Hampir US$2 Miliar dalam 4 Hari Perang + + + + + + + + + + + + + + Dari Bush hingga Trump, AS Telah Mengebom 10 Negara sejak 2001 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + PDB Paritas Daya Beli (PPP) Makau 2015 - 2024 + PDB + 13/03/2026, 9:40 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Nusa Tenggara Barat 2018 - 2024 + Politik + 13/03/2026, 9:39 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Ekspor SITC Kode 43 Olahan Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani Periode 2023-2025 + Pertambangan + 13/03/2026, 9:39 + WIB + + + + + + + + + + + + Statistik Penduduk Beragama Budha di Kabupaten Pasuruan 2015-2024 + Demografi + 13/03/2026, 9:19 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Bone Bolango pada 2024 + Ketenagakerjaan + 13/03/2026, 9:07 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Nduga Periode 2009 - 2024 + Demografi + 13/03/2026, 8:37 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Update Me + + + + + Harga Tembaga + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + gempa + + + + + luka ringan + + + + + sekolah agama + + + + + cuaca Jakarta + + + + + wali kota + + + + + Nilai Ekspor + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_faf71a400171814_jumlah-penduduk-menurut-umur-di-kab-bulukumba-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_faf71a400171814_jumlah-penduduk-menurut-umur-di-kab-bulukumba-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..43657fa216736c1f86a62cc148b2d9375af977ee --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_demografi_statistik_faf71a400171814_jumlah-penduduk-menurut-umur-di-kab-bulukumba-2024.md @@ -0,0 +1,845 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/faf71a400171814/jumlah-penduduk-menurut-umur-di-kab-bulukumba-2024 +title: "Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kab. Bulukumba | 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:55 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kab. Bulukumba | 2024 + +Sementara itu, kelompok usia 70-74 tahun memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 10.486 jiwa. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kab. Bulukumba | 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Kabupaten Bulukumba mencatatkan total jumlah penduduk sebanyak 425.938 jiwa pada tahun 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan penduduk di wilayah ini sebesar 0,32 persen. Berdasarkan data kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak berada pada rentang usia 35-39 tahun dengan total 33.178 jiwa. Sementara itu, kelompok usia 70-74 tahun memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 10.486 jiwa. Terdapat anomali menarik pada kelompok usia 60-64 tahun, di mana terjadi penurunan jumlah penduduk dibandingkan kelompok usia sebelumnya (55-59 tahun). (Baca: Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kota Palu | 2024 ) Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bulukumba mencapai 203.566 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan lebih tinggi, yaitu 222.372 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. (Baca: Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kab. Maros | 2024 ) Penduduk usia produktif (15-59 tahun) mendominasi struktur demografi Kabupaten Bulukumba, dengan total 271.877 jiwa. Dari jumlah tersebut, 128.490 jiwa adalah laki-laki dan 143.387 jiwa adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jika dirinci lagi berdasarkan kelompok umur produktif, usia 15-59 tahun adalah kelompok usia yang dominan. Kontribusi persentase penduduk laki-laki dan perempuan untuk kelompok umur ini masing-masing adalah 30% dan 34%. Data ini seperti yang diolah dari data Susenas. Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kab. Bulukumba | 2024 Data Terkait Kementerian LHK: Jumlah Hotspot di Indonesia Capai 326 Dalam 24 Jam Terakhir (Rabu, 11 Maret 2026) Harga Bawang Merah Ukuran sedang di Pasar Tradisional Provinsi Maluku Utara Sebulan Terakhir Turun 3,85% 4,21% Penduduk Sanggau Berpendidikan Tinggi pada Akhir 2024 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bitung Naik Jadi 10,05 Tahun Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Fiji pada 2023 Gunung Ibu Kembali Erupsi Pagi Ini (Rabu, 11 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Nikel Harga Perak Karet harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Nilai Investasi Demografi + + + Premium + + + + Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kab. Bulukumba | 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 18/10/2025 12:32 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Sementara itu, kelompok usia 70-74 tahun memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 10.486 jiwa. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kab. Bulukumba | 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kab. Bulukumba 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Kabupaten Bulukumba mencatatkan total jumlah penduduk sebanyak 425.938 jiwa pada tahun 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan penduduk di wilayah ini sebesar 0,32 persen. Berdasarkan data kelompok umur, jumlah penduduk terbanyak berada pada rentang usia 35-39 tahun dengan total 33.178 jiwa. Sementara itu, kelompok usia 70-74 tahun memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 10.486 jiwa. Terdapat anomali menarik pada kelompok usia 60-64 tahun, di mana terjadi penurunan jumlah penduduk dibandingkan kelompok usia sebelumnya (55-59 tahun). (Baca: Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kota Palu | 2024 ) Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Bulukumba mencapai 203.566 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk perempuan lebih tinggi, yaitu 222.372 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki. (Baca: Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kab. Maros | 2024 ) Penduduk usia produktif (15-59 tahun) mendominasi struktur demografi Kabupaten Bulukumba, dengan total 271.877 jiwa. Dari jumlah tersebut, 128.490 jiwa adalah laki-laki dan 143.387 jiwa adalah perempuan. Ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jika dirinci lagi berdasarkan kelompok umur produktif, usia 15-59 tahun adalah kelompok usia yang dominan. Kontribusi persentase penduduk laki-laki dan perempuan untuk kelompok umur ini masing-masing adalah 30% dan 34%. Data ini seperti yang diolah dari data Susenas. + + + + + Tags + + + #kelompok usia + + + #Kelompok usaha + + + #penduduk wanita + + + #penduduk muda + + + #penduduk jakarta + + + #Penduduk India + + + #kabupaten kota + + + #Kabupaten Tuban + + + #Kelompok Bank + + + #kabupaten/kota + + + #Penduduk + + + #Kabupaten Kudus + + + #Kelompok pengeluaran + + + #Kelompok Minoritas + + + #Kabupaten + + + #usia + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Kementerian LHK: Jumlah Hotspot di Indonesia Capai 326 Dalam 24 Jam Terakhir (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + Harga Bawang Merah Ukuran sedang di Pasar Tradisional Provinsi Maluku Utara Sebulan Terakhir Turun 3,85% + + + + + + + + + + 4,21% Penduduk Sanggau Berpendidikan Tinggi pada Akhir 2024 + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bitung Naik Jadi 10,05 Tahun + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Fiji pada 2023 + + + + + + + + + + Gunung Ibu Kembali Erupsi Pagi Ini (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Harga Beras di Pasar Tradisional Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 11/03/2026, 13:18 + WIB + + + + + + + + + + + + + Populasi Sapi Potong Jantan yang Bisa Dipotong Periode 2013-2025 + Demografi + 11/03/2026, 13:17 + WIB + + + + + + + + + + + + PDB Paritas Daya Beli (PPP) Puerto Rico 2015 - 2024 + PDB + 11/03/2026, 12:41 + WIB + + + + + + + + + + + + Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat Capai 98,35 Poin pada 2025 + Properti + 11/03/2026, 12:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya Periode 2013-2025 + PDB + 11/03/2026, 12:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Biak Numfor Papua 2025 + Properti + 11/03/2026, 12:36 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Nikel + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Nilai Investasi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_38d789e778ddb54_harga-perlengkapan-peralatan-dan-pemeliharaan-rutin-rumah-tangga-di-tanjung-pandan-bul.md b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_38d789e778ddb54_harga-perlengkapan-peralatan-dan-pemeliharaan-rutin-rumah-tangga-di-tanjung-pandan-bul.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a6f8047c24f872daa62eefcd56f7987d44fd28f --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_38d789e778ddb54_harga-perlengkapan-peralatan-dan-pemeliharaan-rutin-rumah-tangga-di-tanjung-pandan-bul.md @@ -0,0 +1,717 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/38d789e778ddb54/harga-perlengkapan-peralatan-dan-pemeliharaan-rutin-rumah-tangga-di-tanjung-pandan-bulan-mei-naik-0-37 +title: "Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Tanjung Pandan Bulan Mei Naik 0,37%" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:54 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Tanjung Pandan Bulan Mei Naik 0,37% + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Harga-harga komponen penyumbang inflasi tekstil rumah tangga di Tanjung Pandan pada Mei mencapai 0,37%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 0,34%. Di antara lima kelompok inflasi yang diukur di daerah ini, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga menyumbang 0,17% inflasi daerah ini. (Baca: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Televisi Kabel Kota dan Desa Periode 2013-2024 ) Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga konsumen (IHK) perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga di Tanjung Pandan berada di level 106,51 pada Mei 2025, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 106,12. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, inflasi perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga telah mencapai 0,82% ( year on year/yoy ). Sementara jika dibandingkan dengan posisi awal tahun, harga-harga komponen penyumbang inflasi di Tanjung Pandan telah mengalami pertumbuhan 0,37% ( year to date/ytd ). (Baca: Harga Transportasi di Kota Batam Bulan Mei Naik 2,2% ) Hasil survei BPS, data per Mei 2025, 11 kelompok inflasi ini berada di urutan ketiga di bandingkan sub kelompok lainnya. Berikut ini inflasi subkelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang di ukur BPS per Mei di Tanjung Pandan : Dibandingkan dengan 34 kabupaten/kota lain, inflasi perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga tertinggi terjadi di Indonesia turun 0,01% dengan IHK sebesar 103.63 dan terendah terjadi di Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,17% dengan IHK sebesar 107.24. Sementara untuk Tanjung Pandan ini menempati urutan sembilan. Berikut ini 10 kabupaten/kota dengan inflasi subkelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga tertinggi pada Mei 2025: Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Tanjung Pandan Bulan Mei Naik 0,37% Data Terkait Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Capai 8,38 Tahun pada 2025 Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari North Korea pada 2023 Harga Beras Kualitas Super I (Per Kg) di Pasar Tradisional di Kalimantan Timur | 2026 Seminggu, Bitcoin Menguat 4,11% Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia Kualitas Udara Batam Paling Bersih di Indonesia Pagi Ini (12/3) Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Karet harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Penduduk Miskin Ekonomi & Makro + + + + Harga Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga di Tanjung Pandan Bulan Mei Naik 0,37% + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 27/06/2025 07:40 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + + + Perkembangan Inflasi (m-to-m) Tanjung Pandan 6 Bulan Terakhir + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Harga-harga komponen penyumbang inflasi tekstil rumah tangga di Tanjung Pandan pada Mei mencapai 0,37%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 0,34%. Di antara lima kelompok inflasi yang diukur di daerah ini, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga menyumbang 0,17% inflasi daerah ini. (Baca: Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Televisi Kabel Kota dan Desa Periode 2013-2024 ) Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan indeks harga konsumen (IHK) perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga di Tanjung Pandan berada di level 106,51 pada Mei 2025, lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tercatat 106,12. Bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, inflasi perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga telah mencapai 0,82% ( year on year/yoy ). Sementara jika dibandingkan dengan posisi awal tahun, harga-harga komponen penyumbang inflasi di Tanjung Pandan telah mengalami pertumbuhan 0,37% ( year to date/ytd ). (Baca: Harga Transportasi di Kota Batam Bulan Mei Naik 2,2% ) Hasil survei BPS, data per Mei 2025, 11 kelompok inflasi ini berada di urutan ketiga di bandingkan sub kelompok lainnya. Berikut ini inflasi subkelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang di ukur BPS per Mei di Tanjung Pandan : Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,17% Kelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun 0,17% Kelompok tekstil rumah tangga 0,37% Kelompok peralatan rumah tangga 0,08% Kelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin 0,18% Dibandingkan dengan 34 kabupaten/kota lain, inflasi perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga tertinggi terjadi di Indonesia turun 0,01% dengan IHK sebesar 103.63 dan terendah terjadi di Kabupaten Luwu Timur sebesar 0,17% dengan IHK sebesar 107.24. Sementara untuk Tanjung Pandan ini menempati urutan sembilan. Berikut ini 10 kabupaten/kota dengan inflasi subkelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga tertinggi pada Mei 2025: Kota Banjarmasin 2,16% Kota Kendari 1,08% Kota Denpasar 1,07% Kota Lubuk Linggau 0,72% Kota Madiun 0,6% Kabupaten Kolaka 0,56% Kota Yogyakarta 0,43% Kota Tangerang 0,39% Tanjung Pandan 0,37% Kota Kotamobagu 0,26% + + + + + Tags + + + #rumahtangga + + + #ibu rumah tangga + + + #gas rumah tangga + + + #Rumah Tangga + + + #utang rumah tangga + + + #perlengkapan rumah tangga + + + #pemeliharaan budaya + + + #perlengkapan olahraga + + + #kerusakan rumah + + + #peralatan Polri + + + #membersihkan rumah + + + #Peralatan Rumah + + + #anggaran perumahan + + + #Rumah + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Capai 8,38 Tahun pada 2025 + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari North Korea pada 2023 + + + + + + + + + + + Harga Beras Kualitas Super I (Per Kg) di Pasar Tradisional di Kalimantan Timur | 2026 + + + + + + + + + + + Seminggu, Bitcoin Menguat 4,11% + + + + + + + + + + Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + Kualitas Udara Batam Paling Bersih di Indonesia Pagi Ini (12/3) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Populasi Sapi Potong Jantan yang Bisa Dipotong Periode 2013-2025 + Demografi + 12/03/2026, 12:15 + WIB + + + + + + + + + + + + Cek Harga Emas Hari Ini Rabu, 11 Maret 2026: Naik ke Rp3,09 Juta + Pertambangan + 12/03/2026, 11:42 + WIB + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin Periode 2013-2025 + Demografi + 12/03/2026, 11:37 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + 12 Hari Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Mentah Masih Tinggi + Energi + 12/03/2026, 11:34 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase Pengangguran di Kabupaten Pacitan + Ketenagakerjaan + 12/03/2026, 11:30 + WIB + + + + + + + + + + + + + Laba Ultrajaya (ULTJ) Naik 19% Meski Penjualan Turun pada 2025 + Pasar + 12/03/2026, 11:29 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Penduduk Miskin + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_691fc0e0f3209_realisasi-bansos-capai-rp1472-t-per-oktober-2025-ini-alokasinya.md b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_691fc0e0f3209_realisasi-bansos-capai-rp1472-t-per-oktober-2025-ini-alokasinya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fdbea8a163cba35aba49b57fe2273dab899e155e --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_691fc0e0f3209_realisasi-bansos-capai-rp1472-t-per-oktober-2025-ini-alokasinya.md @@ -0,0 +1,930 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/691fc0e0f3209/realisasi-bansos-capai-rp1472-t-per-oktober-2025-ini-alokasinya +title: "Realisasi Bansos Capai Rp147,2 T per Oktober 2025, Ini Alokasinya" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:19 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Realisasi Bansos Capai Rp147,2 T per Oktober 2025, Ini Alokasinya + +Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi bantuan sosial hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp147,2 triliun atau 98,6% dari target pencairan tahun ini. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi penyaluran bantuan sosial ( bansos ) hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp147,2 triliun. Angkanya setara 98,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Belanja bantuan sosial tumbuh 11,1% ( year-on-year /yoy) dan telah membantu konsumsi masyarakat maupun pengeluaran pemerintah," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa , Kamis (20/11/2025). (Baca: Mayoritas Warga RI Nilai Bantuan Pemerintah Setahun Terakhir Tidak Berpengaruh ) Ia menambahkan, pada kuartal IV 2025 masih akan ada beberapa stimulus fiskal yang dilakukan untuk mendorong kegiatan ekonomi. Belanja bansos ini digunakan untuk menjalankan sejumlah program seperti kartu sembako, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN), program keluarga harapan (PKH), kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah, dan program Indonesia pintar (PIP). Berikut rincian realisasi belanja bansos berdasarkan programnya, per 31 Oktober 2025: (Baca: Belanja Negara Capai Rp2.593 T hingga Oktober 2025 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Realisasi Bansos Capai Rp147,2 T per Oktober 2025, Ini Alokasinya Realisasi Bansos Capai Rp147,2 T per Oktober 2025, Ini Alokasinya Data Terkait Jika Harga Minyak Naik US$1/Barel, Defisit APBN Naik Rp6,8 Triliun Harga Minyak Mentah Naik, Jauh di Atas Asumsi APBN 2026 Belanja Pemerintah Pusat RI Membubung 53% pada Awal 2026 Penerimaan PPN dan PPnBM RI Menguat 83,9% pada Awal 2026 Penerimaan Pajak Bersih RI Melonjak 30,7% pada Januari 2026 Awal 2026, Lonjakan Belanja Negara RI Tembus 25,7% Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Ekonomi & Makro + + + Lite + + + + Realisasi Bansos Capai Rp147,2 T per Oktober 2025, Ini Alokasinya + + + + + + Nabilah Muhamad + 21/11/2025 10:54 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi bantuan sosial hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp147,2 triliun atau 98,6% dari target pencairan tahun ini. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Realisasi Bansos Capai Rp147,2 T per Oktober 2025, Ini Alokasinya + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Realisasi Belanja Bantuan Sosial dalam APBN Indonesia (Januari-Oktober 2025) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi penyaluran bantuan sosial ( bansos ) hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp147,2 triliun. Angkanya setara 98,6% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  + "Belanja bantuan sosial tumbuh 11,1% ( year-on-year /yoy) dan telah membantu konsumsi masyarakat maupun pengeluaran pemerintah," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa , Kamis (20/11/2025). + (Baca: Mayoritas Warga RI Nilai Bantuan Pemerintah Setahun Terakhir Tidak Berpengaruh ) + Ia menambahkan, pada kuartal IV 2025 masih akan ada beberapa stimulus fiskal yang dilakukan untuk mendorong kegiatan ekonomi.  + Belanja bansos ini digunakan untuk menjalankan sejumlah program seperti kartu sembako, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN), program keluarga harapan (PKH), kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah, dan program Indonesia pintar (PIP).  + Berikut rincian realisasi belanja bansos berdasarkan programnya, per 31 Oktober 2025:  + + Kartu Sembako: Rp54,1 triliun untuk 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) + PBI JKN: Rp38,6 triliun untuk 96,8 juta peserta + PKH: Rp27,5 triliun untuk 10 juta KPM + KIP Kuliah: Rp15 triliun untuk 1,1 juta mahasiswa + PIP: Rp8,5 untuk 11,5 juta siswa. + + (Baca: Belanja Negara Capai Rp2.593 T hingga Oktober 2025 ) + + + + Editor : + Erlina Fury Santika + + + + Tags + + + #Bantuan Sosial + + + #bansos + + + #realisasi bansos + + + #APBN + + + #Anggaran Pemerintah + + + #Anggaran Negara + + + #bantuan + + + #Belanja Negara + + + #Realisasi Belanja Pemerintah + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + + + + Jika Harga Minyak Naik US$1/Barel, Defisit APBN Naik Rp6,8 Triliun + + + + + + + + + + + + + + Harga Minyak Mentah Naik, Jauh di Atas Asumsi APBN 2026 + + + + + + + + + + + + + + Belanja Pemerintah Pusat RI Membubung 53% pada Awal 2026 + + + + + + + + + + + + + + Penerimaan PPN dan PPnBM RI Menguat 83,9% pada Awal 2026 + + + + + + + + + + + + + + Penerimaan Pajak Bersih RI Melonjak 30,7% pada Januari 2026 + + + + + + + + + + + + + + Awal 2026, Lonjakan Belanja Negara RI Tembus 25,7% + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Produksi Bawang Merah Periode 2013-2025 + Agroindustri + 10/03/2026, 17:21 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Gula Pasir Lokal di Pasar Tradisional Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 17:21 + WIB + + + + + + + + + + + + Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Level Rp. 16.659,4 per Dolar AS (Rabu, 26 November 2025) + Pasar + 10/03/2026, 17:15 + WIB + + + + + + + + + + + + + Volume Ekspor SITC Kode 42 Minyak dan Lemak Nabati Periode 2020-2025 + Pertambangan + 10/03/2026, 17:13 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Daging Ayam di Pasar Modern Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 17:03 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Pangan Hari Ini (10/3) di Lampung: Harga Beras, Daging Ayam dan Cabai Rawit Naik + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 16:53 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_d3e0a6e20e6fbb4_sektor-utama-penggerak-perekonomian-di-kota-banjar-pada-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_d3e0a6e20e6fbb4_sektor-utama-penggerak-perekonomian-di-kota-banjar-pada-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..152539734359bb7416233b4dc6bc200a41e7cdd4 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_ekonomi-makro_statistik_d3e0a6e20e6fbb4_sektor-utama-penggerak-perekonomian-di-kota-banjar-pada-2024.md @@ -0,0 +1,853 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/d3e0a6e20e6fbb4/sektor-utama-penggerak-perekonomian-di-kota-banjar-pada-2024 +title: "PDRB ADHB di Kota Banjar Menurut Sektor pada 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:41:38 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# PDRB ADHB di Kota Banjar Menurut Sektor pada 2024 + +Sektor lainnya diurutan lima besar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor informasi dan komunikasi. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “PDRB ADHB di Kota Banjar Menurut Sektor pada 2024”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Produk domestik bruto (PDRB) harga berlaku (ADHB) di Kota Banjar, pada 2024 tercatat Rp5,55 juta. PDRB di kabupaten/kota ini tumbuh 5,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp5,25 juta . Dibandingkan dengan masa pandemi covid pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini terlihat lebih tinggi. Sebelumnya pertumbuhan pada akhir tahun 2021 pasca covid tercatat mencapai 3,69%. (Baca: PDRB ADHB di Kota Lubuk Linggau Menurut Sektor pada 2024 ) Menurut publikasi BPS, dengan total penduduk yang mencapai 209,18 ribu jiwa, PDRB per kapita di wilayah ini tercatat Rp26.451 ribu/kapita/tahun. PDRB per kapita ini secara nasional berada di urutan 453. Dari 17 sektor yang mendorong pergerakan ekonomi di kabupaten/kota ini, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi unggulan. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Banjar pada 2024 mencatatkan nilai sebesar Rp1,3 jutajuta. PDRB ini berada di urutan pertama dibandingkan 17 sektor lain. Sektor ini tumbuh 2,19% dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,31 jutajuta. Di urutan kedua adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 2,29% menjadi Rp719,13 ribujuta, sektor industri pengolahan tumbuh 3,91% menjadi Rp570,69 ribujuta. (Baca: 9,39% Penduduk di Kabupaten Garut Masuk Kategori Miskin ) Terakhir, PDRB di Kota Banjar, untuk urutan lima besar adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan nilai Rp439,72 ribujuta. Menurut BPS, sektor ini selama setahun terakhir berhasil tumbuh 5,8% dari capaian sebelumnya yang tercatat Rp393,5 ribujuta. Distribusi PDRB di Kota Banjar pada 2024 Menurut tingkat distribusinya, sektor utama yang menyumbang pertumbuhan terbesar PDRB di Kota Banjar ini adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi mencapai 25,37%. Sektor lainnya diurutan lima besar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk sektor dengan distribusi terkecil adalah Sektor Jasa Perusahaan,Sektor Jasa Lainnya,Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » PDRB ADHB di Kota Banjar Menurut Sektor pada 2024 Data Terkait 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) 0,8% Penduduk di Kabupaten Manggarai Beragama Protestan Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kota Singkawang pada 2024 Top 10 Youtuber Dunia Mingguan | 07 Mar 2026 Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Ekonomi & Makro + + + Premium + + + + PDRB ADHB di Kota Banjar Menurut Sektor pada 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 28/02/2026 17:21 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Sektor lainnya diurutan lima besar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor informasi dan komunikasi. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “PDRB ADHB di Kota Banjar Menurut Sektor pada 2024”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHB di Kota Banjar Menurut Sektor pada 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Produk domestik bruto (PDRB) harga berlaku (ADHB) di Kota Banjar, pada 2024 tercatat Rp5,55 juta. PDRB di kabupaten/kota ini tumbuh 5,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp5,25 juta . Dibandingkan dengan masa pandemi covid pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini terlihat lebih tinggi. Sebelumnya pertumbuhan pada akhir tahun 2021 pasca covid tercatat mencapai 3,69%. (Baca: PDRB ADHB di Kota Lubuk Linggau Menurut Sektor pada 2024 ) Menurut publikasi BPS, dengan total penduduk yang mencapai 209,18 ribu jiwa, PDRB per kapita di wilayah ini tercatat Rp26.451 ribu/kapita/tahun. PDRB per kapita ini secara nasional berada di urutan 453. Dari 17 sektor yang mendorong pergerakan ekonomi di kabupaten/kota ini, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi unggulan. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di Kota Banjar pada 2024 mencatatkan nilai sebesar Rp1,3 jutajuta. PDRB ini berada di urutan pertama dibandingkan 17 sektor lain. Sektor ini tumbuh 2,19% dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,31 jutajuta. Di urutan kedua adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tumbuh 2,29% menjadi Rp719,13 ribujuta, sektor industri pengolahan tumbuh 3,91% menjadi Rp570,69 ribujuta. (Baca: 9,39% Penduduk di Kabupaten Garut Masuk Kategori Miskin ) Terakhir, PDRB di Kota Banjar, untuk urutan lima besar adalah administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan nilai Rp439,72 ribujuta. Menurut BPS, sektor ini selama setahun terakhir berhasil tumbuh 5,8% dari capaian sebelumnya yang tercatat Rp393,5 ribujuta. Distribusi PDRB di Kota Banjar pada 2024 Menurut tingkat distribusinya, sektor utama yang menyumbang pertumbuhan terbesar PDRB di Kota Banjar ini adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi mencapai 25,37%. Sektor lainnya diurutan lima besar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor informasi dan komunikasi. Sedangkan untuk sektor dengan distribusi terkecil adalah Sektor Jasa Perusahaan,Sektor Jasa Lainnya,Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,Sektor Pertambangan dan Penggalian dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. + + + + + Tags + + + #perdagangan orang + + + #perdagangan barang + + + #perdagangan ilegal + + + #Perdagangan anak + + + #Sektor Pertambangan + + + #Sektor Penerangan + + + #Neraca Perdagangan + + + #harga mobil + + + #pangsa mobil + + + #Perdagangan + + + #sektor pengolahan + + + #Perdagangan dan Reparasi + + + #Kredit Mobil + + + #sektor + + + #Eceran + + + #Mobil + + + #Kota + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + 0,8% Penduduk di Kabupaten Manggarai Beragama Protestan + + + + + + + + + + + + + + Sektor Utama Penggerak Perekonomian di Kota Singkawang pada 2024 + + + + + + + + + + + Top 10 Youtuber Dunia Mingguan | 07 Mar 2026 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,01% ke Level 436,8999 (Selasa, 10 Maret 2026) + Pasar + 10/03/2026, 18:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Bali 2018 - 2024 + Politik + 10/03/2026, 18:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Bekasi 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 18:20 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Tambah Pertanian Dibagi Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Periode 2015-2023 + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 18:17 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Gula Pasir Lokal di Pasar Modern Periode Maret 2025-2026 + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 17:49 + WIB + + + + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 17:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_en_demographics_statistics_698c47ba41547_mandiri-institute-the-number-of-middle-classes-in-indonesia-decreased-in-2025.md b/raw/databoks.katadata.co.id_en_demographics_statistics_698c47ba41547_mandiri-institute-the-number-of-middle-classes-in-indonesia-decreased-in-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d80a764f5e84a3c44856c9e712c0c0932b5d9be3 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_en_demographics_statistics_698c47ba41547_mandiri-institute-the-number-of-middle-classes-in-indonesia-decreased-in-2025.md @@ -0,0 +1,908 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/en/demographics/statistics/698c47ba41547/mandiri-institute-the-number-of-middle-classes-in-indonesia-decreased-in-2025 +title: "Mandiri Institute- The Number of Middle Classes in Indonesia Decreased in 2025" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:02 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Mandiri Institute: The Number of Middle Classes in Indonesia Decreased in 2025 + +The results of the Mandiri Institute's data processing from BPS show that the Indonesian middle class will experience a decline by 2025. You are accessing content Single Data + Premium. + + To continue, please subscribe or buy individually. Enjoy premium access with a more affordable price. Rp300.000 + + 150.000 /month Access more premium content and exclusive features for customers. 50.000 /month Read the article immediately “Mandiri Institute: The Number of Middle Classes in Indonesia Decreased in 2025”. Rp10.000 We accept the following payments: Please buy this article or subscribe to access the source feature. Contact KIC for data requests, research, and analysis. Contact Us » Data from the Central Statistics Agency (BPS) processed by the Mandiri Institute shows that the number of middle classes in Indonesia will continue to decline in 2025. The figure, from 47.9 million people in 2024 to 46.7 million in 2025, represents a decrease of 1.1 million people or 2.5%. The research team calculated that the decline in the number of middle classes had already occurred in 2024 compared to 2023, with a decrease of 400,000 people or 4.5 million people. "This indicates that the pressure on the middle class is still ongoing," said the Mandiri Institute on its official Instagram page on Friday (6/2/2026). According to the research team, this is also reflected in the fact that the growth in middle-class consumption was only 4.1%, lower than the national per capita consumption growth of 4.6%. Here's the number of Indonesian residents by class in 2024-2025: 2024: 25.2 million people 2025: 23.9 million people Change: -1.4 million people 2024: 67.7 million people 2025: 67.9 million people Change: +0.2 million people 2024: 137.5 million people 2025: 142 million people Change: +4.5 million people 2024: 47.9 million people 2025: 46.7 million people Change: -1.1 million people 2024: 1.1 million people 2025: 1.2 million people Change: 0.1 million people. The division of economic classes follows the World Bank's definition, based on per capita monthly expenditure relative to the poverty line. This means that the class size is not measured by income, but by how many times a person's expenditure exceeds the poverty line. The details are: "Disclosure: This is an AI-generated translation of the original article. We strive for accuracy, + but please note that automated translations may contain errors or slight inconsistencies." Please buy this article or subscribe to access the source feature. Contact KIC for data requests, research, and analysis. Contact Us » Mandiri Institute: The Number of Middle Classes in Indonesia Decreased in 2025 Related Data Many Indonesian Netizens Worry About the Middle Class Indonesia's Middle Class News Dominated by Economic Concerns Difficulty of Owning a Home, an Issue Middle-Class That Is Widely Discussed by Indonesian Netizens Indonesia's State Budget Posts Rp135.7 Trillion Deficit in February 2026 Distribution of Netizens' Sentiments Towards the Middle Class on TikTok March 2026 Here's a list of reasons why middle-class people look for side jobs. Trending Topics Popular Data Tags Copper Price Commodity Prices prices apply Rubber Soya bean wheat price Coffee prices food production Gold Price Protestant Church Demographics + + + Premium + + + + Mandiri Institute: The Number of Middle Classes in Indonesia Decreased in 2025 + + + + + + Erlina Fury Santika + 11/02/2026 16:14 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL has been copied + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + The results of the Mandiri Institute's data processing from BPS show that the Indonesian middle class will experience a decline by 2025. + + + + + + + + + + + + + + + A Small Font + A Medium Font + A Bigger Font + + + + + + + + + + + + You are accessing content Single Data + Premium. + + To continue, please subscribe or buy individually. + + + + + + + + + Professional + + + + Enjoy premium access with a more affordable price. + + + + Start from + + Rp300.000 + + 150.000 /month + + + + + + + + + + + + + + + + + + Subscribe + Access more premium content and exclusive features for customers. + + + + Start from + + + + 50.000 /month + + Hanya Rp833 per artikel + + + + More details + » + + + + + + + + + + Buy Retail + Read the article immediately “Mandiri Institute: The Number of Middle Classes in Indonesia Decreased in 2025”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + We accept the following payments: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Some payment methods are still in the process of being activated. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + The Number of Indonesian Residents Based on Economic Class (2024-2025) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Download + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Source + + + + + + + + + + + + + + + + Please buy this article or subscribe to access the source feature. + Get Now + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Contact KIC for data requests, research, and analysis. Contact Us » + + + + + + + + + A + Small + + A + Medium + + + A + Bigger + + + + + + + + + Data from the Central Statistics Agency (BPS) processed by the Mandiri Institute shows that the number of middle classes in Indonesia will continue to decline in 2025. + The figure, from 47.9 million people in 2024 to 46.7 million in 2025, represents a decrease of 1.1 million people or 2.5%. + The research team calculated that the decline in the number of middle classes had already occurred in 2024 compared to 2023, with a decrease of 400,000 people or 4.5 million people. + "This indicates that the pressure on the middle class is still ongoing," said the Mandiri Institute on its official Instagram page on Friday (6/2/2026). + According to the research team, this is also reflected in the fact that the growth in middle-class consumption was only 4.1%, lower than the national per capita consumption growth of 4.6%. + Here's the number of Indonesian residents by class in 2024-2025: + + Poor + + 2024: 25.2 million people + 2025: 23.9 million people + Change: -1.4 million people + + Vulnerable + +   + 2024: 67.7 million people + 2025: 67.9 million people + Change: +0.2 million people + + Aspiring middle class + +   + 2024: 137.5 million people + 2025: 142 million people + Change: +4.5 million people + + Middle class + +   + 2024: 47.9 million people + 2025: 46.7 million people + Change: -1.1 million people + + Upper class + +   + 2024: 1.1 million people + 2025: 1.2 million people + Change: 0.1 million people. + The division of economic classes follows the World Bank's definition, based on per capita monthly expenditure relative to the poverty line. + This means that the class size is not measured by income, but by how many times a person's expenditure exceeds the poverty line. The details are: + + Poor: < 1x poverty line + Vulnerable: 1–1.5x poverty line + Aspiring middle class (AMC): 1.5–3.5x poverty line + Middle class: 3.5–17x poverty line + Upper class: >17x poverty line. + + + + + Editor : + Erlina Fury Santika + + + + + "Disclosure: This is an AI-generated translation of the original article. We strive for accuracy, + but please note that automated translations may contain errors or slight inconsistencies." + + + + Tags + + + #economy class + + + #Middle Class + + + #class of society + + + #upper class + + + #Poor Residents + + + #Poor + + + #prone to + + + #vulnerable to poverty + + + #Macroeconomics + + + #Indonesian Economy + + + #Mandiri Institute + + + #production + + + #Expenditure per Capita + + + #Population Production + + + #Consumption + + + + + + + + + + + + + + + Related Data + + + + + + + + + + Many Indonesian Netizens Worry About the Middle Class + + + + + + + + + + + Indonesia's Middle Class News Dominated by Economic Concerns + + + + + + + + + + + Difficulty of Owning a Home, an Issue Middle-Class That Is Widely Discussed by Indonesian Netizens + + + + + + + + + + + + + + Indonesia's State Budget Posts Rp135.7 Trillion Deficit in February 2026 + + + + + + + + + + Distribution of Netizens' Sentiments Towards the Middle Class on TikTok March 2026 + + + + + + + + + + + Here's a list of reasons why middle-class people look for side jobs. + + + + + + + + + + + Latest Data Stories + + + + + + + + + + + + + + Potato Production Period 2013-2024 + Marine + 14/03/2026, 19:18 + WIB + + + + + + + + + + + + South Sumatra Nighttime Air Pollution (March 14) is the Worst in Indonesia + Consumer Services & Health + 14/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + Weather Forecast for Kebumen March 11-22, 2026 + Demographics + 14/03/2026, 18:44 + WIB + + + + + + + + + + + + + Number of Female Private Vocational High School (SMK) Principals and Teachers, 2017-2024 Period + Mining + 14/03/2026, 18:39 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Total Constant Price GDP for the Period 2013-2025 + Economics & Macro + 14/03/2026, 17:25 + WIB + + + + + + + + + + + + Medium-sized Garlic Prices in Modern Markets for the March 2025-2026 Period + Economics & Macro + 14/03/2026, 16:58 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Download + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Source + + + + + + + + + + + + + + + + Please buy this article or subscribe to access the source feature. + Get Now + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Contact KIC for data requests, research, and analysis. Contact Us » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Trending Topics + + + + + + + Copper Price + + + + + Commodity Prices + + + + + prices apply + + + + + Rubber + + + + + Soya bean + + + + + wheat price + + + + + Coffee prices + + + + + food production + + + + + Gold Price + + + + + Protestant Church + + + + + + + + + + + Popular Data diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_energi_statistik_53709b6d080c947_sektor-transportasi-pengguna-energi-terbesar-di-indonesia-pada-2020.md b/raw/databoks.katadata.co.id_energi_statistik_53709b6d080c947_sektor-transportasi-pengguna-energi-terbesar-di-indonesia-pada-2020.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8e729ad6d5fee29ad4b3cb582406c7e8c9ca3dfe --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_energi_statistik_53709b6d080c947_sektor-transportasi-pengguna-energi-terbesar-di-indonesia-pada-2020.md @@ -0,0 +1,917 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/energi/statistik/53709b6d080c947/sektor-transportasi-pengguna-energi-terbesar-di-indonesia-pada-2020 +title: "Sektor Transportasi, Pengguna Energi Terbesar di Indonesia pada 2020" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:33:15 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Sektor Transportasi, Pengguna Energi Terbesar di Indonesia pada 2020 + +Konsumsi energi pada sektor transportasi merupakan yang terbesar di Indonesia. Proporsinya mencapai 43,11% dari total konsumsi energi akhir (Final Energy). Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Energi sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas perekonomian Indonesia, baik untuk aktivitas produksi maupun kebutuhan konsumsi berbagai sektor. Penggunaan energi pada sektor transportasi merupakan yang terbesar di Indonesia. Menurut laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi energi pada sektor transportasi sebesar 364,44 juta Barrels Oil Equivalent (BOE) pada 2020. Proporsinya mencapai 43,11% dari total konsumsi energi akhir ( Final Energy ) di Indonesia yang sebesar 845,15 juga BOE (tidak termasuk biomassa). Kendati demikian, proporsi konsumsi energi sektor transportasi pada 2020 turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,80%. Adapun konsumsi energi pada sektor transportasi meliputi bahan bakar, listrik, dan gas alam. Selain sektor transportasi, proporsi konsumsi energi pada sektor industri tercatat sebesar 34,07% pada 2020. Penggunaan energi di ektor industri juga mengalami penurunan dibandingkan pada 2019 yang sebesar 36,50%. Selain itu, sektor lainnya juga turun dari 1,24% menjadi 1,22%. Sementara, konsumsi energi pada sektor komersial dan rumah tangga tercatat mengalami peningkatan pada 2020. Konsumsi energi sektor komersial tercatat naik dari 4,68% pada 2019 menjadi 4,79% pada 2020. Sementara penggunaan energi sektor rumah tangga mengalami peningkatan dari 13,76% pada 2019, lalu menjadi 16,80% pada tahun lalu. Peningkatan proporsi konsumsi energi pada sektor rumah tangga ini seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas orang lebih banyak berada di dalam rumah. Hal itu untuk menghindari penyebaran virus corona sehingga menyebabkan konsumsi energi seperti penggunaan listrik rumah tangga meningkat. (Baca:  Bagaimana Rincian Asumsi Makro Sektor Energi dalam RAPBN 2022? ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Sektor Transportasi, Pengguna Energi Terbesar di Indonesia pada 2020 Sektor Transportasi, Pengguna Energi Terbesar di Indonesia pada 2020 Data Terkait Iran Dilanda Perang, Harga BBM di Asia Tenggara Naik Harga BBM Naik di Banyak Negara setelah Iran Dilanda Perang Iran Terus Tutup Selat Hormuz, Harga Minyak Tembus US$100 per Barel Nilai Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Non-Migas Indonesia Selama 2025 12 Hari Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Mentah Masih Tinggi Nilai Subsidi BBM Indonesia Tergolong Besar di Skala Global Topik Trending Data Populer Tags Update Me Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Komoditas Harga Perak Karet harga gandum Harga kopi bencana hidrometeorologi Energi + + + Lite + + + + Sektor Transportasi, Pengguna Energi Terbesar di Indonesia pada 2020 + + + + + + Vika Azkiya Dihni + 02/12/2021 14:00 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Konsumsi energi pada sektor transportasi merupakan yang terbesar di Indonesia. Proporsinya mencapai 43,11% dari total konsumsi energi akhir (Final Energy). + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Sektor Transportasi, Pengguna Energi Terbesar di Indonesia pada 2020 + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Proporsi Konsumsi Energi Akhir Menurut Sektor (2019-2020) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Energi sangat diperlukan dalam menjalankan aktivitas perekonomian Indonesia, baik untuk aktivitas produksi maupun kebutuhan konsumsi berbagai sektor. Penggunaan energi pada sektor transportasi merupakan yang terbesar di Indonesia. + Menurut laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi energi pada sektor transportasi sebesar 364,44 juta Barrels Oil Equivalent (BOE) pada 2020. Proporsinya mencapai 43,11% dari total konsumsi energi akhir ( Final Energy ) di Indonesia yang sebesar 845,15 juga BOE (tidak termasuk biomassa).  + Kendati demikian, proporsi konsumsi energi sektor transportasi pada 2020 turun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 43,80%. Adapun konsumsi energi pada sektor transportasi meliputi bahan bakar, listrik, dan gas alam. + Selain sektor transportasi, proporsi konsumsi energi pada sektor industri tercatat sebesar 34,07% pada 2020. Penggunaan energi di ektor industri juga mengalami penurunan dibandingkan pada 2019 yang sebesar 36,50%. Selain itu, sektor lainnya juga turun dari 1,24% menjadi 1,22%. + Sementara, konsumsi energi pada sektor komersial dan rumah tangga tercatat mengalami peningkatan pada 2020. Konsumsi energi sektor komersial tercatat naik dari 4,68% pada 2019 menjadi 4,79% pada 2020. Sementara penggunaan energi sektor rumah tangga mengalami peningkatan dari 13,76% pada 2019, lalu menjadi 16,80% pada tahun lalu.  + Peningkatan proporsi konsumsi energi pada sektor rumah tangga ini seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas orang lebih banyak berada di dalam rumah. Hal itu untuk menghindari penyebaran virus corona sehingga menyebabkan konsumsi energi seperti penggunaan listrik rumah tangga meningkat. + (Baca:  Bagaimana Rincian Asumsi Makro Sektor Energi dalam RAPBN 2022? ) + + + + Editor : + Annissa Mutia + + + + Tags + + + #Energi + + + #konsumsi energi + + + #sektor transportasi + + + #Sektor Industri + + + #Sektor Rumah Tangga + + + #Sektor Komersial + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + + + + Iran Dilanda Perang, Harga BBM di Asia Tenggara Naik + + + + + + + + + + + + + + Harga BBM Naik di Banyak Negara setelah Iran Dilanda Perang + + + + + + + + + + + + + + Iran Terus Tutup Selat Hormuz, Harga Minyak Tembus US$100 per Barel + + + + + + + + + + + + + + Nilai Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Non-Migas Indonesia Selama 2025 + + + + + + + + + + + + + + 12 Hari Perang AS-Israel vs Iran, Harga Minyak Mentah Masih Tinggi + + + + + + + + + + + + + + Nilai Subsidi BBM Indonesia Tergolong Besar di Skala Global + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Kredit Bank Umum bukan Lapangan Usaha Total Periode 2015-2025 + Keuangan + 13/03/2026, 13:14 + WIB + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan Periode 2013-2025 + Demografi + 13/03/2026, 13:07 + WIB + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHB Sektor Jasa Pendidikan Periode 2013-2024 + Pendidikan + 13/03/2026, 12:42 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Iran Dilanda Perang, Harga BBM di Asia Tenggara Naik + Energi + 13/03/2026, 12:41 + WIB + + + + + + + + + + + + Indeks Kemahalan Konstruksi Kota Surabaya Jawa Timur 2025 + Properti + 13/03/2026, 12:41 + WIB + + + + + + + + + + + + Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Semarang Jawa Tengah Capai 105,94 Poin pada 2025 + Properti + 13/03/2026, 12:36 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Update Me + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_ketenagakerjaan_statistik_695335aaeb20e_besaran-umk-2026-di-ntb-sumbawa-barat-tertinggi.md b/raw/databoks.katadata.co.id_ketenagakerjaan_statistik_695335aaeb20e_besaran-umk-2026-di-ntb-sumbawa-barat-tertinggi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e524e4bc964229870306b1b077d49fc20e302eca --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_ketenagakerjaan_statistik_695335aaeb20e_besaran-umk-2026-di-ntb-sumbawa-barat-tertinggi.md @@ -0,0 +1,935 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/ketenagakerjaan/statistik/695335aaeb20e/besaran-umk-2026-di-ntb-sumbawa-barat-tertinggi +title: "Besaran UMK 2026 di NTB, Sumbawa Barat Tertinggi" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:05 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Besaran UMK 2026 di NTB, Sumbawa Barat Tertinggi + +Pemprov NTB telah menetapkan UMK 2026 di wilayahnya. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki besaran tertinggi, yaitu Rp3,13 juta per bulan. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan upah minimun provinsi (UMP) di wilayahnya sebesar Rp2.673.861 pada 2026. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-683 Tahun 2025. Angka tersebut merupakan hasil simulasi formula pengupahan nasional dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat. “Dari beberapa opsi yang muncul berdasarkan formula nasional, kami mengambil yang paling tengah agar mengakomodir kepentingan pekerja sekaligus dunia usaha,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025). Selain itu, Pemprov NTB turut menetapkan upah minimum kabupaten/kota ( UMK ) 2026. Besarannya bervariasi, yaitu berkisar dari Rp2,71 juta hingga Rp3,13 juta. Adapun UMK 2026 terbesar berada di Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan yang terkecil di Kabupaten Lombok Barat. Berikut daftar lengkap UMK 2026 di NTB, diurutkan dari yang tertinggi: (Baca: Daftar UMK 2026 di Jawa Barat, Kota Bekasi Tertinggi ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Besaran UMK 2026 di NTB, Sumbawa Barat Tertinggi Besaran UMK 2026 di NTB, Sumbawa Barat Tertinggi Data Terkait 0,8% Penduduk di Kabupaten Manggarai Beragama Protestan Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Nusa Tenggara Timur | 2025 Sederet Alasan Masyarakat Kelas Menegah Cari Pekerjaan Sampingan Persentase Tenaga Kerja Formal Perempuan di RI Meningkat pada 2025 Nilai Impor di Sulawesi Utara | 2021 Ada 359 Korban PHK di Indonesia Awal 2026, Ini Sebarannya Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Ketenagakerjaan + + + Lite + + + + Besaran UMK 2026 di NTB, Sumbawa Barat Tertinggi + + + + + + Nabilah Muhamad + 30/12/2025 11:19 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Pemprov NTB telah menetapkan UMK 2026 di wilayahnya. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki besaran tertinggi, yaitu Rp3,13 juta per bulan. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Besaran UMK 2026 di NTB, Sumbawa Barat Tertinggi + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (2026) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menetapkan upah minimun provinsi (UMP) di wilayahnya sebesar Rp2.673.861 pada 2026.  + Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-683 Tahun 2025. Angka tersebut merupakan hasil simulasi formula pengupahan nasional dengan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan daya beli masyarakat. + “Dari beberapa opsi yang muncul berdasarkan formula nasional, kami mengambil yang paling tengah agar mengakomodir kepentingan pekerja sekaligus dunia usaha,” kata Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam keterangannya, Selasa (23/12/2025).  + Selain itu, Pemprov NTB turut menetapkan upah minimum kabupaten/kota ( UMK ) 2026. Besarannya bervariasi, yaitu berkisar dari Rp2,71 juta hingga Rp3,13 juta.  + Adapun UMK 2026 terbesar berada di Kabupaten Sumbawa Barat, sedangkan yang terkecil di Kabupaten Lombok Barat.  + Berikut daftar lengkap UMK 2026 di NTB, diurutkan dari yang tertinggi: + + Kabupaten Sumbawa Barat: Rp3.136.468 + Kota Mataram: Rp3.019.015 + Kota Bima: Rp2.831.116 + Kabupaten Bima: Rp2.767.580 + Kabupaten Lombok Utara: Rp2.758.221 + Kabupaten Dompu: Rp2.751.290 + Kabupaten Sumbawa: Rp2.747.478 + Kabupaten Lombok Timur: Rp2.744.628 + Kabupaten Lombok Tengah: Rp2.741.526 + Kabupaten Lombok Barat: Rp2.712.254. + + (Baca: Daftar UMK 2026 di Jawa Barat, Kota Bekasi Tertinggi ) + + + + Editor : + Erlina Fury Santika + + + + Tags + + + #UMK + + + #UMK 2026 + + + #Upah Minimum + + + #upah minimum kabupaten/kota + + + #Nusa Tenggara Barat + + + #NTB + + + #Upah + + + #Karyawan + + + #Buruh + + + #Upah Buruh + + + #Gaji + + + #Ketenagakerjaan + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + 0,8% Penduduk di Kabupaten Manggarai Beragama Protestan + + + + + + + + + + + Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Nusa Tenggara Timur | 2025 + + + + + + + + + + + Sederet Alasan Masyarakat Kelas Menegah Cari Pekerjaan Sampingan + + + + + + + + + + + + + + Persentase Tenaga Kerja Formal Perempuan di RI Meningkat pada 2025 + + + + + + + + + + + Nilai Impor di Sulawesi Utara | 2021 + + + + + + + + + + + + + + Ada 359 Korban PHK di Indonesia Awal 2026, Ini Sebarannya + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,01% ke Level 436,8999 (Selasa, 10 Maret 2026) + Pasar + 10/03/2026, 18:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Bali 2018 - 2024 + Politik + 10/03/2026, 18:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Bekasi 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 18:20 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Tambah Pertanian Dibagi Tenaga Kerja di Sektor Pertanian Periode 2015-2023 + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 18:17 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Pangan Hari Ini 10 Maret di Jawa Timur: Cabai Merah Naik, Bawang Turun + Ekonomi & Makro + 10/03/2026, 18:10 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Nilai Subsidi BBM Indonesia Tergolong Besar di Skala Global + Energi + 10/03/2026, 18:07 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_11884841721868b_angka-harapan-hidup-ahh-perempuan-di-kalimantan-timur-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_11884841721868b_angka-harapan-hidup-ahh-perempuan-di-kalimantan-timur-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8da4b865cc6bb8cd84197bfa36dc17ae97b7c65d --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_11884841721868b_angka-harapan-hidup-ahh-perempuan-di-kalimantan-timur-2024.md @@ -0,0 +1,867 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/11884841721868b/angka-harapan-hidup-ahh-perempuan-di-kalimantan-timur-2024 +title: "Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Kalimantan Timur | 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:23 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Kalimantan Timur | 2024 + +Posisi teratas ini mencerminkan kualitas hidup dan layanan kesehatan yang baik di DI Yogyakarta, menjadikannya daerah dengan harapan hidup perempuan tertinggi di Indonesia. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 mencapai 76.9 tahun. Data historis menunjukkan adanya tren positif, dengan AHH terus meningkat dari tahun 2010 hingga 2024. Pada tahun 2023, AHH perempuan di Kalimantan Timur adalah 76.62 tahun, sehingga terjadi kenaikan sebesar 0.28 tahun pada tahun 2024. Pertumbuhan AHH pada tahun 2024 adalah 0.37 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun terakhir (2021-2023) yaitu 76.58 tahun, AHH perempuan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 lebih tinggi. Begitu juga jika dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir (2019-2023) yaitu 76.33 tahun. Ini menunjukkan bahwa harapan hidup perempuan di Kalimantan Timur terus membaik dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan tertinggi dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0.3 tahun atau 0.39 persen. Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 0.01 tahun atau 0.01 persen. (Baca: PDRB ADHK Sektor Tanaman Perkebunan Periode 2013-2024 ) Pada tahun 2024, Kalimantan Timur menduduki peringkat pertama di pulau Kalimantan untuk AHH perempuan. Secara nasional, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga. Nilai AHH perempuan di Kalimantan Timur lebih rendah dibandingkan DI Yogyakarta (77.4 tahun) dan Jawa Tengah (76.99 tahun). Kenaikan AHH perempuan di Kalimantan Timur tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2021, masing-masing sebesar 0.26 tahun dan 0.3 tahun. Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2017 dan 2023, masing-masing sebesar 0 tahun dan 0.01 tahun. Anomali terjadi pada tahun 2016 dan 2017, dimana tidak ada kenaikan AHH. Secara keseluruhan, AHH perempuan di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif selama 15 tahun terakhir. Meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam tingkat kenaikan setiap tahunnya, harapan hidup perempuan di provinsi ini terus meningkat. Pada tahun 2024, Kalimantan Timur tetap menjadi salah satu provinsi dengan AHH perempuan tertinggi di Indonesia. (Baca: Statistik Produktivitas Padi 38 Provinsi Periode 2018-2023 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Kalimantan Timur | 2024 Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Kalimantan Timur | 2024 Data Terkait Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags erupsi Layanan konsumen & Kesehatan + + + Lite + + + + Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Kalimantan Timur | 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 10/08/2025 07:31 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Posisi teratas ini mencerminkan kualitas hidup dan layanan kesehatan yang baik di DI Yogyakarta, menjadikannya daerah dengan harapan hidup perempuan tertinggi di Indonesia. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Kalimantan Timur | 2024 + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Kalimantan Timur 2010 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 mencapai 76.9 tahun. Data historis menunjukkan adanya tren positif, dengan AHH terus meningkat dari tahun 2010 hingga 2024. Pada tahun 2023, AHH perempuan di Kalimantan Timur adalah 76.62 tahun, sehingga terjadi kenaikan sebesar 0.28 tahun pada tahun 2024. Pertumbuhan AHH pada tahun 2024 adalah 0.37 persen. Jika dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun terakhir (2021-2023) yaitu 76.58 tahun, AHH perempuan di Kalimantan Timur pada tahun 2024 lebih tinggi. Begitu juga jika dibandingkan dengan rata-rata 5 tahun terakhir (2019-2023) yaitu 76.33 tahun. Ini menunjukkan bahwa harapan hidup perempuan di Kalimantan Timur terus membaik dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan tertinggi dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 0.3 tahun atau 0.39 persen. Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2023, yaitu sebesar 0.01 tahun atau 0.01 persen. (Baca: PDRB ADHK Sektor Tanaman Perkebunan Periode 2013-2024 ) Pada tahun 2024, Kalimantan Timur menduduki peringkat pertama di pulau Kalimantan untuk AHH perempuan. Secara nasional, Kalimantan Timur berada di peringkat ketiga. Nilai AHH perempuan di Kalimantan Timur lebih rendah dibandingkan DI Yogyakarta (77.4 tahun) dan Jawa Tengah (76.99 tahun). Kenaikan AHH perempuan di Kalimantan Timur tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2021, masing-masing sebesar 0.26 tahun dan 0.3 tahun. Kenaikan terendah terjadi pada tahun 2017 dan 2023, masing-masing sebesar 0 tahun dan 0.01 tahun. Anomali terjadi pada tahun 2016 dan 2017, dimana tidak ada kenaikan AHH. Secara keseluruhan, AHH perempuan di Kalimantan Timur menunjukkan tren positif selama 15 tahun terakhir. Meskipun terdapat fluktuasi kecil dalam tingkat kenaikan setiap tahunnya, harapan hidup perempuan di provinsi ini terus meningkat. Pada tahun 2024, Kalimantan Timur tetap menjadi salah satu provinsi dengan AHH perempuan tertinggi di Indonesia. DI Yogyakarta DI Yogyakarta menempati peringkat pertama secara nasional dengan Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan mencapai 77.4 tahun. Provinsi ini menunjukkan pertumbuhan yang solid, dengan peningkatan sebesar 0.37 tahun atau 0.48% dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi teratas ini mencerminkan kualitas hidup dan layanan kesehatan yang baik di DI Yogyakarta, menjadikannya daerah dengan harapan hidup perempuan tertinggi di Indonesia. Pertumbuhan yang konsisten ini mengindikasikan bahwa upaya-upaya di sektor kesehatan dan kesejahteraan telah memberikan dampak positif bagi perempuan di DI Yogyakarta. (Baca: Statistik Produktivitas Padi 38 Provinsi Periode 2018-2023 ) Jawa Tengah Jawa Tengah berada di urutan kedua secara nasional dengan AHH perempuan sebesar 76.99 tahun. Provinsi ini mengalami pertumbuhan yang sama dengan DI Yogyakarta, yakni sebesar 0.37 tahun atau 0.48% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan peringkat ini, Jawa Tengah membuktikan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan perempuan di wilayahnya. Meskipun berada di posisi kedua, Jawa Tengah tetap menjadi salah satu provinsi dengan AHH perempuan tertinggi, menunjukkan bahwa program-program kesehatan dan sosial di provinsi ini berjalan efektif dan memberikan hasil yang signifikan. Kalimantan Timur Kalimantan Timur menduduki peringkat ketiga secara nasional dengan AHH perempuan sebesar 76.9 tahun. Pertumbuhan AHH di Kalimantan Timur sebesar 0.28 tahun atau 0.37% dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun berada di peringkat ketiga, Kalimantan Timur tetap menjadi yang terbaik di pulau Kalimantan. Posisi ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan perempuan di wilayahnya, meskipun tantangan geografis dan demografis yang ada. Dengan terus berinvestasi dalam sektor kesehatan dan kesejahteraan, Kalimantan Timur berpotensi untuk terus meningkatkan AHH perempuan di masa depan. Jawa Barat Jawa Barat menempati peringkat keempat secara nasional dengan AHH perempuan sebesar 76.56 tahun. Provinsi ini mengalami pertumbuhan sebesar 0.37 tahun atau 0.49% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan peringkat ini, Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan harapan hidup perempuan. Meskipun berada di posisi keempat, Jawa Barat terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan perempuan di wilayahnya. Pertumbuhan AHH yang positif ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan dan sosial di Jawa Barat memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan perempuan. DKI Jakarta DKI Jakarta berada di urutan kelima secara nasional dengan AHH perempuan sebesar 76.28 tahun. Provinsi ini mengalami pertumbuhan sebesar 0.67 tahun atau 0.89% dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan tertinggi di antara lima provinsi yang dibandingkan. Meski menduduki peringkat kelima, DKI Jakarta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam meningkatkan harapan hidup perempuan. Pertumbuhan AHH yang tinggi ini menunjukkan bahwa program-program kesehatan dan sosial di DKI Jakarta memberikan dampak yang besar bagi kesejahteraan perempuan, dan DKI Jakarta berpotensi untuk terus meningkatkan AHH perempuan di masa depan. + + + + + Tags + + + #Harapan Hidup + + + #Upah Perempuan + + + #angka harapan hidup + + + #peran perempuan + + + #remaja perempuan + + + #petani perempuan + + + #Perempuan + + + #penduduk perempuan + + + #Umur Harapan Hidup + + + #perempuan terkaya + + + #Kalimantan + + + #umur perempuan lebih panjang + + + #perempuan berinvestasi + + + #Pulau Kalimantan + + + #pola hidup + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi pada Rabu Dini Hari, Tingkat Aktivitas di Level Waspada + Demografi + 11/03/2026, 1:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Gunungsitoli 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 22:37 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Kota Magelang 07-18 Mar/26 + Demografi + 10/03/2026, 21:38 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 20:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + erupsi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_16eaba3aced6315_jumlah-tempat-praktek-dokter-di-sumatera-utara-2024.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_16eaba3aced6315_jumlah-tempat-praktek-dokter-di-sumatera-utara-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..23e4fc27d7af6e02f29ce190b3f67c463d8916ee --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_16eaba3aced6315_jumlah-tempat-praktek-dokter-di-sumatera-utara-2024.md @@ -0,0 +1,923 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/16eaba3aced6315/jumlah-tempat-praktek-dokter-di-sumatera-utara-2024 +title: "Jumlah Tempat Praktek Dokter di Sumatera Utara | 2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:33:50 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Jumlah Tempat Praktek Dokter di Sumatera Utara | 2024 + +Pertumbuhan yang signifikan sebesar 34.21% menempatkan Kota Prabumulih sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan layanan kesehatan tertinggi di Sumatera. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah tempat praktik dokter di Kota Tebing Tinggi sebanyak 53 unit pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 35.9% dibandingkan tahun sebelumnya (39 unit). Secara historis, jumlah tempat praktik dokter di Kota Tebing Tinggi cenderung fluktuatif. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 (-17.07%) dan 2021 (-23.53%), namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2024. (Baca: Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Salatiga 2024 ) (Baca: Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Padang Lawas Utara | 2024 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Jumlah Tempat Praktek Dokter di Sumatera Utara | 2024 Jumlah Tempat Praktek Dokter di Sumatera Utara | 2024 Data Terkait Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Banjar | 2024 Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia Harga Cabai Rawit di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Selasa, 10 Maret 2026) Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Taipei pada 2023 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Capai 8,3 Tahun pada 2025 Topik Trending Data Populer Tags Update Me Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Komoditas Harga Perak Karet harga gandum Harga kopi bencana hidrometeorologi Layanan konsumen & Kesehatan + + + Lite + + + + Jumlah Tempat Praktek Dokter di Sumatera Utara | 2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 23/01/2026 07:58 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Pertumbuhan yang signifikan sebesar 34.21% menempatkan Kota Prabumulih sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan layanan kesehatan tertinggi di Sumatera. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Jumlah Tempat Praktek Dokter di Sumatera Utara | 2024 + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Tempat Praktek Dokter di Sumatera Utara 2014 - 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah tempat praktik dokter di Kota Tebing Tinggi sebanyak 53 unit pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 35.9% dibandingkan tahun sebelumnya (39 unit). Secara historis, jumlah tempat praktik dokter di Kota Tebing Tinggi cenderung fluktuatif. Sempat mengalami penurunan pada tahun 2018 (-17.07%) dan 2021 (-23.53%), namun kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir terjadi pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya (2019-2021) yang berada di angka 45.3 unit, jumlah tempat praktik dokter tahun 2024 mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Namun, jika dibandingkan dengan rata-rata lima tahun terakhir (2018-2021, 2024) yang berada di angka 44.6 unit, pertumbuhan di tahun 2024 juga lebih baik. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi. (Baca: Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Kota Salatiga 2024 ) Secara ranking di Pulau Sumatera, Kota Tebing Tinggi berada di peringkat 66 pada tahun 2024, naik dari peringkat 76 pada tahun 2021. Namun, peringkat ini masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dan 2020 yang berada di peringkat 57. Secara nasional, Kota Tebing Tinggi berada di peringkat 224, naik dari peringkat 252 pada tahun 2021. Ini menunjukkan adanya peningkatan posisi Kota Tebing Tinggi dalam penyediaan layanan kesehatan secara nasional. Kenaikan tertinggi dalam data historis terjadi pada tahun 2024 dengan pertumbuhan 35.9%. Sementara penurunan terendah terjadi pada tahun 2018 dengan penurunan -17.07%. Data menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam jumlah tempat praktik dokter di Kota Tebing Tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Namun, peningkatan signifikan pada tahun 2024 menunjukkan adanya perkembangan positif. Anomali terjadi pada tahun 2018 dan 2021 ketika terjadi penurunan signifikan. Namun, data menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terjadi peningkatan tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini menandakan adanya upaya perbaikan dan peningkatan dalam penyediaan layanan kesehatan di Kota Tebing Tinggi, meskipun perlu diperhatikan fluktuasi yang mungkin terjadi di masa depan. Kabupaten Simalungun Kabupaten Simalungun menempati peringkat ke-65 di Pulau Sumatera dengan total 54 unit tempat praktik dokter. Pertumbuhan sebesar 20% menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih di bawah pertumbuhan beberapa kabupaten/kota lain di Sumatera. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan beberapa tahun terakhir, menandakan adanya perkembangan positif dalam penyediaan layanan kesehatan. Posisi ini menunjukkan Kabupaten Simalungun memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan. (Baca: Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Padang Lawas Utara | 2024 ) Kabupaten Luwu Dengan jumlah 53 unit tempat praktik dokter, Kabupaten Luwu menduduki peringkat ke-15 di Pulau Sulawesi. Pertumbuhan yang signifikan sebesar 32.5% menunjukkan peningkatan yang pesat dalam penyediaan layanan kesehatan. Peningkatan ini jauh di atas rata-rata pertumbuhan wilayah lain di Sulawesi. Posisi ini menempatkan Kabupaten Luwu sebagai salah satu daerah dengan perkembangan layanan kesehatan yang menjanjikan di Sulawesi. Kabupaten Berau Kabupaten Berau berada di peringkat ke-14 di Pulau Kalimantan dengan total 53 unit tempat praktik dokter. Meski mengalami penurunan sebesar 10.17%, jumlah ini masih tergolong tinggi dibandingkan wilayah lain di Kalimantan. Penurunan ini perlu diperhatikan, namun posisi Kabupaten Berau tetap menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki perhatian yang cukup besar terhadap penyediaan layanan kesehatan. Kabupaten Berau perlu melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk kembali meningkatkan jumlah tempat praktik dokter. Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan berada di peringkat ke-113 di Pulau Jawa dengan jumlah 51 unit tempat praktik dokter. Penurunan sebesar 8.93% menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan jumlah tempat praktik dokter. Dibandingkan dengan daerah lain di Jawa, posisi Kabupaten Pacitan masih perlu ditingkatkan. Kabupaten Pacitan perlu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penurunan dan merumuskan strategi untuk memperbaiki situasi ini. Kabupaten Pasaman Kabupaten Pasaman menempati peringkat ke-67 di Pulau Sumatera dengan total 51 unit tempat praktik dokter. Pertumbuhan positif sebesar 10.87% menunjukkan adanya peningkatan dalam penyediaan layanan kesehatan. Pertumbuhan ini menandakan adanya upaya perbaikan dan peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kabupaten Pasaman perlu terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan agar dapat bersaing dengan wilayah lain di Sumatera. Kota Prabumulih Kota Prabumulih berada di peringkat ke-67 di Pulau Sumatera dengan total 51 unit tempat praktik dokter. Pertumbuhan yang signifikan sebesar 34.21% menempatkan Kota Prabumulih sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan layanan kesehatan tertinggi di Sumatera. Pertumbuhan pesat ini menandakan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah kota untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Posisi ini menunjukkan Kota Prabumulih memiliki potensi untuk menjadi pusat layanan kesehatan di Sumatera. + + + + + Tags + + + #layanan kesehatan + + + #pelayanan kesehatan + + + #praktek dokter + + + #biaya layanan kesehatan + + + #layanan kesehatan primer + + + #Penyediaan Ikan + + + #praktik aborsi + + + #kota bontang + + + #panjat tebing + + + #kota magelang + + + #kota pintar + + + #pelanggan layanan Apple + + + #Kematian Dokter + + + #Kesehatan + + + #penyediaan air bersih + + + #Angka Penyediaan Ikan + + + #layanan + + + #Dokter + + + #Kota + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Banjar | 2024 + + + + + + + + + + Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia + + + + + + + + + + Harga Cabai Rawit di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Taipei pada 2023 + + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Capai 8,3 Tahun pada 2025 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Top 10 Kripto Berdasarkan Volume Transaksi + Pasar + 13/03/2026, 11:17 + WIB + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin Periode 2013-2025 + Demografi + 13/03/2026, 11:17 + WIB + + + + + + + + + + + + Update Harga Emas Hari Ini Turun Menjadi Rp3,02 Juta + Pertambangan + 13/03/2026, 10:54 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Pagi Hari Diperdagangkan US$17.725 /Ton (Kamis, 12 Maret 2026) + Pasar + 13/03/2026, 10:48 + WIB + + + + + + + + + + + + Prakiraan Cuaca di Bangka 10-21 Mar/26 + Demografi + 13/03/2026, 10:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Kopi Kontrak Tiga Bulan - US Coffee C Futures Pagi Hari Diperdagangkan 291,9 Pound (Kamis, 12 Maret 2026) + Pasar + 13/03/2026, 10:35 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Update Me + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_407308b07ecb51f_nilai-pdrb-adhb-informasi-dan-komunikasi-di-gorontalo-2025.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_407308b07ecb51f_nilai-pdrb-adhb-informasi-dan-komunikasi-di-gorontalo-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f8d1851fae8964ad7475ba40a181f42b05ba8ec4 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_407308b07ecb51f_nilai-pdrb-adhb-informasi-dan-komunikasi-di-gorontalo-2025.md @@ -0,0 +1,889 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/407308b07ecb51f/nilai-pdrb-adhb-informasi-dan-komunikasi-di-gorontalo-2025 +title: "Nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi di Gorontalo | 2025" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:19 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi di Gorontalo | 2025 + +Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 506,75 Rp miliar, sehingga terjadi peningkatan sebesar 13,69 Rp miliar selama dua kuartal. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi Provinsi Gorontalo pada kuartal terakhir 2025 (Desember 2025) sebesar 396,09 Rp miliar. Dibandingkan rata-rata tiga kuartal sebelumnya (371,83 Rp miliar), nilai ini mengalami peningkatan sebesar 24,26 Rp miliar. Jika dibandingkan rata-rata lima kuartal terakhir (378,3 Rp miliar), nilai kuartal terakhir juga menunjukkan kenaikan sebesar 17,79 Rp miliar. Perkembangan data historis menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi pada kuartal kedua 2018 sebesar 9,71%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada kuartal ketiga 2018 turun 5,71%. Ranking Gorontalo menurut pulau Sulawesi tetap berada di posisi ke-6 selama periode pengamatan, sedangkan ranking nasional pada kuartal terakhir 2025 berada di posisi ke-35, turun dari posisi ke-33 pada kuartal pertama hingga keempat 2024. (Baca: PDRB ADHB Sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Periode 2013-2024 ) Perbandingan dengan provinsi lain di wilayah Indonesia menunjukkan bahwa Gorontalo berada di posisi di atas beberapa provinsi di Papua dan Maluku. Provinsi Maluku Utara memiliki nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi tertinggi di antara provinsi perbandingan sebesar 525,86 Rp miliar dengan ranking nasional ke-32 dan ranking di pulau Maluku ke-1. Berikutnya adalah Provinsi Maluku dengan nilai 520,44 Rp miliar, ranking nasional ke-33 dan ranking pulau ke-2. Provinsi Papua Selatan berada di posisi ketiga dengan nilai 453,58 Rp miliar, ranking nasional ke-34 dan ranking pulau Papua ke-1. Gorontalo yang berada di posisi ke-35 nasional memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan Papua Barat Daya (320,13 Rp miliar, ranking 36), Papua Barat (211,59 Rp miliar, ranking37), dan Papua Pegunungan (191,01 Rp miliar, ranking38). Provinsi Maluku Utara menempati posisi teratas di pulau Maluku dan ranking nasional ke-32 dalam nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi pada kuartal terakhir 2025, dengan nilai sebesar 525,86 Rp miliar. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 6,62 Rp miliar dengan pertumbuhan sebesar 1,27%. Rata-rata pertumbuhan selama tiga kuartal terakhir menunjukkan tren stabil dengan peningkatan kecil setiap periode. Nilai kuartal terakhir ini juga lebih tinggi dibandingkan nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 517,52 Rp miliar, menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi di Maluku Utara terus berkembang secara konsisten. Ranking nasionalnya yang ke-32 membuatnya berada di atas provinsi lain di perbandingan, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian provinsi dibandingkan wilayah lain di Indonesia bagian timur. Provinsi Maluku menempati posisi ke-2 di pulau Maluku dan ranking nasional ke-33 dengan nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi sebesar 520,44 Rp miliar pada kuartal terakhir 2025. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini naik sebesar 7,15 Rp miliar dengan pertumbuhan 1,39%, yang sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan Maluku Utara. Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 506,75 Rp miliar, sehingga terjadi peningkatan sebesar 13,69 Rp miliar selama dua kuartal. Sektor informasi dan komunikasi di Maluku menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan yang stabil setiap kuartal, meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan Maluku Utara. Ranking nasionalnya yang ke-33 membuatnya berada di bawah Maluku Utara tetapi di atas Papua Selatan, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian provinsi yang terus meningkat. (Baca: PDRB ADHK Sektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Periode 2013-2024 ) Provinsi Papua Selatan menempati posisi ke-1 di pulau Papua dan ranking nasional ke-34 dengan nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi sebesar 453,58 Rp miliar pada kuartal terakhir 2025. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 24,5 Rp miliar dengan pertumbuhan sebesar 5,71%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi di antara provinsi perbandingan. Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 418,52 Rp miliar, sehingga terjadi peningkatan sebesar 35,06 Rp miliar selama dua kuartal. Pertumbuhan yang tinggi ini menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi di Papua Selatan sedang berkembang dengan pesat, mungkin didorong oleh peningkatan akses teknologi dan infrastruktur di wilayah tersebut. Ranking nasionalnya yang ke-34 membuatnya berada di bawah Maluku tetapi di atas Gorontalo, menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap perekonomian provinsi semakin besar. Provinsi Papua Barat Daya menempati posisi ke-2 di pulau Papua dan ranking nasional ke-36 dengan nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi sebesar 320,13 Rp miliar pada kuartal terakhir 2025. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini naik sebesar 5,35 Rp miliar dengan pertumbuhan sebesar 1,7%. Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 310,64 Rp miliar, sehingga terjadi peningkatan sebesar 9,49 Rp miliar selama dua kuartal. Sektor informasi dan komunikasi di provinsi ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan provinsi lain di perbandingan. Ranking nasionalnya yang ke-36 membuatnya berada di bawah Gorontalo tetapi di atas Papua Barat, menunjukkan bahwa sektor ini masih memiliki ruang untuk berkembang lebih lanjut dengan peningkatan infrastruktur dan akses layanan informasi. Provinsi Papua Barat menempati posisi ke-3 di pulau Papua dan ranking nasional ke-37 dengan nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi sebesar 211,59 Rp miliar pada kuartal terakhir 2025. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini naik sedikit sebesar 1,58 Rp miliar dengan pertumbuhan sebesar 0,75%, yang merupakan pertumbuhan terendah di antara provinsi perbandingan selain Papua Pegunungan. Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 209,9 Rp miliar, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,69 Rp miliar selama dua kuartal. Sektor informasi dan komunikasi di provinsi ini menunjukkan perkembangan yang lambat, mungkin karena keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi di wilayah tersebut. Ranking nasionalnya yang ke-37 membuatnya berada di bawah Papua Barat Daya tetapi di atas Papua Pegunungan, menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap perekonomian provinsi masih relatif kecil dibandingkan wilayah lain. Provinsi Papua Pegunungan menempati posisi ke-4 di pulau Papua dan ranking nasional ke-38 dengan nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi sebesar 191,01 Rp miliar pada kuartal terakhir 2025. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 9,11 Rp miliar dengan pertumbuhan negatif turun 4,55%, yang merupakan satu-satunya provinsi di perbandingan yang mengalami penurunan. Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 195,93 Rp miliar, sehingga terjadi penurunan sebesar 4,92 Rp miliar selama dua kuartal. Penurunan ini menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi di provinsi ini menghadapi tantangan, mungkin karena faktor infrastruktur yang terbatas atau penurunan aktivitas bisnis di sektor tersebut. Ranking nasionalnya yang ke-38 membuatnya berada di posisi terendah di antara provinsi perbandingan, menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap perekonomian provinsi masih sangat kecil dan perlu peningkatan. Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi di Gorontalo | 2025 Nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi di Gorontalo | 2025 Data Terkait Kementerian LHK: Jumlah Hotspot di Indonesia Capai 326 Dalam 24 Jam Terakhir (Rabu, 11 Maret 2026) Harga Bawang Merah Ukuran sedang di Pasar Tradisional Provinsi Maluku Utara Sebulan Terakhir Turun 3,85% 4,21% Penduduk Sanggau Berpendidikan Tinggi pada Akhir 2024 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bitung Naik Jadi 10,05 Tahun Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Fiji pada 2023 Gunung Ibu Kembali Erupsi Pagi Ini (Rabu, 11 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Nikel Harga Perak Karet harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Nilai Investasi Layanan konsumen & Kesehatan + + + Lite + + + + Nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi di Gorontalo | 2025 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 26/02/2026 07:49 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 506,75 Rp miliar, sehingga terjadi peningkatan sebesar 13,69 Rp miliar selama dua kuartal. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi di Gorontalo | 2025 + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi di Gorontalo 2010 - 2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi Provinsi Gorontalo pada kuartal terakhir 2025 (Desember 2025) sebesar 396,09 Rp miliar. Dibandingkan rata-rata tiga kuartal sebelumnya (371,83 Rp miliar), nilai ini mengalami peningkatan sebesar 24,26 Rp miliar. Jika dibandingkan rata-rata lima kuartal terakhir (378,3 Rp miliar), nilai kuartal terakhir juga menunjukkan kenaikan sebesar 17,79 Rp miliar. Perkembangan data historis menunjukkan bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi pada kuartal kedua 2018 sebesar 9,71%, sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada kuartal ketiga 2018 turun 5,71%. Ranking Gorontalo menurut pulau Sulawesi tetap berada di posisi ke-6 selama periode pengamatan, sedangkan ranking nasional pada kuartal terakhir 2025 berada di posisi ke-35, turun dari posisi ke-33 pada kuartal pertama hingga keempat 2024. (Baca: PDRB ADHB Sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Periode 2013-2024 ) Perbandingan dengan provinsi lain di wilayah Indonesia menunjukkan bahwa Gorontalo berada di posisi di atas beberapa provinsi di Papua dan Maluku. Provinsi Maluku Utara memiliki nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi tertinggi di antara provinsi perbandingan sebesar 525,86 Rp miliar dengan ranking nasional ke-32 dan ranking di pulau Maluku ke-1. Berikutnya adalah Provinsi Maluku dengan nilai 520,44 Rp miliar, ranking nasional ke-33 dan ranking pulau ke-2. Provinsi Papua Selatan berada di posisi ketiga dengan nilai 453,58 Rp miliar, ranking nasional ke-34 dan ranking pulau Papua ke-1. Gorontalo yang berada di posisi ke-35 nasional memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan Papua Barat Daya (320,13 Rp miliar, ranking 36), Papua Barat (211,59 Rp miliar, ranking37), dan Papua Pegunungan (191,01 Rp miliar, ranking38). Provinsi Maluku Utara Provinsi Maluku Utara menempati posisi teratas di pulau Maluku dan ranking nasional ke-32 dalam nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi pada kuartal terakhir 2025, dengan nilai sebesar 525,86 Rp miliar. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 6,62 Rp miliar dengan pertumbuhan sebesar 1,27%. Rata-rata pertumbuhan selama tiga kuartal terakhir menunjukkan tren stabil dengan peningkatan kecil setiap periode. Nilai kuartal terakhir ini juga lebih tinggi dibandingkan nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 517,52 Rp miliar, menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi di Maluku Utara terus berkembang secara konsisten. Ranking nasionalnya yang ke-32 membuatnya berada di atas provinsi lain di perbandingan, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian provinsi dibandingkan wilayah lain di Indonesia bagian timur. Provinsi Maluku Provinsi Maluku menempati posisi ke-2 di pulau Maluku dan ranking nasional ke-33 dengan nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi sebesar 520,44 Rp miliar pada kuartal terakhir 2025. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini naik sebesar 7,15 Rp miliar dengan pertumbuhan 1,39%, yang sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan Maluku Utara. Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 506,75 Rp miliar, sehingga terjadi peningkatan sebesar 13,69 Rp miliar selama dua kuartal. Sektor informasi dan komunikasi di Maluku menunjukkan perkembangan yang positif dengan pertumbuhan yang stabil setiap kuartal, meskipun nilainya sedikit lebih rendah dibandingkan Maluku Utara. Ranking nasionalnya yang ke-33 membuatnya berada di bawah Maluku Utara tetapi di atas Papua Selatan, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran penting dalam perekonomian provinsi yang terus meningkat. (Baca: PDRB ADHK Sektor Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Periode 2013-2024 ) Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Selatan menempati posisi ke-1 di pulau Papua dan ranking nasional ke-34 dengan nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi sebesar 453,58 Rp miliar pada kuartal terakhir 2025. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini mengalami peningkatan sebesar 24,5 Rp miliar dengan pertumbuhan sebesar 5,71%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi di antara provinsi perbandingan. Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 418,52 Rp miliar, sehingga terjadi peningkatan sebesar 35,06 Rp miliar selama dua kuartal. Pertumbuhan yang tinggi ini menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi di Papua Selatan sedang berkembang dengan pesat, mungkin didorong oleh peningkatan akses teknologi dan infrastruktur di wilayah tersebut. Ranking nasionalnya yang ke-34 membuatnya berada di bawah Maluku tetapi di atas Gorontalo, menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap perekonomian provinsi semakin besar. Provinsi Papua Barat Daya Provinsi Papua Barat Daya menempati posisi ke-2 di pulau Papua dan ranking nasional ke-36 dengan nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi sebesar 320,13 Rp miliar pada kuartal terakhir 2025. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini naik sebesar 5,35 Rp miliar dengan pertumbuhan sebesar 1,7%. Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 310,64 Rp miliar, sehingga terjadi peningkatan sebesar 9,49 Rp miliar selama dua kuartal. Sektor informasi dan komunikasi di provinsi ini menunjukkan pertumbuhan yang stabil meskipun nilainya lebih rendah dibandingkan provinsi lain di perbandingan. Ranking nasionalnya yang ke-36 membuatnya berada di bawah Gorontalo tetapi di atas Papua Barat, menunjukkan bahwa sektor ini masih memiliki ruang untuk berkembang lebih lanjut dengan peningkatan infrastruktur dan akses layanan informasi. Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat menempati posisi ke-3 di pulau Papua dan ranking nasional ke-37 dengan nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi sebesar 211,59 Rp miliar pada kuartal terakhir 2025. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini naik sedikit sebesar 1,58 Rp miliar dengan pertumbuhan sebesar 0,75%, yang merupakan pertumbuhan terendah di antara provinsi perbandingan selain Papua Pegunungan. Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 209,9 Rp miliar, sehingga terjadi peningkatan sebesar 1,69 Rp miliar selama dua kuartal. Sektor informasi dan komunikasi di provinsi ini menunjukkan perkembangan yang lambat, mungkin karena keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi di wilayah tersebut. Ranking nasionalnya yang ke-37 membuatnya berada di bawah Papua Barat Daya tetapi di atas Papua Pegunungan, menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap perekonomian provinsi masih relatif kecil dibandingkan wilayah lain. Provinsi Papua Pegunungan Provinsi Papua Pegunungan menempati posisi ke-4 di pulau Papua dan ranking nasional ke-38 dengan nilai PDRB ADHB Informasi dan Komunikasi sebesar 191,01 Rp miliar pada kuartal terakhir 2025. Dibandingkan kuartal sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 9,11 Rp miliar dengan pertumbuhan negatif turun 4,55%, yang merupakan satu-satunya provinsi di perbandingan yang mengalami penurunan. Nilai dua kuartal sebelumnya sebesar 195,93 Rp miliar, sehingga terjadi penurunan sebesar 4,92 Rp miliar selama dua kuartal. Penurunan ini menunjukkan bahwa sektor informasi dan komunikasi di provinsi ini menghadapi tantangan, mungkin karena faktor infrastruktur yang terbatas atau penurunan aktivitas bisnis di sektor tersebut. Ranking nasionalnya yang ke-38 membuatnya berada di posisi terendah di antara provinsi perbandingan, menunjukkan bahwa kontribusi sektor ini terhadap perekonomian provinsi masih sangat kecil dan perlu peningkatan. + + + + + Tags + + + #Informasi dan Komunikasi + + + #Komunikasi + + + #Nasional + + + #Kuartal + + + #Informasi + + + #Nilai + + + #PDRB + + + #ADHB + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Kementerian LHK: Jumlah Hotspot di Indonesia Capai 326 Dalam 24 Jam Terakhir (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + Harga Bawang Merah Ukuran sedang di Pasar Tradisional Provinsi Maluku Utara Sebulan Terakhir Turun 3,85% + + + + + + + + + + 4,21% Penduduk Sanggau Berpendidikan Tinggi pada Akhir 2024 + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kota Bitung Naik Jadi 10,05 Tahun + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Fiji pada 2023 + + + + + + + + + + Gunung Ibu Kembali Erupsi Pagi Ini (Rabu, 11 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + PDB Paritas Daya Beli (PPP) Puerto Rico 2015 - 2024 + PDB + 11/03/2026, 12:41 + WIB + + + + + + + + + + + + Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat Capai 98,35 Poin pada 2025 + Properti + 11/03/2026, 12:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHK Sektor Jasa Lainnya Periode 2013-2025 + PDB + 11/03/2026, 12:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Biak Numfor Papua 2025 + Properti + 11/03/2026, 12:36 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Sumatera Selatan 2018 - 2024 + Politik + 11/03/2026, 12:26 + WIB + + + + + + + + + + + + + Populasi Sapi Potong Jantan yang Bisa Dipotong Periode 2013-2025 + Demografi + 11/03/2026, 12:19 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Nikel + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Nilai Investasi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_5531ab978742de2_kualitas-udara-jawa-barat-pagi-hari-123-terburuk-di-indonesia.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_5531ab978742de2_kualitas-udara-jawa-barat-pagi-hari-123-terburuk-di-indonesia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d3feeb42669327042bac5f9459f2eb785db4dd71 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_5531ab978742de2_kualitas-udara-jawa-barat-pagi-hari-123-terburuk-di-indonesia.md @@ -0,0 +1,684 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/5531ab978742de2/kualitas-udara-jawa-barat-pagi-hari-123-terburuk-di-indonesia +title: "Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:29:52 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Kualitas Udara di Jawa Barat pagi ini terburuk di Indonesia. Berdasarkan halaman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Kamis (12/3/2026) pukul 08.00 WIB terungkap bahwa indeks kualitas udara di Jawa Barat sebesar 98. Menurut Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, ISPU merupakan angka tanpa satuan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Perhitungan ISPU berdasarkan hasil pengukuran tujuh parameter pencemar udara yakni PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, dan HC. Pengukuran parameter pencemar udara tersebar di 72 stasiun di berbagai daerah. (Baca: Data Jumlah Rumah Terendam Akibat Bencana Alam di RI pada 2014-2014 ) Berdasarkan Permen LHK No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, ISPU pada rentang 0-50 memiliki kualitas udara baik, rentang 51-100 berarti kualitas udara sedang, dan rentang 101-200 kualitas udara tidak sehat yang bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikutnya, kualitas udara sangat tidak sehat pada rentang 201-300 dapat meningkatkan risiko kesehatan pada kelompok sensitif. Sementara, kualitas udara berbahaya pada rentang lebih dari 300 dapat merugikan kesehatan secara serius dan perlu penanganan cepat. Di bawah Jawa Barat, ada Kalimantan Selatan yang menempati posisi kedua terburuk di Indonesia dengan indeks kualitas udara 97. Kemudian, di posisi ketiga ada Sumatera Selatan dengan indeks kualitas udara 96. Ini artinya, tidak ada wilayah yang memiliki kualitas udara berbahaya. Berikut daftar 10 provinsi dengan indeks kualitas udara terburuk di Indonesia pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 08.00 WIB. 1. Jawa Barat: 98 2. Kalimantan Selatan: 97 3. Sumatera Selatan: 96 4. Riau: 92 5. Suamtera Utara: 91 6. Sumatera Utara: 90 7. Kalimantan Tengah: 89 8. Sumatera Barat: 87 9. Jambi: 85 10. Aceh: 83 (Baca: Data Jumlah Rumah Terendam Akibat Bencana Alam di RI pada 2014-2014 ) Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia Data Terkait Kualitas Udara Batam Paling Bersih di Indonesia Pagi Ini (12/3) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Banggai Kepulauan Naik 0,67% Setahun Terakhir Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Tomohon Capai 11,04 Tahun pada 2025 12,77% Penduduk di Kabupaten Pamekasan Masuk Kategori Miskin PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Puncak Rp.15,01 Juta Data per 2025 Inilah Produk yang Banyak Diekspor Indonesia ke Somalia. pada 2023 Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas harga berlaku Karet pengeluaran makanan Penduduk Miskin Update Me Bahan Bakar ekspor pertambangan Layanan konsumen & Kesehatan + + + + Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + Irfan Fadhlurrahman + 12/03/2026 09:20 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + + + 10 Daerah dengan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Tertinggi di Indonesia per 12 Maret 2026 Pukul 08.00 WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Kualitas Udara di Jawa Barat pagi ini terburuk di Indonesia. Berdasarkan halaman Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada Kamis (12/3/2026) pukul 08.00 WIB terungkap bahwa indeks kualitas udara di Jawa Barat sebesar 98. Menurut Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara KLHK, ISPU merupakan angka tanpa satuan yang digunakan untuk menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi tertentu dan didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Perhitungan ISPU berdasarkan hasil pengukuran tujuh parameter pencemar udara yakni PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, dan HC. Pengukuran parameter pencemar udara tersebar di 72 stasiun di berbagai daerah. (Baca: Data Jumlah Rumah Terendam Akibat Bencana Alam di RI pada 2014-2014 ) Berdasarkan Permen LHK No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara, ISPU pada rentang 0-50 memiliki kualitas udara baik, rentang 51-100 berarti kualitas udara sedang, dan rentang 101-200 kualitas udara tidak sehat yang bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikutnya, kualitas udara sangat tidak sehat pada rentang 201-300 dapat meningkatkan risiko kesehatan pada kelompok sensitif. Sementara, kualitas udara berbahaya pada rentang lebih dari 300 dapat merugikan kesehatan secara serius dan perlu penanganan cepat. Di bawah Jawa Barat, ada Kalimantan Selatan yang menempati posisi kedua terburuk di Indonesia dengan indeks kualitas udara 97. Kemudian, di posisi ketiga ada Sumatera Selatan dengan indeks kualitas udara 96. Ini artinya, tidak ada wilayah yang memiliki kualitas udara berbahaya. Berikut daftar 10 provinsi dengan indeks kualitas udara terburuk di Indonesia pada Kamis, 12 Maret 2026 pukul 08.00 WIB. 1. Jawa Barat: 98 2. Kalimantan Selatan: 97 3. Sumatera Selatan: 96 4. Riau: 92 5. Suamtera Utara: 91 6. Sumatera Utara: 90 7. Kalimantan Tengah: 89 8. Sumatera Barat: 87 9. Jambi: 85 10. Aceh: 83 (Baca: Data Jumlah Rumah Terendam Akibat Bencana Alam di RI pada 2014-2014 ) + + + + + Tags + + + #kualitas udara + + + #Kualitas Udara Indonesia + + + #Polusi Udara + + + #Polusi + + + #Kesehatan + + + #pencemaran udara + + + #Update Me + + + #Udara + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Kualitas Udara Batam Paling Bersih di Indonesia Pagi Ini (12/3) + + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Banggai Kepulauan Naik 0,67% Setahun Terakhir + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Tomohon Capai 11,04 Tahun pada 2025 + + + + + + + + + + 12,77% Penduduk di Kabupaten Pamekasan Masuk Kategori Miskin + + + + + + + + + + PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Puncak Rp.15,01 Juta Data per 2025 + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diekspor Indonesia ke Somalia. pada 2023 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Produk Utama yang Diekspor Indonesia ke Republik Ceko pada 2023 + Perdagangan + 12/03/2026, 10:01 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Perak Naik Menuju Level US$85,632 /Troy Ons (Kamis, 12 Maret 2026) + Layanan konsumen & Kesehatan + 12/03/2026, 10:00 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Karet Tsr20 - Rubber Tsr20 Futures - Naik Menuju Level US$199 /100 Kg (Rabu, 11 Maret 2026) + Agroindustri + 12/03/2026, 9:56 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Emas Hari Ini Rabu, 11 Maret 2026 Naik Rp40.000,0 + Pertambangan + 12/03/2026, 9:52 + WIB + + + + + + + + + + + + + Harga Minyak Dunia Naik ke US$ 70,8 per Barel (Kamis, 12 Maret 2026) + Pasar + 12/03/2026, 9:43 + WIB + + + + + + + + + + + + 10 Provinsi Terpilih Harga Minyak Goreng Tertinggi (Selasa, 10 Maret 2026) + Ekonomi & Makro + 12/03/2026, 9:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + harga berlaku + + + + + Karet + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Penduduk Miskin + + + + + Update Me + + + + + Bahan Bakar + + + + + ekspor pertambangan + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_68abef979f680_pemberian-obat-cacing-balita-di-indonesia-2024-ntt-tertinggi.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_68abef979f680_pemberian-obat-cacing-balita-di-indonesia-2024-ntt-tertinggi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b2286f11d829a8fc2c8d4ce3f7925e28f841e4c3 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_68abef979f680_pemberian-obat-cacing-balita-di-indonesia-2024-ntt-tertinggi.md @@ -0,0 +1,844 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/68abef979f680/pemberian-obat-cacing-balita-di-indonesia-2024-ntt-tertinggi +title: "Pemberian Obat Cacing Balita di Indonesia 2024, NTT Tertinggi" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:18 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Pemberian Obat Cacing Balita di Indonesia 2024, NTT Tertinggi + +Dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, 78% balita usia 12-59 bulan mendapatkan layanan pemberian obat cacing dalam 12 bulan terakhir. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Pemberian Obat Cacing Balita di Indonesia 2024, NTT Tertinggi”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 , sebanyak 78% balita usia 12-59 bulan di Tanah Air mendapatkan pemberian obat cacing dalam 12 bulan terakhir saat survei dilakukan. Secara wilayah, baru 12 dari 36 provinsi yang mengantongi proporsi melebihi rerata angka nasional. Tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (91,8%), Jawa Timur (91,7%), dan DI Yogyakarta (91,5%). Berikut daftar provinsi dengan pemberian obat cacing melebihi rerata nasional: Adapun berdasarkan kelompok usia, di antaranya 12-23 bulan (67,5%), 24-35 bulan (80,4%), 36-47 bulan (81,5%), 48-59 bulan (82%). Sebagai catatan, data Papua Pegunungan dan Papua Tengah tidak tersedia. Belum lama ini, dikabarkan balita di Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia karena cacingan. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kematian tersebut bukan karena cacingan, melainkan infeksi berat yang diduga dipicu tuberkulosis atau meningitis. “Yang bersangkutan meninggalnya karena infeksi. Infeksinya kita duga bisa karena meningitis, ini masih dugaan, ya, bisa juga karena TBC. Karena yang bersangkutan itu sudah 3 bulan terus-menerus batuk berdahak,” kata Budi, dikutip dari Antara , Jumat, Kota Bandung, (22/8/2025). (Baca: Data Prevalensi Balita ISPA di Tingkat Provinsi Indonesia Tahun 2024 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Pemberian Obat Cacing Balita di Indonesia 2024, NTT Tertinggi Data Terkait Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (12/3) Terburuk di Indonesia 10 Daerah di Indonesia dengan Udara Paling Bersih Sore Ini (12/3) Pada 2025, Cadangan BBM Indonesia Hanya Cukup 20,76 Hari Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia Kualitas Udara Batam Paling Bersih di Indonesia Pagi Ini (12/3) Topik Trending Data Populer Tags Update Me Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Komoditas Harga Perak Karet harga gandum Harga kopi bencana hidrometeorologi Layanan konsumen & Kesehatan + + + Premium + + + + Pemberian Obat Cacing Balita di Indonesia 2024, NTT Tertinggi + + + + + + Akbar Ridwan + 25/08/2025 13:47 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, 78% balita usia 12-59 bulan mendapatkan layanan pemberian obat cacing dalam 12 bulan terakhir. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Pemberian Obat Cacing Balita di Indonesia 2024, NTT Tertinggi”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Proporsi Balita 12-59 Bulan yang Mendapatkan Layanan Pemberian Obat Cacing dalam 12 Bulan Terakhir Berdasarkan Provinsi (2024)* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Dalam Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 , sebanyak 78% balita usia 12-59 bulan di Tanah Air mendapatkan pemberian obat cacing dalam 12 bulan terakhir saat survei dilakukan. + Secara wilayah, baru 12 dari 36 provinsi yang mengantongi proporsi melebihi rerata angka nasional. Tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur (91,8%), Jawa Timur (91,7%), dan DI Yogyakarta (91,5%). + Berikut daftar provinsi dengan pemberian obat cacing melebihi rerata nasional: + + Nusa Tenggara Timur: 91,8% + Jawa Timur: 91,7% + DI Yogyakarta: 91,5% + Jawa Tengah: 91,2% + Nusa Tenggara Barat: 90,4% + Jawa Barat: 89% + Bali: 89% + Sumatera Barat: 86% + Kepulauan Riau: 82,8% + Lampung: 82,1% + Kalimantan Selatan: 81,2% + Kalimantan Timur: 78,8%. + + Adapun berdasarkan kelompok usia, di antaranya 12-23 bulan (67,5%), 24-35 bulan (80,4%), 36-47 bulan (81,5%), 48-59 bulan (82%). Sebagai catatan, data Papua Pegunungan dan Papua Tengah tidak tersedia.  + Belum lama ini, dikabarkan balita di Sukabumi, Jawa Barat, meninggal dunia karena cacingan. Namun, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kematian tersebut bukan karena cacingan, melainkan infeksi berat yang diduga dipicu tuberkulosis atau meningitis. + “Yang bersangkutan meninggalnya karena infeksi. Infeksinya kita duga bisa karena meningitis, ini masih dugaan, ya, bisa juga karena TBC. Karena yang bersangkutan itu sudah 3 bulan terus-menerus batuk berdahak,” kata Budi, dikutip dari Antara , Jumat, Kota Bandung, (22/8/2025). (Baca: Data Prevalensi Balita ISPA di Tingkat Provinsi Indonesia Tahun 2024 ) + + + + Editor : + Erlina Fury Santika + + + + Tags + + + #Balita + + + #Obat cacing + + + #Obat + + + #Anak + + + #Penyakit + + + #Keep Me on Trend + + + #Kesehatan + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (12/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + 10 Daerah di Indonesia dengan Udara Paling Bersih Sore Ini (12/3) + + + + + + + + + + + + + + Pada 2025, Cadangan BBM Indonesia Hanya Cukup 20,76 Hari + + + + + + + + + + Kualitas Udara Jawa Barat Pagi Hari (12/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + Kualitas Udara Batam Paling Bersih di Indonesia Pagi Ini (12/3) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Update Harga Emas Hari Ini Turun Menjadi Rp3,02 Juta + Pertambangan + 13/03/2026, 11:43 + WIB + + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Pengadaan Listrik dan Gas Periode 2015-2025 + Ekonomi & Makro + 13/03/2026, 11:34 + WIB + + + + + + + + + + + + + Top 10 Kripto Berdasarkan Volume Transaksi + Pasar + 13/03/2026, 11:17 + WIB + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin Periode 2013-2025 + Demografi + 13/03/2026, 11:17 + WIB + + + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Masih di Bawah Rata-rata Nasional + Layanan konsumen & Kesehatan + 13/03/2026, 11:10 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Mobil Barang di Papua Barat | 2024 + Layanan konsumen & Kesehatan + 13/03/2026, 10:56 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Update Me + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_f8c0e4d8ca163f9_rata-rata-pengeluaran-perkapita-seminggu-di-jawa-tengah-2025.md b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_f8c0e4d8ca163f9_rata-rata-pengeluaran-perkapita-seminggu-di-jawa-tengah-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..63a51d58a2b6e18dcfebff5c1af9890d85991180 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_layanan-konsumen-kesehatan_statistik_f8c0e4d8ca163f9_rata-rata-pengeluaran-perkapita-seminggu-di-jawa-tengah-2025.md @@ -0,0 +1,885 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/layanan-konsumen-kesehatan/statistik/f8c0e4d8ca163f9/rata-rata-pengeluaran-perkapita-seminggu-di-jawa-tengah-2025 +title: "Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu di Jawa Tengah | 2025" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:56 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu di Jawa Tengah | 2025 + +Meskipun nilai tahun terakhir sama dengan Kabupaten Ketapang, pertumbuhannya jauh lebih buruk dibandingkan daerah tersebut, yang hanya mengalami penurunan turun 11.11%. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu untuk Cakalang.Dencis di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 6 Rupiah/Kapita/Minggu. Dibandingkan tahun sebelumnya (2024), nilai ini mengalami penurunan sebesar 43 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 87.76%. Perkembangan selama 4 tahun terakhir (2022-2025) menunjukkan fluktuasi yang ekstrem: pertumbuhan mencapai puncak positif sebesar 902.04% pada 2023, dan penurunan terendah turun 87.76% pada 2025. Rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun terakhir (2023-2025) adalah sekitar 245.01%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2023 saja (-79.26%). Ranking di pulau Jawa pada 2025 turun dari peringkat 29 tahun 2024 ke 69, dan ranking se-Indonesia turun dari 375 ke 430. (Baca: Harga Kopi Kontrak Tiga Bulan - US Coffee C Futures Naik Menuju Level 284,6 Pound (Senin, 02 Maret 2026) ) Ranking se-Indonesia untuk Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kabupaten Ketapang pada tahun terakhir adalah 427, dengan nilai sebesar 8 Rupiah/Kapita/Minggu. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 1 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 11.11%. Nilai dua tahun sebelumnya di daerah ini adalah 37.8 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan penurunan berturut-turut selama tiga tahun terakhir: dari 37.8 menjadi 9 lalu 8. Ranking di pulau Kalimantan adalah 35, yang sama dengan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Malinau. Nilai tahun terakhir di Kabupaten Ketapang sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap (6 Rupiah/Kapita/Minggu), namun pertumbuhannya lebih baik dibandingkan daerah-daerah seperti Kabupaten Malinau yang memiliki pertumbuhan negatif turun 94.37%. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kabupaten Malinau pada tahun terakhir sebesar 8 Rupiah/Kapita/Minggu, dengan ranking se-Indonesia 427 dan ranking di pulau Kalimantan 35. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 134 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 94.37%, yang merupakan penurunan paling signifikan di antara daerah-daerah yang dibandingkan. Nilai dua tahun sebelumnya adalah 124.07 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan penurunan yang sangat drastis selama dua tahun berturut-turut: dari 124.07 menjadi 142 lalu turun ke 8. Meskipun nilai tahun terakhir sama dengan Kabupaten Ketapang, pertumbuhannya jauh lebih buruk dibandingkan daerah tersebut, yang hanya mengalami penurunan turun 11.11%. Ranking di pulau Kalimantan tetap stabil di peringkat 35, sama dengan Kabupaten Ketapang. Ranking se-Indonesia untuk Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kota Blitar pada tahun terakhir adalah 427, dengan nilai sebesar 8 Rupiah/Kapita/Minggu. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 44 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 84.62%. Nilai dua tahun sebelumnya di daerah ini adalah 13.17 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan perkembangan yang fluktuatif: dari 13.17 menjadi 52 lalu turun ke 8. Ranking di pulau Jawa adalah 67, yang lebih rendah dibandingkan ranking Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 (peringkat 69). Nilai tahun terakhir di Kota Blitar sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap, namun pertumbuhannya lebih buruk dibandingkan daerah seperti Kota Kediri yang memiliki pertumbuhan positif sebesar 20.69%. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kota Kediri pada tahun terakhir sebesar 7 Rupiah/Kapita/Minggu, dengan ranking se-Indonesia 429 dan ranking di pulau Jawa 68. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami kenaikan sebesar 1.2 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan positif sebesar 20.69%, yang merupakan pertumbuhan positif satu-satunya di antara daerah-daerah yang dibandingkan. Nilai dua tahun sebelumnya adalah 7.78 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi: dari 7.78 menjadi 5.8 lalu naik ke 7. Ranking di pulau Jawa sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Cilacap (peringkat 69), dan nilai tahun terakhir sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap. Pertumbuhan positif di Kota Kediri menjadi pengecualian di antara daerah-daerah lain yang sebagian besar mengalami penurunan. (Baca: PDB Paritas Daya Beli (PPP) Somalia 2015 - 2024 ) Ranking se-Indonesia untuk Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kabupaten Temanggung pada tahun terakhir adalah 432, dengan nilai sebesar 5 Rupiah/Kapita/Minggu. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 3.31 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 39.83%. Tidak ada data nilai dua tahun sebelumnya untuk daerah ini, namun perkembangan selama dua tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 8.31 menjadi 5. Ranking di pulau Jawa adalah 71, yang lebih rendah dibandingkan ranking Kabupaten Cilacap (peringkat 69). Nilai tahun terakhir di Kabupaten Temanggung sedikit lebih rendah dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap, dan pertumbuhannya lebih buruk dibandingkan daerah seperti Kota Kediri yang memiliki pertumbuhan positif. Ranking se-Indonesia di daerah ini juga lebih rendah dibandingkan sebagian besar daerah lain yang dibandingkan. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kabupaten Kutai Barat pada tahun terakhir sebesar 5 Rupiah/Kapita/Minggu, dengan ranking se-Indonesia 432 dan ranking di pulau Kalimantan 37. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 110 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 95.65%, yang merupakan penurunan terbesar kedua setelah Kabupaten Malinau. Nilai dua tahun sebelumnya adalah 44.85 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan penurunan drastis selama dua tahun berturut-turut: dari 44.85 menjadi 115 lalu turun ke 5. Ranking di pulau Kalimantan sedikit lebih rendah dibandingkan Kabupaten Ketapang dan Malinau (peringkat 35), dan nilai tahun terakhir sama dengan nilai di Kabupaten Temanggung. Pertumbuhannya jauh lebih buruk dibandingkan daerah seperti Kabupaten Ketapang yang memiliki pertumbuhan negatif turun 11.11%. Ranking se-Indonesia untuk Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kota Cimahi pada tahun terakhir adalah 432, dengan nilai sebesar 5 Rupiah/Kapita/Minggu. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 32.88 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 86.8%. Tidak ada data nilai dua tahun sebelumnya untuk daerah ini, namun perkembangan selama dua tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 37.88 menjadi 5. Ranking di pulau Jawa adalah 71, yang sama dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kuningan. Nilai tahun terakhir di Kota Cimahi sedikit lebih rendah dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap, dan pertumbuhannya lebih buruk dibandingkan daerah seperti Kota Kediri yang memiliki pertumbuhan positif. Ranking se-Indonesia di daerah ini sama dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kutai Barat. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kabupaten Kuningan pada tahun terakhir sebesar 5 Rupiah/Kapita/Minggu, dengan ranking se-Indonesia 432 dan ranking di pulau Jawa 71. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 8 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 61.54%. Nilai dua tahun sebelumnya adalah 15.81 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan perkembangan yang fluktuatif: dari 15.81 menjadi 13 lalu turun ke 5. Ranking di pulau Jawa sama dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Temanggung, dan nilai tahun terakhir sama dengan nilai di daerah-daerah tersebut. Pertumbuhannya lebih buruk dibandingkan daerah seperti Kota Kediri yang memiliki pertumbuhan positif, dan nilai tahun terakhir sedikit lebih rendah dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap. Ranking se-Indonesia di daerah ini sama dengan tiga daerah lain yang dibandingkan. Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu di Jawa Tengah | 2025 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu di Jawa Tengah | 2025 Data Terkait 10 Wilayah Paling Berpolusi di Indonesia Pagi Ini (11/3) 10 Daerah di Indonesia dengan Udara Paling Bersih Pagi Ini (11/3) Indonesia Impor Reaktor Nuklir Senilai US$ 7 Ribu dari Jamaika. pada 2023 BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Turun 3,18%(Data Desember 2025) Angka Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Penduduk Donggala Naik 12,44% pada 2025 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Manado Naik Jadi 11,52 Tahun Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Perak Karet pengeluaran makanan Pasar Tradisional sekolah agama luka ringan tayangan Layanan konsumen & Kesehatan + + + Lite + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu di Jawa Tengah | 2025 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 03/03/2026 10:46 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Meskipun nilai tahun terakhir sama dengan Kabupaten Ketapang, pertumbuhannya jauh lebih buruk dibandingkan daerah tersebut, yang hanya mengalami penurunan turun 11.11%. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu di Jawa Tengah | 2025 + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu di Jawa Tengah 2022 - 2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu untuk Cakalang.Dencis di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah pada tahun 2025 sebesar 6 Rupiah/Kapita/Minggu. Dibandingkan tahun sebelumnya (2024), nilai ini mengalami penurunan sebesar 43 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 87.76%. Perkembangan selama 4 tahun terakhir (2022-2025) menunjukkan fluktuasi yang ekstrem: pertumbuhan mencapai puncak positif sebesar 902.04% pada 2023, dan penurunan terendah turun 87.76% pada 2025. Rata-rata pertumbuhan selama 3 tahun terakhir (2023-2025) adalah sekitar 245.01%, yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahun 2023 saja (-79.26%). Ranking di pulau Jawa pada 2025 turun dari peringkat 29 tahun 2024 ke 69, dan ranking se-Indonesia turun dari 375 ke 430. (Baca: Harga Kopi Kontrak Tiga Bulan - US Coffee C Futures Naik Menuju Level 284,6 Pound (Senin, 02 Maret 2026) ) Kabupaten Ketapang Ranking se-Indonesia untuk Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kabupaten Ketapang pada tahun terakhir adalah 427, dengan nilai sebesar 8 Rupiah/Kapita/Minggu. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 1 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 11.11%. Nilai dua tahun sebelumnya di daerah ini adalah 37.8 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan penurunan berturut-turut selama tiga tahun terakhir: dari 37.8 menjadi 9 lalu 8. Ranking di pulau Kalimantan adalah 35, yang sama dengan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Malinau. Nilai tahun terakhir di Kabupaten Ketapang sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap (6 Rupiah/Kapita/Minggu), namun pertumbuhannya lebih baik dibandingkan daerah-daerah seperti Kabupaten Malinau yang memiliki pertumbuhan negatif turun 94.37%. Kabupaten Malinau Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kabupaten Malinau pada tahun terakhir sebesar 8 Rupiah/Kapita/Minggu, dengan ranking se-Indonesia 427 dan ranking di pulau Kalimantan 35. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 134 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 94.37%, yang merupakan penurunan paling signifikan di antara daerah-daerah yang dibandingkan. Nilai dua tahun sebelumnya adalah 124.07 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan penurunan yang sangat drastis selama dua tahun berturut-turut: dari 124.07 menjadi 142 lalu turun ke 8. Meskipun nilai tahun terakhir sama dengan Kabupaten Ketapang, pertumbuhannya jauh lebih buruk dibandingkan daerah tersebut, yang hanya mengalami penurunan turun 11.11%. Ranking di pulau Kalimantan tetap stabil di peringkat 35, sama dengan Kabupaten Ketapang. Kota Blitar Ranking se-Indonesia untuk Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kota Blitar pada tahun terakhir adalah 427, dengan nilai sebesar 8 Rupiah/Kapita/Minggu. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 44 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 84.62%. Nilai dua tahun sebelumnya di daerah ini adalah 13.17 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan perkembangan yang fluktuatif: dari 13.17 menjadi 52 lalu turun ke 8. Ranking di pulau Jawa adalah 67, yang lebih rendah dibandingkan ranking Kabupaten Cilacap pada tahun 2025 (peringkat 69). Nilai tahun terakhir di Kota Blitar sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap, namun pertumbuhannya lebih buruk dibandingkan daerah seperti Kota Kediri yang memiliki pertumbuhan positif sebesar 20.69%. Kota Kediri Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kota Kediri pada tahun terakhir sebesar 7 Rupiah/Kapita/Minggu, dengan ranking se-Indonesia 429 dan ranking di pulau Jawa 68. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami kenaikan sebesar 1.2 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan positif sebesar 20.69%, yang merupakan pertumbuhan positif satu-satunya di antara daerah-daerah yang dibandingkan. Nilai dua tahun sebelumnya adalah 7.78 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi: dari 7.78 menjadi 5.8 lalu naik ke 7. Ranking di pulau Jawa sedikit lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Cilacap (peringkat 69), dan nilai tahun terakhir sedikit lebih tinggi dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap. Pertumbuhan positif di Kota Kediri menjadi pengecualian di antara daerah-daerah lain yang sebagian besar mengalami penurunan. (Baca: PDB Paritas Daya Beli (PPP) Somalia 2015 - 2024 ) Kabupaten Temanggung Ranking se-Indonesia untuk Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kabupaten Temanggung pada tahun terakhir adalah 432, dengan nilai sebesar 5 Rupiah/Kapita/Minggu. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 3.31 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 39.83%. Tidak ada data nilai dua tahun sebelumnya untuk daerah ini, namun perkembangan selama dua tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 8.31 menjadi 5. Ranking di pulau Jawa adalah 71, yang lebih rendah dibandingkan ranking Kabupaten Cilacap (peringkat 69). Nilai tahun terakhir di Kabupaten Temanggung sedikit lebih rendah dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap, dan pertumbuhannya lebih buruk dibandingkan daerah seperti Kota Kediri yang memiliki pertumbuhan positif. Ranking se-Indonesia di daerah ini juga lebih rendah dibandingkan sebagian besar daerah lain yang dibandingkan. Kabupaten Kutai Barat Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kabupaten Kutai Barat pada tahun terakhir sebesar 5 Rupiah/Kapita/Minggu, dengan ranking se-Indonesia 432 dan ranking di pulau Kalimantan 37. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 110 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 95.65%, yang merupakan penurunan terbesar kedua setelah Kabupaten Malinau. Nilai dua tahun sebelumnya adalah 44.85 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan penurunan drastis selama dua tahun berturut-turut: dari 44.85 menjadi 115 lalu turun ke 5. Ranking di pulau Kalimantan sedikit lebih rendah dibandingkan Kabupaten Ketapang dan Malinau (peringkat 35), dan nilai tahun terakhir sama dengan nilai di Kabupaten Temanggung. Pertumbuhannya jauh lebih buruk dibandingkan daerah seperti Kabupaten Ketapang yang memiliki pertumbuhan negatif turun 11.11%. Kota Cimahi Ranking se-Indonesia untuk Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kota Cimahi pada tahun terakhir adalah 432, dengan nilai sebesar 5 Rupiah/Kapita/Minggu. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 32.88 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 86.8%. Tidak ada data nilai dua tahun sebelumnya untuk daerah ini, namun perkembangan selama dua tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 37.88 menjadi 5. Ranking di pulau Jawa adalah 71, yang sama dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kuningan. Nilai tahun terakhir di Kota Cimahi sedikit lebih rendah dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap, dan pertumbuhannya lebih buruk dibandingkan daerah seperti Kota Kediri yang memiliki pertumbuhan positif. Ranking se-Indonesia di daerah ini sama dengan Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kutai Barat. Kabupaten Kuningan Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Seminggu Cakalang.Dencis di Kabupaten Kuningan pada tahun terakhir sebesar 5 Rupiah/Kapita/Minggu, dengan ranking se-Indonesia 432 dan ranking di pulau Jawa 71. Dibandingkan tahun sebelumnya, nilai ini mengalami penurunan sebesar 8 Rupiah/Kapita/Minggu dengan pertumbuhan negatif turun 61.54%. Nilai dua tahun sebelumnya adalah 15.81 Rupiah/Kapita/Minggu, menunjukkan perkembangan yang fluktuatif: dari 15.81 menjadi 13 lalu turun ke 5. Ranking di pulau Jawa sama dengan Kota Cimahi dan Kabupaten Temanggung, dan nilai tahun terakhir sama dengan nilai di daerah-daerah tersebut. Pertumbuhannya lebih buruk dibandingkan daerah seperti Kota Kediri yang memiliki pertumbuhan positif, dan nilai tahun terakhir sedikit lebih rendah dibandingkan nilai di Kabupaten Cilacap. Ranking se-Indonesia di daerah ini sama dengan tiga daerah lain yang dibandingkan. + + + + + Tags + + + #kabupaten kota + + + #kabupaten/kota + + + #Kabupaten + + + #pulau + + + #Kapita + + + #Cilacap + + + #Nilai + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + 10 Wilayah Paling Berpolusi di Indonesia Pagi Ini (11/3) + + + + + + + + + + 10 Daerah di Indonesia dengan Udara Paling Bersih Pagi Ini (11/3) + + + + + + + + + + Indonesia Impor Reaktor Nuklir Senilai US$ 7 Ribu dari Jamaika. pada 2023 + + + + + + + + + + BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Turun 3,18%(Data Desember 2025) + + + + + + + + + + Angka Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Penduduk Donggala Naik 12,44% pada 2025 + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kota Manado Naik Jadi 11,52 Tahun + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Harga Emas Hari Ini Rabu, 11 Maret 2026 Naik Rp40.000,0 + Pertambangan + 11/03/2026, 10:03 + WIB + + + + + + + + + + + + + Harga Minyak Dunia Naik ke US$ 70,8 per Barel (Rabu, 11 Maret 2026) + Pasar + 11/03/2026, 9:55 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Karet Tsr20 - Rubber Tsr20 Futures - Pagi Hari Diperdagangkan US$197,7 /100 Kg (Selasa, 10 Maret 2026) + Agroindustri + 11/03/2026, 9:49 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Perak Turun Menuju Level US$88,567 /Troy Ons (Rabu, 11 Maret 2026) + Layanan konsumen & Kesehatan + 11/03/2026, 9:46 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Kalimantan Utara 2018 - 2024 + Politik + 11/03/2026, 9:39 + WIB + + + + + + + + + + + + PDB Paritas Daya Beli (PPP) Paraguai 2015 - 2024 + PDB + 11/03/2026, 9:36 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Pasar Tradisional + + + + + sekolah agama + + + + + luka ringan + + + + + tayangan + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_lingkungan_statistik_2c63cf1bc287c16_kualitas-udara-di-bangladesh-paling-buruk-se-dunia-bagaimana-indonesia.md b/raw/databoks.katadata.co.id_lingkungan_statistik_2c63cf1bc287c16_kualitas-udara-di-bangladesh-paling-buruk-se-dunia-bagaimana-indonesia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..888056aac3a415f9f7af346d6532ab38b3644ed0 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_lingkungan_statistik_2c63cf1bc287c16_kualitas-udara-di-bangladesh-paling-buruk-se-dunia-bagaimana-indonesia.md @@ -0,0 +1,892 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/lingkungan/statistik/2c63cf1bc287c16/kualitas-udara-di-bangladesh-paling-buruk-se-dunia-bagaimana-indonesia +title: "Kualitas Udara di Bangladesh Paling Buruk se-Dunia, Bagaimana Indonesia?" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:45:35 +source_type: news +quality_score: 65 +is_priority: false +--- + +# Kualitas Udara di Bangladesh Paling Buruk se-Dunia, Bagaimana Indonesia? + +Bangladesh merupakan negara dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 76,9 mikrogram per meter kubik (?g/m3). Sementara Indonesia menduduki peringkat ke-17. Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Berdasarkan laporan terbaru Kualitas Udara Dunia 2021 dari IQAir, Bangladesh merupakan negara dengan  kualitas udara  terburuk di dunia dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 76,9 mikrogram per meter kubik (μg/m3). Angka ini jauh melampaui standar udara bersih WHO yang terbaru dengan ambang batas PM2,5 sebesar 5 μg/m3. Semakin tinggi angka konsentrasi PM2,5, maka polusi udaranya dinilai semakin parah. Mengutip laman resmi Badan Klimatologi dan Geofisika (BMKG), partikulat (PM2,5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer). PM2,5 merupakan ancaman kesehatan terbesar, karena ukurannya yang kecil dan dapat melayang di udara untuk waktu yang lama serta dapat diserap jauh ke dalam aliran darah saat terhirup. Kemudian, Chad tercatat menjadi negara dengan kualitas udara terburuk sedunia urutan kedua dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 75,9 μg/m3. Setelahnya ada Pakistan dengan 66,8 μg/m3, Tajikistan 59,4 μg/m3, dan India 58,1 μg/m3. Sementara Indonesia menduduki peringkat ke-17 negara dengan polusi udara terburuk di dunia dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 34,3 μg/m3. Dengan konsentrasi tersebut, Indonesia berada di posisi pertama negara dengan kualitas udara terburuk di kawasan Asia Tenggara. Laporan IQAir juga menunjukkan bahwa kualitas udara di Indonesia pada tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2020 di mana konsentrasi PM2,5 mencapai 40,7 μg/m3. Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dalam negeri dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 39,2 μg/m3. Angka tersebut menempatkan Ibu Kota Jakarta berada di di peringkat ke-12 dunia. (Baca Juga:  Ini Negara Penyumbang Emisi Karbon Terbesar pada 2021 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Kualitas Udara di Bangladesh Paling Buruk se-Dunia, Bagaimana Indonesia? Kualitas Udara di Bangladesh Paling Buruk se-Dunia, Bagaimana Indonesia? Data Terkait Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Capai 8,3 Tahun pada 2025 8,9% Penduduk di Kabupaten Maros Masuk Kategori Miskin Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Barito Timur | 2024 Data 2025: PDRB ADHB per Kapita Kota Bau Bau Rp.75,9 Juta Info Gempa Jumat, 13 Maret 2026 di Kolaka Timur 3,2 M, Tak Berpotensi Tsunami Topik Trending Data Populer Tags Update Me Harga Tembaga bencana hidrometeorologi pengeluaran makanan gempa luka ringan sekolah agama cuaca Jakarta tenaga pendidik Pasar Tradisional Lingkungan + + + Lite + + + + Kualitas Udara di Bangladesh Paling Buruk se-Dunia, Bagaimana Indonesia? + + + + + + Vika Azkiya Dihni + 22/03/2022 15:20 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Bangladesh merupakan negara dengan kualitas udara terburuk di dunia dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 76,9 mikrogram per meter kubik (?g/m3). Sementara Indonesia menduduki peringkat ke-17. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Kualitas Udara di Bangladesh Paling Buruk se-Dunia, Bagaimana Indonesia? + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10 Negara dengan Konsentrasi PM2,5 Tertinggi (2021) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Berdasarkan laporan terbaru Kualitas Udara Dunia 2021 dari IQAir, Bangladesh merupakan negara dengan  kualitas udara  terburuk di dunia dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 76,9 mikrogram per meter kubik (μg/m3). Angka ini jauh melampaui standar udara bersih WHO yang terbaru dengan ambang batas PM2,5 sebesar 5 μg/m3.  + Semakin tinggi angka konsentrasi PM2,5, maka polusi udaranya dinilai semakin parah. Mengutip laman resmi Badan Klimatologi dan Geofisika (BMKG), partikulat (PM2,5) adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).  + PM2,5 merupakan ancaman kesehatan terbesar, karena ukurannya yang kecil dan dapat melayang di udara untuk waktu yang lama serta dapat diserap jauh ke dalam aliran darah saat terhirup. + Kemudian, Chad tercatat menjadi negara dengan kualitas udara terburuk sedunia urutan kedua dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 75,9 μg/m3. Setelahnya ada Pakistan dengan 66,8 μg/m3, Tajikistan 59,4 μg/m3, dan India 58,1 μg/m3. + Sementara Indonesia menduduki peringkat ke-17 negara dengan polusi udara terburuk di dunia dengan konsentrasi PM2,5 mencapai 34,3 μg/m3. Dengan konsentrasi tersebut, Indonesia berada di posisi pertama negara dengan kualitas udara terburuk di kawasan Asia Tenggara. + Laporan IQAir juga menunjukkan bahwa kualitas udara di Indonesia pada tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2020 di mana konsentrasi PM2,5 mencapai 40,7 μg/m3.  + Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk di dalam negeri dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 39,2 μg/m3. Angka tersebut menempatkan Ibu Kota Jakarta berada di di peringkat ke-12 dunia. + (Baca Juga:  Ini Negara Penyumbang Emisi Karbon Terbesar pada 2021 ) + + + + Editor : + Annissa Mutia + + + + Tags + + + #Negara dengan Kualitas Udara Terburuk + + + #kualitas udara + + + #Polusi Udara + + + #Pencemaran Lingkungan + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Capai 8,3 Tahun pada 2025 + + + + + + + + + + 8,9% Penduduk di Kabupaten Maros Masuk Kategori Miskin + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Barito Timur | 2024 + + + + + + + + + + Data 2025: PDRB ADHB per Kapita Kota Bau Bau Rp.75,9 Juta + + + + + + + + + + Info Gempa Jumat, 13 Maret 2026 di Kolaka Timur 3,2 M, Tak Berpotensi Tsunami + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Nusa Tenggara Barat 2018 - 2024 + Politik + 13/03/2026, 9:39 + WIB + + + + + + + + + + + + Statistik Penduduk Beragama Budha di Kabupaten Pasuruan 2015-2024 + Demografi + 13/03/2026, 9:19 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Bone Bolango pada 2024 + Ketenagakerjaan + 13/03/2026, 9:07 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Nduga Periode 2009 - 2024 + Demografi + 13/03/2026, 8:37 + WIB + + + + + + + + + + + + 8,9% Penduduk di Kabupaten Maros Masuk Kategori Miskin + Demografi + 13/03/2026, 8:37 + WIB + + + + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 + Demografi + 13/03/2026, 8:35 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Update Me + + + + + Harga Tembaga + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + gempa + + + + + luka ringan + + + + + sekolah agama + + + + + cuaca Jakarta + + + + + tenaga pendidik + + + + + Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_pasar_statistik_69a0ff58b5d30_laba-dan-pendapatan-astra-internasional-kompak-turun-pada-2025.md b/raw/databoks.katadata.co.id_pasar_statistik_69a0ff58b5d30_laba-dan-pendapatan-astra-internasional-kompak-turun-pada-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de9a9e1638744c6240b16aa0c7afc240d329d99a --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_pasar_statistik_69a0ff58b5d30_laba-dan-pendapatan-astra-internasional-kompak-turun-pada-2025.md @@ -0,0 +1,911 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/pasar/statistik/69a0ff58b5d30/laba-dan-pendapatan-astra-internasional-kompak-turun-pada-2025 +title: "Laba dan Pendapatan Astra Internasional Kompak Turun pada 2025" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:31:36 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Laba dan Pendapatan Astra Internasional Kompak Turun pada 2025 + +PT Astra Internasional Tbk (ASII) mencatatkan laba bersih sebesar Rp32,76 triliun sepanjang 2025, atau turun 3,33% secara tahunan (yoy). Akses single data Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. Dapatkan: Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » PT Astra Internasional Tbk (ASII) mencatatkan laba bersih sebesar Rp32,76 triliun sepanjang 2025. Laba yang diatribusikan kepada entitas induk itu menyusut 3,33% dari perolehan tahun sebelumnya ( year-on-year /yoy) yang sebesar Rp33,90 triliun. Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro menjelaskan, penurunan laba ini utamanya disebabkan oleh pelemahan harga batu bara dan lesunya pasar mobil baru. "Namun, kinerja bisnis grup tetap resilien, didukung oleh kontribusi yang baik dari bisnis-bisnis lainnya," kata Djony dalam keternagan persnya, dilansir dari Katadata , Jumat (27/2/2026). Perseroan memprediksi sentimen konsumen akan membaik, meskipun kondisi operasional di sejumlah lini usaha masih mengalami tantangan. (Baca: Laba Astra Otoparts (AUTO) Tumbuh 8% pada 2025 ) Sejalan dengan itu, pendapatan Astra ikut turun 1,54% (yoy) menjadi Rp323,39 triliun pada 2025. Secara rinci, pendapatan ASII paling banyak disumbangkan oleh segmen otomotif dan mobilitas sebesar Rp125,65 triliun. Lalu diikuti pos alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi Rp131,30 triliun; jasa keuangan Rp33,44 triliun; agribisnis Rp28,65 triliun; infrastrujtur Rp3,16 triliun; teknologi inforasi Rp2,99 triliun, dan properti Rp1,13 triliun. Sampai akhir 2025, Astra memiliki aset senilai Rp507,36 atau naik 7,61% dari 2024 yang sebesar Rp471,44 triliun. (Baca: Penjualan Mobil Astra Anjlok 15% Sepanjang 2025, Ini Tren Bulanannya ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Laba dan Pendapatan Astra Internasional Kompak Turun pada 2025 Laba dan Pendapatan Astra Internasional Kompak Turun pada 2025 Data Terkait Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) Topik Trending Data Populer Tags Minyak Mentah Harga Tembaga Nilai Tukar Harga Emas Harga Komoditas harga berlaku Kedelai Karet harga gandum Harga kopi Pasar + + + Lite + + + + Laba dan Pendapatan Astra Internasional Kompak Turun pada 2025 + + + + + + Nabilah Muhamad + 27/02/2026 13:08 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + PT Astra Internasional Tbk (ASII) mencatatkan laba bersih sebesar Rp32,76 triliun sepanjang 2025, atau turun 3,33% secara tahunan (yoy). + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + Akses single data + Laba dan Pendapatan Astra Internasional Kompak Turun pada 2025 + + + + + + + + + Ingin mendapatkan akses Data Stories lebih banyak dengan harga lebih ekonomis? Silakan berlangganan. + + Dengan berlangganan, Anda ikut membantu kami untuk menyajikan data berkualitas. + + + + + + Dapatkan: + + + Akses Data Stories premium + + + Kenyamanan membaca tanpa iklan + + + Unduh data dalam format XLS, PDF, dan gambar/image + + + Akses ke informasi sumber data + + + Lihat lebih lengkap + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp50.000 /bulan + + + + + + + + + + Basic + + Rp100.000 + + + + Rp450.000 /tahun + + + + + + + + + + Professional + + Rp100.000 + + + + Rp150.000 /bulan + + + + + + + + + + Institutional + Untuk organisasi + + + Hubungi Kami + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pendapatan dan Laba Bersih* PT Astra International Tbk/ASII (2024-2025) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + PT Astra Internasional Tbk (ASII) mencatatkan laba bersih sebesar Rp32,76 triliun sepanjang 2025.  + Laba yang diatribusikan kepada entitas induk itu menyusut 3,33% dari perolehan tahun sebelumnya ( year-on-year /yoy) yang sebesar Rp33,90 triliun.  + Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro menjelaskan, penurunan laba ini utamanya disebabkan oleh pelemahan harga batu bara dan lesunya pasar mobil baru. + "Namun, kinerja bisnis grup tetap resilien, didukung oleh kontribusi yang baik dari bisnis-bisnis lainnya," kata Djony dalam keternagan persnya, dilansir dari Katadata , Jumat (27/2/2026). + Perseroan memprediksi sentimen konsumen akan membaik, meskipun kondisi operasional di sejumlah lini usaha masih mengalami tantangan.  + (Baca: Laba Astra Otoparts (AUTO) Tumbuh 8% pada 2025 ) + Sejalan dengan itu, pendapatan Astra ikut turun 1,54% (yoy) menjadi Rp323,39 triliun pada 2025.  + Secara rinci, pendapatan ASII paling banyak disumbangkan oleh segmen otomotif dan mobilitas sebesar Rp125,65 triliun.  + Lalu diikuti pos alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi Rp131,30 triliun; jasa keuangan Rp33,44 triliun; agribisnis Rp28,65 triliun; infrastrujtur Rp3,16 triliun; teknologi inforasi Rp2,99 triliun, dan properti Rp1,13 triliun.  + Sampai akhir 2025, Astra memiliki aset senilai Rp507,36 atau naik 7,61% dari 2024 yang sebesar Rp471,44 triliun.  + (Baca: Penjualan Mobil Astra Anjlok 15% Sepanjang 2025, Ini Tren Bulanannya ) + + + + Editor : + Erlina Fury Santika + + + + Tags + + + #Astra + + + #Astra International + + + #Laba Astra International + + + #ASII + + + #Laporan Keuangan + + + #Otomotif + + + #Laba Bersih + + + #Total Laba + + + #Laba + + + #pendapatan + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + + + + + + + + + + 10 Daerah Paling Minim Polusi Udara di Indonesia, Selasa Sore Batam Peringkat 1 + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Dumai | 2024 + + + + + + + + + + IHSG Ditutup Menguat Seiring Koreksi Harga Minyak Mentah (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Sore Ini (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja Periode 2013-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 20:41 + WIB + + + + + + + + + + + + + NPL Bank Umum Lapangan Usaha Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan Periode 2015-2025 + Keuangan + 10/03/2026, 19:38 + WIB + + + + + + + + + + + + Kualitas Udara Sumatera Selatan Malam Hari (10/3) Terburuk di Indonesia + Layanan konsumen & Kesehatan + 10/03/2026, 19:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + Bitcoin Melonjak 4,27% dalam Sehari, Apa yang Terjadi? + Pasar + 10/03/2026, 18:51 + WIB + + + + + + + + + + + + + Indeks Obligasi Komposit Ditutup Turun 0,01% ke Level 436,8999 (Selasa, 10 Maret 2026) + Pasar + 10/03/2026, 18:45 + WIB + + + + + + + + + + + + Jumlah Sekolah SMA di Bali 2018 - 2024 + Politik + 10/03/2026, 18:31 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Grafik:

+ + + + + + + + + + + Disalin.. + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Nilai Tukar + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Kedelai + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_279fe11bb43caaa_data-2025-pdrb-adhb-per-kapita-kabupaten-sampang-rp-25-53-juta.md b/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_279fe11bb43caaa_data-2025-pdrb-adhb-per-kapita-kabupaten-sampang-rp-25-53-juta.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..63046a07c265ddfacca0489627fef6751d7786dd --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_pdb_statistik_279fe11bb43caaa_data-2025-pdrb-adhb-per-kapita-kabupaten-sampang-rp-25-53-juta.md @@ -0,0 +1,601 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/pdb/statistik/279fe11bb43caaa/data-2025-pdrb-adhb-per-kapita-kabupaten-sampang-rp-25-53-juta +title: "Data 2025- PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Sampang Rp.25,53 Juta" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-10 06:13:41 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Data 2025: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Sampang Rp.25,53 Juta + +PDB + +Data 2025: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Sampang Rp.25,53 Juta + + + + +Agus Dwi Darmawan +10/03/2026 07:58 + WIB + + + + + + +Bagikan + +URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + +PDRB ADHB per Kapita di Kabupaten Sampang Periode 2020-2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Disalin.. + + + + + + + + + + +Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + +A +Kecil + +A +Sedang + + +A +Besar + + + + + + + + +PDRB ADHB per kapita di Kabupaten Sampang tercatat Rp.25,53 juta/kapita/tahun data per 2025. Angka ini bertambah dibanding 2024 dan lebih tinggi dibanding Desember 2023. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) PDRB ADHB per kapita di wilayah ini sebesar 3,93%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat 3,65%. (Baca: Nilai Investasi PMA Sektor Jasa Lainnya Periode 2013-2025) Secara historis, kenaikan PDRB ADHB per kapita tahun ini mencatatkan pertumbuhan angka lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun rekam jejak 13 tahun terakhir, Kabupaten/kota ini pernah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,09% yang terjadi pada tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan terendahnya pernah terjadi pada 2015 di angka -0,7%. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Jawa Timur, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Sampang berada di urutan 38, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan 118.(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kalimantan Selatan 2018 - 2024) Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun + + +Tags + + +#kabupaten/kota + + +#Kabupaten + + +#Kota + + +#PDRB + + +#ADHB + + +#Perkapita + + +#Update Me + + + + + + + + + + +Data Terkait + + + + + + + + + + Siapa Penguasa Pasar Kripto? Bitcoin Unggul dengan Market Cap US$1368,89 Miliar + + + + + + + + + + Harga Gula Pasir Lokal di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Senin, 9 Maret 2026) + + + + + + + + + + + + + + Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5,35% + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tambrauw | 2010 - 2024 + + + + + + + + + + Gunung Semeru Kembali Erupsi Malam Ini (Senin, 9 Maret 2026) + + + + + + + + + + Gunung Ibu Kembali Erupsi Malam Ini (Senin, 9 Maret 2026) + + + + + + + + + +Data Stories Terkini + + + + + + + + + +Prakiraan Cuaca di Langkat 07-18 Mar/26 +Demografi +10/03/2026, 8:41 + WIB + + + + + + + + + + +Volume Ekspor SITC Kode 28 Bijih Logam dan Sisa-Sisa Logam Periode 2023-2025 +Pertambangan +10/03/2026, 8:40 + WIB + + + + + + + + + + +PDRB ADHB di Kabupaten Banggai Laut Menurut Sektor pada 2024 +Ekonomi & Makro +10/03/2026, 8:25 + WIB + + + + + + + + + + +Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau di Kab. Lebak 2018 - 2024 +PDB +10/03/2026, 8:11 + WIB + + + + + + + + + +Harga Beras Kualitas Medium II di Pasar Tradisional Periode Maret 2025-2026 +Ekonomi & Makro +10/03/2026, 8:09 + WIB + + + + + + + + + +Harga Tembaga Turun Menuju Level US$5,88 /Pon (Selasa, 10 Maret 2026) +Pasar +10/03/2026, 8:02 + WIB + + + + + + + + + + + + + +Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Disalin.. + + + + + + + + + + +Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + +Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Topik Trending + + + + + + +Harga Tembaga + + + + +pengeluaran makanan + + + + +luka ringan + + + + +Nilai Kerugian + + + + +volume ekspor + + + + +Pasar Tradisional + + + + +Sektor Pertanian + + + + +erupsi + + + + +Penduduk Miskin + + + + +tingkat-pengangguran + + + + + + + + +Data Populer Data 2025: PDRB ADHB per Kapita Kabupaten Sampang Rp.25,53 Juta Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » PDRB ADHB per kapita di Kabupaten Sampang tercatat Rp.25,53 juta/kapita/tahun data per 2025. Angka ini bertambah dibanding 2024 dan lebih tinggi dibanding Desember 2023. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) PDRB ADHB per kapita di wilayah ini sebesar 3,93%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lima tahun sebelumnya yang tercatat 3,65%. (Baca: Nilai Investasi PMA Sektor Jasa Lainnya Periode 2013-2025) Secara historis, kenaikan PDRB ADHB per kapita tahun ini mencatatkan pertumbuhan angka lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun rekam jejak 13 tahun terakhir, Kabupaten/kota ini pernah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,09% yang terjadi pada tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan terendahnya pernah terjadi pada 2015 di angka -0,7%. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Jawa Timur, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Sampang berada di urutan 38, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan 118.(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kalimantan Selatan 2018 - 2024) Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun (Baca: Nilai Investasi PMA Sektor Jasa Lainnya Periode 2013-2025) Secara historis, kenaikan PDRB ADHB per kapita tahun ini mencatatkan pertumbuhan angka lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun rekam jejak 13 tahun terakhir, Kabupaten/kota ini pernah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,09% yang terjadi pada tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan terendahnya pernah terjadi pada 2015 di angka -0,7%. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Jawa Timur, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Sampang berada di urutan 38, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan 118.(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kalimantan Selatan 2018 - 2024) Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun (Baca: Nilai Investasi PMA Sektor Jasa Lainnya Periode 2013-2025) Secara historis, kenaikan PDRB ADHB per kapita tahun ini mencatatkan pertumbuhan angka lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun rekam jejak 13 tahun terakhir, Kabupaten/kota ini pernah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,09% yang terjadi pada tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan terendahnya pernah terjadi pada 2015 di angka -0,7%. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Jawa Timur, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Sampang berada di urutan 38, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan 118.(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kalimantan Selatan 2018 - 2024) Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun Secara historis, kenaikan PDRB ADHB per kapita tahun ini mencatatkan pertumbuhan angka lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun rekam jejak 13 tahun terakhir, Kabupaten/kota ini pernah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,09% yang terjadi pada tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan terendahnya pernah terjadi pada 2015 di angka -0,7%. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Jawa Timur, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Sampang berada di urutan 38, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan 118.(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kalimantan Selatan 2018 - 2024) Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun Secara historis, kenaikan PDRB ADHB per kapita tahun ini mencatatkan pertumbuhan angka lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun rekam jejak 13 tahun terakhir, Kabupaten/kota ini pernah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,09% yang terjadi pada tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan terendahnya pernah terjadi pada 2015 di angka -0,7%. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Jawa Timur, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Sampang berada di urutan 38, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan 118.(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kalimantan Selatan 2018 - 2024) Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun Secara historis, kenaikan PDRB ADHB per kapita tahun ini mencatatkan pertumbuhan angka lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun rekam jejak 13 tahun terakhir, Kabupaten/kota ini pernah mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,09% yang terjadi pada tahun 2022. Sedangkan pertumbuhan terendahnya pernah terjadi pada 2015 di angka -0,7%. Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Jawa Timur, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Sampang berada di urutan 38, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan 118.(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kalimantan Selatan 2018 - 2024) Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Jawa Timur, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Sampang berada di urutan 38, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan 118.(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kalimantan Selatan 2018 - 2024) Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di provinsi Jawa Timur, PDRB ADHB per kapita Kabupaten Sampang berada di urutan 38, sementara bila dikelompokkan menurut pulau, kabupaten/kota ini di urutan 118.(Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kalimantan Selatan 2018 - 2024) Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun (Baca: Jumlah Sekolah SMA di Kalimantan Selatan 2018 - 2024) Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun Berikut ini sepuluh kabupaten/kota dengan PDRB ADHB per kapita dari urutan yang terbesar di provinsi Jawa Timur pada 2025 yakni : Kota Kediri Rp.581,56 juta/kapita/tahun Kota Surabaya Rp.283,31 juta/kapita/tahun Kabupaten Gresik Rp.146,67 juta/kapita/tahun Kabupaten Sidoarjo Rp.145,53 juta/kapita/tahun Kabupaten Pasuruan Rp.131,06 juta/kapita/tahun Kota Malang Rp.122,92 juta/kapita/tahun Kabupaten Mojokerto Rp.105,45 juta/kapita/tahun Kota Batu Rp.105,2 juta/kapita/tahun Kota Madiun Rp.98,08 juta/kapita/tahun Kabupaten Bojonegoro Rp.78,89 juta/kapita/tahun Tags Data Terkait Siapa Penguasa Pasar Kripto? Bitcoin Unggul dengan Market Cap US$1368,89 Miliar Harga Gula Pasir Lokal di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Senin, 9 Maret 2026) Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 5,35% Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Tambrauw | 2010 - 2024 Gunung Semeru Kembali Erupsi Malam Ini (Senin, 9 Maret 2026) Gunung Ibu Kembali Erupsi Malam Ini (Senin, 9 Maret 2026) Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Topik Trending Harga Tembaga pengeluaran makanan luka ringan Nilai Kerugian volume ekspor Pasar Tradisional Sektor Pertanian erupsi Penduduk Miskin tingkat-pengangguran Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_pendidikan_multiple_669e9045e017a_jumlah-kepala-sekolah-dan-guru-smp-kurang-dari-s1-menurut-provinsi.md b/raw/databoks.katadata.co.id_pendidikan_multiple_669e9045e017a_jumlah-kepala-sekolah-dan-guru-smp-kurang-dari-s1-menurut-provinsi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b9bafb665e622bbfef9432eff7713ed6b90a9fdd --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_pendidikan_multiple_669e9045e017a_jumlah-kepala-sekolah-dan-guru-smp-kurang-dari-s1-menurut-provinsi.md @@ -0,0 +1,964 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/pendidikan/multiple/669e9045e017a/jumlah-kepala-sekolah-dan-guru-smp-kurang-dari-s1-menurut-provinsi +title: "Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Kurang dari S1 Periode 2017-2024" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:47 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Kurang dari S1 Periode 2017-2024 + +Sementara Kalimantan Utara menempati posisi terbawah dengan jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 sebanyak 39 individu. Kuota akses multiple data Anda sudah habis Harga: 45.000 Kami menerima pembayaran berikut: Akses multiple data Anda butuh akun Professional untuk mengakses data ini. Kami menerima pembayaran berikut: Chart Maps Chart Maps Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperlihatkan jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 di Banten angkanya berada di atas rata-rata nasional. Publikasi data statistik 2024, Banten mencatatkan angka sebanyak 567 individu atau berada di urutan tujuh dibandingkan 34 provinsi lainnya. Angka ini bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 534 individu (Baca: Volume Ekspor SITC Batu Bara Kokas dan Briket Provinsi Kalimantan Selatan Periode Juli-Desember 2024 ) Sementara di urutan pertama ditempati oleh Jawa Barat. Jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 di wilayah ini sebanyak 2.421 individu. Berikutnya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Sementara Kalimantan Utara menempati posisi terbawah dengan jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 sebanyak 39 individu. Berikut daftar lengkap provinsi jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 per 2024: (Baca: Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri Laki-Laki di Jawa Tengah 19,02 Ribu Individu (2024) ) Secara umum, rata-rata jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 di Indonesia adalah 399.97 individu pada 2024. Chart Maps Chart Maps Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Kurang dari S1 Periode 2017-2024 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Kurang dari S1 Periode 2017-2024 Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Kurang dari S1 Periode 2017-2024 Data Terkait Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Banjar | 2024 Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia Harga Cabai Rawit di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Selasa, 10 Maret 2026) Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Taipei pada 2023 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Capai 8,3 Tahun pada 2025 Topik Trending Data Populer Tags Update Me Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Komoditas Harga Perak Karet harga gandum Harga kopi bencana hidrometeorologi Pendidikan + + + Multiple Data + + + + Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Kurang dari S1 Periode 2017-2024 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 13/03/2025 12:13 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Sementara Kalimantan Utara menempati posisi terbawah dengan jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 sebanyak 39 individu. + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + Kuota akses multiple data Anda sudah habis + Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Kurang dari S1 Periode 2017-2024 + Harga: 45.000 + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + Akses multiple data + Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Kurang dari S1 Periode 2017-2024 + Anda butuh akun Professional untuk mengakses data ini. + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Kurang dari S1 Periode 2017-2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pilih Tahun + + + + + + + Pilih Provinsi + Aceh + Bali + Banten + Bengkulu + DI Yogyakarta + DKI Jakarta + Gorontalo + Jambi + Jawa Barat + Jawa Tengah + Jawa Timur + Kalimantan Barat + Kalimantan Selatan + Kalimantan Tengah + Kalimantan Timur + Kalimantan Utara + Kep, Bangka Belitung + Kep, Riau + Lampung + Maluku + Maluku Utara + Nusa Tenggara Barat + Nusa Tenggara Timur + Papua + Papua Barat + Papua Tengah + Papua Pegunungan + Papua Selatan + Papua Barat Daya + Riau + Sulawesi Barat + Sulawesi Selatan + Sulawesi Tengah + Sulawesi Tenggara + Sulawesi Utara + Sumatera Barat + Sumatera Selatan + Sumatera Utara + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperlihatkan jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 di Banten angkanya berada di atas rata-rata nasional. Publikasi data statistik 2024, Banten mencatatkan angka sebanyak 567 individu atau berada di urutan tujuh dibandingkan 34 provinsi lainnya. Angka ini bertambah dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 534 individu (Baca: Volume Ekspor SITC Batu Bara Kokas dan Briket Provinsi Kalimantan Selatan Periode Juli-Desember 2024 ) Sementara di urutan pertama ditempati oleh Jawa Barat. Jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 di wilayah ini sebanyak 2.421 individu. Berikutnya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Sementara Kalimantan Utara menempati posisi terbawah dengan jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 sebanyak 39 individu. Berikut daftar lengkap provinsi jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 per 2024: Jawa Barat 2.421 individu Jawa Timur 1.246 individu Jawa Tengah 981 individu Sumatera Utara 870 individu Lampung 799 individu Nusa Tenggara Timur 589 individu Banten 567 individu Riau 555 individu Sumatera Selatan 471 individu Kalimantan Barat 438 individu (Baca: Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri Laki-Laki di Jawa Tengah 19,02 Ribu Individu (2024) ) Secara umum, rata-rata jumlah kepala sekolah dan guru SMP kurang dari S1 di Indonesia adalah 399.97 individu pada 2024. + + + + + Tags + + + #sekolah kejuruan + + + #sekolah agama + + + #jumlah guru + + + #kepala negera + + + #kepala negara + + + #Kepala Daerah + + + #sekolah luar biasa + + + #Perpustakaan sekolah + + + #Sekolah + + + #Guru + + + #Jawa + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan Besar untuk Rokok dan Tembakau Kota Banjar | 2024 + + + + + + + + + + Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia + + + + + + + + + + Harga Cabai Rawit di 10 Provinsi Ini Paling Mahal (Selasa, 10 Maret 2026) + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Taipei pada 2023 + + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Capai 8,3 Tahun pada 2025 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Upah atau Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Pengadaan Listrik dan Gas Periode 2015-2025 + Ekonomi & Makro + 13/03/2026, 11:34 + WIB + + + + + + + + + + + + + Top 10 Kripto Berdasarkan Volume Transaksi + Pasar + 13/03/2026, 11:17 + WIB + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin Periode 2013-2025 + Demografi + 13/03/2026, 11:17 + WIB + + + + + + + + + + + + Update Harga Emas Hari Ini Turun Menjadi Rp3,02 Juta + Pertambangan + 13/03/2026, 10:54 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Iran Terus Tutup Selat Hormuz, Harga Minyak Tembus US$100 per Barel + Energi + 13/03/2026, 10:51 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Komoditas Nikel untuk Kontrak 3 Bulan ke Depan Pagi Hari Diperdagangkan US$17.725 /Ton (Kamis, 12 Maret 2026) + Pasar + 13/03/2026, 10:48 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Update Me + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_perdagangan_statistik_b307a686421c5fb_nilai-ekspor-minyak-atsiri-dan-bahan-wangi-wangian-provinsi-kalimantan-barat-maret-2025.md b/raw/databoks.katadata.co.id_perdagangan_statistik_b307a686421c5fb_nilai-ekspor-minyak-atsiri-dan-bahan-wangi-wangian-provinsi-kalimantan-barat-maret-2025.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b4ca78661e9ffbbdc8ebea838c9733c3e772d6e7 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_perdagangan_statistik_b307a686421c5fb_nilai-ekspor-minyak-atsiri-dan-bahan-wangi-wangian-provinsi-kalimantan-barat-maret-2025.md @@ -0,0 +1,840 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/perdagangan/statistik/b307a686421c5fb/nilai-ekspor-minyak-atsiri-dan-bahan-wangi-wangian-provinsi-kalimantan-barat-maret-2025 +title: "Nilai Ekspor SITC Minyak Atsiri dan Bahan Wangi Wangian Provinsi Kalimantan Barat Periode Oktober 2024-Maret 2025" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:29:58 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Nilai Ekspor SITC Minyak Atsiri dan Bahan Wangi Wangian Provinsi Kalimantan Barat Periode Oktober 2024-Maret 2025 + +Kelompok barang dengan jumlah ekspor tertinggi yakni ekspor barang dengan SITC kode 85 sepatu dan peralatan kaki lainnya . Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Nilai Ekspor SITC Minyak Atsiri dan Bahan Wangi Wangian Provinsi Kalimantan Barat Periode Oktober 2024-Maret 2025”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Nilai ekspor menurut kelompok barang kode SITC 55 minyak atsiri dan bahan wangi-wangian provinsi Kalimantan Barat pada Maret 2025 mengalami peningkatan menjadi US$78,61 ribu . Peningkatan nilai ekspor ini melanjutkan tren kondisi lima bulan terakhir yang terus mengalami peningkatan. Menurut catatan Bank Indonesia (BI), pada periode yang sama tahun sebelumnya, ekspor dari provinsi ini tercatat US$130 . (Baca: Volume Ekspor Kopi Teh Coklat Rempah Rempah Provinsi Sulawesi Tengah Maret 2025 ) Kalimantan Barat dalam rekap dokumen pabean impor mencatatkan 22 kelompok barang yang di ekspor dari provinsi ini. Barang-barang tersebut dikelompokkan dalam SITC 2 digit. Kelompok barang dengan jumlah ekspor tertinggi yakni ekspor barang dengan SITC kode 85 sepatu dan peralatan kaki lainnya . (Baca: Produk Utama yang Diekspor Indonesia ke Papua New Guinea pada 2023 ) Data historis 18 bulan terakhir, ekspor dari Kalimantan Barat dengan jumlah tertinggi pernah dicatatkan pada Maret 2025 sebesar US$78,61 ribu dan terendahnya terjadi pada Februari 2024 dengan jumlah ekspor US$130 . Berikut ini adalah ekspor dari provinsi Kalimantan Barat menurut kode SITC 2 digit dengan jumlah ekspor tertinggi per Maret 2025: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Nilai Ekspor SITC Minyak Atsiri dan Bahan Wangi Wangian Provinsi Kalimantan Barat Periode Oktober 2024-Maret 2025 Data Terkait Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Parigi Moutong Turun 0,2% Setahun Terakhir Harga Daging Sapi di Pasar Tradisional Provinsi Jawa Timur Sebulan Terakhir Naik 2,41% 702 Hotspot Terdeteksi di Indonesia Dalam 24 Jam Terakhir (Jumat, 13 Maret 2026) 5,05% Penduduk Indragiri Hulu Berpendidikan Tinggi pada Akhir 2024 Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Jumat, 13 Maret 2026 10:55:25 WIB) Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Masih di Bawah Rata-rata Nasional Topik Trending Data Populer Tags Update Me Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Komoditas Harga Perak Karet harga gandum Harga kopi bencana hidrometeorologi Perdagangan + + + Premium + + + + Nilai Ekspor SITC Minyak Atsiri dan Bahan Wangi Wangian Provinsi Kalimantan Barat Periode Oktober 2024-Maret 2025 + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 08/09/2025 09:24 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Kelompok barang dengan jumlah ekspor tertinggi yakni ekspor barang dengan SITC kode 85 sepatu dan peralatan kaki lainnya . + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Nilai Ekspor SITC Minyak Atsiri dan Bahan Wangi Wangian Provinsi Kalimantan Barat Periode Oktober 2024-Maret 2025”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Nilai Ekspor SITC Minyak Atsiri dan Bahan Wangi Wangian Provinsi Kalimantan Barat Periode Oktober 2024-Maret 2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Nilai ekspor menurut kelompok barang kode SITC 55 minyak atsiri dan bahan wangi-wangian provinsi Kalimantan Barat pada Maret 2025 mengalami peningkatan menjadi US$78,61 ribu . Peningkatan nilai ekspor ini melanjutkan tren kondisi lima bulan terakhir yang terus mengalami peningkatan. Menurut catatan Bank Indonesia (BI), pada periode yang sama tahun sebelumnya, ekspor dari provinsi ini tercatat US$130 . (Baca: Volume Ekspor Kopi Teh Coklat Rempah Rempah Provinsi Sulawesi Tengah Maret 2025 ) Kalimantan Barat dalam rekap dokumen pabean impor mencatatkan 22 kelompok barang yang di ekspor dari provinsi ini. Barang-barang tersebut dikelompokkan dalam SITC 2 digit. Kelompok barang dengan jumlah ekspor tertinggi yakni ekspor barang dengan SITC kode 85 sepatu dan peralatan kaki lainnya . (Baca: Produk Utama yang Diekspor Indonesia ke Papua New Guinea pada 2023 ) Data historis 18 bulan terakhir, ekspor dari Kalimantan Barat dengan jumlah tertinggi pernah dicatatkan pada Maret 2025 sebesar US$78,61 ribu dan terendahnya terjadi pada Februari 2024 dengan jumlah ekspor US$130 . Berikut ini adalah ekspor dari provinsi Kalimantan Barat menurut kode SITC 2 digit dengan jumlah ekspor tertinggi per Maret 2025: SITC kode 85 sepatu dan peralatan kaki lainnya US$114,52 juta SITC kode 42 minyak dan lemak nabati US$29,41 juta SITC kode 23 karet mentah, sintetis dan pugaran US$15,56 juta SITC kode 05 buah-buahan dan sayur-sayuran US$7,93 juta SITC kode 29 bahan nabati dan hewani lainnya US$6,29 juta SITC kode 43 olahan minyak dan lemak nabati dan hewani US$5,11 juta SITC kode 27 pupuk dan mineral alam lainnya US$3,11 juta SITC kode 63 barang-barang kayu dan gabus US$2,93 juta SITC kode 03 ikan, kerang-kerangan, moluska dan olahannya US$1,22 juta SITC kode 09 hasil olahan makanan lainnya US$1,13 juta + + + + + Tags + + + #Nilai Ekspor + + + #nilai ekspor sapi + + + #nilai ekspor telur + + + #nilai ekspor migas + + + #ikan layang + + + #Kalimantan + + + #Penarikan Uang + + + #perawatan kecantikan + + + #pendidikan kedokteran + + + #Ikan Kembung + + + #ratu kecantikan + + + #Ekspor + + + #Nilai + + + #Ikan + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Parigi Moutong Turun 0,2% Setahun Terakhir + + + + + + + + + + Harga Daging Sapi di Pasar Tradisional Provinsi Jawa Timur Sebulan Terakhir Naik 2,41% + + + + + + + + + + 702 Hotspot Terdeteksi di Indonesia Dalam 24 Jam Terakhir (Jumat, 13 Maret 2026) + + + + + + + + + + 5,05% Penduduk Indragiri Hulu Berpendidikan Tinggi pada Akhir 2024 + + + + + + + + + + Lima Gempa Bumi Terakhir yang Tercatat di BMKG (Jumat, 13 Maret 2026 10:55:25 WIB) + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Masih di Bawah Rata-rata Nasional + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Periode 2004 - 2024 + Demografi + 13/03/2026, 13:55 + WIB + + + + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Parigi Moutong Turun 0,2% Setahun Terakhir + Demografi + 13/03/2026, 13:25 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Daging Sapi di Pasar Tradisional Provinsi Jawa Timur Sebulan Terakhir Naik 2,41% + Ekonomi & Makro + 13/03/2026, 13:15 + WIB + + + + + + + + + + + + + Kredit Bank Umum bukan Lapangan Usaha Total Periode 2015-2025 + Keuangan + 13/03/2026, 13:14 + WIB + + + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Miskin di Perkotaan Periode 2013-2025 + Demografi + 13/03/2026, 13:07 + WIB + + + + + + + + + + + + Harga Emas Hari Ini di Pegadaian (13 Maret 2026) + Pertambangan + 13/03/2026, 13:06 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Update Me + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Komoditas + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_pertambangan_multiple_57e21536414eeac_jumlah-tenaga-kependidikan-sd-swasta-laki-laki-menurut-provinsi.md b/raw/databoks.katadata.co.id_pertambangan_multiple_57e21536414eeac_jumlah-tenaga-kependidikan-sd-swasta-laki-laki-menurut-provinsi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d7b015702e022f49fe4360a8b2cc6ed4aa7b7df4 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_pertambangan_multiple_57e21536414eeac_jumlah-tenaga-kependidikan-sd-swasta-laki-laki-menurut-provinsi.md @@ -0,0 +1,952 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/pertambangan/multiple/57e21536414eeac/jumlah-tenaga-kependidikan-sd-swasta-laki-laki-menurut-provinsi +title: "Data 2024- Tenaga Kependidikan SD Swasta Laki-Laki di DKI Jakarta 1.570 Individu" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:29 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Data 2024: Tenaga Kependidikan SD Swasta Laki-Laki di DKI Jakarta 1.570 Individu + +Sementara Gorontalo menempati posisi terbawah dengan jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki sebanyak 18 individu. Kuota akses multiple data Anda sudah habis Harga: 45.000 Kami menerima pembayaran berikut: Akses multiple data Anda butuh akun Professional untuk mengakses data ini. Kami menerima pembayaran berikut: Chart Maps Chart Maps Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperlihatkan jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki di DKI Jakarta angkanya berada di atas rata-rata nasional. Publikasi data statistik 2024, DKI Jakarta mencatatkan angka sebanyak 1.570 individu atau berada di urutan dua dibandingkan 34 provinsi lainnya. Angka ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 1.684 individu (Baca: Volume Ekspor Buah Buahan dan Sayur Sayuran Provinsi Sulawesi Utara Januari 2025 ) Sementara di urutan pertama ditempati oleh Jawa Barat. Jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki di wilayah ini sebanyak 2.854 individu. Berikutnya ada DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara Gorontalo menempati posisi terbawah dengan jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki sebanyak 18 individu. Berikut daftar lengkap provinsi jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki per 2024: (Baca: Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD Swasta Lebih dari atau Setara S1 Periode 2017-2024 ) Secara umum, rata-rata jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki di Indonesia adalah 445 individu pada 2024. Chart Maps Chart Maps Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Data 2024: Tenaga Kependidikan SD Swasta Laki-Laki di DKI Jakarta 1.570 Individu Data 2024: Tenaga Kependidikan SD Swasta Laki-Laki di DKI Jakarta 1.570 Individu Data 2024: Tenaga Kependidikan SD Swasta Laki-Laki di DKI Jakarta 1.570 Individu Data Terkait Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Taipei pada 2023 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Capai 8,3 Tahun pada 2025 8,9% Penduduk di Kabupaten Maros Masuk Kategori Miskin Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Barito Timur | 2024 Topik Trending Data Populer Tags Update Me Minyak Mentah Harga Tembaga Harga Emas Harga Perak Karet harga gandum bencana hidrometeorologi pengeluaran makanan gempa Pertambangan + + + Multiple Data + + + + Data 2024: Tenaga Kependidikan SD Swasta Laki-Laki di DKI Jakarta 1.570 Individu + + + + + + Agus Dwi Darmawan + 08/04/2025 19:21 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + Sementara Gorontalo menempati posisi terbawah dengan jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki sebanyak 18 individu. + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + Kuota akses multiple data Anda sudah habis + Data 2024: Tenaga Kependidikan SD Swasta Laki-Laki di DKI Jakarta 1.570 Individu + Harga: 45.000 + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + Akses multiple data + Data 2024: Tenaga Kependidikan SD Swasta Laki-Laki di DKI Jakarta 1.570 Individu + Anda butuh akun Professional untuk mengakses data ini. + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Tenaga Kependidikan SD Swasta Laki-Laki Periode 2017-2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pilih Tahun + + + + + + + Pilih Provinsi + Aceh + Bali + Banten + Bengkulu + DI Yogyakarta + DKI Jakarta + Gorontalo + Jambi + Jawa Barat + Jawa Tengah + Jawa Timur + Kalimantan Barat + Kalimantan Selatan + Kalimantan Tengah + Kalimantan Timur + Kalimantan Utara + Kep, Bangka Belitung + Kep, Riau + Lampung + Maluku + Maluku Utara + Nusa Tenggara Barat + Nusa Tenggara Timur + Papua + Papua Barat + Papua Tengah + Papua Pegunungan + Papua Selatan + Papua Barat Daya + Riau + Sulawesi Barat + Sulawesi Selatan + Sulawesi Tengah + Sulawesi Tenggara + Sulawesi Utara + Sumatera Barat + Sumatera Selatan + Sumatera Utara + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperlihatkan jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki di DKI Jakarta angkanya berada di atas rata-rata nasional. Publikasi data statistik 2024, DKI Jakarta mencatatkan angka sebanyak 1.570 individu atau berada di urutan dua dibandingkan 34 provinsi lainnya. Angka ini berkurang dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 1.684 individu (Baca: Volume Ekspor Buah Buahan dan Sayur Sayuran Provinsi Sulawesi Utara Januari 2025 ) Sementara di urutan pertama ditempati oleh Jawa Barat. Jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki di wilayah ini sebanyak 2.854 individu. Berikutnya ada DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sementara Gorontalo menempati posisi terbawah dengan jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki sebanyak 18 individu. Berikut daftar lengkap provinsi jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki per 2024: Jawa Barat 2.854 individu DKI Jakarta 1.570 individu Jawa Tengah 1.538 individu Jawa Timur 1.524 individu Nusa Tenggara Timur 1.246 individu Banten 786 individu Sumatera Utara 706 individu Riau 450 individu DI Yogyakarta 432 individu Lampung 386 individu (Baca: Jumlah Kepala Sekolah dan Guru SD Swasta Lebih dari atau Setara S1 Periode 2017-2024 ) Secara umum, rata-rata jumlah tenaga kependidikan SD swasta laki-laki di Indonesia adalah 445 individu pada 2024. + + + + + Tags + + + #kampus swasta + + + #Swasta + + + #investor swasta + + + #tenaga medis + + + #klinik swasta + + + #Tenaga kesehatan + + + #Ketenagalistrikan + + + #Update Me + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + Polusi Udara Kalimantan Selatan Pagi Hari (13/3) Terparah di Indonesia + + + + + + + + + + Inilah Produk yang Banyak Diimpor Indonesia dari Taipei pada 2023 + + + + + + + + + + Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Buol Capai 10,33% pada 2025 + + + + + + + + + + Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Capai 8,3 Tahun pada 2025 + + + + + + + + + + 8,9% Penduduk di Kabupaten Maros Masuk Kategori Miskin + + + + + + + + + + + Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Perawatan Kulit Kab. Barito Timur | 2024 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + + Peringkat dan Jumlah Kunjungan Situs Perbankan Periode Agustus 2025 + Telecommunications + 13/03/2026, 10:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Tiga Hari Terakhir, Harga Gandum Kontrak Tiga Bulan - US Wheat Futures Terus Naik + Pasar + 13/03/2026, 10:30 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Ujian Tes Terstandar Masuk ke SMA6 Kota Depok 2025 + Pendidikan + 13/03/2026, 10:18 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Pekerja di Sektor Industri Pengolahan di Periode 2015-2024 + Perdagangan + 13/03/2026, 10:12 + WIB + + + + + + + + + + + + Produk Utama yang Diekspor Indonesia ke Somalia. pada 2023 + Perdagangan + 13/03/2026, 9:58 + WIB + + + + + + + + + + + + + 10 Uang Kripto Kapitalisasi Terbesar (Data 13 Maret 2026 09:32 WIB) + Pasar + 13/03/2026, 9:57 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + Chart + + + + + + Maps + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + Anda butuh akun Professional untuk mengakses fitur sumber pada artikel multiple data. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Update Me + + + + + Minyak Mentah + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Emas + + + + + Harga Perak + + + + + Karet + + + + + harga gandum + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + gempa + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_publikasi_2025_10_28_self-care-lebih-dari-sekadar-penampilan.md b/raw/databoks.katadata.co.id_publikasi_2025_10_28_self-care-lebih-dari-sekadar-penampilan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9862f785dbf2c21fd121e34813ce010056695b74 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_publikasi_2025_10_28_self-care-lebih-dari-sekadar-penampilan.md @@ -0,0 +1,227 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/publikasi/2025/10/28/self-care-lebih-dari-sekadar-penampilan +title: "Self-Care Lebih dari Sekadar Penampilan | Databoks" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:30:40 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Self-Care Lebih dari Sekadar Penampilan | Databoks + +Produk dan Konsumen Bagi banyak orang, self-care kini bukan lagi dianggap sebagai kemewahan, melainkan kebutuhan penting untuk menjaga keseimbangan hidup di tengah padatnya aktivitas. Hasil riset menunjukkan bahwa hampir seluruh responden percaya aktivitas seperti olahraga, merawat kulit, hingga berpakaian rapi dapat membantu memperbaiki suasana hati dan meningkatkan kebahagiaan. Bagi mereka, merawat diri bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memulihkan energi dan memberi ruang bagi dirinya untuk beristirahat. Mayoritas responden mengaku telah melakukan aktivitas self-care dalam setahun terakhir sebagai bentuk pengelolaan stres dan upaya meningkatkan mood. Dari berbagai kegiatan, merawat kulit dengan skincare dan berolahraga menjadi pilihan utama dalam memperbaiki suasana hati. Aktivitas lain seperti perawatan tubuh di spa, menonton serial favorit dan berpakaian rapi juga banyak dilakukan untuk menciptakan rasa nyaman dan meningkatkan kepercayaan diri. Temuan ini memperlihatkan bahwa self-care telah menjadi bagian dari gaya hidup yang sadar dan bermakna. Ia bukan sekadar rutinitas mempercantik diri, melainkan bentuk apresiasi terhadap tubuh dan pikiran dalam hidup sehari-hari. Katadata Insight Center (KIC) merupakan unit bisnis Katadata dengan fokus utama + pada riset dan analisis data. Kami menyediakan informasi mendalam untuk menghasilkan kebijakan + yang berdampak lebih besar. Kelas menengah Indonesia saat ini berada pada fase.. 11 March 2026 Pindar menjadi imperatif yang menjembatani funding.. 04 March 2026 Sikap dan pandangan NU serta Muhammadiyah terhadap.. 28 January 2026 Kelas menengah menjadi penggerak ekonomi, budaya,.. 28 November 2025 Dampak sosial-ekonomi dan lingkungan dari rencana.. 28 November 2025 Belum punya akun? Daftar sekarang . + Gratis! Terlalu Banyak Pakai AI Bisa Bikin Otak Jadi "Panas" Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kota dan Desa yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir di Sulawesi Tenggara | 2025 Ini Resolusi Tahun Baru Terpopuler untuk 2026 Ragam Aktivitas yang Bisa Tingkatkan "Mood" menurut Warga RI pada 2025 Self-Care Lebih dari Sekadar Penampilan + + + + + Produk dan Konsumen + + + + + + + + Bagi banyak orang, self-care kini bukan lagi dianggap sebagai kemewahan, melainkan kebutuhan penting untuk menjaga keseimbangan hidup di tengah padatnya aktivitas. Hasil riset menunjukkan bahwa hampir seluruh responden percaya aktivitas seperti olahraga, merawat kulit, hingga berpakaian rapi dapat membantu memperbaiki suasana hati dan meningkatkan kebahagiaan. Bagi mereka, merawat diri bukan hanya tentang penampilan luar, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memulihkan energi dan memberi ruang bagi dirinya untuk beristirahat. + Mayoritas responden mengaku telah melakukan aktivitas self-care dalam setahun terakhir sebagai bentuk pengelolaan stres dan upaya meningkatkan mood. Dari berbagai kegiatan, merawat kulit dengan skincare dan berolahraga menjadi pilihan utama dalam memperbaiki suasana hati. Aktivitas lain seperti perawatan tubuh di spa, menonton serial favorit dan berpakaian rapi juga banyak dilakukan untuk menciptakan rasa nyaman dan meningkatkan kepercayaan diri. + Temuan ini memperlihatkan bahwa self-care telah menjadi bagian dari gaya hidup yang sadar dan bermakna. Ia bukan sekadar rutinitas mempercantik diri, melainkan bentuk apresiasi terhadap tubuh dan pikiran dalam hidup sehari-hari. + + + + + Full Report + Gratis + + + + + + + + + + + + + + Rilis: 28 October 2025 + + Jenis: PDF + 7 hlm + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + + + Terlalu Banyak Pakai AI Bisa Bikin Otak Jadi "Panas" + + + + + + + + + + + Persentase Penduduk Laki-Laki dan Perempuan di Kota dan Desa yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir di Sulawesi Tenggara | 2025 + + + + + + + + + + + Ini Resolusi Tahun Baru Terpopuler untuk 2026 + + + + + + + + + + Ragam Aktivitas yang Bisa Tingkatkan "Mood" menurut Warga RI pada 2025 + + + + + + + + + Katadata Insight Center (KIC) merupakan unit bisnis Katadata dengan fokus utama + pada riset dan analisis data. Kami menyediakan informasi mendalam untuk menghasilkan kebijakan + yang berdampak lebih besar. + Hubungi kami + + + + + + + + Laporan lainnya + + Lihat Semua + + + + + + + + + + + Produk dan Konsumen + + + Kelas Menengah di Ambang Kerentanan + Kelas menengah Indonesia saat ini berada pada fase.. + 11 March 2026 + + + + + + + + + + + + Digital dan Teknologi + + + Dari Alternatif Menjadi Imperatif: Peran Vital Industri Pindar bagi Ekonomi Digital Indonesia + Pindar menjadi imperatif yang menjembatani funding.. + 04 March 2026 + + + + + + + + + + + + Sosial dan Kebijakan Publik + + + Persepsi Organisasi Masyarakat (ORMAS) Terhadap Pemberian Konsensi Tambang + Sikap dan pandangan NU serta Muhammadiyah terhadap.. + 28 January 2026 + + + + + + + + + + + + Produk dan Konsumen + + + Indonesia Middle Classin Motion: Smarter Choice, Wiser Spending + Kelas menengah menjadi penggerak ekonomi, budaya,.. + 28 November 2025 + + + + + + + + + + + + Lingkungan + + + Survei Dampak Rencana Pensiun Dini PLTU Cirebon 1 dalam Perspektif Transisi Berkeadilan + Dampak sosial-ekonomi dan lingkungan dari rencana.. + 28 November 2025 diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_tags_garis-kemiskinan.md b/raw/databoks.katadata.co.id_tags_garis-kemiskinan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..278d664138340c86629d45b50915b5190d3dcdcf --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_tags_garis-kemiskinan.md @@ -0,0 +1,285 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/tags/garis-kemiskinan +title: "Data Garis kemiskinan Terbaru dan Terupdate | Databoks" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:29 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Data Garis kemiskinan Terbaru dan Terupdate | Databoks + +Data tidak tersedia #garis-kemiskinan Garis Kemiskinan di Sumatera Barat | 2024 Desember 2025, Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur 3,88 Juta Jiwa Garis Kemiskinan Makanan di Perkotaan Periode 2015-2025 BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Turun 3,18%(Data Desember 2025) Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kota Sorong Periode 2004 - 2024 Desember 2025, Jumlah Penduduk Miskin di DI Yogyakarta 422,79 Ribu Jiwa Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Periode 2004 - 2024 Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara Periode 2007 - 2024 Desember 2025, Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan di Nusa Tenggara Barat Rp.556,85 Ribu /Kapita/Bulan BPS: Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan di Aceh Naik 2,27%(Data Desember 2025) Topik Trending Data Populer Harga Tembaga Harga Komoditas harga berlaku Karet Kedelai harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Harga Emas gereja protestan #garis-kemiskinan + + Sort by + + + + + + + + + + + + + + + Garis Kemiskinan di Sumatera Barat | 2024 + + + Layanan konsumen & Kesehatan + + 13/03/2026 07:31 + WIB + + + + + + + + + + Desember 2025, Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur 3,88 Juta Jiwa + + + Demografi + + 12/03/2026 09:26 + WIB + + + + + + + + + + + Garis Kemiskinan Makanan di Perkotaan Periode 2015-2025 + + + Demografi + + 11/03/2026 09:30 + WIB + + + + + + + + + + + + + BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Turun 3,18%(Data Desember 2025) + + + Demografi + + 11/03/2026 09:24 + WIB + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kota Sorong Periode 2004 - 2024 + + + Demografi + + 11/03/2026 08:43 + WIB + + + + + + + + + + Desember 2025, Jumlah Penduduk Miskin di DI Yogyakarta 422,79 Ribu Jiwa + + + Demografi + + 09/03/2026 09:01 + WIB + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan Periode 2004 - 2024 + + + Demografi + + 09/03/2026 06:54 + WIB + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Kayong Utara Periode 2007 - 2024 + + + Demografi + + 07/03/2026 16:56 + WIB + + + + + + + + + + Desember 2025, Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan di Nusa Tenggara Barat Rp.556,85 Ribu /Kapita/Bulan + + + Pasar + + 07/03/2026 15:23 + WIB + + + + + + + + + + BPS: Garis Kemiskinan Makanan dan Nonmakanan di Aceh Naik 2,27%(Data Desember 2025) + + + Pasar + + 06/03/2026 15:13 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + Data tidak tersedia + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Karet + + + + + Kedelai + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Harga Emas + + + + + gereja protestan + + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_tags_kabupaten-jepara.md b/raw/databoks.katadata.co.id_tags_kabupaten-jepara.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..73bd96b6881cd84786c4170b1f75502543c76ca5 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_tags_kabupaten-jepara.md @@ -0,0 +1,298 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/tags/kabupaten-jepara +title: "Data Kabupaten jepara Terbaru dan Terupdate | Databoks" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:54 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Data Kabupaten jepara Terbaru dan Terupdate | Databoks + +Data tidak tersedia #kabupaten-jepara Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Periode 2004 - 2024 Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase Pengangguran di Kabupaten Banjarnegara PDRB ADHB di Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Sektor pada 2024 PDRB ADHB di Kabupaten Pacitan Menurut Sektor pada 2024 Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Agam Periode 2004 - 2024 Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase Pengangguran di Kabupaten Pacitan Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasaman 2016-2025 PDRB ADHB di Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Sektor pada 2024 PDRB ADHB di Kabupaten Pati Menurut Sektor pada 2024 Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Muara Enim pada 2024 Topik Trending Data Populer Harga Tembaga Harga Komoditas harga berlaku Karet Kedelai harga gandum Harga kopi pengeluaran makanan Harga Emas gereja protestan #kabupaten-jepara + + Sort by + + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Pasaman Periode 2004 - 2024 + + + Demografi + + 14/03/2026 07:03 + WIB + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase Pengangguran di Kabupaten Banjarnegara + + + Ketenagakerjaan + + 13/03/2026 17:31 + WIB + + + + + + + + + + + PDRB ADHB di Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Sektor pada 2024 + + + Ekonomi & Makro + + 13/03/2026 17:15 + WIB + + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHB di Kabupaten Pacitan Menurut Sektor pada 2024 + + + Ekonomi & Makro + + 13/03/2026 08:31 + WIB + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Agam Periode 2004 - 2024 + + + Demografi + + 12/03/2026 16:58 + WIB + + + + + + + + + + + + + + Jumlah Angkatan Kerja dan Persentase Pengangguran di Kabupaten Pacitan + + + Ketenagakerjaan + + 12/03/2026 11:30 + WIB + + + + + + + + + + + + + Statistik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pasaman 2016-2025 + + + Demografi + + 10/03/2026 14:21 + WIB + + + + + + + + + + + + + + PDRB ADHB di Kabupaten Seram Bagian Barat Menurut Sektor pada 2024 + + + Ekonomi & Makro + + 09/03/2026 17:28 + WIB + + + + + + + + + + + PDRB ADHB di Kabupaten Pati Menurut Sektor pada 2024 + + + Ekonomi & Makro + + 09/03/2026 14:23 + WIB + + + + + + + + + + + + + + Keadaan Angkatan Kerja di Kabupaten Muara Enim pada 2024 + + + Ketenagakerjaan + + 08/03/2026 14:47 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + Data tidak tersedia + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Harga Tembaga + + + + + Harga Komoditas + + + + + harga berlaku + + + + + Karet + + + + + Kedelai + + + + + harga gandum + + + + + Harga kopi + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Harga Emas + + + + + gereja protestan + + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/databoks.katadata.co.id_teknologi-telekomunikasi_statistik_67c169a35a8c7_jenis-layanan-digital-yang-banyak-diakses-konsumen-global.md b/raw/databoks.katadata.co.id_teknologi-telekomunikasi_statistik_67c169a35a8c7_jenis-layanan-digital-yang-banyak-diakses-konsumen-global.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d575f35f4c65c29582c10d761df9223ac1392eb5 --- /dev/null +++ b/raw/databoks.katadata.co.id_teknologi-telekomunikasi_statistik_67c169a35a8c7_jenis-layanan-digital-yang-banyak-diakses-konsumen-global.md @@ -0,0 +1,890 @@ +--- +url: https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/67c169a35a8c7/jenis-layanan-digital-yang-banyak-diakses-konsumen-global +title: "Jenis Layanan Digital yang Banyak Diakses Konsumen Global" +domain: databoks.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:22 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Jenis Layanan Digital yang Banyak Diakses Konsumen Global + +Hampir seluruh pengguna internet global mengakses situs web atau aplikasi layanan perpesanan (chat). Namun, yang mengakses layanan transportasi dan keuangan digital cenderung sedikit. Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. Rp300.000 + + 150.000 /bulan Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. 50.000 /bulan Langsung baca artikel “Jenis Layanan Digital yang Banyak Diakses Konsumen Global”. Rp10.000 Kami menerima pembayaran berikut: Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Menurut data yang dihimpun We Are Social, pada Januari 2025 ada sekitar 5,56 miliar individu pengguna internet di seluruh dunia. Jumlah pengguna internet global itu sudah meningkat sekitar 2 ribu kali lipat dibanding tiga dekade lalu. (Baca:  Pertumbuhan Pengguna Internet Global sampai Awal 2025 ) Kebanyakan pengguna memakai internet untuk mengakses layanan digital di bidang perpesanan ( chat ). Berdasarkan survei pada kuartal III 2024, proporsi pengguna internet global usia 16 tahun ke atas yang mengakses situs web/aplikasi  chat mencapai 94,5%. Kemudian yang mengakses situs web/aplikasi layanan jejaring sosial 94,4%, dan layanan mesin peramban ( search engine ) 82,3%. Lebih dari separuh responden juga mengakses situs web/aplikasi layanan  e-mail , belanja online , serta peta atau layanan sejenisnya ( location-based services ). Sedangkan yang mengakses layanan  game , transportasi online , bank/investasi/asuransi, dan akomodasi perjalanan ( travel ) lebih sedikit seperti terlihat pada grafik. (Baca:  Pertumbuhan Pengguna Media Sosial Global sampai Awal 2025 ) Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » Jenis Layanan Digital yang Banyak Diakses Konsumen Global Data Terkait Pengguna ChatGPT Global Paling Banyak dari Anak Muda pada 2025 Tren Pengguna Aplikasi ChatGPT Global hingga Agustus 2025 Indonesia Masuk Daftar 15 Negara Pengguna ChatGPT Tertinggi 2025 OJK Blokir Ratusan Entitas Pinjol Ilegal pada Januari-Februari 2026 Rasio Gagal Bayar Pinjol di Indonesia Meningkat Awal 2026 Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp98 Triliun pada Januari 2026 Topik Trending Data Populer Tags Harga Tembaga pengeluaran makanan Harga Bitcoin erupsi Gempa Terkini bencana hidrometeorologi pertumbuhan penduduk Nilai kabupaten kota Teknologi & Telekomunikasi + + + Premium + + + + Jenis Layanan Digital yang Banyak Diakses Konsumen Global + + + + + + Adi Ahdiat + 28/02/2025 15:00 + WIB + + + + + + + + + Bagikan + + + URL telah disalin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Memuat... + + + + + + + + + + Hampir seluruh pengguna internet global mengakses situs web atau aplikasi layanan perpesanan (chat). Namun, yang mengakses layanan transportasi dan keuangan digital cenderung sedikit. + + + + + + + + + + + + + + + A Font Kecil + A Font Sedang + A Font Besar + + + + + + + + + + + + Anda mengakses konten Single Data + Premium. + + Untuk meneruskan, silakan berlangganan, atau beli secara satuan. + + + + + + + + + Professional + + + + Nikmati akses premium dengan harga yang lebih terjangkau. + + + + Mulai dari + + Rp300.000 + + 150.000 /bulan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Berlangganan + Akses lebih banyak konten premium dan fitur eksklusif khusus pelanggan. + + + + Mulai dari + + + + 50.000 /bulan + + Hanya Rp833 per artikel + + + + Lebih detail + » + + + + + + + + + + Beli Satuan + Langsung baca artikel “Jenis Layanan Digital yang Banyak Diakses Konsumen Global”. + + + Rp10.000 + + + + + + + + + + + + + + + Kami menerima pembayaran berikut: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Beberapa metode pembayaran masih dalam proses aktivasi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 15 Jenis Situs Web/Aplikasi Layanan Digital yang Paling Banyak Diakses Konsumen Global (Kuartal III 2024)* + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + A + Kecil + + A + Sedang + + + A + Besar + + + + + + + + + Menurut data yang dihimpun We Are Social, pada Januari 2025 ada sekitar 5,56 miliar individu pengguna internet di seluruh dunia. + Jumlah pengguna internet global itu sudah meningkat sekitar 2 ribu kali lipat dibanding tiga dekade lalu. + (Baca:  Pertumbuhan Pengguna Internet Global sampai Awal 2025 ) + Kebanyakan pengguna memakai internet untuk mengakses layanan digital di bidang perpesanan ( chat ). + Berdasarkan survei pada kuartal III 2024, proporsi pengguna internet global usia 16 tahun ke atas yang mengakses situs web/aplikasi  chat mencapai 94,5%. + Kemudian yang mengakses situs web/aplikasi layanan jejaring sosial 94,4%, dan layanan mesin peramban ( search engine ) 82,3%. + Lebih dari separuh responden juga mengakses situs web/aplikasi layanan  e-mail , belanja online , serta peta atau layanan sejenisnya ( location-based services ). + Sedangkan yang mengakses layanan  game , transportasi online , bank/investasi/asuransi, dan akomodasi perjalanan ( travel ) lebih sedikit seperti terlihat pada grafik. + (Baca:  Pertumbuhan Pengguna Media Sosial Global sampai Awal 2025 ) + + + + Editor : + Adi Ahdiat + + + + Tags + + + #Digital + + + #Pasar Digital + + + #Ekonomi Digital + + + #Layanan Keuangan Digital + + + #bank digital + + + #keuangan digital + + + #teknologi keuangan digital + + + #digitalisasi perbankan + + + #perusahaan digital + + + #aplikasi digital + + + #Aplikasi + + + #penggunaan aplikasi digital + + + #aplikasi perjalanan + + + #aplikasi streaming musik + + + #aplikasi traveling + + + #Aplikasi Chat + + + #aplikasi pesan + + + #aplikasi perbankan + + + #Situs + + + #situs web + + + + + + + + + + + + + + + Data Terkait + + + + + + + + + + + + + Pengguna ChatGPT Global Paling Banyak dari Anak Muda pada 2025 + + + + + + + + + + + + + + Tren Pengguna Aplikasi ChatGPT Global hingga Agustus 2025 + + + + + + + + + + + + + + Indonesia Masuk Daftar 15 Negara Pengguna ChatGPT Tertinggi 2025 + + + + + + + + + + + + + + OJK Blokir Ratusan Entitas Pinjol Ilegal pada Januari-Februari 2026 + + + + + + + + + + + + + + Rasio Gagal Bayar Pinjol di Indonesia Meningkat Awal 2026 + + + + + + + + + + + + + + Utang Pinjol Warga RI Tembus Rp98 Triliun pada Januari 2026 + + + + + + + + + + + Data Stories Terkini + + + + + + + + + + + + + Harga Tembaga Pagi Hari Diperdagangkan US$5,93 /Pon (Rabu, 11 Maret 2026) + Pasar + 11/03/2026, 8:02 + WIB + + + + + + + + + + + + + 10 Kripto Volume Terbesar 24 Jam (11 Maret 2026 07:08 WIB) + Pasar + 11/03/2026, 8:02 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + Persentase Pengangguran 2024 di Kabupaten Tasikmalaya 3,74% + Ketenagakerjaan + 11/03/2026, 7:31 + WIB + + + + + + + + + + + + Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan di Kalimantan Selatan 2015 - 2024 + Layanan konsumen & Kesehatan + 11/03/2026, 7:06 + WIB + + + + + + + + + + + + + Nilai Tertinggi Jalur Prestasi Masuk ke SMA7 Kota Depok | 2025 + Pendidikan + 11/03/2026, 7:05 + WIB + + + + + + + + + + + + + Jumlah Penduduk dan Persentase Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara | 2007 - 2024 + Demografi + 11/03/2026, 6:39 + WIB + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Unduh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sumber + + + + + + + + + + + + + + + + Silakan beli artikel ini atau berlangganan untuk mengakses fitur sumber. + Dapatkan Sekarang + » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + KATADATA INSIGHT CENTER + + + + + + + Hubungi KIC untuk permintaan data, riset, dan analisis. Hubungi sekarang » + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Topik Trending + + + + + + + Harga Tembaga + + + + + pengeluaran makanan + + + + + Harga Bitcoin + + + + + erupsi + + + + + Gempa Terkini + + + + + bencana hidrometeorologi + + + + + pertumbuhan penduduk + + + + + Nilai + + + + + kabupaten kota + + + + + + + + + + + Data Populer diff --git a/raw/digilib.uin-suka.ac.id_view_subjects_eko=5Fsya.html.md b/raw/digilib.uin-suka.ac.id_view_subjects_eko=5Fsya.html.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..52d8588c369abedb468e8066b3edd3a617ea9e3e --- /dev/null +++ b/raw/digilib.uin-suka.ac.id_view_subjects_eko=5Fsya.html.md @@ -0,0 +1,11454 @@ +--- +url: https://digilib.uin-suka.ac.id/view/subjects/eko=5Fsya.html +title: "Items where Subject is 'Ekonomi Syariah' - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" +domain: digilib.uin-suka.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:07 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Items where Subject is "Ekonomi Syariah" - Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta + +Mukhammad Yazid Afandi + + +(2021) + + Influence of Capital Markets, Inflation, and Demographics on the +Growth of Pension Fund Assets in the State Organization of Islamic +Cooperation. + + + Journal of Economics, Finance and Management Studies, 4 (09). + pp. 1644-1654. + ISSN 2644-0504 AAP FARKHATI, NIM. 17103080034 + + +(2021) + + PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN PADA BMT RIZQI BAROKAH BANTUL (TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ABD. WAHID, NIM. 16810011 + + +(2020) + + DETERMINAN PENANAMAN MODAL ASING DI 8 NEGARA ASEAN TAHUN 2011-2018. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. ABDUL AZIZ, NIM: 19208010047 + + +(2021) + + PENGARUH FDR, BOPO, NPF, KAP (KUALITAS AKTIVA +PRODUKTIF), SUKU BUNGA DAN INFLASI TERHADAP +PROFITABILITAS BAGI HASIL PERBANKAN SYARIAH: ASIMETRIS +SUKU BUNGA DAN INFLASI. + + + Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. ABDUL BASIT, NIM: 19208010041 + + +(2021) + + STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL +DI KUTA MANDALIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ABDUL HAKIM SORI MUDA SIREGAR, NIM. 14810015 + + +(2021) + + PENGARUH INVESTASI, INFLASI, DAN TENAGA KERJA +TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI +DI INDONESIA TAHUN 1991-2020. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. ABDUL RAHMAN, NIM 15380067 + + +(2019) + + ANALISIS JUAL BELI RUMAH DI PERUSAHAAN PROPERTI +RUMAH SYARI’AH PONOROGO. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ABDUL ROKIB, NIM: 15840049 + + +(2019) + + PENGARUH KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS, RELIGIUSITAS, NASIONALISME, DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ABDUL RONI, NIM. 18208011005 + + +(2020) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT MUSLIM TIDAK MENJADI NASABAH BANK SYARIAH DI YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ABDULLAH SUJADI, NIM. 14380090 + + +(2020) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM “BAGI HASIL” PENGELOLAAN FOOD COURT +(Studi Kasus di Gerobak United Gang Jembatan Merah Condoncatur, Depok, Sleman). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. ABDULLAH YAQIN, NIM : 16208011003 + + +(2020) + + PENGARUH ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR), LEVERAGE, +KEPEMILIKAN INSTITUSIONALTERHADAP NILAI DAN +PROFITABILITAS PERUSAHAAN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ABID HUSAINI ABROR, NIM. 14810114 + + +(2018) + + KONVERGENSI SIGMA (Σ) DAN BETA (Β) PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2005 – +2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ABUDZAR ALGIFARI LUBIS, NIM. 15810091 + + +(2019) + + DETERMINAN PENETAPAN UPAH MINIMUM DI KOTA JAKARTA, SURABAYA, MEDAN, MAKASSAR, BANDUNG DAN YOGYAKARTA TAHUN 2012-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. ABYAN NABIL AL-FAIDZ, NIM. 14810002 + + +(2018) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PADA KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN +BARAT TAHUN 2012-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ACH FAQIH SUPANDI, NIM. 17208010001 + + +(2019) + + PERAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PONDOK +PESANTREN AGROBISNIS TERHADAP KESEJAHTERAAN +EKONOMI MASYARAKAT +(STUDI PONDOK PESANTREN MUKMIN MANDIRI +SIDOARJO JAWA TIMUR). + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ACHMAD, NIM. 17208010016 + + +(2019) + + ANALISIS KOMPARASI MODEL ALTMAN, SPRINGATE, DAN +ZMIJEWSKI DALAM MEMPREDIKSI FINANCIAL DISTRESS +PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI +INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI). + + + Masters thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. ACHMAD DWI PUTRA HIDAYATULLAH, NIM. 14810091 + + +(2018) + + DETERMINAN EKSPOR KOPI INDONESIA KE LIMA NEGARA TUJUAN UTAMA DAN KEUNGGULAN KOMPARATIF KOPI INDONESIA DI PASAR INTERNASIONAL TAHUN 2005-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ACHMAD PRADANA, NIM. 16810056 + + +(2020) + + EFISIENSI KINERJA FISKAL KABUPATEN/KOTA +DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2018. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. ACHMAD ROYYAN FARODIS, NIM. 15810045 + + +(2019) + + ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN PENGELUARAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA +TAHUN 2013-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ACHMAD SETIAWAN NUGROHO, NIM: 17103080017 + + +(2021) + + TRANSAKSI JUAL BELI PAKAIAN BEKAS (THRIFTING) +DI PASAR JONGKOK TEMBILAHAN +DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ADELIA WAHYU RATRI, 15810006 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH MAKROEKONOMI DALAM PERGERAKAN +NILAI TUKAR RUPIAH DI INDONESIA TAHUN 2013-2018. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ADI SANI MUHARRAM, NIM. 16810077 + + +(2020) + + DETERMINAN PENDAPATAN DRIVER GOCAR DI YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. AGUNG NUHRIA RAMADHAN, NIM. 14380078 + + +(2018) + + AZIZ TAUFIK HIDAYAT, NIM. 14380077 (2018) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AGUS SALIHIN, NIM. 18208010017 + + +(2020) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI JUMLAH +KUNJUNGAN WISATAWAN KE PANTAI KUTA MANDALIKA, +KABUPATEN LOMBOK TENGAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AGUSTINA CANDRA ANGGADITA, NIM. 14380018 + + +(2018) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAREN (STUDI DESA M KABUPATEN SLEMAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AHM AD KHOLID UBAIDILLAH, NIM. 15810076 + + +(2019) + + EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL SEBAGAI COUNTERCYCLICAL PENYALURAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN +PERBANKAN DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AHMAD FAHRURROZI, NIM : 18208010001 + + +(2020) + + PENGARUH PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP KESEJAHTERAAN +MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL +KOTA YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AHMAD FATHUL HUDA, NIM: 17108010075 + + +(2021) + + ANALISIS DAYA SAING DAN DETERMINAN NILAI EKSPOR CPO +INDONESIA KE 5 NEGARA TUJUAN EKSPOR TERBESAR INDONESIA. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. AHMAD FAUZI, NIM. 17208010003 + + +(2019) + + HUBUNGAN KAUSALITAS SUKUK NEGARA (SBSN) +DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI +INDONESIA DAN MALAYSIA. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. AHMAD HANIFUDDIN, NIM. 14380064 + + +(2018) + + ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH +MELALUI JALUR MEDIASI +PERKARA NOMOR 1227/PDT.G/2017/PA.SMN +DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. AHMAD HANIFUDDIN, nim. 14380064 + + +(2018) + + ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH +MELALUI JALUR MEDIASI +PERKARA NOMOR 1227/PDT.G/2017/PA.SMN +DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AHMAD HAQQI AZIZY, NIM. 14810122 + + +(2018) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI +KETIMPANGAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN STRATEGIS +KEDUNGSAPUR PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. AHMAD HUJAJ NURROHIM, NIM. 1620310008 + + +(2018) + + PEMAHAMAN PESERTA BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN SLEMAN +TERHADAP PEMBAYARAN DJS (DANA JAMINAN SOSIAL) +UNTUK TABARRU’. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AHMAD JUNAIDI RAMBE, NIM. 13810011 + + +(2017) + + ANALISIS PERBEDAAN TINGKAT MODAL, OMZET, DAN +KEUNTUNGAN MUSTAHIK SEBELUM DAN SESUDAH +DISALURKANNYA DANA ZAKAT PRODUKTIF +DI BAITUL MAL MASJID JOGOKARYAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AHMAD KHAERUZZAD, NIM: 13810050 + + +(2019) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI +JAWA BARAT TAHUN 2012-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. AHMAD MARZUQ, NIM: + + +(2019) + + TINJAUAN SADDU AŻ-ŻARI<‘AH +DALAM PEMBIAYAAN QARD{ AL-HASAN +DI BMT AL-MUHSIN RIZQON TOYYIBA +METRO LAMPUNG. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. AHMAD SYARIFUDIN BAHARSYAH, NIM. 14810036 + + +(2019) + + DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AHMAD ZAINURRAHMAN, NIM. 15810122 + + +(2019) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN UTANG LUAR NEGERI DI NEGARA ASEAN TAHUN 2008-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. AINI SWASTIKA RANNY, NIM : 15840051 + + +(2019) + + PENGARUH SIFAT KEPRIBADIAN AGREEABLENESS, MACHIAVELLIANISME, INTERNAL LOCUS OF CONTROL DAN EKSTERNAL LOCUS OF CONTROL TERHADAP MANIPULASI AKUNTANSI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AINUL WARDAH, NIM. 14380023 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONTRAK BAKU +DALAM PENETAPAN NISBAH BAGI HASIL AKAD MUDARABAH DI +LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AINUZ ZULFA FAKHRINAH, NIM. 11380045 + + +(2018) + + TELAAH TERHADAP KONSEP AL-MAISIR DALAM PRAKTEK BERMUAMALAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AISA CENDIKIA, NIM. 13810007 + + +(2017) + + PENGARUH JUMLAH USAHA, NILAI INVESTASI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP PERMINTAAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AISYA FARINA, NIM. 17208010028 + + +(2019) + + PENGARUH PENDAPATAN BANK UMUM SYARIAH TERHADAP RISIKO OPERASIONAL PERIODE 2015-2018 DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. AJENG PUJISTIA, 15810020 + + +(2019) + + ANALISIS PERAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP +PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PENDEKATAN +INPUT-OUTPUT. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. AJI FAUZIE, NIM. 1620311042 + + +(2018) + + PENGARUH FAKTOR MAKRO EKONOMI DAN RASIO KEUANGAN +PERUSAHAAN TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA +(STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI ISSI 2013 - 2016). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AKHMAD ALI MUKHLIS, NIM. 12380007 + + +(2017) + + STUDI ANALISIS TERHADAP TAKARAN ZAKAT FITRAH +DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AKHMAD SYAHRIL KAMILUDDIN, NIM.15810060 + + +(2019) + + PENERIMAAN DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA DI SULAWESI +TENGGARA PADA TAHUN 2013-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ALFI NUR AINI, NIM. 15810014 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL INVESTASI, TENAGA KERJA, PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH +TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI +(STUDI KASUS: 34 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011-2016). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ALFIANA ZEIN, 15380082 + + +(2019) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP +IMPLEMENTASI KONTRAK KERJASAMA ANTARA +PT. SUMBER ALFARIYA TRIJAYA Tbk DENGAN KOPERASI +DI KABUPATEN KULON PROGO. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ALHAMDANY ALBAR SYANI, NIM. 15810107 + + +(2019) + + ANALISIS KINERJA BAZNAS KOTA YOGYAKARTA DENGAN PENDEKATAN INDEKS ZAKAT NASIONAL (IZN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ALI IQBAL SYA’BANI, NIM. 13380018 + + +(2018) + + JUAL BELI AKUN GO-CAR DI YOGYAKARTA PRESPEKTIF ETIKA DAN +HUKUM BISNIS ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ALPURKON HASANUDIN SUHADA, NIM. 13810017 + + +(2018) + + ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KABUPATEN/KOTA YANG BERPOTENSI DIMEKARKAN MENJADI PROVINSI CIREBON + +(KAB. CIREBON KAB. INDRAMAYU KAB. MAJALENGKA KAB. KUNINGAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ALVYN IZZY RADYAN, NIM. 17108010076 + + +(2021) + + DETERMINAN NILAI EKSPOR KAYU LAPIS INDONESIA KE 10 NEGARA +TUJUAN EKSPOR TERBESAR INDONESIA. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. AMIIRAH HUSNA HIBATULLOH, NIM. 16810049 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAGETAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AMRI ARISTYANTO, NIM. 13810182 + + +(2019) + + PENGARUH JUMLAH OBYEK WISATA, JUMLAH WISATAWAN DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENDAPATAN SEKTOR +PARIWISATA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2006-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ANA FITRIA FEBILIA, 14380034 + + +(2019) + + PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP +KESUCIAN PAKAIAN HASIL JASA LAUNDRY +(STUDI PADA PENGGUNA JASA LAUNDRY DI LINGKUNGAN +PONDOK PESANTREN ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ANDENI PUTRI PRATIWI, NIM. 15810015 + + +(2020) + + ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ANDY YUSUF DWI JULIANTO, NIM. 13810063 + + +(2017) + + PETA POTENSI SEKTOR UNGGULAN 18 KABUPATEN/KOTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ANESTE RAHMADANITA, NIM. 13380033 + + +(2017) + + PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JUAL BELI AIR +MINUM ISI ULANG +(Studi Pada Industri Air Minum Isi Ulang Depot A dan Depot B di Sapen, +Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ANGGIT KARTIKARIMAH, NIM. 12380015 + + +(2020) + + PENAFSIRAN KETENTUAN SEDERHANA DALAM GUGATAN SEDERHANA +(Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Perma Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ANGGUN RUDIANA PUTRI, NIM. 15810073 + + +(2019) + + PENGARUH TENAGA KERJA TERHADAP PERTMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2008-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ANINDA RAKHMA ASTARI, NIM : 14810110 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH PDRB, JUMLAH WISATAWAN, PAJAK +DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI +DAERAH KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH TAHUN 2010-2018. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. ANNISA BARIKNA, NIM. 14830048 + + +(2018) + + ANALISIS PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG +TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ANNISA KHUSNUR ROSYIDA, NIM. 15380025 + + +(2020) + + PENERAPAN DYNAMIC PRICING +PADA LAYANAN JASA +BERBASIS APLIKASI ONLINE GOJEK. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ANNISA KUMALA SARI, NIM. 15810055 + + +(2019) + + DAMPAK DANA ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA +YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ANNISA MANGOLE, 16208010007 + + +(2019) + + PENGARUH CELEBRITY ENDORSER ONLINE SHOP DI INSTAGRAM +TERHADAP MINAT BELI PRODUK FASHION MUSLIM DALAM +SUDUT PANDANG SYARIAH MARKETING DENGAN +MENGGUNAKAN VARIABEL VISIBILITY, +CREDIBILITY, ATTRACTION, DAN POWER +(Studi pada Mahasiswa FEBI UIN Sunan Kalijaga). + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. ANNISA UMMU FADLILAH, NIM. 13810164 + + +(2017) + + Pengaruh Pemberdayaan Zakat terhadap Pengentasan Kemiskinan Mustahik dengan Etos Kerja Sebagai Variabel Intervening. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ANWARUL SHOLIHIN, NIM. 13810038 + + +(2017) + + ANALISIS KESEJAHTERAAN KELUARGA BURUH PEREMPUAN +PERSPEKTIF BKKBN DAN MAQᾹṢID ASY- SYARĪʻAH (STUDI +KASUS BURUH PERUSAHAAN JASA PENCUCIAN SARANG WALET +CV KAUSAR JAYA DESA KEDIREN KECAMATAN KALITENGAH +KABUPATEN LAMONGAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AQIDA SHOHIHA, NIM. 1620311022 + + +(2019) + + PERBANDINGAN EFISIENSI DAN PRODUKTIVITAS BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA SEBELUM +DAN SESUDAH KRISIS KEUANGAN GLOBAL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ARDI ROHMAH, NIM. 15810018 + + +(2019) + + KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI KECIL DALAM +PENYERAPAN TENAGA KERJA INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ARGA NUGRAHA, NIM. 14830013 + + +(2018) + + PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, KOMPENSASI EKSEKUTIF, CORPORATE GOVERNANCE, DAN FINANCIAL +DISTRESS TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2012-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ARGA SUMARGA, NIM. 14380052 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KERJASAMA +ANTARA PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR +DENGAN PENGUSAHA WARMINDO DI YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ARIF MUBAROK, NIM. 1620310004 + + +(2018) + + PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP +KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI BAZNAS PROVINSI KALIMANTAN +SELATAN (DENGAN PERKEMBANGAN USAHA SEBAGAI +VARIABEL INTERVENING DAN IKLIM USAHA +SEBAGAI VARIABEL MODERATING). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ARIF SETIAWAN, NIM. 15810072 + + +(2019) + + PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU KHALDUN TENTANG KONSEP PERDAGANGAN DAN PASAR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. ARIFFATUL SURYANINGSIH, NIM: 15840054 + + +(2019) + + PENGARUH KOMITMEN PROFESIONAL, INDEPENDENSI DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PENILAIAN ETIS (ETHICAL JUDGMENT) AUDITOR PEMERINTAH DENGAN BUDAYA ETIS ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. ARINA WIDDA FARADIS, NIM. 14380040 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STRATEGI PENAWARAN +HARGA JEBAKAN DI BEBERAPA TEMPAT PENJUALAN DI KOTA +YOGYAKARTA DAN SEKITARNYA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ARINI EKA NASTITI, NIM.15810026 + + +(2019) + + ANALISIS DAYA SAING DAN DETERMINAN NILAI EKSPOR UDANG INDONESIA KE 7 NEGARA TUJUAN EKSPOR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ASFIATUL ISTIQOMAH, NIM. 14810090 + + +(2018) + + ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN (STUDI KASUS: +INDUSTRI KNALPOT DI KABUPATEN PURBALINGGA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ASSYIFA UMAIYA UMAR, NIM. 16380004 + + +(2020) + + KREDIT ONLINE PT. CICIL SOLUSI MITRA TEKNOLOGI +(TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF) +DISUSUN DAN. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ASTRI FEBRI PUJIASTUTI, NIM: 15830083 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI, HASIL INVESTASI, BEBAN OPERASIONAL, BEBAN KLAIM DAN PROFITABILITAS TERHADAP CADANGAN DANA TABBARU’ PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. ASTRIYANI, NIM. 14810042 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI +PRODUKSI INDUSTRI KERAJINAN PERAK DI GUNUNGKIDUL +(Studi Kasus Desa Pampang, Kecamatan Paliyan, Kab. Gunungkidul). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ATIK ALPIANI, NIM. 15820058 + + +(2019) + + ANALISIS PENGUKURAN KINERJA DENGAN METODE BALANCED +SCORECARD PADA PT BANK MUAMALAT CABANG YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ATIKAH, NIM. 1620310135 + + +(2019) + + ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INKLUSI KEUANGAN SYARIAH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP KESEJAHTERAAN +DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AUFA RAMADANI, NIM. 14380041 + + +(2018) + + TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DI LAZISNU KABUPATEN SLEMAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AULIA SALIMAH MAGHFIROH, NIM. 17108010026 + + +(2021) + + ANALISIS DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN NASIONAL STUDI KASUS TAHUN 2011-2019. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. AULIA U AYAKIL KHAIR ANGKAT, NIM. 14810038 + + +(2020) + + PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), +PENGELUARAN PEMERINTAH DAN JUMLAH PENDUDUK +TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI PROVINSI +SUMATERA UTARA PERIODE 2013-2018. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. AULIYA NUR TRIWIBOWO, NIM. 13810131 + + +(2017) + + PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP NILAI EMISI SUKUK KORPORASI DI INDONESIA TAHUN 2007: 1-2016: 4. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AUNI AFIFAH, NIM. 13810036 + + +(2017) + + ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI PADA USAHA TANI KENTANG DI KECAMATAN BATUR, KABUPATEN BANJARNEGARA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AYU LESTARI, NIM. 16810058 + + +(2021) + + DETERMINAN PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS MENGGUNAKAN DATA INDONESIAN FAMILY LIFE SURVEY). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AYU OKTA PRAVESTRI, NIM: 17108010083 + + +(2021) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PELAKU UMKM SENTRA KERAJINAN GERABAH KASONGAN KASIHAN BANTUL. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. AZAN FAJAR ARIFLI, NIM. 13810147 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS +PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA BARAT +PERIODE TAHUN 2010-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. AZIZ TAUFIK HIDAYAT, NIM. 14380077 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. AZKIYA MAULANI, NIM. 17103080016 + + +(2021) + + ANALISIS YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN +GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 340/KEP/2020 +TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN UMK +TAHUN 2021 DI KABUPATEN SLEMAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aandi Agusti Ahmad Kurniawan, NIM.: 20208011021 + + +(2022) + + PENGARUH MANAGERIAL CONFIDENCE, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP ISLAMIC SOCIAL REPORTING DENGAN INVESTMENT ACCOUNT HOLDERS SEBAGAI PEMODERASI PROFITABILITAS DAN LEVERAGE: PENDEKATAN GENERALIZED METHOD OF MOMENT. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Abd Adim, NIM.: 19208010049 + + +(2022) + + EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DESA TEMATIK DALAM BIDANG EKONOMI DI KABUPATEN PAMEKASAN MADURA JAWA TIMUR. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Abdul Aziz Mudzakhy, NIM.: 14380031 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS: BANG BANG. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Abdul Fatahillah, NIM.: 18103080051 + + +(2022) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJUDIAN TOTO GELAP (STUDI KASUS PEMUDA KECAMATAN KLATEN SELATAN, KABUPATEN KLATEN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Abdul Haris, - + + +(2012) + + HADIS-HADIS EKONOMI DALAM FATWA DSN-MUI Peta Pemahaman Hadis dalam Konteks Ekonomi Syariah di Indonesia. + + + Project Report. + FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MATARAM, Mataram. Abdul Rasid, NIM.: 17208010043 + + +(2020) + + DAMPAK KUALITAS ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN KARAKTERISTIK SAHAM TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING DAN TINGKAT KEPERCAYAAN INVESTOR DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Abdullah Achmad, NIM.: 18103080064 + + +(2023) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEKERJAAN MOBILE LEGEND GAMER. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Abdullah Alatas, NIM.: 21208012040 + + +(2023) + + DETERMINAN KEPUTUSAN PEMBELIAN MAKANAN HALAL PADA E-COMMERCE TOKOPEDIA DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Abdullah Gufronul M, NIM.: 20208011053 + + +(2022) + + PRIORITAS SOLUSI PERMASALAHAN PENGELOLAAN ZAKAT DENGAN METODE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS +(STUDI DI KABUPATEN LUMAJANG). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Abdur Rakhman Wijaya, NIM. 13820005 + + +(2017) + + PENGARUH MASA PERIKATAN, REPUTASI KAP, KOMITE AUDIT DAN +KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KUALITAS AUDIT +(Studi Empiris pada Bank Umum Syariah tahun 2011-2015). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Achmad Jufri, S.E., NIM.: 20208011016 + + +(2022) + + ANALISA SIMETRIS DAN ASIMETRIS DAMPAK MAKROEKONOMI TERHADAP SAHAM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE MEI 2011- DESEMBER 2021. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Achmad Syawal Nurhidayatullah, NIM.: 17103080006 + + +(2022) + + PENGAWASAN BADAN WAKAF INDONESIA TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF UANG OLEH NAZHIR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ade Aisah Putri Insani Chaniago, NIM.: 20208012043 + + +(2023) + + DETERMINAN KEPUTUSAN PEMBELIAN +PRODUK MAKANAN HALAL +(Studi Mahasiswa IAIN Fatahul Muluk Papua). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ade Surya Sukma, NIM.: 17108010019 + + +(2021) + + PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT DAN PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Adhari Syahputra, NIM.: 16810007 + + +(2023) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI ACEH 2015-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Adil Syahputra, NIM. 15810009 + + +(2019) + + PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP +VOLATILITAS NILAI TUKAR RUPIAH TAHUN 2005-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adimas Sidiq Nurfahmi Andriansyah, NIM.: 19108010099 + + +(2024) + + PENGARUH JUMLAH WISATAWAN, JUMLAH TENAGA KERJA, JUMLAH HOTEL TERHADAP PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA (STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Adindha Dwi Syifana Maulida, NIM.: 21103080057 + + +(2025) + + ANALISIS PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PUTUSAN +PENGADILAN AGAMA TENTANG SENGKETA AKAD MUSYARAKAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Adnan Malik Arroziq Hasibuan, NIM.: 15810034 + + +(2022) + + ANALISIS SEKTOR UTAMA EKONOMI INDONESIA TERHADAP UTANG LUAR NEGERI SERTA PERSPEKTIFNYA DALAM EKONOMI ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Afellia Danty Noer Azizah, NIM.: 18103080050 + + +(2022) + + RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH +(STUDI DI DINAS PERHUBUNGAN DAN BPPKAD +KABUPATEN PONOROGO). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Afif Arrosyid, NIM.: 17208011009 + + +(2020) + + ANALISIS PENGARUH SIKAP, NORMA SUBJEKTIF, KONTROL PERILAKU DENGAN RELIGIUSITAS DAN NIAT SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP KEPUTUSAN MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Afifah Noor, NIM.: 20108010025 + + +(2024) + + PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAWASAN SOLORAYAPERIODE 2012 2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Agus Faisal, Faisal and Abdul Ghofur, Ghofur + + + + + THE IDEA OF MAQASHID SYARIAH: THE FOUNDATION OF IJTIHAD IN AHMAD AR-RAISUNI's VIEW. + + + As Syir'ah. + + + + + + (Unpublished) Agus Zainul Mustofa, NIM.: 15380097 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MUDARABAH PADA BUM DESA (STUDI KASUS PADA KELOMPOK USAHA PENGELOLAAN SAMPAH PANGGUNG LESTARI). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Abidi, NIM.: 15830075 + + +(2022) + + ANALISIS KINERJA KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BLORA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Afandi, NIM.: 20208012036 + + +(2022) + + DETERMINAN KEPUTUSAN MUZAKI MELAKSANAKAN PEMBAYARAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DENGAN ALTRUISME SEBAGAI +VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Ainur Roziqin, NIM.: 15380037 + + +(2022) + + PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KARYA DESAINER GRAFIS DI INSTAGRAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Choiri, NIM.: 23208011037 + + +(2025) + + PENGARUH DETERMINAN UTAUT 2 TERHADAP PERILAKU PENGGUNAAN E-MONEY BERBASIS BIOMETRIC FINGERPRINT DI PONDOK PESANTREN AL-AMIEN PRENDUAN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA. Ahmad Faishal Nur, S.H., NIM.: 21203012098 + + +(2023) + + DISORIENTASI PENENTUAN HARGA PASAR DALAM EKSISTENSI EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PANDANGAN ADAM SMITH DAN AL GHOZALI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Faiz Setiawan, NIM.: 16380043 + + +(2023) + + TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (PUTUSAN NOMOR : 84/PDT.G/2019/PA.YK). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Fajar Ahsan, NIM.: 18108010006 + + +(2022) + + KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN, DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Ahmad Fathul Ma’arif, S. E, NIM.: 20208012046 + + +(2023) + + ANALISIS PENGUKURAN KINERJA GREEN BANKING PADA PERBANKAN SYARIAH DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH INDEX. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Firdaus, NIM: 13810099 + + +(2017) + + PENGARUH PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BTM (BAITUL TAMWIL MUHAMMADIYAH) CABANG MAJENANG TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA DENGAN PERKEMBANGAN USAHA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. Ahmad Jauharul Azkiya, NIM.: 18103080059 + + +(2023) + + TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL FREELANCE FOTOGRAFER YANG DIPEKERJAKAN VENDOR DOKUMENTASI PERNIKAHAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Junaidi, NIM.: 18208010031 + + +(2020) + + PENGARUH VARIABEL EKONOMI MAKRO TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PERIODE TAHUN 2014-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Kholid Ubaidillah, NIM.: 19208012028 + + +(2023) + + INTERAKSI DINAMIS ANTARA PASAR MODAL DAN PASAR UANG: +BUKTI DARI NEGARA ASEAN-5. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Masrur Ainun Najih, NIM.: 15810080 + + +(2020) + + DETERMINAN VOLUME EKSPOR KOPI INDONESIA +TAHUN 1980-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Mughni Al Mubarok, NIM.: 21108010098 + + +(2025) + + ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, TENAGA KERJA, TINGKAT INFLASI, DAN RASIO KETERGANTUNGAN PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU JAWA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Nailul Hikam, NIM.: 21208012045 + + +(2023) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA OKI DENGAN STABILITAS POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Naufal Fadhlurrahman, NIM.: 18208011012 + + +(2022) + + MINAT GENERASI MILENIAL MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS KOTA SURAKARTA. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Ahmad Nawawi Hasbi, NIM.: 16810063 + + +(2022) + + PENGARUH MAKROEKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN SUKUK DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Ramadhan, NIM.: 22208011035 + + +(2024) + + PENGARUH BOPO CAPITAL ADEQUACY RATIO FINANCIAL SLEAK SUSTAINABILITY OFFICER TERHADAP GREEN BANKING. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Ulil Albab Al Umar, NIM.: 21208011051 + + +(2023) + + HIJRAH INTENTION DAN KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN BANK SYARIAH: PENGEMBANGAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahmad Zulham Hamdan, NIM.: 20108010023 + + +(2023) + + PENGARUH PDB, NERACA PERDAGANGAN DAN UTANG LUAR NEGERI TERHADAP TINGKAT RISIKO GAGAL BAYAR UTANG PEMERINTAH INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ahyar, A. Md. Pjk., S.Pn, NIM.: 21208012003 + + +(2024) + + DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI DIY. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ai Zulfah Tsamrotul Puadah, NIM.: 19108010069 + + +(2023) + + DETERMINAN PENGGUNAAN DOMPET DIGITAL: PERBEDAAN ANTARA GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aidia Putri, NIM.: 19108010087 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI DAN COVID-19 TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PERIODE 2012-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ainur Rizqi, NIM.: 16810029 + + +(2021) + + EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (STUDI DI DESA/KEC. PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN JAWA TIMUR). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ajeng Muji Anita, NIM.: 20108010134 + + +(2024) + + PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, PENDIDIKAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aji Binawan Putra, NIM.: 21208012014 + + +(2023) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN INKLUSIF DI NEGARA G20 DENGAN INDEKS KETIMPANGAN GENDER SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aji Prasetya Nugraha, NIM.: 17108010085 + + +(2021) + + ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL KABUPATEN/KOTA +DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2014-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Akhmad Faridhoh, NIM.: 17108010037 + + +(2024) + + ANALISIS EKSPOR KOPI INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT DENGAN PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Akhmad Fathul Wahab, NIM.: 15380092 + + +(2022) + + ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI +KURANGNYA MINAT MAHASISWA MENABUNG PADA BANK +SYARIAH +(STUDI KASUS MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM +UIN SUNAN KALIJAGA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Akhmad Korib, NIM.: 14810057 + + +(2022) + + ANALISIS KAUSALITAS UPAH MINIMUM REGIONAL DENGAN LAJU INFLASI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1990-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Akhyar Hadi Zaini, NIM.: 17103080002 + + +(2022) + + PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANTUL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Akmal Ihsan, NIM.: 19208010031 + + +(2021) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA OKI DENGAN TATA KELOLA NEGARA SEBAGAI VARIABEL MODERASI TAHUN 2005-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Al Fikri Septiansyah, NIM.: 17108010072 + + +(2021) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI +MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TIMUR +TAHUN 2014-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Alan Budi Kusuma, NIM.: 20208012006 + + +(2022) + + PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, +JUMLAH PENDUDUK, INFLASI, DAN PDRB +TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH +PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Alfath Karim Adhani, NIM.: 18108010081 + + +(2022) + + PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF, PERKEMBANGAN USAHA, PENDIDIKAN & LAMA USAHA TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ (Studi Kasus Baznas Kabupaten Banjarnegara). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Alfian Nurhidayat, NIM.: 21108010057 + + +(2025) + + ANALISIS PENGARUH SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PULAU SUMATERA TAHUN 2014-2023. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ali Zahidin, NIM.: 17108010039 + + +(2021) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FOREIGN DIRECT INVESTMENT NEGARA-NEGARA PENDIRI APEC. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Alif Rodliya Wahid, NIM. 13820012 + + +(2017) + + PENGARUH PENILAIAN CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, DAN CONDITION TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN PADA WARUNG MIKRO BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) +BRANCH OFFICE MUARO BUNGO. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Alif Rodliya Wahid, NIM.: 18208010020 + + +(2020) + + ANALISIS EFEKTIFITAS PERFORMA STRATEGI INVESTASI “DOGS OF THE DOW” PADA SAHAM SYARIAH DAN KONVENSIONAL. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Alvien Septian Haerisma, SEI, MSI, NIM.: 1630016012 + + +(2023) + + PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERSPEKTIF MASLAHAH. + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Alvin Gusandi, NIM.: 20208011054 + + +(2022) + + PENGARUH PROMOSI, HARGA DAN +ETIKA BISNIS DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN USAHA:USAHA TIMBANGAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI RIAU. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Alvin Rusda Fatwa, NIM. 15810038 + + +(2019) + + DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN DI NEGARA BERKEMBANG ASEAN TAHUN 2008-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Alwan Naufal, NIM.: 18108020057 + + +(2024) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT BERALIH UMKM KE PEER TO PEER (P2P) SYARIAH : PUSH-PULL MOORING MODEL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Amalia Riqba Muktasima, NIM.: 19103080086 + + +(2023) + + DONASI SEPIHAK ANTARA SISTEM PENGAWASAN DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS CV. PUTRA MINA SWALAYAN SYARIAH YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Amar Kurniadi, NIM.: 18108010001 + + +(2022) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA PERIODE 2011 - 2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Amila Zamzabila Putri, NIM.: 22208011023 + + +(2024) + + STUDI KOMPARATIF PENGENDALIAN STABILITAS HARGA INDONESIA DAN MALAYSIA MELALUI CREDITFINANCING CHANNEL DALAM TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER GANDA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aminah Ulil Albaab, - and Darmawan, - + + +(2024) + + Strategi Pemberdayaan Ekonomi Syariah Di Pesisir Deli Serdang Mengatasi Kendala Akses Modal Usaha Pelaku Usaha Umkm Untuk Pengembangan Bisnis. + + + Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 2 (6). + pp. 484-496. + ISSN e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972 Aminatul Adibah, NIM.: 17103080024 + + +(2023) + + ASPEK KESYARIAHAN SERTA PENGARUH MANFAAT DAN DISKON TERHADAP KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI LINKAJA SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ana Maulida Sundari, NIM. 13820004 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT +BERTRANSAKSI MAHASISWA NON-MUSLIM PADA BANK SYARIAH +(STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI +UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ana Risa Widiyaningrum, NIM.: 13380035 + + +(2020) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP +PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) +(Studi Kasus Padukuhan Mayangan, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman ). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Anand Denfika Muhammad Habibie, NIM.: 16810062 + + +(2022) + + ANALISIS PENGARUH MODAL KERJA, PENGALAMAN KERJA, DAN LAMA BEKERJA TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN KELURAHAN MUARAREJA KOTA TEGAL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ananda Aidil Fitri, NIM.: 17103080051 + + +(2021) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADING BINARY OPTION PADA APLIKASI ONLINE. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ananda Varrel Arsy, NIM.: 21103080072 + + +(2025) + + PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM AKAD PENJUALAN PRODUK ANTARA PRODUSEN DAN RESELLER PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Andi Bahri S, NIM.: 1530010009 + + +(2021) + + THE BLACKSMITHS OF AJATAPPARENG: RATIONAL HYBRIDIZATION AND CULTURAL INTERPRETATION OF SHARIA ECONOMICS FOR DEVELOPING CREATIVE INDUSTRY IN THE RURAL BUGINESE REGION. + + + Doctoral thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Anggun Lutfita, NIM.: 16380077 + + +(2023) + + PRAKTIK SAMSARAH DALAM AKAD SEWA MENYEWA KAMAR +KOS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM +STUDI KASUS DI KALURAHAN CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Anggun Rudiana Putri, S.E, NIM.: 19208010006 + + +(2021) + + DETERMINAN UTANG LUAR NEGERI PADA 10 NEGARA PENGHUTANG TERBESAR DI DUNIA TAHUN 2001-2018. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aniesatun Nurul Aliefah, NIM.: 1620310052 + + +(2020) + + PERBANDINGAN KINERJA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI’AH DAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DI INDONESIA 2015-2017. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Anim kotimatul, NIM.: 17103080038 + + +(2024) + + KONTEN YOUTUBE SEBAGAI JAMINAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN (TINJAUAN YURIDIS DAN FILOSOFIS). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Anindhia Salsabila, NIM.: 21208011035 + + +(2024) + + DETERMINAN MINAT MASYARAKAT BERWAKAF MELALUI CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aninta Gina Sharfina, NIM.: 20208011037 + + +(2022) + + PENGARUH KUALITAS KELEMBAGAAN, PEMBANGUNAN KEUANGAN, DAN INOVASI TEKNOLOGI LINGKUNGAN TERHADAP PERTUMBUHAN HIJAU NEGARA-NEGARA ANGGOTA OKI: PENDEKATAN SIMETRIS DAN ASIMETRIS. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Anis Nur Laila, NIM.: 17108010045 + + +(2021) + + ANALISIS EFISIENSI DAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI INDUSTRI RUMAH TANGGA GULA SEMUT DI DESA HARGOROJO KECAMATAN BAGELEN +KABUPATEN PURWOREJO. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Anisah Lativah, NIM.: 19103080088 + + +(2023) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HAK PEKERJA PEREMPUAN PADA CV. KARYA PURABAYA DI DESA KARANGLO KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Annessa Fadhillah, NIM.: 20208012016 + + +(2022) + + DETERMINAN NIAT MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (BSI QRIS) : PENGEMBANGAN +UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF +TECHNOLOGY 2 (UTAUT2). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Annisa, NIM.: 21208012010 + + +(2023) + + DETERMINAN KINERJA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH INDEKS. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Annisa Nur Khairat, NIM.: 19108010043 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH, PERAN INSTANSI, LAMA USAHA, DAN LOKASI TERHADAP PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TERAS MALIOBORO. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Annisa Yuliantika, NIM.: 17108010095 + + +(2022) + + DAMPAK KEBERADAAN WISATA HUTAN PINUS TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI KASUS WISATA HUTAN PINUS PENGGER DAN WISATA HUTAN PINUS ASRI DI KECAMATAN DLINGO, BANTUL, D.I.YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aprilia Rahmadina, NIM.: 17108010013 + + +(2023) + + DETERMINAN TINGKAT PERSEPSI KORUPSI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Arbaat Nofrian Syahbana, NIM.: 20108010021 + + +(2024) + + PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Arfilansyah, NIM.: 18103080084 + + +(2022) + + PERAN TOKOH ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA +(STUDI PADA KONFLIK TANAH ULAYAT MARGA DANTARAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ari Fahrur Rozi, NIM.: 20108010096 + + +(2023) + + PENGARUH TATA KELOLA PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA - NEGARA ASEAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Arif Kuswanto, - + + +(2021) + + KIPRAH EKONOMI SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI COVID-19. + + + + In: + PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI COVID-19. + + + Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pp. 207-230. + ISBN 978-623-97540-6-8 Arina Nur Azizah, NIM.: 18103080001 + + +(2022) + + “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP APLIKASI PENGHASIL UANG DALAM SHOPEE AFFILIATES PROGRAM PADA APLIKASI SHOPEE”. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Arini Izzati, S.E, NIM.: 21208011005 + + +(2023) + + DETERMINAN NIAT GENERASI MILENIAL DI KOTA YOGYAKARTA DALAM MEMBAYAR WAKAF TUNAI MELALUI E-PAYMENT: PENDEKATAN TEORI UTAUT-2. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Arrasyidinsyah, NIM.: 19103080002 + + +(2023) + + PRAKTIK JASA PENUKARAN UANG KOIN +DI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA +(PERSPEKTIF FIKIH DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Arta Amaliah Nur Afifah, NIM.: 20208011008 + + +(2022) + + MINAT BERWAKAF UANG +DI KALANGAN MUSLIM KOTA PALEMBANG +(Studi tentang Determinan Berwakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia +Provinsi Sumatera Selatan). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Arum Nur Afifah, NIM.: 15380049 + + +(2019) + + KEBIJAKAN PENGGUNAAN SUKA-WATER DI LINGKUP UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH JASSER AUDA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Asasul Ilmi, NIM. 17108010027 + + +(2022) + + PENGARUH KEMANDIRIAN SANTRI, JIWA KEWIRAUSAHAAN SANTRI DAN LINGKUNGAN PESANTREN TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN +(Studi Kasus: Pondok Tremas Arjosari Pacitan Jawa Timur). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Asep Suryanto, M.Ag, NIM.: 1330316001 + + +(2020) + + PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT +BERBASIS ZAKAT DAN KEUANGAN MIKRO ISLAM +(Studi tentang Misykat Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid). + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Askal Samiudin, NIM.: 21208011041 + + +(2023) + + DETERMINAN KEPUASAN NASABAH BSI MOBILE. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Asrof Alfudola, NIM.: 18103080065 + + +(2023) + + JUAL BELI ROKOK PADA ANAK DALAM TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI KASUS DESA KARANGPULE, KECAMATAN SRUWENG, KABUPATEN KEBUMEN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Astuti Eka Rahmawati, NIM.: 19208012021 + + +(2024) + + STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, NIM.: 19300016007 + + +(2022) + + MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER SYARIAH DAN ASSETS PRICE BUBBLE DI INDONESIA. + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aulia Aida Fitri Hasibuan, NIM.: 19108010008 + + +(2023) + + INDIKATOR KEBIJAKAN MONETER DAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA SELAMA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aulia Lestari, NIM.: 20208011030 + + +(2022) + + DETERMINASI KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN QRIS CODE BANK SYARIAH DENGAN MINAT SEBAGAI VARIABEL INTERVENING +(STUDI KASUS PADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA YOGYAKARTA). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aulia Nur Azizah, NIM.: 21208011027 + + +(2024) + + ANALISIS DISPARITAS PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 2012-2022. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Aulia Puspita Nirmalasari, NIM.: 20208011032 + + +(2022) + + PENGARUH GREEN BANKING DAN KARAKTERISTIK BANK TERHADAP PROFITABILITAS BANK DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Avianto Nugroho, NIM.: 19208012018 + + +(2022) + + PENGARUH RASIO FUNDAMENTAL, INDIKATOR MAKRO +EKONOMI DAN COVID-19 TERHADAP RETURN SAHAM +JAKARTA ISLAMIC INDEX. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Awis Hardjito, 16208010004 + + +(2019) + + PENGARUH PENGAMBILAN RISIKO TERHADAP MINAT +KEPUTUSAN BERINVESTASI DENGAN THE THEORY OF +PLANNED BEHAVIOUR PADA PERILAKU INVESTOR +SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. Aya Sofya Iklima, NIM.: 18108010005 + + +(2022) + + PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH, MODAL USAHA DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM +(Studi Kasus BTM Surya Umbulharjo). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ayi Adumu Istijabah, NIM.: 18108010027 + + +(2022) + + ANALISIS PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS, LAMA USAHA, +KUALITAS SDM, DAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP +PERKEMBANGAN USAHA UMKM DI KECAMATAN KOTA +WAIKABUBAK. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Az-Dhifta Himmah Yasya, NIM.: 19108010059 + + +(2023) + + PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP KINERJA ZAKAT DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Azam Asykarulloh, NIM.: 21208011048 + + +(2023) + + COVID-19 DAN REAKSI SAHAM PERBANKAN SYARIAH DI ASIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Azianatud Dian Hanif, NIM.: 20108010041 + + +(2023) + + PENGARUH KEUANGAN ISLAM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STABILITAS KEUANGAN : STUDI KASUS NEGARA ASEAN-4. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Azizah Kartika Rana, NIM.: 17103080063 + + +(2022) + + INTELLECTUAL PROPERTY PROTECTION IN DIGITAL LIBRARY/E-LIBRARY. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Azkiyatunnisak, NIM.: 18103080086 + + +(2023) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UTANG PIUTANG +DENGAN PEMBAYARAN MENGGUNAKAN PANENAN SAWIT +( STUDI KASUS DI DESA TELUK PIYAI PESISIR KECAMATAN KUBU +KABUPATEN ROKAN HILIR). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Azroi, NIM.: 19103080075 + + +(2024) + + PERDAGANGAN EFEK DALAM AJAIB SEKURITAS TINJAUAN +FATWA DSN-MUI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. BADAR BASKORO LAMBANG JAYA, NIM. 13810148 + + +(2017) + + ANALISIS KAUSALITAS ANTARA KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. BAGAS ADHYAKSA DHARMAWAN, NIM. 14810016 + + +(2019) + + PERBANDINGAN FAKTOR PENENTU KETIMPANGAN PENDAPATAN TINGGI DAN RENDAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI +PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. BAHRI ILHAM ABDURRASYID, NIM. 11391003 + + +(2018) + + PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGUNGKAPAN +CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DENGAN +MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL +MODERASI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI +JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2011-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. BAKRI KARIM SURURI, NIM. 15810066 + + +(2019) + + ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA KABUPATEN/KOTA DI EKS KARESIDENAN KEDU PERIODE 2006-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. BAPAQIH ALZIKRI, NIM. 17208010002 + + +(2019) + + PROGRAM BAZNAS PROVINSI KEPULAUAN BANGKA +BELITUNG DALAM UPAYA MENINGKATKAN +PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDY KASUS +KAMPUNG ZAKAT SORGUM DI DESA BERUAS). + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. BASID HADI NOVIAN, NIM. 15810029 + + +(2019) + + ANALISA DAMPAK KETERBUKAAN PERDAGANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DI +ASIA TAHUN 2005-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. BAYU ARESTU, NIM : 15810044 + + +(2019) + + PENGARUH PENINGKATAN INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA +TAHUN 1984 – 2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. BAYU PAMBUDI, nim. 14380027 + + +(2018) + + PENEGAKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2012 +TENTANG INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN +BERKELANJUTAN (STUDI DI KECAMATAN SENTOLO). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. BERLIAN DWI ROMADHONI, NIM. 14380049 + + +(2018) + + TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PENARIKAN UANG +KONTRIBUSI BAGI PEMBANGUNAN RUMAH BARU. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. BIMA MAHARDIKA, NIM. 13380045 + + +(2018) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM +TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KNALPOT TIRUAN +(STUDI DI DESA PESAYANGAN KABUPATEN PURBALINGGA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. BUDI SARTONO, NIM. 14380085 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM +TERHADAP PRAKTIK JUAL-BELI SEPATU (SNEAKERS) BERMEREK +(STUDI PADA PERETAIL TIDAK RESMI). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. BUSTANUL AULIA, NIM. 16.203.100.79 + + +(2018) + + PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI +KERAJINAN BATIK TULIS GIRILOYO WUKIRSARI +BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. BUSTANUL AULIA, NIM: 16.203.100.79 + + +(2018) + + PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI +KERAJINAN BATIK TULIS GIRILOYO WUKIRSARI +BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. BUYUNG BAGASKARA, NIM. 13810049 + + +(2017) + + ANALISIS FAKOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI +PENDIRIAN USAHA +(Studi Pada Pelaku Usaha di Jalan Laksda Adisucipto, Yogyakarta). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Badi'ah, NIM.: 19208012015 + + +(2022) + + PERAN KIAI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PESANTREN (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN ANNUQAYAH +GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Badrul Muis, NIM.: 17208010036 + + +(2021) + + IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BOROBUDUR OTO MOBIL YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Bagis Syarof, NIM.: 18103070096 + + +(2022) + + PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN +PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH +(STUDI KASUS DESA PRAGAAN LAOK, KECAMATAN +PRAGAAN, KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2021-2022). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Baihakil Aziz, NIM.: 19108010092 + + +(2023) + + KAPABILITAS PELAKU USAHA, ASET, DAN DIGITALISASI UMKM TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Baroka Romadhon, NIM.: 18208010004 + + +(2022) + + PENGARUH PERSEPSI LABEL HALAL, KELUARGA DAN KELOMPOK +ACUAN TERHADAP KEPUTUSAN MEMBELI MAKANAN KEMASAN +BERLABEL HALAL DI TINGKATAN ANAK – ANAK SMA +DI KECAMATAN IMOGIRI. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Basri, NIM.: 22208012003 + + +(2024) + + DETERMINAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PERAN EKONOMI HIJAU SEBAGAI SOLUSI DI DEVELOPING EIGHT (D-8) COUNTRIES. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Bayu Wicaksono, NIM.: 13380002 + + +(2020) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PULSA (STUDI KASUS ANTARA BEBERAPA DISTRIBUTOR DAN AGEN PULSA DI YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Bela Kurnia Davis, NIM.: 21208011022 + + +(2023) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI EMPIRIS DI NEGARA G20 TAHUN 2000-2020. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Bella Atika, NIM.: 18208010016 + + +(2020) + + INTEGRASI SAHAM SYARIAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA OKI TAHUN 2010-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Beni Munthe, NIM. 13810012 + + +(2020) + + ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR DAN POTENSI EKONOMI +KABUPATEN LABUHAN BATU PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN +2013-2018. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Besse Firda, NIM.: 22208011042 + + +(2024) + + STUDI ANTESEDEN KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK SCIENTIFIC (MAHASISWA SANTRIWATI AL FATHIMIYAH KOMPLEK R2, PP ALMUNAWWIR KRAPYAK YOGYAKARTA). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Bintang Waris Perdana, NIM.: 16380028 + + +(2021) + + PERSEPSI NASABAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI KSPPS BINA WARGA SEJAHTERA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Boyi Well Djon, NIM.:19103080020 + + +(2023) + + KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) SEBAGAI PEDOMAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN PADA PERADILAN AGAMA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Brilian Hafied Alfero, NIM.: 18103080030 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BALLPRESS PAKAIAN +BEKAS +(STUDI KASUS DI THRIFTSHOP BRANDED SECOND SOLO KOTA +SURAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Budi Prihastoro, NIM.: 20208012012 + + +(2023) + + PENGARUH COGNITIVE BIAS TERHADAP PERILAKU INVESTOR RITEL PADA PASAR SAHAM SYARIAH DENGAN VARIABEL FEAR OF MISSING OUT (FOMO) SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Busman, S.E, NIM.: 19208012013 + + +(2022) + + PENGARUH RATA-RATA LAMA SEKOLAH, ANGKA HARAPAN HIDUP, INVESTASI PUBLIK DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA 2015-2020. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Bustanul Aulia, NIM. 16.203.100.79 + + +(2018) + + PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI +KERAJINAN BATIK TULIS GIRILOYO WUKIRSARI +BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. CARISSA LUTFI PRATIWI, NIM. 13810144 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI +PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA SEKTOR INDUSTRI KECIL +DAN MENENGAH SE-KARESIDENAN KEDIRI. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. CELLA MITA, NIM.14380076 + + +(2018) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN PERUMAHAN MUSLIM +(STUDI KASUS PERUMAHAN MUSLIM P.S 1 POTORONO KABUPATEN BANGUNTAPAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. CHAIRUNNISA, NIM. 13810052 + + +(2019) + + DINAMIKA FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA (MENA) SELAMA PERIODE ARAB +SPRING TAHUN 2011-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. CHAMIM CHAIRUL ANNAS, NIM. 12380035 + + +(2017) + + ASPEK HUKUM ZONASI TOKO MODERN +DAN PASAR TRADISIONAL DI WONOSOBO +DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM +(Studi Pada Pasar Induk Wonosobo). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. CHANDRA NOR BERTA, NIM. 14380054 + + +(2018) + + PENGGUNAAN DANA HASIL TEMPAT HIBURAN MALAM SEBAGAI KEGIATAN SOSIAL-KEAGAMAAN +(STUDI KASUS PADA DISKOTIK T DI YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. CHIQUITA PRAMESTI, NIM.: 16380013 + + +(2020) + + JUAL BELI PRODUK KOSMETIK NON-HALAL DI PASAR ONLINE +DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARI’AH DAN DAMPAKNYA BAGI +KESELAMATAN KONSUMEN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. CITRA NURAINI SOLIKHAH, NIM.: 16380020 + + +(2020) + + PERSEPSI BEBERAPA ANGGOTA KOMUNITAS X BANK TERHADAP KEGIATAN OPERASIONAL BANK SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Candra Ayyub Suphajar, NIM.: 18108010063 + + +(2022) + + PENGARUH RASIO KINERJA KEUANGAN DAN VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2015-2020. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Chelvin Deafanny Rezaldy, NIM.: 19103080042 + + +(2023) + + EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA +(STUDI PERKARA EKONOMI SYARIAH TAHUN 2020-2022). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DAFIT IRWANTO, NIM. 16810008 + + +(2020) + + ANALISIS KINERJA LEMBAGA PENGELOLAAN ZAKAT (STUDI KASUS +BADAN AMIL ZAKAT DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA +BARAT). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DAIMURAHMAN, NIM. 1620410018 + + +(2018) + + MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LEMBAGA PENDIDIKAN KRISTEN SMK PENABUR PURWOREJO. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DANANG IBNU ATSIR, NIM. 14810129 + + +(2018) + + DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL +(STUDI KASUS PERDAGANGAN BILATERAL INDONESIA DENGAN 9 NEGARA +TUJUAN EKSPORNYA). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. DANANG KURNIA AWAMI, 14380022 + + +(2019) + + ANALISIS YURIDIS DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH TERHADAP KONFLIK PERTANAHAN ANTARA +WARGA DENGAN PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX DI KECAMATAN SAMBIREJO, KABUPATEN SRAGEN, JAWA TENGAH. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. DANANG WIBOWO, NIM. 15810016 + + +(2019) + + ANALISIS PERUBAHAN STRUKTUR DAN POTENSI EKONOMI DI KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DEASA NURRHAUSAN ALBANA, NIM. 12810012 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA MALIOBORO PASCA REVITALISASI PARKIR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DEAYU SAVITRI, NIM. 13810057 + + +(2018) + + PENGARUH MODAL KERJA, PENGALAMAN KERJA DAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN +PENGUSAHA KERAJINAN KULIT DI DESA WISATA PUCUNG. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DEDY RAHMATULLAH, NIM. 13810018 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2011-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DEDY SETIAWAN, NIM: 17208010024 + + +(2020) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 2014-2018. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DEGA CIPTA ERANEKA DIRGANTARA, NIM. 14810097 + + +(2018) + + DAMPAK KONDISI EKONOMI, KONDISI POLITIK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PULAU JAWA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. DENNYS HARTONO, NIM. 13810095 + + +(2020) + + ANALISIS DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN SLEMAN +(PERIODE 2012-2016). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DENY SETYOKO WATI, NIM. 13380020 + + +(2017) + + KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN (Studi Perspektif Usul Fikih). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DESI RAHMIYANTI, NIM. 14810014 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN FASILITAS KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2011-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. DESI WAHYUNI, NIM. 18208011006 + + +(2020) + + PERBANDINGAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING INDEKS DAN GLOBAL REPORTING INITIATIVE INDEKS +PADA PERUSAHAAN HIGH PROFILE +YANG TERDAFTAR DALAM INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DESKA ARYADINATA, NIM: 16820009 + + +(2020) + + PENGARUH QUALITY OF WORK LIFE DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING +(Studi Kasus di BPD DIY Syariah). + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. DEWI HALIMAH, NIM. 14810006 + + +(2018) + + ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGEMBANGAN SEKTOR POTENSIAL DAERAH DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2012 – 2016 +SKRIPSI. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. DEWI RAHAYUNINGTYAS, NIM. 13810067 + + +(2017) + + PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI +DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP +ALOKASI BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA +DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2005- +2014. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DEWI WIDYASTUTI, NIM : 14380082 + + +(2022) + + ANALISISIS KUALITAS PELAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN +PT.KAI STASIUN LEMPUYANGAN YOGYAKARTA PERSPEKTIF +HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DEWINGGA GITA AYU SURYANINGRUM, 15810004 + + +(2019) + + ANALISIS EFISIENSI PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DESA +DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2015 – 2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. DHIYA NIJMAH PUSPITALOKA DHIYA NIJMAH PUSPITALOKA DHIYA NIJM, NIM. 13810160 + + +(2018) + + URGENSI ASURANSI PERTANIAN SYARIAH BAGI PETANI (STUDI KASUS KELOMPOK PETANI LOKARIA KRAGILAN, +GODEAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DIAN EKA REZKIANI, NIM: 17208010046 + + +(2020) + + ANALISIS KEPUTUSAN MASYARAKAT MUSLIM MEMILIH +BERWIRAUSAHA DALAM PROSES PEMULIHAN EKONOMI PASCA +BENCANA DI KOTA PALU. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DIANA LISIA INDAH YULIKA RATNAWATI, NIM. 17103080036 + + +(2021) + + PRAKTIK BAGI HASIL DALAM PETERNAKAN SAPI +DI DESA PELAS KECAMATAN KRAS +KABUPATEN KEDIRI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DIKA AZMI SYUHADA, NIM: 17103080001 + + +(2021) + + PELAKSANAAN JUAL BELI TANAH TIDAK BERSERTIFIKAT +DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM +(Studi Kasus Di Desa Bandar Pulo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun +Provinsi Sumatera Utara). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DIMAS DWI SETIAWAN, NIM. 13810174 + + +(2018) + + PEMIKIRAN PERDAGANGAN BEBAS IBNU KHALDUN DALAM +KITAB MUQADDIMAH. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. DIMAS DWI SETIAWAN, NIM. 13810174 + + +(2018) + + PEMIKIRAN PERDAGANGAN BEBAS IBNU KHALDUN DALAM +KITAB MUQADDIMAH. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. DINA AULIA, NIM: 13810031 + + +(2017) + + ANALISIS TINGKAT KESEJAHTERAAN RUMAH TANGGA PENGRAJIN +BATIK DI DESA SIMBANG KULON KECAMATAN BUARAN KABUPATEN +PEKALONGAN. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. DINA RASYIDA, NIM. 15380041 + + +(2019) + + PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE) DALAM PEMBIAYAAN MURĀBAḤAH DI BMT BINA IHSANUL FIKRI (BIF) KOTAGEDE YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. DINDA KURNIA SANTI, NIM. 14810030 + + +(2018) + + KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP +PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN/KOTA +DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA +TAHUN 2010-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. DONY KHOLIQ ANWAR, NIM. 15810040 + + +(2019) + + DETERMINAN TINGKAT KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DURORUS SA’ADAH, NIM. 12810019 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI DALAM +PROGRAM ASURANSI BPJS KESEHATAN +(STUDI PADA MASYARAKAT DUSUN GIRILOYO, DESA WUKIRSARI, KEC. +IMOGIRI, KAB. BANTUL). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DURRATUL MUNAWARROH, 14810117 + + +(2019) + + ANALISIS SEKTOR UNGGULAN TERHADAP PERTUMBUHAN +EKONOMI WILAYAH KABUPATEN SRAGEN PADA TAHUN 2010-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. DWI NAJAH TSIRWIYATI, NIM. 16380052 + + +(2020) + + PENGGUNAAN CRACKED SOFTWARE SECARA KOMERSIAL OLEH BEBERAPA MAHASISWA PENYEDIA JASA EDITING DAN DESAIN YOGYAKARTA +(Tinjauan Psikologi Hukum dan Maqāṣid al-sharī‘ah). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DWI SASONGKO, NIM. 13810166 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PENGRAJIN BAMBU +(Studi Pada Sentra Industri Kerajinan bambu di Desa Jambu Kulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. DWI SURYATI NINGSIH, NIM. 14380050 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENANGGUNGAN RISIKO DALAM PENGANTARAN MAKANAN PESANAN VIA GO-FOOD. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. DWIQI ASRIANI, NIM. 13820227 + + +(2017) + + PENGARUH GDP, INFLASI DAN CREDIT RISK TERHADAP +PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM +SYARIAH TAHUN 2011-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. DYAH FITRI RETNO WULANDARI, NIM. 15840059 + + +(2019) + + JALUR KARIR DI SERTIFIKASI AKUNTAN SYARIAH (SAS) +ANALISIS FAKTOR MOTIVASI, KELOMPOK SOSIAL, DAN EKSPOSUR KARIR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. DZAKIYATUN NISA NURUN NABILAH, NIM. 17103080035 + + +(2021) + + UPAYA PERLINDUNGAN ANGGOTA DAN DANA ANGGOTA +DI KSPPS BMT AMANAH INDONESIA (AMINDO) BANYUMAS. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Daeti Mahliana, NIM.: 16840063 + + +(2020) + + DETERMINAN KEBIJAKAN DEVIDEN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2016-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dafelia Qodhari, NIM.: 22208012015 + + +(2024) + + DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI +NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Daffa Deandra Saragih, NIM.: 20108010005 + + +(2024) + + PENGARUH INVESTASI ASING LANGSUNG, EKSPOR, INDEKS +KORUPSI DAN KONSUMSI ENERGI TERHADAP +PERTUMBUHAN EKONOMI LIMA NEGARA ASEAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dafitri, NIM.: 21208012001 + + +(2023) + + PENGARUH HARGA, PROMOSI, CITRA MEREK, CITA RASA, LOKASI DAN LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MIE GACOAN DI YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Daniel Ilahi Roby, NIM.: 21208012011 + + +(2023) + + PENGARUH MEDIA INFORMASI, PERSEPSI, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT E-ZAKAT DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KABUPATEN JEMBER. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Darmawan, - + + +(2022) + + Rasch Analysis On Investment Decision Anomalies in Indonesian Islamic capital market. + + + Review of Islamic Economics and Finance, 5 (2). + pp. 175-190. + ISSN 2657-1498 Darwin Lubis, NIM .: 17108010004 + + +(2020) + + ANALISIS POTENSI DAN PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2010-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. David Rizky Yulianto, NIM.: 17108010038 + + +(2020) + + PENGARUH PEMBERDAYAAN DAN PRODUKTIVITAS UMKM TERHADAP KESEJAHTERAAN PELAKU UMKM DI KOTA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dea Ardena, NIM.: 16380078 + + +(2021) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI AIR MINUM ISI ULANG DI DEPOT AIR MINUM KECAMATAN BERBAH SLEMAN. + + + Skripsi thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Defi Utami, NIM.: 15820061 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH QUALITY OF WORK LIFE DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK BPD DIY SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Deni Candra, NIM.: 17108010049 + + +(2021) + + DETERMINASI KESINAMBUNGAN FISKAL DI SEPULUH NEGARA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) PERIODE 2009 – 2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Desi Pratiwi, NIM. 16380035 + + +(2020) + + IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA +NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERPARKIRAN +DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Desiana A., NIM.: 16380023 + + +(2023) + + IMPLEMENTASI MAQASID ASY-SYARI‘AH INDEX (MSI) +KONSEP ABDUL MAJID AN-NAJJAR PADA PENGELOLAAN ZAKAT +DI BAZNAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Devi Triana, NIM.: 19103080030 + + +(2023) + + KONSEP PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL PADA THE LAWU PARK DI KABUPATEN KARANGANYAR JAWA TENGAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dewi Lusiana, NIM: 23208011047 + + +(2025) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA OKI (ORGANISASI KERJASAMA ISLAM). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA. Dewinar Masyita Caesarin, NIM.: 20108010004 + + +(2023) + + ANALISIS KAUSALITAS JUMLAH UANG BEREDAR, INFLASI, NILAI TUKAR, SAHAM SYARIAH, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KASUS 5 NEGARA ASEAN PERIODE 2013-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dewisupita, NIM.: 16810005 + + +(2022) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 2015-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dhaifina Fitriani, S.H., NIM.: 18203010090 + + +(2020) + + AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN TAKE OVER (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG YOGYAKARTA). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dhony Kalingga Jati, NIM.: 19108010030 + + +(2023) + + THE EFFECT OF MACROECONOMIC VARIABLES AND THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS ON INDONESIA’S SHARIA STOCK INDEX DURING 2008 - 2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dia Purnamasari, NIM.: 20208012020 + + +(2022) + + DETERMINAN NIAT BERZAKAT, BERINFAK DAN BERSEDEKAH SECARA ONLINE MELALUI FINTECH (Studi pada Generasi Milenial di Seluruh Provinsi Pulau Jawa). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Diah Puspitasari, NIM.: 18108010055 + + +(2022) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT MELALUI DIGITAL PAYMENT DI LAZISNU KULON PROGO DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) +(Studi Kasus: NU-CARE LAZISNU Kulon Progo). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dian Prihatimingtyas, NIM.: 20208011013 + + +(2022) + + PENGARUH KORUPSI, INDUSTRIALISASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI NEGARA BERKEMBANG. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Dian Surya Dewi Anjani, NIM.: 18103080081 + + +(2022) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGGUNAAN LAYANAN PINJAMANUANG KULIAH PADA APLIKASI CICIL.CO.ID. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dian Wahyudi, NIM.: 18108010075 + + +(2022) + + MACROECONOMIC VARIABLES AND JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) IN INDONESIA: AN APPROACH OF ERROR CORRECTION MODEL (ECM). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Diana Pritanti, NIM.: 20108010026 + + +(2024) + + PENGARUH VARIABEL MAKRO EKONOMI TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PERBANKAN SYARIAH INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dimas Pebri Setiawan, NIM. 12660003 + + +(2019) + + SKRIPSI +ANALISIS STRATEGI PEMASARAN MENGGUNAKAN METODE SWOT DAN QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX +(QSPM) +(studi kasus: PT. Mandiri Jogja Internasional). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dina Laylla Faddly, NIM.: 18103080057 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP ATURAN-ATURAN KHUSUS PADA KONTRAK PLATFORM SHOPEE FOOD. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dina Nurfitri, S.E.I., NIM.: 18203011011 + + +(2022) + + STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 1/Pdt.GS/2018/PA.Btl dan NOMOR 2/Pdt.GS/2018/PA.Btl TENTANG POSISI JAMINAN PADA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA WANPRESTASI EKONOMI SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dina Tunjung Sari, NIM.: 18208010032 + + +(2022) + + PERBANDINGAN KINERJA ANTARA REKSA DANA SYARIAH DAN SAHAM INDEKS SRI KEHATI PERIODE 2015-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dinda Saidarani, NIM.: 17103080090 + + +(2021) + + PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KORBAN KEJAHATAN DIGITAL DALAM PERDAGANGAN ELEKTRONIK +(STUDI PADA MARKETPLACE SHOPEE). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dini Khayatunnufus, NIM.: 17108010046 + + +(2020) + + ANALISIS SEKTOR BASIS DAN DAYA SAING SEKTOR PEREKONOMIAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN TAHUN 2010-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dini Maulana Lestari, NIM. 19208010022 + + +(2021) + + MEASURING MASLAHAH ON COLLATERAL IMPLEMENTATION IN MUḌĀRABA CONTRACT AT SHARIA BANKING. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dissarami, S.H, NIM.: 20203012024 + + +(2022) + + MEKANISME KEGIATAN ARISAN ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH +(STUDY KASUS DI TAKENGON, ACEH TENGAH). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Duta Arief Imaduddin, NIM: 19108010046 + + +(2023) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2019-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Duwi Ira Setianti, NIM.: 21208012047 + + +(2023) + + PENGARUH PERSAINGAN PASAR PRODUK, LEVERAGE DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH TERHADAP STABILITAS BANK SYARIAH DI ASEAN DENGAN KEBEBASAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dwi Fena Waryanti, NIM.: 19103080061 + + +(2023) + + TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF OLEH MUSTAHIK (STUDI MUSTAHIK BINAAN BAZNAS KABUPATEN SLEMAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Dwi Tyas Wahyuningsih, NIM.: 14810049 + + +(2022) + + ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. EFI FADILAH, NIM. 13820215 + + +(2017) + + PENGARUH MOTIVASI, PENDIDIKAN, ETIKA KERJA, DAN +KETERAMPILAN TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA +KARYAWAN BMT BIF. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. EKA ANDRI KURNIAWAN, NIM. 14810034 + + +(2018) + + PERANAN SEKTOR YANG MENDUKUNG KEGIATAN PARIWISATA TERHADAP PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 +(PENDEKATAN MODEL INPUT-OUTPUT). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. EKA FEBRIANI, NIM. 16810065 + + +(2020) + + ANALISIS DETERMINAN PENERIMAAN PAJAK: PERSPEKTIF +EKONOMI MAKRO +(STUDI KASUS INDONESIA PERIODE 1984-2018). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. EKA JELITA SETIAWATI, NIM. 17108010050 + + +(2021) + + DETERMINAN PENDALAMAN SEKTOR KEUANGAN +(FINANCIAL DEEPENING) DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. EKA NURSAKINAH, NIM. 14810073 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENETAPAN +UPAH MINIMUM DI JABODETABEK TAHUN 2007-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. EKA SULISTIANA PUTRI, NIM. 13810113 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH INFLASI, PENGANGGURAN, DAN DEMOKRASI +TERHADAP KEMISKINAN DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. EKO SUPRIADI, NIM. 12810068 + + +(2019) + + PENGARUH DEFISIT ANGGARAN TERHADAP PEREKONOMIAN DI NEGARA ASEAN. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. EKO SUPRIYADI, NIM. 15380086 + + +(2019) + + ANALISIS SISTEM BAGI HASIL ANTARA +PENGGARAP DAN PEMILIK KEBUN KARET +DALAM PRESPEKTIF HUKUM AKAD. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. EMBUN NADA RAHMI, NIM. 17103080015 + + +(2021) + + ANALISIS KRITIS MULTI AKAD APLIKASI OVO +PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ENI RISNAWATI, NIM. 17208010025 + + +(2019) + + PROBLEMATIKA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN DI NTB (STUDI DI KECAMATAN LEMBAR KABUPATEN LOMBOK BARAT). + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. ENUNG SULASTRI, NIM. 15810086 + + +(2020) + + PENGARUH LIBERALISASI PERDAGANGAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA PADA TAHUN 1985-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ERISA DESTIANA PUTRI GEMILANG, NIM. 17103080048 + + +(2021) + + PRAKTIK DOWNLOAD FILM MELALUI APLIKASI TELEGRAM +DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DAN MAQĀṢID AS-SYARĪ’AH +(Studi Terhadap Mahasiswa Yogyakarta Universitas SK Pada Tahun 2021). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ERVINA RAHMADILA, NIM: 19208010037 + + +(2021) + + PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. EVI DAMAYANTI, NIM. 14380083 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSISTENSI MINIMARKET ALFAMART DAN INDOMARET DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Eeng Juli Efrianto, NIM: 17208010007 + + +(2019) + + MODEL PENGENDALIAN AGENCY PROBLEM +PADA KONTRAK MUSYARAKAH DENGAN +PENDEKATAN ISLAMIC COMPLIANCE +(STUDI: KSPPS BMT BINAMAS PURWOREJO). + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Eko Rahmadi, NIM. 13820014 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN IJARAH TERHADAP TINGKAT PROFITABILITAS DI BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2011 – 2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. Eky Ariandi, NIM.: 18103080063 + + +(2022) + + PRAKONDISI LABEL BPOM BAGI PELAKU UMKM SEBAGAI REGULASI PENGIRIMAN KOMODITAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Elfina Rahmawati, NIM.: 19108010103 + + +(2023) + + PENGARUH PENDAPATAN, RELIGIUSITAS, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT BERZAKAT MELALUI DIGITAL PAYMENT (STUDI KASUS USIA KERJA DI KOTA YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Elsa Estiani, NIM.: 21208011011 + + +(2023) + + PENGARUH RISIKO GEOPOLITIK, KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN EKONOMI, DAN VARIABEL EKONOMI MAKRO TERHADAP HARGA SAHAM DOW JONES ISLAMIC MARKET WORLD INDEX. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Elsa Vera Liana, NIM.: 18103080013 + + +(2022) + + IMPLEMENTASI REGULASI PENGELOLAAN ZAKAT +TERHADAP PRAKTIK PENDAYAGUNAAN ZAKAT +PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL BATAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Elsi Maya Intan, NIM.: 20208011054 + + +(2022) + + DETERMINAN NILAI PELANGGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP POSITIVE WOM PADA PENGGUNA SHOPEE DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Emi Tasliyah, NIM.: 13380029 + + +(2020) + + TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP NASABAH WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BMT TUMANG - BOYOLALI +(Studi Kasus Pada 3 Nasabah di BMT Kantor Cabang Salatiga). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Endjel Martrilianis, NIM.: 20108010094 + + +(2024) + + DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI NEGARA BRICS TAHUN 2011-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Enggar Abdurrahman, NIM.: 17103080020 + + +(2023) + + PRAKTIK KONTRAK BAGI HASIL PAROAN DI PERKEBUNAN JAMBU AIR (STUDI DI DESA PILANGREJO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Eni Nur Afifah, NIM.: 20108010126 + + +(2024) + + PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN KEMISKINAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI JAWA TENGAH TAHUN 2016 - 2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Enjelina Saputri, NIM.: 18108010015 + + +(2022) + + DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI PULAU JAWA-BALI TAHUN 2014-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Eri Eryanto, NIM.: 18108010044 + + +(2022) + + PENGARUH PEMBAYARAN NON-TUNAI TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA TAHUN 2017-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Erika Ramadhani, NIM.: 18103080083 + + +(2022) + + ANALISIS FIKIH MUAMALAH TERHADAP UPAH BURUH PETIK DI KEBUN LADA +(STUDI KASUS DESA LOEHA KEC. TOWUTI, KAB LUWU TIMUR PROV. SULAWESI SELATAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Erlin Socalina, NIM.: 19208012016 + + +(2022) + + DETERMINAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DI NEGARA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) (STUDI ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Etika Millati Ahmad, NIM.: 15380052 + + +(2019) + + SISTEM OUTSOURCING TENAGA KEBERSIHAN DAN PERAWATAN TANAMAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FADHIL FUAD RAMADHAN, NIM. 15810008 + + +(2019) + + PENGUKURAN INDEKS DESA ZAKAT +(STUDI DI DESA MANDIRAJA WETAN KECAMATAN MANDIRAJA +KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. FAHMI SHIDDIQI, NIM: 13810006 + + +(2017) + + ANALISIS PENGENDALIAN INTERN DAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT TERHADAP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI SEDEKAH ROMBONGAN (STUDI KASUS SEDEKAH ROMBONGAN YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. FAIDANIA PRADANI, NIM. 17103080009 + + +(2021) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONVERSI MODAL BANK NTB DARI BANK KONVENSIONAL MENJADI BANK SYARIAH +(STUDI KASUS PADA BANK NTB). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FAIQ RIZAQI, NIM. 13820212 + + +(2017) + + PENGARUH PENGETAHUAN PRODUK, PROMOSI, LOKASI, +RELIGIUSITAS, DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT MENABUNG +DI PERBANKAN SYARIAH +(STUDI PADA SANTRI PONDOK PESANTREN AL-MUNAWWIR +KRAPYAK YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. FAISAL AGNIA, NIM. 13380011 + + +(2017) + + JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN DI JALAN LEGOKCONGGEANG +KABUPATEN SUMEDANG +(STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FAISAL AGNIA, NIM. 13380011 + + +(2017) + + JUAL BELI MAKANAN DAN MINUMAN SECARA PAKSA +DI JALAN LEGOK-CONGGEANG KABUPATEN SUMEDANG +(STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FAISAL HIDAYAT, NIM. 1620311045 + + +(2018) + + PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI +UMUM (DAU), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) DAN +JUMLAH PENDUDUK (JP) TERHADAP BELANJA MODAL (STUDI +KASUS PROVINSI SE-INDONESIA) +TESIS. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FALID IKHWAN RIVANI, NIM. 14810105 + + +(2021) + + PENGARUH INFLASI, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN UPAH MINIMUM +REGIONAL TERHADAP KEMISKINAN PERKOTAAN DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FALIH ABDUL LATHIF, NIM 14810019 + + +(2019) + + PENGARUH VARIABEL EKONOMI, DEMOGRAFI, DAN POLITIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI +DI INDONESIA TAHUN 2013-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. FANI MONADA ESSA PUTRI, NIM: 19208010029 + + +(2021) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA OKI (STUDI KASUS: 10 NEGARA ANGGOTA OKI). + + + Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. FAQIH BAHTIA SUKRI, NIM. 14380001 + + +(2018) + + ANALISIS PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PENGENTASAN +KEMISKINAN PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI +KOTA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FARID ABDUL BARRI, NIM. 12380028 + + +(2019) + + PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH TERHADAP PERLINDUNGAN +PASAR TRADISIONAL DALAM PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN +2014 KABUPATEN PURWOREJO. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FARIZ ABDURROHMAN, NIM. 14810118 + + +(2018) + + DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA DI +PROVINSI JAWA BARAT. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. FARMA ANDIANSYAH, NIM: 19208010019 + + +(2021) + + PERAN INSTRUMEN KEUANGAN ISLAM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FAROUQ AL HAFIZ, 15380004 + + +(2019) + + PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI PADA MITRA GO-FOOD DI KABUPATEN SLEMAN +(Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Islam). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FAROUQ SYAIFUL HAQ, NIM. 13810128 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2009-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FATHKHUL ARIF, NIM. 11380035 + + +(2018) + + PRAKTEK JUAL BELI KARET DENGAN TAMBAHAN AIR CUKA +DI DESA TANJUNG WANGI KECAMATAN WAWAY KARYA +KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FATHUL BARI, NIM. 17103080092 + + +(2021) + + ANALISIS PUTUSAN HAKIM +DALAM SENGKETA EKONOMI SYARI’AH +(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 743/Pdt.G/2020/PA.Btl TENTANG GANTI RUGI DAN WANPRESTASI AKAD ISTIṢNA’). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FATHUR ROHMAN, NIM. 13810142 + + +(2019) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKSI PADI PADA KABUPATEN DI PROVINSI YOGYAKARTA TAHUN 2010-2018. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. FATHYA FIKRI IZZUDDIN, NIM. 13810168 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH MODEL DINAMIKA SOSIO-EKONOMI IBNU KHALDUN TERHADAP TINGKAT +KESEJAHTERAAN DI PULAU JAWA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. FATIMAH FITRIANINGSIH, NIM. 17103080062 + + +(2021) + + TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM DATA +PRIBADI NASABAH BANK +(PT. BANK BRI UNIT CIPARI KANTOR CABANG MAJENANG +KABUPATEN CILACAP). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FATIMATUZ ZAHROH, NIM. 17103080085 + + +(2021) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PADA “KANTIN KEJUJURAN” DI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FAUZAN AKHMADI, NIM. 1581003 + + +(2019) + + DETERMINAN PERMINTAAN UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) DI INDONESIA PADA TAHUN 2009-2018. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. FEBRIA EGA NURIKA, NIM. 15810079 + + +(2019) + + DETERMINAN NILAI PRODUKSI KERAJINAN GERABAH (DESA WISATA KASONGAN BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. FERANI PERDANA ISMANINGRUM, NIM: 13810105 + + +(2018) + + ANALISIS PERBANDINGAN DAYA SAING DAN DETERMINAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) ANTARA INDONESIA DAN +MALAYSIA TAHUN 1989-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FERGIAWAN AVRIANDARU, NIM. 13810125 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENDIDIKAN, POPULASI +PENDUDUK, DAN PENGANGGURAN TERHADAP KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH +PERIODE 2010-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FERIYANTO, S.H.I., NIM. 1620311018 + + +(2019) + + PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH +DALAM BENTUK GUGATAN SEDERHANA +DI PENGADILAN AGAMA +(STUDI PERMA NO. 2 TAHUN 2015 JO. PERMA NO. 14 TAHUN 2016). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FIFIT INDRAYANI, NIM. 15810124 + + +(2019) + + PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA +PERIODE 2007-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FILDAN ARIS ROZAQI, NIM. 14810119 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH DANA ZAKAT, PENGELUARAN PEMERINTAH, TENAGA KERJA, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2014. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. FINA ASYFIA, NIM.: 16380032 + + +(2020) + + JUAL BELI ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN (ALUTSISTA) +DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FIRDA ROSYITA, NIM. 13820225 + + +(2017) + + PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP MARKETING, +SERVICE QUALITY, DAN PROMOTION TERHADAP +CUSTOMER SATISFACTION +(STUDI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. FIRDA YENI RAHMAWATI, NIM. 17108010060 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH FLUKTUASI HARGA KOMODITAS BAHAN PANGAN TERHADAP INFLASI DI KOTA BANDUNG TAHUN 2013-2019. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. FIRDHA PALUPI, NIM. 14360057 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG +DI DESA CIMANGGU, KECAMATAN CIMANGGU, KABUPATEN +CILACAP. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FITRIA NURFAUZIAH, NIM. 13810055 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH PDRB, TINGKAT PENDIDIKAN DAN JUMLAH PENGANGGURAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2009-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. FITRIA WIDIANINGTYAS, NIM. 13810143 + + +(2018) + + PENGARUH INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP +PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH JAWA DAN SUMATERA +TAHUN 2008 - 2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. FITRIA WIDIANINGTYAS, NIM. 13810143 + + +(2018) + + PENGARUH INFRASTRUKTUR EKONOMI DAN SOSIAL TERHADAP +PERTUMBUHAN EKONOMI DI WILAYAH JAWA DAN SUMATERA +TAHUN 2008 - 2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. FITROTUL FARDILA, NIM. 14810041 + + +(2018) + + MACROECONOMIC STREST TESTING TERHADAP RISIKO KEGAGALAN PERBANKAN DI INDONESIA TAHUN 2006-2017 +SKRIPSI. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. FURITA EKA WULANDARI, NIM: 15810082 + + +(2019) + + ANALISIS DETERMINAN UTANG LUAR NEGERI INDONESIA TAHUN 1981-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. Fadia Dini Aulia, NIM.: 19208012030 + + +(2021) + + ANALISIS EFEKTIVITAS INSTRUMEN MONETER KONVENSIONAL DAN SYARIAH DALAM MEMPENGARUHI STABILITAS BESARAN MONETER DI INDONESIA MENGGUNAKAN VECTOR AUTOREGRESSION (VAR) PADA PERIODE 2011-2021. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fahmi Akbar Mubarok, LC, NIM.: 1620311007 + + +(2019) + + PERLINDUNGAN ANAK TENAGA KERJA WANITA HASIL HUBUNGAN DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH +JASSER AUDAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fahmi Muhammad Panjani, NIM.: 18108010066 + + +(2023) + + PENGARUH UANG SAKU, GAYA HIDUP DAN KONTROL DIRI TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA DI. YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fahri Tri Setio, NIM. 17103080042 + + +(2022) + + TINJAUAN YURIDIS PERMENKOP UKM TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI TERHADAP PENYELENGGARAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Faisol Rizal, NIM. 13820032 + + +(2017) + + ANALISIS PERBANDINGAN RETURN DAN RISIKO SAHAM SYARIAH +DAN NON SYARIAH LQ 45 PERIODE FEBRUARI 2016 – JANUARI 2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Faiz Anisran, NIM.: 21208012039 + + +(2024) + + DETERMINAN PENGGUNAAN LAYANAN APLIKASI PEMBAYARAN E-WALLET LINKAJA SYARIAH (Studi Pada Generasi Milenial Yogyakarta). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Faizah Nabila Mubarak, SE., NIM.: 19208012017 + + +(2022) + + EDIT ITEM: MANAJEMEN ZAKAT BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS STUDI PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI SURAKARTA JAWA TENGAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Faizatul Haniyah, NIM.: 20208012026 + + +(2022) + + ANALISIS KEPUTUSAN MENGGUNAKAN BSI MOBILE BANKING. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fajriyatul Abadiyah, S.E, NIM.: 21208012044 + + +(2023) + + DETERMINAN PERFORMANCE EXCHANGE TRADED FUND SYARIAH DI INDONESIA DENGAN FUND SIZE SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fajriyatul Machmudah, 17208010026 + + +(2019) + + Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat +Pengangguran di Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam Periode 1997-2016. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fakhrizal Nuur Rosyid, NIM.: 18108010072 + + +(2022) + + TINJAUAN ANALISIS FAKTOR INTERNAL PERKEMBANGAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) +DI KOTA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Falah Permana Mulya, NIM.: 20108010101 + + +(2024) + + PENGARUH PENYALURAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS), TINGKAT PENGANGGURAN, DAN JUMLAH PENDUDUK MUSLIM TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fani Anggraeni, NIM.: 22208011049 + + +(2024) + + PENGARUH RESOURCE BASED VIEW DAN DYNAMIC CAPABILITY TERHADAP KETAHANAN BISNIS LOKAL KHAS OLEH-OLEH YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Farhan Sena Pinandhita, NIM.: 18103080082 + + +(2022) + + PRAKTIK LELANG IKAN HIAS ONLINE MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS LELANG IKAN HIAS PADA APLIKASI FACEBOOK FORUM PURWOREJO). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Farhanul Hakim, NIM.: 18103080061 + + +(2022) + + TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SUMBANGAN HAJATAN +(STUDI KASUS DI DESA TUNGGUL KECAMATAN GONDANG KABUPATEN SRAGEN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Farradila Geta Oceania, NIM.: 20208012017 + + +(2023) + + DAMPAK SHOCK PADA INDEKS SAHAM SYARIAH GLOBAL DAN INDEKS SAHAM SYARIAH REGIONAL ASEAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE 2020-2022. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fathin Afifuddin, NIM.: 18103080047 + + +(2022) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BEKICOT (STUDI DI DESA KAIBON KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fathol Bari, NIM.: 19103080079 + + +(2024) + + TINJAUAN PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD MUDARABAH DALAM PENGELOLAAN TOKO KELONTONG MADURA DI DAERAH SLEMAN YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fatikah Ratna Sari, NIM.: 13380038 + + +(2020) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJA +PEKERJA RUMAH TANGGA +(STUDI PADA JPTK "AL – BAROKAH"). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fatimah Zahra Mufidah, NIM.: 20108010028 + + +(2024) + + ANALISIS PERBEDAAN OMSET UMKM SEBELUM DAN SETELAH MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD (QRIS) DI PASAR TRADISIONAL GEDE SOLO. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fatimatul Muk’Awanah, NIM.: 18103080044 + + +(2023) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM +TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN QARD AL-HASAN DI BMT MD +(STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fatmawati, NIM.: 21208011032 + + +(2025) + + PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING ACTIVITIES (SMMA) +TERHADAP BRAND AWARENESS PERBANKAN SYARIAH DENGAN PERCEIVED UNIQUENESS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fauzan Abdul Syakur, NIM.: 19208010036 + + +(2021) + + ANALISIS RASIO KEUANGAN DAN MAKROEKONOMI TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PADA PERIODE 2015-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fauzia Amalia, NIM.: 21103080066 + + +(2025) + + LINDUNG NILAI SYARIAH MELALUI INSTRUMEN SWAP: TINJAUAN HUKUM BERDASARKAN PRINSIP AL-TAHAWWUT AL-ISLAMI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Febriana Handayani, NIM.: 16820031 + + +(2022) + + PENGARUH KOMPETENSI, KOMPENSASI, DAN LATAR BELAKANG +PENDIDIKAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN +(Studi Kasus pada PT. BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fena Wardatul Fitria, NIM.: 18103080034 + + +(2023) + + PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF MELALUI PROGRAM PEMBERIAN MODAL BERGULIR TANPA BUNGA DI BAZNAS KABUPATEN PACITAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fidail Khoir, NIM.: 19103080039 + + +(2023) + + PRAKTIK JUAL BELI CEGAT DALAN DI DESA KARANGGEDE ARJOSARI PACITAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fikra Adib Muhammad, NIM.: 19103080023 + + +(2025) + + PENETAPAN UJRAH BANCASSURANCE DI PT BANK SYARIAH +INDONESIA KCP PURWOKERTO SUDIRMAN (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.139/DSN-MUI/VIII/2021 TENTANG PEMASARAN PRODUK ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fikri Irwanda, NIM.: 17208010018 + + +(2021) + + PENGUNGKAPAN PELAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PENGARUHNYA PADA KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH. + + + Masters thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Filla Raudhotul Jannah, NIM.: 19103080036 + + +(2023) + + PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI MELALUI MARKETPLACE FACEBOOK PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fina Novitasari, NIM.: 18103080045 + + +(2022) + + PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA PT. SHOPEE INTERNASIONAL INDONESIA DENGAN MITRA PENGEMUDI PADA LAYANAN SHOPEEFOOD DI YOGYAKARTA +(STUDI KOMPARASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Firda „Alia Mayasari, NIM. 18208010011 + + +(2021) + + PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DAN ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FRAUD PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fitra Khasanah Khoirun Nisa, NIM.: 18103080079 + + +(2022) + + PROBLEMATIKA PENERAPAN AKAD BUKAN SYARIAH DALAM KERJASAMA DENGAN PIHAK EKSTERNAL DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO.107/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH (STUDI KASUS RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fitri Anisa Nusa Putri, NIM.: 22208011033 + + +(2024) + + PERAN STRUKTUR KEPEMILIKAN DALAM MEMODERASI KINERJA KEBERLANJUTAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN: STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fitri Rahmawati, NIM.: 18208010008 + + +(2020) + + ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL DI KABUPATEN/KOTA +DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2018. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fitri Yugesteya, NIM.: 17103080065 + + +(2021) + + PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JUAL BELI SISTEM SHARE IN JAR DI TOKO ONLINE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fitria Maulidia, NIM. 13820020 + + +(2017) + + ANALISIS MINAT PELAJAR UNTUK MENJADI NASABAH BANK SYARIAH +(STUDI KASUS PADA MAN 1 YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fitriah Yusup, NIM. : 18208010010 + + +(2022) + + ANALISIS PENGARUH INVESTASI, TENAGA KERJA, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2017-2021. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Fitriana Dwi Minarti, NIM.: 16840055 + + +(2020) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEX SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PERIODE 2016-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fitrianto, NIM.: 18208010003 + + +(2020) + + PENGARUH DOW JONES ISLAMIC MARKET INDEX (DJIMI), KUALA LUMPUR STOCK EXCHANGE (KLSE), INFLASI, NILAI TUKAR/KURS, HARGA EMAS DUNIA, DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP PERGERAKAN JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2010 – 2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Fredi Setyono, NIM.: 20208011007 + + +(2022) + + DETERMINAN PEMBIAYAAN PROFIT SHARING PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Frida Alfiani, NIM.: 19108010062 + + +(2023) + + DETERMINAN VOLUME EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA KE TUJUH NEGARA TUJUAN EKSPOR TERBESAR TAHUN 2012-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. GALIH RIANA DHEVI N, NIM. 14810065 + + +(2018) + + FAKTOR EKSTERNAL PENENTU PERMINTAAN MINYAK KELAPA SAWIT DI NEGARA TUJUAN UTAMA EKSPOR INDONESIA TAHUN 2011-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ganank Allan Alfonda, NIM.: 17103080032 + + +(2022) + + TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP LISENSI PERFORMING RIGHTS ATAS HAK CIPTA LAGU ATAU MUSIK DALAM UNDANGUNDANG RI NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Gatot Dirgantoro, SE, NIM.: 1520311097 + + +(2020) + + ANALISIS KONTRIBUSI KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE TAHUN 2015 -2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Gian rifqi ramadhan, NIM.: 18103080039 + + +(2022) + + PELAKSANAAN ZAKAT PENJUALAN KARET +(STUDI DI DESA BOGATAMA KECAMATAN PENAWARTAMA +KABUPATEN TULANG BAWANG). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ginanjar Rahma Adi, NIM.: 18108010071 + + +(2022) + + PENGARUH TINGKAT RELIGIUSITAS, PEMAHAMAN AGAMA DAN LITERASI PRODUK KOSMETIK HALAL TERHADAP PENGELUARAN KONSUMEN PADA PRODUK KOSMETIK HALAL +(STUDI KASUS DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Gusti Annisa, NIM.: 18108010010 + + +(2022) + + PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN KEMISKINAN TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI SUMATERA BARAT. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. HAERANIH, NIM. 13810130 + + +(2017) + + ANALISIS KOMPARATIF KINERJA KEUANGAN DAERAH ANTAR +KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT SESUDAH PEMEKARAN +DAERAH PERIODE 2010-2015). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. HALIM TRI REJEKI, NIM. 15810019 + + +(2019) + + ANALISIS DAYA SAING DAN PROSPEK EKSPOR KOPI +INDONESIA DAN VIETNAM +(Studi Kasus Negara Tujuan Ekspor Utama Kopi di Dunia). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. HALIM TRI REJEKI, NIM: 19208010042 + + +(2021) + + DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT INFLOW +DI NEGARA-NEGARA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM +TAHUN 2006-2019. + + + Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. HANA PURTI RAHMANIA, NIM 13810013 + + +(2017) + + ANALISIS KURS (NILAI TUKAR), SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH +(SBIS), INFLASI, JUMLAH UANG YANG BEREDAR (M2) TERHADAP VOLUME +SAHAM SYARIAH INDONESIA TAHUN 2012-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. HANDARIYATUL MASRUROH, NIM. 13380061 + + +(2017) + + WAKAF TUNAI UNTUK KEPENTINGAN KONSUMTIF (TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PENDAYAGUNAAN WAKAF TUNAI DI BAITUL MAAL HIDAYATULLAH (BMH) KEBUMEN ). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. HARIS MUHAMAD, NIM. 16810093 + + +(2020) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI LUAS LAHAN PERTANIAN DI JAWA TENGAH PERIODE 2015-2017. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. HASBIALLAH, NIM. 15810083 + + +(2019) + + ANALISIS DETERMINAN EKSPOR KARET ALAM INDONESIA TAHUN 1980-2015 +DENGAN PENDEKATAN PARTIAL ADJUSMENT MODEL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. HASNA’ NUR AFIFAH, NIM: 17108020069 + + +(2021) + + ANALISIS ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI MINAT +MAHASISWA BERKARIER DI BANK SYARIAH. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. HASRI WISNU WERDANA, NIM. 13810133 + + +(2017) + + PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA (UMK) DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2013-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. HENI EKA ADHAMIA, NIM: 16810078 + + +(2020) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ANGGARAN BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT, JAWA TENGAH, DAN JAWA TIMUR TAHUN 2015-2018. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. HERLINA SUZANTIA, NIM: 19208010038 + + +(2021) + + PENGARUH CASHLES PAYMENT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. + + + Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. HERMAWATI SEPTIANA PUTRI, NIM. 15810056 + + +(2019) + + MACROECONOMIC STRESS TESTING TERHADAP +STABILITAS KEUANGAN PERBANKAN DI +INDONESIA TAHUN 2010-2018. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. HERU ARDY WINDARTO, NIM. 15810112 + + +(2019) + + DETERMINAN PENDAPATAN PEDAGANG DAGING SAPI DI PASAR TRADISIONAL KABUPATEN SLEMAN +(Survey pada Pedagang Daging Sapi di 8 Pasar Tradisional Terbesar Kabupaten Sleman). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. HIKMAH DIYANAH, NIM: 15840027 + + +(2019) + + RELIGIUSITAS DAN SIKAP SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR: KESADARAN ETIS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. HIKMAH DIYANAH HIKMAH DIYANAH, NIM: 15840027 + + +(2019) + + RELIGIUSITAS DAN SIKAP SKEPTISISME PROFESIONAL AUDITOR: KESADARAN ETIS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. HILDA NURENI LUBIS, NIM. 13810068 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), UPAH DAN PENGANGGURAN TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA EKS-KARESIDENAN KEDU, BANYUMAS, DAN SEMARANG TAHUN 2010-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. HILYAH MAULIDIYAH, NIM. 14810088 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH TINGKAT KETERBUKAAN PERDAGANGAN DAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI +(STUDI KASUS LIMA NEGARA PENDIRI ASEAN). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. HOLIFAH, NIM. 13810069 + + +(2017) + + FAKTOR-FAKTOR KETIMPANGAN PENDAPATAN +ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT +TAHUN 2012-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. HURIL AINI, NIM. 13810005 + + +(2017) + + PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL-GHAZALI TENTANG KONSEP +UANG, AKTIVITAS PRODUKSI DAN ETIKA PERILAKU PASAR +(STUDI ATAS DALAM KITAB IHYA’ ‘ULUMUDDIN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hafidz Nugroho, NIM.: 17108010063 + + +(2021) + + ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH +DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hafiz Maulana Ihsan, NIM.: 21208012051 + + +(2023) + + PENGARUH SUBJECTIVE NORM, PERCEIVED BEHAVIORAL CONTROL, RELIGIUSITAS, HARGA, LABEL HALAL, KESADARAN HALAL, DAN KUALITAS TERHADAP MINAT BELI FESYEN HALAL DI KOTA JAMBI DENGAN SIKAP SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Haidar Fikri Al Baqir, NIM: 19103080067 + + +(2023) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA AKUN SHOPEE FOOD DRIVER (STUDI KASUS DRIVER SHOPEE FOOD DI YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hairiza Satia, NIM.: 22208011012 + + +(2024) + + PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP INDEX PEMBANGUNAN MANUSIA DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hanif Hidayat, NIM.: 18108010053 + + +(2022) + + PERAN SISTEM PEMBAYARAN CASHLESS, BADAN USAHA MILIK PESANTREN, DAN PERAN KYAI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN PESANTREN +(Studi kasus di Pondok Pesantren Assalafiyyah Terpadu, Mlangi, Gamping, Sleman). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Hanifa Salsabila, NIM.: 18108010019 + + +(2022) + + ANALYSIS THE EFFECT OF ISLAMIC BANK FINANCING ON THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX +(a Case Study of 15 Cities on Java Island in 2015-2021). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hanifuddin, NIM.: 20108010125 + + +(2024) + + PENGARUH EKONOMI DAN NON EKONOMI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN STUDI KASUS: NEGARA E7 (CHINA, INDIA, BRAZIL, RUSIA, INDONESIA, MEKSIKO, DAN TURKI). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Haq, Furqonul + + +(2021) + + Gagasan Inovasi Pendidikan "Paragon Inspiring Lecturer". + + + + In: + Gagasan Inovasi Pendidikan. + + + Paragon Technology and Innovation, Jakarta, pp. 151-159. + ISBN 978-623-96493-8-8 Hardiyono, - and Reni Furwanti, - and Dini Maulana Lestari, - + + +(2021) + + HALAL BRAND PERSONALITY, RELIGIUSITAS DAN LOYALITAS MEREK PADA INDUSTRI BUSANA SYAR’I DI KALANGAN KONSUMEN MILENIAL. + + + + In: + PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI COVID-19. + + + Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pp. 1-26. + ISBN 978-623-97540-6-8 Haritsah, NIM.: 21108010028 + + +(2024) + + PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, INFLASI, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hasan Musthofa, NIM.: 18108010002 + + +(2022) + + PENGARUH DANA ZAKAT PODUKTIF DAN PELATIHAN MUSTAHIK TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hasbi, NIM.: 21208012024 + + +(2023) + + DETERMINAN EMISI KARBON DI NEGARA-NEGARA G-20 DENGAN FINANCIAL DEVELOPMENT SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hasim Asngari, NIM.: 18108010052 + + +(2022) + + PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP), PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA PENDEKATAN MODEL ERROR CORRECTION MODEL (ECM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Havid Syarifudin, NIM.: 17103080064 + + +(2023) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA-MENYEWA SOUND SYSTEM (STUDI PADA ELGAS MUSIC PRODUCTION DI CANDIPURO, LAMPUNG SELATAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hawa Mustika Yuliana, NIM.: 18108010059 + + +(2023) + + PENGARUH KINERJA PERBANKAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hedi Ebiyeska, S.E., NIM.: 20208011018 + + +(2022) + + PENGARUH PENGETAHUAN MUSTAHIK, MANAJEMEN PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK +(Studi Kasus: BAZNAS Rejang Lebong, Bengkulu). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Helmi Haris, NIM.: 16303016009 + + +(2023) + + PENGEMBANGAN DEKOMPOSISI THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (TPB) NIAT INVESTASI SAHAM SYARIAH MASYARAKAT SURAKARTA DENGAN SHARIA LITERACY SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Helmia Maghfiroh, NIM.: 17103080021 + + +(2022) + + TABUNGAN EMAS DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM +(STUDI KASUS PADA FITUR DANA EMAS DI APLIKASI DANA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hendri Saleh, S.H, NIM.: 16203010006 + + +(2018) + + PERJANJIAN PINJAM NAMA (NOMINEE) PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARIAH (STUDI KASUS DI KOTA DENPASAR BALI). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Heni Nurmalasari, NIM.: 16810083 + + +(2023) + + PENGARUH BELANJA PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, BANTUAN SOSIAL, DAN KEMANDIRIAN DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI D. I. YOGYAKARTA TAHUN 2010 – 2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Heny Hikmawati, S.E, NIM.: 20208012024 + + +(2023) + + DETERMINAN KINERJA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DENGAN KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI +(Studi pada UMKM Nasabah LKMS-BWM Usaha Mandiri Sakinah Yogyakarta). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Heri Alfianto, NIM. 12610026 + + +(2019) + + METODE VaR FUZZY TIME SERIES RUEY CHYN TSAUR +UNTUK PERHITUNGAN RISIKO SAHAM SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Heru Hermawan, NIM.: 14810092 + + +(2021) + + ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR BERAS DI INDONESIA TAHUN 1991-2020. + + + Skripsi thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Hikmah Nur Afik, NIM.: 18103080029 + + +(2023) + + TINJAUAN UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERSEWAAN SKUTER LISTRIK DI KAWASAN BOROBUDUR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Himatul Alawiyah, NIM.: 15380077 + + +(2019) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG (STUDI PADA NASABAH PNM MEKAAR KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG ). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Himmahtul Ngaliyah, NIM.: 22208011050 + + +(2024) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA BERKEMBANG ANGGOTA OKI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. IRMAN DONI IDAWAN, NIM.: 07380028 + + +(2011) + + KADAR MINUMAN BERALKOHOL PERDA NOMOR 7 TAHUN 1953 KOTA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. IBAD BADRUZZAMAN LUTFI, NIM 16380070 + + +(2020) + + PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH +DI PENGADILAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA +(STUDI PUTUSAN NOMOR : 80/PDT.G/2018/PA.YK). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ICHA RIZKI RIFATUS SHOLIHAH, NIM. 16810091 + + +(2020) + + KONVERGENSI PENDAPATAN PULAU SUMATRA TAHUN 2004-2018. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. IFA CHURIL AINI, NIM. 16380001 + + +(2020) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM +TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN +PEMBANGUNAN JALAN TOL DI DESA DELIK KECAMATAN +TUNTANG KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. IIS WAHYU NUR HIDAYANTI, NIM. 13810070 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH LUAS LAHAN, JUMLAH PRODUKSI, DAN BIAYA +PRODUKSI TERHADAP PENDAPATAN PETANI PADI DI KECAMATAN +DELANGGU KABUPATEN KLATEN +(Studi Kasus di Desa Sribit). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. IKA AHSANA ZAHRO, NIM. 13380072 + + +(2017) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN ASAS IKTIKAD +BAIK DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU +(STUDI DI PT. BHAKTI NUSA BAHTERA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. IKA WAHYU SAFITRI, NIM. 17208010029 + + +(2019) + + KOMPARASI KINERJA KEUANGAN LEMBAGA ZAKAT INDONESIA DAN MALAYSIA BERDASARKAN INTERNATIONAL STANDARD OF ZAKAT MANAGEMENT (ISZM). + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. IKE DANIS FATUSSUNAH,SHI, NIM. 1620310140 + + +(2018) + + MEKANISME GOOGLE ADWORDS PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN SYARI’AH DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. IKHWAN FAJAR DEWANTORO, NIM.13810110 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH SEKTOR EKONOMI UNGGULAN TERHADAP +PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA +YOGYAKARTA PERIODE 2011-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ILMA MAHDIYA, NIM. 17208010014 + + +(2019) + + IMPLEMENTASI ANALYTICAL NETWORKING PROCESS (ANP) UNTUK PENDIRIAN BANK WAKAF MIKRO DI KOTA BANJARMASIN. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. IMAM KHOERURROHMAN, NIN.14810102 + + +(2019) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENENTU IMPOR 10 NEGARA MUSLIM TERBESAR +PADA TAHUN 2008-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. IMAM ROYANI HAMZAH, NIM. 17208011004 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA SELATAN TAHUN 2014-2017. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. IMMAWAN AZHAR BEN ATASOGE, NIM: 19208010021 + + +(2021) + + DETERMINAN INDEKS KEBAHAGIAAN DI INDONESIA. + + + Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. IMROATUS SA’ADAH, NIM. 12810007 + + +(2018) + + INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) +DALAM PERSPEKTIF IBNU KHALDUN. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. INAYAH WULANDARI, NIM. 15830035 + + +(2019) + + PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE, FIRM SIZE +DAN MARKET RATIO TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN PADA +PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX +(JII) TAHUN 2014-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. INDAH RIANTI, NIM. 14810013 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI, UPAH MINIMUM PROVINSI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PULAU SUMATERA +PERIODE TAHUN 2011—2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. INDAH ‘ARIFATUL ULFIYAH, NIM. 12380076 + + +(2017) + + BAI’ AT TAWARRUQ DALAM FIKIH MUAMALAT +(PERSPEKTIF HERMENEUTIKA HUKUM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. INNA QOMARIYAH, NIM. 13380078 + + +(2017) + + PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI DALAM SENGKETA +EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (ANALISIS +PUTUSAN PERKARA NO. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. INTAN NURVITA, NIM. 15810012 + + +(2019) + + ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL KABUPATEN/KOTA DI +PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. INTAN PUTRI YANTI MUNGGARAN, NIM: 13820045 + + +(2019) + + PERBANDINGAN KINERJA BANK SYARIAH MANDIRI DAN BNI SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH INDEX DAN INTELLECTUAL CAPITAL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. INTAN SEPTRIANA ANGGRAINI, NIM. 15810123 + + +(2019) + + ANALISIS DETERMINAN EKSPOR BIJI KAKAO INDONESIA KE TUJUH NEGARA TUJUAN EKSPOR UTAMA TAHUN 2012-2018. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. IQBAL FIRMANI, NIM. 14810081 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), UPAH MINIMUM, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA +(IPM), DAN JUMLAH TENAGA KERJA TERHADAP PENGANGGURAN DI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. IRFAN BIRUL HAQMI, 15810099 + + +(2019) + + DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA ASEAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. IRFAN NURHUDA, NIM: 13810151 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN KEUNTUNGAN USAHA TOKO KELONTONG AKIBAT MUNCULNYA MINIMARKET MODERN +(Studi Kasus di Kecamatan Pati Kabupaten Pati). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. IRHAM ALIFIANDIPURA, NIM. 13810161 + + +(2018) + + SOVEREIGN RISK: PENGARUH FAKTOR DOMESTIK DAN +SENTIMEN GLOBAL TERHADAP CREDIT DEFAULT SWAP DI +INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. IRSYAD ABDUL GHOFUR, NIM. 14380062 + + +(2021) + + ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK MANOL DI TERMINAL PASAR INDUK BANJARNEGARA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. IRVAN MIFTAKHURRIZA, NIM. 14810067 + + +(2018) + + ANALISIS POTENSI SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ISNAENI NUR FATIMA, NIM. 14380017 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK GIVEAWAY PADA TRANSAKSI ONLINE SHOP DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ISNAENI NURHAYATI, NIM. 14380014 + + +(2021) + + PRAKTIK JUAL BELI PATUNG +PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM +(STUDI KASUS DESA WISATA KASONGAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ISNAINI KHOIRUN NISA, NIM. 14810022 + + +(2018) + + DETERMINAN KEMISKINAN DI PROVINSI D.I.YOGYAKARTA TAHUN 2011-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ISNAN INDRIATI ISNAN INDRIATI, NIM. 15810062 + + +(2019) + + KETERKAITAN HIPOTESIS KUZNETS DENGAN DIMENSI SOSIO EKONOMI IBNU KHALDUN +(PENGUJIAN PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ISTIQOMAH, NIM. 16810050 + + +(2020) + + ANALISIS DAYA SAING DAN DETERMINAN PERMINTAAN +KOMODITAS CENGKEH INDONESIA DI PASAR DUNIA +TAHUN 2004-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. IVA FAIZAH, NIM. 1620310029 + + +(2018) + + PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), DOMESTIC DIRECT +INVESTMENT (DDI) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA +DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI MODERATING VARIABLE. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ibnu Athoillah, NIM.: 20108010089 + + +(2025) + + ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ibnu Maulana Baharsyah, NIM.: 21208012046 + + +(2025) + + DETERMINAN GENERASI MUDA DALAM MEMBUKA REKENING TABUNGAN HAJI DI BANK SYARIAH INDONESIA DENGAN PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ibnu Muntaha, NIM.: 19108010113 + + +(2024) + + PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, UPAH MINIMUM REGIONAL, DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ichsan Maulana, NIM.: 19103080041 + + +(2023) + + KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ichsan Syailendra, NIM.: 18103080019 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG KEBIJAKAN BURSA EFEK INDONESIA TERHADAP PENGHAPUSAN KODE BROKER DALAM JUAL BELI SAHAM (STUDI PADA BURSA EFEK INDONESIA KANTOR PERWAKILANYOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ida matussilmi, NIM.: 18103080028 + + +(2023) + + PERSEPSI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) TERHADAP PROGRAM PENYALURAN ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA YOGYAKARTA (STUDI PADA KANTOR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Idhar Hanifudin, NIM.: 15810065 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK BERDASARKAN ANALISIS MODEL CIBEST (STUDI KASUS: LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Iftaha Nastiya Rizqi, NIM. 17208011014 + + +(2020) + + DETERMINANTS OF DIVIDEND PAYOUT RATIO: A RESEARCH OF +LISTED COMPANIES IN JAKARTA ISLAMIC INDEX. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ihsan Mulia Siregar, NIM.: 21208012049 + + +(2023) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI DEVELOPING EIGHT COUNTRIES DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Iin Priany Poetri, NIM.: 19208012014 + + +(2023) + + REAKSI ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, DAN FREKUENSI PERDAGANGAN TERHADAP PERISTIWA PENERAPAN KEBIJAKAN NEW NORMAL DI INDONESIA +(Saham yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2020). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ika Ratna Ambarwati, NIM.: 17103080081 + + +(2023) + + PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARO‘AH TERHADAP TINGKAT KEPUASAN NASABAH BSI TABUNGAN EASY WADIAH (STUDI ASPEK RELIGIUSITAS, ISLAMIC BRANDING, CUSTOMER EXPERIENCE DAN MANFAAT PRODUK). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Iklimah, NIM.: 20208011052 + + +(2022) + + PENGARUH KNOWLEDGE MANAGEMENT, E-READINESS, ASPEK KEWIRAUSAHAAN, KEUNGGULAN BERSAING TERHADAP KINERJA PELAKU UMKM INDUSTRI HALAL DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Iksan Adi Nugroho, NIM.: 18108010080 + + +(2022) + + ANALISIS PENGARUH PENGETAHUAN ZAKAT, RELIGIUSITAS, DAN PENDAPATAN PETANI TERHADAP MINAT MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS: PETANI DI KECAMATAN PEDAN KABUPATEN KLATEN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ilham Basrian Jasuma Putra, NIM.: 21208011007 + + +(2023) + + PREFERENSI MUZAKKI BERZAKAT PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ilham Maulana, NIM.: 19103080029 + + +(2023) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONVERSI “TOMPANGAN” DENGAN NILAI MATA UANG MENJADI NILAI BARANG STUDI KASUS DI DESA BRAGUNG. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Imamuzzaman Siddiqi, NIM.: 18108010042 + + +(2023) + + PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), PARIWISATA INTERNASIONAL, DAN NILAI EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI) PADA TAHUN 2010-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Imas Hasanah, NIM.: 19108030001 + + +(2022) + + THE EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE AND SUKUK ISSUANCE ON ISLAMIC BANKING PERFORMANCE WITH SHARIA GOVERNANCE AS A MODERATING VARIABLE (CASE STUDY ON ISLAMIC COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA FOR THE PERIOD 2012-2021). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ina Nur’aini Dwi Susilowati, NIM.: 17108010043 + + +(2023) + + ANALISIS EFISIENSI KINERJA FISKAL KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (STUDI KASUS: PENGARUH PAD, DAU, DAN BELANJA MODAL TERHADAP TINGKAT EFISIENSI KINERJA FISKAL DAERAH). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Inarotul Layali, NIM.: 21208012056 + + +(2023) + + DETERMINAN PERCEIVED SUSTAINABILITY OF SHARIA MICROFINANCE INSTITUTIONS DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Inas Khairunnisa, NIM.: 18208011013 + + +(2020) + + STRATEGI KEBERLANJUTAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DI KOTA YOGYAKARTA DENGAN METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Indah Piliyanti, NIM.: 17300016024 + + +(2022) + + INKLUSIVITAS DAN INOVASI SOSIAL LEMBAGA FILANTROPI ISLAM DI INDONESIA: PERSPEKTIF MAQASID SYARIʿAH. + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Indah Setiani, NIM.: 17108010023 + + +(2021) + + ANALISIS DETERMINAN PERKEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI INDONESIA TAHUN 2011-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Indika Farhatunnada, NIM.: 19208012039 + + +(2021) + + DETERMINAN MINAT MASYARAKAT DI D.I.YOGYAKARTA UNTUK MEMBAYAR ZAKAT INFAK DAN ATAU SEDEKAH SECARA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Indra Bagus Purnomo, NIM.: 14810069 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH LUAS LAHAN, MODAL USAHA, PENGALAMAN BERTANI TERHADAP PENDAPATAN PETANI BAWANG DAUN (STUDI KASUS DI DUSUN BUTUH, DESA TEMANGGUNG, KECAMATAN KALIANGKRIK, KABUPATEN MAGELANG). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Irwan Kholik, NIM.: 19208010043 + + +(2022) + + DETERMINAN PERMINTAAN UTANG LUAR NEGERI DI 10 NEGARA DENGAN HUTANG PER KAPITA TERTINGGI 2020. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Isfiya Annabila, NIM.: 21108010027 + + +(2024) + + ECONOMIC VARIABLES AS A TRIGGER FOR THE SEEDS OF CORRUPTION PERCEPTION LEVEL IN ASEAN MEMBER COUNTRIES. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ismadanaf Ramadan, NIM.: 16810070 + + +(2023) + + ANALISIS VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ismatul Azimah, SH., NIM.: 18203011009 + + +(2021) + + TINJAUAN MAQASID SYARIAH TERHADAP PRINSIP PEMBIAYAAN +MUDHARABAH PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Istianah Riza Umami, NIM. 13820016 + + +(2017) + + PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP FINANCIAL +PERFORMANCE PERUSAHAAN: PERBANDINGAN ANTARA BANK +SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL DI INDONESIA +(PERIODE 2012-2016). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Istighfarin Sukma Islamiati, NIM.: 19108010031 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN BERDASARKAN MODEL CIBEST (CENTER FOR ISLAMIC BUSINESS AND ECONOMIC STUDIES) DI BAZNAS KOTA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ita Eviyanah, NIM.: 19208012038 + + +(2022) + + PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN INTELLECTUAL CAPITAL EFFICIENCY RATIO TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PERIODE 2015-2020). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Izharul Haqq Haris, NIM.: 17108010018 + + +(2022) + + DAMPAK DANA FILANTROPI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN MASJID (STUDI KASUS DI BMT MASJID AL-HIDAYAH KELURAHAN ENAM SUKU KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK SUMATERA BARAT). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Izzah Khoirunnisa’ Mudzakir, NIM.: 19108010125 + + +(2023) + + DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN KLATEN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Izzatu Dzihny, NIM.: 19208010044 + + +(2022) + + PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI DAN STABILITAS POLITIK TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (STUDY KASUS: NEGARA-NEGARA OKI). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Izzuna Davi, NIM.: 21208011083 + + +(2023) + + DETERMINAN MINAT MEMBAYAR ZAKAT PROFESI DENGAN CITRA LEMBAGA SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi pada BAZNAS Kabupaten Bantul). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. JEIHAN MULTAZAM, NIM. 14380080 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN BANK +INDONESIA +NOMOR 19/8/PBI/2017 TENTANG GERBANG PEMBAYARAN NASIONAL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. JEKLIN MANDANI, NIM. 15810109 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL DAN INTERNAL TERHADAP STABILITAS KEUANGAN BANK SYARIAH +DI INDONESIA TAHUN 2015-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. JOKO PUTRA, 15830010 + + +(2019) + + FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM PERUSAHAAN KELAPA SAWIT YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2013 - 2017 +SKRIPSI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. JOKO SLAMET RIYANTO, NIM. 17103080059 + + +(2021) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB HUKUM +DALAM BISNIS LAUNDRY LL dan ILS KOTA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Jaini Ihwaniah, NIM.: 23208011036 + + +(2025) + + DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI JAWA BARAT DENGAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) SEBAGAI VARIABEL MODERASI PERIODE 2019-2023. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Jalari, NIM.: 18300016010 + + +(2023) + + DETERMINAN PERILAKU INVESTOR HYBRID DALAM MEMILIH SAHAM DI PASAR MODAL SYARIAH DENGAN MAQASID SYARIAH SEBAGAI MODERASI. + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Jalin Fahd Faishal Sholahuddin, NIM.: 17108020039 + + +(2021) + + MINAT MENGGUNAKAN KOTAK AMAL DIGITAL QR CODE DARI BANK SYARIAH BAGI PENGURUS MASJID MENGGUNAKAN MODEL UTAUT STUDI KASUS DI DI YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Jarot Aryo Pidekso, NIM.: 16208010009 + + +(2020) + + PENGARUH PENDANAAN BERBASIS BAGI HASIL TERHADAP TINGKAT PENGEMBALIAN PADA EKUITAS (ROE) DAN TOBIN’S Q. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Jauharul Muttaqin, NIM.: 17108010042 + + +(2022) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL FUNDAMENTAL DAN MAKRO EKONOMI TERHADAP HARGA SAHAM (Studi pada perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic index JII tahun 2015-2021). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Jerry Dean, NIM.: 18108010003 + + +(2022) + + ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, JUMLAH MODAL, JUMLAH TENAGA KERJA, LAMA USAHA, DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN WIRAUSAHA MUSLIM DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Jihan Inayah, NIM.: 18103080005 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PELAKSANAAN TABUNGAN ARISAN HAJI (STUDI DI MAJELIS TABUNGAN ARISAN HAJI DAN UMROH “MTHU” DI PONDOK PESANTREN AR-RUHAMAA’, PLAYEN GUNUNGKIDUL). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. KAMA IBRAHIM, NIM : 15810036 + + +(2021) + + PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, UPAH MINIMUM, +TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA, DAN INFLASI TERHADAP +KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2014-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. KAMELIA RAHAYUNINGSIH, NIM 15810025 + + +(2019) + + SPESIALISASI DAN KONSENTRASI SPASIAL INDUSTRI MANUFAKTUR DI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. KARTIKA RAFIQA UTAMI, NIM. 14380059 + + +(2018) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM +TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR +DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. KENGKENG VEBRIADI, NIM. 13810176 + + +(2018) + + DETERMINAN INVESTASI NEGARA AMERIKA SERIKAT KE NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM TAHUN +1991-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. KHAIROTIN, NIM. 17103080055 + + +(2021) + + PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA PRAKTIK PERDAGANGAN SAHAM MELALUI SHARIA ONLINE TRADING SYSTEM DI PHINTRACO SEKURITAS YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. KHAMIM AL AHKOF, NIM. 14380037 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN RETRIBUSI +PADA SPOT FOTO WISATA (STUDI KASUS DI WISATA WATU BALE, +DESA PASIR, KECAMATAN AYAH, KABUPATEN KEBUMEN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. KHARINDA TRIANDARA, NIM. 13810002 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUNJUNGAN +WISATAWAN KE PANTAI PANGANDARAN, JAWA BARAT. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. KHARISMA WARDHATUL KHUSNIAH, NIM. 14380070 + + +(2018) + + “PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PENGENAAN TARIF BEA MASUK PRODUK BAHAN PANGAN PERTANIAN IMPOR”. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. KHAYATUL MAKKY, NIM. 12810072 + + +(2018) + + PENGARUH PEMBANGUNAN SEKTOR NON PERTANIAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN +DI PROVINSI DIY TAHUN 2004-2014. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. KHILFATUL KHAMIDAH, NIM. 17208010022 + + +(2019) + + FAKTOR PENENTU KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN +ASURANSI SYARIAH +(Studi pada Perusahaan Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan). + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. KHOIRUL ASMUL PULUNGAN, NIM. 14380060 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IJAZAH PENDIDIKAN TINGKAT PERGURUAN TINGGI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. KHOIRUN NISA, NIM: 13810028 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISA HASIL +USAHA PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA YANG +TERDAFTAR DI DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH +GUNUNGKIDUL PERIODE 2014-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. KHOIRUNNISA, NIM. 17208010023 + + +(2019) + + DAMPAK MAKROEKONOMI TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH DAN HARGA SAHAM KONVENSIONAL. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. KHUSNUL KHOTIMAH, NIM. 13810071 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, TINGKAT PENGANGGURAN, KEMISKINAN, KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TENGAH. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. KIKI AZAKIA, NIM. 17208010030 + + +(2019) + + PERBANDINGAN RESIKO, RETURN INVESTASI DAN +KINERJA SAHAM SERTA ANALISIS VOLATILITAS HARGA +SAHAM MODEL GARCH PERUSAHAAN BERBASIS +SYARIAH DAN KONVENSIONAL. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. KUN ISTA'IN, NIM. 15810120 + + +(2019) + + DETERMINAN PENDAPATAN PETANI CABAI DI KABUPATEN MAGELANG +(STUDI KASUS DI DUSUN PRAMPELAN, DESA ADIPURO, +KECAMATAN KALIANGKRIK, KABUPATEN MAGELANG). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. KUNI LATIFAH, NIM: 15820062 + + +(2019) + + PENGARUH PROMOSI PRODUK, KEPERCAYAAN, DAN PENANGANAN KELUHAN TERHADAP LOYALITAS NASABAH DENGAN KEPUASAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA BNI SYARIAH KCP BANTUL). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Kaharuddin, NIM.: 20208011023 + + +(2022) + + PENGARUH ISLAMIC FINANCIAL LITERACY, LOCAL WISDOM DAN RELIGIOSITAS TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT BIMA +UNTUK MENGGUNAKAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Karima Maduningrum, NIM.: 21208011014 + + +(2023) + + DETERMINAN KEPUTUSAN PEMBELIAN FESYEN MUSLIMAH SECARA LIVE STREAMING DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI BLACK BOX KONSUMEN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Khaeri Nur Laeli, NIM.: 15380080 + + +(2020) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM +TERHADAP KONSEKUENSI DAN AKIBAT HUKUM PEMBATALAN AKAD ONLINE. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Khaira Nadila, NIM.: 18103080014 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN UMRAH +(STUDI PELAKSANAAN ARISAN UMRAH DI PT ALLAIS TUR MANAJEMEN KEBUMEN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Khairani Rizka Zulas, NIM.: 21208011016 + + +(2023) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING BSI DENGAN PENDEKATAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Khairul Ambiya, NIM.: 18203010144 + + +(2022) + + FLUKTUASI MEKANISME PASAR HARGA SAWIT DI PROVINSI ACEH DAN KEMAMPUAN PETANI BERTAHAN DALAM PENGELELOLAAN LAHAN MENURUT KONSEP MABI’. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Khalida Selma Luthfiana, NIM.: 17108010069 + + +(2022) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP NILAI KAPITALISASI JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII) PERIODE JANUARI 2015 – JUNI 2021. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Khalishah, NIM.: 20208011043 + + +(2022) + + DETERMINAN KEPUTUSAN MENABUNG NASABAH DI BANK SYARIAH INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Khandika, NIM.: 16380022 + + +(2022) + + OVERLOAD PENUMPANG BUS ANGKUTAN +ANTARKOTA DALAM PROVINSI TRAYEK CILACAP-PURWOKERTO +(Studi Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Khoirudin Hidayat, NIM.: 1620311053 + + +(2020) + + IMPLEMENTASI PROGRAM GOPOINTS PADA APLIKASI GOJEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERIKATAN SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Khoirudin Imam Mustofa, NIM.: 19108010063 + + +(2023) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHATANI TEMBAKAU (STUDI KASUS DI DESA WONODOYO KECAMATAN CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Khoirul Amaanatur Robbiyah, NIM.: 18103080006 + + +(2023) + + PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI HOTEL ARRAYAN MALIOBORO SYARIAH YOGYAKARTA (PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, FATWA DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/VI/2000 DAN MAQASID ASY-SYARIʻAH). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Khoirul Wafa, NIM.: 13810039 + + +(2020) + + ANALISIS ASPEK-ASPEK YANG MEMPENGARUHI MINAT MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS DI BAZNAS KABUPATEN BANTUL). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Khuzaimatul Mufawazah, NIM.: 15380042 + + +(2021) + + TINJAUAN MAQAṢID SYARIAH TERHADAP BONUS SIMPANAN PRIMA PADA KSPPS PRIMA ARTHA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Koni Hermawan, NIM.: 16810012 + + +(2022) + + PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA PERIODE 2014-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Kurnia Oktarina Sri Edi, NIM.: 20208011031 + + +(2022) + + DAMPAK KEBIJAKAN DIVIDEN DALAM MEMODERASI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERDAGANGAN, JASA, DAN INVESTASI YANG TERDAFTAR DI ISSI (2017-2021). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Kurnia Putra Zaka, NIM.: 18108010045 + + +(2022) + + ANALISIS EFISIENSI KINERJA PENYALURAN BAZNAS DENGAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) +(Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Kotabaru dan Kota Banjarmasin). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. LAILATUL HANIFAH, NIM.14810021 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN WILAYAH PER KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BANTEN TAHUN 2011-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. LAILI ISNAINI, NIM: 19208010040 + + +(2021) + + PENGARUH GOOD PUBLIC GOVERNANCE TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA OKI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. LARAS AYU SEKARRINI, NIM. 14810023 + + +(2018) + + PENGARUH RELIGIUSITAS, TINGKAT PENDIDIKAN, TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP MINAT MUZZAKI MEMBAYAR ZAKAT MAAL DI BAZNAS KABUPATEN GORONTALO +SKRIPSI. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. LAYLI KHOLISHOTUL UMAMAH, NIM: 16810047 + + +(2021) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. LESTIKA RAMAYANA POHAN, NIM : 14810010 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH PDB,INFLASI, KURS TERHADAP PERDAGANGAN +INTERNASIONAL DI NEGARA-NEGARA D-8 TAHUN 2005-2014. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. LIA NAFIDOTURROHMAH, NIM. 14810012 + + +(2018) + + DETERMINAN CADANGAN DEVISA +DI 5 (LIMA) NEGARA PENDIRI ASEAN TAHUN 1981-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. LILIS RENFIANA, NIM. 1620310084 + + +(2018) + + PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO SAHAM BERBASIS ETHICAL INVESTMENT +DI INDONESIA +(Studi Pada ISSI dan SRI-KEHATI 2015-2017). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. LINA TRI ASTUTI, NIM. 13810042 + + +(2020) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONSUMEN +DALAM MEMILIH BERBELANJA SECARA ONLINE (APLIKASI +METODE AHP). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. LINDA RAHMIWATI, NIM. 16820047 + + +(2020) + + PENGARUH KNOWLEDGE MANAGEMENT, SELF EFFICACY, SOCIAL +MEDIA DAN EMPOWERMENT TERHADAP EMPLOYEE +PERFORMANCE (STUDI KASUS PADA BANK MADINA SYARIAH +YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. LIYA CHIKMATUL MAULA, NIM.13810098 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA DI 35 KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. LOLO NARA SURYANA, 15810010 + + +(2019) + + ANALISIS DAMPAK FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP +KINERJA EKSPOR INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. LUKMAN JENSEN, NIM. 17208010004 + + +(2019) + + CONTAGION EFFECT PADA INDEKS HARGA SAHAM +GABUNGAN DAN JAKARTA ISLAMIC INDEX. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. LUQMAN FAJAR ASYIDIQ, NIM. 17103080066 + + +(2022) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP +PRAKTIK JUAL BELI GULA PASIR KEMASAN TRADISIONAL +DI DESA MLG SLEMAN YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. LUTFI NUR LESTARI, NIM. 14380061 + + +(2022) + + SISTEM GANTI RUGI DALAM RENTAL MOBIL DI “PRAMBANAN +RENT CAR KLATEN” PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NOMOR +43/DSN-MUI/VIII/2004. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. LUTFIYAH, NIM. 13810021 + + +(2017) + + ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL JENANG DI WILAYAH KABUPATEN KUDUS. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. LUTHFI RAHMAWATI NUR HASANAH, NIM. 14810055 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH TEKNOLOGI, PENDIDIKAN, DAN EKSPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN ASEAN (STUDI KASUS INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND, +FILIPINA, DAN VIETNAM PERIODE 2000-2015). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. LUTHFI RAHMAWATI NUR HASANAH, NIM. 18208010009 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH HUMAN CAPITAL DAN TEKNOLOGI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN. + + + Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. LUTHFIYAH, NIM. 13810060 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH JUMLAH UNIT USAHA, INVESTASI, DAN +UPAH MINIMUM TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA +SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN DI JAWA BARAT PERIODE 2012- +2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. La Abdul Zayl, NIM.: 23208011009 + + +(2025) + + PERAN MASJID JOGOKARIYAN DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM ZIS. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Laelani Rukmana, NIM.: 20208012005 + + +(2022) + + DETERMINAN KEPUTUSAN PEMBELIAN BUSANA MUSLIM RABBANI DENGAN KELOMPOK REFERENSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Laila Tsuroyya Salsabila, NIM : 16810048 + + +(2020) + + PENGARUH PENDIDIKAN, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP), DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PULAU JAWA TAHUN 2005-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Lailatul Nikmah, NIM.: 18103080076 + + +(2022) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DENGAN SISTEM PENGURANGAN TIMBANGAN +(STUDI PADA PEDAGANG PASAR ARJOSARI KABUPATEN PACITAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Lailatul Nur Afifah, NIM.: 20208011025 + + +(2022) + + DETERMINAN PERILAKU INVESTOR DALAM MENGADOPSI PLATFORM SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Lale Kirana Ika Pandini, NIM.: 21208011038 + + +(2023) + + PENGARUH BAURAN PEMASARAN, KUALITAS LAYANAN DAN TPB TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN MOBILE BANKING BANK SYARIAH DENGAN GAYA HIDUP SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Lathifah Aini, NIM.: 21208012013 + + +(2023) + + DETERMINAN MINAT KUNJUNG KEMBALI WISATA HALAL DENGAN SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS: WISATA DANAU LUT TAWAR ACEH TENGAH). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Latifa Isnaini, NIM.: 19108010090 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH IPM, TENAGA KERJA, INFRASTRUKTUR, +DAN ANGKA KETERGANTUNGAN (DEPENDENCY RATIO) +TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI +DI PULAU JAWA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Lestari Etika Suci, - + + +(2021) + + PERANAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. + + + + In: + PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI COVID-19. + + + Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pp. 185-206. + ISBN 978-623-97540-6-8 Lestari Etika Suci, NIM.: 21208011006 + + +(2023) + + KOMPARASI MODEL PREDIKSI FINANCIAL DISTRESS ZMIJEWSKI, GROVER DAN OHLSON PADA SECTOR PROPERTY, REAL ESTATE AND BUILDING CONSTRUCTION YANG TERINDEKS ISSI TAHUN 2013-2022. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Lia Lestari, NIM.: 20208012042 + + +(2023) + + DETERMINAN MINAT MENGGUNAKAN PRODUK TABUNGAN +PADA BANK SYARIAH INDONESIA CABANG BANTUL. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Lifvia Lailatul Mahmudah, NIM.: 21203012001 + + +(2024) + + JUAL BELI TANAH TANPA AKTA JUAL BELI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Linda Agustina, NIM.: 20208011045 + + +(2022) + + PENGARUH STATUS SOSIAL, PENDAPATAN, PELAYANAN, LOKASI, RELIGIUSITAS DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT KABUPATEN OKU TIMUR DALAM MENABUNG DI PERBANKAN SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Luhdrini Nilamtiti Dampararas, NIM. 12820077 + + +(2017) + + PERSEPSI EFEKTIVITAS, KEPERCAYAAN, DAN RISIKO TERHADAP +MINAT PENGGUNAAN INTERNET BANKING PADA BANK SYARIAH +DI PROVINSI YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Lukluil Mukarromah, NIM.: 21208011004 + + +(2023) + + ADOPSI MOBILE BANKING: PENGEMBANGAN UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 2 (UTAUT 2) PADA NASABAH BSI PROVINSI RIAU. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Luluk Astuti, NIM.: 18108010034 + + +(2023) + + PENGARUH MODAL AWAL, JUMLAH PINJAMAN, JUMLAH PEKERJA, DAN PENGGUNAAN INTERNET TERHADAP PENDAPATAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Lulu’ Istirohatul Jannah, NIM.: 18108010038 + + +(2022) + + ANALISIS KOMPARASI MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN +MONETER KONVENSIONAL DAN SYARIAH MELALUI JALUR HARGA +ASET TERHADAP INFLASI DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Luqman, NIM.: 1430316001 + + +(2022) + + PENGALAMAN KAUM MUALAF TIONGHOA +DALAM BERDAGANG: TRANSFORMASI TRADISI DAGANG +DI KOTA PONTIANAK. + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Lutfi Listiani, NIM.: 21208011046 + + +(2023) + + DETERMINAN NASABAH MEMUTUSKAN MENGGUNAKAN ALADIN BANK DIGITAL SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Luthfi Muthi Fiwari, NIM.: 20108010117 + + +(2024) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Lysa Ariany Maghfiroh, NIM.: 16810033 + + +(2020) + + ANALISIS EFISIENSI FAKTOR PRODUKSI UMKM BATIK DENGAN MENGGUNAKAN METODE DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) (STUDI KASUS KAMPUNG TAMANSARI, KRATON, KOTA YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M Bayu Maulana, NIM.: 18108010033 + + +(2022) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKRO TERHADAP RETURN INDEKS SAHAM SEKTOR KESEHATAN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 +(Periode 2019 – 2022). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M Fajri Assidiqi, NIM.: 21103080029 + + +(2025) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN TANAH YANG DIDAPATKAN MELALUI PRAKTIK NOMINEE +(STUDI KASUS DUSUN PEMATANG PANJANG MUARA BUNGO). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M NUR RIFQI SHOLIHUDDIN, NIM. 14380013 + + +(2018) + + PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH +DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2013 +TENTANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO +(STUDI PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ’AH). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. ASRI SETIAWAN, NIM: 18208010005 + + +(2020) + + PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PROGRAM MISYKAT TERHADAP +PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK +(Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat DT Peduli Cabang Yogyakarta). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Abduh Abid Assamsuni, NIM.: 18108010041 + + +(2022) + + ANALISIS DAMPAK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DHOHO KEDIRI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT +(STUDI KASUS DESA BULUSARI KABUPATEN KEDIRI). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Ainul Auliyaillah, NIM.: 16380053 + + +(2023) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK BAKU UANG MUKA SEWA-MENYEWA KENDARAAN PADA USAHA TRANSPORTASI GHARA TRANS NGANJUK JAWA TIMUR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Asrofi, NIM. 17103080077 + + +(2022) + + ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM AKAD SEWA PINJAM MOBIL DENGAN SISTEM LEPAS KUNCI +(STUDI KASUS HAKIM TRANSPORT YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Azmi Al Khawarizmi, NIM.: 23208011042 + + +(2025) + + DAMPAK HIJRAH INTENTION, CONSUMER DECISION-MAKING STYLES (CDMS) DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI RESTORAN PRO- PALESTINA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Fadhlan Shiddiq, NIM.: 20208011024 + + +(2022) + + PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI). + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. M. Fahmi Hidayat, NIM.: 17108010067 + + +(2022) + + ANALISIS EFISIENSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA) : STUDI 4 OPZ BERBASIS TEKNOLOGI FINANSIAL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Hafidz Falah Sifantara, NIM.: 15810047 + + +(2022) + + ANALISIS DAMPAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL +TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 1986-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Irsyad Alfarisi, NIM.: 16380037 + + +(2023) + + PRAKTEK JUAL BELI JASA PERCETAKAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM STUDI KASUS PERCETAKAN CV. 123 PRESS DAERAH BANTUL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Joan Ariqa Salam, NIM.: 18108030041 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH RELIGIOSITAS, LINGKUNGAN SOSIAL, DAN COST ADVANTAGES TERHADAP MINAT MENJADI ANGGOTA PADA KSPPS WARGA SEJAHTERA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. KHAIRUL AMRULLAH, NIM. 14810098 + + +(2018) + + ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DENGAN METODE ANALYTHICAL HIERARCY PROCESS (AHP) +STUDI PADA DESA PANGGUNGHARJO BANTUL. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. M. KHOZINUL ASROR, nim. 14380044 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT PADI KEPADA +BURUH PANEN DI DESA TANUHARJO KECAMATAN ALIAN KABUPATEN +KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Khoiri, NIM.: 21103080102 + + +(2025) + + PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) +DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI +DI KELURAHAN KEMBANG PASEBAN, KECAMATAN MERSAM, +KABUPATEN BATANGHARI). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Maulana, NIM: 21208011031 + + +(2023) + + PENGARUH ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KESEHATAN FINANSIAL BANK UMUM SYARIAH INDONESIA DENGAN INTELLECTUAL CAPITAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Mufarrajal Hammi, NIM.: 1620310121 + + +(2020) + + ANALISIS DAMPAK PEMBAYARAN NON TUNAI +TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Munir, NIM.: 17208010045 + + +(2020) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PENGELUARAN DANA ZAKAT PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. Nabil Falih, NIM.: 20108010022 + + +(2023) + + PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INOVASI TEKNOLOGI HIJAU, DAN KONSUMSI ENERGI TERBARUKAN TERHADAP ECOLOGICAL FOOTPRINT DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. RAHMADAN, NIM: 16810036 + + +(2020) + + ANALISIS JUMLAH HOTEL, JUMLAH RESTORAN, JUMLAH WISATAWAN, DAN JUMLAH OBJEK WISATA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI BALI +TAHUN 2010-2018. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. M. Reza B. Ahmad, S.E., NIM.: 20208011027 + + +(2022) + + PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL, POPULASI, KONSUMSI ENERGI DAN FDI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DI NEGARA ANGGOTA OKI. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. M. Roif Muntaha, NIM.: 19208010020 + + +(2021) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NIAT BERKELANJUTAN MENGGUNAKAN FINTECH SYARIAH DI INDONESIA TECHNOLOGY CONTINUANCE THEORY (TCT) DAN INVESTMENT MODEL (IM). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. M. SYAIFUL KHOIRI, NIM. 12380052 + + +(2017) + + PRAKTIK JUAL BELI TANAH HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HTI) MILIK +NEGARA DI TINJAU PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di +Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya Kabupaten Indra Giri Hulu +Provinsi Riau). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MAHADIR HIDAYAT PASARIBU, NIM. 13810155 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI +PENDAPATAN PETANI KARET DI DESA HASANG +KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA +SUMATERA UTARA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MAHTAWAR MIKO, NIM. 17103080010 + + +(2021) + + BISNIS KEBUGARAN DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM +(STUDI KASUS DM FITNESS). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MAIMUNAH, NIM. 13810023 + + +(2019) + + PENGARUH PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT +(STUDI KASUS DI DESA NGLARIS KECAMATAN BENER KABUPATEN PURWOREJO). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. MARINDRA PUTRI, NIM. 17103080023 + + +(2021) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKI DALAM PEMBAYARAN ZAKAT MAL MELALUI MASJID KAMPUNG +(STUDI KASUS DI MASJID-MASJID DESA SRIBHAWONO, KECAMATAN BANDAR SRIBHAWONO, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MARRO’AINI, NIM. 1620310016 + + +(2018) + + PERBANDINGAN KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MAULIDA MASRUROH, NIM. 1620310025 + + +(2018) + + DIVERSIFIKASI PEMBIAYAAN SEBAGAI STRATEGI MANAJEMEN +RISIKO KREDIT DAN RISIKO LIKUIDITAS PADA BANK SYARIAH DI +INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MAULIDIYAH FITRIYATUS SHOLIHAH, NIM. 17103080061 + + +(2021) + + IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH DALAM +SISTEM BISNIS AFFILIATE MARKETING +DI PT. TAQYCHAN GRUP INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MEINDAH NURSITA, NIM. 15810093 + + +(2019) + + KETERBUKAAN PERDAGANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA-NEGARA +DI KAWASAN ASIA TENGGARA-2. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MELIYA SUSANTI, NIM 14810008 + + +(2019) + + PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, INFRASTRUKTUR PANJANG JALAN, EKSPOR, DAN IMPOR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI +TAHUN 2010-2017 +(STUDI KASUS: 7 PROVINSI DI INDONESIA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. MHD ZAKWAN ASRARI, NIM: 13810127 + + +(2019) + + DETERMINAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI TUJUH NEGARA ASEAN TAHUN 2000-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MIA NUR FADILAH, NIM. 14380029 + + +(2018) + + PRAKTIK ‘JUAL-BELI’ JASA SEMINAR BISNIS DI YOGYAKARTA +(TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM ISLAM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MIFTAHUL ASROR SUYOKO, NIM.15810094 + + +(2020) + + DETERMINAN PRODUKSI KOMODITAS TEMBAKAU DI DESA NGEMPLAK TAHUN 2019 +(Studi Kasus di Desa Ngemplak Kabupaten Magelang, Jawa Tengah). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MIFTAHUL JANNAH, NIM. 16810035 + + +(2020) + + ANALISIS DAYA SAING DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR PRODUK KAYU OLAHAN INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. MIFTAHUL KHAIRIYAH, NIM: 16810001 + + +(2021) + + PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA (SUB SEKTOR PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN) DI PROVINSI BALI PADA TAHUN 2011-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MIFTAKHUR RAHMAN, NIM. 13810116 + + +(2017) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NELAYAN CANTRANG +(STUDI KASUS: TPI BAJOMULYO KEC. JUWANA JAWA TENGAH). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MINATUL CHOMISAH, NIM. 14380081 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UU NO. 8 TAHUN 1999 +TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN BIDANG JASA LAYANAN +PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MIRZA PURTA ASHARI, NIM: 19208010034 + + +(2021) + + PENGARUH PASAR MODAL, INFLASI, DAN DEMOGRAFI TERHADAP +PERTUMBUHAN AKTIVA DANA PENSIUN DI NEGARA ORGANISASI +KERJASAMA ISLAM. + + + Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. MISS NAREEYAH KASOR, NIM. 13810185 + + +(2018) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI THAILAND TAHUN 2009-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MISS NICHAKORN SANMUT, NIM. 12810037 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI +PERTUMBUHAN EKONOMI DI THAILAND. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MISS PHATTIYA SEN-E, NIM. 12810039 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI DI +THAILAND. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MOCHAMAD ALDY AFRIZAL, 15840060 + + +(2019) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN DENGAN AGRESIVITAS PELAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI +(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di ISSI Tahun 2013-2017). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MOCHAMAD REA HUSNI, NIM. 13380010 + + +(2018) + + GARAR MENURUT IBNU QOYIM AL-JAUZIYYAH DAN +RELEVANSINYA DENGAN E-COMMERCE. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MOCHAMMAD HAVIZ AMRULLAH, NIM. 13810043 + + +(2020) + + ANALISIS DETERMINAN EKSPOR BATUBARA KE LIMA NEGARA TUJUAN UTAMA TAHUN 2004-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MOH ARIFAL ABROR, NIM.: 21108010136 + + +(2025) + + THE EFFECT OF DIGITALIZATION DEVELOPMENT, TECHNOLOGICAL ECONOMIC GROWTH, AND HUMAN DEVELOPMENT INDEX ON ECONOMIC GROWTH IN INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MOH. MUHLIS ANWAR, NIM. 1620310117 + + +(2018) + + PENGARUH ISLAMIC FINANCIAL DEEPENING +TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MOH. MUSFIQ ARIFQI, 17208010031 + + +(2019) + + KINERJA KARYAWAN BMT NU JAWA TIMUR +(ANALISIS FAKTOR NILAI KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI, MOTIVASI KERJA DAN KEPUASAN KERJA). + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MOH. ZAHRUDIN SAHRI, S.E.I., NIM. 1620310064 + + +(2018) + + PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP JAKARTA +ISLAMIC INDEX. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MOHAMAD DAMZUN ZAERONI, NIM: 15840080 + + +(2019) + + PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK MENGENAI KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN, PP NO. 23 TAHUN 2018 DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK UMKM +(Studi pada UMKM Kab. Sleman, DIY). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MOHAMMAD FAISAL, NIM. 13380096 + + +(2020) + + POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI PADUKUHAN TEMPEL +WILAYAH KELURAHAN CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK +KABUPATEN SLEMAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MOHAMMAD NGABDLOLLOH, NIM. 15810013 + + +(2019) + + ANALISIS DETERMINAN PEMILIHAN NEGARA TUJUAN TENAGA +KERJA INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN +GENERALIZED METHOD OF MOMENT (GMM) +TAHUN 2009-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MOHAMMAD ROGHIBULLAH, NIM. 16810095 + + +(2021) + + DETERMINAN IMPOR INDONESIA DARI JEPANG. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN, NIM.: 16380049 + + +(2020) + + PERJANJIAN HYBIRD CONTRACT DALAM PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN PENGEMBALIAN UTANG MENGGUNAKAN STANDAR NILAI HARGA BARANG PRESFEKTIF HUKUM ISLAM +(STUDI KASUS DESA BUNGBARUH, KECAMATAN KADUR, KABUPATEN PAMEKASAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MOKHAMAD RIZAL AUWALI, NIM. 14380074 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PENGGUSURAN +PEDAGANG DI AREA STASIUN TUGU YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUH NURAFIF, NIM. 13810097 + + +(2017) + + ANALISIS VARIABEL MAKROEKONOMI DAN HARGA MINYAK DUNIA TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PERIODE MEI 2011 - AGUSTUS 2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. MUH. ALIM FASIEH, NIM. 18208010019 + + +(2021) + + PENGARUH HARGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH, +INFLASI DAN NILAI TUKAR TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH +SEKTOR PROPERTI DI JAKARTA ISLAMIC INDEX +TAHUN 2015-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUH. IMADUDDIN AKBAR, NIM. 16810061 + + +(2020) + + THE EFFECTIVENESS OF MACROPRUDENTIAL POLICIES IN MITIGATING THE SYSTEMIC RISK IN INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUH. TAUFIQ AL HIDAYAH, NIM. 1620310118 + + +(2018) + + MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH +PADA TEKNOLOGI FINANSIAL (TEKFIN) +DI PT. INDVES DANA SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAJIRIN, NIM: 17208010020 + + +(2019) + + HUBUNGAN ANTARA NILAI TUKAR MATA UANG EURO, EMAS, CONSUMER PRICE INDEX (CPI) NEGARA NEGARA DENGAN FIXED EXCHANGE RATE SYSTEM, DAN CONSUMER PRICE INDEX (CPI) GLOBAL. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MUHAMAD ANSYARI, NIM. 14810I07 + + +(2018) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA +ASEAN TAHUN 2007-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. MUHAMAD FAIZ ARRAFI, NIM. 17208010035 + + +(2019) + + PENGARUH PENERBITAN SUKUK NEGARA DAN EKONOMI MAKRO TERHADAP PERTUMBUHAN SUKUK KORPORASI DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. MUHAMAD MUKHSIN, NIM. 1620310009 + + +(2018) + + PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2011-2016. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMAD NUR NAJHAN, NIM. 16810039 + + +(2020) + + ANALISIS DETERMINAN INFLASI DI 34 PROVINSI INDONESIA PERIODE 2014-2018. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. MUHAMAD SAIFIDIN, NIM. 14830050 + + +(2018) + + PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS SAHAM SYARIAH PADA SEKTOR PERTAMBANGAN, +SEKTOR INDUSTRI, DAN SEKTOR PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI +(STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI ISSI TAHUN 2012-2017). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMAD WACHIT F, NIM. 13810129 + + +(2018) + + PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL, INVESTASI DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI ANTAR +PROVINSI DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMAT ALIY ABIDIN, NIM: 16380081 + + +(2023) + + WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN PENITIPAN BARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 4/PDT.G/2020/PN.RBG). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD AABID AL MAHZUMY, NIM. 12810062 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN USAHA MUSTAHIK BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD ABDUL MOCHTAR, NIM. 15810023 + + +(2019) + + DETERMINAN TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY (TFP) DI +NEGARA ANGGOTA ASEAN PERIODE 2004-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MUHAMMAD ADIB Z, NIM. 13810009 + + +(2018) + + PENGARUH KEMANDIRIAN SANTRI, LINGKUNGAN +KELUARGA DAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN +TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA +(STUDI PADA SANTRI PONDOK PESANTREN TERPADU AL-MUMTAZ +PATUK GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MUHAMMAD ADNAN AZZAKI, NIM: 19208010039 + + +(2021) + + DAMPAK KETERBUKAAN EKONOMI, FOREIGN DIRECT INVESTMENT, ANGGARAN KESEHATAN, DAN ANGGARAN PENDIDIKAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI ASEAN. + + + Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. MUHAMMAD AMIN, NIM.: 17208010039 + + +(2019) + + FAKTOR PENENTU TINGKAT PROPORSI DANA TABARRU’ PADA ASURANSI JIWA SYARIAH +(STUDI PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD ANIS HANAFI, NIM. 13810104 + + +(2017) + + DETERMINASI FLUKTUASI HARGA DAGING SAPI +DI 6 PROVINSI PULAU JAWA +PADA TAHUN 2010-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD ARSYADI, NIM. 14380035 + + +(2018) + + PRAKTIK IJAB-KABUL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TERAPUNG BANJARMASIN TINJAUAN NORMATIF-ANTROPOLOGIS. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD ASH-SHIDDIQY, NIM. 17208010011 + + +(2019) + + Pengaruh Indeks Produksi Industri (IPI), Sertifikat Bank Indonesia +Syariah (SBIS), Inflasi dan Nilai Tukar Terhadap Indeks +Saham Syariah Indonesia (Periode 2012-2018). + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MUHAMMAD AZHAR ANAS, NIM: 17208010037 + + +(2020) + + PENGARUH CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, SERVICE QUALITY +DAN CUSTOMER EXPERIENCE TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS +NASABAH PADA BANK WAKAF MIKRO DI YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD DAFIQUL FITRAH, NIM. 14810031 + + +(2019) + + DETERMINAN PENGANGGURAN DI INDONESIA PERIODE 2010-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD FADHIL WALID NASUTION, NIM : 13810016 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP PRODUKTIFITAS PDRB SELURUH PROVINSI DI PULAU SUMATERA +PERIODE 2010-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD FAHMI SYAKIR, NIM. 13810154 + + +(2017) + + ANALISIS DAMPAK RELOKASI DAN REVITALISASI +PEDAGANG KAKI LIMA DARI KAWASAN JALAN +SABANG KE KAWASAN PASAR ELPABES SURAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD FAHRU RIZA ARMA, 13380063 + + +(2019) + + PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI KONSILIASI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM +(Studi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. MUHAMMAD FAHRUR ROZI, NIM. 14380039 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM +TERHADAP PELANGGARAN NAMA DOMAIN DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD FAJAR FITRA UTAMA, NIM. 14810130 + + +(2018) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WILLINGNESS TO PAY (WTP) DALAM UPAYA PELESTARIAN +LINGKUNGAN OBYEK WISATA TEBING BREKSI DESA SAMBIREJO KABUPATEN SLEMAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD FAJAR FITRA UTAMA, NIM. 14810130 + + +(2018) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WILLINGNESS TO PAY (WTP) DALAM UPAYA PELESTARIAN +LINGKUNGAN OBYEK WISATA TEBING BREKSI DESA SAMBIREJO KABUPATEN SLEMAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. MUHAMMAD FARHAN, NIM. 14380053 + + +(2018) + + ANALISIS FILOSOFIS DAN YURIDIS PERATURAN MENTERI +PERHUBUNGAN NO. 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN +ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK +DALAM TRAYEK. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD FAUZAN ASH SHIDDIQ LUBIS, NIM. 15810126 + + +(2020) + + PEMBERDAYAAN EKONOMI +MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN +STUDI DI AMAL USAHA AL AMIN. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. MUHAMMAD FAUZI, NIM: 13810053 + + +(2017) + + DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI INDONESIA PADA TAHUN 1981-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. MUHAMMAD FIRMAN ASY-SYAFI’I, NIM : 13810078 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR–FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR +TEKSTIL SEBAGAI KOMODITI UNGGULAN DI YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. MUHAMMAD HADYAN FARIZ, NIM. 13810004 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN KEMISKINAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA +KERJA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD HAQNUR AINUN NAJIB, NIM. 14830005 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL FUNDAMENTAL DAN VARIABEL MAKRO TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA REKSADANA +SYARIAH PERIODE TAHUN 2014 – 2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD HUMAM AKBAR GHIFARI, NIM: 16810024 + + +(2020) + + DETERMINAN INFLASI DI INDONESIA PERIODE 1997-2018 +(ANALISIS JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD ILHAM CHALWANI, NIM. 15810106 + + +(2019) + + ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA TAHUN 2013-2017 +(Studi Kasus Sektor Industri Pengolahan). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MUHAMMAD ILYAS, NIM. 14810120 + + +(2021) + + DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESMENT DI INDONESIA +TAHUN 1986-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD IQBAL AL GHIFARI, NIM. 15810068 + + +(2019) + + IDENTIFIKASI SEKTOR BASIS DAN KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA +TAHUN 2010-2018. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. MUHAMMAD IRFANDY ARWIN, NIM.15810061 + + +(2019) + + ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN MITRA “GRABBIKE” +DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. MUHAMMAD IRFHAN RAKHMAN, NIM: 13810137 + + +(2020) + + ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN 13 PROVINSI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2011-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD JUNDI FAUZAN, NIM. 13810153 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETAHANAN PANGAN PADI DI PROVINSI JAWA BARAT. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD KHIDLIR, NIM. 13380008 + + +(2020) + + RIQAB SEBAGAI MUSTAHIQ ZAKAT PADA MASA KINI +(STUDI PEMIKIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD KHOLILURRAHMAN, NIM. 13810159 + + +(2017) + + ANALISIS DINAMIKA INTERAKSI ANTARA VARIABEL MONETER DAN PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD LUBABUL FUAD, NIM. 15380061 + + +(2021) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PENGIRIMAN BARANG +LION PARCEL CABANG JANTI YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD MARZUQI IHSANI, NIM. 13810138 + + +(2017) + + PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PERTUMBUHAN +PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN PERTUMBUHAN DANA ALOKASI +UMUM TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL +(Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2016). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD MUSHLIH ‘AZIZ, NIM. 12810067 + + +(2019) + + ANALISIS PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PERMASALAHAN WAKAF UANG DI PONDOK PESANTREN FADLUN MINALLOH. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. MUHAMMAD NUR FAJRIN, NIM. 12810043 + + +(2017) + + PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, INVESTASI, +DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN +EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI +SULAWESI TENGGARA TAHUN 2010-2014. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD RAFLI FATHKHURROZI, NIM. 15830070 + + +(2019) + + CONTAGION EFFECT ANTARA PASAR SAHAM SYARIAH INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, TIONGKOK, DAN EROPA PASCA TERPILIHNYA DONALD TRUMP SEBAGAI PRESIDEN AMERIKA SERIKAT. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. MUHAMMAD RANDIKA SYA’BANI, NIM. 13810048 + + +(2020) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI JAWA BARAT TAHUN 2013-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD RIDWAN NUR ABU BAKAR, NIM. 15810070 + + +(2019) + + EFEKTIVITAS MEKANISME TRANSMISI KEBIJAKAN MONETER MELALUI JALUR PEMBIAYAAN TERHADAP INFLASI DI +INDONESIA PADA TAHUN 2003-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD RIZALUN NASHOHA, NIM. 17208010032 + + +(2019) + + PENGARUH FAKTOR KEBUDAYAAN, SOSIAL, PRIBADI DAN PSIKOLOGIS TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH BANK SYARIAH DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI PADA MASYARAKAT NON MUSLIM DI KOTA YOGYAKARTA). + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. MUHAMMAD ROUF ROZIN, NIM 16810096 + + +(2021) + + VALUASI EKONOMI WISATA TAMAN SUNGAI MUDAL DENGAN PENDEKATAN BIAYA PERJALANAN ( TRAVEL COST METHOD) DI KABUPATEN KULONPROGO YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD SOKHIF AL BAIHAQI, NIM. 14810126 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI, SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII), INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG), INVESTASI ASING DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH TAHUN 2010-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD SYAIFUL MUJAB, NIM: 16810027 + + +(2021) + + ANALISIS KAUSALITAS KESEMPATAN KERJA, INVESTASI, DAN KEMISKINAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI JAWA TENGAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD WILDAN SHOLIHUDDIN “, NIM:” 16810031 + + +(2021) + + ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI DI” WILAYAH PEMBANGUNAN I JAWA TIMUR TAHUN 2013-2018”. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. MUHAMMAD YAHYA SUQRI, NIM. 14380021 + + +(2018) + + TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN TENAGA KERJA DI YAYASAN MASJID SYUHADA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD ZAENAL ABIDIN, S.H.I, NIM. 16208010010 + + +(2019) + + PENGARUH PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN BERDASARKAN +MAQAṢID SYARIAH, PROFITABILITAS DAN STRUKTUR MODAL +TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUHAMMAD ZAID RAHMANSYAH, NIM: 14810077 + + +(2019) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI +PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA TAHUN 2010-2018. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. MUKHAMMAD YUSUF NAUFAL FIRDAUS NIM. 17108010065, NIM. 17108010065 + + +(2021) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN ANGGOTA KOPERASI (STUDI KASUS PADA ANGGOTA KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. MURNI MAFTUKHAH, NIM. 14810025 + + +(2022) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMISKINAN DI +PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2010-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MURSYIDATUN DZAKIYAH, NIM. 15810063 + + +(2019) + + DAMPAK PENGGUNAAN PEMBAYARAN NONTUNAI TERHADAP PERMINTAAN UANG KARTAL DI INDONESIA TAHUN 2013–2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. MUSTOFA AFIFI, NIM. 12810057 + + +(2019) + + PENGARUH SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN +2011-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Madinatul Munawwarah, NIM.: 21208011015 + + +(2023) + + DETERMINAN NIAT KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN PEMBAYARAN LINKAJA SYARIAH PADA E-COMMERCE. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mahda Auniza Avnes, NIM.: 21108010086 + + +(2025) + + PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), INFLASI, EKSPOR, DAN PENGELUARAN KONSUMSI PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA D-8 PADA TAHUN 2010-2023. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mahdiah Mumtaza Husna, NIM.: 18108010056 + + +(2023) + + ANALISIS SEKTOR INDUSTRI HALAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA OKI TAHUN 2015 – 2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mahfud Ali Wafa, S.E., NIM.: 17208010042 + + +(2020) + + PENGARUH ZAKAT, PENGANGGURAN DAN PDRB TERHADAP KEMISKINAN DI KOTA PROBOLINGGO JAWA TIMUR. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mahsun, NIM: 18208010022 + + +(2021) + + ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK +KONVENSIONAL SETELAH KONVERSI MENJADI BANK SYARIAH +(Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Nusa Tenggara Barat). + + + Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. Maili Launa Tayiba, NIM.: 19108010037 + + +(2023) + + ANALISIS PEMETAAN PENELITIAN CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY (CBDC): PENDEKATAN METODE BIBLIOMETRIK PERIODE 2012 – 2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Maksun, NIM.: 21208011021 + + +(2023) + + MODEL PENERIMAAN TEKNOLOGI ( TAM) BAGI ANGGOTA KSPPS TAMZIS DALAM MENGGUNAKAN M-TAMZIS. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Malik abd. Karim amirullah, NIM.: 22208012051 + + +(2024) + + DETERMINAN PENCAPAIAN SUSTAINABLE +DEVELOPMENT GOALS DI NEGARA-NEGARA D-8: RISIKO +POLITIK SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Malikah Dewi, NIM. 17108010044 + + +(2021) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT WIRAUSAHA SANTRI (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Entrepeneur API Magelang). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Malikah Dewi, NIM.: 21208011044 + + +(2023) + + PENGARUH PANDEMI COVID-19, PENDUDUK, FDI DAN TABUNGAN NASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ANGGOTA OKI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mardiana Rahmawati, NIM.: 18103080060 + + +(2022) + + HUKUM CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI +(Analisis Perbandingan Hasil Putusan Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DI. Yogyakarta tahun 2021). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mardliyyatus Sholihah, NIM.: 19108010012 + + +(2022) + + DETERMINANTS OF HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN 10 ASEAN MEMBER COUNTRIES 2010-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Marga Setiana Rista, NIM.: 17108010033 + + +(2021) + + ANALISIS KAUSALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI, EKSPOR, IMPOR, DAN INFLASI TERHADAP FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI 8 NEGARA ASEAN PERIODE 2009-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mariyatul Qibtiyah, NIM.: 21108010126 + + +(2025) + + DETERMINAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA JAWA TIMUR PERIODE 2013-2023. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Masriani Adhillah, NIM.: 20208011051 + + +(2022) + + SPILLOVER ASYMMETRIC EFFECT INDEKS SAHAM SYARIAH DAN INDEKS SAHAM KONVENSIONAL DI NEGARA INDONESIA, MALAYSIA, THAILAND SELAMA PANDEMI COVID-19. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Maulana Abidin, NIM.: 21208011050 + + +(2023) + + DETERMINAN KEPUTUSAN PEMBELIAN HALAL FOOD UMKM PADA GENERASI MILENIAL DI KABUPATEN OKU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Maulana Muwaffiq Lazuardi, NIM.: 19103080038 + + +(2023) + + TINJAUAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM TERHADAP NON-FUNGIBLE TOKEN YANG DIJADIKAN SEBAGAI OBJEK JAMINAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Maya Lestari, NIM. 16240038 + + +(2020) + + PENGARUH KINERJA KARYAWAN TERHADAP +KUALITAS PELAYANAN NASABAH DI KOPERASI +SIMPAN PINJAM +PEMBIAYAAN (KSPP) SYARIAH BMT DANA INSANI +GUNUNGKIDUL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mayli 'Izzatul Islamiati, NIM.: 17108010053 + + +(2021) + + ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2015-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mayogi Araffi, NIM.: 21208011037 + + +(2023) + + PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS WEBSITE TERHADAP KEPUASAN NASABAH BANK SYARIAH DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Meila Sari, NIM.: 17108010074 + + +(2021) + + PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI TERHADAP TINGKAT PENGANGGURAN DI 6 NEGARA ASEAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Meli Sunarni, NIM.: 18108010062 + + +(2022) + + PENGARUH PENGETAHUAN, RELIGIUSITAS, DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR ZAKAT (STUDI KASUS: PEDAGANG PASAR MINGGUAN KEDUNGREJA, KAB. CILACAP). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Meliana Diah Ningrum, NIM.: 19108010022 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH REALISASI INVESTASI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN), PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1983-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mhd. Zakwan Asrari, NIM.: 19208012033 + + +(2022) + + DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION (OIC) TAHUN 2012-2019. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Miftah Farizqi, NIM.: 19208010045 + + +(2021) + + PENGARUH INFLASI, KURS, BI RATE, DAN EKSPOR TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PERIODE JANUARI 2013 - DESEMBER 2020. + + + Masters thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Miftah, S.E.I, NIM: 20208012008 + + +(2023) + + STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PESANTREN DENGAN ONE PESANTREN ONE PRODUCT (OPOP) +(Studi Kasus PP. Al-Amien Prenduan Sumenep Madura). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Miftahul Asror Suyoko, NIM.: 20208012035 + + +(2022) + + DETERMINAN DAYA SAING EKSPOR CPO INDONESIA DAN MALAYSIA DENGAN MODEL REGRESI DINAMIS. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Miftahul Jannah, NIM.: 20208012025 + + +(2023) + + EFISIENSI PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH PERIODE 2018-2021. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mila Alim Bahri, NIM.: 18208011008 + + +(2022) + + PENGARUH VOLATILITAS SAHAM BURSA EFEK INDONESIA, HARGA MINYAK DUNIA DAN INDEKS HARGA BARANG DAN +JASA TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH SEBELUM DAN +SESUDAH COVID-19. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Mindo Mursalina Jen, NIM.: 21208012025 + + +(2023) + + PENGARUH FINANCIAL RATIO, CORPORATE GOVERNANCE DAN CORPORATE SUSTAINABILITY TERHADAP RISIKO KEBANGKRUTAN BANK UMUM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2016-2022. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mira Lestari, NIM.: 19103080053 + + +(2023) + + PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA PADA BISNIS LAUNDRY KILOAN (STUDI PADA LAUNDRY DI JALAN WAHID HASYIM, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mishbah Fikri Tanwifi, NIM.: 17108010032 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH PEMANFAATAN DANA ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH (ZIS) TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS: KSPPS BMT BERINGHARJO YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Misnawati, S.H., NIM.: 20203012119 + + +(2022) + + RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH AKIBAT PANDEMI COVID 19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT CABANG PALU). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mochammad Iqbal Fikrul Husein, NIM: 19108010112 + + +(2023) + + PENGARUH MEDIA SOSIAL, INOVASI PRODUK, DAN DIGITAL PAYMENT TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI KALURAHAN WONOKROMO KABUPATEN BANTUL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mochammad Irfan Nur Afandi, NIM.: 20108010035 + + +(2024) + + DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA: STUDI KASUS PADA 7 PROVINSI DENGAN TPT TERTINGGI DI INDONESIA (2013-2022). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mochlasin, NIM.: 10.32.535 + + +(2018) + + PERAN FATWA HARAM BUNGA BANK TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU NASABAH MUSLIM BANK SYARIAH. + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Moh Ibadurrohman, NIM.: 18108010017 + + +(2022) + + PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, KETERBUKAAN EKONOMI, KEBIJAKAN FISKAL DAN KARAKTERISTIK DEMOGRAFI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi Kasus Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Moh Irfan Kuzairi, NIM.: 16810074 + + +(2021) + + PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, LISTRIK, PMA, PMDN TERHADAP PDRB DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2012-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Moh Sayrif Jauhari, NIM.: 19108010071 + + +(2024) + + DETERMINAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, TENAGA KERJA, DAN MODAL TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN UMKM KULINER DI KABUPATEN PATI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Moh Syaiful Anwar, NIM.: 18208010015 + + +(2021) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MOTIVASI +KUNJUNGAN WISATAWAN DI KABUPATEN SUMENEP. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Moh. Hamzah, S.H., NIM.: 20203012080 + + +(2022) + + KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP KONVERSI AKAD MURABAHAH DENGAN PEMBUATAN AKAD BARU +(STUDI PASAL 132 KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Moh. Mufid, - + + +(2021) + + Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer. + + + + + Kencana, Jakarta. + ISBN 978-623-218-914-0 Moh. Shonif Afifuddin, NIM.: 1620310114 + + +(2020) + + PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI’AH TERHADAP PEMBIAYAAN TANPA AGUNAN DALAM FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SYARIAH (ANALISIS TERHADAP PERATURAN OJK DAN FATWA DSN-MUI). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mohamad Sidik Saprina, NIM.: 18103080037 + + +(2022) + + PERLINDUNGAN PRIVASI DATA KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF AL-MASLAHHAH AL-MURSALAH (STUDI KASUS JASA SERVIS TELEPON PINTAR DI KECAMATAN UMBULHARJO). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mohammad Salim Salim, NIM.: 19300016087 + + +(2022) + + MURABAHA IN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND INDONESIAN ISLAMIC BANKS A CASE STUDY OF BPRS IN YOGYAKARTA. + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mohammat Saiful Imam, NIM.: 19208012001 + + +(2022) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI MINAT BELI KONSUMEN MUSLIM TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN HALAL +DI PROVINSI BALI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mubarok El Alimi, NIM.: 23208011024 + + +(2025) + + DETERMINAN PERILAKU PENGGUNAAN PRODUK BANK SYARIAH DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA. Mubasysyyratul Ummah Sapsuha, NIM.: 21208011056 + + +(2023) + + PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL, MIKROPRUDENSIAL DAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mubasysyyratul Ummah Sapsuha 17108010020, NIM. 17108010020 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI, +SEKTOR KEUANGAN SYARIAH, FDI DAN KETERBUKAAN PERDAGANGAN TERHADAP FINANCIAL DEEPENING +(STUDI KASUS DI 8 NEGARA OKI TAHUN 2013-2019). + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. Muh Syahrullah Ramadhan, NIM.: 22208011015 + + +(2024) + + DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT PADA KAWASAN REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muh. Arif Dai Syujai, S.E., NIM.: 20208011034 + + +(2022) + + PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), TOURISM, RESEARCH AND DEVELOPMENT DAN TECHNOLOGY TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ANGGOTA OKI. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Muh. Faiq Septian Firdaus, NIM.: 17108010066 + + +(2023) + + FAKTOR PENENTU PERKEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DI KASONGAN, KAB. BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Muh. Irnandas, NIM.: 21208012035 + + +(2023) + + DETERMINAN ECOLOGICAL FOOTPRINT UNTUK MENCAPAI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PADA NEGARA EMERGING MARKET. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muh. Noval Waliyuddinsyah, NIM.: 21208012029 + + +(2024) + + DETERMINAN NIAT MENGELUARKAN WAKAF TUNAI PADA MASYARAKAT NAHDLATUL WATHAN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhamad Aliyul Adhim, NIM.: 19208012026 + + +(2022) + + DETERMINAN INTENSI GENERASI MILENIAL DI INDONESIA DALAM CASH WAQF LINKED SUKUK. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Muhamad Faiz Asnafi, NIM.: 20108010032 + + +(2024) + + ANALISIS DETERMINAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL NEGARA-NEGARA DI KAWASAN EKONOMI ASIA-PASIFIK (APEC). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhamad Fazlurrahman Arqoun, NIM.: 20108010146 + + +(2024) + + ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN (Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhamad Ifan Permana, NIM.: 22208011008 + + +(2024) + + DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2011-2023. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhamad Latif Abdullah, NIM. 16810053 + + +(2020) + + PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP +KEBERLANJUTAN FISKAL DI INDONESIA PERIODE 2004Q1-2018Q4. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhamad Latif Abdullah, NIM.: 20208011011 + + +(2022) + + SIKLUS EKONOMI DAN PERILAKU KEBIJAKAN FISKAL DI INDONESIA TAHUN 1994-2022. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Muhamad Rivai, NIM.: 15810100 + + +(2019) + + DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI PULAU SUMATERA TAHUN 2012-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhamad Yusron Nuralfian, NIM. 16810097 + + +(2020) + + DETERMINAN KEBAHAGIAAN MASYARAKAT INDONESIA DAN PENGUKURANNYA: PERSPEKTIF EKONOMI, SOSIO DEMOGRAFI DAN RELIGIUSITAS. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhamad Zidane Fahrezi, NIM.: 19108010123 + + +(2024) + + ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERIODE 2020-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Adam, - + + +(2021) + + SHARIA E-WALLET USER’S INTENTION DETERMINANTS:DO ISLAMIC VALUES AND PSYCHOLOGICAL ASPECTS MATTER. + + + + In: + PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PASCA PANDEMI COVID-19. + + + Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pp. 27-53. + ISBN 978-623-97540-6-8 Muhammad Adnan Azzaki, 15810088 + + +(2019) + + ANALISIS EFISIENSI SEKTOR PUBLIK PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU TAHUN 2011-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. Muhammad Agus Futuhul Ma’wa, NIM.: 21208012021 + + +(2023) + + DETERMINAN NIAT PENGGUNAAN PLATFORM CROWDFUNDING DALAM MEMBAYAR ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE OF TECHNOLOGY 3 (UTAUT3). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Ahsanul Amal, NIM.: 22208011010 + + +(2024) + + PENGARUH MAKROEKONOMI, HARGA KOMODITAS DUNIA, DAN BURSA SAHAM SYARIAH GLOBAL TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Al Faridho Awwal, NIM.: 19208012029 + + +(2021) + + PENGARUH PANDEMI CORONA, HARGA KOMODITAS TAMBANG DAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH INDONESIA SEKTOR PERTAMBANGAN TAHUN 2020. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Al-Fatih Rizqi Akbar, NIM.: 21208011030 + + +(2023) + + PENGARUH PERMODALAN, CREDIT RISK, BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BANK UMUM SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Alfie Munady, NIM.: 17108010088 + + +(2023) + + PENGARUH PENDAPATAN, KONSUMSI RUMAH TANGGA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN INVESTASI TERHADAP JUMLAH PENERIMAAN ZAKAT DI INDONESIA 2011-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Ali Imran Caniago, NIM.: 22208011017 + + +(2024) + + PENGARUH KREDIT BANK KONVENSIONAL, PEMBIAYAAN BANK SYARIAH, DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT TERHADAP PDB. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Apis Daulay, NIM.: 22208011007 + + +(2024) + + DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI RETURN ON EQUITY (ROE) PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Ariq Saifullah, NIM.: 20108010060 + + +(2023) + + PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP INFLASI PASCAPENERAPAN INFLATION TARGETING FRAMEWORK DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Azam Basyir Al Faruq, NIM.: 19208012046 + + +(2021) + + PENGARUH MODAL MANUSIA DAN TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Azka Aulia, NIM.: 18108010026 + + +(2022) + + PENGARUH ZAKAT, INFAK, SEDEKAH (ZIS), EKSPOR DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 2011-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Chassin Akmalana, NIM.: 21108020027 + + +(2025) + + PENGARUH LITERASI KEUANGAN SYARIAH, DIGITAL MARKETING, BRAND IMAGE DAN WORD OF MOUTH TERHADAP MINAT GENERASI Z PADA BANK SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Dandi Fantomi, NIM.: 19103080066 + + +(2023) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEMPERBANYAK AKUN UNTUK MENDAPATKAN VOUCER DISKON DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE (STUDI KASUS PROMO PENGGUNA BARU LAZADA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Dedat Dingkoroci Akasumbawa, NIM.: 19208010052 + + +(2021) + + PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) REKSADANA SYARIAH (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN REKSADANA SYARIAH GO PUBLIC TAHUN 2013-2020). + + + Masters thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Fadhil, NIM.: 17103080018 + + +(2021) + + PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK IKLAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN DI MEDIA INSTAGRAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Faizur Rohman, NIM.: 21200011085 + + +(2023) + + MENJADI SALEH DAN SALIHAH DENGAN TUBUH YANG ESTETIK: KOMODIFIKASI ISLAM DALAM LANSKAP HALAL LIFESTYLE DI KALANGAN MUSLIM URBAN INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Faliq Utomo, NIM.: 17108010094 + + +(2022) + + DETERMINAN KONSUMSI MASYARAKAT DI PROVINSI D.I YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Muhammad Faryabi Yazdat, NIM.: 22208011026 + + +(2024) + + PENGARUH MAKRO EKONOMI, INFRASTRUKTUR, STABILITAS POLITIK DAN KONTROL KORUPSI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH MENA PERIODE 2011 2021. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Fauzan, NIM.: 23208012036 + + +(2025) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA DEVELOPING EIGHT DENGAN GOVERNMENT EFFECTIVENESS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Fauzi Romadon, NIM.: 17106010025 + + +(2023) + + PREDIKSI HARGA SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE LONG SHORT TERM MEMORY (LSTM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Ghafur W, dkk. [Tim Ahli], - + + +(2021) + + PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONALPASCA PANDEMI COVID-19. + + + + + Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta. + ISBN 978-623-97540-6-8 Muhammad Husein Fauzi, NIM.: 19108010079 + + +(2023) + + INTEGRASI PASAR MODAL SYARIAH DI LIMA NEGARA ASEAN : STUDI KASUS SEBELUM DAN SESUDAH COVID 19. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Ibadur Rohman, NIM.: 16380015 + + +(2023) + + PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH VIRTUAL PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Ichsan, NIM: 17103080049 + + +(2022) + + ANALISIS EFEKTIVITAS ASAS PERPAJAKAN DALAM UNDANGUNDANG +NOMOR 11 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARA. Muhammad Idham Khalid, NIM.: 19208012037 + + +(2022) + + ANALISIS PENGARUH EXPERIENTIAL MARKETING TERHADAP LOYALITAS NASABAH DENGAN KEPUASAN NASABAH SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA, TBK.). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Imam Fauzi, NIM. 1620310068 + + +(2019) + + ANALISIS KUALITAS PELAYANAN +TERHADAP LOYALITAS NASABAH MELALUI +DIMENSI CARTER PADA PT BANK MUAMALAT +INDONESIA Tbk. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Iqbal, NIM.: 14380016 + + +(2019) + + PERAN DAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN BALAI BESAR +PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BBPOM) TERHADAP +BEREDARNYA PRODUK MAKANAN, MINUMAN, OBAT-OBATAN +DAN KOSMETIK DI D.I. YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Iqbal, NIM.: 19300016103 + + +(2022) + + VULNERABILITY SISTEM PERBANKAN DI ASEAN +PADA BANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL. + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Irham Imran, NIM.: 18103080021 + + +(2022) + + ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK PREDATOR +(STUDI PUTUSAN NOMOR 1146 K/PDT.SUS-HKI/2020). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Isbad Addainuri, NIM.: 21208011001 + + +(2023) + + STRATEGI PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA HALAL DALAM PENINGKATAN JUMLAH WISATAWAN DI KABUPATEN PAMEKASAN MADURA DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL NETWORK PROCESSS (ANP). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Miftahul Huda, NIM.: 14810084 + + +(2021) + + ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN +MODAL ASING LANGSUNG DI INDONESIA PERIODE 1990- +2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Mustaqim Al Fikri, NIM.: 17108010057 + + +(2021) + + ANALISIS DETERMINAN BELANJA MODAL DENGAN KEMANDIRIAN FISKAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI +(STUDI KASUS INDONESIA TAHUN 2014-2018). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Naufal Zainul Wafa, NIM.: 18108010023 + + +(2022) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP WAKAF UANG MELALUI UANG DIGITAL DI INDONESIA +(Studi Kasus Pada Masyarakat di Kota Yogyakarta). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Muhammad Nur I’tishom Haidar Bahi Taqi, NIM.: 14810087 + + +(2021) + + PENGARUH KUALITAS INSTITUSI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI 15 NEGARA YANG TERGABUNG DALAM OKI TAHUN 2008-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Rafli Gautama, NIM.: 21108010092 + + +(2025) + + ANALISIS PENGARUH PENGANGGURAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN BANTUAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU JAWA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Raihan Damanik, NIM.: 21103080056 + + +(2025) + + TINJAUAN AKAD MURABAHAH +DALAM TRANSAKSI PEMBAYAAN MITRAGUNA +BANK SYARIAH INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Rasyid Ridoh, NIM.: 18203010009 + + +(2022) + + METODE PENEMUAN HUKUM PADA PERKARA EKONOMI SYARIAH DALAM KAITANNYA DENGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Rijal Amirudin, NIM.: 17108010025 + + +(2023) + + PENGARUH INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, KEMISKINAN, DAN TINGKAT PENGANGGURAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PADA KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Ryan Romadhon, NIM.: 19208012057 + + +(2021) + + PENGARUH PASAR MODAL SYARIAH 5 NEGARA ASEAN TERHADAP PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA DI ERA PANDEMI COVID 19. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Sholahuddin Yusuf Syaifullah, NIM.: 18103080003 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENETAPAN PLATFORM FEE PADA APLIKASI WECARE.ID. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Tsanial Aif, NIM.: 19208010001 + + +(2022) + + PENGARUH FAKTOR KEPRIBADIAN TERHADAP PENGAMBILAN RISIKO INVESTOR MILENIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 +YANG DIMODERASI OLEH RESILIENSI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Ulwan Afifi As’ad Ar, NIM.: 18108010082 + + +(2023) + + ANALISIS TINGKAT EFISIENSI PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN AMIL PADA BAZNAS TANJUNG JABUNG TIMUR PERIODE 2016-2021 DENGAN PENDEKATAN DEA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Yasril Ananta Baharuddin, NIM.: 18103080077 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MURABAHAH PADA BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Yuga Purnama, NIM.: 21200011082 + + +(2023) + + REGULASI, PERILAKU, DAYA TARIK (PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL PADA JASA PENYEMBELIHAN DI YOGYAKARTA). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Yulianto Wibowo, NIM.: 15380017 + + +(2022) + + JUAL BELI MATA UANG ZENNY GAME ONLINE RAGNAROK X NEXT GENERATION MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS RYN SHOP DI SURABAYA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Zia Ulhaq, NIM.: 19108010011 + + +(2022) + + ANALISIS STRATEGI E-COMMERCE DALAM MENDORONG DIGITALISASI EKONOMI DI YOGYAKARTA DENGAN METODE GAME THEORY +(STUDI KASUS: SHOPEE VS TOKOPEDIA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhammad Zulfikar Yusuf, NIM.: 20208011048 + + +(2022) + + MINAT PETANI DALAM BERZAKAT (Studi Tentang Determinan Zakat Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Muhlis, NIM.: 1620310010 + + +(2020) + + PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO(CAR),FINANCING TO DEPOSIT RATIO(FDR) DAN BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL(BOPO) TERHADAPNON PERFORMING FINANCING ( NPF) PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2010-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mujib, Abdul + + +(2013) + + PERANAN UNDANG-UNDANG INDONESIA KE ATAS +PENTADBIRAN ZAKAT: KE ARAH MEMPERKUKUH HAK-HAK +EKONOMI MASYARAKAT. + + + + In: + Realizing Islamic Management in the 21 st Century : Challenge & Prospects. + + + Prosiding, Vol. 1 + (No. 1). + + University of Malaya, Putrajaya, pp. 1-12. Mukhamad Hasan, NIM.: 19303012009 + + +(2024) + + PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Putusan-Putusan Perkara Ekonomi Syariah Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Oktober 2021). + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mulia Anggi Wulandari, NIM.: 23208011035 + + +(2025) + + DAMPAK SERTIFIKAT HALAL, STRATEGI PENJUALAN DIGITAL MELALUI MEDIA SOSIAL TERHADAP FROZEN FOOD SOSIS DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Multazam Bangkit Fuady, NIM.: 18108010069 + + +(2022) + + STRATEGI ADAPTASI UMKM KULINER PADA MASA PANDEMI +COVID-19 (Studi Kasus : UMKM Kota Yogyakarta). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Multazam, S.E., NIM.: 18208011020 + + +(2022) + + EFISIENSI KINERJA DAN PRODUKTIVITAS PADA ORGANISASI +PENGELOLA ZAKAT (OPZ) TERPILIH DI INDONESIA +PERIODE 2014-2018 +TESIS. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Mursyid Al Fadhil, NIM.: 21208011008 + + +(2023) + + PERSEPSI PEMBAYARAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH MENGGUNAKAN QRIS DENGAN IDENTITAS SOSIAL SEBAGAI PEMODERASI +(STUDI PADA ANGGOTA DAN KORPS ALUMNI FOSSEI NASIONAL 2022-2023). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Musa, NIM.: 18208010030 + + +(2020) + + KAUSALITAS SEKTOR PERBANKAN (SYARIAH DAN KONVENSIONAL) DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI KASUS DI INDONESIA DAN MALAYSIA TAHUN 2010-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Musafir, S.H.I, NIM.: 18203010015 + + +(2020) + + PEMENUHAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN PADA SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A +KABUPATEN KEDIRI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Mustofa, NIM.: 20208011015 + + +(2022) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ANGGOTA OKI +(STUDI KASUS: 14 NEGARA ANGGOTA OKI). + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Muzalifah, S.Pd.I., M.S.I, NIM.: 18300016030 + + +(2021) + + OTORITAS HUKUM DALAM PENGELOLAAN DAN TRANSAKSI EKONOMI PASAR BERINGHARJO YOGYAKARTA HARMONISASI HUKUM NEGARA, LOKAL DAN EKONOMI SYARIAH. + + + Doctoral thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NABILA ILMALINA FAZA, NIM. 13810171 + + +(2017) + + ANALISIS KONTRIBUSI INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK (IKNB) +KONVENSIONAL DAN INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK (IKNB) +SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA +TAHUN 2014-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NADA GILANG MARDATILLAH, NIM: 19208010005 + + +(2021) + + PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DEGRADASI LINGKUNGAN DI INDONESIA PERIODE 1975-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NADIA NAILUL MUNA, NIM. 14810033 + + +(2017) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN PADA PROVINSI-PROVINSI YANG TERDAPAT DI PULAU JAWA DAN SUMATERA TAHUN 2010-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. NAMIYATI, NIM. 17103080071 + + +(2021) + + TINJAUAN AKAD SYIRKAH TERHADAP PENGHASILAN +DALAM SISTEM MONETISASI PADA APLIKASI +KOMUNITAS BISA MENULIS. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NANANG MASKUR AHMAD, NIM. 11380009 + + +(2018) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM +TERHADAP JUAL BELI SALAK DI DESA KAMONGAN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NANING NUR HIDAYAH, NIM. 14380084 + + +(2018) + + INFAK SEBAGAI PROGRAM PENGURANGAN KETERGANTUNGAN MASYARAKAT +TERHADAP RENTENIR +(STUDI KASUS PADA BAZNAS KABUPATEN NGAWI). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NAUFAL HANIF, NIM. 14810047 + + +(2018) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN +PEMBANGUNAN EKONOMI DI PROVINSI BANTEN +PERIODE 2005-2014. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. NAUFAL NURUL AISYAH, NIM. 13820207 + + +(2017) + + PENGARUH PELAYANAN, KEPERCAYAAN DAN +HUBUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN MENABUNG +DI BMT HUBBUL WATHON. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. NAUFI FAJRIA AZZAHRO, NIM : 15810103 + + +(2019) + + ANALISIS DAMPAK KETERBUKAAN PERDAGANGAN TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA TAHUN 1983 - +2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. NAZILATURROHMAH FATMI FADHILA, NIM.: 16380059 + + +(2020) + + PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIKA TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NELA DENA EFRINA, NIM. 17103080043 + + +(2021) + + PANDANGAN ETIKA PROFESI BISNIS ISLAM TENTANG PERILAKU MANAGERIAL PADA USAHA KULINER KEDAI KERAMENAN IMOGIRI 100% HALAL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NICKO CHANDRABUWANA, NIM: 14810060 + + +(2022) + + UPAYA PEMULIHAN UMKM SELAMA PANDEMI COVID-19 +DI KECAMATAN GAMPING DAN GODEAN, KABUPATEN SLEMAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NING MALIHAH, NIM. 14810028 + + +(2018) + + PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG PADA TAHUN 2011-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. NIRMALA BAINI, NIM. 18208010002 + + +(2020) + + PENGARUH DESTINASI WISATA, FASILITAS, DAN PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NIZAM RAZIQA, NIM. 12810055 + + +(2018) + + PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM +KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIQ (STUDI PROGRAM KAMPUNG TERNAK DOMPET DHUAFA CABANG YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NOORALIYAABDILLAH, NIM.15810110 + + +(2019) + + DETERMINAN NILAI PRODUKSI INDUSTRI MEBELDI KABUPATEN JEPARA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. NORROCHMAH PUJIASTUTI, 15810028 + + +(2019) + + ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI KECIL +(STUDI KASUS DI SENTRA INDUSTRI KECIL PAHAT BATU +DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. NORYN AZIS, NIM. 14380068 + + +(2018) + + POLA PEMBAYARAN ZAKAT MAL DI WILAYAH KELURAHAN MUJA MUJU, KECAMATAN UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NOVITA DWI PANGESTI, NIM. 16810079 + + +(2020) + + PENGARUH DAYA SAING GLOBAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI TUJUH NEGARA ASEAN TAHUN 2007-2017. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. NOVITA IRMAYANTI, NIM. 15820077 + + +(2019) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING (ISR) PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA +(Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2017). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NUHA NABILA HANIF, NIM. 14830046 + + +(2018) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NUR AFIFAH, NIM. 14810032 + + +(2018) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DAERAH JABODETABEK PERIODE +2011-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NUR ALFIATUS SHOLEHA, NIM. 14810100 + + +(2019) + + PENGARUH INVESTASI DAN UPAH MINIMUM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PERTUMBUHAN EKONOMI +SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2013-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. NUR AZIDAH NANGIMATUL ISTIQOMAH, NIM. 15810041 + + +(2019) + + FAKTOR MAKROEKONOMI PADA VOLATILITAS NILAI KURS DI INDONESIA PERIODE 1985-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NUR BAITI, NIM. 17103080022 + + +(2021) + + PENGARUH LABELISASI HALAL, PERSEPSI KUALITAS PRODUK, +WORD OF MOUTH DAN HARGA TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN +KOSMETIK WARDAH +(STUDI PADA MAHASISWI MUSLIM DI YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NUR FITRI ANRI, NIM. 16810064 + + +(2019) + + DETERMINAN DOMESTIC DIRECT INVESTMENT +DI PULAU JAWA, SUMATERA, DAN KALIMANTAN +PERIODE 2010-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NUR FITRI EKA ASBARINI, NIM. 15810011 + + +(2019) + + DETERMINANT FOREIGN DIRECT INVESTMENT: STUDI PADA +NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. NUR INDA TIA NANDRA, NIM. 14810103 + + +(2018) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL +(BAZNAS) KOTA MALANG. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NUR INDAH, NIM. 17103080011 + + +(2021) + + TINJAUAN TERHADAP SURVIVABILITY LEMBAGA KEUANGAN SYARI’AH +TAHUN 2020-2021 +(Analisis terhadap Lembaga Perbankan Syari’ah ). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NUR INTAN KOMALASARI, NIM. 14810052 + + +(2019) + + IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DALAM PEMBANGUNAN DAERAH STUDI KASUS PADA KABUPATEN JOMBANG TAHUN +2010-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. NUR ISMAIL RISKYONO, NIM. 13820203 + + +(2017) + + PENGARUH PENGETAHUAN, +RELIGIUSITAS, IKLAN, DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH +(STUDI PADA SISWA-SANTRI PONDOK PESANTREN AL MUAYYAD SURAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. NUR KHASANAH, NIM. 15810111 + + +(2020) + + ANALISIS PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN ATAS DASAR PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN KENDAL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NUR ROHMATUL ISTIQOMAH, NIM. 15810096 + + +(2019) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG PASAR IMOGIRI SETELAH REVITALISASI PASAR TRADISIONAL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. NUR-AMALIA-WALIDAYNI, NIM. 1620311016 + + +(2019) + + PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM JII PERIODE 2012-2016 DENGAN KINERJA +KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NURI EKA PRATIWI, NIM. 15840003 + + +(2019) + + FAKTOR-FAKTOR PENENTU AUDIT FEE: +Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah +Indonesia. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NURI MURTAVI, NIM. 17103080033 + + +(2021) + + PROBLEMATIKA PERKEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) +(Studi di Bumdes Mulya Abadi Sejahtera Desa Kamulyan, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NURI QOMARIYAH, NIM. 16380019 + + +(2020) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP JUAL BELI TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. NURUL AQILA, NIM. 15810048 + + +(2019) + + PENGUJIAN HIPOTESIS ENVIRONMENTAL KUZNETS CURVE DI KAWASAN ASEAN. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. NURUL FATIMAH, NIM. 16810101 + + +(2020) + + ANALISIS PERANAN DAN DAYA SAING EKSPOR SEKTOR UNGGULAN INDUSTRI PENGOLAHAN DALAM PEREKONOMIAN JAWA TIMUR TAHUN 2015 (PENDEKATAN INPUT-OUTPUT). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. NURUL FITRI, NIM: 13810019 + + +(2017) + + ANALISIS DAMPAK USAHA RITEL MODERN TERHADAP +USAHA RITEL TRADISIONAL DI KOTA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. NURUL HASANAH, 14380015 + + +(2019) + + PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWI PADA PRODUK YANG BERKAITAN DENGAN KPOP DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA +(PERSPEKTIF MAQA>S{ID SYARI >’AH). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NURUL HASANAH, NIM. 15810030 + + +(2019) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI : STUDI 5 NEGARA PENDIRI ASEAN. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. NURUL IKHWANI, NIM. 14380038 + + +(2018) + + JUAL BELI JUNK FOOD +PADA JAJANAN ANAK DI LINGKUNGAN SEKOLAH DASAR +WILAYAH KOTA YOGYAKARTA +(TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NURUL JUWITANINGSIH, NIM: 15840022 + + +(2019) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI VOLATILITAS HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2012-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NURUL LAILIA, NIM. 13820211 + + +(2017) + + PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, +MOTIVASI SPIRITUAL DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA +KARYAWAN +(STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG +BOJONEGORO). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. NURUL MAGHFIROH, NIM. 13380012 + + +(2017) + + DUMPING DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NURUL YATIMAH, NIM. 16810057 + + +(2020) + + DETERMINAN EKSPOR INDONESIA KE AMERIKA SERIKAT DAN TIONGKOK TAHUN 2000-2018. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. NURULKHAKIM CATUR FITRIYOUNO, NIM.11391013 + + +(2018) + + PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN KOMPLEKSITAS OPERASI TERHADAP AUDIT DELAY PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA +ISLAMIC INDEX PERIODE 2014-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. NU’MAN, NIM. 13820224 + + +(2017) + + ANALISIS TINGKAT PENGUKURAN KESEHATAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEC +(STUDI KASUS BANK BSM PADA PERIODE 2013-2015). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. Nabilah Nur Mahdiyya, NIM.: 20208012002 + + +(2023) + + DETERMINAN KEPUTUSAN NASABAH PELAKU UMKM UNTUK MENJADI NASABAH BANK SYARIAH DI MODERASI OLEH KEPATUHAN SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nadhila Al Fildza Aqmar, S.E., NIM.: 1620311039 + + +(2020) + + PENGARUH E-MARKETING STRATEGY DAN E-WOM TERHADAP PERILAKU KONSUMEN DALAM BERBELANJA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA PENGGUNA PLATFORM SHOPEE). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nadia Aulia Rahmadea, NIM.: 19108010072 + + +(2023) + + PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL DAN KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PERIODE 2011-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nadia Nala Izza, NIM.: 21208011025 + + +(2023) + + PENGARUH TATA KELOLA ISLAMI DAN KEPATUHAN SYARIAH TERHADAP KECURANGAN PADA BANK UMUM SYARIAH DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nadia Ulfa, NIM.: 20208011038 + + +(2022) + + DETERMINASI LOYALITAS NASABAH BANK +SYARIAH INDONESIA DIMEDIASI OLEH VARIABEL +KEPUASAN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Naelul Minah, NIM.: 18108010061 + + +(2022) + + DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA +(PERIODE 2011-2021). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Naila Chikmatul Maula, NIM.: 18108010036 + + +(2023) + + FAKTOR PENENTU INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA STUDI KASUS PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Najib Sayyidatur Rozzaqi, NIM.: 15380093 + + +(2019) + + STUDI ANALISIS TERHADAP KONSEP RIQAB SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT MENURUT MASDAR FARID MAS’UDI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Najma Taralia Farah, NIM.: 21108010004 + + +(2024) + + Economic and Non-Economic Influences on Carbon Emissions in ASEAN-6 Countries: Environmental Kuznets Curve (EKC) Analysis. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nala Syifa Dewanti, NIM.: 20108010001 + + +(2024) + + DETERMINAN GENDER INCOME INEQUALITY DI 10 NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM (OKI) 2010-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nanang Febiansyah, NIM.: 18103080018 + + +(2022) + + KRITERIA IBNU SABIL LAZISMU WONOGIRI DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL- SYARI ̒AH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nanda Derista, NIM.: 19103080028 + + +(2023) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU MENDOWNLOAD DAN MENONTON KARYA SINEMATOGRAFI DI APLIKASI TELEGRAM (STUDI KASUS PADA MAHASISWA HK PTSK). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nanda Puja Oktavia Khairiyah, NIM.: 20208011046 + + +(2022) + + PENGARUH PROMOSI, PENGETAHUAN, KEPERCAYAAN, DAN REPUTASI TERHADAP MINAT MASYARAKAT JAWA TIMUR +MENABUNG DI BANK SYARIAH DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nashihatun Naafiah, NIM.: 18108010060 + + +(2022) + + DETERMINAN PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KABUPATEN SRAGEN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nashihuddin Al-Amin Pulungan, NIM.: 17108010047 + + +(2020) + + ANALISIS PENGARUH PARIWISATA TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI 5 NEGARA ASEAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nasrullah, NIM.: 19208012008 + + +(2022) + + PENGARUH HUMAN DEVELOPMENT INDEX, INVESTASI, +PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN INFLASI TERHADAP +KEMISKINAN DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nasrun Ritonga, Nim. 1620311040 + + +(2018) + + PENGARUH KINERJA KEUANGAN UNTUK MENILAI +LIKUIDITAS SAHAM PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEX SAHAM SYARIAH +INDONESIA (ISSI) TAHUN 2014-2016. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nella Wahyuni, NIM.: 20208012027 + + +(2022) + + PENGARUH FRAUD HEXAGON TERHADAP FRAUDULENT FINANCIAL REPORTING MENGGUNAKAN ALTMAN Z-SCORE (MODIFIKASI) DENGAN FIRM SIZE SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Neysa Khairina Nur Said, NIM.: 20108010054 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH FAKTOR MAKRO EKONOMI DAN FAKTOR GLOBAL TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Niken Pertiwi, NIM 14830016 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH INFLASI, SERTIFIKAT BANK INDONESIA SYARIAH (SBIS), KURS DAN ISU POLITIK TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) PENDEKATAN ERROR CORRECTION MODEL (ECM). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. Nila Defi Lusiani, NIM.: 19108010014 + + +(2023) + + DAMPAK EKSPOR, KURS, BI RATE DAN INFLASI TERHADAP CADANGAN DEVISA DI INDONESIA TAHUN 2010-2020 MENURUT PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nilam Kusumawati, NIM. 13820040 + + +(2017) + + ANALISIS KINERJA BANK SYARIAH DI INDONESIA +DENGAN METODE DU PONT DAN MAQASID SYARIAH INDEX +(Studi Kasus Pada BNI Syariah,BRI Syariah, dan BSM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nita Lismawati, NIM.: 18108010020 + + +(2024) + + ANALISIS PENGARUH FAKTOR MAKROEKONOMI TERHADAP STABILITAS KEUANGAN TIGA BANK UMUM SYARIAH SEBELUM MERGER MENJADI BANK SYARIAH INDONESIA TAHUN 2013 - 2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nofia Rofi’ul Jannah, NIM.: 17108010068 + + +(2021) + + ANALISIS DETERMINAN MIGRASI TENAGA KERJA INDONESIA KE +LUAR NEGERI (STUDI KASUS 38 KAB/KOTA DI JAWA TIMUR). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Noor Ali Fahmi, NIM.: 22208011004 + + +(2024) + + DETERMINAN NIAT PEMBELIAN PRODUK HALAL DI PROVINSI JAWA TENGAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nova Riza Ayu Andini, NIM.: 22208011006 + + +(2024) + + PENGARUH VARIABEL FINANCIAL SOUNDNESS TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nova Syam Aliffah, NIM: 16810019 + + +(2023) + + PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA TENTANG PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MINAT MENABUNG DI BSI (STUDI KASUS, MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Novia Audyna Fajria, NIM.: 19108010034 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), JUMLAH PENDUDUK, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN/KOTA EKS-KARESIDENAN SURAKARTA TAHUN 2011-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Novita Dwi Lestari, NIM.: 20208011039 + + +(2022) + + PENGARUH FUNDAMENTAL PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM SEKTOR BARANG KONSUMEN PRIMER, KESEHATAN, DAN TRANSPORTASI & LOGISTIK SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DENGAN EARNINGS PER SHARE SEBAGAI VARIABEL MODERATING. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Novita Dwi Pangestu, NIM.: 20208011028 + + +(2022) + + PENGARUH STRUKTUR UMUR PENDUDUK DAN FINANCIAL DEVELOPMENT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI G20 TAHUN 2000-2020. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Nur Afifah Ulya, NIM.: 17108010070 + + +(2020) + + HIPOTESIS TWIN DEFISIT DAN FELDSTEIN-HORIOKA INDONESIA MENGGUNAKAN PENDEKATAN ARDL (AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG) PERIODE 1981-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nur Aisyah Indarningsih, NIM.: 21208012027 + + +(2023) + + DETERMINAN NIAT MENGGUNAKAN QRIS SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PADA PENGGUNA MOBILE BANKING PERBANKAN SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nur Faizah, NIM.: 16810075 + + +(2023) + + PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN, DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2018 - 2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nur Fitri Eka Asbarini, NIM.: 19208010027 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH OPERASI MONETER KONVENSIONAL DAN OPERASI MONETER SYARIAH TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO DI INDONESIA. + + + Masters thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nur Fitriyanto, NIM.: 18208011017 + + +(2020) + + DINAMIKA HUBUNGAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI), STABILITAS MAKROEKONOMI DAN RETURN INDEKS SAHAM SYARIAH DI EMPAT NEGARA ASEAN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nur Ike Flora, S.E., NIM.: 18208011021 + + +(2022) + + STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK ARRUM BPKB PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022 (Studi Pada Pegadaian Cabang Syariah Kusumanegara Yogyakarta). + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Nur Qomaruddin, NIM.: 15380062 + + +(2022) + + PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA BAGI YOUTUBER TERKAIT FENOMENA VIDEO REACTION DI YOUTUBE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nur Rofi’ah, S.H., NIM.: 18203010027 + + +(2022) + + ISLAM DAN PEMBIAYAAN PNM MEKAAR +CABANG SUMBERLAWANG SRAGEN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nur Rokhim, NIM.: 17103080087 + + +(2024) + + PELAPORAN KEUANGAN DESA PLAJAN DALAM MEMENUHI UNDANG-UNDANG DESA (STUDI KASUS DESA PLAJAN KECAMATAN PAKIS AJI KABUPATEN JEPARA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nur Umaima Wafia, NIM.: 19208012043 + + +(2021) + + FAKTOR-FAKTOR PENENTU PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM DENGAN GOVERNANCE INDEX SEBAGAI VARIABEL MODERASI TAHUN 2010-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurahmah Yusrina Masturah, NIM.: 17108010091 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA). + + + Skripsi thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurani Puspa Ningrum, NIM. 1620311050 + + +(2018) + + PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, GROWTH, SIZE DAN +KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP DIVIDEND PAYOUT +RATIO: MENGGUNAKAN VARIABEL INTERVENING +PROFITABILTAS. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurfaidatul Jannah, NIM.13380097 + + +(2020) + + TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP SISTEM GADAI TANAH MASYARAKAT DESA RATO KEC. LAMBU, KAB. BIMA, NTB PERSPEKTIF HUKUM ADAT. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurfitriana, NIM.: 20208011026 + + +(2023) + + APLIKASI THEORY PLANNED OF BEHAVIOUR UNTUK MEMPREDIKSI KEPUTUSAN PEMBELIAN ONLINE FESYEN HALAL DENGAN NIAT BELI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurina Wulandari S.E.I, NIM.: 17208010008 + + +(2021) + + INTEGRASI SAHAM SYARIAH MALAYSIA, CHINA, DAN JEPANG PADA INDEKS HARGA PASAR MODAL SYARIAH INDONESIA (PERIODE 2012 –2018). + + + Masters thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurisna Fauziah, NIM.: 18103080068 + + +(2024) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN BORONGAN DENGAN SISTEM PANCINGAN (STUDI KASUS DI DESA PLS KECAMATAN MINGGIR). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nuriya Luthfiyana, NIM.: 23208012034 + + +(2026) + + REPURCHASE INTENTION PADA ONLINE FOOD DELIVERY DENGAN CUSTOMER SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurul Aprilia, NIM.: 20108010088 + + +(2024) + + PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, KONSUMSI ENERGI, DAN POPULASI TERHADAP EMISI KARBON (CO2): STUDI KASUS NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA TAHUN 1990-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurul Baitillah, NIM.: 19103080012 + + +(2023) + + EFEKTIVITAS PROGRAM JOGJA TAQWA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK (STUDI KASUS BAZNAS KOTA YOGAKARTA TAHUN 2022). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurul Hidayatullah, NIM.: 21108010053 + + +(2025) + + PENGARUH FINTECH DAN KEBIJAKAN MONETER +TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA +(STUDI KASUS 2019-2023). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurul Ilmi, NIM.: 19208012006 + + +(2023) + + PENGARUH INKLUSI KEUANGAN TERHADAP KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurul Khaffifah, NIM.:.23208011032 + + +(2025) + + DETERMINAN KEPUTUSAN BOIKOT KONSUMEN UNILEVER INDONESIA DI KOTA PONTIANAK KALIMANTAN BARAT. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nurul Wahida Hidayat, NIM.: 20208012030 + + +(2023) + + PENGEMBANGAN MODEL ATTENTION, INTEREST, DESIRE, ACTION DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENABUNG MENGGUNAKAN FITUR E-MAS BSI MOBILE. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Nu’man Afif, NIM.: 21208011049 + + +(2023) + + DETERMINAN GENERASI MILLENIAL TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN BSI MOBILE DENGAN GAYA HIDUP SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. OKTANIA MARLENA PUTRI, NIM. 13810183 + + +(2017) + + STRATEGI USAHA MIKRO WARGA MISKIN DI BIDANG INDUSTRI GULA KELAPA DI KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. OKTINA PURNAMASARI, NIM. 13810140 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2014. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Okta Bimanurdin Rifki, NIM. 13820044 + + +(2017) + + PERBANDINGAN KINERJA SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN +EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PROGRAM PADA PERUSAHAAN +PUBLIK YANG TERDAFTAR DI DAFTAR EFEK SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Oktavia Hidayati, NIM.: 17108010006 + + +(2020) + + EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MONETER SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA +PERIODE 2010-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Oryza Kusumo, NIM.: 17108010079 + + +(2021) + + DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ovi Ariyanti, NIM. 18208011001 + + +(2021) + + PENGARUH INFLASI, BI 7 DAY REPO RATE, ISSI, SBSN DAN NILAI +TUKAR RUPIAH TERHADAP NET ASSET VALUE REKSADANA +SYARIAH CAMPURAN TAHUN 2016-2020. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. PASCAL ASMORO UTOMO, NIM. 13820208 + + +(2017) + + PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, BOPO, INFLASI, UKURAN +PERUSAHAAN, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN ZAKAT +TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH PERIODE +2010-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. PUTRI LATHIFAH AZ-ZAHRA, NIM. 17108010015 + + +(2021) + + PERAN INSTRUMEN PEMBAYARAN NON TUNAI TERHADAP PERTUMBUHAN KREDIT UMKM DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. PUTRI NELA HAPSARI, NIM. NIM:13810173 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH PENGGUNAAN E-MONEY DAN DAYA SUBSTITUSI +TRANSAKSI E-MONEY TERHADAP TRANSAKSI TUNAI DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. Panhardiyanto Megy Saputra, NIM.: 17108010090 + + +(2021) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR MOTIVASI YANG MEMPENGARUHI +MINAT BERWIRAUSAHA PADA DIFABEL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Panji Abdillah, NIM.: 17103080040 + + +(2022) + + PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM DI ATAS TANAH YANG BELUM SELESAI PEMBAYARAN GANTI RUGINYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Puji Purnawan, NIM.: 23208012007 + + +(2025) + + DETERMINAN NIAT MAHASISWA DALAM BERZAKAT DI PULAU +JAWA DENGAN PENGETAHUAN ZAKAT SEBAGAI VARIABEL +MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Putri Aldillah Bapang, NIM. 17103080013 + + +(2021) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN LIMBAH +TULANG IKAN TUNA SEBAGAI BAHAN BAKU STICK PADA +UKM AL-IJTIHAD DI KOTA KUPANG. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Putri Aulia Rifadianti, NIM.: 17103080005 + + +(2021) + + UPAYA INDUSTRI KERUPUK SRI TANJUNG TERHADAP +KELESTARIAN LINGKUNGAN (PERSPEKTIF MAQASID ASYSYARI’AH +DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 +TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN +HIDUP). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Putri Ayu Khatami Rahmi, NIM.: 15380087 + + +(2022) + + HUKUM MENGONSUMSI PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL PASCA-BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Putri Deflyanty. S, S.E, NIM.: 19208012024 + + +(2023) + + PENGARUH KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN EKONOMI AMERIKA SERIKAT, KETIDAKPASTIAN KEBIJAKAN EKONOMI EROPA, DAN MAKROEKONOMI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SYARIAH 5 NEGARA ASEAN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Putri Dwi Suryani, NIM.: 21108040117 + + +(2025) + + PENGARUH LEVERAGE, KEBIJAKAN DIVIDEN, PROFITABILITAS, KUALITAS AUDIT, DAN OPINI AUDIT TAHUN SEBELUMNYA TERHADAP OPINI AUDIT GOING CONCERN PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. QOISHOR ACHSIN SIDQY, NIM. 1139005 + + +(2018) + + PENGARUH SOLVABILITAS, LEVERAGE KEUANGAN, UKURAN +PERUSAHAAN, DAN UMUR PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT DELAY +(Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Sektor Properti dan Real estate Periode 2013-2015). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. QONITAT AZ-ZAHRA‟, 15810043 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH INKLUSI KEUANGAN, INFLASI DAN +GDP TERHADAP STABILITAS SISTEM KEUANGAN DI +NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA TAHUN 2004-2016 +(STUDI KASUS: NEGARA INDONESIA, MALAYSIA, +THAILAND, DAN FILIPINA). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. QORINI HAJAR BINTI ISMAIL, NIM : 16380021 + + +(2020) + + PENYELESAIAN SENGKETA PINJAMAN ONLINE +DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM +(STUDI PADA LBH SOLO RAYA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Qonita Zahra Rafaza, NIM.: 18103080056 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KERJASAMA PENGOLAHAN BATU ALAM +(STUDI KASUS DI JAYA ABADI STONE TEGALMULYO, KEMALANG, KLATEN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Qori Alhikmah, NIM.: 20108010092 + + +(2024) + + PENGARUH KORUPSI, DEMOKRASI DAN POLITIK TERHADAP KEMISKINAN DI DELAPAN NEGARA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM TAHUN 2013-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RACHMAN IQBAL, NIM. 16380027 + + +(2020) + + STUDI PERBANDINGAN TENTANG HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI ISTISNA‘ PADA FATWA DSN-MUI, PERATURAN BI, DAN PERATURAN OJK. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RAHMI, NIM. 15380060 + + +(2019) + + PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP BAITUL MAAL WA TAMWIL. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RANYKA MIFTAKHUL JANNAH, NIM. 14380051 + + +(2018) + + PENEGAKAN HUKUM ATAS PERLINDUNGAN KONSUMEN +PADA WARUNG LESEHAN +(STUDI KAWASAN WISATA MALIOBORO YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RESA REDISA, NIM. 13810062 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH DANA PERIMBANGAN, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM), DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RESTI UMAIROH, NIM. 13810149 + + +(2017) + + PREFERENSI NASABAH MUSLIM TIDAK MENGGUNAKAN BANK SYARIAH +(STUDI KASUS PADA MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA, UMY DAN UII). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RESTU MUKTI AFYANI, NIM. 14380071 + + +(2018) + + COVER LAGU DALAM TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. REZA AGUNG WIJAYA, NIM. 13810091 + + +(2018) + + DETERMINAN NILAI TUKAR PETANI PROVINSI-PROVINSI DI PULAU SUMATERA PERIODE 2010-2015 SKRIPSI. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. REZA NOVIYA, NIM. 14810020 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH PELANGGAN LISTRIK, SEKOLAH, DAN PUSKESMAS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI +DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. RIAN DWI NUGROHO, NIM: 16380054 + + +(2021) + + ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI TENTANG PRAKTIK PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL BPJS KESEHATAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIAN DWI PERMANA, NIM. 18208011002 + + +(2020) + + PENGARUH PERMODALAN, DEPOSITO DAN DIVERSIFIKASI TERHADAP +EFISIENSI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI INDONESIA (STUDI KASUS PADA 50 BPRS TAHUN 2014-2019). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIDWANNULLOH, NIM. 14810121 + + +(2018) + + DETERMINAN NILAI EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA KE NEGARA MITRA DAGANG UTAMA DENGAN PENDEKATAN GRAVITY MODEL. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. RIFQI IHTIFAZHUDDIN, NIM. 15810024 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN +MAKROEKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI +DI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2014-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIKYAN ULIL ISTIFADAH, NIM: 15840018 + + +(2019) + + PENGARUH DIAMOND FRAUD DAN ETIKA PRIBADI TERHADAP TENDENSI FRAUD DENGAN PEMAHAMAN RELIGIUSITAS SEBAGAI PEMODERASI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIMA MELATI, NIM. 16810010 + + +(2020) + + ANALISIS PENGARUH PDB, CADANGAN DEVISA, NILAI TUKAR DAN IMPOR TERHADAP UTANG LUAR NEGERI DI INDONESIA TAHUN 1981-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIO IQBAL TITANI, NIM: 13810045 + + +(2019) + + ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SALATIGA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIRIS ARIYANTI, NIM. 17103080068 + + +(2021) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIJAKAN PEMOTONGAN + + + + + + + + +BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) OLEH PEMERINTAH DESA +(Studi di Desa Pongangan , Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RISDA IKA SYAHRINA, NIM. 13380036 + + +(2019) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU +PEDAGANG MUSLIM DALAM PEMINJAMAN KREDIT KEPADA +RENTENIR +(STUDI KASUS PASAR TRADISIONAL SENTUL PAKUALAMAN +YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. RISKA PERMATALIA, NIM: 19208010033 + + +(2021) + + FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ABNORMAL AUDIT DELAYS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TAHUN 2015-2019. + + + Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. RISKA ROFIANA, NIM. 13380086 + + +(2017) + + PENCANTUMAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI MUI PADA +PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI YOGYAKARTA +(STUDI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RISKY YUNIAR RAHMADIENI, NIM.1620310045 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH PERNYATAAN STANDAR +AKUNTANSI SYARIAH, AUDIT SYARIAH, PENGAWASAN +SYARIAH, ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN ETOS +KERJA ISLAM TERHADAP KUALITAS PENYAJIAN +LAPORAN KEUANGAN SYARIAH +(Studi Pada Baitul Mal Wat Tamwil di Kabupaten Wonogiri. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RISTINA WAHYU ASTUTI, S.E., NIM: 18208010028 + + +(2021) + + PENGARUH PERBANKAN SYARIAH DAN VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP FINANCIAL DEEPENING DI MALAYSIA DAN INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RISVIYALDI, NIM. 17208011001 + + +(2019) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 9 NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. RISWANDA IMAWAN, NIM. 16810054 + + +(2020) + + PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENDAPATAN DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB), PAJAK DAERAH, DAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) PERIODE 2010-2018. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. RISWANTO, NIM. 11380028 + + +(2018) + + SISTEM TABARRU’ DALAM ASURANSI SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIZKA AMALIYAH MAGHFIROH,SHI, NIM. 1620310139 + + +(2018) + + PAJAK PEBISNI ONLINE SHOP MENURUT HUKUM PROGRESIF DAN MASLAHAH AL-MURSALAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIZKA MANARUL HUDA, NIM: 14380030 + + +(2021) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ZAKAT +PRODUKTIF DI LAZISNU KUDUS. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIZKA SALSABILA, NIM. 17103080091 + + +(2021) + + PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN HARGA SEMBAKO +PERSPEKTIF AL-HISBAH +(Studi kasus di Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIZKI HALIM, NIM. 13810120 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH ALOKASI DANA PADA SEKTOR PENDIDIKAN KESEHATAN DAN INFRASTRUKUR TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIZKY AULIA, NIM : 15840005 + + +(2019) + + PENGARUH ENVIRONMENTAL PERFORMANCE, ENVIRONMENTAL DISCLOSURE DAN ISO 14001 TERHADAP FINANCIAL PERFORMANCE +(STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA TAHUN 2013–2017). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. RIZQI AMALIA, NIM : 15840008 + + +(2019) + + PENGARUH STATUS SYARIAH, REPUTASI UNDERWRITER, DAN INVESTOR INSTITUSIONAL, TERHADAP TINGKAT UNDERPRICING DENGAN OFFER SIZE SEBAGAI VARIABEL KONTROL +(Studi pada Perusahaan IPO di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RIZQI MUBAROK, NIM. 13820221 + + +(2017) + + PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN DAN RELIGIUSITAS +TERHADAP LOYALITAS ANGGOTA PADA BMT “AL-HUDA” SIRAU. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ROBY AULAWI ZAM-ZAMI, NIM. 15810021 + + +(2019) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA BERAS DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (NTB) TAHUN +2015-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ROFIQ NUR KHAMID, NIM. 15810097 + + +(2019) + + ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPOR KEDELAI DI INDONESIA TAHUN 1985-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ROFIQI APRISMA PUTRA, NIM. 13380058 + + +(2020) + + BISNIS JUAL BELI SEPEDA MOTOR LEWAT MAKELAR +BERDASARKAN PERSPEKIF ISLAM +(STUDI KASUS DI SHOWROOM MANSYUR JAYA MOTOR +MAGUWOHARJO). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ROFIQOTUL QUDSIAH, NIM.15810031 + + +(2019) + + DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DENGAN PENDEKATAN AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL) +DI INDONESIA PERIODE 1981-2018. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ROHALINA, NIM. 16810017 + + +(2020) + + PERANAN KOPERASI PONDOK PESANTREN ZAINUL HASAN GENGGONG DALAM MENINGKATKAN EKONOMI PESANTREN DAN MASYARAKAT SEKITAR. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. ROMA HASANAH, NIM : 15840047 + + +(2019) + + PENGARUH KESEIMBANGAN HIDUP-KERJA, PERCEIVED STRESS, DAN LOCUS OF CONTROL PADA KARYAWAN BERBASIS GENDER. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ROSA KHOIRUNNISA, NIM. 13810085 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN EKONOMI DAN +PEMBANGUNAN SOSIAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI +PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011-2015. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ROSI WAHYU TRIANA, NIM: 13810119 + + +(2017) + + ANALISIS POTENSI PARIWISATA SYARIAH DENGAN MENGOPTIMALKAN +INDUSTRI KREATIF DI DIY. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ROUF NURDIANTO, NIM. 12391015 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, DAN +PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA +PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM +SYARIAH INDONESIA PERIODE 2016-2018. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ROZA QUROTUL A’YUNI M. WACHID, 13380074 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN +KONSUMEN ATAS OBAT TRADISIONAL ILEGAL. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. RUFI YUNITA SARI, NIM. 13810114 + + +(2017) + + PERSPEKTIF MUZAKKI DAN MUSTAHIK TERHADAP PERAN +ZAKAT INFAK SEDEKAH (ZIS) DALAM MENGURANGI KEMISKINAN +DI BANJARNEGARA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. RYAN HARTADI, NIM. 13810115 + + +(2018) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI JAWA TENGAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rachmadi Setiawan, S.E, NIM.: 21208012051 + + +(2024) + + DETERMINAN MINAT MUZAKKI DALAM PEMBAYARAN ZAKAT DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI BAZNAS KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rafi’ah, NIM: 17103080056 + + +(2022) + + KEBIJAKAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MASA PANDEMI COVID-19 STUDI KASUS SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARA. Rafly Alifyan, NIM.: 21108010023 + + +(2024) + + DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN PADA 34 PROVINSI +DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rahma Maulidina, NIM. 16810044 + + +(2020) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL EKONOMI TERHADAP VELOCITY +OF MONEY STUDI KASUS INDONESIA DAN SINGAPURA +PERIODE 2001Q1-2018Q4. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Rahma Wilda, NIM.: 18103080026 + + +(2022) + + KEDUDUKAN HUKUM BAITUL MAL ACEH SEBAGAI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rahmi Maksalmina, NIM. 16810009 + + +(2020) + + DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PERIODE 2015-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rama Razani, NIM.: 17108010052 + + +(2022) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA MUSTAHIK BAZNAS KOTA YOGYAKARTA PENERIMA ZAKAT PRODUKTIF. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Rani Oktaviana Putri, NIM.: 14830009 + + +(2022) + + PENGARUH NILAI OBLIGASI SYARIAH, RATING OBLIGASI SYARIAH DAN UMUR OBLIGASI SYARIAH TERHADAP REAKSI PASAR MODAL YANG TERDAFTAR PADA BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019–2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ratih Purbowisanti, NIM.: 1630316008 + + +(2021) + + MODEL PERILAKU INVESTOR SAHAM SYARIAH DI PASAR MODAL: PENGEMBANGAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR (TPB) DAN INSTITUTIONAL THEORY. + + + Doctoral thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Refi Afrida Yani, NIM.: 18103080007 + + +(2022) + + JUAL BELI FOLLOWERS BOT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Reni Furwanti, NIM: 19208010011 + + +(2021) + + PENGARUH RELIGIUSITAS, ISLAMIC SOCIAL REPORTING, DAN LOCAL WISDOM TERHADAP LOYALITAS NASABAH DALAM MENGGUNAKAN PRODUK PERBANKAN SYARIAH MELALUI KEPUASAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING +(STUDI KASUS MASYARAKAT BUGIS MUSLIM +DI KAWASAN BOSOWASI). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Renno Nur Eka Haristyo, NIM.: 19103080070 + + +(2024) + + IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DI TOKO BASMALAH KOPONTREN SIDOGIRI PASURUAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Resa Nanda Hanantya, NIM.: 15610005 + + +(2020) + + PERBANDINGAN ESTIMASI VALUE AT RISK (VaR) METODE HISTORICAL SIMULATION, VARIANCE COVARIANCE, DAN SIMULASI MONTE CARLO PADA PORTOFOLIO OPTIMAL MINIMUM VARIANCE EFFICIENT. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Resti Wulandari, NIM.: 18208011004 + + +(2020) + + PERBANDINGAN VOLATILITAS DAN KINERJA SAHAM SYARIAH INDONESIA, MALAYSIA, CHINA DAN AMERIKA PERIODE 2015-2019 (STUDI PADA ISSI, FBMS, DJICHKU DAN DJIMI). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Retno Novitasari, NIM.: 18108010016 + + +(2023) + + PENGARUH ZAKAT, SUKU BUNGA, INFLASI, HARGA MINYAK DUNIA, DAN HUTANG PUBLIK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 2017-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Reynold Marcelino, NIM: 18208010024 + + +(2021) + + PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL ANTARA +SHARIA DAN NON-SHARIA ASSET PRICING MODEL +(STUDI PADA JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) DAN IDX30). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rezaldy Nurul Arobby, NIM.: 16820132 + + +(2023) + + ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BRAND IDENTITY ON BRAND LOYALTY THROUGH BRAND TRUST AND ISLAMIC BRANDING AS INTERVENING VARIABLES (CASE STUDY ON CUSTOMERS OF BANK MUAMALAT INDONESIA IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Riky Soleman, NIM.: 20208011017 + + +(2022) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA 2010-2020. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rini Kurniawati, NIM.: 19108010033 + + +(2023) + + PENGARUH KEMISKINAN, PENGELUARAN PEMERINTAH, UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR), SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2012 – 2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rio Alfian Rosid, NIM.: 19108010100 + + +(2023) + + PENGARUH PARIWISATA HALAL TERHADAP PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT (Studi Kasus Di Kebun Buah Mangunan, Masjid Agung Kauman, dan Taman Sari Daerah Istimewa Yogyakarta). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ririn Dwi Aryanti, NIM.: 20208011019 + + +(2022) + + PENGARUH GLOBALISASI EKONOMI, IPM WANITA DAN KORUPSI TERHADAP KEMISKINAN DI DELAPAN NEGARA ANGGOTA OKI. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Riska Amalia, NIM.: 20208012039 + + +(2023) + + DETERMINAN NIAT MENABUNG HAJI PADA BANK SYARIAH INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Risma Saraswati, NIM.: 21208011010 + + +(2023) + + PENGARUH KNOWLEDGE MANAGEMENT, ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN, KEUNGGULAN BERSAING, DAN PENDAMPINGAN TERHADAP KINERJA PRODUK UMKM HALAL DI KABUPATEN MADIUN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Riswanda Imawan, S.E., NIM.: 20208011001 + + +(2022) + + DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PERIODE 2010-2020. + + + Masters thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Rivalni Thamrin, NIM.: 21203011050 + + +(2023) + + PENDEKATAN MEDIATOR NON HAKIM DALAM MEDIASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2020-2022. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Riyanti Alif Nafisah, NIM.: 16380009 + + +(2022) + + PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN DALAM MEKANISME TRANSAKSI JUAL BELI DROPSHIP. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rizal Muhaimin Alawiyyah, NIM.: 19108010083 + + +(2023) + + KONTRIBUSI TENAGA KERJA, MODAL, DAN TEKNOLOGI TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA KARANG MANGU DAN BAJING JOWO. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rizaldi Yusfiarto, - and Sunarsih, - and Darmawan, - + + +(2021) + + Understanding Muslim’s Switching from Cash to m-payments - base on push-pull-mooring framework. + + + Journal of Islamic Marketing. + + ISSN 1759-0833 Rizka Adhi Setia, NIM.: 22202011025 + + +(2024) + + STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI LAZISMU DIY DALAM MENGHIMPUN DANA ZISKA TAHUN 2023. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rizka Maulida Fitria, NIM.: 19108010026 + + +(2023) + + DETERMINAN KEMISKINAN DI INDONESIA 2011-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rizka Putri Pranandari, NIM.: 19208012012 + + +(2022) + + MODEL PENGANGGURAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA OKI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rizki Farhandi, NIM.: 19108010039 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH INDUSTRI KEUANGAN NON-BANK (IKNB) SYARIAH, SAHAM SYARIAH DAN REKSADANA SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA DENGAN PANDEMI COVID-19 SEBAGAI VARIABEL DUMMY TAHUN 2015-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rizlyana Octaviana, NIM.: 17108010016 + + +(2023) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN +DISTRIBUSI PENDAPATAN PADA KABUPATEN/KOTA DI +KALIMANTAN UTARA TAHUN 2013-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rofiki, S.E, NIM.: 20208011035 + + +(2023) + + PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN MUSTAHIK RUMAH SEHAT BAZNAS YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rohmad Fihaji, NIM.:18103080074 + + +(2022) + + PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP PRAKTIK STRATEGIC LISTING DALAM PASAR MODAL PADA TAHUN 2019-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Romadhonna Siregar, NIM.: 22208011021 + + +(2024) + + PENGARUH GREEN BANKING, MANAJEMEN RISIKO, DAN EFISIENSI OPERASIONAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Romatua Pasaribu, NIM.: 16380003 + + +(2023) + + JUAL BELI EMAS KAKI LIMA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PEDAGANG EMAS DI KOTAGEDE). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Romi Putra Saroji, NIM. 1620311012 + + +(2018) + + PENGARUH INDUSTRI PARIWISATA TERHADAP +PENYERAPAN TENAGA KERJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM +Studi pada Hotel, Biro Perjalanan Wisata, Kuliner dan Objek wisata Kabupaten Lombok Barat. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rony Ramadhan Putra, NIP.: 16208010006 + + +(2020) + + PENGARUH JENIS – JENIS AKAD PEMBIAYAAN TERHADAP MARKET SHARE PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2014 – 2018. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rosihaturrosyidah, NIM.: 21208011040 + + +(2023) + + DETERMINAN KINERJA KARYAWAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KUSUMANEGARA CABANG YOGYAKARTA DAN BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) SUDIRMAN CABANG BUKITTINGGI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Rusdyansah Noersan Faiz, NIM.: 23208012038 + + +(2025) + + IMPLEMENTASI THEORY OF PLANNED BEHAVIOR TERHADAP PURCHASE INTENTION PADA KOPI KENANGAN DENGAN BRAND IMAGE SEBAGAI VARIABEL MEDIASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. S. Mudawam, NIM.: 18300016092 + + +(2023) + + PENETAPAN KEBIJAKAN PENYUSUNAN INSTRUMEN KEUANGAN PADA TRANSAKSI KOMERSIAL BERDASAR AS-SUNNAH (PROBLEMATIKA PENYUSUNAN PRINSIP DAN PEMBENTUKAN ASAS MANAJERIAL). + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SABILA IMROATUN NAJAH, NIM. 17103080045 + + +(2021) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP +PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN +OLEH LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA (LKY). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SAGITARIA SAPUTRI, NIM. 14810085 + + +(2017) + + FAKTOR-FAKTOR PENENTU PEMBIAYAAN UMKM DI INDONESIA TAHUN 2011-2015 +(Studi Kasus Lima Provinsi dengan Pembiayaan Terbesar). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. SAGMAULUD CHAESAR HAKIIM, NIM. 14810083 + + +(2019) + + ANALISIS EFISIENSI PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR KESEHATAN DAN PENDIDIKAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2011-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. SAKINAH NUR, NIM. 13810124 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN HIJAB (STUDI KASUS KARYAWAN GARDA DEPAN PT ADD YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SAPTA HAMDALLAH PUTRA, NIM. 14810080 + + +(2019) + + ANALISIS DINAMIKA INFLASI DI EMPAT NEGARA ASEAN DENGAN PENDEKATAN KURVA PHILLIPS. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SARINI S, NIM: 19208010008 + + +(2021) + + PENGARUH PARIWISATA HALAL TERHADAP KUNJUNGAN +WISATAWAN PROVINSI ACEH. + + + Masters thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. SARMADA RAHMAH, NIM. 15810069 + + +(2019) + + ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DIY DAN NANGGROE ACEH DARUSSALAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SELVIA PRATIWIK LESTARI, NIM. 15810105 + + +(2019) + + EFEKTIVITAS COUNTERCYCLICAL CAPITAL BUFFER PADA PERBANKAN DALAM PENGENDALIAN MAKROEKONOMI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. SEPTI LAKSANAWATI, NIM. 17208010005 + + +(2019) + + KEPUASAN NASABAH PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM +DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) DI KOTA KEBUMEN +DENGAN IMPORTANCE PERFORMANCE ANALYSIS DAN +MODEL KANO. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. SETIYANI DYAH PUTRI, NIM. 13380065 + + +(2018) + + KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG REGISTRASISIM CARD DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM JUAL BELI ONLINE YANG AMAN +(TINJAUAN YURIDIS DAN HUKUM MUAMALAT). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SHAFIRA CHAERUNISA, NIM. 13810058 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, KEPERCAYAAN DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN ANGGOTA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) ARTHA SEJATI CILACAP JAWA TENGAH. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. SHAFWAN HAKIM, NIM: 13810080 + + +(2020) + + STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN BATIK GIRILOYO DENGAN ANALISIS SWOT. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SHINTA NOVIA CAHYANINGRUM, NIM. 14380025 + + +(2018) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM +TERHADAP PEMBULATAN PENGEMBALIAN UANG SISA PEMBELIAN +DI SPBU KOTA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SHOFIYA NABILA ANNAAFI, NIM. 16810055 + + +(2020) + + ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL +DAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA +KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014-2018. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. SINGGIH RASYITU BRAHIM, NIM. 13810024 + + +(2017) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN 38 +KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SINTA ARDHILLATUL JANNAH, NIM. 17208010013 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH SOSIAL, RELIGIUSITAS, DAN MODEL TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) TERHADAP MINAT NASABAH MENGGUNAKAN MOBILE BANKING DI PERBANKAN SYARIAH CABANG YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. SITI AMALIAH SHOFIATUN, NIM. 14380045 + + +(2018) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM +TERHADAP DISKON BUNGA PINJAMAN MODAL USAHA +(STUDI KASUS PADA GABUNGAN KELOMPOK TANI DI DESA +BENDUNG, KABUPATEN GUNUNGKIDUL). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SITI BADRIYAH, NIM. 14810003 + + +(2018) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN +PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN CILACAP +TAHUN 2011-2014. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. SITI FARIKHATUN, NIM. 14810093 + + +(2018) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI +KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI PULAU JAWA +TAHUN 2010-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. SITI FATIMAH, NIM. 15380053 + + +(2020) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI +PRAKTIK JAMINAN FIDUSIA +DI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SITI MUNFARIDA, NIM. 17208011010 + + +(2019) + + PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO KEMANDIRIAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015-2017. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. SITI NI’MATUL AZIZAH, NIM. 13810029 + + +(2017) + + KONTRIBUSI SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PRODUK DOMESTIK +REGIONAL BRUTO DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SITI NUR HIDAYATI, SITI NUR HIDAYATI + + +(2019) + + KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, SEKTOR PERTMBANGAN DAN +SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN +EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. SITI NUR MACHILLAH, NIM. 14810004 + + +(2018) + + PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DAU +DAN DAK TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA +DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. SITI NURHIDAYATI, NIM. 1620410015 + + +(2019) + + INTEGRASI PEMBELAJARAN SAINS DAN AGAMA DALAM PEMBINAAN AKHLAK SISWA +SMP IT NUR HIDAYAH SURAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SITI NURUN NA’IMAH, NIM. 1620410012 + + +(2019) + + PROGRAM PSIKOEDUKASI DALAM MENANGANI PENGENDALIAN EMOSI SISWA +DI SD 1 CEPOKOJAJAR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SJAFRUDDIN, NIM: 18208010023 + + +(2020) + + PENERAPAN COVERAGE LIMIT SISTEM PENJAMINAN +SIMPANAN PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SOKHIBUL MUNJI, NIM. 15810104 + + +(2019) + + ANALISIS DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA INDUSTRI RUMAH TANGGA DAN KECIL SAPU GLAGAH (STUDI +KASUS KABUPATEN PURBALINGGA). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. SUCI INDRIYANI, NIM. 14810113 + + +(2018) + + ANALISIS DAYA SAING DAN DETERMINAN EKSPOR KOMODITAS UNGGULAN INDONESIA KE ORGANISASI KERJA SAMA +ISLAM (OKI) TAHUN 2006-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SUNARTO, NIM. 14810124 + + +(2018) + + ANALISIS PERMINTAAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN DAN +KOTA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012-2015 +(STUDI KASUS: INDUSTRI PENGOLAHAN). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. SURYO ANGGORO, NIM. 13810064 + + +(2019) + + ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA INDUSTRI BATIK KAYU DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SUSMITA, 16208010002 + + +(2019) + + PENGARUH MODERASI LITERASI KEUANGAN TERHADAP +HUBUNGAN ANTARA TINGKAT DEMOGRAFI DAN MOTIVASI PADA +MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH +(Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Pembiayaan Rakyat +Syariah Cabang Pangkalpinang ). + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. SYAFINA ASMARAWATI, NIM. 15810064 + + +(2019) + + ANALISIS EKSPOR KARET INDONESIA KE 5 NEGARA MITRA DAGANG UTAMA DENGAN PENDEKATAN GRAVITY MODEL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SYAFI’IL ANAM, NIM 1520311029 + + +(2020) + + KEABSAHAN AKAD DITINJAU DARI MAQASID SYARI’AH PADA KASUS SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk (Mudarabah Mutlaqah), Nomor 40/Pdt.G/2012/PTA.Yk. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SYAFRINA YANI, NIM. 12380006 + + +(2017) + + KRONOLOGI AYAT-AYAT RIBA DAN ISTINBATH HUKUMNYA +(Studi Tafsir Muh̩ ammad ‘Ali Aṣ-Ṣābūnī Dalam Rawā’i Al-Bayān +Tafsīr Ayāt Al-Ahkām Min Al-Qur’an). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SYAHRUL PADRI, NIM. 16810006 + + +(2020) + + ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, TENAGA KERJA, EKSPOR DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1986-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SYAMSUL ARIFIN, NIM. 16208010003 + + +(2019) + + PENGARUH SKRINING SYARIAH KUANTITATIF TERHADAP +KINERJA DAN VOLATILITAS PORTOFOLIO (PERBANDINGAN +ANTARA PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH DAN KONVENSIONAL DI +BURSA EFEK INDONESIA). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. SYIFA CHAYRULIA, NIM. 16810098 + + +(2020) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI UPAH MINIMUM REGIONAL DI KABUPATEN/KOTA +DI PROVINSI JAWA TENGAH +TAHUN 2012-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sabila Nur Addini, NIM.: 19108030100 + + +(2023) + + PENGARUH PREMI, KLAIM, BIAYA OPERASIONAL, PENDAPATAN INVESTASI, DAN RISK BASED CAPITAL TERHADAP LABA PERUSAHAAN ASURANSI (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA UNIT USAHA SYARIAH YANG TERDAFTAR DI ASOSIASI ASURANSI SYARIAH INDONESIA PERIODE 2017-2021). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sabrina Ashafahani Afrialitha, NIM.: 18103080067 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG +IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERA DAN TERA +ULANG OLEH METROLOGI LEGAL +(Studi di Pasar Kota Kabupaten Banjarnegara). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Saeful Hamim, NIM.: 07240025 + + +(2011) + + STRATEGI PEMASARAN DI BMT SUBULUSSALAM BANTUL YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Safa Dwi Arum, NIM.: 20108010083 + + +(2024) + + DETERMINAN PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DI NEGARA-NEGARA MUSLIM BERKEMBANG TAHUN 2015-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Safira Aulia Cahyaningrum, NIM.: 18108010021 + + +(2022) + + PENGARUH SEKTOR KEUANGAN SYARIAH DAN WABAH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 2004Q1-2021Q3. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Safitri, Ria and Kusuma, Bayu Mitra Adhyatma + + +(2019) + + ANCAMAN DAILY HASSLES TERHADAP KINERJA AGEN PEMASARAN PRUDENTIAL SYARIAH DI AREA YOGYAKARTA. + + + Jurnal MD, 5 (1). + pp. 1-11. + ISSN 1978-807X Safiya Fadhilah, NIM.: 16380029 + + +(2022) + + PERSEPSI TRADER TERHADAP FOREX ONLINE TRADING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS KOMUNITAS NEW BONANZA DI KABUPATEN TEMANGGUNG). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sahman Hadi Jaya, NIM.: 15380071 + + +(2020) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP “BEGABAH” PANEN PADI +DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR +(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Embung Kandong). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Salmanida Salisa Fitri, NIM.: 20102030016 + + +(2024) + + DAMPAK PENURUNAN JUMLAH WISATAWAN PADA OBJEK WISATA PERAHU AIR TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MRONJO, SELOPURO, BLITAR. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Samsiar, NIM.: 21208012034 + + +(2023) + + DETERMINAN TINGKAT PENGANGGURAN DENGAN GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI: BUKTI DARI NEGARA-NEGARA OKI TAHUN 2002-2021. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sandi Mulyadi, NIM.: 20208011010 + + +(2022) + + PENGARUH KEUANGAN SYARIAH DAN VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP FINANCIAL DEEPENING INDONESIA TAHUN 2011-2021. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sarifudin, S.E., NIM.: 21208011047 + + +(2023) + + MINAT PETANI KELAPA SAWIT DALAM BERZAKAT (Studi Tentang Determinan Zakat Pertanian Di Kab. Tulang Bawang Lampung). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sarmilah, NIM.: 21208011018 + + +(2023) + + DETERMINAN MINAT MEMBAYAR ZISWAF MELALUI BSI MOBILE DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Selvi Trimulyani, NIM.: 20208011033 + + +(2022) + + FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MENGGUNAKAN PRODUK BANK SYARIAH INDONESIA MELALUI PLATFORM MEDIA SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI D.I YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Shila Ilmundhita, NIM.: 20208011002 + + +(2023) + + ANALISIS INDEKS DESA ZAKAT DALAM PENGUATAN PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (Studi di Desa Ngasinan, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Shindita Apriliani Nirmalasari, NIM.: 20208012033 + + +(2023) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TENGAH PADA TAHUN 2018-2022. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Shintya Audyna Zahroh, NIM.: 19108010061 + + +(2023) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG PASAR LEGI KABUPATEN PONOROGO. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Shobirin, NIM.: 21208012020 + + +(2024) + + DETERMINAN MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI BAZNAS KOTA YOGJAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sholehatul Inayah, NIM.: 20208012032 + + +(2022) + + PENGARUH MUTU PELAYANAN, PROMOSI DAN ETIKA PEMASARAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN BERTRANSAKSI OLEH NASABAH FLOATING CUSTOMERS (STUDI KASUS PADA NASABAH BSI DI KOTA PROBOLINGGO JAWA TIMUR). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Silvia Khoerunnimah, NIM.: 18103080080 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA POHON MANGGA DENGAN SISTEM KONTRAK +DI DESA SEGERAN, JUNTINYUAT, INDRAMAYU. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siska Tri Alami, NIM.: 16380069 + + +(2021) + + PENGARUH PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIQ +(STUDI BEBERAPA MUSTAHIQ DI KOTA YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Ainunnisa Sahibuddin, NIM.: 21208011029 + + +(2023) + + DETERMINAN KEPUTUSAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN PRODUK HALAL DI INDONESIA (STUDI PADA KONSUMEN PRODUK HALAL DI PULAU JAWA). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Aisyah Humaira, NIM.: 20208012013 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH NIAT BELI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KOSMETIK HALAL (STUDI KASUS PADA BRAND SCARLETT WHITENING). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Ena Aisyah Simbolon, NIM.: 20208012034 + + +(2023) + + PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DENGAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS PADA BAZNAS DIY, LAZISMU DIY DAN LAZISNU DIY). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Maisyarah, NIM.: 19208010026 + + +(2021) + + PENGARUH RISK BASED BANK RATING (RBBR) TERHADAP PERTUMBUHAN ASET BANK SYARIAH INDONESIA (SEBELUM DAN SESUDAH MELAKUKAN KONVERSI DAN SPIN-OFF). + + + Masters thesis, SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Muthoharoh, NIM.: 17103080052 + + +(2021) + + ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MINDRINGAN (STUDI TERHADAP WARGA DUSUN GADING DESA GADINGREJO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI ). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Nur Azizah, - and Darmawan, - + + +(2024) + + Pengantar Ekonomi Syariah. + + + + + PT. Bumi Aksara, Jakarta. + ISBN 978-623-328-931-3 Siti Nur Azizah, NIM.: 18108010040 + + +(2022) + + PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB), INFLASI, DAN BI RATE TERHADAP SUKUK KORPORASI DI INDONESIA PERIODE 2011 – 2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Nur Hidayati, NIM.: 15810003 + + +(2019) + + KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN, SEKTOR PERTMBANGAN DAN SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2010-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Nur Laela, NIM.: 17108010002 + + +(2021) + + FORECASTING NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA, YUAN TIONGKOK, DAN YEN JEPANG PADA TAHUN 2021 MENGGUNAKAN MODEL ARIMA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Nurhadiyanti, NIM.: 20208011004 + + +(2022) + + ANALISIS PENGARUH INVESTASI, HUMAN CAPITAL, TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA DAN INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PRIODE 2015-2021. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Nurhalizah, NIM.: 20108040104 + + +(2024) + + PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA 2018-2023. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Rahmawati, NIM.: 20208011050 + + +(2022) + + FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NON MUSLIM MENJADI NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siti Syafiah Novtiani Nur Azizah, NIM: 17103080072 + + +(2022) + + SISTEM JUAL BELI MAKANAN +DENGAN METODE ALL YOU CAN EAT +DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARA. Siti Zulaiha, NIM.: 16810099 + + +(2022) + + DETERMINAN EKSPOR CRUDE PALM OIL (CPO) INDONESIA +KE 4 NEGARA UTAMA UNI EROPA TAHUN 2000-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sitta Nailusyifa, NIM.: 17103080069 + + +(2021) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN KREDIT KONSUMTIF OLEH PENGGUNA SHOPEE PAYLATER. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Siva Fitrian Rizky, NIM.: 18108040036 + + +(2022) + + PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, KEBIJAKAN DIVIDEN DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Slamet Eko Martono, NIM.: 19108030058 + + +(2024) + + PENGARUH PERILAKU KONSUMTIF, LITERASI KEUANGAN SYARIAH, SIKAP KEUANGAN, DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP PERILAKU PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA (STUDI KASUS MASYARAKAT KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sofwan Sidik, NIM.: 17108010087 + + +(2021) + + DETERMINAN PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SEKTOR KULINER DI KOTA YOGYAKARTA +(STUDI EMPIRIS UMKM MITRA GRABFOOD DAN GO-FOOD). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Suad Fikriawan, NIM.: 1630316002 + + +(2021) + + ANALISIS KEBIJAKAN FINTECH LENDING SYARIAH +DI INDONESIA: +Studi Implementasi, Dampak, Perubahan, dan Efektivitas POJK +77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN MUI Nomor 117 Tahun 2018. + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Suci Mulyati, S.E, NIM.: 21208012030 + + +(2023) + + DETERMINAN NIAT DAN PERILAKU MENGGUNAKAN DIGITAL BANKING DI PERBANKAN SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Suci Wulandari Siregar, NIM.: 21208012032 + + +(2023) + + DETERMINAN NILAI PERUSAHAAN DENGAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sulaiman Efendi Siregar, NIM. 1620310035 + + +(2018) + + PENGARUH OBYEK WISATA, EKONOMI DAN PERAN PEMERINTAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT +(Studi Kasus Pelaku Usaha di Kawasan Wisata Malioboro Yogyakarta). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sulis Agus Setia Ningsih, NIM.: 19108020115 + + +(2023) + + PENGARUH SELF EFFICACY DAN SOCIAL SUPPORT TERHADAP KEMATANGAN BERKARIR MELALUI FUTURE TIME PERSPECTIVE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sulistiani Arianti Putri, S.E, NIM.: 23208011030 + + +(2025) + + DETERMINAN KEPUTUSAN MENGGUNAKAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS) SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN NON TUNAI MELALUI APLIKASI BSI MOBILE PADA MAHASISWA DI SUMATERA UTARA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sultan Alam Syah, NIM.: 21108010024 + + +(2024) + + DETERMINAN INDEKS SAHAM SYARIAH DI NEGARA–NEGARA ANGGOTA ORGANISASI KERJA SAMA ISLAM. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sumadi, SE., MSI, NIM.: 1630316007 + + +(2022) + + OPTIMALISASI STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM +MENGEMBANGANKAN USAHA MIKRO KECIL DAN +MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 +(STUDI RISET TERHADAP PERBANKAN SYARI’AH DI SURAKARTA). + + + Doctoral thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Sunu Prasetya Adi, NIM.: 17208011013 + + +(2020) + + ANALISIS FAKTOR DETERMINAN KINERJA BPRS DI INDONESIA PERIODE 2011-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Supraba Panti Nurani, NIM.: 18108010086 + + +(2022) + + PENGARUH PROMOSI DAN KEMUDAHAN AKSES TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN IMPULSIF PENGGUNA FITUR SHOPEE PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM +(STUDI KASUS: GENERASI MILENIAL DI. YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Supriyanto, NIM.: 16810060 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH INSTRUMEN MONETER DALAM SISTEM PERBANKAN GANDA TERHADAP INFLASI DI INDONESIA PERIODE JANUARI 2009-APRIL 2020. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Syafi’atul Luthfiyyah, NIM.: 18103080073 + + +(2022) + + ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM PADA KEGIATAN JUAL BELI LELANG +SECARA “ONLINE” +DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Syagiratul Afiah, NIM.: 21208011002 + + +(2023) + + DETERMINAN MINAT PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Syahroni Nuril Amri, NIM.: 19108010035 + + +(2023) + + PENGARUH JUMLAH OBJEK WISATA, JUMLAH WISATAWAN, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2000-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Syarif Faiz Al Qorni, NIM.: 21108010013 + + +(2024) + + PENGARUH KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN STANDAR UPAH TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PULAU JAWA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Syarifah Salsabila Ba’bud, NIM.: 21208012033 + + +(2023) + + PENGARUH WOMEN ON BOARD, CEO POWER, PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Syifa Azzahro Safira, NIM.: 18103080053 + + +(2022) + + TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAURAN PEMASARAN PABRIK JENANG GARUDA & KHARISMA KUDUS. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Syukur Adham, NIM.20108010136 + + +(2025) + + PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PULAU JAWA +(PERIODE 2016-2023). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGAYOGYAKARTA. TAUFIK ISMAIL, NIM.: 16380062 + + +(2020) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG +RONGSOK SISTEM BORONGAN +(Studi Kasus di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan +Kabupaten Cirebon). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. TEGAR BRIAN KUSUMA, NIM. 13810056 + + +(2018) + + DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI +D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2006-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. TEGAR MUHAMMAD PRADANA, 15810118 + + +(2019) + + ANALISIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA 2008 - 2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. TERY ADI PRASETYA, NIM: 13810054 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN TINGKAT INFLASI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN +BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KABUPATEN/KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. TIKA HANUM OKTAVIASARI, NIM. 15820063 + + +(2019) + + PENGARUH KUALITAS KEHIDUPAN KERJA, ETOS KERJA ISLAMI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN +(Studi pada Bank Muamalat Cabang Yogyakarta). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. TIKA WAHIDATUN NIKMAH, NIM. 14380003 + + +(2018) + + TINJAUAN YURIDIS DAN NORMATIF TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN ANTARA CV. PUTRA KENCANA BANGSA DENGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BLITAR. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. TIYAS SUSANTI, NIM. 15810067 + + +(2019) + + PENGARUH UTANG LUAR NEGERI, EKSPOR,KURS, DAN INFLASI TERHADAPA CADANGAN DEVISA INDONESIA TAHUN 2013-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. TRI ALPIANI, NIM. 13810030 + + +(2017) + + ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH +DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANGUNAN +MANUSIA DI PROVINSI BANTEN. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. TRI SETYONINGSIH, NIM. 14380020 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK ARISAN +DENGAN TAMBAHAN NOMINAL SETIAP PASOKAN +(STUDI PADA ARISAN MUSIMAN DI DUSUN KAJEN DESA SAMBIREJO +KECAMATAN MANTINGAN KABUPATEN NGAWI. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. TRI YANA AISYAH, NIM. 13810156 + + +(2017) + + ANALISIS KELAYAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA +INDUSTRI RUMAH TANGGA KERIPIK BELUT DI KECAMATAN +GODEAN KABUPATEN SLEMAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Taufik Hidayat, NIM.: 19108010001 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH PDRB, PENGANGGURAN, UMK DAN KEPADATAN PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN MULTIDIMENSI PADA KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2011-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Taufik Qurrohman, NIM.: 19108010027 + + +(2022) + + ANALISIS DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2022 MENGGUNAKAN MODEL ARDL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Tegar Brian Kusuma, S.E., NIM.: 19208012009 + + +(2023) + + DETERMINAN PENGHIMPUNAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH (ZIS) PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) WILAYAH JAWA TAHUN 2010 - 2022. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Tiara Putri Salsabilla, NIM.: 19103080033 + + +(2023) + + TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI DELIK ADUAN PADA PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA SENI DESAIN GRAFIS. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Tiara Sari, NIM.: 20208012010 + + +(2023) + + PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN SUKU BUNGA TERHADAP KETAHANAN BANK SYARIAH DI INDONESIA MELALUI UJI NPF DAN ROA PADA MASA PANDEMI COVID 19. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Tiffanny Ryanica Nabila, NIM.: 18108040079 + + +(2022) + + PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, MODERNISASI ADMINISTRASI +PAJAK DAN ISLAMIC VALUE TERHADAP KEPATUHAN PAJAK UMKM +DI YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Titin Siti Patimah, NIM.: 16380047 + + +(2023) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEKUENSI SUSPENSI SAHAM BAGI INVESTOR (STUDI KASUS SUSPENSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Tri Anggoro Seto, 15810037 + + +(2019) + + PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN UTANG LUAR +NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA ASEAN. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tri Rumiyati, NIM.: 16810003 + + +(2023) + + PERAN BMT TERHADAP PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (STUDI KASUS BMT MUTHI’IN MAGUWO, BANGUNTAPAN, BANTUL, YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Tri Viandani, NIM.: 19108010017 + + +(2023) + + ANALISIS SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DAN KETIMPANGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA DI EKS-KARESIDENAN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. UFIYA AJDAR, NIM. 13810180 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI +TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH +DI INDONESIA DENGAN INFLASI SEBAGAI VARIABEL +INTERVENING (PERIODE 2013-2015). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ULFA NAFISAH, NIM. 14810017 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP KURS RUPIAH TAHUN 2006-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ULFA NUR AZIZAH, NIM. 14830021 + + +(2019) + + INTEGRASI INDEKS SAHAM SYARIAH DAN CONTAGION EFFECT DARI GEJOLAK TRADE WAR ANTARA AMERIKA DAN +CHINA. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ULFAH MA’RUFAH, NIM. 15380030 + + +(2020) + + DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. UMI AULIA, NIM. 14380008 + + +(2018) + + TINJAUAN MAQASID SYARI ’AH TERHADAP PENYAJIAN MAKANAN YANG DIHIAS DENGAN SERBUK EMAS. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. UMI LATHIFAH ABDULLAH, NIM. 15810058 + + +(2019) + + PENGARUH MODAL, JAM KERJA, LAMA USAHA DAN TENAGA KERJA TRHADAP PENDAPATAN PEDAGANG PASAR PRAMBANAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. UMI MUSLIMAH, NIM. 1620410027 + + +(2018) + + MANAJEMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM MATA PELAJARAN KETERAMPILAN VOKASI + +(STUDI KASUS PROGRAM UNGGULAN MAN 2 BANTUL YOGYAKARTA). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. UMI ROKHIMATUN MUTOHAROH, NIM. 15810054 + + +(2019) + + ANALISIS DETERMINAN FINANCIAL DISTRESS PADA BANK UMUM +SYARIAH DAN KONVENSIONAL DENGAN PENDEKATAN MODEL +ALTMAN MODIFIKASI. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. UMMI ROSYIDAH SIREGAR, NIM. 17103080014 + + +(2021) + + IMPLIKASI CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERHADAP KETAHANAN +EKONOMI USAHA MIKRO (STUDI KASUS KOTA YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Umi Mai Sarah, NIM.: 18108010032 + + +(2022) + + PENGARUH PDRB, IPM, DAN UMP TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN (STUDI KASUS DI 10 PROVINSI INDONESIA PERIODE 2016-2021). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Umi Nursari Ridzki, NIM.: 18108010048 + + +(2022) + + PENGARUH UPAH, USIA, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA (STUDI KASUS DI WEEKA WEDANG UWUH). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ummi Kulsum, NIM.: 20208011012 + + +(2023) + + DETERMINAN NIAT PENGGUNAAN BERKELANJUTAN GENERASI MILENIAL PADA LAYANAN MOBILE BANKING PT. BANK SYARIAH INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Ummul Wafiyah, NIM.: 17208010006 + + +(2019) + + PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAN DEWAN +PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA SOSIAL +MENGGUNAKAN MODEL ISLAMIC SOCIAL REPORTING +INDEX PADA BANK UMUM SYARIAH 2014 – 2018 DI +INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Uswatun Hasanah, NIM.: 19103080045 + + +(2023) + + PEMBULATAN HARGA PADA TIMBANGAN DIGITAL DALAM +TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR PRAMBANAN +PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Uswatun Khasanah, NIM.: 17103080007 + + +(2024) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AFFILIATOR PADA PROGRAM AFFILIATE SHOPEE. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. VICKI HANIM ROIVA, NIM. 14810029 + + +(2018) + + ANALISIS PENGARUH FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT +KEMISKINAN (STUDI KOMPARATIF KABUPATEN/KOTA DI +PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012-2016). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. VISTA AYU NURJUNIARTI, NIM. 17103080076 + + +(2021) + + PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH PADA LOYALITAS KONSUMEN MUSLIM PT.UNILEVER PASCA DUKUNGAN TERHADAP LGBT. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. VITA DWI SAKUNDIANA, NIM. 15380056 + + +(2018) + + KEWAJIBAN PENCANTUMAN INFORMASI PADA LABEL PRODUK +KOSMETIK IMPOR DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA +INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM +DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. VIVI FITRIANA, NIM. 14380063 + + +(2018) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA PENINGKATAN +KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PENGGUNA KUR DI BRI UNIT +PALAGAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Vina Rahmawati, NIM.: 20108010085 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH EKSPOR, INFLASI, UPAH MINIMUM PROVINSI, KONSUMSI RUMAH TANGGA, DAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI PADA 6 PROVINSI DI PULAU JAWA PERIODE 2009-2022. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Viqran Khair, NIM.: 18108010079 + + +(2022) + + PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIQ (STUDI KASUS MUSTAHIQ KECAMATAN PLERET). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Vira Faridatus Solihah, NIM.: 18108010084 + + +(2022) + + PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI, HARGA MINYAK, DAN HARGA EMAS TERHADAP JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. WAHYU ARWINDA, NIM 16820006 + + +(2020) + + Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah +Menggunakan Mobile Banking +( Studi Kasus pada Ikatan Pelajar Mahasiswa Sumatra Utara di Yogyakarta Menggunakan Layanan Mobile Banking Syariah). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. WAHYU YULIANA, NIM. 13380006 + + +(2018) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MUZAKKI +DALAM MENYALURKAN ZAKAT MAL DI YAYASAN BAITUL MAAL +MASJID JOGOKARIYAN YOGYAKARTA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. WAKHIDAH NUR QOMARIYAH, NIM. 13810132 + + +(2017) + + KONTRIBUSI PENDAPATAN SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN PACITAN +2014-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. WATI LESTARI, NIM. 15810017 + + +(2019) + + ANALISIS FLUKTUASI HARGA BAWANG MERAH DAN +PENGARUHNYA TERHADAP INFLASI DI KABUPATEN BREBES +(PENDEKATAN TIME SERIES DAN VAR). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. WAYAN SITI WARDATUL JANNAH, NIM. 15810114 + + +(2019) + + ANALISIS DAYA SAING DAN FAKTOR-FAKTOR +YANG MEMPENGARUHI EKSPOR NONMIGAS INDONESIA +TAHUN 2008-2017 +(Studi Kasus 10 Komoditas Unggulan). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. WENDRA FITRIANTO, NIM. 14810104 + + +(2019) + + ANALISIS FENOMENA TWIN DEFICIT DI INDONESIA PERIODE 2001-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. WIDA ULIYANA, NIM. 13380071 + + +(2017) + + PELAKSANAAN AKAD MURÂBAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL +(STUDI PADA BMT BUMI MIZAN SEJAHTERA YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. WIDODO, S.E.I, NIM. 1620310012 + + +(2018) + + PENGARUH PASAR MODAL SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. WINASTRI ENDAH MITAYANI, NIM. 14810045 + + +(2018) + + DETERMINAN PERMINTAAN UDANG INDONESIA DI LIMA NEGARA TUJUAN EKSPOR UTAMA DI ASIA (JEPANG, HONGKONG, TIONGKOK, SINGAPURA, MALAYSIA). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. WINDU PRESBI WISUDAWATI, NIM : 17108010078 + + +(2021) + + ANALISIS PENGARUH DANA ZAKAH, INFAQ, SHADAQAH +DAN VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP +PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2009-2019. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. WIWIT KRASWATI, NIM. 14810009 + + +(2018) + + ANALISIS DINAMIKA EKSPOR KARET ALAM INDONESIA +TAHUN 1975-2015. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wa Ode Salama Zikiri, NIM. 12820088 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFISIENSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA +MENGGUNAKAN DATA ENVELOPENT ANALYSIS (DEA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Wahyu Lisma Siami, NIM.: 19108010032 + + +(2023) + + ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN QRIS DALAM MENDORONG DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN DI KABUPATEN PONOROGO. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Wahyu Putri Ani Winata, NIM : 23208012009 + + +(2025) + + DETERMINAN NIAT BERKELANJUTAN (CONTINUANCE INTENTION) NASABAH DALAM MENGGUNAKAN CHATBOT PERBANKAN SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Wahyu Wibowo, NIM.: 23208011043 + + +(2025) + + EKSPLORASI DETERMINAN INTENSI BERWISATA PADA PARIWISATA RAMAH MUSLIM DI YOGYAKARTA: PENDEKATAN MAQASID SYARI’AH. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Wahyuddin Nurdin, NIM.: 17103080025 + + +(2022) + + ANALISIS PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT +PADA BAZNAS KABUPATEN MAJENE. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Wakhidatur Rohmah, NIM. 17108010092 + + +(2021) + + DETERMINAN EKSPOR ALAS KAKI INDONESIA KE 6 NEGARA MITRA EKSPOR UTAMA TAHUN 2008-2019. + + + Skripsi thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS. Walniarti Astuti, NIM.: 17108010012 + + +(2021) + + ANALISIS DETERMINAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS MENGGUNAKAN DATA INDONESIAN FAMILY LIFE SURVEY 5). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Wanda Yulisa, NIM.: 18103080041 + + +(2022) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRODUK TABUNGAN EMAS DIGITAL DALAM FITUR E-MAS BANK SYARIAH INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Wardatul Wahidah R, NIM.: 20208012015 + + +(2022) + + DETERMINAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK DENGAN PELATIHAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI LAZISMU DIY TAHUN 2019-2022. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Wa‟adarrahmah, NIM.: 20208012044 + + +(2022) + + DETERMINAN NIAT MEMBAYAR ZAKAT, INFAK, SEDEKAH SECARA DIGITAL BERDASARKAN THEORY COMBINED TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DAN. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Weri Mahendra, NIM.: 17108010001 + + +(2021) + + DETERMINAN FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI NEGARA-NEGARA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) PERIODE 2010-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Weri Mahendra, NIM.: 21208011024 + + +(2023) + + PENGARUH PEMBAYARAN NON TUNAI, INSTRUMEN MONETER SYARIAH DAN VARIABEL EKONOMI TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA PERIODE 2012-2021. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Widi Maulana Sidiq, NIM.: 18103080011 + + +(2023) + + EFEKTIVITAS PENYALURAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM GARUT MAKMUR DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN GARUT. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Wina Widyawati, NIM.: 19108010104 + + +(2023) + + PENGARUH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERHADAP KREDIT +DAN PEMBIAYAAN PROPERTI DI INDONESIA TAHUN 2010-2021. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Windy Alvina Alivia, NIM.: 20108010029 + + +(2024) + + ANALISIS KAUSALITAS EKSPOR, IMPOR, UTANG LUAR NEGERI, SAHAM SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI ENAM NEGARA ASEAN. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Wiqaya Azmi, NIM.: 21208011013 + + +(2024) + + PENGARUH ENVIRONMENTAL FACTORS, ENTREPRENEURIAL ORIENTATION, DIGITAL MARKETING CAPABILITIES DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KINERJA UMKM MILIK MUSLIMAH DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Wulan Purnamasari, NIM.: 18108010046 + + +(2022) + + PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MUSTAHIK +(STUDI KASUS : BAZNAS KABUPATEN PURBALINGGA). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. YANI LINDIARYANI, NIM: 15810077 + + +(2019) + + DETERMINAN IMPOR BERAS DI INDONESIA TAHUN 1983-2016. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. YASINTA, NIM. 15810051 + + +(2019) + + ANALISIS FAKTOR PERTIMBANGAN PEBISNIS USAHA BATIK +DALAM MENENTUKAN LOKASI PRODUKSI (STUDI PADA USAHA +BATIK DESA WUKIRSARI, IMOGIRI, BANTUL). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. YOGA PUTRA DINANTIRA, NIM. 15380059 + + +(2021) + + TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERMENAKER NO 2/2021 TENTANG PEMOTONGAN UPAH PEKERJA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. YOGI BANAR SASONGKO, NIM: 13810175 + + +(2017) + + ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI +PENDAPATAN USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH +DI KABUPATEN PONOROGO. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. YULIASTI LINAWATI, NIM. 15810022 + + +(2019) + + ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PERMINTAAN IMPOR BARANG MODAL DAN BAHAN BAKU DI +INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. YULIASTI LINAWATI, NIM: 19208010007 + + +(2021) + + PENGARUH PENDALAMAN KEUANGAN (FINANCIAL DEEPENING) DAN MAKROEKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. YULIATI MANDASARI, NIM. 15840062 + + +(2019) + + ANALISIS ASYMMETRY INFORMATION, CORPORATE GOVERNANCE, FREE CASH FLOW, PROFITABILITAS, FIRM SIZE, DAN LEVERAGE TERHADAP DIVIDEN POLICY +(Studi pada Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2015-2017). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. YULIAWATI, NIM. 17208010027 + + +(2019) + + RASIO KEUANGAN DAN TINGKAT KEBANGKRUTAN PERUSAHAAN SYARIAH YANG TERDAFTAR DI JII70 INDEX: MENGGUNAKAN VARIABEL MODERATING PROFITABILITAS. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. YULINDA, NIM. 16810052 + + +(2020) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI +CADANGAN DEVISA DI NEGARA-NEGARA +ANGGOTA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. YUSRAN S, NIM. 13810020 + + +(2018) + + KONTRIBUSI BAITUL MAL TERHADAP PEMBERDAYAAN +EKONOMI MUALLAF BERBASIS ZAKAT DI PROVINSI ACEH. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. YUSRAN S, NIM. 13810020 + + +(2018) + + KONTRIBUSI BAITUL MAL TERHADAP PEMBERDAYAAN +EKONOMI MUALLAF BERBASIS ZAKAT DI PROVINSI ACEH. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. YUSRIL ALYASA AKBAR, NIM . 13380023 + + +(2017) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONTRAK KERJA +PEMAIN SEPAK BOLA PADA PERSIBA BANTUL. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. YUYUN AQIDAH, NIM. 15810115 + + +(2019) + + ANALISIS PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERTANIAN, TRANSPORTASI, DAN +PERTAHANAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) DI INDONESIA TAHUN 1980-2017. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yesi Ramadhani, NIM.: 19108010019 + + +(2023) + + ANALISIS PENGARUH TENAGA KERJA, INVESTASI, DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN DI EKS-KARESIDENAN BESUKI 2010-2019. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Yoga Firrizqi Pratama, NIM. 16810071 + + +(2020) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERMINTAAN LISTRIK SEKTOR INDUSTRI DI WILAYAH JAWA DAN SUMATERA TAHUN 2010-2018. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Yolanda Herlina Saputri, NIM.: 18103080078 + + +(2022) + + JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR +DI KOTA YOGYAKARTA +(TINJAUAN YURIDIS DAN MAQĀṢID ASY-SYARĪ‘AH). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Yuan Dwi Patricia, NIM:23208012015 + + +(2025) + + DETERMINAN DEGRADASI LINGKUNGAN DI DEVELOPING-EIGHT: PERAN GLOBALISASI SEBAGAI MODERASI TAHUN 1990-2022. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Yudis Setiawan, NIM.: 19108010105 + + +(2023) + + PREFERENSI MUZAKKI KOTA YOGYAKARTA DALAM MENYALURKAN ZAKAT MELALUI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Yulian Syafnu Haikal, NIM.: 21208012015 + + +(2025) + + DETERMINAN PENERIMAAN MOBILE BANKING BANK SYARIAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Yulita Bimantari, NIM.: 18108010057 + + +(2022) + + PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI DAN ECONOMIC OPENNESS TERHADAP INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI). + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Yusfa Hidayatul Murteza, NIM.: 18108010051 + + +(2022) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA : APAKAH KEUANGAN ISLAM BERPENGARUH? + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Yusteja, NIM.: 21208011019 + + +(2024) + + PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP PEMBIAYAAN BANK SYARIAH DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Zaiful Anas, NIM.: 18208010014 + + +(2021) + + ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA-NEGARA ORGANISASI KERJASAMA ISLAM (OKI) PERIODE 2005-2019. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ZAHIROTUL LUAILIYAH, NIM. 1620311052 + + +(2018) + + FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT +BERBISNIS MULTI LEVEL MARKETING SYARIAH PADA +PT. VERITRA SENTOSA INTERNASIONAL +(Studi kasus pada member MLM PT. Veritra Sentosa Internasional). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ZAID RAYA ARGANTARA, NIM. 17208011006 + + +(2019) + + PENGARUH KARAKTERISTIK BANK TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH MELALUI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) SEBAGAI VARIABEL MODERASI. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. ZAIDAH FIKRON NAFI’AH, NIM. 15810119 + + +(2019) + + DETERMINAN PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI PARIWISATA PROVINSI DIY TAHUN 2011-2017. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA. ZAINAL MUTTAQIN, NIM. 13810035 + + +(2017) + + PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS PESANTREN (STUDI DI YAYASAN PONDOK PESANTREN PANGERAN DIPONEGORO SLEMAN YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ZAINAL MUTTAQIN, NIM. 13810035 + + +(2017) + + PEMBERDAYAAN EKONOMI BERBASIS PESANTREN (STUDI DI YAYASAN PONDOK PESANTREN PANGERAN DIPONEGORO SLEMAN YOGYAKARTA). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ZAINUL HASAN QUTHBI, NIM. 1620310018 + + +(2018) + + PERBANDINGAN PORTOFOLIO SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN +PENDEKATAN SHARI’A COMPLIANT ASSET PRICING MODEL (SCAPM) +DAN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ZAKIYYATUN NAQIAH, NIM. 1620310092 + + +(2019) + + PERBANDINGAN KUALITAS AUDIT DI PERBANKAN SYARIAH +MALAYSIA DAN INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ZALELA UMMI UMAYAH, NIM. 16810018 + + +(2021) + + PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN, LISTRIK DAN AIR TERHADAP PERTUMBUHAN PROVINSI +SUMATERA UTARA TAHUN 2009-2018. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ZAZA ARYSTA SEPTIANA, NIM. 14810112 + + +(2019) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA OKI +(STUDI KASUS: HIGH INCOME VIS A VIS LOWER MIDDLE INCOME). + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. ZEIN AZHAR, NIM: 13810083 + + +(2017) + + ANALISIS PENGARUH KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA +TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA BARAT PERIODE TAHUN +2010-2016. + + + Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga. ZID HARTSA FIRDAUSI, NIM. 13380057 + + +(2017) + + KERJASAMA BAGI HASIL DALAM PRODUKSI PENANGKAPAN IKAN +DI DESA MARGOLINDUK +(STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIQH MUAMALAT DENGAN +UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964 TENTANG BAGI HASIL +PERIKANAN). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ZUL IHSAN MU’ARRIF, NIM. 17208010040 + + +(2019) + + PENGARUH MAKROEKONOMI DAN FUNDAMENTAL PERUSAHAAN TERHADAP HARGA SAHAM SYARIAH. + + + Masters thesis, UIN Sunan Kalijaga. ZULFA AHMAD KURNIAWAN, NIM. 1620310097 + + +(2018) + + KAUSALITAS ANTARA PEMBIAYAAN BANK SYARIAH TERHADAP PRODUKSI INDUSTRI DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ZULIA ULFAH, NIM. 14380007 + + +(2018) + + WAKAF BERJANGKA WAKTU +STUDI ATAS RESPON BMT BINA IHSANUL FIKRI TERHADAP +IMPLEMENTASI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN +2004 TENTANG WAKAF. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. ZULVINKA DIEN NURESYA FATMALA, NIM. 15810057 + + +(2019) + + FAKTOR PENENTU FOREIGN DIRECT INVESTMENT DI LIMA NEGARA ASEAN TAHUN 2010-2017 DENGAN PENDEKATAN +MODEL DUNNING. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Zahra Ramadani Jasman, NIM.: 21208012037 + + +(2023) + + DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA G20 DENGAN CORRUPTION PERCEPTION INDEX (CPI) SEBAGAI VARIABEL MODERASI TAHUN 2012-2021. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Zahrotu Farodisa Salma, NIM.: 21108010122 + + +(2025) + + PENGARUH EKONOMI HIJAU TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA ANGGOTA G20. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Zahrotul Ilmy, NIM.: 19108010005 + + +(2023) + + PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN SEKTOR KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE 2011Q1-2022Q4. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Zainuddin, NIM.: 20208011014 + + +(2022) + + PERBEDAAN RETURN, ABNORMAL RETURN, DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH RIGHT ISSUE DENGAN PENDEKATAN EVENT STUDY PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEKS (JII). + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Zakkiyyatul Munawwaroh, NIM.: 13380031 + + +(2020) + + TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP HUTANG PUPUK DALAM +PENANAMAN TEMBAKAU DIBAYAR SETELAH PANEN +(Studi Di Desa Ngagrong Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali). + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Zanuba Qothrun Nada, NIM.: 20208011026 + + +(2022) + + INTEGRASI TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) DENGAN RELIGIUSITAS DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PENGGUNAAN MOBILE BANKING PADA GENERASI MILENIAL NASABAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Zarrah Ilhami, NIM .: 18108010004 + + +(2022) + + PENGARUH PERTUMBUHAN FINTECH P2P LENDING SYARIAH DAN VARIABEL MAKROEKONOMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. + + + Skripsi thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Zuhriyanto, NIM.: 20208012023 + + +(2023) + + DETERMINAN PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI SEKITAR PONDOK PESANTREN KABUPATEN SITUBONDO. + + + Masters thesis, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA. Zuni Maghfiroh, NIM.: 18108010058 + + +(2022) + + PENGARUH INSTRUMEN MONETER SYARIAH TERHADAP PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH PADA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA TAHUN 2010-2021. + + + Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA. Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Indonesia lib@uin-suka.ac.id (0274) 548-635 Items where Subject is "Ekonomi Syariah" , A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z diff --git a/raw/digilib.unesa.ac.id_detail_M2VkZWNjMzAtZGFmZC0xMWVlLWEyMjItN2JlN2M0OWExNmE2.md b/raw/digilib.unesa.ac.id_detail_M2VkZWNjMzAtZGFmZC0xMWVlLWEyMjItN2JlN2M0OWExNmE2.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af33ead5bcfcb455ab4f0b3faacfaf9bfd5abe84 --- /dev/null +++ b/raw/digilib.unesa.ac.id_detail_M2VkZWNjMzAtZGFmZC0xMWVlLWEyMjItN2JlN2M0OWExNmE2.md @@ -0,0 +1,226 @@ +--- +url: https://digilib.unesa.ac.id/detail/M2VkZWNjMzAtZGFmZC0xMWVlLWEyMjItN2JlN2M0OWExNmE2 +title: "Digilib | Universitas Negeri Surabaya" +domain: digilib.unesa.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:30:26 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Digilib | Universitas Negeri Surabaya + +Legal Protection For Child Labor Informal Sector Work In Klojen District, Malang City Pekerja +anak pada dasarnya dilarang untuk bekerja, namun dalam kondisi tertentu yang +mereka alami anak diizinkan untuk bekerja. Bagi anak yang terdesak karena +keadaan ekonomi yang dialami oleh keluarganya mau tidak mau mereka dituntut +untuk mengikuti kegiatan mencari nafkah. Tentu hal ini dapat merengkut masa +kecil anak yang seharusnya bisa mereka dapatkan, seperti dapat bermain-main +layaknya anak kecil pada umumnya, berada dalam suasana yang aman, nyaman, dan +tentram, serta tidak seharusnya merasakan tekanan dalam memikirkan untuk +memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tingginya kemiskinan inilah yang menjadi +menyebab terkuat munculnya pekerja anak di sektor formal maupun sektor +informal. Keberadaan pekerja anak juga akan terus menyebabkan terpeliharanya +kemiskinan, karena banyak dari mereka yang terlibat dalam pekerjaan +tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan karena kendala biaya. Dikeluarkannya +Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu +upaya negara dalam memberikan perlindungan bagi setiap orang yang terikat dalam +perjanjian kerja, tidak hanya orang dewasa saja yang dilindungi oleh peraturan +tersebut, namun didalamnya memuat juga syarat-syarat memperkerjakan anak +meskipun pada dasarnya anak dilarang untuk bekerja, namun hal tersebut masih +dapat ditolerir apabila pengusaha atau pemberi kerja memenuhi syarat-syarat +memperkerjakan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penulisan ini termasuk +dalam penulisan hukum empiris yaitu metode pendekatan yang +digunakan adalah kualitatif, menghasilkan data deskriptif yang dituangkan melalui + lisan   ataupun +tertulis dari fenomena atas perilaku tertentu , sehingga lebih ditekankan pada kualitas data . Lokasi penelitian berada +di Malang, Alun-Alun Merdeka Kecamatan Klojen. Hasil dari penelitian  ini masih banyak pelaku usaha yang tidak +memahami syarat memperkerjakan anak, serta pihak pemerintah yang berkaitan +kurang maksimal dalam melakukan upaya hukum terhadap pekerja anak khususnya +sektor informal. Child laborers are basically +prohibited from working, but under certain conditions they experience children +are permitted to work. For children who are under pressure due to the economic conditions +experienced by their families, they are inevitably required to take part in +activities to earn a living. Of course, this can rob children of the childhood +they should be able to get, such as being able to play around like small +children in general, being in a safe, comfortable and peaceful atmosphere, and +not having to feel pressure when thinking about meeting their family's living +needs. This high level of poverty is the strongest cause of the emergence of +child labor in the formal and informal sectors. The existence of child labor +will also continue to lead to the maintenance of poverty, because many of those +involved in work do not have the opportunity to continue their education due to +financial constraints. The issuance of Law No. 13 of 2003 concerning Employment +is one of the state's efforts to provide protection for everyone who is bound +by a work agreement, not only adults who are protected by this regulation, but +it also contains conditions for employing children even though Basically, children +are prohibited from working, but this can still be tolerated if the +entrepreneur or employer fulfills the requirements for employing children in +accordance with the relevant laws and regulations. This writing is included in +empirical legal writing, namely the approach method used is qualitative, +producing descriptive data expressed verbally or in writing from phenomena +regarding certain behavior, so that more emphasis is placed on the quality of +the data. The research location is in Malang, Merdeka Square, Klojen District. +The results of this research are that there are still many business actors who +do not understand the conditions for employing children, and the relevant +government authorities are not optimal in taking legal action against child labor, +especially in the informal sector. Advanced Search + + + + + + + + Jenis Dokumen + + + Disertasi + Karya Akhir S1 + Karya Akhir S2 + Karya Akhir S3 + Skripsi + Tesis + Tugas Akhir D3 + Tugas Akhir D4 + + + Fakultas + + + Ilmu Pendidikan + Bahasa & Seni + Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam + Ilmu Sosial & Politik + Hukum + Psikologi + Teknik + Ekonomika dan Bisnis + Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan + Vokasi + Pascasarjana + + + + + Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Pekerjaan Sektor Informal Di Kecamatan Klojen Kota Malang + + + + Kode Dokumen : + 0015/FISH-HUK/2024 + + + Penulis Utama : + Clarista Olivia Alberta + + + NIM Penulis Utama : + 19040704073 + + + Tahun : + 2024 + + + Judul ID : + Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Pada Pekerjaan Sektor Informal Di Kecamatan Klojen Kota Malang + + + Judul EN : + Legal Protection For Child Labor Informal Sector Work In Klojen District, Malang City + + + Sumber : + + UNESA - + Fakultas Hukum - + Jurusan S1 Ilmu Hukum - + 19040704073 - + 2024 + + + + Jenis Dokumen : + Skripsi + + + Abstrak ID : + Pekerja +anak pada dasarnya dilarang untuk bekerja, namun dalam kondisi tertentu yang +mereka alami anak diizinkan untuk bekerja. Bagi anak yang terdesak karena +keadaan ekonomi yang dialami oleh keluarganya mau tidak mau mereka dituntut +untuk mengikuti kegiatan mencari nafkah. Tentu hal ini dapat merengkut masa +kecil anak yang seharusnya bisa mereka dapatkan, seperti dapat bermain-main +layaknya anak kecil pada umumnya, berada dalam suasana yang aman, nyaman, dan +tentram, serta tidak seharusnya merasakan tekanan dalam memikirkan untuk +memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tingginya kemiskinan inilah yang menjadi +menyebab terkuat munculnya pekerja anak di sektor formal maupun sektor +informal. Keberadaan pekerja anak juga akan terus menyebabkan terpeliharanya +kemiskinan, karena banyak dari mereka yang terlibat dalam pekerjaan +tidak memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan karena kendala biaya. Dikeluarkannya +Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu +upaya negara dalam memberikan perlindungan bagi setiap orang yang terikat dalam +perjanjian kerja, tidak hanya orang dewasa saja yang dilindungi oleh peraturan +tersebut, namun didalamnya memuat juga syarat-syarat memperkerjakan anak +meskipun pada dasarnya anak dilarang untuk bekerja, namun hal tersebut masih +dapat ditolerir apabila pengusaha atau pemberi kerja memenuhi syarat-syarat +memperkerjakan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Penulisan ini termasuk +dalam penulisan hukum empiris yaitu metode pendekatan yang +digunakan adalah kualitatif, menghasilkan data deskriptif yang dituangkan melalui + lisan   ataupun +tertulis dari fenomena atas perilaku tertentu , sehingga lebih ditekankan pada kualitas data . Lokasi penelitian berada +di Malang, Alun-Alun Merdeka Kecamatan Klojen. Hasil dari penelitian  ini masih banyak pelaku usaha yang tidak +memahami syarat memperkerjakan anak, serta pihak pemerintah yang berkaitan +kurang maksimal dalam melakukan upaya hukum terhadap pekerja anak khususnya +sektor informal.  + + + Abstrak EN : + Child laborers are basically +prohibited from working, but under certain conditions they experience children +are permitted to work. For children who are under pressure due to the economic conditions +experienced by their families, they are inevitably required to take part in +activities to earn a living. Of course, this can rob children of the childhood +they should be able to get, such as being able to play around like small +children in general, being in a safe, comfortable and peaceful atmosphere, and +not having to feel pressure when thinking about meeting their family's living +needs. This high level of poverty is the strongest cause of the emergence of +child labor in the formal and informal sectors. The existence of child labor +will also continue to lead to the maintenance of poverty, because many of those +involved in work do not have the opportunity to continue their education due to +financial constraints. The issuance of Law No. 13 of 2003 concerning Employment +is one of the state's efforts to provide protection for everyone who is bound +by a work agreement, not only adults who are protected by this regulation, but +it also contains conditions for employing children even though Basically, children +are prohibited from working, but this can still be tolerated if the +entrepreneur or employer fulfills the requirements for employing children in +accordance with the relevant laws and regulations. This writing is included in +empirical legal writing, namely the approach method used is qualitative, +producing descriptive data expressed verbally or in writing from phenomena +regarding certain behavior, so that more emphasis is placed on the quality of +the data. The research location is in Malang, Merdeka Square, Klojen District. +The results of this research are that there are still many business actors who +do not understand the conditions for employing children, and the relevant +government authorities are not optimal in taking legal action against child labor, +especially in the informal sector. + + + + + + Link Artikel + + + + + + + + File Abstrak + + + + + + + File Lampiran diff --git a/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_dirgahayu-republik-indonesia-yang-ke-80.md b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_dirgahayu-republik-indonesia-yang-ke-80.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42f07713ea1d7bd0a181709d706bfb6bbfad289a --- /dev/null +++ b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_dirgahayu-republik-indonesia-yang-ke-80.md @@ -0,0 +1,8402 @@ +--- +url: https://dinsos.jakarta.go.id/berita/dirgahayu-republik-indonesia-yang-ke-80 +title: "Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 - Dinas Sosial DKI Jakarta" +domain: dinsos.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:05 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 - Dinas Sosial DKI Jakarta + +Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu (17/8/2025) bertempat di halaman Masjid Raya KH. Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat. Upacara dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, juga diperkenalkan tim Paskibraka Dinas Sosial yang baru saja dibentuk untuk pertama kalinya sebagai bagian dari momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial menegaskan komitmennya untuk meneladani semangat perjuangan kemerdekaan dalam menjalankan tugas pelayanan sosial, melindungi kelompok rentan, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 + Pusdatin: 17 Aug 2025 12:46 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Minggu (17/8/2025) bertempat di halaman Masjid Raya KH. Hasyim Asy’ari, Jakarta Barat. + Upacara dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam kesempatan tersebut, juga diperkenalkan tim Paskibraka Dinas Sosial yang baru saja dibentuk untuk pertama kalinya sebagai bagian dari momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. + Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial menegaskan komitmennya untuk meneladani semangat perjuangan kemerdekaan dalam menjalankan tugas pelayanan sosial, melindungi kelompok rentan, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. + + + Berita Utama + + Lihat Semua Berita + + + + + + + + + + + Operasi Bina Tertib Praja 2026: Petugas Gabungan Tertibkan Trotoar di Sejumlah Ruas Jalan + 10 Mar 2026 12:02 + + + 76 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Pasar Minggu, Dievakuasi Petugas Sudinsos Jaksel + 10 Mar 2026 08:41 + + + 205 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) + 03 Mar 2026 16:30 + + + 147 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menjadi salah satu Tim Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025-2030 + 03 Mar 2026 19:43 + + + 183 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Februari 2026 + 25 Feb 2026 20:04 + + + 373 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Usulan Pembaruan DTSEN + 23 Feb 2026 17:00 + + + 349 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Januari 2026. + 13 Feb 2026 14:10 + + + 900 + + + + + + + + + + Bantuan Sosial KAJ, KLJ dan KPDJ Tahun 2026 + 02 Feb 2026 17:13 + + + 3909 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial dan Alat Kontak Layanan Dukungan Psikososial kepada Warga Terdampak di Cengkareng dan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat + 24 Jan 2026 07:11 + + + 580 + + + + + + + + + + Ketua Majelis Nasional Republik Korea Kunjungi PSBR Taruna Jaya 1 + 23 Jan 2026 14:18 + + + 225 + + + + + + + + + + Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Sosial + 21 Jan 2026 16:09 + + + 347 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas Sosial di Lima Wilayah Kota menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir + 13 Jan 2026 19:00 + + + 535 + + + + + + + + + + Kepala Dinsos DKI Jakarta Menyerahkan Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu Kepada 316 Orang Pegawai + 02 Jan 2026 15:25 + + + 674 + + + + + + + + + + Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Laksanakan Bakti Sosial ke Panti Asuhan + 07 Jan 2026 00:00 + + + 877 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ Bulan Desember + 24 Dec 2025 17:07 + + + 3221 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa bersama Srikandi Jakarta Gelar Pemasangan Anting bagi Anak Perempuan + 24 Dec 2025 12:27 + + + 724 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Wijaya Kusuma + 23 Dec 2025 20:00 + + + 396 + + + + + + + + + + Musprov ke-7 IPSM DKI Perkuat Kolaborasi Sosial di Jakarta + 23 Dec 2025 11:33 + + + 312 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 Kategori Informatif + 22 Dec 2025 19:26 + + + 378 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan bagi Penyintas Kebakaran di Kapuk Muara + 22 Dec 2025 19:08 + + + 382 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ibu + 22 Dec 2025 14:46 + + + 316 + + + + + + + + + + Warga Binaan Dinsos DKI Gelar Christmas Carol di Kawasan Sarinah + 19 Dec 2025 19:45 + + + 518 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 1 Raih Prestasi di Kejuaraan Pencak Silat KONI Jakarta Timur Ke-3 + 19 Dec 2025 15:00 + + + 400 + + + + + + + + + + Panen Lele di PSBL Harapan Sentosa 4 Jadi Sarana Rehabilitasi dan Kemandirian Warga Binaan + 19 Dec 2025 13:54 + + + 320 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Bela Negara + 19 Dec 2025 12:58 + + + 378 + + + + + + + + + + Forum CSR DKI - Joyday Ice Cream mengajak anak PSAA PU 1, Nobar Zootopia 2 + 18 Dec 2025 20:30 + + + 325 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Satgas P3S + 18 Dec 2025 09:10 + + + 400 + + + + + + + + + + Kondisi Kesehatan Sudah Stabil,, PSBI Bangun Daya 2 Pulangkan Warga Binaan Asal Bandung + 16 Dec 2025 16:01 + + + 517 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Gelar Kegiatan Hidroponik untuk WBS + 16 Dec 2025 15:09 + + + 317 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Kejati Kerja Sama Penerapan Keadilan dan Kerja Sama + 16 Dec 2025 13:37 + + + 343 + + + + + + + + + + Monev Triwulan IV 2025, Dinsos DKI Dorong Capaian P3DN + 15 Dec 2025 15:35 + + + 460 + + + + + + + + + + PM UILS Duren Sawit, Dukuh, dan LBK Malaka Ikuti Giat Edukatif dan Rekreatif di Ragunan + 15 Dec 2025 15:00 + + + 426 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakarta Pusat Gelar Pengenalan Lingkungan bagi PM UILS di TMII + 15 Dec 2025 13:54 + + + 321 + + + + + + + + + + Sebanyak 14 Warga Binaan PSBI Bangun Daya 2 Dipulangkan ke Daerah Asal + 15 Dec 2025 13:23 + + + 384 + + + + + + + + + + PMI Jakarta Pusat Beri Penghargaan Kemanusiaan, Kepala Dinsos DKI Raih Humanitarian Excellence Award + 14 Dec 2025 15:00 + + + 350 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Hadirkan Kepedulian Sosial dalam Momen Natal + 13 Dec 2025 20:49 + + + 296 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Perkuat Peran Pilar Sosial dan Gotong Royong Menuju Indonesia Emas + 13 Dec 2025 18:22 + + + 335 + + + + + + + + + + 20 Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Mengikuti rangkaian Acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 + 12 Dec 2025 20:15 + + + 297 + + + + + + + + + + Wagub Rano Ajak Lansia Binaan Panti Dinsos Nonton Agak Laen : Menyala Pantiku + 11 Dec 2025 22:49 + + + 339 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan Inspiratif dalam Knowledge Management Awards 2025 + 10 Dec 2025 20:00 + + + 383 + + + + + + + + + + Transjakarta - Dinsos DKI Dorong Kemandirian Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur + 10 Dec 2025 17:07 + + + 321 + + + + + + + + + + Dorong Binaan Tata Masa Depan, PSBR Taruna Jaya 1 Gelar FGD Kebijakan Pendampingan Karir + 10 Dec 2025 12:38 + + + 421 + + + + + + + + + + Monitoring ke TAS Arutala, Kadis Sosial Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak + 10 Dec 2025 11:36 + + + 486 + + + + + + + + + + Binaan dan Pelaku Usaha Disabilitas Ikuti Edukasi Keuangan serta Peluncuran Buku Pedoman Literasi Keuangan + 09 Dec 2025 18:41 + + + 353 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Rob di Kepulauan Seribu + 09 Dec 2025 17:50 + + + 435 + + + + + + + + + + Nandang Akhirnya Dipulangkan, PSBL HS 3 Laksanakan Reunifikasi dengan Keluarga di Surabaya + 09 Dec 2025 14:28 + + + 307 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesiapsiagaan, Dinsos DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 09 Dec 2025 14:27 + + + 500 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Tata Kelola Melalui Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan SK + 08 Dec 2025 15:35 + + + 343 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Baznas DKI Perkuat Kerja Sama Program Sosial Berkelanjutan + 08 Dec 2025 15:18 + + + 355 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan 2025 + 08 Dec 2025 14:08 + + + 546 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI, Danantara,& BNI Dorong Pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Disabilitas + 08 Dec 2025 13:11 + + + 460 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berkomitmen Wujudkan Jakarta Jadi Kota Inklusif + 07 Dec 2025 20:18 + + + 349 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Kembali Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Marunda + 07 Dec 2025 19:00 + + + 308 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 06 Dec 2025 18:36 + + + 382 + + + + + + + + + + Perkuat Layanan Pengaduan, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat + 05 Dec 2025 15:45 + + + 715 + + + + + + + + + + Selamat Hari Disabilitas Internasional 2025 + 03 Dec 2025 15:12 + + + 760 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 03 Dec 2025 21:15 + + + 9308 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Distribusikan Kartu ATM kepada Penerima Baru Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ + 02 Dec 2025 13:33 + + + 5382 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa Jalani Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman RI + 02 Dec 2025 13:31 + + + 446 + + + + + + + + + + BPBD DKI Gelar Pelatihan Evakuasi Aman bagi Disabilitas di PSBL HS 2 + 02 Dec 2025 08:34 + + + 559 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Borong 6 Medali di Kejuaraan Jakarta Nasional Pencak Silat 2025 + 02 Dec 2025 08:14 + + + 636 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA PU 3 Ukir Prestasi Nasional di Ajang JNPS #2 + 01 Dec 2025 20:59 + + + 448 + + + + + + + + + + HUT ke-54 KORPRI: ASN Didorong Jadi Kompas Moral Bangsa + 01 Dec 2025 10:58 + + + 531 + + + + + + + + + + Pelepasan Bantuan Kemanusiaan bagi Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Sumatera + 01 Dec 2025 10:27 + + + 842 + + + + + + + + + + Dukung Mobilitas Disabilitas, Pemprov DKI Bagikan Kartu Layanan Gratis Transportasi + 01 Dec 2025 09:59 + + + 1147 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan Wujud Kolaborasi Pemberdayaan Seni dan Sosial di Jakarta + 30 Nov 2025 13:56 + + + 557 + + + + + + + + + + Dari Panti ke Podium Nasional, Atlet PSAA PU 1 Raih Juara! + 30 Nov 2025 12:55 + + + 462 + + + + + + + + + + Gulkarmat DKI Jakarta Latih Warga Binaan PSBL HS 2 Cegah Kebakaran + 30 Nov 2025 10:48 + + + 547 + + + + + + + + + + Meresahkan Warga, Satgas P3S Jangkau ODGJ Dirujuk ke RSKD Duren Sawit + 28 Nov 2025 13:32 + + + 699 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 27 Nov 2025 11:33 + + + 912 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 26 Nov 2025 21:30 + + + 28 + + + + + + + + + + DWP Dinas Sosial Raih Penghargaan Suporter Terbaik pada POR DWP DKI Jakarta 2025 + 27 Nov 2025 08:49 + + + 622 + + + + + + + + + + Santunan Yatim dan Dhuafa di JIC, Dinsos Tekankan Pentingnya Solidaritas Sosial + 26 Nov 2025 08:34 + + + 563 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan November + 25 Nov 2025 21:32 + + + 3209 + + + + + + + + + + Perkuat Edukasi Pencegahan Perundungan, Sudin Sosial Jakarta Pusat Laksanakan Program 4S di SDN Kampung Bali 01 + 25 Nov 2025 10:14 + + + 592 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 24 Nov 2025 19:00 + + + 71 + + + + + + + + + + Tinjau PSBK Harapan Jaya, Kadis Sosial DKI Pastikan Layanan Sosial hingga Fasilitas di Panti Optimal + 24 Nov 2025 14:07 + + + 603 + + + + + + + + + + Jakarta Teguhkan Komitmen Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak + 22 Nov 2025 21:14 + + + 379 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bakti 1 Berkontribusi dalam Pameran Internasional Plastics & Rubber Exhibition 2025 + 22 Nov 2025 10:11 + + + 423 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Hadiri Deklarasi Jaga Jakarta + 21 Nov 2025 15:47 + + + 655 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 21 Nov 2025 08:49 + + + 754 + + + + + + + + + + Askesra DKI Temu Jajaran Kepala Panti, Beri Arahan Perkuat Koordinasi dan Optimalkan Layanan Sosial + 20 Nov 2025 21:14 + + + 607 + + + + + + + + + + Gubernur Lantik Pejabat Baru, Fokuskan Penguatan Layanan dan Respons Publik + 20 Nov 2025 21:08 + + + 379 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Kebakaran di Ciracas + 20 Nov 2025 10:40 + + + 593 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 19 Nov 2025 19:07 + + + 39 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan Warga Terdampak Banjir di Dua Kelurahan + 19 Nov 2025 13:57 + + + 670 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berikan Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 19 Nov 2025 13:37 + + + 352 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Dampingi Gubernur dalam Audiensi KPAI Terkait Pelaksanaan Anugerah KPAI 2025 + 18 Nov 2025 20:17 + + + 487 + + + + + + + + + + Kurasi UMKM Binaan Dinsos DKI Jakarta Dorong Peningkatan Kualitas Produk + 18 Nov 2025 19:32 + + + 586 + + + + + + + + + + Pastikan Layanan Berjalan Optimal, Wagub DKI Tinjau Kantor Suku Dinas Sosial Jakarta Utara + 18 Nov 2025 14:10 + + + 524 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pemulangan 100 PPKS ke Jawa Barat dan Jawa Tengah + 18 Nov 2025 12:11 + + + 501 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Benhil + 18 Nov 2025 08:13 + + + 502 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Setu, Sudin Sosial Jaktim Lakukan Penanganan dan Koordinasi Lintas Lembaga + 17 Nov 2025 15:01 + + + 679 + + + + + + + + + + Bubhak One Band Tampil di Acara Semarak Bazar Lokal Jakarta Entrepreneur di Taman Cattleya + 17 Nov 2025 13:31 + + + 411 + + + + + + + + + + Kebakaran di Manggarai Selatan, Sudinsos Jaksel Pastikan Bantuan Tersalurkan + 17 Nov 2025 11:49 + + + 495 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 17 Nov 2025 10:54 + + + 611 + + + + + + + + + + Semarak Angklung di Bundaran HI, 1000 Lansia Tampilkan Ekspresi Musikal dalam 15th World Angklung's Day + 16 Nov 2025 16:44 + + + 703 + + + + + + + + + + PT Trias Indra Saputra Selenggarakan DUO Day 2025, Empat Warga Binaan PSBD BB 1 Ikuti Pengenalan Dunia Kerja + 15 Nov 2025 21:10 + + + 506 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Lanjutkan Penguatan Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial + 15 Nov 2025 10:44 + + + 621 + + + + + + + + + + Dukungan Psikososial Diberikan bagi Siswa SMAN 72, Pemerintah Pastikan Proses Pemulihan Berjalan Optimal + 13 Nov 2025 18:19 + + + 786 + + + + + + + + + + PSBK Harapan Jaya Pertemukan Warga Binaan dengan Keluarga Setelah Lima Tahun Terpisah + 12 Nov 2025 19:03 + + + 422 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 12 Nov 2025 18:05 + + + 87 + + + + + + + + + + Bulan Dana PMI 2025, Dinas Sosial DKI Jakarta Sumbang Rp120 Juta + 12 Nov 2025 13:54 + + + 652 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 12 Nov 2025 11:09 + + + 295 + + + + + + + + + + Tagana DKI Gelar Rapat Kerja, Optimalkan Peran Strategis dalam Penanganan Bencana + 11 Nov 2025 19:54 + + + 680 + + + + + + + + + + P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Bantu Lansia Terlantar Sebatang Kara Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Nov 2025 15:53 + + + 661 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan FIB UI Gelar Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Maria Ulfah Santoso + 11 Nov 2025 14:42 + + + 448 + + + + + + + + + + Gelar Rapim, Kadis Sosial Tekankan Sinergisitas dan Profesionalisme Aparatur + 11 Nov 2025 14:07 + + + 375 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Luncurkan Inovasi Digital “PEDANG ASIK” + 11 Nov 2025 12:03 + + + 738 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Rumah Roboh di Pegangsaan + 10 Nov 2025 20:09 + + + 485 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional + 10 Nov 2025 13:14 + + + 563 + + + + + + + + + + Wamenkes Tinjau Pemeriksaan Kesehatan Lansia di PSTW Budi Mulia 3 + 09 Nov 2025 10:49 + + + 491 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Grogol Utara dan Cipete + 09 Nov 2025 09:26 + + + 663 + + + + + + + + + + Atlet PSBNRW CB Raih Prestasi di POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI 2025 Jakarta + 07 Nov 2025 15:43 + + + 582 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Berikan Bantuan untuk Rumah Terdampak Longsor di Bintaro + 07 Nov 2025 14:39 + + + 449 + + + + + + + + + + 58 Pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta Resmi Dilantik, Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Responsif + 07 Nov 2025 13:39 + + + 1847 + + + + + + + + + + Gelar FGD, Dinsos DKI Optimalkan Profesionalisme dan Legitimasi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Publik + 07 Nov 2025 09:39 + + + 437 + + + + + + + + + + Koperasi Konsumen Dharma Sosial Gelar Audiensi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta + 06 Nov 2025 19:24 + + + 464 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Pimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan di Sungai Lebak Bulus + 04 Nov 2025 18:16 + + + 733 + + + + + + + + + + Job Fair Disabilitas di TIM, Dinsos DKI Fasilitasi 36 Warga Binaan Sosial + 04 Nov 2025 12:31 + + + 585 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Branding dan Desain Kemasan bagi Pelaku Usaha Binaan Jakpreneur + 01 Nov 2025 08:23 + + + 512 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja Sosial Masyarakat, Dinas Sosial Gelar Bimtek Khusus + 31 Oct 2025 14:39 + + + 696 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir dan Tanah Longsor di Jakarta Selatan + 31 Oct 2025 13:50 + + + 770 + + + + + + + + + + Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025 + 30 Oct 2025 16:29 + + + 4654 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Gelar Program 4S di SMPN 60 Jakarta, Ajak Siswa Cegah Perundungan + 30 Oct 2025 14:15 + + + 632 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Ajak WBS Refreshing dan Bersosialisasi di Taman Herbal Insani + 29 Oct 2025 10:55 + + + 560 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda + 28 Oct 2025 14:33 + + + 660 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan Oktober + 24 Oct 2025 21:26 + + + 1756 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Audiensi Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia + 27 Oct 2025 11:37 + + + 622 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan 11 ABF untuk Penyandang Disabilitas + 26 Oct 2025 17:26 + + + 796 + + + + + + + + + + Dua Warga Binaan Disabilitas PSBNRW Cahaya Batin Raih Gelar Sarjana + 23 Oct 2025 13:19 + + + 589 + + + + + + + + + + Pegawai Dinsos DKI Ikuti Seminar Kesehatan, Bahas Kanker Serviks dan Tumor Rongga Mulut + 22 Oct 2025 14:19 + + + 555 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Lakukan Reunifikasi Tiga Warga Binaan Sosial + 17 Oct 2025 21:01 + + + 546 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bekali 220 PJLP dengan Pemahaman Akuntabilitas Keuangan dan Etika Pelayanan + 17 Oct 2025 20:46 + + + 798 + + + + + + + + + + WBS Dinsos DKI Kembali Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RSJ. Dr.Soeharto Heerdjan + 17 Oct 2025 08:33 + + + 543 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Penjaringan + 16 Oct 2025 15:44 + + + 764 + + + + + + + + + + Cegah Penyakit Tidak Menular, Dinsos DKI Gelar Pemeriksaan Kesehatan (CKG) bagi Pegawai PJLP + 16 Oct 2025 14:30 + + + 717 + + + + + + + + + + Terima Kunjungan KPRI FEB Universitas Andalas Koperasi Dharma Sosial Berbagi Pengalaman Pengelolaan Inspiratif + 16 Oct 2025 13:34 + + + 601 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Salurkan Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan Timur + 15 Oct 2025 13:40 + + + 666 + + + + + + + + + + Miles Films Ajak Anak PSAA Putra Utama 3 Nonton Bareng Film Rangga dan Cinta + 15 Oct 2025 08:32 + + + 635 + + + + + + + + + + Binaan PSAA Putra Utama 2 Tunjukkan Prestasi dalam Ujian Kenaikan Tingkat Pencak Silat di Padepokan TMII + 14 Oct 2025 11:41 + + + 552 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial untuk Anak Terdampak Kebakaran di Pengadegan + 13 Oct 2025 15:31 + + + 578 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos DKI Resmi Kantongi Sertifikasi ISO 27001:2022 + 13 Oct 2025 13:43 + + + 680 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Raih Banyak Prestasi dalam Turnamen Fourfeo Futsal + 13 Oct 2025 10:35 + + + 581 + + + + + + + + + + Lenovo Indonesia Dukung Pendidikan Melalui Pemberian Laptop dan Pelatihan Microsoft Office untuk Sekolah dan PSAA PU 3 + 12 Oct 2025 11:57 + + + 892 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RKSD Duren Sawit + 11 Oct 2025 20:21 + + + 534 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Pengadegan, Pancoran + 11 Oct 2025 18:05 + + + 677 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Optimalisasi Peran Karang Taruna, PSM, dan FKLU di Kepulauan Seribu + 11 Oct 2025 17:55 + + + 682 + + + + + + + + + + Belajar dari Jakarta, Dinsos Sulawesi Tengah Kunjungi Panti Sosial Dinsos DKI Jakarta + 10 Oct 2025 14:36 + + + 611 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Evaluasi dan Pembentukan Pengurus Pelopor Perdamaian Periode 2025–2027 + 09 Oct 2025 11:34 + + + 659 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 08 Oct 2025 17:58 + + + 250 + + + + + + + + + + Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Tinjau Fasilitas dan Layanan Sosial di PSBD Budi Bhakti 1 + 08 Oct 2025 15:43 + + + 784 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar Tak Berdaya di Kawasan Taman Jaipong Dirujuk ke RS + 08 Oct 2025 14:38 + + + 498 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Badan Usaha Tahun 2025 + 08 Oct 2025 12:21 + + + 507 + + + + + + + + + + Kunjungi PSBNRW Cahaya Batin, Komisi E DPRD DKI Puji Program dan Prestasi Warga Binaan + 07 Oct 2025 19:35 + + + 541 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Tingkatkan Kapasitas Aparatur Melalui Implementasi Mini Kompetisi E-Purchasing + 06 Oct 2025 18:07 + + + 664 + + + + + + + + + + Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel, Dinsos DKI Gelar Kegiatan Pemahaman Konsolidasi dan Kontrak Payung + 06 Oct 2025 15:52 + + + 574 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Tangani Penyandang Disabilitas yang Ditemukan Berendam di Kali Kebon Bawang + 06 Oct 2025 11:10 + + + 547 + + + + + + + + + + Menuju Layanan Sosial Berbasis Data, Dinsos DKI Jakarta Hadirkan SIPANSOS di Jakarta Innovation Award 2025 + 03 Oct 2025 11:13 + + + 701 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Kebakaran di Kelurahan Tangki + 02 Oct 2025 19:19 + + + 519 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 01 Oct 2025 19:23 + + + 0 + + + + + + + + + + Peningkatan Kapasitas Pendamping Sosial untuk Perkuat Peran Garda Terdepan dalam Rehabilitasi Sosial + 01 Oct 2025 15:56 + + + 626 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila + 01 Oct 2025 14:12 + + + 565 + + + + + + + + + + Bergerak Cepat pada Kebakaran Taman Sari, Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen Layanan Psikososial + 30 Sep 2025 17:28 + + + 508 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Gelar Pelatihan Desain Kemasan dengan Canva untuk Pendamping Jakpreneur + 30 Sep 2025 14:28 + + + 494 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Taman Sari + 29 Sep 2025 08:47 + + + 662 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Hadirkan Band Binaan Panti Sosial di Acara Jaga Jakarta Penuh Warna + 29 Sep 2025 08:18 + + + 613 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Kembali Nenek Asih dengan Keluarganya + 26 Sep 2025 19:59 + + + 816 + + + + + + + + + + Marwah, Korban Kekerasan Anak, Dipulangkan ke Keluarga Usai Jalani Perawatan di PSBG Belaian Kasih + 26 Sep 2025 19:08 + + + 707 + + + + + + + + + + Seputar Informasi Bantuan Sosial + 26 Sep 2025 18:13 + + + 866 + + + + + + + + + + Selamat HUT ke-65 Karang Taruna + 26 Sep 2025 16:22 + + + 905 + + + + + + + + + + Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ Bulan September 2025 Mulai Disalurkan + 26 Sep 2025 15:18 + + + 6500 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan Delegasi Pemerintah Kota Moskow + 25 Sep 2025 20:39 + + + 569 + + + + + + + + + + Gubernur Jakarta Resmikan Remodeling Gedung Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 + 25 Sep 2025 20:33 + + + 628 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 24 Sep 2025 19:42 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial untuk Penyintas Kebakaran di Cilincing + 24 Sep 2025 16:53 + + + 652 + + + + + + + + + + WBS Panti Sosial Bangun Daya BB 1 Ikuti Spirit Of Wipro Run 2025 + 23 Sep 2025 17:11 + + + 524 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Libatkan Lansia dalam Penyusunan Naskah Akademik Raperda Lansia + 23 Sep 2025 13:41 + + + 534 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar dengan Kondisi Kesehatan Menurun, Dirujuk ke RS + 22 Sep 2025 17:27 + + + 541 + + + + + + + + + + Bubhak One Band dari Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Meriahkan HUT PMI ke-80 + 19 Sep 2025 16:30 + + + 655 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 09 Sep 2024 16:06 + + + 794 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Rapat Raksasa Ikada ke-80 + 19 Sep 2025 15:48 + + + 882 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Ekonomi, Dinsos Jaktim Gelar Pelatihan Usaha untuk Masyarakat Pra Sejahtera + 19 Sep 2025 14:00 + + + 638 + + + + + + + + + + Delapan Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ikut JITEX 2025, Yuk Kepoin Produknya dan Lariskan! + 18 Sep 2025 18:29 + + + 577 + + + + + + + + + + Dinsos DKI jakarta Laksanakan LDP dan Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Kebakaran di Senen + 18 Sep 2025 15:49 + + + 596 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 17 Sep 2025 17:17 + + + 0 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kemandirian, PSBR Taruna Jaya 1 Jalin Kemitraan dengan PT Magfood Amazy Internasional + 16 Sep 2025 14:03 + + + 510 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Dua Kelurahan + 15 Sep 2025 18:07 + + + 475 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Karang Taruna Sepakat Aktifkan SKKT sebagai Posko #JagaJakarta + 15 Sep 2025 18:00 + + + 1087 + + + + + + + + + + PSBL HS 1 Pulangkan 18 Warga Binaan Sosial ke Daerah Asal + 13 Sep 2025 09:33 + + + 596 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Muskel Data Pergantian Antar Waktu Penerima Bansos PKD 2025 di 267 Kelurahan + 12 Sep 2025 14:05 + + + 834 + + + + + + + + + + Karya Musik Warga Binaan Sosial Dapat Apresiasi di Jakarta Orchid Extravaganza 2025 + 11 Sep 2025 14:04 + + + 544 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 10 Sep 2025 17:58 + + + 0 + + + + + + + + + + Satgas P3S Dinas Sosial dan Sudin Sosial DKI Jakarta Resmi Terima Pin dan Sertifikat "Program Jantung Sosial" + 10 Sep 2025 10:29 + + + 847 + + + + + + + + + + Tagana jakarta Barat Gelar Peningkatan Kapasitas SDM di Puncak Halimun Camp + 09 Sep 2025 13:38 + + + 682 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBG Belaian Kasih Sukses Raih Prestasi di PERPAPROV 2025 + 09 Sep 2025 10:43 + + + 510 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Jakarta Perkuat Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial dan Ketahanan Kota + 06 Sep 2025 14:04 + + + 773 + + + + + + + + + + Sekda DKI Kunjungi Dinas Soial, Pastikan Layanan Sosial Berjalan Optimal + 04 Sep 2025 19:55 + + + 513 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Keterampilan Jakpreneur Disabilitas Lewat Pelatihan Barista + 29 Aug 2025 18:57 + + + 581 + + + + + + + + + + PSBD BB 1 Ajak 152 Warga Binaan Nikmati Hiburan di Ancol + 27 Aug 2025 20:37 + + + 489 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 27 Aug 2025 19:39 + + + 0 + + + + + + + + + + Meriahkan HUT ke-80 RI, DWP Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Ragam Lomba + 27 Aug 2025 15:55 + + + 570 + + + + + + + + + + Semarak Lomba dan Panggung Gembira Warnai Perayaan Kemerdekaan di PSBD Budi Bhakti 1 + 27 Aug 2025 12:02 + + + 401 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Aug 2025 19:59 + + + 709 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Koordinasi Pelaksanaan UGB dan PUB + 22 Aug 2025 19:29 + + + 519 + + + + + + + + + + IDGAI dan FKG UI Gelar Pengabdian Masyarakat "Senyum Sehat Anak Indonesia" di PSAA Putra Utama 1 + 22 Aug 2025 19:20 + + + 395 + + + + + + + + + + Sosialisasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi Coretax, Dinsos DKI Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran + 22 Aug 2025 18:10 + + + 486 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Baking bagi Binaan Jakpreneur + 22 Aug 2025 13:43 + + + 380 + + + + + + + + + + Kini aduan terkait pelayanan dan permasalahan sosial bisa dilaporkan langsung ke Dinas Sosial DKI Jakarta + 21 Aug 2025 18:33 + + + 867 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Bimtek Petugas Pengelola SIKS-NG, Perkuat Pemahaman Tentang DTSEN & Aplikasi SIKS-NG + 21 Aug 2025 14:05 + + + 841 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 20 Aug 2025 19:34 + + + 0 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Gelar Forum Kolaborasi dan Funfest untuk Perkuat Dukungan Pemuda Rentan + 20 Aug 2025 15:06 + + + 486 + + + + + + + + + + FGD Tata Kelola Kelembagaan Karang Taruna Dorong Peran Pemuda di Era Kota Global + 18 Aug 2025 19:30 + + + 425 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL Harapan Sentosa 2 Ikuti Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI + 18 Aug 2025 19:25 + + + 356 + + + + + + + + + + Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 + 17 Aug 2025 12:46 + + + 399 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Lanjutan Perkuat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat di DKI Jakarta + 16 Aug 2025 09:55 + + + 460 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 13 Aug 2025 20:10 + + + 0 + + + + + + + + + + Mengamen Hingga Tengah Malam, Satgas P3S Jakbar Tegur Secara Persuasif Ibu-Anak ini + 13 Aug 2025 13:47 + + + 362 + + + + + + + + + + PSBD Budi Bhakti 2 Fasilitasi Reunifikasi WBS dengan Keluarga Setelah Satu Tahun Terpisah + 13 Aug 2025 08:57 + + + 401 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos Dinsos DKI Jakarta Raih Sertifikasi ISO 27001:2022 + 12 Aug 2025 17:23 + + + 436 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu ODGJ Meresahkan Warga Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Aug 2025 14:01 + + + 697 + + + + + + + + + + Sekda DKI dan Wali Kota Jakpus Jadi Saksi Pernikahan Pasangan Disabilitas + 09 Aug 2025 14:04 + + + 430 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berikan Kartu ATM Kepada Penerima Manfaat Baru Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ + 08 Aug 2025 22:48 + + + 2899 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 06 Aug 2025 20:31 + + + 0 + + + + + + + + + + Sepuluh Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar Pentas Seni Penyandang Disabilitas + 06 Aug 2025 15:16 + + + 502 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan di Dua Wilayah Terdampak Kebakaran + 05 Aug 2025 13:09 + + + 428 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia Lewat Edukasi Kebersihan + 05 Aug 2025 11:15 + + + 1254 + + + + + + + + + + Utamakan Standar Mutu dan Kelayakan, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 04 Aug 2025 16:21 + + + 645 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Katarak, PSTW Budi Mulia 3 Gelar Skirining Bersama RS Setia Mitra + 02 Aug 2025 18:56 + + + 327 + + + + + + + + + + 58 WBS PSBR TJ 2 Jalani VCT HIV-AIDS Bersama Puskesmas Bakti Jaya + 02 Aug 2025 16:19 + + + 412 + + + + + + + + + + WBS PSBG Belaian Kasih Rayakan HAN 2025 Bersama Save The Children + 02 Aug 2025 16:14 + + + 435 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Monitoring dan Evaluasi Dana Stimulan Karang Taruna di Tambora + 31 Jul 2025 13:51 + + + 480 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - BP3MI DKI Jakarta Bantu Pemulangan Korban Penyaluran TKI Ilegal ke Sigi + 31 Jul 2025 08:26 + + + 480 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Jul 2025 19:01 + + + 0 + + + + + + + + + + Bersama Gulkarmat Cengkareng, Petugas PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Sosialisasi Mitigasi Kebakaran + 30 Jul 2025 15:00 + + + 351 + + + + + + + + + + Sinergi Dukcapil - PSBI Bangun Daya 2 Pengecekan Biometrik, Permudah Reunifikasi Warga Binaan + 30 Jul 2025 14:14 + + + 422 + + + + + + + + + + Dukung Pemulihan Psikososial, PSBL HS 2 Kenaikan Lingkungan Publik Kepada WBS + 30 Jul 2025 13:40 + + + 390 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 3 Ikuti Puncak Hari Anak Nasional ke-41 di Ragunan + 30 Jul 2025 10:55 + + + 345 + + + + + + + + + + PMR Jepang dan PMI Jakbar Kunjungi PSBD Budi Bhakti 2, Dorong Kepedulian Penyandang Disabilitas + 29 Jul 2025 18:32 + + + 401 + + + + + + + + + + PSTW Budhi Mulia 1 Peringati Tahun Baru Islam 1447 H dengan Semangat Menebar Kebaikan + 29 Jul 2025 14:29 + + + 384 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Pademangan Utara + 28 Jul 2025 13:34 + + + 578 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Talk Show dan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Bersama FKUI + 28 Jul 2025 08:16 + + + 338 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 25 Jul 2025 21:40 + + + 763 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Jul 2025 19:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Gebyar Muharam & Peringatan HAN, DWP Dinsos Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim + 27 Jul 2025 10:53 + + + 303 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Kaki palsu untuk 10 Warga Penyandang Disabilitas + 26 Jul 2025 18:37 + + + 391 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Kapasitas LKS Lewat Kolaborasi dan Penguatan SDM + 25 Jul 2025 17:56 + + + 499 + + + + + + + + + + Dinsos Jakarta Timur Salurkan Alat Bantu Fisik untuk Penyandang Disabilitas di 10 Kecamatan + 25 Jul 2025 17:25 + + + 629 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Distribusikan Alat Bantu Dengar bagi Warga Penyandang Disabilitas + 25 Jul 2025 11:48 + + + 380 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan Kuliner UMKM, Dinsos DKI dan PT. Jaya Fermex Gelar Baking Demo di Jakarta Selatan + 25 Jul 2025 11:41 + + + 409 + + + + + + + + + + Selamat Hari Anak Nasional + 23 Jul 2025 13:54 + + + 438 + + + + + + + + + + UMKM Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar di Acara WARTALKS 2025 + 23 Jul 2025 13:35 + + + 391 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Dorong Inklusi Pendidikan bagi Anak Disabilitas + 23 Jul 2025 11:00 + + + 669 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Anak, Dinsos DKI Gelar Layanan Psikososial di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 19:28 + + + 365 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk 400 Warga Terdampak Kebakaran di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 18:39 + + + 361 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Warga, Sudin Sosial Jakpus Latih 150 Peserta dan Salurkan Bantuan Usaha + 22 Jul 2025 15:57 + + + 331 + + + + + + + + + + Rayakan Hari Anak Nasional, PSBG Belaian Kasih Ikuti Nobar Film Jumbo di CGV + 22 Jul 2025 15:29 + + + 357 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 4 Berhasil Pertemukan Lansia Terlantar dengan Keluarga + 22 Jul 2025 14:00 + + + 1284 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dampingi Wagub Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen di Bukit Duri, Jakarta Selatan + 20 Jul 2025 19:03 + + + 319 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan 94 Hearing Aid hingga Juli 2025 + 20 Jul 2025 14:46 + + + 475 + + + + + + + + + + Pelatihan Kuliner dan Kewirausahaan, Dinsos DKI dan UNJ Dorong Kemandirian Ekonomi + 18 Jul 2025 13:54 + + + 364 + + + + + + + + + + Cahaya Batin Band Tampil Memukau di International Fire Fighters Day 2025 + 17 Jul 2025 19:27 + + + 277 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Sosialisasi dan Simulasi Penanganan Dini Kebakaran + 17 Jul 2025 14:07 + + + 303 + + + + + + + + + + Wujudkan Lansia Bahagia, PSTW BM 1 Gelar Panen Sayur dan Ikan Bersama + 17 Jul 2025 14:00 + + + 261 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan + 17 Jul 2025 13:45 + + + 702 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 16 Jul 2025 17:37 + + + 0 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Berikan 37 Hearing Aid Kepada Penyandang Disabilitas + 16 Jul 2025 14:49 + + + 408 + + + + + + + + + + Bersama DWP DKI Jakarta, Binaan PSAA Putra Utama 1 Rekreasi Keliling Museum di Kota Tua + 16 Jul 2025 10:17 + + + 346 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakpus Distribusikan Ratusan Alat Bantu Fisik Kepada Penyandang Disabilitas + 15 Jul 2025 19:04 + + + 814 + + + + + + + + + + Tampilkan Potensi WBS, Panser Band PSBR Taruna Jaya 2 Ramaikan PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:57 + + + 538 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kualitas Pengasuhan, PSAA Putra Utama 3 Gelar Pelatihan untuk Pendamping dan PJLP + 15 Jul 2025 08:36 + + + 361 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Angkat Seni Bela Diri Tradisional di PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:27 + + + 381 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial jaktim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Makasar + 14 Jul 2025 17:12 + + + 360 + + + + + + + + + + Anak Binaan Panti Sosial, Rayakan 10 Muharam dengan Kegiatan Edukatif dan Rekreatif + 14 Jul 2025 16:03 + + + 373 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Malaka Sari + 12 Jul 2025 19:52 + + + 571 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL HS 2 Tampilkan Tarian Nusantara di Acara Soul of Youth 2025 TMII + 12 Jul 2025 19:46 + + + 386 + + + + + + + + + + Band "Bubhak One" WBS PSBD Budi Bhakti 1 Tampil Memukau di Event PRJ @025 + 12 Jul 2025 19:39 + + + 336 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Suku Dinas Sosial Jakut Selamatkan 7 PPKS dalam Operasi Gabungan Bersama Satpol PP + 10 Jul 2025 19:43 + + + 422 + + + + + + + + + + DWP Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Pelatihan Rangkaian Bucket Jelang Lomba Tingkat Provinsi + 10 Jul 2025 14:54 + + + 329 + + + + + + + + + + PSBLHS 2 Laksanakan Asesmen dan Skrining ISPDS untuk 40 WBS + 10 Jul 2025 14:45 + + + 358 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Salurkan 10 Bantuan Kaki Palsu untuk Penyandang DIsabilitas + 10 Jul 2025 11:45 + + + 492 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 09 Jul 2025 19:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Hadapi Tantangan Sosial, Pekerja Sosial Didorong Tingkatkan Kapasitas dan Perluas Jejaring + 08 Jul 2025 15:54 + + + 557 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Banjir di Gor Makasar + 08 Jul 2025 14:58 + + + 471 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Pimpin Apel Siaga Penanganan Banjir di Pinggir Kali Ciliwung + 08 Jul 2025 13:48 + + + 338 + + + + + + + + + + Tinjau GOR Makasar, Kadis Sosial DKI Pastikan Penanganan Bantuan Banjir Berjalan Optimal + 07 Jul 2025 16:03 + + + 374 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jakarta Barat + 07 Jul 2025 14:17 + + + 377 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Pusat + 07 Jul 2025 10:10 + + + 410 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Empat Kelurahan + 06 Jul 2025 19:44 + + + 758 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 06 Jul 2025 13:00 + + + 555 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Cililitan, Kramat Jati + 05 Jul 2025 18:23 + + + 415 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Pascakebakaran, Sudin Sosial Jakpus Berikan Layanan Dukungan Psikososial + 04 Jul 2025 18:42 + + + 335 + + + + + + + + + + Kunjungan ke Pusdatin Kemensos RI, Dinsos DKI Sinergi Data dan Teknologi Optimalkan Pelayanan + 04 Jul 2025 16:01 + + + 816 + + + + + + + + + + Jeffry, Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Pelatihan Barista di PPKD Jakarta Barat + 04 Jul 2025 08:17 + + + 341 + + + + + + + + + + Serah Terima Gedung Baru PSBR TJ 1, Dinsos DKI - KOICA Perkuat Layanan Rehabilitasi bagi Pemuda Rentan + 03 Jul 2025 11:48 + + + 498 + + + + + + + + + + Semester I 2025, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 1.984 Alat Bantu Fisik + 03 Jul 2025 11:25 + + + 416 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 02 Jul 2025 21:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Temu Wagub DKI, Jajaran Dinsos Paparkan Program Strategis 2025 dan Proyeksi 2026 + 01 Jul 2025 19:16 + + + 736 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Rekreasi dan Pelepasan Kelas XII di Puncak + 01 Jul 2025 17:33 + + + 412 + + + + + + + + + + PPPIJ Gelar Parade Karnaval dan santunan Anak Yatim Semarakan Tahun Baru Islam 1447 H + 01 Jul 2025 15:57 + + + 373 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Penyakit, PSBG Belaian Kasih dan Puskesmas Kalideres Gelar Skrining Kesehatan WBS + 01 Jul 2025 11:35 + + + 351 + + + + + + + + + + Selamat Tahun Baru Hjriah + 27 Jun 2025 11:28 + + + 348 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi WBS, PSBL Harapan Sentosa 2 Terapkan Experiential Learning di Alam Terbuka + 26 Jun 2025 17:45 + + + 383 + + + + + + + + + + Asah Potensi Atletik, WBS PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Sparing Bersama NPC Jakarta Timur + 26 Jun 2025 17:33 + + + 334 + + + + + + + + + + Silaturahmi Pengurus DWP Dinsos DKI, Momentum Perkenalan dan Sinergi Program + 26 Jun 2025 16:10 + + + 409 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 26 Jun 2025 15:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Bangun Kemandirian dan Kepercayaan Diri, 25 Penerima Manfaat UILS Koja Ikuti Bimbingan Rekreasi + 26 Jun 2025 15:04 + + + 426 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Segera Mencairkan Bansos KLJ,KPDJ, dan KAJ Bulan Juni + 25 Jun 2025 20:41 + + + 400 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesadaran Emosional, WBS PSAA PU 3 Hadiri Kegiatan Literasi Kesehatan Mental + 25 Jun 2025 19:26 + + + 333 + + + + + + + + + + Berbagi Cinta untuk Sesama, 100 Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Charity Event Kolaboratif + 25 Jun 2025 19:19 + + + 374 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kekeluargaan, PSAA Putra Utama 2 Selenggarakan dan Lepas Kenang + 25 Jun 2025 19:00 + + + 367 + + + + + + + + + + Dorong Peran Pemuda, Penggunaan Balai Rakyat oleh Karang Taruna Tidak DIkarenakan Retribusi + 25 Jun 2025 13:53 + + + 424 + + + + + + + + + + Kolaborasi dengan PAPDI Jaya, Dinsos DKI Fasilitasi Vaksinasi Influenza Gratis bagi ASN dan PJLP + 25 Jun 2025 13:45 + + + 438 + + + + + + + + + + Hadiri Pelantikan Pengurus BP Lansia, Kadis Sosial DKI Tegaskan Komitmen Perlindungan Lansia + 24 Jun 2025 11:07 + + + 427 + + + + + + + + + + Tingkatkan Keceriaan dan Percaya Diri, PSAA PU 1 Ajak Anak Binaan Rekreasi + 23 Jun 2025 09:30 + + + 367 + + + + + + + + + + Bazar UMKM Binaan Jakpreneur Dinas Sosial + 23 Jun 2025 08:30 + + + 498 + + + + + + + + + + Apel Gabungan Pilar Sosial Jakarta Pusat, Wujudkan Sinergi untuk Layanan Sosial yang Inklusif + 22 Jun 2025 16:31 + + + 342 + + + + + + + + + + Bangun Kebersamaan, PSBNRW Cahaya Batin Gelar Outing Seru di Camp Hulu Cai + 22 Jun 2025 16:23 + + + 380 + + + + + + + + + + Selamat HUT Ke-498 Kota Jakarta + 22 Jun 2025 10:53 + + + 516 + + + + + + + + + + Optimalkan Layanan Sosial, Dinsos DKI Kembali Gelar Bimtek bagi Tenaga Kesos + 21 Jun 2025 12:14 + + + 408 + + + + + + + + + + Sambut HUT Ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Pekan Olahraga dan Seni + 20 Jun 2025 21:10 + + + 626 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan PLN Kolaborasi dalam Program Terang Aksara untuk Disabilitas Netra dan Rungu Wicara + 20 Jun 2025 19:02 + + + 465 + + + + + + + + + + Menyambut HUT ke-498 Kota Jakarta, PSTW BM 1 Adakan Pemeriksaan Kesehatan Lansia + 20 Jun 2025 15:10 + + + 482 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Gelar Pelatihan Seni Inklusif + 19 Jun 2025 16:11 + + + 537 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos Dibekali Pencegahan dan penanganan Kebakaran + 18 Jun 2025 13:04 + + + 355 + + + + + + + + + + Ziarah Bersama ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata + 17 Jun 2025 21:23 + + + 894 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Sinergi Penanganan PPKS Lewat Kerja Sama Antarprovinsi di Forum FKD-MPU 2025 + 17 Jun 2025 11:35 + + + 415 + + + + + + + + + + 16 Warga Binaan PSTW Budi Mulia 1 Ikuti Pembinaan Budidaya Hidroponik + 17 Jun 2025 10:26 + + + 323 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan ITACA Gelar Pelatihan Baby Massage untuk Disabilitas Netra + 16 Jun 2025 15:52 + + + 465 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Gelar Sosialisasi Hukum untuk Cegah Perilaku pada Remaja + 16 Jun 2025 10:19 + + + 661 + + + + + + + + + + Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Tampil di Jakarta Future Festival 2025 + 15 Jun 2025 09:54 + + + 427 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kompetensi TKSK, Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas + 14 Jun 2025 12:41 + + + 555 + + + + + + + + + + Temu Jajaran Sudin Sosial jaktim, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergitas dan Integritas + 13 Jun 2025 14:22 + + + 785 + + + + + + + + + + Pembinaan Rohani Tingkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan ODGJ PSBL Harapan Sentosa 1 + 13 Jun 2025 10:14 + + + 341 + + + + + + + + + + PSTW BM 2 Jelambar Gelar Screening Kesehatan PTM dan TBC untuk WBS, PNS, dan PJLP + 13 Jun 2025 09:58 + + + 596 + + + + + + + + + + Sudinsos Jaksel Bantu Pengurusan BPJS Kesehatan Anak 7 Tahun yang Dianiaya Orang Tuanya + 13 Jun 2025 09:42 + + + 508 + + + + + + + + + + Setelah Tujuh Tahun Berpisah, PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Nenek Rohaya dengan Keluarga + 12 Jun 2025 10:50 + + + 560 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 11 Jun 2025 20:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Ibu Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 21:03 + + + 452 + + + + + + + + + + Bersama Pengurus PKK dan DWP, Dinsos DKI Kembali Serahkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 18:28 + + + 392 + + + + + + + + + + Sinergi Dinsos DKI - PT Jaya Fermex, Cetak Wirausaha Kuliner Mandiri Melalui Pelatihan Baking + 10 Jun 2025 18:20 + + + 371 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Sebatang Kara Korban Kebakaran di Kapuk Muara Dirujuk ke Panti + 10 Jun 2025 13:38 + + + 416 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Tangani Penemuan Bayi Terlantar di Mushola Umi Kulsum, Ragunan + 10 Jun 2025 11:21 + + + 435 + + + + + + + + + + Koordinasi Kadis Sosial DKI dengan Wamen PAN-RB Terkait Evaluasi Kinerja ASN dan Inovasi Pelayanan Publik + 09 Jun 2025 12:33 + + + 456 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Bagikan 1.120 Cup Daging Teriyaki untuk Penyintas Kebakaran Kapuk Muara + 09 Jun 2025 10:14 + + + 358 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi + 08 Jun 2025 20:05 + + + 433 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Krukut + 08 Jun 2025 12:57 + + + 356 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat + 07 Jun 2025 20:18 + + + 396 + + + + + + + + + + Raih Prestasi, Koperasi Konsumen Dharma Sosial Dinas Sosial Jadi Koperasi Primer Terbaik versi PKPRI DKI Tahun Buku 2024 + 07 Jun 2025 16:35 + + + 501 + + + + + + + + + + Tinjau Pemotongan Hewan kurban, Kadis Sosial Pastikan Penyaluran Berjalan Adil dan Merata + 07 Jun 2025 14:11 + + + 334 + + + + + + + + + + Penyerahan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 07 Jun 2025 11:16 + + + 453 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinas Sosial DKI Jakarta Ikuti Shalat Iduladha di Masjid Fatahillah Balai Kota + 06 Jun 2025 17:51 + + + 345 + + + + + + + + + + Masjid Raya Hasyim Asy'ari dan JIC Laksanakan Salat Iduladha dengan Tertib dan Khusyuk + 06 Jun 2025 17:11 + + + 435 + + + + + + + + + + Upaya Tingkatkan Tanggap Darurat, Petugas Sosial DIbekali Pelatihan Penanganan Darurat + 05 Jun 2025 17:39 + + + 386 + + + + + + + + + + Enam Anak PSAA PU 2 & 3 Lolos Seleksi Masuk PTN Jalur SNBT & SNBP 2025 + 05 Jun 2025 15:53 + + + 365 + + + + + + + + + + Pilot Proyek KOICA dan Kemensos: 10 Warga Binaan PSBR Taruna Jaya 1 Sukses Masuk Dunia Kerja + 05 Jun 2025 14:12 + + + 496 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 04 Jun 2025 17:49 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Sertifikasi bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial + 04 Jun 2025 17:26 + + + 556 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Jakarta Selatan, Kini Dirawat di PSAA Balita Tunas Bangsa + 04 Jun 2025 15:54 + + + 550 + + + + + + + + + + Disdukcapil DKI Jakarta Lakukan Perekaman Biometrik untuk 34 Warga Binaan Sosial PSBD BB 2 + 04 Jun 2025 13:22 + + + 494 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bakal Hadirkan Layanan Nikah Ramah Disabilitas + 03 Jun 2025 19:53 + + + 456 + + + + + + + + + + Dorong LKS Hadapi Proses Akreditasi, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas + 03 Jun 2025 11:33 + + + 458 + + + + + + + + + + Dijemput dari PSBI Bangun Daya 2, Lutpi Warga Binaan Asal Sukabumi Bertemu Keluarga + 02 Jun 2025 19:26 + + + 408 + + + + + + + + + + Sinergi untuk Kesejahteraan Lansia, Dinsos Hadiri Bakti Sosial HLUN + 31 May 2025 19:24 + + + 505 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Fasilitasi Reunifikasi Warga Jayapura yang Terlantar di Jakarta + 31 May 2025 10:56 + + + 406 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Usaha, DInsos DKI Jakarta Latih UMKM Lewat Pelatihan Non Teknis + 30 May 2025 12:11 + + + 429 + + + + + + + + + + PSAA PU 3 Bersama Puskesmas Duren Sawit Gelar Skrining Kesehatan untuk Anak Asuh dan Pegawai + 28 May 2025 10:17 + + + 500 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Serahkan SK Pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta + 28 May 2025 10:13 + + + 610 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 28 May 2025 10:07 + + + 0 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Sudin Sosial Jakpus Gelar Bimtek bagi PSM dan TKSK + 28 May 2025 10:02 + + + 569 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Lakukan Reunifikasi Anak di Bogor, Kini Telah Kembali ke Pelukan Keluarga + 28 May 2025 09:56 + + + 413 + + + + + + + + + + Sinergitas Dinsos-Dinkes, Bahas Program Kesehatan Berkelanjutan bagi Satgas P3S dan Warga Binaan Panti Sosial + 27 May 2025 19:38 + + + 471 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Tekankan Pilar Sosial Garda Terdepan Layanan Sosial + 27 May 2025 19:02 + + + 755 + + + + + + + + + + Apel Pilar-Pilar Sosial Jakarta Barat, Perkuat Sinergi dan Komitmen Layanan Sosial + 27 May 2025 16:43 + + + 375 + + + + + + + + + + Audensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Bahas Percepatan Revitalisasi Masjid Raya JIC + 27 May 2025 16:33 + + + 476 + + + + + + + + + + Raih Dua Penghargaan Sekaligus dalam Pelayanan Publik. Sudin Jaksel Mendapat Predikat Pelayanan Prima dan Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) + 27 May 2025 16:02 + + + 421 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 dan PMC KOICA Lakukan Kunjungan ke PPKD untuk Tingkatkan Pembinaan WBS + 27 May 2025 14:21 + + + 367 + + + + + + + + + + Pemkot Jakarta Timur - Dinsos DKI Tindaklanjuti Pemantauan Pengemis Bawa Anak di Klender Baru + 27 May 2025 09:56 + + + 551 + + + + + + + + + + Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Bulan Mei 2025 Telah Dicairkan + 23 May 2025 09:10 + + + 2614 + + + + + + + + + + Inklusi Nyata : Adi Buktikan Penyandang Down Syndrome Bisa Mandiri dan Berdaya + 23 May 2025 14:03 + + + 650 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja dan Penyuluh Sosial, Dinsos DKI Siap Transformasi Layanan Kesos + 23 May 2025 13:36 + + + 466 + + + + + + + + + + Komitmen Dinsos DKI dalam Pengelolaan Data Warga Binaan Sosial Berbasis Digital + 22 May 2025 19:35 + + + 361 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Kepala Dinsos DKI Paparkan Program Inovatif Kepada Menteri Sosial RI + 21 May 2025 21:29 + + + 452 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 21 May 2025 18:57 + + + 0 + + + + + + + + + + Sambut HUT ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan + 21 May 2025 11:09 + + + 386 + + + + + + + + + + Tingkatkan Semangat Kebangkitan, Kadinsos Pimpin Upacara Harkitnas + 01 Jan 1970 00:00 + + + 271 + + + + + + + + + + Ditemukan Terlantar di Terminal, Lansia Asal Kebumen Diselamatkan dan Dirujuk ke Panti Sosial + 19 May 2025 18:59 + + + 696 + + + + + + + + + + Apel Pilar Sosial, Kepala Dinsos DKI Tekankan Sinergi dan Aksi Nyata di Lapangan + 17 May 2025 20:08 + + + 439 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Telah Menyalurkan 431 Alat Bantu fisik + 16 May 2025 16:06 + + + 434 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Cipinang + 14 May 2025 14:16 + + + 360 + + + + + + + + + + Dukung Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Sambut Studi Banding FTI Jepang + 14 May 2025 11:55 + + + 379 + + + + + + + + + + Tinjau Lokasi Puting Beliung di Kalideres, Kadis Sosial DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Terpenuhi + 13 May 2025 16:27 + + + 506 + + + + + + + + + + Warga Binaan sosial Disabilitas Potensial PSBD BB 2 Tampilkan Karya di Bazaar Art & Craft + 10 May 2025 20:22 + + + 439 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Unjuk Karya di Bazaar Jakpreneur Kecamatan Kramat Jati + 10 May 2025 19:54 + + + 357 + + + + + + + + + + Rapim Perdana, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergi, Inovasi, dan Pembenahan Layanan Sosial + 09 May 2025 14:40 + + + 550 + + + + + + + + + + Gelanggang Remaja Kecamatan + 29 Apr 2025 13:54 + + + 535 + + + + + + + + + + Karang Taruna dapat Menggunakan Gelanggang Remaja Kecamatan untuk Berkegiatan + 09 May 2025 13:39 + + + 411 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan + 08 May 2025 19:08 + + + 483 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Kemandirian Ekonomi dan Masa Depan Sejahtera + 08 May 2025 10:20 + + + 482 + + + + + + + + + + Raih Predikat Pelayanan Prima, Suku Dinas Sosial Jakpus Jadi Bagian Kenaikan Peringkat Jakarta Pusat di Level Nasional + 06 May 2025 08:33 + + + 540 + + + + + + + + + + Tekan Kemiskinan Ekstrem, DKI Jakarta Luncurkan Taman Anak Sejahtera (TAS) untuk Anak Prasejahtera + 05 May 2025 11:30 + + + 842 + + + + + + + + + + Dorong Kegiatan Kepemudaan, Gubernur Pramono Luncurkan Aktivasi Balai Rakyat untuk Kegiatan Karang Taruna + 02 May 2025 20:33 + + + 646 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan dari BBPPKS Bandung atas Capaian Akreditasi LKS dan UPTD Terbanyak di Wilayah Kerja Regional II BBPPKS Bandung + 01 May 2025 14:35 + + + 380 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Apr 2025 20:00 + + + 0 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Skrining Kesehatan + 28 Apr 2025 14:47 + + + 828 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin Tampil dalam Perayaan Hari Kartini di Walikota Jakarta Timur + 26 Apr 2025 19:23 + + + 378 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Banyak Medali di Kejuaraan Para Renang DKI + 26 Apr 2025 10:32 + + + 390 + + + + + + + + + + FAQ Bantuan KLJ,KPDJ, dan KAJ + 25 Apr 2025 19:46 + + + 624 + + + + + + + + + + Peringati Hari Otonomi Daerah ke-29, Pegawai Dinsos DKI Gelar Apel Bersama + 25 Apr 2025 18:55 + + + 390 + + + + + + + + + + Respons Cepat Pemkot Jakpus dan Dinsos DKI untuk Warga Terdampak Kebakaran di Kelurahan Bungur + 25 Apr 2025 16:37 + + + 346 + + + + + + + + + + Keluarga Besar Werdatama Jaya Dinsos DKI Jakarta Gelar Halal Bi Halal + 24 Apr 2025 18:21 + + + 373 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Periode 2025-2030 + 23 Apr 2025 18:28 + + + 898 + + + + + + + + + + Perlengkapan Sekolah untuk 177 Anak PSAA Dinsos DKI sebagai Apresiasi Pasca Ngabuburide + 23 Apr 2025 14:47 + + + 347 + + + + + + + + + + Warga Binaan DIsabilitas Tuna Rungu PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau di Acara "Kartini Masa Kini" + 23 Apr 2025 11:55 + + + 442 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Timur Bantu Nenek Penderita Demensia Dirujuk ke Panti Sosial + 21 Apr 2025 11:33 + + + 473 + + + + + + + + + + Perkuat Kesiapsiagaan, 32 Tagana Muda Jalani Pelatihan di Hutan Kota + 20 Apr 2025 15:23 + + + 502 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kelapa + 19 Apr 2025 14:13 + + + 393 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Komisi E Ajak Anak Panti Nobar Film Edukatif + 18 Apr 2025 18:54 + + + 344 + + + + + + + + + + Dorong Keberfungsian Sosial, PSBD Budi Bhakti 1 Ajak Warga Binaan Rekreasi ke TMII + 18 Apr 2025 12:54 + + + 406 + + + + + + + + + + Wapres Gibran Ajak Anak Asuh Panti Sosial Nonton Film "Jumbo" di Senayan City + 11 Apr 2025 22:00 + + + 735 + + + + + + + + + + Triwulan Pertama 2025, Dinsos DKI Jangkau 1.579 PPKS di Jakarta + 11 Apr 2025 10:17 + + + 3132 + + + + + + + + + + Dorong Motivasi Membaca, Wapres Gibran Ajak Anak Asuh PSAA PU 1 Rekreasi ke Toko Buku + 07 Apr 2025 19:04 + + + 395 + + + + + + + + + + Dinas Sosial dan BAZNAS DKI Gelar Layanan Pijat Gratis di Posko Mudik Lebaran + 01 Apr 2025 19:23 + + + 321 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Lansia Penyintas Kebakaran di Kelurahan Grogol + 29 Mar 2025 15:19 + + + 436 + + + + + + + + + + Aktivasi Gelanggang Remaja Kecamatan bagi Karang taruna + 27 Mar 2025 13:16 + + + 471 + + + + + + + + + + Warga Terdampak Kebakaran di Rawa Terate Dapat Bantuan + 27 Mar 2025 10:19 + + + 423 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan Natura dari Pemkab Temanggung + 26 Mar 2025 20:24 + + + 437 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Grogol + 26 Mar 2025 14:42 + + + 493 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Puting Beliung di Tugu Selatan + 25 Mar 2025 20:15 + + + 416 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial KLJ, KPDJ, KAJ, serta Alat Bantu Fisik + 25 Mar 2025 14:32 + + + 7592 + + + + + + + + + + Tagana Jakarta Barat Gelar Santunan dan Buka Puasa Bersama + 24 Mar 2025 13:06 + + + 361 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Tekankan Jaga Kerukunan Umat Demi Pembangunan Jakarta + 23 Mar 2025 09:46 + + + 440 + + + + + + + + + + Makanan Khas Betawi yang Wajib Dijadikan Oleh-Oleh Saat Mudik + 22 Mar 2025 09:21 + + + 477 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Menawan dalam Konser Goresan Warna dan Getaran Jiwa + 20 Mar 2025 15:58 + + + 343 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Evakuasi PPKS Terlantar yang Meresahkan Warga di Papanggo + 20 Mar 2025 11:34 + + + 348 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir + 18 Mar 2025 17:59 + + + 464 + + + + + + + + + + Tanamkan Nilai Toleransi, Harmoni Ramadhan di Panti Sosial Asuhan Anak Bersama DAAI TV + 15 Mar 2025 11:50 + + + 525 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan untuk Penyandang Disabilitas, Langkah Menuju Kemandirian Finansial + 13 Mar 2025 14:38 + + + 419 + + + + + + + + + + Ramadhan Ceria di PSAA Balita Tunas Bangsa, Penuh Edukasi dan Eksplorasi + 12 Mar 2025 13:24 + + + 424 + + + + + + + + + + Sinergi Kemendagri - Pemprov DKI, Permudah Akses Dokumen Adminduk Bagi Warga Binaan + 10 Mar 2025 19:47 + + + 428 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan dari IKA UII untuk Korban Banjir Jakarta + 10 Mar 2025 15:50 + + + 438 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Utara Bantu Evakuasi Lansia Terlantar Ke Panti Sosial + 10 Mar 2025 14:06 + + + 647 + + + + + + + + + + Santap Sahur Produk Jakpreneur Dinas Sosial DKI Jakarta + 08 Mar 2025 12:35 + + + 366 + + + + + + + + + + Tim Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Dinsos DKI Kembali Gelar Giat LDP + 08 Mar 2025 10:14 + + + 447 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Penyintas Banjir Bidara Cina di GOR Otista + 05 Mar 2025 20:55 + + + 477 + + + + + + + + + + Giat Layanan Dukungan Psikososial Bagi Warga Terdampak Banjir di GOR Otista + 05 Mar 2025 19:25 + + + 402 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak - anak dan Lansia Terdampak Banjir di Pengadegan + 06 Mar 2025 15:11 + + + 490 + + + + + + + + + + Dapur Umum di Empat Wilayah Bergerak Penuhi Kebutuhan Pagan bagi Warga Terdampak Banjir + 05 Mar 2025 15:00 + + + 868 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Libatkan kampung Siaga Bencana selama Penanganan Banjir + 06 Mar 2025 11:28 + + + 722 + + + + + + + + + + Mensos RI Kunjungi Penyintas Banjir di Cawang dan Cililitan, pastikan Penanganan Banjir Optimal + 06 Mar 2025 10:14 + + + 463 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jaktim dan Jaksel + 04 Mar 2025 13:21 + + + 1116 + + + + + + + + + + Wagub Rano Tinjau Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 03 Mar 2025 15:00 + + + 424 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Kebakaran di Duren Sawit Terpenuhi + 01 Mar 2025 13:59 + + + 329 + + + + + + + + + + RAT Ke-48 Koperasi Dharma Sosial, Ajang Evaluasi dan Penyusunan Program Strategis bagi Anggota + 27 Feb 2025 18:30 + + + 382 + + + + + + + + + + Screening Kesehatan di PSBL HS 2, Upaya Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Menular serta Tidak Menular + 26 Feb 2025 14:53 + + + 371 + + + + + + + + + + Antisipasi Peningkatan PPKS Selama Ramadan, Sudin Sosial Jakpus Gelar Apel Kesiapsiagaan + 21 Feb 2025 12:10 + + + 392 + + + + + + + + + + Tingkatkan Sarana Kegiatan Kepemudaan, Pemprov DKI Resmikan Gedung Baru SKKT Duren Sawit + 18 Feb 2025 15:30 + + + 740 + + + + + + + + + + Persuasif, Satgas P3S Jakut Jangkau ODGJ yang Meresahkan Warga + 14 Feb 2025 19:56 + + + 505 + + + + + + + + + + PRESS RELEASE : Pemprov DKI Jakarta dan Kemensos RI Berkoordinasi untuk Menjamin Keberlanjutan Penghargaan bagi Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan + 14 Feb 2025 19:25 + + + 582 + + + + + + + + + + Bersama Tim PK3D, Satgas P3S Jakpus Bantu Orang Terlantar dengan Kondisi ‘Total Care’ Dirujuk ke RS + 11 Feb 2025 10:00 + + + 420 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Hadirkan Kelas Kecakapan Hidup untuk Warga Binaan + 04 Feb 2025 15:02 + + + 1348 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 30 Jan 2025 08:37 + + + 749 + + + + + + + + + + Suku Dinas Jakpus Salurkan Bantuan Awal bagi Penyintas Kebakaran Mangga Dua Selatan + 22 Jan 2025 15:50 + + + 398 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Pilar Sosial Melalui Ragam Pelatihan + 22 Jan 2025 13:26 + + + 580 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 21 Jan 2025 19:56 + + + 515 + + + + + + + + + + Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Dinsos DKI Jakarta, Berlangsung Penuh Sukacita + 17 Jan 2025 11:54 + + + 545 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Lanjutan Untuk Penyintas Kebakaran, di Kebon Kosong + 16 Jan 2025 16:30 + + + 425 + + + + + + + + + + Komitmen Jalankan Program CSR, 10 Perusahaan Raih Penghargaan Padmamitra Awards 2024 + 16 Jan 2025 14:29 + + + 1476 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 15 Jan 2025 16:17 + + + 400 + + + + + + + + + + Pencak Silat di PSAA Putra Utama 3: Membentuk Karakter dan Bangun Prestasi Anak Binaan + 15 Jan 2025 15:04 + + + 589 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berhasil Salurkan 86 Warga Binaan Sosial ke Dunia Kerja + 13 Jan 2025 15:33 + + + 291 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 701 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Langkah Strategis PSBR TJ 1, Dalam Mewujudkan Kemandirian Pemuda Rentan + 11 Jan 2025 08:46 + + + 429 + + + + + + + + + + 13 Anak Binaan PSBNRW Cahaya Batin, Ikuti Praktek Belajar Kerja di Bidang Shiatsu dan Massage + 10 Jan 2025 16:46 + + + 454 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Jangkau 5.998 PPKS Sepanjang Tahun 2024 + 09 Jan 2025 09:56 + + + 800 + + + + + + + + + + Dorong Pengentasan Kemiskinan, Dinsos DKI Bina 1.452 UMKM Melalui Program Jakpreneur + 07 Jan 2025 19:05 + + + 873 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Lakukan Verifikasi dan Validasi DTKS Pasif + 07 Jan 2025 11:06 + + + 1105 + + + + + + + + + + Meningkatkan Kemampuan Interaksi WBS Melalui Kegiatan Terapeutik, di Pantai Tanjung Pasir + 06 Jan 2025 16:42 + + + 335 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pengangkatan 43 Anak Sepanjang 2024 + 06 Jan 2025 14:24 + + + 925 + + + + + + + + + + Prestasi Akhir Tahun: Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Raih Penghargaan Zona Hijau dari Ombudsman RI + 04 Jan 2025 08:51 + + + 454 + + + + + + + + + + Bantu Penyandang Disabilitas, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 2.597 Alat Bantu Fisik Sepanjang 2024 + 02 Jan 2025 15:56 + + + 2252 + + + + + + + + + + PJ Gubernur Teguh Berbagi Kebahagiaan Natal, di Panti Asuhan Anak dan Lansia + 24 Dec 2024 22:19 + + + 436 + + + + + + + + + + Pengumuman Pemenang Lomba Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024 + 23 Dec 2024 12:36 + + + 507 + + + + + + + + + + Kanal Pengaduan Resmi Bantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) + 16 Dec 2024 12:20 + + + 2078 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Intens Salurkan Bantuan, bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 20 Dec 2024 17:29 + + + 591 + + + + + + + + + + Latih Kewirausahaan dan Kemandirian Remaja Binaan, PSBR TJ 1 Gelar Market Day + 20 Dec 2024 16:09 + + + 436 + + + + + + + + + + PSBL Harapan Sentosa 2 Berkontribusi dalam Panen Raya Serentak, di Jakarta Timur + 20 Dec 2024 11:59 + + + 618 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Apresiasi Peran FK Pusaka dalam Musda ke-V + 18 Dec 2024 16:24 + + + 466 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Bandung pada Keluarga + 18 Dec 2024 13:40 + + + 468 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan, Kepada Warga Terdampak Banjir Rob di Pluit + 16 Dec 2024 14:08 + + + 530 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi 750 Anggota Tagana + 15 Dec 2024 08:40 + + + 678 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, UMKM Jakpreneur Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Baking + 13 Dec 2024 18:02 + + + 501 + + + + + + + + + + Optimalisasi Layanan WBS Panti Sosial Melalui Transformasi Digital, Menggunakan Sipansos + 12 Dec 2024 22:22 + + + 452 + + + + + + + + + + Serunya Binaan PSAA Balita Tunas Bangsa Bermain, di Trans Studio Cibubur + 12 Dec 2024 13:20 + + + 673 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Ajak Penyandang Disabilitas Rekreasi, di Taman Impian Jaya Ancol + 11 Dec 2024 14:16 + + + 469 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Bagi Warga Terdampak Kebakaran, di Kebon Kosong + 11 Dec 2024 11:27 + + + 419 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Distribusikan Kaki Palsu Bagi Penyandang Disabilitas + 06 Dec 2024 15:06 + + + 751 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FK Tagana DKI Bahas Kesiapan dan Strategi Dalam Penanggulangan Bencana + 06 Dec 2024 14:24 + + + 533 + + + + + + + + + + DWP DKI Gelar Baksos di PSBL Harapan Sentosa 3 dan PSPBK Harapan Mulia + 05 Dec 2024 16:25 + + + 794 + + + + + + + + + + Gelorakan Semangat Kesetiakawanan Sosial, Dinsos DKI Gelar Jakarta Social Harmony Day + 05 Dec 2024 13:02 + + + 528 + + + + + + + + + + Disabilitas Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau, di Narasi Nusantara Mitra Praja Utama + 03 Dec 2024 15:19 + + + 1166 + + + + + + + + + + Gelar Jambore Karang Taruna, Dinsos DKI Dorong Kekompakan dan Kolaborasi Generasi Muda + 02 Dec 2024 12:10 + + + 542 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Adakan LDP Bagi Anak Penyintas Kebakaran di Jatinegara + 29 Nov 2024 15:38 + + + 470 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 28 Nov 2024 20:18 + + + 394 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI dan Dinas PPKUKM: Wujudkan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Sosial + 28 Nov 2024 16:52 + + + 409 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - Dinsos Subang Bantu Binaan Kembali ke Pelukan Keluarga, Setelah Belasan Tahun Berpisah + 26 Nov 2024 15:50 + + + 454 + + + + + + + + + + Bangun Karakter Binaan dan Pendamping Sosial, PSAA Putra Utama 1 Gelar Outbond + 25 Nov 2024 16:44 + + + 647 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1, Kontribusi dalam Pameran Internasional Plastic & Rubber Exhibition + 22 Nov 2024 14:34 + + + 461 + + + + + + + + + + Antisipasi Musim Penghujan, Pemprov DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 22 Nov 2024 11:37 + + + 343 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 50 PPKS ke Jawa Timur + 22 Nov 2024 10:59 + + + 498 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FIB UI Gelar Seminar Nasional, Bahas Pengusulan " Wongsonegoro " Sebagai Pahlawan Nasional + 20 Nov 2024 10:31 + + + 584 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Rapat Koordinasi, Persiapkan Integrasi Data di Portal Jakarta Satu + 30 Oct 2024 13:59 + + + 451 + + + + + + + + + + Giat Dinsos Dalam Rakor Persiapan Launching dan Bimbingan Teknis Sipending Emas Berbasis Mobile App + 16 Nov 2024 13:44 + + + 338 + + + + + + + + + + Lomba Memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024 + 19 Nov 2024 09:51 + + + 473 + + + + + + + + + + Optimalkan Akurasi Data, Dinsos DKI Luncurkan SiPending Emas Mobile + 18 Nov 2024 09:39 + + + 514 + + + + + + + + + + Tagana Goes To Campus, Bidik Mahasiswa Tanggap Bencana + 16 Nov 2024 20:59 + + + 550 + + + + + + + + + + Permudah Akses Legalitas, 24 Anak Binaan PSBG Belaian Kasih Dapat Perwalian + 15 Nov 2024 22:19 + + + 555 + + + + + + + + + + Pelatihan Inisiatif Percontohan SEDAYA, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat + 15 Nov 2024 14:57 + + + 700 + + + + + + + + + + Dorong Minat Baca Warga Binaan, PSAA Putra Utama 1 - Yakult Indonesia Resmikan Perpustakaan + 15 Nov 2024 11:46 + + + 585 + + + + + + + + + + KORPRI Gelar Bakti Sosial Di PSBR Taruna Jaya 2, Berikan Bantuan Bagi Warga Binaan dan Masyarakat Sekitar + 14 Nov 2024 12:42 + + + 602 + + + + + + + + + + Sambut Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024, Dinsos DKI Buka Pendaftaran Ajang Lomba Bagi Disabilitas + 14 Nov 2024 11:52 + + + 423 + + + + + + + + + + Kejuaraan Pencak Silat Panglima TNI Tingkat Nasional, Binaan PSAA PU 2 Raih Medali Emas dan Perak + 12 Nov 2024 12:02 + + + 531 + + + + + + + + + + Era Pilkada, ASN Harus Menjaga Netralitas + 09 Nov 2024 13:43 + + + 418 + + + + + + + + + + Optimalkan Ketepatan Data Sasaran, Dinsos DKI Integrasikan Data Bansos Pada Portal Jakarta Satu + 08 Nov 2024 20:49 + + + 643 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal Warga Terdampak Kebakaran di Papanggo + 08 Nov 2024 16:26 + + + 363 + + + + + + + + + + Melihat Jakarta dari Puncak: Kunjungan Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 ke Monumen Nasional + 07 Nov 2024 16:21 + + + 223 + + + + + + + + + + Deklarasi Pilgub Ramah Anak, Wujud Komitmen DKI Jakarta untuk Pemilu Inklusif dan Aman bagi Generasi Muda + 06 Nov 2024 17:07 + + + 369 + + + + + + + + + + Dukung Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Dinsos DKI Jalin Kerja Sama Dengan FISIP UI + 06 Nov 2024 13:53 + + + 454 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 100 Orang Terlantar, ke Jabar dan Jateng + 05 Nov 2024 15:53 + + + 702 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakpus - STIKes RS Husada Kolaborasi Dorong Kemandirian Binaan UILS Kemayoran + 05 Nov 2024 12:16 + + + 447 + + + + + + + + + + Raih Juara 2 Senam Kreasi, DWP Dinsos Unjuk Kreatifitas Pada Pekan Olahraga DWP DKI Jakarta 2024 + 01 Nov 2024 17:00 + + + 446 + + + + + + + + + + Kunjungi PSAA PU 2, Kadinsos DKI Pastikan Kesiapan Sosialisasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula + 01 Nov 2024 16:04 + + + 385 + + + + + + + + + + Pastikan Berkualitas, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 31 Oct 2024 14:52 + + + 596 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan dan Skill di Bidang IT, WBS PSBR TJ 1 Rasakan Suasana Perkuliahan di Binus Internasional + 28 Oct 2024 14:09 + + + 187 + + + + + + + + + + Partisipasi Masyarakat Cerdaskan Bangsa, PSAA Balita Tunas Bangsa Menerima Bantuan Pendidikan dan Kesehatan + 25 Oct 2024 11:41 + + + 658 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Pandeglang, Dengan Keluarga + 24 Oct 2024 15:24 + + + 674 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Forum Diskusi, Bahas Pentepatan Data Bantuan Sosial + 22 Oct 2024 17:56 + + + 541 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Penggunaan APAR + 18 Oct 2024 10:52 + + + 398 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kalianyar + 16 Oct 2024 10:47 + + + 399 + + + + + + + + + + Dorong 1.369 Anggota Tagana Aktif, Dinsos DKI Terima Penghargaan Dari Kemensos RI + 21 Oct 2024 10:31 + + + 596 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Evakuasi Lansia Sebatang Kara Yang Sedang Sakit + 18 Oct 2024 15:56 + + + 354 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Dua Medali, Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 16 Oct 2024 14:49 + + + 399 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Layanan Dukungan Psikososial Untuk Anak-Anak Penyintas Kebakaran Jembatan Besi + 16 Oct 2024 11:07 + + + 408 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Susun SOP Untuk Implementasi Sistem Pendataan Geospasial + 16 Oct 2024 10:06 + + + 480 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Bantuan 100 Tongkat Netra Elektrik Dari KOSA + 15 Oct 2024 15:15 + + + 386 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Peringatan HUT ke-15 TKSK + 13 Oct 2024 12:34 + + + 326 + + + + + + + + + + Dorong Akuntabilitas, Dinsos DKI Inisiasi Pengintegrasian dan Pemanfaatan DTKS Berbasis Geospasial Pada Portal Jakarta Satu + 12 Oct 2024 09:34 + + + 467 + + + + + + + + + + Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan UGB dan PUB + 10 Oct 2024 16:33 + + + 292 + + + + + + + + + + Anak Binaan PSAA Putra Utama 3, Terima Bantuan Laptop Dari Lenovo Indonesia + 10 Oct 2024 11:47 + + + 544 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 2 Pertemukan Lansia Binaan, Dengan Keluarga + 07 Oct 2024 15:26 + + + 1157 + + + + + + + + + + Triwulan III 2024, Dinsos DKI Jakarta Telah Pulangkan 1.113 Orang Terlantar + 03 Oct 2024 15:12 + + + 452 + + + + + + + + + + Lima Binaan Panti Dinsos DKI, Ikut Berlaga Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 01 Oct 2024 16:38 + + + 373 + + + + + + + + + + Pelatihan First Aid Responder, Kesiapan Dinsos DKI Hadapi Kegawatdaruratan Medis + 01 Oct 2024 13:48 + + + 533 + + + + + + + + + + Serunya Balita Binaan Panti Sosial Menaiki Tank, Saat Kunjungan Ke YONRANRATFIB 1 Marinir + 27 Sep 2024 16:44 + + + 342 + + + + + + + + + + Satgas P3S Sudin Sosial Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk Ke Panti Sosial + 21 Aug 2024 10:17 + + + 427 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Rujuk Pengemis, Bermodus Kaki Buntung ke Panti Sosial + 26 Sep 2024 15:26 + + + 562 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Masuk Top 5 Dalam Penganugerahan, Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK 2024 + 26 Sep 2024 13:52 + + + 491 + + + + + + + + + + Membangun Fungsi Sosial, PSBL HS 2 Ajak Binaan Orientasi Alam Di Taman Margasatwa Ragunan + 26 Sep 2024 09:55 + + + 559 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Terus Salurkan Bantuan, Bagi Warga Terdampak Kebakaran Cipinang + 23 Sep 2024 14:25 + + + 553 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Rujuk PMKS Sebatang Kara ke Panti Sosial + 20 Sep 2024 14:19 + + + 463 + + + + + + + + + + UILS Duren Sawit Hadiri Chief Profesional, Untuk Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Binaan dan Petugas Pendamping + 20 Sep 2024 14:13 + + + 499 + + + + + + + + + + Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPJS Kesehatan, Oleh Suku Dinas Sosial dan Walikota Jakarta Barat + 20 Sep 2024 14:05 + + + 421 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Mulai Cairkan Bansos PKD, Tahap 3 Tahun 2024 + 19 Sep 2024 16:49 + + + 721 + + + + + + + + + + WBS PSBNRW Cahaya Batin Wakili DKI Jakarta Lomba Pantonim, Pada Ajang FLS2N Tingkat Nasional + 19 Sep 2024 16:31 + + + 368 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Pulangkan 699 Orang Terlantar + 17 Jul 2024 10:07 + + + 716 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - UNJ Kembali Gelar Pelatihan Tata Boga, Bagi UMKM Binaan Jakpreneur + 17 Sep 2024 16:17 + + + 567 + + + + + + + + + + Pengenalan Lingkungan, UILS Koja Ajak Binaan Rekreasi ke Taman Margasatwa Ragunan + 12 Sep 2024 16:24 + + + 508 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Gelar Layanan Dukungan Psikososial Bagi Penyintas Kebakaran Manggarai + 09 Sep 2024 14:12 + + + 375 + + + + + + + + + + Terpisah Selama Puluhan Tahun, PSBI Bangun Daya 2 Akhirnya Reunifikasi Warga Binaan Kembali Bersama Keluarga + 06 Sep 2024 14:07 + + + 381 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBD Budi Bhakti 1, Sabet Sejumlah Medali Pekan Paralimpik DKI Jakarta + 30 Aug 2024 13:50 + + + 356 + + + + + + + + + + Dorong Kerjasama Pertukaran Program Keterampilan, PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan KSWP + 14 Aug 2024 16:23 + + + 455 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Teguran Persuasif Kepada Ibu Anak Pengemis, Ternyata Berkecukupan + 09 Aug 2024 13:40 + + + 648 + + + + + + + + + + Produk Karya Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI, Ramaikan Bazar UMKM Di JITEX + 08 Aug 2024 10:41 + + + 479 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Gelar Pelatihan Kewirausahaan, Bagi Masyarakat Prasejahtera Terdaftar DTKS + 06 Aug 2024 16:44 + + + 474 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - RSPAD Selamatkan Bayi Enam Bulan Ditelantarkan Orang Tua Kandung Dengan Kondisi Gizi Buruk + 02 Aug 2024 06:45 + + + 725 + + + + + + + + + + Bidik Disabilitas Jadi Wirausaha, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Menjahit + 31 Jul 2024 16:37 + + + 567 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bersama Koalisi Nasional Pokja Disabilitas, Launching Buku Pendataan Inklusi Penyandang Disablitas + 31 Jul 2024 16:32 + + + 486 + + + + + + + + + + Penyaluran Kartu ATM bagi Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ di Jakarta Selatan + 29 Jul 2024 14:44 + + + 675 + + + + + + + + + + Resmi Dikukuhkan, Pengurus TJSLBU Diharapkan Mampu Dorong Sinergi Bangun Kota Jakarta + 26 Jul 2024 16:07 + + + 422 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bansos PKD Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ Wilayah Jakut + 26 Jul 2024 14:38 + + + 495 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Sosial PKD Tahap 3 2024 + 23 Jul 2024 14:52 + + + 364 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Kartu ATM Penerima Baru Bansos PKD, Diawali Dengan KAJ + 24 Jul 2024 10:12 + + + 2148 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 17 Jul 2024 17:38 + + + 0 + + + + + + + + + + Ragam Layanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta + 17 Jul 2024 15:09 + + + 839 + + + + + + + + + + Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Kejati DKI - Pemprov DKI Melakukan Penyerahan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak untuk Anak Asuh Panti Sosial + 11 Jul 2024 16:21 + + + 306 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Sudah Salurkan 1.211 Alat Bantu Fisik + 12 Jul 2024 16:15 + + + 462 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Penyintas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang + 02 Jul 2024 16:11 + + + 388 + + + + + + + + + + Lebih Dekat dengan Masyarakat, Sudin Sosial Jakpus Luncurkan Layanan Berbasis Aplikasi Whatsapp + 25 Jun 2024 16:00 + + + 584 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - PPKD Jaktim Gelar Pelatihan Barista, Bahasa Jepang, Bagi Penyandang Disabilitas dan WBS + 25 Jun 2024 12:15 + + + 432 + + + + + + + + + + Dorong Kualitas Produk Binaan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan dan Desain Kemasan + 20 Jun 2024 11:06 + + + 345 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih 92,27, Pada Indeks Kepuasaan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024 + 14 Jun 2024 17:32 + + + 514 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk ke Panti Sosial + 13 Jun 2024 11:53 + + + 560 DINAS SOSIAL + + + + + + Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 + + + + + + + + + + + + + NAVIGASI + + Beranda + + Prakata + + Bagan + + Unduhan + + + + INFORMASI KONTAK + + (021) 426-5117 + dinsosdki@jakarta.go.id + + Jam Kerja: + Senin – Kamis (08.00 – 16.00 WIB) + Jumat (08.00 – 16.30 WIB) + + + + + MEDIA SOSIAL + + Instagram + Facebook + Youtube + Twitter diff --git a/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_serunya-binaan-psaa-balita-tunas-bangsa-bermain-di-trans-studio-cibubur.md b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_serunya-binaan-psaa-balita-tunas-bangsa-bermain-di-trans-studio-cibubur.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c3b2d228e330002a21b5cb3f32fc0171c45926e5 --- /dev/null +++ b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_serunya-binaan-psaa-balita-tunas-bangsa-bermain-di-trans-studio-cibubur.md @@ -0,0 +1,8404 @@ +--- +url: https://dinsos.jakarta.go.id/berita/serunya-binaan-psaa-balita-tunas-bangsa-bermain-di-trans-studio-cibubur +title: "Serunya Binaan PSAA Balita Tunas Bangsa Bermain, di Trans Studio Cibubur - Dinas Sosial DKI Jakarta" +domain: dinsos.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:32 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Serunya Binaan PSAA Balita Tunas Bangsa Bermain, di Trans Studio Cibubur - Dinas Sosial DKI Jakarta + +Dalam upaya memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak asuhan, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Balita Tunas Bangsa baru-baru ini mengadakan kegiatan rekreasi ke Trans Studio Mall Cibubur. Kegiatan yang diikuti oleh 46 orang anak berusia 4-7 tahun ini bertujuan untuk memperkenalkan dunia luar yang lebih luas serta meningkatkan perkembangan fisik dan sosial anak-anak. " Kami sangat senang bisa mengajak anak-anak ke tempat seperti ini. Kegiatan ini bukan hanya sekadar bermain, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kami dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak. Kami ingin mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan bahagia, " ujar Kepala PSAA Balita Tunas Bangsa, Flora Magdalena. Selama di Trans Studio Mall, anak-anak terlihat sangat antusias mencoba berbagai wahana permainan yang menarik seperti magic ball, carousel kuda, dan snow playground. Mereka juga menyaksikan pertunjukan Jurassic Live Show yang menegangkan. " Senang sekali bisa bermain di sini, Bu! " ujar salah seorang anak dengan riang. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama para donatur yang telah membantu terselenggaranya acara tersebut. " Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mendukung kegiatan ini. Berkat bantuan mereka, anak-anak kami bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa dan merasakan berbagai pengalaman baru. Melalui kegiatan-kegiatan positif seperti ini, kami yakin anak-anak akan tumbuh menjadi generasi penerus yang berkualitas, " tutup Flora. Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 Serunya Binaan PSAA Balita Tunas Bangsa Bermain, di Trans Studio Cibubur Serunya Binaan PSAA Balita Tunas Bangsa Bermain, di Trans Studio Cibubur + Pusdatin: 12 Dec 2024 13:20 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dalam upaya memberikan pengalaman berharga bagi anak-anak asuhan, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Balita Tunas Bangsa baru-baru ini mengadakan kegiatan rekreasi ke Trans Studio Mall Cibubur. Kegiatan yang diikuti oleh 46 orang anak berusia 4-7 tahun ini bertujuan untuk memperkenalkan dunia luar yang lebih luas serta meningkatkan perkembangan fisik dan sosial anak-anak. + " Kami sangat senang bisa mengajak anak-anak ke tempat seperti ini. Kegiatan ini bukan hanya sekadar bermain, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kami dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anak. Kami ingin mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, dan bahagia, " ujar Kepala PSAA Balita Tunas Bangsa, Flora Magdalena. + Selama di Trans Studio Mall, anak-anak terlihat sangat antusias mencoba berbagai wahana permainan yang menarik seperti magic ball, carousel kuda, dan snow playground. Mereka juga menyaksikan pertunjukan Jurassic Live Show yang menegangkan. + " Senang sekali bisa bermain di sini, Bu! " ujar salah seorang anak dengan riang. + Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama para donatur yang telah membantu terselenggaranya acara tersebut. + " Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur yang telah mendukung kegiatan ini. Berkat bantuan mereka, anak-anak kami bisa merasakan kebahagiaan yang luar biasa dan merasakan berbagai pengalaman baru. Melalui kegiatan-kegiatan positif seperti ini, kami yakin anak-anak akan tumbuh menjadi generasi penerus yang berkualitas, " tutup Flora. + + + Berita Utama + + Lihat Semua Berita + + + + + + + + + + + Operasi Bina Tertib Praja 2026: Petugas Gabungan Tertibkan Trotoar di Sejumlah Ruas Jalan + 10 Mar 2026 12:02 + + + 76 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Pasar Minggu, Dievakuasi Petugas Sudinsos Jaksel + 10 Mar 2026 08:41 + + + 205 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) + 03 Mar 2026 16:30 + + + 147 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menjadi salah satu Tim Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025-2030 + 03 Mar 2026 19:43 + + + 183 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Februari 2026 + 25 Feb 2026 20:04 + + + 373 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Usulan Pembaruan DTSEN + 23 Feb 2026 17:00 + + + 349 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Januari 2026. + 13 Feb 2026 14:10 + + + 899 + + + + + + + + + + Bantuan Sosial KAJ, KLJ dan KPDJ Tahun 2026 + 02 Feb 2026 17:13 + + + 3908 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial dan Alat Kontak Layanan Dukungan Psikososial kepada Warga Terdampak di Cengkareng dan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat + 24 Jan 2026 07:11 + + + 580 + + + + + + + + + + Ketua Majelis Nasional Republik Korea Kunjungi PSBR Taruna Jaya 1 + 23 Jan 2026 14:18 + + + 225 + + + + + + + + + + Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Sosial + 21 Jan 2026 16:09 + + + 347 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas Sosial di Lima Wilayah Kota menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir + 13 Jan 2026 19:00 + + + 534 + + + + + + + + + + Kepala Dinsos DKI Jakarta Menyerahkan Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu Kepada 316 Orang Pegawai + 02 Jan 2026 15:25 + + + 674 + + + + + + + + + + Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Laksanakan Bakti Sosial ke Panti Asuhan + 07 Jan 2026 00:00 + + + 877 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ Bulan Desember + 24 Dec 2025 17:07 + + + 3219 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa bersama Srikandi Jakarta Gelar Pemasangan Anting bagi Anak Perempuan + 24 Dec 2025 12:27 + + + 723 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Wijaya Kusuma + 23 Dec 2025 20:00 + + + 396 + + + + + + + + + + Musprov ke-7 IPSM DKI Perkuat Kolaborasi Sosial di Jakarta + 23 Dec 2025 11:33 + + + 310 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 Kategori Informatif + 22 Dec 2025 19:26 + + + 378 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan bagi Penyintas Kebakaran di Kapuk Muara + 22 Dec 2025 19:08 + + + 382 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ibu + 22 Dec 2025 14:46 + + + 316 + + + + + + + + + + Warga Binaan Dinsos DKI Gelar Christmas Carol di Kawasan Sarinah + 19 Dec 2025 19:45 + + + 518 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 1 Raih Prestasi di Kejuaraan Pencak Silat KONI Jakarta Timur Ke-3 + 19 Dec 2025 15:00 + + + 400 + + + + + + + + + + Panen Lele di PSBL Harapan Sentosa 4 Jadi Sarana Rehabilitasi dan Kemandirian Warga Binaan + 19 Dec 2025 13:54 + + + 320 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Bela Negara + 19 Dec 2025 12:58 + + + 378 + + + + + + + + + + Forum CSR DKI - Joyday Ice Cream mengajak anak PSAA PU 1, Nobar Zootopia 2 + 18 Dec 2025 20:30 + + + 325 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Satgas P3S + 18 Dec 2025 09:10 + + + 399 + + + + + + + + + + Kondisi Kesehatan Sudah Stabil,, PSBI Bangun Daya 2 Pulangkan Warga Binaan Asal Bandung + 16 Dec 2025 16:01 + + + 517 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Gelar Kegiatan Hidroponik untuk WBS + 16 Dec 2025 15:09 + + + 316 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Kejati Kerja Sama Penerapan Keadilan dan Kerja Sama + 16 Dec 2025 13:37 + + + 343 + + + + + + + + + + Monev Triwulan IV 2025, Dinsos DKI Dorong Capaian P3DN + 15 Dec 2025 15:35 + + + 460 + + + + + + + + + + PM UILS Duren Sawit, Dukuh, dan LBK Malaka Ikuti Giat Edukatif dan Rekreatif di Ragunan + 15 Dec 2025 15:00 + + + 426 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakarta Pusat Gelar Pengenalan Lingkungan bagi PM UILS di TMII + 15 Dec 2025 13:54 + + + 321 + + + + + + + + + + Sebanyak 14 Warga Binaan PSBI Bangun Daya 2 Dipulangkan ke Daerah Asal + 15 Dec 2025 13:23 + + + 384 + + + + + + + + + + PMI Jakarta Pusat Beri Penghargaan Kemanusiaan, Kepala Dinsos DKI Raih Humanitarian Excellence Award + 14 Dec 2025 15:00 + + + 350 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Hadirkan Kepedulian Sosial dalam Momen Natal + 13 Dec 2025 20:49 + + + 296 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Perkuat Peran Pilar Sosial dan Gotong Royong Menuju Indonesia Emas + 13 Dec 2025 18:22 + + + 335 + + + + + + + + + + 20 Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Mengikuti rangkaian Acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 + 12 Dec 2025 20:15 + + + 297 + + + + + + + + + + Wagub Rano Ajak Lansia Binaan Panti Dinsos Nonton Agak Laen : Menyala Pantiku + 11 Dec 2025 22:49 + + + 337 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan Inspiratif dalam Knowledge Management Awards 2025 + 10 Dec 2025 20:00 + + + 383 + + + + + + + + + + Transjakarta - Dinsos DKI Dorong Kemandirian Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur + 10 Dec 2025 17:07 + + + 321 + + + + + + + + + + Dorong Binaan Tata Masa Depan, PSBR Taruna Jaya 1 Gelar FGD Kebijakan Pendampingan Karir + 10 Dec 2025 12:38 + + + 421 + + + + + + + + + + Monitoring ke TAS Arutala, Kadis Sosial Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak + 10 Dec 2025 11:36 + + + 484 + + + + + + + + + + Binaan dan Pelaku Usaha Disabilitas Ikuti Edukasi Keuangan serta Peluncuran Buku Pedoman Literasi Keuangan + 09 Dec 2025 18:41 + + + 353 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Rob di Kepulauan Seribu + 09 Dec 2025 17:50 + + + 435 + + + + + + + + + + Nandang Akhirnya Dipulangkan, PSBL HS 3 Laksanakan Reunifikasi dengan Keluarga di Surabaya + 09 Dec 2025 14:28 + + + 307 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesiapsiagaan, Dinsos DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 09 Dec 2025 14:27 + + + 500 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Tata Kelola Melalui Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan SK + 08 Dec 2025 15:35 + + + 342 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Baznas DKI Perkuat Kerja Sama Program Sosial Berkelanjutan + 08 Dec 2025 15:18 + + + 355 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan 2025 + 08 Dec 2025 14:08 + + + 546 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI, Danantara,& BNI Dorong Pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Disabilitas + 08 Dec 2025 13:11 + + + 460 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berkomitmen Wujudkan Jakarta Jadi Kota Inklusif + 07 Dec 2025 20:18 + + + 349 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Kembali Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Marunda + 07 Dec 2025 19:00 + + + 308 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 06 Dec 2025 18:36 + + + 382 + + + + + + + + + + Perkuat Layanan Pengaduan, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat + 05 Dec 2025 15:45 + + + 715 + + + + + + + + + + Selamat Hari Disabilitas Internasional 2025 + 03 Dec 2025 15:12 + + + 760 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 03 Dec 2025 21:15 + + + 9307 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Distribusikan Kartu ATM kepada Penerima Baru Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ + 02 Dec 2025 13:33 + + + 5382 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa Jalani Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman RI + 02 Dec 2025 13:31 + + + 446 + + + + + + + + + + BPBD DKI Gelar Pelatihan Evakuasi Aman bagi Disabilitas di PSBL HS 2 + 02 Dec 2025 08:34 + + + 559 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Borong 6 Medali di Kejuaraan Jakarta Nasional Pencak Silat 2025 + 02 Dec 2025 08:14 + + + 636 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA PU 3 Ukir Prestasi Nasional di Ajang JNPS #2 + 01 Dec 2025 20:59 + + + 448 + + + + + + + + + + HUT ke-54 KORPRI: ASN Didorong Jadi Kompas Moral Bangsa + 01 Dec 2025 10:58 + + + 531 + + + + + + + + + + Pelepasan Bantuan Kemanusiaan bagi Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Sumatera + 01 Dec 2025 10:27 + + + 842 + + + + + + + + + + Dukung Mobilitas Disabilitas, Pemprov DKI Bagikan Kartu Layanan Gratis Transportasi + 01 Dec 2025 09:59 + + + 1147 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan Wujud Kolaborasi Pemberdayaan Seni dan Sosial di Jakarta + 30 Nov 2025 13:56 + + + 557 + + + + + + + + + + Dari Panti ke Podium Nasional, Atlet PSAA PU 1 Raih Juara! + 30 Nov 2025 12:55 + + + 462 + + + + + + + + + + Gulkarmat DKI Jakarta Latih Warga Binaan PSBL HS 2 Cegah Kebakaran + 30 Nov 2025 10:48 + + + 547 + + + + + + + + + + Meresahkan Warga, Satgas P3S Jangkau ODGJ Dirujuk ke RSKD Duren Sawit + 28 Nov 2025 13:32 + + + 699 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 27 Nov 2025 11:33 + + + 911 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 26 Nov 2025 21:30 + + + 28 + + + + + + + + + + DWP Dinas Sosial Raih Penghargaan Suporter Terbaik pada POR DWP DKI Jakarta 2025 + 27 Nov 2025 08:49 + + + 620 + + + + + + + + + + Santunan Yatim dan Dhuafa di JIC, Dinsos Tekankan Pentingnya Solidaritas Sosial + 26 Nov 2025 08:34 + + + 563 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan November + 25 Nov 2025 21:32 + + + 3208 + + + + + + + + + + Perkuat Edukasi Pencegahan Perundungan, Sudin Sosial Jakarta Pusat Laksanakan Program 4S di SDN Kampung Bali 01 + 25 Nov 2025 10:14 + + + 592 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 24 Nov 2025 19:00 + + + 71 + + + + + + + + + + Tinjau PSBK Harapan Jaya, Kadis Sosial DKI Pastikan Layanan Sosial hingga Fasilitas di Panti Optimal + 24 Nov 2025 14:07 + + + 603 + + + + + + + + + + Jakarta Teguhkan Komitmen Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak + 22 Nov 2025 21:14 + + + 379 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bakti 1 Berkontribusi dalam Pameran Internasional Plastics & Rubber Exhibition 2025 + 22 Nov 2025 10:11 + + + 423 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Hadiri Deklarasi Jaga Jakarta + 21 Nov 2025 15:47 + + + 655 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 21 Nov 2025 08:49 + + + 754 + + + + + + + + + + Askesra DKI Temu Jajaran Kepala Panti, Beri Arahan Perkuat Koordinasi dan Optimalkan Layanan Sosial + 20 Nov 2025 21:14 + + + 607 + + + + + + + + + + Gubernur Lantik Pejabat Baru, Fokuskan Penguatan Layanan dan Respons Publik + 20 Nov 2025 21:08 + + + 379 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Kebakaran di Ciracas + 20 Nov 2025 10:40 + + + 592 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 19 Nov 2025 19:07 + + + 39 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan Warga Terdampak Banjir di Dua Kelurahan + 19 Nov 2025 13:57 + + + 670 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berikan Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 19 Nov 2025 13:37 + + + 351 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Dampingi Gubernur dalam Audiensi KPAI Terkait Pelaksanaan Anugerah KPAI 2025 + 18 Nov 2025 20:17 + + + 486 + + + + + + + + + + Kurasi UMKM Binaan Dinsos DKI Jakarta Dorong Peningkatan Kualitas Produk + 18 Nov 2025 19:32 + + + 586 + + + + + + + + + + Pastikan Layanan Berjalan Optimal, Wagub DKI Tinjau Kantor Suku Dinas Sosial Jakarta Utara + 18 Nov 2025 14:10 + + + 524 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pemulangan 100 PPKS ke Jawa Barat dan Jawa Tengah + 18 Nov 2025 12:11 + + + 501 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Benhil + 18 Nov 2025 08:13 + + + 502 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Setu, Sudin Sosial Jaktim Lakukan Penanganan dan Koordinasi Lintas Lembaga + 17 Nov 2025 15:01 + + + 679 + + + + + + + + + + Bubhak One Band Tampil di Acara Semarak Bazar Lokal Jakarta Entrepreneur di Taman Cattleya + 17 Nov 2025 13:31 + + + 409 + + + + + + + + + + Kebakaran di Manggarai Selatan, Sudinsos Jaksel Pastikan Bantuan Tersalurkan + 17 Nov 2025 11:49 + + + 495 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 17 Nov 2025 10:54 + + + 611 + + + + + + + + + + Semarak Angklung di Bundaran HI, 1000 Lansia Tampilkan Ekspresi Musikal dalam 15th World Angklung's Day + 16 Nov 2025 16:44 + + + 703 + + + + + + + + + + PT Trias Indra Saputra Selenggarakan DUO Day 2025, Empat Warga Binaan PSBD BB 1 Ikuti Pengenalan Dunia Kerja + 15 Nov 2025 21:10 + + + 506 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Lanjutkan Penguatan Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial + 15 Nov 2025 10:44 + + + 621 + + + + + + + + + + Dukungan Psikososial Diberikan bagi Siswa SMAN 72, Pemerintah Pastikan Proses Pemulihan Berjalan Optimal + 13 Nov 2025 18:19 + + + 786 + + + + + + + + + + PSBK Harapan Jaya Pertemukan Warga Binaan dengan Keluarga Setelah Lima Tahun Terpisah + 12 Nov 2025 19:03 + + + 421 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 12 Nov 2025 18:05 + + + 87 + + + + + + + + + + Bulan Dana PMI 2025, Dinas Sosial DKI Jakarta Sumbang Rp120 Juta + 12 Nov 2025 13:54 + + + 651 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 12 Nov 2025 11:09 + + + 295 + + + + + + + + + + Tagana DKI Gelar Rapat Kerja, Optimalkan Peran Strategis dalam Penanganan Bencana + 11 Nov 2025 19:54 + + + 680 + + + + + + + + + + P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Bantu Lansia Terlantar Sebatang Kara Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Nov 2025 15:53 + + + 661 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan FIB UI Gelar Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Maria Ulfah Santoso + 11 Nov 2025 14:42 + + + 448 + + + + + + + + + + Gelar Rapim, Kadis Sosial Tekankan Sinergisitas dan Profesionalisme Aparatur + 11 Nov 2025 14:07 + + + 374 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Luncurkan Inovasi Digital “PEDANG ASIK” + 11 Nov 2025 12:03 + + + 737 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Rumah Roboh di Pegangsaan + 10 Nov 2025 20:09 + + + 485 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional + 10 Nov 2025 13:14 + + + 563 + + + + + + + + + + Wamenkes Tinjau Pemeriksaan Kesehatan Lansia di PSTW Budi Mulia 3 + 09 Nov 2025 10:49 + + + 491 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Grogol Utara dan Cipete + 09 Nov 2025 09:26 + + + 663 + + + + + + + + + + Atlet PSBNRW CB Raih Prestasi di POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI 2025 Jakarta + 07 Nov 2025 15:43 + + + 582 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Berikan Bantuan untuk Rumah Terdampak Longsor di Bintaro + 07 Nov 2025 14:39 + + + 448 + + + + + + + + + + 58 Pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta Resmi Dilantik, Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Responsif + 07 Nov 2025 13:39 + + + 1846 + + + + + + + + + + Gelar FGD, Dinsos DKI Optimalkan Profesionalisme dan Legitimasi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Publik + 07 Nov 2025 09:39 + + + 437 + + + + + + + + + + Koperasi Konsumen Dharma Sosial Gelar Audiensi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta + 06 Nov 2025 19:24 + + + 464 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Pimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan di Sungai Lebak Bulus + 04 Nov 2025 18:16 + + + 733 + + + + + + + + + + Job Fair Disabilitas di TIM, Dinsos DKI Fasilitasi 36 Warga Binaan Sosial + 04 Nov 2025 12:31 + + + 585 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Branding dan Desain Kemasan bagi Pelaku Usaha Binaan Jakpreneur + 01 Nov 2025 08:23 + + + 509 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja Sosial Masyarakat, Dinas Sosial Gelar Bimtek Khusus + 31 Oct 2025 14:39 + + + 696 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir dan Tanah Longsor di Jakarta Selatan + 31 Oct 2025 13:50 + + + 770 + + + + + + + + + + Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025 + 30 Oct 2025 16:29 + + + 4653 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Gelar Program 4S di SMPN 60 Jakarta, Ajak Siswa Cegah Perundungan + 30 Oct 2025 14:15 + + + 632 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Ajak WBS Refreshing dan Bersosialisasi di Taman Herbal Insani + 29 Oct 2025 10:55 + + + 560 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda + 28 Oct 2025 14:33 + + + 660 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan Oktober + 24 Oct 2025 21:26 + + + 1756 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Audiensi Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia + 27 Oct 2025 11:37 + + + 622 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan 11 ABF untuk Penyandang Disabilitas + 26 Oct 2025 17:26 + + + 796 + + + + + + + + + + Dua Warga Binaan Disabilitas PSBNRW Cahaya Batin Raih Gelar Sarjana + 23 Oct 2025 13:19 + + + 589 + + + + + + + + + + Pegawai Dinsos DKI Ikuti Seminar Kesehatan, Bahas Kanker Serviks dan Tumor Rongga Mulut + 22 Oct 2025 14:19 + + + 555 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Lakukan Reunifikasi Tiga Warga Binaan Sosial + 17 Oct 2025 21:01 + + + 546 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bekali 220 PJLP dengan Pemahaman Akuntabilitas Keuangan dan Etika Pelayanan + 17 Oct 2025 20:46 + + + 798 + + + + + + + + + + WBS Dinsos DKI Kembali Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RSJ. Dr.Soeharto Heerdjan + 17 Oct 2025 08:33 + + + 543 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Penjaringan + 16 Oct 2025 15:44 + + + 764 + + + + + + + + + + Cegah Penyakit Tidak Menular, Dinsos DKI Gelar Pemeriksaan Kesehatan (CKG) bagi Pegawai PJLP + 16 Oct 2025 14:30 + + + 717 + + + + + + + + + + Terima Kunjungan KPRI FEB Universitas Andalas Koperasi Dharma Sosial Berbagi Pengalaman Pengelolaan Inspiratif + 16 Oct 2025 13:34 + + + 601 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Salurkan Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan Timur + 15 Oct 2025 13:40 + + + 666 + + + + + + + + + + Miles Films Ajak Anak PSAA Putra Utama 3 Nonton Bareng Film Rangga dan Cinta + 15 Oct 2025 08:32 + + + 635 + + + + + + + + + + Binaan PSAA Putra Utama 2 Tunjukkan Prestasi dalam Ujian Kenaikan Tingkat Pencak Silat di Padepokan TMII + 14 Oct 2025 11:41 + + + 552 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial untuk Anak Terdampak Kebakaran di Pengadegan + 13 Oct 2025 15:31 + + + 578 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos DKI Resmi Kantongi Sertifikasi ISO 27001:2022 + 13 Oct 2025 13:43 + + + 679 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Raih Banyak Prestasi dalam Turnamen Fourfeo Futsal + 13 Oct 2025 10:35 + + + 581 + + + + + + + + + + Lenovo Indonesia Dukung Pendidikan Melalui Pemberian Laptop dan Pelatihan Microsoft Office untuk Sekolah dan PSAA PU 3 + 12 Oct 2025 11:57 + + + 892 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RKSD Duren Sawit + 11 Oct 2025 20:21 + + + 534 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Pengadegan, Pancoran + 11 Oct 2025 18:05 + + + 677 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Optimalisasi Peran Karang Taruna, PSM, dan FKLU di Kepulauan Seribu + 11 Oct 2025 17:55 + + + 682 + + + + + + + + + + Belajar dari Jakarta, Dinsos Sulawesi Tengah Kunjungi Panti Sosial Dinsos DKI Jakarta + 10 Oct 2025 14:36 + + + 608 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Evaluasi dan Pembentukan Pengurus Pelopor Perdamaian Periode 2025–2027 + 09 Oct 2025 11:34 + + + 657 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 08 Oct 2025 17:58 + + + 250 + + + + + + + + + + Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Tinjau Fasilitas dan Layanan Sosial di PSBD Budi Bhakti 1 + 08 Oct 2025 15:43 + + + 784 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar Tak Berdaya di Kawasan Taman Jaipong Dirujuk ke RS + 08 Oct 2025 14:38 + + + 498 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Badan Usaha Tahun 2025 + 08 Oct 2025 12:21 + + + 506 + + + + + + + + + + Kunjungi PSBNRW Cahaya Batin, Komisi E DPRD DKI Puji Program dan Prestasi Warga Binaan + 07 Oct 2025 19:35 + + + 541 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Tingkatkan Kapasitas Aparatur Melalui Implementasi Mini Kompetisi E-Purchasing + 06 Oct 2025 18:07 + + + 664 + + + + + + + + + + Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel, Dinsos DKI Gelar Kegiatan Pemahaman Konsolidasi dan Kontrak Payung + 06 Oct 2025 15:52 + + + 574 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Tangani Penyandang Disabilitas yang Ditemukan Berendam di Kali Kebon Bawang + 06 Oct 2025 11:10 + + + 547 + + + + + + + + + + Menuju Layanan Sosial Berbasis Data, Dinsos DKI Jakarta Hadirkan SIPANSOS di Jakarta Innovation Award 2025 + 03 Oct 2025 11:13 + + + 701 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Kebakaran di Kelurahan Tangki + 02 Oct 2025 19:19 + + + 519 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 01 Oct 2025 19:23 + + + 0 + + + + + + + + + + Peningkatan Kapasitas Pendamping Sosial untuk Perkuat Peran Garda Terdepan dalam Rehabilitasi Sosial + 01 Oct 2025 15:56 + + + 625 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila + 01 Oct 2025 14:12 + + + 565 + + + + + + + + + + Bergerak Cepat pada Kebakaran Taman Sari, Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen Layanan Psikososial + 30 Sep 2025 17:28 + + + 508 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Gelar Pelatihan Desain Kemasan dengan Canva untuk Pendamping Jakpreneur + 30 Sep 2025 14:28 + + + 492 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Taman Sari + 29 Sep 2025 08:47 + + + 661 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Hadirkan Band Binaan Panti Sosial di Acara Jaga Jakarta Penuh Warna + 29 Sep 2025 08:18 + + + 613 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Kembali Nenek Asih dengan Keluarganya + 26 Sep 2025 19:59 + + + 816 + + + + + + + + + + Marwah, Korban Kekerasan Anak, Dipulangkan ke Keluarga Usai Jalani Perawatan di PSBG Belaian Kasih + 26 Sep 2025 19:08 + + + 707 + + + + + + + + + + Seputar Informasi Bantuan Sosial + 26 Sep 2025 18:13 + + + 866 + + + + + + + + + + Selamat HUT ke-65 Karang Taruna + 26 Sep 2025 16:22 + + + 904 + + + + + + + + + + Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ Bulan September 2025 Mulai Disalurkan + 26 Sep 2025 15:18 + + + 6500 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan Delegasi Pemerintah Kota Moskow + 25 Sep 2025 20:39 + + + 569 + + + + + + + + + + Gubernur Jakarta Resmikan Remodeling Gedung Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 + 25 Sep 2025 20:33 + + + 628 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 24 Sep 2025 19:42 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial untuk Penyintas Kebakaran di Cilincing + 24 Sep 2025 16:53 + + + 652 + + + + + + + + + + WBS Panti Sosial Bangun Daya BB 1 Ikuti Spirit Of Wipro Run 2025 + 23 Sep 2025 17:11 + + + 524 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Libatkan Lansia dalam Penyusunan Naskah Akademik Raperda Lansia + 23 Sep 2025 13:41 + + + 533 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar dengan Kondisi Kesehatan Menurun, Dirujuk ke RS + 22 Sep 2025 17:27 + + + 541 + + + + + + + + + + Bubhak One Band dari Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Meriahkan HUT PMI ke-80 + 19 Sep 2025 16:30 + + + 655 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 09 Sep 2024 16:06 + + + 794 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Rapat Raksasa Ikada ke-80 + 19 Sep 2025 15:48 + + + 882 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Ekonomi, Dinsos Jaktim Gelar Pelatihan Usaha untuk Masyarakat Pra Sejahtera + 19 Sep 2025 14:00 + + + 638 + + + + + + + + + + Delapan Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ikut JITEX 2025, Yuk Kepoin Produknya dan Lariskan! + 18 Sep 2025 18:29 + + + 577 + + + + + + + + + + Dinsos DKI jakarta Laksanakan LDP dan Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Kebakaran di Senen + 18 Sep 2025 15:49 + + + 596 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 17 Sep 2025 17:17 + + + 0 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kemandirian, PSBR Taruna Jaya 1 Jalin Kemitraan dengan PT Magfood Amazy Internasional + 16 Sep 2025 14:03 + + + 510 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Dua Kelurahan + 15 Sep 2025 18:07 + + + 475 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Karang Taruna Sepakat Aktifkan SKKT sebagai Posko #JagaJakarta + 15 Sep 2025 18:00 + + + 1087 + + + + + + + + + + PSBL HS 1 Pulangkan 18 Warga Binaan Sosial ke Daerah Asal + 13 Sep 2025 09:33 + + + 596 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Muskel Data Pergantian Antar Waktu Penerima Bansos PKD 2025 di 267 Kelurahan + 12 Sep 2025 14:05 + + + 834 + + + + + + + + + + Karya Musik Warga Binaan Sosial Dapat Apresiasi di Jakarta Orchid Extravaganza 2025 + 11 Sep 2025 14:04 + + + 543 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 10 Sep 2025 17:58 + + + 0 + + + + + + + + + + Satgas P3S Dinas Sosial dan Sudin Sosial DKI Jakarta Resmi Terima Pin dan Sertifikat "Program Jantung Sosial" + 10 Sep 2025 10:29 + + + 847 + + + + + + + + + + Tagana jakarta Barat Gelar Peningkatan Kapasitas SDM di Puncak Halimun Camp + 09 Sep 2025 13:38 + + + 682 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBG Belaian Kasih Sukses Raih Prestasi di PERPAPROV 2025 + 09 Sep 2025 10:43 + + + 509 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Jakarta Perkuat Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial dan Ketahanan Kota + 06 Sep 2025 14:04 + + + 773 + + + + + + + + + + Sekda DKI Kunjungi Dinas Soial, Pastikan Layanan Sosial Berjalan Optimal + 04 Sep 2025 19:55 + + + 513 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Keterampilan Jakpreneur Disabilitas Lewat Pelatihan Barista + 29 Aug 2025 18:57 + + + 580 + + + + + + + + + + PSBD BB 1 Ajak 152 Warga Binaan Nikmati Hiburan di Ancol + 27 Aug 2025 20:37 + + + 489 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 27 Aug 2025 19:39 + + + 0 + + + + + + + + + + Meriahkan HUT ke-80 RI, DWP Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Ragam Lomba + 27 Aug 2025 15:55 + + + 570 + + + + + + + + + + Semarak Lomba dan Panggung Gembira Warnai Perayaan Kemerdekaan di PSBD Budi Bhakti 1 + 27 Aug 2025 12:02 + + + 401 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Aug 2025 19:59 + + + 709 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Koordinasi Pelaksanaan UGB dan PUB + 22 Aug 2025 19:29 + + + 519 + + + + + + + + + + IDGAI dan FKG UI Gelar Pengabdian Masyarakat "Senyum Sehat Anak Indonesia" di PSAA Putra Utama 1 + 22 Aug 2025 19:20 + + + 394 + + + + + + + + + + Sosialisasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi Coretax, Dinsos DKI Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran + 22 Aug 2025 18:10 + + + 486 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Baking bagi Binaan Jakpreneur + 22 Aug 2025 13:43 + + + 379 + + + + + + + + + + Kini aduan terkait pelayanan dan permasalahan sosial bisa dilaporkan langsung ke Dinas Sosial DKI Jakarta + 21 Aug 2025 18:33 + + + 867 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Bimtek Petugas Pengelola SIKS-NG, Perkuat Pemahaman Tentang DTSEN & Aplikasi SIKS-NG + 21 Aug 2025 14:05 + + + 841 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 20 Aug 2025 19:34 + + + 0 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Gelar Forum Kolaborasi dan Funfest untuk Perkuat Dukungan Pemuda Rentan + 20 Aug 2025 15:06 + + + 485 + + + + + + + + + + FGD Tata Kelola Kelembagaan Karang Taruna Dorong Peran Pemuda di Era Kota Global + 18 Aug 2025 19:30 + + + 425 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL Harapan Sentosa 2 Ikuti Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI + 18 Aug 2025 19:25 + + + 356 + + + + + + + + + + Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 + 17 Aug 2025 12:46 + + + 399 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Lanjutan Perkuat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat di DKI Jakarta + 16 Aug 2025 09:55 + + + 460 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 13 Aug 2025 20:10 + + + 0 + + + + + + + + + + Mengamen Hingga Tengah Malam, Satgas P3S Jakbar Tegur Secara Persuasif Ibu-Anak ini + 13 Aug 2025 13:47 + + + 362 + + + + + + + + + + PSBD Budi Bhakti 2 Fasilitasi Reunifikasi WBS dengan Keluarga Setelah Satu Tahun Terpisah + 13 Aug 2025 08:57 + + + 400 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos Dinsos DKI Jakarta Raih Sertifikasi ISO 27001:2022 + 12 Aug 2025 17:23 + + + 436 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu ODGJ Meresahkan Warga Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Aug 2025 14:01 + + + 697 + + + + + + + + + + Sekda DKI dan Wali Kota Jakpus Jadi Saksi Pernikahan Pasangan Disabilitas + 09 Aug 2025 14:04 + + + 430 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berikan Kartu ATM Kepada Penerima Manfaat Baru Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ + 08 Aug 2025 22:48 + + + 2899 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 06 Aug 2025 20:31 + + + 0 + + + + + + + + + + Sepuluh Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar Pentas Seni Penyandang Disabilitas + 06 Aug 2025 15:16 + + + 502 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan di Dua Wilayah Terdampak Kebakaran + 05 Aug 2025 13:09 + + + 428 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia Lewat Edukasi Kebersihan + 05 Aug 2025 11:15 + + + 1254 + + + + + + + + + + Utamakan Standar Mutu dan Kelayakan, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 04 Aug 2025 16:21 + + + 645 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Katarak, PSTW Budi Mulia 3 Gelar Skirining Bersama RS Setia Mitra + 02 Aug 2025 18:56 + + + 327 + + + + + + + + + + 58 WBS PSBR TJ 2 Jalani VCT HIV-AIDS Bersama Puskesmas Bakti Jaya + 02 Aug 2025 16:19 + + + 412 + + + + + + + + + + WBS PSBG Belaian Kasih Rayakan HAN 2025 Bersama Save The Children + 02 Aug 2025 16:14 + + + 435 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Monitoring dan Evaluasi Dana Stimulan Karang Taruna di Tambora + 31 Jul 2025 13:51 + + + 480 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - BP3MI DKI Jakarta Bantu Pemulangan Korban Penyaluran TKI Ilegal ke Sigi + 31 Jul 2025 08:26 + + + 478 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Jul 2025 19:01 + + + 0 + + + + + + + + + + Bersama Gulkarmat Cengkareng, Petugas PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Sosialisasi Mitigasi Kebakaran + 30 Jul 2025 15:00 + + + 351 + + + + + + + + + + Sinergi Dukcapil - PSBI Bangun Daya 2 Pengecekan Biometrik, Permudah Reunifikasi Warga Binaan + 30 Jul 2025 14:14 + + + 422 + + + + + + + + + + Dukung Pemulihan Psikososial, PSBL HS 2 Kenaikan Lingkungan Publik Kepada WBS + 30 Jul 2025 13:40 + + + 390 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 3 Ikuti Puncak Hari Anak Nasional ke-41 di Ragunan + 30 Jul 2025 10:55 + + + 345 + + + + + + + + + + PMR Jepang dan PMI Jakbar Kunjungi PSBD Budi Bhakti 2, Dorong Kepedulian Penyandang Disabilitas + 29 Jul 2025 18:32 + + + 401 + + + + + + + + + + PSTW Budhi Mulia 1 Peringati Tahun Baru Islam 1447 H dengan Semangat Menebar Kebaikan + 29 Jul 2025 14:29 + + + 381 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Pademangan Utara + 28 Jul 2025 13:34 + + + 578 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Talk Show dan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Bersama FKUI + 28 Jul 2025 08:16 + + + 338 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 25 Jul 2025 21:40 + + + 763 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Jul 2025 19:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Gebyar Muharam & Peringatan HAN, DWP Dinsos Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim + 27 Jul 2025 10:53 + + + 302 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Kaki palsu untuk 10 Warga Penyandang Disabilitas + 26 Jul 2025 18:37 + + + 390 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Kapasitas LKS Lewat Kolaborasi dan Penguatan SDM + 25 Jul 2025 17:56 + + + 499 + + + + + + + + + + Dinsos Jakarta Timur Salurkan Alat Bantu Fisik untuk Penyandang Disabilitas di 10 Kecamatan + 25 Jul 2025 17:25 + + + 629 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Distribusikan Alat Bantu Dengar bagi Warga Penyandang Disabilitas + 25 Jul 2025 11:48 + + + 380 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan Kuliner UMKM, Dinsos DKI dan PT. Jaya Fermex Gelar Baking Demo di Jakarta Selatan + 25 Jul 2025 11:41 + + + 409 + + + + + + + + + + Selamat Hari Anak Nasional + 23 Jul 2025 13:54 + + + 438 + + + + + + + + + + UMKM Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar di Acara WARTALKS 2025 + 23 Jul 2025 13:35 + + + 391 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Dorong Inklusi Pendidikan bagi Anak Disabilitas + 23 Jul 2025 11:00 + + + 669 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Anak, Dinsos DKI Gelar Layanan Psikososial di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 19:28 + + + 365 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk 400 Warga Terdampak Kebakaran di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 18:39 + + + 361 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Warga, Sudin Sosial Jakpus Latih 150 Peserta dan Salurkan Bantuan Usaha + 22 Jul 2025 15:57 + + + 331 + + + + + + + + + + Rayakan Hari Anak Nasional, PSBG Belaian Kasih Ikuti Nobar Film Jumbo di CGV + 22 Jul 2025 15:29 + + + 357 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 4 Berhasil Pertemukan Lansia Terlantar dengan Keluarga + 22 Jul 2025 14:00 + + + 1284 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dampingi Wagub Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen di Bukit Duri, Jakarta Selatan + 20 Jul 2025 19:03 + + + 319 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan 94 Hearing Aid hingga Juli 2025 + 20 Jul 2025 14:46 + + + 475 + + + + + + + + + + Pelatihan Kuliner dan Kewirausahaan, Dinsos DKI dan UNJ Dorong Kemandirian Ekonomi + 18 Jul 2025 13:54 + + + 364 + + + + + + + + + + Cahaya Batin Band Tampil Memukau di International Fire Fighters Day 2025 + 17 Jul 2025 19:27 + + + 275 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Sosialisasi dan Simulasi Penanganan Dini Kebakaran + 17 Jul 2025 14:07 + + + 302 + + + + + + + + + + Wujudkan Lansia Bahagia, PSTW BM 1 Gelar Panen Sayur dan Ikan Bersama + 17 Jul 2025 14:00 + + + 261 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan + 17 Jul 2025 13:45 + + + 702 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 16 Jul 2025 17:37 + + + 0 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Berikan 37 Hearing Aid Kepada Penyandang Disabilitas + 16 Jul 2025 14:49 + + + 406 + + + + + + + + + + Bersama DWP DKI Jakarta, Binaan PSAA Putra Utama 1 Rekreasi Keliling Museum di Kota Tua + 16 Jul 2025 10:17 + + + 346 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakpus Distribusikan Ratusan Alat Bantu Fisik Kepada Penyandang Disabilitas + 15 Jul 2025 19:04 + + + 814 + + + + + + + + + + Tampilkan Potensi WBS, Panser Band PSBR Taruna Jaya 2 Ramaikan PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:57 + + + 538 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kualitas Pengasuhan, PSAA Putra Utama 3 Gelar Pelatihan untuk Pendamping dan PJLP + 15 Jul 2025 08:36 + + + 361 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Angkat Seni Bela Diri Tradisional di PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:27 + + + 381 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial jaktim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Makasar + 14 Jul 2025 17:12 + + + 360 + + + + + + + + + + Anak Binaan Panti Sosial, Rayakan 10 Muharam dengan Kegiatan Edukatif dan Rekreatif + 14 Jul 2025 16:03 + + + 373 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Malaka Sari + 12 Jul 2025 19:52 + + + 571 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL HS 2 Tampilkan Tarian Nusantara di Acara Soul of Youth 2025 TMII + 12 Jul 2025 19:46 + + + 386 + + + + + + + + + + Band "Bubhak One" WBS PSBD Budi Bhakti 1 Tampil Memukau di Event PRJ @025 + 12 Jul 2025 19:39 + + + 336 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Suku Dinas Sosial Jakut Selamatkan 7 PPKS dalam Operasi Gabungan Bersama Satpol PP + 10 Jul 2025 19:43 + + + 422 + + + + + + + + + + DWP Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Pelatihan Rangkaian Bucket Jelang Lomba Tingkat Provinsi + 10 Jul 2025 14:54 + + + 329 + + + + + + + + + + PSBLHS 2 Laksanakan Asesmen dan Skrining ISPDS untuk 40 WBS + 10 Jul 2025 14:45 + + + 356 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Salurkan 10 Bantuan Kaki Palsu untuk Penyandang DIsabilitas + 10 Jul 2025 11:45 + + + 489 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 09 Jul 2025 19:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Hadapi Tantangan Sosial, Pekerja Sosial Didorong Tingkatkan Kapasitas dan Perluas Jejaring + 08 Jul 2025 15:54 + + + 557 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Banjir di Gor Makasar + 08 Jul 2025 14:58 + + + 471 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Pimpin Apel Siaga Penanganan Banjir di Pinggir Kali Ciliwung + 08 Jul 2025 13:48 + + + 338 + + + + + + + + + + Tinjau GOR Makasar, Kadis Sosial DKI Pastikan Penanganan Bantuan Banjir Berjalan Optimal + 07 Jul 2025 16:03 + + + 374 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jakarta Barat + 07 Jul 2025 14:17 + + + 377 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Pusat + 07 Jul 2025 10:10 + + + 410 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Empat Kelurahan + 06 Jul 2025 19:44 + + + 758 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 06 Jul 2025 13:00 + + + 554 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Cililitan, Kramat Jati + 05 Jul 2025 18:23 + + + 415 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Pascakebakaran, Sudin Sosial Jakpus Berikan Layanan Dukungan Psikososial + 04 Jul 2025 18:42 + + + 335 + + + + + + + + + + Kunjungan ke Pusdatin Kemensos RI, Dinsos DKI Sinergi Data dan Teknologi Optimalkan Pelayanan + 04 Jul 2025 16:01 + + + 816 + + + + + + + + + + Jeffry, Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Pelatihan Barista di PPKD Jakarta Barat + 04 Jul 2025 08:17 + + + 341 + + + + + + + + + + Serah Terima Gedung Baru PSBR TJ 1, Dinsos DKI - KOICA Perkuat Layanan Rehabilitasi bagi Pemuda Rentan + 03 Jul 2025 11:48 + + + 497 + + + + + + + + + + Semester I 2025, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 1.984 Alat Bantu Fisik + 03 Jul 2025 11:25 + + + 416 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 02 Jul 2025 21:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Temu Wagub DKI, Jajaran Dinsos Paparkan Program Strategis 2025 dan Proyeksi 2026 + 01 Jul 2025 19:16 + + + 736 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Rekreasi dan Pelepasan Kelas XII di Puncak + 01 Jul 2025 17:33 + + + 411 + + + + + + + + + + PPPIJ Gelar Parade Karnaval dan santunan Anak Yatim Semarakan Tahun Baru Islam 1447 H + 01 Jul 2025 15:57 + + + 373 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Penyakit, PSBG Belaian Kasih dan Puskesmas Kalideres Gelar Skrining Kesehatan WBS + 01 Jul 2025 11:35 + + + 349 + + + + + + + + + + Selamat Tahun Baru Hjriah + 27 Jun 2025 11:28 + + + 348 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi WBS, PSBL Harapan Sentosa 2 Terapkan Experiential Learning di Alam Terbuka + 26 Jun 2025 17:45 + + + 383 + + + + + + + + + + Asah Potensi Atletik, WBS PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Sparing Bersama NPC Jakarta Timur + 26 Jun 2025 17:33 + + + 334 + + + + + + + + + + Silaturahmi Pengurus DWP Dinsos DKI, Momentum Perkenalan dan Sinergi Program + 26 Jun 2025 16:10 + + + 408 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 26 Jun 2025 15:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Bangun Kemandirian dan Kepercayaan Diri, 25 Penerima Manfaat UILS Koja Ikuti Bimbingan Rekreasi + 26 Jun 2025 15:04 + + + 424 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Segera Mencairkan Bansos KLJ,KPDJ, dan KAJ Bulan Juni + 25 Jun 2025 20:41 + + + 400 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesadaran Emosional, WBS PSAA PU 3 Hadiri Kegiatan Literasi Kesehatan Mental + 25 Jun 2025 19:26 + + + 333 + + + + + + + + + + Berbagi Cinta untuk Sesama, 100 Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Charity Event Kolaboratif + 25 Jun 2025 19:19 + + + 374 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kekeluargaan, PSAA Putra Utama 2 Selenggarakan dan Lepas Kenang + 25 Jun 2025 19:00 + + + 367 + + + + + + + + + + Dorong Peran Pemuda, Penggunaan Balai Rakyat oleh Karang Taruna Tidak DIkarenakan Retribusi + 25 Jun 2025 13:53 + + + 424 + + + + + + + + + + Kolaborasi dengan PAPDI Jaya, Dinsos DKI Fasilitasi Vaksinasi Influenza Gratis bagi ASN dan PJLP + 25 Jun 2025 13:45 + + + 438 + + + + + + + + + + Hadiri Pelantikan Pengurus BP Lansia, Kadis Sosial DKI Tegaskan Komitmen Perlindungan Lansia + 24 Jun 2025 11:07 + + + 427 + + + + + + + + + + Tingkatkan Keceriaan dan Percaya Diri, PSAA PU 1 Ajak Anak Binaan Rekreasi + 23 Jun 2025 09:30 + + + 366 + + + + + + + + + + Bazar UMKM Binaan Jakpreneur Dinas Sosial + 23 Jun 2025 08:30 + + + 498 + + + + + + + + + + Apel Gabungan Pilar Sosial Jakarta Pusat, Wujudkan Sinergi untuk Layanan Sosial yang Inklusif + 22 Jun 2025 16:31 + + + 339 + + + + + + + + + + Bangun Kebersamaan, PSBNRW Cahaya Batin Gelar Outing Seru di Camp Hulu Cai + 22 Jun 2025 16:23 + + + 380 + + + + + + + + + + Selamat HUT Ke-498 Kota Jakarta + 22 Jun 2025 10:53 + + + 516 + + + + + + + + + + Optimalkan Layanan Sosial, Dinsos DKI Kembali Gelar Bimtek bagi Tenaga Kesos + 21 Jun 2025 12:14 + + + 408 + + + + + + + + + + Sambut HUT Ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Pekan Olahraga dan Seni + 20 Jun 2025 21:10 + + + 626 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan PLN Kolaborasi dalam Program Terang Aksara untuk Disabilitas Netra dan Rungu Wicara + 20 Jun 2025 19:02 + + + 465 + + + + + + + + + + Menyambut HUT ke-498 Kota Jakarta, PSTW BM 1 Adakan Pemeriksaan Kesehatan Lansia + 20 Jun 2025 15:10 + + + 480 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Gelar Pelatihan Seni Inklusif + 19 Jun 2025 16:11 + + + 536 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos Dibekali Pencegahan dan penanganan Kebakaran + 18 Jun 2025 13:04 + + + 355 + + + + + + + + + + Ziarah Bersama ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata + 17 Jun 2025 21:23 + + + 892 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Sinergi Penanganan PPKS Lewat Kerja Sama Antarprovinsi di Forum FKD-MPU 2025 + 17 Jun 2025 11:35 + + + 415 + + + + + + + + + + 16 Warga Binaan PSTW Budi Mulia 1 Ikuti Pembinaan Budidaya Hidroponik + 17 Jun 2025 10:26 + + + 323 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan ITACA Gelar Pelatihan Baby Massage untuk Disabilitas Netra + 16 Jun 2025 15:52 + + + 465 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Gelar Sosialisasi Hukum untuk Cegah Perilaku pada Remaja + 16 Jun 2025 10:19 + + + 658 + + + + + + + + + + Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Tampil di Jakarta Future Festival 2025 + 15 Jun 2025 09:54 + + + 427 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kompetensi TKSK, Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas + 14 Jun 2025 12:41 + + + 555 + + + + + + + + + + Temu Jajaran Sudin Sosial jaktim, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergitas dan Integritas + 13 Jun 2025 14:22 + + + 785 + + + + + + + + + + Pembinaan Rohani Tingkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan ODGJ PSBL Harapan Sentosa 1 + 13 Jun 2025 10:14 + + + 341 + + + + + + + + + + PSTW BM 2 Jelambar Gelar Screening Kesehatan PTM dan TBC untuk WBS, PNS, dan PJLP + 13 Jun 2025 09:58 + + + 596 + + + + + + + + + + Sudinsos Jaksel Bantu Pengurusan BPJS Kesehatan Anak 7 Tahun yang Dianiaya Orang Tuanya + 13 Jun 2025 09:42 + + + 508 + + + + + + + + + + Setelah Tujuh Tahun Berpisah, PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Nenek Rohaya dengan Keluarga + 12 Jun 2025 10:50 + + + 560 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 11 Jun 2025 20:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Ibu Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 21:03 + + + 452 + + + + + + + + + + Bersama Pengurus PKK dan DWP, Dinsos DKI Kembali Serahkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 18:28 + + + 392 + + + + + + + + + + Sinergi Dinsos DKI - PT Jaya Fermex, Cetak Wirausaha Kuliner Mandiri Melalui Pelatihan Baking + 10 Jun 2025 18:20 + + + 371 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Sebatang Kara Korban Kebakaran di Kapuk Muara Dirujuk ke Panti + 10 Jun 2025 13:38 + + + 416 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Tangani Penemuan Bayi Terlantar di Mushola Umi Kulsum, Ragunan + 10 Jun 2025 11:21 + + + 432 + + + + + + + + + + Koordinasi Kadis Sosial DKI dengan Wamen PAN-RB Terkait Evaluasi Kinerja ASN dan Inovasi Pelayanan Publik + 09 Jun 2025 12:33 + + + 456 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Bagikan 1.120 Cup Daging Teriyaki untuk Penyintas Kebakaran Kapuk Muara + 09 Jun 2025 10:14 + + + 358 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi + 08 Jun 2025 20:05 + + + 433 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Krukut + 08 Jun 2025 12:57 + + + 356 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat + 07 Jun 2025 20:18 + + + 395 + + + + + + + + + + Raih Prestasi, Koperasi Konsumen Dharma Sosial Dinas Sosial Jadi Koperasi Primer Terbaik versi PKPRI DKI Tahun Buku 2024 + 07 Jun 2025 16:35 + + + 501 + + + + + + + + + + Tinjau Pemotongan Hewan kurban, Kadis Sosial Pastikan Penyaluran Berjalan Adil dan Merata + 07 Jun 2025 14:11 + + + 332 + + + + + + + + + + Penyerahan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 07 Jun 2025 11:16 + + + 453 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinas Sosial DKI Jakarta Ikuti Shalat Iduladha di Masjid Fatahillah Balai Kota + 06 Jun 2025 17:51 + + + 345 + + + + + + + + + + Masjid Raya Hasyim Asy'ari dan JIC Laksanakan Salat Iduladha dengan Tertib dan Khusyuk + 06 Jun 2025 17:11 + + + 434 + + + + + + + + + + Upaya Tingkatkan Tanggap Darurat, Petugas Sosial DIbekali Pelatihan Penanganan Darurat + 05 Jun 2025 17:39 + + + 386 + + + + + + + + + + Enam Anak PSAA PU 2 & 3 Lolos Seleksi Masuk PTN Jalur SNBT & SNBP 2025 + 05 Jun 2025 15:53 + + + 365 + + + + + + + + + + Pilot Proyek KOICA dan Kemensos: 10 Warga Binaan PSBR Taruna Jaya 1 Sukses Masuk Dunia Kerja + 05 Jun 2025 14:12 + + + 496 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 04 Jun 2025 17:49 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Sertifikasi bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial + 04 Jun 2025 17:26 + + + 554 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Jakarta Selatan, Kini Dirawat di PSAA Balita Tunas Bangsa + 04 Jun 2025 15:54 + + + 550 + + + + + + + + + + Disdukcapil DKI Jakarta Lakukan Perekaman Biometrik untuk 34 Warga Binaan Sosial PSBD BB 2 + 04 Jun 2025 13:22 + + + 494 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bakal Hadirkan Layanan Nikah Ramah Disabilitas + 03 Jun 2025 19:53 + + + 456 + + + + + + + + + + Dorong LKS Hadapi Proses Akreditasi, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas + 03 Jun 2025 11:33 + + + 458 + + + + + + + + + + Dijemput dari PSBI Bangun Daya 2, Lutpi Warga Binaan Asal Sukabumi Bertemu Keluarga + 02 Jun 2025 19:26 + + + 408 + + + + + + + + + + Sinergi untuk Kesejahteraan Lansia, Dinsos Hadiri Bakti Sosial HLUN + 31 May 2025 19:24 + + + 505 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Fasilitasi Reunifikasi Warga Jayapura yang Terlantar di Jakarta + 31 May 2025 10:56 + + + 406 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Usaha, DInsos DKI Jakarta Latih UMKM Lewat Pelatihan Non Teknis + 30 May 2025 12:11 + + + 426 + + + + + + + + + + PSAA PU 3 Bersama Puskesmas Duren Sawit Gelar Skrining Kesehatan untuk Anak Asuh dan Pegawai + 28 May 2025 10:17 + + + 499 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Serahkan SK Pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta + 28 May 2025 10:13 + + + 610 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 28 May 2025 10:07 + + + 0 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Sudin Sosial Jakpus Gelar Bimtek bagi PSM dan TKSK + 28 May 2025 10:02 + + + 569 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Lakukan Reunifikasi Anak di Bogor, Kini Telah Kembali ke Pelukan Keluarga + 28 May 2025 09:56 + + + 411 + + + + + + + + + + Sinergitas Dinsos-Dinkes, Bahas Program Kesehatan Berkelanjutan bagi Satgas P3S dan Warga Binaan Panti Sosial + 27 May 2025 19:38 + + + 471 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Tekankan Pilar Sosial Garda Terdepan Layanan Sosial + 27 May 2025 19:02 + + + 755 + + + + + + + + + + Apel Pilar-Pilar Sosial Jakarta Barat, Perkuat Sinergi dan Komitmen Layanan Sosial + 27 May 2025 16:43 + + + 375 + + + + + + + + + + Audensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Bahas Percepatan Revitalisasi Masjid Raya JIC + 27 May 2025 16:33 + + + 476 + + + + + + + + + + Raih Dua Penghargaan Sekaligus dalam Pelayanan Publik. Sudin Jaksel Mendapat Predikat Pelayanan Prima dan Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) + 27 May 2025 16:02 + + + 420 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 dan PMC KOICA Lakukan Kunjungan ke PPKD untuk Tingkatkan Pembinaan WBS + 27 May 2025 14:21 + + + 367 + + + + + + + + + + Pemkot Jakarta Timur - Dinsos DKI Tindaklanjuti Pemantauan Pengemis Bawa Anak di Klender Baru + 27 May 2025 09:56 + + + 551 + + + + + + + + + + Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Bulan Mei 2025 Telah Dicairkan + 23 May 2025 09:10 + + + 2614 + + + + + + + + + + Inklusi Nyata : Adi Buktikan Penyandang Down Syndrome Bisa Mandiri dan Berdaya + 23 May 2025 14:03 + + + 648 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja dan Penyuluh Sosial, Dinsos DKI Siap Transformasi Layanan Kesos + 23 May 2025 13:36 + + + 464 + + + + + + + + + + Komitmen Dinsos DKI dalam Pengelolaan Data Warga Binaan Sosial Berbasis Digital + 22 May 2025 19:35 + + + 361 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Kepala Dinsos DKI Paparkan Program Inovatif Kepada Menteri Sosial RI + 21 May 2025 21:29 + + + 452 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 21 May 2025 18:57 + + + 0 + + + + + + + + + + Sambut HUT ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan + 21 May 2025 11:09 + + + 386 + + + + + + + + + + Tingkatkan Semangat Kebangkitan, Kadinsos Pimpin Upacara Harkitnas + 01 Jan 1970 00:00 + + + 271 + + + + + + + + + + Ditemukan Terlantar di Terminal, Lansia Asal Kebumen Diselamatkan dan Dirujuk ke Panti Sosial + 19 May 2025 18:59 + + + 696 + + + + + + + + + + Apel Pilar Sosial, Kepala Dinsos DKI Tekankan Sinergi dan Aksi Nyata di Lapangan + 17 May 2025 20:08 + + + 439 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Telah Menyalurkan 431 Alat Bantu fisik + 16 May 2025 16:06 + + + 434 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Cipinang + 14 May 2025 14:16 + + + 360 + + + + + + + + + + Dukung Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Sambut Studi Banding FTI Jepang + 14 May 2025 11:55 + + + 379 + + + + + + + + + + Tinjau Lokasi Puting Beliung di Kalideres, Kadis Sosial DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Terpenuhi + 13 May 2025 16:27 + + + 506 + + + + + + + + + + Warga Binaan sosial Disabilitas Potensial PSBD BB 2 Tampilkan Karya di Bazaar Art & Craft + 10 May 2025 20:22 + + + 439 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Unjuk Karya di Bazaar Jakpreneur Kecamatan Kramat Jati + 10 May 2025 19:54 + + + 357 + + + + + + + + + + Rapim Perdana, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergi, Inovasi, dan Pembenahan Layanan Sosial + 09 May 2025 14:40 + + + 550 + + + + + + + + + + Gelanggang Remaja Kecamatan + 29 Apr 2025 13:54 + + + 534 + + + + + + + + + + Karang Taruna dapat Menggunakan Gelanggang Remaja Kecamatan untuk Berkegiatan + 09 May 2025 13:39 + + + 410 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan + 08 May 2025 19:08 + + + 483 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Kemandirian Ekonomi dan Masa Depan Sejahtera + 08 May 2025 10:20 + + + 482 + + + + + + + + + + Raih Predikat Pelayanan Prima, Suku Dinas Sosial Jakpus Jadi Bagian Kenaikan Peringkat Jakarta Pusat di Level Nasional + 06 May 2025 08:33 + + + 539 + + + + + + + + + + Tekan Kemiskinan Ekstrem, DKI Jakarta Luncurkan Taman Anak Sejahtera (TAS) untuk Anak Prasejahtera + 05 May 2025 11:30 + + + 842 + + + + + + + + + + Dorong Kegiatan Kepemudaan, Gubernur Pramono Luncurkan Aktivasi Balai Rakyat untuk Kegiatan Karang Taruna + 02 May 2025 20:33 + + + 646 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan dari BBPPKS Bandung atas Capaian Akreditasi LKS dan UPTD Terbanyak di Wilayah Kerja Regional II BBPPKS Bandung + 01 May 2025 14:35 + + + 380 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Apr 2025 20:00 + + + 0 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Skrining Kesehatan + 28 Apr 2025 14:47 + + + 828 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin Tampil dalam Perayaan Hari Kartini di Walikota Jakarta Timur + 26 Apr 2025 19:23 + + + 378 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Banyak Medali di Kejuaraan Para Renang DKI + 26 Apr 2025 10:32 + + + 390 + + + + + + + + + + FAQ Bantuan KLJ,KPDJ, dan KAJ + 25 Apr 2025 19:46 + + + 622 + + + + + + + + + + Peringati Hari Otonomi Daerah ke-29, Pegawai Dinsos DKI Gelar Apel Bersama + 25 Apr 2025 18:55 + + + 390 + + + + + + + + + + Respons Cepat Pemkot Jakpus dan Dinsos DKI untuk Warga Terdampak Kebakaran di Kelurahan Bungur + 25 Apr 2025 16:37 + + + 345 + + + + + + + + + + Keluarga Besar Werdatama Jaya Dinsos DKI Jakarta Gelar Halal Bi Halal + 24 Apr 2025 18:21 + + + 373 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Periode 2025-2030 + 23 Apr 2025 18:28 + + + 898 + + + + + + + + + + Perlengkapan Sekolah untuk 177 Anak PSAA Dinsos DKI sebagai Apresiasi Pasca Ngabuburide + 23 Apr 2025 14:47 + + + 347 + + + + + + + + + + Warga Binaan DIsabilitas Tuna Rungu PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau di Acara "Kartini Masa Kini" + 23 Apr 2025 11:55 + + + 442 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Timur Bantu Nenek Penderita Demensia Dirujuk ke Panti Sosial + 21 Apr 2025 11:33 + + + 473 + + + + + + + + + + Perkuat Kesiapsiagaan, 32 Tagana Muda Jalani Pelatihan di Hutan Kota + 20 Apr 2025 15:23 + + + 502 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kelapa + 19 Apr 2025 14:13 + + + 393 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Komisi E Ajak Anak Panti Nobar Film Edukatif + 18 Apr 2025 18:54 + + + 342 + + + + + + + + + + Dorong Keberfungsian Sosial, PSBD Budi Bhakti 1 Ajak Warga Binaan Rekreasi ke TMII + 18 Apr 2025 12:54 + + + 406 + + + + + + + + + + Wapres Gibran Ajak Anak Asuh Panti Sosial Nonton Film "Jumbo" di Senayan City + 11 Apr 2025 22:00 + + + 735 + + + + + + + + + + Triwulan Pertama 2025, Dinsos DKI Jangkau 1.579 PPKS di Jakarta + 11 Apr 2025 10:17 + + + 3132 + + + + + + + + + + Dorong Motivasi Membaca, Wapres Gibran Ajak Anak Asuh PSAA PU 1 Rekreasi ke Toko Buku + 07 Apr 2025 19:04 + + + 394 + + + + + + + + + + Dinas Sosial dan BAZNAS DKI Gelar Layanan Pijat Gratis di Posko Mudik Lebaran + 01 Apr 2025 19:23 + + + 320 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Lansia Penyintas Kebakaran di Kelurahan Grogol + 29 Mar 2025 15:19 + + + 436 + + + + + + + + + + Aktivasi Gelanggang Remaja Kecamatan bagi Karang taruna + 27 Mar 2025 13:16 + + + 471 + + + + + + + + + + Warga Terdampak Kebakaran di Rawa Terate Dapat Bantuan + 27 Mar 2025 10:19 + + + 422 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan Natura dari Pemkab Temanggung + 26 Mar 2025 20:24 + + + 435 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Grogol + 26 Mar 2025 14:42 + + + 492 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Puting Beliung di Tugu Selatan + 25 Mar 2025 20:15 + + + 416 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial KLJ, KPDJ, KAJ, serta Alat Bantu Fisik + 25 Mar 2025 14:32 + + + 7591 + + + + + + + + + + Tagana Jakarta Barat Gelar Santunan dan Buka Puasa Bersama + 24 Mar 2025 13:06 + + + 361 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Tekankan Jaga Kerukunan Umat Demi Pembangunan Jakarta + 23 Mar 2025 09:46 + + + 438 + + + + + + + + + + Makanan Khas Betawi yang Wajib Dijadikan Oleh-Oleh Saat Mudik + 22 Mar 2025 09:21 + + + 477 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Menawan dalam Konser Goresan Warna dan Getaran Jiwa + 20 Mar 2025 15:58 + + + 343 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Evakuasi PPKS Terlantar yang Meresahkan Warga di Papanggo + 20 Mar 2025 11:34 + + + 348 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir + 18 Mar 2025 17:59 + + + 464 + + + + + + + + + + Tanamkan Nilai Toleransi, Harmoni Ramadhan di Panti Sosial Asuhan Anak Bersama DAAI TV + 15 Mar 2025 11:50 + + + 525 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan untuk Penyandang Disabilitas, Langkah Menuju Kemandirian Finansial + 13 Mar 2025 14:38 + + + 419 + + + + + + + + + + Ramadhan Ceria di PSAA Balita Tunas Bangsa, Penuh Edukasi dan Eksplorasi + 12 Mar 2025 13:24 + + + 424 + + + + + + + + + + Sinergi Kemendagri - Pemprov DKI, Permudah Akses Dokumen Adminduk Bagi Warga Binaan + 10 Mar 2025 19:47 + + + 425 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan dari IKA UII untuk Korban Banjir Jakarta + 10 Mar 2025 15:50 + + + 438 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Utara Bantu Evakuasi Lansia Terlantar Ke Panti Sosial + 10 Mar 2025 14:06 + + + 647 + + + + + + + + + + Santap Sahur Produk Jakpreneur Dinas Sosial DKI Jakarta + 08 Mar 2025 12:35 + + + 366 + + + + + + + + + + Tim Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Dinsos DKI Kembali Gelar Giat LDP + 08 Mar 2025 10:14 + + + 447 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Penyintas Banjir Bidara Cina di GOR Otista + 05 Mar 2025 20:55 + + + 477 + + + + + + + + + + Giat Layanan Dukungan Psikososial Bagi Warga Terdampak Banjir di GOR Otista + 05 Mar 2025 19:25 + + + 401 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak - anak dan Lansia Terdampak Banjir di Pengadegan + 06 Mar 2025 15:11 + + + 490 + + + + + + + + + + Dapur Umum di Empat Wilayah Bergerak Penuhi Kebutuhan Pagan bagi Warga Terdampak Banjir + 05 Mar 2025 15:00 + + + 868 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Libatkan kampung Siaga Bencana selama Penanganan Banjir + 06 Mar 2025 11:28 + + + 721 + + + + + + + + + + Mensos RI Kunjungi Penyintas Banjir di Cawang dan Cililitan, pastikan Penanganan Banjir Optimal + 06 Mar 2025 10:14 + + + 463 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jaktim dan Jaksel + 04 Mar 2025 13:21 + + + 1116 + + + + + + + + + + Wagub Rano Tinjau Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 03 Mar 2025 15:00 + + + 424 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Kebakaran di Duren Sawit Terpenuhi + 01 Mar 2025 13:59 + + + 329 + + + + + + + + + + RAT Ke-48 Koperasi Dharma Sosial, Ajang Evaluasi dan Penyusunan Program Strategis bagi Anggota + 27 Feb 2025 18:30 + + + 380 + + + + + + + + + + Screening Kesehatan di PSBL HS 2, Upaya Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Menular serta Tidak Menular + 26 Feb 2025 14:53 + + + 371 + + + + + + + + + + Antisipasi Peningkatan PPKS Selama Ramadan, Sudin Sosial Jakpus Gelar Apel Kesiapsiagaan + 21 Feb 2025 12:10 + + + 392 + + + + + + + + + + Tingkatkan Sarana Kegiatan Kepemudaan, Pemprov DKI Resmikan Gedung Baru SKKT Duren Sawit + 18 Feb 2025 15:30 + + + 740 + + + + + + + + + + Persuasif, Satgas P3S Jakut Jangkau ODGJ yang Meresahkan Warga + 14 Feb 2025 19:56 + + + 505 + + + + + + + + + + PRESS RELEASE : Pemprov DKI Jakarta dan Kemensos RI Berkoordinasi untuk Menjamin Keberlanjutan Penghargaan bagi Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan + 14 Feb 2025 19:25 + + + 582 + + + + + + + + + + Bersama Tim PK3D, Satgas P3S Jakpus Bantu Orang Terlantar dengan Kondisi ‘Total Care’ Dirujuk ke RS + 11 Feb 2025 10:00 + + + 420 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Hadirkan Kelas Kecakapan Hidup untuk Warga Binaan + 04 Feb 2025 15:02 + + + 1348 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 30 Jan 2025 08:37 + + + 748 + + + + + + + + + + Suku Dinas Jakpus Salurkan Bantuan Awal bagi Penyintas Kebakaran Mangga Dua Selatan + 22 Jan 2025 15:50 + + + 397 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Pilar Sosial Melalui Ragam Pelatihan + 22 Jan 2025 13:26 + + + 578 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 21 Jan 2025 19:56 + + + 515 + + + + + + + + + + Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Dinsos DKI Jakarta, Berlangsung Penuh Sukacita + 17 Jan 2025 11:54 + + + 545 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Lanjutan Untuk Penyintas Kebakaran, di Kebon Kosong + 16 Jan 2025 16:30 + + + 425 + + + + + + + + + + Komitmen Jalankan Program CSR, 10 Perusahaan Raih Penghargaan Padmamitra Awards 2024 + 16 Jan 2025 14:29 + + + 1476 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 15 Jan 2025 16:17 + + + 400 + + + + + + + + + + Pencak Silat di PSAA Putra Utama 3: Membentuk Karakter dan Bangun Prestasi Anak Binaan + 15 Jan 2025 15:04 + + + 589 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berhasil Salurkan 86 Warga Binaan Sosial ke Dunia Kerja + 13 Jan 2025 15:33 + + + 291 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 701 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Langkah Strategis PSBR TJ 1, Dalam Mewujudkan Kemandirian Pemuda Rentan + 11 Jan 2025 08:46 + + + 429 + + + + + + + + + + 13 Anak Binaan PSBNRW Cahaya Batin, Ikuti Praktek Belajar Kerja di Bidang Shiatsu dan Massage + 10 Jan 2025 16:46 + + + 450 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Jangkau 5.998 PPKS Sepanjang Tahun 2024 + 09 Jan 2025 09:56 + + + 800 + + + + + + + + + + Dorong Pengentasan Kemiskinan, Dinsos DKI Bina 1.452 UMKM Melalui Program Jakpreneur + 07 Jan 2025 19:05 + + + 873 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Lakukan Verifikasi dan Validasi DTKS Pasif + 07 Jan 2025 11:06 + + + 1105 + + + + + + + + + + Meningkatkan Kemampuan Interaksi WBS Melalui Kegiatan Terapeutik, di Pantai Tanjung Pasir + 06 Jan 2025 16:42 + + + 334 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pengangkatan 43 Anak Sepanjang 2024 + 06 Jan 2025 14:24 + + + 925 + + + + + + + + + + Prestasi Akhir Tahun: Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Raih Penghargaan Zona Hijau dari Ombudsman RI + 04 Jan 2025 08:51 + + + 454 + + + + + + + + + + Bantu Penyandang Disabilitas, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 2.597 Alat Bantu Fisik Sepanjang 2024 + 02 Jan 2025 15:56 + + + 2252 + + + + + + + + + + PJ Gubernur Teguh Berbagi Kebahagiaan Natal, di Panti Asuhan Anak dan Lansia + 24 Dec 2024 22:19 + + + 434 + + + + + + + + + + Pengumuman Pemenang Lomba Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024 + 23 Dec 2024 12:36 + + + 507 + + + + + + + + + + Kanal Pengaduan Resmi Bantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) + 16 Dec 2024 12:20 + + + 2077 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Intens Salurkan Bantuan, bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 20 Dec 2024 17:29 + + + 591 + + + + + + + + + + Latih Kewirausahaan dan Kemandirian Remaja Binaan, PSBR TJ 1 Gelar Market Day + 20 Dec 2024 16:09 + + + 436 + + + + + + + + + + PSBL Harapan Sentosa 2 Berkontribusi dalam Panen Raya Serentak, di Jakarta Timur + 20 Dec 2024 11:59 + + + 618 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Apresiasi Peran FK Pusaka dalam Musda ke-V + 18 Dec 2024 16:24 + + + 466 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Bandung pada Keluarga + 18 Dec 2024 13:40 + + + 468 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan, Kepada Warga Terdampak Banjir Rob di Pluit + 16 Dec 2024 14:08 + + + 530 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi 750 Anggota Tagana + 15 Dec 2024 08:40 + + + 678 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, UMKM Jakpreneur Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Baking + 13 Dec 2024 18:02 + + + 499 + + + + + + + + + + Optimalisasi Layanan WBS Panti Sosial Melalui Transformasi Digital, Menggunakan Sipansos + 12 Dec 2024 22:22 + + + 452 + + + + + + + + + + Serunya Binaan PSAA Balita Tunas Bangsa Bermain, di Trans Studio Cibubur + 12 Dec 2024 13:20 + + + 671 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Ajak Penyandang Disabilitas Rekreasi, di Taman Impian Jaya Ancol + 11 Dec 2024 14:16 + + + 469 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Bagi Warga Terdampak Kebakaran, di Kebon Kosong + 11 Dec 2024 11:27 + + + 419 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Distribusikan Kaki Palsu Bagi Penyandang Disabilitas + 06 Dec 2024 15:06 + + + 751 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FK Tagana DKI Bahas Kesiapan dan Strategi Dalam Penanggulangan Bencana + 06 Dec 2024 14:24 + + + 532 + + + + + + + + + + DWP DKI Gelar Baksos di PSBL Harapan Sentosa 3 dan PSPBK Harapan Mulia + 05 Dec 2024 16:25 + + + 794 + + + + + + + + + + Gelorakan Semangat Kesetiakawanan Sosial, Dinsos DKI Gelar Jakarta Social Harmony Day + 05 Dec 2024 13:02 + + + 527 + + + + + + + + + + Disabilitas Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau, di Narasi Nusantara Mitra Praja Utama + 03 Dec 2024 15:19 + + + 1166 + + + + + + + + + + Gelar Jambore Karang Taruna, Dinsos DKI Dorong Kekompakan dan Kolaborasi Generasi Muda + 02 Dec 2024 12:10 + + + 540 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Adakan LDP Bagi Anak Penyintas Kebakaran di Jatinegara + 29 Nov 2024 15:38 + + + 468 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 28 Nov 2024 20:18 + + + 394 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI dan Dinas PPKUKM: Wujudkan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Sosial + 28 Nov 2024 16:52 + + + 409 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - Dinsos Subang Bantu Binaan Kembali ke Pelukan Keluarga, Setelah Belasan Tahun Berpisah + 26 Nov 2024 15:50 + + + 454 + + + + + + + + + + Bangun Karakter Binaan dan Pendamping Sosial, PSAA Putra Utama 1 Gelar Outbond + 25 Nov 2024 16:44 + + + 647 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1, Kontribusi dalam Pameran Internasional Plastic & Rubber Exhibition + 22 Nov 2024 14:34 + + + 460 + + + + + + + + + + Antisipasi Musim Penghujan, Pemprov DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 22 Nov 2024 11:37 + + + 342 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 50 PPKS ke Jawa Timur + 22 Nov 2024 10:59 + + + 498 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FIB UI Gelar Seminar Nasional, Bahas Pengusulan " Wongsonegoro " Sebagai Pahlawan Nasional + 20 Nov 2024 10:31 + + + 584 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Rapat Koordinasi, Persiapkan Integrasi Data di Portal Jakarta Satu + 30 Oct 2024 13:59 + + + 451 + + + + + + + + + + Giat Dinsos Dalam Rakor Persiapan Launching dan Bimbingan Teknis Sipending Emas Berbasis Mobile App + 16 Nov 2024 13:44 + + + 338 + + + + + + + + + + Lomba Memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024 + 19 Nov 2024 09:51 + + + 473 + + + + + + + + + + Optimalkan Akurasi Data, Dinsos DKI Luncurkan SiPending Emas Mobile + 18 Nov 2024 09:39 + + + 514 + + + + + + + + + + Tagana Goes To Campus, Bidik Mahasiswa Tanggap Bencana + 16 Nov 2024 20:59 + + + 550 + + + + + + + + + + Permudah Akses Legalitas, 24 Anak Binaan PSBG Belaian Kasih Dapat Perwalian + 15 Nov 2024 22:19 + + + 555 + + + + + + + + + + Pelatihan Inisiatif Percontohan SEDAYA, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat + 15 Nov 2024 14:57 + + + 696 + + + + + + + + + + Dorong Minat Baca Warga Binaan, PSAA Putra Utama 1 - Yakult Indonesia Resmikan Perpustakaan + 15 Nov 2024 11:46 + + + 582 + + + + + + + + + + KORPRI Gelar Bakti Sosial Di PSBR Taruna Jaya 2, Berikan Bantuan Bagi Warga Binaan dan Masyarakat Sekitar + 14 Nov 2024 12:42 + + + 601 + + + + + + + + + + Sambut Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024, Dinsos DKI Buka Pendaftaran Ajang Lomba Bagi Disabilitas + 14 Nov 2024 11:52 + + + 423 + + + + + + + + + + Kejuaraan Pencak Silat Panglima TNI Tingkat Nasional, Binaan PSAA PU 2 Raih Medali Emas dan Perak + 12 Nov 2024 12:02 + + + 529 + + + + + + + + + + Era Pilkada, ASN Harus Menjaga Netralitas + 09 Nov 2024 13:43 + + + 418 + + + + + + + + + + Optimalkan Ketepatan Data Sasaran, Dinsos DKI Integrasikan Data Bansos Pada Portal Jakarta Satu + 08 Nov 2024 20:49 + + + 643 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal Warga Terdampak Kebakaran di Papanggo + 08 Nov 2024 16:26 + + + 363 + + + + + + + + + + Melihat Jakarta dari Puncak: Kunjungan Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 ke Monumen Nasional + 07 Nov 2024 16:21 + + + 223 + + + + + + + + + + Deklarasi Pilgub Ramah Anak, Wujud Komitmen DKI Jakarta untuk Pemilu Inklusif dan Aman bagi Generasi Muda + 06 Nov 2024 17:07 + + + 369 + + + + + + + + + + Dukung Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Dinsos DKI Jalin Kerja Sama Dengan FISIP UI + 06 Nov 2024 13:53 + + + 454 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 100 Orang Terlantar, ke Jabar dan Jateng + 05 Nov 2024 15:53 + + + 702 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakpus - STIKes RS Husada Kolaborasi Dorong Kemandirian Binaan UILS Kemayoran + 05 Nov 2024 12:16 + + + 447 + + + + + + + + + + Raih Juara 2 Senam Kreasi, DWP Dinsos Unjuk Kreatifitas Pada Pekan Olahraga DWP DKI Jakarta 2024 + 01 Nov 2024 17:00 + + + 446 + + + + + + + + + + Kunjungi PSAA PU 2, Kadinsos DKI Pastikan Kesiapan Sosialisasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula + 01 Nov 2024 16:04 + + + 385 + + + + + + + + + + Pastikan Berkualitas, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 31 Oct 2024 14:52 + + + 596 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan dan Skill di Bidang IT, WBS PSBR TJ 1 Rasakan Suasana Perkuliahan di Binus Internasional + 28 Oct 2024 14:09 + + + 187 + + + + + + + + + + Partisipasi Masyarakat Cerdaskan Bangsa, PSAA Balita Tunas Bangsa Menerima Bantuan Pendidikan dan Kesehatan + 25 Oct 2024 11:41 + + + 658 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Pandeglang, Dengan Keluarga + 24 Oct 2024 15:24 + + + 674 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Forum Diskusi, Bahas Pentepatan Data Bantuan Sosial + 22 Oct 2024 17:56 + + + 541 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Penggunaan APAR + 18 Oct 2024 10:52 + + + 398 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kalianyar + 16 Oct 2024 10:47 + + + 399 + + + + + + + + + + Dorong 1.369 Anggota Tagana Aktif, Dinsos DKI Terima Penghargaan Dari Kemensos RI + 21 Oct 2024 10:31 + + + 596 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Evakuasi Lansia Sebatang Kara Yang Sedang Sakit + 18 Oct 2024 15:56 + + + 354 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Dua Medali, Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 16 Oct 2024 14:49 + + + 399 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Layanan Dukungan Psikososial Untuk Anak-Anak Penyintas Kebakaran Jembatan Besi + 16 Oct 2024 11:07 + + + 408 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Susun SOP Untuk Implementasi Sistem Pendataan Geospasial + 16 Oct 2024 10:06 + + + 480 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Bantuan 100 Tongkat Netra Elektrik Dari KOSA + 15 Oct 2024 15:15 + + + 386 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Peringatan HUT ke-15 TKSK + 13 Oct 2024 12:34 + + + 326 + + + + + + + + + + Dorong Akuntabilitas, Dinsos DKI Inisiasi Pengintegrasian dan Pemanfaatan DTKS Berbasis Geospasial Pada Portal Jakarta Satu + 12 Oct 2024 09:34 + + + 467 + + + + + + + + + + Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan UGB dan PUB + 10 Oct 2024 16:33 + + + 289 + + + + + + + + + + Anak Binaan PSAA Putra Utama 3, Terima Bantuan Laptop Dari Lenovo Indonesia + 10 Oct 2024 11:47 + + + 544 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 2 Pertemukan Lansia Binaan, Dengan Keluarga + 07 Oct 2024 15:26 + + + 1157 + + + + + + + + + + Triwulan III 2024, Dinsos DKI Jakarta Telah Pulangkan 1.113 Orang Terlantar + 03 Oct 2024 15:12 + + + 452 + + + + + + + + + + Lima Binaan Panti Dinsos DKI, Ikut Berlaga Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 01 Oct 2024 16:38 + + + 373 + + + + + + + + + + Pelatihan First Aid Responder, Kesiapan Dinsos DKI Hadapi Kegawatdaruratan Medis + 01 Oct 2024 13:48 + + + 533 + + + + + + + + + + Serunya Balita Binaan Panti Sosial Menaiki Tank, Saat Kunjungan Ke YONRANRATFIB 1 Marinir + 27 Sep 2024 16:44 + + + 342 + + + + + + + + + + Satgas P3S Sudin Sosial Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk Ke Panti Sosial + 21 Aug 2024 10:17 + + + 427 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Rujuk Pengemis, Bermodus Kaki Buntung ke Panti Sosial + 26 Sep 2024 15:26 + + + 562 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Masuk Top 5 Dalam Penganugerahan, Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK 2024 + 26 Sep 2024 13:52 + + + 491 + + + + + + + + + + Membangun Fungsi Sosial, PSBL HS 2 Ajak Binaan Orientasi Alam Di Taman Margasatwa Ragunan + 26 Sep 2024 09:55 + + + 559 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Terus Salurkan Bantuan, Bagi Warga Terdampak Kebakaran Cipinang + 23 Sep 2024 14:25 + + + 553 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Rujuk PMKS Sebatang Kara ke Panti Sosial + 20 Sep 2024 14:19 + + + 463 + + + + + + + + + + UILS Duren Sawit Hadiri Chief Profesional, Untuk Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Binaan dan Petugas Pendamping + 20 Sep 2024 14:13 + + + 497 + + + + + + + + + + Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPJS Kesehatan, Oleh Suku Dinas Sosial dan Walikota Jakarta Barat + 20 Sep 2024 14:05 + + + 421 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Mulai Cairkan Bansos PKD, Tahap 3 Tahun 2024 + 19 Sep 2024 16:49 + + + 721 + + + + + + + + + + WBS PSBNRW Cahaya Batin Wakili DKI Jakarta Lomba Pantonim, Pada Ajang FLS2N Tingkat Nasional + 19 Sep 2024 16:31 + + + 367 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Pulangkan 699 Orang Terlantar + 17 Jul 2024 10:07 + + + 716 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - UNJ Kembali Gelar Pelatihan Tata Boga, Bagi UMKM Binaan Jakpreneur + 17 Sep 2024 16:17 + + + 567 + + + + + + + + + + Pengenalan Lingkungan, UILS Koja Ajak Binaan Rekreasi ke Taman Margasatwa Ragunan + 12 Sep 2024 16:24 + + + 508 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Gelar Layanan Dukungan Psikososial Bagi Penyintas Kebakaran Manggarai + 09 Sep 2024 14:12 + + + 375 + + + + + + + + + + Terpisah Selama Puluhan Tahun, PSBI Bangun Daya 2 Akhirnya Reunifikasi Warga Binaan Kembali Bersama Keluarga + 06 Sep 2024 14:07 + + + 381 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBD Budi Bhakti 1, Sabet Sejumlah Medali Pekan Paralimpik DKI Jakarta + 30 Aug 2024 13:50 + + + 355 + + + + + + + + + + Dorong Kerjasama Pertukaran Program Keterampilan, PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan KSWP + 14 Aug 2024 16:23 + + + 455 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Teguran Persuasif Kepada Ibu Anak Pengemis, Ternyata Berkecukupan + 09 Aug 2024 13:40 + + + 648 + + + + + + + + + + Produk Karya Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI, Ramaikan Bazar UMKM Di JITEX + 08 Aug 2024 10:41 + + + 479 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Gelar Pelatihan Kewirausahaan, Bagi Masyarakat Prasejahtera Terdaftar DTKS + 06 Aug 2024 16:44 + + + 474 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - RSPAD Selamatkan Bayi Enam Bulan Ditelantarkan Orang Tua Kandung Dengan Kondisi Gizi Buruk + 02 Aug 2024 06:45 + + + 725 + + + + + + + + + + Bidik Disabilitas Jadi Wirausaha, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Menjahit + 31 Jul 2024 16:37 + + + 566 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bersama Koalisi Nasional Pokja Disabilitas, Launching Buku Pendataan Inklusi Penyandang Disablitas + 31 Jul 2024 16:32 + + + 486 + + + + + + + + + + Penyaluran Kartu ATM bagi Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ di Jakarta Selatan + 29 Jul 2024 14:44 + + + 675 + + + + + + + + + + Resmi Dikukuhkan, Pengurus TJSLBU Diharapkan Mampu Dorong Sinergi Bangun Kota Jakarta + 26 Jul 2024 16:07 + + + 421 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bansos PKD Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ Wilayah Jakut + 26 Jul 2024 14:38 + + + 494 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Sosial PKD Tahap 3 2024 + 23 Jul 2024 14:52 + + + 364 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Kartu ATM Penerima Baru Bansos PKD, Diawali Dengan KAJ + 24 Jul 2024 10:12 + + + 2147 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 17 Jul 2024 17:38 + + + 0 + + + + + + + + + + Ragam Layanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta + 17 Jul 2024 15:09 + + + 839 + + + + + + + + + + Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Kejati DKI - Pemprov DKI Melakukan Penyerahan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak untuk Anak Asuh Panti Sosial + 11 Jul 2024 16:21 + + + 305 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Sudah Salurkan 1.211 Alat Bantu Fisik + 12 Jul 2024 16:15 + + + 462 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Penyintas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang + 02 Jul 2024 16:11 + + + 388 + + + + + + + + + + Lebih Dekat dengan Masyarakat, Sudin Sosial Jakpus Luncurkan Layanan Berbasis Aplikasi Whatsapp + 25 Jun 2024 16:00 + + + 584 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - PPKD Jaktim Gelar Pelatihan Barista, Bahasa Jepang, Bagi Penyandang Disabilitas dan WBS + 25 Jun 2024 12:15 + + + 432 + + + + + + + + + + Dorong Kualitas Produk Binaan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan dan Desain Kemasan + 20 Jun 2024 11:06 + + + 345 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih 92,27, Pada Indeks Kepuasaan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024 + 14 Jun 2024 17:32 + + + 511 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk ke Panti Sosial + 13 Jun 2024 11:53 + + + 560 DINAS SOSIAL + + + + + + Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 + + + + + + + + + + + + + NAVIGASI + + Beranda + + Prakata + + Bagan + + Unduhan + + + + INFORMASI KONTAK + + (021) 426-5117 + dinsosdki@jakarta.go.id + + Jam Kerja: + Senin – Kamis (08.00 – 16.00 WIB) + Jumat (08.00 – 16.30 WIB) + + + + + MEDIA SOSIAL + + Instagram + Facebook + Youtube + Twitter diff --git a/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_upaya-tingkatkan-tanggap-darurat-petugas-sosial-dibekali-pelatihan-penanganan-darurat.md b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_upaya-tingkatkan-tanggap-darurat-petugas-sosial-dibekali-pelatihan-penanganan-darurat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fa9f10b98eb64def3405d6493036d0581be1a342 --- /dev/null +++ b/raw/dinsos.jakarta.go.id_berita_upaya-tingkatkan-tanggap-darurat-petugas-sosial-dibekali-pelatihan-penanganan-darurat.md @@ -0,0 +1,8402 @@ +--- +url: https://dinsos.jakarta.go.id/berita/upaya-tingkatkan-tanggap-darurat-petugas-sosial-dibekali-pelatihan-penanganan-darurat +title: "Upaya Tingkatkan Tanggap Darurat, Petugas Sosial DIbekali Pelatihan Penanganan Darurat - Dinas Sosial DKI Jakarta" +domain: dinsos.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:59:10 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Upaya Tingkatkan Tanggap Darurat, Petugas Sosial DIbekali Pelatihan Penanganan Darurat - Dinas Sosial DKI Jakarta + +Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta secara resmi meluncurkan Program Jantung Sosial (Jangkauan Kesehatan Petugas Unggul Dinas Sosial) pada Kamis, 5 Juni 2025. Program ini diawali dengan kegiatan Pelatihan Resusitasi Jantung Paru (RJP) dan Bantuan Hidup Dasar (BHD) yang diperuntukkan bagi Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) tingkat provinsi dan lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Pelatihan yang berlangsung di Ruang Komunikasi Sosial ini merupakan bentuk integrasi layanan sosial dan medis yang bertujuan untuk membekali para petugas dengan kemampuan menghadapi kondisi kegawatdaruratan. Melalui pelatihan ini, para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya penanganan dini pada kasus henti jantung, tetapi juga keterampilan praktis dalam melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan standar medis nasional dan internasional. Sebanyak 419 petugas mengikuti pelatihan yang dijadwalkan berlangsung dalam 14 pertemuan hingga 15 Juli 2025. Kegiatan ini akan ditutup dengan penyematan pin “Jantung Sosial” sebagai simbol keanggotaan dan identitas para petugas yang telah dibekali kemampuan pertolongan darurat. Pelatihan ini menjadi bagian dari kolaborasi strategis antara sektor sosial dan kesehatan, yang dijalankan bersama UPT Pusat Krisis Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa kehadiran program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan teknis, dan kesiapsiagaan petugas sosial di lapangan, khususnya dalam menangani kondisi darurat sosial-medik secara cepat, tepat, dan kolaboratif. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor dan integrasi sistem penanganan darurat, program ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang tangguh, aman, dan peduli terhadap keselamatan seluruh warganya. Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 Upaya Tingkatkan Tanggap Darurat, Petugas Sosial DIbekali Pelatihan Penanganan Darurat Upaya Tingkatkan Tanggap Darurat, Petugas Sosial DIbekali Pelatihan Penanganan Darurat + Pusdatin: 05 Jun 2025 17:39 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta secara resmi meluncurkan Program Jantung Sosial (Jangkauan Kesehatan Petugas Unggul Dinas Sosial) pada Kamis, 5 Juni 2025. Program ini diawali dengan kegiatan Pelatihan Resusitasi Jantung Paru (RJP) dan Bantuan Hidup Dasar (BHD) yang diperuntukkan bagi Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan, dan Pengendalian Sosial (P3S) tingkat provinsi dan lima wilayah kota administrasi DKI Jakarta. + Pelatihan yang berlangsung di Ruang Komunikasi Sosial ini merupakan bentuk integrasi layanan sosial dan medis yang bertujuan untuk membekali para petugas dengan kemampuan menghadapi kondisi kegawatdaruratan. Melalui pelatihan ini, para peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya penanganan dini pada kasus henti jantung, tetapi juga keterampilan praktis dalam melakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan standar medis nasional dan internasional. + Sebanyak 419 petugas mengikuti pelatihan yang dijadwalkan berlangsung dalam 14 pertemuan hingga 15 Juli 2025. Kegiatan ini akan ditutup dengan penyematan pin “Jantung Sosial” sebagai simbol keanggotaan dan identitas para petugas yang telah dibekali kemampuan pertolongan darurat. Pelatihan ini menjadi bagian dari kolaborasi strategis antara sektor sosial dan kesehatan, yang dijalankan bersama UPT Pusat Krisis Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) Dinas Kesehatan DKI Jakarta. + Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyampaikan bahwa kehadiran program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan teknis, dan kesiapsiagaan petugas sosial di lapangan, khususnya dalam menangani kondisi darurat sosial-medik secara cepat, tepat, dan kolaboratif. Dengan semangat kolaborasi lintas sektor dan integrasi sistem penanganan darurat, program ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota yang tangguh, aman, dan peduli terhadap keselamatan seluruh warganya. + + + Berita Utama + + Lihat Semua Berita + + + + + + + + + + + Operasi Bina Tertib Praja 2026: Petugas Gabungan Tertibkan Trotoar di Sejumlah Ruas Jalan + 10 Mar 2026 12:02 + + + 76 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Pasar Minggu, Dievakuasi Petugas Sudinsos Jaksel + 10 Mar 2026 08:41 + + + 206 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) + 03 Mar 2026 16:30 + + + 147 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menjadi salah satu Tim Pembina Posyandu Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2025-2030 + 03 Mar 2026 19:43 + + + 259 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Februari 2026 + 25 Feb 2026 20:04 + + + 373 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Tata Cara Verifikasi Usulan Pembaruan DTSEN + 23 Feb 2026 17:00 + + + 351 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial PKD (KAJ, KLJ, dan KPDJ) pada Januari 2026. + 13 Feb 2026 14:10 + + + 974 + + + + + + + + + + Bantuan Sosial KAJ, KLJ dan KPDJ Tahun 2026 + 02 Feb 2026 17:13 + + + 3983 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial dan Alat Kontak Layanan Dukungan Psikososial kepada Warga Terdampak di Cengkareng dan Kota Bambu Selatan, Jakarta Barat + 24 Jan 2026 07:11 + + + 580 + + + + + + + + + + Ketua Majelis Nasional Republik Korea Kunjungi PSBR Taruna Jaya 1 + 23 Jan 2026 14:18 + + + 225 + + + + + + + + + + Pengukuhan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Dinas Sosial + 21 Jan 2026 16:09 + + + 353 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bersama Suku Dinas Sosial di Lima Wilayah Kota menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir + 13 Jan 2026 19:00 + + + 537 + + + + + + + + + + Kepala Dinsos DKI Jakarta Menyerahkan Surat Keputusan PPPK Paruh Waktu Kepada 316 Orang Pegawai + 02 Jan 2026 15:25 + + + 746 + + + + + + + + + + Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Laksanakan Bakti Sosial ke Panti Asuhan + 07 Jan 2026 00:00 + + + 952 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ Bulan Desember + 24 Dec 2025 17:07 + + + 3222 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa bersama Srikandi Jakarta Gelar Pemasangan Anting bagi Anak Perempuan + 24 Dec 2025 12:27 + + + 726 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Wijaya Kusuma + 23 Dec 2025 20:00 + + + 396 + + + + + + + + + + Musprov ke-7 IPSM DKI Perkuat Kolaborasi Sosial di Jakarta + 23 Dec 2025 11:33 + + + 312 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 Kategori Informatif + 22 Dec 2025 19:26 + + + 444 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan bagi Penyintas Kebakaran di Kapuk Muara + 22 Dec 2025 19:08 + + + 451 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ibu + 22 Dec 2025 14:46 + + + 319 + + + + + + + + + + Warga Binaan Dinsos DKI Gelar Christmas Carol di Kawasan Sarinah + 19 Dec 2025 19:45 + + + 589 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 1 Raih Prestasi di Kejuaraan Pencak Silat KONI Jakarta Timur Ke-3 + 19 Dec 2025 15:00 + + + 400 + + + + + + + + + + Panen Lele di PSBL Harapan Sentosa 4 Jadi Sarana Rehabilitasi dan Kemandirian Warga Binaan + 19 Dec 2025 13:54 + + + 320 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Bela Negara + 19 Dec 2025 12:58 + + + 378 + + + + + + + + + + Forum CSR DKI - Joyday Ice Cream mengajak anak PSAA PU 1, Nobar Zootopia 2 + 18 Dec 2025 20:30 + + + 328 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Rapat Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Satgas P3S + 18 Dec 2025 09:10 + + + 403 + + + + + + + + + + Kondisi Kesehatan Sudah Stabil,, PSBI Bangun Daya 2 Pulangkan Warga Binaan Asal Bandung + 16 Dec 2025 16:01 + + + 517 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Gelar Kegiatan Hidroponik untuk WBS + 16 Dec 2025 15:09 + + + 322 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Kejati Kerja Sama Penerapan Keadilan dan Kerja Sama + 16 Dec 2025 13:37 + + + 343 + + + + + + + + + + Monev Triwulan IV 2025, Dinsos DKI Dorong Capaian P3DN + 15 Dec 2025 15:35 + + + 460 + + + + + + + + + + PM UILS Duren Sawit, Dukuh, dan LBK Malaka Ikuti Giat Edukatif dan Rekreatif di Ragunan + 15 Dec 2025 15:00 + + + 426 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakarta Pusat Gelar Pengenalan Lingkungan bagi PM UILS di TMII + 15 Dec 2025 13:54 + + + 396 + + + + + + + + + + Sebanyak 14 Warga Binaan PSBI Bangun Daya 2 Dipulangkan ke Daerah Asal + 15 Dec 2025 13:23 + + + 385 + + + + + + + + + + PMI Jakarta Pusat Beri Penghargaan Kemanusiaan, Kepala Dinsos DKI Raih Humanitarian Excellence Award + 14 Dec 2025 15:00 + + + 406 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Hadirkan Kepedulian Sosial dalam Momen Natal + 13 Dec 2025 20:49 + + + 296 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Perkuat Peran Pilar Sosial dan Gotong Royong Menuju Indonesia Emas + 13 Dec 2025 18:22 + + + 335 + + + + + + + + + + 20 Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Mengikuti rangkaian Acara Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 + 12 Dec 2025 20:15 + + + 297 + + + + + + + + + + Wagub Rano Ajak Lansia Binaan Panti Dinsos Nonton Agak Laen : Menyala Pantiku + 11 Dec 2025 22:49 + + + 407 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan Inspiratif dalam Knowledge Management Awards 2025 + 10 Dec 2025 20:00 + + + 404 + + + + + + + + + + Transjakarta - Dinsos DKI Dorong Kemandirian Pelaku Usaha Disabilitas Binaan Jakpreneur + 10 Dec 2025 17:07 + + + 321 + + + + + + + + + + Dorong Binaan Tata Masa Depan, PSBR Taruna Jaya 1 Gelar FGD Kebijakan Pendampingan Karir + 10 Dec 2025 12:38 + + + 421 + + + + + + + + + + Monitoring ke TAS Arutala, Kadis Sosial Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Anak + 10 Dec 2025 11:36 + + + 488 + + + + + + + + + + Binaan dan Pelaku Usaha Disabilitas Ikuti Edukasi Keuangan serta Peluncuran Buku Pedoman Literasi Keuangan + 09 Dec 2025 18:41 + + + 357 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Rob di Kepulauan Seribu + 09 Dec 2025 17:50 + + + 455 + + + + + + + + + + Nandang Akhirnya Dipulangkan, PSBL HS 3 Laksanakan Reunifikasi dengan Keluarga di Surabaya + 09 Dec 2025 14:28 + + + 307 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesiapsiagaan, Dinsos DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 09 Dec 2025 14:27 + + + 500 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Tata Kelola Melalui Penandatanganan Pakta Integritas dan Penyerahan SK + 08 Dec 2025 15:35 + + + 345 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Baznas DKI Perkuat Kerja Sama Program Sosial Berkelanjutan + 08 Dec 2025 15:18 + + + 357 + + + + + + + + + + Selamat Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan 2025 + 08 Dec 2025 14:08 + + + 546 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI, Danantara,& BNI Dorong Pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Disabilitas + 08 Dec 2025 13:11 + + + 461 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berkomitmen Wujudkan Jakarta Jadi Kota Inklusif + 07 Dec 2025 20:18 + + + 349 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Kembali Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Marunda + 07 Dec 2025 19:00 + + + 308 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 06 Dec 2025 18:36 + + + 442 + + + + + + + + + + Perkuat Layanan Pengaduan, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Pengaduan Masyarakat + 05 Dec 2025 15:45 + + + 715 + + + + + + + + + + Selamat Hari Disabilitas Internasional 2025 + 03 Dec 2025 15:12 + + + 816 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 03 Dec 2025 21:15 + + + 9314 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Distribusikan Kartu ATM kepada Penerima Baru Bansos KAJ, KLJ dan KPDJ + 02 Dec 2025 13:33 + + + 5382 + + + + + + + + + + PSAA Balita Tunas Bangsa Jalani Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 oleh Ombudsman RI + 02 Dec 2025 13:31 + + + 447 + + + + + + + + + + BPBD DKI Gelar Pelatihan Evakuasi Aman bagi Disabilitas di PSBL HS 2 + 02 Dec 2025 08:34 + + + 626 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Borong 6 Medali di Kejuaraan Jakarta Nasional Pencak Silat 2025 + 02 Dec 2025 08:14 + + + 636 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA PU 3 Ukir Prestasi Nasional di Ajang JNPS #2 + 01 Dec 2025 20:59 + + + 448 + + + + + + + + + + HUT ke-54 KORPRI: ASN Didorong Jadi Kompas Moral Bangsa + 01 Dec 2025 10:58 + + + 531 + + + + + + + + + + Pelepasan Bantuan Kemanusiaan bagi Warga Terdampak Banjir dan Longsor di Sumatera + 01 Dec 2025 10:27 + + + 842 + + + + + + + + + + Dukung Mobilitas Disabilitas, Pemprov DKI Bagikan Kartu Layanan Gratis Transportasi + 01 Dec 2025 09:59 + + + 1147 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan Wujud Kolaborasi Pemberdayaan Seni dan Sosial di Jakarta + 30 Nov 2025 13:56 + + + 557 + + + + + + + + + + Dari Panti ke Podium Nasional, Atlet PSAA PU 1 Raih Juara! + 30 Nov 2025 12:55 + + + 462 + + + + + + + + + + Gulkarmat DKI Jakarta Latih Warga Binaan PSBL HS 2 Cegah Kebakaran + 30 Nov 2025 10:48 + + + 547 + + + + + + + + + + Meresahkan Warga, Satgas P3S Jangkau ODGJ Dirujuk ke RSKD Duren Sawit + 28 Nov 2025 13:32 + + + 701 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 27 Nov 2025 11:33 + + + 922 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 26 Nov 2025 21:30 + + + 28 + + + + + + + + + + DWP Dinas Sosial Raih Penghargaan Suporter Terbaik pada POR DWP DKI Jakarta 2025 + 27 Nov 2025 08:49 + + + 625 + + + + + + + + + + Santunan Yatim dan Dhuafa di JIC, Dinsos Tekankan Pentingnya Solidaritas Sosial + 26 Nov 2025 08:34 + + + 563 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan November + 25 Nov 2025 21:32 + + + 3274 + + + + + + + + + + Perkuat Edukasi Pencegahan Perundungan, Sudin Sosial Jakarta Pusat Laksanakan Program 4S di SDN Kampung Bali 01 + 25 Nov 2025 10:14 + + + 592 + + + + + + + + + + Sekolah Aman Tanpa Bullying + 24 Nov 2025 19:00 + + + 71 + + + + + + + + + + Tinjau PSBK Harapan Jaya, Kadis Sosial DKI Pastikan Layanan Sosial hingga Fasilitas di Panti Optimal + 24 Nov 2025 14:07 + + + 603 + + + + + + + + + + Jakarta Teguhkan Komitmen Wujudkan Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak + 22 Nov 2025 21:14 + + + 379 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bakti 1 Berkontribusi dalam Pameran Internasional Plastics & Rubber Exhibition 2025 + 22 Nov 2025 10:11 + + + 423 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Hadiri Deklarasi Jaga Jakarta + 21 Nov 2025 15:47 + + + 655 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 21 Nov 2025 08:49 + + + 757 + + + + + + + + + + Askesra DKI Temu Jajaran Kepala Panti, Beri Arahan Perkuat Koordinasi dan Optimalkan Layanan Sosial + 20 Nov 2025 21:14 + + + 676 + + + + + + + + + + Gubernur Lantik Pejabat Baru, Fokuskan Penguatan Layanan dan Respons Publik + 20 Nov 2025 21:08 + + + 381 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Kebakaran di Ciracas + 20 Nov 2025 10:40 + + + 595 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 19 Nov 2025 19:07 + + + 39 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan Warga Terdampak Banjir di Dua Kelurahan + 19 Nov 2025 13:57 + + + 671 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berikan Layanan Dukungan Psikososial dan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 19 Nov 2025 13:37 + + + 354 + + + + + + + + + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Dampingi Gubernur dalam Audiensi KPAI Terkait Pelaksanaan Anugerah KPAI 2025 + 18 Nov 2025 20:17 + + + 511 + + + + + + + + + + Kurasi UMKM Binaan Dinsos DKI Jakarta Dorong Peningkatan Kualitas Produk + 18 Nov 2025 19:32 + + + 586 + + + + + + + + + + Pastikan Layanan Berjalan Optimal, Wagub DKI Tinjau Kantor Suku Dinas Sosial Jakarta Utara + 18 Nov 2025 14:10 + + + 601 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pemulangan 100 PPKS ke Jawa Barat dan Jawa Tengah + 18 Nov 2025 12:11 + + + 501 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Benhil + 18 Nov 2025 08:13 + + + 502 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Setu, Sudin Sosial Jaktim Lakukan Penanganan dan Koordinasi Lintas Lembaga + 17 Nov 2025 15:01 + + + 679 + + + + + + + + + + Bubhak One Band Tampil di Acara Semarak Bazar Lokal Jakarta Entrepreneur di Taman Cattleya + 17 Nov 2025 13:31 + + + 412 + + + + + + + + + + Kebakaran di Manggarai Selatan, Sudinsos Jaksel Pastikan Bantuan Tersalurkan + 17 Nov 2025 11:49 + + + 553 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jatipulo + 17 Nov 2025 10:54 + + + 681 + + + + + + + + + + Semarak Angklung di Bundaran HI, 1000 Lansia Tampilkan Ekspresi Musikal dalam 15th World Angklung's Day + 16 Nov 2025 16:44 + + + 703 + + + + + + + + + + PT Trias Indra Saputra Selenggarakan DUO Day 2025, Empat Warga Binaan PSBD BB 1 Ikuti Pengenalan Dunia Kerja + 15 Nov 2025 21:10 + + + 506 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Lanjutkan Penguatan Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial + 15 Nov 2025 10:44 + + + 677 + + + + + + + + + + Dukungan Psikososial Diberikan bagi Siswa SMAN 72, Pemerintah Pastikan Proses Pemulihan Berjalan Optimal + 13 Nov 2025 18:19 + + + 787 + + + + + + + + + + PSBK Harapan Jaya Pertemukan Warga Binaan dengan Keluarga Setelah Lima Tahun Terpisah + 12 Nov 2025 19:03 + + + 424 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 12 Nov 2025 18:05 + + + 87 + + + + + + + + + + Bulan Dana PMI 2025, Dinas Sosial DKI Jakarta Sumbang Rp120 Juta + 12 Nov 2025 13:54 + + + 674 + + + + + + + + + + Festival Musik Pengamen Jalanan + 12 Nov 2025 11:09 + + + 295 + + + + + + + + + + Tagana DKI Gelar Rapat Kerja, Optimalkan Peran Strategis dalam Penanganan Bencana + 11 Nov 2025 19:54 + + + 680 + + + + + + + + + + P3S Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Bantu Lansia Terlantar Sebatang Kara Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Nov 2025 15:53 + + + 663 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan FIB UI Gelar Seminar Nasional Pengusulan Calon Pahlawan Nasional Maria Ulfah Santoso + 11 Nov 2025 14:42 + + + 469 + + + + + + + + + + Gelar Rapim, Kadis Sosial Tekankan Sinergisitas dan Profesionalisme Aparatur + 11 Nov 2025 14:07 + + + 376 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Luncurkan Inovasi Digital “PEDANG ASIK” + 11 Nov 2025 12:03 + + + 741 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Rumah Roboh di Pegangsaan + 10 Nov 2025 20:09 + + + 485 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Pahlawan Nasional + 10 Nov 2025 13:14 + + + 563 + + + + + + + + + + Wamenkes Tinjau Pemeriksaan Kesehatan Lansia di PSTW Budi Mulia 3 + 09 Nov 2025 10:49 + + + 491 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Grogol Utara dan Cipete + 09 Nov 2025 09:26 + + + 663 + + + + + + + + + + Atlet PSBNRW CB Raih Prestasi di POPNAS XVII dan PEPARPENAS XI 2025 Jakarta + 07 Nov 2025 15:43 + + + 582 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Berikan Bantuan untuk Rumah Terdampak Longsor di Bintaro + 07 Nov 2025 14:39 + + + 451 + + + + + + + + + + 58 Pejabat Dinas Sosial DKI Jakarta Resmi Dilantik, Wujudkan Pelayanan Publik yang Lebih Responsif + 07 Nov 2025 13:39 + + + 1849 + + + + + + + + + + Gelar FGD, Dinsos DKI Optimalkan Profesionalisme dan Legitimasi Pekerja Sosial dalam Pelayanan Publik + 07 Nov 2025 09:39 + + + 437 + + + + + + + + + + Koperasi Konsumen Dharma Sosial Gelar Audiensi dengan Dinas Sosial DKI Jakarta + 06 Nov 2025 19:24 + + + 485 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Pimpin Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Penghujan di Sungai Lebak Bulus + 04 Nov 2025 18:16 + + + 738 + + + + + + + + + + Job Fair Disabilitas di TIM, Dinsos DKI Fasilitasi 36 Warga Binaan Sosial + 04 Nov 2025 12:31 + + + 585 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Branding dan Desain Kemasan bagi Pelaku Usaha Binaan Jakpreneur + 01 Nov 2025 08:23 + + + 581 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja Sosial Masyarakat, Dinas Sosial Gelar Bimtek Khusus + 31 Oct 2025 14:39 + + + 765 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir dan Tanah Longsor di Jakarta Selatan + 31 Oct 2025 13:50 + + + 770 + + + + + + + + + + Peringatan Hari Disabilitas Internasional Tahun 2025 + 30 Oct 2025 16:29 + + + 4657 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Gelar Program 4S di SMPN 60 Jakarta, Ajak Siswa Cegah Perundungan + 30 Oct 2025 14:15 + + + 632 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Ajak WBS Refreshing dan Bersosialisasi di Taman Herbal Insani + 29 Oct 2025 10:55 + + + 560 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda + 28 Oct 2025 14:33 + + + 660 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Bulan Oktober + 24 Oct 2025 21:26 + + + 1758 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Audiensi Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia + 27 Oct 2025 11:37 + + + 622 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan 11 ABF untuk Penyandang Disabilitas + 26 Oct 2025 17:26 + + + 868 + + + + + + + + + + Dua Warga Binaan Disabilitas PSBNRW Cahaya Batin Raih Gelar Sarjana + 23 Oct 2025 13:19 + + + 589 + + + + + + + + + + Pegawai Dinsos DKI Ikuti Seminar Kesehatan, Bahas Kanker Serviks dan Tumor Rongga Mulut + 22 Oct 2025 14:19 + + + 615 + + + + + + + + + + PSBL HS 2 Lakukan Reunifikasi Tiga Warga Binaan Sosial + 17 Oct 2025 21:01 + + + 619 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bekali 220 PJLP dengan Pemahaman Akuntabilitas Keuangan dan Etika Pelayanan + 17 Oct 2025 20:46 + + + 798 + + + + + + + + + + WBS Dinsos DKI Kembali Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RSJ. Dr.Soeharto Heerdjan + 17 Oct 2025 08:33 + + + 543 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Penjaringan + 16 Oct 2025 15:44 + + + 827 + + + + + + + + + + Cegah Penyakit Tidak Menular, Dinsos DKI Gelar Pemeriksaan Kesehatan (CKG) bagi Pegawai PJLP + 16 Oct 2025 14:30 + + + 717 + + + + + + + + + + Terima Kunjungan KPRI FEB Universitas Andalas Koperasi Dharma Sosial Berbagi Pengalaman Pengelolaan Inspiratif + 16 Oct 2025 13:34 + + + 601 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Salurkan Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan Timur + 15 Oct 2025 13:40 + + + 719 + + + + + + + + + + Miles Films Ajak Anak PSAA Putra Utama 3 Nonton Bareng Film Rangga dan Cinta + 15 Oct 2025 08:32 + + + 635 + + + + + + + + + + Binaan PSAA Putra Utama 2 Tunjukkan Prestasi dalam Ujian Kenaikan Tingkat Pencak Silat di Padepokan TMII + 14 Oct 2025 11:41 + + + 552 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial untuk Anak Terdampak Kebakaran di Pengadegan + 13 Oct 2025 15:31 + + + 584 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos DKI Resmi Kantongi Sertifikasi ISO 27001:2022 + 13 Oct 2025 13:43 + + + 683 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Raih Banyak Prestasi dalam Turnamen Fourfeo Futsal + 13 Oct 2025 10:35 + + + 581 + + + + + + + + + + Lenovo Indonesia Dukung Pendidikan Melalui Pemberian Laptop dan Pelatihan Microsoft Office untuk Sekolah dan PSAA PU 3 + 12 Oct 2025 11:57 + + + 892 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial Tunjukkan Kreativitas dan Prestasi pada Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di RKSD Duren Sawit + 11 Oct 2025 20:21 + + + 583 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Selatan Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Pengadegan, Pancoran + 11 Oct 2025 18:05 + + + 677 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Optimalisasi Peran Karang Taruna, PSM, dan FKLU di Kepulauan Seribu + 11 Oct 2025 17:55 + + + 682 + + + + + + + + + + Belajar dari Jakarta, Dinsos Sulawesi Tengah Kunjungi Panti Sosial Dinsos DKI Jakarta + 10 Oct 2025 14:36 + + + 632 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Evaluasi dan Pembentukan Pengurus Pelopor Perdamaian Periode 2025–2027 + 09 Oct 2025 11:34 + + + 660 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 08 Oct 2025 17:58 + + + 250 + + + + + + + + + + Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Tinjau Fasilitas dan Layanan Sosial di PSBD Budi Bhakti 1 + 08 Oct 2025 15:43 + + + 852 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar Tak Berdaya di Kawasan Taman Jaipong Dirujuk ke RS + 08 Oct 2025 14:38 + + + 498 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Gelar Koordinasi dan Sinkronisasi Potensi Badan Usaha Tahun 2025 + 08 Oct 2025 12:21 + + + 583 + + + + + + + + + + Kunjungi PSBNRW Cahaya Batin, Komisi E DPRD DKI Puji Program dan Prestasi Warga Binaan + 07 Oct 2025 19:35 + + + 541 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Tingkatkan Kapasitas Aparatur Melalui Implementasi Mini Kompetisi E-Purchasing + 06 Oct 2025 18:07 + + + 664 + + + + + + + + + + Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa Yang Efisien, Efektif dan Akuntabel, Dinsos DKI Gelar Kegiatan Pemahaman Konsolidasi dan Kontrak Payung + 06 Oct 2025 15:52 + + + 645 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Tangani Penyandang Disabilitas yang Ditemukan Berendam di Kali Kebon Bawang + 06 Oct 2025 11:10 + + + 614 + + + + + + + + + + Menuju Layanan Sosial Berbasis Data, Dinsos DKI Jakarta Hadirkan SIPANSOS di Jakarta Innovation Award 2025 + 03 Oct 2025 11:13 + + + 702 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Kebakaran di Kelurahan Tangki + 02 Oct 2025 19:19 + + + 519 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 01 Oct 2025 19:23 + + + 0 + + + + + + + + + + Peningkatan Kapasitas Pendamping Sosial untuk Perkuat Peran Garda Terdepan dalam Rehabilitasi Sosial + 01 Oct 2025 15:56 + + + 649 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila + 01 Oct 2025 14:12 + + + 565 + + + + + + + + + + Bergerak Cepat pada Kebakaran Taman Sari, Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen Layanan Psikososial + 30 Sep 2025 17:28 + + + 508 + + + + + + + + + + Dinas Sosial Gelar Pelatihan Desain Kemasan dengan Canva untuk Pendamping Jakpreneur + 30 Sep 2025 14:28 + + + 541 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal bagi Warga Terdampak Kebakaran di Taman Sari + 29 Sep 2025 08:47 + + + 664 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Hadirkan Band Binaan Panti Sosial di Acara Jaga Jakarta Penuh Warna + 29 Sep 2025 08:18 + + + 613 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Kembali Nenek Asih dengan Keluarganya + 26 Sep 2025 19:59 + + + 817 + + + + + + + + + + Marwah, Korban Kekerasan Anak, Dipulangkan ke Keluarga Usai Jalani Perawatan di PSBG Belaian Kasih + 26 Sep 2025 19:08 + + + 707 + + + + + + + + + + Seputar Informasi Bantuan Sosial + 26 Sep 2025 18:13 + + + 866 + + + + + + + + + + Selamat HUT ke-65 Karang Taruna + 26 Sep 2025 16:22 + + + 909 + + + + + + + + + + Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ Bulan September 2025 Mulai Disalurkan + 26 Sep 2025 15:18 + + + 6520 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan Delegasi Pemerintah Kota Moskow + 25 Sep 2025 20:39 + + + 572 + + + + + + + + + + Gubernur Jakarta Resmikan Remodeling Gedung Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1 + 25 Sep 2025 20:33 + + + 628 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 24 Sep 2025 19:42 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial untuk Penyintas Kebakaran di Cilincing + 24 Sep 2025 16:53 + + + 695 + + + + + + + + + + WBS Panti Sosial Bangun Daya BB 1 Ikuti Spirit Of Wipro Run 2025 + 23 Sep 2025 17:11 + + + 524 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Libatkan Lansia dalam Penyusunan Naskah Akademik Raperda Lansia + 23 Sep 2025 13:41 + + + 604 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar dengan Kondisi Kesehatan Menurun, Dirujuk ke RS + 22 Sep 2025 17:27 + + + 541 + + + + + + + + + + Bubhak One Band dari Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Meriahkan HUT PMI ke-80 + 19 Sep 2025 16:30 + + + 722 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 09 Sep 2024 16:06 + + + 801 + + + + + + + + + + Selamat Memperingati Hari Rapat Raksasa Ikada ke-80 + 19 Sep 2025 15:48 + + + 882 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Ekonomi, Dinsos Jaktim Gelar Pelatihan Usaha untuk Masyarakat Pra Sejahtera + 19 Sep 2025 14:00 + + + 707 + + + + + + + + + + Delapan Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ikut JITEX 2025, Yuk Kepoin Produknya dan Lariskan! + 18 Sep 2025 18:29 + + + 579 + + + + + + + + + + Dinsos DKI jakarta Laksanakan LDP dan Distribusi Bantuan untuk Korban Bencana Kebakaran di Senen + 18 Sep 2025 15:49 + + + 596 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 17 Sep 2025 17:17 + + + 0 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kemandirian, PSBR Taruna Jaya 1 Jalin Kemitraan dengan PT Magfood Amazy Internasional + 16 Sep 2025 14:03 + + + 510 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Dua Kelurahan + 15 Sep 2025 18:07 + + + 475 + + + + + + + + + + Pemprov DKI - Karang Taruna Sepakat Aktifkan SKKT sebagai Posko #JagaJakarta + 15 Sep 2025 18:00 + + + 1087 + + + + + + + + + + PSBL HS 1 Pulangkan 18 Warga Binaan Sosial ke Daerah Asal + 13 Sep 2025 09:33 + + + 596 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Sosialisasi Muskel Data Pergantian Antar Waktu Penerima Bansos PKD 2025 di 267 Kelurahan + 12 Sep 2025 14:05 + + + 834 + + + + + + + + + + Karya Musik Warga Binaan Sosial Dapat Apresiasi di Jakarta Orchid Extravaganza 2025 + 11 Sep 2025 14:04 + + + 611 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 10 Sep 2025 17:58 + + + 0 + + + + + + + + + + Satgas P3S Dinas Sosial dan Sudin Sosial DKI Jakarta Resmi Terima Pin dan Sertifikat "Program Jantung Sosial" + 10 Sep 2025 10:29 + + + 848 + + + + + + + + + + Tagana jakarta Barat Gelar Peningkatan Kapasitas SDM di Puncak Halimun Camp + 09 Sep 2025 13:38 + + + 682 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBG Belaian Kasih Sukses Raih Prestasi di PERPAPROV 2025 + 09 Sep 2025 10:43 + + + 510 + + + + + + + + + + Karang Taruna DKI Jakarta Perkuat Sinergi dalam Pemberdayaan Sosial dan Ketahanan Kota + 06 Sep 2025 14:04 + + + 773 + + + + + + + + + + Sekda DKI Kunjungi Dinas Soial, Pastikan Layanan Sosial Berjalan Optimal + 04 Sep 2025 19:55 + + + 585 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Keterampilan Jakpreneur Disabilitas Lewat Pelatihan Barista + 29 Aug 2025 18:57 + + + 652 + + + + + + + + + + PSBD BB 1 Ajak 152 Warga Binaan Nikmati Hiburan di Ancol + 27 Aug 2025 20:37 + + + 489 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 27 Aug 2025 19:39 + + + 0 + + + + + + + + + + Meriahkan HUT ke-80 RI, DWP Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Ragam Lomba + 27 Aug 2025 15:55 + + + 570 + + + + + + + + + + Semarak Lomba dan Panggung Gembira Warnai Perayaan Kemerdekaan di PSBD Budi Bhakti 1 + 27 Aug 2025 12:02 + + + 401 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Aug 2025 19:59 + + + 712 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Koordinasi Pelaksanaan UGB dan PUB + 22 Aug 2025 19:29 + + + 519 + + + + + + + + + + IDGAI dan FKG UI Gelar Pengabdian Masyarakat "Senyum Sehat Anak Indonesia" di PSAA Putra Utama 1 + 22 Aug 2025 19:20 + + + 397 + + + + + + + + + + Sosialisasi Perpajakan dan Penggunaan Aplikasi Coretax, Dinsos DKI Dorong Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran + 22 Aug 2025 18:10 + + + 548 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Baking bagi Binaan Jakpreneur + 22 Aug 2025 13:43 + + + 381 + + + + + + + + + + Kini aduan terkait pelayanan dan permasalahan sosial bisa dilaporkan langsung ke Dinas Sosial DKI Jakarta + 21 Aug 2025 18:33 + + + 867 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Bimtek Petugas Pengelola SIKS-NG, Perkuat Pemahaman Tentang DTSEN & Aplikasi SIKS-NG + 21 Aug 2025 14:05 + + + 841 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 20 Aug 2025 19:34 + + + 0 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Gelar Forum Kolaborasi dan Funfest untuk Perkuat Dukungan Pemuda Rentan + 20 Aug 2025 15:06 + + + 486 + + + + + + + + + + FGD Tata Kelola Kelembagaan Karang Taruna Dorong Peran Pemuda di Era Kota Global + 18 Aug 2025 19:30 + + + 427 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL Harapan Sentosa 2 Ikuti Upacara Peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI + 18 Aug 2025 19:25 + + + 357 + + + + + + + + + + Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 + 17 Aug 2025 12:46 + + + 401 + + + + + + + + + + Bimbingan Teknis Lanjutan Perkuat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat di DKI Jakarta + 16 Aug 2025 09:55 + + + 462 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 13 Aug 2025 20:10 + + + 0 + + + + + + + + + + Mengamen Hingga Tengah Malam, Satgas P3S Jakbar Tegur Secara Persuasif Ibu-Anak ini + 13 Aug 2025 13:47 + + + 362 + + + + + + + + + + PSBD Budi Bhakti 2 Fasilitasi Reunifikasi WBS dengan Keluarga Setelah Satu Tahun Terpisah + 13 Aug 2025 08:57 + + + 401 + + + + + + + + + + Pusdatin Kesos Dinsos DKI Jakarta Raih Sertifikasi ISO 27001:2022 + 12 Aug 2025 17:23 + + + 512 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu ODGJ Meresahkan Warga Dirujuk ke Panti Sosial + 11 Aug 2025 14:01 + + + 767 + + + + + + + + + + Sekda DKI dan Wali Kota Jakpus Jadi Saksi Pernikahan Pasangan Disabilitas + 09 Aug 2025 14:04 + + + 430 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Berikan Kartu ATM Kepada Penerima Manfaat Baru Bansos KAJ, KLJ, dan KPDJ + 08 Aug 2025 22:48 + + + 2899 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 06 Aug 2025 20:31 + + + 0 + + + + + + + + + + Sepuluh Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar Pentas Seni Penyandang Disabilitas + 06 Aug 2025 15:16 + + + 502 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan di Dua Wilayah Terdampak Kebakaran + 05 Aug 2025 13:09 + + + 428 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 1 Tingkatkan Kualitas Hidup Lansia Lewat Edukasi Kebersihan + 05 Aug 2025 11:15 + + + 1256 + + + + + + + + + + Utamakan Standar Mutu dan Kelayakan, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 04 Aug 2025 16:21 + + + 645 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Katarak, PSTW Budi Mulia 3 Gelar Skirining Bersama RS Setia Mitra + 02 Aug 2025 18:56 + + + 327 + + + + + + + + + + 58 WBS PSBR TJ 2 Jalani VCT HIV-AIDS Bersama Puskesmas Bakti Jaya + 02 Aug 2025 16:19 + + + 412 + + + + + + + + + + WBS PSBG Belaian Kasih Rayakan HAN 2025 Bersama Save The Children + 02 Aug 2025 16:14 + + + 435 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Monitoring dan Evaluasi Dana Stimulan Karang Taruna di Tambora + 31 Jul 2025 13:51 + + + 480 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - BP3MI DKI Jakarta Bantu Pemulangan Korban Penyaluran TKI Ilegal ke Sigi + 31 Jul 2025 08:26 + + + 480 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Jul 2025 19:01 + + + 0 + + + + + + + + + + Bersama Gulkarmat Cengkareng, Petugas PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Sosialisasi Mitigasi Kebakaran + 30 Jul 2025 15:00 + + + 374 + + + + + + + + + + Sinergi Dukcapil - PSBI Bangun Daya 2 Pengecekan Biometrik, Permudah Reunifikasi Warga Binaan + 30 Jul 2025 14:14 + + + 427 + + + + + + + + + + Dukung Pemulihan Psikososial, PSBL HS 2 Kenaikan Lingkungan Publik Kepada WBS + 30 Jul 2025 13:40 + + + 390 + + + + + + + + + + Anak Asuh PSAA Putra Utama 3 Ikuti Puncak Hari Anak Nasional ke-41 di Ragunan + 30 Jul 2025 10:55 + + + 345 + + + + + + + + + + PMR Jepang dan PMI Jakbar Kunjungi PSBD Budi Bhakti 2, Dorong Kepedulian Penyandang Disabilitas + 29 Jul 2025 18:32 + + + 401 + + + + + + + + + + PSTW Budhi Mulia 1 Peringati Tahun Baru Islam 1447 H dengan Semangat Menebar Kebaikan + 29 Jul 2025 14:29 + + + 385 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Pademangan Utara + 28 Jul 2025 13:34 + + + 584 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Talk Show dan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Bersama FKUI + 28 Jul 2025 08:16 + + + 339 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 25 Jul 2025 21:40 + + + 767 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Mencairkan Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ + 25 Jul 2025 19:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Gebyar Muharam & Peringatan HAN, DWP Dinsos Berbagi Kebahagiaan Bersama Anak Yatim + 27 Jul 2025 10:53 + + + 305 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jaksel Salurkan Kaki palsu untuk 10 Warga Penyandang Disabilitas + 26 Jul 2025 18:37 + + + 428 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Tingkatkan Kapasitas LKS Lewat Kolaborasi dan Penguatan SDM + 25 Jul 2025 17:56 + + + 499 + + + + + + + + + + Dinsos Jakarta Timur Salurkan Alat Bantu Fisik untuk Penyandang Disabilitas di 10 Kecamatan + 25 Jul 2025 17:25 + + + 629 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakut Distribusikan Alat Bantu Dengar bagi Warga Penyandang Disabilitas + 25 Jul 2025 11:48 + + + 380 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan Kuliner UMKM, Dinsos DKI dan PT. Jaya Fermex Gelar Baking Demo di Jakarta Selatan + 25 Jul 2025 11:41 + + + 409 + + + + + + + + + + Selamat Hari Anak Nasional + 23 Jul 2025 13:54 + + + 438 + + + + + + + + + + UMKM Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Ramaikan Bazar di Acara WARTALKS 2025 + 23 Jul 2025 13:35 + + + 415 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Dorong Inklusi Pendidikan bagi Anak Disabilitas + 23 Jul 2025 11:00 + + + 669 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Anak, Dinsos DKI Gelar Layanan Psikososial di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 19:28 + + + 433 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk 400 Warga Terdampak Kebakaran di Duri Utara, Tambora + 22 Jul 2025 18:39 + + + 361 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Warga, Sudin Sosial Jakpus Latih 150 Peserta dan Salurkan Bantuan Usaha + 22 Jul 2025 15:57 + + + 331 + + + + + + + + + + Rayakan Hari Anak Nasional, PSBG Belaian Kasih Ikuti Nobar Film Jumbo di CGV + 22 Jul 2025 15:29 + + + 357 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 4 Berhasil Pertemukan Lansia Terlantar dengan Keluarga + 22 Jul 2025 14:00 + + + 1284 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dampingi Wagub Salurkan Bantuan dan Lakukan Asesmen di Bukit Duri, Jakarta Selatan + 20 Jul 2025 19:03 + + + 382 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan 94 Hearing Aid hingga Juli 2025 + 20 Jul 2025 14:46 + + + 495 + + + + + + + + + + Pelatihan Kuliner dan Kewirausahaan, Dinsos DKI dan UNJ Dorong Kemandirian Ekonomi + 18 Jul 2025 13:54 + + + 364 + + + + + + + + + + Cahaya Batin Band Tampil Memukau di International Fire Fighters Day 2025 + 17 Jul 2025 19:27 + + + 279 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Sosialisasi dan Simulasi Penanganan Dini Kebakaran + 17 Jul 2025 14:07 + + + 372 + + + + + + + + + + Wujudkan Lansia Bahagia, PSTW BM 1 Gelar Panen Sayur dan Ikan Bersama + 17 Jul 2025 14:00 + + + 261 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Dorong Sinergi Lintas Sektor untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan + 17 Jul 2025 13:45 + + + 768 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 16 Jul 2025 17:37 + + + 0 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Berikan 37 Hearing Aid Kepada Penyandang Disabilitas + 16 Jul 2025 14:49 + + + 409 + + + + + + + + + + Bersama DWP DKI Jakarta, Binaan PSAA Putra Utama 1 Rekreasi Keliling Museum di Kota Tua + 16 Jul 2025 10:17 + + + 346 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakpus Distribusikan Ratusan Alat Bantu Fisik Kepada Penyandang Disabilitas + 15 Jul 2025 19:04 + + + 814 + + + + + + + + + + Tampilkan Potensi WBS, Panser Band PSBR Taruna Jaya 2 Ramaikan PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:57 + + + 538 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kualitas Pengasuhan, PSAA Putra Utama 3 Gelar Pelatihan untuk Pendamping dan PJLP + 15 Jul 2025 08:36 + + + 361 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Angkat Seni Bela Diri Tradisional di PRJ 2025 + 15 Jul 2025 08:27 + + + 382 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial jaktim Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Makasar + 14 Jul 2025 17:12 + + + 422 + + + + + + + + + + Anak Binaan Panti Sosial, Rayakan 10 Muharam dengan Kegiatan Edukatif dan Rekreatif + 14 Jul 2025 16:03 + + + 373 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Malaka Sari + 12 Jul 2025 19:52 + + + 572 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBL HS 2 Tampilkan Tarian Nusantara di Acara Soul of Youth 2025 TMII + 12 Jul 2025 19:46 + + + 386 + + + + + + + + + + Band "Bubhak One" WBS PSBD Budi Bhakti 1 Tampil Memukau di Event PRJ @025 + 12 Jul 2025 19:39 + + + 336 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Suku Dinas Sosial Jakut Selamatkan 7 PPKS dalam Operasi Gabungan Bersama Satpol PP + 10 Jul 2025 19:43 + + + 445 + + + + + + + + + + DWP Sudin Sosial Jakarta Barat Gelar Pelatihan Rangkaian Bucket Jelang Lomba Tingkat Provinsi + 10 Jul 2025 14:54 + + + 338 + + + + + + + + + + PSBLHS 2 Laksanakan Asesmen dan Skrining ISPDS untuk 40 WBS + 10 Jul 2025 14:45 + + + 360 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Utara Salurkan 10 Bantuan Kaki Palsu untuk Penyandang DIsabilitas + 10 Jul 2025 11:45 + + + 493 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 09 Jul 2025 19:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Hadapi Tantangan Sosial, Pekerja Sosial Didorong Tingkatkan Kapasitas dan Perluas Jejaring + 08 Jul 2025 15:54 + + + 557 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak-anak Terdampak Banjir di Gor Makasar + 08 Jul 2025 14:58 + + + 539 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Pimpin Apel Siaga Penanganan Banjir di Pinggir Kali Ciliwung + 08 Jul 2025 13:48 + + + 342 + + + + + + + + + + Tinjau GOR Makasar, Kadis Sosial DKI Pastikan Penanganan Bantuan Banjir Berjalan Optimal + 07 Jul 2025 16:03 + + + 374 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Jakarta Barat + 07 Jul 2025 14:17 + + + 456 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Pusat + 07 Jul 2025 10:10 + + + 410 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaksel Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Empat Kelurahan + 06 Jul 2025 19:44 + + + 828 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 06 Jul 2025 13:00 + + + 557 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Kelurahan Cililitan, Kramat Jati + 05 Jul 2025 18:23 + + + 415 + + + + + + + + + + Pulihkan Trauma Pascakebakaran, Sudin Sosial Jakpus Berikan Layanan Dukungan Psikososial + 04 Jul 2025 18:42 + + + 337 + + + + + + + + + + Kunjungan ke Pusdatin Kemensos RI, Dinsos DKI Sinergi Data dan Teknologi Optimalkan Pelayanan + 04 Jul 2025 16:01 + + + 816 + + + + + + + + + + Jeffry, Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Pelatihan Barista di PPKD Jakarta Barat + 04 Jul 2025 08:17 + + + 341 + + + + + + + + + + Serah Terima Gedung Baru PSBR TJ 1, Dinsos DKI - KOICA Perkuat Layanan Rehabilitasi bagi Pemuda Rentan + 03 Jul 2025 11:48 + + + 501 + + + + + + + + + + Semester I 2025, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 1.984 Alat Bantu Fisik + 03 Jul 2025 11:25 + + + 472 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 02 Jul 2025 21:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Temu Wagub DKI, Jajaran Dinsos Paparkan Program Strategis 2025 dan Proyeksi 2026 + 01 Jul 2025 19:16 + + + 802 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 3 Gelar Rekreasi dan Pelepasan Kelas XII di Puncak + 01 Jul 2025 17:33 + + + 412 + + + + + + + + + + PPPIJ Gelar Parade Karnaval dan santunan Anak Yatim Semarakan Tahun Baru Islam 1447 H + 01 Jul 2025 15:57 + + + 373 + + + + + + + + + + Deteksi Dini Penyakit, PSBG Belaian Kasih dan Puskesmas Kalideres Gelar Skrining Kesehatan WBS + 01 Jul 2025 11:35 + + + 351 + + + + + + + + + + Selamat Tahun Baru Hjriah + 27 Jun 2025 11:28 + + + 348 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi WBS, PSBL Harapan Sentosa 2 Terapkan Experiential Learning di Alam Terbuka + 26 Jun 2025 17:45 + + + 383 + + + + + + + + + + Asah Potensi Atletik, WBS PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Sparing Bersama NPC Jakarta Timur + 26 Jun 2025 17:33 + + + 340 + + + + + + + + + + Silaturahmi Pengurus DWP Dinsos DKI, Momentum Perkenalan dan Sinergi Program + 26 Jun 2025 16:10 + + + 481 + + + + + + + + + + Informasi Seputar Bantuan Sosial + 26 Jun 2025 15:19 + + + 0 + + + + + + + + + + Bangun Kemandirian dan Kepercayaan Diri, 25 Penerima Manfaat UILS Koja Ikuti Bimbingan Rekreasi + 26 Jun 2025 15:04 + + + 428 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Melalui Dinas Sosial Segera Mencairkan Bansos KLJ,KPDJ, dan KAJ Bulan Juni + 25 Jun 2025 20:41 + + + 406 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kesadaran Emosional, WBS PSAA PU 3 Hadiri Kegiatan Literasi Kesehatan Mental + 25 Jun 2025 19:26 + + + 337 + + + + + + + + + + Berbagi Cinta untuk Sesama, 100 Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 Ikuti Charity Event Kolaboratif + 25 Jun 2025 19:19 + + + 374 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kekeluargaan, PSAA Putra Utama 2 Selenggarakan dan Lepas Kenang + 25 Jun 2025 19:00 + + + 367 + + + + + + + + + + Dorong Peran Pemuda, Penggunaan Balai Rakyat oleh Karang Taruna Tidak DIkarenakan Retribusi + 25 Jun 2025 13:53 + + + 425 + + + + + + + + + + Kolaborasi dengan PAPDI Jaya, Dinsos DKI Fasilitasi Vaksinasi Influenza Gratis bagi ASN dan PJLP + 25 Jun 2025 13:45 + + + 504 + + + + + + + + + + Hadiri Pelantikan Pengurus BP Lansia, Kadis Sosial DKI Tegaskan Komitmen Perlindungan Lansia + 24 Jun 2025 11:07 + + + 488 + + + + + + + + + + Tingkatkan Keceriaan dan Percaya Diri, PSAA PU 1 Ajak Anak Binaan Rekreasi + 23 Jun 2025 09:30 + + + 369 + + + + + + + + + + Bazar UMKM Binaan Jakpreneur Dinas Sosial + 23 Jun 2025 08:30 + + + 499 + + + + + + + + + + Apel Gabungan Pilar Sosial Jakarta Pusat, Wujudkan Sinergi untuk Layanan Sosial yang Inklusif + 22 Jun 2025 16:31 + + + 344 + + + + + + + + + + Bangun Kebersamaan, PSBNRW Cahaya Batin Gelar Outing Seru di Camp Hulu Cai + 22 Jun 2025 16:23 + + + 380 + + + + + + + + + + Selamat HUT Ke-498 Kota Jakarta + 22 Jun 2025 10:53 + + + 516 + + + + + + + + + + Optimalkan Layanan Sosial, Dinsos DKI Kembali Gelar Bimtek bagi Tenaga Kesos + 21 Jun 2025 12:14 + + + 408 + + + + + + + + + + Sambut HUT Ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Pekan Olahraga dan Seni + 20 Jun 2025 21:10 + + + 649 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan PLN Kolaborasi dalam Program Terang Aksara untuk Disabilitas Netra dan Rungu Wicara + 20 Jun 2025 19:02 + + + 541 + + + + + + + + + + Menyambut HUT ke-498 Kota Jakarta, PSTW BM 1 Adakan Pemeriksaan Kesehatan Lansia + 20 Jun 2025 15:10 + + + 486 + + + + + + + + + + Kembangkan Potensi Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Gelar Pelatihan Seni Inklusif + 19 Jun 2025 16:11 + + + 592 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos Dibekali Pencegahan dan penanganan Kebakaran + 18 Jun 2025 13:04 + + + 355 + + + + + + + + + + Ziarah Bersama ke Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata + 17 Jun 2025 21:23 + + + 894 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Sinergi Penanganan PPKS Lewat Kerja Sama Antarprovinsi di Forum FKD-MPU 2025 + 17 Jun 2025 11:35 + + + 415 + + + + + + + + + + 16 Warga Binaan PSTW Budi Mulia 1 Ikuti Pembinaan Budidaya Hidroponik + 17 Jun 2025 10:26 + + + 323 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin dan ITACA Gelar Pelatihan Baby Massage untuk Disabilitas Netra + 16 Jun 2025 15:52 + + + 465 + + + + + + + + + + PSAA Putra Utama 2 Gelar Sosialisasi Hukum untuk Cegah Perilaku pada Remaja + 16 Jun 2025 10:19 + + + 662 + + + + + + + + + + Binaan Jakpreneur Dinsos DKI Tampil di Jakarta Future Festival 2025 + 15 Jun 2025 09:54 + + + 501 + + + + + + + + + + Tingkatkan Kompetensi TKSK, Dinsos DKI Jakarta Selenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas + 14 Jun 2025 12:41 + + + 555 + + + + + + + + + + Temu Jajaran Sudin Sosial jaktim, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergitas dan Integritas + 13 Jun 2025 14:22 + + + 832 + + + + + + + + + + Pembinaan Rohani Tingkatkan Ketenangan Jiwa Warga Binaan ODGJ PSBL Harapan Sentosa 1 + 13 Jun 2025 10:14 + + + 341 + + + + + + + + + + PSTW BM 2 Jelambar Gelar Screening Kesehatan PTM dan TBC untuk WBS, PNS, dan PJLP + 13 Jun 2025 09:58 + + + 596 + + + + + + + + + + Sudinsos Jaksel Bantu Pengurusan BPJS Kesehatan Anak 7 Tahun yang Dianiaya Orang Tuanya + 13 Jun 2025 09:42 + + + 579 + + + + + + + + + + Setelah Tujuh Tahun Berpisah, PSTW Budi Mulia 3 Pertemukan Nenek Rohaya dengan Keluarga + 12 Jun 2025 10:50 + + + 560 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 11 Jun 2025 20:32 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Ibu Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 21:03 + + + 452 + + + + + + + + + + Bersama Pengurus PKK dan DWP, Dinsos DKI Kembali Serahkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 10 Jun 2025 18:28 + + + 392 + + + + + + + + + + Sinergi Dinsos DKI - PT Jaya Fermex, Cetak Wirausaha Kuliner Mandiri Melalui Pelatihan Baking + 10 Jun 2025 18:20 + + + 427 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Sebatang Kara Korban Kebakaran di Kapuk Muara Dirujuk ke Panti + 10 Jun 2025 13:38 + + + 416 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Tangani Penemuan Bayi Terlantar di Mushola Umi Kulsum, Ragunan + 10 Jun 2025 11:21 + + + 455 + + + + + + + + + + Koordinasi Kadis Sosial DKI dengan Wamen PAN-RB Terkait Evaluasi Kinerja ASN dan Inovasi Pelayanan Publik + 09 Jun 2025 12:33 + + + 524 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Bagikan 1.120 Cup Daging Teriyaki untuk Penyintas Kebakaran Kapuk Muara + 09 Jun 2025 10:14 + + + 359 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Kebakaran Kapuk Muara, Pastikan Kebutuhan Warga Terpenuhi + 08 Jun 2025 20:05 + + + 433 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakbar Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Krukut + 08 Jun 2025 12:57 + + + 381 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Kebakaran di Taman Sari, Jakarta Barat + 07 Jun 2025 20:18 + + + 459 + + + + + + + + + + Raih Prestasi, Koperasi Konsumen Dharma Sosial Dinas Sosial Jadi Koperasi Primer Terbaik versi PKPRI DKI Tahun Buku 2024 + 07 Jun 2025 16:35 + + + 503 + + + + + + + + + + Tinjau Pemotongan Hewan kurban, Kadis Sosial Pastikan Penyaluran Berjalan Adil dan Merata + 07 Jun 2025 14:11 + + + 337 + + + + + + + + + + Penyerahan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kapuk Muara + 07 Jun 2025 11:16 + + + 453 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinas Sosial DKI Jakarta Ikuti Shalat Iduladha di Masjid Fatahillah Balai Kota + 06 Jun 2025 17:51 + + + 345 + + + + + + + + + + Masjid Raya Hasyim Asy'ari dan JIC Laksanakan Salat Iduladha dengan Tertib dan Khusyuk + 06 Jun 2025 17:11 + + + 439 + + + + + + + + + + Upaya Tingkatkan Tanggap Darurat, Petugas Sosial DIbekali Pelatihan Penanganan Darurat + 05 Jun 2025 17:39 + + + 453 + + + + + + + + + + Enam Anak PSAA PU 2 & 3 Lolos Seleksi Masuk PTN Jalur SNBT & SNBP 2025 + 05 Jun 2025 15:53 + + + 365 + + + + + + + + + + Pilot Proyek KOICA dan Kemensos: 10 Warga Binaan PSBR Taruna Jaya 1 Sukses Masuk Dunia Kerja + 05 Jun 2025 14:12 + + + 496 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 04 Jun 2025 17:49 + + + 0 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Sosialisasi Sertifikasi bagi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial + 04 Jun 2025 17:26 + + + 629 + + + + + + + + + + Bayi Terlantar Ditemukan di Jakarta Selatan, Kini Dirawat di PSAA Balita Tunas Bangsa + 04 Jun 2025 15:54 + + + 550 + + + + + + + + + + Disdukcapil DKI Jakarta Lakukan Perekaman Biometrik untuk 34 Warga Binaan Sosial PSBD BB 2 + 04 Jun 2025 13:22 + + + 494 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bakal Hadirkan Layanan Nikah Ramah Disabilitas + 03 Jun 2025 19:53 + + + 456 + + + + + + + + + + Dorong LKS Hadapi Proses Akreditasi, Dinsos DKI Gelar Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas + 03 Jun 2025 11:33 + + + 458 + + + + + + + + + + Dijemput dari PSBI Bangun Daya 2, Lutpi Warga Binaan Asal Sukabumi Bertemu Keluarga + 02 Jun 2025 19:26 + + + 408 + + + + + + + + + + Sinergi untuk Kesejahteraan Lansia, Dinsos Hadiri Bakti Sosial HLUN + 31 May 2025 19:24 + + + 505 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Fasilitasi Reunifikasi Warga Jayapura yang Terlantar di Jakarta + 31 May 2025 10:56 + + + 406 + + + + + + + + + + Dorong Kemandirian Usaha, DInsos DKI Jakarta Latih UMKM Lewat Pelatihan Non Teknis + 30 May 2025 12:11 + + + 429 + + + + + + + + + + PSAA PU 3 Bersama Puskesmas Duren Sawit Gelar Skrining Kesehatan untuk Anak Asuh dan Pegawai + 28 May 2025 10:17 + + + 500 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Jakarta Serahkan SK Pengangkatan CPNS di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta + 28 May 2025 10:13 + + + 610 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 28 May 2025 10:07 + + + 0 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Sudin Sosial Jakpus Gelar Bimtek bagi PSM dan TKSK + 28 May 2025 10:02 + + + 589 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Lakukan Reunifikasi Anak di Bogor, Kini Telah Kembali ke Pelukan Keluarga + 28 May 2025 09:56 + + + 414 + + + + + + + + + + Sinergitas Dinsos-Dinkes, Bahas Program Kesehatan Berkelanjutan bagi Satgas P3S dan Warga Binaan Panti Sosial + 27 May 2025 19:38 + + + 471 + + + + + + + + + + Kadis Sosial DKI Jakarta Tekankan Pilar Sosial Garda Terdepan Layanan Sosial + 27 May 2025 19:02 + + + 755 + + + + + + + + + + Apel Pilar-Pilar Sosial Jakarta Barat, Perkuat Sinergi dan Komitmen Layanan Sosial + 27 May 2025 16:43 + + + 375 + + + + + + + + + + Audensi dengan Gubernur DKI Jakarta, Bahas Percepatan Revitalisasi Masjid Raya JIC + 27 May 2025 16:33 + + + 476 + + + + + + + + + + Raih Dua Penghargaan Sekaligus dalam Pelayanan Publik. Sudin Jaksel Mendapat Predikat Pelayanan Prima dan Zona Hijau (Kualitas Tertinggi) + 27 May 2025 16:02 + + + 424 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 dan PMC KOICA Lakukan Kunjungan ke PPKD untuk Tingkatkan Pembinaan WBS + 27 May 2025 14:21 + + + 367 + + + + + + + + + + Pemkot Jakarta Timur - Dinsos DKI Tindaklanjuti Pemantauan Pengemis Bawa Anak di Klender Baru + 27 May 2025 09:56 + + + 571 + + + + + + + + + + Bansos KLJ, KPDJ, dan KAJ Bulan Mei 2025 Telah Dicairkan + 23 May 2025 09:10 + + + 2615 + + + + + + + + + + Inklusi Nyata : Adi Buktikan Penyandang Down Syndrome Bisa Mandiri dan Berdaya + 23 May 2025 14:03 + + + 651 + + + + + + + + + + Optimalkan Peran Pekerja dan Penyuluh Sosial, Dinsos DKI Siap Transformasi Layanan Kesos + 23 May 2025 13:36 + + + 468 + + + + + + + + + + Komitmen Dinsos DKI dalam Pengelolaan Data Warga Binaan Sosial Berbasis Digital + 22 May 2025 19:35 + + + 382 + + + + + + + + + + Perkuat Sinergi Sosial, Kepala Dinsos DKI Paparkan Program Inovatif Kepada Menteri Sosial RI + 21 May 2025 21:29 + + + 526 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 21 May 2025 18:57 + + + 0 + + + + + + + + + + Sambut HUT ke-498 Jakarta, Dinsos DKI Gelar Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan + 21 May 2025 11:09 + + + 386 + + + + + + + + + + Tingkatkan Semangat Kebangkitan, Kadinsos Pimpin Upacara Harkitnas + 01 Jan 1970 00:00 + + + 271 + + + + + + + + + + Ditemukan Terlantar di Terminal, Lansia Asal Kebumen Diselamatkan dan Dirujuk ke Panti Sosial + 19 May 2025 18:59 + + + 697 + + + + + + + + + + Apel Pilar Sosial, Kepala Dinsos DKI Tekankan Sinergi dan Aksi Nyata di Lapangan + 17 May 2025 20:08 + + + 439 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Telah Menyalurkan 431 Alat Bantu fisik + 16 May 2025 16:06 + + + 505 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Cipinang + 14 May 2025 14:16 + + + 360 + + + + + + + + + + Dukung Penyandang Disabilitas, PSBG Belaian Kasih Sambut Studi Banding FTI Jepang + 14 May 2025 11:55 + + + 379 + + + + + + + + + + Tinjau Lokasi Puting Beliung di Kalideres, Kadis Sosial DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Terpenuhi + 13 May 2025 16:27 + + + 506 + + + + + + + + + + Warga Binaan sosial Disabilitas Potensial PSBD BB 2 Tampilkan Karya di Bazaar Art & Craft + 10 May 2025 20:22 + + + 463 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Unjuk Karya di Bazaar Jakpreneur Kecamatan Kramat Jati + 10 May 2025 19:54 + + + 357 + + + + + + + + + + Rapim Perdana, Kadis Sosial DKI Tekankan Sinergi, Inovasi, dan Pembenahan Layanan Sosial + 09 May 2025 14:40 + + + 550 + + + + + + + + + + Gelanggang Remaja Kecamatan + 29 Apr 2025 13:54 + + + 538 + + + + + + + + + + Karang Taruna dapat Menggunakan Gelanggang Remaja Kecamatan untuk Berkegiatan + 09 May 2025 13:39 + + + 411 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Kebakaran di Pademangan + 08 May 2025 19:08 + + + 483 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas: Dorong Kemandirian Ekonomi dan Masa Depan Sejahtera + 08 May 2025 10:20 + + + 516 + + + + + + + + + + Raih Predikat Pelayanan Prima, Suku Dinas Sosial Jakpus Jadi Bagian Kenaikan Peringkat Jakarta Pusat di Level Nasional + 06 May 2025 08:33 + + + 597 + + + + + + + + + + Tekan Kemiskinan Ekstrem, DKI Jakarta Luncurkan Taman Anak Sejahtera (TAS) untuk Anak Prasejahtera + 05 May 2025 11:30 + + + 843 + + + + + + + + + + Dorong Kegiatan Kepemudaan, Gubernur Pramono Luncurkan Aktivasi Balai Rakyat untuk Kegiatan Karang Taruna + 02 May 2025 20:33 + + + 647 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih Penghargaan dari BBPPKS Bandung atas Capaian Akreditasi LKS dan UPTD Terbanyak di Wilayah Kerja Regional II BBPPKS Bandung + 01 May 2025 14:35 + + + 380 + + + + + + + + + + Rabu Angkutan Umum + 30 Apr 2025 20:00 + + + 0 + + + + + + + + + + Warga Binaan Sosial PSBD Budi Bhakti 2 Ikuti Skrining Kesehatan + 28 Apr 2025 14:47 + + + 828 + + + + + + + + + + PSBNRW Cahaya Batin Tampil dalam Perayaan Hari Kartini di Walikota Jakarta Timur + 26 Apr 2025 19:23 + + + 379 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Banyak Medali di Kejuaraan Para Renang DKI + 26 Apr 2025 10:32 + + + 390 + + + + + + + + + + FAQ Bantuan KLJ,KPDJ, dan KAJ + 25 Apr 2025 19:46 + + + 645 + + + + + + + + + + Peringati Hari Otonomi Daerah ke-29, Pegawai Dinsos DKI Gelar Apel Bersama + 25 Apr 2025 18:55 + + + 451 + + + + + + + + + + Respons Cepat Pemkot Jakpus dan Dinsos DKI untuk Warga Terdampak Kebakaran di Kelurahan Bungur + 25 Apr 2025 16:37 + + + 420 + + + + + + + + + + Keluarga Besar Werdatama Jaya Dinsos DKI Jakarta Gelar Halal Bi Halal + 24 Apr 2025 18:21 + + + 373 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Kukuhkan Pengurus Karang Taruna Periode 2025-2030 + 23 Apr 2025 18:28 + + + 898 + + + + + + + + + + Perlengkapan Sekolah untuk 177 Anak PSAA Dinsos DKI sebagai Apresiasi Pasca Ngabuburide + 23 Apr 2025 14:47 + + + 366 + + + + + + + + + + Warga Binaan DIsabilitas Tuna Rungu PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau di Acara "Kartini Masa Kini" + 23 Apr 2025 11:55 + + + 443 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Timur Bantu Nenek Penderita Demensia Dirujuk ke Panti Sosial + 21 Apr 2025 11:33 + + + 473 + + + + + + + + + + Perkuat Kesiapsiagaan, 32 Tagana Muda Jalani Pelatihan di Hutan Kota + 20 Apr 2025 15:23 + + + 502 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Kebon Kelapa + 19 Apr 2025 14:13 + + + 396 + + + + + + + + + + Dinsos DKI dan Komisi E Ajak Anak Panti Nobar Film Edukatif + 18 Apr 2025 18:54 + + + 347 + + + + + + + + + + Dorong Keberfungsian Sosial, PSBD Budi Bhakti 1 Ajak Warga Binaan Rekreasi ke TMII + 18 Apr 2025 12:54 + + + 463 + + + + + + + + + + Wapres Gibran Ajak Anak Asuh Panti Sosial Nonton Film "Jumbo" di Senayan City + 11 Apr 2025 22:00 + + + 735 + + + + + + + + + + Triwulan Pertama 2025, Dinsos DKI Jangkau 1.579 PPKS di Jakarta + 11 Apr 2025 10:17 + + + 3137 + + + + + + + + + + Dorong Motivasi Membaca, Wapres Gibran Ajak Anak Asuh PSAA PU 1 Rekreasi ke Toko Buku + 07 Apr 2025 19:04 + + + 397 + + + + + + + + + + Dinas Sosial dan BAZNAS DKI Gelar Layanan Pijat Gratis di Posko Mudik Lebaran + 01 Apr 2025 19:23 + + + 323 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak dan Lansia Penyintas Kebakaran di Kelurahan Grogol + 29 Mar 2025 15:19 + + + 499 + + + + + + + + + + Aktivasi Gelanggang Remaja Kecamatan bagi Karang taruna + 27 Mar 2025 13:16 + + + 471 + + + + + + + + + + Warga Terdampak Kebakaran di Rawa Terate Dapat Bantuan + 27 Mar 2025 10:19 + + + 491 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan Natura dari Pemkab Temanggung + 26 Mar 2025 20:24 + + + 437 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakarta Barat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran di Grogol + 26 Mar 2025 14:42 + + + 493 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Puting Beliung di Tugu Selatan + 25 Mar 2025 20:15 + + + 419 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Bantuan Sosial KLJ, KPDJ, KAJ, serta Alat Bantu Fisik + 25 Mar 2025 14:32 + + + 7617 + + + + + + + + + + Tagana Jakarta Barat Gelar Santunan dan Buka Puasa Bersama + 24 Mar 2025 13:06 + + + 361 + + + + + + + + + + Gubernur Pramono Tekankan Jaga Kerukunan Umat Demi Pembangunan Jakarta + 23 Mar 2025 09:46 + + + 443 + + + + + + + + + + Makanan Khas Betawi yang Wajib Dijadikan Oleh-Oleh Saat Mudik + 22 Mar 2025 09:21 + + + 478 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Menawan dalam Konser Goresan Warna dan Getaran Jiwa + 20 Mar 2025 15:58 + + + 343 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Evakuasi PPKS Terlantar yang Meresahkan Warga di Papanggo + 20 Mar 2025 11:34 + + + 348 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Sudin Sosial Jakarta Timur Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir + 18 Mar 2025 17:59 + + + 464 + + + + + + + + + + Tanamkan Nilai Toleransi, Harmoni Ramadhan di Panti Sosial Asuhan Anak Bersama DAAI TV + 15 Mar 2025 11:50 + + + 525 + + + + + + + + + + Edukasi Keuangan untuk Penyandang Disabilitas, Langkah Menuju Kemandirian Finansial + 13 Mar 2025 14:38 + + + 423 + + + + + + + + + + Ramadhan Ceria di PSAA Balita Tunas Bangsa, Penuh Edukasi dan Eksplorasi + 12 Mar 2025 13:24 + + + 426 + + + + + + + + + + Sinergi Kemendagri - Pemprov DKI, Permudah Akses Dokumen Adminduk Bagi Warga Binaan + 10 Mar 2025 19:47 + + + 430 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terima Bantuan dari IKA UII untuk Korban Banjir Jakarta + 10 Mar 2025 15:50 + + + 438 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakarta Utara Bantu Evakuasi Lansia Terlantar Ke Panti Sosial + 10 Mar 2025 14:06 + + + 647 + + + + + + + + + + Santap Sahur Produk Jakpreneur Dinas Sosial DKI Jakarta + 08 Mar 2025 12:35 + + + 366 + + + + + + + + + + Tim Penyuluh Sosial dan Pekerja Sosial Dinsos DKI Kembali Gelar Giat LDP + 08 Mar 2025 10:14 + + + 470 + + + + + + + + + + Gubernur DKI Tinjau Lokasi Penyintas Banjir Bidara Cina di GOR Otista + 05 Mar 2025 20:55 + + + 477 + + + + + + + + + + Giat Layanan Dukungan Psikososial Bagi Warga Terdampak Banjir di GOR Otista + 05 Mar 2025 19:25 + + + 403 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Anak - anak dan Lansia Terdampak Banjir di Pengadegan + 06 Mar 2025 15:11 + + + 490 + + + + + + + + + + Dapur Umum di Empat Wilayah Bergerak Penuhi Kebutuhan Pagan bagi Warga Terdampak Banjir + 05 Mar 2025 15:00 + + + 868 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Libatkan kampung Siaga Bencana selama Penanganan Banjir + 06 Mar 2025 11:28 + + + 722 + + + + + + + + + + Mensos RI Kunjungi Penyintas Banjir di Cawang dan Cililitan, pastikan Penanganan Banjir Optimal + 06 Mar 2025 10:14 + + + 463 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Salurkan Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jaktim dan Jaksel + 04 Mar 2025 13:21 + + + 1116 + + + + + + + + + + Wagub Rano Tinjau Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 03 Mar 2025 15:00 + + + 426 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Pastikan Kebutuhan Warga Terdampak Kebakaran di Duren Sawit Terpenuhi + 01 Mar 2025 13:59 + + + 329 + + + + + + + + + + RAT Ke-48 Koperasi Dharma Sosial, Ajang Evaluasi dan Penyusunan Program Strategis bagi Anggota + 27 Feb 2025 18:30 + + + 404 + + + + + + + + + + Screening Kesehatan di PSBL HS 2, Upaya Deteksi Dini dan Penanganan Penyakit Menular serta Tidak Menular + 26 Feb 2025 14:53 + + + 372 + + + + + + + + + + Antisipasi Peningkatan PPKS Selama Ramadan, Sudin Sosial Jakpus Gelar Apel Kesiapsiagaan + 21 Feb 2025 12:10 + + + 393 + + + + + + + + + + Tingkatkan Sarana Kegiatan Kepemudaan, Pemprov DKI Resmikan Gedung Baru SKKT Duren Sawit + 18 Feb 2025 15:30 + + + 740 + + + + + + + + + + Persuasif, Satgas P3S Jakut Jangkau ODGJ yang Meresahkan Warga + 14 Feb 2025 19:56 + + + 505 + + + + + + + + + + PRESS RELEASE : Pemprov DKI Jakarta dan Kemensos RI Berkoordinasi untuk Menjamin Keberlanjutan Penghargaan bagi Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, dan Janda Perintis Kemerdekaan + 14 Feb 2025 19:25 + + + 587 + + + + + + + + + + Bersama Tim PK3D, Satgas P3S Jakpus Bantu Orang Terlantar dengan Kondisi ‘Total Care’ Dirujuk ke RS + 11 Feb 2025 10:00 + + + 420 + + + + + + + + + + PSBR Taruna Jaya 1 Hadirkan Kelas Kecakapan Hidup untuk Warga Binaan + 04 Feb 2025 15:02 + + + 1348 + + + + + + + + + + Gerak Cepat Penyaluran Bantuan bagi Warga Terdampak Banjir + 30 Jan 2025 08:37 + + + 749 + + + + + + + + + + Suku Dinas Jakpus Salurkan Bantuan Awal bagi Penyintas Kebakaran Mangga Dua Selatan + 22 Jan 2025 15:50 + + + 457 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Perkuat Pilar Sosial Melalui Ragam Pelatihan + 22 Jan 2025 13:26 + + + 583 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 21 Jan 2025 19:56 + + + 515 + + + + + + + + + + Perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Dinsos DKI Jakarta, Berlangsung Penuh Sukacita + 17 Jan 2025 11:54 + + + 545 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Jakarta Salurkan Bantuan Lanjutan Untuk Penyintas Kebakaran, di Kebon Kosong + 16 Jan 2025 16:30 + + + 426 + + + + + + + + + + Komitmen Jalankan Program CSR, 10 Perusahaan Raih Penghargaan Padmamitra Awards 2024 + 16 Jan 2025 14:29 + + + 1479 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakarta Pusat Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Kebakaran Kebon Kosong + 15 Jan 2025 16:17 + + + 400 + + + + + + + + + + Pencak Silat di PSAA Putra Utama 3: Membentuk Karakter dan Bangun Prestasi Anak Binaan + 15 Jan 2025 15:04 + + + 589 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Berhasil Salurkan 86 Warga Binaan Sosial ke Dunia Kerja + 13 Jan 2025 15:33 + + + 291 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 703 + + + + + + + + + + Waspada Penipuan Surat Perjanjian Kerja/Pemesanan Makanan Palsu + 13 Jan 2025 09:25 + + + 0 + + + + + + + + + + Langkah Strategis PSBR TJ 1, Dalam Mewujudkan Kemandirian Pemuda Rentan + 11 Jan 2025 08:46 + + + 430 + + + + + + + + + + 13 Anak Binaan PSBNRW Cahaya Batin, Ikuti Praktek Belajar Kerja di Bidang Shiatsu dan Massage + 10 Jan 2025 16:46 + + + 455 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Jangkau 5.998 PPKS Sepanjang Tahun 2024 + 09 Jan 2025 09:56 + + + 800 + + + + + + + + + + Dorong Pengentasan Kemiskinan, Dinsos DKI Bina 1.452 UMKM Melalui Program Jakpreneur + 07 Jan 2025 19:05 + + + 942 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Lakukan Verifikasi dan Validasi DTKS Pasif + 07 Jan 2025 11:06 + + + 1107 + + + + + + + + + + Meningkatkan Kemampuan Interaksi WBS Melalui Kegiatan Terapeutik, di Pantai Tanjung Pasir + 06 Jan 2025 16:42 + + + 339 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Fasilitasi Pengangkatan 43 Anak Sepanjang 2024 + 06 Jan 2025 14:24 + + + 1003 + + + + + + + + + + Prestasi Akhir Tahun: Suku Dinas Sosial Jakarta Utara Raih Penghargaan Zona Hijau dari Ombudsman RI + 04 Jan 2025 08:51 + + + 454 + + + + + + + + + + Bantu Penyandang Disabilitas, Dinsos DKI Jakarta Salurkan 2.597 Alat Bantu Fisik Sepanjang 2024 + 02 Jan 2025 15:56 + + + 2274 + + + + + + + + + + PJ Gubernur Teguh Berbagi Kebahagiaan Natal, di Panti Asuhan Anak dan Lansia + 24 Dec 2024 22:19 + + + 438 + + + + + + + + + + Pengumuman Pemenang Lomba Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024 + 23 Dec 2024 12:36 + + + 507 + + + + + + + + + + Kanal Pengaduan Resmi Bantu Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) + 16 Dec 2024 12:20 + + + 2145 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Intens Salurkan Bantuan, bagi Warga Terdampak Banjir Rob di Jakarta Utara + 20 Dec 2024 17:29 + + + 591 + + + + + + + + + + Latih Kewirausahaan dan Kemandirian Remaja Binaan, PSBR TJ 1 Gelar Market Day + 20 Dec 2024 16:09 + + + 437 + + + + + + + + + + PSBL Harapan Sentosa 2 Berkontribusi dalam Panen Raya Serentak, di Jakarta Timur + 20 Dec 2024 11:59 + + + 618 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Apresiasi Peran FK Pusaka dalam Musda ke-V + 18 Dec 2024 16:24 + + + 533 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Bandung pada Keluarga + 18 Dec 2024 13:40 + + + 468 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jakut Salurkan Bantuan, Kepada Warga Terdampak Banjir Rob di Pluit + 16 Dec 2024 14:08 + + + 530 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi 750 Anggota Tagana + 15 Dec 2024 08:40 + + + 679 + + + + + + + + + + Dorong Keterampilan, UMKM Jakpreneur Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Baking + 13 Dec 2024 18:02 + + + 503 + + + + + + + + + + Optimalisasi Layanan WBS Panti Sosial Melalui Transformasi Digital, Menggunakan Sipansos + 12 Dec 2024 22:22 + + + 452 + + + + + + + + + + Serunya Binaan PSAA Balita Tunas Bangsa Bermain, di Trans Studio Cibubur + 12 Dec 2024 13:20 + + + 673 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Ajak Penyandang Disabilitas Rekreasi, di Taman Impian Jaya Ancol + 11 Dec 2024 14:16 + + + 472 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Bagi Warga Terdampak Kebakaran, di Kebon Kosong + 11 Dec 2024 11:27 + + + 419 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Distribusikan Kaki Palsu Bagi Penyandang Disabilitas + 06 Dec 2024 15:06 + + + 751 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FK Tagana DKI Bahas Kesiapan dan Strategi Dalam Penanggulangan Bencana + 06 Dec 2024 14:24 + + + 600 + + + + + + + + + + DWP DKI Gelar Baksos di PSBL Harapan Sentosa 3 dan PSPBK Harapan Mulia + 05 Dec 2024 16:25 + + + 794 + + + + + + + + + + Gelorakan Semangat Kesetiakawanan Sosial, Dinsos DKI Gelar Jakarta Social Harmony Day + 05 Dec 2024 13:02 + + + 582 + + + + + + + + + + Disabilitas Binaan PSBNRW Cahaya Batin Tampil Memukau, di Narasi Nusantara Mitra Praja Utama + 03 Dec 2024 15:19 + + + 1166 + + + + + + + + + + Gelar Jambore Karang Taruna, Dinsos DKI Dorong Kekompakan dan Kolaborasi Generasi Muda + 02 Dec 2024 12:10 + + + 610 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Adakan LDP Bagi Anak Penyintas Kebakaran di Jatinegara + 29 Nov 2024 15:38 + + + 472 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Bagi Warga Terdampak Banjir di Jakarta Timur + 28 Nov 2024 20:18 + + + 394 + + + + + + + + + + Kolaborasi Dinsos DKI dan Dinas PPKUKM: Wujudkan Keterampilan dan Kemandirian Warga Binaan Sosial + 28 Nov 2024 16:52 + + + 409 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 - Dinsos Subang Bantu Binaan Kembali ke Pelukan Keluarga, Setelah Belasan Tahun Berpisah + 26 Nov 2024 15:50 + + + 454 + + + + + + + + + + Bangun Karakter Binaan dan Pendamping Sosial, PSAA Putra Utama 1 Gelar Outbond + 25 Nov 2024 16:44 + + + 647 + + + + + + + + + + Lima Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1, Kontribusi dalam Pameran Internasional Plastic & Rubber Exhibition + 22 Nov 2024 14:34 + + + 461 + + + + + + + + + + Antisipasi Musim Penghujan, Pemprov DKI Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana + 22 Nov 2024 11:37 + + + 345 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 50 PPKS ke Jawa Timur + 22 Nov 2024 10:59 + + + 532 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - FIB UI Gelar Seminar Nasional, Bahas Pengusulan " Wongsonegoro " Sebagai Pahlawan Nasional + 20 Nov 2024 10:31 + + + 655 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Rapat Koordinasi, Persiapkan Integrasi Data di Portal Jakarta Satu + 30 Oct 2024 13:59 + + + 451 + + + + + + + + + + Giat Dinsos Dalam Rakor Persiapan Launching dan Bimbingan Teknis Sipending Emas Berbasis Mobile App + 16 Nov 2024 13:44 + + + 338 + + + + + + + + + + Lomba Memperingati Hari Disabilitas Internasional 2024 + 19 Nov 2024 09:51 + + + 478 + + + + + + + + + + Optimalkan Akurasi Data, Dinsos DKI Luncurkan SiPending Emas Mobile + 18 Nov 2024 09:39 + + + 514 + + + + + + + + + + Tagana Goes To Campus, Bidik Mahasiswa Tanggap Bencana + 16 Nov 2024 20:59 + + + 550 + + + + + + + + + + Permudah Akses Legalitas, 24 Anak Binaan PSBG Belaian Kasih Dapat Perwalian + 15 Nov 2024 22:19 + + + 555 + + + + + + + + + + Pelatihan Inisiatif Percontohan SEDAYA, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat + 15 Nov 2024 14:57 + + + 701 + + + + + + + + + + Dorong Minat Baca Warga Binaan, PSAA Putra Utama 1 - Yakult Indonesia Resmikan Perpustakaan + 15 Nov 2024 11:46 + + + 585 + + + + + + + + + + KORPRI Gelar Bakti Sosial Di PSBR Taruna Jaya 2, Berikan Bantuan Bagi Warga Binaan dan Masyarakat Sekitar + 14 Nov 2024 12:42 + + + 670 + + + + + + + + + + Sambut Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2024, Dinsos DKI Buka Pendaftaran Ajang Lomba Bagi Disabilitas + 14 Nov 2024 11:52 + + + 423 + + + + + + + + + + Kejuaraan Pencak Silat Panglima TNI Tingkat Nasional, Binaan PSAA PU 2 Raih Medali Emas dan Perak + 12 Nov 2024 12:02 + + + 533 + + + + + + + + + + Era Pilkada, ASN Harus Menjaga Netralitas + 09 Nov 2024 13:43 + + + 418 + + + + + + + + + + Optimalkan Ketepatan Data Sasaran, Dinsos DKI Integrasikan Data Bansos Pada Portal Jakarta Satu + 08 Nov 2024 20:49 + + + 643 + + + + + + + + + + Penyaluran Bantuan Awal Warga Terdampak Kebakaran di Papanggo + 08 Nov 2024 16:26 + + + 363 + + + + + + + + + + Melihat Jakarta dari Puncak: Kunjungan Warga Binaan PSBD Budi Bhakti 1 ke Monumen Nasional + 07 Nov 2024 16:21 + + + 223 + + + + + + + + + + Deklarasi Pilgub Ramah Anak, Wujud Komitmen DKI Jakarta untuk Pemilu Inklusif dan Aman bagi Generasi Muda + 06 Nov 2024 17:07 + + + 370 + + + + + + + + + + Dukung Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, Dinsos DKI Jalin Kerja Sama Dengan FISIP UI + 06 Nov 2024 13:53 + + + 454 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Pulangkan 100 Orang Terlantar, ke Jabar dan Jateng + 05 Nov 2024 15:53 + + + 702 + + + + + + + + + + Sudinsos Jakpus - STIKes RS Husada Kolaborasi Dorong Kemandirian Binaan UILS Kemayoran + 05 Nov 2024 12:16 + + + 447 + + + + + + + + + + Raih Juara 2 Senam Kreasi, DWP Dinsos Unjuk Kreatifitas Pada Pekan Olahraga DWP DKI Jakarta 2024 + 01 Nov 2024 17:00 + + + 446 + + + + + + + + + + Kunjungi PSAA PU 2, Kadinsos DKI Pastikan Kesiapan Sosialisasi Pilkada Bagi Pemilih Pemula + 01 Nov 2024 16:04 + + + 439 + + + + + + + + + + Pastikan Berkualitas, Dinsos DKI Kurasi Produk UMKM Binaan Jakpreneur + 31 Oct 2024 14:52 + + + 596 + + + + + + + + + + Tingkatkan Wawasan dan Skill di Bidang IT, WBS PSBR TJ 1 Rasakan Suasana Perkuliahan di Binus Internasional + 28 Oct 2024 14:09 + + + 187 + + + + + + + + + + Partisipasi Masyarakat Cerdaskan Bangsa, PSAA Balita Tunas Bangsa Menerima Bantuan Pendidikan dan Kesehatan + 25 Oct 2024 11:41 + + + 658 + + + + + + + + + + PSBI Bangun Daya 2 Pertemukan Tiga Warga Binaan Asal Pandeglang, Dengan Keluarga + 24 Oct 2024 15:24 + + + 674 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Gelar Forum Diskusi, Bahas Pentepatan Data Bantuan Sosial + 22 Oct 2024 17:56 + + + 542 + + + + + + + + + + Jajaran Pegawai Dinsos DKI Ikuti Pelatihan Penggunaan APAR + 18 Oct 2024 10:52 + + + 398 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bantuan dan Giat LDP bagi Warga Terdampak Kebakaran Kalianyar + 16 Oct 2024 10:47 + + + 399 + + + + + + + + + + Dorong 1.369 Anggota Tagana Aktif, Dinsos DKI Terima Penghargaan Dari Kemensos RI + 21 Oct 2024 10:31 + + + 616 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Evakuasi Lansia Sebatang Kara Yang Sedang Sakit + 18 Oct 2024 15:56 + + + 357 + + + + + + + + + + Warga Binaan PSBNRW Cahaya Batin Raih Dua Medali, Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 16 Oct 2024 14:49 + + + 399 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Layanan Dukungan Psikososial Untuk Anak-Anak Penyintas Kebakaran Jembatan Besi + 16 Oct 2024 11:07 + + + 408 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Susun SOP Untuk Implementasi Sistem Pendataan Geospasial + 16 Oct 2024 10:06 + + + 480 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Terima Bantuan 100 Tongkat Netra Elektrik Dari KOSA + 15 Oct 2024 15:15 + + + 386 + + + + + + + + + + Dinas Sosial DKI Jakarta Gelar Peringatan HUT ke-15 TKSK + 13 Oct 2024 12:34 + + + 326 + + + + + + + + + + Dorong Akuntabilitas, Dinsos DKI Inisiasi Pengintegrasian dan Pemanfaatan DTKS Berbasis Geospasial Pada Portal Jakarta Satu + 12 Oct 2024 09:34 + + + 542 + + + + + + + + + + Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan UGB dan PUB + 10 Oct 2024 16:33 + + + 292 + + + + + + + + + + Anak Binaan PSAA Putra Utama 3, Terima Bantuan Laptop Dari Lenovo Indonesia + 10 Oct 2024 11:47 + + + 547 + + + + + + + + + + PSTW Budi Mulia 2 Pertemukan Lansia Binaan, Dengan Keluarga + 07 Oct 2024 15:26 + + + 1161 + + + + + + + + + + Triwulan III 2024, Dinsos DKI Jakarta Telah Pulangkan 1.113 Orang Terlantar + 03 Oct 2024 15:12 + + + 452 + + + + + + + + + + Lima Binaan Panti Dinsos DKI, Ikut Berlaga Dalam PEPARNAS XVII Di Solo + 01 Oct 2024 16:38 + + + 420 + + + + + + + + + + Pelatihan First Aid Responder, Kesiapan Dinsos DKI Hadapi Kegawatdaruratan Medis + 01 Oct 2024 13:48 + + + 533 + + + + + + + + + + Serunya Balita Binaan Panti Sosial Menaiki Tank, Saat Kunjungan Ke YONRANRATFIB 1 Marinir + 27 Sep 2024 16:44 + + + 342 + + + + + + + + + + Satgas P3S Sudin Sosial Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk Ke Panti Sosial + 21 Aug 2024 10:17 + + + 493 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Rujuk Pengemis, Bermodus Kaki Buntung ke Panti Sosial + 26 Sep 2024 15:26 + + + 562 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Masuk Top 5 Dalam Penganugerahan, Implementasi Budaya Kerja BerAKHLAK 2024 + 26 Sep 2024 13:52 + + + 491 + + + + + + + + + + Membangun Fungsi Sosial, PSBL HS 2 Ajak Binaan Orientasi Alam Di Taman Margasatwa Ragunan + 26 Sep 2024 09:55 + + + 559 + + + + + + + + + + Suku Dinas Sosial Jaktim Terus Salurkan Bantuan, Bagi Warga Terdampak Kebakaran Cipinang + 23 Sep 2024 14:25 + + + 553 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut, Bantu Rujuk PMKS Sebatang Kara ke Panti Sosial + 20 Sep 2024 14:19 + + + 463 + + + + + + + + + + UILS Duren Sawit Hadiri Chief Profesional, Untuk Pelatihan Keterampilan Tata Boga Bagi Binaan dan Petugas Pendamping + 20 Sep 2024 14:13 + + + 500 + + + + + + + + + + Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama BPJS Kesehatan, Oleh Suku Dinas Sosial dan Walikota Jakarta Barat + 20 Sep 2024 14:05 + + + 447 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Mulai Cairkan Bansos PKD, Tahap 3 Tahun 2024 + 19 Sep 2024 16:49 + + + 741 + + + + + + + + + + WBS PSBNRW Cahaya Batin Wakili DKI Jakarta Lomba Pantonim, Pada Ajang FLS2N Tingkat Nasional + 19 Sep 2024 16:31 + + + 368 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Pulangkan 699 Orang Terlantar + 17 Jul 2024 10:07 + + + 717 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - UNJ Kembali Gelar Pelatihan Tata Boga, Bagi UMKM Binaan Jakpreneur + 17 Sep 2024 16:17 + + + 634 + + + + + + + + + + Pengenalan Lingkungan, UILS Koja Ajak Binaan Rekreasi ke Taman Margasatwa Ragunan + 12 Sep 2024 16:24 + + + 508 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Kembali Gelar Layanan Dukungan Psikososial Bagi Penyintas Kebakaran Manggarai + 09 Sep 2024 14:12 + + + 375 + + + + + + + + + + Terpisah Selama Puluhan Tahun, PSBI Bangun Daya 2 Akhirnya Reunifikasi Warga Binaan Kembali Bersama Keluarga + 06 Sep 2024 14:07 + + + 384 + + + + + + + + + + Binaan PSBNRW Cahaya Batin dan PSBD Budi Bhakti 1, Sabet Sejumlah Medali Pekan Paralimpik DKI Jakarta + 30 Aug 2024 13:50 + + + 356 + + + + + + + + + + Dorong Kerjasama Pertukaran Program Keterampilan, PSBR Taruna Jaya 1 Terima Kunjungan KSWP + 14 Aug 2024 16:23 + + + 455 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Berikan Teguran Persuasif Kepada Ibu Anak Pengemis, Ternyata Berkecukupan + 09 Aug 2024 13:40 + + + 648 + + + + + + + + + + Produk Karya Disabilitas Binaan Jakpreneur Dinsos DKI, Ramaikan Bazar UMKM Di JITEX + 08 Aug 2024 10:41 + + + 479 + + + + + + + + + + Sudin Sosial Jakpus Gelar Pelatihan Kewirausahaan, Bagi Masyarakat Prasejahtera Terdaftar DTKS + 06 Aug 2024 16:44 + + + 479 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - RSPAD Selamatkan Bayi Enam Bulan Ditelantarkan Orang Tua Kandung Dengan Kondisi Gizi Buruk + 02 Aug 2024 06:45 + + + 725 + + + + + + + + + + Bidik Disabilitas Jadi Wirausaha, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Menjahit + 31 Jul 2024 16:37 + + + 570 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Bersama Koalisi Nasional Pokja Disabilitas, Launching Buku Pendataan Inklusi Penyandang Disablitas + 31 Jul 2024 16:32 + + + 486 + + + + + + + + + + Penyaluran Kartu ATM bagi Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ di Jakarta Selatan + 29 Jul 2024 14:44 + + + 680 + + + + + + + + + + Resmi Dikukuhkan, Pengurus TJSLBU Diharapkan Mampu Dorong Sinergi Bangun Kota Jakarta + 26 Jul 2024 16:07 + + + 423 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Salurkan Bansos PKD Penerima Baru KLJ, KPDJ dan KAJ Wilayah Jakut + 26 Jul 2024 14:38 + + + 499 + + + + + + + + + + Pendistribusian Bantuan Sosial PKD Tahap 3 2024 + 23 Jul 2024 14:52 + + + 364 + + + + + + + + + + Pemprov DKI Jakarta Salurkan Kartu ATM Penerima Baru Bansos PKD, Diawali Dengan KAJ + 24 Jul 2024 10:12 + + + 2221 + + + + + + + + + + Komitmen Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam Melakukan Pelayanan Kepada Masyarakat + 17 Jul 2024 17:38 + + + 0 + + + + + + + + + + Ragam Layanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta + 17 Jul 2024 15:09 + + + 909 + + + + + + + + + + Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Kejati DKI - Pemprov DKI Melakukan Penyerahan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak untuk Anak Asuh Panti Sosial + 11 Jul 2024 16:21 + + + 330 + + + + + + + + + + Hingga Juni 2024, Dinsos DKI Sudah Salurkan 1.211 Alat Bantu Fisik + 12 Jul 2024 16:15 + + + 463 + + + + + + + + + + Layanan Dukungan Psikososial bagi Penyintas Kebakaran Depo Pertamina Plumpang + 02 Jul 2024 16:11 + + + 459 + + + + + + + + + + Lebih Dekat dengan Masyarakat, Sudin Sosial Jakpus Luncurkan Layanan Berbasis Aplikasi Whatsapp + 25 Jun 2024 16:00 + + + 586 + + + + + + + + + + Dinsos DKI - PPKD Jaktim Gelar Pelatihan Barista, Bahasa Jepang, Bagi Penyandang Disabilitas dan WBS + 25 Jun 2024 12:15 + + + 432 + + + + + + + + + + Dorong Kualitas Produk Binaan, Dinsos DKI Gelar Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan dan Desain Kemasan + 20 Jun 2024 11:06 + + + 345 + + + + + + + + + + Dinsos DKI Raih 92,27, Pada Indeks Kepuasaan Masyarakat Triwulan I Tahun 2024 + 14 Jun 2024 17:32 + + + 516 + + + + + + + + + + Satgas P3S Jakut Bantu Lansia Terlantar, Dirujuk ke Panti Sosial + 13 Jun 2024 11:53 + + + 627 DINAS SOSIAL + + + + + + Jl. Gunung Sahari II No. 6, RT.13/RW.7, + Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, + Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10610 + + + + + + + + + + + + + NAVIGASI + + Beranda + + Prakata + + Bagan + + Unduhan + + + + INFORMASI KONTAK + + (021) 426-5117 + dinsosdki@jakarta.go.id + + Jam Kerja: + Senin – Kamis (08.00 – 16.00 WIB) + Jumat (08.00 – 16.30 WIB) + + + + + MEDIA SOSIAL + + Instagram + Facebook + Youtube + Twitter diff --git a/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2025_06_02_dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-dinsos-pppa-kabupaten-trenggalek-menggelar-apel-be.md b/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2025_06_02_dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-dinsos-pppa-kabupaten-trenggalek-menggelar-apel-be.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3e02fec6bda2846f29f78ddd678e17fd304230ca --- /dev/null +++ b/raw/dinsospppa.trenggalekkab.go.id_2025_06_02_dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-dinsos-pppa-kabupaten-trenggalek-menggelar-apel-be.md @@ -0,0 +1,55 @@ +--- +url: https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/2025/06/02/dinas-sosial-pemberdayaan-perempuan-dan-perlindungan-anak-dinsos-pppa-kabupaten-trenggalek-menggelar-apel-bersama-peringatan-hari-lahir-pancasila/ +title: "Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek menggelar apel bersama Peringatan Hari Lahir Pancasila - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" +domain: dinsospppa.trenggalekkab.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:31:45 +source_type: government +quality_score: 73 +is_priority: false +--- + +# Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek menggelar apel bersama Peringatan Hari Lahir Pancasila - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak + +2 Juni 2025 Sekretariat , Unit Kerja Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek menggelar apel bersama di halaman kantor dinas. Senin,2/6/2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai luhur dasar negara. Dalam apel tersebut, disampaikan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga jiwa yang menyatukan kita dalam keberagaman. Pesan ini menjadi pengingat bahwa Pancasila hidup dan hadir dalam keseharian masyarakat Indonesia, terutama melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial. “Kemarin, 1 Juni, kita memperingati lahirnya Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus terus kita rawat dan amalkan, khususnya dalam tugas-tugas pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat,” ungkap Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Christina Ambarwati, S.Sos., MPSDM. Apel peringatan ini menjadi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen Dinsos PPPA Trenggalek dalam menjalankan tugas-tugas sosial yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Semangat persatuan, kemanusiaan, dan keberagaman terus dijaga, demi Indonesia yang lebih inklusif dan sejahtera. @avinml @syahmnn @bupatinggalek @tnp2k_official @kemensosri @dinas_sosial_pppa_trenggalek . Website : tkpk.trenggalekkab.go.id Website : dinsospppa.trenggalekkab.go.id YouTube : Posko Gertak Facebook : Posko Gertak Instagram : Poskogertak Twitter : Poskogertak E-mail : Poskogertak@gmail.com Arsip Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jl. Brigjen Soetran No. 11, Trenggalek Telp : (0355) 791490 Fax : (0355) 791490 Wa : 0811-3486-666 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek menggelar apel bersama Peringatan Hari Lahir Pancasila LookingDownPoverty #Ilovetrenggalek #Gertak #GerakanTengokBawah #Trenggalek #TrenggalekMeroket Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Trenggalek menggelar apel bersama di halaman kantor dinas. Senin,2/6/2025. + + + + Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai, sebagai wujud penghormatan terhadap nilai-nilai luhur dasar negara. + + + + Dalam apel tersebut, disampaikan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga jiwa yang menyatukan kita dalam keberagaman. Pesan ini menjadi pengingat bahwa Pancasila hidup dan hadir dalam keseharian masyarakat Indonesia, terutama melalui semangat gotong royong, kepedulian, dan solidaritas sosial. + + + + + + + + + + + + + + + + + + “Kemarin, 1 Juni, kita memperingati lahirnya Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus terus kita rawat dan amalkan, khususnya dalam tugas-tugas pelayanan dan perlindungan sosial kepada masyarakat,” ungkap Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Trenggalek, Christina Ambarwati, S.Sos., MPSDM. + + + + Apel peringatan ini menjadi momentum untuk kembali meneguhkan komitmen Dinsos PPPA Trenggalek dalam menjalankan tugas-tugas sosial yang berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Semangat persatuan, kemanusiaan, dan keberagaman terus dijaga, demi Indonesia yang lebih inklusif dan sejahtera. + + + + @avinml @syahmnn @bupatinggalek @tnp2k_official @kemensosri @dinas_sosial_pppa_trenggalek + + + + LookingDownPoverty #Ilovetrenggalek #Gertak #GerakanTengokBawah #Trenggalek #TrenggalekMeroket + + + + . Website : tkpk.trenggalekkab.go.id Website : dinsospppa.trenggalekkab.go.id YouTube : Posko Gertak Facebook : Posko Gertak Instagram : Poskogertak Twitter : Poskogertak E-mail : Poskogertak@gmail.com diff --git a/raw/disway.id_.md b/raw/disway.id_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..71a195557a576d631d1d05171f3aa4469fa4a949 --- /dev/null +++ b/raw/disway.id_.md @@ -0,0 +1,760 @@ +--- +url: https://disway.id/ +title: "Disway.id - Berita terkini, aktual, akurat, terpercaya, berita terbaru" +domain: disway.id +crawl_date: 2026-03-06 21:35:23 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Disway.id : Berita terkini, aktual, akurat, terpercaya, berita terbaru + +07 Mar 2026 07 Mar 2026 Catatan Dahlan Iskan + + + +1Kelas Delcy + + +2Serangan Fajar + + +3Bela Khamenei + + +4Tujuan IsAm + + +5Krisis Bahlil Catatan Dahlan Iskan Link Daftar Mudik Gratis Polres Bogor 2026, Dibuka 7-8 Maret .. + + + + + + + + + + + + + + + + Berkah Ramadan, KNPI Santuni 1.000 Anak Korban Banjir Aceh + + + + + + +Baca Selengkapnya Baca Selengkapnya Bisik Disway + + + + + + Thrifting Bakal Banjiri Pasar Menuju Lebaran 2026, Tantangan Bagi Pengusaha Lokal! + + + + + +Bisik Disway + + + + + + Potret Limbah Thrifting Tembus 68,4 Ton per Hari, Pengamat: Arus Belanja Bergeser Bisik Disway Bisik Disway Disway E-Paper Disway E-Paper Terpopuler + + + +1Kelas Delcy + + +2Standar Rookie Diambil Alih Veda Ega Pratama di Moto3 2026, Hakim Danish Disemprot Netizen Malaysia + + +3Serie A Rasa Timnas! Pemain Grade A Rp399 M Terima Tawaran Indonesia, Reaksi Emil dan Jay Idzes Tak Terduga + + +4Arsenal Berani Tebus Nico Williams Rp1,9 Triliun, The Gunners Bersiap Rombak Lini Serang + + +5Adu Karier Sabrina Farhana dan Annisa Hadiyanti, Sosok Kisah Hidup Aditya Founder Nussa Rarra Terpopuler Happy Wednesday + + + + + + + +Stadion Pindah (Wani Piro) + + + + + + + +Tahun Baru, Lutut Baru + + + + + + + +Bentang Jawa Lunas + + + + + + + +Monyet Buzzer Superman + + + + + + + +Superman Didikan Kansas Happy Wednesday Berita Terkini + + + + + + + + + +Aturan Lengkap Buat Anak Usia di Bawah 16 Tahun Dilarang Punya Akun Medsos, Begini Bunyinya + + + +Nasional + + + 1 jam + + + + + + + + + + + + + + + + +Jakpro Bertransformasi Jadi City Master Developer, Wujudkan Jakarta Kota Global + + + +Megapolitan + + + 1 jam + + + + + + + + + + + + + + + + +Kelas Delcy + + + +Catatan Harian Dahlan + + + 1 jam + + + + + + + + + + + + + + + + +#SatuSendokSeribuKebaikan, Si Kecil Wajib Dapat Omega 3 dan 6 serta 10 Vitamin saat Sahur dan Berbuka + + + +Parenting + + + 1 jam + + + + + + + + + + + + + + + + +Dokter Bedah Plastik Ungkap Metode Operasi Bibir Sumbing pada Anak, Butuh Waktu 45 Menit + + + +Health + + + 3 jam + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +Harga Mobil Listrik Polytron Maret 2026, Intip Spesifikasi dan Performa + + + +Keuangan + + + 4 jam + + + + + + + + + + + + + + + + +Kasus Bird Strike Meningkat, Lion Group Dorong Industri Penerbangan Perkuat Mitigasi + + + +Nasional + + + 4 jam + + + + + + + + + + + + + + + + +Richard Lee Ditahan Polda Metro atas Laporan Dokter Detektif! + + + +News + + + 4 jam + + + + + + + + + + + + + + + + +Penyebab Istri Tega Renggut Nyawa Suami di Tigaraksa Masih Gelap + + + +Megapolitan + + + 4 jam + + + + + + + + + + + + + + + + +Tega Habisi Nyawa Suami di Rumah Sendiri, Ini yang Terjadi pada Ibu Rumah Tangga di Tigaraksa  + + + +Megapolitan + + + 4 jam Berita Terkini Aturan Lengkap Buat Anak Usia di Bawah 16 Tahun Dilarang Punya Akun Medsos, Begini Bunyinya Nasional 1 jam Jakpro Bertransformasi Jadi City Master Developer, Wujudkan Jakarta Kota Global Megapolitan 1 jam Kelas Delcy Catatan Harian Dahlan 1 jam #SatuSendokSeribuKebaikan, Si Kecil Wajib Dapat Omega 3 dan 6 serta 10 Vitamin saat Sahur dan Berbuka Parenting 1 jam Dokter Bedah Plastik Ungkap Metode Operasi Bibir Sumbing pada Anak, Butuh Waktu 45 Menit Health 3 jam Harga Mobil Listrik Polytron Maret 2026, Intip Spesifikasi dan Performa Keuangan 4 jam Kasus Bird Strike Meningkat, Lion Group Dorong Industri Penerbangan Perkuat Mitigasi Nasional 4 jam Richard Lee Ditahan Polda Metro atas Laporan Dokter Detektif! News 4 jam Penyebab Istri Tega Renggut Nyawa Suami di Tigaraksa Masih Gelap Megapolitan 4 jam Tega Habisi Nyawa Suami di Rumah Sendiri, Ini yang Terjadi pada Ibu Rumah Tangga di Tigaraksa  Megapolitan 4 jam Opini +Lihat Semua + + + + + + + + + Bertauhid Vertikal dan Horizontal ala Muhammadiyah + + + + + + + + + Merevitalisasi Dakwah NU: Menuju Substansi, Meninggalkan Gebyar Seremonial + + + + + + + + + Menyelami Kedalaman Makna Puasa + + + + + + + + + Memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kolegium + + + + + + + + + Restorative Justice di Persimpangan: Solusi Keadilan atau Celah Negosiasi? + + + + + + + + + Menagih Khidmah Akademik: Menggugat Paradoks Kuantitas dan Kualitas Kampus Nahdlatul Ulama + + + + + + + + + Tajdid Ekologis NU: Menggagas Teologi Lingkungan untuk Keselamatan Bumi + + + + + + + + + Perjuangan Gagasan: Membangun Identitas Kota Jakarta dengan Kearifan Lokal Opini Lihat Semua Podcast Lihat Semua Race Day Antangin Bromo KOM 2025 + + + + + + + + + + + + + + +Peserta 2025 dari 19 Negara + Ulang Tahun ke-75 Koh Hai + + + + + + + + + + + + + + +Cara Survive Bromo KOM ala Johnny Ray + Siap-Siap Nggravel! + + + + + + + + + + + + + + +Gowes 111 Tahun Malang Bikin Ratusan Cyclist Pilihan + + + + + + + + + + + + +Kelas Delcy + + +Catatan Harian Dahlan + + + + + + + + + + + + + + +Serangan Fajar + + +Catatan Harian Dahlan + + + + + + + + + + + + + + +Bela Khamenei + + +Catatan Harian Dahlan + + + + + + + + + + + + + + +Tujuan IsAm + + +Catatan Harian Dahlan + + + + + + + + + + + + + + +Krisis Bahlil + + +Catatan Harian Dahlan Pilihan Catatan Harian Dahlan Catatan Harian Dahlan Catatan Harian Dahlan Catatan Harian Dahlan Catatan Harian Dahlan Momen Tangis Haru Prabowo Saat Apresiasi Peran Baznas Salurkan Bantuan untuk Palestina Nasional 5 jam Tahan Defisit APBN, Purbaya : Makanan MBG Aman, yang Dipangkas Hanya Belanja Tak Esensial Nasional 5 jam Geger! Wanita di Tigaraksa Ajak Pak RT Saksikan Sang Suami Tewas usai Dihabisi News 5 jam Kadin Nilai Program MBG Berpotensi Ciptakan Pasar Baru Sektor Pangan Nasional 6 jam Dompet Dhuafa dan Persib Bandung Gelar Grebek Kampung di Wilayah Terdampak Longsor Cisarua News 6 jam Nomor Kamu Tercantum Terima Saldo DANA Gratis Rp140.000 Langsung ke Dompet Digital, Cek Cara Klaimnya di Sini Keuangan 6 jam Pertunjukan Planetarium di TIM Bakal Seperti Bioskop CGV, Jakpro: Tiap Sesi Temanya Beda Entertainment 6 jam Menkeu Purbaya: Jika Minyak 92 Dolar, Defisit APBN Bisa Naik ke 3,6 Persen Nasional 6 jam Surat Resmi Keluar! BAZNAS Tegaskan Tak Ada Dana Zakat untuk Biayai Program MBG Nasional 6 jam Stok Beras RI Cukup hingga 324 Hari ke Depan, Amran Pastikan Aman News 7 jam Video Lihat Semua Masa Depan Bromo KOM dan Let's Go Bentang Jawa! + + + + + + + + + + + + + + +Preview F1 2025 - Siapa Naik, Siapa Turun? + + + + + + + + + + + + + + +Tantangan Adaptasi Lewis Hamilton di Ferrari + + + + + + + + + + + + + + +Azrul Ananda lebih pilih Sepak Bola? Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan, Pemerintah Luncurkan AKSI KLIK dan Gerakan AKU BISA SEJAHTERA Nasional 7 jam Wow! JIS Berpeluang Besar Jadi Venue Konser BTS di Jakarta, Jakpro: Diumumkan April Megapolitan 7 jam lentera Link Daftar Mudik Gratis Polres Bogor 2026, Dibuka 7-8 Maret! Jangan sampai Ketinggalan News 7 jam Bank Indonesia : Cadangan Devisa Tetap Tinggi dan Terkendali Nasional 7 jam Raih Dua Rekor MURI, Sarihusada Perkuat Edukasi Gizi Lewat Kampanye 'Pejuang Berat Badan Anak' Parenting 7 jam Kemlu Siaga Penuh! Jemaah Umrah RI Dipantau 24 Jam di Bandara Jeddah dan Madinah Nasional 8 jam Pasti Cair! Klaim Saldo DANA Gratis Rp600 Ribu ke Kantong Lewat Aplikasi Peghasil Uang Terpercaya Keuangan 8 jam Stok Beras Aman, BULOG Ungkap Cadangan Beras Pemerintah Diproyeksikan Cukup Hingga 324 Hari Nasional 9 jam Link Live Streaming Arema FC vs Bali United di BRI Super League, KickOFF: 20.30 WIB Bola 9 jam Mulai 28 Maret 2026, Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Punya Akun TikTok hingga Instagram Nasional 9 jam Network Lihat Semua Palpres + + + + + + + +Update Cuaca Sumsel 7 Maret 2026: Palembang dan Mayoritas Wilayah Sumsel Berpotensi Hujan + + + + +Karawang Bekasi + + + + + + + +BGN Tegaskan Dapur Program Makan Bergizi Gratis Wajib Libatkan Minimal 15 UMKM Lokal + + + + +Radar Tanggamus + + + + + + + +DPW NasDem Lampung dan DPD NasDem Tanggamus Bagikan Ratusan Paket Takjil di Lampu Merah Kotaagung + + + + +Lahatpos + + + + + + + +Mau Nonton Film Jadi Makin Asyik! Ini 5 Rekomendasi HP dengan Layar Lebar + + + + +Radar Lampung + + + + + + + +Main Hujan, Bocah Kelas 4 SD di Rajabasa Hanyut Terseret Arus Sungai + + + + +Radar Utara + + + + + + + +Ini Penjelasan dalam Al Quran, Jika Seseorang Menabrak Kucing Sampai Mati + + + + +Cianjur Ekspres + + + + + + + +Nova Arianto Panggil 28 Pemain Untuk Pemusatan Latihan Timnas U-20 di Surabaya + + + + +Radar Mukomuko + + + + + + + +Sejarah Pecahnya Pemberontakan PRRI/Permesta Jangan Skip! Begini Cara Klaim Saldo DANA Gratis Rp331.000 ke Dompet Elektronik Khusus Malam ini Keuangan 9 jam Kolaborasi PLN dan Kemendag, Hadirkan SPKLU Ultra Fast Charging News 10 jam John Herdman JENIUS! Generasi Emas Timnas Indonesia Dibentuk, Target Piala Asia 2027 Diumbar Bola 10 jam Perang Timur Tengah Goyang Dunia Ekspor, Pertamina Lubricants Wait and See Otomotif 10 jam Dua Kapal Tanker Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Pemerintah Lobi Iran dengan Diplomasi Nasional 10 jam Kontribusi Nyata Saat Bencana Jadi Kado Spesial HUT Satpol PP-Linmas ke-76 Nasional 11 jam Kemlu Evakuasi WNI dari Iran Bertahap, 32 Orang Dipulangkan via Azerbaijan Internasional 11 jam Pemkot Bekasi Pastikan Balita Korban Pelecehan dapat Pendampingan Khusus Megapolitan 11 jam KJP Tahap I 2026 Cair, Pemprov DKI Gelontorkan Anggaran Rp1,6 Triliun Megapolitan 11 jam Polisi Selidiki Kasus Pelecehan Seksual Anak Perempuan 1 Tahuh oleh Tetangga Sendiri News 11 jam Foto Lihat Semua Lion Parcel Bagikan Hewan Kurban Untuk Masyarakat Sekitar + + + + + + + + + + + + + + +WEC - 8 Hours of Fuji by Disway x Mainbalap + + + + + + + + + + + + + + +Ridwan Kamil dan Suswono Tiba di KPU Jakarta untuk Mendaftarkan Diri + + + + + + + + + + + + + + +Pramono Anung dan Rano Karno Daftarkan Diri di KPU Jakarta, Ahok Tampak Semringah Bersama 1000 Anak Yatim, Tangcity Rayakan Keberkahan Ramadan News 11 jam Balita Perempuan Jadi Korban Pelecehan di Bekasi, Ketahuan setelah Visum, Apa Respons Polisi? Megapolitan 11 jam Perkuat Brand Lokal, Bank Raya Hadirkan Solusi Digital di Lala Market 2026 News 11 jam 5 Aplikasi Penghasil Saldo DANA Gratis Populer 2026 Siap Cuan Rp315.000, Uang Jajan Tambahan Buat Ngabuburit! Keuangan 11 jam Bos Danantara: Pembangunan PLTS 13 GW Jadi Tahap Awal Target 100 GW Nasional Nasional 11 jam Wamen P2MI Lepas 29 Perawat Indonesia ke Jerman, Christina Langsung Pasang Target Ini! News 11 jam Pramono Perintahkan Satpol PP 'Sikat' Stiker QR Judi Online di Fasilitas Umum News 11 jam Polsek Mampang Beberkan Kasus Nabilah O'brien Soal Insiden Resto di Kemang: Beda Perkara News 11 jam Bombastis! Serangan Israel-AS ke Iran Telan 1 Miliar Dolar AS per Hari Internasional 11 jam Gelar Ekspedisi di 7 Provinsi, PalmCo Jadikan Safari Ramadan, Konsolidasi dan Penguatan Integritas Karyawan News 11 jam Indeks diff --git a/raw/ditjenbun.pertanian.go.id_template_uploads_2025_03_Renstra-Sekdit-Jenbun-2020-2024-Revisi.pdf.md b/raw/ditjenbun.pertanian.go.id_template_uploads_2025_03_Renstra-Sekdit-Jenbun-2020-2024-Revisi.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0fd21b2a389ba878d7c8b9d7658216397cb61401 --- /dev/null +++ b/raw/ditjenbun.pertanian.go.id_template_uploads_2025_03_Renstra-Sekdit-Jenbun-2020-2024-Revisi.pdf.md @@ -0,0 +1,2143 @@ +--- +url: https://ditjenbun.pertanian.go.id/template/uploads/2025/03/Renstra-Sekdit-Jenbun-2020-2024-Revisi.pdf +title: "Renstra-Sekdit-Jenbun-2020-2024-Revisi.pdf" +domain: ditjenbun.pertanian.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:49:51 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Renstra-Sekdit-Jenbun-2020-2024-Revisi.pdf + +RENCANA STRATEGIS +SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN +TAHUN 2020-2024 +(REVISI) +DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN +KEMENTERIAN PERTANIAN 1 PENDAHULUAN +Sub sektor perkebunan masih menjadi sub sektor penting dalam peningkatan +perekonomian nasional. Peran strategis sub sektor perkebunan baik secara +ekonomis, ekologis maupun sosial budaya ini digambarkan melalui +kontribusinya dalam penyumbang PDB; nilai investasi yang tinggi dalam +membangun perekonomian nasional; berkontribusi dalam menyeimbangkan +neraca perdagangan komoditas pertanian nasional; sumber devisa negara dari +komoditas ekspor; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara dari +cukai, pajak ekspor dan bea keluar; penyediaan bahan pangan dan bahan baku +industri; penyerap tenaga kerja; sumber utama pendapatan masyarakat +pedesaan, daerah perbatasan dan daerah tertinggal; pengentasan kemiskinan; +penyedia bahan bakar nabati dan bioenergi yang bersifat terbarukan, berperan +dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca serta berkontribusi dalam +pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan mengikuti kaidah- +kaidah konservasi. Sejalan dengan berbagai kontribusi sub sektor perkebunan +tersebut maka segala bentuk usaha budidaya perkebunan harus +mengedepankan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya +manusia dan alat/sarana prasarana input produksi melalui kegiatan +penyelenggaraan perkebunan yang memenuhi kaidah pelestarian lingkungan +hidup. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 +tentang Perkebunan. +Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan +bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, +sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, +pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian +yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam +mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan +penyelenggaraan perkebunan ditujukan untuk (1) meningkatkan kesejahteraan +dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) +menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; +(5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku +industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada pelaku usaha +perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber +daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) +meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan. +Upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi amanat penyelenggaraan +perkebunan harus didasarkan pada asas kedaulatan, kemandirian, +kebermanfaatan, keberlanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, +efisiensi-berkeadilan, kearifan lokal dan kelestarian lingkungan hidup. Sejarah +panjang penyelenggaraan perkebunan di bumi nusantara yang +mengedepankan asas-asas tersebut membuktikan bahwa amanat yang +diemban dapat dilaksanakan dengan baik, tepat sasaran, berdaya dan berhasil +guna bagi peningkatan kesejahteraan pekebun. +Arah kebijakan pembangunan nasional dalam dokumen RPJMN 2020-2024 +diimplementasikan dalam 5 (lima) sasaran strategis Kementerian Pertanian +sebagaimana tercantum dalan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020- +2024 Revisi 2. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Ditjen. Perkebunan +bertanggungjawab dalam mendukung pencapaian 4 (empat) sasaran program. +Sasaran program Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024 revisi 2 yang selaras +dengan kebijakan Kementerian Pertanian sebagaimana tertuang dalam +Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 Revisi 2 adalah +1) Meningkatnya nilai tambah komoditas perkebunan; 2) Meningkatnya daya +saing komoditas pertanian; 3) Terwujudnya birokrasi Kementerian +Pertanianyang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan 4) +Terwujudnya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. +Berkaitan dengan sasaran program Ditjen. Perkebunan tersebut maka tugas +dan fungsi kesekretariatan berhubungan erat dengan fungsi pelayanan publik +yang dapat diwujudkan apabila pemerintah telah menerapkan prinsip-prinsip +Good Governance (pengelolaan pemerintahan yang baik) dalam +penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Prinsip utama Good Governance adalah akuntabilitas (accountability), transparansi +(transparency) dan partisipasi (participation). Untuk terwujudnya prinsip- +prinsip Good Governance tersebut, perlu didukung oleh adanya struktur +kelembagaan yang akomodatif, sumber daya aparatur yang profesional, serta +ketatalaksanaan yang responsif dan adaptif sehingga koordinasi dan +sinkronisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dapat terlaksananya +pembangunan perkebunan yang sinergi dan optimal. +Secara umum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Ditjen. Perkebunan +Tahun 2020-2024 Revisi 2 mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun +2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang +nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang nomor 39 +tahun 2014 tentang Perkebunan, Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2006 +tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Peraturan +Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2020-2024, PermenPPN +nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis K/L +tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor +36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan +Penerapan Standar Pelayanan, Peraturan Menteri Pertanian nomor 40 tahun +2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Keputusan +Menteri Pertanian nomor 484/Kpts/RC.020/M/8/2021 tentang Perubahan +Kedua atas Kepmentan 259/Kpts/RC. 020/M/05/2020 tentang Rencana +Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, Rencana Strategis Ditjen. +Perkebunan tahun 2020-2024 Revisi II serta peraturan perundangan lainnya. +Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020- +2024 disusun berdasarkan analisis dan pencermatan lingkungan strategis atas +potensi, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi dalam peningkatan +pelayanan kesekretariatan selama kurun waktu 2015-2019, serta berdasarkan +identifikasi dan pencermatan akan peluang dan tantangan organisasi +kesekretariatan pada periode 2020-2024 sehingga diharapkan akan memberi +arah dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam rangka +pembangunan perkebunan pada periode ke depan. Secara umum berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan +Tata Kerja Kementerian Pertanian, Sekretariat Ditjen. Perkebunan memiliki +tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit +organisasi di lingkungan Ditjen. Perkebunan untuk mendukung pencapaian +target Program selama 5 (lima) tahun ke depan. Berkaitan dengan hal tersebut +maka disusunlah Renstra Sekretariat Ditjen. Perkebunan Tahun 2020-2024. +1.1. Kondisi Umum Tahun 2015-2019 +Sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan dalam rangka +melaksanakan pelayanan prima maka penerapan manajemen kualitas +terpadu merupakan suatu keharusan. Manajemen kualitas diperlukan +sebagai upaya meningkatkan kinerja secara terus menerus dengan +menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia pada +setiap level. Pencapaian sasaran pelayanan organisasi selama periode +2015-2019 tercermin pada: +1.1.1. Aspek Sumber Daya Manusia +Pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan sampai dengan Desember +2019 berjumlah sebanyak 963 orang yang tersebar pada 6 unit +kerja eselon II di Kantor Pusat dan 4 Unit Pelaksana Teknis. Jumlah +pegawai dari Kantor Pusat sebanyak 379 orang, sedangkan untuk +UPT di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan +(BBP2TP) Medan sebanyak 212 orang, BBP2TP Surabaya sebanyak +163 orang, BBP2TP Ambon sebanyak 134 orang, dan Balai Proteksi +Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak sebanyak 75 orang. +Tabel 1 memperlihatkan perkembangan pegawai Ditjen. +Perkebunan sampai dengan tahun 2019 berdasarkan golongan dan +pendidikan. Jika dilihat dari penyebaran pegawai Ditjen. +Perkebunan per golongan dapat dijelaskan bahwa jumlah pegawai +golongan I sebanyak 2 orang, golongan II sebanyak 117 orang yang +sebagian besar berlokasi di UPT Pusat, golongan III sebanyak 727 +orang dan golongan IV sebanyak 117 orang. Adapun berdasarkan +kualifikasi pendidikan terdiri atas lulusan SD sebanyak 11 orang, SLTP sebanyak 7 orang, SMA/SLTA sebanyak 191 orang, D1 +sebanyak 42 orang, D3 sebanyak 46 orang, SM sebanyak 2 orang, +D4 sebanyak 23 orang, S1 sebanyak 447 orang, S2 sebanyak 188 +orang dan S3 sebanyak 6 orang. Secara lengkap perkembangan +pegawai Ditjen. Perkebunan sampai dengan tahun 2019 dapat +dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1. Perkembangan Pegawai Ditjen. Perkebunan Berdasarkan Golongan dan Pendidikan sampai dengan tahun 2019 +T +N O . +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +1 0 +1 1 +O T A L P +U N IT K E R JA +D IR E K T O R A T JE N D E R A L +P E R K E B U N A N +S E K R E T A R IA T D IR E K T O R A T +JE N D E R A L P E R K E B U N A N +D IR E K T O R A T P E R B E N IH A N +P E R K E B U N A N +D IR E K T O R A T T A N A M A N +S E M U S IM D A N R E M P A H +D IR E K T O R A T T A N A M A N +T A H U N A N D A N P E N Y E G A R +D IR E K T O R A T P E R L IN D U N G A N +P E R K E B U N A N +D IR E K T O R A T P E N G O L A H A N D A N +P E M A S A R A N H A S IL P E R K E B U N A N +B B P P T P M E D A N +B B P P T P S U R A B A Y A +B B P P T P A M B O N +B P T P P O N T IA N A K +E G A W A I D IR E K T O R A T JE N D E R A L +P E R K E B U N A N +D +G +IS T +o l I +0 +1 +0 +0 +0 +0 +0 +1 +0 +0 +0 +2 +R IB UG +G o l II +0 +1 8 +2 +2 +4 +1 +4 +1 6 +7 +4 6 +1 7 +1 1 7 +SO I B E +L O N +G o l +III +0 +9 9 +3 6 +2 7 +3 4 +3 8 +3 9 +1 8 1 +1 3 6 +8 4 +5 3 +7 2 7 +RG D A S +A N +G o l +IV +1 +1 3 +1 6 +1 2 +1 2 +9 +1 1 +1 4 +2 0 +4 +5 +1 1 7 +A R +JU +K A +M L A +1 +1 3 1 +5 4 +4 1 +5 0 +4 8 +5 4 +2 1 2 +1 6 3 +1 3 4 +7 5 +9 6 3 +N +H S 3 +1 +1 +1 +1 +0 +0 +1 +0 +1 +0 +0 +6 +S 2 +0 +2 8 +1 9 +1 7 +2 0 +1 6 +2 1 +2 3 +3 5 +5 +4 +1 8 8 +S 1 +0 +5 8 +2 8 +1 9 +2 0 +1 7 +2 2 +1 1 1 +1 0 0 +4 1 +3 1 +4 4 7 +D IS T R +D 4 +0 +0 +0 +1 +0 +0 +0 +1 1 +0 +8 +3 +2 3 +IB U +S M +0 +1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +1 +0 +0 +2 +S I B E R +D 3 +0 +5 +1 +1 +3 +3 +3 +4 +8 +7 +1 1 +4 6 +D A S +D +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +A +2 +R K A +D 1 +0 +0 +0 +0 +1 +1 +0 +1 6 +4 +9 +1 1 +4 2 +N P +S +E N D +L T A +0 +2 9 +5 +1 +5 +1 1 +5 +4 4 +1 2 +6 4 +1 5 +1 9 1 +ID +S L +IK +T +0 +3 +0 +1 +1 +0 +0 +1 +1 +0 +0 +7 +A +P +N +S D +0 +6 +0 +0 +0 +0 +2 +2 +1 +0 +0 +1 1 +J U M L +1 +1 3 1 +5 4 +4 1 +5 0 +4 8 +5 4 +2 1 2 +1 6 3 +1 3 4 +7 5 +9 6 3 +A H 1.1.2. Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Direktorat Jenderal +Perkebunan tahun 2015-2019 +Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian 43 tahun 2015 tentang +Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat +Jenderal Perkebunan merupakan salah satu unit kerja Eselon I +dengan susunan organisasi sebagai berikut: +a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan; +b. Direktorat Perbenihan Perkebunan; +c. Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah; +d. Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar; +e. Direktorat Perlindungan Perkebunan; +f. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan +Berdasarkan Permentan tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal +Perkebunan terdiri dari : +a. Bagian Perencanaan; +b. Bagian Keuangan dan Perlengkapan; +c. Bagian Umum; +d. Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi; +e. Kelompok Jabatan Fungsional. +Uraian tugas berdasarkan Permentan tersebut adalah sebagai +berikut: +Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan +koordinasi, dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta +kerja sama di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas Bagian +Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan +koordinasi, dan penyusunan rencana, program di bidang +perkebunan; b. penyiapan bahan koordinasi, dan penyusunan +anggaran di bidang perkebunan; dan c. penyiapan penyusunan kerja +sama di bidang perkebunan. Bagian Perencanaan terdiri dari +Subbagian Program, Subbagian Anggaran dan Subbagian Kerjasama. Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas +melaksanakan urusan keuangan dan perlengkapan. Dalam +melaksanakan tugas Bagian Keuangan dan Perlengkapan +menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perbendaharaan, +penerimaan negara bukan pajak, penyiapan pengujian dan +penerbitan surat perintah membayar; b. pelaksanaan urusan +akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil +pengawasan; dan c. pelaksanaan urusan perlengkapan. Bagian +Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari Subbagian Perbendaharaan, +Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil +Pengawasan, dan Subbagian Perlengkapan. +Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan +penyusunan organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, urusan +kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang- +undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, +serta urusan tata usaha dan rumah tangga. Dalam melaksanakan +tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan evaluasi +dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, +serta pelaksanaan urusan kepegawaian; b. penyiapan penyusunan +rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, +pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta +urusan perpustakaan; dan c. pelaksanaan urusan tata usaha dan +rumah tangga. Bagian Umum terdiri atas Subbagian Organisasi dan +Kepegawaian, Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat dan +Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga +Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi mempunyai tugas +melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan +kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang +perkebunan. Dalam melaksanakan tugas Bagian Evaluasi dan +Layanan Rekomendasi menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, +pengolahan dan penyajian data dan informasi di bidang perkebunan; b. pelaksanaan analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta +laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan; +dan c. pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan. +Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi terdiri atas Subbagian +Data dan Informasi, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan, dan +Subbagian Layanan Rekomendasi. +Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan +kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masingmasing +berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan +Fungsional terdiri atas beberapa jabatan fungsional yang terbagi +dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya, masing-masing +dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk +Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan. Sekretaris Direktorat +Jenderal Perkebunan menempatkan pejabat fungsional pada unit +kerja eselon III sesuai tugas masing-masing jabatan fungsional. +Jumlah pejabat fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan +beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan +peraturan perundang-undangan. +1.1.3. Program, Kegiatan dan Anggaran +Program pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang menjadi +tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan adalah: +“PENINGKATAN PRODUKSI KOMODITAS PERKEBUNAN +BERKELANJUTAN”. Sebagai penjabaran dari program, masing-masing +unit eselon II lingkup Ditjen. Perkebunan mempunyai 1 (satu) kegiatan +utama. Dengan demikian di lingkup Ditjen. Perkebunan terdapat 9 +kegiatan pembangunan perkebunan pada 9 eselon II sesuai peraturan +Menteri Pertanian nomo 43/Permentan/OT.010/8.2015 tentang +Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, yaitu: +(1) Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah dengan kegiatan +pengembangan tanaman semusim dan rempah; (2) Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan kegiatan +pengembangan tanaman tahunan dan penyegar; +(3) Direktorat Perbenihan Perkebunan dengan kegiatan dukungan +perbenihan tanaman perkebunan; +(4) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Perkebunan dengan +kegiatan dukungan pengolahan dan pemasaran hasil +perkebunan; +(5) Direktorat Perlindungan Perkebunan dengan kegiatan dukungan +perlindungan perkebunan; +(6) Sekretariat Ditjen. Perkebunan dengan kegiatan dukungan +manajemen dan dukungan teknis lainnya; +(7) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan +(BBP2TP) Medan dengan kegiatan dukungan pengujian dan +pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi +tanaman perkebunan; +(8) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan +(BBP2TP) Surabaya dukungan pengujian dan pengawasan mutu +benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan; +(9) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan +(BBP2TP) Ambon dukungan pengujian dan pengawasan mutu +benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. +Alokasi anggaran untuk Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2015- +2019 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat +pada Tabel 2. Tabel 2. Alokasi Penyediaan Dana APBN Tahun 2015-2019 +ALOKASI PENYEDIAAN DANA APBN (Milyar Rp) +KEGIATAN +2015 2016 2017 2018 2019 +Peningkatan Produksi dan Produktivitas 2.066.288,635 64.095,132 +Tanaman Rempah dan Penyegar +Peningkatan Produksi dan Produktivitas 1.565.285,225 +Tanaman Semusim 807,172 +Peningkatan Produksi dan Produktivitas 386.568,590 544.048,691 +Tanaman Tahunan +Dukungan Penanganan Pasca Panen dan 47.777,599 1.814,777 +Pembinaan Usaha +Pengembangan Tanaman Tahunan dan +Penyegar 461.803,199 427.850,362 379.619,446 +Dukungan Perlindungan Perkebunan 174.404,758 110.231,426 55.962,689 +37.792,262 107.025,218 Dukungan Manajemen dan dukungan teknis 186.571,726 151.802,940 +lainnya Ditjen. Perkebunan 136.782,903 201.402,668 213.071,639 +Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu 70.371,493 87.179,928 79.533,884 +Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi 66.330,473 141.913,902 +Tanaman Perkebunan (Kegiatan di 4 UPT +Pusat) +Pengembangan Tanaman Semusim dan 119.380,478 +Rempah 265.058,628 422.018,702 247.442,612 +Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil 82.244,542 83.235,453 +Perkebunan 66.469,331 97.091,576 +Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan 30.813,197 57.479,437 +114.294,845 234.498,681 +TOTAL 4.497.268,026 1.192.418,283 1.148.531,641 1.631.801,109 1.116.345,160 Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perkebunan tahun 2015- +2019 terjadi perubahan organisasi di Kementerian Pertanian. Selain +mengakibatkan perubahan struktur organisasi juga merubah program +Direktorat Jenderal Perkebunan yang semula ”Program Peningkatan +Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan +Berkelanjutan” menjadi “Program Peningkatan Produksi Komoditas +Perkebunan Berkelanjutan”. Alokasi penyediaan dana APBN tiap +tahun mendapatkan alokasi berbeda-beda, tahun 2015 sebesar Rp +4.497.268.026.000, tahun 2016 sebesar Rp 1.192.418.283.000, tahun +2017 sebesar Rp 1.148.531.641.000, tahun 2018 sebesar Rp +1.631.801.109.000 dan tahun 2019 sebesar Rp 1.116.345.160.000. +Implementasi kegiatan yang terkait dengan Sekretariat Direktorat +Jenderal Perkebunan adalah Dukungan Manajemen dan Dukungan +Teknis lainnya. Fokus kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka +mendukung peningkatan produksi komoditas perkebunan +berkelanjutan dengan kegiatan pengembangan tanaman tahunan dan +penyegar, pengembangan tanaman semusim dan rempah, dukungan +perlindungan perkebunan, dukungan pegolahan dan pascapanen hasil +perkebunan dan dukungan perbenihan. +Sesuai dengan restrukturisasi program dan kegiatan, indikator kinerja +yang harus dipertanggungjawabkan oleh unit eselon II adalah output +kegiatan. Output dan komponen kegiatan yang merupakan +penjabaran dari kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis +lainnya adalah sebagai berikut: +1) Layanan Dukungan Manajemen Eselon I +Komponen dari output ini terdiri dari: a. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan perkebunan. +b. Penyusunan anggaran pembangunan perkebunan. +c. Fasilitasi perencanaan kerjasama teknis dan program. +d. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi +e. Pengelolaan Data dan Informasi +f. Layanan Rekomendasi +g. Pengelolaan Keuangan +h. Pelayanan Hukum +i. Pengelolaan Kepegawaian +j. Pelayanan Umum dan Perlengkapan +k. Pelayanan Rumah Tangga +l. Pelayanan Humas dan Protokol +2) Layanan Sarana dan Prasarana Internal +a. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi +b. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran +3) Layanan Perkantoran +a. Gaji dan Tunjangan +b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor +1.1.4. Koordinasi Penyelesaian Kasus Kerugian Negara +Kasus kerugian negara hasil temuan pemeriksa sebesar 11,83 milyar +rupiah. Kerugian negara yang telah dapat diselesaikan sebesar 1,09 +milyar rupiah. Sisa tunggakan masih cukup besar yaitu sekitar 10,75 +milyar rupiah. Perkembangan penyelesaian kerugian negara sampai +dengan tahun 2019 adalah seperti Tabel 3. Tabel 3. Perkembangan Penyelesaian Kerugian Negara sampai dengan +Tahun 2019 +NO URAIAN S.D TAHUN 2019 +1 Kerugian Negara 11.831.703.784 +2 Penyelesaian 1.085.113.702 +3 Sisa 10.746.590.082 +1.1.5. Pengembalian Kredit +Jumlah hutang petani peserta proyek sampai dengan akhir tahun 2019 +sebesar 751,42 milyar rupiah. Pengembalian kredit yang disetor ke +perbankan sebesar 184,29 milyar rupiah dan sisa hutang sampai saat ini +masih terhitung 567,14 milyar rupiah. Rincian untuk masing-masing +proyek dapat dijelaskan seperti pada Tabel 4. +Tabel 4. Rincian Pengembalian Kredit Proyek Pembangunan +Perkebunan Tahun 2019 +FISIK HUTANG PETANI +NO. PROYEK KOMODITI HUTANG ANGSURAN SISA HUTANG (RP) +AREAL (HA) PETANI (KK) +(RP.) (RP.) +I. UPP SWADANA: +Karet, Kopi, Kelapa, +1 PRPTE 3 26.648,07 288.650 46.877.918.509,09 23.561.254.290,52 23.316.664.218,57 +Coklat, Lada, Teh dan +2 P3SRSU Karet, Kelapa Sawit 7.915,75 3.150,00 1.570.045.980,00 1.140.406.691,36 429.639.288,64 +3 P3RSB Karet 10.018,50 3.871,00 11.404.109.314,84 7.683.191.547,13 3.720.917.767,71 +4 TCSDP Karet, Kelapa 276.095,35 266.450,00 3 83.574.142.460,34 107.150.519.929,63 276.423.622.530,71 +JUMLAH I 6 20.677,67 5 62.121,00 443.426.216.264,27 1 39.535.372.458,64 303.890.843.805,63 +II. UPP BLN : +Karet, Teh, Jambu +TCSSP 105.185 118.069 238.525.928.920,56 27.292.595.791,00 211.233.333.129,56 +5 Mete +6 UFDP Karet, Jambu Mete 10.010 10.010 18.830.376.137,00 798.864.686,00 18.031.511.451,00 +7 ISDP Kelapa Hibrida 11.154 11.924 15.917.781.729,40 2.150.473.690,00 13.767.308.039,40 +8 EISCDP Jambu Mete 34.820 44.116 34.723.517.975,00 14.510.320.878,00 20.213.197.097,00 +JUMLAH II 161.169,00 184.119,00 307.997.604.761,96 44.752.255.045,00 263.245.349.716,96 +Total I + II 781.846,67 746.240,00 7 51.423.821.026,23 184.287.627.503,64 567.136.193.522,59 1.1.6 Laporan Kinerja +Capaian kinerja organisasi disajikan sebagai pertanggungjawaban +pimpinan atas nama organisasi untuk setiap perjanjian kinerja sasaran +strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan +menggunakan analisis yang realistis dan formal sesuai aturan yang +berlaku. +Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 29 +tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah +bahwa setiap instansi pemerintah perlu menerapkan suatu rangkaian +sistematik dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk +tujuan penetapan atau pengukuran, pengumpulan data, +pengklasifikasian, pengikhtisaran dan palaporan kinerja pada instansi +pemerintah. SAKIP ini memuat perencanaan kinerja (Renstra, Perjanjian +Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan), pengukuran kinerja, laporan +kinerja dan evaluasi pemanfaatan informasi kinerja. +Tabel 5. Perkembangan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Direktorat +Jenderal Perkebunan +Tahun Tahun Tahun Tahun +NO ASPEK YANG DIEVALUASI +2016 2017 2018 2019 +1 Perencanaan Kinerja (30%) +a.Perencanaan Strategis 26,58 26,19 26,69 26,36 +b.Perencanaan Kinerja Tahunan +2 Pengukuran Kinerja (20%) +a.Pemenuhan Pengukuran +22,08 16,81 21,25 20,10 +b.Kualitas Pengukuran +c.Implementasi Pengukuran +3 Pelaporan Kinerja (15%) +a.Pemenuhan Pelaporan +12,45 14,16 14,16 14,16 +b.Penyajian Informasi Kinerja +c.Pemanfaatan Informasi Kinerja +4 Evaluasi Kinerja (10%) +a.Pemenuhan Evaluasi +8,37 6,69 7,63 8,17 +b.Kualitas Evaluasi +c.Pemanfaatan Evaluasi +5 Capaian Kinerja (20%) +a.Kinerja yang Dilaporkan 10,00 14,68 13,67 16,64 +b. Kinerja yang Lainnya +TOTAL NILAI 79,49 82,96 83,39 85,43 +KATEGORI BB A A A Perkembangan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal +Perkebunan tahun 2015-2019 mengalami kenaikan. Nilai hasil evaluasi +SAKIP tahun 2015 sebesar 72,17 atau predikat “BB”, tahun 2016 +sebesar 79,49 atau predikat “BB”, tahun 2017 sebesar 82,96 atau +predikat A, tahun 2018 sebesar 83,39 atau predikat “A” dan tahun 2019 +sebesar 85,43 atau predikat “A”. Penilaian tersebut menunjukkan +tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan +dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja +birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada +hasil di Kementerian Pertanian sudah menunjukkan hasil yang baik. +Kondisi penilaian SAKIP Kementerian Pertanian yang dievaluasi oleh +KemenPAN-RB merupakan pendorong dalam upaya-upaya peningkatan +sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal +Perkebunan yang akan dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal +Kementerian Pertanian. Penilaian SAKIP tersebut dalam rangka +mewujudkan Good Governance sehingga semua unit kerja eselon 2 +lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan harus membuat dan +memastikan kinerja perencanaan dan capaian kinerja yang dilaporkan +dalam LAKIN harus memenuhi indikator SMART (Specific, Measurable, +Assignable, Realistic and Time-Related). +Capaian sasaran kinerja pada sasaran program yang diturunkan ke +Sekretariat Jenderal yaitu terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi +pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan dan +meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Direktorat Jenderal +Perkebunan adalah sebagai berikut: +a. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan +Direktorat Jenderal Perkebunan +- Nilai AKIP Ditjen. Perkebunan berdasarkan penilaian Inspektorat +Jenderal Kementerian Pertanian (Skor Nilai SAKIP) mencapai +83,89% atau 99,97% masuk dalam kategori berhasil. Dihitung berdasarkan capaian nilai SAKIP sebesar 83,89 dibanding target +84,00. +- Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK 214 tahun 2017) tentang +pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja +Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga) sebesar 84,45 atau +91,75% dari terget 92 masuk dalam kategori berhasil. Dihitung +berdasarkan nilai kinerja yang ada dalam aplikasi on line SMART +PMK 214 Tahun 2017 yang diisi oleh semua satker lingkup Ditjen. +Perkebunan. +b. Meningkatnya kualitas layanan dan informasi publik Direktorat +Jenderal Perkebunan +- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat +Jenderal Perkebunan (nilai Skala Likert 1-4) tahun 2019 sebesar +3,58 atau mencapai 119,33% masuk dalam kategori sangat +berhasil. Dihitung berdasarkan realisasi rata-rata IKM atas atas +layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan (nilai Skala Likert 1- +4) dari 4 unit pelayanan teknis (UPT) pusat lingkup Direktorat +Jenderal Perkebunan. +- Nilai pemeringkatan informasi publik (NPIP) Direktorat Jenderal +Perkebunan (skor nilai) pada tahun 2019 target 75 dengan realisasi +76,38 lebih tinggi dari nilai tahun 2018 dengan target 70 realisasi +70,59 yang menunjukkan kriteria sangat berhasil. +1.1.7. Realisasi Keuangan +Selama periode 2015-2019, realisasi keuangan Direktorat Jenderal +Perkebunan dan realisasi keuangan Kementerian Pertanian mengalami +fluktuasi dari tahun ke tahun, sebagaimana tersaji pada Tabel 6. +Terlihat realisasi Ditjen. Perkebunan tertinggi dicapai di tahun 2019 +sebesar 96,09% di atas realisasi Kementerian Pertanian sebesar +88,97%. Tabel 6. Perbandingan Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal +Perkebunan dengan Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 +KEMENTERIAN DIREKTORAT JENDERAL +TAHUN INDIKATOR +PERTANIAN PERKEBUNAN +Anggaran 3 2.727.139.316.050 4.497.268.026.000 +2015 Realisasi 2 8.679.453.487.041 3.561.806.121.652 +% 87,63% 79,20% +Anggaran 2 7.727.427.534.000 1.192.418.283.000 +2016 Realisasi 2 1.119.407.823.790 1.042.697.917.503 +% 76,17% 87,44% +Anggaran 2 4.226.885.715.000 1.148.531.631.000 +2017 Realisasi 2 1.910.557.853.984 944.912.823.339 +% 90,44% 82,27% +Anggaran 2 4.038.510.833.000 1.636.354.054.000 +2018 Realisasi 2 1.836.602.837.694 1.415.083.088.139 +% 90,84% 86,48% +Anggaran 2 1.831.606.427.000 1.116.345.160.000 +2019 Realisasi 1 9.424.292.887.561 1.072.741.473.213 +% 88,97% 96,09% +1.2. Peluang dan Tantangan +1.2.1. Peluang +Beberapa peluang Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan yang +masih dapat dikembangkan dan dioptimalkan dalam rangka +meningkatkan kinerja organisasi meliputi (a) Norma, Standar, +Prosedur, Kriteria, Pedoman Umum, Pedoman Teknis, Regulasi dan +Kebijakan; (b) Sumber daya insani, (c) Tersedianya unit kelembagaan +pelaksana teknis perkebunan, (d) Sistem informasi manajemen dan +teknis lainnya, (e) Momentum gerakan desentralisasi pemerintahan, +(f) Partisipasi masyarakat pekebun, (g) Dinamika tata kelola dan +reformasi birokrasi, dan (h) Tersedianya anggaran dan permodalan. A. Norma, Standar, Prosedur, Kriteria, Pedoman Umum, Pedoman +Teknis, Regulasi dan Kebijakan +Pelaksanaan pembangunan perkebunan telah mempunyai +landasan hukum yang kuat berupa Undang-undang nomor 12 +tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan +Perundang-undangan turunannya, Undang-Undang nomor 39 +tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Perundang- +undangan turunannya yang didukung dengan Peraturan Presiden +nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian dan +Peraturan Menteri Pertanian nomor 40 Tahun 2020 tentang +Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Landasan +hukum tersebut merupakan salah satu potensi yang bisa digali +dalam mengembangkan perkebunan secara menyeluruh dan +terpadu. Landasan-landasan hukum lainnya yang mendukung +kinerja Ditjen. Perkebunan secara umum dan Sekretariat Ditjen. +Perkebunan secara khusus adalah: +1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem +Perencanaan Pembangunan Nasional; +2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana +Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN); +3. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan +Informasi Publik; +4. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan +Publik; +5. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang +Pemerintahan Daerah; +6. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand +Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025; +7. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem +Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana +Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024; +9. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 tentang +Kementerian Pertanian; +10. Instruksi Presiden RI nomor 3 tahun 2003 tentang e- +government; +11. Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2017 tentang +Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; +12. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2006 tentang +Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran +Pembangunan Nasional; +13. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2007 tentang +Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, +Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; +14. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem +Pengendalian Intern Pemerintah (SPI); +15. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang +Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil; +16. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2012 tentang Makna +Bekerja dan Nilai-Nilai Kementerian Pertanian; +17. Permen PPN/Kepala Bappenas nomor 5 tahun 2019 tentang +Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis +Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024; +18. Peraturan Menteri Pertanian nomor 42 tahun 2020 tentang +organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup +Direktorat Jenderal Perkebunan +19. Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2009 tentang +Pedoman Umum SPI; +20. Peraturan Menteri Pertanian nomor +18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis Korporasi +Pertanian; +21. Keputusan Menteri Pertanian nomor +141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang Jenis Komoditas +Tanaman Binaan lingkup Kementerian Pertanian; +22. Keputusan Menteri Pertanian nomor +472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian +Nasional. +Agar kegiatan pembangunan perkebunan lebih praktis dan mudah +dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan peraturan +perundangan yang berlaku perlu didukung dengan pedoman +umum/teknis dan standar biaya yang diperlukan. Pedoman +umum/teknis yang tersedia seperti pedoman perencanaan +program dan anggaran, pedoman perencanaan pengajuan usulan +kegiatan pembangunan perkebunan melalui e-proposal, +pembakuan statistik perkebunan dan buku saku, pelaksanaan +program dan anggaran (Renja dan RKA-KL), satuan biaya +pengembangan perkebunan, pedoman teknis kegiatan budidaya +dan pedoman lainnya masih dapat diperluas dan berpotensi untuk +lebih didayagunakan. +B. Sumber Daya Insani (SDI) Perkebunan +Sebagaimana amanat dari dokumen Strategi Induk Pembanguan +Pertanian (SIPP) 2013-2045 bahwa pilar penopang yang ditekankan +untuk mewujudkan kokohnya fondasi sistem pertanian bio-industri +berkelanjutan adalah pengembangan sumber daya insani +berkualitas, modal sosial dan modal politik. SDI Indonesia begitu +melimpah dan diproyeksikan akan terus bertambah. SDI ini dapat +menjadi salah satu keunggulan kompetitif perkebunan Indonesia +yang merupakan pelaksana penggerak proses produksi dan +pengembangan rantai nilai. Pengembangan SDI perkebunan harus memperhatikan beberapa +hal agar mampu meningkatkan daya saing di tataran Internasional +diantaranya: 1) pendidikan dan kemampuan/skills; 2) keberadaan +usia SDI yang produktif; 3) adopsi inovasi dan teknologi; 4) +kreativitas; 5) peluang pelatihan, penelitian, pemberdayaan dan +pendidikan; 6) migrasi tenagakerja ke sektor lain; 7) ketimpangan +pendapatan dan sosial ekonomi lainnya; 8) sosial budaya dan +karakteristik SDI perkebunan; 9) ketersediaan sarana prasarana +kerja dan lingkungan kerja; dan 10) aksesibilitas, konektivitas dan +minat. +Potensi sumber daya insani (SDI) di lingkup Direktorat Jenderal +Perkebunan sebanyak 900 orang yang berkualifikasi pendidikan +dari tingkat SD sampai jenjang Doktor merupakan keunggulan +tersendiri. Disamping pendidikan formal, sebagian besar pegawai +telah mengikuti diklat penjenjangan/diklat prajabatan/diklat PIM, +pelatihan teknis dan non teknis, serta beberapa pegawai sedang +mengikuti tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri, yang +diharapkan semuanya akan mendukung kinerja Direktorat Jenderal +Perkebunan. Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja petugas, +lingkungan kerja yang kondusif, penerapan sistem karir yang +terprogram dan transparan dalam rangka mewujudkan petugas +yang profesional, pengembangan kemampuan dan sikap prakarsa +yang proaktif dalam mewujudkan pelayanan prima merupakan +arah organisasi yang hendak dicapai. Disamping itu untuk +menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT, telah +diangkat jabatan Fungsional PBT (Pengawas Benih Tanaman) dan +POPT (Pengendali Organisme Penggangu Tanaman) sebagai ujung +tombak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di daerah, selain itu +terdapat jabatan fungsional lain dalam mendukung kualitas dan +kinerja SDI perkebunan dalam bidang perencanaan, data informasi +statistik, dan lain-lain, sedangkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan di lapangan telah dididik dan diangkat Penyidik +Pegawai Negeri Sipil (PPNS). +C. Tersedianya Unit Kelembagaan Pelaksana Teknis Perkebunan +Tersedianya unit kelembagaan pelaksana teknis perkebunan di +seluruh Indonesia membuktikan bahwa dalam bidang penelitian, +inovasi dan teknologi, Indonesia memiliki peluang untuk +berkembang. Dalam rangka memfasilitasi terlaksananya +pengawasan dan pengujian mutu benih, penerapan teknologi +proteksi tanaman dan memberikan dukungan pelayanan organisasi +yang berkualitas sebagai rujukan daerah telah dibentuk 4 unit +pelayanan teknis (UPT) pusat yang meliputi Balai Besar Perbenihan +dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Medan, Surabaya dan +Ambon serta Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (BPTP) +Pontianak. +Dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan +teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP dimaksudkan +untuk memfasilitasi terlaksananya pengawasan dan pengujian +mutu benih, penerapan teknologi proteksi tanaman dan +memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas +sebagai rujukan UPTD. Untuk bidang Proteksi Tanaman +Perkebunan Pontianak (BPTP Pontianak) memiliki tugas dalam +melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman +perkebunan dalam identifikasi dan penanganan OPT Tanaman +Perkebunan, pengembangan teknologi agens hayati OPT +Perkebunan, eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT +Perkebunan, pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang +berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu, +pemanfaatan pestisida nabati serta pengelolaan data, informasi +dan analisis teknis dalam bidang proteksi tanaman perkebunan. +Kedepan, agar pelayanan teknis kepada masyarakat lebih optimal dengan sebaran yang semakin luas maka jumlah dan fungsi UPT +sangat berpotensi untuk ditingkatkan dan penyesuaian wilayah +binaannya. +Selain itu, pelaku usaha utama dibidang perkebunan meliputi +perusahaan perkebunan besar, koperasi, asosiasi petani, asosiasi +eksportir dan pekebun. Jika situasi untuk berinvestasi dapat +dibangun secara lebih kondusif dan harga komoditi perkebunan +dapat dipertahankan, maka peran masing-masing pelaku usaha +dapat ditingkatkan dalam rangka mendukung pengembangan +perkebunan. +D. Sistem Informasi Manajemen dan Teknis Lainnya +Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) +menjadikan batas antar daerah maupun antar negara semakin kecil +dan jelas. Akses terhadap data dan informasi serta penyebarannya +sangat mudah dilaksanakan dan cepat tersebar kepada masyarakat +yang membutuhkannya. Perangkat teknologi informatika yang +telah dikelola Direktorat Jenderal Perkebunan adalah website, +Sistem Informasi Manajemen Pegawai (SIMPEG), Sistem Akuntansi +Instansi (SAI), e-Barang Milik Negara (e-BMN), e-Sistem +Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP), e-Proposal, +Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev), Sistem Informasi +Perizinan Perkebunan (SIPERIBUN), BAST Bantuan Pemerintah, +serta Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP). Selain +informasi yang disajikan dalam bentuk softcopy, informasi juga +disajikan dalam bentuk hardcopy/fisik seperti buku statistik +perkebunan, majalah media perkebunan, pedoman teknis, +roadmap komoditas, masterplan dan rencana aksi pengembangan +kawasan, rencana strategis, dokumen SAKIP dan dokumen +informasi teknis perkebunan lainnya. Teknologi informasi dan +komunikasi Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka implementasi +Instruksi Presiden RI (Inpres) nomor 3 tahun 2003 tentang e- +government dan seiring dengan kemajuan dan perkembangan +teknologi informasi. +Selain informasi manajemen, pelaksanaan kegiatan pembangunan +perkebunan dilaksanakan dengan prinsip sinergi antara pola top +down policy dan bottom up planning melalui aplikasi e-proposal. +Dengan pola ini sangat diharapkan bahwa kegiatan yang dilakukan +benar-benar sesuai dengan tujuan nasional, potensi, kebutuhan +dan kesiapan daerah sebagai pelaksananya. Mekanisme pengajuan +usulan kegiatan dilaksanakan dalam kerangka pelaksanaan +reformasi birokrasi yaitu mewajibkan K/L membangun dan +mengembangkan sistem elektronik pemerintah (e-goverment) +dengan rencana aksi antara lain pelaksanaan e-office, e-planning, +e-budgetting, e-procurement, e-performance dan e-audit. +Implementasi pelaksanaan e-planning dalam rangka +mengefektifkan dan mengefisienkan pengajuan usulan kegiatan +dari daerah adalah dalam bentuk e-proposal (elektronik proposal). +E. Momentum Gerakan Desentralisasi Pemerintahan +Pemanfaatan momentum gerakan desentralisasi pemerintahan +dan partisipasi masyarakat dapat menjadi peluang besar bagi +pembangunan perkebunan apabila diarahkan untuk +pengembangan sistem politik perkebunan yang digerakkan +oleh/dan berorientasi pada pekebun/petani kecil. +Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak +tahun 2000, telah terjadi beberapa perubahan penting yang +berkaitan dengan peran pemerintah pusat dan daerah. Peran +pemerintah yang sebelumnya sangat dominan, saat ini berubah +menjadi fasilitator, stimulator atau promotor pembangunan +perkebunan. Pembangunan perkebunan pada era otonomi daerah lebih mengandalkan kreativitas rakyat/ masyarakat pekebun di +setiap daerah. Selain itu, proses perumusan kebijakan juga +berubah dari pola top down dan sentralistik menjadi pola bottom +up dan desentralistik. Perencanaan dan pelaksanaan program +pembangunan perkebunan lebih banyak dilakukan oleh +pemerintah daerah. Pemerintah pusat menangani aspek-aspek +pembangunan perkebunan yang tidak efektif dan efisien bila +ditangani oleh pemerintah daerah. +F. Partisipasi Masyarakat Pekebun +Pembangunan perkebunan pada dasarnya dilaksanakan oleh +masyarakat dan dunia usaha sedangkan fungsi pemerintah lebih +bersifat fasilitator, pembinaan dan pendampingan. Terwujudnya +peran masyarakat, pekebun dan dunia usaha pada pembangunan +perkebunan yang sinergi di semua tingkatan perlu didorong secara +maksimal. Untuk itu ditempuh upaya terencana melalui konsultasi, +koordinasi dan pengembangan jejaring kerja yang baik dalam suatu +sistem yang terintegrasi. +Peran serta masyarakat adalah suatu usaha untuk menumbuhkan +semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai kegiatan +pembangunan masyarakat berdasarkan atas keterlibatannya dalam +perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan sedangkan +menurut peran serta seseorang/masyarakat diartikan sebagai +bentuk penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung +jawab tertentu dari suatu pihak ke pihak lain. Faktor yang +mempengaruhi peran serta adalah semua pihak yang +berkepentingan (stakeholder) dan mempunyai pengaruh terhadap +program. Pengaruh disini adalah kewenangan dan kekuasaan yang +dimiliki oleh stakeholder atas program berupa kekuatan untuk +mengendalikan keputusan yang dibuat dan memfasilitasi +pelaksanaan program. G. Dinamika Tatakelola dan Reformasi Birokrasi +Kebijakan reformasi birokrasi secara nasional telah tercantum +dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana +Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang +menyebutkan “pembangunan aparatur negara dilakukan melalui +reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur +negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di +pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan +pembangunan di bidang-bidang lainnya”. Beberapa isu dan agenda +yang tengah berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi +adalah (1) modernisasi manajemen kepegawaian, (2) +restrukturisasi, downsizing dan rightsizing, perubahan manajemen +dan organisasi, (3) rekayasa proses administrasi pemerintahan, (4) +anggaran berbasis kinerja dan proses perencanaan yang +partisipatif, serta (5) hubungan baru yang sinergi antara +pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan +pemerintahan. +Kebijakan reformasi birokrasi yang digariskan pemerintah +diharapkan akan menciptakan birokrasi pemerintah yang +profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja +tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu +melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang +teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sasaran ideal +yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih +dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas +pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas +dan akuntabilitas kinerja birokrasi. H. Tersedianya Anggaran dan Permodalan/ Pembiayaan +Anggaran yang tersedia untuk mendukung pengembangan +perkebunan berasal dari anggaran pendapatan belanja nasional +(APBN), anggaran pendapatan belanja daerah, dana perbankan +maupun dana masyarakat lainnya. Pembiayaan yang berasal dari +perbankan salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kredit Usaha +Rakya merupakan salah satu skema kredit/pembiayaan modal +kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur yang +memiliki usaha produktif dan layak termasuk sektor pertanian, +namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan +belum cukup. +Pada tahun 2020 Target Pemerintah menyediakan dana subsidi +bunga sebesar Rp. 190 Triliun untuk program KUR, dalam upaya +mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional. Alokasi +program KUR tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemberian +kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya di sektor +pertanian. Saat ini Kementerian Pertanian mentargetkan +penyaluran KUR sektor pertanian sebesar 50 trilliun rupiah untuk +sektor Perkebunan sebesar 20,37 triliun rupiah. Jenis Penyaluran +KUR, yang disalurkan oleh Penyalur KUR terdiri atas KUR mikro, +KUR kecil dan KUR khusus perkebunan dan peternakan rakyat. +Kegiatan usaha produktif di sektor pertanian dari hulu, budidaya +dan hilir yang dapat dibiayai melalui KUR terdiri atas: +1. Sub sistem hulu : kegiatan ekonomi menghasilkan sarana +produksi (input pertanian); +2. Sub sistem produksi (budidaya); +3. Sub sistem hilir : pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil +pertanian; 4. Sub sistem penunjang : kegiatan menyediakan jasa penunjang +seperti teknologi, permodalan. +1.2.2. Tantangan +Selain peluang yang masih dapat dikembangkan lebih lanjut, +terdapat beberapa tantangan yang harus mendapat perhatian +kedepan untuk keberlangsungan organisasi Sekretariat Ditjen. +Perkebunan. Tantangan tersebut meliputi (a) optimalisasi pelayanan +dan koordinasi; (b) optimalisasi monitoring, evaluasi dan pelaporan; +(c) optimalisasi aspek perencanaan pembangunan perkebunan; (d) +kondisi sarana dan prasarana perkantoran; (e) kondisi operasional +sistem informasi manajemen; (f) ketersediaan jumlah tenaga teknis +yang kompeten; (g) pengelolaan dan penyelesaian aset pusat; (h) +penurunan minat generasi muda; (i) kondisi kelembagaan petani/ +pekebun; (j) kondisi permodalan dan akses kredit usaha. +A. Optimalisasi Pelayanan dan Koordinasi +Syarat peningkatan pelayanan organisasi yang berkualitas adalah +sampai dengan memenuhi kriteria layanan prima. Sendi-sendi +pelayanan prima meliputi (1) kesederhanaan dalam artian +mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan +mudah dilaksanakan; (2) kejelasan dan kepastian mengenai +prosedur, persyaratan, unit kerja yang berwenang, rincian biaya, +jadwal waktu penyelesaian dan hak serta kewajiban pemberi dan +penerima pelayanan; (3) keamanan dalam arti memberikan +keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian +hukum; (4) keterbukaan, dalam arti diinformasikan secara +terbuka agar mudah diketahui dan dipahami; (5) efisien dalam +arti persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang +berkaitan langsung pencapaian sasaran pelayanan; (6) ekonomis +dalam arti biaya ditetapkan secara wajar; (7) keadilan yang +merata dalam arti diusahakan secara luas, adil dan merata; dan (8) ketepatan waktu dalam arti diselesaikan dalam kurun waktu +yang telah ditentukan. +Pelayanan yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Perkebunan +pada umumnya belum memenuhi standar pelayanan prima +sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri +Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor +15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Kelemahan +pelayanan Ditjen. Perkebunan tersebut tercermin dari belum +operasionalnya standar operasional prosedur (SOP) secara +penuh, law enforcement yang masih lemah, kualitas, moral dan +etos kerja yang belum optimal. Peraturan Menteri +Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor +15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan sebagai +implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang +Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah nomor 96 tahun +2012 tentang Pelaksanaan UU nomor 25 tahun 2009 tentang +Pelayanan Publik. +Standar Pelayanan dalam peraturan tersebut adalah tolok ukur +yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan +dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan +janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan +yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar +Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam +menyusun Rancangan Standar Pelayanan selanjutnya. Melalui +Standar Pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang +sudah tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam +penerapan Standar Pelayanan tersebut. Komponen Standar +Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 25 +Tahun 2009, dibedakan menjadi 2 bagian yaitu: 1) Komponen +Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian +pelayanan (service delivery) meliputi persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; jangka waktu pelayanan; biaya/tarif; +produk pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan; +dan 2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses +pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) +meliputi dasar hukum; sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas; +kompetensi pelaksana; pengawasan internal; jumlah pelaksana; +jaminan pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan +pelayanan; serta evaluasi kinerja pelaksana +Koordinasi yang didefinisikan sebagai suatu usaha yang sinkron +dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat +serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu +tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah +ditentukan. Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan +selama ini kurang efektif sehingga tidak memenuhi solusi yang +diharapkan dalam setiap permasalahan organisasi untuk +mempercepat capaian tujuan dan sasaran organisasi. Koordinasi +merupakan proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan- +kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah untuk mencapai +tujuan organisasi secara efisien. Belum optimalnya koordinasi di +lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal, baik internal, institusi +terkait maupun dengan daerah merupakan kelemahan yang +harus mendapat perhatian serius. +B. Optimalisasi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan +Meskipun sudah ada ketentuan terkait dengan monitoring dan +pelaporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah +nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan +Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pelaksanaan +pembangunan perkebunan di daerah belum termonitor dengan +baik dan pelaporannya masih sering terlambat. Salah satu +penyebabnya adalah banyaknya format pelaporan yang harus diisi oleh daerah, seperti form dari Bappenas, form dari +Kementerian Keuangan, form dari Biro Perencanaan, form +statistik dan form-form lainnya. Selain itu terkait evaluasi +pelaksanaan pembangunan perkebunan baik evaluasi kinerja +kegiatan (fisik dan non fisik) maupun evaluasi kinerja keuangan +yang selama ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, Kemenpan- +RB dan BPK tidak banyak ditindaklanjuti melalui mekanisme yang +seharusnya sehingga setiap ada temuan kinerja tidak ada jalan +perbaikan atau sangat minimal sekali tindaklanjutnya. +C. Optimalisasi Aspek Perencanaan Pembangunan Perkebunan +Aspek perencanaan memegang peranan yang penting terhadap +keberlangsungan pembangunan perkebunan. Aspek perencanaan +selama ini masih belum optimal, beberapa hal diantaranya adalah +1) masih banyaknya revisi kegiatan dan penganggaran di satker +daerah; 2) sistem perencanaan yang memadukan antara bottom +up planning dan top down policy tidak berjalan maksimal karena +pengusulan kegiatan pembangunan perkebunan yang seharusnya +dari kabupaten/kota masih diwarnai intervensi dari berbagai +pihak; 3) kurang optimalnya daerah dalam memanfaatkan inovasi +teknologi dalam sistem perencanaan seperti aplikasi e-proposal +dan koordinasi dalam penentuan kegiatan kurang optimal; 4) +perubahan beberapa kebijakan seringkali mengakibatkan +perubahan anggaran dan berakibat pelaksanaan perencanaan +memakan waktu yang lama dan tidak efesien; 5) Terjadinya +reorganisasi yang mengakibatkan keterbatasan dan perubahan +SDM (pusat-daerah); 6) Permasalahan dalam input produksi +misalnya ketersediaan benih dan 7) penetapan CP/CL seringkali +terlambat dan tidak jarang salah sasaran akibat tidak adanya +koordinasi yang baik dengan pusat-daerah dan kebijakan yang +bermuatan politik. D. Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran +Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi kelemahan lainnya +dalam mendukung kinerja pegawai. Pada umumnya sarana dan +prasarana yang tersedia untuk setiap pegawai belum memenuhi +standar yang ada dan tidak memiliki kelengkapan sebagaimana +dibutuhkan. Ditambah kurangnya kemampuan SDM dalam +memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana prasarana yang ada. +Selain itu, pemeliharaan alat-alat yang ada masih kurang optimal. +E. Pengelolaan dan Penyelesaian Aset Pusat +Ketersediaan aset pusat di daerah sebagai salah satu sarana yang +dapat digunakan untuk mendukung pelayanan kepada +masyarakat terutama sebagai pusat informasi pembangunan +perkebunan yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat +selama ini terkendala dalam menginventarisasi, mengidentifikasi, +menindaklanjuti dan mengelolanya. Kurangnya tenaga yang +kompeten dan ketersediaan anggaran masih menjadi kendala +dalam mengelola aset tersebut. Aset Direktorat Jenderal +Perkebunan tersebar di seluruh Indonesia, baik berupa bangunan, +lahan, demplot maupun kebun induk/percobaan. +F. Penurunan Minat Generasi Muda +Rendahnya minat generasi muda terhadap bidang pertanian/ +perkebunan ini menyebabkan senjang regenerasi di sektor +pertanian dan sub sektor perkebunan. Bidang pertanian/ +perkebunan sebagai pemasok bahan pangan bagi manusia +dimungkinkan tidak akan mengalami perkembangan dan akan +berimbas pada menurunnya jumlah bahan pangan yang +dihasilkan. Hilangnya minat generasi muda cerdas terdidik dari +dunia pertanian/ perkebunan Indonesia akan menyulitkan sektor +pertanian/ sub sektor perkebunan dalam melaksanakan mandat menjaga ketahanan pangan yang berkelanjutan. Secara umum, +sektor pertanian/ sub sektor perkebunan belum mampu +memberikan nilai tambah yang tinggi baik bagi pendapatan, +kesejahteraan serta bagi pengembangan karir. Hal ini menjadi +alasan bahwa minat generasi muda pada sektor pertanian/ sub +sektor perkebunan menjadi sangat terbatas dan sulit bagi mereka +untuk menekuninya. +Tantangan ke depan adalah bagaimana mengubah pola pikir +generasi muda kita terhadap pertanian/ perkebunan bahwa +masih banyak potensi pertanian/ perkebunan yang masih belum +dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya yang dapat +dilakukan untuk meningkatkan daya tarik generasi muda pada +sektor pertanian/ sub sektor perkebunan adalah meningkatkan +persepsi generasi muda dalam membangun pertanian/ +perkebunan lebih maju dan modern berbasis inovasi dan +teknologi yang mampu menghasilkan produk yang bernilai +ekonomi tinggi yang dibutuhkan pasar. Membangun pertanian/ +perkebunan dalam konteks industri yang syarat dengan inovasi +dan teknologi yang menangani hulu hingga hilir akan memberikan +peluang yang besar dalam menghasilkan aneka produk pertanian/ +perkebunan yang bernilai ekonomis tinggi. +G. Kondisi Kelembagaan Petani/ Pekebun +Perkembangan kelembagaan petani/ pekebun saat ini dirasa +kurang mempunyai posisi tawar yang kuat. Hal ini disebabkan +Karena jumlah dan kualifikasi sumber daya insani (SDI) petani/ +pekebun yang menangani bidang pertanian/ perkebunan masih +sangat terbatas dan kurang memadai ditambah kurangnya +pengetahuan/ketrampilan petani dan petugas lapangan +pertanian/ perkebunan sehingga akan menghambat +perkembangan pertanian/ perkebunan kedepan dalam pengelolaan manajemen kelembagaannya. Fakta ini didukung +oleh pandangan bahwa pertanian/ perkebunan sebagai salah satu +sektor/ sub sektor yang kurang menjanjikan bagi peningkatan +perekonomian dan kesejahteraan hidup, selain itu Karena +kurangnya sumber daya insani (SDI) yang berkualitas ditambah +lahan pertanian/ perkebunan yang semakin berkurang sehingga +sangat menentukan dalam memperlemah kelembagaan petani/ +pekebun. Lemahnya kelembagaan dan posisi tawar petani/ +pekebun berakibat pada panjangnya tataniaga dan belum adilnya +sistem pemasaran. Masalah kelembagaan petani, baik rendahnya +kualitas sumber daya insani (SDI) petani/ pekebun maupun tidak +ada atau tidak berfungsinya lembaga petani/ pekebun serta +lembaga pembiayaan, penyuluhan dan iptek yang menjadi +lembaga pendukung pertanian/ perkebunan di perdesaan telah +melemahkan posisi tawar petani/ pekebun dan mempersulit +dukungan pemerintah yang diberikan kepada petani/ pekebun. +Lembaga petani/ pekebun yang dapat menjadi alat untuk +meningkatkan skala usaha dan memperkuat posisi tawar banyak +yang tidak berfungsi. Lembaga pembiayaan, penyuluhan dan +iptek sebagai lembaga pendukung untuk petani/ pekebun kurang +berfungsi sehingga menurunkan efektivitas pembinaan serta +mengurangi dukungan dan diseminasi teknologi dalam rangka +meningkatkan penerapan teknologi dan efisiensi usaha petani/ +pekebun. Selain itu, dengan berkembangnya otonomi daerah, +semakin banyak peraturan daerah yang menghambat arus +pemasaran komoditas, baik input produksi maupun output/hasil +produksi. +H. Kondisi Permodalan dan Akses Kredit Usaha +Permodalan petani/ pekebun merupakan faktor yang mendukung +keberhasilan pengembangan usaha tani/ usaha perkebunan. Lemahnya permodalan masih merupakan kendala yang dihadapi +oleh petani/ pekebun dalam memulai atau mengembangkan +usahanya sehingga harus meminjam ke pihak lain. Sulitnya +mengakses permodalan kepada perbankan atau lembaga +keuangan resmi lainnya menyebabkan petani/ pekebun mencari +pinjaman modal kepada para pemilik modal yang umumnya +adalah pedagang hasil pertanian/ perkebunan dengan sistem ijon +sehingga petani/ pekebun tidak leluasa menjual hasil panennya. +Sebagian petani/ pekebun meminjam modal kepada rentenir +dengan bunga pinjaman yang tinggi. +Meskipun pemerintah telah menyediakan fasilitas kredit namun +hal tersebut pada kenyataannya masih sulit diakses oleh petani/ +pekebun. Kesulitan mengakses perbankan atau lembaga +keuangan resmi lainnya disebabkan: (1) petani/ pekebun belum +dapat memenuhi persyaratan administrasi perbankan, (2) resiko +agribisnis pertanian/ perkebunan cukup tinggi yang +menyebabkan perbankan enggan memberikan kredit, (3) bunga +tinggi dan memerlukan agunan dam (4) belum tersedianya +lembaga penjaminan resiko usaha pertanian/ perkebunan. VISI, MISI DAN TUJUAN +2 +SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL +PERKEBUNAN TAHUN 2020-2024 +2.1. Tugas Pokok dan Fungsi +Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang +Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Sekretariat +Direktorat Jenderal Perkebunan adalah memberikan pelayanan teknis dan +administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan Direktorat +Jenderal Perkebunan. +Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Direktorat +Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi : +(1) Koordinasi, penyusunan rencana dan program, anggaran serta +kerjasama di bidang perkebunan; +(2) Pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan barang milik +negara; +(3) Evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan +urusan kepegawaian dan penyusunan rancangan peraturan +perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat serta +informasi publik; +(4) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian +layanan rekomensai di bidang perkebunan; +(5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal +Perkebunan; dan +(6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Jenderal Perkebunan. +Berdasarkan Permentan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan +Tata Kerja Kementerian Pertanian sebagai tindak lanjut penyederhanaan +birokrasi, Sekretariat Ditjen. Perkebunan terdiri atas Bagian Umum dan +Kelompok Jabatan Fungsional. 2.2. Visi dan Misi +Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan +pertanian, visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan harus selaras dan +sejalan dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia +dan Kementerian Pertanian tahun 2020-2024. Visi Ditjen. Perkebunan +yang ingin diwujudkan melalui pembangunan perkebunan selama 2020- +2024 adalah +“Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya +Saing dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju yang Berdaulat, +Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong untuk +Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia” +Dalam rangka mendukung Visi Ditjen. Perkebunan tersebut dari aspek +manajemen dan kesekretariatan, maka Visi Sekretariat Direktorat Jenderal +Perkebunan adalah +"Profesional dalam mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di +bidang manajemen dan kesekretariatan untuk mendukung perkebunan +yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing". +Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 berdasarkan misi +Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah: +“Meningkatkan pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan serta +kebutuhan ekspor komoditas perkebunan dalam memperkuat stuktur +ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing” +Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus +dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan +kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan +menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara +keseluruhan. Untuk dapat berkontribusi secara signifikan dalam Misi +Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024, maka Sekretariat Direktorat +Jenderal Perkebunan menetapkan Misinya sebagai berikut: “Memberikan pelayanan dan pembinaan yang berkualitas di bidang +kesekretariatan” +2.4. Tujuan Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024 +Untuk dapat mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional +dalam RPJMN 2020-2024 dan tujuan Kementerian Pertanian seperti yang +tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020-2024, tujuan +Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024 ditetapkan sebagai berikut: +“Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan +berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”. Tujuan +ini diiukur melalui 2 (dua) indikator tujuan, yaitu: pertumbuhan nilai +ekspor perkebunan nasional (%) dan nilai reformasi birokrasi Ditjen +Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien. +Kontribusi Sekretariat Ditjen. Perkebunan tahun 2020-2024 dalam rangka +meningkatkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan +kesekretariatan seperti berikut: +(1) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan menyusun rencana +program, anggaran dan kerjasama di bidang perkebunan; +(2) Melaksanakan urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan +pajak, penyiapan pengujian dan penerbitan surat perintah membayar, +akuntansi dan verifikasi keuangan serta tindak lanjut hasil pengawasan +dan urusan perlengkapan; +(3) Melaksanakan penyiapan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata +laksana dan reformasi birokrasi serta urusan kepegawaian, penyusunan +rancangan peraturan perundang-undangan, litigasi hukum, hubungan +masyarakat dan informasi publik, urusan perpustakaan serta urusan +tata usaha dan rumah tangga; (4) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan +informasi, analisis, penyiapan pemantauan dan evaluasi serta laporan +pelaksanaan program dan kegiatan serta pemberian layanan +rekomendasi bidang perkebunan; +(5) Melaksanakan pelayanan dan pembinaan kegiatan manajemen dan +teknis lainnya Ditjen. Perkebunan di pusat dan daerah serta +pengelolaan urusan administrasi perkantoran. 3 +ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI +Arah pembangunan perkebunan nasional disusun dengan mempertimbangkan +kebijakan pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 +serta pembangunan pertanian yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. +Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020 – 2024, terdapat +5 (lima) arah kebijakan yang didalamnya terdapat salah satu arah kebijakan +terkait tusi sekretariat yaitu meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan +kelembagaan pertanian nasional dan terwujudnya reformasi birokrasi dan tata +kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima. Berdasarkan arah +kebijakan tersebut kebijakan Ditjen. Perkebunan dijelaskan dalam kegiatan +Ditjen. Perkebunan yaitu Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan +sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. +3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Perkebunan +Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal +Perkebunan dan sesuai dengan sasaran birokrasi maka kebijakan +Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 adalah: +1) Pengembangan Sumber Daya Insani (SDI) Sekretariat Ditjen. +Perkebunan +Arah kebijakan ini dimaksudkan dalam mendukung berlangsungnya +proses perubahan pembangunan dan penyelenggaran perkebunan +melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur sipil negara +yang secara umum lingkup Ditjen. Perkebunan dan secara khusus di +lingkungan Sekretariat Ditjen. Perkebunan guna terwujudnya daya +saing, tatakelola kepemerintahan yang baik dan sistem manajemen +organisasi Ditjen. Perkebunan yang bertumpu pada kemandirian. +Arah kebijakan ini lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber +daya manusia perkebunan yang berkeadilan melalui sejumlah upaya strategis dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya +seperti melalui pelatihan, pendidikan, seminar, penyuluhan dan +pembinaan teknis lainnya. Sumber daya manusia atau sumber daya +insani menekankan pada manusia berkualitas, kompeten dan +berkarakter yang memiliki integritas, komitmen, modal sosial dan +modal politik pertanian tercermin dari peningkatan +kemampuan/ketrampilan, kompetensi bidang dan akses pendidikan, +pelayanan dasar dan kesehatan serta lingkungan. +Peningkatan kualitas SDI Sekretariat Ditjen. Perkebunan ini dalam +rangka meningkatkan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam +proses menuju pelayanan prima melalui peningkatan nilai-nilai +profesionalisme, keterbukaan, terukur dan dapat +dipertanggungjawabkan. Selain itu sumber daya manusia yang +berkompeten dan berintegritas tergantung pada ideologi bangsa +sebagai penuntun, penggerak, pemersatu dan pengarah sebagaimana +perwujudan TRISAKTI yaitu kedaulatan dalam politik, berdikari dalam +ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan. +Berkenaan dengan hal tersebut, rencana aksi yang akan dilaksanakan +mencakup upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya +insani Sekretariat Ditjen. Perkebunan dengan cara: +a. Mengembangkan sistem informasi yang terstruktur mencakup +kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebarluaskan +informasi yang lengkap mengenai SDI, teknologi, peluang pasar, +manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan +menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat. +b. Menyediakan dan mengembangkan insan perkebunan yang +kompeten, berkarakter bangsa, berkualitas, memiliki modal sosial +dan modal politik. +c. Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait pembangunan +perkebunan baik di dalam maupun luar negeri. d. Mendorong peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam +rangka revitalisasi pendidikan perkebunan melalui: +- Peningkatan kegiatan baik apresiasi maupun kerjasama dibidang +promosi, pelatihan, pemberdayaan, penelitian dan pengembangan +sumber daya insani (SDI). +- Peningkatan intensitas penyuluhan bagi petani dan pendidikan +pelatihan bagi aparat perkebunan. +- Penajaman kurikulum pendidikan dan pelatihan petani sesuai +dengan kebutuhan pasar kerja termasuk ketrampilan dalam aspek +kewirausahaan. +- Membangun sistem pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan +pekebun yang tangguh. +e. Mendorong pemberdayaan petugas pusat dan daerah melalui: +- Peningkatan kualitas, moral dan etos kerja petugas. +- Peningkatan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun +sistem pengawasan yang efektif. +- Peningkatan penerapan sistem recruitment dan karir yang +terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang +profesional. +- Peningkatan dan pengembangan kemampuan dan sikap prakarsa +petugas yang pro-aktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai +kebutuhan dunia usaha. +- Pemantapan aparatur pemerintah yang produktif, efisien dan +berakhlak mulia. +f. Mendorong pemberdayaan insani pekebun dan masyarakat melalui: +- Peningkatan kemampuan dan kemandirian petani untuk +mengoptimasikan usahanya secara berkelanjutan. - Pengembangan kewirausahaan pekebun dan pelaku usaha +berdasarkan nilai-nilai dan kearifan luhur bangsa Indonesia. +- Fasilitasi kemampuan pekebun untuk dapat mengakses berbagai +peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat/ +mempertangguh usaha taninya. +- Penumbuhan kebersamaan dan pengembangan kemampuan +pekebun dalam mengelola kelembagaan pekebun dan +kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan usaha. +2) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan bebas KKN +Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, +efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan +pemerintahan, pembangunan dan bebas KKN di lingkungan Sekretariat +Ditjen. Perkebunan. Tujuan kebijakan adalah: +a) Terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja Sekretariat Ditjen. +Perkebunan; +b) Meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja yang dikelola +dan menjadi tanggungjawab Sekretariat Ditjen. Perkebunan; +c) Makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung +manajemen birokrasi secara modern di lingkungan Sekretariat +Ditjen. Perkebunan; +d) Meningkatnya implementasi open government pada seluruh unit +kerja di lingkungan Sekretariat Ditjen. Perkebunan; +e) Menguatkan integritas dan budaya antikorupsi dalam birokrasi 3) Penguatan Tatakelola Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat +Ditjen. Perkebunan sebagai Dasar Pelayanan Prima +Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun aparatur negara +yang berkualitas, profesional dan berdaya saing melalui sistem tata +kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, transparan dan +akuntabel. Kebijakan reformasi birokrasi yang tercantum dalam +Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 +menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui +reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur +negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu +mendukung keberhasilan pembangunan berbagai bidang. +Pemberian pelayanan yang prima dan berkualitas kepada +masyarakat/publik secara konsisten dan berkelanjutan melalui +pendekatan kebijakan 1 pintu dan 1 atap dalam bidang pengembangan +perkebunan, pelayanan data dan informasi serta dukungan manajemen +dan teknis lainnya lingkup Ditjen. Perkebunan (Perencanaan, Keuangan +dan Perlengkapan, Umum serta Evaluasi dan Layanan Rekomendasi). +Selain itu juga dengan mendorong inovasi pelayanan publik, +peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta +penguatan kapasitas dan efektifitas pengawasan pelayanan publik. +Rencana aksi yang akan dilakukan adalah: +a. Membina pegawai dalam penerapan prinsip tatanan pengelolaan +manajemen keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, +supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. +b. Mendorong peningkatan penyelenggaran pemerintah yang bersih +dan bebas KKN dengan menerapkan sistem keterbukaan dan +akuntabilitas informasi publik. +c. Mendukung penataan manajemen pembangunan dan tata kelola +pemerintahan di institusi Kementerian Pertanian melalui pengembangan sumber daya aparatur, penguatan organisasi dan +reformasi kelembagaan sesuai prinsip clean government dan good +governance. +d. Mendukung identifikasi kesenjangan kapasitas institusi seluruh unit +kerja melalui penciptaan keterpaduan antar unit kerja serta +penataan unit kerja di pusat dan daerah (UPT). +e. Mendorong penyusunan regulasi/peraturan yang mengikat dan +pedoman teknis terkait tata kelola kepemerintahan yang baik. +f. Menerapkan sistem kinerja pegawai dan SOP yang jelas mengenai +tugas dan fungsi pegawai dalam menjalankan tugas kegiatan sehari- +hari serta penerapan disiplin pegawai dalam penataan manajemen +sumber daya insani (SDI) yang profesional yang berkompentensi. +g. Mendorong pengembangan teknologi informasi dan komunikasi +terutama pengembangan infrastruktur, aspek pengelolaan, +pemanfaatan, penerapan dan distribusi perluasan kesempatan ASN +dalam menerima inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang +berkualitas. +h. Mendorong perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kerja serta +penerapan manajemen modern dalam penyelenggaraan kegiatan +pembangunan perkebunan. +i. Mengembangkan mekanisme kontrol yang tepat, sinergi, realistis, +inovatif, terukur, konsisten, efektif dan efisien terhadap sistem +manajemen organisasi terhadap simpul-simpul kritis pelaksanaan +organisasi dan dalam rangka menghadapi segala permasalahan +dalam organisasi. +j. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui program dan kegiatan +yang berorientasi pada hasil dan penganggaran berbasis kinerja +sehingga pencapaian sasaran program, kegiatan dan anggaran yang +dapat terserap seluruhnya, memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (nasional dan daerah) dan +penilaian laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). +k. Mendukung penyelesaian dalam menginventarisasi aset-aset pusat +didaerah secara transparan dan adil. +l. Mendorong penataan sistem manajemen SDM aparatur pada +kegiatan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, SOP +kegiatan, evaluasi jabatan, standar dan profil kompetensi jabatan, +penilaian prestasi kerja, disiplin pegawai, pendidikan/ pelatihan +berbasis kompetensi melalui workshop, seminar dll, pengembangan +jabatan fungsional, pengelolaan SIMPEG dan lain-lain. 4 SASARAN DAN TARGET KINERJA +3.2 SASARAN PROGRAM DAN TARGET DITJEN. PERKEBUNAN +Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu +program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis +Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran +(output). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan +merupakan penerjemahan dari tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan +dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. +Tabel 4. 1 Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perkebunan +PROGRAM/ +INDIKATOR KINERJA SASARAN +TARGET +SASARAN SATUAN +PROGRAM PROGRAM (IKSP) 2020 2021 2022 2023 2024 +Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri +Meningkatnya Tingkat kemanfaatan sarana pasca +Nilai Tambah panen dan pengolahan hasil % 80 80.50 81.00 81.50 82 +Komoditas perkebunan +Pertanian Rasio serangan OPT yang ditangani +terhadap luas serangan OPT % 80 45 45 45 45 +tanaman perkebunan +Rasio luas area yang ditangani +% 40 40 40 40 40 +dibandingkan area terkena DPI +Meningkatnya Pertumbuhan nilai ekspor +Daya Saing perkebunan +% 1.8 1.82 1.85 2 2.1 +Komoditas +Pertanian +Dukungan Manajemen +Terwujudnya Nilai PMPRB Direktorat Jenderal +Birokrasi Perkebunan +Kementerian +Pertanian yang +Nilai 32.6 32.62 32.72 32.75 32.91 +Efektif, Efisien, +dan Berorientasi +pada Layanan +Prima +Terwujudnya Nilai Kinerja Anggaran Direktorat +Anggaran Jenderal Perkebunan +Kementerian +Nilai 85 85 85 85 85 +Pertanian yang +Akuntabel dan +Berkualitas Tabel 4.1 di atas menunjukkan target kinerja Direktorat Jenderal +Perkebunan untuk periode 2020-2024. Direktorat Jenderal Perkebunan +memiliki 4 (empat) sasaran program yang capaiannya diukur melalui 6 +(enam) indikator kinerja sasaran program. Setiap indikator kinerja +sasaran program memiliki target tahunan yang harus dicapai. Capaian +dari target indikator kinerja sasaran program tersebut merupakan +cerminan capain kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan pada tiap +tahun pengukuran. +4.2 SASARAN KEGIATAN SEKRETARIAT DITJEN. PERKEBUNAN +Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas +memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit +organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan. Sasaran +kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut: +Tabel 4. Sasaran kegiatan Sekretariat Ditjen. Perkebunan 2020-2024 +Sasaran kegiatan Sekretariat merupakan turunan langsung dari sasaran +program Terwujudnya Birokrasi Kementerian Pertanian yang Efektif, +Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima dan Terwujudnya +Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. +IN D IK A T O R K IN E R JA SA SA R A N +SA SA R A N K E G IA T A N +K E G IA T A N (IK SK ) +T e rw u ju d n y a N ila i P M P R B D ire k to ra t Je n d e ra l +B iro k ra si D ire k to ra t T in g k a t k e p u a sa n u n it E se lo n II d i +Je n d e ra l P e rk e b u n a n lin g k u p D itje n P e rk e b u n a n +y a n g E fe k tif d a n te rh a d a p la y a n a n S e k re ria t +E fisie n Le v e l m a tu rita s p e n y e le n g g a ra a n +S P IP D itje n . P e rk e b u n a n +P e rse n ta se re k o m e n d a si B P K a ta s +La p o ra n K e u a n g a n K e m e n te ria n +P e rta n ia n te rk a it D itje n . +P e rse n ta se re k o m e n d a si h a sil +a u d it y a n g d itin d a k la n ju ti D itje n . +P e rk e b u n a n te rh a d a p to ta l +re k o m e n d a si h a sil a u d it y a n g +d ib e rik a n o le h In sp e k to ra t N ila i K in e rja A n g g a ra n D ire k to ra t T e rk e lo la n y a +Je n d e ra l P e rk e b u n a n A n g g a ra n D ire k to ra t +Je n d e ra l P e rk e b u n a n +y a n g A k u n ta b e l d a n +B e rk u a lita s +S +S A T U A N +N ila i +k a la Lik e rt +(1 -4 ) +Le v e l +% +% +N ila i +2 0 2 +3 2 .5 +3 +- +- +- +8 5 +08 2 0 2 +3 2 .6 +3 +3 +7 5 +8 0 +8 5 +12 +T A R G +2 0 2 +3 2 .7 +3 +3 +8 0 +8 5 +8 5 +E22 T +2 0 2 +3 2 .7 +3 +3 +8 5 +9 0 +8 5 +35 2 0 2 +3 2 .9 +3 +4 +8 5 +9 0 +8 5 +41 Indikator kinerja dari Sasaran kegiatan terwujudnya birokrasi direktorat +jenderal perkebunan yang efektif dan efisien adalah nilai PMPRB +(pengungkit) Direktorat Jenderal Perkebunan, tingkat kepuasan unit +Eselon II di lingkup Ditjen Perkebunan terhadap layanan Sekretariat +Direktorat Jenderal Perkebunan yang diberikan, level maturitas +penyelenggaraan SPIP Ditjen. Perkebunan, persentase rekomendasi +BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. +Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan, dan persentase +rekomendasi hasil audit yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan +terhadap total rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh Inspektorat +Jenderal. Sedangkan untuk Indikator kinerja dari sasaran kegiatan +terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel +dan berkualitas adalah nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal +Perkebunan. +Indikator kinerja aktivitas untuk Kelompok substansi lingkup Sekretariat +Ditjen. Perkebunan sebagai berikut: +a. Kelompok Perencanaan +N O +1 +A +B +C +2 +A +B +C +IN D IK A T O R K IN E R JA A K T IV IT A S (IK A ) +R a sio re n ca n a a k si R B lin gk u p K e lo m p o k +P e re n ca n a a n ya n g te rla k sa n a te rh a d a p to ta l +re n ca n a a k si R B lin gk u p K e lo m p o k P e re n ca n a a n +Ju m la h re n ca n a a ksi R B lin gku p Su b ke lo m p o k +P ro gra m ya n g te rla ksa n a se su a i re n ca n a a ksi R B +lin gku p Su b ke lo m p o k P ro gra m +Ju m la h re n ca n a a ksi R B lin gku p Su b ke lo m p o k +A n gga ra n ya n g te rla ksa n a se su a i re n ca n a a ksi R B +lin gku p Su b ke lo m p o k A n gga ra n +Ju m la h re n ca n a a ksi R B lin gku p Su b ke lo m p o k +K e rja sa m a ya n g te rla ksa n a se su a i re n ca n a a ksi R B +lin gku p Su b ke lo m p o k K e rja sa m a +T in gk a t p e m e n u h a n la ya n a n K e lo m p o k P e re n ca n a a +T in gka t P e m e n u h a n la ya n a n Su b K e lo m p o k P ro gra m +T in gka t p e m e n u h a n la ya n a n Su b K e lo m p o k A n gga ra +T in gka t p e m e n u h a n la ya n a n Su b K e lo m p o k +K e rja sa m a +n +n +SA +K e +K e +K e +T U +% +gia +gia +gia +% +% +% +% +A N +ta n +ta n +ta n +2 0 2 0 +1 0 0 +3 +3 +2 +8 1 +8 1 +8 1 +8 1 +2 0 2 1 +1 0 0 +3 +3 +2 +8 1 +8 1 +8 1 +8 1 +T A R G E +2 0 2 2 +1 0 0 +3 +3 +2 +8 1 +8 1 +8 1 +8 1 +T +2 0 2 3 +1 0 0 +3 +3 +2 +8 1 +8 1 +8 1 +8 1 +2 0 2 4 +1 0 0 +3 +3 +2 +8 2 +8 2 +8 2 +8 2 +P E N A N G G U N G +JA W A B IK A +K e lo m p o k +P e re n ca n a a n +Su b K e lo m p o k +P ro gra m +Su b K e lo m p o k +A n gga ra n +Su b K e lo m p o k +K e rja sa m a +K e lo m p o k +P e re n ca n a a n +Su b K e lo m p o k +P ro gra m +Su b K e lo m p o k +A n gga ra n +Su b K e lo m p o k +K e rja sa m a b. Bagian Umum +c. Kelompok Keuangan +TARGET PENANGGUNG JAWAB +NO INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS (IKA) SATUAN +2020 2021 2022 2023 2024 IKA +1 Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok Keuangan % 100 100 100 100 100Kelompok Keuangan +yang terlaksana terhadap total rencana aksi RB +li ngkup Kelompok Keuangan +A Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Kegiatan 6 6 6 6 6Sub Kelompok +Perbendaharaan yang terlaksana sesuai rencana aksi Perbendaharaan +R B lingkup Sub Kelompok Perbendaharaan +B Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kelompok Kegiatan 4 4 4 4 4Sub Kelompok +Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Akuntansi, Verifikasi, +P engawasan yang terlaksana sesuai rencana aksi RB dan Tindak Lanjut Hasil +lingkup Sub Kelompok Akuntansi, Verifikasi, dan Pengawasan +Tindak Lanjut Hasil Pengawasan +2 T ingkat pemenuhan layanan Kelompok Keuangan % 82 82 82.7 82.7 83Kelompok Keuangan +A Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok % 82 82 83 83 83Sub Kelompok +Perbendaharaan Perbendaharaan +B Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok % 82 82 82 82 82Sub Kelompok +Akuntansi, Verifikasi, dan Tindak Lanjut Hasil Akuntansi, Verifikasi, +Pengawasan dan Tindak Lanjut Hasil +Pengawasan +3 Persentase rekomendasi BPK atas Laporan % 75 80 85 85Kelompok Keuangan +Keuangan Kementerian Pertanian terkait Ditjen. +Perkebunan yang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan +A Persentase rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan % 75 80 85 85Sub Kelompok +Kementerian Pertanian terkait Ditjen. Perkebunan Akuntansi, Verifikasi, +y ang ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan dan Tindak Lanjut Hasil +Pengawasan +4 Persentase rekomendasi hasil audit yang % 80 85 90 90Kelompok Keuangan +d itindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total +rekomendasi hasil audit yang diberikan oleh +Inspektorat Jenderal +A Persentase rekomendasi hasil audit yang % 80 85 90 90Sub Kelompok +ditindaklanjuti Ditjen. Perkebunan terhadap total Akuntansi, Verifikasi, +r ekomendasi hasil audit yang diberikan oleh dan Tindak Lanjut Hasil +Inspektorat Jenderal Pengawasan +N O +1 +A +B +C +2A +B +C +IN D IK A T O R K IN E R JA A K T IV IT A S (IK A ) +R a sio re n ca n a a k si R B lin gk u p B a gia n U m u m ya n g +te rla k sa n a te rh a d a p to ta l re n ca n a a k si R B lin gk u p +B a gia n U m u m +Ju m la h re n ca n a a ksi R B lin gku p Su b K e lo m p o k T a ta +U sa h a d a n R u m a h T a n gga ya n g te rla ksa n a se su a i +re n ca n a a ksi R B lin gku p Su b K e lo m p o k T a ta U sa h a +d a n R u m a h T a n gga +Ju m la h re n ca n a a ksi R B lin gku p su b ke lo m p o k +La ya n a n R e ko m e n d a si ya n g te rla ksa n a se su a i +re n ca n a a ksi R B lin gku p su b ke lo m p o k La ya n a n +R e ko m e n d a si +Ju m la h re n ca n a a ksi R B lin gku p Su b K e lo m p o k +P e rle n gka p a n ya n g te rla ksa n a se su a i re n ca n a a ksi R B +lin gku p Su b K e lo m p o k P e rle n gka p a n +T in gk a t p e m e n u h a n la ya n a n B a gia n U m u m +T in gka t p e m e n u h a n la ya n a n Su b K e lo m p o k T a ta +U sa h a d a n R u m a h T a n gga +T in gka t p e m e n u h a n la ya n a n Su b K e lo m p o k La ya n a n +R e ko m e n d a si +T in gka t p e m e n u h a n la ya n a n Su b K e lo m p o k +P e rle n gka p a n +SA +K e +K e +K e +T U +% +gia +gia +gia +%% +% +% +A N +ta n +ta n +ta n +2 0 2 0 +1 0 0 +4 +2 +9 +8 3 +8 4 +8 1 +8 2 +2 0 2 1 +1 0 0 +4 +2 +9 +8 3 +8 4 +8 2 +8 2 +T A R G E T +2 0 2 2 +1 0 0 +4 +2 +9 +8 4 +8 5 +8 3 +8 3 +2 0 2 3 +1 0 0 +4 +2 +9 +8 4 +8 6 +8 4 +8 3 +2 0 2 4 +1 0 0 +4 +2 +9 +8 5 +8 7 +8 5 +8 4 +P E N A N G G U N G JA W +IK A +K e lo m p o k U m u m +Su b K e lo m p o k T a ta +U sa h a d a n R u m a h +T a n gga +Su b K e lo m p o k La ya n +R e ko m e n d a si +Su b K e lo m p o k +P e rle n gka p a n +K e lo m p o k U m u m +Su b K e lo m p o k T a ta +U sa h a d a n R u m a h +T a n gga +Su b K e lo m p o k La ya n +R e ko m e n d a si +Su b K e lo m p o k +P e rle n gka p a n +A +a +a +B +n +n d. Kelompok Evaluasi dan Pelaporan +e. Kelompok Organisasi Kepegawaian, Hukum, dan Humas +N O +1 +A +B +2 +A +B +3 +A +4 +A +IN D IK A T O R K IN E R JA A K T IV IT A S (IK A ) +R a sio re n ca n a a k si R B lin gk u p K e lo m p o k D a ta , +E va lu a si d a n P e la p o ra n ya n g te rla k sa n a te rh a d a p +to ta l re n ca n a a k si R B lin gk u p K e lo m p o k D a ta , +E va lu a si d a n P e la p o ra n +Ju m la h re n ca n a a ksi R B lin gku p su b ke lo m p o k D a ta +d a n In fo rm a si ya n g te rla ksa n a se su a i re n ca n a a ksi R B +lin gku p su b ke lo m p o k D a ta d a n In fo rm a si +Ju m la h re n ca n a a ksi R B lin gku p su b ke lo m p o k +E va lu a si d a n P e la p o ra n ya n g te rla ksa n a se su a i +re n ca n a a ksi R B lin gku p su b ke lo m p o k E va lu a si d a n +P e la p o ra n +T in gk a t p e m e n u h a n la ya n a n K e lo m p o k D a ta , +E va lu a si d a n P e la p o ra n +T in gka t p e m e n u h a n la ya n a n Su b K e lo m p o k D a ta d a n +In fo rm a si +T in gka t p e m e n u h a n la ya n a n Su b K e lo m p o k E va lu a si +d a n P e la p o ra n +Le ve l m a tu rita s p e n ye le n gga ra a n SP IP D itje n . +P e rk e b u n a n +Le ve l m a tu rita s p e n ye le n gga ra a n SP IP D itje n . +P e rke b u n a n +R a sio re k o m e n d a si h a sil m o n e v (b e rd a sa rk a n P M K +2 1 4 ta h u n 2 0 1 7 ) ya n g d itin d a k la n ju ti te rh a d a p to ta l +re k o m e n d a si ya n g d ib e rik a n +Ju m la h re ko m e n d a si h a sil m o n e v (b e rd a sa rka n P M K +2 1 4 ta h u n 2 0 1 7 ) ya n g d itin d a kla n ju ti +SA T U A N +% +K e g ia ta n +K e g ia ta n +% +% +% +Le ve l +Le ve l +N ila i +K e g ia ta n +2 0 2 0 +1 0 0 +2 +3 +8 2 +8 1 +8 4 +8 5 +6 +2 0 2 1 +1 0 0 +2 +3 +8 3 +8 1 +8 5 +3 +3 +8 5 +6 +T A R G E +2 0 2 2 +1 0 0 +2 +3 +8 3 .7 +8 2 +8 6 +3 +3 +8 5 +6 +T +2 0 2 3 +1 0 0 +2 +3 +8 4 .3 +8 2 +8 7 +3 +3 +8 5 +6 +2 0 2 4 +1 0 0 +2 +3 +8 5 +8 2 +8 8 +4 +4 +8 5 +6 +P E N A N G G U N G +JA W A B IK A +K e lo m p o k D a ta +E va lu a si d a n +P e la p o ra n +Su b ke lo m p o k +D a ta d a n +In fo rm a si +Su b ke lo m p o k +E va lu a si d a n +P e la p o ra n +K e lo m p o k D a ta +E va lu a si d a n +P e la p o ra n +Su b ke lo m p o k +D a ta d a n +In fo rm a si +Su b ke lo m p o k +E va lu a si d a n +P e la p o ra n +K e lo m p o k D a ta +E va lu a si d a n +P e la p o ra n +Su b ke lo m p o k +E va lu a si d a n +P e la p o ra n +K e lo m p o k D a ta +E va lu a si d a n +P e la p o ra n +Su b ke lo m p o k +E va lu a si d a n +P e la p o ra n +, +, +, +, +TARGET PENANGGUNG JAWAB +NO INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS (IKA) SATUAN +2020 2021 2022 2023 2024 IKA +1 Rasio rencana aksi RB lingkup Kelompok % 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 Kelompok Organisasi +Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas Kepegawaian, Hukum +yang terlaksana terhadap total rencana aksi dan Humas +RB lingkup Kelompok Organisasi +A Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kegiatan 5 5 5 5 5 Sub Kelompok Hukum +Kelompok Hukum dan Hubungan Masyarakat dan Hubungan +yang terlaksana sesuai rencana aksi RB Masyarakat +lingkup Sub Kelompok Hukum dan Hubungan +B Jumlah rencana aksi RB lingkup Sub Kegiatan 5 5 5 5 5 Sub Kelompok +Kelompok Organisasi dan Kepegawaian yang Organisasi dan +terlaksana sesuai rencana aksi RB lingkup Sub Kepegawaian +Kelompok Organisasi dan Kepegawaian +2 Tingkat Pemenuhan Layanan Kelompok % 83 84 84 85Kelompok Organisasi +Organisasi Kepegawaian, Hukum dan Humas Kepegawaian, Hukum +dan Humas +A Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok % 82 82 83 83 84Sub Kelompok Hukum +Organisasi dan Kepegawaian dan Hubungan +Masyarakat +B Tingkat pemenuhan layanan Sub Kelompok % 82 82 83 84 85Sub Kelompok +Hukum dan Hubungan Masyarakat Organisasi dan +Kepegawaian PENUTUP +5 +Permasalahan dalam pembangunan perkebunan bersifat kompleks sehingga +membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai fungsi dan kebijakan. +Hanya saja berbagai fungsi dan kebijakan tersebut tidak sepenuhnya berada +di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perkebunan dan Satuan Kerja +Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perkebunan, bahkan lebih +banyak berada di bawah kewenangan institusi lain baik lingkup +Kementerian Pertanian maupun di luar Kementerian Pertanian. Dengan +demikian kerja sama antar pelaku pembangunan perkebunan mutlak +dibutuhkan untuk kesuksesan pelaksanaan pembangunan perkebunan +tahun 2015-2019. +Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perkebunan, maka Visi, Misi, Tujuan +dan Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan diarahkan +untuk mendukung tercapainya program nilai tambah dan daya saing industri +serta program Dukungan Manajemen. Dokumen Rencana Strategis Sekretariat +Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 - 2024 Revisi ini dipergunakan +sebagai acuan setiap unit kerja lingkup Sekretariat untuk menetapkan +kegiatan. Renstra ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi unit kerja +terkait, baik lingkup Ditjen Perkebunan maupun pihak eksternal. +Disadari bahwa untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut di atas tidaklah +mudah, namun berdasarkan keragaan dan kinerja pembangunan +perkebunan periode 2020-2024 dan dengan tekad kerja keras, sasaran +tersebut optimis dapat dicapai apabila para pemangku kepentingan dapat +bekerja sama untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang menjadi +faktor penghambat utama serta memberikan dorongan yang diyakini akan +menjadi faktor kunci pengungkit keberhasilan. diff --git a/raw/ejournal-balitbang.kkp.go.id_index.php_jkn_article_view_13129.md b/raw/ejournal-balitbang.kkp.go.id_index.php_jkn_article_view_13129.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ac94cf081aaa6c02aa18248704152da39bfa9ba --- /dev/null +++ b/raw/ejournal-balitbang.kkp.go.id_index.php_jkn_article_view_13129.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkn/article/view/13129 +title: "Zonasi Tingkat Kerentanan Terhadap Banjir Berdasarkan Parameter Sosial,Ekonomi, Fisik, dan Lingkungan di Pesisir Pasuruan, Jawa timur | Noverma | Jurnal Kelautan Nasional" +domain: ejournal-balitbang.kkp.go.id +crawl_date: 2026-03-08 11:20:34 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Zonasi Tingkat Kerentanan Terhadap Banjir Berdasarkan Parameter Sosial,Ekonomi, Fisik, dan Lingkungan di Pesisir Pasuruan, Jawa timur | Noverma | Jurnal Kelautan Nasional + +Jurnal Kelautan Nasional STATEMENT LETTER OF AUTHORSHIP EDITOR GUIDELINES TOOLS TEMPLATE PENGUNJUNG Zonasi Tingkat Kerentanan Terhadap Banjir Berdasarkan Parameter Sosial,Ekonomi, Fisik, dan Lingkungan di Pesisir Pasuruan, Jawa timur Aisha, M., Miladan, N., & Utomo, R. P. (2019). Kajian Kerentanan Bencana pada Kawasan Berisiko Banjir DAS Pepe Hilir, Surakarta. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif, 14(Januari 2019), 205-2019. Aksha, S., Juran, L., & Resler, L. (2019). An analysis of social vulnerability to natural hazards in Nepal using a modified social vulnerability index. International Journal of Disaster. 10(2019), 103-116. Aktar, A., Shohani, K., Hasan, N., & Hasan, K. (2021). Flood Vulnerability Assessment by Flood Vulnerability Index (FVI) Method: A Study on Sirajganj Sadar Upazila. International Journal of Disaster Risk Management, 3(1), 1–13. https://doi.org/10.18485/ijdrm.2021.3.1.1 Armas, I., & Gavris, A. (2013). Social vulnerability assessment using spatial multi-criteria analysis (SEVI model) and the Social Vulnerability Index (SoVI model) - A case study for Bucharest, Romania. Natural Hazards and Earth System Sciences, 13(6), 1481–1499. https://doi.org/10.5194/nhess-13-1481-2013 Banjir Di Kota-Pasuruan, Jawa-Timur, 03-03-2021. (2021). https://pusatkrisis.kemkes.go.id/Banjir-di-KOTA-PASURUAN-JAWA-TIMUR-03-03-2021-75 Perka BNPB No 02 Th 2012 Tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, Bnpb 1 (2012). https://www.bnpb.go.id/uploads/24/peraturan-kepala/2012/perka-2-tahun-2012-tentang-pedoman-umum-pengkajian-resiko-bencana.pdf BNPB. (2021). Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) tahun 2020. In Bnpb. BPS. (2020). Kecamatan Panggungrejo Dalam Angka 2020. BPS Kota Pasuruan. Dyah Susanti, P., Miardini, A., & Harjadi, B. (2017). Analisis Kerentanan Tanah Longsor Sebagai Dasar Mitigasi Di Kabupaten Banjarnegara (Vulnerability analysis as a basic for landslide mitigation in Banjarnegara Regency). Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 1(1), 49–59. https://doi.org/10.20886/jppdas.2017.1.1.49-59 Emil. (2021). 14 Desa di 4 Kecamatan di Kabupaten Pasuruan, Terendam Banjir | Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Pasuruan. https://www.pasuruankab.go.id/berita-6250-14-desa-di-4-kecamatan-di-kabupaten-pasuruan-terendam-banjir.html Haryanti, V. G., & Yuliastuti, N. (2021). Identifikasi Bencana Rob dan Pengaruhnya Pada Kerentanan Sosial di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 17(3), 287–294. https://doi.org/10.14710/pwk.v17i3.37022 Indonesia. (2007). Undang-Undang RI No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan bencana. Jariyah, Nur A., and Irfan B. Pramono. (2018). Kerentanan Sosial Ekonomi Dan Biofisik Daerah Aliran Sungai Solo. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 2(2), 2018, 89-110, doi:10.20886/jppdas.2018.2.2.89-110. Joesidawati, M. I. (2017). Penilaian Kerentanan Pantai di Wilayah Pesisir Kabupaten Tuban Terhadap Ancaman Kerusakan. Jurnal Kelautan, 9(2), 188-.198 https://doi.org/10.21107/jk.v9i2.1667 Katherina, L. K. (2017). Dinamika Pertumbuhan Penduduk dan Kejadian Banjir Di Kota: Kasus Surabaya. Jurnal Kependudukan Indonesia, 12(Desember), 131–144. Lotfata, A., geographer, S. A., & 2019, undefined. (2019). Natural Disaster and Vulnerability. JSTOR, 59(2), 130–152. https://www.jstor.org/stable/26635127 Melianita, R., Putra, A. D., & Syah, A. (2021). Analisis Potensi Kerentanan dan Risiko Bencana di Wilayah Kabupaten Tanggamus. Repository.Lppm. Unila.Ac.Id, 9(3), 437–448. http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/36851 Miardini, B. W. H. A. (2021). Penilaian Indeks Kerentanan Sebagai Upaya Pengurangan Risiko Longsor di Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah (Vulnerability index assessment as landslide risk reduction in Banjarmangu District Banjarnegara Central Java) TENGAH. Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, 5(2), 155–170. Rudiarto, I., Pamungkas, D., Annisa A., H., & Adam, K. (2017). Kerentanan Sosio-Ekonomi terhadap Paparan Bencana Banjir dan Rob di Pedesaan Pesisir Kabupaten Demak. Jurnal Wilayah Dan Lingkungan, 4(3), 153. https://doi.org/10.14710/jwl.4.3.151-170 Sauda, R. H., Nugraha, A. L., & Hani’ah. (2019). Kajian Pemetaan Kerentanan Banjir Rob di Kabupaten Pekalongan. Jurnal Geodesi Undip, 8(1), 466–474. Sekovski, I., & Río, L. Del. (2020). Development of a coastal vulnerability index using analytical hierarchy process and application to Ravenna province (Italy). Elsevier. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569119303187 Sukandar, Harsindhi, C., Handayani, M., Dewi, C. S. U., Maulana, A., Supriyadi, & Bahroni, A. (2016). Profil Desa Peisisir Utara Jawa Timur. In Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur (1st ed.). Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Tarigan, M. S. (2010). Perubahan Garis Pantai Di Wilayah Pesisir Perairan Cisadane, Provinsi Banten. MAKARA of Science Series, 11(1), 49–55. https://doi.org/10.7454/mss.v11i1.242 Westplat., Tondobala, L., & Makarau, V. (2019). Analisis Kerentanan Wilayah Pesisir Kota Ternate. Jurnal Sumber Daya Kelautan, 1(1). Copyright of Jurnal Kelautan Nasional (p-ISSN 1907-767X, e-ISSN 2615-4579) Pusat Riset KelautanBadan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan PerikananKementerian Kelautan dan Perikanan View My Stats Index by diff --git a/raw/ejournal.poltekkesaceh.ac.id_index.php_an_article_download_809_396.md b/raw/ejournal.poltekkesaceh.ac.id_index.php_an_article_download_809_396.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4ab4d17265be60a77d7c9e12de6b3678540e0992 --- /dev/null +++ b/raw/ejournal.poltekkesaceh.ac.id_index.php_an_article_download_809_396.md @@ -0,0 +1,672 @@ +--- +url: https://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/an/article/download/809/396 +title: "396" +domain: ejournal.poltekkesaceh.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 06:41:53 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 396 + +AcTion: +January – March, 2023 Aceh Nutrition Journal +Original Article Pages: 119 - 128 p-issn 2527-3310; e-issn 2548-5741 +DOI: http://dx.doi.org/10.30867/action.v8i1.809 +Pola konsumsi makanan keluarga miskin perkotaan dalam pusaran +kapitalisme nutrisi +Food consumption patterns of poor urban families in the maelstrom of +nutritional capitalism +Andi Alim1*, Arlin Adam2, Ashriady3 +1 Fakultas Kesehatan Masyarakat, Abstract +Universitas Pejuang Republik +Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, +Low-income families' understanding of nutrition is still irrational +Indonesia. +because they still use myths about consumption that cause malnutrition +E-mail: andi_alimbagu@yahoo.co.id +2 Fakultas Kesehatan Masyarakat, in their children. It is exacerbated by the influence of advertising so that +Universitas Pejuang Republik the behavior of family consumption patterns is systematically +Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan, +constructed. The research explores the transformation of consumer +Indonesia. +behavior that causes malnutrition and the role of nutrition capitalism +E-mail: arlin_adam@yahoo.com +3 Program Doktor Kesehatan Masyarakat, in meeting nutritional needs. A qualitative study design using a critical +Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa paradigm was conducted in Makassar City in 2021. Research informants +Timur, Indonesia. +are urban low-income families. Data were collected using interviews +E-mail: ashriady-2022@fkm.unair.ac.id +and Focus Group Discussions and analyzed qualitatively. The result is +that malnutrition in low-income families is caused by people's +*Correspondence Author: knowledge and tastes constructed by industrial power and leads people +Fakultas Kesehatan Masyarakat, +to consume industrial food. The transformation of consumption +Universitas Pejuang Republik Indonesia. +behavior of low-income families is caused by the operation of +Jl. Gunung Bawakaraeng No. 72, +Kelurahan Lariang Bangi, Kecamatan nutritional capitalism, which is present in various forms such as +Makassar, Kota Makassar, Sulawesi industrial processed food advertisements and franchise outlets. In +Selatan 90151, Indonesia. +conclusion, the consumption behavior of the poor is constructed by +E-mail: andi_alimbagu@yahoo.co.id +food and beverage capitalism. In addition, the advertising factor has an +impact on nutritional capitalism. +Article History: Keywords: Capitalism, consumption, malnutrition, transformation +Received: February 02, 2022; Revised: +August 26 through September 20, 2022; +Accepted: September 25, 2022; Published: Abstrak +March 24, 2023. +Pemahaman masyarakat dikeluarga miskin tentang gizi masih bersifat +Publisher: +irasional, karena masih menggunakan mitos tentang konsumsi sehingga +menyebabkan malnutrisi pada anaknya. Hal tersebut diperburuk oleh +pengaruh iklan, sehingga perilaku pola konsumsi keluarga +terkonstruksi secara sistematis. Penelitian bertujuan untuk +© The Author(s). 2023 Open Access mengeksplorasi transformasi perilaku konsumsi yang menyebabkan +This article has been distributed under the +terjadinya malnutrisi, serta mengetahui peranan kapitalisme nutrisi +terms of the License Internasional Creative +dalam pemenuhan kebutuhan gizi. Desain studi kualitatif yang +Commons Attribution 4.0 +menggunakan paradigma kritis, telah dilaksanakan di Kota Makassar +tahun 2021. Informan penelitian yaitu keluarga miskin diperkotaan. +Data diambil dengan menggunakan cara wawancara dan Focus Group +Discussion dan dianalisis secara kualitatif. Hasil, malnutrisi pada +keluarga miskin disebabkan pengetahuan dan selera masyarakat yang +dikonstruksi oleh kekuasaan industrial dan menggiring masyarakat +untuk mengonsumsi makanan industri. Transformasi perilaku +konsumsi keluarga miskin disebabkan oleh operasi kerja kapitalisme +nutrisi yang hadir dalam berbagai wujud seperti iklan makanan olahan +industri, kehadiran gerai franchise. Kesimpulan, perilaku konsumsi +masyarakat miskin di konstruksi oleh kapitalisme makanan dan +minuman. Selain itu faktor iklan berdampak terhadap kapitalisme +nutrisi. +Kata Kunci: Kapitalisme, konsumtif, malnutrisi, transformasi +Aceh. Nutri. J. 2023; 8(1) http://ejournal.poltekkesaceh.ac.id/index.php/an 120 Pola konsumsi makanan keluarga miskin perkotaan … Alim et al. +Pendahuluan pengetahuan dan wacana (Syafiuddin, 2018; +Apriliyadi & Hendrix, 2021). Masyarakat +Fenomena malnutrisi dan kemiskinan saling +miskin seakan tidak memiliki kuasa +terkait, dengan masing-masing memicu faktor +menentukan keputusan dalam membeli produk +yang lainnya, sehingga menjadi sangat penting +makanan oleh karena pengetahuan dan wacana +untuk mengatasi kedua masalah secara +telah diproduksi dan digiring oleh para +bersamaan daripada secara paralel. +kapitalis seolah-olah memaksa masyarakat +Keterkaitannya bersifat resiprokal satu sama lain +untuk menurutinya (Alim et al., 2021). +bisa berperan sebagai penyebab dan akibat +Berdasarkan dari latar belakang masalah +(Siddiqui et al., 2020). +yang diungkapkan diatas, maka rumusan +Barclay & Haschke (2015) menyimpulkan +masalah pada penelitian ini adalah bagaimana +industri makanan memiliki tanggung jawab +terjadi transformasi perilaku dengan kejadian +untuk membantu konsumen membuat pilihan +malnutrisi keluarga miskin di Kota Makassar? +yang terinformasi dan lebih sehat. Banyak +Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap +perusahaan makanan telah memperkenalkan +secara kritis konstruksi kapitalisme makanan +informasi produk melalui iklan kepada +dalam mengubah pola makan masyarakat +konsumen. seperti iklan susu formula yang +miskin sehingga diharapkan keluarga miskin +hampir setiap hari ditayangkan di berbagai +mengalami proses kesadaran untuk +media baik di televisi, radio, dan media cetak +memanfaatkan bahan makanan lokal sebagai +lainnya. Subardjo et al. (2013) menemukan +makanan sehari-hari. +adanya perbedaan asupan energi anak dengan +status gizi normal dari makanan yang +diiklankan di televisi (TV) pada kelompok +Metode +terpapar lebih besar daripada kelompok yang +tidak terpapar dengan iklan. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif +Secara nasional, prevalensi status gizi dengan desain teknik grounded research yang +yang didasarkan pada berat badan menurut berupaya menggali dan mengeksplorasi +umur (BB/U) pada tahun 2018 adalah 17,7%, secara mendalam fenomena malnutrisi bagi +terdiri dari 13,8% gizi kurang dan 3,9% gizi keluarga miskin melalui komunikasi dialogis +buruk. Jika dibandingkan dengan angka antara peneliti dan keluarga miskin. Penelitian +prevalensi nasional pada tahun 2010 (17,6%) dilakukan di Kota Makassar dengan alasan +mengalamai peningkatan sedangkan pada memiliki prevalensi malnutrisi terbesar di +tahun 2013 (19,6%) mengalami penurunan. Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka di +Perubahan ini terjadi pada prevalensi kejadian atas rata-rata nasional yang dilaksanakan +gizi buruk dari 4,9% di tahun 2010, 5,7% di pada bulan Juni-November 2021. +tahun 2013, dan 3,9% di tahun 2018. Pengumpulan data primer diperoleh +Sedangkan prevalensi kejadian gizi kurang, dari keluarga miskin yang terpilih sebagai +turun sebesar 0,1% dari tahun 2013 ke 2018 informan. Data primer diperoleh dari keluarga +(Balitbangkes RI, 2018). Agar tercapai sasaran miskin yang terpilih sebagai informan utama +Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebanyak 9 orang dan informan kunci terdiri +Nasional (RPJMN) tahun 2024 sebesar 14% atas 3 orang diantaranya 1 orang tokoh +maka prevalensi gizi buruk-kurang secara masyarakat, 1 orang dari pendamping +nasional harus diturunkan sebesar 3.7% pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1 orang +periode 2020 sampai 2024 (Bappenas RI, dari petugas gizi Puskesmas. Sedangkan data +2020). sekunder didapat dari instansi pemerintah +Statistik di atas lebih banyak dialami oleh seperti Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah +populasi miskin karena mereka pada umumnya Kota Makassar, Dinas Kesehatan dan Badan +tidak memiliki kemampuan beli dalam Pusat Statistik. +mengakses produk yang bernilai gizi, Kriteria keluarga miskin pada penelitian +sementara pada satu sisi, mereka sudah ini adalah menggunakan kriteria yang sudah +memiliki selera masyarakat berkelas. ditetapkan oleh BPS (Isdijoso et al., 2016), +Fenomena tersebut mirip analisis Foucault sebagaimana disajikan pada Tabel 1 berikut +dalam memandang mekanisme kuasa melalui ini: Aceh. Nutri. J. Vol: 8, No: 1, 2023 121 +Tabel 1. Kriteria rumah tangga miskin instrumen lainnya seperti pedoman wawancara, +Indikator Rumah Tangga panduan diskusi untuk Focus Group Discussion +1. Memiliki luas lantai bangunan sebagai tempat (FGD) dan lembar observasi untuk menjaga +tinggal < 8m2/orang; observasi dilakukan tetap fokus pada tujuan +2. Jenis lantai sebagai tempat tinggal terbuat dari observasi. +kayu murahan/bambu/tanah; +Analisis data dengan cara melakukan +3. Jenis dinding sebagai tempat tinggal terbuat +pengorganisasian data, mengurai data menjadi +dari kayu/bambu/rumbia yang berkualitas +unit-unit data yang lebih kecil, mensintesis +rendah/tembok tidak diplester; +diantara data yang ada, menginteraksi diantara +4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar atau +berbagai data atau mencari pola-pola hubungan, +bersama-sama dengan rumah tangga lain; +5. Sumber penerangan rumah tangga yang tidak mendalami aspek penting yang ditemukan, dan +menggunakan daya listrik; menentukan apa saja yang perlu dilaporkan. +6. Sumber air minum rumah tangga berasal dari Data kualitatif disajikan dengan menggali +air hujan/sungai/mata air tidak informasi secara mendalam tentanag pola-pola +terlindung/sumur; hubungan diantara data serta disajikan display +7. Bahan bakar yang digunakan untuk memasak +data kedalam bentuk kutipan-kutipan +sehari-hari adalah minyak tanah/kayu +pernyataan informan agar eskplorasi data +bakar/arang; +menjadi penuh makna (meaningfull) dan lebih +8. Satu kali dalam seminggu hanya mengonsumsi +kuat (powerfull). +ayam/daging/susu; +Penelitian ini melewati proses +9. Dalam setahun hanya sekali membeli satu stel +pakaian baru; pemeriksaan protokol penelitian oleh Komite +10. Sebanyak Satu atau dua kali hanya sanggup Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kesehatan +makan dalam sehari; Masyarakat Universitas Pejuang Republik +11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Indonesia yang memperoleh Surat Keterangan +puskesmas/poliklinik; Lolos Kaji Etik dengan No. 3017-KEPK-FKM-UPRI +12. Pekerjaan kepala rumah tangga adalah: buruh +pada tanggal 07 Mei 2021. +perkebunan, buruh bangunan, nelayan, buruh +tani dan petani dengan luas lahan 500m2 atau +pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah +Hasil dan Pembahasan +Rp. 600.000,-/bulan; +13. Pendidikan tertinggi sebagai kepala rumah +Transformasi Pengetahuan dan Selera +tangga paling tertinggi hanya tamat Sekolah +Konsumsi +Dasar (SD); +Hasil kategorisasi berdasarkan dari jawaban- +14. Tidak mempunyai tabungan atau barang yang +mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- jawaban informasi dilihat pada daftar kategorikal +misalnya kapal motor, ternak, emas, sepeda pengetahuan informan tentang makanan bergizi +motor kredit/non kredit, atau barang modal (Tabel 2): +lainnya. Masyarakat miskin umumnya +mengonsumsi suatu makanan atas dasar +Berdasarkan dari 14 kriteria yang pengetahuan yang mereka yakini sebagai +ditetapkan oleh BPS (Tabel 1), maka jika suatu kebenaran. Masyarakat miskin memahami +rumah tangga memiliki minimal 9 kriteria bahwa makanan bergizi berasal dari produk +terpenuhi maka rumah tangga tersebut berada olahan industri karena kandungan gizi yang +pada kategori miskin yang dijadikan sebagai disajikan lengkap. Pengetahuan masyarakat +informan utama dalam penelitian ini. miskin tentang gizi dan malnutrisi mengalami +Para informan penelitian ini bersedia penyimpangan dibandingkan dengan +untuk dipublikasikan hasil-hasil temuan pengetahuan ilmiah. Secara ilmiah, malnutrisi +lapangan, sedangkan sumber data sekunder adalah keadaaan yang disebabkan oleh tidak +diperoleh dari akses data yang bersifat terbuka. terjadinya keseimbangan diantara kebutuhan +Sedangkan teknik pengumpulan data pada gizi dengan pengambilan makanan untuk +penelitian ini menggunakan wawancara mempertahankan kesehatan. Malnutrisi dapat +mendalam, observasi, dan Focus Group juga disebut keadaan dimana tubuh tidak +Discussion. Instrumen utama pada penelitian ini mendapatkan asupan gizi yang cukup. Malnutrisi +yaitu peneliti sendiri, yang akan mengeksplorasi mengakibtanya terjadinya kegagalan metabolic +setiap fenomena dibantu dan didukung atau malabsorpsi makanan (Setiati, 2019). 122 Pola konsumsi makanan keluarga miskin perkotaan … Alim et al. +Tabel 2. Kategorisasi tentang pengetahuan Pengetahuan baru tentang makanan +Pengetahuan Gizi Masyarakat Miskin bergizi bagi keluarga miskin yang mengikuti pola +1. Memahami makanan instan atas dasar modernitas tersebut, nampaknya menciptakan +dibolehkannya makanan jenis tersebut beredar masalah kronis yaitu adanya pemaksaan untuk +di pasaran oleh pemerintah. Jadi makanan instan membeli makanan olahan industri yang relatif +dianggapnya memiliki nilai gizi. +mahal pada satu sisi, dan disisi lainnya +2. Pengetahuan gizi ditentukan oleh +kemampuan beli mereka sangatlah rendah +pengalamannya dalam menggunakan uang +(Banudi & Imanuddin, 2019). Peran aspek +untuk belanja makanan. Keluarga miskin +rasionalitas yang diperkuat oleh sajian fakta- +memahami bahwa makanan bergizi itu mahal. +fakta dalam membentuk pengetahuan orang +3. Memahami aspek kekenyangan merupakan +keutamaan makanan, bukan aspek gizinya. miskin merupakan modus operasi kekuasaan +4. Pengetahuan tentang makanan diperoleh secara kapitalisme untuk menciptakan masyarakat yang +turun temurun diwariskan oleh keluarga seperti konsumptif. Mirip dengan konsep genealogi +mendahulukan kepala keluarga di waktu makan. kekuasaan Foucault dalam membedah operasi +5. Memahami makanan dalam hal kepraktisan. kekuasaan yang menggunakan pengetahuan dan +6. Pengetahuan tentang kurang gizi dipahami jika +wacana sebagai instrumen dalam proses +seseorang mengalami situasi kelaparan. +interaksi sosial. Tidak ada pengetahuan yang +7. Memahami gizi seimbang dengan baik melalui +tidak dikendalikan oleh kekuasaan, begitu juga +informasi yang diperoleh dari petugas +sebaliknya kekuasaan selalu memproduksi dan +kesehatan. +mereproduksi pengetahuan. +8. Pengetahuan tentang gizi secara parsial karena +hanya memahaminya dengan indikator volume Seluruh elemen kognisi masyarakat +massa tubuh. tentang kandungan gizi pada makanan hanya +bergerak seputar informasi yang disajikan dalam +Pola pengetahuan masyarakat miskin media-media seperti televisi. Sumber +tersebut secara radikal mengalami perubahan pengetahuan masyarakat diambil alih oleh media +(Budijarto, 2018). Para keluarga miskin televisi secara efektif (Hanana et al., 2020). +sebelumnya memiliki kebiasaan konsumsi Kalaupun ada sumber informasi lain yang +dengan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang dijadikan oleh masyarakat, maka itu hanyalah +bersifat alami seperti hasil-hasil bumi. Mereka dalam bentuk pengalaman sehari-hari yang +terbiasa juga untuk mengolah dan memasak memunculkan berbagai pengetahuan- +makanannya sendiri kemudian disajikannya pengetahuan awam yang boleh jadi hanyalah +menurut tatanan adat istiadat yang mereka mitos yang diyakininya sebagai suatu kebenaran. +yakini sebagai panduan hidup. Lebih lanjut, dalam penelitian ini juga +Pergeseran pemaknaan makanan bergizi menemukan bagaimana terkait dengan selera +bagi masyarakat miskin perkotaan dipengaruhi konsumsi masyarakat, yang secara kategorikal +teknologi informasi yang massif dalam pada Tabel 3. +menyampaikan kebenaran-kebenaran ilmiah Marvin Harris (1993) dalam Noorputeri +tentang makanan (Alawiyah & Liata, 2020). (2015) menyebutkan, bahwa terdapat tiga +Informasi ilmiah dipoles dengan memberikan alasan mengapa manusia memilih makanan. +justifikasi hasil-hasil penelitian yang tidak Pertama adalah karena turun-temurun dan +terbantahkan. Justifikasi seperti ini mendapatkan tidak diketahui bagaimana sejarahnya. +dukungan scientific dengan menampilkan para Umumnya memang manusia memakan apa +pakar gizi dalam mengungkap khasiat suatu yang telah disediakan di depannya, sehingga +bahan makanan. kebanyakan tidak mengerti mengapa mereka +Intensitas informasi ilmiah yang makan. Kedua adalah alasan yang sifatnya +menerpa para keluarga miskin mengalahkan arbiter, seperti rasa, selera, atau ketersediaan. +basis-basis pengetahuan keluarga miskin Ketiga adalah fungsi simbolik dalam sistem +tentang makanan bergizi seperti makanan nilai dan kepercayaan. +yang memiliki nilai budaya, makanan yang Industri makanan memiliki pemahaman +layak dan tidak layak menurut keyakinan, yang utuh dalam memandang selera +makanan alamiah yang sehat dikonsumsi, dan konsumen terhadap makanan dan minuman, +berbagai pandangan tradisional mereka khususnya masyarakat miskin. Para kapitalis +(Pramadi et al., 2017). industri makanan seringkali memetakan Aceh. Nutri. J. Vol: 8, No: 1, 2023 123 +selera terhadap makanan yang berasa manis adanya) menjadi selera yang diikuti oleh +merupakan selera yang paling disukai oleh konsep-konsep seperti gaya hidup, orang +para keluarga miskin. Asumsi inilah yang berpunya, sehat, cerdas, kuat, dan lainnya +menjadi dasar para kapitalis untuk yang membius mereka untuk terus +memproduksi dan memasarkan makanan- mempertahankan seleranya sehingga mereka +makanan yang mengandung rasa manis. menganggapnya sebagai sesuatu yang +bersifat normal (Mustikasari, 2017). +Tabel 3. Kategorisasi tentang selera konsumsi +masyarakat miskin Peranan Kapitalisme Nutrisi dalam +Selera Konsumsi Masyarakat Miskin Membentuk Perilaku Konsumtif +1. Banyaknya penjual yang menjajakan makanan Peranan kapitalisme sangat berdampak +dengan rasa manis menciptakan selera baru bagi terhadap perubahan perilaku konsumsi +anak yang hanya senang mengonsumsi makanan +masyarakat yang mempunyai pendapatan +berasa manis. seperti jajanan permen dalam +menengah kebawah atau masyarakat miskin. +berbagai kemasan dan berbagai produk minuman +Hasil penelitian secara kategorikal +manis. +menemukan beberapa fakta sebagai berikut +2. Memiliki kesenangan mengonsumsi coklat. +(Tabel 4). +Kadang-kadang selera diciptakan melalui kreasi +dengan memberikan hiasan kepada makanan Konsumtivisme dapat diartikan sebagai +untuk memancing selera anak. Contohnya sajian sebuah pola hidup individu atau masyarakat yang +minuman yang ditambahkan coklat sebagai memiliki keinginan untuk membeli atau +variasi. menggunakan barang dan jasa yang tidak +3. Selera anak tergantung dari ibunya dibutuhkan (Lestari, 2006 dalam Khoirunnas & +4. Selera anak dikonstruksi oleh lingkungan +Hidir, 2017). Kartodiharjo (1995) dalam Agustia +permainan anak sehari-hari. Anak-anak +Ningsih (2020) menjelaskan bahwa +umumnya menampilkan selera makan yang +perkembangan perilaku konsumtif dipengaruhi +diproduksi oleh industri seperti minuman +oleh faktor peran dari berbagai mode dan +berkarbonasi dan restoran ayam cepat saji. +kultural yang mudah menular atau menyebabkan +5. Selera menentukan kelas sosial, sehingga selera +makan mengalami perubahan jika berhadapan ketertarikan terhadap produk-produk tertentu. +dengan orang banyak seperti saat pesta Pendapat yang lain Setiaji (1995) dalam Roslan, +pernikahan Anggraini, & Minanda (2018) bahwa perilaku +6. Pembentukan selera anak dipengaruhi oleh konsumtif adalah kecenderungan seseorang yang +lingkungan sosial yang terkonstruksi melalui memiliki perilaku berlebihan dalam membeli +interaksi sosial sehari-hari dan penyerapan +sesuatu. +pengetahuan dari berbagai sumber informasi. +Sebagai akibatnya seseorang kemudian +Keluarga kesulitan untuk membentuk ulang selera +membelanjakan uangnya dengan cara membabi +yang berorientasi pada kebutuhan gizi seimbang. +buta yang tidak dibarengi dengan perhitungan +7. Selera dikonstruksi secara dominan oleh +dan tidak rasional, hanya sekedar untuk +kebiasaan menggunakan penyedap rasa. +mendapatkan barang-barang yang menurut +Efeknya sungguh luar biasa, masyarakat anggapan seseorang dapat menjadi simbol +miskin perkotaan terbuai dengan selera yang sebuah keistimewaan. Jean & Chris (1998) +sengaja diciptakan oleh industri makanan dalam Nanda Verawati Sirait, (2021) +sehingga masyarakat miskin menjadikan menyatakan, situasi masyarakat kontemporer +selera manis sebagai mitos baru. Mereka dibentuk oleh sebuah kenyataan bahwa +meyakini bahwa selera konsumsi makanan manusia saat ini dikelilingi oleh faktor +yang berasa manis dan diperoleh dari produk konsumsi yang pada kenyataannya manusia +industri merupakan selera orang kaya tidak akan pernah merasakan puas atas +(Banudi & Imanuddin, 2019). Para keluarga kebutuhan-kebutuhannya. Baudrillard dalam +miskin paling tidak menganggap pemenuhan Martono (2012), sistem masyarakat konsumen +seleranya sudah mengikuti selera orang- telah jauh berubah dalam rasionalitas +orang yang berpunya. konsumsi, karena saat ini masyarakat membeli +Sangat jelas terjadinya transformasi barang lebih sebagai pemenuhan hasrat +selera di kalangan keluarga miskin yaitu dari (desire) bukan sebagai upaya untuk memenuhi +pemenuhan selera yang tidak berkonsep (apa kebutuhannya (needs). 124 Pola konsumsi makanan keluarga miskin perkotaan … Alim et al. +Tabel 4. Kategorisasi tentang perilaku konsumtif tersedia dalam bentuk lain seperti mie instan, +Perilaku Konsumtif Masyarakat Miskin permen, snack, jualan pinggir jalan/keliling, dan +1. Mengonsumsi makanan sesuai keinginan anak sejenisnya. Intinya, industrialisasi makanan +meskipun itu tidak dibutuhkan. Perilaku telah menggiring semua kalangan masyarakat +makan bukan lagi menjadi kebutuhan akan perkotaan untuk menikmati makanan yang +tetapi sudah menjadi keinginan. +mengandung penambah rasa dan warna yang +2. Mengonsumsi makanan yang mengikuti selera +menciptakan daya tarik atau selera. Nampaknya, +orang kaya seperti makan di restoran dan mall. +kapitalisme makanan memainkan produk +3. Supermaket dan arahan dokter menjadi sarana +menurut kondisi kemiskinan masyarakat. Frank +sosial yang efektif dalam membentuk perilaku +Ellis dalam (Zamzam et al., 2018) menyatakan +konsumtif keluarga. Supermaket memfasilitasi +sikap kepraktisan masyarakat sementara bahwa kemiskinan terdiri dari berbagai dimensi +dokter memanfaatkannya untuk terapi. yang menyangkut aspek sosial-psikologis, +4. Kemasan produk industri yang menarik ekonomi dan politik. Soekanto (1982) dalam +membuat keluarga memutuskan untuk Fara Dina & Rabiatul Adwiya (2016) +membeli dan mengonsumsinya. mengartikan sebagai suatu keadaan seseorang +5. Memberikan susu formula meskipun ada +tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, +keraguan tentang kandungan nilai gizinya. Ia +maupun fisiknya dalam kelompok dan juga tidak +menyadari bahwa apa yang diinformasikan +sanggup menyesuikan dirinya sendiri sesuai +pada kemasan produk tidak sesuai dengan +dengan taraf kehidupan kelompok tersebut. +kandungannya, akan tetapi tetap saja +Spicker (2002) dalam Mahsunah (2013) +memutuskan untuk membeli. +6. Mie instan dikemas dengan menggunakan mengklasifikasikan 4 penyebab kemiskinan +sayuran dan telur sehingga mengikuti yaitu Structural explanations, Subcultural +pengetahuan masyarakat tentang jenis explanation, Familial explanation dan Individual +makanan sayuran yang mengandung nilai gizi. explanation. +Makan mie instan bagi masyarakat Keinginan memuaskan selera seringkali +dianggapnya tetap bernilai gizi seimbang. +seseorang didorong untuk membeli barang yang +Begitupun produk susu dirancang untuk +tidak dibutuhkan (Hariyadi, 2016). Diantara +memenuhi kebutuhan anak tentang +keinginan dan kebutuhan terdapat suatu +pertumbuhan dan perkembangan otak. +perbedaan. keinginan merupakan kebutuhan +7. Munculnya belanja online mengakibatkan +buatan sedangkan kebutuhan bersifat naluriah, +semua pemenuhan kebutuhan makanan +keluarga difasilitasi oleh pemesanan online. yaitu kebutuhan yang dibentuk oleh lingkungan +8. Menyajikan makanan untuk keluarga seperti hidupnya, seperti lingkungan keluarga atau +apa yang ditampilkan oleh periklanan karena lingkungan sosial lainnya. Era seperti saat ini +tampilannya enak dilihat dan menimbulkan masih banyak ditemui orang-orang yang +daya tarik. mengalami kurang gizi. +9. Melakukan modifikasi pengolahan makanan +Keluarga kurang menyadari bahwa justru +berdasarkan arahan iklan, jika makanan yang +makanan industri yang tahan lama mengandung +diiklankan tidak mampu untuk dibeli. +zat pengawet yang membahayakan kesehatan +10. Informasi yang disajikan oleh iklan makanan di +dengan penggunaan intensif untuk jangka waktu +televisi kelihatannya sensasional, makanannya +lama (Astutik, 2017). Bentuk pengetahuan yang +enak, bergizi, menurunkan kolesterol, dan lain- +lainnya yang dibutuhkan bagi tubuh. parsial seperti ini cukup banyak ditemukan +11. Iklan mengubah kebiasaan memberikan pada informan penelitian ini. +minuman susu bagi anak. Sebelumnya Bagi keluarga miskin perkotaan, uang +menggunakan ASI menjadi konsumsi dengan telah menjadi pusat pemenuhan segala +susu formula sebagaimana yang diiklankan. kebutuhan hidup. Umumnya keluarga miskin +Selain itu, keraguan akan kebiasaan alami yang +tidak lagi memikirkan upaya pemenuhan hidup +dilakukan keluarga dapat menyebabkan +yang bersandar pada potensi dan sumber daya +terjadinya penyakit bagi anak. +yang dimiliki selain uang. Dengan demikian, +dalam konteks permasalahan gizi, pemanfaatan +Paparan kapitalisme makanan tetap tanaman dan tumbuhan lokal yang banyak +menyasar semua kalangan dan bukan hanya mengandung nilai gizi dan bisa dipetik disekitar +orang-orang yang dianggap the have. Paparan pekarangan, hampir pasti tidak lagi dilakukan +makanan yang kurang sehat bagi the poor sebagai strategi bertahan hidup. Berbeda Aceh. Nutri. J. Vol: 8, No: 1, 2023 125 +dengan temuan Dewi Kartika Sari dan Pambudi terbentuk, maka konsumen harus mengonsumsi +Handoyo (2022) yang menemukan strategi produk itu tanpa mempertimbangkan +bertahan hidup masyarakat miskin dari terpaan kemampuan dan kebutuhan yang sesungguhnya +kapitalisme melalui pola penghematan, atau nyata. +mendapatkan bantuan dari anak, menjual Terpaan kapitalisme industri makanan yang +hewan/barang berharga, memanfaatkan lahan sangat kuat mempengaruhi perilaku konsumsi +pekarangan di belakang rumah, memperoleh masyarakat miskin perkotaan yang dalam banyak +bantuan dari pemerintah, meminjam uang kasus menimbulkan malnutrisi seperti pada +kepada kerabat/saudara, dan mencari sisa padi temua penelitian ini memerlukan adanya agenda +hasil panen. pemberdayaan masyarakat agar para keluarga +Perilaku konsumtif masyarakat miskin miskin memiliki kesadaran dan kemampuan +kota Makassar tidak terlepas dari peran petugas untuk memanfaatkan potensi lokalnya dalam +kesehatan. Petugas kesehatan terus mendorong pemenuhan keseimbangan gizinya. Menurut +agar ibu-ibu tetap memberikan susu formula Yoserizal & Ramadhanes, (2015) pemberdayaan +kepada anaknya (Oktora, 2019). Pemberian air masyarakat dipandang sebagai bagian aliran +susu ibu secara eksklusif bagi bayi berusia di pemikiran pada era paruh kedua abad ke-20, +bawah enam bulan mengalamai keterhambatan yang dewasa ini dikenal sebagai aliran post +karena disebebkan oleh perilaku tenaga modernism yang dititik beratkan pada sikap +kesehatan. Anak yang pertama kali orientasinya anti determinisme, anti struktur, +mendapatkan makanan yang bukan ASI dan anti sistem yang diaplikasikan terhadap +melainkan susu formula, akan sulit dunia kekuasaan. Pemberdayaan merupakan +menggantikan kebiasaan minum susu formula sebuah proses historis yang begitu panjang +tersebut. sehingga menyebabkan terjadinya sebuah +Produsen makanan olahan industri akan dispowerment, yakni peniadaan kekuatan pada +terus memperhatikan perilaku-perilaku sebagian besar sendi kehidupan masyarakat +konsumen di dalam menciptakan daya tarik (Margayaningsih, 2016). +produk makanan yang akan di pasarkan (Rizal, Pemberdayaan masyarakat yang efektif +2020). Salah satu bentuk perhatian yang ketika berorentasi pada peningkatan kesadaran +dilakukan adalah memahami tingkat lokal masyarakat karena masyarakat dapat +pengetahuan gizinya. Sehingga lahirlah memahami masalah lokalnya sendiri dan +kapitalisasi nutrisi yang diperankan oleh para memiliki kemampuan untuk menyelesaikan +produsen makanan industri. masalahnya dengan sumber daya lokal yang +Ada banyak iklan makanan olahan tersedia. Dengan begitu peluang tumbuhnya +industri yang menyajikan atau menyediakan kemandirian masyarakat akan lebih besar yang +bahan-bahan sayuran sebagai kemasan. bisa berujung pada terciptanya keberlanjutan. +Pembuatan iklan yang dilakukan oleh produsen Fenomena seperti ini berhasil diperlihatkan +bertujuan untuk menarik para konsumen oleh masyarakat Manado dalam merespon arus +membeli produk hasil olahan makanan industri modernisasi makanan melalui pemunculan jenis +dengan berkedok memiliki kandungan nutrisi makanan tinutuan. Transformasi pengetahuan +tinggi. Demikian pentingnya peran iklan dalam dan selera konsumsi yang menggambarkan +era bisnis modern saat ini, salah satu bentuk kearifan lokal dan masyarakat multikultural +bonafiditas perusahaan terletak pada seberapa (Langi, 2021). +besar dana yang dianggarkan untuk iklan. Upaya menumbuhkan kesadaran lokal +Sedangkan iklan merupakan jendela utama bagi masyarakat terhadap konsumsi makanan +setiap perusahaan. Keberadaan iklan yang bergizi sesungguhnya mencerminkan praktek +menghubungkan antara perusahaan dengan keadilan kesehatan global dimana akses +masyarakat, khususnya kepada konsumen. Iklan makanan bagi masyarakat miskin masih +merupakan salah satu bagian dari pemasaran dianggap memiliki kesenjangan. Dibutuhkan +suatu produk (Aprilia, 2021). aktivis pemberdayaan masyarakat untuk +Kekuatan iklan dalam mengkonstruksi mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang +konsumen mempengaruhi keputusan untuk memastikan adanya keadilan makanan bagi +membeli produk tersebut dalam berbagai cara. masyarakat miskin di tengah arus kapitalisme +Intinya, ketika pengetahuan dan selera sudah (Labonté, 2022). 126 Pola konsumsi makanan keluarga miskin perkotaan … Alim et al. +Kesimpulan https://doi.org/10.22373/jsai.v1i2.526 +Alim, A., Agustang, A., & Adam, A. (2021). +Pengetahuan dan selera makanan bagi keluarga +Transformation of consumption behavior +miskin perkotaan didominasi klaim-klaim kebenaran +of the poor in the case of malnutrition: +yang dikonstruksi secara meyakinkan oleh industri +Health sociology study with participatory +makanan dan minuman yang diiklankan melalui TV +approach in Makassar City, Indonesia. Open +dan media-media. Kapitalisme nutrisi telah +Access Macedonian Journal of Medical +beroperasi melalui kehadiran makanan dan +Sciences, 9(E), 598–607. +minuman olahan industri, paparan iklan produk +https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.64 +makanan dan minuman, munculnya teknologi startup +17 +pemesanan makanan secara online, banyaknya gerai- +Apriliyadi, E. K., & Hendrix, T. (2021). Kajian +gerai toko franchise yang mudah diakses, dan +fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia: +konstruksi pesta dalam kehidupan sehari-hari +Perspektif wacana, pengetahuan dan +keluarga miskin dan adanya peniruan gaya hidup. +kekuasaan Foucault. SOROT, 16(2), 99. +Saran, diperlukan strategi pemberdayaan +https://doi.org/10.31258/sorot.16.2.99- +masyarakat untuk membentuk kesadaran lokal +117 +keluarga miskin tentang makanan bergizi seimbang. +Astutik, P. (2017). Pengawasan Mutu Pangan. +Perwujudan strategi dapat dilakukan dalam bentuk +Kementerian Kesehatan Republik +pengorganisasian dan pengelompokan warga lokal +Indonesia. +peduli gizi seimbang pada tingkat Rukun Tetangga +Balitbangkes RI. (2018). Hasil utama Riset +(RT). Selanjutnya, untuk menumbuhkan kesadaran +Kesehatan Dasar (Riskesdas). In +lokal dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam +Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. +pemanfaatan sumber-sumber gizi lokal melalui upaya +Banudi, L., & Imanuddin. (2019). Sosiologi dan +advokasi penyusunan peraturan daerah atau +Antropologi Gizi. In News.Ge. Forum Ilmiah +keputusan kepala daerah tentang pemanfaatan +Kesehatan (FORIKES). +makanan lokal. Kebijakan ini bisa juga diturunkan +Bappenas RI. (2020). Rencana Pembangunan +dalam bentuk penyusunan Peraturan Desa mengenai +Jangka Menengah Nasional 2020-2024. +pemanfaatan pekarangan atau lahan-lahan kosong +Badan Perencanaan Pembangunan +agar ditanami tumbuhan yang mengandung nilai gizi. +Nasional. +Barclay, D., & Haschke, F. (2015). The food +industry and consumer nutrition and +Ucapan Terima Kasih health. In World Review of Nutrition and +Dietetics (Basel, Swi, Vol. 111, pp. 198– +Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada +204). Karger Publishers. +Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, +https://doi.org/10.1159/000362325 +Universitas Pejuang Republik Indonesia yang +Budijarto, A. (2018). Pengaruh perubahan sosial +memberikan ruang kepada penulis untuk +terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam +menyelesaikan penelitian ini. +Pancasila. Jurnal Kajian Lemhanas RI, +Ucapan terima kasih juga penulis +34(34), 6–7. +sampaikan kepada para informan yang telah +https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php +meluangkan waktunya memberikan informasi +/jkl/article/view/118 +kepada peneliti, juga kepada pihak Puskesmas, +Dina, F., & Adwiya, R. (2016). Analisis kemiskinan +Rumah Sakit, Dinas Kesehatan Kota dan Propinsi, +terhadap jumlah penduduk +Pemerintah Kota Makassar, dan Badan Pusat +Kabupaten/Kota Pontianak tahun 2010- +Statistik yang telah bersedia memberikan +2014. Simnasiptek 2016, 1(1), 11–17. +tambahan informasi terkait penelitian ini. +Hanana, A., Anindya, A., & Elian, N. (2020). +Transformasi media youtube dan televisi +(Analisis fungsi dan konsumsi media +Daftar Rujukan +youtube dan televisi di Kota Padang). +Alawiyah, T., & Liata, N. (2020). Mall dan perilaku Jurnal Ranah Komunikasi (JRK), 4(2), 186. +konsumtif masyarakat urban. Jurnal https://doi.org/10.25077/rk.4.2.186- +Sosiologi Agama Indonesia (JSAI), 1(2), 194.2020 +161–181. Hariyadi, G. T. (2017). Faktor-faktor yang Aceh. Nutri. J. Vol: 8, No: 1, 2023 127 +mempengaruhi konsumen berbelanja di https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1. +minimarket (Studi pada Indomaret dan 77 +Alfamart di Semarang). Jurnal Penelitan Martono, N. (2012). Sosiologi perubahan sosial: +Ekonomi Dan Bisnis, 1(1), 16–32. Perspektif klasik, modern, posmodern dan +https://doi.org/10.33633/jpeb.v1i1.1475 poskolonial. In Raja Grafindo Persada (Ke- +Isdijoso, W., Suryahadi, A., & Akhmadi, A. (2016). 5). PT. Rajagrafindo Persada. +Penetapan kriteria dan variabel pendataan Minanda, A., Roslan, S., & Anggraini, D. (2018). +penduduk miskin yang komprehensif Perilaku konsumtif belanja online pada +dalam rangka perlindungan penduduk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu +miskin di Kabupaten/Kota. In The SMERU Politik Universitas Halu Oleo Kendari. +Research Institute. Jurnal Neo Societal, 3(2), 1–13. +http://www.smeru.or.id/sites/default/file https://doi.org/10.52423/jns.v3i2.4031 +s/publication/cbms_criteria_ind.pdf Mustikasari, I. (2017). Pergeseran stratifikasi +Khoirunnas, & Hidir, A. (2017). Pola konsumtif sosial pada masyarakat pedesaan (Studi +mahasiswa di Kota Pekanbaru. Jurnal sosiologi konsumsi simbol status keluarga +Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial TKI di Desa Boyolangu Tulungagung) +Dan Ilmu Politik, 4(1), 1–15. [Universitas Airlangga]. In Universitas +https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP Airlangga. +/article/view/11968 https://repository.unair.ac.id/102031/ +Labonté, R. (2022). Ensuring global health equity Ningsih, A. (2020). Perilaku konsumtif ditinjau +in a post-pandemic economy. International dari Locus of Control pada remaja putri +Journal of Health Policy and Management, [Universitas Islam Negeri Raden Intan +11(8), 1246–1250. Lampung]. In Universitas Islam Negeri +https://doi.org/10.34172/ijhpm.2022.72 Raden Intan Lampung. +12 http://repository.radenintan.ac.id/12439 +Langi, G. K. (2021). Dampak sosial-ekonomi / +dalam kebiasaan makan kuliner tinutuan Noorputeri, Z. (2015). Pemilihan makanan: Alam, +pada masyarakat multikultural di Kota kapitalisme, dan status sosial. +Manado. Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Https://www.kompasiana.com. +Sosiologi Agama), 1(2), 134–153. https://www.kompasiana.com/moonquee +https://ejournal.iain- n/560fae09e9afbd090adff06c/pemilihan- +manado.ac.id/index.php/jinnsa/article/vi makanan-alam-kapitalisme-dan-status- +ew/130 sosial +Lutfia Aprilia, J. (2020). Pengaruh daya tarik iklan Oktora, R. (2019). Gambaran pemberian asi +Shopee 11.11 terhadap minat beli eksklusif pada ibu bekerja di Desa Serua +mahasiswa Universitas Muhammadiyah Indah, Kecamatan Jombang, Tangerang +Jember [Universitas Muhammadiyah Selatan. Jurnal Kesehatan Reproduksi, 4(1), +Jember]. In Universitas Muhammadiyah 30–40. +Jember (Vol. 7, Issue 2). Pramadi, Y., Riset, B., & Nasional, I. (2017). +http://repository.unmuhjember.ac.id/110 Fenomena mengunggah foto makanan di +78/9/J. ARTIKEL.pdf media sosial instagram (Studi +Mahsunah, D. (2013). Analisis pengaruh jumlah fenomenologi mengenai fenomena +penduduk, pendidikan dan pengangguran mengunggah foto makanan pada akun +terhadap kemiskinan di Jawa Timur. Jurnal instagram @sigerfoodies Lampung). +Pendidikan Ekonomi (JUPE), 1(3), 1–17. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, +https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/ju 95–106. +pe/article/download/3645/6238 http://www.emeraldinsight.com/doi/abs +Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan /10.1108/JCM-02-2015-1337 +masyarakat desa sebagai upaya Rizal, A. (2020). Manajemen Pemasaran di Era +penanggulangan kemiskinan. Industri 4.0. In Pena Persada (Issue July). +Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Pena Persada. +Upaya Penanggulangan Kemisikinan, 9(1), Sari, D. K., & Handoyo, P. (2022). Coping Strategi +158–190. Buruh Tani Lansia dalam Menghadapi 128 Pola konsumsi makanan keluarga miskin perkotaan … Alim et al. +Perubahan Teknologi Pertanian di Desa makanan dan asupan energi pada anak. +Bandar Kedung Mulyo. Jurnal Paradigma, Jurnal Gizi Klinik Indonesia, 10(2), 101. +10(1), 1–23. https://doi.org/10.22146/ijcn.18852 +https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/pa Syafiuddin, A. (2018). Pengaruh kekuasaan atas +radigma/article/view/45459 pengetahuan (Memahami teori relasi kuasa +Setiati, S. (2019). Malnutrisi dan sarcopenia pada Michel Foucault). Refleksi: Jurnal Filsafat +lansia. Geriatri “Lansia Sehat Bahagia,” 192. Dan Pemikiran Islam, 18(2), 141. +https://www.geriatri.id/artikel/192/mal https://doi.org/10.14421/ref.2018.1802- +nutrisi-dan-sarcopenia-pada-lansia 02 +Siddiqui, F., Salam, R. A., Lassi, Z. S., & Das, J. K. Yoserizal, & Ramadhanes. (2015). Peran +(2020). The intertwined relationship pegadaian dalam usaha pemberdayaan +between malnutrition and poverty. masyarakat (Studi kasus tentang produk +Frontiers in Public Health, 8, 453. krista & usaha rumah tangga pada Nasabah +https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.004 Krista PT Pegadaian Cabang Pekanbaru +53 Kota). Jurnal Online Mahasiswa (JOM) +Sirait, N. V. (2021). Perilaku konsumtif belanja Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2(1), 1– +fashion di online shopping pada mahasiswa 14. +(Studi deskriptif mahasiswa Fakultas Ilmu https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP +Sosial dan Ilmu Politik di Universitas /article/view/4927 +Sumatera Utara) [Universitas Sumatera Zamzam, Herman, & Sunusi, S. (2018). Faktor +Utara]. In Universitas Sumatera Utara. yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di +https://repositori.usu.ac.id/handle/12345 Desa Madello Kecamatan Balusu +6789/41660 Kabupaten Barru [Universitas Negeri +Subardjo, Y. P., Sudargo, T., & Julia, M. (2013). Makassar]. In Universitas Negeri Makassar. +Paparan iklan televisi terhadap pemilihan http://eprints.unm.ac.id/11137/ diff --git a/raw/ejournal.ump.ac.id_JESH_article_view_325.md b/raw/ejournal.ump.ac.id_JESH_article_view_325.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..82cb3a16f830510a1d9550b79fd509809094e8fb --- /dev/null +++ b/raw/ejournal.ump.ac.id_JESH_article_view_325.md @@ -0,0 +1,411 @@ +--- +url: https://ejournal.ump.ac.id/JESH/article/view/325 +title: "Government Budget- Good Governance and Human Capital for Poverty Alleviation in Central Java + | Journal of Economics, Social, and Humanities" +domain: ejournal.ump.ac.id +crawl_date: 2026-03-09 22:02:54 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Government Budget: Good Governance and Human Capital for Poverty Alleviation in Central Java + | Journal of Economics, Social, and Humanities + +Government Budget: Good Governance and Human Capital for Poverty Alleviation in Central Java + + + + +Authors + + + + Agus Arifin + + + Faculty of Economics and Business, Universitas Jenderal Soedirman + + + + + Rakhmat Priyono + + + Faculty of Economics and Business, Universitas Jenderal Soedirman + + + + + Goro Binardjo + + + Faculty of Economics and Business, Universitas Jenderal Soedirman + + + + + + + DOI: + + + + https://doi.org/10.30595/jesh.v3i2.325 + + + + + + Keywords: + + + Poverty, Good Governance, Local Own-Source Revenue, Fiscal Balance, Human Development Index + + + + + +Abstract +Good governance can be reflected in an integrated and clean system, supported by adequate quality human resources in achieving organizational goals (government, private, etc.) effectively and efficiently. One of the main goals of successful development is to improve community welfare, one indicator of which is reduced poverty (SDG number 1). To realize this goal, government budget allocation is needed for poverty alleviation. This research aims to analyze good governance and the quality of human resources in managing the poverty alleviation budget. The research method used is multiple regression with poverty as the dependent variable. The independent variables representing the budget are local own-source revenue (LOSR), fiscal balance (FB), capital expenditure (CE), social aid (SA), while the independent variable representing the quality of human resources is the human development index (HDI). The results show that (1) from the budget side, LOSR, FB, and SA can reduce poverty, while CE has no effect; (2) from the quality of human resources, HDI HDI is not strong enough to influence poverty even though the direction of its influence is appropriate.. The implications are: (1) From the revenue side, LOSR and FB, can be important variables for poverty alleviation, but they must be managed with good, clean, and correct budgets; (2) From the expenditure side, only SA can be a variable for poverty alleviation, but its influence is very small, so it needs better management; (3) The human development index remains an important variable in proper budget management to address poverty, but it takes longer to develop higher quality and competent human resources. + + + + References + + +Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Jurnal Ekobistek, 11, 48–54. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297 +Aprilliantoni, A. (2020). Menekan Ketimpangan Pendanaan Pendidikan Dan Mengurangi Kemiskinan. Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 119–128. https://doi.org/10.38153/alm.v4i2.41 +Azis, A., Tampubolon, D., & Deswen, S. P. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 7(2), 41–52. https://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/2548/903 +Balvociute, R. (2020). Social Assistance for Poverty Reduction in the EU Countries : An Aspect of Socio-Economic Sustainability. European Journal of Sustainable Development, 9(1), 469–480. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p469 +Basuki, A. T., & Nano, P. (2019). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. PT Rajagrafindo Persada, Depok, 18, 1–52. +Begum, A. (2022). Employment Generation Challenges and Strategies for Pakistan: A Diagnostic Analysis. Unisia, 40(1), 67–102. +Bohn, F. (2019). Political budget cycles, incumbency advantage, and propaganda. Economics and Politics, 31(1), 43–70. https://doi.org/10.1111/ecpo.12122 +Bossert, W., Cato, S., & Kamaga, K. (2022). Generalized Poverty-gap Orderings. Social Indicators Research, 164(1), 189–215. https://doi.org/10.1007/s11205-022-02950-5 +Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(2), 219–228. https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540 +Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(4), 259–274. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30 +Fikri, A., Sholeh, M., & Baroroh, K. (2016). Fenomena kemiskinan perkotaan (urban poverty) di Yogyakarta: Suatu kajian struktur dan respons kebijakan. In Jurnal UNY. core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/33542307.pdf +Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017a). … Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan …. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan …. https://repository.unikom.ac.id/52374/ +Ha, N. M., Le, N. D., & Trung-kien, P. (2019). The Impact of Urbanization on Income Inequality : A Study in Vietnam. Journal of Risk and Financial Management, 12(3). +Hasan, P. F. (2014). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). Jurnal Wacana Kinerja, 17(November), 218–240. +Jindra, C., & Vaz, A. (2019). Good governance and multidimensional poverty : A comparative analysis of 71 countries. Governance, January, 657–675. https://doi.org/10.1111/gove.12394 +Karmakar, A. K., & Jana, K. S. (2023). Governance Reforms from a Global Perspective. In Social Sector Spencing, Governance and Economic Development (p. 15). Routledge India. +Klomp, J., & de Haan, J. (2013a). Do political budget cycles really exist? Applied Economics, 45(3), 329–341. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.599787 +Maulani Nisa, A., Rusdarti, & Wahyudin, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Belanja Publik Terhadap Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Variabel Moderasi di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 3(2), 65–74. http://beaj/unnes.ac.id +Novindriastuti, I. dan N. H. (2020). Analisi faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah sebagai penguatan desentralisasi fiskal. Jurnal Mutiara Mardani, 08(1), 70–91. +Palgunadi, I. (2019). Welfare State Vs Globalisasi, Gagasan Negara Kesejahteraan Indonesia (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). PT Raja Grafindo Persada. +Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. Journal of Environmental Policy & Planning, 1–13. https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1753181 +Prakoso, J. A., Islami, F. S., & ... (2019). Analisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal REP (Riset Ekonomi …. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1344 +Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Sosio Informa: Kajian Permasalahan …. https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/167 +Sabilla, K., & Kirana Jaya, W. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 15(1), 12–22. +Smith, M. (2014). Globalisation and the resilience of social democracy: Reassessing new labour’s political economy. British Journal of Politics and International Relations, 16(4), 597–623. https://doi.org/10.1111/1467-856X.12020 +Suci, S. C., & Asmara, A. (2018). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. In Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan (Vol. 3, Issue 1). https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.8-22 +Susanti, N., Endah, W. R. A. S. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 3(1), 42–63. +TNP2K. (2019). Menanggulangi keMiskinan dan Mengurangi kesenjangan. +Widarjono, A. (2018). Ekonometrika (2nd ed.). UPP STIM YKPN. +Wu, Y., Ke, Y., Wang, J., Li, L., & Lin, X. (2019). Risk assessment in photovoltaic poverty alleviation projects in China under intuitionistic fuzzy environment. Journal of Cleaner Production. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619305062 + + + + + + + + + + + + + + Downloads + + + + + + + PDF + + + + + + + + + Published + + +2025-08-31 + + + + + + + How to Cite + + + + +Agus Arifin, Rakhmat Priyono, & Goro Binardjo. (2025). Government Budget: Good Governance and Human Capital for Poverty Alleviation in Central Java . Journal of Economics, Social, and Humanities, 3(2), 116–125. https://doi.org/10.30595/jesh.v3i2.325 + + + + + + + + + ACM + + + + + ACS + + + + + APA + + + + + ABNT + + + + + Chicago + + + + + Harvard + + + + + IEEE + + + + + MLA + + + + + Turabian + + + + + Vancouver + + + + + Download Citation + + + + + + Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) + + + + + + BibTeX + + + + + + + + + + + + Issue + + + + Vol. 3 No. 2 (2025): JESH: Journal of Economics, Social, and Humanities + + + + + + Section + + + Articles + + + + + + License + +Copyright (c) 2025 Agus Arifin , Rakhmat Priyono, Goro Binardjo +This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. +Authors who publish with this journal agree to the following terms: +Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. +Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. +Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). +  +Journal of Social, Economics, and Humanities is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Government Budget: Good Governance and Human Capital for Poverty Alleviation in Central Java Authors + + + + Agus Arifin + + + Faculty of Economics and Business, Universitas Jenderal Soedirman + + + + + Rakhmat Priyono + + + Faculty of Economics and Business, Universitas Jenderal Soedirman + + + + + Goro Binardjo + + + Faculty of Economics and Business, Universitas Jenderal Soedirman Authors DOI: + + + + https://doi.org/10.30595/jesh.v3i2.325 DOI: Keywords: + + + Poverty, Good Governance, Local Own-Source Revenue, Fiscal Balance, Human Development Index Keywords: Abstract +Good governance can be reflected in an integrated and clean system, supported by adequate quality human resources in achieving organizational goals (government, private, etc.) effectively and efficiently. One of the main goals of successful development is to improve community welfare, one indicator of which is reduced poverty (SDG number 1). To realize this goal, government budget allocation is needed for poverty alleviation. This research aims to analyze good governance and the quality of human resources in managing the poverty alleviation budget. The research method used is multiple regression with poverty as the dependent variable. The independent variables representing the budget are local own-source revenue (LOSR), fiscal balance (FB), capital expenditure (CE), social aid (SA), while the independent variable representing the quality of human resources is the human development index (HDI). The results show that (1) from the budget side, LOSR, FB, and SA can reduce poverty, while CE has no effect; (2) from the quality of human resources, HDI HDI is not strong enough to influence poverty even though the direction of its influence is appropriate.. The implications are: (1) From the revenue side, LOSR and FB, can be important variables for poverty alleviation, but they must be managed with good, clean, and correct budgets; (2) From the expenditure side, only SA can be a variable for poverty alleviation, but its influence is very small, so it needs better management; (3) The human development index remains an important variable in proper budget management to address poverty, but it takes longer to develop higher quality and competent human resources. Abstract Good governance can be reflected in an integrated and clean system, supported by adequate quality human resources in achieving organizational goals (government, private, etc.) effectively and efficiently. One of the main goals of successful development is to improve community welfare, one indicator of which is reduced poverty (SDG number 1). To realize this goal, government budget allocation is needed for poverty alleviation. This research aims to analyze good governance and the quality of human resources in managing the poverty alleviation budget. The research method used is multiple regression with poverty as the dependent variable. The independent variables representing the budget are local own-source revenue (LOSR), fiscal balance (FB), capital expenditure (CE), social aid (SA), while the independent variable representing the quality of human resources is the human development index (HDI). The results show that (1) from the budget side, LOSR, FB, and SA can reduce poverty, while CE has no effect; (2) from the quality of human resources, HDI HDI is not strong enough to influence poverty even though the direction of its influence is appropriate.. The implications are: (1) From the revenue side, LOSR and FB, can be important variables for poverty alleviation, but they must be managed with good, clean, and correct budgets; (2) From the expenditure side, only SA can be a variable for poverty alleviation, but its influence is very small, so it needs better management; (3) The human development index remains an important variable in proper budget management to address poverty, but it takes longer to develop higher quality and competent human resources. References + + +Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Jurnal Ekobistek, 11, 48–54. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297 +Aprilliantoni, A. (2020). Menekan Ketimpangan Pendanaan Pendidikan Dan Mengurangi Kemiskinan. Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 119–128. https://doi.org/10.38153/alm.v4i2.41 +Azis, A., Tampubolon, D., & Deswen, S. P. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 7(2), 41–52. https://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/2548/903 +Balvociute, R. (2020). Social Assistance for Poverty Reduction in the EU Countries : An Aspect of Socio-Economic Sustainability. European Journal of Sustainable Development, 9(1), 469–480. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p469 +Basuki, A. T., & Nano, P. (2019). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. PT Rajagrafindo Persada, Depok, 18, 1–52. +Begum, A. (2022). Employment Generation Challenges and Strategies for Pakistan: A Diagnostic Analysis. Unisia, 40(1), 67–102. +Bohn, F. (2019). Political budget cycles, incumbency advantage, and propaganda. Economics and Politics, 31(1), 43–70. https://doi.org/10.1111/ecpo.12122 +Bossert, W., Cato, S., & Kamaga, K. (2022). Generalized Poverty-gap Orderings. Social Indicators Research, 164(1), 189–215. https://doi.org/10.1007/s11205-022-02950-5 +Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(2), 219–228. https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540 +Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(4), 259–274. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30 +Fikri, A., Sholeh, M., & Baroroh, K. (2016). Fenomena kemiskinan perkotaan (urban poverty) di Yogyakarta: Suatu kajian struktur dan respons kebijakan. In Jurnal UNY. core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/33542307.pdf +Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017a). … Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan …. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan …. https://repository.unikom.ac.id/52374/ +Ha, N. M., Le, N. D., & Trung-kien, P. (2019). The Impact of Urbanization on Income Inequality : A Study in Vietnam. Journal of Risk and Financial Management, 12(3). +Hasan, P. F. (2014). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). Jurnal Wacana Kinerja, 17(November), 218–240. +Jindra, C., & Vaz, A. (2019). Good governance and multidimensional poverty : A comparative analysis of 71 countries. Governance, January, 657–675. https://doi.org/10.1111/gove.12394 +Karmakar, A. K., & Jana, K. S. (2023). Governance Reforms from a Global Perspective. In Social Sector Spencing, Governance and Economic Development (p. 15). Routledge India. +Klomp, J., & de Haan, J. (2013a). Do political budget cycles really exist? Applied Economics, 45(3), 329–341. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.599787 +Maulani Nisa, A., Rusdarti, & Wahyudin, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Belanja Publik Terhadap Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Variabel Moderasi di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 3(2), 65–74. http://beaj/unnes.ac.id +Novindriastuti, I. dan N. H. (2020). Analisi faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah sebagai penguatan desentralisasi fiskal. Jurnal Mutiara Mardani, 08(1), 70–91. +Palgunadi, I. (2019). Welfare State Vs Globalisasi, Gagasan Negara Kesejahteraan Indonesia (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). PT Raja Grafindo Persada. +Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. Journal of Environmental Policy & Planning, 1–13. https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1753181 +Prakoso, J. A., Islami, F. S., & ... (2019). Analisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal REP (Riset Ekonomi …. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1344 +Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Sosio Informa: Kajian Permasalahan …. https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/167 +Sabilla, K., & Kirana Jaya, W. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 15(1), 12–22. +Smith, M. (2014). Globalisation and the resilience of social democracy: Reassessing new labour’s political economy. British Journal of Politics and International Relations, 16(4), 597–623. https://doi.org/10.1111/1467-856X.12020 +Suci, S. C., & Asmara, A. (2018). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. In Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan (Vol. 3, Issue 1). https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.8-22 +Susanti, N., Endah, W. R. A. S. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 3(1), 42–63. +TNP2K. (2019). Menanggulangi keMiskinan dan Mengurangi kesenjangan. +Widarjono, A. (2018). Ekonometrika (2nd ed.). UPP STIM YKPN. +Wu, Y., Ke, Y., Wang, J., Li, L., & Lin, X. (2019). Risk assessment in photovoltaic poverty alleviation projects in China under intuitionistic fuzzy environment. Journal of Cleaner Production. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619305062 References Amami, R., & Asmara, K. (2022). Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal terhadap Kemiskinan di Kabupaten Ngawi. Jurnal Ekobistek, 11, 48–54. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.297 Aprilliantoni, A. (2020). Menekan Ketimpangan Pendanaan Pendidikan Dan Mengurangi Kemiskinan. Almarhalah | Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 119–128. https://doi.org/10.38153/alm.v4i2.41 Azis, A., Tampubolon, D., & Deswen, S. P. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 7(2), 41–52. https://jurnal.unimor.ac.id/JEP/article/view/2548/903 Balvociute, R. (2020). Social Assistance for Poverty Reduction in the EU Countries : An Aspect of Socio-Economic Sustainability. European Journal of Sustainable Development, 9(1), 469–480. https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p469 Basuki, A. T., & Nano, P. (2019). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. PT Rajagrafindo Persada, Depok, 18, 1–52. Begum, A. (2022). Employment Generation Challenges and Strategies for Pakistan: A Diagnostic Analysis. Unisia, 40(1), 67–102. Bohn, F. (2019). Political budget cycles, incumbency advantage, and propaganda. Economics and Politics, 31(1), 43–70. https://doi.org/10.1111/ecpo.12122 Bossert, W., Cato, S., & Kamaga, K. (2022). Generalized Poverty-gap Orderings. Social Indicators Research, 164(1), 189–215. https://doi.org/10.1007/s11205-022-02950-5 Bukhari, E. (2021). Pengaruh Dana Desa dalam Mengentaskan Kemiskinan Penduduk Desa. Jurnal Kajian Ilmiah, 21(2), 219–228. https://doi.org/10.31599/jki.v21i2.540 Edna Safitri, S., Triwahyuningtyas, N., & Sugianto, S. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten. SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 1(4), 259–274. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30 Fikri, A., Sholeh, M., & Baroroh, K. (2016). Fenomena kemiskinan perkotaan (urban poverty) di Yogyakarta: Suatu kajian struktur dan respons kebijakan. In Jurnal UNY. core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/33542307.pdf Gemiharto, I., & Rosfiantika, E. (2017a). … Penanggulangan Kemiskinan Melalui Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penanggulangan Kemiskinan …. JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan …. https://repository.unikom.ac.id/52374/ Ha, N. M., Le, N. D., & Trung-kien, P. (2019). The Impact of Urbanization on Income Inequality : A Study in Vietnam. Journal of Risk and Financial Management, 12(3). Hasan, P. F. (2014). Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat). Jurnal Wacana Kinerja, 17(November), 218–240. Jindra, C., & Vaz, A. (2019). Good governance and multidimensional poverty : A comparative analysis of 71 countries. Governance, January, 657–675. https://doi.org/10.1111/gove.12394 Karmakar, A. K., & Jana, K. S. (2023). Governance Reforms from a Global Perspective. In Social Sector Spencing, Governance and Economic Development (p. 15). Routledge India. Klomp, J., & de Haan, J. (2013a). Do political budget cycles really exist? Applied Economics, 45(3), 329–341. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.599787 Maulani Nisa, A., Rusdarti, & Wahyudin, A. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Belanja Publik Terhadap Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai Variabel Moderasi di Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 3(2), 65–74. http://beaj/unnes.ac.id Novindriastuti, I. dan N. H. (2020). Analisi faktor-faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan pemerintah daerah sebagai penguatan desentralisasi fiskal. Jurnal Mutiara Mardani, 08(1), 70–91. Palgunadi, I. (2019). Welfare State Vs Globalisasi, Gagasan Negara Kesejahteraan Indonesia (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). PT Raja Grafindo Persada. Pomeranz, E. F., & Stedman, R. C. (2020). Measuring good governance: piloting an instrument for evaluating good governance principles. Journal of Environmental Policy & Planning, 1–13. https://doi.org/10.1080/1523908X.2020.1753181 Prakoso, J. A., Islami, F. S., & ... (2019). Analisis kemampuan dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Jawa Tengah. Jurnal REP (Riset Ekonomi …. https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1344 Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). Kemiskinan dan Pembangunan Manusia. Sosio Informa: Kajian Permasalahan …. https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/167 Sabilla, K., & Kirana Jaya, W. (2014). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 15(1), 12–22. Smith, M. (2014). Globalisation and the resilience of social democracy: Reassessing new labour’s political economy. British Journal of Politics and International Relations, 16(4), 597–623. https://doi.org/10.1111/1467-856X.12020 Suci, S. C., & Asmara, A. (2018). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. In Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan (Vol. 3, Issue 1). https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.8-22 Susanti, N., Endah, W. R. A. S. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan, 3(1), 42–63. TNP2K. (2019). Menanggulangi keMiskinan dan Mengurangi kesenjangan. Widarjono, A. (2018). Ekonometrika (2nd ed.). UPP STIM YKPN. Wu, Y., Ke, Y., Wang, J., Li, L., & Lin, X. (2019). Risk assessment in photovoltaic poverty alleviation projects in China under intuitionistic fuzzy environment. Journal of Cleaner Production. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652619305062 Downloads Published + + +2025-08-31 Published How to Cite + + + + +Agus Arifin, Rakhmat Priyono, & Goro Binardjo. (2025). Government Budget: Good Governance and Human Capital for Poverty Alleviation in Central Java . Journal of Economics, Social, and Humanities, 3(2), 116–125. https://doi.org/10.30595/jesh.v3i2.325 + + + + + + + + + ACM + + + + + ACS + + + + + APA + + + + + ABNT + + + + + Chicago + + + + + Harvard + + + + + IEEE + + + + + MLA + + + + + Turabian + + + + + Vancouver + + + + + Download Citation + + + + + + Endnote/Zotero/Mendeley (RIS) + + + + + + BibTeX How to Cite Issue + + + + Vol. 3 No. 2 (2025): JESH: Journal of Economics, Social, and Humanities Issue Section + + + Articles Section License Copyright (c) 2025 Agus Arifin , Rakhmat Priyono, Goro Binardjo This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Authors who publish with this journal agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). Journal of Social, Economics, and Humanities is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Most read articles by the same author(s) Similar Articles You may also start an advanced similarity search for this article. cover menu template Current Issue Information statcounter Visitor Stats View JESH Stats diff --git a/raw/ejournal.undip.ac.id_index.php_pwk_article_viewFile_6673_5461.md b/raw/ejournal.undip.ac.id_index.php_pwk_article_viewFile_6673_5461.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e4a2393231fd8a6a2bcfb53093897738f69b8b4f --- /dev/null +++ b/raw/ejournal.undip.ac.id_index.php_pwk_article_viewFile_6673_5461.md @@ -0,0 +1,453 @@ +--- +url: https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/viewFile/6673/5461 +title: "5461" +domain: ejournal.undip.ac.id +crawl_date: 2026-03-26 09:39:02 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 5461 + +©2013 +Biro Penerbit Planologi Undip +Volume9(4):343-354Desember2013 +Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam +Mengurangi Kemiskinan +Ulfatul Umami1 +Diterima:3September2013 +Disetujui:18September2013 +ABSTRACT +Poverty is a complex and multidimensional phenomenon that has been faced by Indonesia since +before independence. Therefore, the Indonesian government is committed to reduce the poor in +accordance with the established in the MDGs. The availability of valid and up to date data isrequired +to implement effective poverty reduction policies. There are two agencies that collect poverty data +in Indonesia, i.e. BPS and BKKBN. The purposes of this study are to determine the government's +perspective in measuring poverty and to identify the poverty alleviation programs that have been +done. Through documents analysis, data exploration, as well as extracting information from several +sources, can be concluded that the government's vision on poverty is influenced by the goals and +interests of each institution. In the implementation of the program, such as the distribution of +Raskin in Blitar, East Java, accuracy and validity data of the target still become a constraint. +Somehow it is also influenced by the differences of existing data. Thus, it needs a good synergy +between institutions to produce quality data, so that the goal of poverty reduction can be achieved. +Keywords:poverty, poverty measurement,data +ABSTRAK +Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang telah dihadapi Indonesia +sejak sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk +mengurangi jumlah penduduk miskin sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam MDGs. Untuk +melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan secara efektif, diperlukan ketersediaan data yang +valid dan up to date. Terdapat dua instansi pemerintah yang mengumpulkan data tentang +kemiskinan, yaitu BPS dan BKKBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pandang +pemerintah dalam mengukur kemiskinan serta mengidentifikasi program pengentasan kemiskinan +yang telah dilakukan. Melalui analisis dokumen dan eksplorasi data, serta penggalian informasi ke +beberapa narasumber diketahui bahwa visi pemerintah terhadap kemiskinan dipengaruhi oleh +tujuan dan kepentingan masing-masing lembaga. Dalam pelaksanaan program, misalnya +pendistribusian Raskin di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, ketepatan sasaran dan validitas data +penerima bantuan masih menjadi kendala. Hal ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh adanya +perbedaan data yang ada. Dengan demikian, diperlukan sinergitas yang baik antar lembaga untuk +menghasilkan data yang berkualitas, sehingga tujuan pengurangan kemiskinan dapat tercapai. +Kata kunci:kemiskinan, pengukuran kemiskinan, data +1Staf Bappeda KabupatenBlitar +Kontak Penulis :ulfatul85@gmail.com +©2013Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Umami Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan JPWK9(4) +PENDAHULUAN +Aksi yang dilakukan oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, pada September +2000, yang sepakat untuk mencapai Millenium Development Goals 2015 (MDGs), menunjukkan +keinginan yang kuat untuk memperbaiki kondisi hidup masyarakat dunia. Diantara delapan +target MDGs, pengurangan kemiskinan menempati prioritas utama. Dengan didasarkan pada +target tersebut, Indonesia menargetkan mampu mengurangi kemiskinan hingga setengahnya, +dari 15,1% (atau 27,2 juta penduduk miskin) pada tahun 1990 menjadi 7,5% pada tahun 2015. +Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia harus mampu menurunkan angka kemiskinan +sekitar 0,3% per tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2012, +persentase penduduk dibawah garis kemiskinan adalah 11, 66%. Artinya, dari tahun 90-an, +kemiskinan hanya mampu dikurangi 0,156% per tahun, setengah dari target yang direncanakan. +Secara statistik, Indonesia akan sulit untuk mencapai target yang ditentukan dalam beberapa +tahun ke depan dikarenakan jumlah kemiskinan meningkat secara signifikan pada tahun 1999 +(23,43% ) akibat krisis ekonomi. +Sejalan dengan semangat untuk mengurangi kemiskinan, pemerintah Indonesia telah +menerapkan kebijakan desentralisasi pada tahun 2002 yang dipicu oleh krisis 1998. Sistem +desentralisasi tersebut memfasilitasi studi mengenai karakteristik suatu populasi, khususnya +studi tentang penduduk miskin, karena masing-masing daerah memiliki kondisi yang berbeda. +KebijakandesentralisasiinipuntelahditerapkandiProvinsiJawaTimursejakawaltahun2000- +an. Jawa Timur merupakan provinsi kaya karena merupakan penghasil beras terbesar se- +Indonesia dengan produksi mencapai rata-rata 738 ton pada tahun 2011. Meskipun demikian, +wilayah ini menghadapi masalah kemiskinan yang cukup serius. +Terletak di ujung timur Pulau Jawa, jumlah penduduk provinsi ini menempati urutan kedua +setelah Jawa Barat. Selain itu, ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya, dinobatkan sebagai kota +metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Jawa Timur dianggap sebagai pusat ekonomi +(industri dan pariwisata) di Kawasan Timur Indonesia dengan kontribusi sebesar 15,41% dari +perekonomian nasional, terbesar kedua setelah Jakarta dengan 17,81%. Selama beberapa +waktu, Jawa Timur memiliki kekuatan ekonomi yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh +tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata lebih dari 5% selama periode 2005-2012. Pada akhir +2008 sampai pertengahan 2009, Jawa Timur mampu mencapai laju pertumbuhan ekonomi +sebesar 5,94% dan 5,01% meskipun Indonesia sedang dilanda krisis global. Dengan melihat +besarnya populasi yang merupakan modal pembangunan serta kondisi ekonomi yang cukup +baik, jumlah penduduk miskin Jawa Timur merupakan yang tertinggi di Indonesia (4.961.000 +orang pada September 2012). Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat kemiskinan di provinsi ini +lebih tinggidari rata-rata tingkat kemiskinan nasional. +Untuk menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan yang tepat, diperlukan informasi yang +akurat yang diperoleh dari pengumpulan basis data yang valid. Terkait dengan hal terebut, di +Indonesia, selain definisi yang diberikan oleh Bank Dunia dan United Nations Development +Programme (UNDP), terdapat definisi lokal yang diberikan oleh instansi pemerintah mengenai +kemiskinan dan indikator pengukurannya, yaitu indikator moneter yang diadopsi oleh BPS dan +indikator kesejahteraan yang digunakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional +(BKKBN). Berikut ditunjukkan dua grafik kemiskinan di Jawa Timur yang didasarkan oleh hasil +penghitungan keduanya. Perlu diperhatikan bahwa keduanya memiliki unit sasaran yang +berbeda. Di bawah ini kemiskinan ditunjukkan dalam bentuk persentase untuk +menggambarkan perbedaan kuantifikasi yang dihasilkan keduanya. +344 JPWK9(4) Umami Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan +Sumber: Data elektronik BPS dan BKKBN Jawa Timur2010, diolah +GAMBAR1 +PERSENTASE PENDUDUK MISKIN BERDASARKAN INDIKATORMONETER (ATAS) DAN +INDIKATOR KESEJAHTERAAN +Kemiskinan merupakan topik yang tak pernah usang untuk dibahas karena kemiskinan ada di +hampir semua negara di dunia terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di +Indonesia, studi tentang kemiskinan telah dilakukan sejak tahun 1970-an. Namun demikian, +masih banyak orang yang rentan untuk jatuh miskin. Kemiskinan tidak dapat diselesaikan +hanya dengan memacu pertumbuhan ekonomi karena hal tersebut tidak secara signifikan +mengurangi kemiskinan yang ada (Marniesse dan Peccoud, 2004). Terbukti bahwa di Jawa +Timur, pertumbuhan ekonomi yang digenjot ini justru menimbulkan ketimpangan antar daerah +di dalamnya akibat distribusi yang tidak merata. +Sebagai upaya untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan, beberapa program +dilaksanakan. Perbedaan data yang ada serta penggunaan data tersebut pada program yang +diluncurkan menunjukkan lemahnya koordinasi diantara instansi pemerintah. Perbedaan visi +antara BPS dan BKKBN mencerminkan tujuan yang berbeda diantara mereka. Perbedaan +tersebut pada akhirnya tentu mempengaruhi pengukuran terhadap kemiskinan, karena +perbedaan alat ukur kemiskinan berimplikasi pada perbedaan kuantifikasi kemiskinan yang +berbeda pula. Perbedaan data tersebut pada akhirnya memunculkan prioritas yang berbeda +terhadap program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan. +Dengan didasarkan pada kondisi Provinsi Jawa Timur serta permasalahan kemiskinan di +wilayah tersebut serta beberapa program pengentasan kemiskinan yang ada, penelitian ini +bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: Mengapa instansi pemerintah memiliki +perbedaan pandangan serta indikator yang berbeda tentang kemiskinan? Bagaimana dan +dengan cara apa pemerintah mengatasi permasalahan kemiskinan di Jawa Timur? +METODEPENELITIAN +Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang didasarkan pada analisis berbagai dokumen dan +data serta informasi, atau dengan kata lain, penelitian ini disusun dengan diawali dari pencarian +literatur baik melalui buku, internet, disertasi. Penelitian ini juga memerlukan informasi serta +laporan atau publikasi instansi pemerintah, antara lain BPS, BKKBN (di Kabupaten Blitar, badan +ini bernama BPPKB), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta Daerah Kabupaten +345 Umami Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan JPWK9(4) +Blitar (Bappenas-Bappeda), Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Bank +Indonesia. Selain dari instansi pemerintah, penelitian ini membutuhkan pula informasi serta +laporan atau publikasi dari organisasi internasional seperti Bank Dunia, PBB, dan UNDP. +Publikasi dari lembaga penelitian seperti SMERU juga diperlukan untuk melengkapi penelitian +ini. Segala informasi dan publikasi tersebut diakuisisi baik melalui internet, melalui studi +literatur, maupun melalui pencarian informasi secara langsung kepada beberapa narasumber +via email. +Selain melakukan studi literatur tentang kemiskinan, diperlukan informasi pula tentang +realisasi program pengentasan kemiskinan di lapangan kepada pihak-pihak terkait baik dari sisi +pemerintah (Kepala Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Pejabat di +Bappeda Kabupaten Blitar, Pejabat di BKKBN, Kepala Desa) serta dari sisi masyarakat yang +diwakili oleh ketua RT dan tokoh masyarakat di lingkungan setempat. +GAMBARAN UMUM +BPS merupakan lembaga resmi pemerintah yang bertugas untuk mengumpulkan data dan +informasi melalui sensus dan survei. Data dan informasi tersebut digunakan untuk memenuhi +permintaan pengguna data baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha. +Dalam mendefinisikan kemiskinan, BPS berupaya untuk menganalisis kemampuan untuk +memenuhi kebutuhan dasar. Pendekatan ini mengartikan “kemiskinan” sebagai +ketidakmampuan secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, makanan dan non +makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Untuk mengukurnya, BPS melalukan Susenas yang +diselenggarakan setiap tahun. Jumlah penduduk miskin dipublikasikan oleh BPS setiap tahun +pula, berupa data umum yang tidak menunjukkan informasi spesifik tentang siapa orang miskin +yang tercatat dan dimana lokasi mereka. Pemerintah kemudian meminta BPS untuk +mengumpulkan data mikro (by name by address) yang digunakan sebagai dasar untuk +peluncuran program pengentasan kemiskinan. Program yang dimaksud adalah Bantuan +Langsung Tunai (BLT) yang merupakan bantuan kepada masyarakat miskin dengan +memberikan sejumlah uang. Program ini diluncurkan sebagai konsekuensi atas kenaikan harga +bahan bakar minyak (BBM) pada 2005 lalu. Untuk mendapatkan data yang dimaksud, BPS +melakukan Pendataan Sosial Ekonomi (PES) di tahun yang sama. +Berbeda dengan BPS, BKKBN merupakan institusi yang bertanggung jawab dibidang +pengendalian penduduk melalui penyelenggaraan program KB (Keluarga Berencana). +Berkaitan dengan hal tersebut, BKKBN memiliki definisi tersendiri mengenai kemiskinan yang +didasarkan pada konsep kesejahteraan keluarga. +Dalam pengumpulan data, sasaran yang dikumpulkan antara kedua lembaga tersebut berbeda. +Dalam Susenas, BPS menggunakan “rumah tangga” sebagai unit sasaran, sementara BKKBN +menggunakan unit “keluarga”. Hal ini sejalan dengan adanya program keluarga berencana itu +sendiri. Perbedaan unit sasaran pengumpulan data ini akan dibahas secara lebih lengkap pada +bab berikutnya. Terdapat 21 indikator yang digunakan untuk menentukan indikator +kesejahteraan keluarga yang terbagi atas tiga kelompok besar indikator yaitu kebutuhan dasar, +kebutuhan psikologis, serta kebutuhan pengembangan pribadi (di lingkungan sosial +masyarakat setempat). Kedua lembaga tersebut sangat penting terkait dengan peluncuran +program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia karena target program yang ada +346 JPWK9(4) Umami Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan +didasarkan pada data yang dihasilkan oleh indikator yang dibangun oleh kedua instansi +tersebut. +KAJIAN TEORI +Kemiskinan merupakan masalah yang tidak mudah untuk dipecahkan di hampir seluruh negara +di dunia termasuk Indonesia karena merupakan permasalahan multidimensional, kompleks, +dan menyangkut berbagai aspek kehidupan. Ellis (1984) dalam Suharto (2006) menyebutkan +bahwa dimensi kemiskinan menyangkut aspek ekonomi, politik dan sosial-psikologis. Secara +ekonomi, kemiskinan dapat diartikan sebagai kurangnya sumber daya yang dapat digunakan +untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. +Sedangkan secara politik, kemiskinan dilihat dari sisi rendahnya akses terhadap kekuasaan. Dan +kemiskinan secara sosial-psikologis merujuk pada kurangnya jaringan dan struktur sosial yang +mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. +Banyak ahli mendefinisikan kemiskinan, salah satu yang paling sederhana dirumuskan oleh Sen +dan Foster (1997) dalam Hakim dan Zuber (2008) yang menyebutkan bahwa kemiskinan adalah +suatu keadaan seseorang atau keluarga yang serba kekurangan. Pengertian lain dikemukakan +oleh Soekanto (1982) yaitu kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang +tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga +tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Dari +kedua definisi tersebut, dapat dilihat bahwa kunci penting untuk melihat tingkat kemiskinan +adalah dengan mengukur tingkat kekurangan dan taraf hidup masyarakat tertentu. +Kompleksitas dari konsep kemiskinan tidak berarti bahwa kemiskinan tidak dapat dihitung. +Telah terdapat beberapa metode pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada pendekatan +serta konsep dan definisi kemiskinan yang digunakan. Di Indonesia, terdapat dua instansi yang +sama-sama melakukan pengukuran terhadap kemiskinan, yaitu BPS dan BKKBN. BPS mengukur +kemiskinan melalui penghitungan pengeluaran untuk membeli kebutuhan dasar. Penggunaan +ukuran pengeluaran relatif lebih mudah dibanding dengan penggunaan ukuran pendapatan. +Hal tersebut disebabkan karena masyarakat cenderung tidak memberitahukan pendapatan +yang diperolehnya secara jujur. Keterbukaan dalam menginformasikan pendapatan atau +penghasilan yang diterima menimbulkan kekhawatiran akan pajak yang harus dibayar. +Fenomena inilah yang mungkin ditangkap oleh BPS sehingga dalam penggalian informasi, +lembaga tersebut menggunakan pendekatan pengeluaran atau konsumsi. BPS mulai +menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin untuk pertama kalinya pada 1984 dengan +menggunakan garis kemiskinan dengan menggunakan sumber data dari Survei Sosial Ekonomi +Nasional (Susenas). +Sementara itu, dalam melihat kondisi masyarakat, BKKBN memiliki perspektif yang berbeda +dengan BPS. Jika BPS melihat dari sisi kemiskinan, maka BKKBN lebih melihat dari sisi +kesejahteraan. Secara spesifik, BKKBN memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan +dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis. Untuk melihat tingkat +kesejahteraan masyarakat, BKKBN melakukan program Pendataan Keluarga. Melalui program +tersebut dihasilkan data tahapan keluarga sejahtera, yaitu kategori keluarga pra sejahtera, +sejahtera I, II dan III. Dari kriteria yang dimiliki oleh BKKBN, seseorang dianggap miskin apabila +berada pada kategori KPS dan KS-I. +Karena dalam mengidentifikasi penduduk miskin BPS menggunakan pendekatan moneter yang +didasarkan pada pengeluaran yang dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seluruh +347 Umami Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan JPWK9(4) +barang yang dikonsumsi dikonversi dalam bentuk uang. Dari tabel berikut, dapat diketahui +perbedaan indikator yang digunakan dalam penentuan kemiskinan antar kedua lembaga. +TABEL 1 +PERBANDINGAN INDIKATOR UMUM +Indikator Kemiskinan BPS BKKBN +Pangan v v +Sandang v v +Papan v v +Kesehatan v v +Pendidikan v v +Psikologi - v +Pengembangan pribadi - v +Sumber: Hasil Analisis, 2013 +Selain indikator yang digunakan, dibawah ini disajikan secara ringkas perbedaan kedua +lembaga dalam menghasilkan angka kemiskinan. +TABEL 2 +PERBANDINGAN PENGUKURAN KEMISKINAN ANTARA BPS DAN BKKBN +Aspek BPS BKKBN +Pelaksanaan Pengumpulan Setiap tahun Setiap tahun +Data +Sasaran Rumah tangga Keluarga +Pendataan Susenas Pemutakhiran Data keluarga +(MDK) +Pendekatan Moneter (Pengeluaran akan Konsep keluarga sejahtera +kebutuhan dasar) +Metodologi Penghitungan garis Kategorisasi tahapan keluarga +kemiskinan sejahtera +Penentuan penduduk miskin Tidak langsung (setelah Langsung (memungkinkan untuk +penghitungan GK) menentukan siapa saja yang +masuk kategori miskin +berdasarkan pertanyaan yang +diajukan melalui kuesioner di +lapangan) +Sumber: Hasil Analisis, 2013 +ANALISIS +Indikator moneter yang diadopsi oleh BPS serta indikator kesejahteraan yang digunakan oleh +BKKBN menghasilkan kuantifikasi yang berbeda dalam perhitungan kemiskinan di Jawa Timur. +Karena perbedaan unit observasi yang digunakan oleh masing-masing instansi, perbandingan +tidak dapat serta merta dilakukan. Untuk menganalisisnya, dibutuhkan pengklasifikasian +persentase angka kemiskinan yang dihasilkan oleh masing-masing indikator. Dengan +didasarkan pada data 2010, persentase tingkat kemiskinan berdasarkan indikator moneter di +seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur bernilai 5,11% sampai 32,47. Sementara, persentase +348 JPWK9(4) Umami Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan +kemiskinan yang dihasilkan dari indikator kesejahteraan bernilai 15,56% sampai 73,57%. Masing- +masing indikator diklasifikasikan menjadi lima tingkat kondisi masyarakat yaitusejahtera, cukup +sejahtera, menengah, miskin, sangat miskindengan menggunakan formulasi berikut: +1. (4.1) +2. (4.2) +Dimana: +Dengan formula di atas, pada akhirnya didapatkanlah klasifikasi sebagai berikut: +a. ; Sejahtera +b. ; Cukup Sejahtera +c. ; Menengah +d. ; Miskin +e. ; Sangat Miskin +Hasil penghitungan berdasarkan formulasi di atas kemudian dipetakan untuk menunjukkan +perbedaan pengelompokan kondisi masyarakat di Jawa Timur. Dua peta pada Gambar 4.1 +menunjukkan perbedaan antara indikator moneter dan indikator kesejahteraan dalam +memetakan kondisi masyarakat Jawa Timur. Dari peta tersebut, tampak adanya perbedaan +pengklasifikasian dua institusi pemerintah, BPS dan BKKBN, terhadap angka kemiskinan pada +level kabupaten. Interpretasi yang sama ditunjukkan oleh kelas “Sejahtera”, baik berdasarkan +indikator moneter maupun indikator kesejahteraan, dengan mencakup hampir semua kota di +Jawa Timur kecuali kota Probolinggo serta kelas “Sangat miskin” dengan mencakup seluruh +kabupaten di Pulau Madura (Sumenep, Bangkalan, Pamekasan, dan Sampang) yang memang +merupakan wilayah miskin. +349 Umami Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan JPWK9(4) +Sumber: Hasil Pengolahan, 2013 +GAMBAR 2 +PETA KONDISI MASYARAKAT JAWA TIMUR BERDASARKAN +INDIKATOR MONETER BPS (ATAS) DAN INDIKATOR KESEJAHTERAAN BKKBN (BAWAH) +Dapat disimpulkan bahwa perbedaan klasifikasi kondisi/taraf hidup masyarakat dipengaruhi +oleh variabel pembentuknya dan pendekatan yang digunakan. Kebutuhan psikososial, seperti +rasa aman, nyaman, tenang yang diadopsi oleh pendekatan kesejahteraan tidak dapat dinilai +dengan indikator moneter. +Program Pengentasan Kemiskinanyang Digulirkan Pemerintah +Menurut World Factbook, BPS dan Bank Dunia, Indonesia tercatat sebagai negara dengan +pengentasan kemiskinan tercepat diantara negara-negara lain. Pada tahun 1999, terjadi +penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 23,43% dan 12,49% pada tahun 2011. Pencapaian ini +dipengaruhi oleh program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 1998 +hingga saat ini. Untuk memahami upaya pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi Jawa +Timur dalam mengurangi kemiskinan, pada bagian ini akan dibahas program penanggulangan +kemiskinan yang dilaksanakan setelah tahun 1998. +Dapat dikatakan bahwa program pengentasan kemiskinan berorientasi pada dua sasaran yaitu +kepada masyarakat secara personal dan kepada kelompok masyarakat dengan tujuan +pemberdayaan, serta dibagi ke dalam tiga cluster. Cluster I berupa kelompok program yang +bertujuan untuk mengurangi beban hidup dan memperbaiki kualitas hidup dalam memenuhi +kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan. Contoh: pendistribusian Beras Miskin (raskin), +pemberian Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), pemberian bantuan keuangan (BLT +atau PKH), dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin (BSM). Cluster II difokuskan pada +peningkatan kapabilitas masyarakat miskin. Hingga saat ini, masih terdapat satu program yaitu +Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM). Cluster III merupakan +kelompok program pengurangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi usaha mikro +dan kecil, contohnya pemberian kredit untuk usaha mikro dan kecil (Kredit Usaha Rakyat/KUR). +350 JPWK9(4) Umami Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan +Dari ketiga cluster program pengentasan kemiskinan di atas, cluster pertama menjadi program +prioritas dalam upaya pengentasan kemiskinan karena secara langsung berkaitan dengan +terwujudnya hak asasi manusia. Untuk selanjutnya akan dibahas program pengentasan +kemiskinan dari cluster I yang dilaksanakan di Jawa Timur karena peruntukan program +tersebut lebih umum, yaitu Raskin. +PeluncuranProgram Beras Miskin +Untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin akibat krisis global 1997, pemerintah +meluncurkan program darurat pendistribusian beras yang disebut OPK (Operasi Pasar Khusus) +pada tahun 1998. OPK merupakan program yang bertujuan untuk mencegah kelaparan +masyarakat selama krisis dengan mendistribusikan 15kg beras untuk keluarga miskin per bulan +dengan harga 1.000 rupiah per kg. Sasaran program ini didasarkan pada data tahapan keluarga +sejahtera BKKBN yang termasuk dalam kategori KPS dan KS-I. +Pada tahun 2002, program terebut berevolusi dan berubah nama menjadi Raskin (Beras +Miskin). Saat itu, jumlah beras yang disalurkan meningkat menjadi 20kg per bulan. Namun pada +tahun 2006, jumlah beras yang dibagikan kepada keluarga miskin turun menjadi 10kg/bulan, +dan harganya meningkat pada tahun 2008, menjadi 1.600 rupiah/kg. Program Raskin ini pada +akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai program darurat (social safety net) melainkan sebagai +bagian dari program perlindungan sosial masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat +ketahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin. +Meskipun secara bertahap pemerintah telah berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan, +namun progam pengentasan kemiskinan yang ada, termasuk Raskin masih bersifat sektoral. +Disamping itu, sangat sulit untuk melakukan perubahan pada jumlah anggaran yang telah +dialokasikan oleh pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah, termasuk Jawa Timur, +ditantang untuk menyediakan dana tambahan demi mendukung program yang ditawarkan +oleh pemerintah pusat. +Dalam fungsi perencanaan program ini, terutama dalam hal penyediaan data, data dari BKKBN +tentang keluarga miskin digunakan hanya sampai tahun 2006. Mulai tahun 2007, data BPS hasil +PSE05 digunakan sebagai basis data utama. Menurut BPS, pada tahun 2007, terdapat 19,1 juta +rumah tangga sasaran di tingkat nasional. Di Jawa Timur, terdapat hampir 3,3 juta penerima +manfaat Raskin. Jumlah tersebut tidak diperbarui hingga tahun 2008. Kondisi tersebut +menunjukkan bahwa dalam pendistribusian Raskin, data tidak diperbaharui selama tiga tahun +(2006-2008). Penetapan kriteria para penerima manfaat program ini selalu menjadi masalah +yang rumit. Selalu ada orang miskin yang tidak terjangkau oleh program. +Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan program ini +adalah pada sisi ketepatan sasaran dan ketersediaan anggaran. Kondisi geografis di Indonesia +pun, menjadi kendala selanjutnya. Lokasi rumah tangga sasaran yang terpencil dan jauh dari +jangkauan menyebabkan beberapa pemerintah daerah meningkatkan harga beras per +kilogramnya sebagai konsekuensi biaya operasional. Beberapa kendala tersebut pada akhirnya +mempengaruhi penyediaan pasokan beras dan penghitungan pendanaan karena kuantitas +beras yang didistribusikan dihitung berdasarkan anggaran yang telah dipatok, dan tidak +didasarkan pada jumlah keluarga miskin yang memiliki hak untuk menerima bantuan. Analisis +lebih dalam akan dilakukan pada program Raskin yang dilaksanakan di salah satu kabupaten di +Jawa Timur, yaitu Blitar. +351 Umami Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan JPWK9(4) +Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Blitar +Pendistribusian beras miskin baru dilaksanakan secara efektif di Blitar, sebuah kabupaten yang +terletak di bagian selatan provinsi Jawa Timur, pada tahun 2002. Dalam penyalurannya, data +milik BKKBN digunakan oleh pemerintah daerah hingga tahun 2006. Sejak tahun 2007, +penerima bantuan Raskin didasarkan pada data mikro BPS hasil pendataan PSE 2005. Data BPS +terus menjadi acuan penyaluran beras miskin hingga saat ini. Untuk memastikan sasaran +tercakup secara keseluruhan dan untuk memastikan validitas data, pemerintah Blitar +menyelenggarakan Musyawarah Desa (Mudes) sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh +pemerintah pusat. Mudes ini merupakan pertemuan antara pemerintah desa dan masyarakat +untuk berkomunikasi tentang manfaat program Raskin. Dalam praktiknya, tidak semua desa +melakukan kegiatan tersebut dengan alasan keterbatasan dana dan padatnya kegiatan. +Evaluasi tentang penerima Raskin yang dilakukan oleh masyarakat di tingkat desa ini pada +akhirnya sia-sia karena anggaran penyediaan beras yang ditetapkan oleh pemerintah pusat +tidak dapat diubah. Anggaran tersebut dipengaruhi oleh data di level pusat yang tidak +mengalami penyesuaian dengan data fakta di lapangan. Fakta bahwa beberapa rumah tangga +tidak mendapatkan beras, menciptakan konflik yang tidak dapat diselesaikan secara langsung +oleh pemerintah daerah, yang artinya, Pemerintah Blitar pun tidak dapat mengalokasikan +tambahan anggaran untuk mendistribusikan beras tambahan dengan alasan anggaran yang +terbatas. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dapat dikatakan tidak berdampak pada +pelaksanaan program tersebut di Blitar, karena pengendali data dan dana adalah pemerintah +pusat. Ditambah lagi, anggaran Pemkab Blitar masih sangat bergantung pada pemerintah +pusat. Anggaran tahun 2012 misalnya, 73% disediakan oleh pemerintah pusat. Sementara hanya +7% yang berasal dari pendapatan asli daerah. +Untuk meminimalkan konflik yang terjadi antara masyarakat miskin yang tidak mendapatkan +beras dengan pemerintah daerah, terdapat ketua RT yang membagikan Raskin secara merata +kepada seluruh penduduknya kecuali kepada penduduk yang berprofesi sebagai PNS. Hal ini +menyebabkan tidak tercapainya tujuan program yaitu untuk membantu masyarakat miskin. +Ketua RT lainnya mendistribusikan beras bersubsidi tersebut kepada keluarga miskin yang +terdapat dalam daftar penerima Raskin serta kepada keluarga miskin yang tidak terdaftar +sebagai penerima Raskin namun diusulkan oleh masyarakat lingkungan setempat. Jatah yang +diterima oleh lingkungan tersebut pada akhirnya dibagi secara merata kepada keluarga miskin +yang ada di dalamnya. Adapula ketua RT yang membagikan beras sesuai dengan data yang +ada, yang kemudian keluarga miskin penerima Raskin tersebut justru berbagi dengan tetangga +mereka yang dianggap miskin. Beras bersubsidi ini seharusnya dibagikan setiap bulan serta +diberikan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan yaitu 15kg per bulan nya. Namun, lamanya +prosedur dalam proses pencairan anggaran untuk pengadaan beras di level pusat +menyebabkan sering terjadi keterlambatan penerimaan kepada keluarga sasaran. +Masalah pembaharuan data juga tetap menjadi tantangan hingga saat ini. Fakta penggunaan +data BPS pada tahun 2007 (berdasarkan pendataan PSE yang dilakukan pada tahun 2005) +menunjukkan bahwa pemerintah tidak merencanakan dengan baik kebijakan yang digulirkan. +Terlihat bahwa data tidak mengalami perubahan jika pendataan kemiskinan BPS belum +dilakukan (Gambar3). +352 JPWK9(4) Umami Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan +Data PPLS 2011 +Data PPLS 2008 +DataPSE05 +Sumber: Sekretariat Daerah BidangEkonomi Kabupaten Blitar, diolah +GAMBAR 3 +JUMLAH PENERIMA BANTUAN RASKIN KABUPATEN BLITAR +Hal ini juga menunjukkan bahwa Musyawarah Desa tidak berfungsi dan tidak berdampak +apapun terhadap evaluasi program Raskin. Seluruh masalah ini menunjukkan kepada kita +bahwa perencanaan, serta pengawasan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah +daerah belum dilakukan dengan serius. Beberapa penelitian independen pun menunjukkan +bahwa pelaksanaan program ini belum tepat sasaran. 52,6% Raskin untuk rumahtangga miskin, +sisanya, 36,9% untuk rumah tangga tidak miskin. +KESIMPULAN +Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan multidimensional yang telah dihadapi Indonesia +sejak sebelum kemerdekaan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk +mengurangi jumlah penduduk miskin sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam MDGs. +Sejumlah program diluncurkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. +Pelaksanaan kebijakan desentralisasi pada tahun 2001, sebagai akibat dari krisis 1998 yang +menyebabkan peningkatan kemiskinan di Indonesia, berdampak pada perubahan dalam +struktur upaya pengentasan kemiskinan. +Untuk dapat melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan secara efektif, diperlukan +ketersediaan data yang valid dan up to date. Terdapat dua instansi pemerintah yang +mengumpulkan data tentang kemiskinan, yaitu BPS dan BKKBN. Kedua instansi tersebut +menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengukur kemiskinan. BPS menggunakan +pendekatan moneter. Sementara BKKBN menggunakan pendekatan kesejahteraan. Dalam +pengaplikasian pengukuran kemiskinan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, +diperoleh klasifikasi yang berbeda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang +diadopsi seperti faktor psikososial serta faktor personnal developpment yang tidak dapat +diukur dengan materi. +Dalam penelitian ini, ditunjukkan bahwa perbedaan pendekatan yang digunakan oleh kedua +instansi pemerintah di atas dipengaruhi oleh cara pandang atau visi dari masing-masing +lembaga. Dengan didasarkan pada visi tersebut, pada akhirnya keduanya menghasilkan jumlah +penduduk miskin yang berbeda. Perbedaan kepentingan tersebut pada akhirnya juga +berdampak pada program pengentasan kemiskinan yang diluncurkan. +353 Umami Cara Pandang dan Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Kemiskinan JPWK9(4) +Dalam pelaksanaan program, misalnya pendistribusian Raskin di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, +ketepatan sasaran dan validitas data penerima bantuan masih menjadi kendala. Oleh +karenanya, diperlukan sinergitas yang baik antar lembaga untuk menghasilkan data yang +berkualitas, sehingga tujuan pengurangan kemiskinan dapat tercapai. Selain itu, tantangan +selanjutnya ditunjukkan dengan tidak terintegrasinya program pengentasan kemiskinan yang +sampai saat ini program tersebut hanya bersifat sektoral. Hal tersebut mengakibatkan +ketidakefektifan dalam strategi pengentasan kemiskinan. +DAFTAR PUSTAKA +Hakim, Lukman dan Zuber, Ahmad. 2008. Dimensi demografi dan pengentasan kemiskinan. +Jakarta:Media Ekonomi Fakultas Ekonomi Usakti, 18 p. +Marniesse, Sarah danPeccoud, Robert. 2004. «Pauvreté, inégalité et croissance : quelsenjeux +pour l’aide au développement?», p.10-39, dalam Poverty, Inequality and Growth, +Proceedings of the AFD-EUDN, Conference, 2003. Paris: Agence Française de +Développement and the EU Development Network,Research Department, 344 p. +Suharto, Edi. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis +Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama. +Soekanto, Soerjono. 1982.Sosiologi: Suatu Pengantar.Jakarta: Rajawali. +354 diff --git a/raw/ejournal.unuja.ac.id_index.php_hitech_article_download_4394_pdf.md b/raw/ejournal.unuja.ac.id_index.php_hitech_article_download_4394_pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6d568d44c74eb39009ac02e90006e0aa4cb8eb4c --- /dev/null +++ b/raw/ejournal.unuja.ac.id_index.php_hitech_article_download_4394_pdf.md @@ -0,0 +1,309 @@ +--- +url: https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech/article/download/4394/pdf +title: "pdf" +domain: ejournal.unuja.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:13:46 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# pdf + +P-ISSN: 2962-3227 | E-ISSN: 2962-3235 +Prosiding Seminar Hi-Tech (Vol. 1, No. 1, 2022) +https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech +Pendataan Rakyat Miskin serta +Pendampingan dalam Mengambil +Bantuan dari Pemerintah +Nauval Agung Fachruzaman1, Sholehatul Amaliyah2, Sinta Dewi3 +Program Studi Teknik Informatika, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia 1,2,3 +{nauvalaf04@gmail.com1, sholehatul07@gmail.com2, dewisin077@gmail.com3} +Abstrak. Pandemi Covid-19 merupakan masakah yang sedang terjadi di seluruh +dunia saat ini. Berbagai dampak terjadi akibat adanya pandemi ini, salah satu yang +paling terlihat adalah adanya penurunan tingkat ekonomi yang melanda berbagai +Negara termasuk Negara Indonesia, akibatnya banyak masyarakat sulit untuk me- +menuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah mencanangkan berbagai program Ban- +tuan Sosial guna membantu masyarakat agar tetap dapat memenuhi kebutuhanya +selama masa pandemic, salah satunya adalah program Bantuan Sosial Tunai yang +diberikan oleh Kementrian Sosial. Metodelogi penelitian yang digunakan yaitu pe- +nelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari peneli- +tian ini menunjukan bahwa pemberian Bantuan Sosial di Desa Jabung Sisir Ke- +camatan Paiton Kabupaten Probolinggo RT/RW 008/001 sudah efektif atau sesuai +dengan indikator efektivitas yang digunakan, yakni tercapainya tujuan (waktu dan +sasaran), terlaksananya proses integrasi, serta adanya adaptasi di masyarakat se- +telah adanya keikutsertaan para peneliti dengan terjun langsung kelapangan. Na- +mun, walaupun tidak dapat memenuhi kebutuhan selama satu bulan penuh pem- +berian bantuan sosial tunai ini juga tidak membuat masyarakat menjadi pasif atau +hanya mengandalkan uang bantuan saja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. +Katakunci: Bantuan sosial, pendampingan,pendataan +Abstract. The Covid-19 pandemic is a problem that is happening all over the world +right now. Various impacts have occurred due to this pandemic, one of the most vi- +sible is the decline in economic levels that hit various countries including the State +of Indonesia, as a result many people find it difficult to meet their daily needs. The +government has launched various Social Assistance programs to help the commu- +nity continue to meet their needs during the pandemic, one of which is the Cash +Social Assistance program provided by the Ministry of Social Affairs. The research +methodology used is descriptive research using a qualitative approach. The results +of this study indicate that the provision of Social Assistance in Jabung Sisir Keca- +matan Paiton Kabupaten Probolinggo RT/RW 008/001 has been effective or in ac- +cordance with the effectiveness indicators used, namely the achievement of goals +(time and targets), implementation of the integration process, and adaptation in +the community after the participation of the community members. researchers by +going directly into the field. However, even though they cannot meet their needs +for a full month, the provision of Cash Social Assistance does not make people pas- +sive or only rely on aid money to meet their daily needs. +Keywords: Social assistance, assistance, data collection. +Seminar Nasional Hi-Tech (Health, Humanity, Technology), Probolinggo, 14-15 Sep 2022 179 P-ISSN: 2962-3227 | E-ISSN: 2962-3235 +Prosiding Seminar Hi-Tech (Vol. 1, No. 1, 2022) +https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech +Latar Belakang +Analisis situasi +Beragama skema bantuan sosial serta subsidi telah dilaksanakan peme- +rintah untuk mencukupi hak dasar, meringankan tanggungan, dan memper- +baiki tingkat hidup warga negara yang kurang berkecukupan. Hal ini sejalan +dengan teori welfare state, merujuk dari “Welfare State”. Encyclopaedia Bri- +tannica. Inti dari istilah welfare state adalah tanggung jawab negara terhadap +kesejahteraan warganya. Seperti dalam Encyclopaedia Britannica, welfare +state diartikan sebagai konsep pemerintahan dimana negara memainkan +peran kunci dalam menjaga dan memajukan kesejahteraan ekonomi dan so- +sial warga negaranya. Di masa pandemi sekarang ini program-program per- +lindungan sosial berupa bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai +menjadi salah satu wujud intervensi pemerintah dalam upaya menanggu- +langi pengaruh Covid-19 terhadap masyarakat yang berpotensi terkena im- +bas sosial maupun ekonomi. Program perlindungan sosial berupa bantuan +sosial untuk masyarakat sering kali menimbulkan permasalahan tersendiri. +Dalam situasi krisis dan keterbatasan sumber dana, pelaksanaan program +akan menemui banyak hambatan. Tidak hanya itu, mengelola dana agar +cepat dan tepat mengenai sasaran menjadi persoalan lain yang timbul saat +dana tersedia dalam jumlah yang cukup. Tujuan dan manfaat pengabdian. +Tujuan dan manfaat pengabdian. +Tujuan dari pengabdian yang akan dilaksanakan yakni melakukan pen- +dataan dan pendampingan bantuan rakyat miskin dari pemerintah agar +pemberian bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat lebih tepat +sasaran. Program ini dilatar belakangi berbagai permasalahan yang ada di +masyarakat, anatra lain, ketidakmapanan sebagai dasar masyarakat terha- +dap pembangunan kehidupan priibadi, keluarga dan masyarakat dalam era +globalisasi, ipteks perguruan tinggi belum secara sengaja ditunjukkan bagi +kesejahteraan masyarakat, potenis masyarakat maupun sumber daya alam +di lingkungannya belum termanfaatkan dengan secara baik serta penatake- +lolaan fisik kewilayaan yang belom profesional. +180 Pendataan Rakyat Miskin serta Pendampingan dalam Mengambil ... P-ISSN: 2962-3227 | E-ISSN: 2962-3235 +Prosiding Seminar Hi-Tech (Vol. 1, No. 1, 2022) +https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech +Metode Pelaksanaan +Metode yang dilakukan pada kegiatan ini adalah metode pengabdi- +an, metode kegiatan KKN ini didasarkan pada kewajiban perguruan tinggi +untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada +masyarakat. +Tahapan pelaksanaan +Tahapan pelaksanaan pendataan rakyat miskin serta pendampingan +mengambil bantuan dari pemerintah dibagi menjadi 3 tahapan yakni 1) Per- +siapan kegiatan, 2) Pelaksanaan kegiatan, 3) Evaluasi kegiatan. Gambaran +proses dari 3 tahapan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut: +Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian +Tahap Persiapan +Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan diskusi atau rapat per- +siapan dahulu dengan mahasiswa KKN dan tim pengurus bansos serta me- +nentukan jadwal pelaksanan pendataan dan pendampingan. Setelah rapat +persiapan dilakukan selanjutnya mempersiapkan materi. +Seminar Nasional Hi-Tech (Health, Humanity, Technology), Probolinggo, 14-15 Sep 2022 181 P-ISSN: 2962-3227 | E-ISSN: 2962-3235 +Prosiding Seminar Hi-Tech (Vol. 1, No. 1, 2022) +https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech +Tahap Pelaksanaan +Pelaksana an pendatan dan pendampingan dengan melakukan penyam- +paian materi, pendataan, dan mengambil dalam mengambil bantuan peme- +rintah. +Tahap Evaluasi +Tahapan evaluasi dilakukan untuk meninterprestasikan hasil dan tulis +kesimpulan dari pembuatan laporan hasil pendataan rakyat miskin serta +pendampingan dalam mengambil bantuan dari pemerintah. +Partisipasi mitra +Mitra dari pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari mahasiswa KKN Uni- +versitas Nurul Jadid. Dalam pelaksanaannya diharapkan seluruh mahasiswa +KKN Universitas Nurul Jadid memiliki antusias yang tinggi demi berlang- +sung dan suksesnya pelatihan dan pendampingan pendataan rakyat miskin +serta pendampingan dalam mengambil bantuan dari pemerintah. +Peran dan tugas masing-masing anggota +Untuk suksesnya pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pendataan +rakyat miskin serta pendampingan dalam mengambil bantuan dari peme- +rintah dibutuhkan pembagian peran masing-masing anggota pelaksana ke- +giatan pelatihan dan pendataan rakyat miskin serta pendampingan dalam +mengambil bantuan dari pemerintah. Adapun pembagian tugas atau peran +masing-masing anggota dapat dilihat pada tabel berikut: +Tabel 1. Tabel Pembagian Tugas +NO NAMA KEDUDUKAN TUGAS +1 ANDI WIJAYA DPL Melakukan pendampingan dan +memberikan pengarahan terhadap +mahasiswa dalam pelaksanaan +kegiatan +2 SINTA DEWI Mahasiswa Mempersiapkan administrasi pelak- +sanaan kegiatan +182 Pendataan Rakyat Miskin serta Pendampingan dalam Mengambil ... P-ISSN: 2962-3227 | E-ISSN: 2962-3235 +Prosiding Seminar Hi-Tech (Vol. 1, No. 1, 2022) +https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech +3 SHOLEHATUL AMA- Mahasiswa Mempersiapkan administrasi pelak- +LIAYAH sanaan kegiatan +4 SEPTIA ANIS KHOIRI- Mahasiswa Mempersiapkan administrasi pelak- +YAH sanaan kegiatan +5 NUR MUHAMMAD IAN Mahasiswa Mempersiapkan administrasi pelak- +BIMA SINGGIH sanaan kegiatan +6 NAUVAL AGUNG Mahasiswa Mempersiapkan administrasi pelak- +FACHRUZAMAN sanaan kegiatan +7 MUHAMMAD ISBED Mahasiswa Mempersiapkan alat dokumentasi +kegiatan +8 MUHAMMAD RIDWAN Mahasiswa Mempersiapkan alat dokumentasi +BASOFI kegiatan +9 MUHAMMAD SALMAN Mahasiswa Mempersiapkan alat dokumentasi +AL FARISI kegiatan +10 NASIRUDDIN JAILANI Mahasiswa Mempersiapkan alat dokumentasi +kegiatan +Hasil dan Pembahasan +Menurut Kementerian Sosial (2022), bantuan sosial adalah bantuan yang +sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan mak- +sud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program +bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial +yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau peme- +rintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan +terlantar di tingkat bawah. +Pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat bukan hal yang +baru dilakukan Pemerintah, bahkan kegiatan rutin yang diberikan kepada +masyarakat sesuai dengan tingkat kemiskinan masyakarat sebagai penerima +bantuan sosial dalam bentuk yang beragam, namun di masa pandemi co- +vid-19, Pemerintah baik pusat dan daerah kelimpungan dalam penyaluran +bantuan sosial kepada masyarakat. Sebagai halnya yang ada di desa Jabung +Sisir adanya indikasi ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara +terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan; +kemudian juga terindikasi warga yang telah meninggal dunia, namun terca- +tat sebagai penerima bantuan; dan terjadi kerumitan data penerima bantu- +an, bahkan setelah diperbaiki, tetap masih terjadi kesalahan data penerima +bantuan. +Seminar Nasional Hi-Tech (Health, Humanity, Technology), Probolinggo, 14-15 Sep 2022 183 P-ISSN: 2962-3227 | E-ISSN: 2962-3235 +Prosiding Seminar Hi-Tech (Vol. 1, No. 1, 2022) +https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech +Bantuan sosial (Bansos) yang diberikan Pemerintah, setidaknya terdapat +dalam beberapa bentuk, antara lain BLT (Bantuan Langsung Tunai), Bantu- +an Sembako, Subsidi Listrik, penerima manfaat Program Keluarga Harapan, +insentif kartu pra-kerja, dan Indonesia pintar. Kemudian mekanisme penya- +luran yang dilakukan juga terdapat dari Pusat dan dari Pemerintah Daerah. +Dengan beragamnya bansos dan juga mekanisme penyaluran, maka masa- +lah kerumitan yang sangat terlihat adalah masalah pendataan warga pene- +rima, ketidaksingkronan data dan kekhawatiran adanya double (dua kali) +penyaluran terhadap satu orang. Setelah penyaluran tahap 1 (satu) dilaku- +kan, hingga awal Juni 2020, diketahui permasalahan mengenai kerumitan +pendataan penyaluran bansos masih menjadi perbincangan publik dan di- +pertanyakan banyak orang. +Memahami kerumitan penyaluran bansos yang terjadi dan besarnya ke- +sulitan Pemerintah dalam penyaluran bansos selama wabah covid-19, maka +perlu dilakukan evaluasi untuk penyelesaian akar permasalahan, yakni ter- +kait pendataan warga penerima bansos. Antara lain tindakan yang perlu di- +lakukan pemerintah, adalah melakukan sinkronisasi data Pusat dan Daerah +melalui E-KTP yang terdapat di catatan sipil, sehingga diketahui keseluruh- +an data warga dan jumlah penerima bantuan tahap 1 yang telah disalurkan, +serta perbaikan data dari kejadian dan laporan yang terkonfimasi selama pe- +nyaluran tahap 1 dilakukan,kemudian Pemerintah Daerah dapat mendata +manual melalui Kecamatan dan Desa/Lurah sebagai konfirmasi warga ter- +dampak yang belum masuk dalam warga penerima bansos, sehingga warga +terdampak yang sebelumnya tidak terdata dapat diberikan bansos serta me- +minta warga untuk melapor kepada Lurah/Desa untuk mendaftarkan seba- +gai penerima bansos akibat wabah covid-19. +Salah satu hal yang harus di perhatikan dalam hal pembagian bantuan so- +sial dari pemerintah adalah ketepatan sasaran pembagiannya. Keberhasilan +atas program tersebut adalah tepatnya pemberian bantuan sosial pada sasar- +an sasaran yang harapkan. Oleh karena itu hal ini sangatlah penting untuk se- +lalu di perhatikan agar program ini bisa langsung terasa dan bisa memberikan +dampak positif seperti mampu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. +184 Pendataan Rakyat Miskin serta Pendampingan dalam Mengambil ... P-ISSN: 2962-3227 | E-ISSN: 2962-3235 +Prosiding Seminar Hi-Tech (Vol. 1, No. 1, 2022) +https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech +Hasil penelitian yang dilakukan, kelompok yang terdaftar sebagai fa- +kir miskin hanya sekedar nama saja, karena pengurusan pendataan ter- +sebut lebih banyak di intervensi dan di dominasi oleh para pegawai desa. +Padahal kelompok fakir miskin yang seharusnya adalah masyarakat yang be- +nar-benar membutuhkan, karena adanya intervensi yang kurang tepat jadi +sasaran yang seharusnya pada fakir miskin yang tepat tidak berjalan dengan +seharusnya. Sehingga mengakibatkan tujuan peningkatan pendapatan dan +kesejahteraan sosial pada program ini belum bisa tercapai secara maksimal. +Intervensi yang ada pada pemerintahan desa sangatlah besar, tidak hanya +pada kelompok penerima akan tetapi sampai juga pada proses penyaluran +akan bantuan tersebut pemerintah desa turut mempunyai andil yang cukup +besar. +Berdasarkan pada wawancara serta obrolan non formal bersama masya- +rakat bahwa pemberian dana bantuan sosial belum bisa tepat sasaran dan +juga belum bisa merata oleh karena itu efektivitas pada kegiatan ini sangat- +lah kecil untuk mencapai tujuan yang seutuhnya. Kondisi seperti ini akan +mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat bahkan akan mengakibat- +kan pada perpecahan pada masyarakat. Seluruh jajaran pemerintahan desa +secara struktural di tingkat pemerintah desa bertanggung jawab atas pelak- +sanaan kegiatan pembagian bantuan sosial. Oleh karena itu peran pemerin- +tah desa harus benar-benar terasa keberadaannya bagi masyarakat setem- +pat khusunya bagi para penerima bantuan sosial tersebut. +Usaha pembinaan dari pemerintah desa secara progresif harus dilaku- +kan demi terwujudnya tingkat pemahaman serta pengertian dari masyara- +kat akan tujuan dari program bantuan sosial Dan sasaran serta manfaat yang +dicapai dari program tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembinaan tersebut +sangatlah pentinh dilakukan agar supaya pengelolaan anggaran yang akan +diberikan kepada masyarakat akan bisa digunakan sebagaimana maksud +dan tujuan dari program tersebut. Tidak adanya kegiatan pembinaan pada +pemberian dana bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah setempat +merupakan sebuah kekurang progresifat dan bagian kelalaian yang menga- +kibatkan munculnya berbagai kendala serta problem baru yang timbul dari +Seminar Nasional Hi-Tech (Health, Humanity, Technology), Probolinggo, 14-15 Sep 2022 185 P-ISSN: 2962-3227 | E-ISSN: 2962-3235 +Prosiding Seminar Hi-Tech (Vol. 1, No. 1, 2022) +https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech +masyarakat sehingga program bantuan sosial sebagai itikad baik pemerintah +mendapatkan banyak kritikan serta penolakan dari masyarakat. +Dengan hadirnya para peneliti dengan terjun langsung kelapangan da- +lam pendampingan pendataan bantuan sosial di masyarakat Jabung Sisir +memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Salah satunya yaitu ada- +nya pemerataan yang lebih baik dibandingkan dengan pembamgian bansos +yang sebelumnya yang dianggap belum mencapai target yang diharapkan. +Penutup +Kesimpulan +Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yg terjadi pada penya- +luran bantuan sosial pada masyarakat baik penyaluran berdasarkan Peme- +rintah Pusat maupun berdasarkan Pemda di Jabung Sisir. Program bantuan +social yg pemerintah lakukan dalam rangka penanggulangan pandemi CO- +VID-19, antara lain bantuan pribadi tunai dana desa, bantuan sosial tunai, +pembebasan biaya listrik, kartu prakerja, dan penambahan peserta program +keluarga harapan. Berdasarkan output pemetaan terhadap literatur, berita +dan fakta terkait perseteruan penyaluran donasi sosial di masa pandemi CO- +VID-19, inti dari semua pertarungan terkait penyaluran donasi sosial terse- +but merupakan ketidak andalan basis data penerima donasi sosial. +Di masa pandemi ini, semua donasi sosial wajib disalurkan segera de- +ngan menggunakan data yg ada. Namun, data yg digunakan seringkali tidak +seksama sehingga mengakibatkan menimbulkan polemik di lapangan seba- +gaimana telah dijelaskan dalam bab pembahasan. Informasi dan pengeta- +huan tentang jenis-jenis & kondisi penerima donasi sosial sudah semestinya +diinformasikan secara terus menerus pada petugas kewilayahan dan rakyat. +Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemda juga sangat diperlukan. Trans- +paransi & akuntabilitas pada penyaluran donasi sosial dan kesadaran warga +pada memberikan kabar dan pembaruan data mengenai dirinya dan tetang- +ga sekitarnya menjadi hal yg penting pada suksesnya penyaluran bantuan +social di masa pandemic COVID19. +186 Pendataan Rakyat Miskin serta Pendampingan dalam Mengambil ... P-ISSN: 2962-3227 | E-ISSN: 2962-3235 +Prosiding Seminar Hi-Tech (Vol. 1, No. 1, 2022) +https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hitech +Daftar Pustaka +Arifin, D. (2020). Presiden Tetapkan COVID-19 Sebagai Bencana Nasional - +BNPB. Retrieved June 24, 2020, from BNPB. Dikutip dari https://bnpb. +go.id/berita/presidentetapkan-covid19-sebagai-bencana-nasional. +Hirawan, F. (2020). Optimizing the Distribution of the Social Assistance Pro- +gram during the COVID-19 Pandemic. +Kemensos. (2011). Pedoman Umum Penanggulangan Kemiskinan Perkota- +an Tahun 2011. Jakarta: Pemerintah Indonesia. +Mufidah, A. (2020). Polemik Pemberian Bantuan Sosial Di Tengah Pandemic +Covid 19. ADALAH Buletin Hukum & Keadilan. +Teja, M. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial +Covid-19. Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Pene- +litian Badan Keahlian DPR RI. 13-18. +Situs Web: +• https://www.csis.or.id/publications/optimizing-the-distribut- +ion-of-thesocialassistance-program-duringthe-covid-19-pandemic +(diakses 11 September 2021). (n.d.). +• EncyclopaediaBritannica. http://www.britannica.com/print/to- +pic/639266 (diakses 11 September 2021). (n.d. +• https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3159/pene- +rapan-ppkm-untuk-mengendalikan-laju-covid-19-dan-menjaga-kehi- +dupan-masyaraka (diakses 12 September 2021). (n.d.). +Seminar Nasional Hi-Tech (Health, Humanity, Technology), Probolinggo, 14-15 Sep 2022 187 diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_q9ygi2318_ekonom-darimana-indonesia-cari-uang-lagi.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_q9ygi2318_ekonom-darimana-indonesia-cari-uang-lagi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8826fc0a4728160777a1c05062ab6d51b4dab00e --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_q9ygi2318_ekonom-darimana-indonesia-cari-uang-lagi.md @@ -0,0 +1,101 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/q9ygi2318/ekonom-darimana-indonesia-cari-uang-lagi +title: "Ekonom- Darimana Indonesia Cari Uang Lagi? | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:54 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Ekonom: Darimana Indonesia Cari Uang Lagi? | Republika Online + +'Sumur uang' Indonesia diyakini tidak mencukupi kebutuhan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom INDEF Dradjad Wibowo mengatakan, mencetak uang baru itu memang risikonya sangat tinggi, apalagi jika jumlahnya besar sekali. Namun yang menjadi dilema, darimana lagi Indonesia mau mencari uang?. "Semua ekonom sangat memahami alasan BI menolak mencetak uang. Rupiah bisa anjlok tidak bernilai. Lembar Rp100 ribu bisa-bisa buat beli tempe saja kurang,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Kamis (7/5). Namun yang menjadi dilema adalah Indonesia mau cari uang dari mana?. Dikatakannya, sekarang pajak jeblok. Bahkan penerimaan pajak Q1/2020 hanya Rp 246,1 triliun, turun Rp 6,1 triliun  dibanding Q1/2019. "Seingat saya sejak 1997/98 baru kali ini nilai nominal penerimaan pajak turun dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ini berat sekali,” papar Ketua Dewan Pakar PAN ini. Sementara di sisi lain, lanjutnya, pasar surat utang negara juga semakin tidak kondusif. Obligasi negara dengan tenor 10 tahun makin tertekan. Bahasa gampangnya, sumur utang semakin kering. "Pajak jeblok, sumur utang mengering, larilah ke BI. BI harus membeli obligasi dari Kemenkeu. Istilahnya, monetisasi defisit. Ini ongkos ekonominya bisa mahal sekali. Itu pun BI hanya sanggup maksimal Rp 125 triliun,” ungkap Dradjad. Setelah itu, lanjut dia, dana abadi pemerintah pun diambil. Itu juga tidak cukup. "Ambil lagi dari Badan Layanan Umum (BLU) dan private placement dari BUMN, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), LPS,” kata dia. Meski sudah mengambil dari mana-mana, menurut Dradjad, bisa jadi ini belum cukup. Dengan kondisi sekarang saja, kata Dradjad, total pembiayaan utang pemerintah dipatok naik 4 kali lipat, dari Rp 352 triliun menjadi Rp 1440 triliun. "Itu pun dengan basis hitungan “stimulus” covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun, meskipun tambahan belanja negara hanya Rp 73,34 triliun,” ungkapnya. Jika mengikuti hitungan Kadin, di mana kebutuhan stimulusnya mencapai Rp 1600 triliun, kata Dradjad, jelas 'sumur uangnya' tidak cukup. "Jadi pertanyaan mendasarnya: Uangnya Dari Mana? BI tidak punya jawaban yang memadai. Kemenkeu juga tidak. Itu sebabnya muncul gagasan mencetak uang,” papar Dradjad.  Jika tidak mau mencetak uang, menurut Dradjad, maka harus mencari sumber selain di atas. Ketika ditanya apakah masih ada? Dradjad menjawab,"Saya belum mau bicara lebih detil dari ini." Ask me! Ekonom: Darimana Indonesia Cari Uang Lagi? Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom INDEF Dradjad Wibowo mengatakan, mencetak uang baru itu memang risikonya sangat tinggi, apalagi jika jumlahnya besar sekali. Namun yang menjadi dilema, darimana lagi Indonesia mau mencari uang?. + + + + "Semua ekonom sangat memahami alasan BI menolak mencetak uang. Rupiah bisa anjlok tidak bernilai. Lembar Rp100 ribu bisa-bisa buat beli tempe saja kurang,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Kamis (7/5). + + + + Namun yang menjadi dilema adalah Indonesia mau cari uang dari mana?. Dikatakannya, sekarang pajak jeblok. Bahkan penerimaan pajak Q1/2020 hanya Rp 246,1 triliun, turun Rp 6,1 triliun  dibanding Q1/2019. "Seingat saya sejak 1997/98 baru kali ini nilai nominal penerimaan pajak turun dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Ini berat sekali,” papar Ketua Dewan Pakar PAN ini. Sementara di sisi lain, lanjutnya, pasar surat utang negara juga semakin tidak kondusif. Obligasi negara dengan tenor 10 tahun makin tertekan. Bahasa gampangnya, sumur utang semakin kering. + + + "Pajak jeblok, sumur utang mengering, larilah ke BI. BI harus membeli obligasi dari Kemenkeu. Istilahnya, monetisasi defisit. Ini ongkos ekonominya bisa mahal sekali. Itu pun BI hanya sanggup maksimal Rp 125 triliun,” ungkap Dradjad. Setelah itu, lanjut dia, dana abadi pemerintah pun diambil. Itu juga tidak cukup. "Ambil lagi dari Badan Layanan Umum (BLU) dan private placement dari BUMN, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), LPS,” kata dia. Meski sudah mengambil dari mana-mana, menurut Dradjad, bisa jadi ini belum cukup. Dengan kondisi sekarang saja, kata Dradjad, total pembiayaan utang pemerintah dipatok naik 4 kali lipat, dari Rp 352 triliun menjadi Rp 1440 triliun. "Itu pun dengan basis hitungan “stimulus” covid-19 sebesar Rp 405,1 triliun, meskipun tambahan belanja negara hanya Rp 73,34 triliun,” ungkapnya. Jika mengikuti hitungan Kadin, di mana kebutuhan stimulusnya mencapai Rp 1600 triliun, kata Dradjad, jelas 'sumur uangnya' tidak cukup. "Jadi pertanyaan mendasarnya: Uangnya Dari Mana? BI tidak punya jawaban yang memadai. Kemenkeu juga tidak. Itu sebabnya muncul gagasan mencetak uang,” papar Dradjad.  Jika tidak mau mencetak uang, menurut Dradjad, maka harus mencari sumber selain di atas. Ketika ditanya apakah masih ada? Dradjad menjawab,"Saya belum mau bicara lebih detil dari ini." + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qi4ndo370_asosiasi-harap-kemendag-asil-terbitkan-izin-impor-bawang.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qi4ndo370_asosiasi-harap-kemendag-asil-terbitkan-izin-impor-bawang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f1ab02d4c707b72e952d5148734113d3aa4cab3 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_qi4ndo370_asosiasi-harap-kemendag-asil-terbitkan-izin-impor-bawang.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/qi4ndo370/asosiasi-harap-kemendag-asil-terbitkan-izin-impor-bawang +title: "Asosiasi Harap Kemendag Asil Terbitkan Izin Impor Bawang | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:19:48 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Asosiasi Harap Kemendag Asil Terbitkan Izin Impor Bawang | Republika Online + +Belum ada penjelasan memadai dari Kemendag terkait pemberian izin impor yang lama. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Indonesia (Aseibssindo) Ayub A Fina mengharapkan Kementerian Perdagangan dapat lebih adil dalam menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih. Saat ini SPI hanya diberikan kepada beberapa perusahaan tertentu, tidak sepenuhnya kepada importir yang sebetulnya sudah memenuhi syarat. "Sejauh yang saya tahu, yang disebutkan cuma berapa perusahaan, yang lain ditunda, tapi pada saat sama ada yang beredar lebih dari cukup," katanya dalam pernyataan, Selasa (13/10). Menurut dia, belum ada penjelasan yang memadai dari Kementerian Perdagangan mengenai proses pemberian izin impor bawang putih yang lama, meski persyaratan dari importir sudah terpenuhi. Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengharapkan pemerintah bisa menyiagakan pasokan bahan pangan menjelang akhir tahun, mengingat permintaan atas komoditas bahan makanan akan tinggi. Apalagi, bawang putih sempat mengalami kenaikan harga dan menyumbang inflasi pada September 2020. "Mendekati akhir tahun, kebutuhan Natal dan Tahun Baru pasti mengalami kenaikan, semestinya Kementerian Perdagangan harus peka dan menjaga agar stok pasokan ke pasar selalu terjamin," katanya. Menurut dia, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menerbitkan SPI kepada importir secara cepat agar bawang putih bisa tiba di pasaran pada saat yang tepat. Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi menjelaskan pasokan bawang putih yang beredar saat ini merupakan bawang putih legal. Ia menampik kecurigaan sejumlah pihak yang mempertanyakan beredarnya bawang putih impor, pada saat masih ada sejumlah importir yang belum memperoleh SPI. "Itu mungkin stok yang memang masih ada, sehingga masih bisa memenuhi permintaan dalam negeri dan bisa menjaga harga yang reasonable," ujarnya. Menurut dia, sekalipun tidak mencukupi, produksi bawang putih lokal seharusnya masih bisa memenuhi pasokan dalam negeri. Ask me! Asosiasi Harap Kemendag Asil Terbitkan Izin Impor Bawang Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Indonesia (Aseibssindo) Ayub A Fina mengharapkan Kementerian Perdagangan dapat lebih adil dalam menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) bawang putih. Saat ini SPI hanya diberikan kepada beberapa perusahaan tertentu, tidak sepenuhnya kepada importir yang sebetulnya sudah memenuhi syarat. + + + + + "Sejauh yang saya tahu, yang disebutkan cuma berapa perusahaan, yang lain ditunda, tapi pada saat sama ada yang beredar lebih dari cukup," katanya dalam pernyataan, Selasa (13/10). + + + + + Baca Juga + + + UU Ciptaker akan Suburkan Perburuan Renten Importir Pangan + + Rektor UI: Bansos UMKM Cegah Inflansi dan Banjir Impor + + Ridwan Kamil: Vaksin Impor Digunakan untuk Tenaga Kesehatan + + + Menurut dia, belum ada penjelasan yang memadai dari Kementerian Perdagangan mengenai proses pemberian izin impor bawang putih yang lama, meski persyaratan dari importir sudah terpenuhi. + Dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengharapkan pemerintah bisa menyiagakan pasokan bahan pangan menjelang akhir tahun, mengingat permintaan atas komoditas bahan makanan akan tinggi. Apalagi, bawang putih sempat mengalami kenaikan harga dan menyumbang inflasi pada September 2020. + + + + "Mendekati akhir tahun, kebutuhan Natal dan Tahun Baru pasti mengalami kenaikan, semestinya Kementerian Perdagangan harus peka dan menjaga agar stok pasokan ke pasar selalu terjamin," katanya. + Menurut dia, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menerbitkan SPI kepada importir secara cepat agar bawang putih bisa tiba di pasaran pada saat yang tepat. + Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi menjelaskan pasokan bawang putih yang beredar saat ini merupakan bawang putih legal. Ia menampik kecurigaan sejumlah pihak yang mempertanyakan beredarnya bawang putih impor, pada saat masih ada sejumlah importir yang belum memperoleh SPI. + "Itu mungkin stok yang memang masih ada, sehingga masih bisa memenuhi permintaan dalam negeri dan bisa menjaga harga yang reasonable," ujarnya. + Menurut dia, sekalipun tidak mencukupi, produksi bawang putih lokal seharusnya masih bisa memenuhi pasokan dalam negeri. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r106rf423_survei-bi-sektor-pertanian-tumbuh-saat-sektor-lain-turun.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r106rf423_survei-bi-sektor-pertanian-tumbuh-saat-sektor-lain-turun.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0308b4bee4a2507c71a2591f269bde543f5b6593 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r106rf423_survei-bi-sektor-pertanian-tumbuh-saat-sektor-lain-turun.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/r106rf423/survei-bi-sektor-pertanian-tumbuh-saat-sektor-lain-turun +title: "Survei BI- Sektor Pertanian Tumbuh Saat Sektor Lain Turun | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:49:19 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Survei BI: Sektor Pertanian Tumbuh Saat Sektor Lain Turun | Republika Online + +Sektor pertanian tercatat meningkat sejalan dengan panen komoditas bahan makanan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Muhamad Nur, mengatakan sektor pertanian berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengalami peningkatan cukup tinggi. Ini terjadi seiring dengan masa panen raya komoditas tanaman bahan makanan (tabama) di sejumlah daerah. Menurutnya, kenaikan tersebut tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang mencapai 7,58 persen, lebih rendah dari 18,98 persen pada triwulan II 2021. Ini artinya, kegiatan dunia usaha pada kuartal III 2021 tetap tumbuh positif, meskipun terjadi pelambatan jika dibandingkan dengan capaian pada kuartal sebelumnya. "Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan tercatat meningkat sejalan dengan panen komoditas tabama (tanaman bahan makanan), perkebunan, dan perikanan di sejumlah daerah," katanya, dalam Siaran Pers diterima Republika, Jumat (15/10). Nur mengatakan, sejalan dengan tumbuhnya sektor pertanian, maka kondisi keuangan pada dunia usaha juga dapat dipastikan dalam kondisi normal. Namun penggunaan tenaga kerja diindikasikan turun lebih dalam dan masih dalam fase kontraksi. "Pada kuartal IV 2021 mendatang, responden memprakirakan kegiatan usaha cenderung masih akan stabil dengan SBT sebesar 7,46 persen," katanya. Meski demikian, ia mengatakan, perlambatan kinerja terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta kegiatan usaha sektor Industri Pengolahan di tengah kebijakan pembatasan mobilitas. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, kapasitas produksi terpakai kuartal III 2021 tercatat sebesar 73,30 persen, lebih rendah dari capaian pada kuartal sebelumnya sebesar 75,33 persen. "Kinerja beberapa sektor utama diperkirakan meningkat, terutama sektor produksi dan industri pengolahan," katanya. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa menjaga keberlangsungan masa tanam dan panen yang diintensifkan  pemerintah dan para petani selama ini tetap berjalan dengan baik. Makanya, produksi yang dihasilkan dari tahun ke tahun mampu terjaga dan mencukupi kebutuhan bahkan cendrung surplus. Baca juga :  Masyarakat Wajib Terapkan Prokes Saat Karantina "Kami dorong terus peningkatan produksi nasional melalui peningkatan kualitas SDM, juga pengawalan produksi, permodalan dan bantuan pemerintah antara lain seperti pupuk subsidi dan bantuan alsintan," kata dia. Ask me! Survei BI: Sektor Pertanian Tumbuh Saat Sektor Lain Turun Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Muhamad Nur, mengatakan sektor pertanian berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengalami peningkatan cukup tinggi. Ini terjadi seiring dengan masa panen raya komoditas tanaman bahan makanan (tabama) di sejumlah daerah. + + + + Menurutnya, kenaikan tersebut tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang mencapai 7,58 persen, lebih rendah dari 18,98 persen pada triwulan II 2021. Ini artinya, kegiatan dunia usaha pada kuartal III 2021 tetap tumbuh positif, meskipun terjadi pelambatan jika dibandingkan dengan capaian pada kuartal sebelumnya. + + + + Baca Juga + + + Kementan Luncurkan Platform Online Pemasaran Produk Petani + + Kementan Gerakkan Membeli Telur Ayam Ras Peternak + + Mentan SYL Dorong Diversifikasi Singkong Naik Kelas + + "Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan tercatat meningkat sejalan dengan panen komoditas tabama (tanaman bahan makanan), perkebunan, dan perikanan di sejumlah daerah," katanya, dalam Siaran Pers diterima Republika, Jumat (15/10). Nur mengatakan, sejalan dengan tumbuhnya sektor pertanian, maka kondisi keuangan pada dunia usaha juga dapat dipastikan dalam kondisi normal. Namun penggunaan tenaga kerja diindikasikan turun lebih dalam dan masih dalam fase kontraksi. + + + "Pada kuartal IV 2021 mendatang, responden memprakirakan kegiatan usaha cenderung masih akan stabil dengan SBT sebesar 7,46 persen," katanya. Meski demikian, ia mengatakan, perlambatan kinerja terjadi pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta kegiatan usaha sektor Industri Pengolahan di tengah kebijakan pembatasan mobilitas. Sejalan dengan perkembangan kegiatan usaha, kapasitas produksi terpakai kuartal III 2021 tercatat sebesar 73,30 persen, lebih rendah dari capaian pada kuartal sebelumnya sebesar 75,33 persen. "Kinerja beberapa sektor utama diperkirakan meningkat, terutama sektor produksi dan industri pengolahan," katanya. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri mengatakan bahwa menjaga keberlangsungan masa tanam dan panen yang diintensifkan  pemerintah dan para petani selama ini tetap berjalan dengan baik. Makanya, produksi yang dihasilkan dari tahun ke tahun mampu terjaga dan mencukupi kebutuhan bahkan cendrung surplus. + Baca juga :  Masyarakat Wajib Terapkan Prokes Saat Karantina "Kami dorong terus peningkatan produksi nasional melalui peningkatan kualitas SDM, juga pengawalan produksi, permodalan dan bantuan pemerintah antara lain seperti pupuk subsidi dan bantuan alsintan," kata dia. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r4xp43370_perubahan-harga-dmo-batu-bara-tambah-beban-negara.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r4xp43370_perubahan-harga-dmo-batu-bara-tambah-beban-negara.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e731e4d84e74deaf3e9f67812875d0d1fe85cabe --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r4xp43370_perubahan-harga-dmo-batu-bara-tambah-beban-negara.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/r4xp43370/perubahan-harga-dmo-batu-bara-tambah-beban-negara +title: "'Perubahan Harga DMO Batu Bara Tambah Beban Negara' | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:20:48 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# 'Perubahan Harga DMO Batu Bara Tambah Beban Negara' | Republika Online + +harga DMO batu bara untuk pembangkit listrik PLN dipatok maksimal 70 dolar AS. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan perubahan batas harga batu bara Domestic Market Obligation (DMO) untuk kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri dengan menyesuaikan harga pasar bakal mendongkrak potensi tambahan belanja subsidi dan kompensasi pemerintah sebesar Rp 91,6 triliun. Abra menyebut harga DMO batu bara untuk pembangkit listrik PLN saat ini dipatok maksimal sebesar 70 dolar AS per ton. Apabila harga DMO dilepas mengikuti harga pasar maka akan terjadi penambahan biaya produksi akibat kenaikan harga batu bara acuan (HBA) yang diperkirakan rata-rata 150 dolar AS per ton pada 2022. "Jika asumsi harga DMO batu bara mencapai 150 dolar AS per ton, maka ada potensi tambahan belanja subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah bisa mencapai Rp 22,9 triliun serta peningkatan belanja kompensasi mencapai Rp 68,7 triliun," ujar Abra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/12). Sementara itu, lanjut Abra, dengan asumsi harga DMO batu bara mencapai 150 dolar AS  per ton maka potensi tambahan keuntungan pengusaha batu bara hingga Rp 37,7 triliun "Artinya secara total subsidi dan kompensasi terdapat tambahan Rp 91,6 triliun anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah  apabila dilakukan kenaikan harga DMO batu bara hingga 150 dolar AS per ton. Jadi pengusaha yang paling diuntungkan dari kebijakan ini," ungkap Abra. Menurut Abra, potensi tambahan pendapatan negara dari PNBP, PPN, dan PPh pada harga DMO 150 dolar AS per ton mencapai Rp 47,9 triliun. Dengan demikian, lanjut Abra, potensi pendapatan negara jauh lebih rendah dibandingkan potensi tambahan kenaikan belanja subsidi listrik dan kompensasi dengan selisih Rp 43,7 triliun. Selain beban fiskal pemerintah, ucap Abra, pelepasan harga DMO batu bara akan berdampak langsung terhadap kenaikan biaya produksi listrik, dimana faktor penentunya adalah energi primer berupa batu bara. "Artinya potensi kerugian akan jauh lebih besar bagi PLN. Apalagi biaya pembelian batu bara terhadap total beban usaha PLN cukup signifikan, rata-rata mencapai 15,4 persen per tahun dalam empat tahun terakhir," ucap Abra. Terkait fenomena kenaikan harga komoditas sumber daya alam, Abra menilai pemerintah terkesan melakukan liberalisasi dengan berencana melepas harga DMO batu bara. Padahal, batu bara masih sangat diperlukan untuk penyediaan ketenagalistrikan di Tanah Air. "Artinya pemerintah tidak boleh juga latah ingin mendapatkan pendapatan dari batu bara secara jangka pendek, tetapi di sisi lain mempunyai dampak sangat serius. Bukan hanya pada dampak kenaikan harga produksi PLN, tetapi juga buat keberlangsungan bisnis PLN itu sendiri, dan juga buat tarif listrik kepada masyarakat," kata Abra menambahkan. Ask me! 'Perubahan Harga DMO Batu Bara Tambah Beban Negara' Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov mengatakan perubahan batas harga batu bara Domestic Market Obligation (DMO) untuk kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri dengan menyesuaikan harga pasar bakal mendongkrak potensi tambahan belanja subsidi dan kompensasi pemerintah sebesar Rp 91,6 triliun.  + + + + + Abra menyebut harga DMO batu bara untuk pembangkit listrik PLN saat ini dipatok maksimal sebesar 70 dolar AS per ton. Apabila harga DMO dilepas mengikuti harga pasar maka akan terjadi penambahan biaya produksi akibat kenaikan harga batu bara acuan (HBA) yang diperkirakan rata-rata 150 dolar AS per ton pada 2022. + + + + + Baca Juga + + + MUI Ajak Umat Islam Muhasabah di Pergantian Tahun + + Ini Pesan Keluarga Gus Dur untuk Ketum PBNU Gus Yahya + + Survei Indometer: Elektabilitas PDIP-Gerindra Unggul di Akhir 2021 + + + "Jika asumsi harga DMO batu bara mencapai 150 dolar AS per ton, maka ada potensi tambahan belanja subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah bisa mencapai Rp 22,9 triliun serta peningkatan belanja kompensasi mencapai Rp 68,7 triliun," ujar Abra dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (30/12). + Sementara itu, lanjut Abra, dengan asumsi harga DMO batu bara mencapai 150 dolar AS  per ton maka potensi tambahan keuntungan pengusaha batu bara hingga Rp 37,7 triliun + + + + "Artinya secara total subsidi dan kompensasi terdapat tambahan Rp 91,6 triliun anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah  apabila dilakukan kenaikan harga DMO batu bara hingga 150 dolar AS per ton. Jadi pengusaha yang paling diuntungkan dari kebijakan ini," ungkap Abra. + Menurut Abra, potensi tambahan pendapatan negara dari PNBP, PPN, dan PPh pada harga DMO 150 dolar AS per ton mencapai Rp 47,9 triliun. Dengan demikian, lanjut Abra, potensi pendapatan negara jauh lebih rendah dibandingkan potensi tambahan kenaikan belanja subsidi listrik dan kompensasi dengan selisih Rp 43,7 triliun.  + Selain beban fiskal pemerintah, ucap Abra, pelepasan harga DMO batu bara akan berdampak langsung terhadap kenaikan biaya produksi listrik, dimana faktor penentunya adalah energi primer berupa batu bara. + "Artinya potensi kerugian akan jauh lebih besar bagi PLN. Apalagi biaya pembelian batu bara terhadap total beban usaha PLN cukup signifikan, rata-rata mencapai 15,4 persen per tahun dalam empat tahun terakhir," ucap Abra. + Terkait fenomena kenaikan harga komoditas sumber daya alam, Abra menilai pemerintah terkesan melakukan liberalisasi dengan berencana melepas harga DMO batu bara. Padahal, batu bara masih sangat diperlukan untuk penyediaan ketenagalistrikan di Tanah Air.  + "Artinya pemerintah tidak boleh juga latah ingin mendapatkan pendapatan dari batu bara secara jangka pendek, tetapi di sisi lain mempunyai dampak sangat serius. Bukan hanya pada dampak kenaikan harga produksi PLN, tetapi juga buat keberlangsungan bisnis PLN itu sendiri, dan juga buat tarif listrik kepada masyarakat," kata Abra menambahkan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r5n33d370_dorong-pemulihan-ekonomi-pemerintah-fokus-kebijakan-fiskal-ini.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r5n33d370_dorong-pemulihan-ekonomi-pemerintah-fokus-kebijakan-fiskal-ini.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6071efde8aa967d4773753db3b5df9ed21c62f1a --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r5n33d370_dorong-pemulihan-ekonomi-pemerintah-fokus-kebijakan-fiskal-ini.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/r5n33d370/dorong-pemulihan-ekonomi-pemerintah-fokus-kebijakan-fiskal-ini +title: "Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Fokus Kebijakan Fiskal Ini | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:59 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Fokus Kebijakan Fiskal Ini | Republika Online + +Percepatan pemulihan ekonomi dilakukan dengan reformasi struktural. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah memfokuskan lima kebijakan fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi pada tahun ini.  Pertama, percepatan penanganan Covid-19 dengan penguatan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pada fokus ini, pemerintah akan menggencarkan vaksinasi, protokol kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit darurat, tenaga kesehatan dan juga obat-obatan. "Arah kebijakan fiskal 2022 tentunya pemulihan ekonomi nomor satu, dan terus kita dorong reformasi struktural. Sektor kesehatan tetap menjadi kolom pertama," ujarnya saat webinar, Kamis (13/1/2022). Kedua, menjaga ketahanan, kelangsungan dan mempercepat pemulihan ekonomi melalui program perlindungan sosial (perlinsos), dukungan kepada dunia usaha dan UMKM dengan memberikan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), subsidi bunga KUR, dan insentif dunia usaha. Ketiga, menjaga momentum reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi melalui sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal, perlinsos yang adaptif dan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Keempat, mereformasi fiskal supaya lebih komprehensif dengan melakukan reformasi perpajakan, menggunakan belanja negara yang lebih baik ( zero based budgeting ), cadangan untuk antisipasi ketidakpastian, inovasi pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), sovereign wealth funds (SWF), special mission vehicle (SMV), dan pengendalian utang. Kelima, menjaga pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 tetap berjalan optimal sebagai fondasi konsolidasi fiskal pada 2023 yakni dengan reformasi struktural yang harus optimal, reformasi fiskal harus berhasil, dan menjadi komitmen bersama di seluruh kementerian/lembaga. Ask me! Dorong Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Fokus Kebijakan Fiskal Ini Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pemerintah memfokuskan lima kebijakan fiskal untuk mendorong pemulihan ekonomi pada tahun ini.  Pertama, percepatan penanganan Covid-19 dengan penguatan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi. + + + + + Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan pada fokus ini, pemerintah akan menggencarkan vaksinasi, protokol kesehatan, penyediaan fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit darurat, tenaga kesehatan dan juga obat-obatan. + + + + + Baca Juga + + + Kapan Waktu Paling Aman Bertemu Orang yang Sembuh dari Covid-19? + + Ini Rute KA dengan Harga Promo dari KAI Daop 5 + + Sepanjang 2021, Pembelian SBN Ritel Didominasi Investor Milenial + + + "Arah kebijakan fiskal 2022 tentunya pemulihan ekonomi nomor satu, dan terus kita dorong reformasi struktural. Sektor kesehatan tetap menjadi kolom pertama," ujarnya saat webinar, Kamis (13/1/2022). + Kedua, menjaga ketahanan, kelangsungan dan mempercepat pemulihan ekonomi melalui program perlindungan sosial (perlinsos), dukungan kepada dunia usaha dan UMKM dengan memberikan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, kartu pra kerja, bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), subsidi bunga KUR, dan insentif dunia usaha. + + + + Ketiga, menjaga momentum reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi melalui sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas, sistem kesehatan yang handal, perlinsos yang adaptif dan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. + Keempat, mereformasi fiskal supaya lebih komprehensif dengan melakukan reformasi perpajakan, menggunakan belanja negara yang lebih baik ( zero based budgeting ), cadangan untuk antisipasi ketidakpastian, inovasi pembiayaan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), sovereign wealth funds (SWF), special mission vehicle (SMV), dan pengendalian utang. + Kelima, menjaga pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 tetap berjalan optimal sebagai fondasi konsolidasi fiskal pada 2023 yakni dengan reformasi struktural yang harus optimal, reformasi fiskal harus berhasil, dan menjadi komitmen bersama di seluruh kementerian/lembaga. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r8oo6b349_lewat-akuisisi-asdp-kukuhkan-sebagai-pemilik-armada-ferry-terbesar.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r8oo6b349_lewat-akuisisi-asdp-kukuhkan-sebagai-pemilik-armada-ferry-terbesar.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..65fa149db15872c97a919b3f58134e8813bb66c7 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_r8oo6b349_lewat-akuisisi-asdp-kukuhkan-sebagai-pemilik-armada-ferry-terbesar.md @@ -0,0 +1,114 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/r8oo6b349/lewat-akuisisi-asdp-kukuhkan-sebagai-pemilik-armada-ferry-terbesar +title: "Lewat Akuisisi, ASDP Kukuhkan Sebagai Pemilik Armada Ferry Terbesar | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:43:52 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Lewat Akuisisi, ASDP Kukuhkan Sebagai Pemilik Armada Ferry Terbesar | Republika Online + +ASDP kini miliki 219 ferry usai melakukan akuisisi Jembatan Nusantara REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat penyebrangan di tanah air. Sebelum melaksanakan rencana untuk melantai di bursa, ASDP memilih untuk memperpanjang jembatan penyebrangan yang dilayaninya di perairan Indonesia. Saat ini ASDP sudah resmi mengakuisisi PT Jembatan Nusantara. Pascaakuisisi yang dilakukan pada 22 Februari 2022, kini ASDP mulai menyusun struktur untuk memuluskan ambisi sebagai operator dengan armada terbesar. "Untuk manajemennya memang sendiri. Sudah ada pelaksana tugas direktur utama ada ada tiga direksi ditempatkan di sana untuk mengelola Jembatan Nusantara," kata Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin, Ahad (13/3/2022). Shelvy menuturkan meskipun sudah diakuisisi, operasional lintasan yang selama ini dilayani Jembatan Nusantara masih berjalan normal. Hal tersebut tentunya semakin mendukung kekuatan ASDP dalam menyediakan konektivitas angkutan sungai dan penyebrangan di perairan Indonesia. "Jembatan Nusantara masih beroperasi di rute komersialnya dan lintasan perintis yang juga banyak dilayani ASDP masih dioperasikan," tutur Shelvy. Akuisisi terhadap PT Jembatan Nusantara dilakukan melalui Penandatanganan Sales Purchasement Agreement (SPA) PT Jembatan Nusantara antara PT ASDP Indonesia Ferry dengan PT Mahkota Pratama dan PT Indonesia VIP selaku pemilik saham PT Jembatan Nusantara. Akuisisi tersebut tidak hanya menjadikan ASDP sebagai operator kapal ferry terbesar namun menurut Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi juga hal tersebut membuat ASDP menjadi perusahaan terdepan dalam penerapan standarisasi keselamatan dan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa. "Ini adalah inisiatif strategis perusahaan dalam pengembangan jasa manajemen dan operator kapal yang akseleratif demi mendorong pertumbuhan perusahaan yang agresif dalam menuju IPO," ungkap Ira. Ira mengungkapkan, hal tersebut tidak hanya sekedar menambah portofolio perusahaan. Dia mengakui, ASDP harus terus meningkatkan kontribusi kepada negara dan masyarakat melalui pelayanan yang maksimal. "Kami memiliki tanggung jawab yang besar ke depannya agar ASDP dapat terus berkembang, inovatif serta mampu menjadi pemimpin pasar penyeberangan di tanah air," jelas Ira. Sebelum akuisisi, ASDP telah memiliki 166 unit kapal. Setelah akuisisi tersebut dilakukan, armada yang dimiliki bertambah menjadi 219 unit sehingga mengukuhkan posisi ASDP sebagai perusahaan ferry dengan jumlah armada terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Langkah akuisisi tersebut menjadi awal penting karena ASDP berencana meningkatkan kapasitas produksi segmen penyeberangan. Khususnya dengan menambah jumlah armada sebanyak 19 unit kapal hingga 2024 mendatang. "Jumlah armada ini diperuntukkan di lintasan komersial reguler, eksekutif, long distance ferry (LDF), dan lintasan internasional," ungkap Ira. Ask me! Lewat Akuisisi, ASDP Kukuhkan Sebagai Pemilik Armada Ferry Terbesar Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK -- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terus memperkuat penyebrangan di tanah air. Sebelum melaksanakan rencana untuk melantai di bursa, ASDP memilih untuk memperpanjang jembatan penyebrangan yang dilayaninya di perairan Indonesia. + + + + + Saat ini ASDP sudah resmi mengakuisisi PT Jembatan Nusantara. Pascaakuisisi yang dilakukan pada 22 Februari 2022, kini ASDP mulai menyusun struktur untuk memuluskan ambisi sebagai operator dengan armada terbesar. + + + + "Untuk manajemennya memang sendiri. Sudah ada pelaksana tugas direktur utama ada ada tiga direksi ditempatkan di sana untuk mengelola Jembatan Nusantara," kata Corporate Secretary ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin, Ahad (13/3/2022). + Shelvy menuturkan meskipun sudah diakuisisi, operasional lintasan yang selama ini dilayani Jembatan Nusantara masih berjalan normal. Hal tersebut tentunya semakin mendukung kekuatan ASDP dalam menyediakan konektivitas angkutan sungai dan penyebrangan di perairan Indonesia. + + + + "Jembatan Nusantara masih beroperasi di rute komersialnya dan lintasan perintis yang juga banyak dilayani ASDP masih dioperasikan," tutur Shelvy. + Akuisisi terhadap PT Jembatan Nusantara dilakukan melalui Penandatanganan Sales Purchasement Agreement (SPA) PT Jembatan Nusantara antara PT ASDP Indonesia Ferry dengan PT Mahkota Pratama dan PT Indonesia VIP selaku pemilik saham PT Jembatan Nusantara. Akuisisi tersebut tidak hanya menjadikan ASDP sebagai operator kapal ferry terbesar namun menurut Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi juga hal tersebut membuat ASDP menjadi perusahaan terdepan dalam penerapan standarisasi keselamatan dan pelayanan prima kepada seluruh pengguna jasa. + "Ini adalah inisiatif strategis perusahaan dalam pengembangan jasa manajemen dan operator kapal yang akseleratif demi mendorong pertumbuhan perusahaan yang agresif dalam menuju IPO," ungkap Ira. + Ira mengungkapkan, hal tersebut tidak hanya sekedar menambah portofolio perusahaan. Dia mengakui, ASDP harus terus meningkatkan kontribusi kepada negara dan masyarakat melalui pelayanan yang maksimal. + "Kami memiliki tanggung jawab yang besar ke depannya agar ASDP dapat terus berkembang, inovatif serta mampu menjadi pemimpin pasar penyeberangan di tanah air," jelas Ira. + Sebelum akuisisi, ASDP telah memiliki 166 unit kapal. Setelah akuisisi tersebut dilakukan, armada yang dimiliki bertambah menjadi 219 unit sehingga mengukuhkan posisi ASDP sebagai perusahaan ferry dengan jumlah armada terbesar di Indonesia, bahkan dunia. + Langkah akuisisi tersebut menjadi awal penting karena ASDP berencana meningkatkan kapasitas produksi segmen penyeberangan. Khususnya dengan menambah jumlah armada sebanyak 19 unit kapal hingga 2024 mendatang. + "Jumlah armada ini diperuntukkan di lintasan komersial reguler, eksekutif, long distance ferry (LDF), dan lintasan internasional," ungkap Ira. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:45 WIB + + Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rev2w0327_dinas-perdagangan-kudus-tingkatkan-pengawasan-elpiji-bersubsidi.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rev2w0327_dinas-perdagangan-kudus-tingkatkan-pengawasan-elpiji-bersubsidi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5174e88de12c1a54b37b01cb725b59e0cf283ed2 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rev2w0327_dinas-perdagangan-kudus-tingkatkan-pengawasan-elpiji-bersubsidi.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rev2w0327/dinas-perdagangan-kudus-tingkatkan-pengawasan-elpiji-bersubsidi +title: "Dinas Perdagangan Kudus Tingkatkan Pengawasan Elpiji Bersubsidi | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:56:49 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Dinas Perdagangan Kudus Tingkatkan Pengawasan Elpiji Bersubsidi | Republika Online + +Belum terlihat adanya migrasi dari konsumen elpiji non subsidi ke elpiji subsidi. REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bakal meningkatkan pengawasan dalam penyaluran elpiji ukuran 3 kilogram untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan, menyusul adanya kenaikan harga jual elpiji non subsidi. "Karena alokasi komoditas bersubsidi juga terbatas, maka perlu ada pengawasan agar tidak timbul masalah. Kebetulan bertepatan dengan adanya kenaikan harga elpiji non subsidi, sedangkan saat ini yang kedua," kata Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Imam Prayitno di Kudus, Senin. Untuk sementara ini, dia mengakui, belum terlihat adanya migrasi dari konsumen elpiji non subsidi ke elpiji subsidi, mengingat pengumuman kenaikan juga belum lama. Namun pengawasan tetap dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melihat buku catatan dari masing-masing pangkalan elpiji 3 kilogram. Karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, maka pihaknya juga mengajukan tambahan alokasi elpiji secara fakultatif untuk antisipasi kenaikan permintaan elpiji 3 kg. Sedangkan penyaluran elpiji di lapangan untuk saat ini masih lancar. Pengawasan tersebut, imbuh dia, juga untuk mewaspadai kemungkinan adanya praktik pengoplosan elpiji subsidi ke non subsidi menyusul adanya disparitas harga yang semakin tinggi antara harga elpiji bersubsidi dengan non subsidi. "Kami juga akan menggandeng Kepolisian untuk memastikan tidak adanya praktik tersebut," ujarnya. Sutini, salah satu pemilik pangkalan elpiji di Desa Kedungdowo, Kaliwungu mengakui masih memiliki stok elpiji 12 kg yang dijual dengan harga lama, sehingga ketika ada pembeli tetap dijual dengan harga lama. Namun, pelanggan tetap diinformasikan bahwa ada kenaikan harga jual elpiji non subsidi, baik ukuran 12 kg maupun 5,5 kg. Sementara itu, Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho mengungkapkan bahwa kenaikan harga jual hanya untuk elpiji non subsidi, sedangkan elpiji 3 kilogram atau subsidi tidak ada kenaikan.Untuk penyaluran elpiji subsidi di Kabupaten Kudus rata-rata harian pada bulan Juli 2022, imbuh dia, sekitar 95,4 metrik ton. Sedangkan untuk memantau ada tidaknya migrasi ke elpiji subsidi, maka kami bisa dilihat melalui log book di masing-masing pangkalan. Harga jual elpiji 5,5 kg sebelum kenaikan sebesar Rp89.000, sedangkan saat ini naik menjadi Rp100.000 untuk tingkat agen, sedangkan elpiji 12 kg sebelumnya Rp188.500, kini naik menjadi Rp213.000 untuk tingkat agen. Ask me! Dinas Perdagangan Kudus Tingkatkan Pengawasan Elpiji Bersubsidi Rekomendasi Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, bakal meningkatkan pengawasan dalam penyaluran elpiji ukuran 3 kilogram untuk menghindari kemungkinan adanya penyalahgunaan, menyusul adanya kenaikan harga jual elpiji non subsidi. + + + + + "Karena alokasi komoditas bersubsidi juga terbatas, maka perlu ada pengawasan agar tidak timbul masalah. Kebetulan bertepatan dengan adanya kenaikan harga elpiji non subsidi, sedangkan saat ini yang kedua," kata Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus Imam Prayitno di Kudus, Senin. + + + + Baca Juga + + + Bupati: Program PTSL di BPN Kudus Baru Mencapai 5 Persen + + Perangkat Desa Se-Banyumas Tuntut Peningkatan Kesejahteraan + + Dukung Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19, Fisipol UGM Kembali Gelar Soprema 2022 + + + Untuk sementara ini, dia mengakui, belum terlihat adanya migrasi dari konsumen elpiji non subsidi ke elpiji subsidi, mengingat pengumuman kenaikan juga belum lama. Namun pengawasan tetap dilakukan baik secara langsung di lapangan maupun melihat buku catatan dari masing-masing pangkalan elpiji 3 kilogram. + Karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, maka pihaknya juga mengajukan tambahan alokasi elpiji secara fakultatif untuk antisipasi kenaikan permintaan elpiji 3 kg. Sedangkan penyaluran elpiji di lapangan untuk saat ini masih lancar. Pengawasan tersebut, imbuh dia, juga untuk mewaspadai kemungkinan adanya praktik pengoplosan elpiji subsidi ke non subsidi menyusul adanya disparitas harga yang semakin tinggi antara harga elpiji bersubsidi dengan non subsidi. "Kami juga akan menggandeng Kepolisian untuk memastikan tidak adanya praktik tersebut," ujarnya. + + + + Sutini, salah satu pemilik pangkalan elpiji di Desa Kedungdowo, Kaliwungu mengakui masih memiliki stok elpiji 12 kg yang dijual dengan harga lama, sehingga ketika ada pembeli tetap dijual dengan harga lama. Namun, pelanggan tetap diinformasikan bahwa ada kenaikan harga jual elpiji non subsidi, baik ukuran 12 kg maupun 5,5 kg. + Sementara itu, Area Manager Communication, Relations, and Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho mengungkapkan bahwa kenaikan harga jual hanya untuk elpiji non subsidi, sedangkan elpiji 3 kilogram atau subsidi tidak ada kenaikan.Untuk penyaluran elpiji subsidi di Kabupaten Kudus rata-rata harian pada bulan Juli 2022, imbuh dia, sekitar 95,4 metrik ton. Sedangkan untuk memantau ada tidaknya migrasi ke elpiji subsidi, maka kami bisa dilihat melalui log book di masing-masing pangkalan. + Harga jual elpiji 5,5 kg sebelum kenaikan sebesar Rp89.000, sedangkan saat ini naik menjadi Rp100.000 untuk tingkat agen, sedangkan elpiji 12 kg sebelumnya Rp188.500, kini naik menjadi Rp213.000 untuk tingkat agen. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Senin , 27 Feb 2023, 15:58 WIB + + Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Senin , 27 Feb 2023, 15:41 WIB + + Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:31 WIB + + Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:17 WIB + + Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 14:37 WIB + + Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rm0cws349_kemenkopukm-gelar-penyuluhan-bantuan-usaha-mikro-yang-tersangkut-masalah-hukum.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rm0cws349_kemenkopukm-gelar-penyuluhan-bantuan-usaha-mikro-yang-tersangkut-masalah-hukum.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..036dc5516e2edf54844d0d8286dce8a5215e621d --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rm0cws349_kemenkopukm-gelar-penyuluhan-bantuan-usaha-mikro-yang-tersangkut-masalah-hukum.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rm0cws349/kemenkopukm-gelar-penyuluhan-bantuan-usaha-mikro-yang-tersangkut-masalah-hukum +title: "KemenKopUKM Gelar Penyuluhan Bantuan Usaha Mikro yang Tersangkut Masalah Hukum | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:42:50 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# KemenKopUKM Gelar Penyuluhan Bantuan Usaha Mikro yang Tersangkut Masalah Hukum | Republika Online + +KemenkopUKM sebut upaya pendampingan hukum bagi usaha mikro kecil terus berjalan REPUBLIKA.CO.ID,  MAKASSAR -- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menerapkan berbagai kegiatan sebagai strategi sekaligus sinergi peningkatan kapasitas usaha mikro sebagai solusi bagi para UMK agar dapat terus berusaha secara berkelanjutan, berkembang dalam situasi yang kondusif, meningkat skala usahanya, hingga mendorong UMK naik kelas. Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menjelaskan, dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Makassar, pihaknya menggelar tiga agenda kegiatan pada Jumat (25/11) di Ballroom Hotel Best Western Plus, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi, pertama Penyuluhan Hukum, dalam kerangka memberikan bantuan kepada usaha mikro  yang dihadapi dalam permasalahan hukum. Seperti kredit macet, utang piutang, wan prestasi, masalah ketenagakerjaan dengan karyawannya, dan lain sebagainya. Kedua, Pelatihan Manajemen Keuangan, diberikan dalam upaya mengenalkan model pencatatan yang benar sesuai kaidah bisnis yang berlaku. Dan ketiga, Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Branding dan Strategi Pemasaran. Langkah tersebut, sebagai upaya memberikan pemahaman kepada usaha mikro, agar mampu mengidentifikasi dan mengenal calon konsumen potensial pada merek yang dimiliki usaha mikro. “Upaya Pemerintah untuk selalu meningkatkan peranan, melindungi dan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak akan pernah berhenti,” ucapnya dalam keterangan resmi, Minggu (27/11). Hal ini kata Yulius cukup beralasan, karena selain jumlahnya yang cukup banyak, UMK juga terbukti mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, membantu penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan. “Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada,” katanya. Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, terutama pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Di antaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi Pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui Undang-undang Cipta Kerja. Yulius mengatakan, pada kegiatan Sinergi Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro ini, KemenKopUKM berupaya memberikan solusi bagi para UMK agar dapat terus berusaha secara berkelanjutan, berkembang dalam situasi yang kondusif dan meningkat skala usahanya hingga mampu mendorong UMK naik kelas. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan akses UMK kepada sumber daya yang dibutuhkan dalam permasalahan usaha dan pengembangan usaha, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, telah menyiapkan program fasilitasi untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang terkait kegiatan usaha. “Yakni melalui program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi PUMK, serta pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas usaha, baik pelatihan vokasi maupun pelatihan berbasis kompetensi,” kata Yulius. Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kamelia Thamrin Tantu menyambut baik diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan vokasi, dan pelatihan berbasis kompetensi secara bersamaan oleh KemenKopUKM. “Tentunya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan perjanjian atau kontrak dan peraturan tentang pajak bagi usaha mikro dan kecil yang sekaligus mendorong UMK untuk lebih formal melalui pendirian perusahaan perorangan, juga pemahaman bisnis tentang peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi,” kata Kamelia. Kegiatan-kegiatan ini kata Kamelia, sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba online. “Selain itu kegiatan ini juga penting bagi aparatur pembina, sebagai bekal dalam pemberian pembinaan dan pendampingan kepada UKM dilapangan,” katanya. Kegiatan penyuluhan hukum diikuti oleh 40 orang PUMK, pelatihan manajemen keuangan diikuti 30 pelaku usaha mikro, dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang branding dan pemasaran diikuti 30 pelaku usahaa mikro yang memiliki berbagai jenis produk dari wilayah Kota Makassar. Mereka merupakan pelaku usaha mikro yang teridentifikasi membutuhkan pemahaman literasi hukum terkait dengan perjanjian/kontrak, pajak, perseroan perorangan, dan peningkatan kapasitas usaha. Untuk memberikan pemahaman atas materi penyuluhan hukum dimaksud, Kementerian Koperasi dan UKM menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Sulawesi Selatan, dan YLBHI Kota Makassar. Sementara itu, pada Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha Mikro menghadirkan pengajar narasumber yang berasal dari Lembaga Pendidikan Koperasi Nasional (LAPENKOPNAS), Wyidiaiswara BALATKOP Provinsi Sulawesi Selatan, BRI Cabang Somba OPU.  Adapun Pelatihan berbasis Kompetensi bagi Usaha Mikro menghadirkan pemateri dari LPK Kompetensi Indonesia. Ask me! KemenKopUKM Gelar Penyuluhan Bantuan Usaha Mikro yang Tersangkut Masalah Hukum Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru REPUBLIKA.CO.ID,  MAKASSAR -- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menerapkan berbagai kegiatan sebagai strategi sekaligus sinergi peningkatan kapasitas usaha mikro sebagai solusi bagi para UMK agar dapat terus berusaha secara berkelanjutan, berkembang dalam situasi yang kondusif, meningkat skala usahanya, hingga mendorong UMK naik kelas.  + + + + + Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM Yulius menjelaskan, dalam upaya pemberdayaan Usaha Mikro di Kota Makassar, pihaknya menggelar tiga agenda kegiatan pada Jumat (25/11) di Ballroom Hotel Best Western Plus, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).  + + + + + Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi, pertama Penyuluhan Hukum, dalam kerangka memberikan bantuan kepada usaha mikro  yang dihadapi dalam permasalahan hukum. Seperti kredit macet, utang piutang, wan prestasi, masalah ketenagakerjaan dengan karyawannya, dan lain sebagainya.  + Kedua, Pelatihan Manajemen Keuangan, diberikan dalam upaya mengenalkan model pencatatan yang benar sesuai kaidah bisnis yang berlaku. Dan ketiga, Pelatihan Berbasis Kompetensi di Bidang Branding dan Strategi Pemasaran. + + + + Langkah tersebut, sebagai upaya memberikan pemahaman kepada usaha mikro, agar mampu mengidentifikasi dan mengenal calon konsumen potensial pada merek yang dimiliki usaha mikro. “Upaya Pemerintah untuk selalu meningkatkan peranan, melindungi dan memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tidak akan pernah berhenti,” ucapnya dalam keterangan resmi, Minggu (27/11).  + Hal ini kata Yulius cukup beralasan, karena selain jumlahnya yang cukup banyak, UMK juga terbukti mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, membantu penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan. “Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada,” katanya.  + Untuk menjawab tantangan itu, Pemerintah telah menjalankan sejumlah program dukungan UMKM, terutama pada saat pandemi COVID-19 berlangsung. Di antaranya bantuan insentif dan pembiayaan melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), Digitalisasi Pemasaran UMKM, Penguatan Wirausaha Alumni Program Kartu Prakerja Melalui Pembiayaan KUR, termasuk pula strategi jangka panjang menaikkan kelas UMKM melalui Undang-undang Cipta Kerja.  + Yulius mengatakan, pada kegiatan Sinergi Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro ini, KemenKopUKM berupaya memberikan solusi bagi para UMK agar dapat terus berusaha secara berkelanjutan, berkembang dalam situasi yang kondusif dan meningkat skala usahanya hingga mampu mendorong UMK naik kelas.  + Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan akses UMK kepada sumber daya yang dibutuhkan dalam permasalahan usaha dan pengembangan usaha, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2022, telah menyiapkan program fasilitasi untuk membantu penyelesaian masalah hukum yang terkait kegiatan usaha.  + “Yakni melalui program layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi PUMK, serta pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas usaha, baik pelatihan vokasi maupun pelatihan berbasis kompetensi,” kata Yulius.  + Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kamelia Thamrin Tantu menyambut baik diselenggarakannya kegiatan penyuluhan hukum, pelatihan vokasi, dan pelatihan berbasis kompetensi secara bersamaan oleh KemenKopUKM.  + “Tentunya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan perjanjian atau kontrak dan peraturan tentang pajak bagi usaha mikro dan kecil yang sekaligus mendorong UMK untuk lebih formal melalui pendirian perusahaan perorangan, juga pemahaman bisnis tentang peningkatan kapasitas usaha melalui pelatihan vokasi dan pelatihan berbasis kompetensi,” kata Kamelia.  + Kegiatan-kegiatan ini kata Kamelia, sangat penting bagi UMK yang saat ini perlu banyak beradaptasi dan bertransformasi dalam rangka menghadapi persaingan usaha, terutama pasar yang serba online.  + “Selain itu kegiatan ini juga penting bagi aparatur pembina, sebagai bekal dalam pemberian pembinaan dan pendampingan kepada UKM dilapangan,” katanya.  + Kegiatan penyuluhan hukum diikuti oleh 40 orang PUMK, pelatihan manajemen keuangan diikuti 30 pelaku usaha mikro, dan pelatihan berbasis kompetensi di bidang branding dan pemasaran diikuti 30 pelaku usahaa mikro yang memiliki berbagai jenis produk dari wilayah Kota Makassar.  + Mereka merupakan pelaku usaha mikro yang teridentifikasi membutuhkan pemahaman literasi hukum terkait dengan perjanjian/kontrak, pajak, perseroan perorangan, dan peningkatan kapasitas usaha.  + Untuk memberikan pemahaman atas materi penyuluhan hukum dimaksud, Kementerian Koperasi dan UKM menghadirkan tiga narasumber yang kompeten di bidangnya yaitu, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan, Kanwil Ditjen Pajak Provinsi Sulawesi Selatan, dan YLBHI Kota Makassar.  + Sementara itu, pada Pelatihan Manajemen Keuangan Usaha Mikro menghadirkan pengajar narasumber yang berasal dari Lembaga Pendidikan Koperasi Nasional (LAPENKOPNAS), Wyidiaiswara BALATKOP Provinsi Sulawesi Selatan, BRI Cabang Somba OPU.  Adapun Pelatihan berbasis Kompetensi bagi Usaha Mikro menghadirkan pemateri dari LPK Kompetensi Indonesia. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:45 WIB + + Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rn31ry383_penjualan-kendaraan-meningkat-saham-otomotif-dinilai-prospektif.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rn31ry383_penjualan-kendaraan-meningkat-saham-otomotif-dinilai-prospektif.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de35a0517656b1502c181a5aef70e0ce5a442b32 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rn31ry383_penjualan-kendaraan-meningkat-saham-otomotif-dinilai-prospektif.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rn31ry383/penjualan-kendaraan-meningkat-saham-otomotif-dinilai-prospektif +title: "Penjualan Kendaraan Meningkat, Saham Otomotif Dinilai Prospektif | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:25:30 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Penjualan Kendaraan Meningkat, Saham Otomotif Dinilai Prospektif | Republika Online + +Penjualan kendaraan roda dua dan roda empat kembali meningkat di bulan November 2022. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja emiten sektor otomotif diyakini akan lebih baik pada masa depan. Analis Samuel Sekuritas Indonesia Pebe Peresia mengatakan kondisi tersebut tercermin dari hasil penjualan kendaraan yang menunjukkan pertumbuhan. Dalam catatan Samuel Sekuritas, penjualan kendaraan roda dua dan roda empat kembali meningkat di bulan November 2022. Pada periode tersebut, penjualan kendaraan roda dua naik signifikan 26,9 persen yoy mencapai 588.269 unit. "Kami melihat penjualan kendaraan roda dua telah stabil dan cenderung meningkat mulai dari bulan Agustus, mengejar kekurangan produksi di kuartal II akibat masalah suplai semikonduktor," kata Pebe dalam risetnya dikutip Ahad (18/12/2022). Sementara penjualan kendaraan roda empat di bulan November juga mencatatkan kinerja positif mencapai 91,086 unit atau tumbuh 4,2 persen yoy dan turut mendorong performanya di sepanjang 11 bulan tahun ini yang naik 19,2 persen yoy atau mencapai 942.499 unit. Pebe memperhatikan adanya perubahan pangsa pasar pada lima merek teratas kendaraan roda empat. Selain Toyota dan Daihatsu yang mampu mempertahankan posisinya, brand lainnya seperti Honda, Mitsubishi Motor, dan Suzuki mengalami perubahan pangsa pasar dibandingkan tahun lalu. Honda mengalami peningkatan market share menjadi 12,6 persen dan mengubah posisinya menjadi peringkat ketiga dari kelima di November 2021, mengalahkan Mitsubishi Motor yang di tahun lalu menempati posisi ketiga dan Suzuki yang di tahun lalu menempati posisi ke empat. "Kami menilai hal tersebut didorong oleh rilisnya tipe baru 4W Honda di sepanjang tahun ini, di antaranya All New Honda HR-V dan Honda City Hatchback, dan juga turut didongkrak oleh pulihnya supply semikonduktor di tahun ini," jelas Pebe. Pebe menilai industri otomotif nasional akan terus bertumbuh hingga tahun depan. Dia memperkirakan penjualan kendaraan roda empat dan roda dua secara nasional di tahun depan masing-masing dapat mencapai 1 juta unit dan 5,6 juta unit. Angka proyeksi tersebut cenderung konservatif dan belum mencapai angka level pre-pandemi. Pebe menilai masih adanya tantangan dari kenaikan suku bunga, mengingat 70 persen penjualan otomotif nasional menggunakan kredit. "Namun demikian, kami tetap tetap optimistis industri otomotif akan cenderung stabil di tahun depan salah satunya didorong oleh inovasi produk termasuk EV," kata Pebe. Pebe melihat pemerintah semakin agresif untuk mendorong masyarakat menggunakan EV, melalui beberapa peraturan dan subsidi yang diberikan, termasuk INPRES 7/2022 untuk mengimplementasikan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas pemerintah, subsidi biaya konversi motor listrik, keringanan pajak untuk kendaraan listrik, serta rencana subsidi pembelian kendaraan motor listrik sebesar Rp 6,5 juta per unit. Samuel Sekuritas mempertahankan rekomendasi BUY untuk kedua emiten di dalam universe SSI, yaitu DRMA dengan target harga Rp 830 dan ASII dengan target harga Rp 7.500 seiring dengan kinerja positif industri otomotif dan beberapa strategi yang akan diimplementasikan oleh kedua emiten. DRMA berencana akan mengoperasikan pabrik kendaraan roda empat baru di tahun depan dan akan masuk ke industri EV melalui lokalisasi komponen EV dan charging station. Sementara ASII  juga akan merilis beberapa model EV di beberapa tahun ke depan dan juga akan melakukan lokalisasi produk hybrid. "Namun, perlu diperhatikan, pertumbuhan kinerja ASII ke depan mungkin akan dibebankan oleh penurunan harga batu bara yang melemahkan segmen HEMCE (UNTR) dan nilai investasi di GOTO," kata Pebe. Ask me! Penjualan Kendaraan Meningkat, Saham Otomotif Dinilai Prospektif Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja emiten sektor otomotif diyakini akan lebih baik pada masa depan. Analis Samuel Sekuritas Indonesia Pebe Peresia mengatakan kondisi tersebut tercermin dari hasil penjualan kendaraan yang menunjukkan pertumbuhan. + + + + + Dalam catatan Samuel Sekuritas, penjualan kendaraan roda dua dan roda empat kembali meningkat di bulan November 2022. Pada periode tersebut, penjualan kendaraan roda dua naik signifikan 26,9 persen yoy mencapai 588.269 unit.  + + + + Baca Juga + + + Kehabisan Duit? Elon Musk Cari Investor Baru untuk Twitter + + Garudafood Jual Saham ke Hormel Foods Rp 6,24 Triliun + + Kiat Jaga Finansial Stabil Hadapi Ancaman Resesi 2023 + + + "Kami melihat penjualan kendaraan roda dua telah stabil dan cenderung meningkat mulai dari bulan Agustus, mengejar kekurangan produksi di kuartal II akibat masalah suplai semikonduktor," kata Pebe dalam risetnya dikutip Ahad (18/12/2022).  + Sementara penjualan kendaraan roda empat di bulan November juga mencatatkan kinerja positif mencapai 91,086 unit atau tumbuh 4,2 persen yoy dan turut mendorong performanya di sepanjang 11 bulan tahun ini yang naik 19,2 persen yoy atau mencapai 942.499 unit. + + + + Pebe memperhatikan adanya perubahan pangsa pasar pada lima merek teratas kendaraan roda empat. Selain Toyota dan Daihatsu yang mampu mempertahankan posisinya, brand lainnya seperti Honda, Mitsubishi Motor, dan Suzuki mengalami perubahan pangsa pasar dibandingkan tahun lalu.  + Honda mengalami peningkatan market share menjadi 12,6 persen dan mengubah posisinya menjadi peringkat ketiga dari kelima di November 2021, mengalahkan Mitsubishi Motor yang di tahun lalu menempati posisi ketiga dan Suzuki yang di tahun lalu menempati posisi ke empat. + "Kami menilai hal tersebut didorong oleh rilisnya tipe baru 4W Honda di sepanjang tahun ini, di antaranya All New Honda HR-V dan Honda City Hatchback, dan juga turut didongkrak oleh pulihnya supply semikonduktor di tahun ini," jelas Pebe. + Pebe menilai industri otomotif nasional akan terus bertumbuh hingga tahun depan. Dia memperkirakan penjualan kendaraan roda empat dan roda dua secara nasional di tahun depan masing-masing dapat mencapai 1 juta unit dan 5,6 juta unit.  + Angka proyeksi tersebut cenderung konservatif dan belum mencapai angka level pre-pandemi. Pebe menilai masih adanya tantangan dari kenaikan suku bunga, mengingat 70 persen penjualan otomotif nasional menggunakan kredit. + "Namun demikian, kami tetap tetap optimistis industri otomotif akan cenderung stabil di tahun depan salah satunya didorong oleh inovasi produk termasuk EV," kata Pebe. + Pebe melihat pemerintah semakin agresif untuk mendorong masyarakat menggunakan EV, melalui beberapa peraturan dan subsidi yang diberikan, termasuk INPRES 7/2022 untuk mengimplementasikan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas pemerintah, subsidi biaya konversi motor listrik, keringanan pajak untuk kendaraan listrik, serta rencana subsidi pembelian kendaraan motor listrik sebesar Rp 6,5 juta per unit. + Samuel Sekuritas mempertahankan rekomendasi BUY untuk kedua emiten di dalam universe SSI, yaitu DRMA dengan target harga Rp 830 dan ASII dengan target harga Rp 7.500 seiring dengan kinerja positif industri otomotif dan beberapa strategi yang akan diimplementasikan oleh kedua emiten. + DRMA berencana akan mengoperasikan pabrik kendaraan roda empat baru di tahun depan dan akan masuk ke industri EV melalui lokalisasi komponen EV dan charging station. Sementara ASII  juga akan merilis beberapa model EV di beberapa tahun ke depan dan juga akan melakukan lokalisasi produk hybrid.  + "Namun, perlu diperhatikan, pertumbuhan kinerja ASII ke depan mungkin akan dibebankan oleh penurunan harga batu bara yang melemahkan segmen HEMCE (UNTR) dan nilai investasi di GOTO," kata Pebe. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rp2v82349_enam-langkah-btn-dorong-ltemgtzero-backlogltemgt-perumahan-pada-2045.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rp2v82349_enam-langkah-btn-dorong-ltemgtzero-backlogltemgt-perumahan-pada-2045.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b5be7477760208755b8e33faaec6b2cdeb1e620 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rp2v82349_enam-langkah-btn-dorong-ltemgtzero-backlogltemgt-perumahan-pada-2045.md @@ -0,0 +1,110 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rp2v82349/enam-langkah-btn-dorong-ltemgtzero-backlogltemgt-perumahan-pada-2045 +title: "Enam Langkah BTN Dorong Zero Backlog Perumahan pada 2045 | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:33 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Enam Langkah BTN Dorong Zero Backlog Perumahan pada 2045 | Republika Online + +Percepat zero backlog, BTN usulkan skema baru KPR FLPP dengan tenor subsidi 10 tahun REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengusulkan enam skema baru kredit pemilikan rumah (KPR) sebagai upaya mendukung target pemerintah memenuhi kebutuhan rumah layak masyarakat Indonesia atau zero backlog pada 2045. Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan perseroan mengusulkan skema baru kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga lima persen. "Kemudian, tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR Subsidi," ujarnya, Kamis (26/1/2023). Selain itu, terdapat lima usulan lainnya, diantaranya skema baru KPR SSB akan diberikan dengan tenor subsidi hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian seiring perbaikan ekonomi debitur dengan bunga sebesar tujuh persen. Kemudian, skema KPR rent to own (RTO), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) informal dapat menikmati fasilitas sewa selama enam bulan sebelum mendapatkan KPR. Sedangkan, skema staircasing shared ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi, yang mana tahap pertama yaitu sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR. Selanjutnya, usulan penetapan standarisasi imbal jasa penjaminan (IJP) dan usulan mengalihkan dana subsidi bantuan uang muka (SBUM) untuk pembayaran biaya pajak pembeli (BPHTB). “Kami berharap, secara bertahap implementasi usulan ini dapat mengurangi penggunaan dana negara perumahan rakyat, namun manfaat yang diterima masyarakat Indonesia semakin besar,” ucapnya. Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menambahkan dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit untuk mencapai target ekosistem perumahan pada 2045. Bersamaan dengan itu,  BTN melakukan penandatangan komitmen bersama dengan para anggota ekosistem pembiayaan perumahan. Melalui penandatanganan tersebut, para pihak bersepakat dapat aktif berkoordinasi dalam rangka pengembangan perumahan dan aktif melakukan kajian dan rekomendasi kebijakan penguatan pasar pembiayaan perumahan. Ask me! Enam Langkah BTN Dorong Zero Backlog Perumahan pada 2045 Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengusulkan enam skema baru kredit pemilikan rumah (KPR) sebagai upaya mendukung target pemerintah memenuhi kebutuhan rumah layak masyarakat Indonesia atau zero backlog pada 2045. + + + + + Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan perseroan mengusulkan skema baru kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR FLPP) dengan masa tenor subsidi selama 10 tahun dan bunga lima persen. + + + + + "Kemudian, tahun berikutnya diberlakukan penyesuaian skema mengikuti perbaikan ekonomi debitur KPR Subsidi," ujarnya, Kamis (26/1/2023). + Selain itu, terdapat lima usulan lainnya, diantaranya skema baru KPR SSB akan diberikan dengan tenor subsidi hanya 10 tahun dan mengalami penyesuaian seiring perbaikan ekonomi debitur dengan bunga sebesar tujuh persen. + + + + Kemudian, skema KPR rent to own (RTO), masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) informal dapat menikmati fasilitas sewa selama enam bulan sebelum mendapatkan KPR. + Sedangkan, skema staircasing shared ownership (SSO) menawarkan skema kepemilikan secara bertahap untuk rumah subsidi, yang mana tahap pertama yaitu sewa dan KPR, lalu tahap kedua yakni KPR. Selanjutnya, usulan penetapan standarisasi imbal jasa penjaminan (IJP) dan usulan mengalihkan dana subsidi bantuan uang muka (SBUM) untuk pembayaran biaya pajak pembeli (BPHTB). + “Kami berharap, secara bertahap implementasi usulan ini dapat mengurangi penggunaan dana negara perumahan rakyat, namun manfaat yang diterima masyarakat Indonesia semakin besar,” ucapnya. + Sementara itu, Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo menambahkan dibutuhkan tambahan pasokan hunian mencapai lebih dari 14 juta unit untuk mencapai target ekosistem perumahan pada 2045. + Bersamaan dengan itu,  BTN melakukan penandatangan komitmen bersama dengan para anggota ekosistem pembiayaan perumahan. + Melalui penandatanganan tersebut, para pihak bersepakat dapat aktif berkoordinasi dalam rangka pengembangan perumahan dan aktif melakukan kajian dan rekomendasi kebijakan penguatan pasar pembiayaan perumahan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rpadu6370_aduh-investasi-di-sektor-energi-anjlok.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rpadu6370_aduh-investasi-di-sektor-energi-anjlok.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3ba5b02062b3056382d095b088de8edc0a3c2e95 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rpadu6370_aduh-investasi-di-sektor-energi-anjlok.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rpadu6370/aduh-investasi-di-sektor-energi-anjlok +title: "Aduh, Investasi di Sektor Energi Anjlok | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:50:08 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Aduh, Investasi di Sektor Energi Anjlok | Republika Online + +Realisasi investasi sektor energi hanya menyentuh 26,8 miliar dolar AS. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Realisasi investasi di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) pada tahun 2022 tak mencapai target. Semula APBN menargetkan investasi sektor ESDM bisa menembus angka 31 miliar dolar AS, realisasi hanya menyentuh 26,8 miliar dolar AS. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menjelaskan penurunan investasi pada tahun lalu karena kondisi global yang memang membuat negara dan perusahaan hati-hati dalam menggelontorkan investasi. Khususnya di sektor minyak dan gas bumi, realisasi investasi hanya 13,9 miliar dolar AS dari target sebesar 17 miliar dolar AS. "Sektor migas memang mengalami stagnasi. Hal ini karena beberapa kegiatan investasi di sektor migas banyak yang belum berjalan," ujar Arifin di Kementerian ESDM, Senin (30/1/2023). Arifin menjelaskan penopang utama realisasi investasi sektor ESDM di tahun 2022 kemarin banyak dipasok dari sektor Mineral dan Batubara. Hal ini didukung kenaikan harga komoditas sehingga banyak perusahaan yang meningkatkan produksi maupun melakukan investasi terutama di sektor hilirisasi. "Windfall kita di tahun 2022 memang didukung di sektor minerba dengan kondisi harga komoditas yang naik signifikan. Banyak juga investasi di smleter yang tumbuh di tahun lalu," ujar Arifin. Soal kondisi global, Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan saat ini terutama di sektor migas kurang bergeliat dari sisi investasi karena memang banyak peluang pendanaan yang menahan pendanaan fosil. Belum lagi, di sektor perbankan juga banyak berhati hati dalam mengucurkan dana di tengah kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. "Investasi ke migas itu, institusi pendanaan dan perbankan itu selalu mengaitkan untuk mereduksi emisi. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri," ujar Rida. Pada 2023, Kementerian ESDM menargetkan investasi di sektor ESDM bisa mencapai 33,5 miliar dolar AS. Sektor migas diharapkan bisa berkontribusi 17,4 miliar dolar AS. Sedangkan untuk sektor Minerba, pemerintah mengambil target konservatif melihat pergerakan harga komoditas, sehingga dipatok 7,7 miliar dolar AS. Sedangkan di sektor listrik pada tahun 2022 berkontribusi 5,8 miliar dolar AS dan ditargetkan bisa berkontribusi 6,6 miliar dolar AS pada tahun ini. Sektor EBT berkontribusi 1,6 miliar dolar AS pada tahun 2022 dan diharapkan bisa meningkat 1,8 miliar dolar AS pada tahun 2023. Ask me! Aduh , Investasi di Sektor Energi Anjlok Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Realisasi investasi di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) pada tahun 2022 tak mencapai target. Semula APBN menargetkan investasi sektor ESDM bisa menembus angka 31 miliar dolar AS, realisasi hanya menyentuh 26,8 miliar dolar AS. + + + + + Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menjelaskan penurunan investasi pada tahun lalu karena kondisi global yang memang membuat negara dan perusahaan hati-hati dalam menggelontorkan investasi. Khususnya di sektor minyak dan gas bumi, realisasi investasi hanya 13,9 miliar dolar AS dari target sebesar 17 miliar dolar AS. + + + + Baca Juga + + + BPKH: Pengelolaan Dana Haji Murni Syariah + + Harga Minyak Naik Usai Serangan Drone di Iran + + Tarif Listrik Kuartal II Masih Dikaji + + + "Sektor migas memang mengalami stagnasi. Hal ini karena beberapa kegiatan investasi di sektor migas banyak yang belum berjalan," ujar Arifin di Kementerian ESDM, Senin (30/1/2023). + Arifin menjelaskan penopang utama realisasi investasi sektor ESDM di tahun 2022 kemarin banyak dipasok dari sektor Mineral dan Batubara. Hal ini didukung kenaikan harga komoditas sehingga banyak perusahaan yang meningkatkan produksi maupun melakukan investasi terutama di sektor hilirisasi. + + + + "Windfall kita di tahun 2022 memang didukung di sektor minerba dengan kondisi harga komoditas yang naik signifikan. Banyak juga investasi di smleter yang tumbuh di tahun lalu," ujar Arifin. + Soal kondisi global, Sekertaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana menambahkan saat ini terutama di sektor migas kurang bergeliat dari sisi investasi karena memang banyak peluang pendanaan yang menahan pendanaan fosil. Belum lagi, di sektor perbankan juga banyak berhati hati dalam mengucurkan dana di tengah kondisi perekonomian global yang masih tidak menentu. + "Investasi ke migas itu, institusi pendanaan dan perbankan itu selalu mengaitkan untuk mereduksi emisi. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri," ujar Rida. + Pada 2023, Kementerian ESDM menargetkan investasi di sektor ESDM bisa mencapai 33,5 miliar dolar AS. Sektor migas diharapkan bisa berkontribusi 17,4 miliar dolar AS. Sedangkan untuk sektor Minerba, pemerintah mengambil target konservatif melihat pergerakan harga komoditas, sehingga dipatok 7,7 miliar dolar AS. + Sedangkan di sektor listrik pada tahun 2022 berkontribusi 5,8 miliar dolar AS dan ditargetkan bisa berkontribusi 6,6 miliar dolar AS pada tahun ini. Sektor EBT berkontribusi 1,6 miliar dolar AS pada tahun 2022 dan diharapkan bisa meningkat 1,8 miliar dolar AS pada tahun 2023. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rwupk9502_jokowi-anggaran-yang-dinikmati-rakyat-nggak-sampai-20-persen.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rwupk9502_jokowi-anggaran-yang-dinikmati-rakyat-nggak-sampai-20-persen.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..69f3f0267eefbb0fced2b7fb4a79b0ea1b4dc6c8 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rwupk9502_jokowi-anggaran-yang-dinikmati-rakyat-nggak-sampai-20-persen.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rwupk9502/jokowi-anggaran-yang-dinikmati-rakyat-nggak-sampai-20-persen +title: "Jokowi- Anggaran yang Dinikmati Rakyat Nggak Sampai 20 Persen | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:40:33 +source_type: news +quality_score: 65 +is_priority: false +--- + +# Jokowi: Anggaran yang Dinikmati Rakyat Nggak Sampai 20 Persen | Republika Online + +Jokowi mengatakan uang dari rakyat harus kembali ke rakyat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar anggaran yang dikelola oleh kementerian dan lembaga harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat pun harus kembali ke rakyat, bukan untuk membiayai proses pelaksanaan program maupun birokrasi. Hal ini disampaikan Jokowi di acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023). " Outcome -nya betul-betul dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh masyarakat, setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses," kata Jokowi. Jokowi menekankan agar pengelolaan anggaran negara ini harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab dari temuannya, justru terdapat banyak anggaran yang habis untuk pembiayaan birokrasi. "Ini yang hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," jelas Jokowi. Ia kemudian kembali memberikan contoh pelaksanaan program di beberapa provinsi, kabupaten atau kota, maupun pemerintah pusat. Misalnya saja program penyuluhan pertanian di daerah dengan total anggaran Rp 1,5 miliar. Sebanyak Rp 1 miliar di antaranya habis digunakan untuk perjalanan dinas. Contoh lainnya yakni program pengembangan UMKM di daerah dengan total anggaran Rp 2,5 miliar. Namun, sebanyak Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. "Bayangkan berapa, nggak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro," kata Jokowi. Jokowi pun kembali mencontohkan program pengembangan Balai Penyuluh Pertanian di kabupaten untuk membangun dan merehabilitasi Balai Penyuluhan. Program ini memiliki anggaran Rp 1 miliar, namun sebesar Rp 734 juta di antaranya digunakan untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat. "Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini buanyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini. Buanyak ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20 persen. Atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik," kata Jokowi. Karena itu, Presiden meminta agar akuntabilitas dan kualitas belanja terus ditingkatkan. Kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah pun perlu dikawal sejak perencanaan. "Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran," ujarnya. Jokowi juga mengingatkan agar penggunaan anggaran harus lebih fokus pada program-program unggulan. Program yang disusun pun tak perlu banyak, namun lebih terfokus seperti program penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, produktivitas petani dan nelayan, pengendalian inflasi, dll. "Dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan. Membeli produk-produk UMKM agar UMKM bisa naik kelas," ujar Jokowi. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepala lembaga, kepala daerah, serta direksi BUMN dan BUMD agar mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan. Sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. Ask me! Jokowi: Anggaran yang Dinikmati Rakyat Nggak Sampai 20 Persen Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan agar anggaran yang dikelola oleh kementerian dan lembaga harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setiap rupiah uang rakyat pun harus kembali ke rakyat, bukan untuk membiayai proses pelaksanaan program maupun birokrasi. + + + + Hal ini disampaikan Jokowi di acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/6/2023). + + + + + Baca Juga + + + Survei Populi: Bansos Jadi Program Jokowi Paling Diharapkan Berlanjut + + Jokowi Bantah Bekingi Al-Zaytun + + Jokowi: Opini WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban + + " Outcome -nya betul-betul dirasakan oleh rakyat, dirasakan oleh masyarakat, setiap rupiah uang rakyat betul-betul harus kembali ke rakyat, untuk membiayai yang dirasakan rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses," kata Jokowi. Jokowi menekankan agar pengelolaan anggaran negara ini harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab dari temuannya, justru terdapat banyak anggaran yang habis untuk pembiayaan birokrasi. + + + "Ini yang hati-hati ya. Sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," jelas Jokowi. Ia kemudian kembali memberikan contoh pelaksanaan program di beberapa provinsi, kabupaten atau kota, maupun pemerintah pusat. Misalnya saja program penyuluhan pertanian di daerah dengan total anggaran Rp 1,5 miliar. Sebanyak Rp 1 miliar di antaranya habis digunakan untuk perjalanan dinas. Contoh lainnya yakni program pengembangan UMKM di daerah dengan total anggaran Rp 2,5 miliar. Namun, sebanyak Rp 1,9 miliar di antaranya digunakan untuk honor dan perjalanan dinas. "Bayangkan berapa, nggak ada 20 persen yang dipakai untuk betul-betul pengembangan usaha mikro," kata Jokowi. Jokowi pun kembali mencontohkan program pengembangan Balai Penyuluh Pertanian di kabupaten untuk membangun dan merehabilitasi Balai Penyuluhan. Program ini memiliki anggaran Rp 1 miliar, namun sebesar Rp 734 juta di antaranya digunakan untuk honor perjalanan dinas dan rapat-rapat. "Saya nggak tahu berapa puluh kali rapat ini dilakukan. Ini buanyak sekali, bukan hanya tiga contoh ini. Buanyak ribuan yang seperti ini. Mestinya yang namanya overhead itu ya 20 persen. Atau paling banyak 25 persen. Ini kebalik," kata Jokowi. Karena itu, Presiden meminta agar akuntabilitas dan kualitas belanja terus ditingkatkan. Kualitas belanja pemerintah pusat dan daerah pun perlu dikawal sejak perencanaan. "Ini hati-hati. Dilaksanakan dengan baik, terus dimonitor dan terus dievaluasi, agar lebih tepat sasaran," ujarnya. Jokowi juga mengingatkan agar penggunaan anggaran harus lebih fokus pada program-program unggulan. Program yang disusun pun tak perlu banyak, namun lebih terfokus seperti program penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, produktivitas petani dan nelayan, pengendalian inflasi, dll. "Dan itu pun harus membeli produk-produk dalam negeri yang sudah bolak-balik juga kami sampaikan. Membeli produk-produk UMKM agar UMKM bisa naik kelas," ujar Jokowi. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kepala lembaga, kepala daerah, serta direksi BUMN dan BUMD agar mengawal akuntabilitas dan kualitas belanja keuangan. Sehingga akan lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkokoh stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menuju Indonesia maju. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rxznx3370_bkf-penurunan-kemiskinan-maret-sejalan-dengan-kebijakan-pemerintah.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rxznx3370_bkf-penurunan-kemiskinan-maret-sejalan-dengan-kebijakan-pemerintah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..979343c6c0d1a57436eff755a81d01c6a1a412c4 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_rxznx3370_bkf-penurunan-kemiskinan-maret-sejalan-dengan-kebijakan-pemerintah.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/rxznx3370/bkf-penurunan-kemiskinan-maret-sejalan-dengan-kebijakan-pemerintah +title: "BKF- Penurunan Kemiskinan Maret Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:02:53 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# BKF: Penurunan Kemiskinan Maret Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah | Republika Online + +Tingkat kemiskinan turun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut tren penurunan kemiskinan pada Maret 2023 sejalan dengan fokus kebijakan pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan turun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023 dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022. "Tren penurunan kemiskinan ini sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 mendatang," kata Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/7/2023). Angka tersebut juga lebih rendah bila dibandingkan tingkat kemiskinan pada masa prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen, meski masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019 yang sebesar 9,22 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun, baik di perkotaan maupun di pedesaan. "Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali," jelas Febrio. Selain itu, sambung Febrio, penyaluran bansos kuartal I 2023 juga efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen. Sementara realisasi Kartu Sembako mencapai 86,5 persen. Pada Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan. Febrio mengatakan pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah level prapandemi. Ask me! BKF: Penurunan Kemiskinan Maret Sejalan dengan Kebijakan Pemerintah Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut tren penurunan kemiskinan pada Maret 2023 sejalan dengan fokus kebijakan pemerintah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan turun menjadi 9,36 persen pada Maret 2023 dari sebelumnya 9,57 persen pada September 2022. + + + + + "Tren penurunan kemiskinan ini sejalan dengan fokus kebijakan jangka pendek pemerintah untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024 mendatang," kata Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (18/7/2023). + + + + + Baca Juga + + + Infografis Penduduk Miskin Turun + + Kemenkeu: Angka Kemiskinan Turun Tipis Didorong Bansos + + Ekonom: Angka Kemiskinan Turun Tapi Masyarakat Belum Sejahtera + + + Angka tersebut juga lebih rendah bila dibandingkan tingkat kemiskinan pada masa prapandemi per Maret 2019 yang sebesar 9,41 persen, meski masih sedikit di atas titik terendah prapandemi per September 2019 yang sebesar 9,22 persen. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 adalah sebesar 25,90 juta orang, turun 0,46 juta orang dari September 2022. Secara akumulatif, sejak Maret 2021 hingga Maret 2023 tercatat 1,6 juta orang yang berhasil keluar dari garis kemiskinan. + Secara spasial, tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun, baik di perkotaan maupun di pedesaan. "Penurunan angka kemiskinan pada Maret 2023 ini sejalan dengan terus menguatnya aktivitas ekonomi, menurunnya angka pengangguran, serta inflasi yang semakin terkendali," jelas Febrio. + + + + Selain itu, sambung Febrio, penyaluran bansos kuartal I 2023 juga efektif dengan realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 89,3 persen. Sementara realisasi Kartu Sembako mencapai 86,5 persen. + Pada Maret 2023, pemerintah juga menggulirkan tambahan bantuan pangan beras dalam rangka menjaga akses pangan rumah tangga miskin dan rentan serta menjaga stabilitas harga pangan. + Febrio mengatakan pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas, dan menjaga stabilitas inflasi sehingga dapat mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan hingga di bawah level prapandemi. + + Angka kemiskinan pada Maret 2023 turun. - (Tim infografis Republika) + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s10jwg423_erick-ungkap-peran-srikandi-bumn-dalam-lingkungan-kerja-yang-inklusif.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s10jwg423_erick-ungkap-peran-srikandi-bumn-dalam-lingkungan-kerja-yang-inklusif.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..05477565e163d0b77d3ac3e9c415a64247b5eda3 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s10jwg423_erick-ungkap-peran-srikandi-bumn-dalam-lingkungan-kerja-yang-inklusif.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s10jwg423/erick-ungkap-peran-srikandi-bumn-dalam-lingkungan-kerja-yang-inklusif +title: "Erick Ungkap Peran Srikandi BUMN dalam Lingkungan Kerja yang Inklusif | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:05:00 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Erick Ungkap Peran Srikandi BUMN dalam Lingkungan Kerja yang Inklusif | Republika Online + +Erick menargetkan 2023 sebanyak 25 persen direksi BUMN berasal dari kaum perempuan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka acara Srikandi BUMN Goes To Campus 2023 di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Melalui pesan videonya, Erick menjelaskan visi dan misi yang ditugaskannya kepada Srikandi BUMN ini. "Melalui Srikandi BUMN, Kementerian BUMN ingin menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi siapa saja tanpa memandang gender atau latar belakang lainnya," ucap Erick pada Jumat (15/9/2023). Erick menargetkan pada 2023 sebanyak 25 persen direksi BUMN berasal dari kaum perempuan. Untuk itu, berbagai program telah disiapkan, mulai dari penjaringan talenta hingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi perempuan. "Kegiatan Srikandi BUMN Goes To Campus ini menjadi kesempatan yang baik bagi kalian semua untuk dapat mengenal lebih dekat peran penting BUMN dalam menggerakan roda perekonomian bangsa serta mengeksplore bagaimana kalian bisa berkontribusi bersama BUMN," kata Erick. Ketua Srikandi BUMN, Tina T Kemala Intan mengatakan kegiatan ini sebagai bagian dari amplifikasi kemajuan BUMN dalam percepatan pembangunan berkelanjutan (SDGs) baik di dalam internal perusahaan dan peran sebagai agent of change di masyarakat. Tina menyampaikan agen perubahan dilakukan dengan meningkatkan peran kepemimpinan perempuan di dunia usaha dan pemberdayaan perempuan sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun mendorong pertumbuhan berkelanjutan. "Terima kasih kepada PT Surveyor Indonesia yang sudah menyelenggarakan kegiatan Srikandi BUMN Goes To Campus di Universitas Halu Oleo, Kendari hari ini. Semoga para mahasiswi dan mahasiswa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini," ucap Tina. Dalam paparanya di Srikandi BUMN Goes To Campus, Direktur Sumber Daya Manusia PT Surveyor Indonesia Lussy Ariani Seba menjelaskan bagaimana BUMN mendorong kesetaraan gender serta kesempatan untuk setiap karyawan dari berbagai latar belakang untuk berkarya di BUMN. Kesetaraan gender ini juga menjadi tujuaj SDGs nomor lima. "Dalam rangka efektifitas pengelolaan dan pengembangan karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan individu, diperlukan suatu sistem terpadu, terstruktur dan terintegrasi untuk memastikan business sustainability melalui Talent Management . Ini yang dilakukan di Surveyor Indonesia," ujar Lussy. Sesuai arahan Erick Thohir, ucap Lussy, dengan berbagai talent management tersebut, peran perempuan dalam meningkatkan bisnis Perseroan juga terus meningkat. "Saat ini PT Surveyor Indonesia juga tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai, keberagaman, tidak ada diskriminasi dan kekerasan," ucap perempuan yang juga menjabat sebagai Anggota Bidang Kajian Perempuan di Srikandi BUMN itu. Dengan bergai upaya tersebut, Lussy yakin peran BUMN dalam meningkatkan ekonomi nasional akan semakin meningkat. Program SDGs di PTSI juga diperjelas oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Surveyor Indonesia Rosmanidar Zulkifli. Dia memaparkan dalam pemberdayaan masyarakat, PTSI juga mengandalkan program Corporate Social Responsibility (CSR). "Program CSR yang dijalankan PTSI ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa membantu mengurangi kemiskinan, seperti yang menjadi salah sau tujuan SDGs," tambah Lussy. Kegiatan Srikandi BUMN Goes To Campus juga diapresiasi oleh Rektor Universitas Halu Oleo, Prof Muhammad Zamrun Firihu. Dia menjelaskan, dewasa ini perempuan- perempuan Indonesia sudah merambah di segala profesi mulai dari presiden, gubernur, bupati, rektor, sampai pemimpin partai dan lainnya. Artinya perempuan Indonesia itu sudah sangat hebat- hebat, seperti yang sudah di cita-citakan oleh Raden Ajeng (RA) Kartini sekarang sudah mulai terwujud yakni yang memperjuangkan emansipasi wanita. "Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Srikandi BUMN yang sudah memilih kampus hijau itu menjadi salah satu tujuan sosialisasi bagaimana agar peran-peran BUMN di Indonesia untuk mengawal pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah," kata Zamrun. Selain itu, BUMN yang hadir pada kesempatan ini yaitu PT Surveyor Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Pegadaian, PT Antam, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan Indonesia Power juga memberikan sejumlah bantuan kepada universitas antara lain: pelatihan Awareness Halal dan Awareness TKDN dari Surveyor Indonesia, Sustainability Acceleration Program: Mangrove Center of Excellence dari Antam, pelatihan awareness Dekarbonisasi dari BKI, serta doorprize menarik berupa tabungan emas, laptop, dan lainnya. Selain itu, Telkomsel juga memberikan bantuan layanan dan solusi digital bagi kampus dalam bentuk peningkatan kualitas internet di empat titik lokasi UHO. Diharapkan melalui kegiatan ini, mahasiswa makin mengenal peran BUMN dalam mendukung program pemerintah mencapai tujuan berkelanjutan dan mengajak universitas mengambil peran aktif di dalamnya melalui pengetahuan, inovasi, dan solusi untuk pembangunan berkelanjutan. Ask me! Erick Ungkap Peran Srikandi BUMN dalam Lingkungan Kerja yang Inklusif Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka acara Srikandi BUMN Goes To Campus 2023 di Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Melalui pesan videonya, Erick menjelaskan visi dan misi yang ditugaskannya kepada Srikandi BUMN ini. + + + + + "Melalui Srikandi BUMN, Kementerian BUMN ingin menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi siapa saja tanpa memandang gender atau latar belakang lainnya," ucap Erick pada Jumat (15/9/2023). + + + + Baca Juga + + + Bantuan Benih Ikan Nila Hasil Kolaborasi BSI dengan Program Bakti Sosial BUMN. + + Erick Sebut Dividen BUMN yang Capai Rp 80 Triliun Sokong Program Kerakyatan + + Erick Thohir: BUMN Berbisnis untuk Menguntungkan Bangsa Sendiri + + + Erick menargetkan pada 2023 sebanyak 25 persen direksi BUMN berasal dari kaum perempuan. Untuk itu, berbagai program telah disiapkan, mulai dari penjaringan talenta hingga menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman bagi perempuan. + "Kegiatan Srikandi BUMN Goes To Campus ini menjadi kesempatan yang baik bagi kalian semua untuk dapat mengenal lebih dekat peran penting BUMN dalam menggerakan roda perekonomian bangsa serta mengeksplore bagaimana kalian bisa berkontribusi bersama BUMN," kata Erick. + + + + Ketua Srikandi BUMN, Tina T Kemala Intan mengatakan kegiatan ini sebagai bagian dari amplifikasi kemajuan BUMN dalam percepatan pembangunan berkelanjutan (SDGs) baik di dalam internal perusahaan dan peran sebagai agent of change di masyarakat. Tina menyampaikan agen perubahan dilakukan dengan meningkatkan peran kepemimpinan perempuan di dunia usaha dan pemberdayaan perempuan sehingga bisa memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun mendorong pertumbuhan berkelanjutan. + "Terima kasih kepada PT Surveyor Indonesia yang sudah menyelenggarakan kegiatan Srikandi BUMN Goes To Campus di Universitas Halu Oleo, Kendari hari ini. Semoga para mahasiswi dan mahasiswa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini," ucap Tina. + Dalam paparanya di Srikandi BUMN Goes To Campus, Direktur Sumber Daya Manusia PT Surveyor Indonesia Lussy Ariani Seba menjelaskan bagaimana BUMN mendorong kesetaraan gender serta kesempatan untuk setiap karyawan dari berbagai latar belakang untuk berkarya di BUMN. Kesetaraan gender ini juga menjadi tujuaj SDGs nomor lima. + "Dalam rangka efektifitas pengelolaan dan pengembangan karyawan untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan individu, diperlukan suatu sistem terpadu, terstruktur dan terintegrasi untuk memastikan business sustainability melalui Talent Management . Ini yang dilakukan di Surveyor Indonesia," ujar Lussy. + Sesuai arahan Erick Thohir, ucap Lussy, dengan berbagai talent management tersebut, peran perempuan dalam meningkatkan bisnis Perseroan juga terus meningkat. "Saat ini PT Surveyor Indonesia juga tengah berupaya menciptakan lingkungan kerja yang saling menghargai, keberagaman, tidak ada diskriminasi dan kekerasan," ucap perempuan yang juga menjabat sebagai Anggota Bidang Kajian Perempuan di Srikandi BUMN itu. + Dengan bergai upaya tersebut, Lussy yakin peran BUMN dalam meningkatkan ekonomi nasional akan semakin meningkat. + Program SDGs di PTSI juga diperjelas oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Surveyor Indonesia Rosmanidar Zulkifli. Dia memaparkan dalam pemberdayaan masyarakat, PTSI juga mengandalkan program Corporate Social Responsibility (CSR). "Program CSR yang dijalankan PTSI ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga bisa membantu mengurangi kemiskinan, seperti yang menjadi salah sau tujuan SDGs," tambah Lussy. + Kegiatan Srikandi BUMN Goes To Campus juga diapresiasi oleh Rektor Universitas Halu Oleo, Prof Muhammad Zamrun Firihu. Dia menjelaskan, dewasa ini perempuan- perempuan Indonesia sudah merambah di segala profesi mulai dari presiden, gubernur, bupati, rektor, sampai pemimpin partai dan lainnya. Artinya perempuan Indonesia itu sudah sangat hebat- hebat, seperti yang sudah di cita-citakan oleh Raden Ajeng (RA) Kartini sekarang sudah mulai terwujud yakni yang memperjuangkan emansipasi wanita. + "Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Srikandi BUMN yang sudah memilih kampus hijau itu menjadi salah satu tujuan sosialisasi bagaimana agar peran-peran BUMN di Indonesia untuk mengawal pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah," kata Zamrun. + Selain itu, BUMN yang hadir pada kesempatan ini yaitu PT Surveyor Indonesia, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Pegadaian, PT Antam, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dan Indonesia Power juga memberikan sejumlah bantuan kepada universitas antara lain: pelatihan Awareness Halal dan Awareness TKDN dari Surveyor Indonesia, Sustainability Acceleration Program: Mangrove Center of Excellence dari Antam, pelatihan awareness Dekarbonisasi dari BKI, serta doorprize menarik berupa tabungan emas, laptop, dan lainnya. + Selain itu, Telkomsel juga memberikan bantuan layanan dan solusi digital bagi kampus dalam bentuk peningkatan kualitas internet di empat titik lokasi UHO. Diharapkan melalui kegiatan ini, mahasiswa makin mengenal peran BUMN dalam mendukung program pemerintah mencapai tujuan berkelanjutan dan mengajak universitas mengambil peran aktif di dalamnya melalui pengetahuan, inovasi, dan solusi untuk pembangunan berkelanjutan. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s4w3h7349_holding-pupuk-indonesia-dinobatkan-pengelolaan-logistik-terbaik-2023.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s4w3h7349_holding-pupuk-indonesia-dinobatkan-pengelolaan-logistik-terbaik-2023.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c9d53d3ddc25f982a3206ddde4d58a82f4624d44 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s4w3h7349_holding-pupuk-indonesia-dinobatkan-pengelolaan-logistik-terbaik-2023.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4w3h7349/holding-pupuk-indonesia-dinobatkan-pengelolaan-logistik-terbaik-2023 +title: "Holding Pupuk Indonesia Dinobatkan Pengelolaan Logistik Terbaik 2023 | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:41:53 +source_type: news +quality_score: 71 +is_priority: false +--- + +# Holding Pupuk Indonesia Dinobatkan Pengelolaan Logistik Terbaik 2023 | Republika Online + +Digitalisasi pengelolaan logistik di pabrik menjamin penyaluran pupuk bersubsidi REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Petrokimia Gresik, anggota holding Pupuk Indonesia dinobatkan sebagai Supply Chain Innovator of The Years (Company) saat ajang Bisnis Indonesia Logistic Award (BILA) 2023 atas kinerja dalam pengelolaan logistik. Penghargaan ini secara simbolis diterima oleh SVP Pengelolaan Pergudangan dan Pelabuhan Petrokimia Gresik, Andri Puji Handoyo mewakili Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, di Jakarta, Selasa (28/11/2023). Terpisah, Dwi Satriyo menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan. Dia mengungkapkan penghargaan ini diberikan stakeholder kepada Petrokimia Gresik karena inovasi perusahaan bidang pengelolaan stok dinilai mampu mengurangi biaya logistik, serta mendukung peningkatan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia. "Sementara bagi Petrokimia Gresik, kinerja supply chain dan logistik yang efektif dan efisien adalah keniscayaan. Inovasi pada rantai pasok yang kami lakukan merupakan upaya perusahaan untuk melindungi konsumen melalui produk yang berdaya saing dan terjamin ketersediaannya di pasaran," kata Dwi Satriyo melalui siaran pers, Rabu (29/11/2023). Dia pun menjelaskan, kelancaran Petrokimia Gresik dalam menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah tidak lepas dari inovasi-inovasi perusahaan bidang logistik dan supply chain . Mengingat Petrokimia Gresik memiliki peran strategis menyalurkan pupuk bersubsidi lebih dari 3,1 juta ton baik Urea maupun NPK ke Indonesia. "Digitalisasi dalam pengelolaan logistik di pabrik membantu Petrokimia Gresik dalam menjamin kelancaran perusahaan menyalurkan pupuk bersubsidi dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," tandas Dwi Satriyo. Adapun inovasi dalam pengelolaan logistik yang menarik perhatian dewan juri BILA 2023, pertama adalah Warehouse Management System (WMS) yang merupakan aplikasi digital dan terintegrasi pengelolaan pergudangan di Gudang Lini I Petrokimia Gresik. Aplikasi ini digunakan sebagai pencatatan aktivitas handling produk di gudang secara real time. "Semua proses pengelolaan pergudangan tercatat dan diawasi dengan sistem yang baik, dampak positif dari penerapan aplikasi ini diantaranya menyumbangkan penghematan, menurunkan risiko kerusakan produk sehingga pupuk yang diterima petani terjamin kualitasnya," ujar Dwi Satriyo. Inovasi kedua, yaitu Digital Transport Management System (DTMS) yang merupakan Project Improvement untuk menunjang pemindahan material internal antargudang atau tempat di dalam lingkup area Petrokimia Gresik. DTMS berfungsi sebagai platform yang memudahkan user untuk melakukan order dan pelayanan pemindahan material melalui truck secara realtime dan handal. DTMS juga berperan sebagai sistem monitoring kegiatan pemindahan material, serta monitoring performa kinerja driver dalam pelayanannya. Ketiga, Internal Supply Chain Excellence (ISCE) atau program pada rantai kegiatan pengelolaan logistik mulai dari proses unloading bahan baku dari kapal di pelabuhan, pengiriman ke gudang dan pabrik, sampai menjadi produk siap jual. Penerapan ekosistem ISCE menjadikan proses pengelolaan logistik semakin optimal dan perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui optimalisasi pasokan produk. Inovasi terakhir yang mengantarkan dicapainya penghargaan ini adalah Customer Centric Excellence (2CE). Tujuan inovasi ini untuk mengoptimalkan proses operasional di pergudangan melalui kegiatan perencanaan produksi dan penjualan. 2CE sendiri merupakan sistem yang berbasis website sehingga dapat diakses dari manapun. Adanya inovasi ini akan berdampak pada beberapa sektor diantaranya kegiatan perencanaan penjualan ke produksi lebih termonitor, pembuatan pengantar pengambilan produk dapat dilakukan dari mana saja serta meningkatkan pelayanan pemuatan di gudang Lini I. “Prinsipnya, Petrokimia Gresik siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan Pemerintah, yaitu memproduksi pupuk sesuai penugasan dan memastikan distribusinya. Sementara penerapan digitalisasi akan menjamin hasil yang optimal dalam upaya kami menjalankan amanah tersebut,” tutur Dwi Satriyo. Ask me! Holding Pupuk Indonesia Dinobatkan Pengelolaan Logistik Terbaik 2023 Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Petrokimia Gresik, anggota holding Pupuk Indonesia dinobatkan sebagai Supply Chain Innovator of The Years (Company) saat ajang Bisnis Indonesia Logistic Award (BILA) 2023 atas kinerja dalam pengelolaan logistik. Penghargaan ini secara simbolis diterima oleh SVP Pengelolaan Pergudangan dan Pelabuhan Petrokimia Gresik, Andri Puji Handoyo mewakili Direktur Utama Petrokimia Gresik, Dwi Satriyo Annurogo, di Jakarta, Selasa (28/11/2023). + + + + + Terpisah, Dwi Satriyo menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan. Dia mengungkapkan penghargaan ini diberikan stakeholder kepada Petrokimia Gresik karena inovasi perusahaan bidang pengelolaan stok dinilai mampu mengurangi biaya logistik, serta mendukung peningkatan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia. + + + + "Sementara bagi Petrokimia Gresik, kinerja supply chain dan logistik yang efektif dan efisien adalah keniscayaan. Inovasi pada rantai pasok yang kami lakukan merupakan upaya perusahaan untuk melindungi konsumen melalui produk yang berdaya saing dan terjamin ketersediaannya di pasaran," kata Dwi Satriyo melalui siaran pers, Rabu (29/11/2023). + Dia pun menjelaskan, kelancaran Petrokimia Gresik dalam menyalurkan pupuk bersubsidi ke berbagai daerah tidak lepas dari inovasi-inovasi perusahaan bidang logistik dan supply chain . Mengingat Petrokimia Gresik memiliki peran strategis menyalurkan pupuk bersubsidi lebih dari 3,1 juta ton baik Urea maupun NPK ke Indonesia. + + + + "Digitalisasi dalam pengelolaan logistik di pabrik membantu Petrokimia Gresik dalam menjamin kelancaran perusahaan menyalurkan pupuk bersubsidi dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional," tandas Dwi Satriyo. + Adapun inovasi dalam pengelolaan logistik yang menarik perhatian dewan juri BILA 2023, pertama adalah Warehouse Management System (WMS) yang merupakan aplikasi digital dan terintegrasi pengelolaan pergudangan di Gudang Lini I Petrokimia Gresik. Aplikasi ini digunakan sebagai pencatatan aktivitas handling produk di gudang secara real time. + "Semua proses pengelolaan pergudangan tercatat dan diawasi dengan sistem yang baik, dampak positif dari penerapan aplikasi ini diantaranya menyumbangkan penghematan, menurunkan risiko kerusakan produk sehingga pupuk yang diterima petani terjamin kualitasnya," ujar Dwi Satriyo. + Inovasi kedua, yaitu Digital Transport Management System (DTMS) yang merupakan Project Improvement untuk menunjang pemindahan material internal antargudang atau tempat di dalam lingkup area Petrokimia Gresik. DTMS berfungsi sebagai platform yang memudahkan user untuk melakukan order dan pelayanan pemindahan material melalui truck secara realtime dan handal.  + DTMS juga berperan sebagai sistem monitoring kegiatan pemindahan material, serta monitoring performa kinerja driver dalam pelayanannya. + Ketiga, Internal Supply Chain Excellence (ISCE) atau program pada rantai kegiatan pengelolaan logistik mulai dari proses unloading bahan baku dari kapal di pelabuhan, pengiriman ke gudang dan pabrik, sampai menjadi produk siap jual. Penerapan ekosistem ISCE menjadikan proses pengelolaan logistik semakin optimal dan perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan melalui optimalisasi pasokan produk.  + Inovasi terakhir yang mengantarkan dicapainya penghargaan ini adalah Customer Centric Excellence (2CE). Tujuan inovasi ini untuk mengoptimalkan proses operasional di pergudangan melalui kegiatan perencanaan produksi dan penjualan. 2CE sendiri merupakan sistem yang berbasis website sehingga dapat diakses dari manapun. + Adanya inovasi ini akan berdampak pada beberapa sektor diantaranya kegiatan perencanaan penjualan ke produksi lebih termonitor, pembuatan pengantar pengambilan produk dapat dilakukan dari mana saja serta meningkatkan pelayanan pemuatan di gudang Lini I. + “Prinsipnya, Petrokimia Gresik siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan Pemerintah, yaitu memproduksi pupuk sesuai penugasan dan memastikan distribusinya. Sementara penerapan digitalisasi akan menjamin hasil yang optimal dalam upaya kami menjalankan amanah tersebut,” tutur Dwi Satriyo. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:45 WIB + + Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s5icf1490_pusat-keuangan-di-ikn-jadi-peluang-pertumbuhan-baru.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s5icf1490_pusat-keuangan-di-ikn-jadi-peluang-pertumbuhan-baru.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5f830791034ce73595d3f0329fd5cbdd051adc52 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s5icf1490_pusat-keuangan-di-ikn-jadi-peluang-pertumbuhan-baru.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s5icf1490/pusat-keuangan-di-ikn-jadi-peluang-pertumbuhan-baru +title: "Pusat Keuangan di IKN Jadi Peluang Pertumbuhan Baru | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:50:28 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Pusat Keuangan di IKN Jadi Peluang Pertumbuhan Baru | Republika Online + +Saat ini rencana detail tata ruang pusat keuangan di IKN telah ada. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, pembangunan pusat keuangan ( financial center ) di IKN dapat menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi baru di daerah lain. "Bukan berarti dibuat financial center baru kemudian yang lama (di Jakarta) tidak akan berfungsi lagi, masih bisa karena peluang pertumbuhan ekonominya bertambah. Itulah Ibu Kota Nusantara kita menciptakan pertumbuhan ekonomi di tempat lain sehingga terjadi pemerataan," kata Agung saat ditemui di sela acara Workshop on International Financial Center di Ibu Kota Nusantara di Jakarta, Senin (11/12/2023). Agung menyampaikan, saat ini rencana detail tata ruang pusat keuangan di IKN telah ada. Akan tetapi, diperlukan rencana pembangunan urban design guideline . Setelah hal itu rampung, OIKN akan membuat paket investasi untuk ditawarkan ke investor. Setelah mendapatkan investor, akan dilanjutkan dengan proses negosiasi, studi, kerja sama, kerja sama. Setelah melewati proses-proses tersebut baru akan dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking .  Dalam mengembangkan rencana pembangunan pusat keuangan di IKN, OIKN menggaet Pemerintah Shenzhen, sebuah kota di China yang didesain menjadi Zona Ekonomi Ekslusif oleh Pemerintah China. "Shenzhen adalah satu model yang cocok untuk Nusantara karena Shenzhen 40 tahun lalu juga adalah sebuah desa nelayan yang sepi, penduduk tidak sampai 300 ribu," kata Agung. Pusat keuangan di IKN adalah proyek yang mulai dikembangkan pada Juni lalu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdasar pada PP Nomor 12 Tahun 2023 yang memberi kemudahan berinvestasi universal di IKN. Nantinya kawasan pusat keuangan dengan proyeksi luas 17 ribu hektare itu akan memiliki ruang lingkup yang luas di mana mencakup pusat keberlanjutan, pusat komoditas, pusat keuangan Islam, pusat ventura, pusat asuransi, dan pusat Dana Investasi Real Estat (DIRE). Deputi Direktur Digitalisasi Pusat Keuangan dan Transformasi Perbankan OJK, Zulkifli Salim mengatakan bahwa pihaknya mendorong sektor perbankan untuk masuk terlebih dahulu ke pusat keuangan IKN karena dapat menarik pelaku sektor bisnis dan keuangan lainnya untuk melakukan hal yang sama. Menurut Zulkifli, sudah ada minat dari perbankan untuk masuk ke IKN. Dia mengatakan pembangunan fisik pusat keuangan di IKN dimulai pada 2025 karena saat ini pemerintah masih berfokus membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP). "Untuk pembangunan fisiknya sendiri kalau kita lihat di masterplan -nya Otorita IKN mulai dibangun 2025 untuk fisiknya, karena sekarang ini pemerintah fokus di KIPP," ujar Zulkifli. Ask me! Pusat Keuangan di IKN Jadi Peluang Pertumbuhan Baru Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, pembangunan pusat keuangan ( financial center ) di IKN dapat menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi baru di daerah lain. + + + + + "Bukan berarti dibuat financial center baru kemudian yang lama (di Jakarta) tidak akan berfungsi lagi, masih bisa karena peluang pertumbuhan ekonominya bertambah. Itulah Ibu Kota Nusantara kita menciptakan pertumbuhan ekonomi di tempat lain sehingga terjadi pemerataan," kata Agung saat ditemui di sela acara Workshop on International Financial Center di Ibu Kota Nusantara di Jakarta, Senin (11/12/2023). + + + + + Baca Juga + + + Otorita Terima 323 Surat Pernyataan Minat Berinvestasi di IKN + + Pembangunan Rusun ASN di IKN Adopsi Konsep Bangunan Hijau + + Bank Tanah: Reforma Agraria Bantu Pembangunan Bandara VVIP IKN + + + Agung menyampaikan, saat ini rencana detail tata ruang pusat keuangan di IKN telah ada. Akan tetapi, diperlukan rencana pembangunan urban design guideline . Setelah hal itu rampung, OIKN akan membuat paket investasi untuk ditawarkan ke investor. + Setelah mendapatkan investor, akan dilanjutkan dengan proses negosiasi, studi, kerja sama, kerja sama. Setelah melewati proses-proses tersebut baru akan dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking .  Dalam mengembangkan rencana pembangunan pusat keuangan di IKN, OIKN menggaet Pemerintah Shenzhen, sebuah kota di China yang didesain menjadi Zona Ekonomi Ekslusif oleh Pemerintah China. + + + + "Shenzhen adalah satu model yang cocok untuk Nusantara karena Shenzhen 40 tahun lalu juga adalah sebuah desa nelayan yang sepi, penduduk tidak sampai 300 ribu," kata Agung.   + Pusat keuangan di IKN adalah proyek yang mulai dikembangkan pada Juni lalu oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berdasar pada PP Nomor 12 Tahun 2023 yang memberi kemudahan berinvestasi universal di IKN. + Nantinya kawasan pusat keuangan dengan proyeksi luas 17 ribu hektare itu akan memiliki ruang lingkup yang luas di mana mencakup pusat keberlanjutan, pusat komoditas, pusat keuangan Islam, pusat ventura, pusat asuransi, dan pusat Dana Investasi Real Estat (DIRE). + Deputi Direktur Digitalisasi Pusat Keuangan dan Transformasi Perbankan OJK, Zulkifli Salim mengatakan bahwa pihaknya mendorong sektor perbankan untuk masuk terlebih dahulu ke pusat keuangan IKN karena dapat menarik pelaku sektor bisnis dan keuangan lainnya untuk melakukan hal yang sama. + Menurut Zulkifli, sudah ada minat dari perbankan untuk masuk ke IKN. Dia mengatakan pembangunan fisik pusat keuangan di IKN dimulai pada 2025 karena saat ini pemerintah masih berfokus membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP). + "Untuk pembangunan fisiknya sendiri kalau kita lihat di masterplan -nya Otorita IKN mulai dibangun 2025 untuk fisiknya, karena sekarang ini pemerintah fokus di KIPP," ujar Zulkifli. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s5x0i2430_sinergi-pertamina-grup-patra-jasa-bekerja-sama-bangun-pengelolaan-limbah-minyak.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s5x0i2430_sinergi-pertamina-grup-patra-jasa-bekerja-sama-bangun-pengelolaan-limbah-minyak.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..52a193235da762ca9ebbe0e4fc2185cff27c7a78 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s5x0i2430_sinergi-pertamina-grup-patra-jasa-bekerja-sama-bangun-pengelolaan-limbah-minyak.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s5x0i2430/sinergi-pertamina-grup-patra-jasa-bekerja-sama-bangun-pengelolaan-limbah-minyak +title: "Sinergi Pertamina Grup, Patra Jasa Bekerja Sama Bangun Pengelolaan Limbah Minyak | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:41:17 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Sinergi Pertamina Grup, Patra Jasa Bekerja Sama Bangun Pengelolaan Limbah Minyak | Republika Online + +Patra Jasa mendukung penuh program pilot project aggregator. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Patra Jasa berkolaborasi dengan PT Pertamina Patra Niaga membangun pilot project aggregator untuk pengambilan Used Cooking Oil (UCO) atau limbah minyak. Proyek ini diharapkan bisa mengembangkan portofolio dalam pengelolaan energi hijau atau green energy. Patra Jasa adalah perusahaan yang bergerak melalui tiga pilar bisnis. Dua di antaranya adalah Hotels and Resorts. Selain Patra Jasa, Anak Perusahaan Pertamina lain seperti PT Pertamina Bina Media (IHC) juga turut andil dalam pengembangan bisnis Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah. Bersama-sama akan dilakukan kajian mengenai UCO aggregator di lingkungan rumah sakit dan hotel "Tentunya menghasilkan limbah UCO yang tidak dapat terelakkan," kata Direktur Utama Patra Jasa, Putut Ariwibowo, saat Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Sinergi Pertamina Grup (Pertamina Patra Niaga - Patra Jasa), Senin, 11 Desember 2023. Limbah UCO dari 10 Hotel yang dikelola Patra Jasa menghasilkan 350 liter UCO dalam sebulan. Saat ini, Patra Jasa bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mengelola limbah UCO agar dapat diolah kembali. "Tentu bukan angka yang sedikit, mengingat UCO merupakan salah satu limbah yang dapat dipergunakan untuk program green energy," kata Putut. Dia berharap pilot project bersama PT Pertamina Patra Niaga ini dapat menjadi salah satu solusi mengelola UCO. Khususnya, bagi unit hotel Patra Jasa di Jawa Barat dan Jakarta, yakni Patra Cirebon Hotel & Convention, Patra Bandung Hotel, Patra Anyer Hotel, dan Patra Jakarta Hotel. Patra Jasa mendukung penuh program pilot project aggregator atau pengambilan UCO ini. "Saya yakin sinergi dengan Pertamina Group ini dapat berkontribusi menciptakan inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Tak lain untuk mendukung komitmen Indonesia mencapai target Net Zero Emission Indonesia pada 2060," kata Putut. Penandatanganan MoU Sinergi Pertamina Grup (Pertamina Patra Niaga - Patra Jasa) ini dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Arief Setiawan Handoko; Direktur Medis PT Pertamina Bina Medika IHC Lia Gardenia Partakusuma; jajaran Manajemen PT Pertamina (Persero); jajaran Direksi PT Patra Jasa; serta seluruh Manajemen PT Pertamina Patra Niaga, PT Perusahaan Gas Negara, PT Pertamina Bina Medika IHC, dan PT Patra Jasa. Ask me! Sinergi Pertamina Grup, Patra Jasa Bekerja Sama Bangun Pengelolaan Limbah Minyak Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Patra Jasa berkolaborasi dengan PT Pertamina Patra Niaga membangun pilot project aggregator untuk pengambilan Used Cooking Oil (UCO) atau limbah minyak. Proyek ini diharapkan bisa mengembangkan portofolio dalam pengelolaan energi hijau atau green energy. + + + + + Patra Jasa adalah perusahaan yang bergerak melalui tiga pilar bisnis. Dua di antaranya adalah Hotels and Resorts. Selain Patra Jasa, Anak Perusahaan Pertamina lain seperti PT Pertamina Bina Media (IHC) juga turut andil dalam pengembangan bisnis Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah. Bersama-sama akan dilakukan kajian mengenai UCO aggregator di lingkungan rumah sakit dan hotel + + + + + Baca Juga + + + Bawa Empat Dokumen Saja, 15 Ribuan KPM di Kapuas Hulu Terima Bansos El Nino + + Pesan dan Hikmah yang Dipetik dari Kisah Qarun dalam Alquran  + + Mendagri Pastikan Pencopotan Pj Kepala Daerah tak Netral Terus Berlanjut + + + "Tentunya menghasilkan limbah UCO yang tidak dapat terelakkan," kata Direktur Utama Patra Jasa, Putut Ariwibowo, saat Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Sinergi Pertamina Grup (Pertamina Patra Niaga - Patra Jasa), Senin, 11 Desember 2023. + Limbah UCO dari 10 Hotel yang dikelola Patra Jasa menghasilkan 350 liter UCO dalam sebulan. Saat ini, Patra Jasa bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mengelola limbah UCO agar dapat diolah kembali. + + + + "Tentu bukan angka yang sedikit, mengingat UCO merupakan salah satu limbah yang dapat dipergunakan untuk program green energy," kata Putut. + Dia berharap pilot project bersama PT Pertamina Patra Niaga ini dapat menjadi salah satu solusi mengelola UCO. Khususnya, bagi unit hotel Patra Jasa di Jawa Barat dan Jakarta, yakni Patra Cirebon Hotel & Convention, Patra Bandung Hotel, Patra Anyer Hotel, dan Patra Jakarta Hotel. + Patra Jasa mendukung penuh program pilot project aggregator atau pengambilan UCO ini. "Saya yakin sinergi dengan Pertamina Group ini dapat berkontribusi menciptakan inovasi yang dapat mendorong pertumbuhan energi terbarukan. Tak lain untuk mendukung komitmen Indonesia mencapai target Net Zero Emission Indonesia pada 2060," kata Putut. + Penandatanganan MoU Sinergi Pertamina Grup (Pertamina Patra Niaga - Patra Jasa) ini dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan; Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Arief Setiawan Handoko; Direktur Medis PT Pertamina Bina Medika IHC Lia Gardenia Partakusuma; jajaran Manajemen PT Pertamina (Persero); jajaran Direksi PT Patra Jasa; serta seluruh Manajemen PT Pertamina Patra Niaga, PT Perusahaan Gas Negara, PT Pertamina Bina Medika IHC, dan PT Patra Jasa. +   +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s9b4n9502_naiknya-harga-beras-bisa-picu-inflasi-bulanan-februari-lebih-tinggi.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s9b4n9502_naiknya-harga-beras-bisa-picu-inflasi-bulanan-februari-lebih-tinggi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7f56eb72ac19dbaee7b64d24ee10ebe50fc1cec8 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_s9b4n9502_naiknya-harga-beras-bisa-picu-inflasi-bulanan-februari-lebih-tinggi.md @@ -0,0 +1,111 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/s9b4n9502/naiknya-harga-beras-bisa-picu-inflasi-bulanan-februari-lebih-tinggi +title: "Naiknya Harga Beras Bisa Picu Inflasi Bulanan Februari Lebih Tinggi | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:42 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Naiknya Harga Beras Bisa Picu Inflasi Bulanan Februari Lebih Tinggi | Republika Online + +Tingginya harga beras saat ini disebut disebabkan oleh faktor musiman. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak awal 2024, masyarakat mulai menghadapi tingginya harga beras dan berkontribusi dalam inflasi Januari 2023. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan naiknya harga beras ini juga akan memberikan dampak pada inflasi bulan ini. "Inflasi bulanannya bisa lebih tinggi dibanding Januari kemarin, tapi tetap di bawah 0,1 persen," kata Faisal kepada Republika , Jumat (23/2/2024). Meskipun begitu, Faisal menuturkan tingginya harga beras saat ini memang disebabkan oleh faktor musiman. Selain itu juga saat ini masih dalam kondisi telat panen sehingga membuat harga beras cenderung tinggi. Faisal memproyeksikan harga beras dapat berubah setelah kondisi musiman tersebut berakhir. "Tapi nanti pada Maret 2023 mestinya (harga beras) sudah turun," tutur Faisal. Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman mengungkapkan kenaikan harga beras pada Januari 2024 berdampak kepada inflasi bulanan sebesar 0,64 persen. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan harga beras memiliki bobot sebesar 3,43 persen terhadap inflasi bulanan jika menggunakan SBH 2022 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). "Sehingga ini kenapa salah satu penyebab inflasi volatile food kita (Januari 2024) sebesar 7,32 persen," kata Aida dalam konferensi pers RDG Bulanan BI Februari 2024, Rabu (21/2/2024). Aida memaparkan berdasarkan survei pantauan harga yang dilakukan BI, harga beras terpantau naik signifikan di beberapa daerah. Seperti di Nusa Tenggara Barat, Aida menyebut harga beras sudah menyentuhnya Rp 12.947 per kilogram dan di Kalimantan Tengah mencapai Rp 18.800 per kilogram. Aida menuturkan, penyebab kenaikan harga beras karena kondisi El Nino yang mengganggu musim tanam. Meskipun saat ini sudah musim hujan, Aida mengungkapkan kondisi tersebut baru 70 persen. "Musim hujan baru 70 persen. Kalau dibandingkan Januari tahun lalu sudah 77 persen. Ini akibatnya ada pergeseran periode tanam beras," ujar Aida. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Aida mengatakan pemerintah sudah melakukan penguatan cadang beras pemerintah (CBP). Aida memastikan sejauh ini stok beras dinilai sudah cukup untuk konsumsi nasional. "CBP itu bulan Januari hampir 1,2 juta ton, artinya kecukupan pasokan itu ada," ungkap Aida. Untuk itu, Aida menyebut saat ini pemerintah terus melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Selain itu juga melaksanakan operasi pasar untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan hingg penyaluran bantaun beras untuk Januari, Maret, April, dan Juni 2024. Aida menambahkan meskipun harga beras memicu kenaikan namun inflasi masih tetap terjaga. "Sejauh ini memang kita lihat ada kenaikan tapi mudah2m-mudahan under control dan kita punya targetnya volatile food tidak jauh-jauh dari lima persen," jelas Aida. Ask me! Naiknya Harga Beras Bisa Picu Inflasi Bulanan Februari Lebih Tinggi Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejak awal 2024, masyarakat mulai menghadapi tingginya harga beras dan berkontribusi dalam inflasi Januari 2023. Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengungkapkan naiknya harga beras ini juga akan memberikan dampak pada inflasi bulan ini. + + + + "Inflasi bulanannya bisa lebih tinggi dibanding Januari kemarin, tapi tetap di bawah 0,1 persen," kata Faisal kepada Republika , Jumat (23/2/2024). + + + + + Baca Juga + + + Pemkot Palembang Jual Paket Beras 5 Kg dan Minyak Satu Liter Rp 67 Ribu + + Prabowo dan Menhan Australia akan Teken Kerja Sama Pertahanan Terbesar + + Pemerintah Berikan Insentif PPnBM Kendaraan Listrik + + Meskipun begitu, Faisal menuturkan tingginya harga beras saat ini memang disebabkan oleh faktor musiman. Selain itu juga saat ini masih dalam kondisi telat panen sehingga membuat harga beras cenderung tinggi. Faisal memproyeksikan harga beras dapat berubah setelah kondisi musiman tersebut berakhir. "Tapi nanti pada Maret 2023 mestinya (harga beras) sudah turun," tutur Faisal. + + + Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman mengungkapkan kenaikan harga beras pada Januari 2024 berdampak kepada inflasi bulanan sebesar 0,64 persen. Hal tersebut mengakibatkan kenaikan harga beras memiliki bobot sebesar 3,43 persen terhadap inflasi bulanan jika menggunakan SBH 2022 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). "Sehingga ini kenapa salah satu penyebab inflasi volatile food kita (Januari 2024) sebesar 7,32 persen," kata Aida dalam konferensi pers RDG Bulanan BI Februari 2024, Rabu (21/2/2024). Aida memaparkan berdasarkan survei pantauan harga yang dilakukan BI, harga beras terpantau naik signifikan di beberapa daerah. Seperti di Nusa Tenggara Barat, Aida menyebut harga beras sudah menyentuhnya Rp 12.947 per kilogram dan di Kalimantan Tengah mencapai Rp 18.800 per kilogram. Aida menuturkan, penyebab kenaikan harga beras karena kondisi El Nino yang mengganggu musim tanam. Meskipun saat ini sudah musim hujan, Aida mengungkapkan kondisi tersebut baru 70 persen. "Musim hujan baru 70 persen. Kalau dibandingkan Januari tahun lalu sudah 77 persen. Ini akibatnya ada pergeseran periode tanam beras," ujar Aida. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Aida mengatakan pemerintah sudah melakukan penguatan cadang beras pemerintah (CBP). Aida memastikan sejauh ini stok beras dinilai sudah cukup untuk konsumsi nasional. "CBP itu bulan Januari hampir 1,2 juta ton, artinya kecukupan pasokan itu ada," ungkap Aida. Untuk itu, Aida menyebut saat ini pemerintah terus melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Selain itu juga melaksanakan operasi pasar untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan hingg penyaluran bantaun beras untuk Januari, Maret, April, dan Juni 2024. Aida menambahkan meskipun harga beras memicu kenaikan namun inflasi masih tetap terjaga. "Sejauh ini memang kita lihat ada kenaikan tapi mudah2m-mudahan under control dan kita punya targetnya volatile food tidak jauh-jauh dari lima persen," jelas Aida. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sbe9cm490_persiapan-mudik-pemudik-diimbau-patuhi-aturan-rekayasa-lalu-lintasnbsp.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sbe9cm490_persiapan-mudik-pemudik-diimbau-patuhi-aturan-rekayasa-lalu-lintasnbsp.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c8f76643fa78568262f5bdd6f396f5e51dcf0dba --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sbe9cm490_persiapan-mudik-pemudik-diimbau-patuhi-aturan-rekayasa-lalu-lintasnbsp.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sbe9cm490/persiapan-mudik-pemudik-diimbau-patuhi-aturan-rekayasa-lalu-lintasnbsp +title: "Persiapan Mudik, Pemudik Diimbau Patuhi Aturan Rekayasa Lalu Lintas  | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:49 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Persiapan Mudik, Pemudik Diimbau Patuhi Aturan Rekayasa Lalu Lintas  | Republika Online + +Menhub pun mengimbau agar masyarakat dapat mencari informasi terkini. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, meninjau kesiapan mudik area Jawa Tengah di Gerbang Tol Kalikangkung, Rabu (3/4/2024). Menhub pun mengimbau agar masyarakat dapat mencari informasi terkini serta mematuhi aturan terkait pengaturan rekayasa lalu lintas saat mudik. "Saya minta kepada masyarakat agar memantau informasi dari Kapolri melalui Kakorlantas terkait rekayasa lalu lintas di jalan tol dan jalan-jalan utama yang satu arah. Contoh, saat one way dari Jakarta, pengendara dari Jawa Tengah harus melalui jalan arteri, sehingga mereka siap untuk melakukan itu," kata Budi Karya dikutip dari siaran persnya. Ia juga mengingatkan agar pemudik memilih bus yang sudah dilaksanakan rampcheck serta supir yang sudah diberikan ijin, terutama jika menggunakan bus pariwisata. Seluruh pihak yang melanggar akan ditindak tegas dengan tidak diizinkan melanjutkan perjalanan. "Berkaitan dengan tempat wisata, Polda sudah melakukan persiapan, tetapi pemudik tetap harus memilih bus-bus yang sudah di-rampcheck dan supir yang sudah diberikan izin. Karena apabila tetap menggunakan bus yang belum di- rampcheck tersebut, maka Polda akan memerintahkan putar balik dan tidak boleh melanjutkan perjalanan," katanya. Sementara, Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, Jawa Tengah merupakan daerah yang menjadi tumpuan mudik di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penanganan arus mudik dan balik di kawasan ini penting sekali demi menjaga kelancaran arus mudik secara keseluruhan via darat di Pulau Jawa. "Setelah keluar dari Jakarta, di Jateng inilah ada pembagian perjalanan mudik. Ada yang ke Selatan dan ada yang ke Jawa Timur. Sehingga, kalau berhasil ditangani dengan baik, sekitar 50 persen urusan mudik darat di Jawa itu sudah teratasi," kata Muhadjir. Terkait rekayasa lalu lintas, Listyo Sigit menyampaikan, akan ada penambahan pintu exit tol , petugas tol tambahan dan pembaca kartu tol untuk mempercepat proses pembayaran tol. "Kami juga mengimbau agar masyarakat yang mudik jangan memaksakan diri. Disediakan rest area untuk istirahat sebentar. Juga, telah disiapkan jalur-jalur keluar yang mengarah ke jalur arteri dengan banyak tempat untuk istirahat. Hindari istirahat di bahu jalan karena berbahaya," kata Kapolri. Dukungan pengamanan mudik juga datang dari TNI. Panglima TNI Agus Subiyanto menyampaikan sebanyak 4.200 personel telah disiapkan untuk perbantuan kepada Polri terkait pengamanan arus mudik. TNI juga menyiapakan alat angkut darat, laut, dan udara apabila dibutuhkan. Ask me! Persiapan Mudik, Pemudik Diimbau Patuhi Aturan Rekayasa Lalu Lintas Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, meninjau kesiapan mudik area Jawa Tengah di Gerbang Tol Kalikangkung, Rabu (3/4/2024). + + + + + Menhub pun mengimbau agar masyarakat dapat mencari informasi terkini serta mematuhi aturan terkait pengaturan rekayasa lalu lintas saat mudik. + + + + + Baca Juga + + + Ribuan Pemudik Motor Padati Pelabuhan Ciwandan Banten Kamis Dini Hari + + Bey Machmudin Pastikan Kesiapan Arus Mudik di Jabar + + Pemudik Disarankan tak Bawa Kucing Peliharaan Saat Mudik, Rentan Stres + + + "Saya minta kepada masyarakat agar memantau informasi dari Kapolri melalui Kakorlantas terkait rekayasa lalu lintas di jalan tol dan jalan-jalan utama yang satu arah. Contoh, saat one way dari Jakarta, pengendara dari Jawa Tengah harus melalui jalan arteri, sehingga mereka siap untuk melakukan itu," kata Budi Karya dikutip dari siaran persnya. + Ia juga mengingatkan agar pemudik memilih bus yang sudah dilaksanakan rampcheck serta supir yang sudah diberikan ijin, terutama jika menggunakan bus pariwisata. Seluruh pihak yang melanggar akan ditindak tegas dengan tidak diizinkan melanjutkan perjalanan. + + + + "Berkaitan dengan tempat wisata, Polda sudah melakukan persiapan, tetapi pemudik tetap harus memilih bus-bus yang sudah di-rampcheck dan supir yang sudah diberikan izin. Karena apabila tetap menggunakan bus yang belum di- rampcheck tersebut, maka Polda akan memerintahkan putar balik dan tidak boleh melanjutkan perjalanan," katanya. + Sementara, Menko PMK Muhadjir Effendy mengungkapkan, Jawa Tengah merupakan daerah yang menjadi tumpuan mudik di Pulau Jawa. Oleh karena itu, penanganan arus mudik dan balik di kawasan ini penting sekali demi menjaga kelancaran arus mudik secara keseluruhan via darat di Pulau Jawa. + "Setelah keluar dari Jakarta, di Jateng inilah ada pembagian perjalanan mudik. Ada yang ke Selatan dan ada yang ke Jawa Timur. Sehingga, kalau berhasil ditangani dengan baik, sekitar 50 persen urusan mudik darat di Jawa itu sudah teratasi," kata Muhadjir. + Terkait rekayasa lalu lintas, Listyo Sigit menyampaikan, akan ada penambahan pintu exit tol , petugas tol tambahan dan pembaca kartu tol untuk mempercepat proses pembayaran tol. + "Kami juga mengimbau agar masyarakat yang mudik jangan memaksakan diri. Disediakan rest area untuk istirahat sebentar. Juga, telah disiapkan jalur-jalur keluar yang mengarah ke jalur arteri dengan banyak tempat untuk istirahat. Hindari istirahat di bahu jalan karena berbahaya," kata Kapolri. + Dukungan pengamanan mudik juga datang dari TNI. Panglima TNI Agus Subiyanto menyampaikan sebanyak 4.200 personel telah disiapkan untuk perbantuan kepada Polri terkait pengamanan arus mudik. TNI juga menyiapakan alat angkut darat, laut, dan udara apabila dibutuhkan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_scfydm502_ikatan-pedagang-pasar-soroti-harga-bawang-meras-terus-naik-ini-saran-ke-pemerintah.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_scfydm502_ikatan-pedagang-pasar-soroti-harga-bawang-meras-terus-naik-ini-saran-ke-pemerintah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6d92adc05829d3daa057e617fb31a6bad4f4627c --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_scfydm502_ikatan-pedagang-pasar-soroti-harga-bawang-meras-terus-naik-ini-saran-ke-pemerintah.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/scfydm502/ikatan-pedagang-pasar-soroti-harga-bawang-meras-terus-naik-ini-saran-ke-pemerintah +title: "Ikatan Pedagang Pasar Soroti Harga Bawang Meras Terus Naik, Ini Saran ke Pemerintah | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:49:49 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Ikatan Pedagang Pasar Soroti Harga Bawang Meras Terus Naik, Ini Saran ke Pemerintah | Republika Online + +Zulhas meyakini harga bawang merah akan turun seiring dengan normalnya aktivitas. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyoroti harga bawang merah yang terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini dipicu ada kegagalan produksi di beberapa titik wilayah produksi sehingga menyebabkan pasokan tidak sebanyak sebelumnya. "Bawang merah terpantau sudah naik menjelang Idul Fitri dan berlanjut di pasca Idul Fitri sampai saat ini. Menurut informasi dari Ikappi di daerah ada beberapa kegagalan panen di beberapa wilayah produksi penghasil bawang yaitu di Jawa Tengah, di Kabupaten Demak, kabupaten Grobogan, dan kabupaten Pati," ujar Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri dalam keterangannya, Rabu (24/4/2024). Menurutnya, kondisi ini mempengaruhi produksi secara nasional. Sebab, wilayah penghasil bawang merah terbesar ada di Brebes dan Demak. Sementara di Jawa Timur ada di Nganjuk, NTB ada di Bima, Sumatera Barat di Solok, Sumatera Utara dan Jawa Barat merupakan penghasil bawang merah di Indonesia. Pemasok untuk Jabodetabek biasanya dari wilayah Jawa tengah dan Jawa timur yaitu Brebes, Demak, Grobogan, Pati, Nganjuk dan beberapa daerah lainnya. "Kami menyayangkan karena curah hujan yang tinggi dan terjadi beberapa daerah terkena musibah banjir yang menyebabkan pasokan berkurang, kita tahu bahwa harga bawang merah sudah tembus di angka 80,000 perkilo yang artinya 2 kali lipat dari harga normal serta kenaikannya mencapai 100 persen," ujarnya. Ia meminta kepada pemerintah agar mendorong ada percepatan penguatan distribusi ke wilayah-wilayah yang kebutuhannya cukup besar seperti Jabodetabek plus. Opsi berikutnya kata dia, dengan mendorong agar produksi yang ada di Solok, Sumatra Barat dan di Bima, NTB untuk bisa subsidi silang ke Jabodetabek sehingga pasokan relatif melimpah di pasar. "Jika itu bisa dilakukan maka kami meyakini harga akan terdorong turun," kata Abdullah. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespon adanya kenaikan harga komoditas bawang merah di sejumlah daerah. Menurut Zulkifli, kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pangan setelah lebaran terjadi karena libur lebaran yang mengakibatkan minim pasokan. Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional per Rabu (24/4/2024), harga rata-rata bawang merah secara nasional sebesar Rp 52.840 per kg. Harga tertinggi terdapat di Papua Tengah, yaitu Rp 79.520 per kg. Sedangkan harga terendah di Kepulauan Riau yang sebesar Rp 36.590 per kg. "Pertama lebaran, ya lebaran tahu sendiri kan orang libur semua, ya dagang kan kurang, yang dagang itu pasar-pasar," ujar Zulhas kepada wartawan, Rabu (24/4/2024). Namun, Zulhas meyakini harga bawang merah akan turun seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat usai lebaran. Menurutnya, kondisi ini juga yang terjadi pada sejumlah komoditas bahan pangan. "Itu kan yang dagang enggak ada. Ayam juga naik kemarin sempat, karena nggak ada yang jualan, orang Lebaran kan. Saya kira minggu ini sudah aman (bawang merah)," ujarnya. Sebelumnya, Data Badan Pangan juga menunjukkan harga bawang merah mengalami tren kenaikan sejak Februari. Pada Februari, harga bawang merah berada di kisaran Rp 33 ribu per kg. Sedangkan pada Maret di kisaran Rp 34 ribu per kg. Berdasarkan pantauan Republika di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, harga bawang merah merah terus merangkak naik hingga saat ini mencapai Rp 70 ribu per kilogram. "Bawang merah sekarang Rp 70 ribu per kilogram kenaikan tinggi, maunya murah dan turun harganya," ucap salah seorang pedagang, Imas Neni, saat ditemui di Pasar Kosambi Bandung, Selasa (23/4/2024). Ask me! Ikatan Pedagang Pasar Soroti Harga Bawang Meras Terus Naik, Ini Saran ke Pemerintah Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan Pedagang Pasar Indonesia menyoroti harga bawang merah yang terus mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini dipicu ada kegagalan produksi di beberapa titik wilayah produksi sehingga menyebabkan pasokan tidak sebanyak sebelumnya. + + + + + "Bawang merah terpantau sudah naik menjelang Idul Fitri dan berlanjut di pasca Idul Fitri sampai saat ini. Menurut informasi dari Ikappi di daerah ada beberapa kegagalan panen di beberapa wilayah produksi penghasil bawang yaitu di Jawa Tengah, di Kabupaten Demak, kabupaten Grobogan, dan kabupaten Pati," ujar Ketua Umum DPP IKAPPI Abdullah Mansuri dalam keterangannya, Rabu (24/4/2024). + + + + + Baca Juga + + + BI Peringatkan Ketidakpastian Global Semakin Tinggi + + Kartini’s Legacy and a Long Road to Equality + + Serangan ke Rafah Dipastikan Akan Segera Digelar + + + Menurutnya, kondisi ini mempengaruhi produksi secara nasional. Sebab, wilayah penghasil bawang merah terbesar ada di Brebes dan Demak. Sementara di Jawa Timur ada di Nganjuk, NTB ada di Bima, Sumatera Barat di Solok, Sumatera Utara dan Jawa Barat merupakan penghasil bawang merah di Indonesia. + Pemasok untuk Jabodetabek biasanya dari wilayah Jawa tengah dan Jawa timur yaitu Brebes, Demak, Grobogan, Pati, Nganjuk dan beberapa daerah lainnya. + + + + "Kami menyayangkan karena curah hujan yang tinggi dan terjadi beberapa daerah terkena musibah banjir yang menyebabkan pasokan berkurang, kita tahu bahwa harga bawang merah sudah tembus di angka 80,000 perkilo yang artinya 2 kali lipat dari harga normal serta kenaikannya mencapai 100 persen," ujarnya. + Ia meminta kepada pemerintah agar mendorong ada percepatan penguatan distribusi ke wilayah-wilayah yang kebutuhannya cukup besar seperti Jabodetabek plus. Opsi berikutnya kata dia, dengan mendorong agar produksi yang ada di Solok, Sumatra Barat dan di Bima, NTB untuk bisa subsidi silang ke Jabodetabek sehingga pasokan relatif melimpah di pasar. + "Jika itu bisa dilakukan maka kami meyakini harga akan terdorong turun," kata Abdullah. + Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespon adanya kenaikan harga komoditas bawang merah di sejumlah daerah. Menurut Zulkifli, kenaikan harga sejumlah komoditas bahan pangan setelah lebaran terjadi karena libur lebaran yang mengakibatkan minim pasokan. + Berdasarkan panel harga Badan Pangan Nasional per Rabu (24/4/2024), harga rata-rata bawang merah secara nasional sebesar Rp 52.840 per kg. Harga tertinggi terdapat di Papua Tengah, yaitu Rp 79.520 per kg. Sedangkan harga terendah di Kepulauan Riau yang sebesar Rp 36.590 per kg. + "Pertama lebaran, ya lebaran tahu sendiri kan orang libur semua, ya dagang kan kurang, yang dagang itu pasar-pasar," ujar Zulhas kepada wartawan, Rabu (24/4/2024). + Namun, Zulhas meyakini harga bawang merah akan turun seiring dengan kembali normalnya aktivitas masyarakat usai lebaran. Menurutnya, kondisi ini juga yang terjadi pada sejumlah komoditas bahan pangan. + "Itu kan yang dagang enggak ada. Ayam juga naik kemarin sempat, karena nggak ada yang jualan, orang Lebaran kan. Saya kira minggu ini sudah aman (bawang merah)," ujarnya. + Sebelumnya, Data Badan Pangan juga menunjukkan harga bawang merah mengalami tren kenaikan sejak Februari. Pada Februari, harga bawang merah berada di kisaran Rp 33 ribu per kg. Sedangkan pada Maret di kisaran Rp 34 ribu per kg. + Berdasarkan pantauan Republika di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, harga bawang merah merah terus merangkak naik hingga saat ini mencapai Rp 70 ribu per kilogram. + "Bawang merah sekarang Rp 70 ribu per kilogram kenaikan tinggi, maunya murah dan turun harganya," ucap salah seorang pedagang, Imas Neni, saat ditemui di Pasar Kosambi Bandung, Selasa (23/4/2024). + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_scfyhu490_bank-mandiri-kebijakan-bi-naikkan-suku-bunga-jadi-langkah-pre-emptive.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_scfyhu490_bank-mandiri-kebijakan-bi-naikkan-suku-bunga-jadi-langkah-pre-emptive.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af81abd23d148baf892eb2d8d57d3913202dd06e --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_scfyhu490_bank-mandiri-kebijakan-bi-naikkan-suku-bunga-jadi-langkah-pre-emptive.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/scfyhu490/bank-mandiri-kebijakan-bi-naikkan-suku-bunga-jadi-langkah-pre-emptive +title: "Bank Mandiri- Kebijakan BI Naikkan Suku Bunga Jadi Langkah Pre-emptive | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:43:36 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Bank Mandiri: Kebijakan BI Naikkan Suku Bunga Jadi Langkah Pre-emptive | Republika Online + +Kondisi fundamental Bank Mandiri berada dalam keadaan sehat. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) menyampaikan bahwa kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate merupakan langkah pre-emptive dan ahead the curve bank sentral untuk memastikan stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga. Risiko tersebut, catat perseroan, termasuk konflik geopolitik yang berlangsung di Timur Tengah dan potensi tertundanya kemungkinan penurunan tingkat suku bunga Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate (FFR). "Dalam hal ini, kami menilai terjaganya stabilitas keuangan sangat penting bagi sektor keuangan khususnya perbankan dan ekonomi secara makro agar dapat menerapkan strategi yang lebih baik dan prudent , di tengah berbagai ketidakpastian dan fluktuasi global," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/4/2024). Sebelumnya dalam keterangan terpisah pada Jumat (19/4), Bank Mandiri telah memastikan bahwa kondisi likuiditas bank tersebut pada saat ini masih dalam solid meskipun terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh gejolak ekonomi dan geopolitik global. Perseroan juga menilai, kondisi fundamental Bank Mandiri berada dalam keadaan sehat dengan tingkat pemodalan yang kuat yang dapat menjadi buffer apabila terjadi shock terhadap perekonomian dan pasar keuangan. Diberitakan sebelumnya, BI pada Rabu resmi mengumumkan kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 persen. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar dan mencegah pertumbuhan ekonomi dari dampak rambatan global. BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen serta suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 7 persen.  Keputusan untuk menaikkan BI-Rate diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang diselenggarakan pada 23-24 April 2024. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus satu persen pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stabilitas. Pada RDG BI sebelumnya yang diadakan pada 19-20 Maret 2024, BI menahan suku bunga acuan di level 6 persen. Sementara suku bunga deposit facility ditahan di level 5,25 persen dan suku bunga lending facility ditahan di level 6,75 persen. Ask me! Bank Mandiri: Kebijakan BI Naikkan Suku Bunga Jadi Langkah Pre-emptive Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- PT Bank Mandiri Tbk (Bank Mandiri) menyampaikan bahwa kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate merupakan langkah pre-emptive dan ahead the curve bank sentral untuk memastikan stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga. + + + + + Risiko tersebut, catat perseroan, termasuk konflik geopolitik yang berlangsung di Timur Tengah dan potensi tertundanya kemungkinan penurunan tingkat suku bunga Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate (FFR). + + + + + Baca Juga + + + Bank Saqu Catat Jumlah Nasabah Capai 500 Ribu per April 2024 + + IHSG Menghijau Sambut Hasil RDG Bank Indonesia + + Rasio Kredit Berisiko KB Bank Turun Jadi 35 Persen + + + "Dalam hal ini, kami menilai terjaganya stabilitas keuangan sangat penting bagi sektor keuangan khususnya perbankan dan ekonomi secara makro agar dapat menerapkan strategi yang lebih baik dan prudent , di tengah berbagai ketidakpastian dan fluktuasi global," kata Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/4/2024). + Sebelumnya dalam keterangan terpisah pada Jumat (19/4), Bank Mandiri telah memastikan bahwa kondisi likuiditas bank tersebut pada saat ini masih dalam solid meskipun terjadi fluktuasi nilai tukar rupiah yang disebabkan oleh gejolak ekonomi dan geopolitik global. + + + + Perseroan juga menilai, kondisi fundamental Bank Mandiri berada dalam keadaan sehat dengan tingkat pemodalan yang kuat yang dapat menjadi buffer apabila terjadi shock terhadap perekonomian dan pasar keuangan. + Diberitakan sebelumnya, BI pada Rabu resmi mengumumkan kenaikan BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 persen. Hal ini dilakukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar dan mencegah pertumbuhan ekonomi dari dampak rambatan global. + BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen serta suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin menjadi 7 persen.  Keputusan untuk menaikkan BI-Rate diambil melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang diselenggarakan pada 23-24 April 2024. + Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, keputusan tersebut diambil untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus satu persen pada 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stabilitas. + Pada RDG BI sebelumnya yang diadakan pada 19-20 Maret 2024, BI menahan suku bunga acuan di level 6 persen. Sementara suku bunga deposit facility ditahan di level 5,25 persen dan suku bunga lending facility ditahan di level 6,75 persen. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_smtwqa490_menko-pangan-tegaskan-industri-harus-serap-susu-dalam-negeri-baru-boleh-impor.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_smtwqa490_menko-pangan-tegaskan-industri-harus-serap-susu-dalam-negeri-baru-boleh-impor.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d161d111e2463b3254f554c89ca905261f9cf867 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_smtwqa490_menko-pangan-tegaskan-industri-harus-serap-susu-dalam-negeri-baru-boleh-impor.md @@ -0,0 +1,129 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/smtwqa490/menko-pangan-tegaskan-industri-harus-serap-susu-dalam-negeri-baru-boleh-impor +title: "Menko Pangan Tegaskan Industri Harus Serap Susu Dalam Negeri, Baru Boleh Impor | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:49:32 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Menko Pangan Tegaskan Industri Harus Serap Susu Dalam Negeri, Baru Boleh Impor | Republika Online + +Zulkifli Hasan turut berbicara perihal isu persusuan nasional yang sempat merebak. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan turut berbicara perihal isu persusuan nasional yang sempat merebak. Pada Senin (11/11/2024), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengumpulkan semua pihak terkait di kantor Kementan. "Susu sudah diselesaikan sama Mentan kemarin, cepat sekali ditanggap. Jadi sekarang diwajibkan industri untuk menyerap produksi dalam negeri dulu, 100 persen, baru boleh impor," kata Menko Zulhas di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Ia memahami produksi susu nasional masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan secara keseluruhan. Akan tetapi, bukan berarti industri langsung memutuskan untuk impor. Perlu ada penyerapan produk dari peternak dan pengepul susu lokal. Selanjutnya, ada langkah konkret yang diputuskan. Kementan akan mengubah regulasi untuk mewajibkan industri menyerap susu dari peternak lokal. Kesepakatan ini diteruskan ke dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. Dengan adanya kebijakan ini, industri pengolahan susu nasional harus bisa meyerap semua susu peternak. Kecuali susu memang mengalami kerusakan. Amran meyakini, kebijakan tersebut akan berdampak pada meningkatnya gairah para peternak sapi perah dalam berproduksi. "Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah untuk hadir di tengah, industri dan peternak harus bisa tumbuh bersama," ujar pejabat negara kelahiran Bone itu. Kementan akan melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Sementara, lima perusahaan pengolahan susu ditahan izin impornya untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban menyerap produksi peternak. Perusahaan lain yang tidak bermasalah, tetap diberikan rekomendasi impor. Kebijakan Kementan tersebut akan diikuti oleh Peraturan Presiden (Perpres) yang mewajibkan industri menyerap produksi susu dalam negeri. Aturan ini diharapkan dapat membalikkan kebijakan yang berlaku sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998. Waktu itu, Inpres Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional yang dicabut pada awal 1998 karena mengikuti letter of intent antara Pemerintah RI dengan IMF. Sejak saat itu, ketergantungan pada impor meningkat drastis, dari 40 persen pada 1997 menjadi 80 persen saat ini. Para peternak sapi dari seluruh Indonesia mengapresiasi gebrakan pemerintah mencari langkah solutif atas permasalan mereka. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mewajibkan pelaku usaha Industri melakukan penyerapan susu sapi rakyat secara besar-besaran. "Kami menyambut positif kesepakatan yang difasilitasi pemerintah dalam hal ini gebrakan langsung dari Bapak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) sebagai Mr Clean yang meminta perusahaan menyerap susu sapi rakyat,” ujar Ketua Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia, Nanang Perus Subendro, Senin, 11 November 2024, dalam keterangan resmi Kementan, dikutip Selasa (12/11/2024). Menurut Nanang, upaya Mentan Amran ini tengah menjadi pembicaraan hangat di kalangan peternak sapi. Mereka bersyukur pemerintah akhirnya turun tangan dan mau membantu peternak kecil dalam mengembangkan usahanya. Nanang berharap melalui kebijakan ini pemerintah terus membangkitkan dunia peternakan agar kembali bergairah. "Peternak memang sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah dengan membuat kebijakan yang membuat dunia peternakan bergairah kembali. Apakah itu berupa subsidi bahan konsentrat, subsidi bunga bank maupun penggantian sapi yang ada/ex PMK dengan sapi yang bagus dan sehat,” ujar dia. Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi merespon keputusan pemerintah terkait permasalahan yang belakangan berkembang. Ini perihal aksi protes para peternak dan pengepul susu di Pasuruan juga Boyolali. Para peternak dan pengepul membuang ribuan liter susu akibat pembatasan kuota penerimaan oleh industri pengolahan susu. Situasi demikian memancing reaksi khalayak. Pemerintah lantas mewajibkan industri menyerap susu dari peternak lokal. "Itu sudah kewajiban kami jadi tidak ada masalah," kata Sonny saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (11/11/2024). Ia diminta menjelaskan penyebab IPS tidak semuanya menyerap produk susu peternak lokal, seperti sebelumnya. Menurut dia, paling utama adalah faktor kualitas. Mereka wajib mempertahankannya. Pasalnya, kalau tetap diloloskan semuanya, masyarakat yang menjadi korban. Ia memerincikan di dalam susu jangan ditambahkan air, minyak goreng, sugar syrup , karbonat, hidrogen peroksida. "Kami wajib menjaga karena standarnya BPOM, tidak boleh ada ingredient ini dalam susu," ujar Sonny. Itulah mengapa industri memilih sebagian kuota dari impor. Susu yang diimpor berasal dari Selandia Baru, Amerika Serikat, juga Eropa. Kini Pemerintah akan mengubah regulasi mewajibkan industri menyerap susu dari peternak lokal, kecuali dalam keadaan rusak. Lalu kuota tak dibatasi. Industri juga wajib melakukan pembinaan. Menurut Sonny, terpenting semua pihak bekerja sama menjaga kualitas sesuai standar yang ditetapkan. Ask me! Menko Pangan Tegaskan Industri Harus Serap Susu Dalam Negeri, Baru Boleh Impor Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan turut berbicara perihal isu persusuan nasional yang sempat merebak. Pada Senin (11/11/2024), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengumpulkan semua pihak terkait di kantor Kementan.  + + + + + "Susu sudah diselesaikan sama Mentan kemarin, cepat sekali ditanggap. Jadi sekarang diwajibkan industri untuk menyerap produksi dalam negeri dulu, 100 persen, baru boleh impor," kata Menko Zulhas di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). + + + + Baca Juga + + + Tekan Peternak Lokal, 80 Persen Konsumsi Susu Berasal dari Impor dan Bebas Bea Masuk + + Mentan Wajibkan Industri Serap Produksi Susu Lokal, Asosiasi Sambut Positif + + Menanti Ketegasan Pemerintah Soal Serapan Susu Lokal + + + Ia memahami produksi susu nasional masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan secara keseluruhan. Akan tetapi, bukan berarti industri langsung memutuskan untuk impor. Perlu ada penyerapan produk dari peternak dan pengepul susu lokal. + Selanjutnya, ada langkah konkret yang diputuskan. Kementan akan mengubah regulasi untuk mewajibkan industri menyerap susu dari peternak lokal. Kesepakatan ini diteruskan ke dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti. + + + + Dengan adanya kebijakan ini, industri pengolahan susu nasional harus bisa meyerap semua susu peternak. Kecuali susu memang mengalami kerusakan. Amran meyakini, kebijakan tersebut akan berdampak pada meningkatnya gairah para peternak sapi perah dalam berproduksi. + "Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah untuk hadir di tengah, industri dan peternak harus bisa tumbuh bersama," ujar pejabat negara kelahiran Bone itu. + Kementan akan melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Sementara, lima perusahaan pengolahan susu ditahan izin impornya untuk memastikan mereka memenuhi kewajiban menyerap produksi peternak. Perusahaan lain yang tidak bermasalah, tetap diberikan rekomendasi impor. + Kebijakan Kementan tersebut akan diikuti oleh Peraturan Presiden (Perpres) yang mewajibkan industri menyerap produksi susu dalam negeri. Aturan ini diharapkan dapat membalikkan kebijakan yang berlaku sejak krisis ekonomi tahun 1997/1998. Waktu itu, Inpres Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional yang dicabut pada awal 1998 karena mengikuti letter of intent antara Pemerintah RI dengan IMF. Sejak saat itu, ketergantungan pada impor meningkat drastis, dari 40 persen pada 1997 menjadi 80 persen saat ini. + Para peternak sapi dari seluruh Indonesia mengapresiasi gebrakan pemerintah mencari langkah solutif atas permasalan mereka. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mewajibkan pelaku usaha Industri melakukan penyerapan susu sapi rakyat secara besar-besaran. + "Kami menyambut positif kesepakatan yang difasilitasi pemerintah dalam hal ini gebrakan langsung dari Bapak Menteri Pertanian (Amran Sulaiman) sebagai Mr Clean yang meminta perusahaan menyerap susu sapi rakyat,” ujar Ketua Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia, Nanang Perus Subendro, Senin, 11 November 2024, dalam keterangan resmi Kementan, dikutip Selasa (12/11/2024). + Menurut Nanang, upaya Mentan Amran ini tengah menjadi pembicaraan hangat di kalangan peternak sapi. Mereka bersyukur pemerintah akhirnya turun tangan dan mau membantu peternak kecil dalam mengembangkan usahanya. + Nanang berharap melalui kebijakan ini pemerintah terus membangkitkan dunia peternakan agar kembali bergairah. "Peternak memang sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah dengan membuat kebijakan yang membuat dunia peternakan bergairah kembali. Apakah itu berupa subsidi bahan konsentrat, subsidi bunga bank maupun penggantian sapi yang ada/ex PMK dengan sapi yang bagus dan sehat,” ujar dia. + Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi merespon keputusan pemerintah terkait permasalahan yang belakangan berkembang. Ini perihal aksi protes para peternak dan pengepul susu di Pasuruan juga Boyolali. + Para peternak dan pengepul membuang ribuan liter susu akibat pembatasan kuota penerimaan oleh industri pengolahan susu. Situasi demikian memancing reaksi khalayak. Pemerintah lantas mewajibkan industri menyerap susu dari peternak lokal. + "Itu sudah kewajiban kami jadi tidak ada masalah," kata Sonny saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (11/11/2024). + Ia diminta menjelaskan penyebab IPS tidak semuanya menyerap produk susu peternak lokal, seperti sebelumnya. Menurut dia, paling utama adalah faktor kualitas. Mereka wajib mempertahankannya. + Pasalnya, kalau tetap diloloskan semuanya, masyarakat yang menjadi korban. Ia memerincikan di dalam susu jangan ditambahkan air, minyak goreng, sugar syrup , karbonat, hidrogen peroksida. + "Kami wajib menjaga karena standarnya BPOM, tidak boleh ada ingredient ini dalam susu," ujar Sonny. + Itulah mengapa industri memilih sebagian kuota dari impor. Susu yang diimpor berasal dari Selandia Baru, Amerika Serikat, juga Eropa. Kini Pemerintah akan mengubah regulasi mewajibkan industri menyerap susu dari peternak lokal, kecuali dalam keadaan rusak. + Lalu kuota tak dibatasi. Industri juga wajib melakukan pembinaan. Menurut Sonny, terpenting semua pihak bekerja sama menjaga kualitas sesuai standar yang ditetapkan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_smyxoc423_dpr-minta-tindak-ltemgtfraudltemgt-demi-cegah-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_smyxoc423_dpr-minta-tindak-ltemgtfraudltemgt-demi-cegah-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6707cb0d07e88aa52d6c0c5b7ea5eb6cd5b576cf --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_smyxoc423_dpr-minta-tindak-ltemgtfraudltemgt-demi-cegah-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/smyxoc423/dpr-minta-tindak-ltemgtfraudltemgt-demi-cegah-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan +title: "DPR Minta Tindak 'Fraud' demi Cegah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:07:00 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# DPR Minta Tindak 'Fraud' demi Cegah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan | Republika Online + +BPJS Kesehatan harus sangat berhati-hati dalam masalah kenaikan iuran. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah menindak tegas praktik kecurangan (fraud) terkait dengan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi mencegah terjadinya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurut Edy, BPJS Kesehatan harus sangat berhati-hati dalam masalah kenaikan iuran itu. Ia menilai menaikkan iuran merupakan hal yang sensitif. "Saya kira harus hati-hati, apalagi Pak Prabowo baru saja memimpin. Isu kenaikan iuran tentu sangat sensitif, terutama bagi peserta mandiri," kata Edy. Dia mencontohkan orang lanjut usia di Indonesia semakin banyak dan mereka kesepian karena semua keluarganya sibuk. Daripada kebingungan, kata dia, mereka ke rumah sakit, karena selain gratis, mereka bertemu dengan perawat-perawat yang ramah dan membuat betah. Dalam solusi  cost sharing , para lansia ini diminta untuk membayar sedikit, misalkan Rp 15 ribu atau Rp 20 ribu. Dia menilai hal tersebut akan membuat mereka berpikir kembali dan membatasi diri dalam penggunaan BPJS. Ask me! DPR Minta Tindak ' Fraud ' demi Cegah Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta pemerintah menindak tegas praktik kecurangan (fraud) terkait dengan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi mencegah terjadinya kenaikan iuran BPJS Kesehatan. + + + + + "Sebetulnya datanya sudah terang benderang. Persoalannya, apakah pemerintah mau menangani fraud ini secara tegas agar kenaikan iuran tidak perlu terjadi," kata Edy seperti dikutip di Jakarta, Jumat (15/11/2024). +   + Fraud yang ia maksud itu adalah terkait dengan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tindakan kecurangan klaim BPJS Kesehatan yang diduga mencapai Rp 20 triliun. Lalu, ada dugaan kecurangan lainnya, yakni terkait dengan pekerja penerima upah (PPU) yang sebanyak 35 persen di antaranya justru menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan status penerima bantuan iuran (PBI). + Menurut Edy, BPJS Kesehatan harus sangat berhati-hati dalam masalah kenaikan iuran itu. Ia menilai menaikkan iuran merupakan hal yang sensitif. "Saya kira harus hati-hati, apalagi Pak Prabowo baru saja memimpin. Isu kenaikan iuran tentu sangat sensitif, terutama bagi peserta mandiri," kata Edy. + + + + + Baca Juga + + + Kok Perpanjang SIM Harus Punya Kartu BPJS Kesehatan? Ternyata Ini Alasannya + + BPJS Kesehatan Klarifikasi Isu Dugaan Kerugian Rp 20 Triliun dalam Program JKN + + Mulai Diuji Coba Hari Ini, Bikin SIM Harus Punya BPJS Kesehatan Aktif + + + + Meskipun kenaikan iuran memang mungkin tidak terhindarkan, Edy mendorong BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan. Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa kenaikan iuran merupakan salah satu dari sekian banyak cara untuk menjadi solusi, seperti yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. +   + Solusi lainnya, katanya, adalah  cost sharing,  yang diterapkan di beberapa negara, dimana orang yang datang ke rumah sakit membayar sedikit, dengan jumlah yang tidak memberatkan. "Tujuannya dua. Satu, mengurangi utilisasi. Dua, mengumpulkan duit. Artinya, untuk rumah sakit," katanya. + Dia mencontohkan orang lanjut usia di Indonesia semakin banyak dan mereka kesepian karena semua keluarganya sibuk. Daripada kebingungan, kata dia, mereka ke rumah sakit, karena selain gratis, mereka bertemu dengan perawat-perawat yang ramah dan membuat betah.  + Dalam solusi  cost sharing , para lansia ini diminta untuk membayar sedikit, misalkan Rp 15 ribu atau Rp 20 ribu. Dia menilai hal tersebut akan membuat mereka berpikir kembali dan membatasi diri dalam penggunaan BPJS.  + + + + Ia menyampaikan Perpres 59 mengatur bahwa per 2 tahun, kenaikan iuran dibolehkan, namun perlu dievaluasi terlebih dahulu. Ghufron menyampaikan maksimum pada 30 Juni atau 1 Juli 2025, iuran atau tarif BPJS Kesehatan akan ditetapkan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sqgt7y415_tiga-bulan-terakhir-one-global-resorts-green-square-catat-rekor-okupansi-tertinggi.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sqgt7y415_tiga-bulan-terakhir-one-global-resorts-green-square-catat-rekor-okupansi-tertinggi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2fc14e11ab54ffd39bcf49fb9f43e76a694fd21e --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sqgt7y415_tiga-bulan-terakhir-one-global-resorts-green-square-catat-rekor-okupansi-tertinggi.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sqgt7y415/tiga-bulan-terakhir-one-global-resorts-green-square-catat-rekor-okupansi-tertinggi +title: "Tiga Bulan Terakhir, One Global Resorts Green Square Catat Rekor Okupansi Tertinggi | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:13 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Tiga Bulan Terakhir, One Global Resorts Green Square Catat Rekor Okupansi Tertinggi | Republika Online + +Wisatawan asal Indonesia saat ini merupakan pengunjung terbesar kedua ke Australia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- One Global Resorts Green Square berhasil menciptakan rekor keterisian (okupansi) kamar tertinggi. Menurut STR Global, dalam tiga bulan terakhir, One Global Resorts Green Square mengalami peningkatan RevPAR sebesar 17,5 persen, sementara tingkat keterisian kamar meningkat 13,1 persen menjadi 98,3 persen. Komisaris dan CEO ONE Global Capital, Iwan Sunito, menyampaikan rasa bangganya terhadap capaian tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bukti nyata dari visi perusahaan untuk membawa divisi hospitality ONE Global Capital ke level yang lebih tinggi. "Kami percaya bahwa keberhasilan ini merupakan awal dari transformasi besar yang akan kami lakukan di One Global Resorts Green Square, termasuk peningkatan fasilitas dan layanan yang sejalan dengan standar hotel mewah internasional," ungkap pengusaha kelahiran Surabaya ini. Di rentang waktu yang sama, ADR mencapai 315 dolar Australia atau naik 3,9 persen, sedangkan RGI sebesar 143,7 dengan kenaikan 7,8 persen. RevPAR (Revenue per Available Room) merupakan metrik kinerja dalam industri perhotelan untuk mengukur pendapatan hotel. RevPAR dihitung dengan membagi total pendapatan kamar tamu hotel dengan jumlah kamar dan jumlah hari dalam periode yang diukur. Sementara ADR (Average Daily Rate) merupakan metrik dalam industri perhotelan yang menunjukkan tarif harian rata-rata per kamar yang ditempati. ADR menjadi salah satu indikator keuangan yang penting untuk mengukur performa finansial hotel. Adapun RGI adalah Revenue Generation Index yang merupakan salah satu Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan hotel. RGI juga dikenal dengan nama RevPAR Index. RGI dihitung dengan membagi RevPAR (Pendapatan per Kamar yang Tersedia) hotel dengan RevPAR rata-rata dari pesaingnya. RGI menunjukkan rasio yang menunjukkan apakah hotel tersebut mengungguli, setara, atau tertinggal dari pesaingnya dalam hal perolehan pendapatan. Tak sampai di situ, Iwan bertekad membawa One Global Resorts ke level berikutnya, bahkan telah meningkatkan pengalaman menginap para tamu lebih sesuai dengan hotel internasional mewah. “Skor kepuasan tamu kami berbicara sendiri melalui posisi One Global Resorts Green Square yang saat ini masuk dalam jajaran TOP20 dari 194 hotel di Sydney versi Tripadvisor,” tutur dia. Sementara itu, rerata tingkat kepuasan pelanggan juga menorehkan prestasi yang mengesankan dengan nilai 9,4 di situs Booking.com, 9,4 di Expedia.com, 9,4 di Hotels.com, dan 9,2 di Agoda serta 4,5/5 di Ctrip. Khusus untuk Tripadvisor, One Global Resorts Green Square berhasil mendapatkan predikat Travelers’ Choice Best of the Best, penghargaan yang diberikan setiap tahun sebagai bentuk pengakuan tertinggi Tripadvisor kepada bisnis yang memperoleh ulasan luar biasa dari wisatawan dan berada dalam peringkat satu persen properti teratas di seluruh dunia. “Kami memiliki basis pelanggan dari bisnis korporat serta wisatawan internasional dan domestik. Ditambah dengan lokasi hotel yang cukup dekat dengan Moore Park dan kawasan hiburan lainnya, hal tersebut memungkinkan kami untuk mengamankan masa inap yang lebih panjang,“ ujar Iwan menjelaskan. Khusus untuk wisatawan internasional yang menginap di One Global Resorts Green Square, hotel ini populer bagi keluarga Asia Tenggara yang datang untuk mengunjungi kerabat mereka yang belajar di Universitas UNSW dan UTS di dekatnya. Merujuk Tourism Australia, di antara negara-negara di Asia Tenggara, wisatawan asal Indonesia saat ini merupakan pengunjung terbesar kedua ke Australia, dengan sekitar 202.100 kedatangan pada 2023. Jumlah ini diperkirakan akan tumbuh 80 persen dalam lima tahun ke depan. Secara total, diperkirakan ada 2,1 juta kedatangan pengunjung dari kawasan Asia Tenggara ke Negeri Kanguru pada 2028. Ask me! Tiga Bulan Terakhir, One Global Resorts Green Square Catat Rekor Okupansi Tertinggi Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- One Global Resorts Green Square berhasil menciptakan rekor keterisian (okupansi) kamar tertinggi. Menurut STR Global, dalam tiga bulan terakhir, One Global Resorts Green Square mengalami peningkatan RevPAR sebesar 17,5 persen, sementara tingkat keterisian kamar meningkat 13,1 persen menjadi 98,3 persen. + + + + + Komisaris dan CEO ONE Global Capital, Iwan Sunito, menyampaikan rasa bangganya terhadap capaian tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan bukti nyata dari visi perusahaan untuk membawa divisi hospitality ONE Global Capital ke level yang lebih tinggi. + + + + Baca Juga + + + Respons Agung Sedayu Soal PT CIS, dan Klaim Kavling di Desa Kohod Bukan Laut + + Menko AHY Ungkap Prabowo Minta Proyek Strategis Nasional Dievaluasi + + Cerita Mandor Pagar Laut, Dapat Proyek dari Kepala Desa + + + "Kami percaya bahwa keberhasilan ini merupakan awal dari transformasi besar yang akan kami lakukan di One Global Resorts Green Square, termasuk peningkatan fasilitas dan layanan yang sejalan dengan standar hotel mewah internasional," ungkap pengusaha kelahiran Surabaya ini. + Di rentang waktu yang sama, ADR mencapai 315 dolar Australia atau naik 3,9 persen, sedangkan RGI sebesar 143,7 dengan kenaikan 7,8 persen. RevPAR (Revenue per Available Room) merupakan metrik kinerja dalam industri perhotelan untuk mengukur pendapatan hotel. RevPAR dihitung dengan membagi total pendapatan kamar tamu hotel dengan jumlah kamar dan jumlah hari dalam periode yang diukur. + + + + Sementara ADR (Average Daily Rate) merupakan metrik dalam industri perhotelan yang menunjukkan tarif harian rata-rata per kamar yang ditempati. ADR menjadi salah satu indikator keuangan yang penting untuk mengukur performa finansial hotel. + Adapun RGI adalah Revenue Generation Index yang merupakan salah satu Key Performance Indicators (KPI) yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan hotel. RGI juga dikenal dengan nama RevPAR Index. + RGI dihitung dengan membagi RevPAR (Pendapatan per Kamar yang Tersedia) hotel dengan RevPAR rata-rata dari pesaingnya. RGI menunjukkan rasio yang menunjukkan apakah hotel tersebut mengungguli, setara, atau tertinggal dari pesaingnya dalam hal perolehan pendapatan. + Tak sampai di situ, Iwan bertekad membawa One Global Resorts ke level berikutnya, bahkan telah meningkatkan pengalaman menginap para tamu lebih sesuai dengan hotel internasional mewah. “Skor kepuasan tamu kami berbicara sendiri melalui posisi One Global Resorts Green Square yang saat ini masuk dalam jajaran TOP20 dari 194 hotel di Sydney versi Tripadvisor,” tutur dia. + Sementara itu, rerata tingkat kepuasan pelanggan juga menorehkan prestasi yang mengesankan dengan nilai 9,4 di situs Booking.com, 9,4 di Expedia.com, 9,4 di Hotels.com, dan 9,2 di Agoda serta 4,5/5 di Ctrip. + Khusus untuk Tripadvisor, One Global Resorts Green Square berhasil mendapatkan predikat Travelers’ Choice Best of the Best, penghargaan yang diberikan setiap tahun sebagai bentuk pengakuan tertinggi Tripadvisor kepada bisnis yang memperoleh ulasan luar biasa dari wisatawan dan berada dalam peringkat satu persen properti teratas di seluruh dunia. + “Kami memiliki basis pelanggan dari bisnis korporat serta wisatawan internasional dan domestik. Ditambah dengan lokasi hotel yang cukup dekat dengan Moore Park dan kawasan hiburan lainnya, hal tersebut memungkinkan kami untuk mengamankan masa inap yang lebih panjang,“ ujar Iwan menjelaskan. + Khusus untuk wisatawan internasional yang menginap di One Global Resorts Green Square, hotel ini populer bagi keluarga Asia Tenggara yang datang untuk mengunjungi kerabat mereka yang belajar di Universitas UNSW dan UTS di dekatnya. Merujuk Tourism Australia, di antara negara-negara di Asia Tenggara, wisatawan asal Indonesia saat ini merupakan pengunjung terbesar kedua ke Australia, dengan sekitar 202.100 kedatangan pada 2023. + Jumlah ini diperkirakan akan tumbuh 80 persen dalam lima tahun ke depan. Secara total, diperkirakan ada 2,1 juta kedatangan pengunjung dari kawasan Asia Tenggara ke Negeri Kanguru pada 2028. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sqp5zu423_india-berpeluang-investasi-pelabuhan-dan-bandara-di-indonesia.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sqp5zu423_india-berpeluang-investasi-pelabuhan-dan-bandara-di-indonesia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0e4a07bcb3fbd12862d858d1758e8babc13033e0 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sqp5zu423_india-berpeluang-investasi-pelabuhan-dan-bandara-di-indonesia.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sqp5zu423/india-berpeluang-investasi-pelabuhan-dan-bandara-di-indonesia +title: "India Berpeluang Investasi Pelabuhan dan Bandara di Indonesia | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:38:06 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# India Berpeluang Investasi Pelabuhan dan Bandara di Indonesia | Republika Online + +Sejumlah perusahaan India mulai melirik investasi ke Indonesia sejak 2018. REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah India merespons positif undangan Presiden RI Prabowo Subianto kepada perusahaan-perusahaan India untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Menteri Urusan Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar di New Delhi, Ahad (26/1/2025), menyatakan potensi kerja sama yang berpeluang untuk ditindaklanjuti adalah infrastruktur pelabuhan dan bandara. "Kemungkinannya adalah pada infrastruktur pelabuhan dan bandara, karena India memiliki perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis infrastruktur itu," kata Subrahmanyam Jaishankar saat sesi wawancara bersama perwakilan 17 media dari Indonesia. Berdasarkan catatan, sejumlah perusahaan India mulai melirik investasi ke Indonesia sejak 2018. Pelaku usaha tersebut bergerak di bidang infrastruktur pelabuhan, lapangan udara, tenaga listrik, manajemen sumber daya air, dan teknologi informasi. Saat itu pelaku industri India berminat untuk menggarap infrastruktur bandara di Indonesia, seperti Bandara Internasional Silangit di Danau Toba, Labuan Bajo, Batam, Bangka Belitung dan Yogyakarta. Namun, rencana itu belum terwujud, bahkan Bandara Silangit statusnya sebagai bandara internasional sudah dicabut. Subrahmanyam Jaishankar optimistis akan masa depan hubungan kerja sama perdagangan kedua negara tersebut. Ia mengatakan nilai perdagangan India - Indonesia terus tumbuh sekitar 6 juta dolar AS per tahun. Dalam pandangannya, upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara akan berjalan mulus karena memiliki kesamaan pemahaman dengan PM India Narendra Modi tentang berbagai tantangan global yang dihadapi. "Impresi saya melihat keduanya (Prabowo-Modi) bisa sangat mengalir saat berdiskusi di berbagai hal, misalkan isu politik global," ujarnya. Pernyataan Menlu India tersebut bagai gayung bersambut atas pernyataan Presiden Prabowo dihadapan PM India Shri Narendra Modi di New Delhi, Sabtu (25/1/2025). Prabowo pada kesempatan tersebut mengundang pelaku industri dari India untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. "Kami membuka ekonomi kami untuk investasi dan partisipasi di bidang infrastruktur dan kami mengundang kelompok-kelompok (industri) India untuk mengambil bagian dalam program infrastruktur Indonesia di semua bidang," kata Prabowo. Presiden berkomitmen untuk mempercepat kerja sama bilateral Indonesia-India, khususnya di sektor investasi dan teknologi, dengan upaya memangkas birokrasi yang menghambat alur investasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan dan memajukan kemitraan ekonomi dengan India demi kepentingan kemitraan strategis jangka panjang yang telah disepakati. Ask me! India Berpeluang Investasi Pelabuhan dan Bandara di Indonesia Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Pemerintah India merespons positif undangan Presiden RI Prabowo Subianto kepada perusahaan-perusahaan India untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Menteri Urusan Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar di New Delhi, Ahad (26/1/2025), menyatakan potensi kerja sama yang berpeluang untuk ditindaklanjuti adalah infrastruktur pelabuhan dan bandara. + + + + + + "Kemungkinannya adalah pada infrastruktur pelabuhan dan bandara, karena India memiliki perusahaan-perusahaan yang bergerak di bisnis infrastruktur itu," kata Subrahmanyam Jaishankar saat sesi wawancara bersama perwakilan 17 media dari Indonesia. + + + + Baca Juga + + + Prabowo Belajar dari PM Modi Terkait Pengentasan Kemiskinan di India + + Presiden Prabowo Kunjungi Gedung Parlemen India + + Prabowo Kunjungi India, Bahlil Ungkap Potensi Kerja Sama Hilirisasi Batu Bara dan Nikel + + + Berdasarkan catatan, sejumlah perusahaan India mulai melirik investasi ke Indonesia sejak 2018. Pelaku usaha tersebut bergerak di bidang infrastruktur pelabuhan, lapangan udara, tenaga listrik, manajemen sumber daya air, dan teknologi informasi. + Saat itu pelaku industri India berminat untuk menggarap infrastruktur bandara di Indonesia, seperti Bandara Internasional Silangit di Danau Toba, Labuan Bajo, Batam, Bangka Belitung dan Yogyakarta. Namun, rencana itu belum terwujud, bahkan Bandara Silangit statusnya sebagai bandara internasional sudah dicabut. + + + + Subrahmanyam Jaishankar optimistis akan masa depan hubungan kerja sama perdagangan kedua negara tersebut. Ia mengatakan nilai perdagangan India - Indonesia terus tumbuh sekitar 6 juta dolar AS per tahun. Dalam pandangannya, upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara akan berjalan mulus karena memiliki kesamaan pemahaman dengan PM India Narendra Modi tentang berbagai tantangan global yang dihadapi. + "Impresi saya melihat keduanya (Prabowo-Modi) bisa sangat mengalir saat berdiskusi di berbagai hal, misalkan isu politik global," ujarnya. + Pernyataan Menlu India tersebut bagai gayung bersambut atas pernyataan Presiden Prabowo dihadapan PM India Shri Narendra Modi di New Delhi, Sabtu (25/1/2025). Prabowo pada kesempatan tersebut mengundang pelaku industri dari India untuk berinvestasi di sektor infrastruktur. + "Kami membuka ekonomi kami untuk investasi dan partisipasi di bidang infrastruktur dan kami mengundang kelompok-kelompok (industri) India untuk mengambil bagian dalam program infrastruktur Indonesia di semua bidang," kata Prabowo. + Presiden berkomitmen untuk mempercepat kerja sama bilateral Indonesia-India, khususnya di sektor investasi dan teknologi, dengan upaya memangkas birokrasi yang menghambat alur investasi. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan dan memajukan kemitraan ekonomi dengan India demi kepentingan kemitraan strategis jangka panjang yang telah disepakati. + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:45 WIB + + Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sr8pa8423_airlangga-sebut-anggaran-kemenko-perekonomian-juga-dipangkas-525-persen.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sr8pa8423_airlangga-sebut-anggaran-kemenko-perekonomian-juga-dipangkas-525-persen.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f9f1af7379f2434144e0b013c580e18dd73581ae --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sr8pa8423_airlangga-sebut-anggaran-kemenko-perekonomian-juga-dipangkas-525-persen.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sr8pa8423/airlangga-sebut-anggaran-kemenko-perekonomian-juga-dipangkas-525-persen +title: "Airlangga Sebut Anggaran Kemenko Perekonomian Juga Dipangkas 52,5 Persen | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:01:43 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Airlangga Sebut Anggaran Kemenko Perekonomian Juga Dipangkas 52,5 Persen | Republika Online + +Kini pagu anggaran Kemenko Perekonomian menjadi Rp 218,38 miliar. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kemenko Perekonomian menjadi salah satu kementerian yang terdampak adanya efisiensi anggaran dengan pemangkasan anggaran hingga 52,5 persen. Apabila dari total pagu anggaran Kemenko Perekonomian yang sebesar Rp 459,76 miliar, dengan adanya pemangkasan 52,5 persen maka pagu anggaran Kemenko Perekonomian menjadi Rp 218,38 miliar. "Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian (Kemenko Perekonomian) dipotong 52,5 persen," ujar Airlangga dalam konferensi di Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu. Sebagaimana diketahui, lewat surat bernomor S-37/MK.02/2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Surat tersebut memberikan instruksi untuk penghematan anggaran negara hingga Rp 306,69 triliun pada tahun ini. Airlangga mengaku sengaja menghemat pemakaian listrik dengan memadamkan sejumlah lampu di gedung Kemenko Perekonomian. "Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang lampu kita matikan," ujarnya. Meskipun demikian, dirinya mengaku pemangkasan anggaran ini tidak berdampak banyak terhadap program kerja Kemenko Perekonomian. Pihaknya akan terus berupaya untuk mengoptimalkan anggaran saat ini untuk membiayai program kerja. "Nah, kemudian tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai," terangnya. Adapun lewat surat bernomor S-37/MK.02/2025, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen. Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen. Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025. Ask me! Airlangga Sebut Anggaran Kemenko Perekonomian Juga Dipangkas 52,5 Persen Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Kemenko Perekonomian menjadi salah satu kementerian yang terdampak adanya efisiensi anggaran dengan pemangkasan anggaran hingga 52,5 persen. + + + + + + Apabila dari total pagu anggaran Kemenko Perekonomian yang sebesar Rp 459,76 miliar, dengan adanya pemangkasan 52,5 persen maka pagu anggaran Kemenko Perekonomian menjadi Rp 218,38 miliar. + + + + + Baca Juga + + + Benarkah THR dan Gaji ke-13 ASN akan Dihapus? Ini Respons Airlangga + + Implementasi Coretax Hadapi Kendala, Airlangga: Wajib Pajak Perlu Persiapan + + Dampak Efisiensi Anggaran, Lorong Kemenko Perekonomian Remang-Remang + + + "Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian (Kemenko Perekonomian) dipotong 52,5 persen," ujar Airlangga dalam konferensi di Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (5/2/2025) lalu. + Sebagaimana diketahui, lewat surat bernomor S-37/MK.02/2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. Surat tersebut memberikan instruksi untuk penghematan anggaran negara hingga Rp 306,69 triliun pada tahun ini. + + + + Airlangga mengaku sengaja menghemat pemakaian listrik dengan memadamkan sejumlah lampu di gedung Kemenko Perekonomian. "Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang lampu kita matikan," ujarnya. + Meskipun demikian, dirinya mengaku pemangkasan anggaran ini tidak berdampak banyak terhadap program kerja Kemenko Perekonomian. Pihaknya akan terus berupaya untuk mengoptimalkan anggaran saat ini untuk membiayai program kerja. + "Nah, kemudian tentu kita akan optimalisasi agar pemotongan anggaran ini tidak berefek kepada apa yang akan dicapai," terangnya. + Adapun lewat surat bernomor S-37/MK.02/2025, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. + Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen. + Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen. + Menteri/pemimpin lembaga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025. + + Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga. - (Republika.co.id) + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sro86p490_efisiensi-anggaran-jelang-ramadhan-bagaimana-dampaknya-ke-konsumsi-rumah-tangga.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sro86p490_efisiensi-anggaran-jelang-ramadhan-bagaimana-dampaknya-ke-konsumsi-rumah-tangga.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..61db0d01a3a14528f4cf4ad0d65bfede6d412413 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sro86p490_efisiensi-anggaran-jelang-ramadhan-bagaimana-dampaknya-ke-konsumsi-rumah-tangga.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sro86p490/efisiensi-anggaran-jelang-ramadhan-bagaimana-dampaknya-ke-konsumsi-rumah-tangga +title: "Efisiensi Anggaran Jelang Ramadhan, Bagaimana Dampaknya ke Konsumsi Rumah Tangga? | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:03:55 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Efisiensi Anggaran Jelang Ramadhan, Bagaimana Dampaknya ke Konsumsi Rumah Tangga? | Republika Online + +Hal ini berpotensi mendorong kenaikan inflasi pada kuartal kedua tahun 2025. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Beberapa pekan lagi bulan Ramadhan akan tiba, momen yang identik dengan meningkatnya aktivitas ibadah dan konsumsi masyarakat. Seiring berjalannya bulan suci, persiapan menuju perayaan Lebaran pun mulai terlihat, dengan tren belanja yang diperkirakan melonjak signifikan. Tradisi belanja masyarakat pada periode ini menjadi salah satu faktor utama yang menggerakkan perekonomian nasional, meskipun tantangan seperti pemotongan anggaran dan inflasi tetap membayangi. Kenaikan belanja rumah tangga terutama terlihat dalam sektor makanan, pakaian, dan transportasi. Hal ini berpotensi mendorong kenaikan inflasi pada kuartal kedua tahun 2025. Selain itu, peningkatan permintaan terhadap bahan pokok juga dapat menyebabkan fluktuasi harga di pasar. "Lebaran selalu menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia dengan lonjakan konsumsi yang signifikan. Namun, efek ini mungkin tertahan oleh kebijakan pemotongan anggaran pemerintah yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat di segmen tertentu,” ujar Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025). Selain itu, pemotongan subsidi listrik yang diberlakukan setelah Februari 2025 diperkirakan akan berdampak pada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, program bantuan sosial yang tetap berjalan diharapkan dapat meredam dampak negatif dari kebijakan tersebut. Dengan latar belakang ini, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan kebijakan moneter yang lebih akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. "Kami memperkirakan akan ada pemotongan suku bunga lebih lanjut hingga 50 basis poin sepanjang 2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan," tambah Radhika Rao. Ask me! Efisiensi Anggaran Jelang Ramadhan, Bagaimana Dampaknya ke Konsumsi Rumah Tangga? Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Beberapa pekan lagi bulan Ramadhan akan tiba, momen yang identik dengan meningkatnya aktivitas ibadah dan konsumsi masyarakat. Seiring berjalannya bulan suci, persiapan menuju perayaan Lebaran pun mulai terlihat, dengan tren belanja yang diperkirakan melonjak signifikan. + + + + + Tradisi belanja masyarakat pada periode ini menjadi salah satu faktor utama yang menggerakkan perekonomian nasional, meskipun tantangan seperti pemotongan anggaran dan inflasi tetap membayangi. Kenaikan belanja rumah tangga terutama terlihat dalam sektor makanan, pakaian, dan transportasi. + + + + + Baca Juga + + + Apresiasi Kinerja Kementerian BUMN, Komisi VI Harap Efisiensi tak Hambat Target Dividen + + Kena Efisiensi Anggaran, Kemenhub Janji Tetap Optimalkan Layanan Transportasi Publik + + Mensesneg Akui Banyak Kementerian/Lembaga Beda Pemahaman Soal Efisiensi Anggaran  + + + Hal ini berpotensi mendorong kenaikan inflasi pada kuartal kedua tahun 2025. Selain itu, peningkatan permintaan terhadap bahan pokok juga dapat menyebabkan fluktuasi harga di pasar. + "Lebaran selalu menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia dengan lonjakan konsumsi yang signifikan. Namun, efek ini mungkin tertahan oleh kebijakan pemotongan anggaran pemerintah yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat di segmen tertentu,” ujar Senior Economist DBS Bank, Radhika Rao dalam keterangannya, Jumat (14/2/2025). + + + + Selain itu, pemotongan subsidi listrik yang diberlakukan setelah Februari 2025 diperkirakan akan berdampak pada daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, program bantuan sosial yang tetap berjalan diharapkan dapat meredam dampak negatif dari kebijakan tersebut. + Dengan latar belakang ini, Bank Indonesia (BI) diperkirakan akan mempertahankan kebijakan moneter yang lebih akomodatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. "Kami memperkirakan akan ada pemotongan suku bunga lebih lanjut hingga 50 basis poin sepanjang 2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan," tambah Radhika Rao. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_suyj89423_pesanan-menurun-hyundai-akan-hentikan-sementara-produksi-ioniq-5-dan-kona.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_suyj89423_pesanan-menurun-hyundai-akan-hentikan-sementara-produksi-ioniq-5-dan-kona.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9dc6501b4aa030eb06fb11d3fc0c0e8889573dcb --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_suyj89423_pesanan-menurun-hyundai-akan-hentikan-sementara-produksi-ioniq-5-dan-kona.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/suyj89423/pesanan-menurun-hyundai-akan-hentikan-sementara-produksi-ioniq-5-dan-kona +title: "Pesanan Menurun, Hyundai akan Hentikan Sementara Produksi Ioniq 5 dan Kona | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:19:26 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Pesanan Menurun, Hyundai akan Hentikan Sementara Produksi Ioniq 5 dan Kona | Republika Online + +Penurunan permintaan terjadi setelah perubahan kebijakan insentif kendaraan listrik. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hyundai Motor Co akan menghentikan sementara produksi mobil listrik Ioniq 5 dan Kona di pabrik utamanya di Korea Selatan pekan depan. Ini dikarenakan permintaan kendaraan dari luar negeri melemah menurut sumber industri. Menurut siaran kantor berita  Yonhap  pada Kamis (17/4/2025), produsen mobil itu berencana menghentikan operasi Lini 12 di Pabrik 1 di Ulsan, yang berada sekitar 305 kilometer di tenggara Seoul, mulai 24 hingga 30 April 2025. Penghentian operasi tersebut dilakukan karena pesanan dari pasar ekspor utama, termasuk Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat, menurun. Penurunan permintaan terjadi setelah beberapa negara mengubah kebijakan insentif kendaraan listrik. Kanada dan negara Eropa seperti Jerman telah menghapus atau mengurangi subsidi kendaraan listrik. Sementara itu, Amerika Serikat menghadapi ketidakpastian baru akibat kebijakan tarif tinggi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump. Hyundai Motor telah berupaya mengatasi kelesuan permintaan dengan menawarkan pembiayaan dengan bunga nol persen di Amerika Utara serta bantuan uang muka di pasar seperti Jerman dan Inggris. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil signifikan menurut sumber industri. Hyundai bulan Februari lalu juga menghentikan produksi Ioniq 5 dan Kona Lini 12 pabrik Ulsan selama lima hari karena perlambatan permintaan pasar global di tengah perubahan kebijakan dan transisi pasar. Ask me! Pesanan Menurun, Hyundai akan Hentikan Sementara Produksi Ioniq 5 dan Kona Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hyundai Motor Co akan menghentikan sementara produksi mobil listrik Ioniq 5 dan Kona di pabrik utamanya di Korea Selatan pekan depan. Ini dikarenakan permintaan kendaraan dari luar negeri melemah menurut sumber industri. + + + + + + Menurut siaran kantor berita  Yonhap  pada Kamis (17/4/2025), produsen mobil itu berencana menghentikan operasi Lini 12 di Pabrik 1 di Ulsan, yang berada sekitar 305 kilometer di tenggara Seoul, mulai 24 hingga 30 April 2025. Penghentian operasi tersebut dilakukan karena pesanan dari pasar ekspor utama, termasuk Eropa, Kanada, dan Amerika Serikat, menurun. + + + + Baca Juga + + + Konsorsium Korsel Cabut Proyek Rantai Pasokan Baterai Rp 130 T di Indonesia + + OJK: Pembiayaan Kendaaran Listrik per Februari 2025 Tembus Rp 15,74 Triliun + + Produksi Listrik Tenaga Termal China Turun Hampir 5 Persen, Energi Terbarukan Meningkat + + + Penurunan permintaan terjadi setelah beberapa negara mengubah kebijakan insentif kendaraan listrik. Kanada dan negara Eropa seperti Jerman telah menghapus atau mengurangi subsidi kendaraan listrik. Sementara itu, Amerika Serikat menghadapi ketidakpastian baru akibat kebijakan tarif tinggi di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.  + Hyundai Motor telah berupaya mengatasi kelesuan permintaan dengan menawarkan pembiayaan dengan bunga nol persen di Amerika Utara serta bantuan uang muka di pasar seperti Jerman dan Inggris. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil signifikan menurut sumber industri. + + + + Hyundai bulan Februari lalu juga menghentikan produksi Ioniq 5 dan Kona Lini 12 pabrik Ulsan selama lima hari karena perlambatan permintaan pasar global di tengah perubahan kebijakan dan transisi pasar. + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sv6ckz512_bpjs-ketenagakerjaan-dan-bgn-sepakat-lindungi-semua-pekerja-mbg.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sv6ckz512_bpjs-ketenagakerjaan-dan-bgn-sepakat-lindungi-semua-pekerja-mbg.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fe7f7b69eee884e1e517f3ec86a108f2edc3b520 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sv6ckz512_bpjs-ketenagakerjaan-dan-bgn-sepakat-lindungi-semua-pekerja-mbg.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sv6ckz512/bpjs-ketenagakerjaan-dan-bgn-sepakat-lindungi-semua-pekerja-mbg +title: "BPJS Ketenagakerjaan dan BGN Sepakat Lindungi Semua Pekerja MBG | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:03:39 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# BPJS Ketenagakerjaan dan BGN Sepakat Lindungi Semua Pekerja MBG | Republika Online + +Total pekerja SPPG mencapai lebih dari 50 ribu. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin, beberapa waktu lalu. Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ada 1.083 dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN, jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja. Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Anggoro mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN. BPJS pun, siap untuk memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja. “Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,” ujar Anggoro dalam keterangan resminya, Rabu (23/4/2025). Menurut Anggoro, upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. “Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya. Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, kata Anggoro, kedepan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut. "Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Anggoro. Anggoro optimistis, sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Karena, saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan. "Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja indonesia yang sejahtera," papar Anggoro. Sementara menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN, jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja. “Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka," katanya. Sehingga, kata dia, semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. "Tadi Pak Dirut mengatakan 'Kerja Keras Bebas Cemas'. Jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,” kata Dadan Ditempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, Kunto Wibowo mengatakan pihaknya siap mengimplementasikan kerja sama strategis ini secara optimal. "Dengan potensi besar tenaga kerja di wilayah kami yang terlibat dalam program MBG, kami memastikan seluruh pekerja terkait, akan mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh,” kata Kunto. Kunto optimistis, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja, tetapi juga mempercepat terwujudnya generasi emas Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas cemas. "Wilayah Jawa Barat siap mendukung untuk menyukseskan misi besar ini,” kata Kunto. Ask me! BPJS Ketenagakerjaan dan BGN Sepakat Lindungi Semua Pekerja MBG Rekomendasi Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau yang sering dikenal Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana, Senin, beberapa waktu lalu. + + + + + Saat ini, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ada 1.083 dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN, jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja. + + + + Baca Juga + + + Tiga Pekerja Tewas Kesetrum Listrik Tegangan Tinggi Saat Pasang Tiang Wifi di Cibinong + + Dokter Residen Tersangka Pemerkosaan di RSHS Bandung Minta Profesi Dokter Tetap Dihormati + + Polisi Dalami Dugaan Pelanggaran SOP di Kasus Keracunan Massal Siswa di Cianjur + + + Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. + Anggoro mengatakan, pihaknya mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN. BPJS pun, siap untuk memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja. “Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini,” ujar Anggoro dalam keterangan resminya, Rabu (23/4/2025). + + + + Menurut Anggoro, upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia. “Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan,” katanya. + Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, kata Anggoro, kedepan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut. "Ke depan perlu dilakukan kolaborasi untuk meningkatkan literasi dan kesadaran menyeluruh bagi seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam rantai pasok ekosistem Badan Gizi Nasional, termasuk petani, peternak, dan pihak-pihak terkait lainnya," kata Anggoro. + Anggoro optimistis, sinergi ini mampu mempercepat tercapainya universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Karena, saat ini dari 104,9 juta pekerja yang eligible menjadi peserta, masih terdapat sekitar 61 persen yang belum mendapatkan perlindungan, yang didominasi oleh pekerja rentan. "Melalui momentum ini, kami menyatakan siap untuk berkolaborasi dengan seluruh Kementerian Lembaga, dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan Inpres 8 tahun 2025 guna menekan angka kemiskinan ekstrim dengan mewujudkan pekerja indonesia yang sejahtera," papar Anggoro. + Sementara menurut Kepala BGN Dadan Hindayana, saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN, jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja. “Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka," katanya. + Sehingga, kata dia, semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. "Tadi Pak Dirut mengatakan 'Kerja Keras Bebas Cemas'. Jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,” kata Dadan + Ditempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat, Kunto Wibowo mengatakan pihaknya siap mengimplementasikan kerja sama strategis ini secara optimal. "Dengan potensi besar tenaga kerja di wilayah kami yang terlibat dalam program MBG, kami memastikan seluruh pekerja terkait, akan mendapatkan hak perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh,” kata Kunto. + Kunto optimistis, kolaborasi ini tidak hanya memperkuat perlindungan sosial bagi para pekerja, tetapi juga mempercepat terwujudnya generasi emas Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas cemas. "Wilayah Jawa Barat siap mendukung untuk menyukseskan misi besar ini,” kata Kunto. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:32 WIB + + Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Sabtu , 14 Mar 2026, 20:15 WIB + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:35 WIB + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:52 WIB + + Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sxgyex490_perkuat-pengawasan-kementan-pastikan-peredaran-hewan-kurban-aman.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sxgyex490_perkuat-pengawasan-kementan-pastikan-peredaran-hewan-kurban-aman.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cf94f47dd739cd0aa05abcd0d08d0f0ad4073d7a --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sxgyex490_perkuat-pengawasan-kementan-pastikan-peredaran-hewan-kurban-aman.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sxgyex490/perkuat-pengawasan-kementan-pastikan-peredaran-hewan-kurban-aman +title: "Perkuat Pengawasan, Kementan Pastikan Peredaran Hewan Kurban Aman | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:50:08 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Perkuat Pengawasan, Kementan Pastikan Peredaran Hewan Kurban Aman | Republika Online + +Kementan memastikan kesiapan stok hewan kurban dalam kondisi aman. REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kesiapan stok hewan kurban dalam kondisi aman, sehat, dan sesuai syariat. Saat ini masih dalam momen hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. Berdasarkan data proyeksi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, ketersediaan hewan kurban nasional pada 2025 mencapai 3.217.397 ekor. Sedangkan kebutuhannya diperkirakan sekitar 2.074.269 ekor. Dengan kondisi tersebut, Indonesia terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor hewan kurban yang cukup signifikan. Di tengah semaraknya perayaan Idul Adha, Kementan tetap menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) seperti PMK, Lumpy Skin Disease (LSD), dan antraks. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda, memastikan pengawasan hewan kurban dilakukan secara menyeluruh dengan mengerahkan lebih dari 9.743 petugas di seluruh Indonesia. "Kami pastikan hewan kurban yang dipotong memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), bebas dari penyakit, serta sesuai kaidah kesejahteraan hewan,” ujar Agung, dikutip Sabtu (7/6/2025). Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan, serta penilaian terhadap tempat pemotongan. Tim pengawas terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Ditjen PKH, dinas provinsi/kabupaten/kota, Fakultas Kedokteran Hewan dari 11 universitas, hingga organisasi profesi seperti PDHI dan PAVETI. Untuk wilayah Jabodetabek, Ditjen PKH menurunkan 146 petugas khusus guna memastikan pemotongan kurban berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Dari sisi kehalalan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga, khususnya dalam penugasan juru sembelih halal. "Kami terus bersinergi dengan Kementan untuk menjamin bahwa proses pemotongan tidak hanya sehat dan aman, tapi juga halal. Ini bagian dari tanggung jawab bersama,” ujar Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, Budi Setyo Hartoto. Dengan kesiapan yang matang dari berbagai pihak, pelaksanaan kurban Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momen ibadah yang bermakna sekaligus mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sendiri menyalurkan 62 ekor hewan kurban, didistribusikan ke sejumlah daerah, termasuk kepada anak yatim, fakir miskin, dan masyarakat yang membutuhkan. "Ada yang di Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Ini untuk saudara-saudara kita, fakir miskin, yatim piatu, seluruh teman-teman yang membutuhkan" kata Amran di AAS Building, Makassar, Jumat (6/6/2025). Menurutnya, semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha bukan sekadar rutinitas tahunan. Mentan menegaskan ini merupakan bentuk empati yang lahir dari pengalaman pribadi. Ask me! Perkuat Pengawasan, Kementan Pastikan Peredaran Hewan Kurban Aman Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kesiapan stok hewan kurban dalam kondisi aman, sehat, dan sesuai syariat. Saat ini masih dalam momen hari raya Idul Adha 1446 Hijriah. + + + + + Berdasarkan data proyeksi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, ketersediaan hewan kurban nasional pada 2025 mencapai 3.217.397 ekor. Sedangkan kebutuhannya diperkirakan sekitar 2.074.269 ekor. Dengan kondisi tersebut, Indonesia terdapat surplus sekitar 1,14 juta ekor hewan kurban yang cukup signifikan. + + + + Baca Juga + + + Mentan Kurban 62 Ekor Sapi di Momen Idul Adha + + Iduladha 1446 H, UMJ Terima Sapi Kurban 1 Ton dari Menteri KKP RI + + Berbagi Kebahagiaan Idul Adha 2025 di IKN, Otorita Kurbankan 31 Sapi + + + Di tengah semaraknya perayaan Idul Adha, Kementan tetap menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) seperti PMK, Lumpy Skin Disease (LSD), dan antraks. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), Agung Suganda, memastikan pengawasan hewan kurban dilakukan secara menyeluruh dengan mengerahkan lebih dari 9.743 petugas di seluruh Indonesia. + "Kami pastikan hewan kurban yang dipotong memenuhi prinsip Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH), bebas dari penyakit, serta sesuai kaidah kesejahteraan hewan,” ujar Agung, dikutip Sabtu (7/6/2025). + + + + Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), pemeriksaan sebelum dan sesudah pemotongan, serta penilaian terhadap tempat pemotongan. Tim pengawas terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Ditjen PKH, dinas provinsi/kabupaten/kota, Fakultas Kedokteran Hewan dari 11 universitas, hingga organisasi profesi seperti PDHI dan PAVETI. + Untuk wilayah Jabodetabek, Ditjen PKH menurunkan 146 petugas khusus guna memastikan pemotongan kurban berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Dari sisi kehalalan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) turut menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga, khususnya dalam penugasan juru sembelih halal. + "Kami terus bersinergi dengan Kementan untuk menjamin bahwa proses pemotongan tidak hanya sehat dan aman, tapi juga halal. Ini bagian dari tanggung jawab bersama,” ujar Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, Budi Setyo Hartoto. + Dengan kesiapan yang matang dari berbagai pihak, pelaksanaan kurban Idul Adha tahun ini diharapkan menjadi momen ibadah yang bermakna sekaligus mempererat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sendiri menyalurkan 62 ekor hewan kurban, didistribusikan ke sejumlah daerah, termasuk kepada anak yatim, fakir miskin, dan masyarakat yang membutuhkan.  + "Ada yang di Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan lainnya. Ini untuk saudara-saudara kita, fakir miskin, yatim piatu, seluruh teman-teman yang membutuhkan" kata Amran di AAS Building, Makassar, Jumat (6/6/2025). + Menurutnya, semangat berbagi di Hari Raya Idul Adha bukan sekadar rutinitas tahunan. Mentan menegaskan ini merupakan bentuk empati yang lahir dari pengalaman pribadi. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sxoyif370_usulan-pajak-rumah-tapak-dinilai-timbulkan-ketimpangan-dan-perparah-ltemgtbacklogltemgt.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sxoyif370_usulan-pajak-rumah-tapak-dinilai-timbulkan-ketimpangan-dan-perparah-ltemgtbacklogltemgt.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3dccfcd59221f61f537d0157c2d7b89c49022c38 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sxoyif370_usulan-pajak-rumah-tapak-dinilai-timbulkan-ketimpangan-dan-perparah-ltemgtbacklogltemgt.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sxoyif370/usulan-pajak-rumah-tapak-dinilai-timbulkan-ketimpangan-dan-perparah-ltemgtbacklogltemgt +title: "Usulan Pajak Rumah Tapak Dinilai Timbulkan Ketimpangan dan Perparah Backlog | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:45:40 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Usulan Pajak Rumah Tapak Dinilai Timbulkan Ketimpangan dan Perparah Backlog | Republika Online + +Kebijakan Wamen PKP dikritik karena dianggap menyudutkan masyarakat kelas menengah. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengenai pengenaan pajak tinggi pada pembangunan rumah tapak menuai kritik. Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai ide tersebut berpotensi memperparah backlog perumahan di Indonesia dan memukul mimpi masyarakat kelas menengah untuk memiliki rumah. Backlog perumahan di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 15 juta unit pada tahun ini. Sebagai informasi, backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat—atau secara sederhana dapat dimaknai sebagai krisis kepemilikan rumah. Achmad mengkritik usulan kenaikan pajak terhadap rumah tapak yang ditujukan untuk mendorong masyarakat tinggal di rumah susun (rusun) atau apartemen. Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan menyudutkan masyarakat kecil dalam memperoleh ruang hidup yang layak. Meskipun dinarasikan sebagai solusi efisiensi ruang kota dan urbanisasi berkelanjutan, kebijakan tersebut seolah memosisikan rumah tapak sebagai hak eksklusif kelompok berpenghasilan tinggi. “Apakah efisiensi ruang boleh menyingkirkan mereka yang selama ini tinggal di pinggiran kota, menabung dengan susah payah untuk membeli rumah tapak sederhana, dan menjadikannya satu-satunya harta yang diwariskan bagi anak-anak mereka? Dalam debat soal ruang kota, infrastruktur, dan tata guna lahan, suara kelas bawah kerap terpinggirkan,” ujar Achmad dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025). Ia menegaskan bahwa rumah tapak bukan sekadar bangunan fisik, tetapi merupakan ruang hidup yang menyatu dengan praktik ekonomi dan budaya masyarakat. Di rumah tapak, masyarakat dapat membuka warung kecil, membangun bengkel di garasi, atau memberi ruang bermain bagi anak-anak—sesuatu yang sulit didapatkan di rusun. “Kita sering membayangkan rusun sebagai solusi urban modern: bersih, aman, efisien. Tapi bagi kebanyakan masyarakat menengah ke bawah, tinggal di rusun yang sempit, jauh dari tempat kerja, dan minim ruang sosial, bukanlah impian melainkan keterpaksaan,” tuturnya. Ask me! Usulan Pajak Rumah Tapak Dinilai Timbulkan Ketimpangan dan Perparah Backlog Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Usulan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengenai pengenaan pajak tinggi pada pembangunan rumah tapak menuai kritik. Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai ide tersebut berpotensi memperparah backlog perumahan di Indonesia dan memukul mimpi masyarakat kelas menengah untuk memiliki rumah. + + + + + Backlog perumahan di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 15 juta unit pada tahun ini. Sebagai informasi, backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat—atau secara sederhana dapat dimaknai sebagai krisis kepemilikan rumah. + + + + + Baca Juga + + + Tolak Nonton Film Propaganda 7 Oktober, Aktivis Kapal Madleen Disebut Israel Antisemit + + Threads Punya Fitur DM, Enggak Perlu Lari ke IG Lagi + + Tingkatkan Kualitas Klinis, Premiera Skin & Body Care Ikuti Pelatihan PicoSure Pro di Jepang + + + Achmad mengkritik usulan kenaikan pajak terhadap rumah tapak yang ditujukan untuk mendorong masyarakat tinggal di rumah susun (rusun) atau apartemen. Menurutnya, kebijakan tersebut terkesan menyudutkan masyarakat kecil dalam memperoleh ruang hidup yang layak. Meskipun dinarasikan sebagai solusi efisiensi ruang kota dan urbanisasi berkelanjutan, kebijakan tersebut seolah memosisikan rumah tapak sebagai hak eksklusif kelompok berpenghasilan tinggi. + “Apakah efisiensi ruang boleh menyingkirkan mereka yang selama ini tinggal di pinggiran kota, menabung dengan susah payah untuk membeli rumah tapak sederhana, dan menjadikannya satu-satunya harta yang diwariskan bagi anak-anak mereka? Dalam debat soal ruang kota, infrastruktur, dan tata guna lahan, suara kelas bawah kerap terpinggirkan,” ujar Achmad dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025). + + + + Ia menegaskan bahwa rumah tapak bukan sekadar bangunan fisik, tetapi merupakan ruang hidup yang menyatu dengan praktik ekonomi dan budaya masyarakat. Di rumah tapak, masyarakat dapat membuka warung kecil, membangun bengkel di garasi, atau memberi ruang bermain bagi anak-anak—sesuatu yang sulit didapatkan di rusun. + “Kita sering membayangkan rusun sebagai solusi urban modern: bersih, aman, efisien. Tapi bagi kebanyakan masyarakat menengah ke bawah, tinggal di rusun yang sempit, jauh dari tempat kerja, dan minim ruang sosial, bukanlah impian melainkan keterpaksaan,” tuturnya. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sxz9gm370_bank-dunia-garis-kemiskinan-bps-lebih-relevan-untuk-indonesia.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sxz9gm370_bank-dunia-garis-kemiskinan-bps-lebih-relevan-untuk-indonesia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aaec4ab24c59a239fb7936f2b6098a4582d1c649 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_sxz9gm370_bank-dunia-garis-kemiskinan-bps-lebih-relevan-untuk-indonesia.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/sxz9gm370/bank-dunia-garis-kemiskinan-bps-lebih-relevan-untuk-indonesia +title: "Bank Dunia- Garis Kemiskinan BPS Lebih Relevan untuk Indonesia | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:29:08 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Bank Dunia: Garis Kemiskinan BPS Lebih Relevan untuk Indonesia | Republika Online + +Metode pengukuran kemiskinan global dan nasional berbeda sesuai tujuan masing-masing. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia menyatakan bahwa garis kemiskinan (GK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) lebih relevan untuk mengukur tingkat kemiskinan nasional Indonesia. Dalam lembar fakta bertajuk The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia, dikutip di Jakarta, Selasa (17/6/2025), Bank Dunia menjelaskan bahwa garis kemiskinan nasional tetap menjadi acuan paling tepat dalam pengambilan kebijakan suatu negara. Sementara itu, data yang dirilis Bank Dunia merupakan pengukuran internasional yang bertujuan menjadi tolok ukur dalam memantau kondisi kemiskinan global serta membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara. Perbedaan tersebut bersifat intensional. Bank Dunia secara sengaja menggunakan pendekatan pengukuran yang berbeda dari pendekatan pemerintah masing-masing negara, mengingat perbedaan tujuan dari kedua jenis pengukuran. “Garis kemiskinan nasional disusun oleh pemerintah dan disesuaikan untuk konteks spesifik suatu negara. Data tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan pada tingkat nasional, seperti dukungan terhadap kelompok miskin,” tulis Bank Dunia dalam dokumen tersebut. Bank Dunia menyebutkan bahwa mereka menggunakan data yang sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mengukur garis kemiskinan, yakni hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS. Namun, meski menggunakan sumber data yang sama, metode perhitungannya berbeda. Dalam mengukur garis kemiskinan, Bank Dunia mempertimbangkan perbedaan harga dari tiga aspek, yakni perubahan waktu, perbedaan wilayah, dan perbedaan biaya hidup antarnegara atau purchasing power parity (PPP). Sementara itu, metode pengukuran nasional oleh BPS tidak mempertimbangkan penyesuaian harga dari waktu ke waktu maupun penggunaan PPP, mengingat tujuan pengukuran bersifat nasional. Aspek perbedaan wilayah pun menggunakan pendekatan yang berbeda dari Bank Dunia. Terkait perubahan persentase penduduk miskin di Indonesia, Bank Dunia menjelaskan bahwa pergeseran tersebut disebabkan oleh meningkatnya ambang batas kelompok tidak miskin dalam standar global. Artinya, peningkatan garis kemiskinan tidak serta-merta menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, melainkan mencerminkan meningkatnya standar hidup layak. Bank Dunia juga mengingatkan bahwa Indonesia baru saja naik status dari negara berpendapatan menengah bawah ( low and middle income countries /LMIC) menjadi negara berpendapatan menengah atas ( upper middle income country /UMIC). Jika pada kategori LMIC posisi Indonesia berada di dekat ambang batas atas, maka pada kategori UMIC saat ini Indonesia berada mendekati ambang batas bawah. Pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Indonesia tercatat sebesar 4.870 dolar AS pada 2023. Sementara batas atas kategori UMIC adalah sebesar 14.005 dolar AS, atau hampir tiga kali lipat dari GNI Indonesia Ask me! Bank Dunia: Garis Kemiskinan BPS Lebih Relevan untuk Indonesia Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia menyatakan bahwa garis kemiskinan (GK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) lebih relevan untuk mengukur tingkat kemiskinan nasional Indonesia. Dalam lembar fakta bertajuk The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia, dikutip di Jakarta, Selasa (17/6/2025), Bank Dunia menjelaskan bahwa garis kemiskinan nasional tetap menjadi acuan paling tepat dalam pengambilan kebijakan suatu negara. + + + + + Sementara itu, data yang dirilis Bank Dunia merupakan pengukuran internasional yang bertujuan menjadi tolok ukur dalam memantau kondisi kemiskinan global serta membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara. + + + + + Baca Juga + + + Pemerintah: Garis Kemiskinan BPS Lebih Relevan untuk Kebijakan Nasional + + Dukung Insan Pers Unggul, BRI Fellowship Journalism 2025 Kukuhkan 45 Jurnalis Penerima Beasiswa S2 + + Santri Aceh Barat: Tak Sejengkal pun Tanah Aceh Akan Kami Lepas + + + Perbedaan tersebut bersifat intensional. Bank Dunia secara sengaja menggunakan pendekatan pengukuran yang berbeda dari pendekatan pemerintah masing-masing negara, mengingat perbedaan tujuan dari kedua jenis pengukuran. + “Garis kemiskinan nasional disusun oleh pemerintah dan disesuaikan untuk konteks spesifik suatu negara. Data tersebut digunakan untuk pengambilan kebijakan pada tingkat nasional, seperti dukungan terhadap kelompok miskin,” tulis Bank Dunia dalam dokumen tersebut. + + + + Bank Dunia menyebutkan bahwa mereka menggunakan data yang sama dengan Pemerintah Indonesia dalam mengukur garis kemiskinan, yakni hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS. Namun, meski menggunakan sumber data yang sama, metode perhitungannya berbeda. + Dalam mengukur garis kemiskinan, Bank Dunia mempertimbangkan perbedaan harga dari tiga aspek, yakni perubahan waktu, perbedaan wilayah, dan perbedaan biaya hidup antarnegara atau purchasing power parity (PPP). + Sementara itu, metode pengukuran nasional oleh BPS tidak mempertimbangkan penyesuaian harga dari waktu ke waktu maupun penggunaan PPP, mengingat tujuan pengukuran bersifat nasional. Aspek perbedaan wilayah pun menggunakan pendekatan yang berbeda dari Bank Dunia. + Terkait perubahan persentase penduduk miskin di Indonesia, Bank Dunia menjelaskan bahwa pergeseran tersebut disebabkan oleh meningkatnya ambang batas kelompok tidak miskin dalam standar global. Artinya, peningkatan garis kemiskinan tidak serta-merta menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, melainkan mencerminkan meningkatnya standar hidup layak. + Bank Dunia juga mengingatkan bahwa Indonesia baru saja naik status dari negara berpendapatan menengah bawah ( low and middle income countries /LMIC) menjadi negara berpendapatan menengah atas ( upper middle income country /UMIC). + Jika pada kategori LMIC posisi Indonesia berada di dekat ambang batas atas, maka pada kategori UMIC saat ini Indonesia berada mendekati ambang batas bawah. + Pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita Indonesia tercatat sebesar 4.870 dolar AS pada 2023. Sementara batas atas kategori UMIC adalah sebesar 14.005 dolar AS, atau hampir tiga kali lipat dari GNI Indonesia + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t01hn2502_seberapa-mampu-koperasi-merah-putih-maksimalkan-ekonomi-kerakyatan.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t01hn2502_seberapa-mampu-koperasi-merah-putih-maksimalkan-ekonomi-kerakyatan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8df8fe4b50db4d40085de05aea81a2e9f6abdf44 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t01hn2502_seberapa-mampu-koperasi-merah-putih-maksimalkan-ekonomi-kerakyatan.md @@ -0,0 +1,147 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t01hn2502/seberapa-mampu-koperasi-merah-putih-maksimalkan-ekonomi-kerakyatan +title: "Seberapa Mampu Koperasi Merah Putih Maksimalkan Ekonomi Kerakyatan? | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:00 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Seberapa Mampu Koperasi Merah Putih Maksimalkan Ekonomi Kerakyatan? | Republika Online + +Saat ini juknis terkait skema pendanaan dan permodalan Kopdes masih dibahas di pusat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tata kelola Koperasi Desa Merah Putih terus disempurnakan demi menyukseskan visinya dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Salah satunya dalam mendukung permodalan bagi usaha ultra mikro, mikro, dan kecil di daerah. Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Tulungagung, Jawa Timur menyatakan kesiapannya untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih melalui penyediaan alat transaksi keuangan maupun penyaluran permodalan. Kepala Cabang Bank BRI Tulungagung Agus Herman, Sabtu (27/7/2025) mengatakan, hingga kini belum ada skema teknis pembiayaan yang ditetapkan pemerintah terkait permodalan bagi 271 Koperasi Merah Putih di wilayahnya. "Skema permodalannya seperti apa dan berapa nominal per koperasi, itu semua masih dibahas di tingkat pusat. Kami belum bisa eksekusi," kata Agus. Proses penyaluran permodalan dengan demikian masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya tetap bergerak mendukung koperasi tersebut melalui layanan transaksi keuangan. Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan menawarkan kerja sama agen BRILink atau penyediaan QRIS untuk setiap koperasi. “Kalau koperasi berminat menjadi agen BRILink, tentu ada pembagian hasil dari setiap transaksi seperti transfer, tarik dan setor tunai, termasuk top-up ,” ujarnya. Agus menambahkan, pihaknya telah menyampaikan laporan keberadaan 271 koperasi tersebut ke kantor wilayah dan pusat. Proses penyediaan perangkat transaksi kini menunggu tindak lanjut dari kedua level tersebut. Jika skema pelayanan transaksi disetujui, setiap Koperasi Merah Putih nantinya akan memiliki rekening atas nama koperasi. Hal ini menjadi langkah awal sebelum masuk ke sistem pembiayaan resmi. “Saat ini kami terus menjalin komunikasi dengan koperasi yang ada, agar segera siap saat perangkat transaksi tersedia,” ujar Agus. Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Selain pembiayaan, program ini juga diarahkan untuk memperkuat digitalisasi transaksi koperasi di daerah. Koperasi juga didorong untuk berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah, seperti yang didorong di Sumatera Barat. Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) Kabupaten Pasaman Muhammad Sjahbana Sjams di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman mengatakan Kopdes Merah Putih dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milih Nagari (BUMNag). "Koperasi Desa Merah Putih mengandung potensi yang signifikan terlebih jika dijalankan dengan pendekatan yang tepat dan mengakar," katanya. Daerah Pasaman merupakan daerah potensial sektor pertanian dan perikanan. Saat ini, sudah ada 62 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Nagari yang diharapkan jadi solusi nyata untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dari potensi lokal di seluruh nagari di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Sektor usaha masyarakat dari hulu-hilir diyakini dapat terdampak siginifikan. Sebagai contoh sektor pengelolaan hasil pertanian yang selama ini dikelola secara biasa, bisa langsung digarap oleh koperasi hingga memiliki nilai jual yang tinggi. Baik coklat, kopi, padi, dan hasil pertanian lainnya. Disamping itu kata dia, sektor perikanan air tawar juga bisa dimanfaatkan oleh koperasi merah putih mulai akses permodalan hingga penjualan sesuai potensi di nagari. "Pasaman sangat potensial untuk sektor ini. Tinggal bagaimana manajemen yang baik dibangun oleh pengurus di nagari. Karena pemerintah juga berharap lahir kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan yang kuat di tingkat nagari, sekaligus mempersempit jurang kemiskinan yang telah lama mengakar," katanya. Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) Ask me! Seberapa Mampu Koperasi Merah Putih Maksimalkan Ekonomi Kerakyatan? Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tata kelola Koperasi Desa Merah Putih terus disempurnakan demi menyukseskan visinya dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Salah satunya dalam mendukung permodalan bagi usaha ultra mikro, mikro, dan kecil di daerah.  + + + + + Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Tulungagung, Jawa Timur menyatakan kesiapannya untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih melalui penyediaan alat transaksi keuangan maupun penyaluran permodalan. + + + + Baca Juga + + + Abimana Aryasatya Comeback Lewat Film Joko Anwar Ghost in The Cell + + Waspadai Undangan Palsu Rekrutmen Kerja PT KAI + + Jelang 50 Tahun, Darya-Varia Gelar Program Wisuda Balita Dukung Pemerintah Atasi Stunting + + + Kepala Cabang Bank BRI Tulungagung Agus Herman, Sabtu (27/7/2025) mengatakan, hingga kini belum ada skema teknis pembiayaan yang ditetapkan pemerintah terkait permodalan bagi 271 Koperasi Merah Putih di wilayahnya. + "Skema permodalannya seperti apa dan berapa nominal per koperasi, itu semua masih dibahas di tingkat pusat. Kami belum bisa eksekusi," kata Agus. + + + + Proses penyaluran permodalan dengan demikian masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya tetap bergerak mendukung koperasi tersebut melalui layanan transaksi keuangan. + Salah satu bentuk dukungannya adalah dengan menawarkan kerja sama agen BRILink atau penyediaan QRIS untuk setiap koperasi. + “Kalau koperasi berminat menjadi agen BRILink, tentu ada pembagian hasil dari setiap transaksi seperti transfer, tarik dan setor tunai, termasuk top-up ,” ujarnya. + Agus menambahkan, pihaknya telah menyampaikan laporan keberadaan 271 koperasi tersebut ke kantor wilayah dan pusat. Proses penyediaan perangkat transaksi kini menunggu tindak lanjut dari kedua level tersebut. + Jika skema pelayanan transaksi disetujui, setiap Koperasi Merah Putih nantinya akan memiliki rekening atas nama koperasi. Hal ini menjadi langkah awal sebelum masuk ke sistem pembiayaan resmi. + “Saat ini kami terus menjalin komunikasi dengan koperasi yang ada, agar segera siap saat perangkat transaksi tersedia,” ujar Agus. + Program Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Selain pembiayaan, program ini juga diarahkan untuk memperkuat digitalisasi transaksi koperasi di daerah.  + Koperasi juga didorong untuk berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Daerah, seperti yang didorong di Sumatera Barat. Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPP P3MD) Kabupaten Pasaman Muhammad Sjahbana Sjams di Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman mengatakan Kopdes Merah Putih dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milih Nagari (BUMNag). + "Koperasi Desa Merah Putih mengandung potensi yang signifikan terlebih jika dijalankan dengan pendekatan yang tepat dan mengakar," katanya. + Daerah Pasaman merupakan daerah potensial sektor pertanian dan perikanan. Saat ini, sudah ada 62 unit Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Nagari yang diharapkan jadi solusi nyata untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dari potensi lokal di seluruh nagari di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.  + Sektor usaha masyarakat dari hulu-hilir diyakini dapat terdampak siginifikan. Sebagai contoh sektor pengelolaan hasil pertanian yang selama ini dikelola secara biasa, bisa langsung digarap oleh koperasi hingga memiliki nilai jual yang tinggi. Baik coklat, kopi, padi, dan hasil pertanian lainnya. + Disamping itu kata dia, sektor perikanan air tawar juga bisa dimanfaatkan oleh koperasi merah putih mulai akses permodalan hingga penjualan sesuai potensi di nagari. + "Pasaman sangat potensial untuk sektor ini. Tinggal bagaimana manajemen yang baik dibangun oleh pengurus di nagari. Karena pemerintah juga berharap lahir kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan yang kuat di tingkat nagari, sekaligus mempersempit jurang kemiskinan yang telah lama mengakar," katanya. + + + +   +   +   + + Lihat postingan ini di Instagram + +   +   +   + Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) + + + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t031q2423_astagfirullah-beras-sphp-juga-dioplos-core-ganggu-program-pemerintah-atasi-kemiskinan.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t031q2423_astagfirullah-beras-sphp-juga-dioplos-core-ganggu-program-pemerintah-atasi-kemiskinan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..46a167dc6dea4fd406fc7e8a8808340ba1b48aa9 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t031q2423_astagfirullah-beras-sphp-juga-dioplos-core-ganggu-program-pemerintah-atasi-kemiskinan.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t031q2423/astagfirullah-beras-sphp-juga-dioplos-core-ganggu-program-pemerintah-atasi-kemiskinan +title: "Astagfirullah! Beras SPHP Juga Dioplos, CORE- Ganggu Program Pemerintah Atasi Kemiskinan | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:17 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Astagfirullah! Beras SPHP Juga Dioplos, CORE: Ganggu Program Pemerintah Atasi Kemiskinan | Republika Online + +Program pangan murah untuk masyarakat miskin terancam gagal akibat praktik curang. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menilai pengoplosan beras kualitas rendah menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dapat mengganggu program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. CORE menilai praktik oplosan tersebut sangat merugikan negara karena menggagalkan misi utama program subsidi pangan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah keluar dari jerat kemiskinan. "Ini merugikan negara dan juga konsumen kalangan menengah bawah. Negara mengalami kerugian karena programnya tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan," kata Eliza saat dihubungi di Jakarta, Ahad (27/7/2025). Padahal, kata dia, program SPHP dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap bahan pangan pokok. Namun, praktik oplosan membuat beras murah sulit diakses oleh penerima manfaat sebenarnya. Terkait kasus dugaan pengoplosan beras kualitas rendah ( reject ) seharga Rp 6.000 per kilogram (kg) yang dikemas menjadi SPHP dan dijual seharga Rp 13.000 per kg oleh seorang oknum berinisial R di Riau yang terungkap pada Kamis (24/7/2025), Eliza menekankan tindakan tersangka telah mengambil alih porsi subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin. Akibatnya, keluarga miskin tidak mendapatkan beras SPHP sesuai harga dan kualitas yang ditetapkan, sehingga terpaksa membeli beras mahal yang menggerus belanja mereka untuk kebutuhan pokok lainnya. "Konsumen rugi karena SPHP ini kan standarnya lebih bagus daripada reject . Dan beras SPHP murah karena disubsidi pemerintah," tutur Eliza. CORE menyebut kondisi ini berisiko memperluas kerentanan ekonomi dan memperparah kemiskinan karena salah sasaran subsidi akan membuat intervensi pemerintah kehilangan dampak perlindungan sosial yang diharapkan. Karena itu, CORE menyarankan agar distribusi SPHP dilakukan langsung kepada penerima manfaat melalui operasi pasar keliling atau koperasi berbasis komunitas guna mencegah kebocoran dan penyelewengan. Selain penegakan hukum yang tegas, pemerintah juga harus memperkuat sistem pelacakan dan pengawasan digital agar setiap kilogram beras subsidi dapat dipantau secara transparan dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Itu mengapa menyalurkan SPHP harus resmi oleh pemerintah agar tidak terjadi lagi kebocoran dan pemalsuan beras reject jadi SPHP," ujar Eliza. Ask me! Astagfirullah! Beras SPHP Juga Dioplos, CORE: Ganggu Program Pemerintah Atasi Kemiskinan Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti dari Centre of Reform on Economics (CORE), Eliza Mardian, menilai pengoplosan beras kualitas rendah menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dapat mengganggu program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. CORE menilai praktik oplosan tersebut sangat merugikan negara karena menggagalkan misi utama program subsidi pangan untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah keluar dari jerat kemiskinan. + + + + + "Ini merugikan negara dan juga konsumen kalangan menengah bawah. Negara mengalami kerugian karena programnya tidak efektif untuk mengurangi kemiskinan," kata Eliza saat dihubungi di Jakarta, Ahad (27/7/2025). + + + + + Baca Juga + + + Tindak Tegas Pengoplos Beras SPHP + + Kasus Beras SPHP Oplosan Terungkap di Riau + + NFA: Sukses Program SPHP Beras Bergantung pada Kepatuhan Penyalur + + + Padahal, kata dia, program SPHP dirancang sebagai intervensi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin terhadap bahan pangan pokok. Namun, praktik oplosan membuat beras murah sulit diakses oleh penerima manfaat sebenarnya. + Terkait kasus dugaan pengoplosan beras kualitas rendah ( reject ) seharga Rp 6.000 per kilogram (kg) yang dikemas menjadi SPHP dan dijual seharga Rp 13.000 per kg oleh seorang oknum berinisial R di Riau yang terungkap pada Kamis (24/7/2025), Eliza menekankan tindakan tersangka telah mengambil alih porsi subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi keluarga miskin. + + + + Akibatnya, keluarga miskin tidak mendapatkan beras SPHP sesuai harga dan kualitas yang ditetapkan, sehingga terpaksa membeli beras mahal yang menggerus belanja mereka untuk kebutuhan pokok lainnya. "Konsumen rugi karena SPHP ini kan standarnya lebih bagus daripada reject . Dan beras SPHP murah karena disubsidi pemerintah," tutur Eliza. + CORE menyebut kondisi ini berisiko memperluas kerentanan ekonomi dan memperparah kemiskinan karena salah sasaran subsidi akan membuat intervensi pemerintah kehilangan dampak perlindungan sosial yang diharapkan. Karena itu, CORE menyarankan agar distribusi SPHP dilakukan langsung kepada penerima manfaat melalui operasi pasar keliling atau koperasi berbasis komunitas guna mencegah kebocoran dan penyelewengan. + Selain penegakan hukum yang tegas, pemerintah juga harus memperkuat sistem pelacakan dan pengawasan digital agar setiap kilogram beras subsidi dapat dipantau secara transparan dan menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. "Itu mengapa menyalurkan SPHP harus resmi oleh pemerintah agar tidak terjadi lagi kebocoran dan pemalsuan beras reject jadi SPHP," ujar Eliza. + + Warga mengantri untuk membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). Pemerintah mulai menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton untuk meredam gejolak kenaikan harga pangan di tengah masyarakat. Pendistribusian sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP tersebut dilakukan selama periode Juli hingga Desember 2025. Untuk harga beras SPHP tersebut dibanderol dengan harga Rp62.500 untuk kemasan 5 kg, Warga yang datang hanya boleh membeli maksimal 10 kg atau 2 kemasan beras SPHP per transaksi. - (Republika/Prayogi) + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t05euq423_indef-kemiskinan-ekstrem-indonesia-tertinggi-kedua-di-asean.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t05euq423_indef-kemiskinan-ekstrem-indonesia-tertinggi-kedua-di-asean.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2381097819a9d7269cb19f868e9b48bb70ef9f23 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t05euq423_indef-kemiskinan-ekstrem-indonesia-tertinggi-kedua-di-asean.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t05euq423/indef-kemiskinan-ekstrem-indonesia-tertinggi-kedua-di-asean +title: "Indef- Kemiskinan Ekstrem Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:31:29 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Indef: Kemiskinan Ekstrem Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN | Republika Online + +Meski turun secara nasional, tantangan struktural masih jadi penghambat utama. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami tren penurunan secara nasional menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Kendati demikian, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tertinggi kedua di antara negara-negara ASEAN. BPS mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta jiwa, lebih rendah dibandingkan September 2024 yang mencapai 24,06 juta orang. Kemiskinan ekstrem pun menurun, dari 3,56 juta jiwa pada Maret 2024 menjadi 2,38 juta jiwa pada Maret 2025. “Pemerintah menyampaikan terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, kalau kita komparasikan tingkat kemiskinan ekstrem dengan batas baru yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 3 dolar AS, sebetulnya Indonesia berada di posisi relatif cukup tinggi di kawasan ASEAN, bahkan tertinggi kedua setelah Filipina,” kata Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra PG Talattov, dalam Diskusi Publik Indef bertajuk ‘Angka Kemiskinan Turun, Kesejahteraan Naik?’ di Jakarta, Selasa (29/7/2025). Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia berdasarkan data Poverty and Inequality Platform Bank Dunia tahun 2025 berada di angka 4,6 persen, sementara Filipina di posisi tertinggi dengan 11,5 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang berada di 1,6 persen. “Jadi kita relatif lebih tinggi. Artinya, masih ada tantangan. Kita tidak hanya melihat bagaimana tren penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia, tetapi juga perlu mempelajari upaya negara lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem di negaranya masing-masing,” ujar Abra. Ask me! Indef: Kemiskinan Ekstrem Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami tren penurunan secara nasional menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Kendati demikian, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tertinggi kedua di antara negara-negara ASEAN. + + + + + BPS mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta jiwa, lebih rendah dibandingkan September 2024 yang mencapai 24,06 juta orang. Kemiskinan ekstrem pun menurun, dari 3,56 juta jiwa pada Maret 2024 menjadi 2,38 juta jiwa pada Maret 2025. + + + + + Baca Juga + + + Indef Prediksi Gelombang PHK Masih Terus Berlanjut, Tingkat Kemiskinan akan Terkerek + + BPS: Fenomena Rojali tak Cerminkan Tingkat Kemiskinan Penduduk + + Astagfirullah! Beras SPHP Juga Dioplos, CORE: Ganggu Program Pemerintah Atasi Kemiskinan + + + “Pemerintah menyampaikan terjadi tren penurunan tingkat kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, kalau kita komparasikan tingkat kemiskinan ekstrem dengan batas baru yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 3 dolar AS, sebetulnya Indonesia berada di posisi relatif cukup tinggi di kawasan ASEAN, bahkan tertinggi kedua setelah Filipina,” kata Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra PG Talattov, dalam Diskusi Publik Indef bertajuk ‘Angka Kemiskinan Turun, Kesejahteraan Naik?’ di Jakarta, Selasa (29/7/2025). + Tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia berdasarkan data Poverty and Inequality Platform Bank Dunia tahun 2025 berada di angka 4,6 persen, sementara Filipina di posisi tertinggi dengan 11,5 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang berada di 1,6 persen. + + + + “Jadi kita relatif lebih tinggi. Artinya, masih ada tantangan. Kita tidak hanya melihat bagaimana tren penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia, tetapi juga perlu mempelajari upaya negara lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem di negaranya masing-masing,” ujar Abra. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t07ni1490_mensos-minta-bank-indonesia-cek-anomali-rekening-penerima-bansos.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t07ni1490_mensos-minta-bank-indonesia-cek-anomali-rekening-penerima-bansos.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..531824ae45978c69df2a23f1fca40518e83101b6 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t07ni1490_mensos-minta-bank-indonesia-cek-anomali-rekening-penerima-bansos.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t07ni1490/mensos-minta-bank-indonesia-cek-anomali-rekening-penerima-bansos +title: "Mensos Minta Bank Indonesia Cek Anomali Rekening Penerima Bansos | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:34 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Mensos Minta Bank Indonesia Cek Anomali Rekening Penerima Bansos | Republika Online + +Pihaknya akan memeriksa lebih lanjut rekening penerima bansos yang anomali. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta Bank Indonesia (BI) untuk memeriksa rekening penerima manfaat bantuan sosial yang diduga anomali atau janggal guna memastikan dana bantuan tersebut tepat sasaran. Sebelumnya, Kemensos telah memadankan data NIK dan rekening penerima bansos dengan data NIK warga berafiliasi dengan judi online (judol) yang ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). "Kita akan meluncur ke BI untuk minta bantuan BI memeriksa rekening-rekening penerima bansos kita. Jika ada saldo yang anomali, misalnya penerima bansos saldonya Rp5 juta itu kan anomali. Kita akan periksa lebih lanjut," kata Mensos saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025). Menurut Mensos, pihaknya akan memeriksa lebih lanjut rekening penerima bansos yang anomali, contohnya yang memiliki saldo Rp5 juta, hingga dana bansos yang disimpan lebih dari tiga bulan. Mensos menilai peruntukan dana bansos dapat terukur, contohnya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga dinilai janggal jika dana bansos tersebut masih disimpan lebih dari tiga bulan. Jika setelah ditelusuri pemilik rekening tersebut tidak layak menerima bansos, Kemensos akan mengalihkan kuota bansos tersebut untuk penerima yang lebih berhak. "Tidak mungkin (bansos) ini bisa disimpan lebih dari tiga bulan. Kalau sampai tiga bulan (disimpan), ini ada keanehan yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Kalau memang nanti terbukti anomali dan tidak layak menerima bansos, akan kita alihkan lagi kepada mereka yang lebih berhak," kata Mensos. Mensos menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pengalihan sejumlah bansos kepada mereka yang lebih tepat sasaran berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengalihan bansos itu dilakukan karena setelah melakukan pemutakhiran DTSEN dan peninjauan langsung ke lapangan, terdapat hampir dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) dinilai tidak layak menerima bansos. Mensos menegaskan bahwa jumlah bansos tidak dikurangi, melainkan dialihkan kepada penerima yang lebih berhak dan berada pada desil 1, 2, 3, dan 4. "Bansosnya tidak dikurangi, bahkan Presiden malah memberikan penebalan bansos untuk 18 juta lebih KPM," katanya. Ask me! Mensos Minta Bank Indonesia Cek Anomali Rekening Penerima Bansos Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta Bank Indonesia (BI) untuk memeriksa rekening penerima manfaat bantuan sosial yang diduga anomali atau janggal guna memastikan dana bantuan tersebut tepat sasaran. Sebelumnya, Kemensos telah memadankan data NIK dan rekening penerima bansos dengan data NIK warga berafiliasi dengan judi online (judol) yang ditelusuri oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). + + + + + "Kita akan meluncur ke BI untuk minta bantuan BI memeriksa rekening-rekening penerima bansos kita. Jika ada saldo yang anomali, misalnya penerima bansos saldonya Rp5 juta itu kan anomali. Kita akan periksa lebih lanjut," kata Mensos saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (29/7/2025). + + + + Baca Juga + + + Pemprov Jakarta Cairkan Bansos Rp 300 Ribu untuk 149 Ribu Orang Penerima, Warga Diajak Ikut Awasi + + 15 Ribu Penerima Bansos di Jakarta Pemain Judol, Pramono: Bantuan Akan Dialihkan + + KAI: Diskon Tiket Kereta Api Masih Tersedia hingga Besok + + + Menurut Mensos, pihaknya akan memeriksa lebih lanjut rekening penerima bansos yang anomali, contohnya yang memiliki saldo Rp5 juta, hingga dana bansos yang disimpan lebih dari tiga bulan. + Mensos menilai peruntukan dana bansos dapat terukur, contohnya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga dinilai janggal jika dana bansos tersebut masih disimpan lebih dari tiga bulan. + + + + Jika setelah ditelusuri pemilik rekening tersebut tidak layak menerima bansos, Kemensos akan mengalihkan kuota bansos tersebut untuk penerima yang lebih berhak. + "Tidak mungkin (bansos) ini bisa disimpan lebih dari tiga bulan. Kalau sampai tiga bulan (disimpan), ini ada keanehan yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Kalau memang nanti terbukti anomali dan tidak layak menerima bansos, akan kita alihkan lagi kepada mereka yang lebih berhak," kata Mensos. + Mensos menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan pengalihan sejumlah bansos kepada mereka yang lebih tepat sasaran berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). + Pengalihan bansos itu dilakukan karena setelah melakukan pemutakhiran DTSEN dan peninjauan langsung ke lapangan, terdapat hampir dua juta keluarga penerima manfaat (KPM) dinilai tidak layak menerima bansos. + Mensos menegaskan bahwa jumlah bansos tidak dikurangi, melainkan dialihkan kepada penerima yang lebih berhak dan berada pada desil 1, 2, 3, dan 4. + "Bansosnya tidak dikurangi, bahkan Presiden malah memberikan penebalan bansos untuk 18 juta lebih KPM," katanya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t1ku6f423_rencana-kampung-haji-di-makkah-didukung-indef-dan-danantara.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t1ku6f423_rencana-kampung-haji-di-makkah-didukung-indef-dan-danantara.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b81344fd1e00ec3ab682152cb488180211ab065b --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t1ku6f423_rencana-kampung-haji-di-makkah-didukung-indef-dan-danantara.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t1ku6f423/rencana-kampung-haji-di-makkah-didukung-indef-dan-danantara +title: "Rencana Kampung Haji di Makkah Didukung Indef dan Danantara | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:59:08 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Rencana Kampung Haji di Makkah Didukung Indef dan Danantara | Republika Online + +Indef menilai proyek Kampung Haji akan perkuat perputaran ekonomi umat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat Center for Sharia Economic Development Institute for Development of Economics and Finance (CSED Indef), Abdul Hakam Naja, mengatakan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, patut didukung. “Rancangan pembangunan Kampung Indonesia untuk jamaah haji dan umroh di Makkah oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) patut didukung,” katanya dalam Diskusi Publik “Ekonomi Syariah dalam Nota Keuangan” secara virtual di Jakarta, Senin (25/8/2025). Jumlah jamaah haji dari Indonesia pada 2025 tercatat sebanyak 221 ribu orang. Sementara itu, sebanyak 1,8 juta orang berumroh pada 2024. Saat ini, total dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2025 mencapai Rp 188 triliun, dengan pengeluaran perputaran dana haji dan umroh per tahun sekitar Rp 70 triliun. Rencana pembangunan Kampung Haji dinilai perlu disinergikan dengan BPKH agar peluang dalam pengeluaran perputaran dana haji dan umroh dapat kembali ke Tanah Air, bukan seluruhnya ke Arab Saudi. “Katanya kita sudah mendapatkan persetujuan dari Prince Muhammad bin Salman. Kita akan mendapat lokasi (Kampung Haji), katanya 1 sampai 2 kilometer dari Masjidil Haram. Alhamdulillah, semoga segera terlaksana. Ini menjadi penting, karena kalau kita punya ekosistem haji dan umroh, bisa direplikasi pada ekosistem lain,” ungkap Abdul Hakam. Ask me! Rencana Kampung Haji di Makkah Didukung Indef dan Danantara Rekomendasi Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penasihat Center for Sharia Economic Development Institute for Development of Economics and Finance (CSED Indef), Abdul Hakam Naja, mengatakan rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, patut didukung. + + + + + “Rancangan pembangunan Kampung Indonesia untuk jamaah haji dan umroh di Makkah oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) patut didukung,” katanya dalam Diskusi Publik “Ekonomi Syariah dalam Nota Keuangan” secara virtual di Jakarta, Senin (25/8/2025). + + + + + Baca Juga + + + Danantara Kawal Penuh Rencana Pembangunan Kampung Haji di Makkah + + Erick Thohir Ungkap Visi Besar Presiden Prabowo: Kampung Haji Indonesia di Tanah Arab + + Menag: Kampung Haji Indonesia di Makkah Masuki Tahap Desain + + + Jumlah jamaah haji dari Indonesia pada 2025 tercatat sebanyak 221 ribu orang. Sementara itu, sebanyak 1,8 juta orang berumroh pada 2024. + Saat ini, total dana kelolaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2025 mencapai Rp 188 triliun, dengan pengeluaran perputaran dana haji dan umroh per tahun sekitar Rp 70 triliun. + + + + Rencana pembangunan Kampung Haji dinilai perlu disinergikan dengan BPKH agar peluang dalam pengeluaran perputaran dana haji dan umroh dapat kembali ke Tanah Air, bukan seluruhnya ke Arab Saudi. + “Katanya kita sudah mendapatkan persetujuan dari Prince Muhammad bin Salman. Kita akan mendapat lokasi (Kampung Haji), katanya 1 sampai 2 kilometer dari Masjidil Haram. Alhamdulillah, semoga segera terlaksana. Ini menjadi penting, karena kalau kita punya ekosistem haji dan umroh, bisa direplikasi pada ekosistem lain,” ungkap Abdul Hakam. + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 17:25 WIB + + Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Sabtu , 14 Mar 2026, 16:15 WIB + + Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:04 WIB + + Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 17:43 WIB + + INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t1lhni368_boy-thohir-penghargaan-untuk-haji-leman-jadi-teladan-bagi-dunia-usaha.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t1lhni368_boy-thohir-penghargaan-untuk-haji-leman-jadi-teladan-bagi-dunia-usaha.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..63d6ecdbb0b2f325888eace0a23dffccdf4d4aad --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t1lhni368_boy-thohir-penghargaan-untuk-haji-leman-jadi-teladan-bagi-dunia-usaha.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t1lhni368/boy-thohir-penghargaan-untuk-haji-leman-jadi-teladan-bagi-dunia-usaha +title: "Boy Thohir- Penghargaan untuk Haji Leman Jadi Teladan bagi Dunia Usaha | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:42:44 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Boy Thohir: Penghargaan untuk Haji Leman Jadi Teladan bagi Dunia Usaha | Republika Online + +Haji Leman dianugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Pratama. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Pemegang saham Grup Adaro Garibaldi Thohir, atau akrab disapa Boy Thohir, dan TP Rachmat, bersama keluarga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengusaha nasional asal Kalimantan Selatan mendiang pengusaha senior Kalimantan Selatan, Haji Abdussamad Sulaiman HB atau Haji Leman. Haji Leman baru saja dianugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025). Boy Thohir dan TP Rachmat merupakan partner bisnis Haji Leman selama lebih dari 20 tahun atau sejak 2003. Menurut Boy Thohir, penghargaan ini tidak hanya merupakan bentuk pengakuan negara atas kiprah dan dedikasi pengusaha Kalimantan Selatan tersebut. Penghargaan ini juga menjadi teladan bagi dunia usaha nasional. “Atas nama pribadi dan keluarga besar, saya menyampaikan rasa bangga sekaligus selamat kepada keluarga besar mendiang Haji Abdussamad Sulaiman HB atau yang saya biasa panggil Abah Leman. Penganugerahan ini adalah bukti nyata kontribusi besar putra terbaik Kalimantan Selatan dalam mendukung pembangunan ekonomi bangsa,” ujar Boy Thohir. Boy juga mengenang kiprah panjang mendiang Haji Leman yang bukan hanya berhasil membangun Hasnur Group di berbagai bidang usaha dari pertambangan, perkebunan, hingga pendidikan. Haji Leman juga meninggalkan warisan sosial dan olahraga, termasuk mendirikan klub sepak bola PS Barito Putera. “Abah Leman adalah sosok teladan pengusaha yang sederhana, religius, dan penuh dedikasi. Warisannya akan terus hidup melalui keluarga, usaha, serta kontribusi sosial yang beliau bangun,” kata Boy. Boy Thohir menutup dengan doa dan harapan agar mendiang Haji Leman yang telah wafat tetap menjadi inspirasi bagi generasi penerus dunia usaha Indonesia. "Semoga penghargaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto ini semakin memacu semangat kita semua untuk berbuat lebih banyak, tidak hanya di bidang bisnis, tetapi juga dalam memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Doa kami juga semoga almarhum Abah Leman mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT," kata Boy. (adv) Ask me! Boy Thohir: Penghargaan untuk Haji Leman Jadi Teladan bagi Dunia Usaha Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Pemegang saham Grup Adaro Garibaldi Thohir, atau akrab disapa Boy Thohir, dan TP Rachmat, bersama keluarga menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengusaha nasional asal Kalimantan Selatan mendiang pengusaha senior Kalimantan Selatan, Haji Abdussamad Sulaiman HB atau Haji Leman. + + + + + Haji Leman baru saja dianugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Pratama dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).  + + + + Boy Thohir dan TP Rachmat merupakan partner bisnis Haji Leman selama lebih dari 20 tahun atau sejak 2003. Menurut Boy Thohir, penghargaan ini tidak hanya merupakan bentuk pengakuan negara atas kiprah dan dedikasi pengusaha Kalimantan Selatan tersebut. Penghargaan ini juga menjadi teladan bagi dunia usaha nasional. + “Atas nama pribadi dan keluarga besar, saya menyampaikan rasa bangga sekaligus selamat kepada keluarga besar mendiang Haji Abdussamad Sulaiman HB atau yang saya biasa panggil Abah Leman. Penganugerahan ini adalah bukti nyata kontribusi besar putra terbaik Kalimantan Selatan dalam mendukung pembangunan ekonomi bangsa,” ujar Boy Thohir. + + + + Boy juga mengenang kiprah panjang mendiang Haji Leman yang bukan hanya berhasil membangun Hasnur Group di berbagai bidang usaha dari pertambangan, perkebunan, hingga pendidikan. Haji Leman juga meninggalkan warisan sosial dan olahraga, termasuk mendirikan klub sepak bola PS Barito Putera. + “Abah Leman adalah sosok teladan pengusaha yang sederhana, religius, dan penuh dedikasi. Warisannya akan terus hidup melalui keluarga, usaha, serta kontribusi sosial yang beliau bangun,” kata Boy. + Boy Thohir menutup dengan doa dan harapan agar mendiang Haji Leman yang telah wafat tetap menjadi inspirasi bagi generasi penerus dunia usaha Indonesia. + "Semoga penghargaan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto ini semakin memacu semangat kita semua untuk berbuat lebih banyak, tidak hanya di bidang bisnis, tetapi juga dalam memberikan manfaat luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Doa kami juga semoga almarhum Abah Leman mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT," kata Boy. (adv) + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t1wr8l416_pemerintah-rampungkan-perpres-pembangkit-listrik-tenaga-sampah.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t1wr8l416_pemerintah-rampungkan-perpres-pembangkit-listrik-tenaga-sampah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cb862d47c042e3d09edd739af160ab4dfd79c453 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t1wr8l416_pemerintah-rampungkan-perpres-pembangkit-listrik-tenaga-sampah.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t1wr8l416/pemerintah-rampungkan-perpres-pembangkit-listrik-tenaga-sampah +title: "Pemerintah Rampungkan Perpres Pembangkit Listrik Tenaga Sampah | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:33:06 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Pemerintah Rampungkan Perpres Pembangkit Listrik Tenaga Sampah | Republika Online + +Aturan ini segera diberlakukan untuk mempercepat penanganan sampah. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) disebut sudah rampung dan tinggal menunggu penerbitan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan aturan ini segera diberlakukan untuk mempercepat penanganan sampah di daerah. “Perpres sudah selesai semua,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (1/9/2025). Ia menambahkan, PLTSa telah melewati tahap harmonisasi dan kini hanya menunggu proses perundangan sebelum akhirnya resmi berlaku. Menurut Zulhas, percepatan pembangunan PLTSa penting untuk mengatasi timbunan sampah di berbagai daerah. “Yang menggunung-menggunung (sampah) nanti akan kerja sama dengan beberapa kalangan untuk kita selesaikan secepat-cepatnya. Nanti akan kita selesaikan dalam 3–6 bulan ini persyaratan perizinan, sehingga Danantara bisa menyelesaikan dalam tempo 1 atau 1,5 tahun,” katanya. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani mengungkapkan bahwa aturan baru tersebut tidak lagi menggunakan mekanisme tipping fee atau biaya tambahan untuk pengelolaan sampah menjadi energi. Sebagai gantinya, subsidi akan diberikan dalam bentuk pembelian tenaga listrik oleh pemerintah. “Untuk yang berkontrak dan sudah berjalan (tetap mengikuti aturan lama). (Kontrak baru/aturan baru) nggak ada,” jelas Eniya. Pemerintah tengah mendorong pembangunan PLTSa dengan melebur tiga Perpres menjadi satu aturan terkait pengelolaan sampah dan elektrifikasi. Berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018, ditargetkan pembangunan PLTSa di 12 kota, namun hingga kini baru dua yang beroperasi yakni PLTSa Benowo di Surabaya, Jawa Timur, dan PLTSa Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), yakni penggunaan sampah sebagai bahan bakar alternatif di industri semen dan baja. Ask me! Pemerintah Rampungkan Perpres Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) disebut sudah rampung dan tinggal menunggu penerbitan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan aturan ini segera diberlakukan untuk mempercepat penanganan sampah di daerah. + + + + + “Perpres sudah selesai semua,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (1/9/2025). Ia menambahkan, PLTSa telah melewati tahap harmonisasi dan kini hanya menunggu proses perundangan sebelum akhirnya resmi berlaku. + + + + + Baca Juga + + + Ekonomi Sirkular Jadi Fondasi, 31.500 Ton Sampah Plastik Berhasil Dikumpulkan Tiap Tahun + + Bank Sampah di Cilacap Pasok Minyak Jelantah untuk Bahan Bakar Pesawat + + + Menurut Zulhas, percepatan pembangunan PLTSa penting untuk mengatasi timbunan sampah di berbagai daerah. “Yang menggunung-menggunung (sampah) nanti akan kerja sama dengan beberapa kalangan untuk kita selesaikan secepat-cepatnya. Nanti akan kita selesaikan dalam 3–6 bulan ini persyaratan perizinan, sehingga Danantara bisa menyelesaikan dalam tempo 1 atau 1,5 tahun,” katanya. + Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani mengungkapkan bahwa aturan baru tersebut tidak lagi menggunakan mekanisme tipping fee atau biaya tambahan untuk pengelolaan sampah menjadi energi. + + + + Sebagai gantinya, subsidi akan diberikan dalam bentuk pembelian tenaga listrik oleh pemerintah. “Untuk yang berkontrak dan sudah berjalan (tetap mengikuti aturan lama). (Kontrak baru/aturan baru) nggak ada,” jelas Eniya. + Pemerintah tengah mendorong pembangunan PLTSa dengan melebur tiga Perpres menjadi satu aturan terkait pengelolaan sampah dan elektrifikasi. Berdasarkan Perpres Nomor 35 Tahun 2018, ditargetkan pembangunan PLTSa di 12 kota, namun hingga kini baru dua yang beroperasi yakni PLTSa Benowo di Surabaya, Jawa Timur, dan PLTSa Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah. + Selain itu, pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan Refuse Derived Fuel (RDF), yakni penggunaan sampah sebagai bahan bakar alternatif di industri semen dan baja. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t5yujs349_pnm-salurkan-beasiswa-untuk-anak-nasabah-perkuat-akses-pendidikan-keluarga-prasejahtera.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t5yujs349_pnm-salurkan-beasiswa-untuk-anak-nasabah-perkuat-akses-pendidikan-keluarga-prasejahtera.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f216040f5962efb360b082ea909e024f5df5dab0 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t5yujs349_pnm-salurkan-beasiswa-untuk-anak-nasabah-perkuat-akses-pendidikan-keluarga-prasejahtera.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t5yujs349/pnm-salurkan-beasiswa-untuk-anak-nasabah-perkuat-akses-pendidikan-keluarga-prasejahtera +title: "PNM Salurkan Beasiswa untuk Anak Nasabah, Perkuat Akses Pendidikan Keluarga Prasejahtera | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:46:02 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# PNM Salurkan Beasiswa untuk Anak Nasabah, Perkuat Akses Pendidikan Keluarga Prasejahtera | Republika Online + +Program Beasiswa Anak Nasabah PNM menyasar 1.634 siswa dan 76 mahasiswa REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga prasejahtera di Indonesia. Keterbatasan ekonomi kerap membuat anak-anak berisiko putus sekolah, sehingga membutuhkan intervensi agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan kualitas sumber daya manusia, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyalurkan Program Beasiswa Anak Nasabah Batch 2 Tahun 2025. Program ini menyasar 1.634 siswa dan 76 mahasiswa dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. “Total sepanjang tahun ini, PNM memberikan beasiswa kepada 3.159 anak nasabah di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, di Jakarta, Rabu (19/11). Arief menyampaikan program beasiswa ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya agenda pemerataan akses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut dia, intervensi pendidikan sangat penting mengingat data BPS 2024 menunjukkan angka putus sekolah masih tinggi pada kelompok ekonomi terbawah. UNICEF pada 2023 juga mencatat satu dari empat anak keluarga miskin berpotensi tidak melanjutkan pendidikan tanpa dukungan finansial. “Beasiswa ini adalah bentuk keberpihakan PNM kepada keluarga nasabah. Kami ingin memastikan mimpi anak-anak tidak terhenti karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari kemiskinan, dan PNM hadir membuka peluang itu,” kata Arief. PNM menilai dukungan pendidikan ini bukan hanya bantuan biaya, tetapi juga upaya menjaga motivasi belajar dan membuka akses pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Arief menegaskan, upaya tersebut merupakan kontribusi nyata PNM dalam memperkuat fondasi SDM unggul sesuai agenda pembangunan nasional. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Sarasehan Nasional Jaringan Beasiswa Indonesia menyampaikan pentingnya peran beasiswa dalam peningkatan kualitas generasi muda. “Beasiswa dapat menjadi jembatan strategis dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Beasiswa adalah investasi kita untuk Generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Pratikno, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK. Ask me! PNM Salurkan Beasiswa untuk Anak Nasabah, Perkuat Akses Pendidikan Keluarga Prasejahtera Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Akses pendidikan masih menjadi tantangan bagi banyak keluarga prasejahtera di Indonesia. Keterbatasan ekonomi kerap membuat anak-anak berisiko putus sekolah, sehingga membutuhkan intervensi agar mereka tetap dapat melanjutkan pendidikan. + + + + + Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan kualitas sumber daya manusia, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) kembali menyalurkan Program Beasiswa Anak Nasabah Batch 2 Tahun 2025. Program ini menyasar 1.634 siswa dan 76 mahasiswa dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. + + + + “Total sepanjang tahun ini, PNM memberikan beasiswa kepada 3.159 anak nasabah di seluruh Indonesia sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, di Jakarta, Rabu (19/11). + Arief menyampaikan program beasiswa ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya agenda pemerataan akses dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurut dia, intervensi pendidikan sangat penting mengingat data BPS 2024 menunjukkan angka putus sekolah masih tinggi pada kelompok ekonomi terbawah. UNICEF pada 2023 juga mencatat satu dari empat anak keluarga miskin berpotensi tidak melanjutkan pendidikan tanpa dukungan finansial. + + + + “Beasiswa ini adalah bentuk keberpihakan PNM kepada keluarga nasabah. Kami ingin memastikan mimpi anak-anak tidak terhenti karena faktor ekonomi. Pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari kemiskinan, dan PNM hadir membuka peluang itu,” kata Arief. + PNM menilai dukungan pendidikan ini bukan hanya bantuan biaya, tetapi juga upaya menjaga motivasi belajar dan membuka akses pendidikan yang lebih tinggi bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Arief menegaskan, upaya tersebut merupakan kontribusi nyata PNM dalam memperkuat fondasi SDM unggul sesuai agenda pembangunan nasional. + Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam Sarasehan Nasional Jaringan Beasiswa Indonesia menyampaikan pentingnya peran beasiswa dalam peningkatan kualitas generasi muda. + “Beasiswa dapat menjadi jembatan strategis dalam mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Beasiswa adalah investasi kita untuk Generasi Indonesia Emas 2045,” ujar Pratikno, dikutip dari laman resmi Kemenko PMK. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6f6if368_kanal-aduan-lapor-pak-amran-berbuah-hasil-pegawai-pungli-resmi-dipecat.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6f6if368_kanal-aduan-lapor-pak-amran-berbuah-hasil-pegawai-pungli-resmi-dipecat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e3355e4dad7a0ed8d01702280cb119ba0ea055ea --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6f6if368_kanal-aduan-lapor-pak-amran-berbuah-hasil-pegawai-pungli-resmi-dipecat.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t6f6if368/kanal-aduan-lapor-pak-amran-berbuah-hasil-pegawai-pungli-resmi-dipecat +title: "Kanal Aduan 'Lapor Pak Amran' Berbuah Hasil, Pegawai Pungli Resmi Dipecat | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:05:43 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kanal Aduan 'Lapor Pak Amran' Berbuah Hasil, Pegawai Pungli Resmi Dipecat | Republika Online + +Permasalah di sektor pertanian dilaporkan melalui Kanal Lapor Pak Amran 082311109390. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang menyasar petani. Melalui kanal Lapor Pak Amran, Mentan Amran menerima laporan tentang pungli alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor roda empat di 99 titik di berbagai daerah. “Ini lapor Pak Amran membuahkan hasil. Aku tidak sanggup melihat kalau ada orang yang saya tindak. Itu tidak mudah. Tapi harus kami tindak,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025). Berdasarkan Lapor Pak Amran, terungkap modus seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan atau pun pengusaha meminta uang kepada petani yang ingin memperoleh traktor. Staf tersebut dilaporkan mengutip uang dari masyakarat yang ingin mengakses bantuan traktor, dengan nominal Rp 50-100 juta per alat. “Ada pungutan Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per traktor. Satu titik bahkan mencapai Rp 600 juta. Ini tidak manusiawi. Bantuan pemerintah itu gratis untuk rakyat,” kata Amran Amran menjelaskan setelah dirinya menerima laporan, ia segera memanggil staf yang diduga melakukan pungli, yang pada akhirnya mengaku telah melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, pihak lainnya termasuk pihak eksternal Kementan yang diduga terlibat juga akan terus dikejar. “Yang pegawai kementerian langsung saya berhentikan hari ini. Dia mengaku Dirjen di lapangan, padahal staf. Saya tanya, dia mengaku, katanya khilaf. Ini pidana. Tidak ada kompromi,” ujarnya. Amran menegaskan seluruh bukti sudah diserahkan kepada penegak hukum, termasuk bukti transaksi. Tindak lanjut hukum akan dilakukan segera untuk memastikan jaringan pungli ini tuntas diusut. “Kami tidak akan biarkan satu pun lolos. Aku kejar. Ini uang negara, uang rakyat. Petani sudah cukup susah, jangan diperas lagi,” kata dia. Mentan Amran kembali menegaskan bahwa semua program bantuan pemerintah, tidak dipungut biaya, termasuk traktor dan alat mesin pertanian lainnya, bantuan benih, bantuan bibit tanaman perkebunan (kakao, lada, mente, pala, tebu, dan lainnya), dan program bantuan lain yang bersumber dari APBN. “Semua bantuan itu gratis. Kalau ada yang minta bayar, laporkan. Laporkan ke Lapor Pak Amran. Kami monitor langsung,” katanya. Hingga saat ini, Lapor Pak Amran menunjukkan efektivitas tinggi. Dalam satu minggu, 2.000 lebih laporan masuk, dan ratusan kasus diusut, termasuk masalah pupuk subsidi yang melibatkan 90 distributor dan penyimpangan alsintan di 99 titik. Ia mendorong masyarakat untuk berani melaporkan pelanggaran atau pun permasalah di sektor pertanian melalui Kanal Lapor Pak Amran 082311109390. “Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas laporannya. Itulah jasa-jasa Anda pada negara,” ucapnya. Ask me! Kanal Aduan 'Lapor Pak Amran' Berbuah Hasil, Pegawai Pungli Resmi Dipecat Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas praktik pungutan liar (pungli) yang menyasar petani. Melalui kanal Lapor Pak Amran, Mentan Amran menerima laporan tentang pungli alat mesin pertanian (alsintan) berupa traktor roda empat di 99 titik di berbagai daerah. + + + + + “Ini lapor Pak Amran membuahkan hasil. Aku tidak sanggup melihat kalau ada orang yang saya tindak. Itu tidak mudah. Tapi harus kami tindak,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (28/11/2025). + + + + Berdasarkan Lapor Pak Amran, terungkap modus seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan atau pun pengusaha meminta uang kepada petani yang ingin memperoleh traktor. Staf tersebut dilaporkan mengutip uang dari masyakarat yang ingin mengakses bantuan traktor, dengan nominal Rp 50-100 juta per alat. + “Ada pungutan Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per traktor. Satu titik bahkan mencapai Rp 600 juta. Ini tidak manusiawi. Bantuan pemerintah itu gratis untuk rakyat,” kata Amran + + + + Amran menjelaskan setelah dirinya menerima laporan, ia segera memanggil staf yang diduga melakukan pungli, yang pada akhirnya mengaku telah melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, pihak lainnya termasuk pihak eksternal Kementan yang diduga terlibat juga akan terus dikejar. + “Yang pegawai kementerian langsung saya berhentikan hari ini. Dia mengaku Dirjen di lapangan, padahal staf. Saya tanya, dia mengaku, katanya khilaf. Ini pidana. Tidak ada kompromi,” ujarnya. + Amran menegaskan seluruh bukti sudah diserahkan kepada penegak hukum, termasuk bukti transaksi. Tindak lanjut hukum akan dilakukan segera untuk memastikan jaringan pungli ini tuntas diusut. + “Kami tidak akan biarkan satu pun lolos. Aku kejar. Ini uang negara, uang rakyat. Petani sudah cukup susah, jangan diperas lagi,” kata dia. + Mentan Amran kembali menegaskan bahwa semua program bantuan pemerintah, tidak dipungut biaya, termasuk traktor dan alat mesin pertanian lainnya, bantuan benih, bantuan bibit tanaman perkebunan (kakao, lada, mente, pala, tebu, dan lainnya), dan program bantuan lain yang bersumber dari APBN. + “Semua bantuan itu gratis. Kalau ada yang minta bayar, laporkan. Laporkan ke Lapor Pak Amran. Kami monitor langsung,” katanya. + Hingga saat ini, Lapor Pak Amran menunjukkan efektivitas tinggi. Dalam satu minggu, 2.000 lebih laporan masuk, dan ratusan kasus diusut, termasuk masalah pupuk subsidi yang melibatkan 90 distributor dan penyimpangan alsintan di 99 titik. + Ia mendorong masyarakat untuk berani melaporkan pelanggaran atau pun permasalah di sektor pertanian melalui Kanal Lapor Pak Amran 082311109390. + “Kami ucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas laporannya. Itulah jasa-jasa Anda pada negara,” ucapnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6mqx7423_kereta-petani-dan-pedagang-resmi-beroperasi-tarif-tetap-rp-3-000.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6mqx7423_kereta-petani-dan-pedagang-resmi-beroperasi-tarif-tetap-rp-3-000.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..43e9c2f51ca603f95983b24a59ab80f23fbd4931 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6mqx7423_kereta-petani-dan-pedagang-resmi-beroperasi-tarif-tetap-rp-3-000.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t6mqx7423/kereta-petani-dan-pedagang-resmi-beroperasi-tarif-tetap-rp-3-000 +title: "Kereta Petani dan Pedagang Resmi Beroperasi, Tarif Tetap Rp 3.000 | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:50 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kereta Petani dan Pedagang Resmi Beroperasi, Tarif Tetap Rp 3.000 | Republika Online + +Tarif terjangkau dan kapasitas besar disiapkan untuk mendukung ekonomi lokal. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI resmi mengoperasikan Kereta Petani dan Pedagang pada layanan Commuter Line Merak mulai Senin (1/12/2025). Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan inovasi ini merupakan hasil kolaborasi KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk memperlancar arus distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal di Banten. “Seluruh proses desain dan modifikasi sarana dikerjakan oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng, mulai dari penataan interior, ruang bagasi, hingga sistem pendukung perjalanan agar sesuai kebutuhan petani dan pedagang,” ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/12/2025). Anne menyampaikan kehadiran Kereta Petani dan Pedagang merefleksikan kemampuan perkeretaapian nasional dalam menghadirkan layanan yang relevan bagi masyarakat. Ia menjelaskan kereta ini dirancang oleh tenaga ahli Balai Yasa Surabaya Gubeng. “Setiap detail disiapkan agar perjalanan aman, nyaman, dan tetap tertata sehingga petani dan pedagang dapat memasarkan produk dengan lebih mudah,” sambung Anne. Anne memaparkan tarif perjalanan ditetapkan sebesar Rp 3.000, sama dengan tarif penumpang umum pada KRL, melalui skema Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah. Ia menekankan dukungan subsidi DJKA Kemenhub memastikan layanan ini tetap terjangkau dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya yang bergantung pada transportasi publik berbasis rel. Anne menyampaikan Kereta Petani dan Pedagang memiliki kapasitas 73 tempat duduk dan area bagasi yang ditata sesuai kebutuhan pengguna. Layanan ini dirangkaikan pada 14 perjalanan Commuter Line Merak setiap hari, terdiri dari 7 perjalanan Merak–Rangkasbitung dan 7 perjalanan Rangkasbitung–Merak. “Seluruh perjalanan tersebut melayani 11 stasiun, yaitu: Rangkasbitung – Jambu Baru – Catang – Cikuesal – Walantaka – Serang – Karangantu – Tonjong Baru – Cilegon – Krenceng – Merak,” lanjut Anne. Ask me! Kereta Petani dan Pedagang Resmi Beroperasi, Tarif Tetap Rp 3.000 Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI resmi mengoperasikan Kereta Petani dan Pedagang pada layanan Commuter Line Merak mulai Senin (1/12/2025). Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, mengatakan inovasi ini merupakan hasil kolaborasi KAI Group dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk memperlancar arus distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal di Banten. + + + + + “Seluruh proses desain dan modifikasi sarana dikerjakan oleh Balai Yasa Surabaya Gubeng, mulai dari penataan interior, ruang bagasi, hingga sistem pendukung perjalanan agar sesuai kebutuhan petani dan pedagang,” ujar Anne dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/12/2025). + + + + + Baca Juga + + + Danantara Sebut AHY Pimpin Negosiasi Utang Kereta Cepat dengan China + + Nilai Barang Tertinggal di Kereta Capai Rp12,88 Miliar, KAI Minta Penumpang Waspada + + Kereta Api Jadi Tumpuan Konektivitas Nasional + + + Anne menyampaikan kehadiran Kereta Petani dan Pedagang merefleksikan kemampuan perkeretaapian nasional dalam menghadirkan layanan yang relevan bagi masyarakat. Ia menjelaskan kereta ini dirancang oleh tenaga ahli Balai Yasa Surabaya Gubeng. + “Setiap detail disiapkan agar perjalanan aman, nyaman, dan tetap tertata sehingga petani dan pedagang dapat memasarkan produk dengan lebih mudah,” sambung Anne. + + + + Anne memaparkan tarif perjalanan ditetapkan sebesar Rp 3.000, sama dengan tarif penumpang umum pada KRL, melalui skema Public Service Obligation (PSO) dari pemerintah. Ia menekankan dukungan subsidi DJKA Kemenhub memastikan layanan ini tetap terjangkau dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya yang bergantung pada transportasi publik berbasis rel. + Anne menyampaikan Kereta Petani dan Pedagang memiliki kapasitas 73 tempat duduk dan area bagasi yang ditata sesuai kebutuhan pengguna. Layanan ini dirangkaikan pada 14 perjalanan Commuter Line Merak setiap hari, terdiri dari 7 perjalanan Merak–Rangkasbitung dan 7 perjalanan Rangkasbitung–Merak. + “Seluruh perjalanan tersebut melayani 11 stasiun, yaitu: Rangkasbitung – Jambu Baru – Catang – Cikuesal – Walantaka – Serang – Karangantu – Tonjong Baru – Cilegon – Krenceng – Merak,” lanjut Anne. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6s7fn425_penyanyi-anggi-marito-usung-filosofi-perempuan-kuat-di-album-perdana.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6s7fn425_penyanyi-anggi-marito-usung-filosofi-perempuan-kuat-di-album-perdana.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3506c9219891c33a3dbd908e62068ceb909a802f --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t6s7fn425_penyanyi-anggi-marito-usung-filosofi-perempuan-kuat-di-album-perdana.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t6s7fn425/penyanyi-anggi-marito-usung-filosofi-perempuan-kuat-di-album-perdana +title: "Penyanyi Anggi Marito Usung Filosofi Perempuan Kuat di Album Perdana | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:50:36 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Penyanyi Anggi Marito Usung Filosofi Perempuan Kuat di Album Perdana | Republika Online + +Anggi Marito berharap pesannya dalam album ini dapat diresapi dengan baik. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyanyi Anggi Marito merilis album perdananya yang diberi judul Lune . Dirilis di bawah naungan label rekaman Universal Music Indonesia, judul Lune sendiri, yang berarti bulan dalam bahasa Prancis, bukan hanya terdengar unik, tetapi juga memuat filosofi mendalam yang menjadi inti narasi album. Album ini menggambarkan kisah perempuan yang sinarnya tak pernah padam, bahkan ketika keadaan di sekitarnya meredup atau memaksanya berada dalam kegelapan emosi. Filosofi ini secara gamblang dijelaskan oleh Anggi Marito, yang ingin menyampaikan pesan kekuatan melalui karyanya. “Jadi aku ingin menggambarkan situasi bagaimana seorang perempuan, apa pun kondisi yang dihadapi harus tetap menjadi seseorang yang kuat, jangan mau diremehkan, dan dapat menginspirasi orang untuk menjadi lebih baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id pada Jumat (5/12/2025). Melalui Lune , Anggi tidak sekadar menyajikan delapan lagu, melainkan sebuah perjalanan emosional yang terangkum dalam alur cerita yang mengalir, mengajak pendengar untuk benar-benar berkelana dari waktu ke waktu mengikuti berbagai kisah cinta. Di dalam Lune , Anggi Marito menyajikan komposisi yang kuat dari segi lirik maupun musikalitas. Album ini didominasi oleh warna musik pop balada yang manis dan nyaman didengarkan, dengan aransemen yang banyak bernuansa sendu, namun dibawakan dengan karakter vokal Anggi yang mumpuni. Delapan track di dalamnya merupakan perpaduan single populer yang telah dirilis sebelumnya, ditambah tiga lagu baru yang melengkapi narasi album. Single yang sudah akrab di telinga penggemar, seperti “Tak Segampang Itu” (ditulis oleh Mario G Klau), “Cara Mencintaimu” (oleh Robinson Lokang & Mario G Klau), “Aku Bukan Untukmu” (oleh Aji Mirza Hakim), “Kisah yang Lain” (oleh Clara Riva), dan “Selama Ku Bernafas” (kolaborasi dengan komponis Andi Rianto dan Sekar Ayu Asmara), kini bersanding dengan tiga materi baru. Tiga lagu baru tersebut adalah “Cukup Pergi” (ditulis oleh Trakast), “Denganmu Nyaman” (kolaborasi penulisan oleh SEEK, Clara Riva, dan Anggi Marito sendiri), serta “Langitku Sendiri” (ditulis oleh Rendy Pandugo & Ivan Alidiyan), yang menambah keragaman suara balada dalam album ini. Ask me! Penyanyi Anggi Marito Usung Filosofi Perempuan Kuat di Album Perdana Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyanyi Anggi Marito merilis album perdananya yang diberi judul Lune . Dirilis di bawah naungan label rekaman Universal Music Indonesia, judul Lune sendiri, yang berarti bulan dalam bahasa Prancis, bukan hanya terdengar unik, tetapi juga memuat filosofi mendalam yang menjadi inti narasi album. + + + + + Album ini menggambarkan kisah perempuan yang sinarnya tak pernah padam, bahkan ketika keadaan di sekitarnya meredup atau memaksanya berada dalam kegelapan emosi. Filosofi ini secara gamblang dijelaskan oleh Anggi Marito, yang ingin menyampaikan pesan kekuatan melalui karyanya. + + + + + Baca Juga + + + YouTube Recap 2025: Cara Akses dan Syarat Lengkapnya + + Jadwal Libur Nasional dan Cuti Bersama 2026 + + KSAD Bicara Bantuan Dilempar, Starlink Harus Bayar, dan Penjarahan + + + “Jadi aku ingin menggambarkan situasi bagaimana seorang perempuan, apa pun kondisi yang dihadapi harus tetap menjadi seseorang yang kuat, jangan mau diremehkan, dan dapat menginspirasi orang untuk menjadi lebih baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id pada Jumat (5/12/2025). + Melalui Lune , Anggi tidak sekadar menyajikan delapan lagu, melainkan sebuah perjalanan emosional yang terangkum dalam alur cerita yang mengalir, mengajak pendengar untuk benar-benar berkelana dari waktu ke waktu mengikuti berbagai kisah cinta. Di dalam Lune , Anggi Marito menyajikan komposisi yang kuat dari segi lirik maupun musikalitas. + + + + Album ini didominasi oleh warna musik pop balada yang manis dan nyaman didengarkan, dengan aransemen yang banyak bernuansa sendu, namun dibawakan dengan karakter vokal Anggi yang mumpuni. Delapan track di dalamnya merupakan perpaduan single populer yang telah dirilis sebelumnya, ditambah tiga lagu baru yang melengkapi narasi album. + Single yang sudah akrab di telinga penggemar, seperti “Tak Segampang Itu” (ditulis oleh Mario G Klau), “Cara Mencintaimu” (oleh Robinson Lokang & Mario G Klau), “Aku Bukan Untukmu” (oleh Aji Mirza Hakim), “Kisah yang Lain” (oleh Clara Riva), dan “Selama Ku Bernafas” (kolaborasi dengan komponis Andi Rianto dan Sekar Ayu Asmara), kini bersanding dengan tiga materi baru. Tiga lagu baru tersebut adalah “Cukup Pergi” (ditulis oleh Trakast), “Denganmu Nyaman” (kolaborasi penulisan oleh SEEK, Clara Riva, dan Anggi Marito sendiri), serta “Langitku Sendiri” (ditulis oleh Rendy Pandugo & Ivan Alidiyan), yang menambah keragaman suara balada dalam album ini. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t7zbec416_kaleidoskop-2025-iklim-kian-tak-pasti-bencana-datang-silih-berganti.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t7zbec416_kaleidoskop-2025-iklim-kian-tak-pasti-bencana-datang-silih-berganti.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..636007a467825a9631d01ef9d5f580ccfee22ed7 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t7zbec416_kaleidoskop-2025-iklim-kian-tak-pasti-bencana-datang-silih-berganti.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t7zbec416/kaleidoskop-2025-iklim-kian-tak-pasti-bencana-datang-silih-berganti +title: "Kaleidoskop 2025- Iklim Kian tak Pasti, Bencana Datang Silih Berganti | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:14 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Kaleidoskop 2025: Iklim Kian tak Pasti, Bencana Datang Silih Berganti | Republika Online + +Anomali cuaca dipicu pergeseran pola musim yang drastis. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bencana yang dipicu cuaca ekstrem datang silih berganti sepanjang 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga akhir Desember,  terjadi lebih dari 3.000 bencana alam dalam setahun. Perubahan iklim membuat bencana semakin intensif dan kian memiliki daya rusak yang besar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, anomali cuaca yang terjadi sepanjang tahun ini dipicu pergeseran pola musim yang drastis. Musim kemarau datang lebih lambat, namun diiringi dengan intensitas hujan yang meledak dalam waktu singkat. Pada bulan pertama tahun 2025, tercatat terjadi 302 kejadian bencana. Bencana didominasi hampir sepenuhnya oleh bencana hidrometeorologi, dengan persentase mencapai 99,67 persen dari total kejadian nasional. Salah satu tragedi yang menyita perhatian publik pada Januari adalah musibah di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saat itu, hujan dengan intensitas ekstrem memicu tanah longsor yang merenggut 26 nyawa warga yang dinyatakan meninggal dan hilang. Kondisi tanah yang tidak stabil akibat berkurangnya tutupan vegetasi di wilayah hulu, berkelindan dengan curahan air langit yang melampaui ambang batas normal. Kondisi menjadi kombinasi maut yang meluluhlantakkan pemukiman warga. Pada saat yang sama, wilayah Mamuju di Sulawesi Barat juga melaporkan enam korban jiwa akibat pergerakan tanah. Kejadian ini menunjukkan ancaman geohidrologi telah merata dari barat hingga tengah Indonesia. Memasuki periode kuartal kedua, Indonesia masih didera anomali iklim. Meskipun biasanya Indonesia mulai bersiap menghadapi transisi menuju musim kemarau, data BNPB menunjukkan banjir masih menjadi ancaman dominan. Sepanjang bulan Maret saja, terjadi 261 kejadian bencana alam. Banjir menyumbang 72,41 persen dari total kejadian nasional. Hal ini selaras dengan analisis BMKG yang menyatakan pengaruh pemanasan global telah mengganggu keseimbangan sirkulasi monsun, sehingga distribusi hujan menjadi sangat tidak merata. Salah satu peristiwa yang memilukan terjadi pada pertengahan Mei 2025 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Banjir bandang yang datang tiba-tiba di wilayah pegunungan tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan empat lainnya dinyatakan hilang. Ini membuktikan wilayah timur Indonesia yang memiliki topografi curam kini semakin rentan terhadap cuaca ekstrem yang dipicu pemanasan suhu permukaan laut. Ask me! Kaleidoskop 2025: Iklim Kian tak Pasti, Bencana Datang Silih Berganti Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bencana yang dipicu cuaca ekstrem datang silih berganti sepanjang 2025. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, hingga akhir Desember,  terjadi lebih dari 3.000 bencana alam dalam setahun. Perubahan iklim membuat bencana semakin intensif dan kian memiliki daya rusak yang besar. + + + + + Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan, anomali cuaca yang terjadi sepanjang tahun ini dipicu pergeseran pola musim yang drastis. Musim kemarau datang lebih lambat, namun diiringi dengan intensitas hujan yang meledak dalam waktu singkat. + + + + Pada bulan pertama tahun 2025, tercatat terjadi 302 kejadian bencana. Bencana didominasi hampir sepenuhnya oleh bencana hidrometeorologi, dengan persentase mencapai 99,67 persen dari total kejadian nasional. + Salah satu tragedi yang menyita perhatian publik pada Januari adalah musibah di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Saat itu, hujan dengan intensitas ekstrem memicu tanah longsor yang merenggut 26 nyawa warga yang dinyatakan meninggal dan hilang. + + + + + Relawan menggunakan beko untuk membersihkan lumpur di salah satu titik longsor pada hari kedua bencana longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025). Terbatasnya akses dan lokasi longsor menjadi kendala petugas serta relawan dalam memberi bantuan secara cepat. - (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra) + + Kondisi tanah yang tidak stabil akibat berkurangnya tutupan vegetasi di wilayah hulu, berkelindan dengan curahan air langit yang melampaui ambang batas normal. Kondisi menjadi kombinasi maut yang meluluhlantakkan pemukiman warga. + Pada saat yang sama, wilayah Mamuju di Sulawesi Barat juga melaporkan enam korban jiwa akibat pergerakan tanah. Kejadian ini menunjukkan ancaman geohidrologi telah merata dari barat hingga tengah Indonesia. + Memasuki periode kuartal kedua, Indonesia masih didera anomali iklim. Meskipun biasanya Indonesia mulai bersiap menghadapi transisi menuju musim kemarau, data BNPB menunjukkan banjir masih menjadi ancaman dominan. + Sepanjang bulan Maret saja, terjadi 261 kejadian bencana alam. Banjir menyumbang 72,41 persen dari total kejadian nasional. Hal ini selaras dengan analisis BMKG yang menyatakan pengaruh pemanasan global telah mengganggu keseimbangan sirkulasi monsun, sehingga distribusi hujan menjadi sangat tidak merata. + Salah satu peristiwa yang memilukan terjadi pada pertengahan Mei 2025 di Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Banjir bandang yang datang tiba-tiba di wilayah pegunungan tersebut mengakibatkan 16 orang meninggal dunia dan empat lainnya dinyatakan hilang. Ini membuktikan wilayah timur Indonesia yang memiliki topografi curam kini semakin rentan terhadap cuaca ekstrem yang dipicu pemanasan suhu permukaan laut. + + Salah satu keluarga korban meninggal dunia menangis saat korban terdampak longsor ditemukan di Puskemas Petungkriyono, Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (22/1/2025). Berdasarkan data posko lapangan pada hari kedua pencarian korban, petugas berhasil mengevakuasi tiga korban meninggal dunia dengan nama Aisah, Taari, dan Abiya dengan total korban meninggal berjumlah 20 orang, 7 laporan kehilangan dan 13 luka. - (ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra) + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t8h3a4490_kementerian-pu-intensifkan-pembangunan-sumur-bor-air-baku-di-aceh-tamiang.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t8h3a4490_kementerian-pu-intensifkan-pembangunan-sumur-bor-air-baku-di-aceh-tamiang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ed006c117e6d4a585daef48a3bd107a8d3aca495 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_t8h3a4490_kementerian-pu-intensifkan-pembangunan-sumur-bor-air-baku-di-aceh-tamiang.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/t8h3a4490/kementerian-pu-intensifkan-pembangunan-sumur-bor-air-baku-di-aceh-tamiang +title: "Kementerian PU Intensifkan Pembangunan Sumur Bor Air Baku di Aceh Tamiang | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:05:07 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kementerian PU Intensifkan Pembangunan Sumur Bor Air Baku di Aceh Tamiang | Republika Online + +Penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas utama. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengintensifkan pembangunan sumur bor air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir bandang. Hingga 5 Januari 2026, kegiatan pengeboran menunjukkan progres signifikan dengan rata-rata kedalaman delapan unit pengeboran telah mencapai elevasi 70 hingga 105 meter, menyesuaikan kondisi geologi setempat yang memang membutuhkan target kedalaman relatif dalam, yakni 100 hingga 150 meter. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas utama dalam penanganan pascabencana karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, serta keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat. Dody mengatakan pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih. "Fasilitas ibadah, layanan kesehatan, dan hunian sementara harus segera berfungsi normal agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman dan layak," ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/1/2026). Di Kecamatan Manyak Payed, pengeboran sumur bor di Masjid Simpang Lhee telah mencapai kedalaman 82 meter dan saat ini sudah memasuki tahap konstruksi serta mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Sementara itu, di Desa Meurandeh, proses pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 88 meter dari rencana 90 meter dan sedang dipersiapkan untuk tahap reaming sebagai bagian dari konstruksi sumur permanen. Pada Kantor Camat Kuala Simpang, pengeboran telah mencapai kedalaman 77 meter dari rencana 80 meter. Berdasarkan hasil kajian hidrogeologi, lokasi ini memiliki potensi akuifer pada kedalaman 23–35 meter serta di atas 150 meter, sehingga pekerjaan dilanjutkan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan sumber air. Lokasi ini termasuk dalam daftar prioritas yang dipersiapkan menuju tahap konstruksi. Di Kecamatan Banda Mulia, pengeboran di Masjid Al Ikhlas Gampong Sukajadi telah mencapai kedalaman 72 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer berada pada rentang 39–78 meter. Sementara itu, pengeboran di TK Nurul Ikhlas Telaga Meuku II, Sidomulyo telah mencapai pilot hole sedalam 82 meter dari rencana 100 meter dan menunjukkan indikasi akuifer pada kedalaman yang sama, sehingga diproyeksikan segera memasuki tahapan konstruksi. Adapun di Kecamatan Karang Baru, pengeboran di Kantor Datok Gampong Menanggini baru mencapai pilot hole sedalam 25 meter dari rencana 60 meter dan sementara terkendala akibat kerusakan gearbox alat bor. Di lokasi lain, Pesantren Darul Mukhlisin telah mencapai pilot hole sedalam 72 meter dari target 100 meter, dengan beberapa lapisan potensi akuifer teridentifikasi pada kedalaman 8–19 meter, 28–39 meter, serta di atas 98 meter, dan saat ini menunggu pembuatan mata bor untuk melanjutkan pekerjaan. Sementara itu, di Kecamatan Bendahara, pengeboran di Desa Matang Teupah telah mencapai pilot hole sedalam 73 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer pada kedalaman 39–78 meter dan 78–92 meter. Pekerjaan di lokasi ini masih menunggu pengiriman mud pump yang sedang dalam proses penjemputan dari Bireuen ke Aceh Tamiang. Di Desa Bandar Khalifah, proses pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 104 meter dari rencana 150 meter dan terus dilanjutkan secara bertahap. Untuk memastikan ketepatan titik dan kedalaman pengeboran, lanjut Dody, Kementerian PU telah melaksanakan kegiatan survei geolistrik di sejumlah lokasi, meliputi Desa Gelung Kecamatan Seruway, Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Tenggulun (dua lokasi), Padang Linggis, Pante Cempa, Bandar Khalifah Hulu, dan Ronggoh. Selain itu, pada hari ini juga telah dilaksanakan survei geolistrik tambahan untuk beberapa lokasi usulan, termasuk di Manyak Payed dan Kantor Kejaksaan Negeri, serta penambahan dua lokasi cadangan sebagai langkah antisipasi. "Sejumlah titik yang telah direncanakan untuk memasuki tahap persiapan konstruksi sumur meliputi Desa Meurandeh, Kantor Camat Kuala Simpang, TK Nurul Ikhlas Banda Mulia, dan Desa Matang Teupah, sembari menunggu kesiapan tim logging , reaming , dan penyempurnaan konstruksi sumur," kata Dody. Ask me! Kementerian PU Intensifkan Pembangunan Sumur Bor Air Baku di Aceh Tamiang Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengintensifkan pembangunan sumur bor air baku untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir bandang. Hingga 5 Januari 2026, kegiatan pengeboran menunjukkan progres signifikan dengan rata-rata kedalaman delapan unit pengeboran telah mencapai elevasi 70 hingga 105 meter, menyesuaikan kondisi geologi setempat yang memang membutuhkan target kedalaman relatif dalam, yakni 100 hingga 150 meter. + + + + + Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan penyediaan air bersih merupakan salah satu prioritas utama dalam penanganan pascabencana karena berkaitan langsung dengan kesehatan, kenyamanan, serta keberlangsungan aktivitas sosial masyarakat. Dody mengatakan pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar, terutama air bersih. + + + + Baca Juga + + + Sudah Lebih dari Sebulan Bencana Terjadi, Aceh Tamiang Masih Lumpuh + + AMAL dan SMP PGII 1 Bandung Salurkan Bantuan Terpadu Bagi Korban Banjir Aceh Tamiang + + Semangat Para Siswa di Aceh Tamiang Kembali ke Sekolah + + + "Fasilitas ibadah, layanan kesehatan, dan hunian sementara harus segera berfungsi normal agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman dan layak," ujar Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (7/1/2026). + Di Kecamatan Manyak Payed, pengeboran sumur bor di Masjid Simpang Lhee telah mencapai kedalaman 82 meter dan saat ini sudah memasuki tahap konstruksi serta mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan air bersih masyarakat sekitar. Sementara itu, di Desa Meurandeh, proses pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 88 meter dari rencana 90 meter dan sedang dipersiapkan untuk tahap reaming sebagai bagian dari konstruksi sumur permanen. + + + + Pada Kantor Camat Kuala Simpang, pengeboran telah mencapai kedalaman 77 meter dari rencana 80 meter. Berdasarkan hasil kajian hidrogeologi, lokasi ini memiliki potensi akuifer pada kedalaman 23–35 meter serta di atas 150 meter, sehingga pekerjaan dilanjutkan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan sumber air. Lokasi ini termasuk dalam daftar prioritas yang dipersiapkan menuju tahap konstruksi. + Di Kecamatan Banda Mulia, pengeboran di Masjid Al Ikhlas Gampong Sukajadi telah mencapai kedalaman 72 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer berada pada rentang 39–78 meter. Sementara itu, pengeboran di TK Nurul Ikhlas Telaga Meuku II, Sidomulyo telah mencapai pilot hole sedalam 82 meter dari rencana 100 meter dan menunjukkan indikasi akuifer pada kedalaman yang sama, sehingga diproyeksikan segera memasuki tahapan konstruksi. + Adapun di Kecamatan Karang Baru, pengeboran di Kantor Datok Gampong Menanggini baru mencapai pilot hole sedalam 25 meter dari rencana 60 meter dan sementara terkendala akibat kerusakan gearbox alat bor. + Di lokasi lain, Pesantren Darul Mukhlisin telah mencapai pilot hole sedalam 72 meter dari target 100 meter, dengan beberapa lapisan potensi akuifer teridentifikasi pada kedalaman 8–19 meter, 28–39 meter, serta di atas 98 meter, dan saat ini menunggu pembuatan mata bor untuk melanjutkan pekerjaan. + Sementara itu, di Kecamatan Bendahara, pengeboran di Desa Matang Teupah telah mencapai pilot hole sedalam 73 meter dari target 100 meter, dengan potensi akuifer pada kedalaman 39–78 meter dan 78–92 meter. Pekerjaan di lokasi ini masih menunggu pengiriman mud pump yang sedang dalam proses penjemputan dari Bireuen ke Aceh Tamiang. + Di Desa Bandar Khalifah, proses pengeboran pilot hole telah mencapai kedalaman 104 meter dari rencana 150 meter dan terus dilanjutkan secara bertahap. + Untuk memastikan ketepatan titik dan kedalaman pengeboran, lanjut Dody, Kementerian PU telah melaksanakan kegiatan survei geolistrik di sejumlah lokasi, meliputi Desa Gelung Kecamatan Seruway, Desa Meurandeh Kecamatan Manyak Payed, Kecamatan Tenggulun (dua lokasi), Padang Linggis, Pante Cempa, Bandar Khalifah Hulu, dan Ronggoh. + Selain itu, pada hari ini juga telah dilaksanakan survei geolistrik tambahan untuk beberapa lokasi usulan, termasuk di Manyak Payed dan Kantor Kejaksaan Negeri, serta penambahan dua lokasi cadangan sebagai langkah antisipasi. + "Sejumlah titik yang telah direncanakan untuk memasuki tahap persiapan konstruksi sumur meliputi Desa Meurandeh, Kantor Camat Kuala Simpang, TK Nurul Ikhlas Banda Mulia, dan Desa Matang Teupah, sembari menunggu kesiapan tim logging , reaming , dan penyempurnaan konstruksi sumur," kata Dody. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_tag7p6366_jenama-fashion-muslimah-sofnipriv%c3%a9-usung-circular-packaging-di-halal-fair-2026.md b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_tag7p6366_jenama-fashion-muslimah-sofnipriv%c3%a9-usung-circular-packaging-di-halal-fair-2026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b695d6898e822b98bb6efedd89abfca1576f115 --- /dev/null +++ b/raw/ekonomi.republika.co.id_berita_tag7p6366_jenama-fashion-muslimah-sofnipriv%c3%a9-usung-circular-packaging-di-halal-fair-2026.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://ekonomi.republika.co.id/berita/tag7p6366/jenama-fashion-muslimah-sofnipriv%c3%a9-usung-circular-packaging-di-halal-fair-2026 +title: "Jenama Fashion Muslimah Sofniprivé Usung Circular Packaging di Halal Fair 2026 | Republika Online" +domain: ekonomi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:41:54 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Jenama Fashion Muslimah Sofniprivé Usung Circular Packaging di Halal Fair 2026 | Republika Online + +Inovasi kemasan ramah lingkungan jadi strategi menembus pasar Gen Z dan milenial. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap dampak lingkungan industri fashion, Sofniprivé memilih melangkah dengan pendekatan berbeda. Melalui partisipasinya di Halal Fair 2026, rumah mode premium asal Jakarta ini tidak hanya menampilkan koleksi busana, tetapi juga memperkenalkan cara pandang baru tentang kemewahan—yang memadukan estetika, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Bertempat di Jakarta International Convention Center pada 14-15 Februari 2026, Sofniprivé menghadirkan instalasi eksklusif yang menjadi ruang dialog antara desain, etika, dan masa depan industri fashion. Kehadiran ini menandai langkah strategis merek dalam merespons perubahan perilaku konsumen, khususnya Gen Z dan milenial, yang kini semakin selektif terhadap nilai di balik sebuah produk. Industri fashion global selama ini kerap dikaitkan dengan persoalan limbah dan jejak lingkungan yang besar. Menyadari tantangan tersebut, Sofniprivé mengusung manifesto “Sophistication with Conscience”, sebuah prinsip yang menempatkan tanggung jawab sebagai bagian dari definisi kemewahan itu sendiri. Melalui peluncuran Lessons Collection, Sofniprivé memperkenalkan inovasi Signature Canvas Tote Bag, kemasan berbahan kanvas yang dirancang untuk digunakan kembali dan menggantikan kemasan sekali pakai. Bagi merek ini, kemasan bukan sekadar pelengkap transaksi, melainkan bagian dari siklus produk yang berkelanjutan. Founder dan Creative Director Sofniprivé, Yunitania Sofyanalisa menjelaskan desain dan keberlanjutan tidak dapat dipisahkan. “Bagi kami, keanggunan sejati adalah sebuah pilihan intelektual. Melalui Lessons Collection, kami tidak hanya merancang pakaian, tetapi juga membangun kesadaran bahwa setiap pilihan dalam fashion memiliki dampak. Dengan material berkelanjutan dan kemasan yang dapat digunakan kembali, kami ingin memastikan keindahan tidak mengorbankan masa depan,” ujarnya. Lessons Collection dikurasi dalam dua kategori utama— apparel dan aksesori—dengan total sembilan fashion pieces edisi terbatas. Mengusung estetika quiet luxury , koleksi ini menampilkan siluet minimalis, potongan profesional, dan desain versatile yang relevan dengan gaya hidup generasi muda urban—mulai dari ruang kerja hingga acara formal. Pendekatan ini sejalan dengan karakter konsumen Gen Z dan milenial yang tidak lagi mengejar kemewahan simbolik, melainkan kualitas, fungsi, dan nilai jangka panjang. Produk Sofniprivé dipasarkan dengan kisaran harga busana mulai dari Rp 1.100.000, khimar mulai Rp 320.000, serta tas premium seharga Rp 2.250.000, dengan harga yang konsisten di kanal daring maupun luring. Dari perspektif bisnis, Sofniprivé melihat keberlanjutan sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang, bukan sekadar tren sesaat. Chief of Business Development Sofniprivé, Wiena Nuariza, menilai etika kini telah menjadi bagian dari pertimbangan utama konsumen premium. “Kami melihat perubahan yang sangat jelas, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Mereka ingin mengetahui bagaimana sebuah produk dibuat, siapa yang terlibat, dan apa dampaknya. Melalui partisipasi di Halal Fair, kami ingin menunjukkan praktik berkelanjutan bisa berjalan seiring dengan kualitas, eksklusivitas, dan profitabilitas,” kata Wiena. Pendekatan ini diperkuat melalui Private Circle Model, sistem distribusi eksklusif yang menekankan kedekatan merek dengan konsumen, kurasi produk terbatas, serta pengalaman belanja yang lebih personal. Didirikan pada 2025, Sofniprivé saat ini memasarkan produknya melalui platform daring dan kehadiran di berbagai event terkurasi. Ke depan, merek ini menargetkan pembukaan toko luring sebagai bagian dari ekspansi bertahap, sembari memperluas kolaborasi dengan pengrajin lokal. “Kami ingin pertumbuhan merek juga membawa dampak sosial. Mulai dari material, detail produk, hingga kemasan, kami berupaya melibatkan pengrajin lokal agar industri kreatif bisa tumbuh secara berkelanjutan,” tambah Yunitania. Keikutsertaan Sofniprivé untuk kedua kalinya di Halal Fair menegaskan komitmennya untuk terus berada di persimpangan antara desain, bisnis, dan tanggung jawab sosial. Di tengah dinamika industri fashion yang terus berubah, Sofniprivé menawarkan satu pesan sederhana: bahwa kemewahan masa depan adalah kemewahan yang sadar, etis, dan bermakna. Ask me! Jenama Fashion Muslimah Sofniprivé Usung Circular Packaging di Halal Fair 2026 Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap dampak lingkungan industri fashion, Sofniprivé memilih melangkah dengan pendekatan berbeda. Melalui partisipasinya di Halal Fair 2026, rumah mode premium asal Jakarta ini tidak hanya menampilkan koleksi busana, tetapi juga memperkenalkan cara pandang baru tentang kemewahan—yang memadukan estetika, tanggung jawab, dan keberlanjutan. + + + + + Bertempat di Jakarta International Convention Center pada 14-15 Februari 2026, Sofniprivé menghadirkan instalasi eksklusif yang menjadi ruang dialog antara desain, etika, dan masa depan industri fashion. Kehadiran ini menandai langkah strategis merek dalam merespons perubahan perilaku konsumen, khususnya Gen Z dan milenial, yang kini semakin selektif terhadap nilai di balik sebuah produk. + + + + Baca Juga + + + Raisa, Kursi Kosong, dan Rindu yang Abadi + + Apa Beda Serangan Jantung dan Kematian Jantung Mendadak? Ini Penjelasan Dokter + + Haadiya dan Aleiya Hadirkan Makna Spiritual dalam Modest Fashion Ramadan + + + Industri fashion global selama ini kerap dikaitkan dengan persoalan limbah dan jejak lingkungan yang besar. Menyadari tantangan tersebut, Sofniprivé mengusung manifesto “Sophistication with Conscience”, sebuah prinsip yang menempatkan tanggung jawab sebagai bagian dari definisi kemewahan itu sendiri. + Melalui peluncuran Lessons Collection, Sofniprivé memperkenalkan inovasi Signature Canvas Tote Bag, kemasan berbahan kanvas yang dirancang untuk digunakan kembali dan menggantikan kemasan sekali pakai. Bagi merek ini, kemasan bukan sekadar pelengkap transaksi, melainkan bagian dari siklus produk yang berkelanjutan. + + + + Founder dan Creative Director Sofniprivé, Yunitania Sofyanalisa menjelaskan desain dan keberlanjutan tidak dapat dipisahkan. + “Bagi kami, keanggunan sejati adalah sebuah pilihan intelektual. Melalui Lessons Collection, kami tidak hanya merancang pakaian, tetapi juga membangun kesadaran bahwa setiap pilihan dalam fashion memiliki dampak. Dengan material berkelanjutan dan kemasan yang dapat digunakan kembali, kami ingin memastikan keindahan tidak mengorbankan masa depan,” ujarnya. + Lessons Collection dikurasi dalam dua kategori utama— apparel dan aksesori—dengan total sembilan fashion pieces edisi terbatas. Mengusung estetika quiet luxury , koleksi ini menampilkan siluet minimalis, potongan profesional, dan desain versatile yang relevan dengan gaya hidup generasi muda urban—mulai dari ruang kerja hingga acara formal. + Pendekatan ini sejalan dengan karakter konsumen Gen Z dan milenial yang tidak lagi mengejar kemewahan simbolik, melainkan kualitas, fungsi, dan nilai jangka panjang. Produk Sofniprivé dipasarkan dengan kisaran harga busana mulai dari Rp 1.100.000, khimar mulai Rp 320.000, serta tas premium seharga Rp 2.250.000, dengan harga yang konsisten di kanal daring maupun luring. + Dari perspektif bisnis, Sofniprivé melihat keberlanjutan sebagai fondasi pertumbuhan jangka panjang, bukan sekadar tren sesaat. Chief of Business Development Sofniprivé, Wiena Nuariza, menilai etika kini telah menjadi bagian dari pertimbangan utama konsumen premium. + “Kami melihat perubahan yang sangat jelas, terutama di kalangan Gen Z dan milenial. Mereka ingin mengetahui bagaimana sebuah produk dibuat, siapa yang terlibat, dan apa dampaknya. Melalui partisipasi di Halal Fair, kami ingin menunjukkan praktik berkelanjutan bisa berjalan seiring dengan kualitas, eksklusivitas, dan profitabilitas,” kata Wiena. + Pendekatan ini diperkuat melalui Private Circle Model, sistem distribusi eksklusif yang menekankan kedekatan merek dengan konsumen, kurasi produk terbatas, serta pengalaman belanja yang lebih personal. + Didirikan pada 2025, Sofniprivé saat ini memasarkan produknya melalui platform daring dan kehadiran di berbagai event terkurasi. Ke depan, merek ini menargetkan pembukaan toko luring sebagai bagian dari ekspansi bertahap, sembari memperluas kolaborasi dengan pengrajin lokal. + “Kami ingin pertumbuhan merek juga membawa dampak sosial. Mulai dari material, detail produk, hingga kemasan, kami berupaya melibatkan pengrajin lokal agar industri kreatif bisa tumbuh secara berkelanjutan,” tambah Yunitania. + Keikutsertaan Sofniprivé untuk kedua kalinya di Halal Fair menegaskan komitmennya untuk terus berada di persimpangan antara desain, bisnis, dan tanggung jawab sosial. Di tengah dinamika industri fashion yang terus berubah, Sofniprivé menawarkan satu pesan sederhana: bahwa kemewahan masa depan adalah kemewahan yang sadar, etis, dan bermakna. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/en.republika.co.id_berita_t8t0nl370_tingkat-kemiskinan-di-indonesia-masih-tinggi-bisakah-mbg-berperan-menekannya.md b/raw/en.republika.co.id_berita_t8t0nl370_tingkat-kemiskinan-di-indonesia-masih-tinggi-bisakah-mbg-berperan-menekannya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..00d68b4c0655593f2f8428e09490bc00840788b6 --- /dev/null +++ b/raw/en.republika.co.id_berita_t8t0nl370_tingkat-kemiskinan-di-indonesia-masih-tinggi-bisakah-mbg-berperan-menekannya.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://en.republika.co.id/berita/t8t0nl370/tingkat-kemiskinan-di-indonesia-masih-tinggi-bisakah-mbg-berperan-menekannya +title: "Tingkat Kemiskinan di Indonesia Masih Tinggi, Bisakah MBG Berperan Menekannya? | Republika Online" +domain: en.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:40:45 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Tingkat Kemiskinan di Indonesia Masih Tinggi, Bisakah MBG Berperan Menekannya? | Republika Online + +Tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,47 persen jadi 23,85 juta orang. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi yakni hampir 24 juta orang, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah berupaya untuk menekan tingkat kemiskinan, diantaranya lewat program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Seberapa besar peran MBG berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia? Data historikal BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir pascapandemi Covid-19. Setelah sempat mencapai puncaknya di level 10,14 persen pada 2021, tingkat kemiskinan berangsur menurun di bawah 9 persen pada 2024 dan 2025. Kendati demikian, jumlah penduduk miskin terbilang masih sangat tinggi. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,47 persen menjadi 23,85 juta orang, lebih rendah dibandingkan data per September 2024 sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta orang. Tren jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan pada Maret 2025 mengalami perbedaan. Di perkotaan, tingkat kemiskinannya 6,73 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 11,27 juta orang pada Maret 2025, atau naik 0,22 juta dari 11,05 juta orang pada September 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan di pedesaan yakni 11,03 persen, dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 12,58 juta orang, turun 0,43 juta orang dari 13,01 juta pada September 2024. Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang. BPS mencatat, garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan posisi September 2024. Garis kemiskinan nasional Rp 609.160 per kapita per bulan setara dengan sekira Rp 20.305 per hari, artinya seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya di bawah angka tersebut per harinya. Seiring dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, pemerintah berharap program MBG –selain memperbaiki gizi anak-anak usia sekolah- ditargetkan juga bisa menekan angka kemiskinan ekstrem melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi secara merata. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman berpendapat, program MBG sebaiknya diposisikan secara proporsional dalam agenda penanggulangan kemiskinan ekstrem. Ask me! Tingkat Kemiskinan di Indonesia Masih Tinggi, Bisakah MBG Berperan Menekannya? Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tinggi yakni hampir 24 juta orang, menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah berupaya untuk menekan tingkat kemiskinan, diantaranya lewat program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG). Seberapa besar peran MBG berpotensi menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia?  + + + + + Data historikal BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir pascapandemi Covid-19. Setelah sempat mencapai puncaknya di level 10,14 persen pada 2021, tingkat kemiskinan berangsur menurun di bawah 9 persen pada 2024 dan 2025. Kendati demikian, jumlah penduduk miskin terbilang masih sangat tinggi.  + + + + + Baca Juga + + + Kecelakaan Roda Dua Masih Dominan, Indonesia Berkejaran dengan Target Keselamatan 2030 + + Ini Tahapan Skenario Reza Pahlavi Gulingkan Rezim Iran di Bawah Khamenei + + Waspada Scam, OJK Jelaskan Lima Cara Pelaku Manipulasi Korban + + + Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025, tingkat kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 8,47 persen menjadi 23,85 juta orang, lebih rendah dibandingkan data per September 2024 sebesar 8,57 persen atau 24,06 juta orang.  + Tren jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan pada Maret 2025 mengalami perbedaan. Di perkotaan, tingkat kemiskinannya 6,73 persen, dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 11,27 juta orang pada Maret 2025, atau naik 0,22 juta dari 11,05 juta orang pada September 2024. Sedangkan tingkat kemiskinan di pedesaan yakni 11,03 persen, dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 tercatat 12,58 juta orang, turun 0,43 juta orang dari 13,01 juta pada September 2024.  + + + + Sementara itu, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,85 persen atau 2,38 juta orang. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencatatkan tingkat kemiskinan ekstrim sebesar 1,26 persen atau sekitar 3,56 juta orang.  + BPS mencatat, garis kemiskinan di Indonesia pada Maret 2025 sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan, naik 2,34 persen dibandingkan posisi September 2024. Garis kemiskinan nasional Rp 609.160 per kapita per bulan setara dengan sekira Rp 20.305 per hari, artinya seseorang dikategorikan miskin jika pengeluarannya di bawah angka tersebut per harinya.  + Seiring dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, pemerintah berharap program MBG –selain memperbaiki gizi anak-anak usia sekolah- ditargetkan juga bisa menekan angka kemiskinan ekstrem melalui penyediaan makanan sehat dan bergizi secara merata.  + Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman berpendapat, program MBG sebaiknya diposisikan secara proporsional dalam agenda penanggulangan kemiskinan ekstrem. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:45 WIB + + Sambut Mudik Lebaran 2026, Dunlop Luncurkan Produk Baru diff --git a/raw/en.republika.co.id_berita_tb9qwr425_penampilan-jim-carrey-bikin-pangling-muncul-rumor-soal-kloningan.md b/raw/en.republika.co.id_berita_tb9qwr425_penampilan-jim-carrey-bikin-pangling-muncul-rumor-soal-kloningan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5091564e0d6df98409dc228f57b5325227596e0b --- /dev/null +++ b/raw/en.republika.co.id_berita_tb9qwr425_penampilan-jim-carrey-bikin-pangling-muncul-rumor-soal-kloningan.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://en.republika.co.id/berita/tb9qwr425/penampilan-jim-carrey-bikin-pangling-muncul-rumor-soal-kloningan +title: "Penampilan Jim Carrey Bikin Pangling, Muncul Rumor Soal 'Kloningan' | Republika Online" +domain: en.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:33:43 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Penampilan Jim Carrey Bikin Pangling, Muncul Rumor Soal 'Kloningan' | Republika Online + +Spekulasi mengenai teori kloning bermula dari satu kalimat yang diucapkan Carrey. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemunculan publik dari aktor dan komedian legendaris Jim Carrey memicu gelombang spekulasi liar di media sosial. Setelah beberapa tahun jarang tampil di hadapan publik, kehadirannya di sebuah ajang penghargaan di Paris justru memunculkan teori konspirasi, mulai dari isu kematian hingga klaim bahwa dirinya telah dikloning oleh sosok lain. Aktor berusia 64 tahun itu dikenal luas lewat perpaduan komedi fisik energik dạn kemampuan dramatis dalam film-film populer seperti The Mask  dan Dumb and Dumber . Namun, penampilan terbarunya dinilai sebagian warganet sangat berbeda dari sosok yang mereka kenal. Carrey hadir untuk menerima penghargaan kehormatan dalam ajang Cesar Awards ke-51 yang digelar di Paris, Prancis, pada 26 Februari 2026. la tampil mengenakan mantel tweed hitam, dasi kupu-kupu, serta rambut gelap sebahu. Dalam pidatonya yang disampaikan dalam bahasa Prancis, Carrey menyampaikan rasa terima kasih kepada putrinya Jane, cucunya Jackson, kekasihnya Mina, serta mengenang mendiang ayahnya, Percy. la juga mengungkapkan latar belakang keluarganya, dengan mengungkap bahwa leluhurnya, Marc-Francois Carre, melakukan perjalanan dari Prancis ke Kanada sekitar 300 tahun lalu. Spekulasi mengenai teori kloning bermula dari satu kalimat yang diucapkan Carrey saat bercanda mengenai kemampuannya berbahasa Prancis. Pada kesempatan itu, dia mengaku sudah meninggal. "Saya sudah mati. Saya membuat banyak kesalahan. Saya masih pemula. Tetapi saya merasakan banyak cinta, banyak apresiasi karena saya sudah mencoba. Apa yang saya katakan itu benar," kata Carrey seperti dilansir laman  International Business Times UK , Senin (2/3/2026). Ask me! Penampilan Jim Carrey Bikin Pangling, Muncul Rumor Soal 'Kloningan' Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kemunculan publik dari aktor dan komedian legendaris Jim Carrey memicu gelombang spekulasi liar di media sosial. Setelah beberapa tahun jarang tampil di hadapan publik, kehadirannya di sebuah ajang penghargaan di Paris justru memunculkan teori konspirasi, mulai dari isu kematian hingga klaim bahwa dirinya telah dikloning oleh sosok lain. + + + + + Aktor berusia 64 tahun itu dikenal luas lewat perpaduan komedi fisik energik dạn kemampuan dramatis dalam film-film populer seperti The Mask  dan Dumb and Dumber . Namun, penampilan terbarunya dinilai sebagian warganet sangat berbeda dari sosok yang mereka kenal. + + + + Baca Juga + + + Marahnya Bintang Hollywood atas Serangan AS ke Iran + + Ini Cara Mengatur Minum Agar Ginjal Tetap Sehat Selama Puasa + + Teori Konspirasi Kloning Hollywood, Ini Deretan Artis yang Jadi 'Korban' + + + Carrey hadir untuk menerima penghargaan kehormatan dalam ajang Cesar Awards ke-51 yang digelar di Paris, Prancis, pada 26 Februari 2026. la tampil mengenakan mantel tweed hitam, dasi kupu-kupu, serta rambut gelap sebahu. + Dalam pidatonya yang disampaikan dalam bahasa Prancis, Carrey menyampaikan rasa terima kasih kepada putrinya Jane, cucunya Jackson, kekasihnya Mina, serta mengenang mendiang ayahnya, Percy. la juga mengungkapkan latar belakang keluarganya, dengan mengungkap bahwa leluhurnya, Marc-Francois Carre, melakukan perjalanan dari Prancis ke Kanada sekitar 300 tahun lalu. + + + + + Jim Carrey berpose dengan Penghargaan Cesar Kehormatan di ruang pers selama upacara penghargaan Cesar tahunan ke-51 yang diadakan di gedung konser Olympia di Paris, Prancis, 26 Februari 2026. Penghargaan ini diberikan oleh Academie des Arts et Techniques du Cinema (Akademi Seni dan Teknik Sinema) Prancis. - (Dok. EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON) + +   + Spekulasi mengenai teori kloning bermula dari satu kalimat yang diucapkan Carrey saat bercanda mengenai kemampuannya berbahasa Prancis. Pada kesempatan itu, dia mengaku sudah meninggal. + "Saya sudah mati. Saya membuat banyak kesalahan. Saya masih pemula. Tetapi saya merasakan banyak cinta, banyak apresiasi karena saya sudah mencoba. Apa yang saya katakan itu benar," kata Carrey seperti dilansir laman  International Business Times UK , Senin (2/3/2026). +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/eprints.ums.ac.id_31685_15_Naskah_Publikasi.pdf.md b/raw/eprints.ums.ac.id_31685_15_Naskah_Publikasi.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6c980d670150528d2e6150a54ba9e8642a193d77 --- /dev/null +++ b/raw/eprints.ums.ac.id_31685_15_Naskah_Publikasi.pdf.md @@ -0,0 +1,557 @@ +--- +url: https://eprints.ums.ac.id/31685/15/Naskah_Publikasi.pdf +title: "Naskah_Publikasi.pdf" +domain: eprints.ums.ac.id +crawl_date: 2026-03-10 02:58:05 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Naskah_Publikasi.pdf + +ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, +TINGKAT PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN +TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI +JAWA TIMUR TAHUN 2009 – 2011 +NASKAH PUBLIKASI +Diajukan Untuk Memenuhi +Tugas dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi +Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis +Universitas Muhammadiyah Surakarta +Disusun oleh: +SRI KUNCORO +B 300 100 073 +PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN +FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS +UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA +2014 ABSTRAK +Pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan merupakan indikator +penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Keberhasilan +pembangunan di Jawa Timur pada tahun 2011 dapat dilihat dari pertumbuhan +ekonomi Jawa Timur sebesar 7,22 persen yang jauh lebih tinggi dibandingkan +pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,50 persen. Tingkat pengangguran +terbuka (TPT) Jawa Timur sebesar 4,14 persen juga berada di bawah TPT +nasional sebesar 6,80 persen. Namun dibalik keberhasilan yang diraih oleh +Provinsi Jawa Timur ternyata masih menyisakan permasalahan ekonomi yang +mencemasakan yaitu tingkat kemiskinan yang tinggi dan pendidikan yang +rendah. Tingkat kemiskinan Jawa Timur sebesar 14,23 persen lebih tinggi +dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 12,49 persen dan +pendidikan di Jawa Timur sebesar 88,79 persen lebih rendah dibandingkan +pendidikan nasional sebesar 92,99 persen. Di satu sisi ada yang menyatakan +keberhasilan pengentasan kemiskinan Jawa Timur dilihat dari penurunan +penduduk miskin di Jawa Timur tercatat paling cepat dibanding provinsi- +provinsi lainnya di Pulau Jawa. Namun di sisi lain ada yang menyatakan +kegagalan pengentasan kemiskinan Jawa Timur berdasarkan hasil penelitian +menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berpengaruh negatif +terhadap tingkat kemiskinan dan TPT Jawa Timur berpengaruh positif terhadap +tingkat kemiskinan. Namun ternyata dengan meningkatnya pertumbuhan +ekonomi dan menurunnya angka pengangguran ternyata belum mampu +mengatasi permasalahan kemiskinan di Jawa Timur. Berdasarkan hal itu perlu +diteliti lagi factor-faktor yangmampu mengentaskan kemiskinan. +Penelitian ini menggunakan analisis data panel yaitu gabungan data time +series dari tahun 2009-2011 dan cross section 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. +Ada tiga pendekatan yang digunakan yaitu Pooled Least Square (PLS), Fixed +Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Kemudian dari ketiga +model tersebut dipilih model yang terbaik dengan menggunakan uji chow untuk +memilih FEM atau PLS yang lebih baik. Kemudian dari hasil uji chow tersebut +diuji kembali menggunakan uji Hausman untuk memilih FEM atau REM yang +lebih baik. Setelah mendapat model yang terbaik kemudian diuji hipotesis untuk +mengetahui kebaikkan modelnya. +Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Effect Model +(REM). Dari hasil analisis terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh +negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur, dengan nilai +koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar -0,871315. Tingkat pengangguran +berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur +dengan nilai koefisien tingkat pengangguran sebesar -0,165560 hal ini +bertentengan dengan teori ekonomi bahwa pengangguran berpengaruh positif +terhadap kemiskinan. Dan pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf +(AMH) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur dengan +nilai koefisien AMHsebesar-0,687686. +Kata kunci: kemiskinan, pertumbuhan ekonomi,pengangguran danpendidikan HALAMAN PENGESAIIAN +Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan +judul: Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat +Pengangguran dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di +Provinsi Jawa Timur Tahun 2AA9 -2011 +yang ditulis oleh +: +SRI KTINCORO +B 300 100 073 +Penandatangan menyatakan bahwa naskah publikasi tersebut telah +memenuhi syarat untuk diterima. +(Dr. Agung Riyardi, M.Si) +Mengetahui, +omi Dan Bisnis +h Surakarta +Si +NIK A. PENDAHULUAN atas tingkat kemiskinan nasional yaitu 12,49 +1. Latar Belakang persen. Meskipun demikian penurunan +Pada awalnya upaya pembangunan penduduk miskin di Jawa Timur tercatat +Negara Sedang Berkembang (NSB) paling cepat dibanding provinsi-provinsi +diidentikkan dengan upaya meningkatkan lainnya di Pulau Jawa yaitu sebesar 1,03 +pendapatan perkapita. Dengan meningkatnya persen(BPS, 2012). +pendapatan perkapita diharapkan masalah- Pertumbuhan ekonomi danpengentasan +masalah seperti pengangguran, kemiskinan, kemiskinan merupakan indikator penting +dan ketimpangan distribusi pendapatan yang untuk melihat keberhasilan pembangunan +dihadapi NSB dapat terpecahkan. Namun suatu negara. Keberhasilan pembangunan di +kenyataanya tidak demikian. Hal ini terjadi Jawa Timur pada tahun 2011 dapat dilihat +karena angka-angka yang ditunjukkan oleh dari pertumbuhan ekonomi sebesar 7,22 +pendapatan domestik dan nasioanal bruto persen jauh lebih tinggi dibandingkan +kurang peka dalam mengungkapkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,50 +masalah-masalah kemiskinan dan persen dan tingkat pengangguran terbuka +pengangguran. Apalagi ditambah kenyataan (TPT) Jawa Timur sebesar 4,14 persen +bahwa jurang perbedaan antara kelompok berada di bawah TPT nasional sebesar 6,80 +kaya dan miskin yang semakin melebar persen. Namun dibalik keberhasilan yang +seiring dengan pesatnya pertumbuhan diraih oleh Provinsi Jawa Timur ternyata +ekonomi tersebut (Arsyad, 2010). menyisakan permasalahan ekonomi yang +Data persebaran penduduk miskin mencemasakan yaitu tingkat kemiskinan +antar pulau menunjukkan lebih dari yang tinggi dan pendidikan yang rendah. +separuh penduduk miskin di Indonesia Tingkat kemiskinan Jawa Timur sebesar +berada di Pulau Jawa yaitu tahun 2009 14,23 persen lebih tinggi dibandingkan +sebesar 59,1 persen, tahun 2011 menurun dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar +menjadi 55,7 persen. Persentase penduduk 12,49 persendan pendidikan(AMH)diJawa +miskin di Jawatahun 2011terbesar diduduki Timur sebesar 88,79 persen lebih rendah +oleh Daerah Istimewa Yogyakarta pada dibandingkan pendidikan nasional yaitu +urutan pertama, Jawa Tengah pada urutan sebesar92,99 persen.(BPS, 2012). +kedua dan Jawa Timur pada urutan ketiga Di satu sisi ada yang menyatakan +dengan angka 14,23 persen. Angka ini di keberhasilan pengentasan kemiskinan di Jawa Timurdilihat daripenurunan penduduk untuk bisa bertahan hidup, terkadang anak- +miskin di Jawa Timur tercatat paling cepat anak juga dilibatkan dalam bekerja dengan +dibanding provinsi-provinsi lainnya di Pulau alasan penghasilan kepala keluarga atau +Jawa yaitu sebesar 1,03 persen. Dengan orang tua tidak mencukupi kebutuhan +adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi keluarga, terutama pada keluarga petani +berarti terjadi kenaikan pendapatan perkapita dengan pendidikan yang rendah sehingga +daerah yang mengakibatkan angka pendapatan yang diterima rendah.. +kemiskinan turun. Namun di sisi lain ada Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu +yang menyatakan kegagalan pengentasan diteliti lagi faktor-faktor yang mampu +kemiskinan Jawa Timur berdasarkan hasil mengentaskankemiskinan. +penelitian yang menyatakan bahwa 2. Tujuan Penelitian +pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tujuan dalam penelitian ini adalah +berpengaruh negatif terhadap tingkat untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan +kemiskinan dan TPT Jawa Timur ekonomi, tingkat pengangguran dan +berpengaruh positif terhadap tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di +kemiskinan. Namun ternyata dengan ProvinsiJawa Timur tahun 2009-2011. +meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang +tinggi tetapi tidak dibarengi dengan B. LANDASAN TEORI +pemerataan distribusi pendapatan sehingga 1. Definisi Kemiskinan dan Garis +tidak mampu menyelesaikan permasalahan Kemiskinan +kemiskinan. Sejalan dengan hasil penelitian World Bank (2010) mendefinisikan +Siregar dan Wahyuniarti (2008) yang kemiskinan sebagai kekurangan dalam +menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi kesejahteraan yang terdiri dari banyak +berpengaruh signifikanterhadap kemiskinan, dimensi diantaranya rendahnya tingkat +namun pengaruhnya relatifkecil.Sedangkan kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat +menurunnya angka pengangguran belum miskin terhadap air bersih dan sanitasi, +mampu mengatasipermasalahan kemiskinan keamanan fisik yang tidak memadai, +di Jawa Timur hal ini terjadi karena pada kurangnya suara dan kapasitas memadai +kelompok keluarga yang sangat miskin, serta kesempatan untuk hidup yang lebih +justru tingkat pengangguran rendah karena baik. Sedangkan menurut BPS (2012) +sebagian besar anggota keluarga bekerja kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diterimanya maka dia dikatakan +makanan dan bukan makanan yang diukur miskin. +dari sisi pengeluaran. Sedangkan penduduk b. Kemiskinan relatif +miskin adalah penduduk yang memiliki rata- Kemiskinan ini disebabkan oleh +rata pengeluaran per kapita per bulan di ketimpangan distribusi pendapatan. +bawah garis kemiskinan. Beberapa pakar berpendapat bahwa +Menurut Kuncoro (2010) garis meskipun pendapatan seseorang sudah +kemiskinan adalah semua ukuran mencapai tingkat kebutuhan dasar +kemiskinan yang dipertimbangkan minimum, namun ternyata pendapatan +berdasarkan norma-norma tertentu. Pilihan orang tersebut masih jauh lebih rendah +norma tersebut sangat penting terutama dibandingkan dengan pendapatan +dalam hal pengukuran kemiskinan yang masyarakat di sekitarnya, maka orang +didasarkanpadakonsumsi. Garis kemiskinan tersebut masih berada dalam kategori +yang didasarkan pada konsumsi terdiri atas miskin. +dua elemen yaitu: (1) pengeluaran yang 3. Penyebab Kemiskinan +diperlukan untuk memenuhi standar gizi Sharp, et. Al (dalam Kuncoro, 2010) +minimum dan kebutuhan mendasar lainnya mengidentifikasikan penyebab kemiskinan +dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat dipandang dari sisi ekonomi menjadi tiga, +bervariasi, yang mencerminkan biaya yaitu: +partisipasi dalam kehidupan masyarakat a. Secara mikro, kemiskinan muncul +sehari-hari. karena adanya ketidaksamaan pola +2. Macam-Macam Kemiskinan kepemilikan sumberdaya yang +Menurut Arsyad (2010) kemiskinan menimbulkan distribusi pendapatan +dibagi menjadi dua yaitu: yang timpang. +a. Kemiskinan absolut b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan +Kemiskinan secara absolut ditentukan dalam kualitas sumber daya manusia +berdasarkan tingkat pendapatan (SDM), kualitas SDM yang rendah +masyarakat untuk mencukupi berarti produktifitasnya rendah yang +kebutuhan pokok minimun. Apabila dia menyebabkan upah menjadi rendah. +tidak mampu memenuhi kebutuhan Hal ini muncul akibat rendahnya +pokok minimum dengan pendapatan pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau hasil dari pertumbuhan ekonomi +karena keturunan. tersebut menyebar di setiap golongan +c. Kemiskinan muncul akibat perbedaan masyarakat, termasuk di golongan +akses dalam modal. penduduk miskin. Secara lansung, hal +4. Indikator Kemiskinan ini berarti pertumbuhan itu perlu +Bank Dunia menggunakan dua kriteria dipastikan terjadi di sektor-sektor di +dalam menentukan garis kemiskinan. mana penduduk miskin bekerja +Pertama, menggunakan garis kemiskinan (pertanian atau sektor yang padat +nasional yang didasarkan pada pola karya). Adapun secara tidak langsung, +konsumsi 2.100 kalori per hari. Kedua, garis hal itu berarti diperlukan pemerintah +kemiskinan internasional berdasarkan PPP yang cukup efektifdalammeredistribusi +(Purchasing Power Parity) US$1 dan US$2 manfaat pertumbuhan yang didapatkan +(Kuncoro, 2010). dari sektor modern seperti jasa dan +5. Faktor-Faktor Yang Mem- manufaktur yang padat modal (Siregar, +pengaruhi Kemiskinan 2006). +Di dalam penelitian ini ada tiga faktor b. Pengangguran +yang mempengaruhi kemiskinanyaitu: Menurut Sukirno (2004), efek buruk +a. PertumbuhanEkonomi dari pengangguran adalah mengurangi +Pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan masyarakat yang pada +pertambahan output atau pertambahan akhirnya mengurangi tingkat +pendapatan nasional agregatif dalam kemakmuran yang dicapai seseorang. +kurun waktu tertentu (Prasetyo,2011). Semakin turunnya kesejahteraan +Angka pertumbuhan ekonomi di masyarakat karena menganggur +Provinsi Jawa Timur tahun 2009-2011 tentunya akan meningkatkan peluang +yang diperoleh dari Bappeda Jawa mereka terjebak dalam kemiskinan +Timurdalam satuan persen. karena tidak memiliki pendapatan. +Pertumbuhan ekonomi merupakan c. Pendidikan +syarat keharusan untuk melihat Menurut Simmons (dalam Todaro dan +keberhasilan pembangunan dan Smith, 2010) pendidikan merupakan +merupakan syarat bagi pengurangan cara untuk menyelamatkan diri dari +tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah kemiskinan dan pendidikan juga merupakan tujuan pembangunan yang α = intersep +mendasar yaitu memainkan peranan β ,β ,β ,β =koefisien regresi variabel +1 2 3 4 +kunci dalam membentuk kemampuan bebas +sebuah negara dalam menyerap u = komponen error di waktu t +it +teknologi modern dan untuk untuk unit cross section i +mengembangkan kapasitas agar tercipta i = 1, 2, 3, ..., 38 (data cross +pertumbuhan serta pembangunan yang section kabupaten/kota di +berkelanjutan. Jawa Timur) +t = 1, 2, 3 (data time series, tahun +C. METODE PENELITIAN 2009-2011) +Data yang digunakan dalam Ada tiga metode datapanel(Juanda dan +penelitian ini adalah data sekunder. Data Junaidi, 2012), sebagai berikut: +sekunder yang digunakan adalah 1. Metode Common-Constant (Pooled +penggabungan dari deret waktu (time Least Square/PLS) +series) dari tahun 2009- 2011 dan deret Pendekatan PLS ini menggunakan +lintang (cross section) sebanyak 38 data metode OLS biasa. Dalam estimasinya +kabupaten/kota di Jawa Timur yang diasumsikan bahwa setiap individu memiliki +menghasilkan 114 observasi. Persamaan intersep dan slope yang sama. Dengan kata +data panelnya dapat dituliskan sebagai lain, regresi panel data yang dihasilkan akan +berikut : berlaku untuk setiap individu. +K =α +β Y +β TPT +β AMH +u 2. Metode Fixed Effect (Fixed Effect +it 1 it 2 it 3 it it +keterangan : Model/FEM) +K = tingkat kemiskinan Pada metode FEM, intersep pada +kabupaten/kota di Jawa Timur regresi dapat dibedakan antar individu +Y = pertumbuhan PDRB atas harga karena setiap individu dianggap mempunyai +konstan kabupaten/kota di karakteristik tersendiri. Dalam membedakan +Jawa Timur intersepnya dapat digunakan variabel +TPT = tingkat pengangguran dummy, sehingga metode ini juga dikenal +kabupaten/kota di Jawa Timur dengan model Least Square Dummy +AMH = angka melek huruf Variable (LSDV). Model efek tetap ini +kabupaten/kota di Jawa Timur menambahkan sebanyak (N-1) variabel dummy (D) ke dalam model dan 2. Uji Hausman +i +menghilangkan satu sisanya untuk Uji hausman digunakan untuk +menghindari kolinearitas sempurna antar mengetahui apakah model fixed effect lebih +variabel penjelas. baik daripadamodelrandom effect. +3. Metode Random Effect (Random Setelah model yang paling baik terpilih +Effect Model/REM) diantara pooled least square, fixed effect, +Model data panel yang di dalamnya random effect dalam data panel, selanjutnya +melibatkan korelasi antar error term dianalisis lebih lanjut dengan +karena berubahnya waktu karena menggunakan uji hipotesis untuk +berbedanya observasi dapat diatasi mengetahui kebaikkan modelnya +dengan pendekatan model komponen 1. Uji statistik t +error (error component model) atau Uji statistik t pada dasarnya +disebut juga model efek acak (random menunjukkan seberapa jauh pengaruh +effect). Asumsinya adalah error secara variabel penjelas secara individual dalam +individu juga tidak saling berkorelasi menerangkan variasi variabel terikat +begitu juga dengan error kombinasinya. (Kuncoro, 2007). +Dengan menggunakan model efek acak, 2. Uji Statistik F (uji eksistensi model) +maka dapat menghemat pemakaian Uji statistik F pada dasarnya +derajat kebebasan dan tidak mengurangi menunjukkan apakah semua variabel bebas +jumlahnya seperti yang dilakukan pada yang dimasukkan dalam model memiliki +model efek tetap. Hal ini berimplikasi pengaruh secara bersama-sama terhadap +pada parameter yang merupakan hasil variabel terikat (Kuncoro, 2007). +estimasiakansemakin efisien. 3. Interpretasi Koefisien Determinasi +Dari ketiga pendekatan model regresi (R²) +data panel di atas akan ditentukan model Koefisien determinasi (R2) pada intinya +yang paling tepat dengan menggunakan: digunakan untuk mengukur prosentase total +1. Uji Chow variasi variabel dependen yang dapat +Uji chow digunakan untuk mengetahui dijelaskan oleh variabel independen dalam +apakah model fixed effect lebih baik model (Kuncoro, 2007). Adjusted R-Square +dibandingkan modelpooled least square. adalah R² yang dihitung dengan +mengkoreksi kecenderungan selalu naiknya nilai R² karena ditambahkannya varibel Tabel-2 +Hasil Regresi Uji Hausman +independen baru ke dalam model (Utomo, +Correlated Random Effects-Hausman Test +2013). Equation: UJI_HAUSMAN +Test cross-section random effects +Chi-Sq. +D. HASIL PENELITIAN Test Summary Statistic Chi-Sq. d.f.Prob. +1. Uji Chow Cross-section +random 1.012443 3 0.7982 +Hasil pemilihan modeldengan uji chow +Sumber : Hasil output regresi data +ditujukan padatabel-1: panel dengan Eviews 7.0 +Tabel-1 +H : model mengikutiRandom Effect +HasilRegresiUji Chow 0 +Redundant Fixed Effects Tests H : model mengikutiFixed Effect +A +Equation: UJI_CHOW +P-value atau probabilitas dari Chi- +Test cross-section fixed effects +Square statistic atau cross section random +Effects Test Statistic d.f. Prob. +pada hasil regresi sebesar 0,7982. Dengan +Cross-section F 60.188994 (37,73) 0.0000 +Cross-section Chi- =α 0,05 maka p-value > ,α atau 0,7982 > +square 393.323008 37 0.0000 +0,05. Kesimpulannya adalah H diterima +Sumber : Hasil output regresi data panel 0 +dengan Eviews 7.0 sehingga model mengikuti model Random +H : model mengikutiPooled least square +0 Effect. +H : model mengikutiFixed Effect +A Berdasarkan hasil pemilihan model +P-value atau probabilitas dari Chi- +dengan uji Chow dan Uji Hausman maka +Square dan F test pada hasil regresi +penelitian ini menggunakan Metode +adalah sebesar 0,000. Dengan +Random Effect (REM). selanjutnya +menggunakan α = 0,05 maka p-value < ,α +dianalisis lebih lanjut dengan +atau 0,000 < 0,05. Kesimpulannya +menggunakan uji hipotesis untuk +adalah H ditolak sehingga model +0 mengetahui kebaikkan modelnya (lihat +mengikuti Fixed Effect. +tabel-3): +2. Uji Hausman +Hasil pemilihan model dengan Uji +Hausman ditujukan padatabel-2: Tabel-3 berpengaruh signifikan terhadap tingkat +Hasil RegresiMetodeRandom Effect +kemiskinan. Nilai prob pendidikan (AMH) +Dependent Variable: K +Method: Panel EGLS (Cross-section random effects) +sebesar 0,0000 < 0,05 maka variabel AMH +Date: 07/12/14 Time: 17:10 +Sample: 2009 2011 berpengaruh signifikan terhadap tingkat +Periods included: 3 +Cross-sections included: 38 kemiskinan. +Total panel (balanced) observations: 114 +Swamy and Arora estimator ofcomponent variances 2. Uji F +Dari tabel-3 menunjukkan bahwa nilai +Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. +prob F-statistik sebesar 0,0000 < 0,05 maka +C 82.34299 6.907092 11.92151 0.0000 +Y -0.871315 0.107623 -8.096026 0.0000 +model yang dipakai eksis atau variabel +TPT -0.165560 0.080439 -2.058207 0.0419 +AMH -0.687686 0.079912 -8.605511 0.0000 independen secara bersama-sama +Effects Specification berpengaruh variabeldependen. +S.D. Rho +3. Uji Koefisien Determinasi R2 +Cross-section random 3.668294 0.9551 +Dari tabel-3 terlihat nilai Adjusted R- +Idiosyncratic random 0.795253 0.0449 +Squareadalah sebesar0,645176yangartinya +Weighted Statistics +64,51 persen variasi tingkat kemiskinan (K) +R-squared 0.654596 Mean dependent var 1.847667 +AdjustedR- +dapat dijelaskan oleh variabel independen +squared 0.645176 S.D. dependent var 1.322938 +S.E. of +regression 0.788036 Sum squared resid 68.31004 dalam model statistik yaitu pertumbuhan +F-statistic 69.48920 Durbin-Watson stat 1.608408 +Prob(F- ekonomi (Y), tingkat pengangguran terbuka +statistic) 0.000000 +(TPT) dan Pendidikan (AMH). Sedangkan +Unweighted Statistics +35,49 persen variasi dari tingkat kemiskinan +R-squared 0.682647 Mean dependent var 14.87711 +(K) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang +Sum +squared +resid 1463.768 Durbin-Watson stat 0.075060 tidak dimasukkan dalam model. +Sumber : Hasil output regresi data panel dengan Interpretasi variabel independen +Eviews 7.0 terhadap tingkat kemiskinan, yaitu: +1. Uji t 1. Pertumbuhan ekonomi dan +Dari tabel-3 menunjukkan bahwa nilai Kemiskinan +Dari tabel-3 dapat dilihat bahwa +prob pertumbuhan ekonomi (Y) sebesar +pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif +0,0000< 0,05 maka variabel Y berpengaruh +dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan +signifikanterhadap tingkat kemiskinan.Nilai +di Jawa Timur tahun 2009-2011. Nilai +prob tingkat pengangguran (TPT) sebesar +koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar +0,0000 < 0,0419 maka variabel TPT -0,871315 memiliki arti bahwa setiap orang tuanya atau keluarganya (BPS +kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 Jawa Timur, 2012). +persen dapat menurunkan tingkat c. Terjadi pergeseran tenaga kerja dari +kemiskinan sebesar 0,871315 persen dan sektor primer ke sektor skunder dan +sebaliknya. tersier. Hal ini terjadikarena pergeseran +2. Pengangguran dan Kemiskinan musim tanam lebih awal sehingga +Dari tabel-3 menunjukkan tingkat buruh tani beralih ke industri dan lain- +pengangguran berpengaruh negatif dan lain(BPS, 2012). +signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 3. Pendidikan dan Kemiskinan +Jawa Timur. Nilai koefisien tingkat Dari tabel-3 menunjukkan variabel +pengangguran sebesar -0,165560 yang pendidikan yang diproksi dengan angka +berarti bahwa setiap kenaikan pengangguran melek huruf (AMH) berpengaruh negatif +sebesar 1 persen dapat menurunkan jumlah dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan +penduduk miskin sebesar 0,165560 persen di Jawa Timur tahun 2009-2011. Nilai +dan sebaliknya. koefisien angka melek huruf (AMH) sebesar +Hubungan negatif antara pengangguran -0,687686 yang berarti bahwa setiap +dan kemiskinan di Jawa Timur tahun 2009- kenaikan angka melek huruf (AMH)sebesar +2011 ini bertentangan dengan teori ekonomi, 1 persen maka dapat menurunkan tingkat +hal ini disebabkan karena: kemiskinan sebesar 0,687686 persen dan +a. Orang yang menganggur tidak sebaliknya. +selamanya miskin, selama dia masih 4. Residual Random Effect +mampu memenuhi kebutuhan kabupaten/kota terhadap kemiskinan +pokoknya. Residual random effect ini digunakan +b. Bertambahnya pengangguran terdidik. untuk menunjukkan pengaruh besarnya +Tahun 2011 jumlah pengangguran tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa +terdidik (SLTA ke atas) sebesar 50,92 Timur tahun 2009-2011 ketika variabel- +persen. Namun mereka masih tetap variabel independen dalam model sama +mampu memenuhi kebutuhan dengan nol. Ketika konstanta residual +pokoknya dengan baik dikarenakan random effectnya berslope negatif maka +biaya hidup masih tergantung kepada kabupaten/kota tersebut memiliki kondisi +tingkat kemiskinan yang lebih rendah dan ketika konstanta residual random effectnya menunjukkan bahwa model REM lebih +berslope positif maka kabupaten kota/kota baik daripada model FEM. Dengan +tersebut memiliki tingkat kemiskinan yang demikian keputusannya adalah dalam +lebihbesar. penelitian ini digunakan model REM. +Terdapat 18 kabupaten/kota yang b. Hasil uji koefisien determinasi (R2) +konstanta residual random effectnya menunjukkan nilai Adjusted R-Square +berslope positif yang berarti tingkat adalah sebesar 0,645176 yang artinya +kemiskinannya lebih besar yaitu kabupaten 64,51 persen variasi tingkat kemiskinan +Pacitan, kabupaten Trenggalek, kabupaten (K)Jawa Timur tahun 2009-2011dapat +Kediri, kabupaten Probolinggo, kabupaten dijelaskan oleh variabel independen +Mojokerto, kabupaten Jombang, kabupaten dalam model statistik yaitu +Nganjuk, kabupaten Madiun, kabupaten pertumbuhan ekonomi (Y), tingkat +Ngawi, kabupaten Bojonegoro, kabupaten pengangguran terbuka (TPT), dan +Tuban, kabupaten Lamongan, kabupaten Pendidikan (AMH). Sedangkan 35,49 +Gresik, kabupaten Bangkalan, kabupaten persen variasi dari tingkat kemiskinan +Pamekasan, kabupaten Sumenep, kota (K) dijelaskan oleh variabel-variabel +Kediri dan kota Probolinggo. Sedangkan bebas lain yang tidak dimasukkan +untuk 20 kabupaten/kota di Jawa Timur dalam model. +lainnya menunjukkan konstanta residual c. Pertumbuhan ekonomi, tingkat +random effect kabupaten/kota yang berslope pengangguran dan pendidikan secara +negatif. simultan berpengaruh signifikan +terhadap tingkat kemiskinan di provinsi +E. SIMPULAN DAN SARAN Jawa Timur tahun 2009-2011. +1. Simpulan d. Berdasar uji t, diketahui pada α = 0,05 +Berdasarkan hasil analisis data pertumbuhan ekonomi, tingkat +penelitian maka dapat disimpulkan sebagai pengangguran dan pendidikan +berikut: berpengaruh negatif dan signifikan +a. Berdasar uji chow nampak bahwa terhadap tingkat kemiskinan Jawa +model FEM lebih baik daripada model Timur tahun 2009-2011. +PLS. Selanjutnya model FEM diuji +dengan uji Hausman, hasilnya 2. Saran lainnya yang dapat mempengaruhi +Berdasarkanhasilpenelitian makasaran kemiskinan. Oleh karenanya diperlukan +yang dapat disampaikan adalah: studi lanjutan yang lebih mendalam +a. Pemerintah diharapkan tanggap dengan dengan data dan metode yang lebih +permasalahan kemiskinan dan faktor- lengkap sehingga dapat +faktor yang mempengaruhinya menyempurnakan hasil penelitian yang +mengingat karena bagaimanapun telah ada. +kemiskinan menjadi tanggung jawab +negara. F. DAFTAR PUSTAKA +b. Pemerintah diharapkan mampu Arius Jonaidi.2012. Analisis +Pertumbuhan Ekonomi dan +meningkatkan pertumbuhan ekonomi +Kemiskinan di Indonesia. Jurnal +dan pemerataan distibusinya. Dengan Kajian Ekonomi. Vol. 1, No. 1, +April 2012 hal.: 140-164. +adanya peningkatan pertumbuhan +Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi +ekonomi dan pemerataan distibusinya +Pembangunan. Yogyakarta: UPP +maka akan dapat meningkatkan +STIM YKPN. +kesejahteraan masyarakat secara +Badan Perencanaan Daerah Jawa Timur. +menyeluruh sehingga mengurangi 2013. Rancangan Awal Rencana +Pembangunan Jangka Menengah +jumlah penduduk yang miskin. +Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa +c. Pemerintah hendaknya lebih Timur Tahun 2014-2019. +Surabaya: Badan Perencanaan +menggiatkan usaha - usaha +Daerah Jawa Timur. +pemberdayaan masyarakat dengan +Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2012. +demikian diharapkan masyarakat Laporan Eksekutif Keadaan +Angkatan Kerja Provinsi Jawa +mampu mandiri dalam perekonomian. +Timur 2010-2011. Surabaya: +d. Pemerintah diharapkan mampu Badan Pusat Statistik Jawa +Timur. +meningkatkan kualitas SDM melalui +peningkatan kualitasa pendidikan dan Badan Pusat Statistik Jawa Timur. 2012. +Statistik Daerah Provinsi Jawa +skill masyarakat mengingat pentingnya +Timur 2012. Surabaya: Badan +peran SDM dalam pertumbuhan Pusat Statistik Jawa Timur. +ekonomi. Badrudin, Rudy. 2012. Ekonomika +Otonomi Daerah. Yogyakarta: +e. Untuk penelitianselanjutnya diharapkan +UPP STIM YKPN. +dapat menganalisis variabel-variabel Juanda, Bambang dan Junaidi. 2012. Sukirno, Sadono. 2007. Makroekonomi +Ekonometrika Deret Waktu Teori Modern Perkembangan +dan Aplikasi. Bogor: IPB Press. Pemikiran dari Klasik Hingga +Keynesian Baru. Jakarta: PT Raja +Kuncoro, Mudrajad. 2006. Ekonomi +Grafindo Persada. +Pembangunan Teori, Masalah, +dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP Suliswanto, Muhammad Sri Wahyudi. +STIM YKPN. 2010. Pengaruh Produk Domestik +Bruto (PDB) dan Indeks +Kuncoro, Mudrajad. 2007. Metode +Pembangunan Manusia (IPM) +Kuantitatif: Teori dan Aplikasi +Terhadap Angka Kemiskinan Di +untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi +Indonesia. Jurnal Ekonomi +Ketiga. Yogyakarta: UPP STIM +Pembangunan, Vol 8 No. 2 +YKPN. +Desember 2010 hal.: 357-366. +Nurhadi, Eko. 2009. Analisis +Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen +Kemiskinan di Daerah Pedesaan +C. 2011. Pembangunan Ekonomi +dan Perkotaan di Jawa Timur. +Edisi Kesembilan. Jakarta: +Jurnal Ilmiah Manajemen +Erlangga. +Agribisnis : e-Magri, 1 (2). pp. +17-27 Utomo, Yuni Prihadi. 2013. Eksplorasi +Data dan Analisis Regresi +Prasetyo, Eko P. 2011. Fundamental +dengan SPSS. Surakarta: +Makro Ekonomi. Yogyakrta: Beta +Muhammdiyah University Press +Offset. +Widodo, Tri. 2006. Perencanaan +Samuelson dan Nordhaus. 2004. Ilmu +Pembangunan: Aplikasi +Makro Ekonomi Edisi Bahasa +Komputer (Era Otonomi +Indonesia. Jakarta: PT Media +Daerah). Yogyakarta: UPP STIM +Global Edukasi. +YKPN. +Siregar, Hermanto dan Dwi +Yacoub, Yarlina. 2012. Pengaruh +Wahyuniarti. 2008. Dampak +Tingkat Pengangguran terhadap +Pertumbuhan Ekonomi Terhadap +Tingkat Kemiskinan +Penurunan Jumlah Penduduk +Kabupaten/Kota di Provinsi +Miskin. Hal.: 23-40. +Kalimantan Barat. Jurnal Eksos +http://pse.litbang.deptan.go.id/ind +Vol. 8, No. 3, Oktober 2012 hal.: +/PROS2008MAK3.pdf. Diunduh +176–185. +tanggal 11 Februari 2014. +bappeda.jatimprov.go.id +Soegiri, Hary. 2012. Kondisi +Ketenagakerjaan di Jawa Timur bps.go.id +Kondusif, Dorong Penciptaan +jatim.bps.go.id +Peluang Kerja. Jurnal Mitra +Ekonomi dan Manajemen Bisnis, +Vol.3, No. 1, April 2012 hal.: +113-122. diff --git a/raw/eprints.upnyk.ac.id_39667_1_KEMISKINAN%20DAN%20KETIMPANGAN%20PENDAPATAN%20DI%20DIY%20Eksplorasi%20Data%20Susenas.pdf.md b/raw/eprints.upnyk.ac.id_39667_1_KEMISKINAN%20DAN%20KETIMPANGAN%20PENDAPATAN%20DI%20DIY%20Eksplorasi%20Data%20Susenas.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1395e8171b2b4610ffca804ef639e0bc75993091 --- /dev/null +++ b/raw/eprints.upnyk.ac.id_39667_1_KEMISKINAN%20DAN%20KETIMPANGAN%20PENDAPATAN%20DI%20DIY%20Eksplorasi%20Data%20Susenas.pdf.md @@ -0,0 +1,1601 @@ +--- +url: http://eprints.upnyk.ac.id/39667/1/KEMISKINAN%20DAN%20KETIMPANGAN%20PENDAPATAN%20DI%20DIY%20Eksplorasi%20Data%20Susenas.pdf +title: "KEMISKINAN%20DAN%20KETIMPANGAN%20PENDAPATAN%20DI%20DIY%20Eksplorasi%20Data%20Susenas.pdf" +domain: eprints.upnyk.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:28:13 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# KEMISKINAN%20DAN%20KETIMPANGAN%20PENDAPATAN%20DI%20DIY%20Eksplorasi%20Data%20Susenas.pdf + +Penulis Buku : +Surpiko Hapsoro Darpito, SE, M.Si +Dr. Didi Nuryadin, S.E., M.Si +Dr. Sultan, S.E., M.Si +Gita Astyka Rahmanda, S.E., M.Si +Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat +UPN “Veteran” Yogyakarta KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI DIY: +Eksplorasi Data Susenas +Penulis : +Surpiko Hapsoro Darpito, SE, M.Si +Dr. Didi Nuryadin, S.E., M.Si +Dr. Sultan, S.E., M.Si +Gita Astyka Rahmanda, S.E., M.Si +© Copyright +Surpiko Hapsoro Darpito, Didi Nuryadin +Sultan, Gita Astyka Rahmanda +Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang +Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini +dalam bentuk apapun, baik secara elektronis, maupun mekanis, termasuk +memfotokopi, merekam, atau dengan sistem penyimpangan lainnya, tanpa +izin tertulis dan Penulis +Cetakan Pertama, 2023 +ISBN : 978-623-389-274-2 +Diterbitkan oleh: +Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat +UPN “Veteran Yogyakarta +Jl. SWK 104 (Lingkar Utara), Condong Catur. Yogyakarta, 55283 +Telp. (0274) 486188. 486733, Fax (0274) 486400 KATA PENGANTAR +Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah +SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- +Nya sehingga kegiatan penyusunan buku Kemiskinan +dan Ketimpangan Pendapatan di DIY : Eksplorasi Data +Susenas telah selesai dilaksanakan. +Buku ini disusun dalam rangka membantu +kalangan akademik dan instansi pemerintah untuk +memahami bahasan terkait kemiskinan dan ketimpangan +pendapatan di DIY. Kemiskinan dan ketimpangan +merupakan fenomena sosial ekonomi yang biasanya +terjadi pada negara berkembang salah satunya Indonesia. +Buku ini membahas tentang kondisi kemiskinan +dan ketimpangan rumah tangga di DIY, mulai dari +perkembangan kondisi kemiskinan, ketimpangan, +kesejahteraan masyarakat, pendidikan, ketenagakerjaan +dan perumahan hingga kebijakan pengentasan +kemiskinan. Sehingga, buku ini dapat menjadi alternatif +pegangan bagi mahasiswa, dosen dan instansi pemerintah +untuk memahami secara mendalam mengenai kondisi +kemiskinan dan ketimpangan di DIY. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam +penulisan buku ini. Kekurangan yang ada akan menjadi +cambuk untuk melaksanakan perbaikan dalam penulisan +buku referensi yang lebih baik di masa yang akan datang. +Yogyakarta, Oktober 2023 +Penyusun +iv DAFTAR ISI +KATA PENGANTAR iii +DAFTAR ISI v +BAB I PENDAHULUAN 1 +BAB II TINJAUAN TEORI 5 +Kemiskinan 5 +Kondisi Kemiskinan DIY 10 +Perkembangan Kondisi Kemiskinan +DIY 18 +BAB III KETIMPANGAN PENDAPATAN 23 +Ketimpangan Rumah Tangga 23 +BAB IV KESEJAHTERAAN RUMAH +TANGGA 31 +Konsumsi Rumah Tangga 35 +Pengeluaran Kesehatan Rumah +Tangga 41 +Pengeluaran Pendidikan Rumah +Tangga 43 BAB V PENDIDIKAN, KETENAGAKERJAAN +DAN PERUMAHAN 45 +Pendidikan 45 +Ketenagakerjaan 50 +Perumahan 53 +BAB VI PROGRAM PENGENTASAN +KEMISKINAN 57 +Aspek Keuangan dan Perbankan 57 +Program Bantuan Pemerintah 63 +BAB VII 69 +PENUTUP 69 +DAFTAR PUSTAKA 73 +vi BAB I +PENDAHULUAN +Kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah +satu fenomena kompleks yang terjadi pada negara dunia +ketiga. Hal ini diimplikasikan oleh sebuah kondisi dari +ketidakmampuan sebuah komunitas atau rumah tangga +untuk memenuhi kebutuhan primer. Intensitas kemiskinan +berkorelasi dengan sejauh mana kesenjangan pendapatan +mengurangi standar hidup (Febriantikaningrum et +al., (2017); Novianti and Panjaitan, (2022); Yang and +Qiu, (2016)). Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan +salah satu daerah yang menghadapi masalah tersebut. +Efek domino yang disebabkan pada kondisi tersebut +merupakan awal mula dari permasalahan multidimensi +atau spillover effect tingkat nasional. Studi oleh Auwalin +(2009) dan Maurilla et al. (2023) menemukan bahwa +bertambahnya angka kemiskinan baru dipengaruhi +oleh percepatan laju pertumbuhan ekonomi tanpa +memperhatikan ketimpangan pendapatan. +Salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan +adalah mengurangi angka kemiskinan (Nation, 2015). Agenda pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan +menjadi bentuk pengentasan kemiskinan ekstrim di seluruh +negara. Menurut Dewi & Rachmawatie (2020), pemerintah +daerah berperan dalam mengentaskan kemiskinan dan +ketimpangan dengan mengidentifi kasikan rumah tangga +yang termasuk pada golongan miskin, sehingga dapat +dengan mudah melakukan pelacakan (tracing) akses +pelayanan sosial yang tepat sasaran. Studi oleh Yuliani et +al. (2021) menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran +yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas +tenaga kerja. Upaya pengentasan kemiskinan dapat +dilakukan dengan memberikan bantuan sosial berupa +akses pendidikan yang luas kepada rumah tangga miskin. +Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks +bahkan memiliki perspektif mutlidmensi. Hal ini +mengacu pada sebuah perilaku individu atau rumah +tangga dalam hal ketimpangan pendapatan, tingkat +pendidikan, lingkungan tempat tinggal, pelayanan +infrastruktur publik, dan kerentanan kesehatan (Wratt en, +1995; Jahan dan Umana, 2003; Roitman, 2019). Guna +memahami kerangka konseptual kemiskinan sebagai +fenomena multidimensional perlu dilihat lebih dalam +mengenai leading indicator sebuah rumah tangga dapat +dikatakan sebagai miskin. Salah satu aspek utama +dalam menganalisis kemiskinan adalah dampak yang +2 diakibatkan dari adanya ketimpangan pendapatan antar +rumah tangga. +Kemiskinan perlu mendefi nisikan siapa yang pantas +disebut sebagai rumah tangga miskin dan tidak miskin. +Menurut Haughton dan Khandker (2009) mendefi nisikan +kemiskinan sebagai ”kurangnya kesejahteraan yang +mendalam.” Menurut pandangan konvensional, +kesejahteraan pada dasarnya terkait dengan kontrol atas +komoditas, oleh karena itu orang miskin adalah mereka +yang tidak memiliki cukup pendapatan atau konsumsi +untuk membawa mereka melampaui ambang batas +minimum yang sesuai. Dengan demikian pendekatan ini +melihat kemiskinan sebagian besar dalam aspek moneter. +Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah +satu dari banyaknya provinsi dengan permasalahan +kemiskinan dan ketimpangan. Berdasarkan persentase +tingkat kemiskinan pada Maret 2021, dapat diidentifi kasi +bahwa Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah +dengan tingkat kemiskinan tertinggi, dan Kota +Yogyakarta memiliki angka persentase kemiskinan +terendah. Menurut Berita Resmi Statistik BPS DIY, +(2023) katalisator peningkatan jumlah penduduk miskin +diakibatkan oleh tingginya angka persebaran Covid-9. +Ketimpangan merupakan suatu fenomena ekonomi, +dimana terdapat ketidakseimbangan antara pendapatan +dan kesempatan rumah tangga suatu daerah. Tingkat +3 ketimpangan di DIY dari tahun ke tahun mengalami +peningkatan yang semula 0,423 pada tahun 2021 menjadi +0,439 pada tahun 2022, dan rasio gini tertinggi pada tahun +2021 sebesar 0,441. Ketimpangan DIY masih berada pada +level sedang. +Pemerintah DIY sangat fokus terhadap masalah +kemiskinan. Hal ini terlihat melalui Peraturan Daerah +Nomor 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan +Kemiskinan. Perda diantaranya mengatur tentang +tanggung jawab Pemerintah Daerah (DIY) dalam +mengupayakan tepenuhinya hak penduduk miskin. +Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 sejalan dengan +dengan tujuan pembangunan berkelanjutan pertama +mengenai pengentasan kemiskinan (Un-Habitat, 2013). +Studi terkait pengentasan kemiskinan dan ketimapangan +di DIY antara lain dilakukan oleh penelitian terdahulu +(Hill, 2021; Mashuri et al., 2022; Purwono et al., 2021; +Sugiharti et al., 2022). +Buku ini berusaha memberikan gambaran +mengenai kemiskinan dan ketimpangan di DIY. Dengan +menggunakan data Susenas 2022, akan dianalisis model +karakteristik sosio ekonomi rumah tangga terhadap +angka garis kemiskinan. Lebih lanjut, juga dibahas +mengenai analisis kebijakan dalam upaya pengentasan +kemiskinan dan ketimpangan di DIY. +4 BAB II +TINJAUAN TEORI +Kemiskinan +Masalah kemiskinan adalah suatu hal kompleks +yang melampaui sekadar kurangnya pendapatan +(Nafziger, 2006). Masalah ini seringkali ditandai dengan +keadaan tidak berdaya, kekurangan kemampuan dasar, +hak, dan kebebasan yang memberikan individu pilihan +dan peluang yang dibutuhkan untuk meningkatkan +kehidupan mereka. Kemiskinan juga dapat diartikan +sebagai keadaan di mana seseorang memiliki sedikit +atau bahkan tidak memiliki kekayaan atau harta benda +yang cukup, serta kurangnya kesejahteraan. Defi nisi +kemiskinan bervariasi dari satu negara atau organisasi ke +negara atau organisasi lainnya. Namun pada umumnya, +kemiskinan mengacu pada ketidakmampuan untuk +mendapatkan akses yang memadai terhadap kebutuhan +dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. +Faktor-faktor seperti ekonomi, politik, dan sosial dapat +menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Kemiskinan absolut, yang berbeda dengan +kesenjangan pendapatan, merujuk pada kondisi hidup +dengan pendapatan yang kurang dari cukup untuk +memenuhi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, +pakaian, dan makanan. Di negara-negara seperti +Indonesia, Bangladesh, Nepal, Kenya, Tanzania, dan +Maroko, terdapat kebutuhan tambahan yang harus +dipertimbangkan. Membuat perbandingan antara +negara-negara ini sangat sulit karena penentuan tingkat +kemiskinan ini adalah proses yang subjektif. Selain itu, +defi nisi kemiskinan bervariasi berdasarkan waktu dan +lokasi geografi s serta standar hidup di setiap daerah. +Meskipun garis kemiskinan nasional selalu berada di +bawah rata-rata konsumsi secara umum (Martin Ravallion +et al., 1991), mereka menunjukkan bahwa konsumsi +rata-rata meningkat seiring dengan peningkatan garis +kemiskinan. +Studi oleh Deepa Narayan et al. (2000) didasarkan +pada survei yang dilakukan oleh Bank Dunia dan sampel +yang mewakili 60.000 masyarakat miskin dari 60 negara +berkembang selama tahun 1990-an, dengan pertanyaan +utama yakni bagaimana pandangan dan prioritas +masyarakat miskin terkait kemiskinan dan kesejahteraan. +Masyarakat miskin melihat bahwa kemiskinan memiliki +banyak dimensi yang saling terkait. Ada enam dimensi +utama dalam defi nisi kemiskinan menurut penelitian. +6 Pertama, kemiskinan melibatkan berbagai aspek +yang saling terkait, tidak hanya satu faktor saja yang +menyebabkan kemiskinan. Namun, intinya adalah +bahwa mereka selalu menghadapi masalah kelaparan +dan kekurangan pangan. +Kedua, aspek psikologis juga sangat penting +dalam kemiskinan, seperti perasaan tidak berdaya, +ketidakberdayaan untuk bersuara, ketergantungan, rasa +malu, serta penghinaan. Mereka tetap mempertahankan +identitas budaya mereka dan solidaritas sosial meskipun +kondisi sulit yang mereka hadapi tidak manusiawi. Ketiga, +akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan (terutama +di daerah pedesaan), transportasi, dan air bersih sangat +terbatas bagi masyarakat miskin ini. Keempat, pendidikan +jarang mendapat perhatian atau peninjauan yang cukup +meskipun kebutuhan literasi sangat penting. Orang +miskin menyadari bahwa pendidikan dapat menjadi jalan +keluar dari kemiskinan, tetapi hanya jika ada dukungan +ekonomi yang memadai dalam masyarakat secara umum +dan kualitas pendidikan meningkat. Kelima, masalah +kesehatan yang buruk dan penyakit menjadi sumber +masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat miskin +hampir di mana-mana. Hal tersebut berkaitan dengan +pengeluaran untuk perawatan kesehatan dan juga +potensi kehilangan pendapatan akibat sakit. Keenam, +orang miskin dinilai kurang memperhatikan pendapatan +7 dan milih fokus pada pengelolaan aset fi sik, manusia, +sosial dan lingkungan dalam mengatasi kerentanannya. +Mayoritas kerentanan yang terjadi di berbagai daerah +mempunyai dimensi gender. +Daniele (2021) mengemukakan berdasarkan sudut +pandang lainnya kemiskinan dipengaruhi oleh status +sosial ekonomi dan latar belakang budaya. Secara +fundamental status sosial disini meliputi pendidikan, +pendapatan, keamanan fi nansial, pekerjaan, serta kondisi +standar hidup masyarakat. Menurut Xue et al. (2020) +individu dengan status ekonomi sosial yang rendah +dipengaruhi oleh ketidakmampuan rumah tangga +dalam mengakses fasilitas pendidikan. Akibatnya, setiap +individu yang tidak dapat menjangkau pendidikan yang +baik tidak dapat mengakses lapangan pekerjaan bahkan +menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal, pendidikan +merupakan salah satu sarana paling dasar dalam +mengentaskan kemiskinan secara langsung maupun +tidak langsung (Rios et al., 2013). +Akibat dari faktor psikologis telah berkembang +pemahaman baru mengenai konsep kemiskinan, dimana +pada kondisi tertentu sebuah individu memiliki rasa +kenyamanan untuk tetap berada di zona kemiskinan +dengan asumsi dipelihara oleh negara melalui bantuan- +bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk +bantuan sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Henry +8 (2022) dimana kebijakan intensif fi skal dalam upaya +mengentaskan kemiskinan pada umumnya berjalan +tidak efi sien dan tidak tepat sasaran. Hal ini diakibatkan +oleh tingginya ketergantungan rumah tangga penerima +bantuan. Temuan ini juga sejalan dengan studi yang +dilakukan oleh Hoyt et al. (2023) bahwa mentalitas +kemiskinan akan menyebabkan deadweight loss atau +ketidakseimbangan alokasi anggaran pemerintah. +Kemiskinan masih menjadi masalah di negara +berkembang dan maju, salah satunya disebabkan karena +kebiasaan masyarakat miskin. Kondisi miskin dan +banyaknya anak-anak membuat mereka mengalami +kekurangan makanan, layanan kesehatan, dan layanan +pendidikan (Abhijit V. Banerjee and Esther Dufl o, 2016). +Kemiskinan dalam pengertian tradisional terutama +mengacu pada kemiskinan pendapatan, yang berarti +bahwa individu atau keluarga jatuh miskin ketika +pendapatan mereka pendapatan mereka tidak dapat +memenuhi kebutuhan hidup dasar mereka Liu et al. +(2023). +Mempertegas temuan Abhijit V. Banerjee and +Esther Dufl o, (2016) masyarakat miskin biasanya +menghabiskan sebagian besar uang mereka bukan untuk +membeli makanan. Hal yang mengejutkan, pengeluaran +masyarakat miskin untuk kebutuhan yang tidak +terlalu penting juga memiliki jumlah yang signifi kan, +9 seperti untuk tembakau, alkohol, dan festival/kenduri. +Konsumsi rokok berdampak positif dan signifi kan +terhadap kemiskinan Lubis et al., (2022); Yunita, (2018). +Seperti yang terdapat dalam buku karya Todaro, M., P & +Stephen, C., (2012). +Kondisi Kemiskinan DIY +Kemiskinan biasanya ditandai dengan rendahnya +gizi, kurangnya sanitasi, tempat tinggal, akses ke +layanan kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Data +BPS menunjukkan DIY menjadi provinsi dengan tingkat +kemiskinan tertinggi di pulau Jawa, dengan angka +kemiskinan di 11,49% pada tahun 2022. Kemiskinan +berkaitan dengan ketimpangan dan kerentanan, +meskipun kedua hal tesrbut berbeda. Ketimpangan +mengamati tentang bagaimana hal-hal seperti pendapatan +dan konsumsi tersebar di seluruh populasi. Jika diyakini +bahwa kesejahteraan individu bergantung pada posisi +ekonomi mereka dalam kaitannya dengan orang lain +dalam masyarakat, maka analisis ketidaksetaraan +diperlukan dalam konteks kemiskinan. Menjadi rentan +berarti berisiko kemiskinan di masa depan, bahkan +jika seseorang saat ini tidak miskin. Kerentanan sering +dikaitkan dengan efek ”shock” seperti kekeringan, +penurunan harga pertanian, atau krisis keuangan. Oleh +karena itu mempengaruhi keputusan investasi, kebiasaan +10 produksi, mekanisme coping strategy (upaya mengontrol +suatu konfl ik), dan bagaimana mereka melihat situasi +mereka sendiri, sehingga kerentanan adalah komponen +penting dari kesejahteraan (Haughton and Khandker, +2009). +S umber: SUSENAS, 2022 +Gambar 2.1 Sebaran Rumah Tangga Miskin per +Kabupaten Kota +Berdasarkan garis kemiskinan (headcount index of +poverty), Kabupaten Kulon Progo menjadi kabupaten +dengan jumah rumah tangga miskin tertinggi di provinsi +DIY, yakni sebesar 19.495 rumah tangga miskin.. +Hilangnya kecukupan penduduk akan kebutuhan dasar +manusia dapat diartikan sebagai tanda kemiskinan +11 ekstrim pada daerah tersebut. Studi oleh Khan et al. (2022) +menemukan bahwa kemiskinan ekstrim yang bersamaan +dengan pertumbuhan penduduk akan memperburuk +pembangunan khususnya dalam hal kapasitas +penyerapan dan kualitas lingkungan. Berdasarkan +persebarannya, Gunungkidul menduduki posisi teratas +sebagai wilayah dengan rumah tangga miskin ekstrim +tertinggi yang mencapai 6.809 rumah tangga. +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 2.2 Rumah Tangga dibawah Garis Kemiskinan +berdasarkan Tempat Tinggal DIY 2022 +Keberadaan rumah tangga miskin berdasarkan +kategori wilayah dapat dibedakan menjadi perdesaan dan +12 kota. Sebagian besar rumah tangga miskin di provinsi DIY +tahun 2022 berada di wilayah perkotaan. Urbanisasi dapat +menjadi salah satu penyebab banyaknya rumah tangga +miskin kota. Keterbatasan akses khususnya penyerapan +tenaga kerja menimbulkan rumah tangga tidak memiliki +pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan +dasar. Sebanyak 35.169 penduduk miskin berada di +perkotaan DIY sedangkan di perdesaan terdapat 10.083 +rumah tangga miskin. +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 2.3 Perbandingan Tingkat Kemiskinan +Berdasarkan Gender DIY tahun 2022 +Kemiskinan dapat diukur melalui dua ukuran yakni +kemiskinan absolut dan ekstrim. Kemiskinan absolut +diukur dari total pendapatan individu sedangkan +13 kemiskinan ekstrim diukur berdasarkan pemenuhan +biaya hidup sehari-hari. Hasil estimasi pengukuran +kemiskinan menunjukkan bahwa terdapat 13.910 rumah +tangga dengan kepala rumah tangga laki-laki mengalami +kemiskinan ekstrim, sedangkan 38.350 berada pada +kemiskinan absolut. Sejumlah 1.953 rumah tangga dengan +kepala keluarga perempuan mengalami kemiskinan +ekstrim dan kemiskinan absolut dialami sebesar 6.902 +rumah tangga. +Tingkat kemiskinan yang dialami oleh tiap individu +dapat didasarkan pada gender atau jenis kelamin. +Kemiskinan dan gender merupakan dua hal yang saling +memiliki keterkaitan. Berbagai studi menemukan bahwa +rumah tangga dengan kepala rumah tangga Perempuan +berpeluang lebih miskin dibandingkan rumah tangga +dengan kepala rumah tangga laki-laki (SMERU, 2005). +Namun, di DIY tahun 2022 tingkat kemiskinan ekstrim +dan absolut justru didominasi oleh jenis kelamin laki- +laki. Peran dan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala +rumah tangga dapat menjadi faktor yang berpengaruh +terhadap kemiskinan penduduk. +14 Tabel 2.1 Tingkat Kemiskinan, Kedalaman Kemiskinan, +dan Keparahan Kemiskinan, DIY Berdasarkan +Pengeluaran Tahun 2022 +Kabupaten/Kota P0 P1 P2 +Kulonprogo 0,04133 0,0058 0,00112 +Bantul 0,03379 0,00339 0,00064 +Gunungkidul 0,03425 0,0046 0,00079 +Sleman 0,01224 0,00136 0,00025 +Kota Yogyakarta 0,13957 0,03627 0,01206 +Sumber: SUSENAS, 2022 +Berdasarkan tingkat pengeluarannya, tingkat +kemiskinan rumah tangga di DIY paling tinggi adalah +di Kota Yogyakarta sebesar 0,139 artinya terdapat lebih +dari 13% rumah tangga yang masuk klasifi kasi miskin +dari total populasi rumah tangga. Adapun Kabupaten +Kulonprogo menempati perangkat kedua dengan tingkat +kemiskinan sebesar 4 %. Kolom P2 merupakan indikator +kemiskinan dimana tingkat kemiskinan dapat dilihat +dari tingkat kedalamannya. Maksud dari pernyataan +tersebut menyatakan bahwa tingkat kemiskinan dapat +diukur berdasarkan gap atau rata-rata pengeluaran pada +tiap kelompok rumah tangga miskin terhadap garis +kemiskinan tersebut. +15 Tabel 2.2 Tingkat Kemiskinan, Kedalaman Kemiskinan, +dan Keparahan Kemiskinan, DIY Berdasarkan +Pendapatan Tahun 2022 +Kabupaten/Kota P0 P1 P2 +Kulonprogo 16,39 2,32 0,56 +Bantul 12,27 2,11 0,5 +Gunungkidul 15,86 2,63 0,67 +Sleman 7,74 1,18 0,27 +Kota Yogyakarta 6,62 0,8 0,13 +Menurut pendapatannya, tingkat kemiskinan DIY +dapat dilihat dari beberapa indikator yang meliputi +persentase penduduk miskin (P0), indeks kedalaman +kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan +(P2). Berdasarkan indikator P0, Kulonprogo menjadi +kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi per +kabupaten di DIY sebesar 16,39. Kemudian, posisi +kedua diduduki oleh Gunungkidul sebagai kabupaten +dengan tingkat kemiskinan tertinggi di DIY sebesar 15,86. +Disamping itu, Gunungkidul memiliki nilai P1 dan P2 +tertinggi dibandingkan daerah lainnya sebesar 2,32 dan +0,67. Artinya, kondisi kemiskinan di Gunungkidul perlu +memperoleh perhatian lebih oleh Pemerintah pada sisi +pendapatan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di +daerah tersebut. +16 Gambar 2.4 Kondisi Permukiman Kali Code Kota +Yogyakarta +Berdasarkan hasil pengukuran tingkat kemiskinan +menggunakan data SUSENAS, temuan ini sejalan +dengan studi yang dilakukan oleh Roitman (2019) di +Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan bahwa +komunitas rumah tangga yang bertempat tinggal di +kawasan perkotaan sepanjang sempadan sungai Kota +Yogyakarta memiliki kecenderungan untuk terjatuh ke +zona kemiskinan. Hal ini dinilai dari perbedaan taraf +hidup, tingkat pengeluaran, sanitasi rumah tangga, +kondisi perumahan, tingkat pendidikan, serta konsumsi +kalori per kapita per bulan. +17 Berbeda halnya dengan studi yang dilakukan oleh +Muthia and Isbah (2022) yang mengemukakan bahwa +kondisi kemiskinan tidak selamanya memberikan +dampak negatif terhadap suatu kebahagiaan. Melihat +dari sisi sosiologis dan budayanya, rumah tangga di DIY +tidak dapat menjelaskan mengenai kondisi yang diterima +saat ini dengan pemenuhan keinginan (desire). Dapat +diartikan, kondisi rumah tangga di provinsi ini secara +terbuka menerima adanya perubahan atau peningkatan +taraf hidup (living standard), namun jika hal tersebut tidak +dapat dicapai maka masyarakat lebih memilih untuk +menciptakan hubungan sosial yang baik dan kehidupan +gotong royong dalam segala aspek. +Perkembangan Kondisi Kemiskinan DIY +Kemiskinan merupakan permasalahan yang +terjadi pada berbagai wilayah di negara berkembang +termasuk Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta +menjadi salah satu daerah yang mengalami masalah +kemiskinan (Findi et al., 2010). Sektor pangan menjadi +penyumbang utama kemiskinan dibandingkan dengan +sektor lainnya (Saragih, 2015). Kemudian, rendahnya +tingkat pendidikan menjadi penyebab tingginya +kemiskinan. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh +warga menutup kesempatan mereka dalam memperoleh +lapangan pekerjaan yang layak. +18 Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 2.5 Perbandingan Tingkat Kemiskinan +berdasarkan Kabupaten Kota Daerah Istimewa +Yogyakarta tahun 2021 - 2022 +Berdasarkan data SUSENAS tahun 2021 dan 2022, +tingkat kemiskinan yang terjadi di DIY dipengaruhi +oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi, +pendidikan, dan layanan kesehatan. Berdasarkan data +perkembangan kondisi kemiskinan DIY, Kota Yogyakarta +menempati posisi tertinggi selama tahun 2021 hingga +2022. BPS (2023) menyatakan bahwa Kota Yogyakarta +pada tahun 2021 mengalami peningkatan angka +kemiskinan menjadi sebesar 7,69 persen dan menjadi +daerah dengan garis kemiskinan tertinggi se-provinsi +DIY yaitu Rp 556.674,00 perbulan. Nilai garis kemiskinan +tersebut menggambarkan pengeluaran perkapita yang +harus dibelanjakan penduduk sehingga penduduk +19 dengan rata-rata pengeluaran perkapita dibawah garis +kemiskinan dianggap sebagai penduduk miskin. Secara +umum, terdapat lebih dari 4000 penduduk miskin yang +berada di Kabupaten/Kota DIY selama tahun 2021 hingga +2022. Pada tahun 2021, sebanyak 23.685 penduduk +miskin bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, dan telah +mengalami penurunan menjadi 19.495 penduduk miskin +di tahun 2022. +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 2.6 Perbandingan Extreme Poverty per +Kabupaten Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun +2021 – 2022 +Menurut data SUSENAS dapat dilihat kemiskinan +berdasarkan tingkat pengeluarannya. Kemiskinan +ekstrim pada tahun 2022 mencapai 2,04 persen. +20 Kemiskinan ekstrim secara berkelanjutan akan +berdampak pada kehidupan rumah tangga yang +semakin memburuk. Pada konteksnya di DIY, terdapat +perbedaan angka kemiskinan ekstrim antar Kabupaten/ +Kota. Kulon Progo dan Gunungkidul merupakan kedua +wilayah yang memiliki angka kemiskinan ekstrim lebih +tinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya selama +tahun 2021 hingga 2022. Pemerintah memegang peranan +penting dalam mengentaskan permasalahan kemiskinan +ekstrim. Pemerintah DIY telah menerapkan kebijakan +dengan mengidentifi kasi kebutuhan masyarakat miskin +serta menciptakan berbagai program dengan tujuan +mengentaskan kemiskinan khususnya kemiskinan +ekstrim. Data kemiskinan ekstrim DIY tahun 2021-2022 +menunjukkan kondisi penurunan angka kemiskinan +ekstrim pada beberapa daerah di Kabupaten/Kota DIY. +21 22 BAB III +KETIMPANGAN +PENDAPATAN +Ketimpangan Rumah Tangga +Ketimpangan rumah tangga merupakan suatu +kondisi yang menggambarkan terjadinya sebuah +perbedaan sebaran pendapatan antar rumah tangga +yang satu dengan lainnya. Secara umum, seluruh +dunia mengidentifi kasikan kondisi ini dengan istilah +ketimpangan (inequality) (Matlin & Walmsley, 2010; +Sugiyarto et al., 2016). Kondisi ketimpangan erat kaitannya +dengan fenomena kemiskinan, namun kedua hal tersebut +berbeda secara normatif maupun secara sosiologis. +Ketimpangan pada umumnya terjadi pada aktivitas +ekonomi suatu daerah. Ketimpangan rumah tangga +menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan +ekonomi suatu wilayah. Semakin rendah ketimpangan +pendapatan pada suatu daerah menandakan pendapatan +antar rumah tangga tersebar secara merata. Permasalahan +ketimpangan menjadi fokus perhatian bersama karena dampak yang ditimbulkan mampu memperburuk +kemiskinan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. +Terjadinya ketimpangan pada suatu daerah +disebabkan oleh berbagai kondisi yang mencerminkan +perbedaan pendapatan antar rumah tangga. +Ketidakmerataan persebaran pendapatan menjadi salah +satu tantangan dalam membangun perekonomian. +Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diatasi dengan +memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga +serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara +keseluruhan. Pemerintah sebagai pemegang peranan +penting dalam perekonomian dapat melakukan kebijakan +yang mendukung penurunan ketimpangan pendapatan +untuk memacu pembangunan ekonomi daerah. +Ketimpangan secara konseptual terbagi menjadi +ketimpangan pendapatan dan ketimpangan non- +pendapatan. Ketimpangan pendapatan fokus pada +ukuran pendapatan. Disisi lain, ketimpangan non- +pendapatan atau disebut sebagai ketimpangan +kesempatan (inequality of opportunity) memiliki ukuran +multidimensi seperti kesempatan masyarakat dalam +menerima pendidikan, kesehatan dan lainnya. Terjadinya +ketimpangan kesempatan pada akhirnya berakibat pada +ketimpangan pendapatan. Wibowo (2017) menjelaskan +pada kondisi tersebut bahwa setiap rumah tangga yang +mengalami kesenjangan kesempatan dalam pendidikan +24 dan kesehatan akan terkendala saat masuk ke pasar tenaga +kerja sehingga berakibat pada timbulnya kesenjangan +pendapatan. +Menurut Bazillier et al. (2021) ketimpangan +pendapatan erat kaitannya dengan utang rumah tangga +Amerika Serikat sebagai salah satu negara dengan +kenaikan ketimpangan rumah tangga terbesar yang juga +mengalami peningkatan terbesar pada utang rumah +tangganya. Sebagian besar rumah tangga yang tidak +memiliki cukup pendapatan cenderung mengambil utang +untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penggunaan +utang yang dilakukan secara tidak produktif akan +menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan yang +berakibat pada meningkatnya ketimpangan. Dalam +hal ini upaya inklusi keuangan menjadi alterntif solusi +agar masyarakat dapat mengakses layanan keuangan +yang sesuai dan terjangkau dengan harapan tercapainya +kesejahteraan masyarakat. +Berbagai daerah mengalami terjadinya perbedaan +laju pertumbuhan ekonomi (Adisasmita, 2013). Fenomena +ketidaksamaan pertumbuhan ekonomi antar daerah biasa +dikenal sebagai ketimpangan. Kondisi ketimpangan +banyak terjadi pada negara yang masih berkembang +salah satunya Indonesia. Terjadinya ketimpangan +antarwilayah memiliki implikasi terhadap kesejahteraan +masyarakat. Ketimpangan ini menjadi aspek yang +25 mempunyai impikasi juga terhadap formulasi kebijakan +pembangunan wilayah (Sjafrizal, 2008). +Sumber: BPS DIY (2022) +Gambar 3.1 Gini Rasio Provinsi DIY tahun 2018-2022 +Ketimpangan pendapatan di kabupaten Provinsi DIY +yang diukur melalui gini ratio menunjukkan nilai yang +berkisar antara 0,3 - 0,4. Artinya, ketimpangan pendapatan +pada wilayah ini berada pada tingkat ketimpangan +sedang. Ketimpangan ini bergerak secara stabil sejak +tahun 2018-2022. Kota Yogyakarta mengalami lonjakan +ketimpangan yang berbeda jauh dengan kabupaten +lainnya dengan gini rasio sebesar 0,52 pada tahun 2022. +Terjadinya peningkatan rasio gini menandakan bahwa +semakin membengkaknya kesenjangan pendapatan yang +berdampak pada kemiskinan (Saleh, 2002). +26 Selain menggunakan aspek pendapatan, +ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat juga +dapat dinilai melalui aspek pengeluaran. Data Survei Sosial +Ekonomi Nasional (SUSENAS) mampu mengidentifi kasi +rata-rata pengeluaran tiap rumah tangga. Pengukuran +ketimpangan berdasarkan proksi pengeluaran mampu +mengukur seberapa jauh kesenjangan pengeluaran antar +rumah tangga. Menurut SMERU (2016) ketimpangan +pengeluaran memberikan pengaruh secara negatif +terhadap pertumbuhan pada tahun berikutnya. Oleh +karena itu, setiap negara perlu memperhatikan kebijakan +yang tepat terhadap persoalan ketimpangan. +Kondisi Ketimpangan DIY +Pengukuran dengan menggunakan Kurva Lorenz +dapat menampilkan perbandingan antara persebaran +pendapatan yang sebenarnya dengan persebaran +pendapatan yang merata. Kurva lorenz mampu mengukur +kesenjangan pendapatan yang ditampilkan secara visual +dan matematis. Pengukuran kurva lorenz didasarkan +pada rasio luas bidang antara garis diagonal (perfect +equality) dengan kurva lorenz. Tingginya kesenjangan +digambarkan dengan semakin jauhnya jarak kurva lorenz +dengan garis diagonal (Heryanah, 2017). +27 Kabupaten/Kota Gini Indeks +Kulonprogo 0,39 +Bantul 0,43 +Gunungkidul 0,34 +Sleman 0,42 +Kota Yogyakarta 0,52 +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 3.2 Kurva Lorentz Daerah Istimewa Yogyakarta +tahun 2022 +Proyeksi Kurva Lorenz pada gambar 3.2 +menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta +memiliki penyimpangan yang signifi kan terhadap +garis diagonal sehingga dapat diartikan provinsi +DIY mengalami ketimpangan pendapatan yang +28 tinggi. Terjadinya kondisi tersebut berdampak pada +timbulnya berbagai permasalahan seperti keterbatasan +akses pendidikan, kesehatan dan perumahan bagi +penduduk berpendapatan rendah. Disisi lain, penduduk +berpendapatan tinggi mampu memperoleh seluruh +fasilitas yang lebih baik. Ketimpangan pendapatan yang +tinggi berpotensi merugikan daerah secara berkelanjutan. +29 30 BAB IV +KESEJAHTERAAN +RUMAH TANGGA +Demografi +Analisis kependudukan merupakan salah satu +cara untuk mengidentifikasikan persebaran penduduk +berdasarkan jenis kelamin dan golongan usia. Salah +satu metode untuk menentukan persebaran ini adalah +menggunakan piramida penduduk untuk melihat pola +yang dihasilkan dari grafik tersebut. Sumber: BPS, 2022 +Gambar 4.1 Piramida Penduduk Daerah Istimewa +Yogyakarta +Berdasarkan grafi k piramida penduduk DIY +membentuk pola tumbuhan penduduk ekspansif. Hal ini +dikarenakan lebih banyak penduduk berusia produktif +ketimbang non produktif, diperkuat dengan asumsi +Indonesia mendapatkan bonus demografi tahun 2045. +Lebih lanjut, aspek gender kepala rumah tangga +juga menjadi bagian penting di dalam kakteristik +rumah tangga. Berbagai studi seperti yang dilakukan +oleh Ginther and Juhn, (2015); Lee, (2009); Sugiharti +32 et al., (2022); Taheri et al., (2021) mengemukakan +bahwa kepala rumah tangga perempuan memiliki +kecenderungan untuk masuk kedalam zona kemiskinan. +Hal ini diperkuat bahwa secara postulat maupun empiris +bahwa kesempatan kerja perempuan lebih sedikit +ketimbang laki-laki, selain itu para pencari kerja wanita +juga memiliki batasan-batasan tertentu dalam mengakses +sebuah profesi maupun pekerjaan. Berdasakan gender, +Kabupaten Sleman merupakan wilayah di mana rumah +tangga miskin dengan kepala rumah tangga Perempuan. +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 4.2 Kepala Rumah Tangga Berdasarkan Gender +Berdasarkan tingkat kemiskinan dan kemiskinan +ekstrim, rumah tangga dengan kepala rumah tangga +perempuan terhitung sebanyak 6.902 rumah tangga +33 yang termasuk kedalam rumah tangga dibawah garis +kemiskinan kabupaten /kota. Sementara berdasarkan +Purchasing Power parity (PPP) yang termasuk kedalam +miskin ekstrim terdapat 1.953 rumah tangga atau sebesar +28% dari total rumah tangga dengan kepala rumah tangga +perempuan miskin. +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 4.3 Perbandingan Tingkat Kemiskinan +Berdasarkan Gender +34 Konsumsi Rumah Tangga +Keterikatan antara rumah tangga dan konsumsi +menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial ekonomi. +Antar rumah tangga yang satu dengan lainnya memiliki +perbedaan karakteristik pada sisi pengeluaran dan +penerimaannya. Secara umum, rata-rata pengeluaran +yang dilakukan oleh rumah tangga meliputi makanan, +pakaian, transportasi, dan jasa lainnya (Eika et al., 2020). +Pengeluaran rumah tangga di Indonesia mengalami +peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari +BPS (Badan Pusat Statistik), konsumsi rumah tangga +mengalami pertumbuhan sebesar 4,93 persen pada tahun +2022. Tingkat pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan +tahun sebelumnya yang hanya mencapai 2,02 persen. +Menurunnya tingkat harga secara umum menjadi salah +satu faktor pendorong meningkatnya konsumsi rumah +tangga. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi +dinamika pengeluaran rumah tangga seperti tingkat +pendapatan, akses terhadap nilai kredit perumahan, suku +bunga dan kinerja pasar saham (Alp and Seven, 2019). +35 Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 4.4 Rata-Rata Pengeluaran Makanan Rumah +Tangga DIY dalam Seminggu Terakhir, Tahun 2022 +Konsumsi rumah tangga untuk makanan menjadi +bagian yang cukup besar dari pengeluaran dan penting +dalam memenuhi kebutuhan pokok. Makanan merupakan +aspek penting dalam pengeluaran rumah tangga (Zezza +et al., 2017). Bahkan, sebagian besar pengeluaran +rumah tangga digunakan untuk mencukupi kebutuhan +makan. Rata-rata pengeluaran makanan/minuman jadi +rumah tangga di DIY selama seminggu terakhir adalah +Rp148.175,60. Pengeluaran rokok menjadi pengeluaran +paling besar dibandingkan jenis makanan lainnya dengan +rata-rata pengeluaran mencapai Rp79.137,08. Kemudian, +disusul pengeluaran lainnya yang meliputi pengeluaran +padi dengan rata-rata sebesar Rp38.330,58; sayuran +36 Rp36.787,30; daging Rp34.705,68; telur susu Rp32.359,76; +seafood Rp29.665,72; buah Rp22.891,47 dan beragam +makanan lainnya. +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 4.5 Konsumsi Rumah Tangga Miskin dalam +Seminggu Terakhir, Tahun 2022 +Sebagian besar rumah tangga miskin memiliki +kecenderungan membelanjakan pengeluarannya untuk +makanan (Hymans & Shapiro, 1976). Rata-rata konsumsi +makanan dan minuman jadi rumah tangga miskin dalam +seminggu terakhir adalah Rp55.961,00. Adapun rata- +rata konsumsu untuk kelompok padi-padian sebesar +Rp38.706,00. Lebih lanjut, pengeluaran rumah tangga +miskin juga digunakan untuk belanja makanan lainnya +37 seperti rokok Rp24.943,00; daging Rp20.770,00; sayuran +Rp19.990,00; telur susu Rp19.662,00; seafood Rp14.394,00; +serta jenis makanan lainnya. +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 4.6 Konsumsi Rokok Penduduk DIY Seminggu +Terakhir Tahun 2022 +Merokok menjadi hal yang umum dilakukan oleh +kalangan masyarakat seluruh kelompok sosial ekonomi +baik penduduk tidak miskin, miskin, hingga miskin +ekstrim mengonsumsi rokok tiap minggunya. Kementerian +Kesehatan (2023) menjelaskan bahwa penduduk tidak +miskin cenderung lebih banyak menghabiskan uangnya +dibandingkan penduduk miskin dalam hal pengeluaran +untuk konsumsi rokok. Pada tahun 2022, penduduk +tidak miskin di DIY memiliki pengeluaran konsumsi +38 rokok paling besar dalam seminggu yakni Rp88.921,00 +sedangkan penduduk miskin Rp24.943,00. Berada +dibawah kelompok penduduk lainnya, penduduk miskin +ekstrim mengeluarkan biaya konsumsi rokok dalam +seminggu sebesar Rp17.535,00. +Lebih lanjut, salah satu instrumen penting sebagai +tolak ukur (benchmark) untuk menjelaskan tingkat +kesejahteraan rumah tangga adalah konsumsi kalori. +Almatsier (2000) dan R Imam (2003) mengemukakan +bahwa kalori merupakan satuan energi yang dinyatakan +dalam unit panas, artinya untuk menghasilkan sebuah +energi yang dibutuhkan sehari-hari. Kebutuhan kalori +setiap manusia berbeda-beda sesuai dengan fakto-faktor +yang mempengaruhinuya, antara lain faktor usia, jenis +kelamin, berat badan, tinggi badan, rata-rata intensitas +dari kegiatan yang dilakukan dalam sehari. +39 Sumber: BPS, 2022 +Gambar 4.7 Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Per +hari (Kilo Kalori (kkal)) Tahun 2015-2020 +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 4.8 Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Per +hari (Kilo Kalori (kkal)) Tahun 2021-2022 +40 Melansir dari tujuan ketiga pembangunan +berkelanjutan United Nation, (2022) mengenai kesehatan +dan kesejahteraan (health and well-being), konsumsi kalori +sekaligus menjadi tolok ukur kesehatan dan kesejahteraan +kualitas sumber daya manusia. Semakin menurunnya +konsumsi kalori per kapita maka disinyalir terdapat +fenomena kurangnya ketersediaan atau ketahanan +pangan (food security), akses terhadap bahan pangan +yang sehat, dan menurunnya daya beli masyarakat untuk +memperoleh makanan yang sehat. +Pengeluaran Kesehatan Rumah Tangga +Rancangan pembangunan kesehatan menjadi salah +satu upaya peningkatan kesadaran, kemauan, dan +kemampuan hidup sehat secara holistik. Lebih tepatnya +secara sosial dan ekonomi pembangunan sumber daya +manusia yang produktif dapat dijadikan investasi +jangka panjang, karena itu agenda kebijakan kesehatan +diperlukan dalam upaya preventif (Hill, 2001). +Pengeluaran kesehatan berpengaruh terhadap +beban anggaran belanja pemerintah, namun demikian +semakin tinggi beban biaya kesehatan akan berpengaruh +terhadap standar dan tatanan kehidupan masyarakat +(Awais et al., 2021; Payandeh et al., 2017). Meier dan +Stiglitz (2001) mengemukakan bahwa kesehatan berperan +penting dalam pertumbuhan ekonomi, dimana semakin +41 sehat individu akan semakin produktif, efi sien, dan +meningkatkan angka harapan hidup. +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 4.8 Rata - Rata Pengeluaran Kesehatan Mandiri +Rumah Tangga DIY selama Sebulan +Pengeluaran kesehatan menjadi bagian dari +konsumsi rumah tangga yang bertujuan untuk menjaga, +meningkatkan dan memulihkan kesehatan (Mou, 2013). +Perbedaan wilayah kota dan perdesaan berpengaruh +terhadap besaran nilai uang yang dikeluarkan oleh tiap +rumah tangga. Pengeluaran kesehatan merupakan salah +satu bentuk kondisi yang memiliki risiko tinggi untuk +terjatuh kedalam catastrophic health expenditure ketika +pengeluaran kesehatan melebihi dari 40% dari kapasitas +daya beli rumah tangga. +42 Pengeluaran Pendidikan Rumah Tangga +Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi +paling mendasar rumah tangga menengah kebawah +dalam merubah atau meningkatkan kesejahteraan di masa +yang akan datang. Menurut Abhijit V. Banerjee and Esther +Dufl o, (2016) bahwa salah satu bukti kesuksesan sejarah +umat manusia adalah bagaiaman ilmu pengetahuan +berkembang secara pesat. Bukan hanya ditujukan untuk +meningkatkan produktivitas dan pendapatan, namun +pendidikan memiliki peran utama dalam merubah +sudut pandang umat manusia dengan melihat sebuah +perubahan melalui gambaran secara luas. +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 4.9 Rata-Rata Pengeluaran Pendidikan Mandiri +Selama Sebulan +43 Pendidikan merupakan aspek penting bagi setiap +individu untuk mencapai pengetahuan dan keterampilan +yang berkualitas. Untuk memiliki tingkat pendidikan +yang kompeten, rumah tangga perlu mengeluarkan biaya +secara rutin. Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan +rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan +tertinggi yakni sebesar Rp481.650. Di susul Kabupaten +Sleman, masing-masing untuk wilayah perkotaan sebesar +Rp440.371 dan perdesaan Rp350.201. Adapun Kabupaten +Kulonprogo merupakan wilayah dengan belanja rumah +tangga untuk pendidikan yakni Rp140.248 untuk +perkotaan dan Rp160.858 untuk perdesaan. +44 BAB V +PENDIDIKAN, +KETENAGAKERJAAN DAN +PERUMAHAN +Pendidikan +Ketimpangan pendidikan dan ketimpangan +pendapatan diduga mempunyai keterkaitan yang +pada gilirannya memengaruhi pertumbuhan ekonomi. +Ketimpangan harus diatasi karena dapat berdampak +pada perlambatan pertumbuhan ekonomi (Bank Dunia, +2016). Hubungan antara ketimpangan pendidikan dan +pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi sudah +banyak diteliti sebelumnya. Namun, hasil penelitian +menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai +pengaruh ketimpangan pendidikan dan pendapatan +terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi oleh Sijabat, +(2013) menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan +mempunyai hubungan negatif terhadap pertumbuhan +ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan ketimpangan dalam pencapaian pendidikan akan menurunkan +pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga ditemukan +pada studi Castelló-Climent (2010), dan Thomas, dkk,. +(2001). Hasil berbeda ditunjukkan oleh studi Castelló- +Climent (2010) dan Rodríguez-Pose, A., & Tselios (2010) +pada kasus negara-negara maju di mana ketimpangan +pendidikan justru dapat meningkatkan pertumbuhan +ekonomi. +Studi lain mengungkapkan bahwa hubungan antara +ketimpangan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi +merupakan hubungan nonlinear. Penelitian Yu, dkk. +(2015) dan Ziesemer (2016) mengungkapkan bahwa +hubungan ketimpangan pendidikan dan pertumbuhan +ekonomi seperti kurva U. Berbeda dengan penelitian +tersebut, Castelló-Climent (2010) menyatakan bahwa +tidak ada pengaruh yang jelas dalam hubungan +ketidakmerataan modal manusia dan pertumbuhan +ekonomi di negara maju. +Ketimpangan pendidikan merupakan salah satu +jenis ketimpangan yang menjadi isu dalam pembangunan +nasional, selain ketimpangan pendapatan dan kesehatan +(Todaro & Smith, 2011). Di samping itu, ketimpangan +pendidikan dapat melengkapi ukuran kesejahteraan yang +sudah ada (Thomas, V., Wang, Y., & Fan, 2001). Tingginya +angka ketimpangan pendidikan yang terjadi di suatu +daerah menunjukkan jenjang pendidikan tertentu hanya +46 dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat tertentu +saja. +Pada daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), studi +oleh Riyadi dkk. (2021) menunjukkan angka ketimpangan +pendidikan penduduk di perdesaan pada tahun 2017 +mencapai 0,347, sedangkan di perkotaan hanya sebesar +0,263. Keterbatasan akses sarana/prasarana pendidikan di +perdesaan menyebabkan banyak masyarakat tidak dapat +menikmati pendidikan, terlebih lagi bagi penduduk +yang kurang mampu. Menurut Vito, B., Krisnani, H., +& Resnawaty (2015), beberapa hal yang memengaruhi +kesenjangan pendidikan di perdesaan yaitu sulitnya akses +menuju sekolah, kualitas sarana dan prasarana sekolah di +perdesaan yang belum memadai, dan jumlah guru tenaga +pengajar yang belum memadai. +Studi oleh Riyadi dkk. (2021) menyatakan penduduk +laki-laki relatif lebih merata capaian pendidikannya +dibanding perempuan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan +dan Terluar). Masih banyak penduduk perempuan +yang tidak dapat melanjutkan pendidikan dan berdiam +diri di rumah untuk membantu tugas pekerjaan orang +tua (Incing, dkk., 2013). Faktor lain yang menyebabkan +terjadinya ketimpangan yaitu masih terdapat pandangan +bahwa perempuan hanya mengurusi tugas rumah +tangga, dan keselamatan anak perempuan tidak aman +jika jauh dari pengawasan orang tua (Incing, dkk., 2013). +47 Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Riyadi dkk. +(2021) dengan menggunakan data Susenas Kor 2017, +daerah 3T memiliki angka ketimpangan pendidikan +penduduk laki-laki sebesar 0,305, sedangkan perempuan +0,354 pada tahun 2017. +Tingkat pencapaian pendidikan penduduk +Indonesia selama lima tahun terakhir menunjukkan +adanya perbaikan. Namun demikian, masih terdapat +ketimpangan dalam akses pendidikan di Indonesia. +Menurut data BPS, masih terdapat penduduk yang hanya +menamatkan pendidikan pada tingkat pendidikan dasar +(SD dan SMP). Bahkan, masih terdapat penduduk yang +tidak pernah mengenyam bangku sekolah dan buta huruf. +Dilihat dari sisi distribusi atau pemerataan pencapaian +pendidikan yang dihitung menggunakan rasio gini rata- +rata lama sekolah, ketimpangan pendidikan penduduk +Indonesia selama tahun 2013-2017 antara 0,283 hingga +0,298 dan mengalami kecenderungan yang menurun +(Riyadi dkk., 2021). +48 Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 5.1 Rata-Rata Lama Sekolah DIY Tahun 2022 +Berdasarkan rata-rata lama sekolah maka Kota +Yogyakarta merupakan wilayah dengan rata-rata +lama sekolah tertinggi yakni 10,71 tahun. Kabupaten +Gunungkidul menjadi wilayah dengan rata-rata +lama sekolah terendah yakni 6,16 tahun. Lebih lanjut, +berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka +mayoritas kepala rumah tangga lulus SMA/Sederajat. +49 Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 5.2 Tingkat Pendidikan Kepala Rumah Tangga +Ketenagakerjaan +Kondisi ketenagakerjaan di DIY dapat dianalisis +dari jumlah penduduk tahun 2022 masuk kategori +non in act dimasing-masing kabupaten/Kota yaitu di +Kuloprogo 29.742, Bantul 66.638, Gunungkidul 58.296, +Sleman 86.120 dan Kota Yogyakarta 42.737. Kategori +underemployed dimasing-masing kabupaten/Kota yaitu +di Kuloprogo 7.198, Bantul 22.856, Gungkidul 9.081, +Sleman 21.065 dan Kota Yogyakarta 6.539. Kategori +Part-Time dimasing-masing kabupaten/Kota yaitu di +Kuloprogo 20.908, Bantul 16.454, Gunungkidul 23.918, +Sleman 17.093 dan Kota Yogyakarta 3.291. Berdasarkan +data dari Badan Pusat Statistik yang diakses melalui web +50 BPS.go.id disimpulkan bahwa masih tingginya tingkat +underemployed di kabupaten Bantul dan kabupaten +Sleman dalam tahun 2022. +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 5.3 Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja DIY +Tahun 2022 +Berdasarkan jenis sektor usaha penduduk di Daerah +Istimewa Yogyakarta disebar menjadi 3 lapangan usaha +yaitu sektor pertanian, industri, dan Jasa. Pengeluaran per +kapita paling tinggi adalah di sektor industri Kabupaten +Sleman sebesar Rp.3.566.427 per bulan, sementara +yang paling rendah berada di sektor pertanian di Kota +Yogyakarta sebesar Rp.870.361 per bulan. +51 Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 5.4 Pengeluaran per Kapita Berdasarkan Jenis +Sektor Usaha +Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase +umlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. +Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke +atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara +tidak bekerja, dan penggangguran. Pengangguran yaitu: +(1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk +yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) +penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa +tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok +penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan +alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai +52 bekerja. Menurut presentasenya angkat TPT paling tinggi +adalah di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. +Sumber: BPS, 2022 +Gambar 5.5 Tingkat pengangguran Terbuka DIY Tahun +2022 +Perumahan +Penyediaan perumahan layak menjadi permasalahan +bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Average, 2019). +Permasalahan tersebut terjadi di perkotaan negara-negara +berkembang dan terus mengalami peningkatan yang +tinggi (Amini, (2016); Ezeh, et al., (2017); Satt erthwaite, +(2016). Hal tersebut menggambarkan tata aturan dan tata +kelola perkotaan yang kurang baik (Chiodelli & Moroni, +(2014). Permasalahan semakin kompleks karena sepertiga +53 penduduk di perkotaan memilih tinggal di tempat tidak +layak huni tersebut (Patel, et al., 2014) dan saat ini untuk +pertama kalinya penduduk perkotaan memiliki proporsi +lebih besar daripada penduduk yang tinggal di pedesaan +(Mahabir, et al., 2016). +Masyarakat berpenghasilan rendah menghuni +permukiman kumuh dengan kualitas perumahan buruk +dan fasilitas terbatas (Tanni, et al., 2014). Kondisi di +lingkungan ini memiliki akses air terbatas, saluran air +dipenuhi sampah, dan tidak manusiawi (Das et al., 2017). +Umumnya perumahan kumuh ilegal (Supriatna, A., & +van der Molen, 2014) dan menjadi masalah pembangunan +perkotaan (Patel, et al., 2012). Pendapatan rendah +mendorong masyarakat tetap tinggal demi pemenuhan +kebutuhan perumahan (Vasudevan, 2015). Diperlukan +pembangunan efektif dan inklusif untuk menangani +masalah ini (Abubakar, 2019). Pembangunan inklusif +penting untuk melindungi masyarakat miskin di wilayah +tersebut (Rachmawati, et al., 2017). +54 Gambar 5.6a Persentase Gambar 5.6b Persentase +Kondisi Atap Kondisi Dinding +Gambar 5.6c Persentase Gambar 5.6d Persentase +Kondisi Air Minum Kondisi Lantai +Gambar 5.6e Persentase Kondisi Mandi Cuci +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 5.6 Kondisi Perumahan Rumah Tangga Daerah +Istimewa Yogyakarta tahun 2022 +55 Pembangunan perumahan di DIY dan daerah +kabupaten/kota sekitanya berkembang sangat pesat. +Kondisi bangunan rumah yang menjadi perhatian pada +kondisi atap, kondisi dinding, kondisi lantai, Kemudian +unsur air minum dan mandi cuci merupak dua hal yang +tidak dapat dipisahkan dengan perumahan. Bangunan +perumahan yang beratap cukup banyak beratap genteng +93%, kemudian lainnya beratap seng, beratap Benton. +Kondisi dinding dengan dinding tembok 96%, lainnya +dinding kayu/papan, plasteran, anyaman bambu dan +batang kayu. Kondisi lantai keramik 64%, lainnya, ubin, +semen, marmer, tanah. Kondisi atap, kondisi dinding,dan +kondisi lantai sebagai tolok ukur untuk mengetahui +kondisi sosial ekonomi penduduk. Dengan masih +banyaknya kondisi rumah yang tidak permanen dan +semi permanen memberikan gambaran masih besarnya +proporsi penduduk yang memiliki akses yang rendah +terhadap rumah yang layak. Berikut gambar grafi k +mengenai kondisi atap, dinding dan lantai perumahan +perumahan yang dapat diakses oleh penduduk dengan +kondisi sosial ekonomi rendah hingga menengah masih +menjadi hal penting. +56 BAB VI +PROGRAM PENGENTASAN +KEMISKINAN +Aspek Keuangan dan Perbankan +Berbagai negara menunjukkan bagaimana akses +layanan keuangan memainkan peran penting dalam +mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengurangi +kemiskinan dan ketidaksetaraan (Beck, et al., 2000; +Levine, 2005). Selain itu, terdapat penelitian yang +telah membuktikan bahwa pembangunan keuangan +berdampak pada pengurangan kemiskinan melalui +saluran pertumbuhan dan kesetaraan pendapatan (Beck, +et al., 2007a). Sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat +secara efektif mengatasi ketimpangan pendapatan dan +kemiskinan bergantung pada inklusivitas sistem suatu +negara. Dengan kata lain, ketika sistem keuangan inklusif, +artinya berbagai layanan keuangan berkualitas dapat +diakses oleh orang-orang dengan pendapatan rendah, +efek pertumbuhan dari pembangunan keuangan menjadi +pro miskin (Bank Dunia, 2014). Bank Dunia menempatkan penekanan kuat pada +peningkatan potensi ekonomi bagi masyarakat miskin +dengan meningkatkan aset. Seperti yang bisa diantisipasi, +faktor kunci dalam menentukan ketimpangan +pendapatan adalah distribusi awal aset dan pendapatan. +Wilayah dengan kesenjangan masyarakat yang relatif +kecil mempunyai kesempatan lebih besar untuk keluar +dari kondisi kesenjangan. Sebaliknya, kondisi wilayah +dengan kesenjangan tinggi cenderung sulit terhindar +dari kesenjangan. Kedudukan sosial dan ekonomi awal +dapat menentukan pola distribusi. Reformasi tanah, +pendidikan massal, dan program-program lain perlu +dilaksanakan sehingga pertumbuhan berjalan dengan +baik untuk mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan +. +ekonomi (Alesina, 1994; Morawetz , 1974; Nafziger, 1968) +Keuangan mikro adalah strategi yang paling sering +digunakan untuk memberantas kemiskinan pada +rumah tangga miskin. Hal tersebut berkembang dengan +cepat dan luas selama bertahun-tahun dan sekarang +ditemukan pada beberapa negara berkembang di Afrika, +Asia, dan Amerika Latin (Banerjee SB, (2017); Lashley, +(2004). Banyak akademisi dan politisi percaya bahwa +akses ke keuangan mikro di negara-negara berkembang +akan memberdayakan yang kurang mampu, terutama +perempuan, dengan meningkatkan kegiatan yang +menghasilkan pendapatan, mendorong kewirausahaan, +58 dan mengurangi kerentanan. Untuk meningkatkan +keberhasilan keuangan mikro, inisiatif harus dilakukan +untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan dan sanitasi +serta untuk memberikan bantuan teknis, pelatihan +pengembangan keterampilan, dan layanan lainnya +(Montgomery H, 2011). +Di sejumlah besar negara berkembang, program +Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan investasi publik untuk +perlindungan sosial, seperti sistem asuransi sosial dan +pembayaran bantuan sosial, terus menjadi alat yang +efektif untuk mengurangi kemiskinan. JPS dan program +perlindungan ini menguntungkan negara-negara +berkembang dengan mengurangi kemiskinan, tingkat +keparahan, kerentanan, dan berbagai ketidakadilan +sosial. Laporan Pembangunan Dunia tahun 1990 +mengusulkan strategi untuk mengurangi kemiskinan +dengan menggabungkan peningkatan pertumbuhan +ekonomi dan pemberian layanan sosial mendasar kepada +yang kurang mampu serta pembentukan jaring pengaman +keuangan dan sosial (World Bank, 1990). +Di negara-negara berkembang, perspektif yang +berlaku didasarkan pada gagasan bahwa bank-bank milik +pemerintah, termasuk bank-bank pembangunan dan +pinjaman bersubsidi memiliki potensi untuk mengurangi +kemiskinan (Paul Holden, 2001). Namun, hal ini perlu +memiliki daya dukung dari kemampuan masyarakat +59 dalam melakukan manajemen keuangan. Berdasarkan +Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) +tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan +nasional sebesar 49,68% dan indeks inklusi keuangan +sebesar 85,10%. Angka tersebut meningkat dibanding +hasil SNLIK tahun 2019, yaitu indeks literasi keuangan +sebesar 38,03% dan indeks inklusi keuangan sebesar +76,19%. Adapun indeks literasi keuangan DIY Tahun +2022 sebesar 54,55% dan indeks inklusi keuangan sebesar +82,08%. Adanya kesenjangan antara tingkat literasi +dengan tingkat inklusi keuangan yang relatif tinggi dapat +diartikan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki +keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman +mengenai produk dan layanan jasa keuangan. +Inklusi keuangan merupakan sebuah proses untuk +mengukur seberapa dalam hubungan sebuah individu, +rumah tangga, atau komunitas bisnis dalam mengakses +layanan keuangan seperti kartu kredit, transaksi, +pembayaran, tabungan dan asuransi Cicchiello et al., +(2021). Hal ini merupakan bentuk implementasi dari +pemahaman fi nansial dalam mengelola keuangan +serta memanfaatkan beberapa bentuk pelayanan +60 keuangan untuk berpartisipasi menjadi roda penggerak +perekonomian bahkan memberdayakan sebuah resistensi +terhadap fenomena yang tidak dapat terukur (chaos in +order). +Berdasarkan sumber penggunaan dananya, +masyarakat di DIY masih melakukan peminjaman di +beberapa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan cenderung +melakukan konsumsi ketimbang sebagai modal kerja +dan investasi. Seluruh, peminjaman dana meningkat +dari tahun ke tahun, sehingga dapat diasumsikan bahwa +fungsi kredit semakin meningkat berdasarkan faktor +permintaan. Berdasarkan data peminjaman di Bank +Umum/konvensional dapat diperhatikan aliran dananya +lebih tinggi dalam mengakomodasi modal kerja maupun +investasi, sementara untuk fungsi konsumsi semakin +menurun. +61 BPR Bank Umum +Sumber: Bank Indonesia , 2022 +Gambar 6.1 Manfaat Peminjaman Kredit Berdasarkan +Lapangan Usaha +Secara moneter problematika inklusi keuangan +merupakan salah satu alat ukur yang sangat penting +sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan +sosial (Shrestha and Nursamsu, 2021). Keterbukaan +masyarakat terhadap aksesibilitas layanan keuangan +mampu mendukung pengentasan kemiskinan. +Semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan +keuangan dapat membuka lapangan pekerjaan, akses +terhadap Pendidikan, akses terhadap kesehatan, serta +meningkatkan kesejahteraan. +62 Studi oleh Cicchiello et al., (2021); Sambodo et al., +(2017); Shrestha & Nursamsu, (2021) mengemukakan +bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh inklusi +keuangan, bahwa dengan berkembangnya aksesibiltas +masyarakat terhadap layanan keuangan dapat +mendorong sebuah ekslusi keuangan dan secara natural +mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan +dari hubungan korelasi antara inklusi keuangan dan +indeks pembangunan manusia. +Program Bantuan Pemerintah +Sejak tahun 1970-an, pemerintah Indonesia telah +secara aktif mengupayakan inisiatif pengentasan +kemiskinan (Nugroho et al., 2021). Kebijakan yang +dilakukan dapat diklasifi kasikan sebagai bantuan +keuangan atau subsidi pemerintah. Tujuan dari program +bantuan sosial adalah untuk menyediakan rumah tangga +miskin dengan bantuan fi nansial langsung dalam jangka +pendek sementara serta meningkatkan produktivitas +rumah tangga. Pembayaran langsung bantuan sosial +dilakukan kepada rumah tangga yang telah diidentifi kasi +membutuhkannya. Di samping itu, tujuan subsidi semata- +mata untuk membantu rumah tangga dalam jangka +pendek dengan meningkatkan daya beli rumah tangga. +63 (cid:46)(cid:40)(cid:37)(cid:44)(cid:45)(cid:36)(cid:46)(cid:36)(cid:49)(cid:3)(cid:40)(cid:46)(cid:50)(cid:49)(cid:50)(cid:48)(cid:44)(cid:3)(cid:48)(cid:36)(cid:46)(cid:53)(cid:50)(cid:3) +(cid:46)(cid:40)(cid:47)(cid:50)(cid:48)(cid:51)(cid:50)(cid:46)(cid:3)(cid:44)(cid:3) (cid:46)(cid:40)(cid:47)(cid:50)(cid:48)(cid:51)(cid:50)(cid:46)(cid:3)(cid:44)(cid:44)(cid:3) +(cid:3) (cid:3) (cid:3) +64 +(cid:3)(cid:41)(cid:44)(cid:55)(cid:36)(cid:48)(cid:53)(cid:44)(cid:41)(cid:36)(cid:3)(cid:49)(cid:36)(cid:46)(cid:36)(cid:45)(cid:44)(cid:37)(cid:40)(cid:46) +(cid:46)(cid:40)(cid:47)(cid:50)(cid:48)(cid:51)(cid:50)(cid:46)(cid:3)(cid:44)(cid:44)(cid:44)(cid:3) (cid:46)(cid:40)(cid:47)(cid:50)(cid:48)(cid:51)(cid:50)(cid:46)(cid:3)(cid:44)(cid:57)(cid:3) +(cid:54)(cid:50)(cid:54) (cid:46) (cid:51) (cid:37) (cid:44)(cid:36) (cid:40) (cid:53) (cid:36) (cid:47) (cid:47) (cid:50) (cid:49) (cid:56) (cid:3) (cid:42) (cid:37) (cid:55) (cid:36) (cid:40) (cid:53) (cid:56) (cid:53) (cid:53) (cid:36) (cid:36) (cid:42) (cid:37) (cid:48) (cid:49) (cid:36) (cid:36) (cid:3) (cid:3) (cid:3) (cid:54)(cid:44)(cid:54)(cid:3) (cid:51) (cid:11)(cid:51) (cid:40) (cid:48) (cid:49) (cid:48) (cid:36) (cid:51) (cid:37) (cid:54) (cid:48) (cid:40) (cid:60) (cid:3) (cid:53) (cid:48) (cid:36) (cid:39) (cid:53) (cid:36) (cid:36) (cid:36) (cid:49) (cid:60) (cid:46) (cid:39) (cid:36) (cid:36) (cid:44)(cid:53) (cid:36) (cid:55) (cid:44) (cid:49) (cid:3) (cid:12)(cid:3) (cid:3) (cid:51)(cid:40) (cid:56) (cid:48) (cid:39) (cid:54) (cid:36) (cid:37) (cid:36) (cid:40) (cid:49) (cid:43) (cid:53) (cid:3) (cid:36) (cid:48) (cid:39) (cid:3)(cid:46) (cid:44) (cid:36) (cid:46) (cid:40) (cid:60) (cid:53) (cid:38) (cid:36) (cid:50) (cid:44)(cid:47) (cid:36) (cid:3) (cid:3) (cid:49)(cid:3) (cid:51)(cid:53)(cid:50) (cid:53) (cid:42) (cid:36) (cid:53) (cid:46) (cid:36)(cid:3) (cid:60) (cid:48) (cid:36) (cid:3)(cid:51) (cid:55) (cid:53) (cid:3) (cid:50)(cid:16) +(cid:3) +(cid:48)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:78)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:48)(cid:72)(cid:81)(cid:92)(cid:72)(cid:71)(cid:76)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:73)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:86)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:86)(cid:68)(cid:85)(cid:3) +(cid:51)(cid:72)(cid:81)(cid:74)(cid:72)(cid:81)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:69)(cid:72)(cid:69)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:78)(cid:68)(cid:83)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:86)(cid:3) (cid:48)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:78)(cid:68)(cid:87)(cid:78)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:69)(cid:76)(cid:68)(cid:92)(cid:68)(cid:3)(cid:85)(cid:72)(cid:81)(cid:71)(cid:68)(cid:75)(cid:3)(cid:69)(cid:68)(cid:74)(cid:76)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:87)(cid:3) +(cid:72)(cid:78)(cid:82)(cid:81)(cid:82)(cid:80)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:80)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:87)(cid:3) (cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:81)(cid:3) (cid:87)(cid:68)(cid:69)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:81)(cid:3)(cid:80)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:79)(cid:88)(cid:76)(cid:3)(cid:83)(cid:72)(cid:79)(cid:68)(cid:78)(cid:86)(cid:68)(cid:81)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:3) +(cid:83)(cid:72)(cid:81)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:78)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:78)(cid:88)(cid:68)(cid:79)(cid:76)(cid:87)(cid:68)(cid:86)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:3) (cid:78)(cid:72)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:79)(cid:76)(cid:69)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:80)(cid:72)(cid:81)(cid:77)(cid:68)(cid:80)(cid:76)(cid:81)(cid:3) (cid:78)(cid:72)(cid:74)(cid:76)(cid:68)(cid:87)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:86)(cid:72)(cid:78)(cid:87)(cid:82)(cid:85)(cid:68)(cid:79)(cid:3)(cid:92)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:3) +(cid:75)(cid:76)(cid:71)(cid:88)(cid:83)(cid:3)(cid:80)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:87)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:79)(cid:68)(cid:80)(cid:3) (cid:83)(cid:85)(cid:82)(cid:86)(cid:72)(cid:86)(cid:3) (cid:78)(cid:72)(cid:69)(cid:72)(cid:85)(cid:79)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:86)(cid:88)(cid:81)(cid:74)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:78)(cid:82)(cid:82)(cid:85)(cid:71)(cid:76)(cid:81)(cid:68)(cid:86)(cid:76)(cid:3)(cid:71)(cid:76)(cid:3)(cid:90)(cid:76)(cid:79)(cid:68)(cid:92)(cid:68)(cid:75)(cid:3)(cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:72)(cid:81)(cid:87)(cid:88)(cid:3) +(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:81)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:80)(cid:69)(cid:68)(cid:81)(cid:74)(cid:88)(cid:81)(cid:68)(cid:81)(cid:3) (cid:88)(cid:86)(cid:68)(cid:75)(cid:68)(cid:3) +(cid:3) +(cid:3) +(cid:1005)(cid:856) (cid:17)(cid:286)(cid:258)(cid:400)(cid:349)(cid:400)(cid:449)(cid:258)(cid:3) (cid:1005)(cid:856) (cid:87)(cid:69)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:437)(cid:374)(cid:410)(cid:437)(cid:364)(cid:3) (cid:1005)(cid:856) (cid:60)(cid:396)(cid:286)(cid:282)(cid:349)(cid:410)(cid:3)(cid:104)(cid:60)(cid:68)(cid:3) (cid:1005)(cid:856) (cid:87)(cid:286)(cid:396)(cid:437)(cid:373)(cid:258)(cid:346)(cid:258)(cid:374)(cid:3) +(cid:1006)(cid:856) (cid:4)(cid:400)(cid:437)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:400)(cid:349)(cid:3) (cid:393)(cid:286)(cid:282)(cid:286)(cid:400)(cid:258)(cid:258)(cid:374)(cid:3) (cid:1006)(cid:856) (cid:87)(cid:286)(cid:373)(cid:271)(cid:286)(cid:396)(cid:282)(cid:258)(cid:455)(cid:258) (cid:1006)(cid:856) (cid:4)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:437)(cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:3) (cid:41)(cid:82)(cid:78)(cid:88)(cid:86)(cid:3)(cid:83)(cid:68)(cid:71)(cid:68)(cid:3) +(cid:60)(cid:286)(cid:400)(cid:286)(cid:346)(cid:258)(cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:3) (cid:1006)(cid:856) (cid:87)(cid:69)(cid:87)(cid:68)(cid:3)(cid:437)(cid:374)(cid:410)(cid:437)(cid:364)(cid:3) (cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:104)(cid:60)(cid:68)(cid:3) (cid:1007)(cid:856) (cid:4)(cid:349)(cid:396)(cid:3)(cid:17)(cid:286)(cid:396)(cid:400)(cid:349)(cid:346)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:75)(cid:3) +(cid:1007)(cid:856) (cid:94)(cid:437)(cid:271)(cid:400)(cid:349)(cid:282)(cid:349)(cid:3)(cid:17)(cid:286)(cid:396)(cid:258)(cid:400)(cid:3) (cid:393)(cid:286)(cid:396)(cid:364)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:258)(cid:374)(cid:3) (cid:1008)(cid:856) (cid:62)(cid:349)(cid:400)(cid:410)(cid:396)(cid:349)(cid:364)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:85)(cid:78)(cid:82)(cid:87)(cid:68)(cid:68)(cid:81)(cid:15)(cid:3) +(cid:1008)(cid:856) (cid:18)(cid:18)(cid:100)(cid:3) (cid:1007)(cid:856) (cid:68)(cid:286)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:364)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:3) (cid:1009)(cid:856) (cid:87)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:346)(cid:349)(cid:282)(cid:437)(cid:393)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:374)(cid:286)(cid:367)(cid:258)(cid:455)(cid:258)(cid:374)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:75)(cid:3) +(cid:1009)(cid:856) (cid:104)(cid:18)(cid:100)(cid:3)(cid:894)(cid:24)(cid:349)(cid:271)(cid:437)(cid:410)(cid:437)(cid:346)(cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:3) (cid:87)(cid:69)(cid:87)(cid:68)(cid:3) (cid:1010)(cid:856) (cid:60)(cid:286)(cid:367)(cid:381)(cid:373)(cid:393)(cid:381)(cid:364)(cid:3)(cid:373)(cid:258)(cid:396)(cid:336)(cid:349)(cid:374)(cid:258)(cid:367)(cid:3)(cid:3) (cid:87)(cid:72)(cid:85)(cid:87)(cid:76)(cid:81)(cid:74)(cid:74)(cid:68)(cid:79)(cid:15)(cid:3) +(cid:400)(cid:258)(cid:258)(cid:410)(cid:3)(cid:364)(cid:396)(cid:349)(cid:400)(cid:349)(cid:400)(cid:895)(cid:3) (cid:282)(cid:349)(cid:3)(cid:393)(cid:286)(cid:396)(cid:364)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:258)(cid:374)(cid:3) (cid:71)(cid:68)(cid:81)(cid:3)(cid:71)(cid:68)(cid:72)(cid:85)(cid:68)(cid:75)(cid:3) +(cid:1010)(cid:856) (cid:17)(cid:286)(cid:396)(cid:271)(cid:258)(cid:336)(cid:258)(cid:349)(cid:3)(cid:58)(cid:286)(cid:374)(cid:349)(cid:400)(cid:3) (cid:83)(cid:72)(cid:86)(cid:76)(cid:86)(cid:76)(cid:85)(cid:3) +(cid:17)(cid:258)(cid:374)(cid:410)(cid:437)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:94)(cid:381)(cid:400)(cid:349)(cid:258)(cid:367)(cid:856)(cid:3) +(cid:54)(cid:36)(cid:54)(cid:36)(cid:53)(cid:36)(cid:49)(cid:3)(cid:29)(cid:3)(cid:48)(cid:68)(cid:86)(cid:92)(cid:68)(cid:85)(cid:68)(cid:78)(cid:68)(cid:87)(cid:3)(cid:55)(cid:72)(cid:85)(cid:80)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:48)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:81)(cid:15)(cid:3)(cid:43)(cid:68)(cid:80)(cid:83)(cid:76)(cid:85)(cid:3)(cid:48)(cid:76)(cid:86)(cid:78)(cid:76)(cid:81)(cid:3) +Sumber: BAPPENAS, 2022 +Gambar 6.2 Kebijakan Pemerintah dalam Mengentaskan +Kemiskinan +Peraturan Presiden (Perpres) No. 13/2009 tentang +Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan menjelaskan +tentang tiga kelompok program yang berbasis bantuan +dan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan +pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Pemerintah +telah menata kembali upaya pengentasan kemiskinan +menjadi tiga kelompok yang berbeda. Hal ini dilakukan +untuk mempercepat pelaksanaan inisiatif yang bertujuan menurunkan tingkat kemiskinan, serta memberikan +arah yang berbeda untuk tingkat nasional, provinsi, dan +kabupaten. Pemerintah Indonesia meluncurkan skema +perlindungan sosial nasional pertama pada masalah +kesehatan dan pendidikan, di samping beras bersubsidi +dan program cash-for-work untuk rumah tangga miskin. +Hal ini dilakukan dalam upaya melindungi ketahanan +pangan, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan rumah +tangga miskin di daerah miskin (Suryahadi et al., 2010). +Banyak dari jaring pengaman sosial yang dimulai +ini masih diterapkan, meskipun dengan beberapa +perubahan; beberapa di antaranya dikaji dalam konteks +pendekatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia +yang telah muncul dari krisis. +Sumber: SUSENAS, 2022 +Gambar 6.3 Rumah Tangga Penerima Manfaat Program +Bantuan Pemerintah +65 Berdasarkan eksplorasi data SUSENAS Tahun +2022 dapat diidentifi kasikan bahwa bentuk bantuan +pemerintah paling dominan adalah Bantuan Pangan +Non Tunai (BPNT) sebanyak 234.974 peserta, program +Jaminan Kesehatan Nasional BPJS PBI sebanyak 169.633 +peserta, program bantuan Bulog, BLT dana desa, dan +program bantuan lainnya. Bantuan Pangan Non Tunai +(BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non +tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga +Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui +mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk +membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e- +warong yang bekerjasama dengan bank. +Tabel 6.1 Simulasi Program BPNT dalam Mengentaskan +Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan Daerah +Istimewa Yogyakarta tahun 2022 +Poverty Inequality +Program BPNT +Eradication Reduction +Simulasi 1 (Dengan Program +0,04% 45,88% +BPNT) +Simulasi 2 (Tanpa Program +0,05% 46,40% +BPNT) +Marginal Eff ect -0,01% -0,52% +Sumber: Data diolah, 2022 +66 Tabel 6.1 di atas menggambarkan hasil analisis jika +rumah tangga miskin menerima program BPNT dan tanpa +program BPNT, dengan outcome pengentasan kemiskinan +dan mengurangi Ketimpangan pengeluaran (proxy +pendapatan). Simulasi pertama merupakan pengeluaran +per kapita dengan adanya program BPNT, lalu pada +simulasi kedua dilakukan penghitungan pengeluaran per +kapita tanpa program BPNT. Berdasarkan hasil analisis, +program BPNT secara efi sien dapat mengurangi tingkat +kemiskinan sebesar 0,01%, sementara untuk mengurangi +ketimpangan secara efi sien sebesar 0,52%. +67 68 BAB VII +PENUTUP +Kemiskinan dan ketimpangan masih menjadi +masalah utama di Daerah Istimewa Yogyakarta. +Kemiskinan diukur melalui dua indikator yaitu +kemiskinan absolut dan kemiskinan ekstrim. Kemiskinan +absolut diukur dari total pendapatan individu, +sedangkan kemiskinan ekstrim diukur berdasarkan +pemenuhan biaya hidup sehari-hari. Pada tahun 2022, +DIY memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa +dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,49%. Kemiskinan +lebih banyak terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan +dengan wilayah pedesaan. Pada tahun 2022, terdapat +35.169 penduduk miskin di wilayah perkotaan dan 10.083 +rumah tangga miskin di wilayah pedesaan. Selain itu, +kemiskinan juga terkait dengan gender. Pada tahun 2022, +mayoritas rumah tangga miskin di DIY dipimpin oleh +kepala rumah tangga laki-laki. +Pemerintah memegang peranan penting dalam +mengentaskan permasalahan kemiskinan ekstrim. +Pemerintah DIY telah menerapkan kebijakan dengan mengidentifi kasi kebutuhan masyarakat miskin +serta menciptakan berbagai program dengan tujuan +mengentaskan kemiskinan khususnya kemiskinan +ekstrim. Data kemiskinan ekstrim DIY tahun 2021-2022 +menunjukkan kondisi penurunan angka kemiskinan +ekstrim pada beberapa daerah di Kabupaten/Kota DIY. +Ketimpangan pendapatan diukur melalui perbedaan +sebaran pendapatan antar rumah tangga. Ketimpangan +pendapatan di DIY diukur melalui Gini ratio yang +berkisar antara 0,3 hingga 0,4, menunjukkan tingkat +ketimpangan kategori sedang. Namun, pada tahun 2022, +Kota Yogyakarta mengalami lonjakan ketimpangan yang +cukup jauh dengan kabupaten lainnya dengan Gini ratio +sebesar 0,52. Ketimpangan pendapatan juga dapat dinilai +melalui aspek pengeluaran. Data SUSENAS menunjukkan +bahwa terdapat perbedaan tingkat kemiskinan antar +kabupaten/kota di DIY. Kulon Progo dan Gunungkidul +merupakan kedua Kabupaten yang memiliki angka +kemiskinan ekstrim lebih tinggi dibandingkan kabupaten/ +kota lainnya selama tahun 2021 hingga 2022. +Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan +memiliki kaitan yang sangat erat. Ketimpangan +pendapatan dapat memperburuk kemiskinan dan +menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan +pendapatan dapat terjadi karena berbagai kondisi yang +mencerminkan perbedaan pendapatan antar rumah +70 tangga. Ketidakmerataan persebaran pendapatan +menjadi tantangan dalam membangun perekonomian. +Ketimpangan pendapatan yang tinggi berpotensi +merugikan daerah secara berkelanjutan. Terjadinya +kondisi tersebut berdampak pada timbulnya berbagai +permasalahan seperti keterbatasan akses pendidikan, +kesehatan dan perumahan bagi penduduk berpendapatan +rendah. Disisi lain, penduduk berpendapatan tinggi +mampu memperoleh seluruh fasilitas yang lebih baik. +Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diatasi dengan +memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga +serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara +keseluruhan. Pemerintah dapat melakukan kebijakan +yang mendukung penurunan ketimpangan pendapatan +untuk memacu pembangunan ekonomi daerah. +Kondisi ketimpangan dan kemiskinan di DIY dapat +diatasi dengan berbagai upaya, seperti meningkatkan +kualitas sumber daya manusia, menciptakan lapangan +pekerjaan yang layak, memperbaiki infrastruktur, dan +menerapkan kebijakan inklusi keuangan. Selain itu, +pemerintah juga perlu mengidentifi kasi kebutuhan +masyarakat miskin dan menciptakan berbagai program +dengan tujuan mengentaskan kemiskinan khususnya +kemiskinan ekstrim. Dalam jangka panjang, upaya-upaya +tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan +71 masyarakat dan mengurangi ketimpangan dan +kemiskinan di DIY. +72 DAFTAR PUSTAKA +Adisasmita, R., (2013). Teori-Teori Pembangunan +Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan +Pertumbuhan Wilayah. Yogyakarta. Penerbit +Graha Ilmu. +Alesina, A. and D.R., (1994). Distributive Politics and +Economic Growth. QJE 109 465–490. +Alp, E., Seven, Ü., (2019). The dynamics of household fi nal +consumption: The role of wealth channel. Cent. +Bank Rev. 19, 21–32. htt ps://doi.org/10.1016/j. +cbrev.2019.03.002 +Amini, E., (2016). An Analysis on Physical-Environmental +Quality of Informal Sett lements and its +Role in The Vitality of Citizens, Case Study: +Informal Sett lement of Qom City, Sheikhabad +Neighborhood. Turkish Online J. Des. Art +Commun. - TOJDAC. Average, C., (2019). Low Income Housing Problems and +Low Income Housing Solutions: Opportunities +and Challenges in Bulawayo. J. Hous. Built Vol. +34, 927–938. +Badan Pusat Statistik (BPS), n.d. Konsumsi dan +Pengeluaran [WWW Document]. URL htt ps:// +www.bps.go.id/subject/5/konsumsi-dan- +pengeluaran.html +Banerjee SB, J.L., (2017). Micro-fi nance and the business +of poverty reduction: critical perspectives from +rural Bangladesh. Hum. Relations 70(1), 63–91. +Bank Dunia, (2014). Global Financial Development +Report: Financial Inclusion. World Bank. 2014. +Bank Dunia, (2016). Ketimpangan yang semakin lebar. +Bank, A.D., (2012). Asian Development Outlook +2012: Confronting Rising Inequality in Asia: +India, Foreign Trade Review. htt ps://doi. +org/10.1177/0015732515120105 +Bazillier, R., Héricourt, J., Ligonnière, S., (2021). Structure +of income inequality and household leverage : +Cross-country causal evidence R. Eur. Econ. +Rev. 132, 103629. htt ps://doi.org/10.1016/j. +euroecorev.2020.103629 +74 Beck, T., A. Demirgüç-Kunt, and R.L., (2007). Finance, +Inequality, and the Poor. J. Econ. Growth 12 (1), +27–49. +Beck, T., A. Demirgüç-Kunt, and V.M., (2005). Financial +and Legal Constraints to Firm Growth: Does +Firm Size Matt er? J. Finance 60 (1), 137–177. +Beck, T., R. Livine, and N.L., (2000). Finance and the +Sources of Growth. J. fi nanc. econ. 58, 261–300. +Cahyadi, R.& G.A., (2009). Penduduk Dan Pembangunan +Perumahan Di Jabodetabek : Tantangan +Pengembangan Megapolitan Jakarta. PPK Lemb. +Ilmu Pengetahunan Indones. IV, 55–72. +Castelló-Climent, A., (2010). Inequality and growth in +advanced economies: An empirical investigation. +J. Econ. Inequal. 8 (3), 293–321. +Chiodelli, F., & Moroni, S., (2014). The complex nexus +between informality and the law: Reconsidering +unauthorised sett lements in light of the concept +of nomotropism. Geoforum 51, 161–168. +Eika, L., Mogstad, M., Vestad, O.L., (2020). What can we +learn about household consumption expenditure +from data on income and assets? J. Public +75 Econ. 189, 104163. htt ps://doi.org/10.1016/j. +jpubeco.2020.104163 +Ezeh, A., Oyebode, O., S., D., Chen, Y.-F., Ndugwa, R., +Satori, J., . . . Lilford, R., (2017). The history, +geography, and sociology of slums and the health +problems of people who live in slums. +Hananda, R., (2016). Pengaruh ketimpangan pendidikan +terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur +[Skripsi]. Universitas Airlangga. +Heryanah, (2017). KESENJANGAN PENDAPATAN DI +INDONESIA: STUDI EMPIRIS BERDASARKAN +SUSENAS 2008, 2011 DAN 2013. Junral BPPK 10, +43–58. +Hymans, S.H., Shapiro, H.T., (1976). The allocation +of household income to food consumption. J. +Econom. 4, 167–188. htt ps://doi.org/10.1016/0304- +4076(76)90011-7 +Incing, V., Hardianto, W. T., & Rusmiwari, S., (2013). +Kesenjangan gender (perempuan) dalam +mendapatkan pendidikan pada masyarakat +pedesaan. JISIP J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit. 2(1), +38–40. +76 Kementerian Kesehatan, (2023). Konsumsi Rokok +Menyumbang Kemiskinan di Indonesia [WWW +Document]. URL htt ps://yankes.kemkes. +go.id/view_artikel/2066/konsumsi-rokok- +menyumbang-kemiskinan-di-indonesia +Khan, S., Yahong, W., Zeeshan, A., (2022). Impact of +poverty and income inequality on the ecological +footprint in Asian developing economies : +Assessment of Sustainable Development +Goals. Energy Reports 8, 670–679. htt ps://doi. +org/10.1016/j.egyr.2021.12.001 +Lashley, J., (2004). Micro-fi nance and poverty alleviation +in the Caribbean: a strategic overview. J. +Microfi nance 6(1), 83–94. +Mahabir, R., Crooks, A., Croitoru, A., &, Agouris, P., +(2016). The study of slums as social and physical +constructs: challenges and emerging research +opportunities. Reg. Stud. Reg. Sci. 399–419. +Maryanti, S.& H., (2016). Analisis Indeks Pembangunan +Ketenagakerjaan di Provinsi Riau. Pekbis J. 8, +83–96. +77 Matlin, A., Walmsley, D., (2010). Some are more equal +than others. Br. Dent. J. 209, 261. htt ps://doi. +org/10.1038/sj.bdj.2010.820 +Montgomery H, W.J., (2011). Can commercially- +oriented microfi nance help meet the millennium +development goals? Evidence from Pakistan. +World Dev. Perspect. 39 (1), 87–109. +Morawetz , D., (1974). Employment Implications of +Industrialization in Developing Countries. +Mou, H., (2013). The political economy of the public- +private mix in heath expenditure: An empirical +review of thirteen OECD countries. Health +Policy (New. York). 113, 270–283. htt ps://doi. +org/10.1016/j.healthpol.2013.07.004 +Nafziger, E.W., (2006). Economic Development, FOURTH +EDITION. +Nafziger, E.W., (1968). A Reconsideration of ‘Capital +Surplus’ in Nigeria. Niger. J. Econ. Soc. Stud. +10(1), 111–116. +Narayan, Deepa, Raj Patel, Kai Schaff t, A., Rademacher, +and S.K.S., (2000). Voices of the Poor: Can Anyone +Hear Us? OUP, New York: +78 Nugraha, A.T., Prayitno, G., Nandhiko, L., Nasution, +A.R., (2021). Socioeconomic conditions on +poverty levels a case study: Central Java Province +and Yogyakarta in 2016. Rev. Econ. e Sociol. +Rural 60, 1–13. htt ps://doi.org/10.1590/1806- +9479.2021.233206 +Nugroho, A., Amir, H., Maududy, I., Marlina, I., (2021). +Poverty eradication programs in Indonesia: +Progress, challenges and reforms. J. Policy +Model. 43, 1204–1224. htt ps://doi.org/10.1016/j. +jpolmod.2021.05.002 +Nur, F., (2018). Analisis ketimpangan pendidikan terhadap +pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi +Selatan [Skripsi]. UIN Alauddin Makassar. +Patel, A., Koizumi, N., & Crooks, A., (2014). Measuring +slum severity in Mumbai and Kolkata: A +household-based approach. Habitat Int. 41, 300– +306. +Ravallion, Martin, Gaurav Datt , and D. van de W., (1991). +Quantifying Absolute Poverty in the Developing +World. Rev. Income Wealth 37, 345–361. +Riyadi Riyadi, D.G., (2021). KETIMPANGAN +PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN +79 SERTA PENGARUHNYA TERHADAP +PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH +TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR +(3T). J. Kependud. Indones. +Rodríguez-Pose, A., & Tselios, V., (2010). Inequalities in +income and education and regional economic +growth in western Europe 44 (2), 349–375. +Saleh, S., (2002). Faktor-Faktor Penentu Tingkat +Kemiskinan Regional di Indonesia. J. Ekon. +Pembang. 7, 87–102. +Satt erthwaite, D., (2016). “Finding a place in the city; low- +income housing sub-markets revisited. Rethink. +Precarious Neighb. Work. Paths Interv. +Sijabat, S.R., (2013). Analisis ketimpangan pendidikan +dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun +2000-2010 (Tesis). +Singh, P.K., Chudasama, H., (2020). Evaluating poverty +alleviation strategies in a developing country. +PLoS One 15, 1–23. htt ps://doi.org/10.1371/ +journal.pone.0227176 +Sjafrizal, (2012). Ekonomi Wilayah Dan Perkotaan. PT +Rajagrafi ndo Persada, Jakarta. +80 Sjafrizal, (2008). Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. +Baduose Media, Padang. +SMERU, (2016). Menilai Dampak Ketimpangan terhadap +Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di +Indonesia. +SMERU, (2005). Apakah Gender Mempengaruhi +Ketidakhadiran Pekerja? Kasus Pemberi Layanan +Kesehatan dan pendidikan di Indonesia Does +Gender Aff ect Absenteeism? The Case of Basic +Health and Education Providers in Indonesia. +SMERU Newsl. 14, 11–15. +Sugiyarto, S., Mulyo, J.H., Seleky, R.N., (2016). Kemiskinan +Dan Ketimpangan Pendapatan Rumah Tangga +Di Kabupaten Bojonegoro. Agro Ekon. 26, 115. +htt ps://doi.org/10.22146/agroekonomi.17264 +Suryahadi, A., Yumna, A., Raya, U.R., Marbun, D., (2010). +Review of Government’s Poverty Reduction +Strategies, Policies, and Programs in Indonesia. +Res. Report, SMERU Res. Inst. 1–43. +Tanni, T. T., Hasan, M. J., Azad, A.K., & Bakali, B., (2014). +State of the Environment in Slum Area: A Case +Study on Khora Slum, Khulna. J. Environ. Sci. & +Natural Resources 7(1), 295–304. +81 Thomas, V., Wang, Y., & Fan, X., (2001). Measuring +education inequality: Gini coeffi cients of +education (Policy Research Working Paper No. +2525). +Todaro, M. P., & Smith, S.C., (2011). Pembangunan +Ekonomi (Edisi ke-11). Erlangga. +Vito, B., Krisnani, H., & Resnawaty, R., (2015). Kesenjangan +pendidikan desa dan kota. Prosiding KS: Riset +dan PKM 2(2), 247–251. +Wibowo, T., (2017). Ketimpangan Pendapatan dan +Middle Income Trap. Kaji. Ekon. dan Keuang. 20, +111–132. htt ps://doi.org/10.31685/kek.v20i2.184 +World Bank, (1990). World Development Report 1990: +Poverty. Oxford University Press; New York, +Washington, DC, USA. +Yu, N., Yu, B., de Jong, M., & Storm, S., (2015). Does +inequality in educational att ainment matt er for +China’s economic growth? Int. J. Educ. Dev. 41, +164–173. +Zezza, A., Carlett o, C., Fiedler, J.L., Gennari, P., Jolliff e, +D., (2017). Food counts. Measuring food +consumption and expenditures in household +consumption and expenditure surveys (HCES). +82 Introduction to the special issue. Food Policy 72, +1–6. htt ps://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.08.007 +Ziesemer, T., (2016). Gini coeffi cients of education for 146 +countries, 1950-2010. Bull. Appl. Econ. 3(2), 1–8. +Ziesemer, T., (2016). Gini Coeffi cients of Education for 146 +Countries , GH15cd. Bull. Appl. Econ. 3, 1–8. +83 diff --git a/raw/eprints2.undip.ac.id_id_eprint_46885_.md b/raw/eprints2.undip.ac.id_id_eprint_46885_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dc597ef7d4d63b8c9aa835bd3415f9389eb5417f --- /dev/null +++ b/raw/eprints2.undip.ac.id_id_eprint_46885_.md @@ -0,0 +1,212 @@ +--- +url: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/46885/ +title: "PENGELOLAAN KERENTANAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL-EKONOMI-EKOLOGIS DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN SKALA KECIL DI KABUPATEN BATANG - Undip Repository" +domain: eprints2.undip.ac.id +crawl_date: 2026-03-10 15:19:29 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# PENGELOLAAN KERENTANAN TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL-EKONOMI-EKOLOGIS DAN KESEJAHTERAAN NELAYAN SKALA KECIL DI KABUPATEN BATANG - Undip Repository + +Search for collections on Undip Repository + + + +Login + + + + + +PENGELOLAAN KERENTANAN TERHADAP PERUBAHAN +SOSIAL-EKONOMI-EKOLOGIS DAN KESEJAHTERAAN +NELAYAN SKALA KECIL DI KABUPATEN BATANG + + + + + +SUTANTO, Himawan Arif + + +(2023) + +PENGELOLAAN KERENTANAN TERHADAP PERUBAHAN +SOSIAL-EKONOMI-EKOLOGIS DAN KESEJAHTERAAN +NELAYAN SKALA KECIL DI KABUPATEN BATANG. + + + Doctoral thesis, UNDIP : Fakultas Ekonomika dan Bisnis. + + + + + + + + + + + + +Text (Cover) +1. D-Cover- 12020119510006.pdf + - Published Version + + + + +Download (287kB) + + + + + + + + + +Text (Abstrak (Inggris)) +4. D-Abstrak (Inggris)-12020119510006.pdf + - Published Version + + + + +Download (245kB) + + + + + + + + + +Text (Abstrak (Indonesia)) +5. D-Abstrak (Indonesia)-12020119510006.pdf + - Published Version + + + + +Download (291kB) + + + + + + + + + +Text (Daftar Isi) +8. D-Daftar Isi-12020119510006.pdf + - Published Version + + + + +Download (419kB) + + + + + + + + + +Text (Daftar Pustaka) +17. D-Daftar Pustaka-12020119510006.pdf + - Published Version + + + + +Download (460kB) + + + + + + + + + +Text (Fulltext PDF Bookmarks) +21 D-Fulltex PDF Bookmarks - 12020119510006.pdf +Restricted to Repository staff only + + + + +Download (4MB) + + + + + +Abstract +Pembangunan di wilayah pesisir dan perubahan iklim mendorong terjadinyadegradasi lingkungan yang mengakibatkan perubahan sosial-ekonomi-ekologisyang berdampak pada kehidupan masyarakat. Tujuan penelian ini adalah untukmenganalisis profil daerah penelitian, perubahan sosail-ekonomi-ekologis,kerentanan matapencaharian dan kesejahteraan nelayan skala kecil, respon adaptif,serta tata kelola kawasan konservasi. Sebanyak 215 orang nelayan skala kecildiambil sebagai sampel dengan multistages sampling. Penelitian ini menggunakanpendekatan mixed methods untuk menjawab tujuan penelitian.Kabupaten batang terletak di pesisir utara jawa dengan panjang pantai 38,75km, memiliki kawasan konservasi dan lokasi pembangunan PLTU 2x100 MW.Perubahan sosial-ekonomi-ekologis yang terjadi diwilayah pesisir KabupatenBatang tidak hanya disebabkan oleh perubahan iklim tetapi juga karena adanyapembangunan PLTU yang dapat dilihat dari berdirinya bangunan, aktivitasmanusia, serta munculnya warung makan, tempat penitipan sepeda, kos-kosan,ATM dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan ekologis terjadi di wilayah pesisirbaik didarat maupun diperairan seperti kerusakan cemara laut, mangrove, terumbukarang, kondisi perairan yang berdampak pada penurunan sumberdaya ikan sebagaisumber matapencaharian nelayan.Tingkat kerentanan mata pencaharian nelayan skala kecil di daerah penelitianpada kategori “Sedang” dengan komponen yang paling rentan adalahketergantungan terhadap sektor perikanan. Tingkat kerentanan yang plaing tinggiterjadi pada nelayan di Roban Barat. Sedangkan nilai rata-rata indeks kesejahteraannelayan skala kecil sebesar 61,94 dengan kategori “sedang”. Kemampuan nelayanskala kecil dalam memperoleh akses modal dan kesejahteraan akan menghasilkankomunitas nelayan skala kecil yang tangguh sehingga dapat mendorong nelayandari vulnerable menjadi viable. Model tata Kelola yang dipilih adalah kolaboratifdengan biaya transaksi pembentukan kelembagaan sebesar Rp. 151.700.000 denganrasio efektifitas sebesar 0,155 maka menunjukkan bahwa biaya transaksi tersebutrelatif efektif. + + +Item Type: + + Thesis + + + (Doctoral) + + + +Uncontrolled Keywords: +perubahan sosial-ekonomi-ekologis, kerentanan, kesejahteraan, +kawasan konservasi, Batang. + + +Subjects: +Economics and Business > Economic SciencesEconomics and Business + + +Divisions: +Faculty of Economics and Business > Department of Economics and Development Studies + + +Depositing User: + +Gumantiko FEB + + + +Date Deposited: +09 Mar 2026 02:09 + + +Last Modified: +09 Mar 2026 02:09 + + +URI: +https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/46885 + + +Actions (login required) + + + +View Item Search for collections on Undip Repository PENGELOLAAN KERENTANAN TERHADAP PERUBAHAN +SOSIAL-EKONOMI-EKOLOGIS DAN KESEJAHTERAAN +NELAYAN SKALA KECIL DI KABUPATEN BATANG SUTANTO, Himawan Arif + + +(2023) + +PENGELOLAAN KERENTANAN TERHADAP PERUBAHAN +SOSIAL-EKONOMI-EKOLOGIS DAN KESEJAHTERAAN +NELAYAN SKALA KECIL DI KABUPATEN BATANG. + + + Doctoral thesis, UNDIP : Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Abstract Pembangunan di wilayah pesisir dan perubahan iklim mendorong terjadinyadegradasi lingkungan yang mengakibatkan perubahan sosial-ekonomi-ekologisyang berdampak pada kehidupan masyarakat. Tujuan penelian ini adalah untukmenganalisis profil daerah penelitian, perubahan sosail-ekonomi-ekologis,kerentanan matapencaharian dan kesejahteraan nelayan skala kecil, respon adaptif,serta tata kelola kawasan konservasi. Sebanyak 215 orang nelayan skala kecildiambil sebagai sampel dengan multistages sampling. Penelitian ini menggunakanpendekatan mixed methods untuk menjawab tujuan penelitian.Kabupaten batang terletak di pesisir utara jawa dengan panjang pantai 38,75km, memiliki kawasan konservasi dan lokasi pembangunan PLTU 2x100 MW.Perubahan sosial-ekonomi-ekologis yang terjadi diwilayah pesisir KabupatenBatang tidak hanya disebabkan oleh perubahan iklim tetapi juga karena adanyapembangunan PLTU yang dapat dilihat dari berdirinya bangunan, aktivitasmanusia, serta munculnya warung makan, tempat penitipan sepeda, kos-kosan,ATM dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan ekologis terjadi di wilayah pesisirbaik didarat maupun diperairan seperti kerusakan cemara laut, mangrove, terumbukarang, kondisi perairan yang berdampak pada penurunan sumberdaya ikan sebagaisumber matapencaharian nelayan.Tingkat kerentanan mata pencaharian nelayan skala kecil di daerah penelitianpada kategori “Sedang” dengan komponen yang paling rentan adalahketergantungan terhadap sektor perikanan. Tingkat kerentanan yang plaing tinggiterjadi pada nelayan di Roban Barat. Sedangkan nilai rata-rata indeks kesejahteraannelayan skala kecil sebesar 61,94 dengan kategori “sedang”. Kemampuan nelayanskala kecil dalam memperoleh akses modal dan kesejahteraan akan menghasilkankomunitas nelayan skala kecil yang tangguh sehingga dapat mendorong nelayandari vulnerable menjadi viable. Model tata Kelola yang dipilih adalah kolaboratifdengan biaya transaksi pembentukan kelembagaan sebesar Rp. 151.700.000 denganrasio efektifitas sebesar 0,155 maka menunjukkan bahwa biaya transaksi tersebutrelatif efektif. Pembangunan di wilayah pesisir dan perubahan iklim mendorong terjadinyadegradasi lingkungan yang mengakibatkan perubahan sosial-ekonomi-ekologisyang berdampak pada kehidupan masyarakat. Tujuan penelian ini adalah untukmenganalisis profil daerah penelitian, perubahan sosail-ekonomi-ekologis,kerentanan matapencaharian dan kesejahteraan nelayan skala kecil, respon adaptif,serta tata kelola kawasan konservasi. Sebanyak 215 orang nelayan skala kecildiambil sebagai sampel dengan multistages sampling. Penelitian ini menggunakanpendekatan mixed methods untuk menjawab tujuan penelitian.Kabupaten batang terletak di pesisir utara jawa dengan panjang pantai 38,75km, memiliki kawasan konservasi dan lokasi pembangunan PLTU 2x100 MW.Perubahan sosial-ekonomi-ekologis yang terjadi diwilayah pesisir KabupatenBatang tidak hanya disebabkan oleh perubahan iklim tetapi juga karena adanyapembangunan PLTU yang dapat dilihat dari berdirinya bangunan, aktivitasmanusia, serta munculnya warung makan, tempat penitipan sepeda, kos-kosan,ATM dan lain sebagainya. Sedangkan perubahan ekologis terjadi di wilayah pesisirbaik didarat maupun diperairan seperti kerusakan cemara laut, mangrove, terumbukarang, kondisi perairan yang berdampak pada penurunan sumberdaya ikan sebagaisumber matapencaharian nelayan.Tingkat kerentanan mata pencaharian nelayan skala kecil di daerah penelitianpada kategori “Sedang” dengan komponen yang paling rentan adalahketergantungan terhadap sektor perikanan. Tingkat kerentanan yang plaing tinggiterjadi pada nelayan di Roban Barat. Sedangkan nilai rata-rata indeks kesejahteraannelayan skala kecil sebesar 61,94 dengan kategori “sedang”. Kemampuan nelayanskala kecil dalam memperoleh akses modal dan kesejahteraan akan menghasilkankomunitas nelayan skala kecil yang tangguh sehingga dapat mendorong nelayandari vulnerable menjadi viable. Model tata Kelola yang dipilih adalah kolaboratifdengan biaya transaksi pembentukan kelembagaan sebesar Rp. 151.700.000 denganrasio efektifitas sebesar 0,155 maka menunjukkan bahwa biaya transaksi tersebutrelatif efektif. Actions (login required) diff --git a/raw/esgnow.republika.co.id_berita_sd4735423_internet-baik-series-8-bukti-kelanjutan-implementasi-esg-telkomsel-cerdaskan-bangsa.md b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_sd4735423_internet-baik-series-8-bukti-kelanjutan-implementasi-esg-telkomsel-cerdaskan-bangsa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7ec34e36a3d03fa4f35702e3a07805fb40d8406d --- /dev/null +++ b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_sd4735423_internet-baik-series-8-bukti-kelanjutan-implementasi-esg-telkomsel-cerdaskan-bangsa.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://esgnow.republika.co.id/berita/sd4735423/internet-baik-series-8-bukti-kelanjutan-implementasi-esg-telkomsel-cerdaskan-bangsa +title: "Internet BAIK Series 8 Bukti Kelanjutan Implementasi ESG Telkomsel Cerdaskan Bangsa | Republika Online" +domain: esgnow.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:49:39 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Internet BAIK Series 8 Bukti Kelanjutan Implementasi ESG Telkomsel Cerdaskan Bangsa | Republika Online + +Telkomsel berhasil membangun literasi digital bagi lebih dari 1.000 pelajar dan guru. REPUBLIKA.CO.ID, JAAKARTA -- Salah satu program unggulan Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel, Internet BAIK Series 8 yang mengusung tema “ Empower Creative Generation ”, resmi sampai pada puncaknya dengan penyelenggaraan roadshow di kota terakhir yakni Kediri yang diadakan di SMKN 2 Kediri, SMAN 1 Kediri dan SLB Negeri Kandat. Selama gelaran Internet Baik Series 8, Telkomsel berhasil membangun kesadaran literasi digital bagi lebih dari 1.000 pelajar dan guru di Indonesia dengan memberikan pelatihan berupa seminar, workshop dan boothcamp intensif terkait tren terkini dan tantangan di dunia kreatif digital, hingga skill kecakapan kreatif digital untuk meningkatkan dan mendukung pengembangan pengetahuan, wawasan, dan kreativitas. Inisiatif ini semakin memperkuat komitmen Telkomsel dalam menciptakan dampak sosial perusahaan yang berkelanjutan dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk menanggulangi penyebaran konten negatif dan meningkatkan indeks literasi digital nasional yang sejalan dengan Gerakan Nasional Literasi SiBerkreasi Kominfo RI, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia di bidang literasi digital guna mewujudkan Indonesia yang semakin cakap digital dan bertanggung jawab. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, generasi muda merupakan bagian penting dari Gerakan Nasional Literasi Digital SiBerkreasi yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat Indonesia. Keberlanjutan Program Internet BAIK Telkomsel dalam mengakselerasi literasi digital di kalangan siswa dan sekolah, serta mendorong pemanfaatan internet dan media sosial secara positif, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan digital masyarakat guna mengedukasi tentang literasi digital ke berbagai sektor, termasuk pendidikan. "Program ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyebarkan konten positif dan produktif di dunia digital, serta mengajak semua kalangan untuk mencegah potensi dampak negatif dari perkembangan informasi di internet,” ujarnya. VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H Bramono, menyatakan berdasarkan laporan dari Institute for Management Development (IMD) dalam World Digital Competitive News Ranking 2023, Indonesia menempati urutan ke-45 dari total 64 negara. Hal ini menegaskan meskipun Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang cukup tinggi, namun tidak semua pengguna internet memiliki literasi digital yang baik. "Sebagai l eading digital telco service provider di Indonesia yang berkomitmen penuh dalam memberdayakan Masyarakat dengan mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas talenta digital di masa depan, Telkomsel secara khusus menghadirkan Program Internet BAIK yang terinspirasi dari semangat Indonesia untuk berbagi harapan dalam meningkatkan literasi digital generasi muda Indonesia, sebagai langkah untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era transformasi digital,” katanya. Selama pelaksanaan Program Internet BAIK Series 8 sejak Januari 2024, Telkomsel telah menggelar roadshow literasi digital yang telah menjangkau lebih dari 1.000 peserta termasuk para guru/tenaga pendidik, orang tua, komunitas, pelajar, serta siswa/siswi penyandang disabilitas dari SLB setingkat SMA dari 40 sekolah di empat kota, yakni Medan, Tasikmalaya, Banjarbaru, dan Kediri. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam menggunakan teknologi digital secara Bertanggung jawab, Aman, Inspiratif, dan Kreatif (BAIK). Program pelatihan yang dihadirkan antara lain berupa seminar bersama profesional dan praktisi yang berbagi wawasan dan pengalaman mereka tentang tren terkini dan tantangan di dunia kreatif digital serta workshop dan bootcamp kecakapan kreatif digital secara luring dan daring untuk meningkatkan dan mendukung pengembangan pengetahuan, wawasan, dan kreativitas dalam menggunakan ragam platform digital, seperti Adobe Express, E-Repository, hingga Figma. Hingga saat ini, program Internet BAIK Series 8 telah menghadirkan empat seminar literasi digital, 24 kelas onsite training dan 30 online training. Melalui kehadiran ragam pelatihan tersebut, program Internet BAIK telah menciptakan 158 bahan ajar digital yang dibuat oleh para guru dan pendidik, yang mencakup berbagai topik pembelajaran seperti Bahasa Indonesia, Biologi, Fisika, Kimia, dan Geografi. Bahan ajar tersebut memungkinkan siswa dari beragam latar belakang untuk mengakses dan menguasai konten digital dengan lebih mudah. Selain itu, sifat interaktif dari materi pengajaran digital telah meningkatkan dinamika pembelajaran, memungkinkan siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Program Internet BAIK juga telah melahirkan 133 prototype Aplikasi Mobile dan Aplikasi Web yang dibuat oleh para pelajar yang mendorong siswa untuk mencoba membuat prototipe aplikasi yang bermanfaat di masa depan. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2016, Internet BAIK telah mencapai banyak hal dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, aman, inspiratif, dan kreatif (BAIK). Program ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 20 ribu pelajar di lebih dari 1.400 sekolah, serta lebih dari 9 ribu guru, orang tua, dan anggota komunitas di lebih dari 240 kota/kabupaten di seluruh penjuru Indonesia, hingga menciptakan lebih dari 1.100 Digital Creative Content , 189 bahan ajar digital dan 165 prototype mobile apps . Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program CSR unggulan Telkomsel Internet BAIK Series 8 dapat diakses pada laman internetBAIK.id dan media sosial Internet BAIK. Ask me! Internet BAIK Series 8 Bukti Kelanjutan Implementasi ESG Telkomsel Cerdaskan Bangsa Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, JAAKARTA -- Salah satu program unggulan Corporate Social Responsibility (CSR) Telkomsel, Internet BAIK Series 8 yang mengusung tema “ Empower Creative Generation ”, resmi sampai pada puncaknya dengan penyelenggaraan roadshow di kota terakhir yakni Kediri yang diadakan di SMKN 2 Kediri, SMAN 1 Kediri dan SLB Negeri Kandat. Selama gelaran Internet Baik Series 8, Telkomsel berhasil membangun kesadaran literasi digital bagi lebih dari 1.000 pelajar dan guru di Indonesia dengan memberikan pelatihan berupa seminar, workshop dan boothcamp intensif terkait tren terkini dan tantangan di dunia kreatif digital, hingga skill kecakapan kreatif digital untuk meningkatkan dan mendukung pengembangan pengetahuan, wawasan, dan kreativitas. + + + + + Inisiatif ini semakin memperkuat komitmen Telkomsel dalam menciptakan dampak sosial perusahaan yang berkelanjutan dalam mengimplementasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk menanggulangi penyebaran konten negatif dan meningkatkan indeks literasi digital nasional yang sejalan dengan Gerakan Nasional Literasi SiBerkreasi Kominfo RI, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Indonesia di bidang literasi digital guna mewujudkan Indonesia yang semakin cakap digital dan bertanggung jawab. + + + + Baca Juga + + + Peringati Hari Bumi Sedunia, Telkomsel Ajak Pelanggan Ciptakan Jejak Kebaikan + + Perumnas dan Telkomsel Kolaborasi Hunian Smart Living Milenial dan Gen-Z + + Telkomsel Latih Nelayan Bali Pemasaran Digital Hasil Laut + + + Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, generasi muda merupakan bagian penting dari Gerakan Nasional Literasi Digital SiBerkreasi yang bertujuan untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat Indonesia. Keberlanjutan Program Internet BAIK Telkomsel dalam mengakselerasi literasi digital di kalangan siswa dan sekolah, serta mendorong pemanfaatan internet dan media sosial secara positif, sejalan dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan digital masyarakat guna mengedukasi tentang literasi digital ke berbagai sektor, termasuk pendidikan. + "Program ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyebarkan konten positif dan produktif di dunia digital, serta mengajak semua kalangan untuk mencegah potensi dampak negatif dari perkembangan informasi di internet,” ujarnya. + + + + + Telkomsel telah menggelar roadshow literasi digital yang telah menjangkau lebih dari 1.000 peserta termasuk para guru, orang tua, komunitas, pelajar, serta siswa/siswi penyandang disabilitas dari SLB setingkat SMA dari 40 sekolah di empat kota, yakni Medan, Tasikmalaya, Banjarbaru, dan Kediri. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam menggunakan teknologi digital secara Bertanggung jawab, Aman, Inspiratif, dan Kreatif (BAIK). Program pelatihan yang dihadirkan antara lain berupa seminar, workshop , dan bootcamp . - (Telkomsel) + + VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Saki H Bramono, menyatakan berdasarkan laporan dari Institute for Management Development (IMD) dalam World Digital Competitive News Ranking 2023, Indonesia menempati urutan ke-45 dari total 64 negara. Hal ini menegaskan meskipun Indonesia memiliki jumlah pengguna internet yang cukup tinggi, namun tidak semua pengguna internet memiliki literasi digital yang baik. + "Sebagai l eading digital telco service provider di Indonesia yang berkomitmen penuh dalam memberdayakan Masyarakat dengan mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas talenta digital di masa depan, Telkomsel secara khusus menghadirkan Program Internet BAIK yang terinspirasi dari semangat Indonesia untuk berbagi harapan dalam meningkatkan literasi digital generasi muda Indonesia, sebagai langkah untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam era transformasi digital,” katanya. + Selama pelaksanaan Program Internet BAIK Series 8 sejak Januari 2024, Telkomsel telah menggelar roadshow literasi digital yang telah menjangkau lebih dari 1.000 peserta termasuk para guru/tenaga pendidik, orang tua, komunitas, pelajar, serta siswa/siswi penyandang disabilitas dari SLB setingkat SMA dari 40 sekolah di empat kota, yakni Medan, Tasikmalaya, Banjarbaru, dan Kediri. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam menggunakan teknologi digital secara Bertanggung jawab, Aman, Inspiratif, dan Kreatif (BAIK). + Program pelatihan yang dihadirkan antara lain berupa seminar bersama profesional dan praktisi yang berbagi wawasan dan pengalaman mereka tentang tren terkini dan tantangan di dunia kreatif digital serta workshop dan bootcamp kecakapan kreatif digital secara luring dan daring untuk meningkatkan dan mendukung pengembangan pengetahuan, wawasan, dan kreativitas dalam menggunakan ragam platform digital, seperti Adobe Express, E-Repository, hingga Figma. + Hingga saat ini, program Internet BAIK Series 8 telah menghadirkan empat seminar literasi digital, 24 kelas onsite training dan 30 online training. Melalui kehadiran ragam pelatihan tersebut, program Internet BAIK telah menciptakan 158 bahan ajar digital yang dibuat oleh para guru dan pendidik, yang mencakup berbagai topik pembelajaran seperti Bahasa Indonesia, Biologi, Fisika, Kimia, dan Geografi. Bahan ajar tersebut memungkinkan siswa dari beragam latar belakang untuk mengakses dan menguasai konten digital dengan lebih mudah. + Selain itu, sifat interaktif dari materi pengajaran digital telah meningkatkan dinamika pembelajaran, memungkinkan siswa untuk menjadi pembelajar yang lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Program Internet BAIK juga telah melahirkan 133 prototype Aplikasi Mobile dan Aplikasi Web yang dibuat oleh para pelajar yang mendorong siswa untuk mencoba membuat prototipe aplikasi yang bermanfaat di masa depan. + Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2016, Internet BAIK telah mencapai banyak hal dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab, aman, inspiratif, dan kreatif (BAIK). Program ini telah memberikan manfaat kepada lebih dari 20 ribu pelajar di lebih dari 1.400 sekolah, serta lebih dari 9 ribu guru, orang tua, dan anggota komunitas di lebih dari 240 kota/kabupaten di seluruh penjuru Indonesia, hingga menciptakan lebih dari 1.100 Digital Creative Content , 189 bahan ajar digital dan 165 prototype mobile apps . + Untuk informasi lebih lanjut mengenai Program CSR unggulan Telkomsel Internet BAIK Series 8 dapat diakses pada laman internetBAIK.id dan media sosial Internet BAIK. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t0me4h423_prabowo-pertumbuhan-ekonomi-512-persen-buktikan-ri-unggul-di-g20-dan-asean.md b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t0me4h423_prabowo-pertumbuhan-ekonomi-512-persen-buktikan-ri-unggul-di-g20-dan-asean.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a76a26997660b4d3709709bc56a1cdac71025505 --- /dev/null +++ b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t0me4h423_prabowo-pertumbuhan-ekonomi-512-persen-buktikan-ri-unggul-di-g20-dan-asean.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://esgnow.republika.co.id/berita/t0me4h423/prabowo-pertumbuhan-ekonomi-512-persen-buktikan-ri-unggul-di-g20-dan-asean +title: "Prabowo- Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen Buktikan RI Unggul di G20 dan ASEAN | Republika Online" +domain: esgnow.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:53:23 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen Buktikan RI Unggul di G20 dan ASEAN | Republika Online + +Presiden menegaskan daya saing nasional terus diperkuat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen, sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 dan ASEAN. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025) lalu. “Pertama, tadi dalam rapat, Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12. Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN," katanya. Ia mengatakan pertumbuhan ini juga tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, di mana 97,73 persen angkatan kerja telah terserap, setara dengan 3,59 juta orang per Februari 2025. Presiden Prabowo, kata Airlangga, menekankan pentingnya memperkuat daya saing nasional. Salah satu langkah kunci adalah mempercepat implementasi sistem perizinan usaha berbasis metode positif melalui Online Single Submission (OSS). Dikatakan Airlangga, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah untuk mendukung kemudahan berusaha ini. “Ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” kata Airlangga. Memasuki semester kedua 2025, pemerintah menargetkan penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Sejumlah program strategis turut digulirkan, termasuk mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan industri, serta mengakselerasi penyaluran kredit. Untuk sektor perumahan, kata Airlangga, pemerintah meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang bersifat revolving hingga Rp20 miliar, khusus bagi kontraktor UMKM. KUR ini memungkinkan pembangunan sekitar 40 unit rumah tipe sederhana dari plafon awal Rp5 miliar yang bisa diputar hingga empat kali lipat. Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah senilai hingga Rp2 miliar akan terus berlanjut hingga akhir tahun, kata Airlangga. Pemerintah juga menyiapkan program pendukung menjelang masa Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk mendorong sektor-sektor padat karya untuk mengakselerasi produksi di akhir tahun. Terkait target investasi, Airlangga menyebut realisasi semester pertama menunjukkan tren positif menuju pencapaian target Rp1.900 triliun tahun ini. Presiden dijadwalkan menyampaikan garis besar kebijakan fiskal dan RAPBN 2026 dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus mendatang. Ask me! Prabowo: Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen Buktikan RI Unggul di G20 dan ASEAN Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen, sebagai salah satu yang tertinggi di kawasan G20 dan ASEAN. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025) lalu. + + + + + “Pertama, tadi dalam rapat, Presiden memberi arahan terkait dengan perkembangan perekonomian dengan pertumbuhan 5,12. Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN," katanya. + + + + Baca Juga + + + Indef: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II tak Sejalan dengan Kondisi Moneter dan Perbankan + + Indef: Kemiskinan Ekstrem Indonesia Tertinggi Kedua di ASEAN + + Ekonomi RI Tumbuh 5,12 Persen, Airlangga: Salah Satu Tertinggi di G20 dan ASEAN + + + Ia mengatakan pertumbuhan ini juga tercermin dari peningkatan penyerapan tenaga kerja, di mana 97,73 persen angkatan kerja telah terserap, setara dengan 3,59 juta orang per Februari 2025. Presiden Prabowo, kata Airlangga, menekankan pentingnya memperkuat daya saing nasional. + Salah satu langkah kunci adalah mempercepat implementasi sistem perizinan usaha berbasis metode positif melalui Online Single Submission (OSS). Dikatakan Airlangga, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah untuk mendukung kemudahan berusaha ini. + + + + “Ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS itu bisa berjalan dengan baik,” kata Airlangga. + Memasuki semester kedua 2025, pemerintah menargetkan penguatan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat. Sejumlah program strategis turut digulirkan, termasuk mendorong investasi dan ekspor melalui kawasan industri, serta mengakselerasi penyaluran kredit. + Untuk sektor perumahan, kata Airlangga, pemerintah meluncurkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan yang bersifat revolving hingga Rp20 miliar, khusus bagi kontraktor UMKM. KUR ini memungkinkan pembangunan sekitar 40 unit rumah tipe sederhana dari plafon awal Rp5 miliar yang bisa diputar hingga empat kali lipat. + Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah senilai hingga Rp2 miliar akan terus berlanjut hingga akhir tahun, kata Airlangga. Pemerintah juga menyiapkan program pendukung menjelang masa Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk mendorong sektor-sektor padat karya untuk mengakselerasi produksi di akhir tahun. + Terkait target investasi, Airlangga menyebut realisasi semester pertama menunjukkan tren positif menuju pencapaian target Rp1.900 triliun tahun ini. Presiden dijadwalkan menyampaikan garis besar kebijakan fiskal dan RAPBN 2026 dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus mendatang. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t69f3e522_indonesia-menuntut-dana-hibah-dan-transfer-teknologi-dari-negara-maju.md b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t69f3e522_indonesia-menuntut-dana-hibah-dan-transfer-teknologi-dari-negara-maju.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cae3860c67619838dac484c2c4b9b5dc63bdfeed --- /dev/null +++ b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t69f3e522_indonesia-menuntut-dana-hibah-dan-transfer-teknologi-dari-negara-maju.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +url: https://esgnow.republika.co.id/berita/t69f3e522/indonesia-menuntut-dana-hibah-dan-transfer-teknologi-dari-negara-maju +title: "Indonesia Menuntut Dana Hibah dan Transfer Teknologi dari Negara Maju | Republika Online" +domain: esgnow.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:59:26 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Indonesia Menuntut Dana Hibah dan Transfer Teknologi dari Negara Maju | Republika Online + +Kebijakan iklim Indonesia dorong kolaborasi semua pihak REPUBLIKA.CO.ID,BELEM — Indonesia mendorong implementasi Perjanjian Paris disertai dukungan nyata berupa pendanaan berbasis hibah, akses teknologi yang terjangkau, dan mekanisme transisi berkeadilan yang melindungi kepentingan negara berkembang. Delegasi Indonesia di Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil yang dipimpin Kementerian Lingkungan Hidup menekankan keputusan COP30 harus menjadi fondasi aksi global, bukan sekadar kompilasi komitmen politik. Indonesia mengapresiasi pemerintah Brasil dan Kantor PBB untuk Koordinasi Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) atas penyelenggaraan COP30. Indonesia juga menegaskan COP30 telah menjadi tonggak penting untuk memperkuat “moving from ambition to action.” Delegasi Indonesia menilai keberhasilan pertemuan itu tidak lagi ditentukan banyaknya keputusan yang diadopsi. Namun kemampuan dunia untuk memastikan implementasi yang terukur, adil, dan menyeluruh. Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan dukungan internasional berbasis hibah, akses teknologi, dan peningkatan kapasitas adalah prasyarat bagi negara berkembang untuk memenuhi mandat global untuk bertransisi ke ekonomi rendah karbon. “Implementasi tanpa dukungan nyata adalah retorika; kami menuntut pendanaan hibah, transfer teknologi, dan mekanisme yang adil agar negara berkembang dapat menerjemahkan komitmen menjadi aksi di lapangan,” kata Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto dalam pernyataannya, Senin (24/11/2025). Indonesia menyoroti sejumlah capaian dan prioritas yang diperjuangkan selama COP30. Pada isu Global Goal on Adaptation (GGA), Indonesia menegaskan komitmen mempercepat implementasi indikator adaptasi yang sederhana, terukur, dan fleksibel sesuai kondisi nasional. Delegasi Indonesia menekankan indikator GGA tidak boleh menjadi beban administratif bagi negara berkembang. Indonesia juga menyerukan agar pembahasan terminologi seperti transformational adaptation tidak mengaburkan prioritas utama, yaitu memastikan indikator dapat langsung diwujudkan menjadi aksi nyata untuk memperkuat ketahanan masyarakat. Pada isu gender dan perubahan iklim, Indonesia menyambut adopsi Belem Gender Action Plan (GAP) 2026–2034 sebagai pencapaian penting dalam memastikan kebijakan iklim yang inklusif. Indonesia menegaskan pelaksanaan GAP harus dilakukan melalui proses nasional dan menghormati hukum domestik serta prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan CBDR-RC merupakan prinsip dalam hukum lingkungan internasional yang dimuat dalam Konvensi Rio De Jeneiro. Konvensi itu menyatakan semua negara memiliki tanggung jawab bersama untuk mengatasi perubahan iklim, tetapi dengan porsi kewajiban dan kemampuan yang berbeda sesuai dengan kontribusi historis dan kondisi masing-masing (sosial, teknologi, kapasitas, ekonomi). Prinsip ini menegaskan negara-negara maju memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memimpin upaya penanganan perubahan iklim, termasuk memberikan dukungan pendanaan dan teknologi kepada negara-negara berkembang. Delegasi Indonesia menyampaikan keberatan terhadap beberapa terminologi yang tidak sesuai kerangka kebijakan nasional, termasuk penggunaan gender and age-disaggregated data. Meskipun demikian, Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat integrasi gender melalui RAN-GPI 2024–2030 demi memastikan perempuan dan kelompok rentan merasakan manfaat kebijakan iklim. “Indonesia tetap berkomitmen mendukung implementasi Belem Gender Action Plan, dengan pemahaman pelaksanaannya harus didorong oleh proses nasional dan selaras dengan hukum yang berlaku,” kata Ary. Ask me! Indonesia Menuntut Dana Hibah dan Transfer Teknologi dari Negara Maju Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID,BELEM — Indonesia mendorong implementasi Perjanjian Paris disertai dukungan nyata berupa pendanaan berbasis hibah, akses teknologi yang terjangkau, dan mekanisme transisi berkeadilan yang melindungi kepentingan negara berkembang. Delegasi Indonesia di Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil yang dipimpin Kementerian Lingkungan Hidup menekankan keputusan COP30 harus menjadi fondasi aksi global, bukan sekadar kompilasi komitmen politik. + + + + + Indonesia mengapresiasi pemerintah Brasil dan Kantor PBB untuk Koordinasi Kerja Perubahan Iklim (UNFCCC) atas penyelenggaraan COP30. Indonesia juga menegaskan COP30 telah menjadi tonggak penting untuk memperkuat “moving from ambition to action.” + + + + Delegasi Indonesia menilai keberhasilan pertemuan itu tidak lagi ditentukan banyaknya keputusan yang diadopsi. Namun kemampuan dunia untuk memastikan implementasi yang terukur, adil, dan menyeluruh. Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan dukungan internasional berbasis hibah, akses teknologi, dan peningkatan kapasitas adalah prasyarat bagi negara berkembang untuk memenuhi mandat global untuk bertransisi ke ekonomi rendah karbon. + “Implementasi tanpa dukungan nyata adalah retorika; kami menuntut pendanaan hibah, transfer teknologi, dan mekanisme yang adil agar negara berkembang dapat menerjemahkan komitmen menjadi aksi di lapangan,” kata Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto dalam pernyataannya, Senin (24/11/2025). + + + + Indonesia menyoroti sejumlah capaian dan prioritas yang diperjuangkan selama COP30. Pada isu Global Goal on Adaptation (GGA), Indonesia menegaskan komitmen mempercepat implementasi indikator adaptasi yang sederhana, terukur, dan fleksibel sesuai kondisi nasional. + Delegasi Indonesia menekankan indikator GGA tidak boleh menjadi beban administratif bagi negara berkembang. Indonesia juga menyerukan agar pembahasan terminologi seperti transformational adaptation tidak mengaburkan prioritas utama, yaitu memastikan indikator dapat langsung diwujudkan menjadi aksi nyata untuk memperkuat ketahanan masyarakat. + Pada isu gender dan perubahan iklim, Indonesia menyambut adopsi Belem Gender Action Plan (GAP) 2026–2034 sebagai pencapaian penting dalam memastikan kebijakan iklim yang inklusif. Indonesia menegaskan pelaksanaan GAP harus dilakukan melalui proses nasional dan menghormati hukum domestik serta prinsip Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). + Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan CBDR-RC merupakan prinsip dalam hukum lingkungan internasional yang dimuat dalam Konvensi Rio De Jeneiro. Konvensi itu menyatakan semua negara memiliki tanggung jawab bersama untuk mengatasi perubahan iklim, tetapi dengan porsi kewajiban dan kemampuan yang berbeda sesuai dengan kontribusi historis dan kondisi masing-masing (sosial, teknologi, kapasitas, ekonomi). + Prinsip ini menegaskan negara-negara maju memiliki tanggung jawab lebih besar untuk memimpin upaya penanganan perubahan iklim, termasuk memberikan dukungan pendanaan dan teknologi kepada negara-negara berkembang. Delegasi Indonesia menyampaikan keberatan terhadap beberapa terminologi yang tidak sesuai kerangka kebijakan nasional, termasuk penggunaan gender and age-disaggregated data. + Meskipun demikian, Indonesia menegaskan komitmen untuk memperkuat integrasi gender melalui RAN-GPI 2024–2030 demi memastikan perempuan dan kelompok rentan merasakan manfaat kebijakan iklim. “Indonesia tetap berkomitmen mendukung implementasi Belem Gender Action Plan, dengan pemahaman pelaksanaannya harus didorong oleh proses nasional dan selaras dengan hukum yang berlaku,” kata Ary. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t9mpo8522_pertamina-patra-niaga-gelar-mypertamina-wikenfest-di-tegal-ajang-festival-keluarga-gratis.md b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t9mpo8522_pertamina-patra-niaga-gelar-mypertamina-wikenfest-di-tegal-ajang-festival-keluarga-gratis.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..27eadd40464da75a24a3d1b2ed81352168758777 --- /dev/null +++ b/raw/esgnow.republika.co.id_berita_t9mpo8522_pertamina-patra-niaga-gelar-mypertamina-wikenfest-di-tegal-ajang-festival-keluarga-gratis.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +url: https://esgnow.republika.co.id/berita/t9mpo8522/pertamina-patra-niaga-gelar-mypertamina-wikenfest-di-tegal-ajang-festival-keluarga-gratis +title: "Pertamina Patra Niaga Gelar MyPertamina Wikenfest di Tegal, Ajang Festival Keluarga Gratis | Republika Online" +domain: esgnow.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:00 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Pertamina Patra Niaga Gelar MyPertamina Wikenfest di Tegal, Ajang Festival Keluarga Gratis | Republika Online + +Pertamina gelar acara retail untuk menyapa pelanggan REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL — MyPertamina Wikenfest kembali hadir menyapa masyarakat dengan beragam aktivitas seru, yang kali ini diselenggarakan di Kota Tegal. Digelar selama dua hari pada Sabtu–Minggu, 31 Januari hingga 1 Februari 2026 di Area Parkir Rita Supermall Tegal, dan terbuka gratis untuk seluruh masyarakat. MyPertamina WikenFES merupakan event flagship MyPertamina yang mengusung konsep edutainment. Sebuah festival keluarga yang memadukan hiburan musik, bazaar produk lokal, serta berbagai aktivitas komunitas yang dapat dinikmati berbagai kalangan dan tentunya edukasi yang menarik. Kegiatan ini menjadi ajang hiburan sekaligus ruang interaksi bagi masyarakat, serta sarana untuk mendukung pelaku UMKM lokal agar semakin dikenal luas. Suasana acara semakin seru dengan penampilan musisi nasional yang ramah untuk seluruh anggota keluarga, di antaranya Ndarboy Genk, Moluccan Soul, dan Wijaya 80, yang siap menghibur pengunjung sepanjang akhir pekan. Beragam kegiatan menarik juga mewarnai MyPertamina Wikenfest Tegal, mulai dari Festival & Bazaar, Workshop & Community Activity, Kids Competition, hingga Pengundian Win Grand Prize MyPertamina Fair 2025. Pada momen ini, Pertamina Patra Niaga juga meluncurkan program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM) sebagai bentuk apresiasi bagi mitra pengemudi ojek online. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan penting untuk memperkuat brand experience MyPertamina. Untuk itu, MyPertamina Wikenfest dirancang dengan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan hiburan dan aktivitas keluarga. “MyPertamina Wikenfest kami buat sebagai ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan, mendukung produk lokal, sekaligus mengenal manfaat aplikasi MyPertamina. Semoga dengan MyPertamina Wikenfest bisa menciptakan pengalaman akhir pekan yang positif bagi masyarakat,” jelas Roberth. MyPertamina Wikenfest terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis hanya dengan mengunduh aplikasi MyPertamina. Informasi lebih lanjut mengenai rangkaian acara dapat diakses melalui aplikasi dan media sosial @mypertamina. Ask me! Pertamina Patra Niaga Gelar MyPertamina Wikenfest di Tegal, Ajang Festival Keluarga Gratis Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL — MyPertamina Wikenfest kembali hadir menyapa masyarakat dengan beragam aktivitas seru, yang kali ini diselenggarakan di Kota Tegal. Digelar selama dua hari pada Sabtu–Minggu, 31 Januari hingga 1 Februari 2026 di Area Parkir Rita Supermall Tegal, dan terbuka gratis untuk seluruh masyarakat. + + + + + MyPertamina WikenFES merupakan event flagship MyPertamina yang mengusung konsep edutainment. Sebuah festival keluarga yang memadukan hiburan musik, bazaar produk lokal, serta berbagai aktivitas komunitas yang dapat dinikmati berbagai kalangan dan tentunya edukasi yang menarik. Kegiatan ini menjadi ajang hiburan sekaligus ruang interaksi bagi masyarakat, serta sarana untuk mendukung pelaku UMKM lokal agar semakin dikenal luas. + + + + + Suasana acara semakin seru dengan penampilan musisi nasional yang ramah untuk seluruh anggota keluarga, di antaranya Ndarboy Genk, Moluccan Soul, dan Wijaya 80, yang siap menghibur pengunjung sepanjang akhir pekan. + Beragam kegiatan menarik juga mewarnai MyPertamina Wikenfest Tegal, mulai dari Festival & Bazaar, Workshop & Community Activity, Kids Competition, hingga Pengundian Win Grand Prize MyPertamina Fair 2025. Pada momen ini, Pertamina Patra Niaga juga meluncurkan program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM) sebagai bentuk apresiasi bagi mitra pengemudi ojek online. + + + + Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan penting untuk memperkuat brand experience MyPertamina. Untuk itu, MyPertamina Wikenfest dirancang dengan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan hiburan dan aktivitas keluarga. + “MyPertamina Wikenfest kami buat sebagai ruang kebersamaan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan, mendukung produk lokal, sekaligus mengenal manfaat aplikasi MyPertamina. Semoga dengan MyPertamina Wikenfest bisa menciptakan pengalaman akhir pekan yang positif bagi masyarakat,” jelas Roberth. + MyPertamina Wikenfest terbuka untuk umum dan dapat diikuti secara gratis hanya dengan mengunduh aplikasi MyPertamina. Informasi lebih lanjut mengenai rangkaian acara dapat diakses melalui aplikasi dan media sosial @mypertamina. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/etd.repository.ugm.ac.id_penelitian_detail_199954.md b/raw/etd.repository.ugm.ac.id_penelitian_detail_199954.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3cd7f4ba976f028c03a3446096178495f5e9b3d4 --- /dev/null +++ b/raw/etd.repository.ugm.ac.id_penelitian_detail_199954.md @@ -0,0 +1,97 @@ +--- +url: https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/199954 +title: "Spatial Disadvantages sebagai Determinan Kemiskinan di Kabupaten Tuban" +domain: etd.repository.ugm.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 03:19:51 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Spatial Disadvantages sebagai Determinan Kemiskinan di Kabupaten Tuban + +Spatial Disadvantages sebagai Determinan Kemiskinan di Kabupaten Tuban ZIDNIN NUROO AZZAHIEY, Doddy Iskandar Putra, S.T., M.CP., Ph.D. Kemiskinan merupakan salah satu problematika yang terjadi di seluruh negara di dunia. Perbedaan yang mencolok dari permasalahan di setiap daerah adalah bagaimana memahami fenomena ini sebagai dasar dalam perumusan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Salah satu aspek yang jarang dipertimbangkan dalam memahami fenomena kemiskinan di suatu daerah adalah dimensi spasial. Dimensi spasial dalam kemiskinan sering dilupakan, padahal dimensi ini dapat menimbulkan dampak berupa jebakan kemiskinan kepada masyarakat miskin di daerah tersebut. Dengan akumulasi faktor penyebab kemiskinan yang ada di suatu daerah, daerah tersebut mengalami kerugian spasial (Spatial Disadvantages) sebagai bentuk terbatasnya akses masyarakat di daerah tersebut terhadap fasilitas dan sumber daya. Kabupaten Tuban merupakan peringkat lima kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor yang menggambarkan terjadinya Spatial Disadvantages dan memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban. +Dalam mengidentifikasi Spatial Disadvantages dalam memengaruhi kemiskinan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Tuban, konsep kerugian spasial ini dikaitkan dengan teori dan bukti empiris yang berkaitan dengan faktor penyebab kemiskinan, terutama dimensi spasial. Variabel-variabel tersebut adalah (i) Konektivitas wilayah; (ii) Ketersediaan pasar; (iii) Aksesibilitas wilayah; (iv) Sarana pendidikan; (v) Sarana kesehatan; (vi) Angka pengangguran; (vii) Luas lahan pertanian; (viii) Daya dukung sumber air; (ix) Pekerja sektor primer; (x) Topografi lahan; dan (xi) Kawasan rawan bencana. Selanjutnya variabel tersebut dianalisis untuk mengetahui gambaran kerugian spasial di Kabupaten Tuban. Selain itu, variabel tersebut juga dianalisis menggunakan metode analisis jalur dan analisis regresi terboboti geografis (Geographically Weighted Regression) untuk mengetahui faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban dan mengidentifikasi tipe-tipe kemiskinan yang terjadi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tuban berdasarkan faktor yang memengaruhi kemiskinan pada setiap kecamatan. +Berdasarkan hasil penelitian ini, faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Tuban adalah sarana kesehatan dan luas lahan pertanian, dengan luas lahan pertanian berpengaruh positif dan sarana kesehatan berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tuban. Dari dua faktor signifikan tersebut, didapatkan dua tipe kemiskinan pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tuban berdasarkan faktor yang memengaruhi. Poverty is one of the problems that occur in all countries in the world. A striking difference from the problems in each region is how to understand this phenomenon as the basis in the formulation of poverty alleviation policies in the area. One aspect that is rarely considered in understanding the phenomenon of poverty in an area is the spatial dimension. The spatial dimension in poverty is often forgotten, whereas this dimension can have an impact in the form of poverty traps to the poor in the area. With the accumulation of factors that cause poverty in an area, the area suffers spatial losses as a form of limited access of people in the area to facilities and resources. Tuban Regency is ranked as the fifth district/city with the highest poverty rate in East Java Province in 2019. Therefore, the authors are interested to examine how the factors that describe the occurrence of Spatial Disadvantages and affect the poverty level in Tuban Regency. +In identifying Spatial Disadvantages in influencing poverty at the sub-district level in Tuban Regency, the concept of spatial loss is associated with empirical theory and evidence related to the causative factors of poverty, especially spatial dimensions. These variables are (i) Regional connectivity; (ii) Market availability; (iii) A regional accessibility; (iv) Educational Facilities; (v) Health facilities; (vi) Unemployment rate; (vii) Luas agricultural land; (viii) The carrying capacity of water resources; (ix) Primary sector workers; (x) Land topography; and (xi) Disaster prone areas. Furthermore, the variable is analyzed to find out the picture of spatial losses in Tuban Regency. In addition, the variables are also analyzed using path analysis methods and geographically weighted regression analysis to determine the factors that affect the poverty level in Tuban Regency and identify the types of poverty that occur in the districts in Tuban based on factors that affect poverty in each sub-district. +Based on the results of this study, factors that significantly affect poverty in Tuban Regency are health facilities and the area of agricultural land, with the area of agricultural land positively affected and health facilities negatively affecting poverty rates in Tuban Regency. From these two significant factors, two types of poverty are obtained in the sub-districts in Tuban based on the factors that influence. Kata Kunci : Kemiskinan, faktor spasial, Spatial Disadvantages, regresi, , Geographically Weighted Regression, Kabupaten Tuban Home + Hasil Pencarian + Detail karya Akhir + + + + + + Spatial Disadvantages sebagai Determinan Kemiskinan di Kabupaten Tuban + + ZIDNIN NUROO AZZAHIEY, Doddy Iskandar Putra, S.T., M.CP., Ph.D. + 2021 | Skripsi | S1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA + + + + + + + + + + + + + + + + + Abstrak + + + File Pdf + + + + + + + + + + + Kemiskinan merupakan salah satu problematika yang terjadi di seluruh negara di dunia. Perbedaan yang mencolok dari permasalahan di setiap daerah adalah bagaimana memahami fenomena ini sebagai dasar dalam perumusan kebijakan-kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah tersebut. Salah satu aspek yang jarang dipertimbangkan dalam memahami fenomena kemiskinan di suatu daerah adalah dimensi spasial. Dimensi spasial dalam kemiskinan sering dilupakan, padahal dimensi ini dapat menimbulkan dampak berupa jebakan kemiskinan kepada masyarakat miskin di daerah tersebut. Dengan akumulasi faktor penyebab kemiskinan yang ada di suatu daerah, daerah tersebut mengalami kerugian spasial (Spatial Disadvantages) sebagai bentuk terbatasnya akses masyarakat di daerah tersebut terhadap fasilitas dan sumber daya. Kabupaten Tuban merupakan peringkat lima kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana faktor-faktor yang menggambarkan terjadinya Spatial Disadvantages dan memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban. +Dalam mengidentifikasi Spatial Disadvantages dalam memengaruhi kemiskinan pada tingkat kecamatan di Kabupaten Tuban, konsep kerugian spasial ini dikaitkan dengan teori dan bukti empiris yang berkaitan dengan faktor penyebab kemiskinan, terutama dimensi spasial. Variabel-variabel tersebut adalah (i) Konektivitas wilayah; (ii) Ketersediaan pasar; (iii) Aksesibilitas wilayah; (iv) Sarana pendidikan; (v) Sarana kesehatan; (vi) Angka pengangguran; (vii) Luas lahan pertanian; (viii) Daya dukung sumber air; (ix) Pekerja sektor primer; (x) Topografi lahan; dan (xi) Kawasan rawan bencana. Selanjutnya variabel tersebut dianalisis untuk mengetahui gambaran kerugian spasial di Kabupaten Tuban. Selain itu, variabel tersebut juga dianalisis menggunakan metode analisis jalur dan analisis regresi terboboti geografis (Geographically Weighted Regression) untuk mengetahui faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban dan mengidentifikasi tipe-tipe kemiskinan yang terjadi pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tuban berdasarkan faktor yang memengaruhi kemiskinan pada setiap kecamatan. +Berdasarkan hasil penelitian ini, faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Tuban adalah sarana kesehatan dan luas lahan pertanian, dengan luas lahan pertanian berpengaruh positif dan sarana kesehatan berpengaruh negatif terhadap angka kemiskinan di Kabupaten Tuban. Dari dua faktor signifikan tersebut, didapatkan dua tipe kemiskinan pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tuban berdasarkan faktor yang memengaruhi. + + Poverty is one of the problems that occur in all countries in the world. A striking difference from the problems in each region is how to understand this phenomenon as the basis in the formulation of poverty alleviation policies in the area. One aspect that is rarely considered in understanding the phenomenon of poverty in an area is the spatial dimension. The spatial dimension in poverty is often forgotten, whereas this dimension can have an impact in the form of poverty traps to the poor in the area. With the accumulation of factors that cause poverty in an area, the area suffers spatial losses as a form of limited access of people in the area to facilities and resources. Tuban Regency is ranked as the fifth district/city with the highest poverty rate in East Java Province in 2019. Therefore, the authors are interested to examine how the factors that describe the occurrence of Spatial Disadvantages and affect the poverty level in Tuban Regency. +In identifying Spatial Disadvantages in influencing poverty at the sub-district level in Tuban Regency, the concept of spatial loss is associated with empirical theory and evidence related to the causative factors of poverty, especially spatial dimensions. These variables are (i) Regional connectivity; (ii) Market availability; (iii) A regional accessibility; (iv) Educational Facilities; (v) Health facilities; (vi) Unemployment rate; (vii) Luas agricultural land; (viii) The carrying capacity of water resources; (ix) Primary sector workers; (x) Land topography; and (xi) Disaster prone areas. Furthermore, the variable is analyzed to find out the picture of spatial losses in Tuban Regency. In addition, the variables are also analyzed using path analysis methods and geographically weighted regression analysis to determine the factors that affect the poverty level in Tuban Regency and identify the types of poverty that occur in the districts in Tuban based on factors that affect poverty in each sub-district. +Based on the results of this study, factors that significantly affect poverty in Tuban Regency are health facilities and the area of agricultural land, with the area of agricultural land positively affected and health facilities negatively affecting poverty rates in Tuban Regency. From these two significant factors, two types of poverty are obtained in the sub-districts in Tuban based on the factors that influence. + + + + Kata Kunci : Kemiskinan, faktor spasial, Spatial Disadvantages, regresi, , Geographically Weighted Regression, Kabupaten Tuban + + + + + + + + + + + + + S1-2021-413497-abstract.pdf + + +   + + S1-2021-413497-bibliography.pdf + + +   + + S1-2021-413497-tableofcontent.pdf + + +   + + S1-2021-413497-title.pdf diff --git a/raw/etd.repository.ugm.ac.id_penelitian_detail_216906.md b/raw/etd.repository.ugm.ac.id_penelitian_detail_216906.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab284a7841079448971ceadc741e0a020c20d508 --- /dev/null +++ b/raw/etd.repository.ugm.ac.id_penelitian_detail_216906.md @@ -0,0 +1,87 @@ +--- +url: https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/216906 +title: "PENGARUH PENGELUARAN PER KAPITA RIIL YANG DISESUAIKAN, USIA HARAPAN HIDUP, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERHADAP INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 SAMPAI 2021" +domain: etd.repository.ugm.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 10:01:40 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# PENGARUH PENGELUARAN PER KAPITA RIIL YANG DISESUAIKAN, USIA HARAPAN HIDUP, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERHADAP INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 SAMPAI 2021 + +PENGARUH PENGELUARAN PER KAPITA RIIL YANG DISESUAIKAN, USIA HARAPAN HIDUP, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERHADAP INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 SAMPAI 2021 NUGRAHENI YUSTIKA S, Laksmi Yustika Devi, S.P., M.Si., Ph.D. Adanya pembentukan kabupaten dan/atau kota yang berlaku di Indonesia pada saat ini memiliki maksud guna mengentaskan berbagai permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi wilayah, seperti permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan suatu wilayah dapat ditinjau melalui angka Indeks Kedalaman Kemiskinan, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui keterkaitan antara Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan, Usia Harapan Hidup, Produk Domestik Regional Bruto, dan Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan berupa data panel dengan rentang waktu 2012-2021 dengan jumlah data yang diteliti sebanyak 90 yang terdiri dari 9 wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif regresi data panel dengan estimasi model terbaik yaitu Common Effect Model (CEM). Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan dan Persentase Penduduk Miskin berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan. The establishment of regencies and/or cities in Indonesia at this time has the intention of alleviating various problems that occur in accordance with regional conditions, such as the problem of poverty. Problem of poverty in a region can be viewed through the Poverty Depth Index, which is a measure of the average expenditure gap of each poor population against the poverty line. The purpose of this study was to determine the relationship between Adjusted Real Per Capita Expenditure, Life Expectancy, Gross Regional Domestic Product, and Percentage of Poor Population to the Depth of Poverty Index in urban areas of East Java Province. The data used in the form of panel data with a time span of 2012-2021 with the amount of data studied as many as 90 consisting of 9 urban areas in East Java Province. The analytical method used in this research is a panel data regression quantitative descriptive analysis method with the best estimation model, namely the Common Effect Model (CEM). The results of the study show that adjusted real per capita expenditure and Percentage of Poor Population have a significant effect on the Poverty Depth Index. Kata Kunci : Indeks Kedalaman Kemiskinan, Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan, Usia Harapan Hidup, PDRB, Jawa Timur Home + Hasil Pencarian + Detail karya Akhir + + + + + + PENGARUH PENGELUARAN PER KAPITA RIIL YANG DISESUAIKAN, USIA HARAPAN HIDUP, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN TERHADAP INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN DI WILAYAH PERKOTAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012 SAMPAI 2021 + + NUGRAHENI YUSTIKA S, Laksmi Yustika Devi, S.P., M.Si., Ph.D. + 2022 | Tugas Akhir | D4 PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN + + + + + + + + + + + + + + + + + Abstrak + + + File Pdf + + + + + + + + + + + Adanya pembentukan kabupaten dan/atau kota yang berlaku di Indonesia pada saat ini memiliki maksud guna mengentaskan berbagai permasalahan yang terjadi sesuai dengan kondisi wilayah, seperti permasalahan kemiskinan. Permasalahan kemiskinan suatu wilayah dapat ditinjau melalui angka Indeks Kedalaman Kemiskinan, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui keterkaitan antara Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan, Usia Harapan Hidup, Produk Domestik Regional Bruto, dan Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di wilayah perkotaan Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan berupa data panel dengan rentang waktu 2012-2021 dengan jumlah data yang diteliti sebanyak 90 yang terdiri dari 9 wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif regresi data panel dengan estimasi model terbaik yaitu Common Effect Model (CEM). Hasil penelitian membuktikan bahwa variabel Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan dan Persentase Penduduk Miskin berpengaruh signifikan terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan. + The establishment of regencies and/or cities in Indonesia at this time has the intention of alleviating various problems that occur in accordance with regional conditions, such as the problem of poverty. Problem of poverty in a region can be viewed through the Poverty Depth Index, which is a measure of the average expenditure gap of each poor population against the poverty line. The purpose of this study was to determine the relationship between Adjusted Real Per Capita Expenditure, Life Expectancy, Gross Regional Domestic Product, and Percentage of Poor Population to the Depth of Poverty Index in urban areas of East Java Province. The data used in the form of panel data with a time span of 2012-2021 with the amount of data studied as many as 90 consisting of 9 urban areas in East Java Province. The analytical method used in this research is a panel data regression quantitative descriptive analysis method with the best estimation model, namely the Common Effect Model (CEM). The results of the study show that adjusted real per capita expenditure and Percentage of Poor Population have a significant effect on the Poverty Depth Index. + + + Kata Kunci : Indeks Kedalaman Kemiskinan, Pengeluaran Per Kapita Riil yang Disesuaikan, Usia Harapan Hidup, PDRB, Jawa Timur + + + + + + + + + + + + + D4-2022-431520-abstract.pdf + + +   + + D4-2022-431520-bibliography.pdf + + +   + + D4-2022-431520-tableofcontent.pdf + + +   + + D4-2022-431520-title.pdf diff --git a/raw/fajar.co.id_2026_02_14_dtks-2026-cara-cek-nama-terdaftar-dan-update-data-online-agar-bansos-tidak-dicoret_.md b/raw/fajar.co.id_2026_02_14_dtks-2026-cara-cek-nama-terdaftar-dan-update-data-online-agar-bansos-tidak-dicoret_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4c7fbeb1e1bc1956096616b3715025731e92c6de --- /dev/null +++ b/raw/fajar.co.id_2026_02_14_dtks-2026-cara-cek-nama-terdaftar-dan-update-data-online-agar-bansos-tidak-dicoret_.md @@ -0,0 +1,254 @@ +--- +url: https://fajar.co.id/2026/02/14/dtks-2026-cara-cek-nama-terdaftar-dan-update-data-online-agar-bansos-tidak-dicoret/ +title: "DTKS 2026- Cara Cek Nama Terdaftar dan Update Data Online agar Bansos Tidak Dicoret - FAJAR" +domain: fajar.co.id +crawl_date: 2026-03-10 01:02:51 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# DTKS 2026: Cara Cek Nama Terdaftar dan Update Data Online agar Bansos Tidak Dicoret - FAJAR + +Beranda + + + + +Nasional + + + + +DTKS 2026: Cara Cek Nama Terdaftar dan Update Data Online agar Bansos Tidak Dicoret + + + + +KomentarBagikan + + + + + +FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi kunci utama penentuan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial pada 2026. Jika nama tidak tercatat atau data tidak valid, warga berisiko kehilangan bansos seperti PKH, BPNT/Sembako, hingga PBI BPJS Kesehatan. + + +Artikel ini menyajikan panduan lengkap DTKS 2026: cara cek nama terdaftar, langkah update data (online & offline), syarat dokumen, serta solusi jika pengajuan ditolak. + + +Apa Itu DTKS? + + +DTKS adalah basis data nasional yang memuat rumah tangga miskin dan rentan sebagai acuan penyaluran bansos. Pengelola data DTKS berada di bawah Kementerian Sosial dengan verifikasi berjenjang dari desa hingga pusat. + + +Tanpa DTKS yang valid: + + + +Bansos tidak bisa disalurkan + + +PBI BPJS berisiko nonaktif + + +Bantuan daerah (APBD) bisa tertunda + + + +Cara Cek Nama Terdaftar DTKS 2026 (Online) + + +Ikuti langkah berikut: + + + +Kunjungi situs resmi cek bansos Kemensos + + +Pilih wilayah (provinsi, kab/kota, kecamatan, desa) + + +Masukkan Nama Lengkap sesuai KTP + + +Isi kode verifikasi + + +Klik Cari Data + + + +Hasil yang mungkin muncul: + + + +Terdaftar + jenis bansos + + +Terdaftar tapi tidak aktif + + +Tidak terdaftar + + + +Pastikan ejaan nama sesuai KTP (tanpa singkatan). + + +Cara Update Data DTKS 2026 (Online & Offline) + + +A. Update Online (jika tersedia di daerah) + + + +Akses kanal pengajuan DTKS (aplikasi/portal resmi daerah) + + +Isi data keluarga & kondisi ekonomi + + +Unggah dokumen pendukung + + +Pantau status verifikasi + + + +B. Update Offline (paling umum) + + + +Datang ke desa/kelurahan + + +Ajukan pemutakhiran DTKS + + +Data diteruskan ke Dinas Sosial + + +Verifikasi lapangan & validasi + + +Penetapan pusat + + + +Estimasi waktu: 7–30 hari (tergantung antrean & kebijakan daerah). + + +Dokumen yang Perlu Disiapkan + + + +KTP & KK (asli + fotokopi) + + +Surat keterangan tidak mampu (jika diminta) + + +Dokumen pendukung (PHK, sakit kronis, dll—jika ada) + + + +Penyebab Pengajuan DTKS Ditolak + + + +NIK/KK tidak sinkron + + +Data ganda + + +Kondisi ekonomi dinilai tidak memenuhi kriteria + + +Alamat tidak sesuai domisili + + +Dokumen tidak lengkap + + + +Tips lolos: pastikan data kependudukan terbaru dan kondisi ekonomi dijelaskan apa adanya. + + +Seberapa Sering DTKS Diperbarui? + + + +Pemutakhiran berkala oleh pemerintah + + +Warga wajib aktif melapor jika ada perubahan (alamat, status ekonomi, anggota keluarga) + + + +Tidak update data = risiko dicoret. + + +Tabel Status DTKS & Arti Keterangannya (2026) + + + +Catatan: Status muncul setelah pengecekan melalui sistem resmi yang dikelola Kementerian Sosial. Interpretasi bisa sedikit berbeda tergantung pembaruan kebijakan. + + +Status yang MunculArti KeteranganDampak ke BansosApa yang Harus Dilakukan?Terdaftar & AktifNama masuk DTKS dan memenuhi kriteriaBerhak menerima bansos sesuai programPastikan data tetap validTerdaftar, Tidak AktifPernah terdaftar tapi tidak memenuhi kriteria saat iniBansos bisa dihentikanAjukan pemutakhiran dataTidak TerdaftarNama tidak ada dalam DTKSTidak bisa menerima bansosAjukan pendaftaran melalui desaData Dalam ProsesSedang diverifikasiBelum bisa menerima bantuanTunggu hasil verifikasiData GandaTerindikasi duplikasi NIK/KKBerpotensi ditolakPerbaiki data kependudukanTidak Memenuhi SyaratDinilai tidak termasuk kategori miskin/rentanTidak berhak menerimaBisa ajukan keberatan jika ada perubahan kondisiKuota PenuhMemenuhi syarat tetapi kuota daerah habisBansos tertundaTunggu pembaruan kuota + + + + +Terdaftar tidak selalu berarti otomatis menerima bansos. + + +Setiap program (PKH, BPNT, BST, PBI) memiliki kuota dan kriteria tambahan. + + +Jika status berubah menjadi tidak aktif, segera lapor ke desa/kelurahan atau Dinas Sosial untuk pemutakhiran. + + + +Pastikan NIK dan KK sinkron dengan Dukcapil agar tidak terkena status “data ganda”. + + +Kesalahan yang Sering Terjadi + + + +Nama salah ejaan saat cek online + + +Alamat belum diperbarui + + +KK belum diperbarui setelah perubahan anggota keluarga + + +Tidak melapor setelah kondisi ekonomi memburuk + + + +Checklist Tahunan Update DTKS 2026 + + +(Agar Bansos Tidak Dicoret) + + + +Catatan: DTKS dikelola oleh Kementerian Sosial dan diverifikasi melalui desa/kelurahan serta Dinas Sosial. Warga perlu aktif memperbarui data setiap tahun atau saat ada perubahan kondisi. + + + +1. Cek Status DTKS Minimal 2 Kali Setahun +Laman: 1 2Semua + + + +KomentarBagikan + + Memuat komentar… FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi kunci utama penentuan penerima bantuan sosial dan jaminan sosial pada 2026. Jika nama tidak tercatat atau data tidak valid, warga berisiko kehilangan bansos seperti PKH, BPNT/Sembako, hingga PBI BPJS Kesehatan. Artikel ini menyajikan panduan lengkap DTKS 2026: cara cek nama terdaftar, langkah update data (online & offline), syarat dokumen, serta solusi jika pengajuan ditolak. Apa Itu DTKS? DTKS adalah basis data nasional yang memuat rumah tangga miskin dan rentan sebagai acuan penyaluran bansos. Pengelola data DTKS berada di bawah Kementerian Sosial dengan verifikasi berjenjang dari desa hingga pusat. Tanpa DTKS yang valid: Cara Cek Nama Terdaftar DTKS 2026 (Online) Ikuti langkah berikut: Hasil yang mungkin muncul: Pastikan ejaan nama sesuai KTP (tanpa singkatan). Cara Update Data DTKS 2026 (Online & Offline) A. Update Online (jika tersedia di daerah) B. Update Offline (paling umum) Estimasi waktu: 7–30 hari (tergantung antrean & kebijakan daerah). Dokumen yang Perlu Disiapkan Penyebab Pengajuan DTKS Ditolak Tips lolos: pastikan data kependudukan terbaru dan kondisi ekonomi dijelaskan apa adanya. Seberapa Sering DTKS Diperbarui? Tidak update data = risiko dicoret. Tabel Status DTKS & Arti Keterangannya (2026) Catatan: Status muncul setelah pengecekan melalui sistem resmi yang dikelola Kementerian Sosial. Interpretasi bisa sedikit berbeda tergantung pembaruan kebijakan. Pastikan NIK dan KK sinkron dengan Dukcapil agar tidak terkena status “data ganda”. Kesalahan yang Sering Terjadi Checklist Tahunan Update DTKS 2026 (Agar Bansos Tidak Dicoret) Catatan: DTKS dikelola oleh Kementerian Sosial dan diverifikasi melalui desa/kelurahan serta Dinas Sosial. Warga perlu aktif memperbarui data setiap tahun atau saat ada perubahan kondisi. 1. Cek Status DTKS Minimal 2 Kali Setahun diff --git a/raw/fisipol.ugm.ac.id_tentang-fisipol_inovasi-4-0_.md b/raw/fisipol.ugm.ac.id_tentang-fisipol_inovasi-4-0_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4427a4285d25a28b3ee6de1e6af15186b5139ac5 --- /dev/null +++ b/raw/fisipol.ugm.ac.id_tentang-fisipol_inovasi-4-0_.md @@ -0,0 +1,98 @@ +--- +url: https://fisipol.ugm.ac.id/tentang-fisipol/inovasi-4-0/ +title: "Inovasi 4.0 – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik" +domain: fisipol.ugm.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:57 +source_type: academic +quality_score: 71 +is_priority: false +--- + +# Inovasi 4.0 – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik + +Unit ini dibentuk atas respon FISIPOL UGM terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang maupun mendatang. UIA didirikan sebagai sebuah unit kerja dan kajian yang berupaya berintegrasi dengan revolusi industri saat ini. Area kerja unit ini tidak hanya berkutat dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, namun juga mendisrupsi metodologi pengajaran dan menciptakan lingkungan pembelajaran kreatif, kolaboratif, dll. UIA melaksanakan berbagai program yang mendorong inovasi dalam perkuliahan antara lain hibah inovasi pembelajaran dan pengajaran, pelatihan skill dan metodologi baru dalam pengajaran, dan pengembangan alat pembelajaran berbasis digital. OSS adalah Pelayanan satu pintu bagi mahasiswa dan alumni Fisipol UGM untuk urusan kemahasiswaan akademik dan alumni. Inovasi ini memungkinkan mahasiswa dan alumni untuk dapat memperoleh berbagai pelayanan administrasi secara online tanpa harus datang ke administrasi fakultas. Tujuan OSS adalah untuk menjamin agar mahasiswa dan alumni mendapatkan pelayanan secara cepat, tepat, dan pasti secara online sehingga bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Sistem Informasi Pelaporan Studi (SIPS) untuk mahasiswa Fisipol UGM adalah sistem yang digunakan untuk memantau aktivitas kuliah mahasiswa terutama kehadiran jadwal kuliah yang bersangkutan. Sistem ini dibuat secara khusus agar orang tua mahasiswa dapat memonitor perkembangan perkuliahan putra-putri mereka. Sebagai wujud kepedulian Fisipol UGM pada mahasiswa semester akhir, fakultas memberikan fasilitas kepada mahasiswa berupa skripsi satu semester. Proses program skripsi satu semester ini dimulai dari tiap prodi menentukan dosen pembimbing sekaligus bentuk skripsi, kemudian prodi membentuk tim mentor skripsi secara online. Monitoring tersebut tidak hanya mahasiswa, akan tetapi juga evaluasi dari dosen pembimbing. Pada tengah semester juga akan dilakukan evaluasi progress skripsi. Center for Digital Society (CfDS) merupakan pusat studi yang didirikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Institusi ini didirikan atas dasar perkembangan dan dinamika kehidupan sosial-politik kontemporer di dunia, yang ditandai dengan pengaruh dari tekonologi informasi. Visi Menyelesaikan Permasalahan Sosial dan Mempercepat Kesejahteraan melalui Masyarakat Digital Indonesia. Aktivitas 1.    Riset dan Pengembangan 2.   Diseminasi dan Publikasi 3.   Pendidikan dan Advokasi Kebijakan FOCUS dirancang di atas pandangan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pendidikan tinggi tidak hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berstatus mahasiswa, namun oleh siapapun yang memiliki keinginan untuk belajar. FOCUS menawarkan kelas online terbuka dengan pengajar dosen-dosen FISIPOL UGM. Anda dapat mengikuti perkuliahan ilmu-ilmu sosial dan politik dengan bidang kajian sosiologi, pembangunan sosial, komunikasi, kebijakan publik, pemerintah. C-Hub adalah sebuah ekosistem belajar yang mempertemukan berbagai disiplin untuk mengelaborasi dan mempertajam gagasan-gagasan kreatif yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan transdisipliner, CHub hadir sebagai ruang dialog para generasi muda untuk menciptakan peluang dari tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Peluang tersebut dikembangkan dengan spirit kewirausahaan sosial (sociopreneuship) yang telah teruji memberikan dampak sosial sekaligus ekonomi. Fisipol mengembangkan Fisipmart dengan branding “Shopping Ideas and Friends”. Fisipmart dimaksudkan sebagai ruang publik untuk menyemai ide-ide inovatif, eksplorasi cara pandang baru yang out of the box dan memfasilitasi tumbuhnya kerjasama antar mahasiswa lintas disiplin untuk menghasilkan proyek sosial guna penyelesaian persoalan masyarakat. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Fisipmart juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan kerja yang murah seperti fast food, printing dan photo copy. Lab Big Data dibangun atas kesadaran terhadap perkembangan teknologi informasi yang menjadi gaya hidup bagi setiap orang. Saat ini Lab Big Data masih dalam tahap perkembangan, khususnya dalam segi infrastruktur server dan aplikasi. Meskipun begitu, Lab Big Data tetap fokus dalam pengembangan kapasitas SDM dengan mulai aktif memberikan pelatihan/workshop analisis big data terhadap civitas akademika Fisipol UGM. Ekosistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital dan sesuai dengan gaya belajar serta bekerja di era revolusi industri 4.0 sekarang ini mutlak dibutuhkan oleh perguruan tinggi agar tetap relevan di masa depan. FISIPOL UGM menghadirkan inovasi baru Digital Library and Co-Working Space yang terdiri atas kafe dan co-working space di lantai pertama, project space kolektif di lantai kedua, project space individu dan data center di lantai ketiga, serta auditorium dengan dukungan teknologi digital mutakhir di lantai keempat. Inovasi 4.0 Berita Terbaru Inovasi 4.0 + 3 Juli 2019, 07.16 + Oleh: velina.aulia.a + + 0 + + + + +   +   + + + + + Unit Inovasi Akademik +   + Unit ini dibentuk atas respon FISIPOL UGM terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di masa sekarang maupun mendatang. UIA didirikan sebagai sebuah unit kerja dan kajian yang berupaya berintegrasi dengan revolusi industri saat ini. Area kerja unit ini tidak hanya berkutat dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, namun juga mendisrupsi metodologi pengajaran dan menciptakan lingkungan pembelajaran kreatif, kolaboratif, dll. +   + UIA melaksanakan berbagai program yang mendorong inovasi dalam perkuliahan antara lain hibah inovasi pembelajaran dan pengajaran, pelatihan skill dan metodologi baru dalam pengajaran, dan pengembangan alat pembelajaran berbasis digital. + + + + One Stop Service +   + OSS adalah Pelayanan satu pintu bagi mahasiswa dan alumni Fisipol UGM untuk urusan kemahasiswaan akademik dan alumni. Inovasi ini memungkinkan mahasiswa dan alumni untuk dapat memperoleh berbagai pelayanan administrasi secara online tanpa harus datang ke administrasi fakultas. Tujuan OSS adalah untuk menjamin agar mahasiswa dan alumni mendapatkan pelayanan secara cepat, tepat, dan pasti secara online sehingga bisa diakses dari manapun dan kapanpun. + + +   + SIPS +   + Sistem Informasi Pelaporan Studi (SIPS) untuk mahasiswa Fisipol UGM adalah sistem yang digunakan untuk memantau aktivitas kuliah mahasiswa terutama kehadiran jadwal kuliah yang bersangkutan. Sistem ini dibuat secara khusus agar orang tua mahasiswa dapat memonitor perkembangan perkuliahan putra-putri mereka. + + +   + Thesis Monitoring +   + Sebagai wujud kepedulian Fisipol UGM pada mahasiswa semester akhir, fakultas memberikan fasilitas kepada mahasiswa berupa skripsi satu semester. Proses program skripsi satu semester ini dimulai dari tiap prodi menentukan dosen pembimbing sekaligus bentuk skripsi, kemudian prodi membentuk tim mentor skripsi secara online. Monitoring tersebut tidak hanya mahasiswa, akan tetapi juga evaluasi dari dosen pembimbing. Pada tengah semester juga akan dilakukan evaluasi progress skripsi. + + + + CfDS +   + Center for Digital Society (CfDS) merupakan pusat studi yang didirikan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada. Institusi ini didirikan atas dasar perkembangan dan dinamika kehidupan sosial-politik kontemporer di dunia, yang ditandai dengan pengaruh dari tekonologi informasi. +   + Visi +   + Menyelesaikan Permasalahan Sosial dan Mempercepat Kesejahteraan melalui Masyarakat Digital Indonesia. +   + Aktivitas +   + 1.    Riset dan Pengembangan +   + 2.   Diseminasi dan Publikasi +   + 3.   Pendidikan dan Advokasi Kebijakan + + +   + FOCUS +   + FOCUS dirancang di atas pandangan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pendidikan tinggi tidak hanya dapat dinikmati oleh mereka yang berstatus mahasiswa, namun oleh siapapun yang memiliki keinginan untuk belajar. FOCUS menawarkan kelas online terbuka dengan pengajar dosen-dosen FISIPOL UGM. Anda dapat mengikuti perkuliahan ilmu-ilmu sosial dan politik dengan bidang kajian sosiologi, pembangunan sosial, komunikasi, kebijakan publik, pemerintah. + + + + Creative Hub +   + C-Hub adalah sebuah ekosistem belajar yang mempertemukan berbagai disiplin untuk mengelaborasi dan mempertajam gagasan-gagasan kreatif yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan transdisipliner, CHub hadir sebagai ruang dialog para generasi muda untuk menciptakan peluang dari tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Peluang tersebut dikembangkan dengan spirit kewirausahaan sosial (sociopreneuship) yang telah teruji memberikan dampak sosial sekaligus ekonomi. + + + + Fisipmart +   + Fisipol mengembangkan Fisipmart dengan branding “Shopping Ideas and Friends”. Fisipmart dimaksudkan sebagai ruang publik untuk menyemai ide-ide inovatif, eksplorasi cara pandang baru yang out of the box dan memfasilitasi tumbuhnya kerjasama antar mahasiswa lintas disiplin untuk menghasilkan proyek sosial guna penyelesaian persoalan masyarakat. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Fisipmart juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang kebutuhan kerja yang murah seperti fast food, printing dan photo copy. + + + + Big Data Lab +   + Lab Big Data dibangun atas kesadaran terhadap perkembangan teknologi informasi yang menjadi gaya hidup bagi setiap orang. Saat ini Lab Big Data masih dalam tahap perkembangan, khususnya dalam segi infrastruktur server dan aplikasi. Meskipun begitu, Lab Big Data tetap fokus dalam pengembangan kapasitas SDM dengan mulai aktif memberikan pelatihan/workshop analisis big data terhadap civitas akademika Fisipol UGM. + + + + Digilib & Coworking Space +   + Ekosistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital dan sesuai dengan gaya belajar serta bekerja di era revolusi industri 4.0 sekarang ini mutlak dibutuhkan oleh perguruan tinggi agar tetap relevan di masa depan. FISIPOL UGM menghadirkan inovasi baru Digital Library and Co-Working Space yang terdiri atas kafe dan co-working space di lantai pertama, project space kolektif di lantai kedua, project space individu dan data center di lantai ketiga, serta auditorium dengan dukungan teknologi digital mutakhir di lantai keempat. diff --git a/raw/fungsional.id_soal-pelatihan-dan-sertifikasi-baznas_.md b/raw/fungsional.id_soal-pelatihan-dan-sertifikasi-baznas_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7fa3cf6634fbff57d31ec0717199c938caa8526b --- /dev/null +++ b/raw/fungsional.id_soal-pelatihan-dan-sertifikasi-baznas_.md @@ -0,0 +1,377 @@ +--- +url: https://fungsional.id/soal-pelatihan-dan-sertifikasi-baznas/ +title: "100+ Soal Pelatihan dan Sertifikasi BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional + Pembahasan Kisi-kisi" +domain: fungsional.id +crawl_date: 2026-03-09 18:38:23 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# 100+ Soal Pelatihan dan Sertifikasi BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional + Pembahasan Kisi-kisi + +100+ Soal Pelatihan dan Sertifikasi BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional + Pembahasan Kisi-kisi + + + + + + + + + +By + Tim Asn + + + + + + + +March 4, 2026 + + + + + + + +Contoh Soal 100+ Soal Pelatihan dan Sertifikasi BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional + Pembahasan Kisi-kisi Pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai atau calon amil di lingkungan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) menjadi fondasi penting dalam memastikan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam era digital dan kompleksitas ekonomi saat ini, kompetensi amil tidak hanya diukur dari kemampuan mengumpulkan dan menyalurkan zakat, tetapi juga dari pemahaman mendalam mengenai hukum, manajemen keuangan, serta strategi pemberdayaan mustahik. Proses pelatihan dan sertifikasi menjadi sarana strategis untuk menyiapkan amil yang mampu menghadapi tantangan pengelolaan zakat modern dengan integritas tinggi dan keahlian yang terstandarisasi. +Menyusun soal pelatihan dan sertifikasi yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek pengetahuan teoritis, penerapan praktis, hingga kemampuan analisis kasus nyata. Dengan adanya pembahasan mendetail dan kisi-kisi soal, peserta dapat memahami pola ujian, memperdalam konsep, dan mengukur kesiapan diri secara lebih sistematis. Hal ini tidak hanya meningkatkan peluang keberhasilan dalam ujian sertifikasi, tetapi juga membekali amil dengan keterampilan yang relevan untuk memaksimalkan manfaat zakat bagi masyarakat, memperkuat literasi zakat, dan mendorong praktik pengelolaan zakat yang berkelanjutan. + + + +Table of Contents +Toggle + +Kisi-kisi Soal Pelatihan dan Sertifikasi Badan Amil Zakat Nasional +Pelatihan dan sertifikasi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dirancang untuk memastikan setiap amil memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan zakat secara profesional dan akuntabel. Kisi-kisi soal menjadi panduan penting bagi peserta untuk memahami cakupan materi yang diujikan, menyiapkan strategi belajar yang tepat, dan memastikan kesiapan dalam menghadapi berbagai jenis soal, baik berupa teori, kasus, maupun analisis praktis. Dengan pemahaman yang jelas terhadap kisi-kisi ini, peserta tidak hanya meningkatkan peluang lulus sertifikasi, tetapi juga memperkuat kemampuan dalam menjalankan tugasnya secara efektif di lapangan. + +Hukum dan Prinsip ZakatMemahami dasar hukum zakat dalam syariat Islam, termasuk jenis zakat, nisab, dan mekanisme pengumpulan. Pengetahuan ini menjadi fondasi agar amil mampu menjalankan kewajiban secara sah dan sesuai aturan. +Manajemen Pengelolaan ZakatMencakup perencanaan, administrasi, pencatatan, dan pelaporan zakat. Poin ini penting agar amil mampu mengelola dana zakat secara transparan, efisien, dan akuntabel. +Identifikasi dan Pendataan MustahikFokus pada kemampuan mengidentifikasi kategori mustahik, melakukan survei lapangan, dan menyusun data yang akurat untuk penyaluran zakat yang tepat sasaran. +Strategi Pemberdayaan MustahikMembahas cara meningkatkan kemandirian mustahik melalui program produktif, pelatihan, dan bantuan modal usaha agar zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memberdayakan. +Etika dan Profesionalisme AmilMenekankan integritas, transparansi, dan kode etik amil. Poin ini memastikan amil menjalankan tugasnya dengan kejujuran dan profesionalisme yang tinggi. +Penggunaan Teknologi dalam Pengelolaan ZakatMenguji kemampuan amil menggunakan sistem informasi zakat, aplikasi monitoring, dan platform digital untuk mempermudah pencatatan, distribusi, dan pelaporan. +Analisis Kasus dan Pemecahan MasalahMelatih kemampuan peserta dalam menganalisis masalah nyata di lapangan, membuat keputusan tepat, dan menyiapkan solusi praktis sesuai regulasi Baznas. + +Contoh Soal Pelatihan dan Sertifikasi Badan Amil Zakat Nasional +Dalam menghadapi sertifikasi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), peserta tidak hanya dituntut memahami teori dasar zakat, tetapi juga kemampuan analisis dan penerapan konsep dalam situasi nyata. Soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) dirancang untuk menguji kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat terkait pengelolaan zakat, identifikasi mustahik, serta strategi pemberdayaan. Melalui contoh soal berikut, peserta dapat melatih kemampuan analisis, penalaran, dan pengambilan keputusan secara komprehensif. +Soal 1Seorang amil Baznas menemukan seorang warga yang memiliki aset berupa tanah pertanian dan sejumlah tabungan. Tanah tersebut baru menghasilkan panen untuk pertama kalinya, sedangkan tabungan telah mencapai nisab. Berdasarkan prinsip syariat zakat, manakah langkah paling tepat yang harus dilakukan amil untuk memastikan zakat yang dikumpulkan sah? +A. Menghitung zakat hanya dari tabungan, karena tanah baru pertama kali dipanen belum wajib dizakati.B. Menghitung zakat dari total nilai tanah dan tabungan sekaligus, meskipun panen baru pertama.C. Menunggu panen berikutnya baru menghitung zakat tanah, sementara tabungan tetap dizakati.D. Memprioritaskan zakat dari tanah, karena aset produktif lebih utama dari tabungan.E. Mengabaikan tabungan jika pemiliknya telah membayar zakat sebelumnya. +Jawaban Benar: C +Pembahasan:Dalam syariat, zakat harta yang produktif seperti tanah dikenakan setelah panen pertama. Tabungan yang telah mencapai nisab wajib dizakati segera. Oleh karena itu, langkah paling tepat adalah menunggu panen berikutnya untuk zakat tanah, sementara tabungan langsung dizakati. Pendekatan ini memastikan kepatuhan pada prinsip syariat dan sah secara hukum. +Soal 2Baznas di sebuah daerah mengalami peningkatan donasi signifikan, namun tim administrasi mencatat adanya keterlambatan pendataan mustahik. Jika seorang amil ditugaskan untuk membuat strategi pengelolaan agar distribusi zakat tetap tepat sasaran, langkah manakah yang paling efektif? +A. Mengalokasikan seluruh zakat ke mustahik yang terdahulu tercatat agar tidak ada yang tertunda.B. Membuat prioritas distribusi berdasarkan urgensi kebutuhan mustahik dengan catatan administrasi sementara.C. Menunda distribusi hingga semua data mustahik terverifikasi secara lengkap.D. Menyerahkan pengambilan keputusan kepada donatur agar distribusi lebih cepat.E. Membagi zakat secara merata ke seluruh penerima tanpa memerhatikan data. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Strategi yang efektif adalah mengutamakan mustahik dengan kebutuhan paling mendesak, sambil tetap mencatat administrasi secara bertahap. Ini menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran, tanpa menunggu seluruh data selesai diverifikasi yang dapat menunda manfaat zakat. +Soal 3Seorang amil menemukan kelompok warga yang tampak membutuhkan bantuan, namun ada beberapa individu yang sebenarnya memiliki sumber penghasilan tetap. Dalam konteks pendataan mustahik, tindakan paling tepat yang menunjukkan profesionalisme amil adalah: +A. Memberikan zakat kepada semua warga tanpa pengecekan untuk menjaga kerahasiaan.B. Melakukan survei lapangan dan wawancara mendalam untuk memastikan kategori mustahik.C. Mengandalkan rekomendasi tetua desa tanpa verifikasi tambahan.D. Memberikan zakat hanya kepada individu yang paling terlihat miskin.E. Membagi zakat secara proporsional berdasarkan jumlah anggota keluarga saja. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Pendataan yang akurat membutuhkan survei dan wawancara langsung untuk memastikan penerima zakat memang tergolong mustahik. Profesionalisme amil terlihat dari ketelitian dalam verifikasi, bukan hanya mengandalkan tampilan atau rekomendasi pihak ketiga. +Soal 4Baznas berencana membantu mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi. Terdapat dua alternatif: memberikan modal usaha langsung atau memberikan pelatihan keterampilan terlebih dahulu sebelum modal diberikan. Strategi manakah yang lebih sesuai untuk memastikan mustahik mandiri dalam jangka panjang? +A. Memberikan modal usaha langsung agar mustahik cepat menghasilkan pendapatan.B. Memberikan pelatihan keterampilan terlebih dahulu agar mustahik lebih siap mengelola usaha secara mandiri.C. Memberikan bantuan dalam bentuk sembako agar kebutuhan dasar terpenuhi.D. Memberikan kombinasi modal dan pelatihan tanpa memprioritaskan tahapan.E. Memberikan bantuan hanya kepada mustahik yang memiliki pengalaman usaha sebelumnya. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Memberikan pelatihan terlebih dahulu membantu mustahik mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha, sehingga modal yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Strategi ini menekankan pemberdayaan jangka panjang, bukan hanya konsumtif. +Soal 5Seorang amil Baznas mendapati laporan adanya pengumpulan zakat di wilayahnya oleh pihak tidak resmi. Hal ini menyebabkan sebagian mustahik menerima zakat dari pihak lain tanpa pencatatan resmi. Apa langkah paling tepat yang harus diambil amil untuk menyelesaikan masalah ini? +A. Mengabaikan kasus tersebut karena tidak mempengaruhi total penerimaan zakat.B. Melaporkan masalah kepada pimpinan Baznas dan melakukan verifikasi distribusi untuk menyesuaikan data resmi.C. Mengimbau mustahik agar hanya menerima zakat dari amil resmi secara lisan.D. Menutup sementara pengumpulan zakat di wilayah tersebut untuk menghindari duplikasi.E. Memberikan zakat tambahan kepada mustahik untuk menutupi kekurangan distribusi. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Langkah yang tepat adalah melaporkan kepada pimpinan Baznas dan melakukan verifikasi distribusi agar data penerima zakat resmi tetap akurat. Pendekatan ini menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas pengelolaan zakat, serta mencegah ketidakteraturan di lapangan. +Soal 6Seorang amil Baznas dihadapkan pada kasus seorang warga yang memiliki dua jenis harta: emas batangan dan kendaraan pribadi yang digunakan untuk bisnis dagang. Warga tersebut menanyakan apakah zakat harus dihitung dari keduanya. Berdasarkan prinsip syariat zakat, langkah paling tepat yang harus dilakukan amil adalah: +A. Menghitung zakat dari emas batangan saja karena kendaraan digunakan untuk bisnis dan bukan termasuk harta zakat.B. Menghitung zakat dari keduanya karena keduanya merupakan aset berharga.C. Menghitung zakat dari emas batangan dan kendaraan, tetapi hanya jika kendaraan menghasilkan keuntungan.D. Mengabaikan kendaraan karena sudah termasuk alat produksi, cukup zakat emas yang wajib dizakati.E. Menghitung zakat dari kendaraan saja karena emas belum mencapai nisab. +Jawaban Benar: C +Pembahasan:Dalam syariat, zakat dikenakan pada emas, perak, dan harta produktif. Kendaraan yang digunakan untuk bisnis hanya dikenakan zakat jika menghasilkan pendapatan. Emas harus dihitung jika telah mencapai nisab. Pendekatan ini memastikan kepatuhan terhadap hukum zakat sekaligus mengakomodasi penggunaan aset secara produktif. +Soal 7Baznas menerima donasi besar dari korporasi dalam bentuk uang tunai dan barang. Tim administrasi mendapati beberapa barang sulit dinilai secara finansial. Sebagai amil, strategi pengelolaan yang paling tepat agar pencatatan tetap akurat dan distribusi zakat tepat sasaran adalah: +A. Mengabaikan nilai barang dan mendistribusikan sesuai jumlah fisik.B. Mengestimasi nilai barang secara konservatif dan mendokumentasikan metode estimasi untuk akuntabilitas.C. Menunda distribusi barang sampai penilaian pasar pasti tersedia.D. Mengubah barang menjadi uang tunai tanpa pencatatan nilai awal.E. Memberikan barang kepada mustahik yang membutuhkan secara acak. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Estimasi nilai barang dengan metode konservatif dan pencatatan yang jelas memungkinkan akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga. Distribusi dapat dilakukan tanpa menunggu kepastian pasar penuh, namun tetap sesuai prinsip profesionalisme pengelolaan zakat. +Soal 8Seorang amil mendapati dua kelompok warga yang membutuhkan zakat: kelompok A yang miskin tetapi memiliki akses ke bantuan pemerintah, dan kelompok B yang miskin dan tidak memiliki akses bantuan lain. Dalam konteks pendataan mustahik dan prioritas distribusi, tindakan paling tepat adalah: +A. Memberikan zakat secara merata ke kedua kelompok agar tidak ada diskriminasi.B. Memprioritaskan kelompok A karena jumlah warganya lebih besar.C. Memprioritaskan kelompok B karena mereka tidak mendapatkan bantuan lain.D. Memberikan zakat hanya kepada kelompok yang paling meminta.E. Membagi zakat berdasarkan rekomendasi tetua desa. +Jawaban Benar: C +Pembahasan:Prinsip distribusi zakat yang tepat sasaran adalah memberikan prioritas kepada mustahik yang paling membutuhkan dan tidak memiliki akses bantuan lain. Hal ini memastikan zakat benar-benar bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah duplikasi bantuan. +Soal 9Baznas ingin meningkatkan efektivitas program pemberdayaan mustahik. Beberapa mustahik memiliki keterampilan tapi tidak memiliki akses modal, sementara yang lain memiliki modal kecil tapi belum memiliki keterampilan. Strategi paling tepat agar program pemberdayaan berhasil dalam jangka panjang adalah: +A. Memberikan modal kepada semua mustahik tanpa memperhatikan keterampilan.B. Memberikan pelatihan keterampilan terlebih dahulu, baru memberikan modal sesuai kemampuan masing-masing.C. Fokus hanya pada mustahik yang sudah memiliki modal agar hasil cepat terlihat.D. Membagi bantuan dalam bentuk sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar dulu.E. Memberikan modal dan pelatihan secara bersamaan tanpa seleksi. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Pelatihan keterampilan terlebih dahulu memungkinkan mustahik memanfaatkan modal secara efektif dan berkelanjutan. Strategi ini menekankan pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif, sehingga zakat dapat meningkatkan kemandirian mustahik. +Soal 10Amil Baznas mendapati adanya laporan pengumpulan zakat oleh pihak lain yang tidak tercatat resmi di wilayahnya. Beberapa mustahik menerima zakat ganda tanpa pencatatan, sehingga data distribusi resmi menjadi tidak akurat. Langkah paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini adalah: +A. Mengabaikan laporan karena jumlah zakat resmi tetap utuh.B. Melakukan verifikasi, memperbarui data resmi, dan melakukan koordinasi dengan pihak yang mengumpulkan zakat lain.C. Menutup sementara wilayah tersebut dari semua pengumpulan zakat.D. Memberikan zakat tambahan untuk menutupi kekurangan distribusi.E. Mengimbau mustahik agar hanya menerima zakat dari amil resmi secara lisan. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Verifikasi dan koordinasi penting agar data resmi tetap akurat dan distribusi zakat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Mengabaikan atau menunda tindakan dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengganggu profesionalisme pengelolaan zakat. +Soal 11Seorang amil Baznas menemukan seorang wajib zakat yang memiliki dua jenis tabungan: tabungan biasa yang telah mencapai nisab dan tabungan investasi yang nilainya fluktuatif setiap bulan. Pemilik tabungan meminta amil untuk menghitung zakat secara tepat. Langkah yang paling tepat dilakukan amil adalah: +A. Menghitung zakat hanya dari tabungan biasa, mengabaikan tabungan investasi.B. Menghitung zakat dari tabungan biasa dan menggunakan nilai tabungan investasi pada akhir haul terakhir.C. Menghitung zakat dari total nilai tabungan saat ini tanpa memperhatikan fluktuasi.D. Menunda perhitungan zakat hingga nilai investasi stabil.E. Memberikan estimasi zakat dari tabungan investasi tanpa melibatkan pemilik. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Tabungan biasa yang mencapai nisab wajib dizakati. Tabungan investasi dihitung berdasarkan nilai pada akhir haul (periode satu tahun) untuk memastikan zakat yang dibayarkan sesuai dengan fluktuasi nilai dan sah menurut syariat. Pendekatan ini menggabungkan prinsip kepatuhan dan keadilan. +Soal 12Baznas di wilayah tertentu mengalami penumpukan donasi barang yang sulit didistribusikan karena logistik terbatas. Amil diminta merancang strategi distribusi agar barang tetap tepat sasaran. Pilihan strategi yang paling efektif adalah: +A. Mengirimkan barang tanpa mempertimbangkan prioritas mustahik agar cepat habis.B. Menyortir barang berdasarkan urgensi kebutuhan mustahik dan mendokumentasikan distribusi.C. Menyimpan barang sampai kapasitas logistik mencukupi.D. Menjual barang untuk dikonversi menjadi uang tunai sebelum didistribusikan.E. Memberikan semua barang kepada mustahik yang tinggal di dekat kantor Baznas. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Menyortir barang berdasarkan urgensi dan mencatat distribusi memastikan bantuan tepat sasaran dan tercatat secara akuntabel. Strategi ini menyeimbangkan efisiensi, transparansi, dan pemanfaatan zakat secara optimal. +Soal 13Amil Baznas menemukan bahwa sebagian warga miskin ternyata memiliki penghasilan musiman yang cukup tinggi beberapa bulan dalam setahun. Dalam menyusun daftar mustahik, pendekatan yang paling tepat adalah: +A. Memasukkan mereka ke daftar mustahik penuh karena mereka tetap miskin sebagian waktu.B. Mengeluarkan mereka dari daftar mustahik karena penghasilan musiman mencukupi.C. Membuat kategori khusus untuk mustahik musiman agar distribusi zakat lebih adil.D. Memberikan zakat hanya pada bulan mereka miskin.E. Mengandalkan rekomendasi tetua desa tanpa verifikasi. +Jawaban Benar: C +Pembahasan:Membuat kategori mustahik musiman memungkinkan distribusi zakat lebih adil dan tepat waktu, sesuai kondisi sebenarnya. Ini mencerminkan profesionalisme amil dan penggunaan zakat yang efisien. +Soal 14Baznas berencana meluncurkan program pemberdayaan ekonomi. Dua strategi yang diajukan: (1) memberikan modal langsung, (2) memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha. Strategi kombinasi manakah yang paling efektif untuk memastikan keberhasilan program dalam jangka panjang? +A. Memberikan modal langsung agar mustahik cepat produktif.B. Memberikan pelatihan dan pendampingan sebelum modal diberikan.C. Memberikan modal dan pelatihan sekaligus tanpa pendampingan tambahan.D. Memberikan bantuan dalam bentuk sembako dulu agar kebutuhan dasar terpenuhi.E. Memberikan bantuan hanya pada mustahik yang sudah berpengalaman. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Pelatihan dan pendampingan sebelum modal diberikan memastikan mustahik siap mengelola usaha dengan baik. Strategi ini meningkatkan kemandirian dan produktivitas, sehingga zakat yang diberikan dapat berdampak jangka panjang, bukan sekadar konsumtif. +Soal 15Amil Baznas mendapati adanya mustahik yang menerima zakat ganda dari berbagai sumber tidak resmi, sehingga sebagian warga lain tidak mendapatkan alokasi yang semestinya. Langkah paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah: +A. Memberikan tambahan zakat kepada mustahik yang tidak menerima agar merata.B. Menghapus laporan distribusi lama dan mulai pendataan ulang dari awal.C. Melakukan verifikasi data mustahik, mencatat distribusi resmi, dan berkoordinasi dengan pihak pengumpul lain.D. Mengimbau mustahik agar hanya menerima zakat dari amil resmi.E. Mengabaikan masalah karena jumlah total zakat tetap sama. +Jawaban Benar: C +Pembahasan:Verifikasi data dan koordinasi dengan pihak lain memastikan distribusi zakat resmi tetap akurat, adil, dan transparan. Pendekatan ini mencerminkan profesionalisme, menjaga integritas pengelolaan zakat, dan mencegah ketidakteraturan di lapangan. +Soal 16Seorang wajib zakat memiliki tabungan emas, tanah produktif, dan investasi saham. Beberapa aset belum mencapai haul (satu tahun kepemilikan). Amil diminta menghitung zakat secara tepat. Langkah paling sesuai adalah: +A. Menghitung zakat dari semua aset sekaligus agar lebih efisien.B. Menghitung zakat hanya dari emas dan tanah, mengabaikan saham.C. Menghitung zakat dari emas, tanah produktif yang telah panen, dan saham yang telah mencapai haul.D. Menunggu semua aset mencapai haul sebelum menghitung zakat.E. Menghitung zakat dari tabungan emas saja karena paling likuid. +Jawaban Benar: C +Pembahasan:Zakat dikenakan pada harta yang mencapai nisab dan haul. Emas dan tanah produktif dikenakan zakat setelah kondisi tertentu terpenuhi (misalnya panen atau kepemilikan 1 tahun). Investasi saham dihitung zakatnya hanya jika telah melewati haul. Langkah ini sesuai syariat dan adil bagi wajib zakat. +Soal 17Baznas menerima donasi dalam bentuk barang yang tidak mudah dinilai. Beberapa barang memiliki harga pasar yang fluktuatif. Amil ingin memastikan distribusi tetap tepat sasaran dan tercatat akurat. Langkah paling tepat adalah: +A. Mengirimkan barang langsung ke mustahik tanpa pencatatan nilai.B. Menyortir barang, memperkirakan nilai konservatif, dan mendokumentasikan metode penilaian.C. Menunda distribusi hingga harga pasar stabil.D. Mengubah semua barang menjadi uang tunai tanpa pencatatan nilai awal.E. Memberikan barang hanya kepada mustahik yang paling dekat dengan kantor Baznas. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Pendokumentasian dan estimasi konservatif memungkinkan distribusi tetap berjalan dengan akuntabilitas tinggi. Hal ini menjaga prinsip transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. +Soal 18Dalam satu desa, terdapat mustahik yang miskin tetapi memiliki sumber pendapatan musiman. Beberapa bulan mereka tidak membutuhkan bantuan zakat. Langkah paling tepat amil dalam pendataan mustahik adalah: +A. Memberikan zakat secara penuh sepanjang tahun tanpa mempertimbangkan kondisi musiman.B. Mengeluarkan mereka dari daftar mustahik karena memiliki penghasilan beberapa bulan.C. Membuat kategori mustahik musiman dan menyesuaikan distribusi zakat berdasarkan kebutuhan tiap bulan.D. Memberikan zakat hanya pada bulan mereka miskin.E. Mengandalkan rekomendasi tetua desa tanpa verifikasi. +Jawaban Benar: C +Pembahasan:Membuat kategori musiman memungkinkan distribusi zakat lebih tepat sasaran dan adil, sesuai kondisi mustahik. Pendekatan ini mencerminkan profesionalisme dan efisiensi penggunaan zakat. +Soal 19Baznas ingin meningkatkan efektivitas program pemberdayaan mustahik. Beberapa mustahik memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki modal, sementara lainnya memiliki modal tetapi belum memiliki keterampilan. Strategi paling efektif adalah: +A. Memberikan modal kepada semua mustahik agar cepat produktif.B. Memberikan pelatihan keterampilan terlebih dahulu, kemudian modal sesuai kesiapan.C. Memberikan modal dan pelatihan sekaligus tanpa urutan.D. Memberikan bantuan dalam bentuk sembako agar kebutuhan dasar terpenuhi.E. Memberikan bantuan hanya pada mustahik yang berpengalaman. +Jawaban Benar: B +Pembahasan:Pelatihan sebelum modal diberikan meningkatkan kesiapan mustahik dalam mengelola usaha, memastikan kemandirian, dan mengoptimalkan penggunaan zakat secara berkelanjutan. +Soal 20Seorang amil mendapati mustahik menerima zakat dari berbagai sumber tidak resmi, sehingga sebagian warga tidak mendapatkan zakat yang seharusnya. Langkah paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah: +A. Memberikan tambahan zakat untuk mustahik yang tidak menerima.B. Menghapus seluruh catatan lama dan memulai pendataan ulang.C. Melakukan verifikasi data, mencatat distribusi resmi, dan berkoordinasi dengan pihak pengumpul lain.D. Mengimbau mustahik agar hanya menerima zakat dari amil resmi.E. Mengabaikan masalah karena jumlah total zakat tetap sama. +Jawaban Benar: C +Pembahasan:Verifikasi data, pencatatan distribusi resmi, dan koordinasi dengan pihak lain memastikan distribusi zakat adil, akurat, dan transparan. Hal ini menjaga profesionalisme pengelolaan zakat dan mencegah ketidakteraturan. +Siap Menguasai Sertifikasi Baznas? 🌟 + +Tingkatkan peluang lulus sertifikasi dengan paket soal HOTS lengkap dari fungsional.id! Dengan latihan soal yang dirancang khusus, pembahasan mendalam, dan kisi-kisi praktis, Anda akan lebih percaya diri menghadapi ujian nyata. +Kenapa wajib coba paket soal ini? ✅ + +🎯 Materi Lengkap & Terstruktur – Soal mencakup hukum zakat, manajemen pengelolaan, identifikasi mustahik, hingga pemberdayaan mustahik. +🧠 Latihan HOTS Tingkat Lanjut – Dirancang untuk melatih analisis, penalaran, dan pengambilan keputusan. +📚 Pembahasan Mendalam – Setiap soal dilengkapi jawaban dan pembahasan agar konsep langsung terserap. +⏱️ Efektif & Praktis – Bisa dipelajari kapan saja, dimana saja, tanpa harus mencari referensi sendiri. +🚀 Siap Lulus & Profesional – Membekali Anda menjadi amil yang kompeten, siap menghadapi tantangan dunia nyata. + +👉 Dapatkan paket soal HOTS Baznas sekarang juga di fungsional.id dan mulai persiapan sertifikasi dengan lebih percaya diri! + + + + + + + + + + + + + Facebook + + + + + + + + + + WhatsApp + + + + + + + + + + Twitter + + + + + + + + + + LinkedIn + + + + + + + + + + Pinterest + + + + + + + + + + + + + + + + Tim Asn + + + Tim ASN adalah kelompok profesional yang terbiasa menyusun soal. Kami terdiri dari ahli berbagai bidang, berkomitmen menciptakan soal berkualitas tinggi yang relevan dengan kompetensi jabatan. + + + + + + + + + + + + + + + + +PrevPrevious100+ Soal Uji Kompetensi Pemeriksa Bea dan Cukai + Pembahasan Kisi-kisi + +Next100+ Soal Uji Kompetensi Tata Kelola Pemilu + Pembahasan Kisi-kisiNext + + + + + + + + + + + + + +Recent posts + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100+ Soal CPNS PPPK Pengembang Kecerdasan Buatan + Kisi-kisi Rekrutmen + + + + March 9, 2026 + + + + + + + + + + + 100+ Soal Uji Kompetensi Dokter Obgyn + Pembahasan Kisi-kisi + + + + March 9, 2026 + + + + + + + + + + + 100+ Soal CPNS PPPK BKPSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia + Kisi-kisi Rekrutmen + + + + March 7, 2026 Pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai atau calon amil di lingkungan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) menjadi fondasi penting dalam memastikan tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam era digital dan kompleksitas ekonomi saat ini, kompetensi amil tidak hanya diukur dari kemampuan mengumpulkan dan menyalurkan zakat, tetapi juga dari pemahaman mendalam mengenai hukum, manajemen keuangan, serta strategi pemberdayaan mustahik. Proses pelatihan dan sertifikasi menjadi sarana strategis untuk menyiapkan amil yang mampu menghadapi tantangan pengelolaan zakat modern dengan integritas tinggi dan keahlian yang terstandarisasi. Menyusun soal pelatihan dan sertifikasi yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek pengetahuan teoritis, penerapan praktis, hingga kemampuan analisis kasus nyata. Dengan adanya pembahasan mendetail dan kisi-kisi soal, peserta dapat memahami pola ujian, memperdalam konsep, dan mengukur kesiapan diri secara lebih sistematis. Hal ini tidak hanya meningkatkan peluang keberhasilan dalam ujian sertifikasi, tetapi juga membekali amil dengan keterampilan yang relevan untuk memaksimalkan manfaat zakat bagi masyarakat, memperkuat literasi zakat, dan mendorong praktik pengelolaan zakat yang berkelanjutan. Table of Contents Kisi-kisi Soal Pelatihan dan Sertifikasi Badan Amil Zakat Nasional Pelatihan dan sertifikasi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dirancang untuk memastikan setiap amil memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan zakat secara profesional dan akuntabel. Kisi-kisi soal menjadi panduan penting bagi peserta untuk memahami cakupan materi yang diujikan, menyiapkan strategi belajar yang tepat, dan memastikan kesiapan dalam menghadapi berbagai jenis soal, baik berupa teori, kasus, maupun analisis praktis. Dengan pemahaman yang jelas terhadap kisi-kisi ini, peserta tidak hanya meningkatkan peluang lulus sertifikasi, tetapi juga memperkuat kemampuan dalam menjalankan tugasnya secara efektif di lapangan. Contoh Soal Pelatihan dan Sertifikasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam menghadapi sertifikasi Baznas (Badan Amil Zakat Nasional), peserta tidak hanya dituntut memahami teori dasar zakat, tetapi juga kemampuan analisis dan penerapan konsep dalam situasi nyata. Soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) dirancang untuk menguji kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat terkait pengelolaan zakat, identifikasi mustahik, serta strategi pemberdayaan. Melalui contoh soal berikut, peserta dapat melatih kemampuan analisis, penalaran, dan pengambilan keputusan secara komprehensif. Soal 1Seorang amil Baznas menemukan seorang warga yang memiliki aset berupa tanah pertanian dan sejumlah tabungan. Tanah tersebut baru menghasilkan panen untuk pertama kalinya, sedangkan tabungan telah mencapai nisab. Berdasarkan prinsip syariat zakat, manakah langkah paling tepat yang harus dilakukan amil untuk memastikan zakat yang dikumpulkan sah? A. Menghitung zakat hanya dari tabungan, karena tanah baru pertama kali dipanen belum wajib dizakati.B. Menghitung zakat dari total nilai tanah dan tabungan sekaligus, meskipun panen baru pertama.C. Menunggu panen berikutnya baru menghitung zakat tanah, sementara tabungan tetap dizakati.D. Memprioritaskan zakat dari tanah, karena aset produktif lebih utama dari tabungan.E. Mengabaikan tabungan jika pemiliknya telah membayar zakat sebelumnya. Jawaban Benar: C Pembahasan:Dalam syariat, zakat harta yang produktif seperti tanah dikenakan setelah panen pertama. Tabungan yang telah mencapai nisab wajib dizakati segera. Oleh karena itu, langkah paling tepat adalah menunggu panen berikutnya untuk zakat tanah, sementara tabungan langsung dizakati. Pendekatan ini memastikan kepatuhan pada prinsip syariat dan sah secara hukum. Soal 2Baznas di sebuah daerah mengalami peningkatan donasi signifikan, namun tim administrasi mencatat adanya keterlambatan pendataan mustahik. Jika seorang amil ditugaskan untuk membuat strategi pengelolaan agar distribusi zakat tetap tepat sasaran, langkah manakah yang paling efektif? A. Mengalokasikan seluruh zakat ke mustahik yang terdahulu tercatat agar tidak ada yang tertunda.B. Membuat prioritas distribusi berdasarkan urgensi kebutuhan mustahik dengan catatan administrasi sementara.C. Menunda distribusi hingga semua data mustahik terverifikasi secara lengkap.D. Menyerahkan pengambilan keputusan kepada donatur agar distribusi lebih cepat.E. Membagi zakat secara merata ke seluruh penerima tanpa memerhatikan data. Jawaban Benar: B Pembahasan:Strategi yang efektif adalah mengutamakan mustahik dengan kebutuhan paling mendesak, sambil tetap mencatat administrasi secara bertahap. Ini menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran, tanpa menunggu seluruh data selesai diverifikasi yang dapat menunda manfaat zakat. Soal 3Seorang amil menemukan kelompok warga yang tampak membutuhkan bantuan, namun ada beberapa individu yang sebenarnya memiliki sumber penghasilan tetap. Dalam konteks pendataan mustahik, tindakan paling tepat yang menunjukkan profesionalisme amil adalah: A. Memberikan zakat kepada semua warga tanpa pengecekan untuk menjaga kerahasiaan.B. Melakukan survei lapangan dan wawancara mendalam untuk memastikan kategori mustahik.C. Mengandalkan rekomendasi tetua desa tanpa verifikasi tambahan.D. Memberikan zakat hanya kepada individu yang paling terlihat miskin.E. Membagi zakat secara proporsional berdasarkan jumlah anggota keluarga saja. Jawaban Benar: B Pembahasan:Pendataan yang akurat membutuhkan survei dan wawancara langsung untuk memastikan penerima zakat memang tergolong mustahik. Profesionalisme amil terlihat dari ketelitian dalam verifikasi, bukan hanya mengandalkan tampilan atau rekomendasi pihak ketiga. Soal 4Baznas berencana membantu mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi. Terdapat dua alternatif: memberikan modal usaha langsung atau memberikan pelatihan keterampilan terlebih dahulu sebelum modal diberikan. Strategi manakah yang lebih sesuai untuk memastikan mustahik mandiri dalam jangka panjang? A. Memberikan modal usaha langsung agar mustahik cepat menghasilkan pendapatan.B. Memberikan pelatihan keterampilan terlebih dahulu agar mustahik lebih siap mengelola usaha secara mandiri.C. Memberikan bantuan dalam bentuk sembako agar kebutuhan dasar terpenuhi.D. Memberikan kombinasi modal dan pelatihan tanpa memprioritaskan tahapan.E. Memberikan bantuan hanya kepada mustahik yang memiliki pengalaman usaha sebelumnya. Jawaban Benar: B Pembahasan:Memberikan pelatihan terlebih dahulu membantu mustahik mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha, sehingga modal yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Strategi ini menekankan pemberdayaan jangka panjang, bukan hanya konsumtif. Soal 5Seorang amil Baznas mendapati laporan adanya pengumpulan zakat di wilayahnya oleh pihak tidak resmi. Hal ini menyebabkan sebagian mustahik menerima zakat dari pihak lain tanpa pencatatan resmi. Apa langkah paling tepat yang harus diambil amil untuk menyelesaikan masalah ini? A. Mengabaikan kasus tersebut karena tidak mempengaruhi total penerimaan zakat.B. Melaporkan masalah kepada pimpinan Baznas dan melakukan verifikasi distribusi untuk menyesuaikan data resmi.C. Mengimbau mustahik agar hanya menerima zakat dari amil resmi secara lisan.D. Menutup sementara pengumpulan zakat di wilayah tersebut untuk menghindari duplikasi.E. Memberikan zakat tambahan kepada mustahik untuk menutupi kekurangan distribusi. Jawaban Benar: B Pembahasan:Langkah yang tepat adalah melaporkan kepada pimpinan Baznas dan melakukan verifikasi distribusi agar data penerima zakat resmi tetap akurat. Pendekatan ini menjaga akuntabilitas, transparansi, dan integritas pengelolaan zakat, serta mencegah ketidakteraturan di lapangan. Soal 6Seorang amil Baznas dihadapkan pada kasus seorang warga yang memiliki dua jenis harta: emas batangan dan kendaraan pribadi yang digunakan untuk bisnis dagang. Warga tersebut menanyakan apakah zakat harus dihitung dari keduanya. Berdasarkan prinsip syariat zakat, langkah paling tepat yang harus dilakukan amil adalah: A. Menghitung zakat dari emas batangan saja karena kendaraan digunakan untuk bisnis dan bukan termasuk harta zakat.B. Menghitung zakat dari keduanya karena keduanya merupakan aset berharga.C. Menghitung zakat dari emas batangan dan kendaraan, tetapi hanya jika kendaraan menghasilkan keuntungan.D. Mengabaikan kendaraan karena sudah termasuk alat produksi, cukup zakat emas yang wajib dizakati.E. Menghitung zakat dari kendaraan saja karena emas belum mencapai nisab. Jawaban Benar: C Pembahasan:Dalam syariat, zakat dikenakan pada emas, perak, dan harta produktif. Kendaraan yang digunakan untuk bisnis hanya dikenakan zakat jika menghasilkan pendapatan. Emas harus dihitung jika telah mencapai nisab. Pendekatan ini memastikan kepatuhan terhadap hukum zakat sekaligus mengakomodasi penggunaan aset secara produktif. Soal 7Baznas menerima donasi besar dari korporasi dalam bentuk uang tunai dan barang. Tim administrasi mendapati beberapa barang sulit dinilai secara finansial. Sebagai amil, strategi pengelolaan yang paling tepat agar pencatatan tetap akurat dan distribusi zakat tepat sasaran adalah: A. Mengabaikan nilai barang dan mendistribusikan sesuai jumlah fisik.B. Mengestimasi nilai barang secara konservatif dan mendokumentasikan metode estimasi untuk akuntabilitas.C. Menunda distribusi barang sampai penilaian pasar pasti tersedia.D. Mengubah barang menjadi uang tunai tanpa pencatatan nilai awal.E. Memberikan barang kepada mustahik yang membutuhkan secara acak. Jawaban Benar: B Pembahasan:Estimasi nilai barang dengan metode konservatif dan pencatatan yang jelas memungkinkan akuntabilitas dan transparansi tetap terjaga. Distribusi dapat dilakukan tanpa menunggu kepastian pasar penuh, namun tetap sesuai prinsip profesionalisme pengelolaan zakat. Soal 8Seorang amil mendapati dua kelompok warga yang membutuhkan zakat: kelompok A yang miskin tetapi memiliki akses ke bantuan pemerintah, dan kelompok B yang miskin dan tidak memiliki akses bantuan lain. Dalam konteks pendataan mustahik dan prioritas distribusi, tindakan paling tepat adalah: A. Memberikan zakat secara merata ke kedua kelompok agar tidak ada diskriminasi.B. Memprioritaskan kelompok A karena jumlah warganya lebih besar.C. Memprioritaskan kelompok B karena mereka tidak mendapatkan bantuan lain.D. Memberikan zakat hanya kepada kelompok yang paling meminta.E. Membagi zakat berdasarkan rekomendasi tetua desa. Jawaban Benar: C Pembahasan:Prinsip distribusi zakat yang tepat sasaran adalah memberikan prioritas kepada mustahik yang paling membutuhkan dan tidak memiliki akses bantuan lain. Hal ini memastikan zakat benar-benar bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mencegah duplikasi bantuan. Soal 9Baznas ingin meningkatkan efektivitas program pemberdayaan mustahik. Beberapa mustahik memiliki keterampilan tapi tidak memiliki akses modal, sementara yang lain memiliki modal kecil tapi belum memiliki keterampilan. Strategi paling tepat agar program pemberdayaan berhasil dalam jangka panjang adalah: A. Memberikan modal kepada semua mustahik tanpa memperhatikan keterampilan.B. Memberikan pelatihan keterampilan terlebih dahulu, baru memberikan modal sesuai kemampuan masing-masing.C. Fokus hanya pada mustahik yang sudah memiliki modal agar hasil cepat terlihat.D. Membagi bantuan dalam bentuk sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar dulu.E. Memberikan modal dan pelatihan secara bersamaan tanpa seleksi. Jawaban Benar: B Pembahasan:Pelatihan keterampilan terlebih dahulu memungkinkan mustahik memanfaatkan modal secara efektif dan berkelanjutan. Strategi ini menekankan pemberdayaan, bukan sekadar bantuan konsumtif, sehingga zakat dapat meningkatkan kemandirian mustahik. Soal 10Amil Baznas mendapati adanya laporan pengumpulan zakat oleh pihak lain yang tidak tercatat resmi di wilayahnya. Beberapa mustahik menerima zakat ganda tanpa pencatatan, sehingga data distribusi resmi menjadi tidak akurat. Langkah paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini adalah: A. Mengabaikan laporan karena jumlah zakat resmi tetap utuh.B. Melakukan verifikasi, memperbarui data resmi, dan melakukan koordinasi dengan pihak yang mengumpulkan zakat lain.C. Menutup sementara wilayah tersebut dari semua pengumpulan zakat.D. Memberikan zakat tambahan untuk menutupi kekurangan distribusi.E. Mengimbau mustahik agar hanya menerima zakat dari amil resmi secara lisan. Jawaban Benar: B Pembahasan:Verifikasi dan koordinasi penting agar data resmi tetap akurat dan distribusi zakat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Mengabaikan atau menunda tindakan dapat merusak kepercayaan masyarakat dan mengganggu profesionalisme pengelolaan zakat. Soal 11Seorang amil Baznas menemukan seorang wajib zakat yang memiliki dua jenis tabungan: tabungan biasa yang telah mencapai nisab dan tabungan investasi yang nilainya fluktuatif setiap bulan. Pemilik tabungan meminta amil untuk menghitung zakat secara tepat. Langkah yang paling tepat dilakukan amil adalah: A. Menghitung zakat hanya dari tabungan biasa, mengabaikan tabungan investasi.B. Menghitung zakat dari tabungan biasa dan menggunakan nilai tabungan investasi pada akhir haul terakhir.C. Menghitung zakat dari total nilai tabungan saat ini tanpa memperhatikan fluktuasi.D. Menunda perhitungan zakat hingga nilai investasi stabil.E. Memberikan estimasi zakat dari tabungan investasi tanpa melibatkan pemilik. Jawaban Benar: B Pembahasan:Tabungan biasa yang mencapai nisab wajib dizakati. Tabungan investasi dihitung berdasarkan nilai pada akhir haul (periode satu tahun) untuk memastikan zakat yang dibayarkan sesuai dengan fluktuasi nilai dan sah menurut syariat. Pendekatan ini menggabungkan prinsip kepatuhan dan keadilan. Soal 12Baznas di wilayah tertentu mengalami penumpukan donasi barang yang sulit didistribusikan karena logistik terbatas. Amil diminta merancang strategi distribusi agar barang tetap tepat sasaran. Pilihan strategi yang paling efektif adalah: A. Mengirimkan barang tanpa mempertimbangkan prioritas mustahik agar cepat habis.B. Menyortir barang berdasarkan urgensi kebutuhan mustahik dan mendokumentasikan distribusi.C. Menyimpan barang sampai kapasitas logistik mencukupi.D. Menjual barang untuk dikonversi menjadi uang tunai sebelum didistribusikan.E. Memberikan semua barang kepada mustahik yang tinggal di dekat kantor Baznas. Jawaban Benar: B Pembahasan:Menyortir barang berdasarkan urgensi dan mencatat distribusi memastikan bantuan tepat sasaran dan tercatat secara akuntabel. Strategi ini menyeimbangkan efisiensi, transparansi, dan pemanfaatan zakat secara optimal. Soal 13Amil Baznas menemukan bahwa sebagian warga miskin ternyata memiliki penghasilan musiman yang cukup tinggi beberapa bulan dalam setahun. Dalam menyusun daftar mustahik, pendekatan yang paling tepat adalah: A. Memasukkan mereka ke daftar mustahik penuh karena mereka tetap miskin sebagian waktu.B. Mengeluarkan mereka dari daftar mustahik karena penghasilan musiman mencukupi.C. Membuat kategori khusus untuk mustahik musiman agar distribusi zakat lebih adil.D. Memberikan zakat hanya pada bulan mereka miskin.E. Mengandalkan rekomendasi tetua desa tanpa verifikasi. Jawaban Benar: C Pembahasan:Membuat kategori mustahik musiman memungkinkan distribusi zakat lebih adil dan tepat waktu, sesuai kondisi sebenarnya. Ini mencerminkan profesionalisme amil dan penggunaan zakat yang efisien. Soal 14Baznas berencana meluncurkan program pemberdayaan ekonomi. Dua strategi yang diajukan: (1) memberikan modal langsung, (2) memberikan pelatihan keterampilan dan pendampingan usaha. Strategi kombinasi manakah yang paling efektif untuk memastikan keberhasilan program dalam jangka panjang? A. Memberikan modal langsung agar mustahik cepat produktif.B. Memberikan pelatihan dan pendampingan sebelum modal diberikan.C. Memberikan modal dan pelatihan sekaligus tanpa pendampingan tambahan.D. Memberikan bantuan dalam bentuk sembako dulu agar kebutuhan dasar terpenuhi.E. Memberikan bantuan hanya pada mustahik yang sudah berpengalaman. Jawaban Benar: B Pembahasan:Pelatihan dan pendampingan sebelum modal diberikan memastikan mustahik siap mengelola usaha dengan baik. Strategi ini meningkatkan kemandirian dan produktivitas, sehingga zakat yang diberikan dapat berdampak jangka panjang, bukan sekadar konsumtif. Soal 15Amil Baznas mendapati adanya mustahik yang menerima zakat ganda dari berbagai sumber tidak resmi, sehingga sebagian warga lain tidak mendapatkan alokasi yang semestinya. Langkah paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah: A. Memberikan tambahan zakat kepada mustahik yang tidak menerima agar merata.B. Menghapus laporan distribusi lama dan mulai pendataan ulang dari awal.C. Melakukan verifikasi data mustahik, mencatat distribusi resmi, dan berkoordinasi dengan pihak pengumpul lain.D. Mengimbau mustahik agar hanya menerima zakat dari amil resmi.E. Mengabaikan masalah karena jumlah total zakat tetap sama. Jawaban Benar: C Pembahasan:Verifikasi data dan koordinasi dengan pihak lain memastikan distribusi zakat resmi tetap akurat, adil, dan transparan. Pendekatan ini mencerminkan profesionalisme, menjaga integritas pengelolaan zakat, dan mencegah ketidakteraturan di lapangan. Soal 16Seorang wajib zakat memiliki tabungan emas, tanah produktif, dan investasi saham. Beberapa aset belum mencapai haul (satu tahun kepemilikan). Amil diminta menghitung zakat secara tepat. Langkah paling sesuai adalah: A. Menghitung zakat dari semua aset sekaligus agar lebih efisien.B. Menghitung zakat hanya dari emas dan tanah, mengabaikan saham.C. Menghitung zakat dari emas, tanah produktif yang telah panen, dan saham yang telah mencapai haul.D. Menunggu semua aset mencapai haul sebelum menghitung zakat.E. Menghitung zakat dari tabungan emas saja karena paling likuid. Jawaban Benar: C Pembahasan:Zakat dikenakan pada harta yang mencapai nisab dan haul. Emas dan tanah produktif dikenakan zakat setelah kondisi tertentu terpenuhi (misalnya panen atau kepemilikan 1 tahun). Investasi saham dihitung zakatnya hanya jika telah melewati haul. Langkah ini sesuai syariat dan adil bagi wajib zakat. Soal 17Baznas menerima donasi dalam bentuk barang yang tidak mudah dinilai. Beberapa barang memiliki harga pasar yang fluktuatif. Amil ingin memastikan distribusi tetap tepat sasaran dan tercatat akurat. Langkah paling tepat adalah: A. Mengirimkan barang langsung ke mustahik tanpa pencatatan nilai.B. Menyortir barang, memperkirakan nilai konservatif, dan mendokumentasikan metode penilaian.C. Menunda distribusi hingga harga pasar stabil.D. Mengubah semua barang menjadi uang tunai tanpa pencatatan nilai awal.E. Memberikan barang hanya kepada mustahik yang paling dekat dengan kantor Baznas. Jawaban Benar: B Pembahasan:Pendokumentasian dan estimasi konservatif memungkinkan distribusi tetap berjalan dengan akuntabilitas tinggi. Hal ini menjaga prinsip transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Soal 18Dalam satu desa, terdapat mustahik yang miskin tetapi memiliki sumber pendapatan musiman. Beberapa bulan mereka tidak membutuhkan bantuan zakat. Langkah paling tepat amil dalam pendataan mustahik adalah: A. Memberikan zakat secara penuh sepanjang tahun tanpa mempertimbangkan kondisi musiman.B. Mengeluarkan mereka dari daftar mustahik karena memiliki penghasilan beberapa bulan.C. Membuat kategori mustahik musiman dan menyesuaikan distribusi zakat berdasarkan kebutuhan tiap bulan.D. Memberikan zakat hanya pada bulan mereka miskin.E. Mengandalkan rekomendasi tetua desa tanpa verifikasi. Jawaban Benar: C Pembahasan:Membuat kategori musiman memungkinkan distribusi zakat lebih tepat sasaran dan adil, sesuai kondisi mustahik. Pendekatan ini mencerminkan profesionalisme dan efisiensi penggunaan zakat. Soal 19Baznas ingin meningkatkan efektivitas program pemberdayaan mustahik. Beberapa mustahik memiliki keterampilan tetapi tidak memiliki modal, sementara lainnya memiliki modal tetapi belum memiliki keterampilan. Strategi paling efektif adalah: A. Memberikan modal kepada semua mustahik agar cepat produktif.B. Memberikan pelatihan keterampilan terlebih dahulu, kemudian modal sesuai kesiapan.C. Memberikan modal dan pelatihan sekaligus tanpa urutan.D. Memberikan bantuan dalam bentuk sembako agar kebutuhan dasar terpenuhi.E. Memberikan bantuan hanya pada mustahik yang berpengalaman. Jawaban Benar: B Pembahasan:Pelatihan sebelum modal diberikan meningkatkan kesiapan mustahik dalam mengelola usaha, memastikan kemandirian, dan mengoptimalkan penggunaan zakat secara berkelanjutan. Soal 20Seorang amil mendapati mustahik menerima zakat dari berbagai sumber tidak resmi, sehingga sebagian warga tidak mendapatkan zakat yang seharusnya. Langkah paling tepat untuk mengatasi masalah ini adalah: A. Memberikan tambahan zakat untuk mustahik yang tidak menerima.B. Menghapus seluruh catatan lama dan memulai pendataan ulang.C. Melakukan verifikasi data, mencatat distribusi resmi, dan berkoordinasi dengan pihak pengumpul lain.D. Mengimbau mustahik agar hanya menerima zakat dari amil resmi.E. Mengabaikan masalah karena jumlah total zakat tetap sama. Jawaban Benar: C Pembahasan:Verifikasi data, pencatatan distribusi resmi, dan koordinasi dengan pihak lain memastikan distribusi zakat adil, akurat, dan transparan. Hal ini menjaga profesionalisme pengelolaan zakat dan mencegah ketidakteraturan. Siap Menguasai Sertifikasi Baznas? 🌟 Tingkatkan peluang lulus sertifikasi dengan paket soal HOTS lengkap dari fungsional.id! Dengan latihan soal yang dirancang khusus, pembahasan mendalam, dan kisi-kisi praktis, Anda akan lebih percaya diri menghadapi ujian nyata. Kenapa wajib coba paket soal ini? ✅ 👉 Dapatkan paket soal HOTS Baznas sekarang juga di fungsional.id dan mulai persiapan sertifikasi dengan lebih percaya diri! Recent posts + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100+ Soal CPNS PPPK Pengembang Kecerdasan Buatan + Kisi-kisi Rekrutmen + + + + March 9, 2026 + + + + + + + + + + + 100+ Soal Uji Kompetensi Dokter Obgyn + Pembahasan Kisi-kisi + + + + March 9, 2026 + + + + + + + + + + + 100+ Soal CPNS PPPK BKPSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia + Kisi-kisi Rekrutmen + + + + March 7, 2026 100+ Soal CPNS PPPK Pengembang Kecerdasan Buatan + Kisi-kisi Rekrutmen + + + + March 9, 2026 100+ Soal Uji Kompetensi Dokter Obgyn + Pembahasan Kisi-kisi + + + + March 9, 2026 100+ Soal CPNS PPPK BKPSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia + Kisi-kisi Rekrutmen + + + + March 7, 2026 Dapatkan Akses Sistem CBT dengan ratusan paket soal + pembahasan! Butuh Bantuan? diff --git a/raw/gapki.id_news_2023_03_20_plastik-dari-sawit-bioplastik-yang-ramah-lingkungan_.md b/raw/gapki.id_news_2023_03_20_plastik-dari-sawit-bioplastik-yang-ramah-lingkungan_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..01fddc275ba212510b334d5d11b8f7d2b6f7ed8d --- /dev/null +++ b/raw/gapki.id_news_2023_03_20_plastik-dari-sawit-bioplastik-yang-ramah-lingkungan_.md @@ -0,0 +1,106 @@ +--- +url: https://gapki.id/news/2023/03/20/plastik-dari-sawit-bioplastik-yang-ramah-lingkungan/ +title: "Plastik Dari Sawit.. Bioplastik Yang Ramah Lingkungan - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)" +domain: gapki.id +crawl_date: 2026-03-14 14:31:00 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Plastik Dari Sawit.. Bioplastik Yang Ramah Lingkungan - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) + +Tidak diragukan lagi, plastik sudah menjadi bagian penting yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dengan sifatnya yang lentur, awet, serbaguna dan harganya yang murah menjadikan penggunaan plastik terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan industri. Lebih dari 40% penggunaan plastik digunakan untuk keperluan pengemasan dan sisanya digunakan sebagai aplikasi bangunan dan konstruksi, tekstil, produk furniture dan lainnya. Namun dibalik besarnya peran plastik dalam kehidupan manusia, plastik juga menjadi polutan yang berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang bukan tergolong sebagai senyawa biologis, menjadikan  plastik memiliki sifat sangat sulit terurai/terdegradasi  ( non-biodegradable ). Plastik diperkirakan membutuhkan waktu  100 hingga 500 tahun untuk dapat terurai dengan sempurna . Lamanya waktu dibutuhkan oleh plastik untuk terurai, mengakibatkan sampah plastik akan mencemari tanah, sungai, laut bahkan udara. Bahkan diperkirakan  pada tahun 2050  akan lebih  banyak sampah plastik di laut dibandingkan dengan ikan . Dampaknya akan mengancam kelangsungan hidup biota laut karena dapat melukai dan bisa termakan oleh hewan seperti ikan, paus dan penyu. Pembakaran sampah plastik juga dapat mencemari tanah dan menjadi sumber emisi karbon yang mencemari udara. Selain itu, sampah plastik ini juga berpotensi terbelah menjadi partikel kecil atau yang disebut dengan mikroplastik dengan ukuran sebesar 0.3-0.5 milimeter yang berpeluang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia dan bisa berdampak menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, stroke dan penyakit pernapasan. Indonesia juga mendapat julukan sebagai negara penghasil sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia, setelah China. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menggalakkan program pelarangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan dan toko swalayan di beberapa daerah sebagai upaya untuk mengurangi masalah sampah plastik. Namun, program tersebut dinilai bukan menjadi solusi atas permasalahan sampah plastik. Pasalnya, berdasarkan data BPS sampah plastik di Indonesia menembus angka 64 juta ton/tahun. Terlebih saat ini sedang marak diperbincangkan tentang penggunaan kemasan galon sekali pakai yang dinilai akan memunculkan masalah baru yakni semakin menumpuknya sampah plastik di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dicarikan jalan keluar yang lebih solutif dalam rangka pengurangan penggunaan plastik sehingga sampah plastik juga akan berkurang. Alternatif solusi dari permasalahan sampah plastik tersebut salah satunya dengan mengganti plastik konvensional ke  biodegradable plastic  atau bioplastik. Bioplastik merupakan plastik ramah lingkungan yang secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi sehingga setelah habis dipakai dan dibuang akan hancur terurai oleh mikroorganisme tanpa meninggalkan zat beracun. Salah satu bahan organik yang dapat digunakan untuk pembuatan bioplastik sawit  adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS).  Biomassa sawit tersebut  yang banyak  mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin sehingga potensial dan cocok sebagai bahan baku dalam pembuatan bioplastik sawit . Salah satu senyawa kimia yang dapat dihasilkan dari selulosa TKKS adalah asam laktat yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan polimer biodegradable berupa poli asam laktat (PLA). Polimer tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti polimer konvensional seperti  Polyethylene  (PE),  Polypropylene  (PP) , Polyethylene terephthalate  (PET),   maupun  polystyrene  (PS) . Berdasarkan riset LIPI, PLA dari TKKS yang kaya akan selulosa dan hemiselulosa sebagai sumber glukosa yang berpotensi besar untuk dikonversikan menjadi asam laktat melalui proses fermentasi oleh bakteri dan kemudian asam laktat tersebut dipolimerisasi menjadi PLA. Tidak hanya dari biomassa TKKS, PLA juga dapat diperoleh dari gliserin sebagai  joint product  biodiesel sawit. Penelitian IPB terbaru juga menghasilkan bioplastik sawit ramah lingkungan berbasis biomassa TKKS melalui penerapan nanoteknologi pada selulosa. Penerapan teknologi tersebut dapat meningkatkan karakteristik mekanik polimer bioplastik sawit sehingga dapat menghasilkan produk bioplastik sawit dengan kualitas yang lebih baik daripada produk sejenis di pasaran. Poly-3-hydroxybutyrate  (P3HB) yang merupakan salah satu jenis bioplastik sawit yang bersifat  biodegradable  terakumulasi dalam sel bakteri saat bakteri mengalami kelebihan sumber karbon. Produk tersebut dapat dihasilkan oleh isolat bakteri  Bacillus sp.TG  pada minyak sawit yang kaya akan karbon. Jenis bioplastik lainnya yaitu  Polihidroksialkanoat  (PHA) yang merupakan hasil sintesis beragam bakteri dari substrat termasuk gula dan asam lemak, yang juga berpeluang menjadi substitusi plastik bahan kemasan. Biomassa/limbah padat berupa TKKS dan batang sawit serta limbah cair PKS (POME) dapat dijadikan sebagai bahan baku potensial untuk produksi PHA karena kandungan selulosa pada biomassa sawit yang tinggi yang dapat dijadikan sebagai gula pereduksi dan juga kandungan asam lemak pada POME. Dengan demikian, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kebun sawit terluas di dunia menyimpan potensi minyak sawit, biomassa (TKKS dan batang sawit) dan POME yang sangat besar untuk bisa dijadikan sebagai bahan baku produk bioplastik. Produk  bioplastik berbasis sawit ini memiliki keunggulan dibandingkan plastik fosil  karena dapat dengan mudah terurai secara alamiah ( biodegradable ) sehingga tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Selain menjadi solusi pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan manusia, produk bioplastik sawit yang dikembangkan dari sumber daya alam dengan ketersediaan yang melimpah di Indonesia juga menjadi solusi atas besarnya devisa yang dikorbankan Indonesia untuk mengimpor petrokimia sebagai bahan baku yang digunakan untuk memproduksi plastik. Dari biomas dan minyak sawit dapat menjadi bahan baku bioplastik.Berbagai Universitas dan lembaga riset telah banyak meneliti bioplastik berbasis sawit ini. Jika pemerintah serius mendukung  start-up  industri bioplastik berbasis sawit ini, tidak perlu waktu lama Indonesia sudah dapat menggunakan bioplastik sebagai pengganti plastik kotor tersebut diatas. Hanya dari biomas sawit mampu menghasilkan 6 juta ton bioplastik setiap tahun ! Bioplastik berbasis sawit memiliki keunggulan  dibandingkan  plastik kotor dari bahan kimia minyak bumi , yaitu Data Trademap menunjukkan bahwa nilai impor petro plastik (HS 3901-3914) tahun 2019 mencapai USD 5.78 miliar. Sehingga dengan diproduksinya bioplastik sawit oleh industri domestik dapat mengurangi impor bahan baku plastik dan negara akan menghemat devisa impor. Devisa impor tersebut juga dapat dialihkan menjadi subsidi industri domestik sehingga dapat menciptakan  multiplier effect  (penyerapan tenaga kerja, pendapatan, output) di dalam negeri   yang lebih besar. Sekarang, tinggal keseriusan Pemerintah untuk mendukung pengembangan industri bioplastik dalam negeri melalui dukungan kebijakan dan insentif pembiayaan. Ahli-ahli di Perguruan Tinggi Indonesia sudah banyak yang menekuni bioplastik berbasis sawit, sehingga dengan dukungan dari pemerintah tersebut dapat meningkatkan skala penelitian menjadi  pilot project  dan selanjutnya komersialisasi/industrialisasi. LSM lingkungan yang selama ini memberi perhatian pada kelestarian lingkungan juga diharapkan perlu untuk memberi dukungan pada pengembangan industri bioplastik berbasis sawit di dalam negeri. Sumber: palmoilina.asia Plastik Dari Sawit.. Bioplastik Yang Ramah Lingkungan Plastik Jadul Adalah Plastik Yang Menghancurkan Masa Depan Kita Masyarakat Indonesia, Salah Satu Pelaku Pencemaran Lingkungan Penelitian Bioplastik Sawit Yang Sudah Dilakukan Jenis-Jenis Bioplastik Sawit Bioplastik Sawit Akan Menjadi Pahlawan Lingkungan Dan Devisa Indonesia Realisasi Bioplastik Butuh Dukungan Penuh Dari Pemerintah Share this: Like this: Tidak diragukan lagi, plastik sudah menjadi bagian penting yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dengan sifatnya yang lentur, awet, serbaguna dan harganya yang murah menjadikan penggunaan plastik terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan industri. Lebih dari 40% penggunaan plastik digunakan untuk keperluan pengemasan dan sisanya digunakan sebagai aplikasi bangunan dan konstruksi, tekstil, produk furniture dan lainnya. + + + + Namun dibalik besarnya peran plastik dalam kehidupan manusia, plastik juga menjadi polutan yang berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang bukan tergolong sebagai senyawa biologis, menjadikan  plastik memiliki sifat sangat sulit terurai/terdegradasi  ( non-biodegradable ). + + Plastik Jadul Adalah Plastik Yang Menghancurkan Masa Depan Kita + Plastik diperkirakan membutuhkan waktu  100 hingga 500 tahun untuk dapat terurai dengan sempurna . Lamanya waktu dibutuhkan oleh plastik untuk terurai, mengakibatkan sampah plastik akan mencemari tanah, sungai, laut bahkan udara. + Bahkan diperkirakan  pada tahun 2050  akan lebih  banyak sampah plastik di laut dibandingkan dengan ikan . Dampaknya akan mengancam kelangsungan hidup biota laut karena dapat melukai dan bisa termakan oleh hewan seperti ikan, paus dan penyu. Pembakaran sampah plastik juga dapat mencemari tanah dan menjadi sumber emisi karbon yang mencemari udara. + Selain itu, sampah plastik ini juga berpotensi terbelah menjadi partikel kecil atau yang disebut dengan mikroplastik dengan ukuran sebesar 0.3-0.5 milimeter yang berpeluang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia dan bisa berdampak menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, stroke dan penyakit pernapasan. + + Masyarakat Indonesia, Salah Satu Pelaku Pencemaran Lingkungan + Indonesia juga mendapat julukan sebagai negara penghasil sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia, setelah China. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menggalakkan program pelarangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan dan toko swalayan di beberapa daerah sebagai upaya untuk mengurangi masalah sampah plastik. Namun, program tersebut dinilai bukan menjadi solusi atas permasalahan sampah plastik. Pasalnya, berdasarkan data BPS sampah plastik di Indonesia menembus angka 64 juta ton/tahun. + Terlebih saat ini sedang marak diperbincangkan tentang penggunaan kemasan galon sekali pakai yang dinilai akan memunculkan masalah baru yakni semakin menumpuknya sampah plastik di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dicarikan jalan keluar yang lebih solutif dalam rangka pengurangan penggunaan plastik sehingga sampah plastik juga akan berkurang. + + Penelitian Bioplastik Sawit Yang Sudah Dilakukan + + + Alternatif solusi dari permasalahan sampah plastik tersebut salah satunya dengan mengganti plastik konvensional ke  biodegradable plastic  atau bioplastik. Bioplastik merupakan plastik ramah lingkungan yang secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi sehingga setelah habis dipakai dan dibuang akan hancur terurai oleh mikroorganisme tanpa meninggalkan zat beracun. + Salah satu bahan organik yang dapat digunakan untuk pembuatan bioplastik sawit  adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS).  Biomassa sawit tersebut  yang banyak  mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin sehingga potensial dan cocok sebagai bahan baku dalam pembuatan bioplastik sawit . Salah satu senyawa kimia yang dapat dihasilkan dari selulosa TKKS adalah asam laktat yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan polimer biodegradable berupa poli asam laktat (PLA). Polimer tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti polimer konvensional seperti  Polyethylene  (PE),  Polypropylene  (PP) , Polyethylene terephthalate  (PET),   maupun  polystyrene  (PS) . + Berdasarkan riset LIPI, PLA dari TKKS yang kaya akan selulosa dan hemiselulosa sebagai sumber glukosa yang berpotensi besar untuk dikonversikan menjadi asam laktat melalui proses fermentasi oleh bakteri dan kemudian asam laktat tersebut dipolimerisasi menjadi PLA. Tidak hanya dari biomassa TKKS, PLA juga dapat diperoleh dari gliserin sebagai  joint product  biodiesel sawit. + Penelitian IPB terbaru juga menghasilkan bioplastik sawit ramah lingkungan berbasis biomassa TKKS melalui penerapan nanoteknologi pada selulosa. Penerapan teknologi tersebut dapat meningkatkan karakteristik mekanik polimer bioplastik sawit sehingga dapat menghasilkan produk bioplastik sawit dengan kualitas yang lebih baik daripada produk sejenis di pasaran. + + Jenis-Jenis Bioplastik Sawit + Poly-3-hydroxybutyrate  (P3HB) yang merupakan salah satu jenis bioplastik sawit yang bersifat  biodegradable  terakumulasi dalam sel bakteri saat bakteri mengalami kelebihan sumber karbon. Produk tersebut dapat dihasilkan oleh isolat bakteri  Bacillus sp.TG  pada minyak sawit yang kaya akan karbon. + Jenis bioplastik lainnya yaitu  Polihidroksialkanoat  (PHA) yang merupakan hasil sintesis beragam bakteri dari substrat termasuk gula dan asam lemak, yang juga berpeluang menjadi substitusi plastik bahan kemasan. Biomassa/limbah padat berupa TKKS dan batang sawit serta limbah cair PKS (POME) dapat dijadikan sebagai bahan baku potensial untuk produksi PHA karena kandungan selulosa pada biomassa sawit yang tinggi yang dapat dijadikan sebagai gula pereduksi dan juga kandungan asam lemak pada POME. + Dengan demikian, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kebun sawit terluas di dunia menyimpan potensi minyak sawit, biomassa (TKKS dan batang sawit) dan POME yang sangat besar untuk bisa dijadikan sebagai bahan baku produk bioplastik. Produk  bioplastik berbasis sawit ini memiliki keunggulan dibandingkan plastik fosil  karena dapat dengan mudah terurai secara alamiah ( biodegradable ) sehingga tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. + + Bioplastik Sawit Akan Menjadi Pahlawan Lingkungan Dan Devisa Indonesia + Selain menjadi solusi pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan manusia, produk bioplastik sawit yang dikembangkan dari sumber daya alam dengan ketersediaan yang melimpah di Indonesia juga menjadi solusi atas besarnya devisa yang dikorbankan Indonesia untuk mengimpor petrokimia sebagai bahan baku yang digunakan untuk memproduksi plastik. + Dari biomas dan minyak sawit dapat menjadi bahan baku bioplastik.Berbagai Universitas dan lembaga riset telah banyak meneliti bioplastik berbasis sawit ini. Jika pemerintah serius mendukung  start-up  industri bioplastik berbasis sawit ini, tidak perlu waktu lama Indonesia sudah dapat menggunakan bioplastik sebagai pengganti plastik kotor tersebut diatas. Hanya dari biomas sawit mampu menghasilkan 6 juta ton bioplastik setiap tahun ! + Bioplastik berbasis sawit memiliki keunggulan  dibandingkan  plastik kotor dari bahan kimia minyak bumi , yaitu + + Bioplastik dapat terurai secara alamiah ( biodegradable ) sehingga tidak mengotori lingkungan. + Terbuat dari bahan organik, tidak bersifat racun atau mengganggu kesehatan. + Bioplastik berbasis sawit yang semuanya dihasilkan dari dalam negeri akan  menghemat devisa impor plastik sekitar 7 miliar dollar . + Kesempatan Indonesia menjadi salah satu eksportir biji bioplastik dunia. + + Data Trademap menunjukkan bahwa nilai impor petro plastik (HS 3901-3914) tahun 2019 mencapai USD 5.78 miliar. Sehingga dengan diproduksinya bioplastik sawit oleh industri domestik dapat mengurangi impor bahan baku plastik dan negara akan menghemat devisa impor. Devisa impor tersebut juga dapat dialihkan menjadi subsidi industri domestik sehingga dapat menciptakan  multiplier effect  (penyerapan tenaga kerja, pendapatan, output) di dalam negeri   yang lebih besar. + + Realisasi Bioplastik Butuh Dukungan Penuh Dari Pemerintah + Sekarang, tinggal keseriusan Pemerintah untuk mendukung pengembangan industri bioplastik dalam negeri melalui dukungan kebijakan dan insentif pembiayaan. Ahli-ahli di Perguruan Tinggi Indonesia sudah banyak yang menekuni bioplastik berbasis sawit, sehingga dengan dukungan dari pemerintah tersebut dapat meningkatkan skala penelitian menjadi  pilot project  dan selanjutnya komersialisasi/industrialisasi. LSM lingkungan yang selama ini memberi perhatian pada kelestarian lingkungan juga diharapkan perlu untuk memberi dukungan pada pengembangan industri bioplastik berbasis sawit di dalam negeri. + Sumber: palmoilina.asia + + + Post View : 7426 Share this: Facebook X Like this: Like Loading... + + + previous Posisi Harga Komoditas pada Penutupan Bursa & Pasar Fisik, 17 Maret 2023 next Posisi Harga Komoditas pada Penutupan Bursa & Pasar Fisik, 20 Maret 2023 Tidak diragukan lagi, plastik sudah menjadi bagian penting yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dengan sifatnya yang lentur, awet, serbaguna dan harganya yang murah menjadikan penggunaan plastik terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan industri. Lebih dari 40% penggunaan plastik digunakan untuk keperluan pengemasan dan sisanya digunakan sebagai aplikasi bangunan dan konstruksi, tekstil, produk furniture dan lainnya. + + + + Namun dibalik besarnya peran plastik dalam kehidupan manusia, plastik juga menjadi polutan yang berbahaya bagi ekosistem dan kesehatan manusia. Plastik terbuat dari penyulingan gas dan minyak yang bukan tergolong sebagai senyawa biologis, menjadikan  plastik memiliki sifat sangat sulit terurai/terdegradasi  ( non-biodegradable ). + + Plastik Jadul Adalah Plastik Yang Menghancurkan Masa Depan Kita + Plastik diperkirakan membutuhkan waktu  100 hingga 500 tahun untuk dapat terurai dengan sempurna . Lamanya waktu dibutuhkan oleh plastik untuk terurai, mengakibatkan sampah plastik akan mencemari tanah, sungai, laut bahkan udara. + Bahkan diperkirakan  pada tahun 2050  akan lebih  banyak sampah plastik di laut dibandingkan dengan ikan . Dampaknya akan mengancam kelangsungan hidup biota laut karena dapat melukai dan bisa termakan oleh hewan seperti ikan, paus dan penyu. Pembakaran sampah plastik juga dapat mencemari tanah dan menjadi sumber emisi karbon yang mencemari udara. + Selain itu, sampah plastik ini juga berpotensi terbelah menjadi partikel kecil atau yang disebut dengan mikroplastik dengan ukuran sebesar 0.3-0.5 milimeter yang berpeluang masuk ke dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia dan bisa berdampak menyebabkan berbagai macam penyakit seperti kanker, stroke dan penyakit pernapasan. + + Masyarakat Indonesia, Salah Satu Pelaku Pencemaran Lingkungan + Indonesia juga mendapat julukan sebagai negara penghasil sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia, setelah China. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menggalakkan program pelarangan penggunaan kemasan plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan dan toko swalayan di beberapa daerah sebagai upaya untuk mengurangi masalah sampah plastik. Namun, program tersebut dinilai bukan menjadi solusi atas permasalahan sampah plastik. Pasalnya, berdasarkan data BPS sampah plastik di Indonesia menembus angka 64 juta ton/tahun. + Terlebih saat ini sedang marak diperbincangkan tentang penggunaan kemasan galon sekali pakai yang dinilai akan memunculkan masalah baru yakni semakin menumpuknya sampah plastik di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dicarikan jalan keluar yang lebih solutif dalam rangka pengurangan penggunaan plastik sehingga sampah plastik juga akan berkurang. + + Penelitian Bioplastik Sawit Yang Sudah Dilakukan + + + Alternatif solusi dari permasalahan sampah plastik tersebut salah satunya dengan mengganti plastik konvensional ke  biodegradable plastic  atau bioplastik. Bioplastik merupakan plastik ramah lingkungan yang secara alamiah dapat dengan mudah terdegradasi sehingga setelah habis dipakai dan dibuang akan hancur terurai oleh mikroorganisme tanpa meninggalkan zat beracun. + Salah satu bahan organik yang dapat digunakan untuk pembuatan bioplastik sawit  adalah tandan kosong kelapa sawit (TKKS).  Biomassa sawit tersebut  yang banyak  mengandung selulosa, hemiselulosa dan lignin sehingga potensial dan cocok sebagai bahan baku dalam pembuatan bioplastik sawit . Salah satu senyawa kimia yang dapat dihasilkan dari selulosa TKKS adalah asam laktat yang menjadi bahan baku utama dalam pembuatan polimer biodegradable berupa poli asam laktat (PLA). Polimer tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pengganti polimer konvensional seperti  Polyethylene  (PE),  Polypropylene  (PP) , Polyethylene terephthalate  (PET),   maupun  polystyrene  (PS) . + Berdasarkan riset LIPI, PLA dari TKKS yang kaya akan selulosa dan hemiselulosa sebagai sumber glukosa yang berpotensi besar untuk dikonversikan menjadi asam laktat melalui proses fermentasi oleh bakteri dan kemudian asam laktat tersebut dipolimerisasi menjadi PLA. Tidak hanya dari biomassa TKKS, PLA juga dapat diperoleh dari gliserin sebagai  joint product  biodiesel sawit. + Penelitian IPB terbaru juga menghasilkan bioplastik sawit ramah lingkungan berbasis biomassa TKKS melalui penerapan nanoteknologi pada selulosa. Penerapan teknologi tersebut dapat meningkatkan karakteristik mekanik polimer bioplastik sawit sehingga dapat menghasilkan produk bioplastik sawit dengan kualitas yang lebih baik daripada produk sejenis di pasaran. + + Jenis-Jenis Bioplastik Sawit + Poly-3-hydroxybutyrate  (P3HB) yang merupakan salah satu jenis bioplastik sawit yang bersifat  biodegradable  terakumulasi dalam sel bakteri saat bakteri mengalami kelebihan sumber karbon. Produk tersebut dapat dihasilkan oleh isolat bakteri  Bacillus sp.TG  pada minyak sawit yang kaya akan karbon. + Jenis bioplastik lainnya yaitu  Polihidroksialkanoat  (PHA) yang merupakan hasil sintesis beragam bakteri dari substrat termasuk gula dan asam lemak, yang juga berpeluang menjadi substitusi plastik bahan kemasan. Biomassa/limbah padat berupa TKKS dan batang sawit serta limbah cair PKS (POME) dapat dijadikan sebagai bahan baku potensial untuk produksi PHA karena kandungan selulosa pada biomassa sawit yang tinggi yang dapat dijadikan sebagai gula pereduksi dan juga kandungan asam lemak pada POME. + Dengan demikian, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan kebun sawit terluas di dunia menyimpan potensi minyak sawit, biomassa (TKKS dan batang sawit) dan POME yang sangat besar untuk bisa dijadikan sebagai bahan baku produk bioplastik. Produk  bioplastik berbasis sawit ini memiliki keunggulan dibandingkan plastik fosil  karena dapat dengan mudah terurai secara alamiah ( biodegradable ) sehingga tidak mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. + + Bioplastik Sawit Akan Menjadi Pahlawan Lingkungan Dan Devisa Indonesia + Selain menjadi solusi pencemaran lingkungan dan mengancam kesehatan manusia, produk bioplastik sawit yang dikembangkan dari sumber daya alam dengan ketersediaan yang melimpah di Indonesia juga menjadi solusi atas besarnya devisa yang dikorbankan Indonesia untuk mengimpor petrokimia sebagai bahan baku yang digunakan untuk memproduksi plastik. + Dari biomas dan minyak sawit dapat menjadi bahan baku bioplastik.Berbagai Universitas dan lembaga riset telah banyak meneliti bioplastik berbasis sawit ini. Jika pemerintah serius mendukung  start-up  industri bioplastik berbasis sawit ini, tidak perlu waktu lama Indonesia sudah dapat menggunakan bioplastik sebagai pengganti plastik kotor tersebut diatas. Hanya dari biomas sawit mampu menghasilkan 6 juta ton bioplastik setiap tahun ! + Bioplastik berbasis sawit memiliki keunggulan  dibandingkan  plastik kotor dari bahan kimia minyak bumi , yaitu + + Bioplastik dapat terurai secara alamiah ( biodegradable ) sehingga tidak mengotori lingkungan. + Terbuat dari bahan organik, tidak bersifat racun atau mengganggu kesehatan. + Bioplastik berbasis sawit yang semuanya dihasilkan dari dalam negeri akan  menghemat devisa impor plastik sekitar 7 miliar dollar . + Kesempatan Indonesia menjadi salah satu eksportir biji bioplastik dunia. + + Data Trademap menunjukkan bahwa nilai impor petro plastik (HS 3901-3914) tahun 2019 mencapai USD 5.78 miliar. Sehingga dengan diproduksinya bioplastik sawit oleh industri domestik dapat mengurangi impor bahan baku plastik dan negara akan menghemat devisa impor. Devisa impor tersebut juga dapat dialihkan menjadi subsidi industri domestik sehingga dapat menciptakan  multiplier effect  (penyerapan tenaga kerja, pendapatan, output) di dalam negeri   yang lebih besar. + + Realisasi Bioplastik Butuh Dukungan Penuh Dari Pemerintah + Sekarang, tinggal keseriusan Pemerintah untuk mendukung pengembangan industri bioplastik dalam negeri melalui dukungan kebijakan dan insentif pembiayaan. Ahli-ahli di Perguruan Tinggi Indonesia sudah banyak yang menekuni bioplastik berbasis sawit, sehingga dengan dukungan dari pemerintah tersebut dapat meningkatkan skala penelitian menjadi  pilot project  dan selanjutnya komersialisasi/industrialisasi. LSM lingkungan yang selama ini memberi perhatian pada kelestarian lingkungan juga diharapkan perlu untuk memberi dukungan pada pengembangan industri bioplastik berbasis sawit di dalam negeri. + Sumber: palmoilina.asia + + + Post View : 7426 Share this: Facebook X Like this: Like Loading... diff --git a/raw/handarusakti.co.id_bantuan-rp8-juta-via-pos-hanya-untuk-kpm-tertentu-ini-dia-kriteria-penerima-yang-lolos-seleksi_.md b/raw/handarusakti.co.id_bantuan-rp8-juta-via-pos-hanya-untuk-kpm-tertentu-ini-dia-kriteria-penerima-yang-lolos-seleksi_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..81f602e6a19479e146aaf32297d48b5a19bb61d5 --- /dev/null +++ b/raw/handarusakti.co.id_bantuan-rp8-juta-via-pos-hanya-untuk-kpm-tertentu-ini-dia-kriteria-penerima-yang-lolos-seleksi_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://handarusakti.co.id/bantuan-rp8-juta-via-pos-hanya-untuk-kpm-tertentu-ini-dia-kriteria-penerima-yang-lolos-seleksi/ +title: "Bantuan Rp8 Juta via Pos Hanya untuk KPM Tertentu, Ini Dia Kriteria Penerima yang Lolos Seleksi!" +domain: handarusakti.co.id +crawl_date: 2026-03-08 08:36:26 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Bantuan Rp8 Juta via Pos Hanya untuk KPM Tertentu, Ini Dia Kriteria Penerima yang Lolos Seleksi! + +Bantuan Rp8 Juta via Pos Hanya untuk KPM Tertentu, Ini Dia Kriteria Penerima yang Lolos Seleksi! Belakangan ini, isu tentang bantuan sosial senilai Rp8 juta yang disalurkan lewat PT Pos Indonesia ramai dibahas di media sosial. Banyak yang penasaran, apakah dirinya termasuk dalam daftar penerima bantuan tersebut. Sebagian merasa gembira, sementara yang lain mulai ragu karena tak yakin kebenarannya. Sebenarnya, informasi itu bukan hoaks. Tapi, bantuan ini bukan untuk semua orang. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar bisa menerimanya. Jadi, bukan sembarang warga yang bakal dapat uang segini. Daftar Isi Siapa Saja yang Berhak Dapat Bantuan Rp8 Juta? Bantuan ini bukan program bansos biasa seperti PKH atau BPNT. Ini adalah bantuan khusus untuk korban bencana banjir besar yang terjadi di beberapa wilayah Sumatera dan Aceh beberapa waktu lalu. Tujuannya membantu pemulihan pasca-bencana, baik secara fisik maupun ekonomi. Dari segi jumlah, total bantuan yang diberikan mencapai Rp8 juta per keluarga. Dana ini dibagi ke dalam dua komponen utama, yaitu bantuan pemulihan rumah dan dukungan ekonomi. 1. Bantuan Isian Rumah Sebesar Rp3 Juta Komponen pertama, Rp3 juta, digunakan untuk membantu memperbaiki rumah yang rusak akibat banjir. Uang ini bisa dipakai untuk beli material bangunan, upah tukang, atau kebutuhan lain terkait pemugaran rumah. 2. Bantuan Dukungan Ekonomi Sebesar Rp5 Juta Sisanya, Rp5 juta, diberikan sebagai bentuk dukungan ekonomi agar keluarga bisa bangkit kembali secara finansial. Misalnya, untuk modal usaha kecil, biaya kebutuhan sehari-hari, atau kebutuhan mendesak lainnya. Kriteria Penerima Bantuan Tidak semua warga terkena dampak banjir otomatis dapat bantuan ini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa masuk dalam daftar penerima manfaat (KPM). 1. Terdata sebagai Korban Bencana Banjir Pertama, calon penerima harus benar-benar terdata sebagai korban bencana banjir di wilayah Sumatera dan Aceh. Data ini biasanya dihimpun langsung oleh pemerintah daerah setempat dan kemudian diverifikasi oleh Kementerian Sosial. 2. Masuk dalam Kategori Keluarga Terdampak Langsung Kedua, keluarga harus terbukti mengalami kerusakan rumah atau kehilangan mata pencaharian akibat banjir. Misalnya, rumah rusak berat, kehilangan ternak, atau lahan pertanian yang terendam. 3. Tidak Masuk dalam Kategori Penerima Bansos Lain Ketiga, keluarga tidak sedang menerima bansos reguler seperti PKH atau BPNT. Ini untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. 4. Data Terintegrasi dengan Sistem Kemensos Keempat, data keluarga harus sudah terintegrasi dalam sistem database Kementerian Sosial. Ini penting agar proses penyaluran bisa dilakukan secara transparan dan terhindar dari kebocoran data. Penyaluran Bantuan Melalui PT Pos Indonesia Bantuan ini disalurkan langsung oleh PT Pos Indonesia. Mereka bertindak sebagai mitra pemerintah dalam mendistribusikan dana ke penerima manfaat secara langsung ke rumah. Metode ini dipilih karena dianggap lebih aman dan efisien, terutama di wilayah yang terpapar bencana dan sulit dijangkau. Selain itu, penggunaan layanan pos juga meminimalkan risiko penyalahgunaan dana. Apakah Bantuan Ini Sekali Dapat? Bantuan Rp8 juta ini bersifat satu kali saja. Artinya, setelah menerimanya, keluarga tidak akan mendapat pencairan tambahan dalam program yang sama. Ini adalah bentuk bantuan darurat untuk pemulihan pasca-bencana. Namun, penerima tetap bisa mengikuti program bansos lainnya jika memenuhi syarat. Misalnya, jika sebelumnya tidak menerima PKH tapi kondisi ekonomi memenuhi kriteria, maka bisa mendaftar kembali. Perbandingan Bantuan Bencana dan Bansos Reguler Berikut tabel perbandingan antara bantuan bencana ini dengan bansos reguler seperti PKH dan BPNT: Tips Mengecek Status Penerima Bantuan Bagi keluarga yang merasa termasuk dalam kategori penerima, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengecek status penerimaan. 1. Cek Data di Website Resmi Kemensos Langkah pertama, kunjungi situs resmi Kementerian Sosial di kemensos.go.id. Di sana tersedia fitur pengecekan data penerima bantuan berdasarkan NIK atau nomor KK. 2. Hubungi Kantor Pos Terdekat Jika sudah yakin masuk dalam daftar penerima, tapi belum menerima bantuan, bisa langsung datang ke kantor pos terdekat. Biasanya, PT Pos akan memberikan informasi terkait jadwal penyaluran di wilayah tertentu. 3. Tanyakan ke Kelurahan atau Kecamatan Langkah ketiga, tanyakan langsung ke kantor kelurahan atau kecamatan setempat. Mereka biasanya memiliki data rekap penerima bantuan di wilayahnya. Pentingnya Data yang Valid Agar tidak terjadi kesalahan penyaluran, data yang dimasukkan ke dalam sistem harus akurat. Kesalahan input NIK, KK, atau alamat bisa menyebabkan seseorang tidak menerima bantuan meskipun seharusnya berhak. Oleh karena itu, pastikan data diri sudah sesuai dengan dokumen resmi. Jika ada perubahan, segera laporkan ke pihak terkait agar tidak terjadi kendala di kemudian hari. Kesimpulan Bantuan Rp8 juta melalui PT Pos memang nyata, tapi tidak semua orang bisa menerimanya. Ini adalah bantuan khusus untuk korban banjir di Sumatera dan Aceh. Jika tidak terdata sebagai korban bencana, maka tidak akan mendapatkannya. Bagi yang memang termasuk dalam kategori penerima, pastikan data diri sudah benar dan aktif. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi. Selalu cek ke sumber resmi agar tidak terjebak hoaks. Disclaimer Informasi dalam artikel ini bersifat umum dan dapat berubah sewaktu-waktu. Jumlah bantuan, syarat penerimaan, dan daftar penerima bisa disesuaikan oleh pemerintah sesuai kondisi di lapangan. Untuk informasi terkini, selalu rujuk ke sumber resmi Kementerian Sosial atau PT Pos Indonesia. Postingan Terkait Cara Mudah Cairkan Bansos BIH, BSSE, dan Jadup Tanpa Ribet! Cek Undangan Pos Kamu Sekarang Juga Maret 2026? Cara Mudah Cairkan Bansos BIH, BSSE, dan Jadup Tanpa Ribet! Cek Undangan Pos Kamu Sekarang Juga Maret 2026? Waspadai 3 Penyalahgunaan Bansos yang Kini Jadi Sorotan, 35 Juta KPM Harus Lebih Bijak! Waspadai 3 Penyalahgunaan Bansos yang Kini Jadi Sorotan, 35 Juta KPM Harus Lebih Bijak! Banjir Rezeki Jelang Lebaran, THR Desa Cair Serentak di Berbagai Wilayah, Simak Selengkapnya! Banjir Rezeki Jelang Lebaran, THR Desa Cair Serentak di Berbagai Wilayah, Simak Selengkapnya! Bantuan Hari Raya 2026 untuk 35 Juta KPM PKH-BPNT Siap Dibagikan, Beras dan Minyak Goreng Sudah Disiapkan! Bantuan Hari Raya 2026 untuk 35 Juta KPM PKH-BPNT Siap Dibagikan, Beras dan Minyak Goreng Sudah Disiapkan! Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter untuk 33,2 Juta Keluarga: Siapa Saja yang Berhak Menerimanya? Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter untuk 33,2 Juta Keluarga: Siapa Saja yang Berhak Menerimanya? Kabar Gembira! Bansos PKH, BPNT, dan Bonus Pangan Lebaran Sudah Cair via KKS dan Pos, Cek Statusmu Sekarang! Kabar Gembira! Bansos PKH, BPNT, dan Bonus Pangan Lebaran Sudah Cair via KKS dan Pos, Cek Statusmu Sekarang! diff --git a/raw/ihram.republika.co.id_berita_riy7bi313_stok-vaksin-meningitis-kkp-yogyakarta-untuk-umrah-aman.md b/raw/ihram.republika.co.id_berita_riy7bi313_stok-vaksin-meningitis-kkp-yogyakarta-untuk-umrah-aman.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b571b323b2c91015c64236e3c0b00cdf8ead6d2f --- /dev/null +++ b/raw/ihram.republika.co.id_berita_riy7bi313_stok-vaksin-meningitis-kkp-yogyakarta-untuk-umrah-aman.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ihram.republika.co.id/berita/riy7bi313/stok-vaksin-meningitis-kkp-yogyakarta-untuk-umrah-aman +title: "Stok Vaksin Meningitis KKP Yogyakarta untuk Umrah Aman | Republika Online" +domain: ihram.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:27:54 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Stok Vaksin Meningitis KKP Yogyakarta untuk Umrah Aman | Republika Online + +KKP Yogyakarta selalu melakukan komunikasi dan pendataan harian dengan PPIU. IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Pelaksanaan umrah di Indonesia saat ini tengah mengalami kekhawatiran menyusul berita langkanya vaksin meningitis. Namun demikian, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Yogyakarta memastikan stok mereka masih cukup aman. "Ada informasi dari KKP DIY. Jumlah stok vaksin di sana masih cukup," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin, dalam pesan teks yang diterima Republika, Rabu (28/9) malam. Dalam laporan yang ia terima, disampaikan jamaah masih terlayani sesuai kuota 150 orang per hari. Hal ini tersebar di tiga titik, yaitu Kantor Induk Maguwo 100 orang, Kantor Wilker Kulon Progo 25 orang dan Kantor Wilker Gn Kidul 25 orang. Lebih lanjut, disampaikan pihak KKP Yogyakarta selalu melakukan komunikasi dan pendataan harian dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), terkait jumlah dan tanggal keberangkatan umrah. Saat ini, vaksinasi diprioritaskan untuk jamaah atau rombongan yang akan berangkat pada bulan Oktober. Tidak hanya itu, KKP juga selalu berkoordinasi dengan maskapai, apabila ada keberangkatan umrah (termasuk extra flight umrah). Di lapangan, koordinasi dengan KKP dilakukan paling lambat H-1 sebelum keberangkatan. Tidak hanya laporan dari KKP Yogyakarta, dirinya juga menyebut mendapat laporan dari KKP Bandara Juanda Surabaya. "Sekarang bisa validasi kartu kuning H-4," ucap dia. Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan KKP Kelas 1 Surabaya, disebutkan pengajuan verifikasi dilakukan secara kolektif oleh pengurus travel atau ground handling. Pun, pengajuan verifikasi untuk keberangkatan dilakukan H-1 hingga H-4. Surat tersebut diedarkan kepada seluruh pimpinan asosiasi atau perhimpunan PPIU. Ask me! Stok Vaksin Meningitis KKP Yogyakarta untuk Umrah Aman Rekomendasi Sekjen HIMPUH: Biaya Umrah Ramadhan Mulai Dari Rp 40 Juta Imigrasi Padang Mulai Layani Pemohon Paspor Haji Prasasti Kuno Langka Ditemukan di Najran Imigrasi Palembang siap Jemput Bola Pelayanan Paspor Haji Diriyah, Tempat Singgah Jamaah Haji Selama Berabad-Abad IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Pelaksanaan umrah di Indonesia saat ini tengah mengalami kekhawatiran menyusul berita langkanya vaksin meningitis. Namun demikian, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Yogyakarta memastikan stok mereka masih cukup aman. + + + + + "Ada informasi dari KKP DIY. Jumlah stok vaksin di sana masih cukup," ujar Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Nur Arifin, dalam pesan teks yang diterima Republika, Rabu (28/9) malam. + + + + + Baca Juga + + + Pejabat PBB Peringatkan Komflik dan Kemiskinan Lebih Parah di Afghanistan + + Pangeran Salman Jadi PM Arab Saudi, Raja Bahrain Beri Selamat + + Perusahaan Lelang akan Pamerkan Buku Ratu Elizabeth II di Pameran Buku Riyadh + + + Dalam laporan yang ia terima, disampaikan jamaah masih terlayani sesuai kuota 150 orang per hari. Hal ini tersebar di tiga titik, yaitu Kantor Induk Maguwo 100 orang, Kantor Wilker Kulon Progo 25 orang dan Kantor Wilker Gn Kidul 25 orang. + Lebih lanjut, disampaikan pihak KKP Yogyakarta selalu melakukan komunikasi dan pendataan harian dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), terkait jumlah dan tanggal keberangkatan umrah. Saat ini, vaksinasi diprioritaskan untuk jamaah atau rombongan yang akan berangkat pada bulan Oktober. + + + + Tidak hanya itu, KKP juga selalu berkoordinasi dengan maskapai, apabila ada keberangkatan umrah (termasuk extra flight umrah). Di lapangan, koordinasi dengan KKP dilakukan paling lambat H-1 sebelum keberangkatan. + Tidak hanya laporan dari KKP Yogyakarta, dirinya juga menyebut mendapat laporan dari KKP Bandara Juanda Surabaya. "Sekarang bisa validasi kartu kuning H-4," ucap dia. + Berdasarkan Surat Edaran yang dikeluarkan KKP Kelas 1 Surabaya, disebutkan pengajuan verifikasi dilakukan secara kolektif oleh pengurus travel atau ground handling. Pun, pengajuan verifikasi untuk keberangkatan dilakukan H-1 hingga H-4. Surat tersebut diedarkan kepada seluruh pimpinan asosiasi atau perhimpunan PPIU.   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Senin , 27 Feb 2023, 15:42 WIB + + Sekjen HIMPUH: Biaya Umrah Ramadhan Mulai Dari Rp 40 Juta Senin , 27 Feb 2023, 14:46 WIB + + Imigrasi Padang Mulai Layani Pemohon Paspor Haji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 13:39 WIB + + Prasasti Kuno Langka Ditemukan di Najran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 13:26 WIB + + Imigrasi Palembang siap Jemput Bola Pelayanan Paspor Haji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 12:44 WIB + + Diriyah, Tempat Singgah Jamaah Haji Selama Berabad-Abad diff --git a/raw/ihram.republika.co.id_berita_rmgzyy366_bunga-bangkai-raksasa-mekar-di-palupuh.md b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rmgzyy366_bunga-bangkai-raksasa-mekar-di-palupuh.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..094febd3b488c58539239d4dbf0e5c175f65bcea --- /dev/null +++ b/raw/ihram.republika.co.id_berita_rmgzyy366_bunga-bangkai-raksasa-mekar-di-palupuh.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://ihram.republika.co.id/berita/rmgzyy366/bunga-bangkai-raksasa-mekar-di-palupuh +title: "Bunga Bangkai Raksasa Mekar di Palupuh | Republika Online" +domain: ihram.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:43:05 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Bunga Bangkai Raksasa Mekar di Palupuh | Republika Online + +Bunga bangkai tersebut berukuran tinggi 4,35 meter dan lebarnya lebih dari 1 meter. IHRAM.CO.ID, PADANG -- Satu bunga langka dan dilindungi jenis bunga bangkai raksasa ( Amorphophallus titanum ) ditemukan mekar di kebun pinang milik warga di jorong Sitingkai nagari Koto Rantang kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Ahad (4/12/2022). Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat Ardi Andono mengatakan bunga bangkai yang mekar tersebut berukuran tinggi 4,35 meter dan lebarnya lebih dari satu meter. “Bunga tersebut pertama kali diketahui oleh pemilik kebun dua minggu yang lalu. Sebelumnya ia menyangka hanya sebuah tunggul kayu sisa pembersihan kebun,” kata Ardi, Selasa (6/12/2022). Pada saat ditemukan akhir pekan kemarin, bunga tersebut dalam kondisi mekar sempurna pada hari pertama dan termasuk jenis tumbuhan yang dilindungi. "Untuk ukurannya sendiri, sebagaimana dilaporkan adalah termasuk tinggi dan besar,” ucap Ardi. Bunga tersebut akan mekar sempurna sampai dengan membusuk selama rentang waktu 7-10 hari. Bunga bangkai sendiri diketahui mengalami dua fase, yaitu fase vegetatif atau berdaun yang ditandai dengan adanya batang dan daun serta berlangsung sampai dengan dua tahun. Kemudian, fase generatif  atau berbunga yang berlangsung selama 7-10 hari. Berbeda dengan bunga Rafflesia arnoldii yang disebut bunga berumah dua, bunga bangkai adalah bunga berumah satu yang memiliki bunga jantan dan betina. Sampai saat ini, ada empat jenis bunga bangkai yang ditemukan di wilayah kabupaten Agam, yakni Amorphophallus titanum, Amorphophallus gigas, Amorphophallus paoeniifolius , dan Amorphophallus variabilis. Bunga bangkai termasuk puspa yang dilindungi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018. Ask me! Bunga Bangkai Raksasa Mekar di Palupuh Rekomendasi Sekjen HIMPUH: Biaya Umrah Ramadhan Mulai Dari Rp 40 Juta Imigrasi Padang Mulai Layani Pemohon Paspor Haji Prasasti Kuno Langka Ditemukan di Najran Imigrasi Palembang siap Jemput Bola Pelayanan Paspor Haji Diriyah, Tempat Singgah Jamaah Haji Selama Berabad-Abad IHRAM.CO.ID, PADANG -- Satu bunga langka dan dilindungi jenis bunga bangkai raksasa ( Amorphophallus titanum ) ditemukan mekar di kebun pinang milik warga di jorong Sitingkai nagari Koto Rantang kecamatan Palupuh Kabupaten Agam, Sumatra Barat, Ahad (4/12/2022). + + + + + Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatra Barat Ardi Andono mengatakan bunga bangkai yang mekar tersebut berukuran tinggi 4,35 meter dan lebarnya lebih dari satu meter. “Bunga tersebut pertama kali diketahui oleh pemilik kebun dua minggu yang lalu. Sebelumnya ia menyangka hanya sebuah tunggul kayu sisa pembersihan kebun,” kata Ardi, Selasa (6/12/2022). + + + + + Baca Juga + + + Uni Emirat Arab dan Malaysia Teken Kesepakatan Minyak Bersejarah + + Warga Palestina Pertahankan Masjid Al Aqsa di Yerusalem + + Sejak Kapan Bukhara Mulai Dikenal? + + + Pada saat ditemukan akhir pekan kemarin, bunga tersebut dalam kondisi mekar sempurna pada hari pertama dan termasuk jenis tumbuhan yang dilindungi. "Untuk ukurannya sendiri, sebagaimana dilaporkan adalah termasuk tinggi dan besar,” ucap Ardi. + Bunga tersebut akan mekar sempurna sampai dengan membusuk selama rentang waktu 7-10 hari. Bunga bangkai sendiri diketahui mengalami dua fase, yaitu fase vegetatif atau berdaun yang ditandai dengan adanya batang dan daun serta berlangsung sampai dengan dua tahun. + + + + Kemudian, fase generatif  atau berbunga yang berlangsung selama 7-10 hari. Berbeda dengan bunga Rafflesia arnoldii yang disebut bunga berumah dua, bunga bangkai adalah bunga berumah satu yang memiliki bunga jantan dan betina. + Sampai saat ini, ada empat jenis bunga bangkai yang ditemukan di wilayah kabupaten Agam, yakni Amorphophallus titanum, Amorphophallus gigas, Amorphophallus paoeniifolius , dan Amorphophallus variabilis. + Bunga bangkai termasuk puspa yang dilindungi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Senin , 27 Feb 2023, 15:42 WIB + + Sekjen HIMPUH: Biaya Umrah Ramadhan Mulai Dari Rp 40 Juta Senin , 27 Feb 2023, 14:46 WIB + + Imigrasi Padang Mulai Layani Pemohon Paspor Haji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 13:39 WIB + + Prasasti Kuno Langka Ditemukan di Najran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 13:26 WIB + + Imigrasi Palembang siap Jemput Bola Pelayanan Paspor Haji + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 12:44 WIB + + Diriyah, Tempat Singgah Jamaah Haji Selama Berabad-Abad diff --git a/raw/ihram.republika.co.id_berita_s1dhna430_prof-quraish-shihab-luncurkan-buku-baru-islam-dan-politik.md b/raw/ihram.republika.co.id_berita_s1dhna430_prof-quraish-shihab-luncurkan-buku-baru-islam-dan-politik.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee0da751bf0f401955965602e10b514fa572e26d --- /dev/null +++ b/raw/ihram.republika.co.id_berita_s1dhna430_prof-quraish-shihab-luncurkan-buku-baru-islam-dan-politik.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://ihram.republika.co.id/berita/s1dhna430/prof-quraish-shihab-luncurkan-buku-baru-islam-dan-politik +title: "Prof Quraish Shihab Luncurkan Buku Baru Islam dan Politik | Republika Online" +domain: ihram.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:26 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Prof Quraish Shihab Luncurkan Buku Baru Islam dan Politik | Republika Online + +Buku tentang Islam dan politik diluncurkan Prof Quraish Shihab. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ulama kondang Indonesia, Prof Quraish Shihab, kembali meluncurkan karya tulisnya. Buku berjudul Islam dan Politik ini secara resmi bisa diperkenalkan ke masyarakat umum dalam agenda Islamic Book Fair, Kamis (21/9/2023). Dalam pembukaan bukunya, Quraish Shihab terlebih dulu menjelaskan perihal apa itu Islam dan apa itu politik. Menurutnya hal ini penting, untuk menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kata itu. "Orang berbeda pendapat, dalam mendefinisikan politik, bisa lahir perbedaan karena kita berbeda pendapat dalam mengartikan soal politik," ujar dia dalam kegiatan tersebut. Ketika berbicara soal Islam dan politik, ia mengajak semua orang untuk mengetahui dan memahami terlebih dulu makna dari dua kata tersebut. Pada umumnya dewasa ini, makna yang melekat pada Islam dan politik sudah berbeda dari yang sebenarnya. Ia lantas mengutip sebuah pernyataan yang menyebut, 'yang pertama ditanggalkan akhlaknya itu adalah politik, setelah itu ekonomi, lalu seks. Namun Islam tidak demikian. Dalam politik ada yang namanya siasat, yang diambil dari kata sais atau pengendali. Orang yang berpolitik itu berarti mengendalikan sesuatu dan ada tujuannya. "Dalam Islam, yang berpolitik harus tahu arahnya kemana dan bagaimana mengendarainya, serta ada akhlaknya. Kalau tidak, dia tidak berpolitik," lanjut Prof Quraish Shihab. Terakhir, ia menyebut politik dapat membawa manfaat dalam menghalangi kerusakan dan membawa pada kebaikan. Hadir dalam kegiatan peluncuran adalah mantan menteri agama dan politikus Lukman Hakim Saifuddin dan Sekretaris Umum (Sekum) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Keduanya memberikan testimoni tentang betapa buku tersebut membawa pencerahan. Abdul Mu'ti menyebut buku yang ditulis oleh Prof Quraish Shihab berisikan bahasa yang mudah dipahami dan ide yang mengalir. Ada banyak misteri yang tidak ditemukan dalam kitab kajian keilmuan lainnya. "Sama seperti buku-bukunya yang lain, selalu ada yang baru. Ada berbagai hal yang tidak ditemukan dalam kajian keIslaman, termasuk di perguruan tinggi sekalipun. Banyak tang tidak tertulis dalam literatur dan Pak Quraish menuliskannya, lalu kita terhenyak," ujar dia. Dalam buku tersebut, ayah dari Najwa Shihab ini disebut memberi penjelasan apa makna politik, makna Islam, serta hubungan antara keduanya. Saat ini, banyak orang berusaha memisahkan keduanya, tetapi Quraish Shihab malah menyatukannya. "Politik yang digambarkan sebagai makna keadaban. Politik yang sekarang mengalami distorsi makna dan pergeseran, yang membuat orang memandang politik sebagai sesuatu yang negatif," kata Abdul Mu'ti. Di kesempatan yang sama, Lukman Hakim menyebut ada kekhasan Prof Quraish Shihab dalam buku tersebut. Hal ini sudah terlihat dari membuka daftar isinya. "Buku ini menurut saya berani, mencerahkan dan menggugah. Menjelaskan seputar relasi antara politik dan Islam. Buku ini akan sangat bermanfaat dan momentumnya sangat pas, menuju 2024 yang membutuhkan politik berkeadaban," ujar dia. Ask me! Prof Quraish Shihab Luncurkan Buku Baru Islam dan Politik Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ulama kondang Indonesia, Prof Quraish Shihab, kembali meluncurkan karya tulisnya. Buku berjudul Islam dan Politik ini secara resmi bisa diperkenalkan ke masyarakat umum dalam agenda Islamic Book Fair, Kamis (21/9/2023). + + + + + Dalam pembukaan bukunya, Quraish Shihab terlebih dulu menjelaskan perihal apa itu Islam dan apa itu politik. Menurutnya hal ini penting, untuk menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan kata itu. + + + + Baca Juga + + + KH Masyhuril Jelaskan Ancaman Mengerikan Bagi Pemakan Riba + + BPKH Siap Distribusikan Pemanfaatan Daging Dam Jamaah Haji untuk Umat + + Universitas Pertahanan Gandeng Prancis dan Swedia Siapkan Mitigasi Krisis Air + + + "Orang berbeda pendapat, dalam mendefinisikan politik, bisa lahir perbedaan karena kita berbeda pendapat dalam mengartikan soal politik," ujar dia dalam kegiatan tersebut. + Ketika berbicara soal Islam dan politik, ia mengajak semua orang untuk mengetahui dan memahami terlebih dulu makna dari dua kata tersebut. Pada umumnya dewasa ini, makna yang melekat pada Islam dan politik sudah berbeda dari yang sebenarnya. + + + + Ia lantas mengutip sebuah pernyataan yang menyebut, 'yang pertama ditanggalkan akhlaknya itu adalah politik, setelah itu ekonomi, lalu seks. Namun Islam tidak demikian. + Dalam politik ada yang namanya siasat, yang diambil dari kata sais atau pengendali. Orang yang berpolitik itu berarti mengendalikan sesuatu dan ada tujuannya. + "Dalam Islam, yang berpolitik harus tahu arahnya kemana dan bagaimana mengendarainya, serta ada akhlaknya. Kalau tidak, dia tidak berpolitik," lanjut Prof Quraish Shihab. + Terakhir, ia menyebut politik dapat membawa manfaat dalam menghalangi kerusakan dan membawa pada kebaikan. + Hadir dalam kegiatan peluncuran adalah mantan menteri agama dan politikus Lukman Hakim Saifuddin dan Sekretaris Umum (Sekum) Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Keduanya memberikan testimoni tentang betapa buku tersebut membawa pencerahan. + Abdul Mu'ti menyebut buku yang ditulis oleh Prof Quraish Shihab berisikan bahasa yang mudah dipahami dan ide yang mengalir. Ada banyak misteri yang tidak ditemukan dalam kitab kajian keilmuan lainnya. + "Sama seperti buku-bukunya yang lain, selalu ada yang baru. Ada berbagai hal yang tidak ditemukan dalam kajian keIslaman, termasuk di perguruan tinggi sekalipun. Banyak tang tidak tertulis dalam literatur dan Pak Quraish menuliskannya, lalu kita terhenyak," ujar dia. + Dalam buku tersebut, ayah dari Najwa Shihab ini disebut memberi penjelasan apa makna politik, makna Islam, serta hubungan antara keduanya. Saat ini, banyak orang berusaha memisahkan keduanya, tetapi Quraish Shihab malah menyatukannya. + "Politik yang digambarkan sebagai makna keadaban. Politik yang sekarang mengalami distorsi makna dan pergeseran, yang membuat orang memandang politik sebagai sesuatu yang negatif," kata Abdul Mu'ti. + Di kesempatan yang sama, Lukman Hakim menyebut ada kekhasan Prof Quraish Shihab dalam buku tersebut. Hal ini sudah terlihat dari membuka daftar isinya. + "Buku ini menurut saya berani, mencerahkan dan menggugah. Menjelaskan seputar relasi antara politik dan Islam. Buku ini akan sangat bermanfaat dan momentumnya sangat pas, menuju 2024 yang membutuhkan politik berkeadaban," ujar dia.   +   +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/incaberita.co.id_forum-purnawirawan-tni_.md b/raw/incaberita.co.id_forum-purnawirawan-tni_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f7275ae802a4b35497d60e67d5ad907a3b170171 --- /dev/null +++ b/raw/incaberita.co.id_forum-purnawirawan-tni_.md @@ -0,0 +1,735 @@ +--- +url: https://incaberita.co.id/forum-purnawirawan-tni/ +title: "Forum Purnawirawan TNI Desak Gibran Diganti, Ini Respons Publik - INCABERITA" +domain: incaberita.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:48 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Forum Purnawirawan TNI Desak Gibran Diganti, Ini Respons Publik : INCABERITA + +Forum Purnawirawan TNI menjadi sorotan publik setelah menyuarakan permintaan agar Gibran Rakabuming Raka diganti dari posisi strategis nasional. Mereka menyuarakan kegelisahan atas kepemimpinan Gibran yang dinilai prematur dan terlalu kental dengan nuansa politik dinasti. Sumber gambar : wikipedia Pernyataan Forum Purnawirawan TNI mengemuka dengan tiga alasan mendasar: Beberapa tokoh publik memberikan respons terhadap pernyataan Forum Purnawirawan TNI dengan nada yang beragam. Anies menyampaikan bahwa semua bentuk kritik adalah esensi demokrasi. Namun, penyikapan terhadap pemimpin seperti Gibran sebaiknya tetap melalui prosedur konstitusional. Ganjar menilai pentingnya evaluasi objektif terhadap seorang pemimpin. Ia menekankan agar penilaian terhadap Gibran tidak hanya berlandaskan hubungan keluarga, tetapi juga pencapaian nyata. Yenny menyebut suara para purnawirawan sebagai bentuk aspirasi dari pengalaman panjang menjaga bangsa. Ia mendorong adanya komunikasi antara generasi senior dan muda dalam menilai langkah politik Gibran. Percakapan di media sosial pun memanas. Isu ini juga menyebar luas di sejumlah forum lokal . Warganet terbagi dua: mereka yang mendukung penuh desakan Forum Purnawirawan TNI agar Gibran mundur, dan mereka yang mengecamnya sebagai bentuk intervensi politik. “Kami butuh pemimpin yang teruji, bukan yang baru belajar. Gibran harus mundur,” tulis akun @RakyatKritis. “Sudah cukup politik dinasti. Mari beri ruang bagi tokoh baru dengan kapasitas nyata,” tambah akun @MerdekaBerpikir. “Biarkan pemilu yang menentukan. Jangan ganggu proses demokrasi dengan tekanan elit lama. Gibran berhak mencalonkan diri,” cuit @GenerasiZaktif. “Gibran memang muda tapi punya kinerja yang bisa dilihat. Kritik boleh, tapi jangan mendiskreditkan,” tulis akun @SuaraSolo. Dr. Rendy Setiawan, pengamat politik dari Universitas Indonesia, menilai bahwa desakan dari Forum Purnawirawan TNI merefleksikan kecemasan atas pergeseran generasi dalam kekuasaan politik yang melibatkan tokoh seperti Gibran. “Isu ini tidak hanya soal Gibran, tapi mencerminkan perubahan struktur kekuasaan yang tidak lagi didominasi oleh tokoh-tokoh senior.” Juru Bicara Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan terlibat dalam isu ini. Semua keputusan politik menyangkut Gibran diserahkan sepenuhnya kepada proses demokrasi. “Presiden tetap netral dan menghormati setiap tahapan dalam pemilu,” ungkap Ari. Partai politik seperti Golkar dan PAN menyatakan dukungannya tetap solid terhadap Gibran. Mereka memandang Gibran sebagai simbol regenerasi kepemimpinan nasional. Ketua DPP PAN, Eko Suganda, menuturkan, “Kami melihat Gibran sebagai sosok muda yang membawa semangat baru. Justru ini peluang untuk memperkuat masa depan bangsa.” Gibran belum merilis pernyataan resmi, tetapi dalam beberapa wawancara, ia menyatakan bahwa kritik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Ia lebih memilih menjawab lewat tindakan dan hasil kerja. “Kinerja akan menjadi jawaban terbaik atas semua keraguan,” ujar Gibran. Forum Purnawirawan TNI mendadak menjadi pusat perhatian setelah menyuarakan desakan pergantian Gibran dari posisi strategis. Mereka menilai langkah politik Gibran terlalu cepat dan belum dibarengi dengan kematangan pengalaman. Isu yang melibatkan Gibran juga menghidupkan kembali perdebatan lama tentang politik dinasti. Sebagian pihak menyebut bahwa anak pejabat publik seperti Gibran seharusnya tidak secara otomatis mendapat tempat dalam politik tanpa evaluasi ketat. Sebaliknya, sebagian lainnya menyatakan bahwa semua warga negara, termasuk keturunan tokoh politik seperti Gibran, tetap memiliki hak untuk berpartisipasi selama melalui proses demokratis. Sorotan dari media internasional pun muncul. The Diplomat dan South China Morning Post melaporkan bahwa dinamika yang melibatkan Gibran menunjukkan tantangan bagi demokrasi di Indonesia, terutama ketika wajah-wajah muda mulai mengambil peran penting dalam kepemimpinan nasional. Aktivis mahasiswa turut menyampaikan aspirasi. Mereka mendesak agar demokrasi tetap bersih dari campur tangan kepentingan keluarga dan mendukung transparansi dalam proses politik. Demonstrasi kecil di sejumlah kota menjadi simbol perlawanan terhadap politik yang dianggap tidak meritokratis dan terlalu mengandalkan figur seperti Gibran. Desakan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memberi ruang bagi berbagai suara. Setiap kritik terhadap tokoh seperti Gibran harus tetap dikawal dengan argumentasi yang sehat dan terbuka terhadap perdebatan. Gibran, sebagai bagian dari generasi pemimpin muda, memiliki tantangan besar untuk membuktikan kapabilitasnya. Publik berhak menilai dan pemilu menjadi panggung utama untuk menentukan masa depan bangsa. Bacalah artikel lainnya: Brando Susanto Tutup Usia Saat Berpidato di DPRD DKI Author More Stories Berita Lainnya Tiga Alasan Forum Purnawirawan TNI Desak Ganti Gibran Tokoh Nasional Tanggapi Desakan Forum Purnawirawan TNI Ganti Gibran Netizen Terbelah: Pro dan Kontra Desakan Mundur Gibran di Media Sosial Akademisi Ikut Berkomentar Soal Gibran dan Desakan Mundur Respons dari Lingkaran Istana Mengenai Polemik Gibran Partai Pendukung Gibran Bertahan di Tengah Desakan Gibran Tetap Tenang dan Fokus Hadapi Kritikan Forum Purnawirawan TNI Gibran Didesak Mundur oleh Purnawirawan TNI: Tokoh dan Warganet Bereaksi Keras Politik Dinasti dan Masa Depan Demokrasi: Isu Gibran dalam Sorotan Media Internasional Mulai Menyorot Polemik Gibran Generasi Muda Ikut Bicara Soal Gibran dan Politik Dinasti Kesimpulan: Ruang Demokrasi dan Hak untuk Kritik dalam Isu Gibran Fakta Terbaru: Andrie Yunus Disiram Air Keras Saat Berkendara Prediksi Harga Emas 2026: Logam Mulia Berpotensi Tembus US$6.000 per Ons Update Stok BBM: Benarkah Cukup untuk 30 Hari? Fakta Terbaru: Andrie Yunus Disiram Air Keras Saat Berkendara Prediksi Harga Emas 2026: Logam Mulia Berpotensi Tembus US$6.000 per Ons Perang Israel dan Iran 2026: Kronologi Lengkap dari Bom Pertama hingga Rudal di Hari Ke-15 Update Stok BBM: Benarkah Cukup untuk 30 Hari? Forum Purnawirawan TNI menjadi sorotan publik setelah menyuarakan permintaan agar Gibran Rakabuming Raka diganti dari posisi strategis nasional. Mereka menyuarakan kegelisahan atas kepemimpinan Gibran yang dinilai prematur dan terlalu kental dengan nuansa politik dinasti. + Tiga Alasan Forum Purnawirawan TNI Desak Ganti Gibran + + Sumber gambar : wikipedia + Pernyataan Forum Purnawirawan TNI mengemuka dengan tiga alasan mendasar: + + Minimnya rekam jejak dan pengalaman Gibran di tingkat nasional. + Hubungan kekeluargaan langsung dengan Presiden Joko Widodo yang dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan. + Keprihatinan terhadap demokrasi yang tergerus oleh praktik politik dinasti yang melibatkan Gibran. + + Tokoh Nasional Tanggapi Desakan Forum Purnawirawan TNI Ganti Gibran + Beberapa tokoh publik memberikan respons terhadap pernyataan Forum Purnawirawan TNI dengan nada yang beragam. + Anies Baswedan + Anies menyampaikan bahwa semua bentuk kritik adalah esensi demokrasi. Namun, penyikapan terhadap pemimpin seperti Gibran sebaiknya tetap melalui prosedur konstitusional. + Ganjar Pranowo + Ganjar menilai pentingnya evaluasi objektif terhadap seorang pemimpin. Ia menekankan agar penilaian terhadap Gibran tidak hanya berlandaskan hubungan keluarga, tetapi juga pencapaian nyata. + Yenny Wahid + Yenny menyebut suara para purnawirawan sebagai bentuk aspirasi dari pengalaman panjang menjaga bangsa. Ia mendorong adanya komunikasi antara generasi senior dan muda dalam menilai langkah politik Gibran. + Netizen Terbelah: Pro dan Kontra Desakan Mundur Gibran di Media Sosial + Percakapan di media sosial pun memanas. Isu ini juga menyebar luas di sejumlah forum lokal . Warganet terbagi dua: mereka yang mendukung penuh desakan Forum Purnawirawan TNI agar Gibran mundur, dan mereka yang mengecamnya sebagai bentuk intervensi politik. + Pro Desakan + “Kami butuh pemimpin yang teruji, bukan yang baru belajar. Gibran harus mundur,” tulis akun @RakyatKritis. + “Sudah cukup politik dinasti. Mari beri ruang bagi tokoh baru dengan kapasitas nyata,” tambah akun @MerdekaBerpikir. + Kontra Desakan + “Biarkan pemilu yang menentukan. Jangan ganggu proses demokrasi dengan tekanan elit lama. Gibran berhak mencalonkan diri,” cuit @GenerasiZaktif. + “Gibran memang muda tapi punya kinerja yang bisa dilihat. Kritik boleh, tapi jangan mendiskreditkan,” tulis akun @SuaraSolo. + Akademisi Ikut Berkomentar Soal Gibran dan Desakan Mundur + Dr. Rendy Setiawan, pengamat politik dari Universitas Indonesia, menilai bahwa desakan dari Forum Purnawirawan TNI merefleksikan kecemasan atas pergeseran generasi dalam kekuasaan politik yang melibatkan tokoh seperti Gibran. + “Isu ini tidak hanya soal Gibran, tapi mencerminkan perubahan struktur kekuasaan yang tidak lagi didominasi oleh tokoh-tokoh senior.” + Respons dari Lingkaran Istana Mengenai Polemik Gibran + Juru Bicara Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan terlibat dalam isu ini. Semua keputusan politik menyangkut Gibran diserahkan sepenuhnya kepada proses demokrasi. + “Presiden tetap netral dan menghormati setiap tahapan dalam pemilu,” ungkap Ari. + Partai Pendukung Gibran Bertahan di Tengah Desakan + Partai politik seperti Golkar dan PAN menyatakan dukungannya tetap solid terhadap Gibran. Mereka memandang Gibran sebagai simbol regenerasi kepemimpinan nasional. + Ketua DPP PAN, Eko Suganda, menuturkan, “Kami melihat Gibran sebagai sosok muda yang membawa semangat baru. Justru ini peluang untuk memperkuat masa depan bangsa.” + Gibran Tetap Tenang dan Fokus Hadapi Kritikan Forum Purnawirawan TNI + Gibran belum merilis pernyataan resmi, tetapi dalam beberapa wawancara, ia menyatakan bahwa kritik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Ia lebih memilih menjawab lewat tindakan dan hasil kerja. + “Kinerja akan menjadi jawaban terbaik atas semua keraguan,” ujar Gibran. + Gibran Didesak Mundur oleh Purnawirawan TNI: Tokoh dan Warganet Bereaksi Keras + Forum Purnawirawan TNI mendadak menjadi pusat perhatian setelah menyuarakan desakan pergantian Gibran dari posisi strategis. Mereka menilai langkah politik Gibran terlalu cepat dan belum dibarengi dengan kematangan pengalaman. + Politik Dinasti dan Masa Depan Demokrasi: Isu Gibran dalam Sorotan + Isu yang melibatkan Gibran juga menghidupkan kembali perdebatan lama tentang politik dinasti. Sebagian pihak menyebut bahwa anak pejabat publik seperti Gibran seharusnya tidak secara otomatis mendapat tempat dalam politik tanpa evaluasi ketat. + Sebaliknya, sebagian lainnya menyatakan bahwa semua warga negara, termasuk keturunan tokoh politik seperti Gibran, tetap memiliki hak untuk berpartisipasi selama melalui proses demokratis. + Media Internasional Mulai Menyorot Polemik Gibran + Sorotan dari media internasional pun muncul. The Diplomat dan South China Morning Post melaporkan bahwa dinamika yang melibatkan Gibran menunjukkan tantangan bagi demokrasi di Indonesia, terutama ketika wajah-wajah muda mulai mengambil peran penting dalam kepemimpinan nasional. + Generasi Muda Ikut Bicara Soal Gibran dan Politik Dinasti + Aktivis mahasiswa turut menyampaikan aspirasi. Mereka mendesak agar demokrasi tetap bersih dari campur tangan kepentingan keluarga dan mendukung transparansi dalam proses politik. + Demonstrasi kecil di sejumlah kota menjadi simbol perlawanan terhadap politik yang dianggap tidak meritokratis dan terlalu mengandalkan figur seperti Gibran. + Kesimpulan: Ruang Demokrasi dan Hak untuk Kritik dalam Isu Gibran + Desakan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memberi ruang bagi berbagai suara. Setiap kritik terhadap tokoh seperti Gibran harus tetap dikawal dengan argumentasi yang sehat dan terbuka terhadap perdebatan. + Gibran, sebagai bagian dari generasi pemimpin muda, memiliki tantangan besar untuk membuktikan kapabilitasnya. Publik berhak menilai dan pemilu menjadi panggung utama untuk menentukan masa depan bangsa. + Bacalah artikel lainnya: Brando Susanto Tutup Usia Saat Berpidato di DPRD DKI + + + + + + + Author + + + + + + + + + + + + + Ita Tambunan + + + + + + View all posts + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Post Views: 400 + + Tags: demokrasi indonesia desakan mundur forum purnawirawan tni gibran rakabuming kritik purnawirawan pemilu 2024 politik dinasti politik Indonesia reaksi netizen tokoh nasional Forum Purnawirawan TNI menjadi sorotan publik setelah menyuarakan permintaan agar Gibran Rakabuming Raka diganti dari posisi strategis nasional. Mereka menyuarakan kegelisahan atas kepemimpinan Gibran yang dinilai prematur dan terlalu kental dengan nuansa politik dinasti. + Tiga Alasan Forum Purnawirawan TNI Desak Ganti Gibran + + Sumber gambar : wikipedia + Pernyataan Forum Purnawirawan TNI mengemuka dengan tiga alasan mendasar: + + Minimnya rekam jejak dan pengalaman Gibran di tingkat nasional. + Hubungan kekeluargaan langsung dengan Presiden Joko Widodo yang dikhawatirkan memunculkan konflik kepentingan. + Keprihatinan terhadap demokrasi yang tergerus oleh praktik politik dinasti yang melibatkan Gibran. + + Tokoh Nasional Tanggapi Desakan Forum Purnawirawan TNI Ganti Gibran + Beberapa tokoh publik memberikan respons terhadap pernyataan Forum Purnawirawan TNI dengan nada yang beragam. + Anies Baswedan + Anies menyampaikan bahwa semua bentuk kritik adalah esensi demokrasi. Namun, penyikapan terhadap pemimpin seperti Gibran sebaiknya tetap melalui prosedur konstitusional. + Ganjar Pranowo + Ganjar menilai pentingnya evaluasi objektif terhadap seorang pemimpin. Ia menekankan agar penilaian terhadap Gibran tidak hanya berlandaskan hubungan keluarga, tetapi juga pencapaian nyata. + Yenny Wahid + Yenny menyebut suara para purnawirawan sebagai bentuk aspirasi dari pengalaman panjang menjaga bangsa. Ia mendorong adanya komunikasi antara generasi senior dan muda dalam menilai langkah politik Gibran. + Netizen Terbelah: Pro dan Kontra Desakan Mundur Gibran di Media Sosial + Percakapan di media sosial pun memanas. Isu ini juga menyebar luas di sejumlah forum lokal . Warganet terbagi dua: mereka yang mendukung penuh desakan Forum Purnawirawan TNI agar Gibran mundur, dan mereka yang mengecamnya sebagai bentuk intervensi politik. + Pro Desakan + “Kami butuh pemimpin yang teruji, bukan yang baru belajar. Gibran harus mundur,” tulis akun @RakyatKritis. + “Sudah cukup politik dinasti. Mari beri ruang bagi tokoh baru dengan kapasitas nyata,” tambah akun @MerdekaBerpikir. + Kontra Desakan + “Biarkan pemilu yang menentukan. Jangan ganggu proses demokrasi dengan tekanan elit lama. Gibran berhak mencalonkan diri,” cuit @GenerasiZaktif. + “Gibran memang muda tapi punya kinerja yang bisa dilihat. Kritik boleh, tapi jangan mendiskreditkan,” tulis akun @SuaraSolo. + Akademisi Ikut Berkomentar Soal Gibran dan Desakan Mundur + Dr. Rendy Setiawan, pengamat politik dari Universitas Indonesia, menilai bahwa desakan dari Forum Purnawirawan TNI merefleksikan kecemasan atas pergeseran generasi dalam kekuasaan politik yang melibatkan tokoh seperti Gibran. + “Isu ini tidak hanya soal Gibran, tapi mencerminkan perubahan struktur kekuasaan yang tidak lagi didominasi oleh tokoh-tokoh senior.” + Respons dari Lingkaran Istana Mengenai Polemik Gibran + Juru Bicara Presiden, Ari Dwipayana, menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan terlibat dalam isu ini. Semua keputusan politik menyangkut Gibran diserahkan sepenuhnya kepada proses demokrasi. + “Presiden tetap netral dan menghormati setiap tahapan dalam pemilu,” ungkap Ari. + Partai Pendukung Gibran Bertahan di Tengah Desakan + Partai politik seperti Golkar dan PAN menyatakan dukungannya tetap solid terhadap Gibran. Mereka memandang Gibran sebagai simbol regenerasi kepemimpinan nasional. + Ketua DPP PAN, Eko Suganda, menuturkan, “Kami melihat Gibran sebagai sosok muda yang membawa semangat baru. Justru ini peluang untuk memperkuat masa depan bangsa.” + Gibran Tetap Tenang dan Fokus Hadapi Kritikan Forum Purnawirawan TNI + Gibran belum merilis pernyataan resmi, tetapi dalam beberapa wawancara, ia menyatakan bahwa kritik adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Ia lebih memilih menjawab lewat tindakan dan hasil kerja. + “Kinerja akan menjadi jawaban terbaik atas semua keraguan,” ujar Gibran. + Gibran Didesak Mundur oleh Purnawirawan TNI: Tokoh dan Warganet Bereaksi Keras + Forum Purnawirawan TNI mendadak menjadi pusat perhatian setelah menyuarakan desakan pergantian Gibran dari posisi strategis. Mereka menilai langkah politik Gibran terlalu cepat dan belum dibarengi dengan kematangan pengalaman. + Politik Dinasti dan Masa Depan Demokrasi: Isu Gibran dalam Sorotan + Isu yang melibatkan Gibran juga menghidupkan kembali perdebatan lama tentang politik dinasti. Sebagian pihak menyebut bahwa anak pejabat publik seperti Gibran seharusnya tidak secara otomatis mendapat tempat dalam politik tanpa evaluasi ketat. + Sebaliknya, sebagian lainnya menyatakan bahwa semua warga negara, termasuk keturunan tokoh politik seperti Gibran, tetap memiliki hak untuk berpartisipasi selama melalui proses demokratis. + Media Internasional Mulai Menyorot Polemik Gibran + Sorotan dari media internasional pun muncul. The Diplomat dan South China Morning Post melaporkan bahwa dinamika yang melibatkan Gibran menunjukkan tantangan bagi demokrasi di Indonesia, terutama ketika wajah-wajah muda mulai mengambil peran penting dalam kepemimpinan nasional. + Generasi Muda Ikut Bicara Soal Gibran dan Politik Dinasti + Aktivis mahasiswa turut menyampaikan aspirasi. Mereka mendesak agar demokrasi tetap bersih dari campur tangan kepentingan keluarga dan mendukung transparansi dalam proses politik. + Demonstrasi kecil di sejumlah kota menjadi simbol perlawanan terhadap politik yang dianggap tidak meritokratis dan terlalu mengandalkan figur seperti Gibran. + Kesimpulan: Ruang Demokrasi dan Hak untuk Kritik dalam Isu Gibran + Desakan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengganti Gibran menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih memberi ruang bagi berbagai suara. Setiap kritik terhadap tokoh seperti Gibran harus tetap dikawal dengan argumentasi yang sehat dan terbuka terhadap perdebatan. + Gibran, sebagai bagian dari generasi pemimpin muda, memiliki tantangan besar untuk membuktikan kapabilitasnya. Publik berhak menilai dan pemilu menjadi panggung utama untuk menentukan masa depan bangsa. + Bacalah artikel lainnya: Brando Susanto Tutup Usia Saat Berpidato di DPRD DKI + + + + + + + Author + + + + + + + + + + + + + Ita Tambunan + + + + + + View all posts + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Post Views: 400 + + Tags: demokrasi indonesia desakan mundur forum purnawirawan tni gibran rakabuming kritik purnawirawan pemilu 2024 politik dinasti politik Indonesia reaksi netizen tokoh nasional diff --git a/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_dokumen_buku-saku-panduan-berinteraksi-dengan-perempuan-penyandang-disabilitas_.md b/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_dokumen_buku-saku-panduan-berinteraksi-dengan-perempuan-penyandang-disabilitas_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..622eea08db9f6310570b9d071db1479d5bd263c5 --- /dev/null +++ b/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_dokumen_buku-saku-panduan-berinteraksi-dengan-perempuan-penyandang-disabilitas_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://inklusi.or.id/id/publikasi/dokumen/buku-saku-panduan-berinteraksi-dengan-perempuan-penyandang-disabilitas/ +title: "PERMAMPU - Buku Saku Panduan Berinteraksi Dengan Perempuan Penyandang Disabilitas - INKLUSI" +domain: inklusi.or.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:43 +source_type: news +quality_score: 29 +is_priority: false +--- + +# PERMAMPU - Buku Saku Panduan Berinteraksi Dengan Perempuan Penyandang Disabilitas - INKLUSI + +Buku Saku Panduan Berinteraksi dengan Perempuan Penyandang Disabilitas diterbitkan oleh Konsorsium PERMAMPU dengan dukungan Program Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Buku saku ini menguraikan berbagai pendekatan yang tepat dalam berkomunikasi, membantu, dan bekerja sama dengan komunitas dampingan, khususnya perempuan penyandang disabilitas fisik, intelektual, sensorik, maupun psikososial. Melalui buku saku ini, diharapkan praktik kerja Konsorsium PERMAMPU di lapangan dan dalam pengelolaan program dapat semakin inklusif — menuju masyarakat yang lebih ramah, menghargai martabat, serta mampu menguatkan seluruh perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat marginal lainnya. Informasi dalam publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim produksi dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. PERMAMPU – Buku Saku Panduan Berinteraksi dengan Perempuan Penyandang Disabilitas Nawala Kabar INKLUSI #8 Nawala Kabar INKLUSI #7 INKLUSI & PKPM Bappenas – Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan Untuk Kemandirian Ekonomi ‘Aisyiyah – Modul: Si Jaka Ayah Siap Peduli Kesehatan Keluarga PEKKA – Suara Perempuan Berdaya: Kisah Ketangguhan PEKKA Memimpin Perubahan Sosial PERMAMPU – Akibat Dinikahkan Sebelum Umurnya: Risiko Perkawinan Anak Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019 Publikasi Lainnya diff --git a/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_dokumen_menuju-masyarakat-inklusif-bakti_.md b/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_dokumen_menuju-masyarakat-inklusif-bakti_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aa4d3f954f0e87bdee0f12754ef5709c263c67c3 --- /dev/null +++ b/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_dokumen_menuju-masyarakat-inklusif-bakti_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://inklusi.or.id/id/publikasi/dokumen/menuju-masyarakat-inklusif-bakti/ +title: "Yayasan BaKTI - Menuju Masyarakat Inklusif- Cerita Perubahan" +domain: inklusi.or.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:41 +source_type: news +quality_score: 30 +is_priority: false +--- + +# Yayasan BaKTI - Menuju Masyarakat Inklusif: Cerita Perubahan + +Publikasi ini diterbitkan oleh Yayasan BaKTI dengan dukungan Program Kemitraan Australia–Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). Buku “Menuju Masyarakat Inklusif: Cerita Perubahan dan Pembelajaran” merupakan publikasi kedua yang mendokumentasikan proses, capaian, dan pembelajaran Program INKLUSI-BaKTI sepanjang 2022–2023. Tulisan-tulisan di dalamnya disusun langsung oleh tim program dari mitra lokal Yayasan BaKTI, sehingga setiap cerita merupakan laporan nyata dari lapangan. Buku ini memotret perjalanan program sejak pertengahan 2022 hingga akhir 2023 di tujuh kabupaten/kota, merekam pengalaman, capaian, tantangan, serta praktik baik yang lahir dari kerja sama BaKTI dengan mitra lokal dalam mendorong perubahan menuju masyarakat yang lebih inklusif. Informasi yang terdapat dalam publikasi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab tim produksi dan tidak mencerminkan pandangan Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah Australia. Yayasan BaKTI – Menuju Masyarakat Inklusif: Cerita Perubahan dan Pembelajaran Nawala Kabar INKLUSI #8 Nawala Kabar INKLUSI #7 INKLUSI & PKPM Bappenas – Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan Untuk Kemandirian Ekonomi PERMAMPU – Buku Saku Panduan Berinteraksi dengan Perempuan Penyandang Disabilitas ‘Aisyiyah – Modul: Si Jaka Ayah Siap Peduli Kesehatan Keluarga PEKKA – Suara Perempuan Berdaya: Kisah Ketangguhan PEKKA Memimpin Perubahan Sosial Publikasi Lainnya diff --git a/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_nawala_nawala-kabar-inklusi-6_.md b/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_nawala_nawala-kabar-inklusi-6_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..23ad2336f66e08420106c809b1a8542a3a8a7f83 --- /dev/null +++ b/raw/inklusi.or.id_id_publikasi_nawala_nawala-kabar-inklusi-6_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://inklusi.or.id/id/publikasi/nawala/nawala-kabar-inklusi-6/ +title: "Nawala Kabar INKLUSI #6 - INKLUSI" +domain: inklusi.or.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:14 +source_type: news +quality_score: 30 +is_priority: false +--- + +# Nawala Kabar INKLUSI #6 - INKLUSI + +Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI), berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda pemerintah Indonesia dalam mencapai masyarakat yang inklusif dengan mendukung rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. INKLUSI merupakan program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021 – 2029) dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil Indonesia, 8 lembaga penelitian, dan jaringan mereka yang tersebar di 33 provinsi, >120 kabupaten/kota, >800 desa di Indonesia. Baca nawala ‘Kabar INKLUSI’ kami untuk mengetahui kegiatan kami selama April – June 2025. Nawala Kabar INKLUSI #6 Nawala Kabar INKLUSI #8 Nawala Kabar INKLUSI #7 INKLUSI & PKPM Bappenas – Kajian Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Rentan Untuk Kemandirian Ekonomi PERMAMPU – Buku Saku Panduan Berinteraksi dengan Perempuan Penyandang Disabilitas ‘Aisyiyah – Modul: Si Jaka Ayah Siap Peduli Kesehatan Keluarga PEKKA – Suara Perempuan Berdaya: Kisah Ketangguhan PEKKA Memimpin Perubahan Sosial Publikasi Lainnya diff --git a/raw/inklusi.or.id_wp-content_uploads_2025_04_Indeks-Inklusi-Sosial-Indonesia.pdf.md b/raw/inklusi.or.id_wp-content_uploads_2025_04_Indeks-Inklusi-Sosial-Indonesia.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..66bff9e5324e1f01852648d6d0bf7efc0ffca4d8 --- /dev/null +++ b/raw/inklusi.or.id_wp-content_uploads_2025_04_Indeks-Inklusi-Sosial-Indonesia.pdf.md @@ -0,0 +1,9320 @@ +--- +url: https://inklusi.or.id/wp-content/uploads/2025/04/Indeks-Inklusi-Sosial-Indonesia.pdf +title: "Indeks-Inklusi-Sosial-Indonesia.pdf" +domain: inklusi.or.id +crawl_date: 2026-03-14 13:31:31 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Indeks-Inklusi-Sosial-Indonesia.pdf + +PENUL IS +INDEKS Merisa Dwi Juanita Sayyidatul Insiyah Ikhsan Yosarie +INKLUSI +Ismail Hasani Halili Hasan +SOSIAL +INDONESIA +(IISI) +Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) adalah studi yang +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN +mengukur kondisi, kinerja dan capaian pemerintah baik di +tingkat nasional maupun di daerah dalam menjalankan tata +kelola yang inklusif, guna mencapai kondisi inklusi sosial +INKLUSI +dan pemenuhan hak-hak warga negara, yang menjadi agenda +pembangunan nasional. +Sebagai bagian dari kontribusi SETARA Institute yang +didukung oleh Kemitraan Pemerintah Indonesia-Australia SOSIAL +melalui Program INKLUSI, untuk mendukung agenda +pembangunan inklusi sosial guna mencapai Visi Indonesia +2045, untuk pertama kalinya, bersamaan dengan momentum +pemerintahan baru, Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2024 +atau IISI 2024 diluncurkan. DI INDONESIA +Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru +Jakarta Selatan-Indonesia, 12120 +Telp. (+6221) 7208850 +Fax. (+6221) 22775683 +Hotline: +6285100255123 +setara@setara-institute.org +setara_institute@hotmail.com +www.setara-institute.org +IISI +2024 +: +MENGAWAL +AGENDA +PEMBANGUNAN +INKLUSI +SOSIAL +DI +INDONESIA +INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) 2024 PENULIS +Merisa Dwi Juanita Sayyidatul Insiyah Ikhsan Yosarie +Ismail Hasani Halili Hasan +INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) 2024 +Mengawal Agenda +Pembangunan Inklusi Sosial +Di Indonesia +Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh SETARA Institute dengan dukungan dari Kemitraan +Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk +meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan +politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI +bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dan Organisasi Masyarakat Sipil untuk mendorong +upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. +Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawabdari tim produksi dan tidak +mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia. INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +Mengawal Agenda Pembangunan +Inklusi Sosial Di Indonesia 2024 +Jakarta, Januari 2025 +xii + 220 halaman +230 mm x 155 mm +PENULIS Merisa Dwi Juanita +Sayyidatul Insiyah +Ikhsan Yosarie +Ismail Hasani +Halili Hasan +TIM PENELITI Ismail Hasani +Halili Hasan +Merisa Dwi Juanita +Sayyidatul Insiyah +Ikhsan Yosarie +Nabhan Aiqani +Azeem Marhendra Amedi +Ahmad Fanani Rosidi +Harkirtan Kaur +Cucu Sutrisno +Elly Nur Rahmawati +Hari Saputra +DESIGN-LAYOUT Titikoma-Jakarta +PUBLISHER Pustaka Masyarakat Setara +Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru +Jakarta Selatan 12120 - Indonesia +Telp. : (+6221) 7208850, Fax. (+6221) 22775683 +Hotline : +6285100255123 +Email : setara@setara-institute.org, +setara_institute@hotmail.com +Website : www.setara-institute.org Kata Pengantar +SETARA Institute adalah organisasi perkumpulan yang didirikan +dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat setara, plural, dan +bermartabat dalam tata sosial politik demokratis. Dalam rangka +mewujudkan visi tersebut, perhimpunan melakukan promosi, kajian, +dan pendidikan publik terkait dengan pluralisme, kemanusiaan, +demokrasi, hak asasi manusia dan perdamaian. +Sejak awal didirikan pada 2005 dan beroperasi pada 2007, +SETARA Institute meletakkan isu penghapusan diskriminasi menuju +kesetaraan dalam segala aspek sebagai kondisi yang menjadi raison +de etre kehadiran perhimpunan ini. Sedangkan tata sosial politik +yang demokratis merupakan infrastruktur dan kondisi politik yang +memungkinkan kinerja penghapusan diskriminasi dalam suatu +negara bisa beroperasi. Karena itu, penguatan tata sosial politik yang +demokratis-inklusif merupakan area yang juga menuntut intervensi. +SETARA Institute meyakini bahwa kondisi tata sosial politik +demokratis bisa jadi in line atau berada dalam satu saluran dengan +keniscayaan penghapusan diskriminasi atas dasar apapun. Kondisi +demokratis pula seharusnya tidak memberikan tempat bagi +menguatnya diskriminasi warga pada suatu negara. SETARA Institute +percaya bahwa masyarakat demokratis akan memungkinkan kemajuan +dan saling pengertian, menjunjung tinggi kehormatan, dan mengakui +keberagaman. +Salah satu bentuk inisiatif SETARA Institute berkaitan dengan +visi tersebut adalah mendorong pengarusutamaan isu-isu kelompok +rentan ke dalam agenda pembangunan daerah. Sebagai bagian dari +upaya tersebut, SETARA melakukan pengukuran dan analisis terhadap +kondisi inklusi sosial di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun +iii INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +daerah. Selain untuk memahami kondisi inklusi sosial secara presisi, +studi ini juga dalam rangka mendorong dan memperkokoh research +based policy making, guna menghasilkan agenda-agenda pembangunan +yang tepat sasaran serta melibatkan seluruh masyarakat Indonesia +tanpa terkecuali, sebagaimana prinsip no one left behind. +Dalam konteks kerjasama dan dukungan seluruh pihak, terutama +kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, +INKLUSI, sebuah platform kerjasama pemerintah Indonesia dan +Australia untuk mewujudkan masyrakat yang inklusif. SETARA +Institute mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi- +tingginya. Tanpa dukungan dan kerjasama tersebut, SETARA pasti +harus mengeluarkan energi dan sumber daya yang berlipat menghadapi +tantangan untuk menyusun laporan penelitian ini. SETARA Institute +berharap penelitian ini akan memberikan insentif sosial bagi kerja +keras elemen masyarakat maupun pemerintah, baik pusat maupun +daerah (kabupaten/kota), dalam mempraktikkan dan mempromosikan +agenda-agenda pembangunan yang Inklusif dengan kerangka tata +kelola pemerintahan inklusif (inclusive governance). +Terakhir, SETARA Institute sadar sepenuhnya bahwa penelitian +ini tidak terlepas dari kekurangan, baik pada aspek substantif maupun +teknis. Berkaitan dengan itu, SETARA Institute sangat mengharapkan +masukan-masukan dari para pihak, terutama para akademisi, pegiat +dan/atau aktivitis HAM, serta aparatur pemerintah baik pusat maupun +kota. +Jakarta, 25 Januari 2025 +Direktur Eksekutif SETARA Institute, +Halili Hasan +iv Daftar Isi +Kata Pengantar .............................................................................................iii +Daftar Isi .........................................................................................................v +Daftar Singkatan ..........................................................................................ix +BAB I +Pendahuluan .......................................................................................1 +1.1. Latar Belakang ........................................................................................1 +1.2. Gambaran Kondisi Inklusi Sosial di Daerah .....................................5 +1.3. Rumusan dan Pembatasan Masalah ...................................................7 +1.4. Tujuan Penelitian dan Pengukuran .....................................................8 +1.5. Pemanfaatan Hasil Penelitian ..............................................................9 +BAB II +Dari Eksklusi Sosial Ke Inklusi Sosial .............................................11 +2.1. Kerangka Konsep Inklusi Sosial ......................................................11 +2.2. Kerangka Hak Asasi Manusia sebagai Basis Inklusi Sosial............17 +2.3. Studi Inklusi Sosial di Negara Lain ...................................................27 +BAB III +Kerangka Metodologi .......................................................................35 +3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ........................................................35 +3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ..............................................................36 +3.3. Ruang Lingkup Penelitian ..................................................................37 +3.4. Definisi Operasional ...........................................................................42 +3.5. Variabel dan Indikator ........................................................................44 +3.6. Teknik Pengumpulan Data ...............................................................51 +3.7. Analisis Data dan Pembobotan Indikator .......................................53 +3.8. Uji Validitas Data ................................................................................54 +3.9. Persetujuan Narasumber, Privasi dan Keterbatasan Studi .............55 +v INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +BAB IV +Kondisi Inklusi Sosial Indonesia .....................................................57 +4.1. Skor dan Rata-Rata Nasional .............................................................57 +4.2. Dinamika Inklusi Sosial di Nasional ................................................62 +4.3. Aktualisasi Penguatan Inklusi Sosial di Tingkat Nasional .............64 +BAB V +Kondisi Inklusi Sosial Di Daerah ....................................................85 +5.1. Skor dan Rata-Rata Daerah ................................................................85 +5.2. Skor Lengkap Inklusi Sosial Masing-Masing Daerah .....................87 +5.3. Tren dan Dinamika Inklusi Sosial di Daerah...................................99 +1. Kota Tangerang ................................................................................99 +2. Kota Palembang .............................................................................103 +3. Kota Probolinggo ...........................................................................106 +4. Kota Bandung .................................................................................110 +5. Kota Sorong .....................................................................................114 +6. Kota Ternate ....................................................................................116 +7. Kota Ambon ...................................................................................120 +8. Kota Kendari ..................................................................................124 +9. Kota Semarang ...............................................................................127 +10. Kota Palangkaraya ........................................................................130 +11. Kota Blitar .....................................................................................134 +12. Kota Gunungsitoli ........................................................................137 +13. Kota Samarinda ............................................................................141 +14. Kota Parepare ................................................................................144 +15. Kota Tanjungpinang .....................................................................149 +16. Kota Jakarta Selatan .....................................................................154 +17. Kota Denpasar ..............................................................................159 +18. Kota Kupang ..................................................................................163 +19. Kota Bengkulu ..............................................................................167 +20. Kota Padang ..................................................................................172 +21. Kota Balikpapan ..........................................................................176 +22. Kota Makassar ..............................................................................180 +23. Kabupaten Probolinggo ...............................................................183 +24. Kabupaten Lombok Timur .........................................................188 +5.4. Jejak Pamajuan Inklusi Sosial di Daerah ........................................194 +5.5. Tantangan dalam Penyelenggaraan Inklusi Sosial ........................204 +vi INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +BAB VI +Kesimpulan dan Rekomendasi .......................................................207 +6.1. Kesimpulan .........................................................................................207 +6.2. Rekomendasi ......................................................................................209 +Daftar Pustaka...........................................................................................211 +Lampiran 1. +Perhitungan Indikatif Daerah Subjek Studi: Perempuan ...................214 +Lampiran 2. +Perhitungan Indikatif Daerah Subjek Studi: Penyandang Disabilitas ..216 +Lampiran 3. +Perhitungan Indikatif Daerah Subjek Studi: Minoritas Agama/ +Kepercayaan ..............................................................................................218 +Lampiran 4. +Perhitungan Indikatif Daerah Subjek Studi: Masyarakat Adat .........220 +vii INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +viii Daftar Singkatan +AAPD The American Association of People with Disabilities +AMAN Aliansi Masyarakat Adat Nusantara +APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah +APK Angka Partisipasi Kasar +APS Angka Partisipasi Sekolah +Bappenas Badan Perencanaan Pembangunan Nasional +BPS Badan Pusat Statistik +CEDAW Convention on the Elimination of All Form of +Discrimination against Women +CRC Convention on the Rights of the Child +CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities +DAD Dewan Adat Dayak +DEI The Disability Equality Index +DPPPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan +Anak +DRPPA Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak +FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama +FORPELA Forum Perempuan Lintas Agama +HAM Hak Asasi Manusia +ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights +ICESCR International Covenant on Economic, Social and +Cultural Rights +IDI Indeks Demokrasi Indonesia +IISI Indeks Inklusi Sosial Indonesia +ix INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +IKG Indeks Ketimpangan Gender +IKT Indeks Kota Toleran +ILO International Labour Organization +IPK Indeks Pembangunan Kebudayaan +INW PCP Inner Northwest Primary Care Partnership +IPG Indeks Pembangunan Gender +IPM Indeks Pembangunan Manusia +KAT Komunitas Adat Terpencil +KBB Kebebasan Beragama/Berkeyakinan +KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga +KLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan +KSBE Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik +KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana +LARAS Layanan Ramah Disabilitas +MELAJAH Moderasi Lintah Agama Menuju Umat Harmonis +ODGJ Orang dengan Gangguan Jiwa +ODDP Orang Dengan Disabilitas Psikososial +OPD Organisasi Perangkat Daerah +PATBM Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis +Masyarakat +PDP Perlindungan Data Pribadi +PDN Pusat Data Nasional +PLDPI Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif +PMKS Penerima Manfaat Kesejahteraan Sosial +PPMAN Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara +PUG Pengarusutamaan Gender +PUSPAGA Pusat Pembelajaran Keluarga +RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah +RUU Rancangan Undang-Undang +SDGs Sustainable Development Goals +SKB Surat Keputusan Bersama +SLB Sekolah Luar Biasa +x INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +SNP Standar Norma dan Pengaturan +TPAK Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja +TPKS Tindak Pidana Kekerasan Seksual +UDHR Universal Declaration of Human Rights +ULD Unit Layanan Disabilitas +ULDK Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan +UPTD Unit Pelaksana Teknis Daerah +UN United Nations +WCC Women Crisis Center +xi INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +xii BAB I +Pendahuluan +1.1. Latar Belakang +Tata kelola kehidupan yang inklusif menjadi salah satu prasyarat +utama dalam mewujudkan Visi Indonesia 2045. Aspek inklusi +sosial di masyarakat merupakan nyawa dari semboyan Negara +Republik Indonesia “Bhineka Tunggal Ika” yang berarti berbeda- +beda namun tetap satu, dan secara eksplisit disebutkan dalam salah +satu pilar Visi Indonesia 2045, yaitu pilar Pembangunan Sumber +Daya Manusia serta Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. +Pilar ini menekankan bahwa pembangunan harus memuliakan +manusia, berpihak pada kepentingan masyarakat, serta menghindari +marginalisasi dan deprivasi sosial, sembari menjaga akar kebudayaan +dan subjek penelitian sosial masyarakat. +Sejalan dengan prinsip ini, inklusi sosial juga menjadi ultimate +goals dalam Pancasila, khususnya sila ke-5, “Keadilan Sosial bagi +Seluruh Rakyat Indonesia.” Prinsip ini menegaskan pentingnya +menciptakan pembangunan yang inklusif, dimana setiap kelompok +masyarakat, tanpa diskriminasi, dapat terlibat dan berpartisipasi penuh +dalam proses pembangunan. Tata kelola kehidupan yang inklusif dalam +Visi Indonesia 2045 kemudian diterjemahkan ke dalam desain strategi +pembangunan kebudayaan hingga tahun 2045, di mana aspek inklusi +sosial terintegrasi melalui 8 (delapan) sasaran pembangunan sebagai +berikut: +1. Pancasila sebagai Falsafah Hidup Berbangsa. +2. Meningkatnya Penghargaan terhadap Keragaman. +3. Terbentuknya Karakter Bangsa yang Kuat. +4. Meningkatnya Ruang bagi Budaya Lokal-Identitas Daerah. +1 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +5. Meningkatnya Toleransi dan Anti-diskriminasi. +6. Meningkatnya Budaya dan Wawasan Maritim. +7. Meningkatnya Diplomasi Kebudayaan. +8. Meningkatnya Sumbangan Kebudayaan pada Pembangunan. +Begitupun dalam Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun +2025 - 2029, inklusi sosial menjadi salah satu sasaran pembangunan +transformasi sosial dengan menyoroti intervensi untuk meningkatkan +kesejahteraan penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok rentan. +Agenda transformasi sosial ini melibatkan upaya meningkatkan akses +mereka terhadap jaminan sosial dan ekonomi melalui reformasi +perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan +dan memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan yang +berkeadilan dan inklusif. +Sementara dalam tataran global yang lebih universal, inklusi +sosial juga menjadi fokus dunia internasional melalui Sustainable +Development Goals (SDGs). Sebanyak 4 (empat) dari 17 tujuan SDGs +berkaitan langsung dengan inklusi sosial, yakni menyoroti perlunya +mempromosikan kesetaraan, mengurangi kesenjangan di dalam dan +antarnegara, serta menciptakan tempat kerja, komunitas, dan kota yang +inklusif bagi semua masyarakat. +Tabel 1 +Sustainable Development Goals / Pembangunan Berkelanjutan +Tujuan 5 Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender dan +memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. +Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi: Mendorong +pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan +berkelanjutan, serta memastikan lapangan kerja penuh, +produktif, dan pekerjaan layak untuk semua. +Tujuan 10 Mengurangi Ketimpangan: Mengurangi ketimpangan di +dalam dan antar negara. +Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan: Mewujudkan +kota dan permukiman manusia yang inklusif, aman, +tangguh, dan berkelanjutan. +Sumber: Sustainable Development Goals (SDGs) +2 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Akan tetapi, dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa +dan bernegara tersebut, kemajemukan dan inklusivitas masyarakat +Indonesia masih memiliki persoalan yang perlu mendapat perhatian. +Hal tersebut dapat dilihat melalui berbagai data yang berkaitan dengan +kelompok rentan yang mengalami pengikisan dan pembatasan hak-hak +konstitusionalnya. +Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, membukukan jumlah +kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023 sebanyak 289.111 +kasus. Merujuk pada fenomena gunung es, data kasus kekerasan +terhadap perempuan tersebut merupakan data kasus yang dilaporkan +oleh korban, pendamping maupun keluarga. Sementara itu, kasus +kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih +besar. Di balik angka tersebut, pengalaman korban untuk mendapatkan +perlindungan dan pemulihan yang masih jauh dari harapan, walaupun +berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak +pidana telah tersedia. +Penyandang disabilitas juga masih menghadapi berbagai +kesenjangan dan persoalan yang dialami, di antaranya keterbatasan +alat bantu bagi kelompok disabilitas masih menjadi gambaran belum +optimalnya pemenuhan hak atas kesehatan bagi para penyandang +disabilitas. Demikian pula dalam hal hak atas pendidikan. Sekalipun +keberadaan sekolah inklusi dari tahun 2017 hingga 2021 terus +mengalami peningkatan sejumlah 4.078 sekolah, namun akses +pendidikan bagi penyandang disabilitas masih belum merata. Data +Badan Pusat Statistik (BPS) per-tahun 2018 menunjukkan persentase +penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang masih bersekolah +hanya 5,48%, sangat timpang apabila dibandingkan dengan angka +partisipasi sekolah siswa non-disabilitas usia 5 tahun ke atas yang +mencapai 25,83%. +Pengarusutamaan hak-hak disabilitas juga menjadi perhatian +internasional, di antaranya melalui Indeks Kesetaraan Disabilitas (The +Disability Equality Index/ DEI). Indeks ini mengukur kebijakan dan +program inklusi disabilitas di perusahaan-perusahaan Amerika. Di +antara praktik-praktik yang menjadi landasan bagi organisasi inklusif +disabilitas, 89 persen peserta DEI menunjukkan bahwa mereka memiliki +Kelompok Sumber Daya Karyawan yang berfokus pada disabilitas dan +91 persen memasukkan informasi yang berfokus pada disabilitas dalam +orientasi karyawan baru. Indeks ini bahkan telah dipercaya lebih dari +3 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +70 persen perusahaan Fortune 100 dan hampir 50 persen perusahaan +Fortune 500. +Pengarusutamaan inklusi sosial juga masih menjadi pekerjaan +rumah untuk kelompok Masyarakat Adat. Selain minimnya keterlibatan +masyarakat adat dalam penyusunan peraturan dan kebijakan yang +berdampak terhadap masyarakat adat, konflik agraria juga terus dialami +komunitas adat. Merujuk data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara +(AMAN), sepanjang tahun 2021 AMAN dan PPMAN (Perhimpunan +Pembela Masyarakat Adat Nusantara) menerima 13 kasus perampasan +wilayah adat yang berdampak pada 103.717 warga Masyarakat Adat dan +251 ribu hektar wilayah adat. Minimnya akomodasi hak-hak kelompok +masyarakat adat semakin terlihat dengan RUU Masyarakat Adat yang +hingga hari ini tidak juga disahkan, padahal telah menghiasi daftar +Prolegnas sejak 18 tahun yang lalu. +Begitupun kemajemukan masyarakat Indonesia masih memiliki +persoalan mendasar dalam hal pemajuan toleransi. Fenomena +diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas dan rentan +masih terjadi dan memperlihatkan inklusi sosial masyarakat yang +masih perlu penguatan. Pada tahun 2023, SETARA Institute mencatat +217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ +berkeyakinan di Indonesia. Angka tersebut semakin menebalkan +fenomena pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, mengingat +data SETARA Institute dalam 5 (lima) tahun (2017-2022) menunjukkan +969 peristiwa dengan 1.668 tindakan pelanggaran Kebebasan Beragama/ +Berkeyakinan di Indonesia. +Berbagai hambatan dan persoalan yang dialami kelompok +marjinal tersebut secara nyata memperlihatkan kebutuhan mendesak +dan berkelanjutan mendorong tata kelola inklusi sosial, baik di +level pemerintah maupun masyarakat. Dalam konteks itu, agenda +pengarusutamaan inklusi sosial memegang peranan penting, bukan +hanya dalam meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok marginal +dalam pembangunan, tetapi juga mendorong pembenahan dan/ +atau akselerasi tata kelola inklusi sosial di tiap daerah dalam level +pemerintah maupun masyarakat. Cakupan agenda inklusi sosial +adalah jaminan dalam bentuk kebijakan, implementasi atau aktualisai +kebijakan dan daya dukung sosial termasuk norma-norma dan perilaku +masyarakatnya. +4 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Kebutuhan perencanaan dan pemantauan agenda pembangunan +inklusi sosial di Indonesia yang berkelanjutan telah mendorong +SETARA Institute dan INKLUSI, suatu platform kerjasama Badan +Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI dan Pemerintah +Australia melakukan studi pengukuran dalam bentuk Indeks Inklusi +Sosial Indonesia (IISI). Studi ini pada tahap pertama ditujukan +untuk memetakan indikator-indikator pembangunan inklusi sosial +pada subjek penelitian sosial yang telah ditetapkan, yang selanjutnya +diharapkan dapat menjadi referensi perencanaan pembangunan baik +di tingkat nasional maupun, terutama, di tingkat daerah, yang saat ini +sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah +(RPJMD). +Pemodelan pengukuran dan penetapan indikator dalam IISI, +selanjutnya akan menjadi indikator kemajuan dan/atau kemunduran +pembangunan inklusi sosial, baik pada tingkat nasional dengan +pemangku utama kementerian dan lembaga, juga di daerah dengan +pemangku pembangunan pemerintah daerah. Dengan demikian, studi +pengukuran inklusi sosial, bukan hanya memiliki justifikasi teknokratik +tetapi relevan dan dibutuhkan bagi pemajuan inklusi sosial di Indonesia, +yang merupakan salah satu mandat utama Visi Indonesia 2045. +1.2. Gambaran Kondisi Inklusi Sosial di Daerah +Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah telah dan +terus menerus memajukan agenda inklusi sosial dengan memastikan +hak-hak kelompok rentan dan terpinggirkan dapat dipenuhi. Selain +program-program pemerintah, berbagai hal pada dasarnya telah +dilakukan dalam upaya pemajuan tata kelola inklusi sosial di daerah oleh +banyak aktor masyarakat termasuk organisasi kemasyarakatan. Salah +satu program prominent dalam pembangunan inklusi sosial adalah +program INKLUSI yang bekerja di hampir 132 daerah kabupaten/kota +di 32 provinsi di Indonesia. +INKLUSI bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan +jaringannya, seperti ’Aisyyah, Institute KAPAL, PEKKA, SIGAB, dan +lembaga lainnya, mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga- +lembaga pemerintah di Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, NTB, dan Sulawesi +Selatan untuk memastikan bahwa seluruh bukti, pembelajaran, dan +pengalaman kelompok marginal didengar dan dipertimbangkan dalam +5 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +pengambilan keputusan atau kebijakan yang berdampak pada mereka. +Namun demikian, data yang menunjukkan persoalan dalam +tata kelola inklusi sosial yang masih mengemuka, masih memerlukan +perhatian. Dalam konteks itu, selain advokasi dan penguatan kapasitas +yang perlu terus dilakukan, diperlukan juga pengukuran yang +lebih komprehensif dalam menilai kondisi inklusi sosial di daerah. +Pengukuran komprehensif ini dapat menjadi salah satu pedoman +dalam melakukan advokasi yang lebih tepat sasaran. +Sejumlah daerah yang menjadi wilayah kerja mitra INKLUSI, +masih memiliki pekerjaan rumah dalam tata kelola inklusi sosial. +Di Kota Bandung misalnya, data Dinas Pemberdayaan Perempuan +dan Perlindungan Anak (DP3A) misalnya, kasus kekerasan pada +perempuan dan anak di Kota Bandung pada tahun 2022 tercatat 465 +kasus, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 362 kasus. +Jenis kekerasan paling banyak di tahun 2022 itu kekerasan terhadap +anak 157 kasus. Lalu disusul kekerasan terhadap istri 134 kasus. +Kemudian kekerasan terhadap perempuan 103 kasus. Begitupun di +Kota Samarinda, menurut data SIMFONI PPA, dari total 235 kasus +kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kalimantan Timur pada +tahun 2023, kasus terbanyak terjadi di Kota Samarinda sebanyak 138 +kasus. +Dalam isu kebebasan beragama/berkeyakinan, SETARA Institute +juga memiliki pemetaan hasil studi Indeks Kota Toleran terhadap +kondisi toleransi kota-kota di Indonesia. Salah satu temuan fenomena +yang kental terjadi di Kota Padang adalah favoritisme kebijakan atau +pengutamaan kelompok agama tertentu merupakan bagian dari +cara pikir mayoritarianisme yang dilakukan kepala daerah dengan +membentuk peraturan daerah dan/atau kebijakan lain yang berbasis +pada kepentingan agama mayoritas. +Hadirnya kebijakan-kebijakan jenis ini dapat dilihat dalam +bentuk perintah atau kewajiban untuk menggunakan subjek penelitian +keagamaan tertentu dalam berpakaian di sektor pendidikan maupun +pemerintahan, kewajiban pelaksanaan ibadah tertentu oleh pemerintah +kota, serta hambatan dalam kegiatan ekonomi di saat ramadhan. +Kondisi-kondisi ini sesungguhnya tidak menopang terbentuknya +ekosistem toleransi dan kekeliruan tata kelola kemajemukan dan +kebhinekaan di tengah republik yang plural. +6 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Contoh lainnya di Kota Palembang, lemahnya kontra-narasi dan +inisiatif toleransi mengakibatkan rentannya terjadi kasus intoleransi. +Pada tahun 2023, hal ini terbukti ketika terjadi hambatan pembangunan +rumah ibadah dan aktivitas keagamaan lainnya yang terjadi ketika +pembangunan Masjid Al Madinah di Kelurahan Talang Jambe, +Kecamatan Sukarami, Kota Palembang oleh sekelompok warga dengan +alasan dianggap hanya untuk kelompok Wahabi. Lalu demonstrasi +penolakan kedatangan Duta Besar Vatikan Mgr. Piero Pioppo dan +menolak peresmian Gereja Katedral Santa Maria Palembang dengan +dalih bahwa Kota Pelembang adalah Kota muslim dan/atau mayoritas +masyarakatnya muslim. +Akan tetapi, dalam studi Indeks Kota Toleran juga terdapat +wilayah program INKLUSI yang memiliki catatan kondusif dalam +pengelolaan toleransi, seperti Kota Semarang. Kota Semarang yang +tetap bertahan dalam 10 skor tertinggi pada Indeks Kota Toleran tahun +2023 adalah prestasi yang teruji dan dipicu oleh keseriusan pemerintah +kota dan masyarakat dalam mengelola toleransi. Begitu juga di Kota +Ambon, meskipun secara kumulatif tidak masuk ke dalam 10 besar +kota dengan skor toleransi tertinggi, aspek toleransi tetap terjaga di +tengah masyarakat. Elemen masyarakat secara aktif terus merawat dan +mengembangkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama. +1.3. Rumusan dan Pembatasan Masalah +Sebagaimana dikemukakan bahwa inklusi sosial bukan hanya +menjadi agenda pembangunan jangka panjang, sebagaimana Visi +Indonesia 45, tetapi juga menjadi value yang digunakan sebagai penakar +kualitas proses dan capaian pembangunan dalam setiap periode +kepemimpinan. Dengan demikian, capaian pembangunan inklusi +sosial bukan hanya diukur dari keterpenuhan pembangunan yang +menjangkau semua warga negara, tetapi yang utama adalah bahwa tata +kelola inklusif (inclusive governance) menjadi instrumen dan kerangka +kerja pemerintah dalam memenuhi target-target pembangunan. +Dengan posisi yang sangat sentral, sekalipun inklusi sosial menjadi +salah satu indikator kualitatif pencapaian pembangunan, tetapi dari +45 alat ukur yang berbentuk indeks dalam RPJPN, tidak ditemukan +kerangka pengukuran spesifik yang dapat menunjukkan capaian +dan status inklusi sosial Indonesia pada setiap tahunnya. Sekalipun +7 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +demikian, posisi inklusi sosial yang interseksional dalam berbagai +target pembangunan, berbagai indeks yang menjadi alat ukur dalam +RPJMN dan RPJMN memungkinkan dapat menjadi pembentuk indeks +inklusi sosial dengan lingkup yang lebih spesifik dengan memanfaatkan +komposit data dari berbagai indeks yang relevan, sehingga tergambar +status kinerja dan capaian inklusi sosial dalam kurun waktu tertentu. +Guna memenuhi kebutuhan pengetahuan spesifik tentang kinerja +dan capaian pembangunan inklusi sosial di Indonesia, peneliti ini +merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: +1. Bagaimana kondisi kinerja dan capaian pembangunan inklusi +sosial di Indonesia saat ini? +2. Bagaimana gambaran spesifik kondisi kinerja dan capaian +inklusi sosial di 22 kota dan 2 kabupaten yang menjadi area +penelitian? +3. Tantangan apa yang harus dijawab oleh pemerintah dan +masyarakat guna mengefektifkan tata pemerintahan yang +inklusif (inclusive governance) dan mengakselerasi kinerja dan +capaian pembangunan di masa yang akan datang? +Sebagai batasan, penelitian ini memotret kinerja dan capaian +kondisi inklusi sosial di tingkat nasional dengan menggunakan data +sekunder yang tersedia di berbagai Kementerian/Lembaga negara. +Sedangkan untuk memperoleh gambaran di daerah, penelitian ini +menetapkan 24 lokasi pemerintah kota dan kabupaten sebagai area +penelitian. +1.4. Tujuan Penelitian dan Pengukuran +1. Menyediakan baseline data status kinerja dan capaian inklusi +sosial pada tingkat nasional dan daerah. +2. Mengetahui capaian kuantitatif berbasis index atas kinerja +atau proses dan capaian pembangunan inklusi sosial di tingkat +nasional dan daerah. +3. Mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan penguatan tata +kelola pemerintahan inklusif guna meningkatkan kinerja dan +capaian pembangunan inklusi sosial di Indonesia. +8 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +1.5. Pemanfaatan Hasil Penelitian +Studi Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) adalah studi pertama +yang dilakukan secara khusus untuk mengukur kondisi kinerja atau +proses dan capaian agenda pembangunan inklusi sosial di Indonesia. +Sebagai sebuah studi dan pengukuran, laporan dan indeks ini dapat +digunakan sebagai data dasar status pencapaian agenda pembangunan +inklusi sosial. Sebagai baseline, IISI akan menjadi alat ukur yang +dihasilkan oleh organisasi riset sebagai shadow report yang diproduksi +oleh negara. Apalagi dari 45 indikator pembangunan yang dirumuskan +dalam RPJPN tidak menetapkan pengukuran inklusi sosial sebagai +satu indikator khusus. Sementara, sebagai mantra pembangunan Visi +Indonesia 45, kebutuhan data tentang status inklusi sosial mesti diukur +secara periodik. +Selain menjawab kebutuhan pengukuran spesifik, laporan dan +indeks ini bisa dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan pembangunan, +khususnya bagi pemerintah daerah yang sedang menyusun Rencana +Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan mengacu +pada IISI, maka agenda pembangunan inklusi sosial dapat didesain +secara lebih presisi dan berbasis bukti. IISI dengan pemetaan berbasis +indikator yang spesifik, dapat digunakan oleh pemerintah dan +pemerintah daerah untuk mendeteksi keterbatasan atau kelemahan +agenda pembangunan inklusi sosial termasuk merumuskan penanganan +berbasis indikator dengan memperkuat pengarusutamaan inclusive +governance dalam penyelenggaraan pembangunan. +Bagi elemen society, IISI dapat dimanfaatkan sebagai pedoman +intervensi bagi kerja-kerja agensi sosial, baik yang didukung oleh +negara maupun oleh berbagai mitra pembangunan. Intervensi dan/atau +advokasi inklusi sosial bisa memfokuskan diri pada indikator-indikator +inklusi sosial yang lebih spesifik, baik pada variabel pendekatan/proses +maupun pada variabel capaian atau aspirasional berbasis hak-hak +konstitusional warga negara.[] +9 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +10 BAB II +Dari Eksklusi Sosial Ke Inklusi +Sosial +2.1. Kerangka Konsep Inklusi Sosial +Diskursus eksklusi sosial melahirkan konsep inklusi sosial sebagai +sebuah antitesis. Dalam perkembangannya, penggunaan istilah +Inklusi Sosial di tahun 1974 merujuk pada kelompok-kelompok +yang terpinggirkan dari kehidupan di masyarakat, sebagaimana +dijelaskan Jean René Lenoir dalam Les Exclus yang memantik diskusi +tentang kemiskinan dan deprivasi lebih luas.1 René Lenoir berbicara +tentang kelompok berikut yang dianggap sebagai “yang tersisih”- +sepersepuluh dari populasi Prancis: orang-orang dengan disabilitas +mental dan fisik, orang-orang yang ingin bunuh diri, lansia yang tidak +berdaya, anak-anak yang disiksa, pecandu zat, pelanggar hukum, orang +tua tunggal, keluarga dengan banyak masalah, orang-orang marginal, +asosial, dan individu-individu “gagal sosial” lainnya.2 +Secara garis besar, guna memahami inklusi sosial, terdapat +lensa tiga gelombang sejarah sebagai berikut: Pertama, pengucilan di +Athena abad ke-5. Di Athena, Yunani kuno, terdapat mekanisme resmi +bernama ostracism pada abad ke-5 SM untuk melindungi demokrasi +1 Lenoir, J. R. (1974). Les exclus: Un Français sur dix. Paris: Éditions du Seuil. +2 Silver, Hilary. 1995. Reconceptualizing Social Disadvantage: Three +Paradigms of Social Exclusion. In Social Exclusion: Rhetoric, Reality, Responses, +edited by Gerry Rodgers, Charles Gore, and Jose Figueiredo. Geneva: International +Institute for Labour Studies. +11 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +dari tirani. Warga menulis nama pemimpin yang dianggap berbahaya +pada pecahan tanah liat, dan jika seseorang mendapat cukup banyak +suara, ia akan diasingkan untuk mengurangi pengaruhnya. Praktik ini +merupakan bentuk kontrol politik sekaligus awal mula konsep eksklusi +sosial. Berbeda dari pandangan Aristoteles, yang lebih menekankan +pada aspek ekonomi seperti kemiskinan, pengucilan ini fokus pada +perlindungan demokrasi. +Kedua, solidarisme di Prancis abad ke-19. Pada akhir abad ke-19, +solidaritas di Prancis muncul sebagai respons terhadap individualisme +ekstrem. Solidaritas menekankan bahwa selain hak individu, terdapat +tanggung jawab kolektif untuk mendukung sesama demi menciptakan +masyarakat inklusif dan adil. Konsep ini memengaruhi pembentukan +negara kesejahteraan, yang bertujuan mengatasi kemiskinan, penyakit, +dan pengangguran, sekaligus menjadi dasar pemahaman inklusi sosial. +Ketiga, konteks kontemporer. Erving Goffman, dalam Stigma: +Notes on the Management of Spoiled Identity (1963), menjelaskan +bahwa stigma adalah bentuk eksklusi sosial yang terjadi karena individu +memiliki ciri khas tertentu. Stigma dapat muncul karena alasan biologis, +seperti menghindari orang sakit, atau sosial, yang digunakan untuk +mempertahankan struktur dan mengontrol kelompok tertentu.3 +Stigma adalah bentuk pengecualian sosial yang memiliki berbagai +akar penyebab dan manifestasi. Ini dapat memengaruhi bagaimana +individu diterima atau ditolak dalam masyarakat. Penting untuk +memahami stigma bukan hanya sebagai masalah individu, tetapi juga +sebagai fenomena sosial yang lebih luas yang terkait dengan kekuasaan +dan hubungan sosial. Pemahaman awal tentang eksklusi sosial ini +kemudian menjadi dasar diskusi tentang inklusi sosial yang semakin +berkembang dan menjadi perhatian lebih luas dalam kebijakan- +kebijakan di Uni Eropa pada 1990-an yang dipandang sebagai cara +untuk memastikan semua anggota masyarakat dapat berpartisipasi +penuh dalam ekonomi, sosial, dan politik.4 Konsep inklusi sosial +kemudian berkembang luas dan menjadi agenda diskusi global. +3 Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled identity. +Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. +4 Room, G. (1995). Combating social exclusion in the European Union. +Aldershot: Avebury. +12 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Pada akhir 1993, Presiden AS Bill Clinton mengangkat isu +eksklusi sosial dengan menyatakan bahwa masalah yang dihadapi oleh +penduduk di pusat kota bukan lagi hanya mengenai “kelas bawah,” +melainkan tentang “kelas luar,” menandakan semakin meluasnya +ketimpangan sosial. Pernyataan ini mencerminkan perubahan dalam +cara melihat kelompok-kelompok yang terpinggirkan dari segi sosial +dan ekonomi. Lebih lanjut, pada Oktober 1994, Clinton menekankan +pentingnya peran komunitas lokal, seperti keluarga, gereja, dan +sektor swasta, dalam mengatasi masalah keterasingan sosial, seraya +menekankan bahwa pemerintah federal tidak dapat menjadi solusi +utama. Ia mengajak untuk “membangun kembali ikatan masyarakat” +sebagai fondasi untuk memperkuat kohesi sosial.5 +Pandangan Clinton ini sejalan dengan diskusi mengenai eksklusi +dan inklusi sosial yang lebih luas. Eksklusi sosial tidak hanya tentang +kemiskinan, tetapi juga melibatkan isolasi dari jaringan sosial yang +lebih besar, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Konsep +eksklusi menggambarkan kondisi dimana individu atau kelompok +tidak memiliki akses penuh terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan +budaya yang seharusnya mereka miliki. +Sementara, inklusi sosial adalah upaya atau proses untuk +mengembalikan keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial dengan +cara memperkuat ikatan komunitas dan memastikan partisipasi semua +pihak dalam pembangunan sosial. Pandangan Clinton mencerminkan +gagasan bahwa inklusi sosial memerlukan partisipasi dari berbagai +elemen masyarakat, mulai dari keluarga hingga pemerintah lokal, +untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan kohesif. +Eksklusi sosial perlu dipahami dalam konteks perubahan sosial +besar dan keteraturan sosial. Ketika perubahan mendalam terjadi dalam +masyarakat, pertanyaan tentang “dikucilkan dari apa” menjadi penting +untuk memahami eksklusi sosial. Untuk menjelaskan inklusi sosial, +terdapat tiga pendekatan utama: solidaritas (ikatan sosial dan kerja +sama), spesialisasi (peran khusus dalam masyarakat), dan monopoli +(penguasaan sumber daya oleh kelompok tertentu).6 Tiga pendekatan +5 Silver, H. (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. +International Labour Review, 133(5-6), 531-578 +6 Ibid +13 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +ini menegaskan bahwa inklusi sosial bukan hanya tentang partisipasi, +tetapi juga alat untuk pengendalian sosial dan kekuasaan.7 Dalam +diskusi sosiologi, inklusi sosial dipahami sebagai bentuk kesetaraan dan +merupakan bagian integral dari hirarki sosial. Pada dasarnya, pemikiran +sosiologis klasik dan kontemporer selalu berfokus pada stratifikasi +sosial, ketidaksetaraan sosial, dan kelas sosial—konsep-konsep utama +yang sering muncul dalam literatur tentang inklusi sosial.8 +Terminologi inklusi sosial (social inclusion) berakar kuat +dari konsep eksklusi sosial (social exclusion). Amartya Sen (2000) +menunjukkan bahwa historisitas konsep eksklusi sosial (social +exclusion) bahkan telah memiliki akar sejak zaman Aristoteles +dengan kaitannya pada aspek ekonomi, yakni kemiskinan.9 +Dalam pandangannya, Aristoteles menjelaskan bahwa kemiskinan +merupakan kondisi utama yang menimbulkan eksklusi sosial, sebab +baginya kehidupan yang miskin adalah kehidupan tanpa kebebasan +untuk dapat melakukan berbagai aktivitas yang dipilihnya dan kondisi +yang diinginkannya. Kemiskinan tersebut ibarat efek domino yang +menyebabkan kekurangan dan keterbatasan pada aspek lainnya, seperti +pada aspek kesehatan. +Dalam konsep “invisible hand” Adam Smith percaya bahwa jika +individu mengejar kepentingannya sendiri dalam ekonomi, maka +kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tercapai secara +otomatis, asalkan ada akses yang adil bagi semua orang di pasar.10 +Namun, Amartya Sen mengkritik pandangan ini karena Smith +cenderung mengabaikan ketidaksetaraan struktural yang membuat +banyak orang tidak punya akses atau kesempatan yang sama sehingga +masih menyisakan gap sosial. +Amartya Sen kemudian memperluas konsep ini melalui teori +“capability approach” yang menekankan pentingnya memberi setiap +individu kemampuan nyata untuk memilih dan menjalani kehidupan +7 Allman, D. (2013). The sociology of social inclusion. SAGE Open, 3(1), 1-16. +https://doi.org/10.1177/2158244012471957 +8 Ibid +9 Sen, A. (2000). Social Exclusion: Concept, Application, and Scrutiny, Social +Development Papers No. 1, Asian Development Bank +10 Smith, A. (1776). The Wealth of Nations. London: W. Strahan and T. Cadell. +14 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +yang mereka nilai berharga.1112 Dengan mengintegrasikan “invisible +hand” yang digagas Adam Smith dan pendekatan “capability of +approach” Amartya Sen, inklusi sosial dapat tercapai secara lebih +menyeluruh, menggabungkan mekanisme ekonomi yang efisien dengan +keadilan sosial yang memberdayakan semua kelompok masyarakat. +Seiring perkembangannya, penekanan pada kemiskinan dalam +konsep eksklusi sosial dianggap terlalu sempit dan membatasi cakupan +eksklusi sosial itu sendiri. Naila Kabeer (2000) menyatakan bahwa +konsep eksklusi sosial yang lebih fokus pada kemiskinan awalnya +dikembangkan sebagai bagian dari wacana kebijakan sosial di negara- +negara Utara.13 Namun, penerapan konsep ini di negara-negara +Selatan sering kali menghadapi tantangan, karena tidak sepenuhnya +menggambarkan realitas sosial yang ada. Dalam hal ini, muncul +pertanyaan terkait nilai tambah penggunaan konsep eksklusi sosial +dalam pembangunan, mengingat bahwa kemiskinan saat ini dipahami +sebagai fenomena multidimensional. Oleh karena itu, untuk mengatasi +kemiskinan tidak hanya diperlukan pemenuhan kebutuhan dasar +manusia, tetapi juga tercapainya keadilan sosial yang lebih holistik. +Penting untuk dicatat bahwa konsep eksklusi sosial membawa +wawasan baru dalam memahami akar penyebab dan dampak dari +kemiskinan, deprivasi, serta diskriminasi. Konsep ini mengedepankan +pentingnya melihat ketidaksetaraan dalam masyarakat melalui +perspektif interaksi sosial dan norma-norma yang mengatur +pengucilan atau pemisahan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, +Kabeer menegaskan bahwa proses eksklusi sosial berkaitan erat dengan +dinamika relasi kekuasaan dan interaksi sosial, bukan semata-mata +akibat dari pemiskinan atau marginalisasi struktural yang bersifat +mekanistis. +Amartya Sen, dalam pandangannya terkait keadilan sosial, +menganggap bahwa konsep eksklusi sosial ini relevan untuk analisis +kebijakan sosial. Namun, Amartya Sen melengkapi perspektif ini dengan +11 Sen, A. (1999). Development as Freedom. New York: Knopf. +12 Eiffe, F. F. (2014). “Amartya Sen Reading Adam Smith: A Reflection on +Economic Justice.” In the European Journal of Political Economy. +13 Naila Kabeer, 2000, Social Exclusion, Poverty, and Discrimination: Towards +an Analytical Framework. IDS Bulletin Vol. 31 No. 4 +15 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +pendekatan yang berfokus pada peningkatan kemampuan (capability) +individu. Menurut Amartya Sen, penting untuk memperhitungkan +kapasitas individu dalam berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan +sosial dan ekonomi, bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. +Oleh karena itu, analisis kebijakan sosial harus mempertimbangkan +bagaimana kebijakan dapat memperluas kapasitas individu untuk +terlibat dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, yang melibatkan +hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil dari +pembangunan secara setara. +Keyakinan bahwa konsep eksklusi sosial menawarkan perspektif +original tentang bagaimana dunia sosial bekerja, terutama pada aspek +ekonomi, membawa konsep ini mulai menyebar melampaui batas-batas +Eropa. Bahkan International Labour Organisation (ILO) mengambil +inisiatif dalam mendorong konsep tersebut ke dalam kebijakan bantuan +dan pembangunan di wilayah berpendapatan rendah. Konsep tersebut +selaras dengan perhatian tradisional ILO terhadap kohesi sosial, +partisipasi di pasar tenaga kerja, keadilan sosial dan organisasi sosial +(khususnya serikat pekerja). +Dalam rangka mendorong konsep eksklusi sosial keluar dari +anggapan lokalitasnya di Eropa, pada tahun 1994, International Institute +for Labour Studies (IILS), yang berada di bawah ILO, meluncurkan +sebuah program penelitian yang bertujuan untuk “mendekonstruksi” +penggunaan istilah eksklusi sosial dalam perdebatan kebijakan Eropa +dan untuk membentuk gagasan tentang eksklusi sosial yang tidak +berpusat pada Eropa tetapi relevan secara global, dalam berbagai +macam pengaturan negara. Program tersebut didasari beberapa +pertanyaan strategis penting, khususnya berkaitan dengan kemampuan +dan relevansi inklusi sosial dalam menyediakan kerangka kebijakan +pemersatu untuk menghubungkan kebijakan ketenagakerjaan dan anti- +kemiskinan dengan strategi pembangunan, serta keberadaan konsep +inklusi sosial sebagai alternatif dalam perdebatan tentang dampak +sosial globalisasi. Program ini mencakup studi kasus di beberapa negara +berkembang dan negara transisi. Terjadi diferensiasi konteks eksklusi +sosial di antara negara-negara industri dan negara-negara berkembang- +ekonomi dalam masa transisi. +Di negara-negara industri, eksklusi sosial sangat terkait dengan +pengangguran jangka panjang, hilangnya hak-hak yang terkait dengan +pekerjaan dan negara kesejahteraan, dan proses putusnya ikatan dan +16 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +afiliasi sosial. Sementara di negara- negara berkembang dan ekonomi +dalam masa transisi, eksklusi sosial sangat terkait dengan proses +pembentukan pasar tenaga kerja. Namun demikian, dalam masyarakat +yang rapuh seperti itu, eksklusi sosial tidak hanya terkait erat dengan +hak-hak sosial, tetapi juga dengan penegakan hak-hak sipil dan politik’ +(Gore & Figueiredo, 1997:9). +Studi yang didukung oleh ILO ini memberikan dampak besar +terhadap cara para pengambil kebijakan, terutama di lembaga- +lembaga internasional, berpikir. Bahkan, James Wolfensohn, Presiden +Bank Dunia saat itu, menyatakan dalam pidatonya pada pertemuan +tahunan 1997 bahwa tantangan utama dalam pembangunan saat ini +adalah bagaimana mengintegrasikan orang-orang yang sebelumnya +terpinggirkan dan tidak termasuk dalam masyarakat ke dalam proses +pembangunan.14 +2.2. Kerangka Hak Asasi Manusia sebagai Basis Inklusi Sosial +2.2.1. HAM dan Hak Konstitusional Warga +Adopsi berbagai instrumen HAM internasional, seperti Universal +Declaration of Human Rights (UDHR), International Covenant on Civil +and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, +Social and Cultural Rights (ICESCR), dan berbagai konvensi HAM +internasional lainnya, melahirkan kewajiban hukum bagi pemerintah +Indonesia untuk mengupayakan perlindungan, pemajuan, penegakan +dan pemenuhan HAM bagi setiap warga negaranya. Dalam lingkup +nasional, kewajiban pemajuan HAM telah dimandatkan secara eksplisit +Konstitusi, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.15 +Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal +Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah dokumen dasar dari HAM. +Diadopsi pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Perserikatan Bangsa- +Bangsa, DUHAM merupakan referensi umum di seluruh dunia dan +menentukan standar bersama untuk pencapaian HAM. Meskipun +14 Jane Mathieson dkk. 2008. Social Exclusion Meaning, measurement and +experience and links to health inequalities: A review of literature. +15 Sayyidatul Insiyah. (2023). Indeks Hak Asasi Manusia (Indeks HAM) 2023. +Stagnasi HAM Menjelang Satu Dekade Jokowi. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara +17 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +DUHAM tidak memiliki kekuatan resmi secara hukum, prinsip- +prinsip dasarnya telah menjadi standar internasional di seluruh dunia +dan banyak negara memandangnya sebagai hukum internasional. +Tabel 2 +Ringkasan Pasal-Pasal dalam DUHAM +Pasal 1 Hak atas kesetaraan Pasal 16 Hak untuk menikah dan +berkeluarga +Pasal 2 Bebas dari diskriminasi Pasal 17 Hak untuk memiliki +harta benda +Pasal 3 Hak untuk hidup, bebas, Pasal 18 Kebebasan beragama dan +keamanan pribadi berkepercayaan +Pasal 4 Bebas dari perbudakan Pasal 19 Kebebasan berpendapat +dan berinformasi +Pasal 5 Bebas dari penyiksaan Pasal 20 Hak untuk berkumpul +dan perlakuan yang dan berasosiasi secara +tidak manusiawi damai +Pasal 6 Hak untuk diakui Pasal 21 Hak untuk ikut serta +sebagai manusia di dalam pemilu yang bebas +depan hukum +Pasal 7 Hak untuk setara di Pasal 22 Hak atas jaminan sosial +depan hukum +Pasal 8 Hak untuk pemulihan Pasal 23 Hak untuk bekerja +oleh pengadilan yang yang diinginkan dan +berkompeten bergabung dengan +persatuan buruh +Pasal 9 Bebas dari penangkapan Pasal 24 Hak untuk beristirahat +tanpa alasan serta dan bersantai +pengusiran +Pasal 10 Hak untuk didengarkan Pasal 25 Hak atas standar hidup +publik secara adil yang layak +Pasal 11 Hak untuk dianggap Pasal 26 Hak atas pendidikan +tidak bersalah sampai +ada keputusan bersalah +18 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Pasal 12 Bebas dari intervensi Pasal 27 Hak untuk berpartisipasi +masalah pribadi, dalam kehidupan budaya +keluarga, rumah tangga, dan masyarakat +dan korespondensi +Pasal 13 Hak untuk bergerak Pasal 28 Hak atas tata sosial yang +bebas di dalam negeri menjamin HAM +maupun di luar negeri +Pasal 14 Hak untuk mendapat Pasal 29 Tugas-tugas masyarakat +perlindungan di negara yang penting untuk +lain dari penganiayaan kebebasan dan +perkembangan penuh +Pasal 15 Hak memperoleh Pasal 30 Bebas dari intervensi +kebangsaan dan negara dan pribadi +kebebasan untuk +menggantinya +(Sumber: Equitas- International Centre for Human Rights Education) +Selain DUHAM, terdapat dua instrumen pokok HAM +internasional lainnya. Pertama, International Covenant on Civil and +Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil +dan Politik. Hak-hak yang ada di dalamnya disebut sebagai hak-hak +negatif (negative rights), artinya hak-hak dan kebebasan yang dijamin +akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau berkurang. +Akan tetapi, apabila negara berperan sebagai intervensionis, maka +hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh +negara. Hak-hak ini meliputi: +Konseptualisasi HAM terus berkembang dengan lahirnya +berbagai konvensi internasional yang secara spesifik melindungi setiap +kelompok marjinal, di antaranya: +1. Konvensi ILO No. 107 Tahun 1957 tentang Perlindungan +dan Integrasi dari Penduduk Pribumi, Masyarakat Adat dan +Masyarakat Semi-adat di Negara-negara Merdeka (Convention +International Labour Organization number 107 concerning +Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and +Semi-Tribal Population in Independent Countries) +2. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk +19 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Diskriminasi Rasial (International Convention on the +Elimination of All Forms of Racial Discrimination) tahun 1965. +3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap +Perempuan (Convention on the Elimination of All Form of +Discrimination against Women/ CEDAW) pada tahun 1979. +4. Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi +dan Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka (Convention +International Labour Organization number 169 concerning +Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries). +5. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/ +CRC) Tahun 1989. +6. Deklarasi Hak-Hak Orang yang termasuk dalam Kelompok +Minoritas Nasional atau Etnis, Agama, dan Linguistik +(Declaration of the Rights of Persons Belonging to National or +Ethnic, Religious and Linguistic Minorities) tahun 1992. +7. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the +Rights of Persons with Disabilities/ CRPD) pada tahun 2006. +Konvensi ini mengatur HAM mendasar para penyandang +disabilitas. +8. Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (Declaration on +the Rights of Indigenous Peoples) tahun 2007. +Selain keberadaan norma-norma internasional tersebut, hal lain +yang perlu diketahui adalah Konvensi Wina (Vienna Convention) +tahun 1969. Konvensi ini menjadi tonggak transformasi perjanjian +internasional. Sebelum adanya konvensi ini, perjanjian antar-negara +(bilateral dan multilateral) diselenggarakan semata-mata berdasarkan +kebiasaan internasional, seperti asas-asas kehendak baik (good faith), +mengikat negara yang terlibat (pacta sunt servanda), dan perjanjian +tersebut terbentuk atas persetujuan dari negara-negara di dalamnya. +Tetapi setelah adanya Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional +tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional, namun suatu perjanjian +yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara +anggotanya, serta hanya bisa berubah apabila ada persetujuan dari +seluruh negara anggota Konvensi Wina. +2.2.2. Instrumen HAM Nasional +Jaminan atas penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM +juga telah menjadi bagian dalam instrumen hukum Indonesia. Kondisi +20 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +tersebut menjadi potret universalitas nilai-nilai HAM yang diterapkan +dan diadopsi oleh berbagai negara di dunia. Jaminan atas implementasi +nilai-nilai HAM menjadi hal fundamental dalam kehidupan bernegara +di Indonesia, terutama bagi kelompok marjinal untuk memastikan hak- +hak mereka dapat dinikmati sebagaimana masyarakat pada umumnya. +Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah +menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM tiap- +tiap warga negara pada satu Bab khusus, yaitu Bab XA tentang Hak +Asasi Manusia. Jabaran Pasal 28 sebagai berikut: +Tabel 3 +Ketentuan HAM dalam UUD 1945 +PASAL JENIS HAK +Pasal 28 A Mempertahankan hidup dan kehidupannya. +Pasal 28 B (1) Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan +melalui perkawinan yang sah. +(2) Kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang anak, +serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan +diskriminasi +Pasal 28 C (1) Mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan +dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan +memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan +teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan +kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat +manusia +(2) Memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya +secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa +dan negaranya. +(1) Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian +hukum yang adil serta perlakuan yang sama +dihadapan hukum. +(2) Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang +adil dan layak dalam hubungan kerja. +(3) Memperoleh kesempatan yang sama dalam +pemerintahan. +(4) Status kewarganegaraan +21 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +PASAL JENIS HAK +Pasal 28 E (1) Memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, +memilih pendidikan dan pengajaran, memilih +pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat +tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta +berhak kembali +(2) Kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan +pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. +(3) Kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan +pendapat +Pasal 28 F Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk +mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, +serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, +menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi +dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia +Pasal 28 G (1) Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, +martabat, dan harta benda yang di bawah +kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan +perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat +atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. +(2) Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang +merendahkan derajat martabat manusia dan berhak +memperoleh suaka politik dari negara lain +Pasal 28 H (1) Hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, +dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan +sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. +(2) Mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk +memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama +guna mencapai persamaan dan keadilan. +(3) Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan +dirinya secara utuh sebagai manusia yang +bermartabat. +(4) Mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut +tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh +siapapun. +22 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +PASAL JENIS HAK +Pasal 28 I (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk +kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, +hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui +sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk +tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut +adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi +dalam keadaan apapun. +(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat +diskriminatif atas dasar apapun dan berhak +mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang +bersifat diskriminatif itu. +(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional +dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan +peradaban. +(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan +hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, +terutama pemerintah +Sumber: Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 +Selain itu, Indonesia juga secara spesifik memiliki Undang-Undang +No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 2 dijelaskan +bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi +hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang +secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, +yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan +martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan +serta keadilan. +Sejumlah Peraturan Perundang-Undangan, termasuk yang +berbasis kodifikasi norma-norma HAM internasional, dapat menjadi +pedoman dalam memberikan jaminan HAM setiap warga negara di +Indonesia, di antaranya: +1. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 +2. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi +Manusia +3. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan +Kekerasan dalam Rumah Tangga +23 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 +Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis +5. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang +Disabilitas +6. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana +Kekerasan Seksual +7. Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan +Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi +Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms +of Discrimination Against Women) +8. Undang-undang No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan +International Convention on The Elimination of All Forms of +Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang +Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) +9. Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan +International Covenant on Economic, Social and Cultural +Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, +Sosial dan Budaya) +10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 +Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and +Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak +Sipil dan Politik) +11. Undang-undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan +Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi +Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) +12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang +Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum +Adat +13. Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, +Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, +Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas +14. Peraturan Presiden No. 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan +Sosial terhadap Komunitas Adat Terpencil. +Sebagai konsekuensi dari ratifikasi terhadap instrumen-instrumen +hak asasi manusia internasional, Negara memiliki kewajiban dan +tanggung jawab untuk mendukung dan melaksanakan setiap upaya +pemajuan hak asasi manusia –sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya +24 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +tingkat nasional maupun internasional, tidak terkecuali dalam proses +pembangunan. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam kerangka +pendekatan berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk: +1. Menghormati (obligation to respect): merupakan kewajiban +negara untuk tidak turut campur untuk mengatur warga +negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. dalam hal ini, +negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan- +tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak +asasi. Sebagai contoh: +2. Melindungi (obligation to protect): merupakan kewajiban negara +agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan +terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini, negara berkewajiban +untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah +pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga. Sebagai +contoh: +3. Memenuhi (obligation to fulfill): merupakan kewajiban dan +tanggung jawab negara untuk bertindak secara aktif agar +semua warga negaranya itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara +berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, +administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk +merealisasikan secara penuh hak asasi manusia. +Selain itu, kewajiban negara untuk melindungi mencakup +juga tanggung jawab untuk memastikan bahwa pihak swasta atau +perorangan, termasuk perusahaan multinasional atau transnasional di +wilayah yurisdiksinya, tidak meniadakan hak-hak perorangan. Dengan +demikian, negara bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap hak +asasi manusia yang timbul dari kegagalannya untuk melaksanakan +pengawasan yang ketat terhadap tingkah laku para aktor non-negara. +Prinsip demokrasi menempatkan setiap individu pada posisi yang +setara, dengan hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi +dalam politik dan pemerintahan. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip +demokrasi bertujuan menghapus konsep warga negara “kelas dua” +serta meniadakan penggunaan terminologi “mayoritas-minoritas” +dalam pelayanan publik maupun partisipasi warga negara. Dengan +demikian, demokrasi memastikan bahwa tidak ada satu pun individu +yang tertinggal (no one left behind). +Namun demikian, dalam berbagai praktik kehidupan bernegara, +25 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +diskriminasi kerap terjadi kepada individu dan/atau kelompok tertentu +dalam memperoleh akses pelayanan publik. Terdapat beberapa +terminologi dalam penyebutan kelompok tersebut, seperti kelompok +rentan dan kelompok marjinal. Namun demikian, terminologi tersebut +pada umumnya merujuk kepada kelompok yang relatif sama, seperti +disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.39 Tahun 1999. +Dalam Penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud +dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang +lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang +cacat. +Sementara dalam Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Komnas +HAM No. 8 Tahun 2022 tentang Hak Memperoleh Keadilan, kelompok- +kelompok tersebut di antaranya meliputi: Perempuan, Penyandang +Disabilitas, Masyarakat Adat, dan Minoritas berbasis SARA. Penulisan +modul ini merujuk kepada ruang lingkup sebagaimana disebutkan +dalam SNP Komnas HAM dengan menggunakan terminologi +kelompok marjinal. Dalam SNP tersebut dijelaskan bahwa mereka +sering menghadapi hambatan yang menyebabkan terlanggarnya hak +memperoleh keadilan. +Kelompok ini sering mendapatkan berbagai macam bentuk +diskriminasi, baik dari aparat penegak hukum ataupun dari sistem dan/ +atau mekanisme prosedural hukum yang ada. Perlakuan diskriminasi +dapat ditemui baik dari segi aksesibilitas fisik dan ekonomi, proses +administrasi, perlakuan yang tidak menyenangkan, hingga jenis sanksi +dan vonis yang diberikan. +Hasil riset Indeks HAM 2023 yang dirilis SETARA Institute, beserta +laporan-laporan yang dikeluarkan sejumlah lembaga yang menaruh +concern dalam advokasi kelompok marjinal juga menunjukkan kondisi +serupa, yakni masih minimnya upaya perlindungan, penghormatan, +dan pemenuhan hak-hak kelompok marjinal. Dalam kerangka +demokrasi, kondisi tersebut di antaranya merupakan dampak dari +minimnya pelibatan kelompok marjinal dalam agenda pembangunan. +Mereka cenderung ditempatkan sebagai objek pembangunan, +sehingga berbagai kebijakan dan program yang hadir tidak seutuhnya +mengakomodir kebutuhan mereka. +Dalam demokrasi, kelompok marjinal sudah semestinya +dipandang sebagai warga negara pada umumnya, sehingga perlu +26 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +mengambil peran dan dilibatkan dalam agenda-agenda pembangunan +daerah. Pelibatan tersebut semestinya dilakukan dalam koridor +partisipasi bermakna (meaningful participation) warga negara, bukan +sebatas ritual-ritual prosedural. Sebab demokrasi meletakkan semua +warga negara pada posisi yang setara, sehingga pelibatan seluruh +elemen masyarakat, terutama kelompok marjinal, menjadi prasyarat +utama dalam memastikan integrasi nilai-nilai inklusivitas dalam +pembangunan daerah. Selain dalam rangka memperkokoh legitimasi +publik, pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam rangkaian proses +pembangunan akan menghasilkan agenda pembangunan yang tepat +sasaran. +2.3. Studi Inklusi Sosial di Negara Lain +Penyusunan studi Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) diawali +dengan memetakan dan membaca berbagai studi inklusi sosial di negara +lain yang juga melakukan pengukuran terhadap kondisi inklusi sosial +di suatu wilayah/negara. Pertama, studi yang dilakukan Australian +Government mengenai Social Inclusion in Australia: How Australia is +Faring. Studi ini memiliki tujuan memastikan bahwa setiap orang dapat +berpartisipasi penuh dalam masyarakat Australia. +Terdapat tiga indikator dalam studi ini, yakni: a.) partisipasi +(melingkupi pekerjaan, pendidikan/pembelajaran, keterlibatan dan +memiliki suara yang didengarkan), b.) sumber daya (melingkupi +ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan komunitas), c.) kerugian +multidimensional (berkaitan dengan usia kerja). Studi Pemerintah +Australia ini membagi dua kategori prinsip inklusi sosial dengan +mengacu pada Australian Government, yakni: prinsip aspirasional +dan prinsip pendekatan. Prinsip aspirasional berkaitan dengan apa +yang ingin dicapai dari inklusi sosial. Sementara prinsip pendekatan +berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan untuk mencapainya. 16 +Kedua, studi yang dilakukan Inner Northwest Primary Care +Partnership dalam studinya tentang Social Inclusion Measurement +Project. Studi ini memiliki tujuan merancang rangkaian indikator inti +dan langkah-langkah pemantauan dan mengevaluasi praktik inklusi +16 Australian Social Inclusion Board. (2009). Social inclusion in Australia: How +Australia is faring. Commonwealth of Australia +27 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +sosial yang dilakukan oleh INW PCP dan lembaga mitra Health West. +Dalam studi ini, inklusi sosial didefinisikan sebagai upaya mendorong +masyarakat memiliki sumber daya, peluang dan kemampuan yang +mereka perlukan untuk: belajar, bekerja, koneksi, dan memiliki +suara. Pengukuran dalam studi INW CP ini cukup kompleks dengan +mengembangkan 4 domain, 16 sub-domain, dan 59 indikator dalam +pengukuran inklusi sosial, yakni: +Tabel 5 +4 Domain dan 16 Sub-Domains +DOMAINS SUB-DOMAINS +1. Partisipasi 1.1 Partisipasi dalam kegiatan sosial +Domain ini berkaitan Termasuk partisipasi dalam kegiatan dan +dengan orang-orang kelompok sosial, acara komunitas, kegiatan +yang memiliki akses budaya dan keagamaan, serta jaringan daring. +dan kemampuan untuk +berpartisipasi dalam +kesempatan sosial, +budaya, pekerjaan, dan +pendidikan. Hal ini +meningkatkan akses ke +sumber daya sosial +dan material dan pada 1.2 Partisipasi dalam pekerjaan dan +gilirannya mengurangi kesempatan kerja +risiko pengucilan dan +Termasuk partisipasi dalam pekerjaan berbayar +ketidaksetaraan sosial. +dan tidak berbayar serta kepuasan terhadap +pekerjaan saat ini +1.3 Partisipasi dalam kesempatan +pendidikan, pembelajaran dan pelatihan +Termasuk partisipasi dalam kesempatan +pendidikan dan pelatihan formal dan informal, +serta kegiatan pengalaman kerja. +28 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +DOMAINS SUB-DOMAINS +2. Rasa memiliki dan 2.1 Hubungan dan koneksi dengan orang lain +keterhubungan +Termasuk jaringan sosial, hubungan, dan +Domain ini berkaitan koneksi seseorang dengan orang lain +dengan orang-orang +2.2 Dukungan sosial +yang memiliki rasa +Termasuk dukungan sosial yang diterima dan +memiliki dan harga diri, +diberikan +yang dipupuk melalui +hubungan positif, koneksi 2.3 Rasa memiliki +sosial, dan dukungan +Meliputi rasa memiliki dan keterhubungan +sosial. Koneksi sosial +seseorang dengan budaya dan bahasa. +ini pada gilirannya +membangun modal 2.4 Rasa harga diri +sosial dan mendorong Meliputi tingkat kebahagiaan seseorang, +masyarakat yang inklusif optimisme tentang masa depan, dan perasaan +dan kohesif. dihargai +2.5 Kepercayaan pada orang dan lembaga +Termasuk kepercayaan masyarakat terhadap +orang lain, pemerintah, dan lembaga. +3. Pemberdayaan dan 3.1 Keterlibatan dalam proses dan tindakan +aksi komunitas politik +Domain ini berkaitan Termasuk keterlibatan dalam proses politik +dengan orang-orang yang (misalnya pemilihan umum) dan aktivisme +memiliki agensi, sikap, politik +norma, lembaga, dan +kebijakan yang +mendorong inklusi/ 3.2 Keterlibatan dalam kehidupan +eksklusi. kekuatan, bermasyarakat dan aksi komunitas +dan suara untuk +Termasuk keanggotaan dan kesukarelaan +mempengaruhi proses +dalam kelompok, klub atau organisasi dan +politik, partisipatif, dan +keterlibatan dalam aksi komunitas +pengambilan keputusan +yang memengaruhi 3.3 Rasa memiliki dan pengaruh +kehidupan mereka. +Meliputi pengalaman masyarakat tentang +Keterlibatan dalam proses +kesulitan keuangan dan persepsi tentang +ini pada gilirannya dapat +pengaruh mereka terhadap isu-isu lokal dan +membentuk +keadaan hidup. +29 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +DOMAINS SUB-DOMAINS +4. Kualitas hidup, 4.1 Kesehatan dan kesejahteraan +inklusi, dan +Meliputi status kesehatan umum, status +keberagaman +kesehatan mental, dan hidup dengan kondisi +Domain ini terkait kesehatan atau disabilitas jangka panjang. +dengan hambatan dan +4.2 Lingkungan dan lingkungan sekitar +faktor pendukung inklusi +sosial. Memastikan orang Persepsi tentang lingkungan sekitar, termasuk +memiliki kesehatan dan lingkungan fisik dan dinamika interpersonal/ +kesejahteraan yang baik, kelompok +tinggal di lingkungan +yang aman dan ramah, 4.3 Keamanan pribadi +memiliki akses ke +Termasuk pengalaman kekerasan yang +layanan, dan hidup +dilaporkan dan persepsi tentang keamanan +bebas dari prasangka +pribadi +dan diskriminasi +meningkatkan persyaratan 4.4 Infrastruktur masyarakat dan akses ke +partisipasi bagi semua layanan +orang dalam masyarakat. +Termasuk akses ke berbagai layanan dan +kepuasan terhadap fasilitas/infrastruktur lokal +4.5 Diskriminasi, keberagaman dan inklusi +Mencakup sikap tentang diskriminasi dan +keberagaman, pengalaman diskriminasi dan +persepsi tentang penerimaan/inklusi +Sumber: Inner Northwest Primary Care Partnership +Lebih lanjut studi yang dilakukan INW PCP ini memiliki 59 +indikator [lihat lampiran], yang kemudian disaring menjadi 22 +indikator prioritas, yakni: +30 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Tabel 6 +22 Indikator Prioritas INW PCP +SUB-DOMAIN INDIKATOR +1.1 Partisipasi dalam kegiatan sosial 1. Partisipasi dalam kegiatan sosial +1.2 Partisipasi dalam pekerjaan 2. Partisipasi dalam kegiatan budaya +dan kesempatan kerja atau keagamaan +1.3 Partisipasi dalam 3. Partisipasi dalam pekerjaan +kesempatan pendidikan, berbayar +pembelajaran dan pelatihan +2.1 Hubungan dan koneksi 4. Hambatan untuk berpartisipasi +dengan orang lain dalam pekerjaan berbayar +2.2 Dukungan sosial 5. Partisipasi dalam pendidikan atau +pelatihan +2.3 Rasa memiliki 6. Orang-orang memiliki jaringan +sosial yang luas dalam kehidupan +mereka +2.4 Rasa harga diri 7. Orang-orang memiliki orang lain +yang dapat mereka andalkan untuk +dukungan sosial (praktis dan +emosional) +2.5 Kepercayaan pada orang dan 8. Orang-orang memiliki rasa +lembaga memiliki +3.1 Keterlibatan dalam proses 9. Orang-orang memiliki hubungan +dan tindakan politik dengan budaya dan bahasa mereka +3.2 Keterlibatan dalam 10. Tingkat kebahagiaan/kepuasan +kehidupan sipil dan aksi hidup +komunitas +3.3 Rasa agensi dan pengaruh 11. Masyarakat memiliki kepercayaan +terhadap lembaga publik +4.1 Kesehatan dan kesejahteraan 12. Orang-orang terlibat dalam +proses politik +4.2 Lingkungan dan lingkungan 13. Orang-orang menjadi +setempat sukarelawan untuk suatu +kelompok, klub atau organisasi +4.3 Keamanan pribadi 14. Orang-orang menjadi +sukarelawan untuk suatu +kelompok, klub atau organisasi +31 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +SUB-DOMAIN INDIKATOR +4.4 Infrastruktur komunitas dan 15. Pengalaman kesulitan keuangan +akses ke layanan +4.5 Diskriminasi, keberagaman 16. Persepsi pengaruh terhadap +dan inklusi keadaan hidup sendiri +17. Status kesehatan keseluruhan +yang dilaporkan sendiri +18. Persepsi terhadap lingkungan +sekitar +19. Persepsi keselamatan pribadi +(ketakutan) +20. Masyarakat memiliki akses +terhadap transportasi +21. Pengalaman diskriminasi (segala +bentuknya) +22. Persepsi tentang penerimaan dan +inklusi +Sumber: Inner Northwest Primary Care Partnership +Sementara dalam konteks Indonesia, pada dasarnya terdapat +pengindeksan yang berkaitan dengan inklusi sosial sebagaimana telah +disusun Badan Pusat Statistik (BPS). Studi ini juga mengacu kepada +dimensi-dimensi dalam pengindeksan tematik tersebut, seperti Indeks +Pembangunan Gender (IPG) yang digunakan untuk menilai keberdayaan +perempuan dan kontribusinya dalam pembangunan, lalu Indeks +Ketimpangan Gender (IKG) yang mengukur Kesehatan Reproduksi, +Pemberdayaan, dan Pasar Tenaga Kerja yang membandingkan kondisi +antara laki- laki dan perempuan, serta dan Indeks Pembangunan +Manusia (IPM) Indonesia yang merupakan pengukuran perbandingan +dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua +negara, dalam hal ini Indonesia.17 +17 IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari +pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk +negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur +pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. +32 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Selain itu juga terdapat indikator secara tematik yang merujuk +pada berbagai indikator pemerintah yang sudah ada atau yang sedang/ +akan disusun, contohnya, 10 indikator Desa Ramah Perempuan dan +Peduli Anak (DRPPA) yang dijabarkan dalam Keputusan Menteri +Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 70 Tahun +2021 tentang Penetapan Kabupaten/ Kota Wilayah Model Desa Ramah +Perempuan dan Peduli Anak. Juga sudah ada indikator desa inklusif, +yang sejalan dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. [] +33 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +34 BAB III +Kerangka Metodologi +Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) adalah studi yang mengukur +kondisi, kinerja dan capaian pemerintah baik di tingkat nasional +maupun di daerah dalam menjalankan tata kelola yang inklusif guna +mencapai kondisi inklusi sosial dan pemenuhan hak-hak warga negara, +yang menjadi agenda pembangunan nasional. Studi ini mendasarkan +diri pada paradigma HAM dan hak-hak konstitusional warga negara, +sebagaimana dijamin UUD Negara RI 1945, serta ditujukan untuk +mendorong kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang +sebagai pemangku hak (rights holders) untuk memperoleh jaminan dan +menikmati hak-hak asasi manusia dari kewajiban yang dijalankan oleh +negara sebagai pemangku kewajiban (duty bearer) untuk melindungi, +menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia dan hak konstitusional +warga negara. +3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian +Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) adalah penelitian semi +komposit dengan pendekatan campuran (mix method), yakni gabungan +antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Sebagai studi pengukuran, +semua data kuantitatif dan kualitatif pada akhirnya akan disajikan +dalam bentuk skor yang disertai pembobotan. Objek kajian dari Indeks +Inklusi Sosial Indonesia secara umum memotret kondisi inklusi sosial +di tingkat nasional yang mengacu pada ketersediaan data pada Badan +Pusat Statistik (BPS) yang memublikasikan aneka data nasional dalam +berbagai bentuk indeks. +Selain data BPS dan Kementerian/Lembaga, data kuantitatif juga +akan merujuk pada data yang diproduksi oleh elemen masyarakat +35 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +kampus, wadah pemikir, media massa maupun lembaga swadaya +masyarakat. +3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian +Sebagai studi pengukuran pertama, SETARA Institute akan +mempelajari secara lebih detail kondisi inklusi di 22 kota dan 2 +kabupaten. +Tabel 7 +Daerah Penelitian IISI +No Nama Daerah No Nama Daerah No Nama Daerah +1 Kota Ambon 9 Kota Kendari 17 Kota Samarinda +2 Kota Balikpapan 10 Kota Kupang 18 Kota Semarang +3 Kota Bandung 11 Kota Makassar 19 Kota Sorong +4 Kota Bengkulu 12 Kota Padang 20 Kota Tangerang +5 Kota Blitar 13 Kota 21 Kota +Palangkaraya Tanjungpinang +6 Kota Denpasar 14 Kota Palembang 22 Kota Ternate +7 Kota 15 Kota Parepare 23 Kabupaten +Gunungsitoli Lombok Timur +8 Kota Jakarta 16 Kota 24 Kabupaten +Selatan Probolinggo Probolinggo +Daerah-daerah ini dipilih berdasarkan pertimbangan teknis, +dimana di daerah-daerah ini sejumlah inisiatif pemajuan inklusi +sosial telah dilaksanakan secara lebih sistematis dan dikerjakan secara +multipihak. Sebagai studi pertama, maka IISI tidak membatasi periode +pengukuran melainkan mencatat semua yang telah dicapai oleh suatu +daerah. Dengan demikian, IISI akan menjadi baseline perdana yang +lebih detail terkait kondisi inklusi sosial, khususnya di daerah penelitian. +Penelitian ini dilakukan pada Agustus 2024 – Januari 2025. +36 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +3.3. Ruang Lingkup Penelitian +Dalam konteks ruang lingkup subjek penelitian, studi ini +mengelaborasi referensi dari Komnas HAM dan United Nations (UN, +2016) yang merincikan kelompok-kelompok yang termasuk dalam +kategori marjinal dan/atau rentan. Menurut Komnas HAM, kelompok +marjinal yang perlu diperjuangkan hak-haknya meliputi pekerja migran, +pekerja rumah tangga, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas. +Sementara itu, berdasarkan UN (2016), inklusi sosial mencakup proses +untuk mendorong partisipasi individu atau kelompok yang terpinggirkan, +dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, +disabilitas, ras, etnis, asal usul, agama, atau status ekonomi. +Namun, kondisi marginalisasi18 sering kali memiliki sifat +interseksionalitas, yaitu kompleksitas dari berbagai identitas individu, +seperti jenis kelamin, gender, disabilitas, usia, lokasi geografis, dan +identitas sosial lainnya. Identitas-identitas ini saling berhubungan, +tumpang tindih, beririsan, dan berinteraksi dengan lingkungan yang +lebih luas, mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan +hukum. Interaksi ini secara bersamaan menciptakan relasi kuasa yang +tidak setara, yang dapat menghasilkan hak istimewa (privilege) bagi +sebagian pihak dan/atau diskriminasi, marginalisasi, serta eksklusi bagi +yang lain dalam konteks pembangunan tertentu.19 Dengan demikian, +ruang lingkup studi IISI adalah: +a. Perempuan +Perempuan menjadi kelompok marginal dan studi IISI dipotret +dengan menggunakan pendekatan gender untuk meneliti kesetaraan +gender20 atas pemenuhan hak dan perlindungan perempuan di daerah. +18 Menurut Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, +Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2021), Handbook Desa Inklusif +menyebutkan bentuk-bentuk marginalisasi meliputi sosial, budaya, ekonomi, dan +politik. +19 AWID. (2004, August). Intersectionality: A Tool for Gender and Economic +Justice. Women’s Rights and Economic Change, No. 9. +20 Kesetaraan gender adalah kondisi di mana perempuan dan laki-laki +memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. +Kondisi ini dicapai melalui proses yang adil dalam mengakses dan mengontrol sumber +daya, berpartisipasi aktif, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Kesetaraan +37 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Perempuan sering kali menjadi kelompok marginal akibat berbagai +hambatan struktural, budaya, dan sosial yang membatasi akses mereka +terhadap sumber daya, partisipasi, dan pengambilan keputusan. Posisi +ini menjadikan perempuan sebagai salah satu target utama dalam +upaya mencapai kesetaraan gender. Perempuan kerap menghadapi +bentuk diskriminasi ganda atau interseksional, seperti kemiskinan, +disabilitas, status minoritas etnis dan agama/kepercayaan, yang +semakin memperkuat posisi marginalnya dalam sistem patriarki di +daerah penelitian. +b. Penyandang Disabilitas +Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami +keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam +jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat +mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh +dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.21 +Penyandang disabilitas dapat dikelompokan berdasarkan ragamnya: +fisik, sensorik, mental, intelektual dan multi. +Pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang +ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities pada 10 +November 2011 dan penegsahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 +Tentang Penyandang Disabilitas mencerminkan komitmen Pemerintah +Indonesia dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak +penyandang disabilitas. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan +kesejahteraan penyandang disabilitas, memastikan mereka terbebas +dari penyiksaan, perlakuan kejam, eksploitasi, kekerasan, dan tindakan +semena-mena. Selain itu, penyandang disabilitas memiliki hak atas +penghormatan terhadap integritas mental dan fisik mereka setara +dengan individu lainnya.22 +gender terwujud dengan tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin terkait +kesempatan, alokasi sumber daya, manfaat, maupun akses terhadap pelayanan +(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Glossary Gender) +serta sesuai dengan Rancangan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang +Strategi Nasional Penguatan Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Tahun 2023, +Draft 22 September 2023. +21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas +22 Ibid +38 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +c. Minoritas Agama/Kepercayaan +Minoritas agama didefinisikan sebagai komunitas agama yang +secara kuantitatif merupakan kelompok minoritas di suatu negara atau +secara politik maupun dalam aspek lainnya mengalami marginalisasi.23 +UUD Negara RI 1945 dengan tegas menjamin kebebasan agama, +sebagaimana Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang +diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005. Dalam rangka +mengidentifikasi kelompok minoritas agama/kepercayaan. +SETARA Institute melihat adanya peningkatan kesadaran dan +pemahaman terhadap komunitas agama/kepercayaan yang menghadapi +stigma negatif di masyarakat.24 Di luar perdebatan teologis, tantangan +utama yang dihadapi oleh Ahmadiyah adalah eksklusi sosio-religius +yang mengingkari eksistensi dan identitas mereka sebagai bagian dari +Islam, serta tekanan yuridis melalui keberadaan SKB 3 Menteri yang +didasarkan pada fatwa MUI yang menyebut Ahmadiyah sebagai ajaran +menyimpang. Sementara itu, dalam konteks Syiah, terdapat hambatan +berupa rendahnya literasi publik tentang keyakinan mazhab ini sebagai +salah satu mazhab besar dalam Islam. Bagi komunitas Nasrani, masalah +utamanya terletak pada kelalaian kolektif teknis terkait penyediaan +tempat ibadah, meskipun Kristen dan Katolik diakui sebagai agama +mainstream oleh negara.25 +Adapun untuk minoritas yang terdiri dari gerakan agama baru, +aliran keagamaan, dan kepercayaan lokal Nusantara, terdapat dua +tantangan utama. Pertama, kesalahan perspektif oleh masyarakat +mayoritas agama, yang cenderung menghakimi dengan cap +“menyesatkan” daripada memahami keragaman tersebut sebagai +bentuk perbedaan. Kedua, pendekatan negara yang lebih bersifat +23 Basedau, M., Fox, J., Huber, C., Pieters, A., Konzack, T. & Deitch, M. (2019). +Introducing the “Religious Minorities at Risk” Dataset. Peace Economics, Peace +Science and Public Policy, 25(4), 20190028. https://doi.org/10.1515/peps-2019-0028 +24 Daftar berikut tidak bersifat tertutup, artinya kelompok agama mayoritas +pun dapat menjadi minoritas di daerah tertentu. Namun, meskipun demikian, +kelompok agama mayoritas umumnya tidak akan menghadapi tingkat kerentanannya +yang sama dengan agama minoritas. +25 SETARA Institute, “Kondisi Kebebasan Beragama/berkeyakinan dan +Minoritas Keagamaan di Indonesia,” diakses dari https://setara-institute.org/kondisi- +kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-minoritas-keagamaan-di-indonesia-2016, +diakses pada 1 Desember 2024. +39 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +represif melalui kriminalisasi menggunakan pasal penistaan agama, +daripada pendekatan persuasif-sosiologis. Pendekatan ini gagal +melihat dinamika kelompok minoritas tersebut sebagai upaya mencari +spiritualitas, religiusitas, dan filosofi baru untuk merespons perubahan +sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus membangun tatanan kehidupan +yang lebih baik. +d. Masyarakat Adat +Masyarakat Adat26 adalah kelompok masyarakat yang memiliki +sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun. +Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, +kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga +adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat +sebagai komunitas adat.27 +Dengan mengacu pada diskursus ruang lingkup di atas, studi +ini membatasi dan menetapkan subjek inklusi sosial dalam studi ini +melingkupi: perempuan, kelompok disabilitas, minoritas agama/ +kepercayaan, dan masyarakat adat. Kerangka hak untuk bebas dari +diskriminasi bagi kelompok rentan dalam studi ini mengacu pada +Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM No. 1 Tahun 2020 +tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (selanjutnya disebut +SNP No 1 Komnas HAM). Dalam SNP tersebut, dijelaskan bahwa +Hak bebas dari diskriminasi juga mencakup perlindungan khusus bagi +kelompok tertentu yang dikategorikan sebagai kelompok rentan. +Pasal 28H ayat (2) UUD RI 1945 menentukan bahwa setiap orang +berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh +kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan +dan keadilan. Hal ini dipertegas Pasal 5 ayat (3) UU HAM yang +menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat +yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan yang +26 Undang-Undang tentang Masyarakat Adat belum tersedia, namun +pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Adat diatur dalam Undang- +Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dan Pasal +28I ayat (3). +27 Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), “Pengertian Masyarakat +Adat,” diakses dari https://aman.or.id/news/read/1267, diakses pada 20 Desember +2024. +40 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +lebih berkenaan dengan kekhususannya. Penjelasan Van Dijk & Van +Hoof (1990) sebagaimana dikutip SNP No. 1 Komnas HAM tersebut +bahwa pelanggaran terhadap prinsip persamaan dan non-diskriminasi +terjadi jika terdapat (a) perbedaan perlakuan atas (b) hal yang sama (c) +tanpa adanya pembenaran yang rasional berupa (d) proporsionalitas +antara tujuan yang hendak dicapai dengan instrumen yang digunakan. +Guna memahami prinsip perlakuan berbeda dalam kerangka +inklusi sosial, dengan mengacu pada SNP No. 1 Komnas HAM, +dijelaskan bahwa afirmasi adalah perlakuan berbeda karena kondisi +yang berbeda untuk mencapai hasil yang sama. Pasal 28H ayat (2) +UUD RI 1945 mengatur hal ini yaitu “setiap orang berhak mendapat +kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan +dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. +Pemetaannya dapat dilakukan melalui tabel berikut: +Tabel 8 +Tabel Afirmasi +No Kondisi Perlakuan Hasil Status +1. Sama Berbeda Berbeda Diskriminatif +2. Berbeda Berbeda Sama Tidak diskriminatif +3. Berbeda Berbeda Berbeda Diskriminatif +4. Berbeda Sama Berbeda Diskriminatif +Sumber: Standar Norma dan Pengaturan No 1 Komnas HAM tentang +Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis +Keterangan: +• Contoh nomor 1 misalnya ada dua orang anak sekolah (A +dan B) yang memiliki kemampuan sama tetapi yang dipilih +untuk mewakili sekolah adalah A. B tidak dipilih karena ia +bukan etnis asli tempat di mana ia sekolah. Dalam kasus ini +telah terjadi diskriminasi. +• Contoh nomor 2 adalah B yang berasal dari etnis minoritas +memiliki kondisi yang tidak sama dengan A yang 1 kelas +dengannya, yaitu selalu tertinggal dalam pelajaran. Setelah +41 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +diselidiki ternyata kelompok etnis tempat B berasal +mengharuskan anak-anak kelompok tersebut ikut orang +tuanya yang bekerja di ladang. +• Akibatnya, mereka telat belajar membaca dan tidak memiliki +waktu untuk belajar. Sekolah yang mengetahui hal ini harus +memperlakukan B secara berbeda misal dengan memberikan +pelajaran tambahan cuma-cuma atau metode khusus sehingga +B dapat mengejar ketinggalannya dalam pelajaran. Pembedaan +perlakuan kepada B bukanlah suatu tindakan diskriminasi. +• Contoh nomor 3 adalah apabila dalam kasus di atas +B diperlakukan berbeda bukan agar ia dapat mengejar +ketertinggalan tetapi untuk mengelompokkannya dengan +sesama etnisnya. Sekolah melakukan hal ini dengan tujuan agar +B dan anggota kelompok etnis lainnya tidak memperlambat +proses belajar mengajar. Dalam kasus ini sekolah telah +melakukan diskriminasi. +• Contoh nomor 4 adalah apabila dalam contoh kasus untuk +nomor 2, sekolah telah mengetahui ketinggalan pelajaran +B dan penyebabnya, tetapi tidak melakukan apa pun. +Dengan kata lain perlakuan kepada B dengan kepada A +sama saja. Akibatnya tentu B tetap ketinggalan pelajaran. +Memperlakukan A dan B secara sama justru merupakan suatu +diskrminasi. +3.4. Definisi Operasional +Perkembangan diskursus inklusi sosial memperluas cakupan +isu dari semula berkutat pada kemiskinan, berkembang pada isu- +isu berkaitan dengan diskriminasi dan kesetaraan. Implikasi dari +perkembangan diskursus tersebut bukan hanya menempatkan +kelompok yang secara ekonomi lemah sebagai kelompok rentan, tetapi +juga kelompok-kelompok yang minoritas yang memiliki hambatan- +hambatan terhadap akses pelayanan publik turut menjadi kelompok +rentan. +Studi pengukuran ini mendasari definisi inklusi sosial dari empat +sumber, yakni: +• World Bank melalui laporannya, Inclusion Matters: The +42 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Foundation for Shared Prosperity, mendefinisikan inklusi +sosial sebagai peningkatan kemampuan, kesempatan dan +martabat orang-orang yang kurang beruntung berdasarkan +subjek penelitian mereka untuk mengambil bagian dalam +masyarakat. +• United Nations mendefinisikan inklusi sosial sebagai proses +peningkatan ketentuan partisipasi dalam masyarakat bagi +orang-orang yang kurang beruntung melalui peningkatan +peluang, akses ke sumber daya, suara, dan penghormatan +• Council of the European Union mendefinisikan inklusi sosial +sebagai suatu proses yang memastikan bahwa orang-orang +yang berisiko dikucilkan memperoleh kesempatan dan +sumber daya untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan +ekonomi, sosial, dan budaya, serta menikmati kehidupan yang +berstandar dan tingkat kesejahteraan yang dianggap normal +dalam masyarakat tempat mereka tinggal. +• INKLUSI (Kemitraan Indonesia - Australia Menuju Masyarakat +Inklusif), mendefinisikan inklusi sosial adalah proses dan +upaya untuk meningkatkan kondisi, martabat, kesempatan, +dan kapasitas orang/ kelompok yang mengalami diskriminasi, +marginalisasi, dan eksklusi berbasis identitas (seks, gender, +umur, suku, agama, ras, golongan, lokasi geografis, asal +usul, migrasi, kewarganegaraan, dan karakteristik sosial +ekonomi lainnya), agar dapat berpartisipasi secara bermakna +dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengambilan +keputusan, menyampaikan aspirasi dan kebutuhan, +memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya dan +layanan publik, serta berkontribusi, memperoleh manfaat +pembangunan secara adil, setara, inklusif, dan berkelanjutan. +Dengan mengacu kepada studi di atas, studi ini menetapkan +suatu definisi operasional dari inklusi sosial yaitu Inklusi sosial adalah +sebuah proses dan upaya untuk memberikan kesempatan yang setara +bagi setiap individu untuk mendapatkan akomodasi peluang dan +sumber daya, serta berpartisipasi secara bermakna di seluruh dimensi +kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan +masyarakat. +43 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +3.5. Variabel dan Indikator +Mengacu pada definisi operasional di atas, dan studi-studi inklusi +sosial terdahulu, IISI menetapkan, dengan tetap mengacu pada prinsip +HAM dan jaminan hak konstitusional warga sebagaimana dijamin +UUD Negara RI 1945, IISI menetapkan dua variabel utama: variabel +approach/pendekatan/proses dan upaya meningkatkan inklusi sosial +dan variabel aspirasional yang menunjuk pada capaian-capaian hak +yang harus dicapai dalam suatu pembangunan. +Gambar 1: +Adopsi Hak Konstitusional Warga dalam Indikator IISI +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Pada variabel approach, hak-hak konstitusional warga yang +dijamin dalam UUD Negara RI 1945 disarikan menjadi prinsip +pendekatan (variabel approach) yang diturunkan menjadi 4 indikator, +yang mengukur bagaimana proses yang diupayakan dalam mewujudkan +inklusi sosial. Empat indikator itu adalah kondisi rekognisi pemerintah +terhadap kelompok rentan, upaya pemerintah dalam mendorong +resiliensi kelompok rentan, langkah konkret pemerintah dalam +meningkatkan partisipasi kelompok rentan dalam pembangunan, serta +langkah konkret pemerintah dalam memastikan terwujudnya akomodasi +44 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +yang layak dan keterjangkauan atau aksesibilitas bagi kelompok rentan +agar dapat beraktivitas secara mandiri dan berpartisipasi penuh dan +bermakna. +Pada variabel aspirasional, studi IISI menganalisis kualitas +pemanfaatan hak-hak kelompok rentan atau capaian pemenuhan hak +dengan mengukur pemenuhan 7 (tujuh) hak meliputi hak sipol dan +hak ekosob yang diderivasi dari Kovenan Internasional Hak Sipol +dan Kovenan Internasional Hak Ekosob, diantaranya yaitu hak atas +kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas ekonomi, hak atas keamanan +pribadi, hak atas lingkungan yang layak, hak atas kebudayaan, dan hak +atas pekerjaan yang layak. +Dengan demikian, pengukuran dalam studi IISI ini menggunakan +2 (dua) variabel dengan 11 (sebelas) indikator, yaitu 7 (tujuh) indikator +pada variabel aspirasional dan 4 (empat) indikator pada variabel +pendekatan. Selanjutnya 11 (sebelas) indikator tersebut diturunkan ke +dalam 39 sub-indikator sebagaimana dalam tabel berikut: +Tabel 8: +2 (dua) Variabel, 11 (sebelas) Indikator, dan 39 (tiga puluh sembilan) +sub-Indikator IISI +Variabel dan Indikator Sub Indikator & Data Ukur +A. Variabel Aspirasional +1. Hak atas Kesehatan 1.1 Angka Kematian Ibu +Mengukur jumlah kematian ibu per 100.000 +Mengukur kesehatan fisik +kelahiran hidup akibat komplikasi kehamilan, +dan mental, dan hidup +persalinan, atau masa nifas. +dengan kesehatan jangka +1.2 Angka Kematian Bayi +panjang. +Mengukur jumlah kematian bayi di bawah satu +tahun per 1.000 kelahiran hidup untuk menilai +kualitas layanan kesehatan dan gizi. +1.3 Indeks Ketimpangan Gender +Mengukur ketidaksetaraan gender berdasarkan +pencapaian dalam bidang kesehatan +reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga +kerja. +45 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Variabel dan Indikator Sub Indikator & Data Ukur +1.4 Indeks Pembangunan Gender +Mengukur kesetaraan gender dalam +pembangunan manusia, seperti harapan hidup, +pendidikan, dan pendapatan menggunakan +indikator dari Indeks Pembangunan Manusia +(IPM). +2. Hak atas Pendidikan 2.1 Angka Partisipasi Sekolah +Menunjukkan persentase jumlah murid usia +Mengukur pendidikan +sekolah yang bersekolah di berbagai jenjang +formal dan informal +pendidikan +2.2 Angka Partisipasi Kasar +Menunjukkan tingkat partisipasi penduduk +secara umum di suatu tingkat pendidikan +2.3 Angka Buta Aksara +Menunjukkan persentase penduduk yang tidak +bisa membaca dan menulis +3. Hak atas Ekonomi 3.1 Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif +Mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi +Mengukur tingkat +meningkatkan kesetaraan peluang bagi semua +kebebasan untuk +kelompok, khususnya kelompok marjinal. +memperoleh +3.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan +akses, kesempatan, +Mengukur rata-rata kekurangan pendapatan +penikmatan,redistribusi, +penduduk miskin dari garis kemiskinan, +dan memanfaatkannya. +memberikan gambaran tentang tingkat +keparahan kemiskinan. +3.2 Indeks Keparahan Kemiskinan +Mengukur distribusi pendapatan di antara +penduduk miskin, menyoroti tingkat +ketimpangan di dalam kelompok miskin. +4. Hak atas keamanan 4.1 Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak +pribadi Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan +Mengukur kebebasan anak dalam laporan SIMFONI PPA +pribadi dan memperoleh 4.2 Statistik Kriminal BPS +keadilan. Bahwa setiap Mengukur insiden berbagai jenis kriminalitas, +orang tidak boleh termasuk kekerasan dalam rumah tangga dan +ditangkap secara kejahatan umum lainnya. +46 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Variabel dan Indikator Sub Indikator & Data Ukur +sewenang-wenang, dan +apabila mereka menjadi +korban penangkapan +yang tidak sah, mereka +memiliki hak untuk +memperoleh pemulihan +yang layak. Termasuk +pengalaman kekerasan +yang dilaporkan. +5. Hak atas lingkungan 5.1 Laju Deforestasi Indonesia +yang layak Mengukur tingkat kehilangan hutan per +Mengukur tingkat tahun, yang mencerminkan ancaman terhadap +lingkungan yang aman, keanekaragaman hayati dan ekosistem. +bersih, sehat, dan tanpa 5.2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup +diskriminasi dengan Mengukur keseimbangan ekosistem, +standar hidup yang layak. kebersihan, dan pengelolaan lingkungan secara +menyeluruh. +5.3 Indeks Kualitas Air +Mengukur tingkat pencemaran air, termasuk +polutan kimiawi dan mikrobiologis, serta +ketersediaan air bersih. +5.4 Indeks Kualitas Udara +Mengukur tingkat polutan udara yang +berbahaya bagi kesehatan, seperti partikel +PM2.5 dan gas beracun. +6. Hak atas kebudayaan 6.1 Indeks Pembangunan Kebudayaan +Mengukur keterbukaan Mengukur capaian pembangunan budaya +akses pada warisan berdasarkan dimensi seperti warisan budaya, +dan wawasan budaya, literasi budaya, dan partisipasi masyarakat. +berpartisipasi dalam +kegiatan seni, dan +menjalankan praktik +budaya tradisional. +7. Hak atas pekerjaan 7.1 Tingkat Pengangguran Terbuka +yang layak Mengukur persentase penduduk usia kerja +Mengukur tingkat yang aktif mencari pekerjaan namun belum +dukungan atas hak mendapatkan pekerjaan. +47 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Variabel dan Indikator Sub Indikator & Data Ukur +atas pekerjaan yang 7.2 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja +layak adalah hak asasi Mengukur proporsi penduduk usia kerja yang +manusia yang hak untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, baik +mendapatkan pekerjaan yang bekerja maupun menganggur. +yang layak, mendapatkan 7.3 Persentase Tenaga Kerja +upah yang adil, dan Mengukur distribusi tenaga kerja berdasarkan +mendapatkan kondisi sektor dan jenis pekerjaan yang ditekuni. +kerja yang adil dan 7.4 Rasio Kewirausahaan Nasional +menguntungkan. Mengukur jumlah wirausahawan aktif +dibandingkan jumlah penduduk, yang +mencerminkan kontribusi kewirausahaan +terhadap ekonomi nasional. +B. Variabel Pendekatan +1. Rekognisi 1.1 Pengakuan dalam Kebijakan Daerah +Rekognisi adalah Mengukur pengakuan formal pemerintah +pengakuan pemerintah terhadap semua kelompok masyarakat tanpa +dan lingkungan sosial terkecuali. +terhadap terhadap subjek 1.2 Pengakuan dalam Masyarakat Sosial +penelitian, hak asal usul Mengukur pengakuan sosial terhadap semua +yang melekat, eksistensi kelompok masyarakat tanpa terkecuali. +perempuan, penyandang 1.3 Penyusunan kebijakan berbasis bukti +disabilitas, minoritas Mengukur kebijakan yang disusun berdasarkan +agama/kepercayaan, rekomendasi dari penelitian yang dilakukan +masyarakat adat dan sebelumnya. +kelompok marjinal 1.4 Penggunaan pengalaman komunitas terdampak +lainnya. dalam penyusunan kebijakan +Mengukur pengalaman primer dan sekunder. +2. Partisipasi 2.1 Kegiatan sosial +Mengukur tingkat partisipasi target group +Indikator ini mencakup +dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan +kelompok sasaran yang +budaya. +memiliki kemampuan +2.2 Pekerjaan +dan kesempatan untuk +Mengukur partisipasi dalam pekerjaan +berpartisipasi dalam +berbayar dan tidak berbayar, terbukanya +kegiatan sosial, pekerjaan, +lapangan pekerjaan, inklusivitas lapangan +48 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Variabel dan Indikator Sub Indikator & Data Ukur +pendidikan, politik, dan pekerjaan, lingkungan kerja yang aman, serta +pemerintahan. Partisipasi kepuasan dengan pekerjaan saat ini. +aktif ini penting untuk 2.3 Kesempatan pendidikan, pembelajaran, dan +meningkatkan sumber pelatihan +daya sosial, mengurangi Mengukur kesempatan pendidikan, +pengucilan, dan pembelajaran, pelatihan formal dan informal, +kesenjangan sosial, serta kegiatan pengalaman kerja. +serta memastikan setiap 2.4 Politik +individu memiliki hak Mengukur tingkat partisipasi target group +untuk menyuarakan dalam proses pemilihan, sebagai kontentan, +pendapat, berserikat, dan dan perwakilan politik. +berekspresi dalam tata 2.5 Komunitas +kelola pemerintahan. Mengukur partisipasi target group dalam +aktivitas komunitas. +2.6 Agensi +Mengukur kegiatan bersama untuk mendorong +perubahan. +2.7 Berpemerintahan +Mengukur proses pembuatan kebijakan dan +perencanaan pembangunan. +2.8 Daya Dukung Sosial +Mengukur dukungan sosial pada level individu +dan komunitas yang berhubungan dengan +dukungan secara (a) informasional, (b) +emosional, (c) penghormatan, (d) dukungan +jaringan sosial, dan (e) dukungan nyata. +3. Resiliensi 3.1 Kondisi ketersediaan mekanisme prevensi +Mengukur ketersediaan dan efektivitas +Indikator ini berkaitan +mekanisme pencegahan yang bertujuan +dengan kemampuan +mengurangi risiko konflik sosial dan ancaman +untuk bertahan, +lainnya, termasuk keterlibatan kelompok target +beradaptasi terhadap +dalam sistem peringatan dini dan inisiatif +sesuatu yang menekan, +mitigasi konflik. +dan mampu mengatasi +3.2 Kondisi ketersediaan mekanisme proteksi +tekanan atau tantangan +Mengukur ketersediaan mekanisme +tersebut. Indikator ini +perlindungan hukum dan sosial yang dapat +berkaitan dengan target +diakses dalam situasi konflik atau krisis, +group yang memiliki +termasuk perlindungan dari kekerasan dan +mitigasi konflik sosial, +eksploitasi. +49 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Variabel dan Indikator Sub Indikator & Data Ukur +sistem peringatan dini, 3.3 Kondisi ketersediaan mekanisme pemulihan +dan respon dini pada Mengukur ketersediaan mekanisme pemulihan +kondisi ketahanan yang mendukung setelah krisis atau konflik, +masyarakat. termasuk akses terhadap program pemulihan +ekonomi, dukungan psikososial, kesehatan +mental, serta reintegrasi sosial dan ekonomi. +3.4 Kesinambungan program target group +Mengukur program yang telah terlaksana dan +akan direncanakan. +4. Akomodasi 4.1 Akomodasi dan aksesabilitas pemanfaatan +layanan publik +Indikator ini berkaitan +Mengukur akomodasi yang layak dan akses +dengan tingkat +yang terjangkau dalam pemanfaatan layanan +keterhubungan dan +publik yang setara. +keterjangkauan layanan +4.2 Pemerataan terhadap ekonomi sosial budaya +dan/atau informasi, tanpa +Mengukur akomodasi, akses, kesempatan dan +memandang kemampuan +daya dukung. +atau ketidakmampuan +individu yang mencoba +mengaksesnya. +Akomodasi layak +dan akses yang +terjangkau untuk +mengatasi hambatan +yang menghalangi +kelompok rentan untuk +memanfaatkan layanan +publik, serta memastikan +pemerataan dalam bidang +ekonomi, sosial, dan +budaya secara setara. +Hal ini bertujuan agar +kelompok sasaran dapat +beraktivitas, mandiri, dan +berpartisipasi dengan +penuh (meaningful +participation) +50 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +3.6. Teknik Pengumpulan Data +Untuk mengetahui kondisi inklusi sosial SETARA Institute +menetapkan tiga jenis data utama yang akan diukur: (1) kebijakan baik +dalam bentuk legislasi nasional, regulasi daerah dan produk hukum +daerah lainnya, termasuk produk hukum yang memuat perencanaan +pembangunan; (2) program atau agenda pembangunan nasional dan +daerah; (3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan (4) +peta daya dukung sosial terhadap agenda pembangunan inklusi sosial. +Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan cara: +1) Desk review atau Studi Dokumen +Termasuk dalam studi dokumen adalah pemanfaatan semua +produk data di tingkat nasional dan daerah yang berhubungan dengan +agenda inklusi sosial. Selain itu, berbagai sumber informasi yang +memiliki keterhubungan dengan 8 indikator IISI akan dirujuk, bisa +berupa buku, jurnal, laporan penelitian, surat kabar, majalah, prasasti, +notulen rapat, agenda dan sebagainya. +2) Wawancara +Wawancara akan menjadi cara IISI memperoleh gambaran terkait +daya dukung sosial terhadap agenda pembangunan inklusi sosial di +suatu daerah. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan +dua cara yaitu face to face interview dan online interview menyesuaikan +dengan situasi dan kondisi (berkaitan dengan jarak, kesibukan, +hambatan, dan akses. Wawancara dilakukan dengan dua bentuk, yaitu +wawancara terstruktur yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan +yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. +Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara dilakukan +apabila adanya jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan +terstruktur namun tidak terlepas dari permasalahan penelitian. +3) Kuesioner Self-Assessment +Pengumpulan data juga dilakukan melalui pengisian kuesioner +self-assessment kepada seluruh Pemerintah Kota/ Kabupaten. +Kuesioner ini diisi oleh pemerintah daerah sebagai instrumen data +ekspos sekaligus memenuhi jawaban pemenuhan indikator-indikator +IISI. Selain sebagai instrumen pengumpulan data, pengisian kuesioner +self-assessment menjadi alat jawab bagi suatu daerah atas judgement +yang muncul ke permukaan selama periode penelitian. +51 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Sebagai riset semi komposit, IISI memanfaatkan indeks-indeks +yang sudah diterbitkan oleh otoritas negara dan lembaga-lembaga riset, +yang bisa digunakan sebagai alat ukur inklusi sosial. Karena itu, dengan +karakter interseksionalitas konsep inklusi sosial, IISI menggunakan +indeks-indeks berikut, tetapi tak terbatas, sebagai elemen pembentuk +Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI), yaitu: +1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang digunakan untuk +menilai keberdayaan perempuan dan kontribusinya dalam +pembangunan +2. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang mengukur Kesehatan +Reproduksi, Pemberdayaan, dan Pasar Tenaga Kerja yang +membandingkan kondisi antara laki- laki dan perempuan +3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang +merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, +pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara, dalam hal +ini Indonesia. +4. Indeks Kedalaman Kemiskinan yang digunakan untuk menilai +ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing +penduduk miskin terhadap garis kemiskinan +5. Indeks Keparahan Kemiskinan yang digunakan untuk +menilai dan/atau memberikan informasi mengenai gambaran +penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS) +6. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang merupakan indikator +komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi +di Indonesia +7. Indeks Pembangunan Masyarakat: Indeks Pembangunan +Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur +capaian pembangunan kualitas hidup manusia (BPS) +8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang digunakan untuk +menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah +pada waktu tertentu dan merupakan nilai komposit dari Indeks +Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks +Kualitas Lahan (IKL). +9. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai +salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan +52 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis +formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan +dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan +kebudayaan +10. Indeks Kota Toleran (IKT) yang merupakan studi pengukuran +kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat +dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. +11. Indeks HAM adalah studi pengukuran kinerja negara, sebagai +pemangku kewajiban (duty bearer), dalam perlindungan, +pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia. +3.7. Analisis Data dan Pembobotan Indikator +Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis. +Memulai kegiatan analisis, SETARA Institute akan melakukan +pengisian rubrik-rubrik yang sangat detail dari setiap indikator, sub- +indikator, dan cakupan kelompok sosial yang menjadi fokus studi. +Rubrik-rubrik ini yang kemudian mengantarkan peneliti memberikan +skor. Hasil pengolahan data akan berupa skor untuk masing-masing +indikator pada setiap cakupan kelompok sosial dan berupa analisis +deskriptif yang menggambarkan keterpenuhan atau ketidakterpenuhan +masing-masing indikator, sebagai justifikasi skor, berdasarkan +paradigma hak asasi manusia, baik pada prinsip pendekatan maupun +prinsip aspirasional inklusi sosial. +Data yang dikumpulkan berdasarkan indikator IISI diolah untuk +dapat menggambarkan pencapaian, permasalahan, dan tantangan +pengarusutamaan inklusi sosial dalam suatu kota/kabupaten. +Dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pengaruh masing- +masing indikator terhadap inklusi sosial, penelitian ini memberikan +persentase pembobotan nilai pada setiap indikator untuk pengukuran. +Rata-rata dari hasil kombinasi pembobotan diukur ke dalam skema +scoring yang menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1-7 yang +menggambarkan rentang gradatif dengan nilai 1 (satu) untuk kondisi +inklusi sosial sangat buruk dan 7 (tujuh) untuk kondisi inklusi sosial +sangat baik. +53 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Tabel 9 +Pembobotan dan Scoring +Scoring +Variabel Indikator Bobot Skala +Keterangan +Likert +Aspirasional Hak atas Kesehatan 10 % 1 Diabaikan +(Negligible) +Hak atas 10 % 2 Tidak signifikan +Pendidikan (Insignificant) +Hak atas Ekonomi 10 % 3 Sederhana (Basic) +Hak atas 10 % 4 Berkembang +Keamanan Pribadi (Improving) +Hak atas 5 % 5 Terbentuk +Lingkungan yang (Established) +Layak +Hak atas 5 % 6 Maju (Mature) +Kebudayaan +Hak atas Pekerjaan 10 % 7 Terdepan (Leading) +yang Layak +Pendekatan Rekognisi 10 % +Partisipasi 10 % +Resiliensi 10 % +Akomodasi 10 % +3.8. Uji Validitas Data +Untuk menguji dan menjamin validitas data dan hasil scoring, +penelitian ini melakukan tiga teknik uji validitas sekaligus, yakni (1) +triangulasi sumber, (2) kuesioner self-assessment, dan (3) expert meeting +series atau pertemuan serial para ahli untuk memberikan judgement. +Pengisian kuesioner self-assessment menjadi salah satu indikator +penting yang mengungkapkan kinerja pemerintah kota dalam versi +mereka sendiri. Kuesioner self-assessment sekaligus juga menjadi ruang +promosi atau pembelaan atas judgement yang sudah beredar di ruang +publik atas suatu peristiwa atau tindakan dan kebijakan. Adapun expert +meeting series dilaksanakan untuk mendapatkan masukan serta analisis +54 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +mendalam dari para ahli (expert) yang telah berkecimpung lama di +dalam isu-isu toleransi, kerukunan, hak asasi manusia dan inklusi +sosial. +3.9. Persetujuan Narasumber, Privasi dan Keterbatasan Studi +Sebelum melakukan pengumpulan data (data gathering), Tim +Peneliti telah memperoleh persetujuan dari sumber data melalui +mekanisme informed consent. Dalam proses tersebut, narasumber telah +diberikan pemahaman yang jelas mengenai: +1. Tujuan kegiatan pengumpulan data dan cara penggunaan +informasi yang diberikan. +2. Prosedur pengisian data, termasuk pemberitahuan mengenai +durasi proses pengumpulan data. +3. Kebijakan privasi terkait penyimpanan data, termasuk informasi +identifikasi pribadi, serta akses terhadap data tersebut. +4. Hak narasumber untuk menghentikan atau menjeda proses +pengumpulan data kapan saja, serta hak untuk tidak menjawab +pertanyaan yang dirasa tidak nyaman. +Sebagai studi perdana, IISI memiliki keterbatasan, khususnya +pada jangkauan wilayah, yang memang hanya ditujukan pada 24 kota/ +kabupaten sebagai piloting studi. Keterbtasan yang dideklarasikan juga +menyangkut bahwa tren inklusi sosial bukanlah akumulasi gambaran +dari kondisi inklusi sosial di seluruh daerah-daerah di Indonesia, +dengan kata lain, skor IISI nasional bukan akumulasi skor daerah yang +diteliti. +Deklarasi keterbatasan juga ditujukan pada keterjangkauan dan +ketersediaan data di daerah-daerah yang bisa diakses oleh peneliti, +ketidaktersediaan data terpilah dalam statistik daerah yang menjawab +kebutuhan IISI, dan subyektivitas pembacaan data kualitatif, sangat +dimungkinkan terjadi.[] +55 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +56 BAB IV +Kondisi Inklusi Sosial Indonesia +Gambaran hasil pengukuran kondisi inklusi sosial di tingkat +nasional adalah jawaban atas rumusan masalah yang diajukan +dalam penelitian ini, yakni tentang bagaimana tingkat inklusi +sosial di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan dalam kerangka +metodologi, bahwa data nasional diperoleh dari berbagai indeks +yang telah diproduksi oleh otoritas negara yang memiliki relevansi +dan dimensi inklusi sosial, seperti Indeks Kesetaraan Gender, Indeks +Kedalaman Kemiskinan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks +Pembangunan Kebudayaan dan lainnya yang menggambarkan capaian +aspirasional inklusi sosial. Indeks-indeks ini dan data kualitatif yang +diperoleh dari desk review dan wawancara, serta expert judgement +kemudian menjadi variabel pembentuk Indeks Inklusi Sosial Indonesia +(IISI). +Skor dan rata-rata IISI ini bukanlah merupakan rata-rata skor +dari 24 daerah yang menjadi area penelitian, melainkan gambaran +kondisi awal inklusi sosial yang dideduksi dari indeks-indeks existing +di tingkat nasional. Pengukuran status dan kondisi inklusi sosial di +tingkat nasional penting disajikan sebagai agregat data nasional guna +kepentingan pengukuran di masa mendatang, secara lebih sistematis +dan berkelanjutan. +4.1. Skor dan Rata-Rata Nasional +Studi IISI membukukan skor rata-rata untuk inklusi sosial di +tingkat nasional sebesar 3,2 poin yang berarti bahwa kondisi inklusi +sosial pada tingkat nasional berada pada status basic to improving. +Status ini menggambarkan bahwa di tingkat nasional terdapat beberapa +57 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +progresi yang dilakukan oleh pemerintah di tingkat pusat, namun +terdapat pula beberapa catatan sebagai koreksi yang membutuhkan +peningkatan yang lebih holistik dalam menciptakan situasi yang +lebih inklusif. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa skor rata- +rata yang dihasilkan pada data nasional ini bukan merupakan rata- +rata skor dari 24 daerah penelitian, melainkan rata-rata dari variabel +aspirasional dan variabel pendekatan yang diperoleh dari data-data +yang mengindikasikan situasi inklusi di tingkat nasional. +Pada variabel aspirasional, pengukuran dan penilaian terhadap 7 +(tujuh) indikator dilakukan dengan cara menghimpun berbagai indeks +existing yang relevan dengan ketujuh indikator lalu menganalisisnya +menjadi narasi yang mendeskripsikan sejauh mana capaian pemerintah +pusat dalam upaya inklusi sosial. Adapun pada variabel pendekatan, +pengukuran dan penilaian diberikan dengan cara pengumpulan data +empiris tentang 18 sub-indikator yang melingkupi atau dihadapi oleh 4 +(empat) kelompok subjek penelitian. +Tabel 10 +Skor IISI di Tingkat Nasional Variabel Aspirasional +No. Indikator Sub-Indikator Skor +A. Variabel Aspirasional 3.3 +1. Hak atas Kesehatan Indeks Ketimpangan Gender +Angka Kematian Ibu 3,3 +Angka Kematian Bayi +Indeks Pembangunan Gender +2. Hak atas Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah +Angka Partisipasi Kasar 3,5 +Angka Buta Aksara +3. Hak atas ekonomi Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif +Indeks Kedalaman Kemiskinan 3,5 +Indeks Keparahan Kemiskinan +58 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +No. Indikator Sub-Indikator Skor +4. Hak atas keamanan pribadi Indeks Demokrasi Indonesia +Jumlah Kekerasan Perempuan dan Anak 3,2 +Statistik Kriminal +5. Hak atas lingkungan yang layak Laju Deforestasi Indonesia +Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 3,0 +Indeks Kualitas Air +Indeks Kualitas Udara +6. Hak atas kebudayaan Indeks Pembangunan Kebudayaan 3,2 +7. Hak atas pekerjaan yang layak Tingkat Pengangguran Terbuka +Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 3,4 +Persentase Tenaga Kerja +Rasio Kewirausahaan Nasional +Tabel 11 +Skor IISI di Tingkat Nasional Variabel Pendekatan +B. Variabel Pendekatan 3.1 +Subjek Penelitian +No. Indikator Sub-Indikator Perem- Minoritas Masyarakat +Disabilitas Agama/ +puan Adat +Kepercayaan +1. Rekognisi Pengakuan dalam 4.0 4.0 3,4 1,5 +Kebijakan Daerah +Pengakuan dalam 4.0 4.0 3,4 3,2 +Masyarakat Sosial +Penyusunan 4.0 3,7 3,0 1,5 +kebijakan berbasis +bukti +Penggunaan 4.0 3.7 2.9 1.5 +pengalaman +komunitas +terdampak dalam +penyusunan +kebijakan +59 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +B. Variabel Pendekatan 3.1 +2. Partisipasi Partisipasi dalam 4.0 3.9 3.3 2.4 +Kegiatan sosial +Partisipasi dalam 3.8 3.7 3.4 1.3 +pekerjaan +Partisipasi dalam 4.0 3.8 3.6 2.4 +kesempatan +pendidikan, +pembelajaran, dan +pelatihan +Partisipasi dalam 3.4 3.0 3.2 1.5 +politik +Partisipasi dalam 4.0 3.8 3.3 2.5 +komunitas +Partisipasi dalam 4.0 3.9 3.3 2.4 +agensi +Partisipasi dalam 3.2 3.3 3.0 1.3 +berpemerintahan +Partisipasi dalam 4.0 3.8 3.4 1.5 +Daya Dukung Sosial +3. Resiliensi Kondisi ketersediaan 3.8 3.5 3.2 1.5 +mekanisme prevensi +Kondisi ketersediaan 3.8 3.5 3.2 1.4 +mekanisme proteksi +Kondisi ketersediaan 3.8 3.5 3.0 1.2 +mekanisme +pemulihan +Kesinambungan 3.9 3.5 3.4 1.5 +program target +group +4. Akomodasi Akses pemanfaatan 4.1 4.0 3.3 1.5 +layanan publik +Pemerataan terhadap 3.8 3.7 3.5 1.5 +ekonomi sosial +budaya +60 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Dari detail pengukuran pada setiap indikator inklusi sosial di +tingkat nasional sebagaimana di atas, maka diperoleh gambaran inklusi +sosial secara akumulatif sebagai berikut: +Tabel 12 +Akumulasi Skor Data Nasional Variabel Aspirasional +No. Variabel Aspirasional Skor +1 Hak atas kesehatan 3.3 +2 Hak atas pendidikan 3.5 +3 Hak atas ekonomi 3.5 +4 Hak atas keamanan pribadi 3.2 +5 Hak atas lingkungan yang layak 3.0 +6 Hak atas kebudayaan 3.2 +7 Hak atas pekerjaan yang layak 3.4 +Rata-Rata Aspirasional Secara Keseluruhan 3.3 +Tabel 13 +Akumulasi Skor Data Nasional Variabel Pendekatan +Minoritas +Penyandang Masyarakat Skor +B. Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat Indikator +Kepercayaan +1 Rekognisi 4.0 3.8 3.2 1.9 3.2 +2 Partisipasi 3.8 3.7 3.3 1.9 3.2 +3 Resiliensi 3.8 3.5 3.2 1.4 3.0 +4 Akomodasi 4.0 3.9 3.4 1.5 3.2 +Rata-Rata Variabel +Pendekatan Pada Subjek 3.9 3.7 3.3 1.7 +Penelitian +Rata-Rata Variabel +Pendekatan Secara 3.1 +Keseluruhan +Rata-Rata Skor Nasional 3.2 +61 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +4.2. Dinamika Inklusi Sosial di Nasional +Skor 3,2 yang menempatkan situasi inklusi sosial Indonesia +pada status basic to improving ini dikontribusi lebih banyak oleh +variabel aspirasional yaitu sebesar 3,3 dibandingkan oleh variabel +pendekatan yang hanya mencapai angka 3,1. Lebih rendahnya rata- +rata skor pada variabel pendekatan dibandingkan skor pada variabel +aspirasional menandakan bahwa cara-cara dalam upaya perlindungan, +penghormatan, dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan masih +belum sepenuhnya optimal. +Pada variabel aspirasional, hak atas keamanan pribadi dan hak +atas lingkungan yang layak merupakan indikator yang perlu menjadi +perhatian serius pemerintah. Masih tingginya angka kekerasan +terutama terhadap perempuan dan masyarakat adat menjadi faktor +rendahnya skor pada indikator hak atas keamanan pribadi, yaitu hanya +membukukan angka 3.2. Skor ini menjadi alerta perlunya inisiatif yang +berkelanjutan untuk menurunkan angka kekerasan secara signifikan +dan memastikan ketidakberulangan kekerasan. Ancaman terhadap +rasa aman tidak hanya terjadi secara fisik, namun masifnya ancaman +di ruang digital juga menjadi tantangan yang mesti segera disikapi +pemerintah pusat secara adaptif. +Isu lingkungan yang dihadapi Indonesia juga menjadi catatan +perlunya koreksi serius dari pemerintah pusat dalam menentukan arah +kebijakan. Skor 3.0 pada hak atas lingkungan yang layak menunjukkan +peningkatan investasi yang tidak diimbangi fokus keseimbangan +pelestarian lingkungan sehingga berdampak pada pengabaian hak +konstitusional masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan hidup +yang layak. Ambisi investasi seharusnya diiringi dengan langkah- +langkah yang berparadigma HAM guna mencapai keseimbangan antara +target pembangunan nasional dengan penghormatan dan penegakan +HAM. +Pada variabel pendekatan, resiliensi merupakan indikator paling +lemah dan menjadi catatan paling serius bagi pemerintah pusat. +Skor terendah sebesar 3.0 menunjukkan bahwa mekanisme prevensi, +proteksi, dan pemulihan yang tersedia saat ini belum cukup mampu +menggambarkan kapasitas mitigasi konflik sosial yang baik, sistem +peringatan dini yang efektif, dan pemulihan pasca konflik sosial +yang reparatif. Sekalipun beberapa terobosan telah dilakukan oleh +62 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +pemerintah di tingkat pusat, namun keberhasilannya belum cukup +terukur dan belum cukup mampu menurunkan angka konflik sosial +secara signifikan. +Berdasarkan subjek penelitian, inklusi sosial terhadap subjek +penelitian perempuan menunjukkan situasi yang lebih baik +dibandingkan subjek penelitian kelompok rentan lainnya, yaitu +mencapai skor 3.9. Beberapa terobosan penting telah dilakukan oleh +pemerintah dalam mendorong inklusi terhadap kelompok perempuan, +baik pada tataran regulasi maupun implementasi. Progresivitas +demikian juga terjadi pada subjek penelitian disabilitas yang berada pada +skor 3.7. Sekalipun masih terdapat beberapa catatan, namun beberapa +inovasi yang diterbitkan pemerintah di tingkat nasional terbukti telah +mampu menggerakkan daerah-daerah untuk menjalankan instruksi +pemerintah pusat dalam pemenuhan hak-hak kelompok disabilitas. +Pada kondisi yang berbeda, studi IISI menemukan bahwa masih +terdapat banyak pekerjaan rumah untuk inklusi sosial terhadap +kelompok minoritas agama/ kepercayaan dan masyarakat adat. +Kondisi kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia berada pada +posisi stagnasi menuju regresi, yaitu angka pelanggaran kebebasan +beragama/berkeyakinan yang masih berada pada angka yang relatif +tinggi dan tidak banyak bergeser dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. +Kelompok minoritas agama/kepercayaan menjadi entitas yang +paling sering mengalami pembatasan atas hak kebebasan beragama/ +berkeyakinannya. Kondisi demikian yang menjadi justifikasi masih +jauhnya capaian inklusi sosial terhadap subjek penelitian kelompok +minoritas agama/ kepercayaan, yaitu hanya berada pada skor 3.3 dari +rentang skala 1-7. +Pada kondisi yang lebih genting, masyarakat adat menjadi +subjek penelitian yang paling membutuhkan keseriusan pemerintah +dalam meningkatkan kinerja indikator-indikator pada variabel +pendekatan IISI. Di antara subjek penelitian yang lain, masyarakat +adat bahkan hanya mampu membukukan skor 1.7 atau dalam +status negligible (diabaikan) menuju insignificant (tidak signifikan). +Kebijakan Proyek Strategis Nasional tanpa desain berparadigma +HAM dari pemerintah pusat semakin melanggengkan diskriminasi +hingga pengabaian rekognisi, partisipasi, resiliensi, dan akomodasi +terhadap masyarakat. +63 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +4.3. Aktualisasi Penguatan Inklusi Sosial di Tingkat Nasional +4.3.1. Capaian Pemajuan Penikmatan Hak +4.3.1.1. Progresivitas Gradual pada Kualitas Manusia +Indonesia +Peningkatan kualitas manusia setidaknya dapat dilihat pada +derajat kesehatan, pendidikan, hingga ekonomi. Dalam konteks +hak atas kesehatan, Skor 3.3 pada hak atas kesehatan disebabkan +oleh progresi atas capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) +yang terus mengalami perbaikan dan stagnasi atas capaian +Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). +Penurunan angka pada IKG dari 0,465 pada tahun 2021 menjadi +0,459 di tahun 2022 dan terakhir berada pada angka 0,447 di +tahun 2023, menunjukkan kondisi kesetaraan gender yang lebih +baik. +IKG relevan sebagai tolok ukur untuk melihat capaian hak +atas kesehatan terutama perempuan sebab salah satu dimensi +pembentuknya adalah kesehatan reproduksi. Progresivitas IKG +menandakan bahwa resiko perempuan terkait dengan kesehatan +reproduksi semakin menurun. Di satu sisi, AKI dan AKB sebagai +indikator kesehatan masyarakat yang penting justru mengalami +stagnasi dan belum menunjukkan progresi yang signifikan. +AKI Indonesia masih berada di atas 100 kematian per 100.000 +kelahiran. Artinya, ada permasalahan yang cukup serius terkait +akses yang terbatas terhadap sarana kesehatan. +Skor 3.5 pada hak atas pendidikan dikontribusi oleh +Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar +(APK) dan Angka Buta Aksara yang dalam beberapa waktu +terakhir terus mengarah pada peningkatan. Angka Buta Aksara +untuk penduduk usia di bawah 15 tahun terus menurun dari +3,65 di tahun 2022 menjadi 3,33 di tahun 2024. Penurunan +ini menandakan ada perbaikan pada aspek pendidikan yaitu +menurunnya jumlah penduduk yang tidak bisa membaca dan +menulis. Dalam hal partisipasi sekolah, APS untuk usia 7-12 +tahun terus meningkat dari 99.10 di tahun 2022 menjadi 99.19 +di tahun 2024, dan APS untuk usia 13-15 tahun meningkat dari +95.92 di tahun 2022 menjadi 96.17 di tahun 2024. +64 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Demikian pula untuk APK baik untuk jenjang SD, SMP, +maupun Perguruan Tinggi, terus mengalami peningkatan +dari tahun ke tahun. Peningkatan APS dan APK menandakan +bahwa semakin banyak anak usia sekolah menikmati hak atas +pendidikannya. Namun demikian, peningkatan APS dan APK +yang terus progresif ternyata masih belum mampu mencapai +target yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Kemendikbud +sebagaimana tercantum dalam Renstra Kemendikbud. Misalnya: +realisasi pendidikan wajib yang tercermin dari APS, pemerintah +menargetkan APS di tahun 2022 sebesar 99,30, namun capaian +pemerintah hanya berada pada angka 99,10. Begitu pula pada +tahun 2023, dari target 99,32, capaian APS hanya 99,16. Data +terakhir di tahun 2024, pemerintah hanya mampu mencapai +APS 99,19 dari target 99,34. +Salah satu faktor belum tercapainya realisasi angka +partisipasi sekolah di berbagai kelompok usia salah satunya +dikarenakan masih tingginya angka putus sekolah. Bahkan, di +tahun 2022/2023, angka putus sekolah justru semakin bertambah +di seluruh jenjang pendidikan kecuali tingkat SMP, sebagaimana +dalam grafik berikut: +Grafik 1. +Angka Putus Sekolah Tahun 2022/2023 +44.5146 +40.623 +38.716 +11.378 15.042 13.716 13.879 13.951 12.06312.404 +10.05510.091 +SD SMP SMA SMK +2020/21 2021/22 2022/20 +Sumber: Laporan Kinerja Kemendikbud +65 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Tingginya angka putus sekolah salah satunya disebabkan +karena faktor ekonomi. BPS melalui Survei Ekonomi Nasional +2021 menyatakan bahwa 76% keluarga mengakui anaknya putus +sekolah karena alasan ekonomi, dimana 67,0% di antaranya +tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya yaitu +8,7% dikarenakan anak harus mencari nafkah.28 Kemenkeu +dalam beberapa tahun terakhir selalu menambahkan jumlah +alokasi APBN untuk pendidikan, yaitu 621,28 triliun di tahun +2023, meningkat menjadi 665 triliun pada 2024, dan 724,3 triliun +untuk tahun 2025. Dari jumlah alokasi yang semakin bertambah, +pemerintah mesti mengatur skema yang efektif agar peningkatan +alokasi ini juga berimplikasi pada penurunan angka putus +sekolah. +Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan +Kemiskinan menjadi pembentuk skor 3,5 pada indikator hak +atas ekonomi. Pada tahun 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan +(P1) berada pada angka 1,46 di semester 1 dan 1,36 di semester +2. Angka ini mengalami penurunan dibanding P1 pada semester +1 tahun 2023 yang berada pada angka 1,53 dan 1,59 pada +semester 1 tahun 2022. Penurunan angka pada P1 menunjukkan +adanya progresivitas, sebab semakin tinggi Indeks Kedalaman +Kemiskinan, maka semakin besar jarak rata-rata pengeluaran +penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kondisi yang sama +juga terjadi pada Indeks Keparahan Kemiskinan. +Semakin besar Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), +maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran di antara +penduduk miskin. Pada tahun 2024, Indeks Keparahan +Kemiskinan tercatat berada pada angka 0,35 pada semester 1 +dan 0,32 pada semester 2. Angka ini mengalami penurunan dari +tahun-tahun sebelumnya, dimana pada semester 1 2023 tercatat +pada angka 0,38 dan 0,39 pada semester yang sama di tahun 2022. +Realisasi P1 dan P2 menunjukkan bahwa langkah pemerintah +dalam upaya meningkatkan perekonomian mengarah pada +progresivitas. +Capaian-capaian pada beberapa aspek hak atas kesehatan, +28 Dapat diakses pada https://investor.id/lifestyle/333349/angka-putus- +sekolah-meningkat-penyebabnya-tak-melulu-ekonomi +66 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +hak atas pendidikan, dan hak atas ekonomi yang secara gradual +mengarah pada kemajuan mengindikasikan adanya komitmen +yang diartikulasikan dengan cukup baik pada tataran program. +Sekalipun demikian, belum tercapainya beberapa target yang +dicanangkan dalam Renstra Kementerian menjadi catatan +penting bagi pemerintah agar lebih berpacu pada Renstra +dan mengupayakan program-program yang dilakukan dapat +mencapai target yang telah ditetapkan. +4.3.1.2. Alerta Perlindungan terhadap Hak atas Rasa Aman +Jaminan konstitusi dalam memberikan hak atas rasa +aman terhadap setiap orang yang masih belum sepenuhnya +diaktualisasikan secara optimal menjadi justifikasi di balik skor +3.2 pada indikator hak atas keamanan pribadi. Tingginya jumlah +kekerasan dalam data Kementerian Pemberdayaan Perempuan +dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), besarnya jumlah +kejahatan dalam Statistik Kriminal BPS, dan masifnya kejahatan +siber menjadi penanda perlunya langkah yang lebih efektif dan +holistik dalam mengurangi angka kekerasan dan kejahatan secara +signifikan. Dari pencatatan dan pelaporan yang dihimpun oleh +Kementerian PPPA, kasus kekerasan terjadi secara fluktuatif. +Tahun 2022 tercatat sebanyak 26.284 kasus, lalu meningkat +menjadi 27.965 kasus pada tahun 2023, namun menurun menjadi +26.510 kasus di tahun 2024. +Pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) +di tahun 2022 berkontribusi pada penurunan kasus yang terjadi. +Sekalipun demikian, ketimpangan yang sangat signifikan yang +selalu menempatkan jumlah korban perempuan selalu hampir 4 +kali lebih banyak daripada jumlah korban laki-laki patut menjadi +catatan kritis pemerintah untuk mengambil langkah-langkah +yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan responsif gender +dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan secara +signifikan. +Masih tingginya kasus kekerasan juga divalidasi oleh data +registrasi Polri yang terhimpun dalam Statistik Kriminal BPS yang +mencatat peningkatan drastis terkait jumlah kejadian kejahatan. +Dari jumlah 239.481 kejadian kejahatan di tahun 2021, terjadi +peningkatan yang sangat signifikan menjadi 372.965 pada tahun +67 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +2022, dan terus meningkat menjadi 584.991 kejadian. Kejahatan +terhadap nyawa, kejahatan terhadap fisik yang menyebabkan +luka atau bertujuan menyakiti orang lain, kejahatan terhadap +hak milik/barang dengan penggunaan kekerasan, merupakan +beberapa jenis kejahatan yang tercatat cukup berkontribusi pada +tingginya jumlah kejahatan di Indonesia. +Pesatnya perkembangan teknologi berimplikasi pada +pergeseran bentuk kejahatan yang semula hanya terjadi pada +ruang-ruang yang bersifat fisik menjadi kejahatan dalam ruang- +ruang digital. Catatan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa +menjelang dua tahun pasca pengesahan UU TPKS, Kekerasan +Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) tercatat menduduki posisi +tertinggi diikuti dengan pelecehan seksual fisik, kekerasan +seksual lain dan perkosaan di ranah personal. Tren ini semakin +menunjukkan adanya kemendesakan infrastruktur penanganan +kekerasan siber dalam berbagai bentuknya, memperkuat +perlindungan hukum dan perangkatnya yang lebih melindungi +korban, juga mengisi kekosongan gap jaminan antara UU TPKS, +UU ITE, KUHP dan UU Perlindungan Data Pribadi.29 +Ancaman rasa aman yang menyerang data pribadi juga +menjadi problem serius yang dihadapi pemerintah dalam +beberapa waktu terakhir. Catatan Kominfo menyebutkan bahwa +kasus pelanggaran perlindungan data pribadi (PDP) PDP +meningkat signifikan pada tiap tahunnya, yaitu 20 di tahun 2021, +35 kasus pada 2022, hingga menjadi 40 kasus sepanjang 2024. +Kebocoran data BPJS Kesehatan di 2020, serangan ransomware +terhadap nasabah bank milik negara (BRI) di tahun 2021, +kebocoran data pengguna aplikasi PeduliLindungi di tahun +2022, kebocoran data pengguna BPJS Ketenagakerjaan pada +tahun 2023, hingga serangan terhadap Pusat Data Nasional +(PDN) milik Kominfo menjadi bukti lemahnya sistem keamanan +siber yang dimiliki pemerintah. Ambisi digitalisasi yang tidak +diimbangi dengan kesiapan infrastruktur dan regulasi yang +29 Elsa Faturahmah, 2024, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang +Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun +2023: “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah +Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”, Jakarta: Komnas +Perempuan, h 2. +68 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +implementatif menjadikan ancaman siber belum dapat diatasi +oleh pemerintah secara optimal. +Elemen yang juga tidak kalah penting sebagai bagian dari +refleksi rendahnya hak atas rasa aman adalah (i) jaminan terhadap +kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, dan berpendapat; +(ii) kemerdekaan pers; dan (iii) jaminan terhadap kebebasan +berkeyakinan. Fenomena shrinking space (penyempitan ruang +gerak masyarakat sipil) menjadi refleksi masifnya ancaman +terhadap rasa aman. Indeks HAM SETARA Institute mencatat +kebebasan berekspresi berpendapat sebagai indikator dengan +skor yang selalu terendah diantara indikator lainnya sepanjang +Indeks HAM, yaitu dengan skor yang tidak menyentuh +angka 2 dari skala 1-7. Represi aparat terhadap penyampaian +pendapat, intimidasi dan pembubaran berbagai diskusi publik, +pengerdilan terhadap kebebasan akademik menjadi fakta yang +memvalidasi fenomena shrinking civic space yang mengarah +pada pembungkaman pasif, yang mengancam rasa keamanan, +tidak hanya masyarakat, namun juga insan pers bahkan civitas +akademika. +Jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan juga belum +sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Masifnya gangguan +tempat ibadah, intimidasi atas ekspresi simbol/identitas +keagamaan, pembatasan kegiatan keagamaan merupakan bentuk- +bentuk pembatasan atas kebebasan beragama/berkeyakinan +yang masih cukup banyak ditemukan di Indonesia. Bahkan, data +pantauan SETARA Institute mencatat gangguan tempat ibadah +menjadi salah satu yang terus mengalami kenaikan signifikan +dalam tujuh tahun terakhir, yaitu dari 16 tempat ibadah di tahun +2017, 20 tempat ibadah pada tahun 2018, 31 tempat ibadah +di tahun 2019, 24 tempat ibadah pada tahun 2020, meningkat +kembali menjadi 44 tempat ibadah di 2021, hingga mencapai +50 tempat ibadah pada 2023. Tingginya kasus gangguan tempat +ibadah menggambarkan rendahnya komitmen negara dalam +mengakomodir ruang-ruang spiritualitas sebagai manifestasi +atas keyakinan terhadap agama/kepercayaannya. +Kekhawatiran atas fenomena shrinking civic space maupun +pembatasan kebebasan berkeyakinan ini juga divalidasi melalui +Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang juga mengalami +69 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +penurunan pada beberapa indikator terkait. Terhadap indikator +“terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, +dan berpendapat oleh aparat negara”, IDI mencatat adanya +penurunan dari 98,09 di tahun 2022 menjadi 97,47 pada tahun +2023. Pada kondisi yang sama, indikator “terjaminnya kebebasan +berkeyakinan” juga mengalami penurunan dari 95,75 di tahun +2022 menjadi 90,52 pada tahun 2023. +Dengan berbagai fakta empiris yang semakin dikuatkan +melalui berbagai laporan maupun indeks yang disusun +pemerintah, peningkatan upaya yang komprehensif dan +berkelanjutan dalam mengaktualisasikan jaminan terhadap hak +atas rasa aman harus menjadi prioritas agenda pembangunan +kepemimpinan nasional baru, terutama pemerintah di tingkat +pusat selaku duty bearer. +1.3.1.3. Pengabaian terhadap Hak atas Lingkungan yang +Layak +Deforestasi, kualitas air, higga kualitas udara yang dalam +kurun waktu beberapa tahun terakhir mengalami regresi menjadi +faktor yang mendorong rendahnya skor hak atas lingkungan +yang layak, yaitu 3.0, paling rendah di antara skor pada keenam +indikator lainnya pada variabel aspirasional. +Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup +dan Kehutanan (KLHK) mengklaim bahwa tren deforestasi di +Indonesia mengalami penurunan, tahun 2021-2022 turun 8,4% +dibandingkan hasil pemantauan tahun 2020-2021. Deforestasi +neto Indonesia tahun 2021-2022 adalah sebesar 104 ribu ha. +Sementara, deforestasi Indonesia tahun 2020-2021 adalah +sebesar 113,5 ribu ha.30 Sepanjang tahun 2023, KLHK mengklaim +bahwa deforestasi telah mengalami penurunan mencapai 114 +ribu hektar.31 Namun demikian, ketika dielaborasi lebih lanjut, +berdasarkan data KLHK, dengan total luas kawasan hutan +30 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023, Juni 26). Laju +deforestasi Indonesia tahun 2021-2022 turun 84%. +31 CNN Indonesia. (2023, Agustus 8). KLHK klaim deforestasi di Indonesia +turun hingga 114 ribu hektare. +70 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Indonesia 125,76 juta ha,32 dari tahun 2002-2022 Indonesia +kehilangan 10,2 juta ha hutan primer. +Sejak mencapai puncaknya pada tahun 2016 dengan total +hilangnya hutan primer mencapai 929 ribu ha, tren deforestasi +di hutan primer menurun. Data versi pemerintah kontradiktif +dengan temuan dari Global Forest Watch yang menyebutkan +pada rentang 2021 - 2022 deforestasi di hutan primer berada +pada angka masing-masing 203 ribu hektar dan 230 ribu ha +(global forest watch).33 Bahkan, menurut World Population +Review, Indonesia termasuk peringkat 2 sebagai negara dengan +tingkat deforestasi terparah 2024. +Sektor industri menyumbang deforestasi tertinggi. +Berdasarkan analisis spasial yang Madani lakukan, pada periode +2003-2018, di antara jenis izin/konsesi laju deforestasi di wilayah +izin perkebunan sawit sebesar 2,63 juta hektare berada pada +nomor tertinggi setelah izin hutan tanaman industri/IUPHHK- +HT dengan total deforestasi 2,78 juta hektar, dan kemudian +setelah diikuti oleh deforestasi pada konsesi minyak dan gas +seluas 2,46 juta hektar, IUPHHK-HA 893,4 ribu hektar, dan +konsesi mineral dan batubara (861,7 ribu hektar).34 Namun, +potensi deforestasi akan semakin terbuka dengan temuan data +Auriga yang menyatakan terdapat 1,6 juta hektar perkebunan +kelapa sawit berada di kawasan hutan.35 +Permasalahan lingkungan lain yang juga tengah menjadi +tantangan adalah kualitas air. Laporan KLHK menunjukkan +bahwa lebih dari separuh kualitas air sungai yang tersebar di +34 provinsi (provinsi terbaru pecahan Papua belum termasuk) +berstatus mengalami pencemaran. Dari Indeks Kualitas Air yang +ditargetkan mencapai 55,40 poin di tahun 2023, pemerintah +hanya mampu mencapai 54,59 poin. Data BPS menyebutkan +32 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Menteri LHK: +Tata batas kawasan hutan selesai tahun ini. +33 Global Forest Watch. Indonesia country dashboard. +34 Yayasan Madani Berkelanjutan , Deforestasi, PIPPIB, Karhutla, Perhutanan +Sosial, dan Pembaruan NDC , Madani Update Report Edisi Mei 2020 , hal. 5-6. +35 Betahita. 1,6 juta hektare sawit dalam kawasan hutan tak jelas nasibnya. +71 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +bahwa terjadi penurunan kualitas dimana 46% dari 70.000 sungai +di Indonesia tercemar berat. Pada tahun 2022, UNICEF bahkan +merilis bahwa hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah +tangga yang diuji di Indonesia tercemar limbah tinja dan turut +menyebabkan penyebaran penyakit diare sebagai penyebab +utama kematian balita.36 +Kondisi serupa juga terjadi di udara, dimana indeks kualitas +udara (AQI) 2023 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-14 +sebagai negara dengan polusi udara tertinggi di dunia. Pada level +Asia Tenggara, World Air Quality Report 2023 melaporkan bahwa +rata-rata kualitas udara di Indonesia merupakan yang terburuk +se-Asia Tenggara. Terbaru, Jakarta tercatat sebagai kota dengan +indeks kualitas udara tertinggi di dunia dengan skor 177, yang +masuk dalam kategori tidak sehat. Emisi kendaraan bermotor, +industri manufaktur dan industri energi, serta pembakaran +sampah rumah tangga, menjadi faktor penyebab tingginya polusi +udara di Jakarta. +Krisis kondisi lingkungan hidup yang tercermin dari angka +deforestasi yang tinggi serta kualitas air dan udara yang masih +buruk menjadi refleksi bagi pemerintah pusat untuk segera +mengambil langkah-langkah yang adaptif dan berkelanjutan +dalam memastikan hak setiap warga untuk dapat hidup di atas +lingkungan yang layak. Darurat lingkungan yang terjadi tidak +terlepas dari kegiatan-kegiatan sektor bisnis. Ambisi investasi +mestinya diiringi dengan langkah-langkah yang berparadigma +HAM agar mencapai keseimbangan antara target pembangunan +nasional dengan penghormatan HAM. +Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stratanas BHAM) +yang telah diatur dalam Perpres No. 60 Tahun 2023 mestinya +sebagai progresi yang berkontribusi pada upaya meminimalisir +terjadinya kasus pelanggaran HAM pada sektor bisnis, termasuk +diantaranya pelanggaran HAM dalam konteks menghormati hak +atas lingkungan hidup yang layak. +36 UNICEF Indonesia. Indonesia: Hampir 70 persen sumber air minum rumah +tangga tercemar limbah tinja. +72 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +4.3.1.4. Belum Optimalnya Keseriusan dalam Pemajuan +Budaya Indonesia +Sebagai aktualisasi mandat konstitusi, pemerintah +menetapkan upaya membangun kebudayaan dan karakter +bangsa sebagai salah satu agenda pembangunan RPJMN Tahun +2020-2024. Artinya, pemerintah melakukan pengarusutamaan +modal sosial budaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai +budaya dan memanfaatkan kekayaan budaya sebagai kekuatan +penggerak dan modal dasar pembangunan. +Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pelestarian +kebudayaan dilakukan melalui penetapan cagar budaya. +Dari tahun 1977 hingga 2022, setidaknya tercatat 196 cagar +budaya peringkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri. +Tidak hanya cagar budaya, museum juga menjadi satu bagian +penting sebagai lembaga untuk mengumpul, mencatat, dan +merawat serta melestarikan benda-benda warisan budaya, +baik dari masa lampau maupun hingga pada masa kini. Dari +448 museum yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, +pembangunan museum masih bersifat Java-sentris, dimana +jumlah terbanyak museum masih berpusat di Pulau Jawa, +dengan paling banyak di Provinsi Jawa Timur (65), Jawa +Tengah (65), dan DKI Jakarta (63). +Jumlah ini terpaut cukup jauh apabila dibandingkan +dengan daerah-daerah di Indonesia bagian timur terutama di +Maluku, Nusa Tenggara dan Papua yang jumlahnya tidak lebih +dari 5 museum. Bahkan, Statistik Kebudayaan yang dilansir +Kemendikbud juga menunjukkan bahwa hingga tahun 2022, +Papua Barat masih belum memiliki satu pun museum dan juga +cagar budaya. Padahal, Presiden dalam RPJMN 2020-2024 +mencanangkan percepatan pembangunan wilayah Papua juga +dimaksudkan untuk mendorong pengembangan pariwisata +budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial +budaya dan keanekaragaman hayati. Disparitas ini semakin +menunjukkan belum optimalnya keseriusan pemerintah dalam +mempercepat pembangunan di tanah Papua, bahkan dalam +konteks pemenuhan hak atas budaya sekalipun. +73 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Di antara beberapa catatan, beberapa kekayaan budaya +Indonesia berhasil ditetapkan menjadi warisan budaya dunia oleh +UNESCO menjelang akhir tahun 2023. Mulai dari peresmian +Jalan Nusantara di Markas Besar UNESCO, penetapan Sumbu +Filosofi Yogyakarta sebagai salah satu warisan dunia, penetapan +Budaya Sehat Jamu sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO. +Bahkan, Bahasa Indonesia telah disetujui menjadi bahasa resmi +ke-10 pada Sidang Umum UNESCO. +Dalam mengukur capaian pemerintah dalam +pengarusutamaan budaya, Indeks Pembangunan Kebudayaan +(IPK) yang dibukukan oleh pemerintah dalam beberapa +waktu terakhir masih belum mampu mencapai target +yang dicanangkan dalam RPJMN. Dari target 62,7 untuk +IPK di tahun 2024, pemerintah masih berada pada angka +57,13 di tahun 2023 setelah sebelumnya berada pada 55,13 +pada tahun 2022. Capaian beserta catatan-catatan inilah +yang berkontribusi pada skor 3.2 pada indikator hak atas +kebudayaan dalam Indeks Inklusi Sosial Indonesia, yang +berarti bahwa pemerintah masih meninggalkan berbagai +pekerjaan rumah dalam meningkatkan peran kebudayaan +dalam pembangunan. +4.3.1.5. Kemajuan dalam Penurunan Angka Pengangguran +Skor 3.4 pada indikator hak atas pekerjaan yang layak dalam +IISI didorong oleh semakin meningkatnya tingkat angkatan +kerja dan jumlah pengangguran di Indonesia. Dalam konteks +angkatan kerja, data BPS per Agustus 2023 menunjukkan +adanya peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja +(TPAK) sebagaimana pada grafik berikut: +74 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Grafik 2. +Jumlah dan Tingkat Pengangguran Tahun 2019-2023 +Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2019-2023 +Menurut Jensi Kelamin , Agustus 2019-Agustus 2023 (%) +69,48 +68,63 +67,77 67,80 +67,53 +83,25 82,41 82,27 83,87 84,26 +51,81 53,13 53,41 54,52 +Agt-19 Agt-20 Agt-21 Agt-22 Agt-23 +Laki-Laki Perempuan Total +Sumber: Data BPS +Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sejumlah +69,48% ini merefleksikan bahwa dari 212,59 juta penduduk +usia kerja per Agustus 2023, sebanyak 148,71 juta merupakan +angkatan kerja.37 Dari 147,71 juta angkatan kerja, sebanyak 7,86 +juta orang atau 5,32% diantaranya merupakan pengangguran, +sebagaimana pada grafik berik +37 Data Badan Pusat Statistik. +75 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Grafik 3. +Jumlah dan Tingkat Pengangguran Tahun 2019-2023 +TPT Menurut Jenis Kelamin, Agustus +2019-2023 (%) +Jumlah dan Tingkat Pengangguran +7,46 +Agustus 2019- Agustus2023 5,245,22 6,48 6,74 6,74 5,93 5,75 5,425,12 +9,77 +8,75 9,10 Agt-19 Agt-20 Agt-21 Agt-22 Agt-23 +7,07 6,49 8,40 8,42 8,99 7,86 Laki-Laki Perempuan +7,10 6,93 6,26 5,83 5,86 5,45 5,32 +5,23 4,94 +TPT Menurut Wilayah, Agustus +2019-2023 (%) +8,98 +8,32 7,74 +5,29 6,40 +Agt Feb Agt Feb Agt Feb Agt Feb Agt 3,92 4,71 4,17 3,43 3,88 +2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 +Agt-19 Agt-20 Agt-21 Agt-22 Agt-23 +Pengangguran (Juta Orang) TPT (%) +Perkotaan Pedesaa +Sumber: Data BPS +Sekalipun secara nasional memang terjadi penurunan +jumlah tingkat pengangguran di tahun 2023, namun angka ini +sesungguhnya masih lebih tinggi dari persentase pengangguran +sebelum masa pandemi. Bahkan, tingkat pengangguran di +Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara- +negara lain. Dengan data per Februari 2023, Trading Economy +mencatat bahwa persentase 5,45% menempatkan Indonesia pada +posisi kedua setelah Brunei Darussalam (7,2%) sebagai negara +dengan tingkat pengangguran tertinggi di Asia Tenggara pada +tahun 2023.38 +38 Dapat diakses pada https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/06/ +tingkat-pengangguran-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean +76 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Kesenjangan lain juga tampak pada keadilan upah yang +menempatkan Indonesia sebagai negara terendah nomor 2 di +antara negara-negara ASEAN lainnya, sebagaimana pada grafik +data berikut: +Grafik 4. +Besaran Rata-Rata Upah Bulanan Pekerja di Asia Tenggara +Singapura 3483,5 +Brunei Darussalam 1420,2 +Malaysia 697,8 +Tahiland 647,3 +Vietnam 320,9 +Filipina 315,3 +Kamboja 263,2 +Timor Leste 257,6 +Laos 239,8 +Indonesia 181,2 +Myanmar 156,5 +0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 +US $ +Sumber: ILO yang diolah oleh Databoks +Merujuk pada data International Labour Organization +(ILO), rata-rata upah riil bulanan pekerja di Indonesia adalah +sebesar US$181,2 atau senilai 2,69 juta pada tahun 2022. Nilai ini +hanya berada di atas Myanmar dengan rata-rata upah bulanan +sebesar US$ 156,5, sementara tertinggal jauh dari Singapura +sebagai negara dengan upah bulanan tertinggi di ASEAN yang +77 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +mencapai angka US$3.483,5 di tahun 2021.39 +Catatan positif dalam aspek hak atas pekerjaan yang telah +dilakukan oleh pemerintah adalah dalam hal meningkatkan +inklusi kelompok minoritas, terutama penyandang disabilitas. +Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bekerjasama +dengan Kemendikbud telah mengeluarkan lisensi Lembaga +Sertifikasi profesi (LSP) untuk 10 Sekolah Luar Biasa (SLB) +sehingga seluruh calon lulusan SLB akan mendapatkan +akses hak sertifikasi yang dapat dimanfaatkan untuk +mempermudah mereka dalam mengakses peluang pekerjaan +baik di kementerian, lembaga, hingga perusahaan.40 LSP +ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran para +pelaku usaha untuk lebih inklusi dan memberikan peluang +pekerjaan bagi disabilitas. +Selain dukungan terhadap angkatan kerja, penyediaan +lapangan kerja yang inklusif, pengentasan pengangguran, +hingga keadilan upah, aspek penting lain yang menjadi refleksi +bagaimana capaian negara dalam jaminan hak atas pekerjaan +adalah bagaimana negara menjamin terwujudnya ekosistem yang +promotif pada pemajuan hak-hak pekerja. Kasus diskriminasi +dan intimidasi anti serikat pekerja dalam bentuk PHK, praktik +kerja paksa, eksploitasi pekerja anak, dan upah rendah pada +pekerja perempuan, merupakan beberapa bentuk permasalahan +dalam pemajuan hak-hak pekerja yang masih menjadi pekerjaan +serius bagi pemerintah untuk menciptakan ekosistem yang lebih +promotif pada pemenuhan hak-hak pekerja. +4.3.2. Terobosan Penting Pemajuan Inklusi Sosial di Tingkat +Nasional +Dari berbagai dinamika inklusi sosial yang terjadi, studi +IISI mencatat beberapa inovasi progresif yang dilakukan oleh +pemerintah di tingkat nasional yang berdampak pada pemajuan +39 Data Indonesia. Upah bulanan pekerja RI tergolong rendah di Asia Tenggara. +40 Bulir.id. BNSP mendukung akses pekerjaan untuk disabilitas dengan +terbitkan lisensi LSP 10 SLB. +78 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +inklusi sosial terhadap kelompok rentan. Beberapa progresivitas +tersebut di antaranya: +1.3.2.1. Kebijakan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas +(ULD) yang mendukung peningkatan akomodasi yang +layak dan keterjangkauan aksesibilitas terhadap hak +atas pekerjaan yang layak. +Skor 3,2 pada indikator akomodasi IISI dikontribusi +oleh beberapa inovasi progresif pemerintah di beberapa +sektor kementerian/lembaga. Kesadaran untuk meningkatkan +pemenuhan hak-hak konstitusional kelompok rentan +diejawantahkan melalui pembentukan regulasi maupun +terobosan yang berdampak pada akomodasi yang layak dan +kemudahan aksesibilitas kelompok rentan untuk menjangkau +akses-akses layanan publik maupun akses ekonomi, yaitu berupa +lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2020 +tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas +Bidang Ketenagakerjaan. +Unit Layanan Disabilitas (ULD) ini dimaksudkan sebagai +ikhtiar untuk memastikan terwujudnya penghormatan, +perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang +disabilitas yang dilaksanakan di antaranya melalui: a) Identifikasi +akomodasi yang layak dengan memperhatikan ragam +penyandang disabilitas; b) Identifikasi bidang pekerjaan dan +peluang usaha yang dapat dilakukan penyandang disabilitas; +c) Identifikasi pelatihan kerja yang dibutuhkan penyandang +disabilitas; dan d) Diseminasi atau sosialisasi bagi pemberi kerja +dalam melaksanakan proses rekrutmen tenaga kerja penyandang +disabilitas baik melalui jalur rekrutmen umum yang bersifat +inklusif maupun jalur rekrutmen khusus. +ULD Ketenagakerjaan juga memastikan bahwa proses +dalam pemenuhan hak atas pekerjaan dilaksanakan secara +inklusif, yaitu dengan menjamin sarana dan prasarana yang +disediakan oleh ULD Ketenagakerjaan memberikan kemudahan +pelayanan dan akses bagi penyandang disabilitas. Amanat +pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan untuk +penyelenggaraan ULD Ketenagakerjaan berdampak positif pada +79 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +akselerasi pemenuhan hak atas pekerjaan kelompok disabilitas +oleh pemerintah daerah. +Pembentukan ULD Ketenagakerjaan melalui Surat +Keputusan kepala daerah di beberapa daerah menjadi bukti +adanya semangat yang sama antara pemerintah pusat dengan +pemerintah daerah dalam pemajuan hak kelompok disabilitas. +Dalam temuannya, studi IISI ini mencatat bahwa pembentukan +ULD Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota telah +berkontribusi secara nyata pada peningkatan penyerapan tenaga +kerja pada dunia usaha dan dunia industri yang terdapat di +daerah. +1.3.2.2. Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan +dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dir PPA- +PPO) di Bareskrim Polri sebagai bentuk peningkatan +resiliensi terhadap perempuan +Pembentukan Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan +Anak dan Pidana Perdagangan Orang (Dir PPA-PPO) di Bareskrim +Polri pada 20 September 2024 melalui Peraturan Presiden No. 20 +Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden +No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja +Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meningkatkan +subdit PPA menjadi direktorat. Pembentukan Dit PPA-PPO +ini menjadi langkah responsif pemerintah sebagai mekanisme +yang mendukung resiliensi untuk mengatasi tingginya kasus +kekerasan terhadap perempuan di tengah keterbatasan unit PPA +Bareskrim selama ini. +Di samping itu, Pembentukan Direktorat ini juga merupakan +bagian implementasi dari Rekomendasi Umum No.33 CEDAW +tentang akses perempuan pada keadilan. Artinya, lahirnya +Direktorat PPA-PPO mesti menjamin adanya peningkatan +pelayanan yang lebih optimal dan komprehensif dalam +penanganan kasus kekerasan perempuan, baik sebagai korban, +saksi, maupun tersangka.41 Pembentukan Direktorat PPA- +41 Elsa Faturahmah, 2024, “Siaran Pers Komnas Perempuan tentang +Pembentukan Direktorat PPA dan PPO Bareskrim Polri: Pastikan Kemajuan +Berkelanjutan dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan melalui +Pembentukan Direktorat PPA dan PPO”, Jakarta: Komnas Perempuan. +80 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +PPO juga menjadi ikhtiar secara gradual untuk meningkatkan +pengarusutamaan gender di lingkungan institusi Polri. Belum +meratanya kapasitas pemahaman gender selama ini berimplikasi +pada tidak optimalnya penanganan kasus kekerasan perempuan +yang responsif gender.42 +Dalam perspektif yang lebih luas, pembentukan Direktorat +PPA-PPO juga menjadi wujud terbukanya kepemimpinan +perempuan dalam institusi Polri yang selama ini cenderung +didominasi oleh figur kepemimpinan laki-laki. Padahal, +mempromosikan perempuan di peran-peran kepemimpinan dan +teknis, serta menugaskan petugas perempuan sebagai perespon +awal dapat meningkatkan kapabilitas lembaga penegak hukum +untuk memitigasi risiko, memerangi kejahatan, dan melindungi +masyarakat.43 +1.3.2.3. Inklusivitas rekrutmen kepolisian bagi disabilitas +sebagai wujud progresi rekognisi +Kesadaran untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak +konstitusional kelompok rentan diejawantahkan melalui +pembentukan regulasi maupun terobosan yang berdampak pada +akomodasi kelompok rentan untuk mengakses sektor-sektor +yang selama ini sulit ditembus atau bahkan jarang mengafirmasi +eksistensi kelompok rentan. Sepanjang tahun 2024, Polri secara +resmi untuk pertama kalinya sejak 78 tahun institusi Polri +didirikan, berhasil merekrut 18 anggota dari disabilitas yang +tersebar di 13 polda dan ditempatkan pada tugas-tugas non +lapangan terkait teknologi informasi dan siber, administrasi +keuangan, tenaga kesehatan, tenaga laboratorium dan bagian +perencanaan. +Perekrutan kelompok disabilitas sebagai bagian anggota +Polri tidak hanya sebagai bentuk rekognisi terhadap kelompok +disabilitas, namun juga sebagai bentuk affirmative action +pemerintah dalam pemenuhan hak atas pekerjaan tanpa +diskriminasi. Bergabungnya kelompok disabilitas pada +42 Ikhsan Yosarie, et.al., 2024. Desain Transformasi Polri untuk Mendukung +Visi Indonesia 2024. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara. +43 Ibid, h 10. +81 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +kelembagaan Polri mesti diikuti dengan langkah-langkah +komprehensif dalam memastikan sarana dan prasarana untuk +mendukung aktivitas polisi disabilitas. +1.3.2.4. Progresi regulasi yang mengarah pada peningkatan +resiliensi terhadap hak atas rasa aman +Sekalipun hak atas keamanan pribadi menjadi indikator +dengan skor yang rendah, namun lahirnya beberapa regulasi yang +promotif terhadap peningkatan resiliensi perlu menjadi apresiasi. +UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual +(UU TPKS), UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data +Pribadi (UU PDP), hingga aturan implementatif seperti: +i. Perpres 9 Tahun 2024 tentang Peraturan Presiden +(Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan +Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, +dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh +Pemerintah Pusat; +ii. Perpres No. 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis +Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak +(PPA); dan +iii. Perpres No. 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan +Pendidikan dan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan +Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi rentetan +regulasi progresi yang menjadi perwujudan komitmen +pemerintah dalam menjamin hak atas rasa aman setiap +warga negaranya. +Setelah hampir 10 tahun dengan berbagai perdebatan pro- +kontra mengenai substansinya, UU TPKS berhasil disahkan +melalui Rapat Paripurna DPR pada 12 April 2022. UU TPKS +menjadi bukti keberhasilan perjuangan advokasi untuk mengatasi +tingginya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Demikian pula +UU PDP, setelah pertama kali muncul inisiasi pembentukan +di tahun 2006 lalu mulai masuk menjadi pembahasan yang +berlangsung di DPR di tahun 2020, UU PDP berhasil disahkan +pada 10 September 2022 dan mulai berlaku pada Oktober 2024. +Lahirnya UU PDP ini menjadi upaya pemerintah dalam +menjamin keamanan data pribadi di era digital. Sekalipun +demikian, beberapa catatan juga perlu diberikan. Misalnya, +82 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +hingga UU PDP mulai berlaku pada 17 Oktober 2024, perintah +pembentukan aturan turunan sebagai pelaksana UU PDP +masih belum terbentuk. Akselerasi pengesahan berbagai aturan +pelaksana UU PDP mesti menjadi perhatian pemerintah pusat +terutama di tengah masih masifnya kasus kebocoran data pribadi +yang mencederai hak atas perlindungan diri pribadi sebagaimana +garansi Pasal 28G ayat (1) Konstitusi RI.[] +83 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +84 BAB V +Kondisi Inklusi Sosial Di Daerah +Gambaran hasil pengukuran kondisi inklusi sosial di tingkat +daerah kota/kabupaten adalah jawaban atas rumusan masalah +yang diajukan dalam penelitian ini, yakni tentang bagaimana +tingkat inklusi sosial di daerah-daerah yang menjadi area pengukuran +Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI). Sebagaimana dikemukakan +dalam kerangka metodologi, bahwa data daerah diperoleh dari berbagai +indeks yang telah diproduksi oleh otoritas negara baik di tingkat pusat +maupun data terpilah dari indeks nasional yang dipilah berdasarkan +daerah-daerah. Dengan demikian, gambaran detail skor IISI di daerah +dapat diperoleh secara utuh, termasuk skor pada variabel aspirasional +yang terpilah berdasarkan hak-hak yang harus dipenuhi dan melingkupi +4 (empat) kelompok subyek penelitian. +Selain ketersediaan data terpilah pada skor daerah, pengumpulan +data IISI juga dilakukan dengan focus group discussion (FGD) +dengan elemen pemerintah dan masyarakat daerah pemangku agenda +pembangunan inklusi sosial di 24 daerah, yang melibatkan 360 +narasumber FGD. Selain FGD, data IISI juga dikumpulkan dengan +mewawancarai 86 aktor kunci di daerah serta kuesioner self assessment +yang disebarkan ke 24 kota/kabupaten. +5.1. Skor dan Rata-Rata Daerah +Studi Inklusi Sosial Indonesia ini juga memotret secara terperinci +situasi kondisi inklusi sosial di 22 kota dan 2 kabupaten untuk +mendapatkan gambaran yang lebih aktual terkait pemajuan hak-hak +kelompok rentan. Scoring dilakukan dengan mengakumulasikan skor +85 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +kota-kota berbasis subjek penelitian, yakni perempuan, penyandang +disabilitas, minoritas agama/ kepercayaan dan masyarakat adat. +Berdasarkan temuan, diketahui bahwa dari 24 daerah yang dianalisis, +tim peneliti hanya mengidentifikasi keberadaan masyarakat adat di 12 +daerah. Oleh karena itu, pada daerah yang tidak memiliki masyarakat +adat, skor tidak diberikan. Secara akumulatif, skor rata-rata di 24 +daerah pada variabel aspirasional dan pendekatan adalah 3.3 yang +berarti berada pada status basic to improving. Akumulasi skor daerah +ini lebih tinggi 0.1 dibandingkan skor nasional yang memiliki rata-rata +3.2. Skor rata-rata daerah diambil dari 24 daerah penelitian dan tidak +menggambarkan rata-rata daerah secara general di Indonesia. +Tabel 14 +Skor Akumulatif Indeks Inklusi Sosial di Daerah +Minoritas +Penyandang Masyarakat +I Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.2 2.9 3.6 3.3 +2 Hak atas pendidikan 3.5 3.3 3.5 3.1 +3 Hak atas ekonomi 3.4 3.0 3.5 3.2 +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 3.1 3.1 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.4 3.0 3.3 3.3 +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.5 3.2 3.4 3.6 +7 Hak atas pekerjaan 3.3 2.7 3.4 3.4 +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.3 3.0 3.4 3.3 +Minoritas +Penyandang Masyarakat +II Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.7 3.5 3.5 3.6 +2 Partisipasi 3.6 3.1 3.5 3.3 +3 Resiliensi 3.5 3.1 3.4 3.0 +4 Akomodasi 3.5 3.4 3.6 3.3 +86 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Rata-Rata Variabel 2 3.6 3.3 3.5 3.3 +Rata-Rata Skor +3.5 3.1 3.5 3.3 +Keseluruhan +Rata-Rata Skor Daerah 3.3 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Sekalipun skor daerah dan skor nasional sama-sama berada pada +status basic to improving, namun lebih rendahnya skor rata-rata nasional +dibandingkan skor daerah menandakan bahwa agenda pembangunan +inklusi sosial yang menjadi komitmen pemerintah pusat justru belum +sepenuhnya diartikulasikan secara optimal oleh pemangku kepentingan +di tingkat nasional. Sementara dari sigi ke 24 daerah, daerah-daerah +mulai bergegas dalam membangun ekosistem yang kondusif terhadap +kelompok rentan menuju inklusi sosial lebih established. +5.2. Skor Lengkap Inklusi Sosial Masing-Masing Daerah +Selain memberikan skor akumulasi dari keseluruhan indikator, +penelitian ini juga mengklasifikasikan skor secara rinci terhadap 22 +Kota dan 2 Kabupaten. Skor per daerah penelitian ini berdasarkan +variabel dan mengacu pada masing-masing subjek penelitian. disajikan +sebagai berikut: +5.2.1. Variabel Aspirasional +Tabel 15 +Skor Hak Kesehatan +Minoritas agama/ Masyarakat +Nama Daerah Perempuan Disabilitas +kepercayaan adat +Gunung Sitoli 2.8 2.5 3.5 3.0 +Kota Sorong 2.8 2.5 3.5 3.7 +Palembang 3.5 3.0 3.5 - +Tangerang 3.5 3.0 3.7 - +Kendari 3.0 2.5 3.5 3.5 +Semarang 3.5 3.0 3.5 - +87 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Minoritas agama/ Masyarakat +Nama Daerah Perempuan Disabilitas +kepercayaan adat +Kupang 3.0 2.5 3.5 - +Blitar 2.9 2.5 3.5 - +Palangkaraya 3.5 3.0 3.5 3.3 +Tanjung Pinang 3.0 2.8 3.4 3.0 +Jakarta Selatan 3.9 3.8 3.9 - +Bengkulu 3.0 2.9 3.3 3.0 +Ambon 3.0 2.8 3.7 3.2 +Ternate 3.0 2.7 3.7 3.0 +Bandung 3.5 3.0 3.8 - +Padang 3.5 3.0 3.7 - +Denpasar 3.5 3.0 3.7 3.7 +Balikpapan 3.5 3.0 3.7 - +Kab. Lombok 3.4 2.7 3.8 3.6 +Timur +Kota Probolinggo 3.3 3.0 3.7 - +Kabupaten 3.0 2.7 3.5 3.3 +Probolinggo +Kota Makassar 3.3 3.0 3.6 3.5 +Samarinda 3.0 2.9 3.7 - +Parepare 3.3 3.0 3.2 - +Rata-Rata 3.2 2.9 3.6 3.3 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Tabel 16 +Skor Hak Atas Pendidikan +Minoritas agama/ Masyarakat +Nama Daerah Perempuan Disabilitas +kepercayaan adat +Gunung Sitoli 3.0 2.7 3.3 2.9 +Kota Sorong 3.0 2.7 3.0 3.0 +88 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Minoritas agama/ Masyarakat +Nama Daerah Perempuan Disabilitas +kepercayaan adat +Palembang 3.8 3.5 3.7 - +Tangerang 3.9 3.7 3.8 - +Kendari 3.7 3.4 3.6 3.5 +Semarang 3.9 3.5 4.0 - +Kupang 3.5 3.3 3.5 - +Blitar 3.3 3.1 3.4 - +Palangkaraya 3.0 2.7 3.0 3.3 +Tanjung 3.5 3.3 3.4 3.0 +Pinang +Jakarta Selatan 3.9 3.7 3.9 - +Bengkulu 3.7 3.4 3.3 3.0 +Ambon 3.2 3.0 3.4 3.2 +Ternate 3.1 2.9 3.2 3.0 +Bandung 3.8 3.6 4.0 - +Padang 3.7 3.5 3.7 - +Denpasar 3.8 3.6 3.8 3.4 +Balikpapan 3.8 3.6 3.5 - +Kab. Lombok 3.0 2.8 3.0 2.7 +Timur +Kota 3.7 3.6 3.5 - +Probolinggo +Kabupaten 3.5 3.3 3.4 3.2 +Probolinggo +Kota Makassar 3.7 3.5 3.8 3.3 +Samarinda 3.7 3.5 3.7 - +Parepare 3.5 3.5 3.4 - +Rata-rata 3.5 3.3 3.5 3.1 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +89 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Tabel 17 +Skor Hak atas Ekonomi +Minoritas agama/ Masyarakat +Nama Daerah Perempuan Disabilitas +kepercayaan adat +Gunung Sitoli 2.8 2.3 3.0 3.1 +Kota Sorong 2.8 2.3 3.0 3.5 +Palembang 3.5 3.3 3.5 - +Tangerang 3.8 3.5 3.8 - +Kendari 3.5 3.2 3.5 3.7 +Semarang 3.7 3.5 3.7 - +Kupang 3.4 3.0 3.4 - +Blitar 3.3 3.0 3.5 - +Palangkaraya 3.4 3.1 3.4 3.1 +Tanjung Pinang 3.2 3.0 3.2 3.2 +Jakarta Selatan 3.8 3.5 3.8 - +Bengkulu 3.4 3.1 3.4 3.0 +Ambon 3.0 2.5 3.5 3.3 +Ternate 3.0 2.5 3.5 3.0 +Bandung 3.8 3.3 3.8 - +Padang 3.8 3.5 3.8 - +Denpasar 3.2 3.1 3.8 3.0 +Balikpapan 3.5 3.2 3.5 - +Kab. Lombok 3.0 3.0 3.4 3.0 +Timur +Kota Probolinggo 3.5 3.2 3.5 - +Kabupaten 3.1 2.8 3.3 3.0 +Probolinggo +Kota Makassar 3.5 3.0 3.5 3.2 +Samarinda 3.3 3.0 3.3 - +Parepare 3.1 2.8 3.1 - +Total Rata-Rata 3.4 3.0 3.5 3.2 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +90 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Tabel 18 +Hak atas Keamanan Pribadi +Minoritas agama/ Masyarakat +Nama Daerah Perempuan Disabilitas +kepercayaan adat +Gunung Sitoli 3.0 2.7 2.9 3.2 +Kota Sorong 2.7 2.6 2.9 3.2 +Palembang 3.5 3.0 3.0 - +Tangerang 2.5 2.3 3.0 - +Kendari 3.0 2.7 2.7 3.1 +Semarang 3.0 2.7 4.0 - +Kupang 3.0 2.7 4.0 - +Blitar 2.9 2.6 2.9 - +Palangkaraya 3.0 2.7 2.9 3.0 +Tanjung Pinang 3.0 2.7 3.0 3.0 +Jakarta Selatan 3.0 2.7 3.0 - +Bengkulu 3.0 2.7 3.0 3.0 +Ambon 2.7 2.5 3.5 3.2 +Ternate 3.5 3.0 3.1 3.2 +Bandung 3.0 2.7 3.5 - +Padang 3.0 2.7 3.0 - +Denpasar 3.0 2.7 3.0 3.0 +Balikpapan 3.0 2.7 3.0 - +Kab. Lombok 2.8 2.6 2.9 2.6 +Timur +Kota Probolinggo 2.9 2.7 2.9 - +Kabupaten 3.0 2.8 3.0 3.0 +Probolinggo +Kota Makassar 2.7 2.6 2.5 3.2 +Samarinda 3.0 2.8 3.0 - +Parepare 3.0 2.7 3.0 - +Rata-rata 3.0 2.7 3.1 3.1 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +91 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Tabel 19 +Hak atas Lingkungan yang Layak +Minoritas agama/ Masyarakat +Nama Daerah Perempuan Disabilitas +kepercayaan adat +Gunung Sitoli 3.6 3.0 3.2 3.5 +Kota Sorong 3.5 2.8 3.7 3.7 +Palembang 3.0 2.9 3.2 - +Tangerang 2.8 2.7 3.1 - +Kendari 3.3 3.0 3.4 3.5 +Semarang 3.0 2.9 3.2 - +Kupang 3.0 2.7 3.0 - +Blitar 3.2 3.0 3.3 - +Palangkaraya 3.8 3.0 3.6 3.3 +Tanjung Pinang 3.5 3.3 3.5 3.3 +Jakarta Selatan 3.0 2.9 3.4 - +Bengkulu 3.5 3.0 3.3 3.3 +Ambon 3.8 3.0 3.4 3.4 +Ternate 3.8 2.7 3.7 3.5 +Bandung 3.6 3.0 3.4 - +Padang 3.7 3.0 3.4 - +Denpasar 3.6 3.2 3.4 3.0 +Balikpapan 3.2 3.0 3.3 - +Kab. Lombok 3 2.9 3.4 2.8 +Timur +Kota Probolinggo 3.5 3.5 3.4 - +Kabupaten 3.6 3.4 3.3 3.1 +Probolinggo +Kota Makassar 3.4 3.0 3.3 3.2 +Samarinda 3.5 3.0 3.2 - +Parepare 3.2 3.1 3.1 - +Rata-Rata 3.4 3.0 3.3 3.3 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +92 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Tabel 20 +Hak atas Kebudayaan +Minoritas agama/ Masyarakat +Nama Daerah Perempuan Disabilitas +kepercayaan adat +Gunung Sitoli 3.4 3.2 3.6 3.7 +Kota Sorong 3.4 3.2 3.7 3.8 +Palembang 3.3 3.1 3.5 - +Tangerang 3.0 3.0 3.0 - +Kendari 3.4 3.2 3.6 3.7 +Semarang 3.5 3.2 3.3 - +Kupang 3.4 3.2 3.4 - +Blitar 3.4 3.0 3.4 - +Palangkaraya 3.4 3.1 3.3 3.6 +Tanjung Pinang 3.4 3.2 3.3 3.4 +Jakarta Selatan 3.5 3.5 3.5 - +Bengkulu 3.4 3.2 3.0 3.4 +Ambon 3.5 3.1 3.8 3.8 +Ternate 3.7 3.2 3.8 3.8 +Bandung 3.5 3.2 3.7 - +Padang 3.4 3.1 3.4 - +Denpasar 3.9 3.2 3.8 3.9 +Balikpapan 3.7 3.3 3.3 - +Kab. Lombok Timur 3.8 3.2 3.4 3.8 +Kota Probolinggo 3.3 3.1 3.2 - +Kabupaten Probolinggo 3.7 3.2 3.4 3.3 +Kota Makassar 3.6 3.2 3.3 3.2 +Samarinda 3.5 3.1 3.4 - +Parepare 3.2 3.0 3.1 - +Rata-rata 3.5 3.2 3.4 3.6 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +93 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Tabel 21 +Hak atas Pekerjaan yang Layak +Minoritas agama/ Masyarakat +Nama Daerah Perempuan Disabilitas +kepercayaan adat +Gunung Sitoli 2.7 2.6 3.4 3.5 +Kota Sorong 2.5 2.4 3.8 3.6 +Palembang 3.2 2.9 3.0 - +Tangerang 3.6 2.8 3.4 - +Kendari 3.0 2.5 3.3 3.4 +Semarang 3.4 2.9 3.2 - +Kupang 3.3 2.7 3.3 - +Blitar 3.3 2.8 3.3 - +Palangkaraya 3.2 2.7 3.3 3.4 +Tanjung Pinang 3.2 2.6 3.3 3.4 +Jakarta Selatan 3.5 3.5 3.5 - +Bengkulu 3.3 2.7 3.3 3.3 +Ambon 3.2 2.5 3.6 3.4 +Ternate 3.4 2.5 3.8 3.4 +Bandung 3.5 2.7 3.7 - +Padang 3.4 2.7 3.5 - +Denpasar 3.5 2.8 3.5 3.7 +Balikpapan 3.4 2.6 3.4 +Kab. Lombok 3.1 2.8 3.3 3.0 +Timur +Kota Probolinggo 3.3 2.8 3.4 - +Kabupaten 3.3 2.7 3.4 3.3 +Probolinggo +Kota Makassar 3.4 2.8 3.4 3.2 +Samarinda 3.3 2.8 3.3 - +Parepare 3.2 2.7 3.2 - +Rata-rata 3.3 2.7 3.4 3.4 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +94 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +5.2.2. Variabel Pendekatan +5.2.2.1. Perempuan +Tabel 22 +Skor Inklusi Sosial Kelompok Perempuan +Score +Nama Daerah Rekognisi Partisipasi Resiliensi Akomodasi +akhir +Gunung Sitoli 3.0 3.5 3.0 3.5 3.3 +Sorong 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 +Palembang 3.8 3.0 3.5 3.0 3.3 +Tangerang 3.5 4.5 3.5 3.0 3.6 +Kendari 3.5 3.5 3.5 4.0 3.6 +Semarang 3.8 4.0 4.0 4.0 4.0 +Kupang 3.5 4.0 4.0 3.5 3.8 +Blitar 3.8 3.0 3.5 3.5 3.5 +Palangkaraya 3.0 3.5 3.7 3.5 3.4 +Tanjung Pinang 3.8 3.3 3.2 3.5 3.5 +Jakarta Selatan 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 +Bengkulu 3.5 3.0 3.0 3.0 3.1 +Ambon 3.9 3.6 3.7 3.7 3.7 +Ternate 4.0 3.5 3.5 3.7 3.7 +Bandung 4.0 4.0 4.0 3.7 3.9 +Padang 4.0 4.0 3.0 3.6 3.7 +Denpasar 3.5 3.5 4.0 4.0 3.8 +Balikpapan 3.5 3.8 3.5 3.8 3.7 +Kabupaten Lombok 4.3 3.0 3.4 3.3 3.7 +Timur +Kota Probolinggo 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 +Kabupaten 3.5 3.6 3.4 3.5 3.5 +Probolinggo +Kota Makassar 3.5 3.5 3.0 3.5 3.4 +Samarinda 3.8 3.5 3.0 3.5 3.5 +95 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Parepare 3.9 3.7 3.7 3.8 3.8 +Rata-rata 3.7 3.6 3.5 3.5 3.6 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +5.2.2.2. Penyandang Disabilitas +Tabel 23 +Skor Inklusi Sosial Kelompok Penyandang Disabilitas +Nama Daerah Rekognisi Partisipasi Resiliensi Akomodasi Jumlah +Gunung Sitoli 3.8 2.8 3.0 2.5 3.0 +Sorong 2.9 2.6 2.5 3.5 2.9 +Palembang 3.6 3.0 2.5 3.0 3.0 +Tangerang 3.7 4.0 3.0 4.0 3.7 +Kendari 3.4 2.8 3.0 3.0 3.1 +Semarang 3.7 3.9 3.9 3.5 3.8 +Kupang 3.8 3.1 3.9 3.5 3.6 +Blitar 3.4 2.8 2.5 3.5 3.1 +Palangkaraya 3.8 3.0 3.0 3.2 3.3 +Tanjung Pinang 3.3 2.7 2.5 3.0 2.9 +Jakarta Selatan 3.7 3.8 3.4 3.8 3.7 +Bengkulu 3.0 2.4 3.0 3.0 2.9 +Ambon 3.4 3.0 3.5 3.5 3.4 +Ternate 3.6 3.0 3.0 2.4 3.0 +Bandung 3.0 3.2 3.5 4.0 3.4 +Padang 3.4 2.6 2.5 3.7 3.1 +Denpasar 3.9 3.4 3.5 3.9 3.7 +Balikpapan 3.4 3.0 3.0 3.5 3.2 +Kab. Lombok 3.5 3.1 3.0 3.0 3.2 +Timur +Kota 3.8 3.3 3.0 3.8 3.5 +Probolinggo +96 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Nama Daerah Rekognisi Partisipasi Resiliensi Akomodasi Jumlah +Kabupaten 3.4 3.0 3.0 3.0 3.1 +Probolinggo +Kota Makassar 3.4 2.8 2.5 4.0 3.2 +Samarinda 3.4 2.5 3.0 3.0 3.0 +Parepare 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 +Rata-rata 3.5 3.1 3.1 3.4 3.2 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +5.2.2.3. Minoritas Agama/Kepercayaan +Tabel 24 +Skor Inklusi Sosial Kelompok Minoritas Agama/Kepercayaan +Nama Daerah Rekognisi Partisipasi Resiliensi Akomodasi Jumlah +Gunung Sitoli 3.5 3.2 3.3 3.7 3.4 +Kota Sorong 3.5 3.9 3.9 3.0 3.6 +Palembang 3.1 3.0 3.0 3.0 3.0 +Tangerang 3.5 3.0 3.0 3.0 3.1 +Kendari 3.5 3.5 4.0 4.0 3.8 +Semarang 4.0 3.8 4.0 4.0 4.0 +Kupang 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 +Blitar 3.5 3.0 3.5 4.0 3.5 +Palangkaraya 4.0 3.5 3.5 3.0 3.5 +Tanjung Pinang 3.5 3.0 3.0 3.0 3.1 +Jakarta Selatan 2.9 3.4 3.5 3.4 3.3 +Bengkulu 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 +Ambon 4.0 3.0 3.5 3.5 3.5 +Ternate 3.5 3.5 3.0 4.0 3.5 +Bandung 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 +Padang 3.0 4.0 3.0 4.0 3.5 +97 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Nama Daerah Rekognisi Partisipasi Resiliensi Akomodasi Jumlah +Denpasar 3.5 4.0 3.5 4.5 3.9 +Balikpapan 3.5 4.0 3.5 4.5 3.9 +Kab. Lombok 3.5 3.5 3.0 3.5 3.4 +Timur +Kota Probolinggo 3.2 3.4 3.3 3.4 3.3 +Kabupaten 3.2 3.4 3.2 3.3 3.3 +Probolinggo +Kota Makassar 3.0 3.5 3.2 3.5 3.3 +Samarinda 3.0 3.0 3.0 3.3 3.1 +Parepare 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 +Rata-rata 3.5 3.5 3.4 3.6 3.5 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +5.2.2.4. Masyarakat Adat +Tabel 25 +Skor Inklusi Sosial Masyarakat Adat di 12 Daerah +Nama Daerah Rekognisi Partisipasi Resiliensi Akomodasi Jumlah +Gunung Sitoli 4.0 3.0 3.0 3.0 3.3 +Kota Sorong 3.5 3.8 3.6 3.0 3.5 +Kendari 3.5 3.5 3.0 3.0 3.3 +Kabupaten 3.2 3.0 2.5 3.0 2.9 +Probolinggo +Palangkaraya 3.7 3.0 3.0 3.0 3.2 +Tanjung Pinang 3.5 3.5 2.5 2.7 3.1 +Bengkulu 3.6 3.0 3.0 3.1 3.2 +Ambon 3.7 3.5 3.0 3.0 3.3 +Ternate 3.7 3.0 3.0 3.0 3.2 +Denpasar 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 +Makassar 3.2 3.0 2.5 3.0 2.9 +98 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Nama Daerah Rekognisi Partisipasi Resiliensi Akomodasi Jumlah +Kabupaten 3.3 3.2 3.0 3.0 3.1 +Lombok Timur +Rata-rata 3.6 3.3 3.0 3.3 3.3 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +5.3. Tren dan Dinamika Inklusi Sosial di Daerah +1. Kota Tangerang – 3.4 +Tabel 26 +Akumulasi Skor Kota Tangerang +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.5 3.0 3.7 - +2 Hak atas pendidikan 3.9 3.7 3.8 - +3 Hak atas ekonomi 3.8 3.5 3.8 - +4 Hak atas keamanan 2.5 2.3 3.0 - +pribadi +5 Hak atas lingkungan 2.8 2.7 3.1 - +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.0 3.0 3.0 - +7 Hak atas pekerjaan 3.6 2.8 3.4 - +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.3 3.0 3.4 - +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.5 3.7 3.5 - +2 Partisipasi 4.0 4.0 3.0 - +99 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +3 Resiliensi 4.0 3.0 3.0 - +4 Akomodasi 3.5 4.0 3.0 - +Rata-Rata Variabel 2 3.8 3.7 3.1 - +Rata-Rata Keseluruhan +3.5 3.3 3.3 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.4 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Komitmen pemerintah Kota Tangerang dalam mendorong +peran strategis perempuan dalam pemerintahan dengan skor rata- +rata yaitu 3,4 dan pada indikator rekognisi perempuan diakomodir +melalui Perda No. 5 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender +(PUG). Implementasi kebijakan tersebut dikukuhkan melalui SOP +Penyelenggaraan PUG yang diterbitkan Dinas PPPA Kota Tangerang. +Keberadaan kebijakan ini menjadi booster dalam mewujudkan +pemerintahan maupun masyarakat yang responsif gender. Pemerintah +Kota Tangerang juga memiliki anggaran yang memadai dalam upaya +mendorong PUG dan perlindungan perempuan. +Tahun 2024, dalam rangka PUG dan pemberdayaan perempuan, +pemerintah kota mengalokasikan anggaran Rp. 2.924.078.300. +Akselerasi PUG juga terlihat melalui keberadaan anggaran sebesar +Rp. 863.635.100 guna sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan +di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. Keberadaan program +pemerintah Kota Tangerang berbanding lurus dengan pengalokasian +anggaran yang memadai dalam rangka mendorong PUG dan +perlindungan terhadap perempuan. Pemerintah Kota Tangerang telah +membangun Satuan Tugas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis +Masyarakat (PATBM) yang kini telah berjumlah 1.040 Satgas, Satgas +PPA di 13 kecamatan dengan ratusan personel terlatih. +Sementara itu skor 4,0 pada indikator resiliensi dan partisipasi +perempuan, dikontribusi oleh pemerintah kota yang mengalokasikan +anggaran memadai, seperti anggaran perlindungan perempuan +sebesar Rp. 1.223.175.520, lalu anggaran untuk advokasi kebijakan +dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan +perempuan kewenangan Kab/Kota sebesar Rp. 1.900.692.450, serta +100 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +anggaran sebesar sebesar Rp. 649.160.000 untuk penyedia layanan +pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan +Kab/Kota. +Namun demikian, keberadaan program maupun alokasi anggaran +yang memadai nyatanya tidak serta merta menghasilkan rasa aman +bagi perempuan. Sebab berbagai kasus kekerasan/ pelecehan terhadap +perempuan masih terjadi. Perluasan aktor dapat menjadi salah satu +alternatif melalui pelibatan masyarakat secara bermakna. Pelibatan +bukan hanya dilakukan untuk agenda-agenda pemerintah, tetapi juga +memberi dukungan dalam bentuk hibah agar elemen masyarakat dapat +melakukan berbagai agenda, sehingga perlindungan perempuan dapat +menjadi agenda bersama. +Dalam konteks disabilitas, skor 3,7 untuk komitmen pemerintah +Kota Tangerang terhadap pemenuhan hak-hak disabilitas dikukuhkan +melalui Perda No. 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, +dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Regulasi ini dapat +menjadi mercusuar untuk memastikan dan memandu pemerintah +maupun elemen masyarakat dalam memenuhi kebutuhan disabilitas di +Kota Tangerang. Pemerintah Kota Tangerang memberikan anggaran +yang cukup memadai guna pemenuhan hak-hak disabilitas. +Pemerintah mengalokasikan Rp. 3.312.939.050 guna program +rehabilitasi sosial dan Rp. 5.016.102.900 untuk program pemberdayaan +sosial tahun 2023, disabilitas termasuk penerima manfaatnya. +Pemenuhan kebutuhan sosial disabilitas juga dianggarkan Pemerintah +Kota Tangerang sebesar Rp. 179.449.500 yang dipergunakan guna +memenuhi alat-alat bantu bagi disabilitas. Berikut juga dalam ranah +pendidikan berupa BOSDA inklusif senilai 100 juta per tahun untuk +SD dan 200 juta per tahun untuk SMP. Pemerintah Kota Tangerang +memiliki sejumlah program berkaitan dengan alokasi berbagai alat +bantu bagi disabilitas berkaitan dengan skor 4,0. Sejak tahun 2023, +Pemko telah memfasilitasi bantuan alat disabilitas berupa 400 kursi +roda, 10 tongkat kaki 4, 30 walker, dan 15 alat bantu dengar selain +bantuan sosial disabilitas kepada total 1.061 penerima manfaat. +Dalam ranah pendidikan, perhatian pemerintah Kota Tangerang juga +diimplementasikan melalui pendidikan inklusif agar para disabilitas +juga dapat bersekolah dan menerima pendidikan sama seperti anak- +anak lain. +101 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Pemkot memfasilitasi total 66 sekolah inklusi yang terdiri +dari 53 SD dan 13 SMP di seluruh wilayah Kota Tangerang. +Namun demikian, kebijakan-kebijakan promotif itu belum cukup, +sepanjang kelompok disabilitas tidak ditempatkan sebagai subjek +atas pembangunan. Selain pemberian bantuan alat bantu tertentu +bagi disabilitas, peningkatan kapasitas terhadap disabilitas pada +dasarnya menjadi hal utama yang perlu dilakukan agar mereka +memiliki modal pengetahuan guna berpartisipasi dalam agenda- +agenda pemerintah. +Kemudian skor 3,5 dalam konteks indikator rekognisi +kelompok minoritas agama/kepercayaan, tergambar dari visi +pembangunan Kota Tangerang tetap memberikan ruang inklusi +sosial, di antaranya dalam program prioritas implementasi dan +aktualisasi pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan +dalam kehidupan bermasyarakat. Pelayanan publik maupun +tata kelola pemerintahan dilaksanakan dengan menggunakan +prinsip profesional dan berintegritas. Pemerintah Kota Tangerang +mengakomodir anggaran untuk isu keagamaan melalui program +pemberdayaan kelembagaan, kesejahteraan masyarakat sebesar +Rp. 9.006.487.961. Di dalamnya terdapat anggaran untuk SDM dan +organisasi keagamaan yang dibina. +Namun demikian, skor 3,0 untuk partisipasi minoritas +agama/kepercayaan dalam agenda pembangunan masih minim. +Sebagaimana kecenderungan di daerah lain, partisipasi minoritas +agama cenderung pada agenda sosial, seperti kerja bakti dan +donor darah. Hambatan-hambatan konvensional masih terjadi +bagi minoritas agama untuk berpartisipasi, seperti perizinan +rumah ibadah dan minimnya dialog dari pemerintah. Selain itu, +minimnya dialog dan ruang-ruang dalam agenda pembangunan +yang disediakan pemerintah kota terhadap kelompok minoritas +berimplikasi terhadap terbatasnya akses kelompok minoritas. +Toleransi hanya dipandang sebatas ada/tidaknya kasus intoleransi. +Sepanjang tidak terjadi kasus tersebut, maka pelibatan-pelibatan +kelompok minoritas akan terbatas dan cenderung berbasis individu +ketimbang merangkul secara lebih struktural. +102 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +2. Kota Palembang – 3.2 +Tabel 27 +Akumulasi Skor Kota Palembang +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perem-puan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.5 3.0 3.5 - +2 Hak atas pendidikan 3.8 3.5 3.7 - +3 Hak atas ekonomi 3.5 3.3 3.5 - +4 Hak atas keamanan 3.5 3.0 3.0 - +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.0 2.9 3.2 - +yang layak +6 Hak atas 3.3 3.1 3.5 - +kebudayaan +7 Hak atas pekerjaan 3.2 2.9 3.0 - +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.4 3.1 3.3 - +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perem-puan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.8 3.6 3.1 - +2 Partisipasi 3.0 3.0 3.0 - +3 Resiliensi 3.0 2.5 3.0 - +4 Akomodasi 3.0 3.0 3.0 - +Rata-Rata Variabel 2 3.2 3.0 3.0 - +Rata-Rata Keseluruhan +3.3 3.1 3.2 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.2 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +103 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Pemerintah Kota Palembang menaruh perhatian terhadap +perlindungan perempuan dan PUG dalam bentuk kebijakan dengan +skor 3,8 pada indikator rekognisi dengan adanya Perda No. 9 Tahun 2022 +tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Tindak Kekerasan, +serta Keputusan Walikota No. 309 Tahun 2024 tentang Driver +Pengarusutamaan Gender Kota Palembang. Perhatian pemerintah +terhadap isu-isu perempuan diwujudkan melalui penganggaran +terhadap program berupa PUG dan pemberdayaan perempuan sebesar +Rp. 390.000.000 pada tahun 2024 dan dianggarkan meningkat di tahun +berikutnya. Lalu program perlindungan perempuan yang dianggarkan +Rp. 160.000.000 tahun 2024 dan dianggarkan meningkat pada tahun +berikutnya yang diimplementasikan oleh DPPA. +Selain itu, program perlindungan perempuan juga diwujudkan +melalui sejumlah layanan pengaduan dari pemerintah melalui Dinas +DPPPA dan RSU Moehammad Hoesin. Namun demikian, skor skor +3,0 untuk indikator partisipasi di Kota Palembang masih memerlukan +penguatan partisipasi bermakna untuk kelompok perempuan pada isu- +isu pembangunan. Kelompok-kelompok seperti WCC Kota Palembang +maupun Solidaritas Perempuan perlu diberi ruang untuk mengambil +peran dan penguatan peran perempuan di ruang publik, begitu +pun pemerintah perlu memberikan ruang dan pelibatan kelompok +perempuan pada berbagai program dan kebijakan. +Dalam konteks disabilitas, visi inklusi sosial melalui terminologi +Madani telah diterjemahkan melalui program/kegiatan pemerintah +kota guna memberikan bantuan alat-alat terkait serta penguatan +kapasitas agar tetap produktif. Selain itu juga skor 3,6 pada indikator +rekognisi diperoleh melalui keberadaan Keputusan Walikota tentang +Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan. Pemerintah kota +juga mengalokasi anggaran berkaitan dengan disabilitas terakomodir +melalui program rehabilitasi sosial yang dianggarkan sebesar Rp. +1.838.842.429 pada tahun 2024. +Perhatian pemerintah Kota Palembang terhadap disabilitas +diakomodir melalui program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang +Disabilitas Terlantar di Luar Panti, di antaranya melalui penyediaan +berbagai alat bantu, penguatan akses dan layanan administratif, hingga +pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas +terlantar. Pemerintah Kota Palembang membagikan 150 alat bantu +pendengaran dan kursi roda, kepada para disabilitas di Kota Palembang +104 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +pada HUT Palembang tahun 2024. Namun demikian, belum adanya +regulasi mendasar atau aturan derivatif dari peraturan yang lebih +tinggi, yang menjamin hak-hak disabilitas di Kota Palembang +memperlihatkan pekerjaan rumah bagi pemerintah Kota Palembang. +Kondisi ini memperlihatkan kebijakan-kebijakan terkait belum secara +signifikan berasal dari kebutuhan disabilitas. Selain itu, keterlibatan +kelompok disabilitas terkendala berbagai faktor. Mulai dari minimnya +juru bahasa isyarat, ekonomi yang terbatas, hingga kapasitas SDM +yang secara pendidikan umumnya lulusan SD-SMP. Kondisi demikian +mengakibatkan kompleksitas faktor yang menyebabkan minimnya +partisipasi kelompok disabilitas di Kota Palembang. +Kemudian dalam konteks kelompok minoritas agama/ +kepercayaan, inklusi sosial telah menjadi spirit dalam visi Kota +Palembang. Terminologi “Madani” diartikan sebagai masyarakat yang +mengedepankan kesetaraan, transparansi, demokratis dan berkeadilan +sosial serta memiliki toleransi dalam pluralitas, partisipasi sosial +yang luas dan supremasi hukum. Dalam konteks minoritas agama/ +kepercayaan, jabaran misi ke-2 komitmen inklusi sosial dijamin melalui +perwujudan pranata sosial yang kokoh dan solid di tengah masyarakat +dengan sasaran Berkembangnya Nilai-Nilai Pri Kehidupan Umat +Beragama dan Budaya yang Mengayomi semua Elemen Masyarakat. +Alokasi berkaitan dengan isu-isu keagamaan termasuk ke dalam +program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, +Sosial, dan Budaya. Alokasi anggaran untuk program ini sebesar Rp. +205.763.500 pada tahun 2024. Selain itu, kegiatan keagamaan yang +dilaksanakan pemerintah dan jumlah tempat ibadah yang mendapat +bantuan pemerintah termasuk ke dalam indikator kinerja daerah. Hal +ini pada dasarnya positif membuka ruang perhatian pemerintah pada +kelompok minoritas agama. +Skor 3,1 pada indikator rekognisi terhadap kelompok minoritas +agama/keyakinan dipicu oleh untuk ketiadaan produk hukum yang +promotif terhadap pemajuan toleransi. Kondisi ini memperlihatkan +isu-isu toleransi belum mendapatkan perhatian serius layaknya isu- +isu kelompok rentan lainnya, seperti perlindungan perempuan. +Favoritisme terhadap kelompok agama mainstream cenderung +mengakibatkan keleluasaan partisipasi tetap berada di kelompok +mayoritas. Keterlibatan minoritas cenderung di agenda-agenda sosial +karitatif, bukan partisipasi substantif dalam pembangunan. Jika pun +105 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +terdapat keterlibatan, keterlibatan kelompok minoritas pun juga +cenderung representasi personal bukan pelibatan kelembagaan yang +berdampak luas bagi organisasi. +3. Kota Probolinggo – 3.4 +Tabel 28 +Akumulasi Skor Kota Probolinggo +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.3 3.0 3.7 - +2 Hak atas pendidikan 3.7 3.6 3.5 - +3 Hak atas ekonomi 3.5 3.2 3.5 - +4 Hak atas keamanan 2.9 2.7 2.9 - +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.5 3.5 3.4 - +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.3 3.1 3.2 - +7 Hak atas pekerjaan yang 3.3 2.8 3.4 - +layak +Rata-Rata Variabel 1 3.4 3.1 3.4 - +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.7 3.8 3.2 - +2 Partisipasi 3.7 3.3 3.4 - +3 Resiliensi 3.6 3.0 3.3 - +4 Akomodasi 3.6 3.8 3.4 - +Rata-Rata Variabel 2 3.7 3.5 3.3 - +Rata-Rata Keseluruhan +3.5 3.3 3.3 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.4 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +106 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Tagline Kota Probolinggo sebagai Kota Inklusif berimplikasi pada +ikhtiar yang diaktualisasikan dalam beberapa program dan kebijakan +konkret pemerintah kota dalam memastikan inklusivitas, terutama +bagi kelompok perempuan dan disabilitas. Skor 3,7 untuk indikator +rekognisi perempuan didukung oleh adanya regulasi yang progresif +dan konsistensi pada tataran implementasi. Perda No. 2 Tahun +2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Perda No. 10 Tahun +2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak +direalisasikan dalam beberapa program dan inovasi. Misalnya, inovasi +PAMAN KOPROL RAMAH GEDSI (Penertiban dan Pengamanan +Ramah GEDSI) yang mengintegrasikan prinsip GEDSI dalam setiap +kebijakan dan operasi Satpol PP. PAMAN KOPROL RAMAH +GEDSI ini memastikan bahwa kebijakan dan tindakan Satpol PP +selaku garda terdepan dalam pelaksana penegakan peraturan daerah +tidak mendiskriminasi kelompok rentan seperti perempuan, anak- +anak, disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. “Buku Pedoman +Penertiban dan Pengamanan Kota Probolinggo Ramah GEDSI” yang +telah disosialisasikan ke seluruh anggota Satpol PP menjadi wujud +konkret perhatian Pemerintah Kota Probolinggo untuk memastikan +terciptanya lingkungan kota yang aman, nyaman, dan inklusif. +CARING GEDSI (Bincang Ringan Gender dan Sosial Inklusi) +juga menjadi inisiatif Kota Probolinggo sebagai sarana edukasi dan +informasi kepada masyarakat tentang kesetaraan gender dan sosial +inklusi dalam pembangunan dengan skor 3,7 pada indikator partisipasi +sehingga masyarakat mengetahui dan memahami akses, partisipasi, +kontrol, serta manfaat pembangunan dalam mewujudkan kesetaraan +gender dan inklusi sosial. Kegiatan CARING GEDSI dilaksanakan +sekali dalam seminggu secara daring dan luring. Meskipun, kegiatan +ini masih lebih banyak berfokus pada isu seputar kesehatan dan +pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Pembahasan tentang isu +lainnya terutama dimensi politik, lingkungan, ekonomi, mestinya juga +menjadi tema yang diangkat dalam serial program CARING GEDSI +oleh Pemerintah Kota Probolinggo. +Beragamnya inovasi program yang dijalankan oleh Pemerintah +Kota juga relevan dengan kuatnya daya dukung sosial terhadap +kelompok perempuan. Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata, Relawan +SAPA (Sahabat Perempuan dan Anak), KWT (Kelompok Wanita +Tani), KIM (Kelompok Informasi Masyarakat, PAPESA (Perkumpulan +107 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Peduli Sampah) merupakan beberapa komunitas di Kota Probolinggo +yang menjadi wadah kelompok perempuan untuk berpartisipasi dan +berproses dalam pemberdayaan. Tidak hanya pada level masyarakat, +beberapa kegiatan pemberdayaan perempuan juga berangkat dari +program pemerintah kota. Pelatihan kepada perempuan kepala +keluarga (PEKKA) oleh Dinas Sosial PPPA, pameran UMKM oleh +DKUPP, kelas pelatihan menjahit dan tata rias khusus perempuan oleh +Disnaker, hingga Job Market Fair oleh Disnaker merupakan beragam +program inisiasi pemerintah kota dalam meningkatkan akses terhadap +pekerjaan bagi kelompok perempuan di Kota Probolinggo. Tidak hanya +pada sektor informal, kesempatan bagi perempuan dalam memperoleh +promosi dan pengembangan karir dalam institusi pemerintahan di +Kota Probolinggo juga cukup besar. Dari total 30 jabatan di eselon +II di Pemerintahan Kota Probolinggo, 37% di antaranya (11 orang) +diduduki oleh perempuan. Sementara perempuan yang menduduki +jabatan eselon III telah mencapai 60%. +Pada konteks partisipasi politik, pemerintah kota telah cukup +progresif melalui beberapa program dalam rangka meningkatkan +keterlibatan perempuan dalam kegiatan-kegiatan politik. Pertama, +kegiatan pendampingan partisipasi perempuan dalam pemilu dengan +melibatkan 84 orang perempuan dari organisasi perempuan, LPM +perempuan dan kader PKK. Kedua, sosialisasi pemilih dalam pemilu +yang telah menyasar pada 70 orang perempuan sebagai penerima +manfaat. Ketiga, pelaksanaan kegiatan reses dengan mengundang +100 orang konstituen pada masing-masing anggota dewan dengan +porsi keterlibatan perempuan sebesar 38% dan disabilitas sebesar +2%. Keempat, kegiatan advokasi kebijakan pengawasan pemilu +yang partisipatif dengan melibatkan organisasi perempuan dan +LPM perempuan sejumlah 75 orang. Sekalipun secara kuantitatif +telah melibatkan perempuan secara signifikan, namun partisipasi +bermakna yang terefleksi dari sejauh mana aspirasi perempuan +didengarkan, dipertimbangkan, hingga diadopsi perlu menjadi +catatan bagi pemerintah guna mewujudkan partisipasi yang lebih +substantif. +Pada subjek penelitian disabilitas skor rata-ratanya adalah 3,3. +Pemerintah Kota melalui Bappeda menyusun Peta Jalan (Road Map) +Kota Probolinggo menuju Kota Ramah Disabilitas Tahun 2025-2029. +Selain Peta Jalan, beberapa program juga telah perlahan dijalankan dalam +108 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +mencapai Kota Probolinggo yang inklusif. Misalnya, Kelurahan Peduli +Disabilitas, Musyawarah Kelompok Perempuan dengan Kelompok +Disabilitas, hingga SIPINTAS (Inovasi Pendampingan Penyandang +Disabilitas). Mainstreaming inklusivitas tidak hanya dijalankan oleh +pemerintah pada tataran eksekutif maupun legislatif, namun juga oleh +cabang yudisial. SIPINTAS menjadi bentuk inisiasi yang diluncurkan +Pengadilan Agama Kota Probolinggo dalam memastikan pelayanan +peradilan yang inklusif bagi seluruh warga Kota Probolinggo. +Implementasi dari inovasi ini di antaranya adalah adanya petugas +khusus yang mendampingi serta mengurus semua kebutuhan para pihak +dari kelompok disabilitas serta ketersediaan juru bahasa isyarat yang +mempermudah kelompok disabilitas selama berperkara di Pengadilan +Agama Kota Probolinggo. Di lingkungan birokrasi, Pemerintah Kota +menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat bagi pegawai ASN yang +bekerja di sektor layanan publik. Namun demikian, inovasi inklusi +yang digagas oleh Pemerintah Kota Probolinggo belum sepenuhnya +menyasar keseluruhan kelompok rentan. +Pada konteks minoritas agama/kepercayaan dengan rata-rata skor +3,3. Sekalipun belum pernah terjadi konflik agama yang muncul di +permukaan, namun beberapa kelompok minoritas agama/kepercayaan +masih belum sepenuhnya mendapat ruang-ruang partisipasi terutama +dalam hal kegiatan formal struktural. Misalnya, komunitas Syiah di +Kota Probolinggo yang cukup aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial +seperti sunatan massal, pelatihan public speaking, hingga program +Sekolah Janda dan Anak Yatim. Dari berbagai kegiatan positif tersebut, +Pemerintah Kota Probolinggo belum pernah melibatkan komunitas +Syiah untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang +diselenggarakan oleh Pemerintah Kota. +Padahal, eksistensi komunitas Syiah di Kota Probolinggo +cukup banyak, yaitu mencapai sekitar 2.300 orang. Pendataan +hingga pelibatan yang lebih bermakna dengan lebih mengafirmasi +kelompok minoritas menjadi catatan penting yang mesti dilakukan +oleh Pemerintah Kota Probolinggo. Minimnya organisasi masyarakat +sipil yang bergerak untuk isu pluralisme agama dan toleransi, sikap +masyarakat yang cenderung tidak acuh pada isu jaminan kebebasan +beragama, hingga minimnya kolaborasi pemerintah dengan kelompok +masyarakat untuk program-program keagamaan juga menjadi +catatan bagi Pemerintah Kota mencetak terobosan-terobosan dalam +109 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +meningkatkan iklim inklusi terhadap kelompok minoritas agama/ +kepercayaan sebagaimana berbagai progresivitas yang telah dilakukan +Pemerintah Kota Probolinggo terhadap kelompok perempuan dan +disabilitas. +4. Kota Bandung – 3.6. +Tabel 29 +Akumulasi Skor Kota Bandung +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.5 3.0 3.8 - +2 Hak atas pendidikan 3.8 3.6 4.0 - +3 Hak atas ekonomi 3.8 3.3 3.8 - +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 3.5 - +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.6 3.0 3.0 - +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.5 3.2 3.7 - +7 Hak atas pekerjaan 3.5 2.7 3.7 - +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.5 3.1 3.6 - +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 4.0 3.9 4.0 - +2 Partisipasi 4.0 3.2 4.0 - +3 Resiliensi 4.0 3.5 3.9 - +4 Akomodasi 3.7 4.0 4.0 - +Rata-Rata Variabel 2 3.9 3.7 4.0 - +110 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Rata-Rata Keseluruhan +3.7 3.4 3.8 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.6 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Kota Bandung terus menunjukkan komitmennya dalam +mendukung kesetaraan gender dan inklusi sosial dengan skor pada +indikator rekognisi pada angka 4,0 untuk kebijakan dan program +strategis. Peraturan Walikota Nomor 1146 Tahun 2018 tentang Rencana +Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender serta Peraturan Walikota +Nomor 1349 Tahun 2018 tentang Perencanaan Penganggaran Responsif +Gender menjadi pijakan penting untuk mendorong pengarusutamaan +gender (PUG) di semua sektor pembangunan. Program seperti +pendidikan politik untuk perempuan, pelatihan vokasional, hingga +upaya pencegahan kekerasan berbasis keluarga melalui program +Senandung Perdana, yang melibatkan Sekolah Ayah, Sekolah Ibu, dan +Sekolah Keluarga, adalah wujud nyata dari visi ini. +Di sisi lain, skor 3,7 untuk akomodasi yang layak dimana +pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) masih +memerlukan perbaikan, terlihat dari minimnya penyelesaian kasus +di pengadilan. Data UPTD PPA hingga akhir Oktober 2024 mencatat +176 pelapor dengan 345 bentuk kekerasan, menunjukkan mayoritas +korban mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Tingginya jumlah +laporan ini mencerminkan meningkatnya kesadaran korban, tetapi +juga menegaskan perlunya evaluasi kebijakan untuk memastikan +perlindungan perempuan yang lebih efektif, didukung sinergi organisasi +perempuan dan komunitas lokal. +Kota Bandung menargetkan zero case kekerasan dan diskriminasi +sebagai bagian dari visinya menuju masyarakat yang lebih inklusif. +Untuk mencapainya, langkah-langkah seperti evaluasi yang terukur, +dengan skor 3,0 untuk hak atas keamanan pribadi, penguatan ruang +publik yang aman dan nyaman harus menjadi prioritas, terlebih Kota +Bandung menjadi kota pariwisata baik domestik maupun mancanegara. +Kasus pelecehan dan tindakan yang merendahkan perempuan +memerlukan perhatian dan tindakan serius dari Pemerintah Kota, +dengan memastikan ruang publik bebas dari kekerasan dan diskriminasi +111 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +sebagai wujud komitmen terhadap kesetaraan gender dan perlindungan +hak asasi manusia. +Bagi penyandang disabilitas, dengan rata-rata skor adalah +3,4 adalah tantangan yang harus dijawab oleh Kota Bandung. +Tantangan aktual yang dihadapi adalah akses terhadap infrastruktur +dan layanan publik yang masih terbatas. Selain itu, skor 3,0 untuk +hak atas lingkungan yang layak, dipicu oleh belum tersedianya +toilet khusus disabilitas, guiding block dan akses ruang ibadah yang +sesuai dengan Perwali Nomor 120 Tahun 2022. Meskipun telah ada +regulasi progresif seperti Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 +tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, +dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 5 Tahun 2024 tentang +Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi dalam Perlindungan dan +Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, realisasinya masih jauh +dari harapan. +Penyandang disabilitas di Kota Bandung masih menghadapi +eksklusi sosial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk +perundungan di lingkungan sekitar dan di ruang pendidikan. +Permasalahan yang belum terselesaikan dari masa ke masa adalah +akomodasi yang layak, aksesibilitas transportasi umum, trotoar yang +rusak, halte dengan kondisi buruk dan fasilitas publik yang tidak +ramah disabilitas menjadi hambatan besar bagi mobilitas mereka. +Sementara upaya untuk meningkatkan keterampilan penyandang +disabilitas agar dapat bersaing di pasar kerja formal perlu terus +diperkuat. Hal ini termasuk optimalisasi implementasi ketentuan +kuota tenaga kerja sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun +2016. +Meski demikian, Kota Bandung terus mengupayakan berbagai +solusi melalui kemitraan dengan dunia usaha untuk mendukung +kemandirian penyandang disabilitas. Kota Bandung juga terus +berupaya meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas +melalui program seperti rehabilitasi sosial, layanan Yes Jitu. +Peringatan Hari Disabilitas Internasional juga menjadi langkah +untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, perubahan +signifikan hanya dapat dicapai dengan melibatkan penyandang +112 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +disabilitas secara langsung dalam perencanaan, pembangunan dan +evaluasi kebijakan serta program, memastikan bahwa semua aspek +kebutuhan mereka terpenuhi dengan inklusif bukan hanya bersifat +pemenuhan kuota apalagi hanya bersifat seremonial. +Kota Bandung telah mengambil langkah besar yang patut +diapresiasi dalam pengakuan administratif terhadap keberagaman +dengan rata-rata skor adalah 3,8. Langkah ini diwujudkan melalui +implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU- +XIV/2016, yang mengakui hak penganut kepercayaan untuk +mencantumkan aliran kepercayaan mereka di kolom agama pada KTP. +Kota Bandung menerapkan putusan ini melalui Peraturan Walikota +Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pengisian Kolom Agama pada KTP bagi +Penganut Kepercayaan. Kebijakan ini menjadi capaian penting karena +mengurangi diskriminasi administratif terhadap penganut kepercayaan +sejak tahap paling awal. Namun, perlu dilakukan monitoring dan +evaluasi untuk memastikan bahwa seluruh penganut kepercayaan telah +diperbarui data kolom agama pada KTP-nya. +Langkah progresif juga diiringi dengan kebijakan yang lebih +inklusif terhadap kelompok minoritas. Beberapa kebijakan lanjutan +yang dibutuhkan adalah memastikan kesetaraan hak dan kebebasan +bagi komunitas Syiah dalam merayakan Hari As-Syura. Program +deteksi dini potensi konflik pada perayaan Hari As-Syura oleh +komunitas Syi’ah, yang meski bertujuan baik, tetapi dapat memperkuat +stigma dan memunculkan kesan pengawasan berlebihan. Hal ini +menunjukkan perlunya pendekatan berbasis inklusi dan sensitif +terhadap keberagaman. +Tantangan lain, seperti diskriminasi dalam pendidikan, +inkonsistensi pencatatan administrasi sipil, serta rendahnya sosialisasi +hak bagi penganut kepercayaan, juga memerlukan perhatian khusus. +Pelatihan keberagaman bagi aparat pemerintah serta penguatan +sosialisasi di akar rumput menjadi langkah penting untuk memastikan +perlindungan yang setara dan efektif bagi semua masyarakat. +113 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +5. Kota Sorong – 3.2 +Tabel 30 +Akumulasi Skor Kota Sorong +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 2.8 2.5 3.5 3.7 +2 Hak atas pendidikan 3.0 2.7 3.0 3.0 +3 Hak atas ekonomi 2.8 2.3 3.0 3.5 +4 Hak atas keamanan 2.7 2.6 2.9 3.2 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.5 2.8 3.7 3.7 +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.4 3.2 3.7 3.8 +7 Hak atas pekerjaan 2.5 2.4 3.8 3.6 +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.0 2.6 3.4 3.5 +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.0 2.9 3.5 3.5 +2 Partisipasi 3.0 2.6 3.9 3.8 +3 Resiliensi 3.0 2.5 3.9 3.6 +4 Akomodasi 3.0 3.5 3.0 3.0 +Rata-Rata Variabel 2 3.0 2.9 3.6 3.5 +Rata-Rata Keseluruhan +3.0 2.8 3.5 3.5 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.2 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +114 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Kota Sorong, dikenal sebagai pintu gerbang utama menuju Papua +Barat, menyimpan berbagai tantangan bagi masyarakat rentan. Bagi +perempuan di Sorong, isu kekerasan masih menjadi tantangan besar bagi +semua pihak. Studi IISI memberikan rata-rata skor untuk perempuan +adalah 3,0. Meskipun terdapat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 +tentang Pembentukan UPTD-PPA, skor 2,8 diberikan karena hak atas +lingkungan yang layak dengan angka kekerasan terhadap perempuan +dan anak yang tinggi. Pada 2022-2023 saja, tercatat 125 kasus kekerasan, +mulai dari KDRT, kekerasan non-KDRT, hingga kekerasan seksual. +Tidak hanya itu, insiden serius seperti pembakaran seorang perempuan +ODGJ karena tuduhan penculikan anak di tahun 2023 menunjukkan +bagaimana rendahnya edukasi publik dapat memperburuk kondisi +kerentanan ini. Ditambah lagi, kuatnya patriarki dan minimnya +pemahaman tentang pengarusutamaan gender membuat perempuan +di Kota Sorong kerap terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang. +Dengan demikian, regulasi perlu dikuatkan, serta sosialisasi, edukasi +kepada masyarakat serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum +agar responsif dan sensitif terhadap isu perempuan dan gender. Kota +Sorong memiliki potensi besar untuk menjadi pilot inklusivitas di +Papua Barat, jika mampu mengintegrasikan pendekatan perlindungan +dan pemberdayaan secara holistik bagi setiap kelompok rentan. +Pada kelompok disabilitas, meskipun telah diterbitkan Perda No. +11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan +Hak Penyandang Disabilitas, tantangan dalam penyediaan akomodasi +yang layak dan aksesibilitas fisik serta nonfisik tetap menjadi persoalan. +Infrastruktur seperti trotoar, guiding block, dan fasilitas publik lainnya +masih belum ramah disabilitas. Bantuan seperti alat bantu dan program +sosial lainnya direncanakan pada tahun 2024, tetapi keberlanjutannya +masih belum bisa dipastikan sehingga menyisakan kekhawatiran. +Diskriminasi dan keterbatasan lapangan kerja formal masih menjadi +hambatan besar, sementara mekanisme perlindungan, pemulihan, dan +pemberdayaan belum optimal. Kolaborasi komunitas seperti Dignity +INKLUSI dengan pemerintah merupakan langkah positif yang harus +terus diperkuat untuk mencapai inklusivitas yang lebih baik. +Kota Sorong dikenal dengan toleransinya yang cukup baik +terhadap keberagaman agama/kepercayaan. Namun, penyediaan +ruang ibadah untuk kelompok agama minoritas seperti Konghucu, +Hindu, dan Buddha masih terbatas. Pasca bencana tanah longsor +115 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +di objek wisata Vihara Klademak 2 pada Agustus 2024, perhatian +dari pemerintah daerah sangat diperlukan. Kondisi tempat dan jalan +menuju vihara, yang juga berfungsi sebagai rumah ibadah dan objek +wisata religi, dinilai dapat berbahaya, terutama saat hujan. Program +inklusivitas yang mencakup ruang ibadah dan partisipasi minoritas +dalam kegiatan sosial perlu ditingkatkan agar sejalan dengan visi +pluralisme. Meskipun insiden isolasi sosial terhadap minoritas agama +sangat jarang terjadi, ada kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur +publik yang mendukung praktik beragama dengan lebih baik, termasuk +kebijakan pemerintah daerah yang lebih inklusif. +Sebagai suku asli di Kota Sorong, masyarakat adat Moi tidak +tergolong kelompok rentan. Melalui Peraturan Walikota Sorong +(Perwali) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Suku, Sub Suku, +Alokasi Kursi Daerah Pengangkatan Kota Sorong yang diundangkan di +Kota Sorong, alokasi 8 kursi itu adalah milik Suku Moi dan Sub Suku +Moi Kelim. Namun pada awal Januari 2025 terdapat pengurangan +menjadi 5 kursi, sehingga mengundang protes dari Suku Moi. +Dukungan institusional dan pengembangan kapasitas melalui +lembaga seperti Yayasan Pusaka Jakarta, Jerat Papua, dan Ekonusa +perlu terus didorong. Dengan keterlibatan yang kuat dalam penyusunan +Perda dan naskah akademik, masyarakat adat menjadi aktor penting +dalam pembangunan daerah. Partisipasi ini harus diimbangi dengan +langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlanjutan wilayah adat +dan memastikan bahwa hak-hak masyarakat adat diakomodasi dalam +kebijakan daerah. +6. Kota Ternate – 3.3 +Tabel 31 +Akumulasi Skor Kota Ternate +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.0 2.7 3.7 3.0 +2 Hak atas pendidikan 3.1 2.9 3.2 3.0 +116 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +3 Hak atas ekonomi 3.0 2.5 3.5 3.0 +4 Hak atas keamanan 3.5 3.0 3.1 3.2 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.8 2.7 3.7 3.5 +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.7 3.2 3.8 3.8 +7 Hak atas pekerjaan 3.4 2.5 3.8 3.4 +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.4 2.8 3.5 3.3 +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 4.0 3.4 4.0 3.7 +2 Partisipasi 3.5 3.0 3.0 3.0 +3 Resiliensi 3.5 3.5 3.5 3.0 +4 Akomodasi 3.7 3.5 3.5 3.0 +Rata-Rata Variabel 2 3.7 3.4 3.5 3.2 +Rata-Rata Keseluruhan +3.5 3.1 3.5 3.2 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.3 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Kota Ternate, yang terletak di Provinsi Maluku Utara memperoleh +skor 3,3 dalam studi IISI, menunjukkan komitmen awal dalam +mewujudkan inklusi sosial dan kesetaraan gender melalui berbagai +kebijakan dan program. Pemerintah telah mengesahkan sejumlah +regulasi penting, seperti Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun +2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Perempuan dan +Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Daerah Kota Ternate No. 12 +Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan +Daerah. Selain itu, Peraturan Walikota Ternate No. 54 Tahun 2022 +mendukung pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak +di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. +117 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Sedangkan Keputusan Walikota Ternate Nomor 121/II.9/KT/2022 +menetapkan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di +tingkat kelurahan. +Berbagai program pemberdayaan perempuan juga telah +dilaksanakan dengan skor 3,5 untuk partisipasi bermakna, termasuk +pelatihan keterampilan bagi perempuan penyintas kekerasan. Salah +satu inisiatif unggulan adalah program Industri Rumahan yang +melibatkan penyintas perempuan untuk meningkatkan kemandirian +ekonomi. Program ini, yang dijalankan melalui kerja sama dengan +Kementerian Sosial, mendukung perempuan penyintas melalui +pelatihan keterampilan, bantuan peralatan usaha, dan motivasi untuk +mandiri. Langkah ini tidak hanya memperkuat peran mereka dalam +masyarakat, tetapi juga membantu mereka pulih dari trauma serta +membangun masa depan yang lebih baik. +Meski telah banyak kemajuan, tantangan masih melekat +pada penguatan perspektif PUG dan perlindungan perempuan di +ruang privat dan publik. Pada 2024 terhitung mulai Januari sampai +November 2024, tercatat 73 kasus kekerasan terhadap perempuan di +Ternate, angka tertinggi di Maluku Utara. Hal ini menunjukkan bahwa +meskipun program telah berjalan, kesadaran masyarakat mengenai +pentingnya keadilan gender dan penghapusan kekerasan terhadap +perempuan masih perlu terus ditingkatkan. Dengan sinergi yang baik +antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, +Kota Ternate berpotensi menjadi kota percontohan dalam membangun +masyarakat yang inklusif dan setara. +Kota Ternate terus berkomitmen mewujudkan inklusi sosial +bagi penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program +strategis dengan rata-rata skor 3,4 pada indikator rekognisi pada studi +IISI. Beragam regulasi telah disahkan untuk melindungi hak-hak +disabilitas, seperti Peraturan Walikota Ternate No. 53 Tahun 2023 +tentang Komisi Daerah Disabilitas, Peraturan Walikota Ternate No. 11 +Tahun 2024 mengenai Unit Layanan Disabilitas, dan Peraturan Daerah +Kota Ternate No. 2 Tahun 2021 tentang Penyediaan Aksesibilitas untuk +Penyandang Disabilitas. Meskipun demikian, tantangan signifikan tetap +ada, seperti keterbatasan fasilitas aksesibilitas di kantor pemerintahan +dan bandara serta distribusi bantuan sosial yang sering kali tidak tepat +sasaran akibat pendataan yang belum optimal. +118 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Pada sektor pendidikan, keterbatasan infrastruktur dan tenaga +pendidik menjadi hambatan besar, dengan hanya tiga SLB di Maluku +Utara yang melayani hingga tingkat SMA. Hal ini menyebabkan anak- +anak penyandang disabilitas sulit melanjutkan ke perguruan tinggi +meski memiliki potensi. Program pelatihan pemerintah pun sering +kali tidak melibatkan kelompok disabilitas, sehingga program tersebut +kurang relevan dengan kebutuhan mereka. Diperlukan kolaborasi lebih +lanjut dengan multipihak, seperti organisasi penyandang disabilitas +di Kota Ternate seperti HWDI, PPDI, GERKATIN, PERTUNI untuk +memastikan kebutuhan spesifik mereka dapat dipenuhi dengan efektif. +Toleransi agama di Kota Ternate relatif tinggi dan tercermin dalam +sikap saling mendukung antarumat beragama. Keberagaman agama di +Kota Ternate mendapat perhatian penting, dengan masyarakat tidak +hanya menerima keberagaman, tetapi juga menghidupkan kerukunan +melalui berbagai kegiatan lintas agama. Misalnya, pada perayaan Idul +Fitri dan Idul Adha, umat gereja ikut membantu dalam acara wudhu +dan menyediakan minuman untuk umat Muslim, sebuah bentuk +praktik toleransi yang nyata. Bahkan, terdapat perayaan Natal di +sekolah-sekolah yang tidak hanya diikuti oleh umat Kristen, tetapi juga +dihormati oleh umat agama lain. Pemerintah Kota Ternate juga telah +mengadopsi Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2019 tentang Kebijakan +Pengembangan Toleransi dan Kerukunan Agama. Dengan adanya +regulasi tersebut, kota ini berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran +masyarakat tentang pentingnya kerukunan antar umat beragama dan +menjaga lingkungan yang harmonis. +Masyarakat adat di Kota Ternate, khususnya yang terhubung +dengan Kesultanan Ternate, memiliki kontribusi penting dalam sejarah +dan budaya lokal, namun masih menghadapi tantangan. Sebagian +masyarakat adat belum sepenuhnya mendapatkan akses yang optimal +terhadap pendidikan, layanan administratif, dan dukungan ekonomi. +Meskipun telah ada regulasi seperti Perda No. 9 Tahun 2009 tentang +Perlindungan Hak Masyarakat Adat dan Peraturan Walikota Ternate +No. 12 Tahun 2022 terkait Pemulihan Wilayah Adat serta penguatan +eksistensi Kesultanan Ternate sehingga tidak hanya bersifat simbolis, +implementasinya memerlukan penguatan lebih lanjut. Akses pendidikan +untuk masyarakat adat sebagian besar masih terbatas hingga tingkat +SMP, dan kendala dalam memperoleh layanan dasar, seperti dokumen +administrasi kependudukan, juga masih menjadi perhatian. +119 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +7. Kota Ambon – 3.3 +Tabel 32 +Akumulasi Skor Kota Ambon +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.0 2.8 3.7 3.2 +2 Hak atas pendidikan 3.2 3.0 3.4 3.2 +3 Hak atas ekonomi 3.0 2.5 3.5 3.3 +4 Hak atas keamanan 2.7 2.5 3.5 3.2 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.8 3.0 3.4 3.4 +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.5 3.1 3.8 3.8 +7 Hak atas pekerjaan 3.2 2.5 3.6 3.4 +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.2 2.8 3.6 3.4 +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.9 3.4 3.0 3.7 +2 Partisipasi 3.6 3.0 3.0 3.5 +3 Resiliensi 3.7 3.5 3.0 3.0 +4 Akomodasi 3.7 3.5 3.0 3.0 +Rata-Rata Variabel 2 3.7 3.4 3.0 3.3 +Rata-Rata Keseluruhan +3.5 3.1 3.3 3.3 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.3 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +120 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Kota Ambon, dengan sejarah panjang keragamannya yang +kaya, terus berupaya mendorong inklusi sosial sebagai bagian dari +pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Ambon telah +mengimplementasikan sejumlah regulasi untuk meningkatkan inklusi +sosial bagi perempuan, seperti Perwali Kota Ambon No. 18 Tahun +2021 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan +dan Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan +Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Selain itu, operasional +Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak +(UPTD PPA) diatur melalui Perwali No. 44 Tahun 2023. Kegiatan +sosialisasi yang melibatkan lembaga pemerintah dan masyarakat turut +mendukung kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan +perempuan dan anak. +Namun, tantangan untuk pemajuan partisipasi perempuan di +bidang politik yang masih rendah menjadi tantangan bagi Kota Ambon. +Dalam Pemilu 2024, hanya ada 6 anggota parlemen perempuan dari +34 anggota parlemen yang terpilih, menunjukkan dominasi budaya +patriarki dan tingkat penerimaan terhadap calon perempuan. Yayasan +Rumah Generasi turut mendorong pembentukan Pokja Inklusi di +tingkat desa, dan saat ini telah ada empat desa dengan Peraturan Desa +tentang inklusi sosial. Namun, upaya ini masih menghadapi kendala, +seperti minimnya alokasi dana desa untuk pelaksanaan program- +program yang mendukung perempuan. +Pada tingkat masyarakat, kegiatan kampanye seperti 16 Hari +Anti Kekerasan terhadap Perempuan memperkuat dukungan bagi +kelompok rentan. Jejaring lintas organisasi pemerintah, LSM, dan +masyarakat semakin kuat, khususnya melalui pembentukan lembaga +berbasis masyarakat untuk perlindungan perempuan di tingkat desa. +Namun, upaya ini harus terus diperkuat untuk mengatasi norma- +norma sosial yang diskriminatif dan meningkatkan akses perempuan +terhadap layanan dan pengambilan keputusan. +Kota Ambon memiliki Perda No. 5 Tahun 2023 tentang +Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai +landasan hukum. Partisipasi publik dalam penyusunan perda ini yang +cukup tinggi, mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya +hak-hak disabilitas. Pemkot Ambon juga bekerja sama dengan +Kementerian Sosial untuk menyediakan alat bantu bagi penyandang +disabilitas, seperti kursi roda dan alat pendengaran, yang telah disalurkan +121 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +kepada 20 penerima pada tahun 2024. Meski begitu, akomodasi yang +layak, aksesibilitas infrastruktur, termasuk trotoar dan fasilitas publik, +masih belum memadai. Upaya pemberdayaan melibatkan pelatihan +keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, seperti +menjahit menjadi salah satu upaya yang sudah dilakukan. Program kerja +sama dengan Sentra Bahagia Ternate telah melatih anak-anak disabilitas, +dan produk mereka dipamerkan di Pemkot Ambon. Dukungan sektor +swasta, seperti perekrutan karyawan disabilitas di Alfamidi dan Adira, +memberikan peluang kerja bagi kelompok ini. Namun, stigma sosial +terhadap disabilitas, termasuk mereka yang hidup dengan kusta, masih +menjadi tantangan utama yang menghambat inklusi. +Kasus kusta di Ambon terus meningkat setiap tahunnya, +termasuk pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Berdasarkan data, +jumlah penderita pada 2021 hingga 2023 tercatat sebanyak 80, 72, +dan 95 orang. Hasil penelitian Tim Identifikasi Tanda-Tanda Mata, +Ekstremitas Kulit pada Penderita Kusta (KATAMATAKU) Fakultas +Kedokteran Universitas Indonesia (UI) menyoroti pentingnya +kesadaran masyarakat bahwa kusta masih menjadi ancaman di tengah +mereka. Penyakit ini tidak boleh dianggap sepele, karena jika tidak +ditangani tepat waktu, kusta dapat menyebabkan kecacatan permanen +pada tangan, kaki, atau mata. +Sebagai bentuk respon, Yayasan Rumah Generasi dan Yayasan +BaKTI melalui program INKLUSI, bekerja sama dengan Dinas +Kesehatan Kota Ambon, aktif melakukan pemetaan dan skrining +untuk mendeteksi kasus baru. Upaya ini bertujuan mencegah dampak +lebih lanjut, termasuk disabilitas yang dapat memperkuat stigma +negatif terhadap penderita kusta. Stigma dan diskriminasi masih +menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh para pasien, keluarga, dan +lingkungan sekitar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik +dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ini, baik dalam +aspek medis maupun sosial. +Kendala terbesar yang dihadapi adalah kurangnya data yang +akurat tentang jumlah dan kebutuhan penyandang disabilitas dengan +ragam disabilitas. Pendataan yang ada cenderung tidak akurat atau +tidak terintegrasi. Yayasan Rumah Generasi menggunakan template +pendataan model Washington untuk meningkatkan kualitas data. +Meski demikian, perbaikan data tetap diperlukan untuk mendukung +122 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +advokasi kebijakan dan perencanaan layanan yang lebih inklusif. +Kesadaran masyarakat juga perlu terus dibangun untuk menghilangkan +stigma terhadap penyandang disabilitas, termasuk melalui kampanye +seperti “Ambon Ku Bestie, Ambon Bebas Stigma Kusta.” +Kota Ambon memiliki sejarah konflik antaragama, namun dalam +beberapa tahun terakhir, upaya menuju rekonsiliasi dan penguatan +inklusi sosial bagi kelompok minoritas agama/keyakinan semakin +intensif. Program-program lintas iman seperti dialog antaragama dan +kegiatan bersama antar komunitas menjadi strategi penting dalam +membangun kepercayaan. Selain itu, kampanye anti-diskriminasi yang +melibatkan pemuda dan tokoh agama membantu mengurangi stereotip +dan prasangka terhadap kelompok minoritas. Meski demikian, +praktik diskriminasi secara struktural dan kultural masih ditemukan, +khususnya dalam akses terhadap layanan publik dan ruang partisipasi. +Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan tidak hanya bersifat +deklaratif, tetapi harus diikuti dengan implementasi yang konkret. +Dukungan kepada minoritas agama/kepercayaan juga perlu diperkuat +melalui kebijakan yang melibatkan mereka secara langsung dalam +pengambilan keputusan. +Masyarakat adat di Kota Ambon masih menghadapi tantangan +dalam pengakuan hak tanah ulayat dan pelestarian adat istiadat mereka. +Meski terdapat penghormatan terhadap adat dalam berbagai acara +pemerintah, implementasi kebijakan yang mendukung masyarakat adat +seringkali terbatas pada seremoni tanpa dampak nyata. Pemerintah dan +LSM telah berupaya membangun Perdes Inklusi di beberapa desa adat +untuk memastikan keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan +keputusan. Namun, akses masyarakat adat terhadap pendidikan, +kesehatan dan ekonomi tetap terbatas karena kendala geografis +dan kurangnya perhatian khusus. Pelibatan masyarakat adat dalam +program-program inklusi perlu ditingkatkan, termasuk dukungan +terhadap inisiatif lokal dalam melestarikan budaya dan identitas +mereka. +123 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +8. Kota Kendari – 3.3 +Tabel 33 +Akumulasi Skor Kota Kendari +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.0 2.5 3.5 3.5 +2 Hak atas pendidikan 3.7 3.4 3.6 3.5 +3 Hak atas ekonomi 3.5 3.2 3.5 3.7 +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 2.7 3.1 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.3 3.0 3.4 3.5 +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.4 3.2 3.6 3.7 +7 Hak atas pekerjaan 3.0 2.5 3.3 3.4 +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.3 2.9 3.4 3.5 +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.5 3.4 3.5 3.5 +2 Partisipasi 3.5 2.8 3.5 3.5 +3 Resiliensi 3.5 3.0 4.0 3.0 +4 Akomodasi 4.0 3.0 4.0 3.0 +Rata-Rata Variabel 2 3.6 3.1 3.8 3.3 +Rata-Rata Keseluruhan +3.4 3.0 3.6 3.4 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.3 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +124 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Kota Kendari telah mengadopsi berbagai regulasi yang +mendukung perlindungan perempuan, termasuk enam aturan +utama untuk perlindungan hak-hak perempuan. Namun, Peraturan +Daerah Kota Kendari Nomor 18 Tahun 2014 tentang Etika Berbusana +menunjukkan tantangan kritis dalam penerapan kebijakan yang +inklusif, terutama karena berpotensi membatasi kebebasan ekspresi +perempuan. Peraturan ini mendapat sorotan karena kurang berbasis +data serta tidak mencerminkan keberagaman nilai sosial. Organisasi +masyarakat terus mengadvokasi evaluasi dan pencabutan perda +diskriminatif ini. Dalam hal partisipasi, keterwakilan perempuan di +parlemen Kota Kendari telah mencapai 33%, sementara lebih dari +35% jabatan kepala dinas dipegang oleh perempuan, menunjukkan +kemajuan penting di bidang politik dan pemerintahan. +Namun demikian, perempuan di Kendari masih menghadapi +berbagai tantangan seperti kekerasan berbasis gender dan kesenjangan +akses terhadap layanan publik, khususnya di bidang ekonomi dan +kewirausahaan. Keberadaan fasilitas seperti Pusat Pembelajaran +Keluarga (Puspaga) yang bermitra dengan psikolog menjadi upaya +positif dalam mendukung perempuan korban kekerasan. Layanan +berbasis komunitas yang disediakan oleh organisasi seperti RPS +memberikan dukungan penting, meskipun perlu diperkuat untuk +menjangkau lebih banyak perempuan di wilayah yang rentan. +Penyandang disabilitas di Kendari masih menghadapi banyak +tantangan terkait akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk +pemenuhan hak dasar. Upaya pemerintah untuk mendukung +pendidikan inklusif patut diapresiasi dengan adanya Peraturan Daerah +Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, +Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang +menjadi dasar hukum, serta penerapan pendidikan inklusif di sekolah +dasar hingga menengah. Namun, implementasi kebijakan ini masih +terbatas karena kurangnya guru pendamping khusus dan sumber daya +yang mencukupi. Meski telah tersedia pelatihan dan bimbingan teknis +bagi guru bimbingan konseling, masih diperlukan pendekatan yang +lebih sistematis untuk memastikan kebutuhan penyandang disabilitas +dapat terpenuhi secara maksimal. +Di bidang ketenagakerjaan, sebagian besar penyandang disabilitas +di Kota Kendari bekerja sebagai pengamen atau tukang pijit, yang +menunjukkan bahwa potensi mereka belum sepenuhnya diberdayakan +125 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +dan dapat bekerja di sektor formal. Diskriminasi masih sering terjadi +dalam bentuk pengabaian terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. +Selain itu, keterlibatan mereka dalam proses politik, seperti pemilihan +umum, belum sepenuhnya inklusif, mengingat keterbatasan fasilitas +seperti bilik suara khusus dan pemahaman penyelenggara terhadap +kebutuhan kelompok ini. +Kendari telah mengambil langkah-langkah awal untuk mendukung +keberagaman agama dan kepercayaan, meskipun perlindungan +terhadap kelompok ini belum sepenuhnya kuat. Organisasi keagamaan +lokal sering berperan sebagai mediator untuk menjaga harmoni antar +umat beragama, tetapi insiden diskriminasi masih terjadi. Kesetaraan +dalam pelayanan publik, termasuk pendidikan dan pekerjaan, menjadi +tantangan utama, terutama bagi kelompok agama minoritas yang +membutuhkan akses yang setara dengan mayoritas. Sebagai salah satu +kota dengan keberagaman penduduk, Kendari memiliki potensi untuk +menjadi contoh bagi kota lain dalam menjaga pluralitas. Pembangunan +infrastruktur dialog antaragama perlu terus didorong untuk +memperkuat rasa saling percaya dan mengurangi potensi konflik. +Keberadaan masyarakat adat di Kendari merupakan bagian +integral dari identitas budaya kota ini. Masyarakat adat di wilayah ini +masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengakuan +hak atas tanah dan sumber daya alam. Konflik lahan menjadi salah +satu isu utama yang kerap kali menghambat perkembangan sosial +dan ekonomi masyarakat adat, di samping kurangnya pengakuan atas +kearifan lokal mereka dalam perumusan kebijakan publik. Program +pemerintah seperti layanan jemput bola untuk pencatatan sipil dan +pengakuan identitas masyarakat adat menunjukkan langkah awal +menuju inklusi sosial yang lebih berkelanjutan. Namun, pelaksanaan +kebijakan ini memerlukan konsistensi dan pendampingan agar lebih +menyentuh kebutuhan spesifik masyarakat adat. Inisiatif dari organisasi +masyarakat seperti RPS memberikan contoh positif dengan membantu +mengadvokasi pengakuan hak-hak masyarakat adat dan mendorong +partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan. +126 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +9. Kota Semarang – 3.6 +Tabel 34 +Akumulasi Skor Kota Semarang +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.5 3.0 3.5 - +2 Hak atas pendidikan 3.9 3.5 4.0 - +3 Hak atas ekonomi 3.7 3.5 3.7 - +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 4.0 - +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.0 2.9 3.2 - +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.5 3.2 3.3 - +7 Hak atas pekerjaan 3.4 2.9 3.2 - +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.4 3.1 3.6 - +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.8 3.7 4.0 - +2 Partisipasi 4.0 3.9 3.8 - +3 Resiliensi 4.0 3.9 4.0 - +4 Akomodasi 4.0 3.5 4.0 - +Rata-Rata Variabel 2 4.0 3.8 4.0 - +Rata-Rata Keseluruhan +3.7 3.4 3.8 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.6 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +127 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Kota Semarang telah menunjukkan langkah-langkah progresif +dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keterlibatan +perempuan dengan skor 3,7 pada indikator rekognisi. Salah satu +kebijakan monumental adalah Peraturan Daerah Kota Semarang +Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan +Perempuan. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya menyeluruh untuk +mendukung kesetaraan gender, menjadikannya landasan penting +dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif gender. +Sebelumnya, kebijakan ini diperkuat oleh Perda Nomor 11 Tahun +2021 dan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berdasarkan Peraturan +Walikota (Perwali) Nomor 76 Tahun 2020, yang memastikan akses +perempuan terhadap pendidikan serta hak-hak dasar lainnya tetap +menjadi prioritas pembangunan. +Meski keberadaan regulasi tersebut menjadi penegas komitmen +Kota Semarang dalam mengarusutamakan gender, tantangan +implementasi masih terasa. Salah satunya ditunjukkan oleh tingginya +kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Semarang, yang +menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Ini mengindikasikan bahwa +efektivitas regulasi perlu lebih dimaksimalkan, terutama dalam ranah +perlindungan dan pemulihan hak perempuan. +Dalam hal penganggaran, Kota Semarang telah menunjukkan +langkah signifikan dengan merancang perencanaan Anggaran Responsif +Gender. Pada ARG tahun 2024 Kota Semarang mengalokasikan +Rp.1.281.000.000 untuk pemberdayaan perempuan dan anak, serta +Rp1.392.000.000 untuk program pengarusutamaan gender secara umum. +Meski peningkatan alokasi ini telah membuka jalan bagi keberlanjutan +program, diperlukan upaya memperluas ruang partisipasi perempuan +dalam pengawasan perencanaan serta optimalisasi anggaran tersebut. +Pembentukan forum pengawasan perempuan dapat menjadi strategi +untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar mampu merespons +kebutuhan mendasar perempuan, seperti perlindungan dari kekerasan +dan pemberdayaan ekonomi. +Dalam eksekusi program, Pemkot Semarang telah menjalankan +sejumlah inisiatif, antara lain keberadaan rumah aman yang dikelola +DP3A, sistem peringatan dini kekerasan yang melibatkan komunitas +laki-laki, hingga Musrenbang tematik perempuan dan anak. Selain itu, +program literasi keuangan turut membantu meningkatkan kapasitas +perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi. Namun, program +128 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +semacam ini perlu diperluas dengan memasukkan edukasi politik lokal +sebagai bentuk pemberdayaan holistik perempuan di Kota Semarang. +Kota Semarang juga berkomitmen dalam membangun inklusi bagi +penyandang disabilitas melalui sejumlah regulasi kunci, seperti Perda +Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas dan Perwali +Nomor 83 Tahun 2023 tentang Unit Layanan Disabilitas. Pendidikan +inklusif diperkuat melalui Perda Nomor 76 Tahun 2020, yang +menempatkan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dalam +bingkai pembangunan yang ramah semua kelompok. Meski demikian, +beberapa tantangan tetap ada, khususnya dalam implementasi fasilitas +fisik yang ramah disabilitas, seperti ramp, lift dan aksesibilitas pada +trotoar. +Pada tahun 2024, Pemkot mengalokasikan Rp. 2.172.913.680 +untuk rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Meskipun ini +menunjukkan perhatian terhadap inklusi disabilitas, jumlah ini perlu +ditingkatkan untuk memperluas jangkauan program pemberdayaan. +ULD harus memiliki kapasitas tidak hanya untuk mendukung +operasional penyandang disabilitas, tetapi juga memberikan mereka +akses ke posisi strategis, termasuk pada level manajerial di tempat +kerja. Keberadaan Inclusive Job Center (IJC), formasi penyandang +disabilitas dalam rekrutmen ASN, serta rumah aman rehabilitasi sosial +Among Jiwo adalah beberapa contoh inisiatif yang menjadikan inklusi +bagi penyandang disabilitas lebih nyata. Kendati demikian, masih +dibutuhkan inovasi program pemberdayaan yang lebih substansial +dan kolaborasi lebih erat dengan organisasi masyarakat sipil seperti +‘Roemah Difabel’. +Kota Semarang juga turut mendukung kebebasan beragama/ +berkeyakinan dengan perangkat regulasi seperti Perwali Nomor 46 +Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendirian Rumah Ibadah. Meski +telah ada landasan hukum ini, tantangan seperti yang dialami GSJK +Tlogosari menunjukkan bahwa implementasi aturan membutuhkan +langkah proaktif dan kepemimpinan untuk pemajuan toleransi dan +untuk mencegah diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama +atau kepercayaan. +Pemkot Semarang menganggarkan Rp2.374.009.000 untuk +mendukung kerukunan umat beragama pada tahun 2024. Dana +ini dialokasikan untuk mendukung kegiatan FKUB, memberikan +129 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +hibah kepada organisasi minoritas, serta mengembangkan religion +center. Beberapa inisiatif inovatif, seperti Festival Lintas Agama dan +Pawai Ogoh-Ogoh, merupakan wujud kolaborasi antara Pemkot +dan masyarakat dalam memperkuat toleransi di Kota Semarang. +Meski demikian, adanya tantangan diskriminasi pada level tertentu +menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih strategis dan sistematis +dalam penyusunan kebijakan serta evaluasi program toleransi. Hal ini +penting agar perhatian terhadap minoritas agama dan kepercayaan tidak +hanya terkesan simbolis semata. Secara umum, Semarang telah berada +di jalur yang positif dalam mendorong inklusi berbagai kelompok +masyarakat. Dengan menyediakan regulasi, memperluas keterlibatan +masyarakat dalam pengawasan, serta merancang inisiatif inovatif, Kota +Semarang dapat menjadi model inklusi sosial di tingkat nasional. +10. Kota Palangkaraya – 3.3 +Tabel 35 +Akumulasi Skor Kota Palangkaraya +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.5 3.0 3.5 3.3 +2 Hak atas pendidikan 3.0 2.7 3.0 3.3 +3 Hak atas ekonomi 3.4 3.1 3.4 3.1 +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 2.9 3.0 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.8 3.0 3.6 3.3 +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.4 3.1 3.3 3.6 +7 Hak atas pekerjaan 3.2 2.7 3.3 3.4 +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.3 2.9 3.3 3.3 +130 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.0 3.8 4.0 3.7 +2 Partisipasi 3.5 3.0 3.5 3.0 +3 Resiliensi 3.7 3.0 3.5 3.0 +4 Akomodasi 3.5 3.2 3.0 3.0 +Rata-Rata Variabel 2 3.4 3.3 3.5 3.2 +Rata-Rata Keseluruhan +3.4 3.1 3.4 3.2 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.3 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Kota Palangkaraya menunjukkan komitmennya terhadap +perlindungan perempuan dengan diterbitkannya Perda Kota Palangka +Raya No. 1/2021 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban +Kekerasan dengan memperoleh skor 3.0 pada indikator rekognisi +perempuan. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah kota +dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung resiliensi +perempuan. Meski demikian, masih terlihat kurangnya inovasi +kebijakan terkait promosi pengarusutamaan gender secara lebih +luas. Sistem peringatan dini terhadap kekerasan perempuan belum +sepenuhnya efektif, dengan adanya 36 kasus KDRT yang terlaporkan +pada tahun 2021. +Anggaran untuk peningkatan kualitas hidup perempuan selama +periode 2018-2023, khususnya yang menjadi korban kekerasan, telah +dialokasikan oleh Pemkot, seperti Rp. 352.157.575 untuk pemulihan +dan peningkatan kualitas hidup perempuan korban kekerasan, serta Rp. +600.000.000 untuk peningkatan peran perempuan dalam pemerintahan. +Namun, penganggaran untuk promosi kesetaraan gender terbilang +minim, yakni hanya Rp. 25.000.000, menunjukkan bahwa komitmen +terhadap pengarusutamaan gender dan inklusi perempuan masih perlu +diperkuat. +Pemerintah kota bersama DPPKBP3A Kota Palangkaraya dan +berbagai lembaga lainnya telah membuka akses terhadap layanan publik +131 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +seperti kesehatan dan pendidikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu +Perlindungan Perempuan dan Anak (PPT PPA), serta menyediakan +Forum Puspa dan peran Dewan Adat sebagai saluran aspirasi perempuan +di tingkat kelurahan. Meski demikian, masih terbatasnya program +pemberdayaan ekonomi dan mekanisme pendampingan hukum serta +penyediaan rumah aman untuk korban kekerasan menunjukkan +perlunya peningkatan program pemulihan yang lebih komprehensif. +Lalu terhadap penyandang disabilitas, pemerintah kota +Palangkaraya menunjukkan langkah positif melalui pembentukan +Perwali No. 29/2024 tentang Perlindungan, Pemenuhan dan +Penyetaraan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini menjadi +tonggak awal yang penting untuk mencapai visi pembangunan +kota yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang +disabilitas. Sebelum adanya Perwali tersebut, belum ada kebijakan +spesifik yang menanggapi keberadaan dan kebutuhan penyandang +disabilitas di Palangkaraya. Data menunjukkan adanya kekerasan +terhadap penyandang disabilitas, seperti dua kasus yang tercatat pada +tahun 2022, yang semakin menguatkan urgensi untuk menghadirkan +kebijakan yang melindungi dan menjamin hak mereka. +Pembinaan penyandang disabilitas telah dilakukan oleh Pemkot +melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 117.693.000 pada periode 2018- +2023, yang lebih difokuskan pada pemberian bantuan dan jaminan +sosial. Meskipun ada upaya dari masyarakat sipil untuk membuka +ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas dalam dunia kerja, namun +minimnya anggaran dan pembukaan formasi ketenagakerjaan untuk +penyandang disabilitas di sektor formal menandakan masih adanya gap +yang perlu diperbaiki. +Pemkot juga belum optimal dalam membuka ruang partisipasi +politik dan sosial bagi penyandang disabilitas, meskipun ada inisiatif- +inisiatif berbasis masyarakat yang sudah dimulai. Perwali 29/2024 +menjadi langkah yang signifikan, namun masih perlu didorong +lebih lanjut agar kebijakan tersebut benar-benar merespon aspirasi +dan kebutuhan kelompok disabilitas dengan lebih terencana dan +terintegrasi. +Kemudian kelompok minoritas agama dan kepercayaan di +Palangkaraya tetap menjadi tantangan, meskipun Pemerintah Kota +telah mengalokasikan anggaran untuk kerukunan umat beragama, +132 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +seperti yang tercantum dalam Perwali No. 7/2017 tentang Pemberian +Insentif kepada Guru Agama/Kepercayaan. Kebijakan ini, meski +positif, menunjukkan adanya ketimpangan yang terasa dengan adanya +Perwali No. 5/2017 yang memberi perhatian lebih terhadap agama +tertentu, yang berpotensi memperburuk kondisi inklusivitas antara +kelompok agama. Ini menandakan pentingnya untuk mendalami +lebih lanjut pembukaan ruang perjumpaan antar umat beragama serta +memperkuat program-program yang memperluas dan memperdalam +toleransi agama di masyarakat. +Dalam hal pengalokasian dana, anggaran sebesar Rp. 2.020.000.000 +untuk pendidikan wawasan kebangsaan dan Rp. 250.000.000 untuk +kerukunan umat beragama dikelola melalui FKUB, meskipun terbatas, +namun masih banyak masyarakat sipil dan institusi pendidikan seperti +Institut Agama Hindu Negeri (IAHN) yang menjalankan program +kerukunan dan dialog lintas agama. Kondisi ini menunjukkan +bahwa lebih banyak program kerukunan yang didorong oleh inisiatif +masyarakat dibandingkan oleh pemerintah. +Kota Palangkaraya telah berhasil menciptakan suasana yang +relatif aman bagi kelompok minoritas agama dan kepercayaan dengan +akses pelayanan publik yang adil dan inklusif. Meski begitu, perlunya +pembentukan mekanisme antisipasi dan penanganan konflik berbasis +agama serta peningkatan ruang perjumpaan untuk memperkuat +resiliensi sosial sangat dibutuhkan agar kerukunan umat beragama +semakin terjaga. +Sementara terhadap skor rekognisi untuk masyarakat adat adalah +3.7 mendekati angka moderat. Kehadiran Dewan Adat Dayak (DAD) +yang formal melalui Perda No. 6 Tahun 2018 menjadi simbol penting +pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan masyarakat adat di +Palangkaraya. Ini mempertegas peran masyarakat adat sebagai bagian +yang tidak terpisahkan dari struktur pemerintahan kota, dengan +lembaga kemasyarakatan hukum adat yang menjadi penghubung +penting dalam banyak aspek sosial dan pemerintahan. +Selama 2018-2023, Pemkot Palangkaraya juga mengalokasikan +anggaran sebesar Rp. 889.031.072 untuk pembinaan masyarakat adat, +yang digunakan untuk fasilitasi kegiatan dan pemeliharaan adat. +Terlibatnya DAD dalam Musrenbang dan perencanaan anggaran di +tingkat kota memperlihatkan adanya pengakuan terhadap pentingnya +133 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +suara masyarakat adat dalam perencanaan pembangunan. Namun, +terdapat tantangan terkait dengan kebijakan pembangunan yang +sering kali tidak melalui konsultasi dengan masyarakat adat Dayak, +sehingga banyak yang melanggar hukum adat, hak ulayat dan +merusak lingkungan. Pemkot Palangkaraya perlu meningkatkan +kolaborasi dengan DAD termasuk para pegiat masyarakat adat untuk +mengoptimalkan penyelesaian sengketa hukum adat dan memastikan +tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dalam +pembangunan. +Masyarakat adat Palangkaraya sudah banyak berinteraksi dalam +kehidupan sehari-hari dengan warga lainnya, namun perlu upaya lebih +lanjut dalam memperkuat resiliensi kelompok ini, terutama dalam +hal pencegahan kekerasan dan perlindungan hak mereka agar tetap +dihargai dan dipenuhi di dalam kerangka pembangunan yang inklusif. +11. Kota Blitar – 3.2 +Tabel 36 +Akumulasi Skor Kota Blitar +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 2.9 2.5 3.5 - +2 Hak atas pendidikan 3.3 3.1 3.4 - +3 Hak atas ekonomi 3.3 3.0 3.5 - +4 Hak atas keamanan 2.9 2.6 2.9 - +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.2 3.0 3.3 - +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.4 3.0 3.4 - +7 Hak atas pekerjaan 3.3 2.8 3.3 - +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.2 2.9 3.3 - +134 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.8 3.4 3.5 - +2 Partisipasi 3.0 2.8 3.0 - +3 Resiliensi 3.5 2.5 3.5 - +4 Akomodasi 3.5 3.5 4.0 - +Rata-Rata Variabel 2 3.5 3.1 3.5 - +Rata-Rata Keseluruhan +3.3 3.0 3.4 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.2 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Kota Blitar telah mengambil sejumlah langkah positif melalui +regulasi yang mendukung perlindungan dan penghormatan hak-hak +perempuan berhasil mencatatkan skor 3,8 dalam studi IISI. Beberapa +regulasi itu adalah Perda No. 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan +Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, dan Perda No. 3 Tahun +2023 mengenai PUG. Namun, meskipun telah ada regulasi tersebut, +implementasinya masih terbatas, dimana pilihan penyelesaian atas +peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap perempuan lebih banyak dan +cenderung diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Salah satu contoh +mencolok adalah kasus pelecehan seksual oleh seorang pendeta gereja +terhadap empat anak perempuan di tahun 2024, yang tak kunjung +mendapat perhatian serius dari pemerintah kota, bahkan cenderung +ditutupi demi menjaga citra baik. Tanggapan yang tidak sigap dan tidak +responsif ini memperlihatkan kontradiksi dengan capaian positif pada +kebijakan. +Meski demikian, pemerintah Kota Blitar tetap melanjutkan +sejumlah program pemberdayaan perempuan yang cukup inovatif dan +berdampak, seperti SEKOPER (Sekolah Perempuan), Musrenbang +Tematik Perempuan, serta Program SOTH untuk mendukung +pemberdayaan perempuan dan keluarga. Meskipun alokasi anggaran +untuk pemberdayaan perempuan cukup signifikan dalam RPJMD +2021-2026, tantangan tetap ada terutama dalam hal pencegahan dan +135 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +perlindungan yang memadai. Komunitas perempuan di Kota Blitar +juga cukup aktif menginisiasi berbagai kegiatan, meski hanya mendapat +dukungan terbatas dari pemerintah, seperti dari GOW, Dharma +Wanita, dan PKK. Oleh karena itu, semakin penting bagi pemerintah +untuk memperluas perhatian kepada komunitas-komunitas perempuan +lainnya agar pemberdayaan yang lebih merata bisa tercapai. +Kota Blitar memiliki beberapa regulasi yang ditujukan untuk +melindungi hak-hak penyandang disabilitas, seperti Perwali No. 36 +Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang +Disabilitas dan Perwali No. 4 Tahun 2016 yang mengatur tentang +pembentukan serta rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. +Namun, meskipun terdapat peraturan, implementasinya masih sangat +terbatas dan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyandang +disabilitas di Kota Blitar. Misalnya, dalam penerapan kebijakan +pendidikan inklusif, masih terdapat penolakan terhadap siswa +disabilitas di beberapa sekolah dengan alasan ketidaksiapan fasilitas. +Selain itu, meski ada ketentuan yang mewajibkan pemerintahan daerah +untuk mempekerjakan setidaknya 2% penyandang disabilitas, di Kota +Blitar hanya 0,06% penyandang disabilitas yang berhasil diterima +sebagai ASN, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan +dan realitas. +Selain itu, program-program pemberdayaan ekonomi bagi +penyandang disabilitas masih terbilang minim, meski telah +dilaksanakan pelatihan keterampilan seperti membatik dan kerajinan. +Dampaknya, penyandang disabilitas seringkali terpinggirkan dalam +kehidupan sosial dan ekonomi, dengan sedikit ruang bagi mereka +untuk berpartisipasi secara aktif dan bermakna. Pemerintah juga belum +memiliki mekanisme yang efektif untuk menangani kasus kekerasan +atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, yang menyebabkan +kerentanannya semakin tinggi. Hal ini mengindikasikan kebutuhan +mendesak untuk menguatkan regulasi, meningkatkan anggaran untuk +infrastruktur yang mendukung disabilitas, dan mewujudkan integrasi +yang lebih komprehensif dan setara dalam berbagai sektor kehidupan +Di sisi lain, Kota Blitar telah mencanangkan berbagai program +yang berfokus pada pemajuan toleransi dan moderasi beragama, seperti +kampung Pancasila, keberadaan dan perlindungan bagi kelompok +minoritas agama dan kepercayaan tetapi belum memadai. Kota Blitar +tidak memiliki peraturan daerah khusus yang menjamin hak-hak +136 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +kelompok agama dan kepercayaan minoritas, yang dapat menyebabkan +mereka mudah terabaikan atau bahkan mengalami diskriminasi. +Meskipun terdapat inisiatif seperti program moderasi beragama, +faktanya banyak dari kelompok ini masih menghadapi hambatan untuk +menjalankan kepercayaan mereka secara bebas dan aman. +Tidak adanya prosedur yang jelas dan pelaksanaan kebijakan yang +transparan berpotensi menciptakan kesenjangan dalam akses keadilan +dan perlindungan bagi mereka yang terpinggirkan. Ketiadaan regulasi +yang khusus mengatur keberadaan kelompok minoritas di tingkat daerah +menunjukkan bahwa Kota Blitar masih membutuhkan upaya yang +lebih besar untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif +dan aman bagi semua kelompok warganya. Hal ini mencerminkan +kurangnya komitmen dan keseriusan dalam memberikan ruang bagi +keberagaman di Kota Blitar. +Secara keseluruhan, baik untuk penyandang disabilitas maupun +kelompok minoritas agama dan kepercayaan, masih terdapat banyak +tantangan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Dengan adanya +kebijakan dan regulasi yang kurang diimplementasikan dengan baik, +mekanisme perlindungan yang belum optimal, serta masih rendahnya +tingkat partisipasi mereka dalam masyarakat, Kota Blitar perlu +mengambil langkah konkret untuk mewujudkan masyarakat yang +lebih inklusif, adil, dan berpihak pada pemenuhan hak seluruh lapisan +masyarakat. +12. Kota Gunungsitoli – 3.2 +Tabel 37 +Akumulasi Skor Gunungsitoli +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 2.8 2.5 3.5 3 +2 Hak atas pendidikan 3.0 2.7 3.3 2.9 +3 Hak atas ekonomi 2.8 2.3 3.0 3.5 +137 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 2.9 3.2 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.6 3.0 3.2 3.5 +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.4 3.2 3.6 3.7 +7 Hak atas pekerjaan 2.7 2.6 3.4 3.5 +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.0 2.7 3.3 3.3 +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.0 3.8 3.5 4.0 +2 Partisipasi 3.5 2.8 3.2 3.0 +3 Resiliensi 3.0 3.0 3.3 3.0 +4 Akomodasi 3.5 2.5 3.7 3.0 +Rata-Rata Variabel 2 3.3 3.0 3.4 3.3 +Rata-Rata Keseluruhan +3.1 2.9 3.3 3.3 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.2 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Kota Gunungsitoli tengah berproses menuju kebijakan +perlindungan dan pemberdayaan perempuan melalui rancangan +peraturan walikota. Namun, hingga saat ini, kebijakan progresif +setingkat Perwali atau peraturan lain untuk perempuan belum +ditemukan. Tantangan besar bagi perempuan di wilayah ini adalah +kedudukan Fondrako atau Hukum Adat yang sering kali menyudutkan +perempuan, bahkan dianggap lebih tinggi daripada peraturan +perundang-undangan nasional. Dalam konteks kekerasan dalam +rumah tangga (KDRT), pemerintah belum sepenuhnya menerapkan +pendekatan berbasis perspektif korban. Meskipun demikian, upaya +pemberdayaan perempuan melalui berbagai program tetap berjalan, +seperti program Pengarusutamaan Gender (PUG), Kelas Perempuan +Mandiri dan Berbudaya (KELAPA MUDA), serta program 16 +138 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Beberapa program +pemberdayaan ekonomi bagi perempuan juga dilaksanakan dengan +dukungan anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD). Pemerintah kerap +melibatkan organisasi masyarakat sipil (CSO) seperti PKPA, PESADA, +dan CDRM CDS dalam upaya ini. Implementasi program-program ini +sering kali menghadapi hambatan karena kurangnya kesinambungan +dan konsistensi, baik dari pihak peserta maupun pemerintah. +Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di +dalam keluarga, juga masih tinggi, yang memperlihatkan belum adanya +sistem perlindungan yang memadai. Sistem masyarakat patriarki yang +dijunjung melalui Fondrako turut menjadi hambatan serius dalam +meningkatkan keadilan gender dan perlindungan perempuan. +Di Kota Gunungsitoli, belum terdapat kebijakan yang secara +khusus mengatur pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, +padahal hal ini merupakan isu serius yang memerlukan perhatian +mendesak. Pada tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas di Kota +Gunungsitoli mencapai 1.216 orang. Ketiadaan regulasi ini membuat +penyandang disabilitas di kota tersebut berada dalam kondisi rentan, +terutama terkait perlindungan hak dan keamanan mereka. Ketiadaan +regulasi berimplikasi pada banyak aspek turunannya, yaitu tidak +ada partisipasi, tidak adanya mekanisme prevensi, perlindungan, +pemulihan, akomodasi, dan aksesibilitas. Kondisi warga disabilitas di +Kota Gunungsitoli sangat memprihatinkan. Menurut Kepala Dinas +Sosial Gunungsitoli, bukan hanya keengganan untuk bersekolah, +putus sekolah, tetapi juga masih terdapat represi melalui pemasungan. +Pengabaian sistematis dari pemerintah setempat, termasuk keluarga +yang menelantarkan menjadi tantangan serius inklusi sosial bagi +penyandang disabilitas di Gunungsitoli. +Dinas Sosial secara aktif melakukan berbagai upaya, seperti +kunjungan rumah bagi penyandang disabilitas psikososial serta +pemberian obat-obatan. Program pembekalan ekonomi juga +dilaksanakan untuk mendorong kemandirian penyandang disabilitas +berbasis keterampilan mereka. Dinas Sosial juga bekerjasama pada +program DIGNITY (Disability Inclusion Through Strengthening Local to +National Policy and Capacity) yang dilaksanakan oleh Pusat Rehabilitasi +YAKKUM (PRY), CDRM dan CDS, menjadi oase sementara bagi +penyandang disabilitas hingga pemerintah kota memenuhi tanggung +jawab memenuhi hak-hak mereka. +139 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Permasalahan lainnya yang perlu mendapat perhatian serius +adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai disabilitas, data +pilah yang tidak memadai, serta sulitnya akses terhadap identitas +formal masih menjadi tantangan besar. Masalah ini berdampak pada +keterbatasan akses pekerjaan, sementara sebagian besar perusahaan +belum bersedia mempekerjakan penyandang disabilitas. Hal lain yang +perlu mendapat perhatian adalah evaluasi atas kondisi penyandang +disabilitas yang bekerja untuk memastikan mereka tidak dieksploitasi +dan mendapatkan hak yang layak. Di sisi lain, pemerintah mulai +menyediakan sarana prasarana tambahan di beberapa instansi untuk +meningkatkan inklusivitas. Namun, upaya ini masih memerlukan +konsistensi yang berkelanjutan agar benar-benar menciptakan +ruang yang inklusif dan memastikan hak-hak penyandang disabilitas +diakomodasi secara penuh. +Kota Gunungsitoli memiliki toleransi beragama yang cukup baik, +dengan dukungan berbagai program seperti Dialog Lintas Agama, +Sosialisasi Moderasi Beragama, dan kolaborasi antara FKUB, FKDM, +serta Kesbangpol. Tokoh masyarakat dan perwakilan lintas agama +memiliki keterlibatan yang tinggi dalam menjaga keharmonisan. +FKUB juga aktif menyelesaikan kasus-kasus intoleransi secara cepat. +Namun demikian, belum ada kebijakan khusus yang melindungi hak- +hak minoritas agama/kepercayaan. Konflik keagamaan masih sesekali +muncul, umumnya dipicu oleh fanatisme berlebihan. Walaupun +upaya pemerintah sudah cukup baik, keberadaan minoritas agama/ +kepercayaan membutuhkan perlindungan lebih dalam bentuk regulasi- +regulasi di tingkat daerah. +Masyarakat adat di Kota Gunungsitoli memiliki pola kehidupan +yang solid dan bersifat kolektif, dengan solidaritas tinggi di antara +sesama. Banyak anggota masyarakat adat yang juga terlibat dalam +pemerintahan, menjadikan elemen adat tidak terpisahkan dari +kebudayaan Nias. Sebagian besar masyarakat Nias memegang teguh +‘Fondrako’ sebagai panduan hidup, sehingga hukum adat menjadi +komponen dominan dalam struktur sosial mereka. Namun, pengakuan +terhadap budaya pesisir yang merupakan hasil asimilasi dengan adat +Minang dan Aceh masih minim. Padahal, pengakuan ini penting untuk +menciptakan keseimbangan antara adat tradisional dengan budaya yang +beragam. Visi ke depan pemerintah adalah memperkuat pengakuan ini +sebagai bagian dari identitas Kota Gunungsitoli yang multikultur. +140 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +13. Kota Samarinda – 3.2 +Tabel 38 +Akumulasi Skor Samarinda +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.0 2.9 3.7 - +2 Hak atas pendidikan 3.7 3.5 3.7 - +3 Hak atas ekonomi 3.3 3.0 3.3 - +4 Hak atas keamanan 3.0 2.8 3.0 - +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.5 3.0 3.2 - +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.5 3.1 3.4 - +7 Hak atas pekerjaan 3.3 2.8 3.3 - +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.3 3.0 3.4 - +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.8 3.4 3.0 - +2 Partisipasi 3.5 2.8 3.0 - +3 Resiliensi 3.0 3.0 3.0 - +4 Akomodasi 3.5 3.0 3.3 - +Rata-Rata Variabel 2 3.5 3.0 3.1 - +Rata-Rata Keseluruhan +3.4 3.0 3.2 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.2 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +141 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Kota Samarinda menunjukkan komitmen dalam upaya +meningkatkan inklusi sosial bagi peremupan. Peraturan Daerah Kota +Samarinda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender +dan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi +Daerah PUG adalah salah satu indikator keseriusan Kota Samarinda. +Komitmen ini didukung oleh sistem pemantauan seperti SIMFONI +PPA, yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan +Perlindungan Anak (DP2PA). Namun, data dari SIMFONI PPA +mencatat peningkatan signifikan pada kasus kekerasan terhadap +perempuan, dengan 494 kasus pada 2023 yang melibatkan 540 korban, +di mana 444 di antaranya adalah perempuan. +Alokasi anggaran dari APBD sebesar 8,9 miliar pada 2024 +mendukung program DP2PA. Namun, hanya sekitar 13% dari total +anggaran tersebut dialokasikan untuk program khusus PUG dan +pemberdayaan perempuan. Salah satunya adalah layanan pengaduan +masyarakat bagi perempuan korban kekerasan, yang hanya mendapat +188 juta. Besarnya anggaran ini belum memberikan dampak optimal, +terbukti dengan keberadaan rumah singgah bagi korban kekerasan +yang masih kurang layak. Hal ini mengindikasikan pentingnya +perluasan alokasi anggaran untuk mendukung kolaborasi dengan +elemen masyarakat, seperti melalui hibah. +Langkah memperkuat kerjasama lintas sektor seperti dengan +tokoh masyarakat, akademisi, organisasi perempuan dan komunitas +lokal seperti Puan Mahakam, Puan Lestari, dan Akar Kuning serta +memastikan regulasi diterapkan secara konsisten, dan memperluas +dukungan bagi program pemberdayaan perempuan dapat menjadi +pondasi menuju inklusi bagi perempuan yang lebih baik di Kota +Samarinda. +Komitmen Kota Samarinda terhadap hak-hak penyandang +disabilitas tercermin dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor +11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang +Disabilitas dan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2023 tentang +Pendidikan Inklusif. Pada 2023, Kota Samarinda mengalokasikan +3,1 miliar dari APBN dan 1,8 miliar dari APBD Provinsi Kaltim +untuk fasilitas disabilitas, termasuk kebutuhan sosial, alat bantu, dan +dukungan pendidikan inklusif. +Salah satu inisiatif penting adalah transformasi Pusat Layanan +142 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Autis menjadi Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif +(PLDPI). PLDPI kini melayani berbagai penyandang disabilitas dengan +layanan asesmen, intervensi dini, dan konsultasi. Di bidang pendidikan, +178 dari 310 sekolah di Samarinda telah menjadi sekolah inklusi. Meski +begitu, pelaksanaan program sekolah inklusi belum optimal, dan +sebagian pihak lebih mengarahkan anak dengan kebutuhan khusus ke +sekolah luar biasa (SLB). +Program pelatihan untuk penyandang disabilitas, seperti +keterampilan sablon, produksi makanan ringan, dan usaha mikro, masih +terkendala aspek pemasaran sehingga kurang mendukung kemandirian +ekonomi. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih terintegrasi +antara pelatihan keterampilan dan pengembangan akses pasar. +Peningkatan pemanfaatan dana dan evaluasi program secara konsisten +dapat memperbaiki efektivitas layanan. Selain itu, keterlibatan berbagai +pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, organisasi disabilitas, +dan sektor swasta, menjadi kunci dalam mewujudkan partisipasi penuh +penyandang disabilitas di masyarakat Samarinda. +Kota Samarinda, sebagai salah satu pusat urban di Kalimantan +Timur, mencerminkan keragaman budaya, agama, dan kepercayaan. +Namun, kelompok minoritas agama dan penghayat kepercayaan belum +mendapatkan pemenuhan hak dan pengakuan mereka secara setara. +Secara hukum, perlindungan bagi minoritas agama dan penghayat +kepercayaan seharusnya diatur dalam berbagai regulasi, termasuk +pengakuan resmi melalui administrasi kependudukan, memperlihatkan +kurangnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap isu keragaman +kepercayaan. Tidak adanya pengakuan resmi mencerminkan +kesenjangan dalam kebijakan inklusi, sehingga kelompok-kelompok ini +mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitas keagamaan secara +penuh dan berpartisipasi aktif dalam program pembangunan kota. +Pembangunan fasilitas enam rumah ibadah yang berada dalam +satu kompleks, terdiri atas masjid, pura, vihara, kelenteng, gereja +Katolik, dan gereja Protestan, oleh Pemerintah Kota Samarinda +menjadi langkah simbolis yang patut diapresiasi. Namun, fasilitas ini +belum sepenuhnya optimal dalam mendukung kegiatan yang substantif +bagi masyarakat sekitar. Bahkan, tantangan kerukunan agama masih +terlihat dalam kasus-kasus tertentu, seperti penolakan pendirian +rumah ibadah yang menimpa Gereja Toraja di Kecamatan Samarinda +Seberang, yang mengalami penolakan berulang untuk memperoleh +143 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +izin. Upaya advokasi untuk kasus ini terus berlangsung hingga saat +ini, mencerminkan pentingnya regulasi yang adil dan tegas untuk +menjamin kebebasan beragama di Samarinda. FKUB Kota Samarinda +telah mengeluarkan surat rekomendasi, tetapi kepemimpinan desa +justru menentangnya. +Keterbatasan ini menegaskan perlunya penguatan inklusi sosial +melalui regulasi yang lebih jelas, pengakuan formal berupa regulasi +perlindungan dan pemenuhan hak terhadap minoritas agama/ +kepercayaan, serta dukungan anggaran dari pemerintah. Dengan +mengoptimalkan fasilitas yang ada dan meningkatkan dialog lintas +agama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, Kota Samarinda +dapat mewujudkan lingkungan yang lebih inklusif dan setara bagi semua +kelompok agama. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat +kerukunan, tetapi juga mendukung harmoni sosial yang berkelanjutan. +14. Kota Parepare – 3.3 +Tabel 39 +Akumulasi Skor Parepare +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Hak atas kesehatan 3.3 3.0 3.2 - +2 Hak atas pendidikan 3.5 3.5 3.4 - +3 Hak atas ekonomi 3.1 2.8 3.1 - +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 3.0 - +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.2 3.1 3.1 - +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.2 3.0 3.1 - +7 Hak atas pekerjaan yang 3.2 2.7 3.2 - +layak +Rata-Rata Variabel 1 3.2 3.0 3.2 - +144 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Rekognisi 3.9 3.5 3.0 - +2 Partisipasi 3.7 3.4 3.0 - +3 Resiliensi 3.7 3.5 3.0 - +4 Akomodasi 3.8 3.5 3.0 - +Rata-Rata Variabel 2 3.8 3.5 3.0 - +Rata-Rata Keseluruhan +3.5 3.2 3.1 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.3 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Pemerintah Kota Parepare memiliki berbagai kebijakan untuk +mendukung pemenuhan hak-hak perempuan, di antaranya adalah +Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan +Anak, Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender +dalam Pembangunan Daerah, serta Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang +Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat. Kebijakan- +kebijakan ini menjadi landasan bagi berbagai program perlindungan +perempuan, termasuk pencegahan, pendampingan, dan penanganan +perempuan korban kekerasan. +Pemerintah juga menetapkan Pagu Indikatif Wilayah (PIW) +tahun 2025 sebesar 3,174 miliar, dengan 15% di antaranya +dialokasikan untuk pemberdayaan kelompok anak, perempuan, dan +penyandang disabilitas. Kendati demikian, implementasi kebijakan +ini masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya sumber daya +manusia di SKPD terkait dan tingginya angka kekerasan terhadap +perempuan. Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah +(APBD) tahun 2024, Pemerintah Kota Parepare mengalokasikan +dana untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan +Anak sebesar Rp. 5.137.540.845,00 dengan program-program utama +seperti Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Rp. +308.175.000,00, Perlindungan Perempuan Rp. 303.546.500,00, dan +Peningkatan Kualitas Keluarga Rp. 45.935.500,00. +145 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi. +Keterbatasan sumber daya manusia di SKPD terkait menjadi hambatan +dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan. Tingginya angka +kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan seksual di +Parepare juga memerlukan perhatian serius. Selain itu, inklusi sosial +belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan kebijakan, dan alokasi +anggaran masih didominasi kegiatan birokrasi dibandingkan program +substansial untuk pemenuhan hak perempuan. +Pemerintah Kota Parepare berusaha menjawab tantangan ini +dengan memperkuat konsistensi antara perencanaan dan realisasi +program, termasuk memastikan anggaran mencerminkan aspirasi +masyarakat, khususnya perempuan, yang disampaikan melalui forum +seperti Musrenbang Perempuan. Kolaborasi dengan Organisasi +Masyarakat Sipil (OMS), seperti melalui Program PUSPA, juga terus +dikembangkan untuk mendukung program yang lebih berorientasi +pada kebutuhan perempuan. Agar kebijakan lebih efektif, Pemerintah +Kota perlu meningkatkan kualitas perencanaan berbasis bukti +dengan menggunakan data terkini, termasuk data tentang kelompok +perempuan yang rawan terdampak. Program peningkatan partisipasi +perempuan dalam politik juga menjadi prioritas yang perlu mendapat +perhatian khusus. +Terhadap penyandang disabilitas, Pemerintah Kota Parepare +menunjukkan komitmen dalam memenuhi hak-hak penyandang +disabilitas melalui pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor +7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, +dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan ini menjadi +langkah penting dalam memastikan pemenuhan hak di berbagai bidang +seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, akomodasi serta aksesibilitas. +Namun, agar Perda ini dapat terealisasi dengan baik, diperlukan +peraturan pelaksana yang lebih terperinci. Saat ini, beberapa tantangan +yang masih dihadapi meliputi akses terhadap layanan pendidikan, +kesehatan, pekerjaan, dan aksesibilitas secara fisik maupun sosial. +Kesadaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kewajiban +pemenuhan hak penyandang disabilitas juga perlu terus ditingkatkan. +Dalam mendukung implementasi kebijakan, dengan kebijakan +penganggaran yang serumpun dengan alokasi untuk kelompok +perempuan, Pagu Indikatif Wilayah (PIW) tahun 2025 sebesar +3,174 miliar, dengan kewajiban alokasi 15% juga secara bersama +146 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +akan dialokasikan bagi kelompok disabilitas. Selain itu, APBD 2024 +melalui Dinas Sosial juga mencakup beberapa program relevan, di +antaranya Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran 7,2 juta, +Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran 267,6 juta, dan Program +Perlindungan serta Jaminan Sosial dengan anggaran 456,9 juta. Meski +begitu, anggaran ini belum seluruhnya diarahkan secara spesifik kepada +kebutuhan penyandang disabilitas, sehingga sering kali terbatas pada +kegiatan administratif. +Beberapa program utama di Kota Parepare yang diarahkan untuk +mendukung penyandang disabilitas mencakup Program Kelurahan +Ramah Disabilitas, pemberian alat bantu, bantuan sosial, pelatihan +dan penyaluran kerja melalui Unit Layanan Disabilitas (ULD), hingga +pendampingan serta bimbingan bagi keluarga penyandang disabilitas. +Kolaborasi dengan Organisasi Sosial Masyarakat (OMS) dalam +Program Inklusi Kota Parepare juga memainkan peran signifikan dalam +memastikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, dapat +menikmati hak-hak mereka. Pelibatan penyandang disabilitas dalam +proses Musrenbang juga menjadi salah satu bentuk inklusi dalam +pengambilan keputusan. +Namun, realisasi program-program ini masih menghadapi +berbagai tantangan, seperti kurangnya pemerataan bantuan sosial dan +minimnya data yang presisi terkait penyandang disabilitas. Pembaruan +data menjadi penting agar program dan anggaran dapat tepat sasaran. Di +sisi lain, partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan +pelaksanaan program perlu terus ditingkatkan. Kesadaran masyarakat +dan penyandang disabilitas terhadap hak-hak mereka serta manfaat +program pemerintah juga membutuhkan perhatian lebih. Kebijakan +yang ada perlu diperkuat dengan peraturan pelaksana yang rinci, alokasi +anggaran yang sesuai kebutuhan, serta dukungan kolaborasi erat antara +pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Organisasi +Sosial Masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Kota Parepare dapat +semakin mendekati tujuan untuk mewujudkan kota yang inklusif dan +ramah bagi penyandang disabilitas. +Kemudian berkaitan dengan hak-hak kelompok minoritas +agama/keyakinan di Kota Parepare, masih dalam kondisi memerlukan +perhatian yang lebih besar, terutama dalam bentuk kebijakan yang +spesifik dan anggaran yang mendukung. Walaupun visi Kota Parepare +mencantumkan inklusi sosial dan misi pembangunan keadilan dalam +147 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +pelayanan dasar, penerapan terhadap pemenuhan hak minoritas agama/ +keyakinan belum sepenuhnya terakomodasi. Tidak ada peraturan daerah +yang secara eksplisit mengatur penguatan hak-hak kelompok minoritas +agama/keyakinan, sehingga program terkait banyak bergantung pada +peraturan nasional, seperti Peraturan Bersama Menteri Agama dan +Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang pemeliharaan kerukunan +umat beragama. +Adanya kasus-kasus seperti penolakan pendirian sekolah +Kristen Gamaliel dan pembatasan tertentu bagi kelompok selain +Islam mencerminkan tantangan dalam mempromosikan toleransi +beragama di kota ini. Untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa, +pemerintah kota perlu mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk +kegiatan promosi toleransi dan kerukunan, seperti program edukasi +lintas agama dan dialog antarumat beragama. Keberadaan FKUB Kota +Parepare menjadi titik terang dalam penguatan toleransi beragama, +dengan program-program seperti Kelurahan Sadar Kerukunan. +Namun, masih diperlukan penguatan program yang spesifik +menyasar kelompok minoritas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun +budaya. Keberpihakan pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan +hak-hak dasar, termasuk hak atas kebebasan agama dan kepercayaan, +terpenuhi secara merata di semua aspek kehidupan bernegara. +Terkait kelompok penganut kepercayaan seperti Tolotang, masih +terdapat kendala administratif dalam pengakuan identitas mereka pada +dokumen kependudukan. Diperlukan upaya serius untuk memberikan +solusi administratif guna memfasilitasi perubahan data yang lebih +inklusif, termasuk pada kolom agama di KTP. Dengan demikian, +rekognisi terhadap kelompok ini dapat ditingkatkan dan mendukung +pengakuan keberagaman. +Sementara berkaitan dengan masyarakat adat di Kota Parepare, +khususnya komunitas Watang Bacukiki dan Towani Tolotang, +memiliki kekayaan budaya yang menjadi potensi besar untuk +pemajuan kebudayaan. Namun, keberadaan mereka belum sepenuhnya +diarusutamakan dalam program pembangunan daerah. Perda Nomor +7 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan menjadi tonggak awal +rekognisi terhadap hak-hak budaya masyarakat, tetapi implementasinya +masih bersifat seremonial dan kurang substansial. +Anggaran pada program pengembangan kebudayaan di APBD +148 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +2024 sebagian besar diarahkan ke kegiatan umum, seperti pelestarian +cagar budaya dan pengelolaan permuseuman. Namun, belum ada +alokasi yang secara spesifik menyasar pemberdayaan masyarakat adat. +Padahal, partisipasi aktif dari komunitas adat sangat penting dalam +mendorong pemenuhan hak-hak mereka, terutama yang terkait dengan +pelestarian tradisi dan ritual adat. +Ke depan, inisiatif dari pemerintah daerah perlu diarahkan +untuk mengintegrasikan kebutuhan masyarakat adat ke dalam +nomenklatur program yang lebih spesifik. Infrastruktur dan sarana +pendukung pemajuan budaya, seperti ruang bagi pelestarian tradisi +dan kegiatan ekonomi berbasis adat, harus menjadi prioritas. Hal ini +tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap masyarakat adat +sebagai kelompok minoritas, tetapi juga dalam rangka memanfaatkan +keberadaan mereka sebagai potensi besar untuk pengembangan budaya +lokal. +Dengan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah kota, +organisasi masyarakat sipil, dan komunitas adat, pemajuan hak budaya +dan penguatan toleransi dapat berjalan beriringan. Rekognisi dan +perlindungan terhadap hak masyarakat adat serta kelompok minoritas +agama/keyakinan akan mencerminkan semangat inklusivitas dan +kerukunan yang sejati di Kota Parepare. +15. Kota Tanjungpinang – 3.2 +Tabel 40 +Akumulasi Skor Tanjungpinang +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Hak atas kesehatan 3.0 2.8 3.4 3.0 +2 Hak atas pendidikan 3.5 3.3 3.4 3.0 +3 Hak atas ekonomi 3.2 3.0 3.2 3.2 +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 3.0 3.0 +pribadi +149 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +5 Hak atas lingkungan 3.5 3.3 3.5 3.3 +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.4 3.2 3.3 3.4 +7 Hak atas pekerjaan 3.2 2.6 3.3 3.4 +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.3 3.0 3.3 3.2 +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Rekognisi 3.8 3.3 3.5 3.7 +2 Partisipasi 3.3 2.7 3.0 3.0 +3 Resiliensi 3.2 2.5 3.0 3.0 +4 Akomodasi 3.5 3.0 3.0 3.0 +Rata-Rata Variabel 2 3.5 2.9 3.1 3.2 +Rata-Rata Keseluruhan +3.4 2.9 3.2 3.2 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.2 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Pemerintah Kota Tanjungpinang menunjukkan komitmen +yang signifikan terhadap pengarusutamaan gender dan perlindungan +perempuan, dengan skor 3.8 untuk indikator rekognisi regulasi progresif. +Kebijakan seperti Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 2 Tahun +2016 tentang Pengarusutamaan Gender, Peraturan Walikota No. 26 +Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender +2020, dan Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2023 yang memperkuat +struktur dan fungsi DP3APM, menjadi bukti upaya pemerintah dalam +mendorong kesetaraan gender dan perlindungan perempuan. +Namun, meskipun kerangka kebijakan telah tersedia, tantangan +masih terlihat. Data dari DP3APM menunjukkan bahwa antara Januari +hingga April 2024, terdapat 14 kasus kekerasan terhadap perempuan, +terdiri dari 10 kasus kekerasan fisik, 2 kasus kekerasan psikis, dan 2 kasus +kekerasan seksual. Lonjakan ini, meski mencerminkan meningkatnya +150 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +kesadaran masyarakat untuk melapor berkat kehadiran Satuan Tugas +yang aktif, juga mengindikasikan bahwa permasalahan kekerasan +terhadap perempuan masih menjadi isu yang perlu diselesaikan. +Dari sisi anggaran, pemerintah kota telah memberikan dukungan +yang memadai. Antara 2018-2023, tercatat alokasi anggaran Rp +1,76 miliar untuk penguatan lembaga PUG dan perlindungan anak, +Rp 978 juta untuk peningkatan kualitas hidup perempuan, Rp 5,92 +miliar untuk program peran serta gender dalam pembangunan, dan +Rp 389 juta untuk kelembagaan PUG dan anak. Meskipun jumlah +ini menunjukkan investasi yang cukup besar, dampak dari alokasi +anggaran tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan +signifikan dalam perlindungan perempuan, sebagaimana ditunjukkan +oleh data kekerasan yang masih tinggi. +Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan +transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran serta +menetapkan indikator dampak yang jelas. Hal ini penting untuk +memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai sasaran dan +memberikan manfaat nyata bagi perempuan di Kota Tanjungpinang. +Evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program juga harus dilakukan +guna memastikan bahwa investasi besar ini berkontribusi langsung +pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan secara +berkelanjutan. +Pemerintah Kota Tanjungpinang mencatat skor 3.3 pada indikator +rekognisi terhadap penyandang disabilitas, yang mencerminkan adanya +langkah progresif dalam mendukung hak-hak kelompok ini. Salah satu +bentuk komitmen tersebut adalah pengesahan Peraturan Daerah No. +4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas, +yang menjadi pijakan hukum untuk memastikan pemenuhan hak- +hak mereka. Selain itu, Keputusan Walikota No. 156 Tahun 2024 +mengatur pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Dinas Pendidikan, +dengan tujuan utama menciptakan akses pendidikan yang inklusif bagi +penyandang disabilitas. +Namun, meskipun telah ada regulasi, implementasinya masih +menemui banyak tantangan. Stigma terhadap penyandang disabilitas +tetap menjadi hambatan utama yang membatasi mereka dari partisipasi +sosial secara penuh. Selain itu, layanan pendukung dan infrastruktur +yang ramah disabilitas masih sangat terbatas. Minimnya aksesibilitas +151 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +di ruang publik, fasilitas umum, dan transportasi menjadi contoh +nyata tantangan yang harus segera diatasi. Lebih jauh, meski dokumen +RPJMD 2018–2023 mencantumkan nomenklatur terkait penerima +manfaat kesejahteraan sosial (PMKS), namun tidak terlihat alokasi +anggaran khusus atau strategi yang terfokus untuk menangani dan +memfasilitasi penyandang disabilitas. Hal ini mengindikasikan adanya +kesenjangan antara kerangka regulasi, seperti Perda No. 4 Tahun 2017 +dan implementasi anggaran serta tindakan konkret. +Pemerintah juga belum mengalokasikan anggaran khusus untuk +pengadaan infrastruktur yang inklusif bagi penyandang disabilitas +dalam program pembangunan fisik. Ketiadaan fasilitas umum +yang ramah disabilitas, ditambah dengan tantangan di aspek lain, +menjadikan ini sebagai pekerjaan rumah yang mendesak. Oleh karena +itu, penting untuk mengintegrasikan pendekatan yang lebih strategis +dalam perencanaan anggaran, pengawasan implementasi, dan evaluasi +efektivitas program. Hal ini akan memastikan penyandang disabilitas +dapat mengakses hak-hak mereka secara adil dan bermartabat, sesuai +dengan regulasi yang telah ditetapkan. +Rekognisi minoritas agama/kepercayaan, meski Tanjungpinang +dikenal dengan keberagaman etnis dan agamanya, praktik diskriminasi +terhadap minoritas agama atau kepercayaan masih ditemukan. Salah +satu regulasi yang dianggap bermasalah adalah Peraturan Walikota No. +34 Tahun 2021 tentang Pedoman Forum Kerukunan Umat Beragama +dan Pendirian Rumah Ibadah. Kebijakan ini kerap digunakan sebagai +dasar penolakan pembangunan rumah ibadah minoritas, seperti yang +dialami komunitas Ahmadiyah dan Gereja Methodist di Tanjungpinang. +Selain itu, komunitas lain seperti umat Buddha juga menghadapi +kendala serupa dalam mendirikan kelenteng atau tempat ibadah +mereka. Kendala ini terjadi meskipun secara sosial, sejarah kota +Tanjungpinang memiliki modal sosial yang mendukung keberagaman +dan inklusi. Dengan populasi yang terdiri dari etnis Melayu, Tionghoa, +dan kelompok agama yang beragam, potensi kohesi sosial ini sayangnya +belum terwujud dalam praktik kebijakan yang adil. +Skor 3,7 untuk indikator rekognisi bagi masyarakat adat, ditopang +dengan adanya enetapan sejumlah kebijakan yang berorientasi pada +pelestarian nilai tradisional masyarakat adat yaitu Peraturan Daerah No. +8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kepurbakalaan dan Nilai Tradisional, +152 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 1 Tahun 2014 tentang +Lembaga Adat Melayu, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 8 +Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan +Kota Tanjungpinang 2022–2032, serta Peraturan Daerah No. 8 Tahun +2018 tentang Wisata Budaya Pulau Penyengat. +Pulau Penyengat, sebagai ikon budaya Melayu, memiliki nilai +historis dan spiritual yang penting bagi masyarakat adat setempat. +Kendati demikian, tantangan signifikan masih dihadapi, yakni +kurangnya dukungan sosial dan ekonomi yang berfokus pada +kesejahteraan masyarakat adat. Upaya perlindungan adat selama ini +lebih cenderung diarahkan pada aspek pengelolaan pariwisata daripada +peningkatan kualitas hidup masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena +itu, penting untuk mengintegrasikan prioritas masyarakat adat ke +dalam pembangunan sosial-ekonomi kota secara lebih strategis. +Dari segi anggaran, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah +mengalokasikan dana untuk program pemberdayaan kelompok +masyarakat adat. Antara lain, program pemberdayaan fakir miskin, +komunitas adat terpencil (KAT), dan penerima manfaat kesejahteraan +sosial (PMKS) lainnya, dengan alokasi sebesar Rp 4.196.641.000. Selain +itu, pengembangan budaya Melayu sebagai salah satu sasaran utama +mendapat perhatian dengan total anggaran yang mencakup program +pengembangan nilai budaya sebesar Rp 1.383.763.200, program +pengelolaan keragaman budaya sebesar Rp 7.615.621.010, dan program +pengelolaan kekayaan budaya sebesar Rp 9.186.063.736. +Namun, penting dicatat bahwa dalam konteks keberagaman etnis, +agama, dan budaya di Tanjungpinang, pengelolaan kebijakan harus +dilakukan secara adil dan inklusif. Pemerintah perlu berhati-hati untuk +menghindari praktik favoritisme yang berpotensi mempromosikan +supremasi etnis tertentu, dalam hal ini etnis Melayu, yang dapat +memarjinalkan kelompok-kelompok minoritas, baik dari aspek agama, +etnis, maupun gender. Temuan lapangan mengindikasikan bahwa +supremasi etnis yang tidak terkendali dapat mengganggu integrasi +sosial dan mempengaruhi kohesi komunitas secara negatif. +Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa +keberagaman diperlakukan sebagai kekayaan bersama, bukan sebagai +alat diskriminasi. Program pemberdayaan harus mencerminkan +keberimbangan dalam pengelolaan budaya lokal dan memberikan +153 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +ruang bagi semua kelompok untuk berkontribusi secara setara dalam +kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Kota Tanjungpinang. Upaya +sadar untuk menjamin penghargaan dan pemberdayaan setara bagi +semua komunitas akan menjadi kunci untuk menjaga harmoni dan +memperkuat fondasi keberagaman yang inklusif. +16. Kota Jakarta Selatan – 3.6 +Tabel 41 +Akumulasi Skor Kota Jakarta Selatan +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Hak atas kesehatan 3.9 3.8 3.9 - +2 Hak atas pendidikan 3.9 3.7 3.9 - +3 Hak atas ekonomi 3.8 3.5 3.5 - +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 3.0 - +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.0 2.9 3.4 - +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.5 3.5 3.5 - +7 Hak atas pekerjaan 3.8 3.5 3.8 - +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.6 3.4 3.6 - +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Rekognisi 3.8 3.7 2.9 - +2 Partisipasi 3.8 3.8 3.4 - +3 Resiliensi 3.8 3.4 3.5 - +4 Akomodasi 3.8 3.8 3.4 - +Rata-Rata Variabel 2 3.8 3.7 3.3 - +154 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +Rata-Rata Keseluruhan +3.7 3.5 3.5 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.6 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Sebagai bagian dari Provinsi DKI Jakarta, Kota Administratif +Jakarta Selatan menjadi perhatian dalam berbagai kebijakan dan +program strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan +masyarakat serta memastikan layanan publik yang inklusif dan +berkelanjutan. Kota Administratif Jakarta Selatan mendapatkan rata- +rata skor 3.6 yaitu basic to improve tahap sedang. Skor 3,8 untuk +indikator rekognisi pada kebijakan perlindungan perempuan di Kota +Administrasi Jakarta Selatan yaitu Peraturan Daerah DKI Jakarta +No. 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari +Tindak Kekerasan. Dalam implementasinya, Unit Pelaksana Tugas +Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Jakarta Selatan masih +perlu meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat sipil yang +memiliki fokus pada isu kekerasan terhadap perempuan. Meskipun +demikian, UPT PPA sudah bekerja sama dengan berbagai stakeholder +seperti Kepolisian, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK +RI), serta kejaksaan dalam proses pendampingan korban kekerasan +perempuan. +Pemerintah Kota Jakarta Selatan telah mengalokasikan sejumlah +anggaran dalam RPJMD DKI Jakarta periode 2018-2022 untuk +mendukung program-program yang berkaitan dengan isu perempuan. +Salah satu program utama adalah perlindungan perempuan dan anak, +yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan dari kekerasan, +diskriminasi, serta eksploitasi. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp +86.472.528.376, program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti +penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemberian +layanan konseling, serta pendampingan hukum. Hal ini menunjukkan +perhatian pemerintah terhadap pentingnya perlindungan perempuan +dan anak sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang +inklusif dan berkeadilan. +155 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan +merupakan program prioritas, dengan anggaran sebesar Rp +2.696.323.253. Program ini dirancang untuk mendorong perempuan +berdaya di berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, pendidikan, +dan sosial. Melalui kegiatan seperti pelatihan keterampilan, +pengembangan UMKM, dan sosialisasi kesetaraan gender di komunitas, +telah meningkatkan akses dan partisipasi penuh perempuan dalam +pembangunan. +Adanya peningkatan kapasitas institusi melalui program +peningkatan dan pengelolaan kantor urusan pemberdayaan perempuan +dan perlindungan anak menjadi langkah yang patut diapresiasi, dengan +anggaran sebesar Rp 4.334.484.689 untuk memperkuat pengelolaan +fasilitas serta mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap +kebutuhan perempuan dan anak. Terdapat alokasi anggaran mobilitas +operasional sebesar Rp 960.014.918 untuk pengelolaan kendaraan +operasional yang digunakan dalam layanan pemberdayaan perempuan +dan perlindungan anak agar layanan dapat menjangkau lebih banyak +masyarakat dengan lebih cepat dan efektif. +Skor 3,7 pada indikator rekognisi penyandang disabilitas di +Kota Administratif Jakarta Selatan mencerminkan adanya sejumlah +regulasi progresif yang mendukung penghormatan, perlindungan, dan +pemenuhan hak penyandang disabilitas. Beberapa kebijakan utama +yang mendukung inklusivitas di wilayah ini antara lain: +1. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun +2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan +Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang menjadi landasan +hukum bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di +berbagai sektor. +2. Surat Edaran Nomor 24 Tahun 2019, yang mengatur penyediaan +prasarana dan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas +di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. +3. SK DIRJEN BADILUM No. 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020, yang +memberikan pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang +disabilitas di lingkungan peradilan. +4. SOP Pelayanan Prioritas bagi Kelompok Rentan di PTSP +Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memastikan +aksesibilitas dan pelayanan yang lebih responsif bagi kelompok +156 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +rentan, termasuk penyandang disabilitas. +Regulasi-regulasi ini menunjukkan komitmen terhadap +penguatan inklusivitas di Kota Administratif Jakarta Selatan, meskipun +implementasi dan efektivitasnya masih menjadi tantangan yang perlu +terus diperkuat. Skor 3,5 untuk hak atas ekonomi dengan berbagai +upaya telah dilakukan untuk mendukung peningkatan keterampilan +dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Salah satu inisiatif adalah +pelatihan Administrasi Umum di Pusat Pelatihan Kerja Daerah +(PPKD), yang diikuti oleh 15 peserta penyandang disabilitas, termasuk +tuli, mental, dan daksa. Pelatihan ini merupakan hasil kolaborasi antara +PPKD dan Kitabisa melalui program Teach4Hope. +Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan +Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), pada tahun 2021 tercatat 987 +kasus kekerasan terhadap anak penyandang disabilitas, dengan rincian +264 anak laki-laki dan 764 anak perempuan. Dari jumlah tersebut, +kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan yang paling banyak terjadi, +dengan 591 korban. +Skor 3,4 pada indikator resiliensi mencerminkan upaya +kolaboratif antara Puskesmas Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, +dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak +(P2TP2A) DKI Jakarta dalam menangani kasus kekerasan terhadap +anak penyandang disabilitas. Upaya ini tidak hanya berfokus pada +pemulihan korban tetapi juga mendorong keberanian mereka untuk +melapor. +Salah satu tantangan utama dalam penanganan kasus ini adalah +ketika orang tua korban juga merupakan penyandang disabilitas, +sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih inklusif dan sensitif +agar pendampingan dapat dilakukan secara efektif. Hal ini menegaskan +pentingnya pendekatan yang berbasis hak serta peningkatan kapasitas +layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. +Skor 3,8 untuk akomodasi yang layak seperti tercermin pada giat +Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II juga telah +mengadakan program edukasi perpajakan bagi penyandang disabilitas +di Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin, sehingga +masalah pajak lebih mudah diakses. Selain itu, untuk meningkatkan +inklusivitas layanan perpajakan, program Layanan Ramah Disabilitas +157 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +(LARAS) diperkenalkan. Program ini mencakup penyediaan fasilitas +aksesibilitas, pelayanan dengan Bahasa Isyarat, serta pembukaan 9 +Loket LARAS di seluruh kantor pajak di lingkungan Kanwil DJP Jakarta +Selatan II. Sebagai bagian dari program ini, perwakilan pegawai di 9 +Kantor Pelayanan Pajak telah mendapatkan pelatihan Bahasa Isyarat. +Pada tahun 2022, dilakukan pula pelatihan usaha ekonomi +produktif (UEP) khusus bagi penyandang tuna rungu dan wicara. +Selain itu, telah disalurkan 106 alat bantu fisik, yang meliputi kursi roda +anak dan dewasa, alat bantu dengar (hearing aid), tongkat bantu jalan, +hingga tongkat kaki tiga. Untuk mendukung kebutuhan di tahun 2024, +sebanyak 400 kursi roda telah disiapkan. +Namun, Kota Administrasi Jakarta Selatan masih menghadapi +persoalan intoleransi dan diskriminasi pada minoritas agama dan +kepercayaan dengan skor 2,9 pada indikator rekognisi seperti yang +tercermin dalam Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2012 tentang +Prosedur Pemberian Persetujuan Pembangunan Rumah Ibadah. +Peraturan ini kerap menjadi alat untuk membatasi pendirian rumah +ibadah bagi kelompok minoritas. Salah satu contoh nyata adalah +pelarangan pendirian dan penggunaan Masjid An Nur di Bukit Duri +yang dimiliki oleh Jemaah Ahmadiyah. Peristiwa ini menunjukkan +masih adanya hambatan serius dalam mewujudkan toleransi beragama +dan melindungi hak kelompok minoritas keagamaan di Jakarta Selatan. +Jakarta Selatan memiliki potensi besar untuk memajukan toleransi +beragama dan melindungi hak kelompok minoritas. Sebagai kawasan +strategis dengan masyarakat yang beragam dan dinamis, keberagaman +ini dapat menjadi modal sosial yang kuat dalam membangun harmoni. +Tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat, terutama +generasi muda yang produktif, memberikan peluang besar untuk +mendorong pendekatan berbasis komunitas yang inklusif. Selain +itu, kapasitas anggaran daerah yang relatif besar membuka ruang +bagi pengembangan program-program pemerintah, termasuk yang +mendukung keberagaman dan kesetaraan hak. +Untuk mengoptimalkan potensi ini, diperlukan kolaborasi erat +antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. +Kebijakan harus dirancang secara inklusif, menjawab kebutuhan +seluruh lapisan masyarakat, dan memastikan kelompok minoritas +mendapatkan hak yang setara. Edukasi dan kampanye toleransi juga +158 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +perlu diperkuat, khususnya di kalangan generasi muda, agar tercipta +masyarakat yang saling menghormati dalam keberagaman. Dengan +langkah-langkah ini, Jakarta Selatan dapat menjadi teladan dalam +membangun harmoni sosial yang inklusif dan berkelanjutan. +17. Kota Denpasar – 3.6 +Tabel 42 +Akumulasi Skor Kota Denpasar +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.5 3.0 3.7 3.7 +2 Hak atas pendidikan 3.8 3.6 3.8 3.4 +3 Hak atas ekonomi 3.2 3.1 3.8 3.0 +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 3.0 3.0 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.6 3.2 3.4 3.0 +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.9 3.2 3.8 3.9 +7 Hak atas pekerjaan 3.5 2.8 3.5 3.7 +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.5 3.1 3.6 3.4 +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.5 3.9 3.5 4.0 +2 Partisipasi 3.5 3.4 4.0 4.0 +3 Resiliensi 4.0 3.5 3.5 4.0 +4 Akomodasi 4.0 3.9 4.5 4.0 +Rata-Rata Variabel 2 3.8 3.7 3.9 4.0 +159 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Rata-Rata Keseluruhan +3.6 3.4 3.7 3.7 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.6 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Kota Denpasar mencatat rata-rata skor 3,6 dengan skor 3,5 +untuk rekognisi regulasi progresif yang berfokus pada perlindungan +terhadap perempuan dengan adanya Peraturan Daerah No. 3 Tahun +2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Walikota No. +22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak +(DRPPA). Tantangan yang dihadapi terkait isu kekerasan terhadap +perempuan dan anak masih tinggi, terutama karena masih kuatnya +budaya patriarki yang mendorong peningkatan angka kekerasan setiap +tahunnya. +Partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam +aspek politik parlemen hanya 4 orang anggota parlemen DPRD Kota +Denpasar. Partisipasi perempuan dalam politik sering kali hanya +dipenuhi sebagai syarat administratif tanpa melibatkan perempuan +dalam posisi-posisi strategis atau pengambilan keputusan yang sentral. +Sebagian besar perempuan masih terlibat dalam pekerjaan domestik +dan sektor informal, di mana sering kali menerima upah rendah dan +bekerja dengan status pekerjaan yang tidak jelas. Meskipun demikian, +keberadaan Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan +Anak (UPTD PPA) serta rumah aman atau shelter yang menyediakan +layanan pendampingan hukum dan psikologis memberikan dukungan +yang signifikan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. +Skor 4,0 untuk akomodasi perempuan pada layanan publik +memadai dengan akses yang terjangkau. Organisasi masyarakat sipil +yang bergerak di bidang perempuan banyak terlibat dalam peningkatan +kapasitas, pendampingan, serta advokasi korban, namun pelibatan +kelompok perempuan dalam pembangunan, khususnya di tingkat +desa, masih perlu ditingkatkan. Program-program di DP3AP2KB +yang menyasar perlindungan, pemberdayaan, dan akses bantuan bagi +perempuan turut memberikan harapan untuk perubahan tersebut. +Skor 3,9 berkaitan dengan rekognisi penyandang disabilitas, +dikontribusi oleh adanya pengesahan Peraturan Daerah No. 11 +Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang +160 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Disabilitas, yang memberikan dasar hukum yang kuat. Di Kota +Denpasar terdapat 1740 warga disabilitas yang terdata di Dinas Sosial. +Berbagai organisasi disabilitas di Kota Denpasar, seperti Puspadi Bali, +Bunga Bali, dan Yayasan Peduli Kemanusiaan (YPK), aktif mendorong +penerbitan Rancangan Perwali terkait alat bantu adaptif serta jaminan +kesehatan untuk penyandang disabilitas. +Pemkot Denpasar telah meresmikan Rumah Berday dan Graha +Nawasena yang menyediakan fasilitas untuk usaha serta tempat interaksi +sosial bagi penyandang disabilitas. Perda telah mengatur kewajiban bagi +perusahaan dengan lebih dari 100 karyawan untuk mempekerjakan +minimal dua penyandang disabilitas, meskipun partisipasi mereka di +lingkungan kerja masih sangat terbatas, mengingat tantangan dalam +memenuhi persyaratan yang ada. Pemerintah Kota Denpasar terus +menyediakan layanan perlindungan, pemenuhan hak, dan pemulihan +bagi penyandang disabilitas di bawah koordinasi Dinas Sosial. +Dinas Sosial bergerak cepat mengaktifkan kembali Kartu +Indonesia Sehat (KIS) bagi penyandang disabilitas yang terhenti, +serta melaksanakan program bedah rumah, pelatihan bermain +musik, memasak, mencukur, memijat, dupa dan mencuci motor. +Pemerintah Kota Denpasar meluncurkan inovasi Nyuh Sudamala +untuk memfasilitasi Hak Komunikasi Disabilitas di Kota Denpasar. +Penyandang Disabilitas ikut berperan aktif dan terlibat penuh dalam +berbagai kegiatan sehingga meraih Anugerah Prakarsa Inklusi dari +Komisi Nasional Disabilitas, menjadikan Kota pertama di Indonesia +penerima anugerah tersebut. Kolaborasi sumber dana dengan CSR +perusahaan juga berkontribusi dalam menutupi kekurangan anggaran. +Berkaitan dengan minoritas agama/kepercayaan, Pemerintah +Daerah Kota Denpasar dengan semangat visi dan misi “Vasudhaiva +Kutumbakam” yang mengartikan bahwa kita semua adalah saudara, +senantiasa berkomitmen untuk merangkul seluruh umat tanpa +membedakan latar belakang agama atau keyakinan. Meskipun +demikian, hingga saat ini belum ada regulasi yang secara spesifik +mengatur kelompok agama minoritas di kota ini. Pemerintah Kota +Denpasar tengah menyusun draft Peraturan Walikota yang akan +mengatur tentang Penyelenggaraan Toleransi Masyarakat, yang +diharapkan dapat dituntaskan di 2025. +Meskipun aspek regulasi belum sepenuhnya lengkap, situasi +161 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +sosial di Kota Denpasar cukup harmonis. Kelompok agama minoritas, +meskipun cenderung terisolasi dalam komunitas mereka sendiri, +tidak mengalami diskriminasi signifikan dalam bidang pendidikan, +pekerjaan, atau politik. Namun, partisipasi politik kelompok minoritas +masih terbatas karena dominasi mayoritas, dengan sedikit ruang bagi +mereka untuk berperan dalam keputusan-keputusan politik. +Sosialisasi antar kelompok agama di Kota Denpasar tetap berjalan +dengan lancar, meskipun tidak adanya mekanisme perlindungan +struktural khusus. Berbagai organisasi masyarakat sipil terus +memberikan pendampingan kepada kelompok minoritas. Dalam hal +pelayanan publik dan kesempatan ekonomi, Denpasar sudah membuka +peluang yang setara tanpa adanya diskriminasi yang jelas. Namun, +kesadaran mengenai keberagaman agama dan kepercayaan masyarakat +masih perlu terus ditingkatkan. Kementerian Agama Kota Denpasar +juga terlibat dalam kegiatan inovasi seperti MELAJAH (Moderasi +Lintah Agama Menuju Umat Harmonis), yang menargetkan generasi +muda, terutama para pelajar SMP dan SMA/K untuk memperkuat +moderasi beragama. Selain itu, Kementerian Agama juga memberikan +bantuan operasional kepada FKUB senilai 40 juta rupiah. +Penting untuk dicatat bahwa FKUB melakukan sosialisasi dan +pelibatan masyarakat dalam upaya memperkuat kerukunan umat +beragama, termasuk kelompok-kelompok perempuan lintas agama +(FORPELA) dan generasi muda lintas agama (FORGIMALA). +Sementara dalam hal Masyarakat Adat, di Kota Denpasar, +masyarakat adat memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan +budaya masyarakat Bali. Pendataan terkait keberadaan masyarakat +adat dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Kota Denpasar. Skor 4,0 untuk +regulasi progresif masyarakat adat dengan adanya Peraturan Daerah +No. 2 Tahun 2018 tentang Pelestarian Warisan Budaya memberikan +landasan hukum dalam melestarikan dan melindungi adat istiadat +masyarakat Bali. Dalam struktur organisasi, terdapat 35 Desa Adat, 361 +Banjar Adat, 42 Pekaseh, 361 Sekaa Taruna, serta 35 Pecalang, yang +terlibat aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan budaya di Kota +Denpasar. +Di tengah dinamika pembangunan, organisasi masyarakat +adat seperti Pecalang diberikan peran untuk berpartisipasi langsung +menjaga keharmonisan masyarakat, terutama menjelang pemilihan +162 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +kepala daerah (Pilkada) di Bali. Pecalang bersinergi dengan pihak +kepolisian dalam memastikan terciptanya suasana aman dan kondusif +di tengah masyarakat. Selain itu, masyarakat adat di Kota Denpasar +juga diberdayakan melalui kegiatan budaya, seperti upacara adat dan +keagamaan, termasuk rangkaian Upacara Karya Pura Agung Jagatnatha +yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, +tokoh adat, serta stakeholder terkait lainnya. +Setiap Desa Adat di Bali memiliki Awig-awig atau aturan adat yang +diatur dalam hukum adat setempat, yang menjadi dasar pelaksanaan +kehidupan sehari-hari dalam masyarakat adat. Pemkot Denpasar, +dalam hal ini, turut menangani berbagai isu yang muncul, terutama +yang berkaitan dengan konflik sosial, dengan merujuk pada Pedoman +Provinsi Bali Penepas Wicara serta peraturan daerah yang dirancang +untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan mengurangi potensi +terjadinya konflik. +Pemerintah Kota juga memberikan bantuan keuangan kepada +Banjar Adat, Desa Adat, Sekaa Taruna, dan jasa bagi tokoh adat +sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas sosial dan budaya mereka. +Pemberian bantuan ini berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi +(monev), yang memastikan dana yang diberikan digunakan dengan +optimal, mencapai realisasi 100%. Untuk memastikan keberlanjutan +dan keberhasilan program-program tersebut, rapat Paruman Bendesa +Adat juga dilakukan secara rutin untuk memverifikasi dan memastikan +bahwa tidak ada diskriminasi yang terjadi dalam pelaksanaannya. +18. Kota Kupang – 3.5 +Tabel 43 +Akumulasi Skor Kota Kupang +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Hak atas kesehatan 3.0 2.5 3.5 - +2 Hak atas pendidikan 3.5 3.3 3.5 - +3 Hak atas ekonomi 3.4 3.0 3.4 - +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 4.0 - +pribadi +163 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +5 Hak atas lingkungan 3.0 2.7 3.0 - +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.4 3.2 3.4 - +7 Hak atas pekerjaan 3.3 2.7 3.3 - +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.2 2.9 3.4 - +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Rekognisi 3.5 3.8 4.0 - +2 Partisipasi 4.0 3.1 4.0 - +3 Resiliensi 4.0 3.9 4.0 - +4 Akomodasi 3.5 3.5 4.0 - +Rata-Rata Variabel 2 3.8 3.6 4.0 - +Rata-Rata Keseluruhan +3.5 3.2 3.7 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.5 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Di Kota Kupang, berbagai regulasi telah dikeluarkan sebagai +komitmen untuk melibatkan perempuan dan memberikan perlindungan +terhadap mereka dalam pembangunan kota. Skor 3,5 untuk rekognisi +perempuan dikontribusi oleh adanya beberapa peraturan penting +mencakup Peraturan Daerah Kota Kupang No. 2/2015 tentang +Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Daerah No. 3/2019 tentang +Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, +yang menjadi landasan kebijakan untuk mewujudkan perlindungan +perempuan secara aktif. Namun, meskipun sudah ada regulasi tersebut, +masih dibutuhkan kebijakan yang lebih konkret untuk memberikan +tata cara perlindungan dan pemberdayaan perempuan secara efektif, +termasuk mekanisme pemulihan hak korban kekerasan. +Kota Kupang menunjukkan kemajuan positif dalam partisipasi +164 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +perempuan, tercermin dari skor 4,0 dengan adanya program-program +yang beragam, seperti Ruang Bersama Merah Putih dan Kelurahan +Ramah Perempuan dan Anak. Selain itu, ada juga kegiatan yang +bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Namun, +meskipun ada berbagai inisiatif ini, skor 3,0 untuk hak atas kesehatan +, khususnya pemenuhan hak dasar perempuan, terutama dalam hal +kesehatan reproduksi dan akses terhadap infrastruktur yang ramah +perempuan yang belum terpenuhi. +Saat ini, belum ada program khusus yang secara eksplisit +mengutamakan akomodasi dan aksesibilitas bagi perempuan untuk +memenuhi hak dasar mereka. Meskipun upaya untuk mencegah +diskriminasi terhadap perempuan di sektor sosial sudah cukup efektif, +tantangan terbesar terletak pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan +kebudayaan yang masih kurang diperhatikan. Untuk itu, diperlukan +perhatian yang lebih besar dan kebijakan yang lebih konkret untuk +memastikan perempuan dapat mengakses dan menikmati hak-haknya +secara setara, dalam semua aspek kehidupan. +Berkaitan dengan skor 3,8 untuk rekognisi penyandang disabilitas +pada Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan +Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Kupang menunjukkan +komitmen untuk menciptakan inklusi bagi penyandang disabilitas, +terutama melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan ramah disabilitas. +Namun, meski kebijakan ini sudah diterapkan, realisasi di lapangan +masih terbatas. Beberapa penyandang disabilitas masih kesulitan +memenuhi kebutuhan dasar mereka, akomodasi dan aksesibilitas +fasilitas yang ramah disabilitas juga belum memadai. +Meskipun anggaran untuk penyandang disabilitas di Kota Kupang +sudah dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi +sosial, namun fokus penganggaran untuk pemberdayaan, seperti +pengembangan keterampilan, pendidikan, dan pekerjaan, masih sangat +terbatas. Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang terbentuk di pendidikan +tinggi dan pelibatan penyandang disabilitas dalam Musrenbang +kelurahan di Naikoten I adalah langkah positif, namun aksesibilitas dan +peluang kerja masih kurang berkembang. +Selain itu, meskipun ada upaya untuk meningkatkan akomodasi +dan resiliensi penyandang disabilitas, perlindungan dan pemulihan +165 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +hak-hak korban masih sangat minim. Pemkot belum fokus pada +penguatan mekanisme peringatan dini atau penanganan pemulihan +hak-hak korban secara komprehensif. Untuk itu, perlu lebih banyak +program yang mendukung kualitas hidup penyandang disabilitas, +terutama dalam hal ekonomi dan ketenagakerjaan. +Skor 4,0 terkait minoritas agama/kepercayaan menunjukkan +komitmen positif Kota Kupang dalam menciptakan ruang inklusif +bagi kelompok agama dan kepercayaan. Perwali No. 79/2020 tentang +Pedoman Fasilitasi Pembangunan Rumah Ibadat menjadi langkah +penting, memberikan kemudahan akses bagi minoritas agama untuk +memenuhi hak kebebasan beribadah tanpa hambatan administratif +yang mengganggu. Selain itu, kerja sama yang terjalin antara Pemkot +Kupang, FKUB, dan organisasi keagamaan dalam menciptakan +ruang pertemuan antar umat beragama menunjukkan pendekatan +kolaboratif yang mendukung keberagaman agama di kota ini. +Namun, meskipun inisiatif ini sudah ada, perhatian lebih perlu +mengembangkan program yang fokus pada peningkatan kapasitas +dan peran aktif minoritas agama dalam berbagai sektor, terutama +pemerintahan dan politik. Pelibatan mereka dalam pembuatan +keputusan yang mengarah pada perubahan sosial dan pembangunan +juga perlu diperkuat. Untuk itu, perlu adanya penyusunan kebijakan +yang lebih konkret untuk mendukung pemberdayaan kelompok +minoritas ini secara berkelanjutan. +Meskipun program bantuan sosial dan perayaan hari besar agama +sudah efektif, pengembangan kebijakan yang mendorong partisipasi +lebih luas, termasuk dalam forum-forum pengambilan keputusan +politik dan sosial, akan meningkatkan kualitas hidup minoritas agama. +Selain itu, klarifikasi dan transparansi mengenai anggaran serta hibah +untuk kegiatan lintas agama dapat meningkatkan keberlanjutan dan +efektivitas program yang ada. Dengan langkah-langkah ini, Kota +Kupang dapat lebih memperkuat peran minoritas agama/kepercayaan +dalam pembangunan sosial dan politik, menjadikan kota ini sebagai +model keberagaman yang inklusif dan adil bagi semua kelompok +agama. +166 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +19. Kota Bengkulu 3.1 +Tabel 44 +Akumulasi Skor Kota Bengkulu +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.0 2.9 3.3 3.0 +2 Hak atas pendidikan 3.7 3.4 3.3 3.0 +3 Hak atas ekonomi 3.4 3.1 3.4 3.0 +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 3.0 3.0 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 2.5 2.1 2.8 3.3 +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.4 3.2 3.0 3.4 +7 Hak atas pekerjaan 3.5 2.8 3.4 3.4 +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.2 2.9 3.2 3.2 +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.5 3.0 3.0 3.6 +2 Partisipasi 3.0 2.4 3.0 3.0 +3 Resiliensi 3.0 3.0 3.0 3.0 +4 Akomodasi 3.0 3.0 3.0 3.1 +Rata-Rata Variabel 2 3.1 2.9 3.0 3.2 +Rata-Rata Keseluruhan +3.2 2.9 3.1 3.2 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.1 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +167 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Skor keseluruhan untuk Kota Bengkulu adalah 3,1 yang +menunjukkan bahwa kota ini masih berada di tahap awal sederhana +dalam agenda pembangunan inklusi sosial. Pemerintah Kota Bengkulu +telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk perlindungan perempuan +dan pengarusutamaan gender yang progresif dengan skor 3,5, dengan +adanya Peraturan Walikota No. 08 Tahun 2019 tentang Perlindungan +Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perwali No. 13 Tahun 2020 +tentang Pengarusutamaan Gender, dan Perwali No. 23 Tahun 2018 yang +mengatur pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di +Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian +Penduduk, dan KB Kota Bengkulu. +Meskipun kebijakan ini sudah mencakup berbagai aspek penting, +namun implementasinya belum maksimal. Anggaran yang tersedia +untuk isu perempuan pada periode 2019-2023 antara lain sebesar +Rp 802.000.000 untuk peningkatan kualitas hidup dan perlindungan +perempuan, penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender +untuk perempuan dialokasikan Rp 1.641.000.000, dan program +keserasian kebijakan untuk peningkatan kualitas anak dan perempuan +mendapatkan alokasi Rp 989.000.000. Meski alokasi anggaran cukup +besar, perempuan rentan di Bengkulu masih kesulitan mendapatkan +akomodasi layak dan mengakses layanan pendampingan psikososial, +yang menunjukkan adanya ketimpangan antara anggaran yang tersedia +dan implementasi di lapangan. +Krisis iklim tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan +mental perempuan, tetapi juga memperburuk kondisi sosial inklusi bagi +mereka. Skor 2,5 untuk hak atas lingkungan yang layak mencerminkan +bagaimana kerusakan lingkungan khususnya di kawasan Sungai Lemau +dan Teluk Sepang menyulitkan perempuan rentan dalam mengakses +kebutuhan dasar seperti air bersih dan lingkungan yang sehat. Dampak +lingkungan ini semakin memperlebar ketimpangan sosial, dengan +perempuan di daerah-daerah yang terdampak krisis iklim kehilangan +kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi, +sosial, dan budaya terhambat. +Masyarakat telah mengeluhkan penurunan kualitas air di Daerah +Aliran Sungai (DAS) Bengkulu akibat limbah dari pertambangan +batubara, pabrik karet, dan pabrik CPO. Sungai Bengkulu yang +seharusnya menjadi sumber daya utama untuk kehidupan sehari-hari, +irigasi, dan PDAM, kini menjadi ancaman kesehatan dan keselamatan. +168 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Bagi perempuan, yang sebagian besar bertanggung jawab dalam +mengelola kebutuhan rumah tangga, kesulitan dalam mengakses air +bersih berarti lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk mencari +sumber air yang layak, mengurangi partisipasi mereka dalam kegiatan +sosial atau ekonomi yang memperkuat kesejahteraan keluarga. +Kota Bengkulu telah mengesahkan Peraturan Daerah Nomor +03 Tahun 2024 untuk mendukung penyandang disabilitas, namun +implementasinya masih terhambat oleh kurangnya fasilitas ramah +disabilitas. Keterbatasan ini berdampak pada inklusi sosial penyandang +disabilitas. Tanpa fasilitas yang memadai, mereka kesulitan beraktivitas +secara setara dalam masyarakat. Selain itu, kurangnya database yang +terperinci menghambat perencanaan yang efektif dan penyediaan +layanan yang lebih tepat sasaran. Terkait dengan hak atas lingkungan +yang layak, dengan skor 2,1, pencemaran Sungai Bengkulu akibat +limbah industri memberikan dampak buruk terhadap penyandang +disabilitas. +Pencemaran ini mengurangi kualitas lingkungan yang dibutuhkan +untuk akses air bersih dan sumber daya alam, serta memperburuk +tantangan hidup mereka, terutama dalam memperoleh lingkungan +yang sehat dan aman. Namun, pada awal 2025, Dinas Tenaga Kerja +Kota Bengkulu mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan kedepannya +instansi pemerintah dan swasta untuk mempekerjakan penyandang +disabilitas minimal 1% dari jumlah total karyawan. Ini adalah langkah +baik untuk meningkatkan inklusi sosial dan memberikan lebih banyak +kesempatan bagi penyandang disabilitas ke depan. +Berkaitan dengan Skor 3,0 untuk rekognisi minoritas agama/ +kepercayaan yang masih pada tahap sederhana, kebijakan terkait +kebebasan beragama di Provinsi Bengkulu, terutama pelaksanaan +Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2011 yang melarang aktivitas Jemaat +Ahmadiyah Indonesia (JAI) telah memberikan dampak signifikan +terhadap kehidupan komunitas tersebut. Larangan ini membatasi +ruang mereka untuk menjalankan aktivitas keagamaan di tempat +ibadah maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Situasi ini tidak +hanya berdampak pada JAI, tetapi juga memberikan gambaran tentang +tantangan yang dihadapi oleh minoritas agama dan kepercayaan secara +umum. +Salah satu insiden yang terjadi adalah penolakan terhadap +169 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +pendirian masjid komunitas JAI pada tahun 2010. Kejadian ini +memunculkan ketegangan di tingkat lokal dan mengindikasikan +adanya hambatan dalam mendapatkan perlindungan dan dukungan +yang memadai dari pemerintah. Minimnya pemahaman masyarakat +mengenai komunitas Ahmadiyah diduga turut memperburuk situasi, +menjadikan diskriminasi lebih mudah terjadi. Pasca-kejadian tersebut, +komunitas ini menyatakan bahwa upaya pembinaan atau dialog untuk +meredakan situasi belum dilakukan secara optimal. +Sementara dalam skor rata-rata 3,2 untuk masyarakat adat, Kota +Bengkulu memiliki Peraturan Daerah No. 29 Tahun 2003 tentang +pemberlakuan adat yang bertujuan melindungi dan mengakui hak- +hak masyarakat adat. Peraturan ini memperkuat keberadaan lembaga +adat dalam menyelesaikan konflik dengan menerapkan prinsip-prinsip +kearifan lokal. Selain itu, pemerintah mendukung berbagai program +pemberdayaan masyarakat adat, seperti Program Kampung Tematik, +yang berfokus pada pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi +lokal dan pelestarian budaya. Langkah ini memberikan ruang bagi +komunitas adat untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. +Namun, penerapan kebijakan adat di Kota Bengkulu masih +menghadapi tantangan besar. Salah satunya terkait pelestarian +warisan budaya, seperti bahasa daerah dan bangunan adat, yang +belum mendapatkan perhatian memadai. Kebijakan yang dirancang +kerap muncul hanya pada momen-momen politik, sedangkan dalam +praktiknya, pembangunan sering kali jauh dari konsep pengembangan +kebudayaan. Akibatnya, konsep pelestarian adat mulai terpinggirkan +dalam skema kebijakan kota. +Di sisi lain, persoalan agraria menjadi konflik yang mendominasi +di Kota Bengkulu. Contohnya adalah konflik yang melibatkan +komunitas adat Serawai yang terusir dari tanah mereka akibat +perebutan lahan dengan pihak pengusaha. Masalah hak atas tanah dan +akses terhadap sumber daya alam menunjukkan perlunya pendekatan +lebih inklusif dalam kebijakan publik, terutama mengingat masyarakat +adat seringkali kurang terlindungi dalam menghadapi tekanan dari +kepentingan ekonomi yang besar. +Walaupun ada aturan adat seperti terkait posisi tetua adat, namun +peraturan turunannya masih sangat minim. Di sisi lain, meskipun +Perda yang lebih khusus terkait perlindungan masyarakat adat telah +170 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +diterapkan di beberapa kabupaten seperti Rejang Lebong dan Seluma +di mana bahkan beberapa komunitas adat sudah memperoleh Surat +Keputusan (SK) Bupati di Kota Bengkulu hingga saat ini belum ada +kebijakan serupa yang secara khusus melindungi masyarakat adat. +Sebagai bagian dari masyarakat adat Serawai, beberapa individu +menyatakan bahwa sulit untuk mengklaim eksistensi sejarah dan adat +Serawai di Kota Bengkulu meskipun ada jejak penyebaran tradisi +tersebut di wilayah kota. Bahkan dalam konteks masyarakat yang ada +saat ini, 70% penduduk Kota Bengkulu berasal dari suku Lembak. +Namun, keberadaan adat dan sejarah Melayu di wilayah ini juga masih +menjadi diskursus yang belum terdefinisi secara jelas, baik dari segi asal +maupun waktunya. +Dengan berbagai tantangan ini, penting bagi pemerintah +Kota Bengkulu untuk memperkuat implementasi kebijakan yang +tidak hanya mendukung eksistensi adat, tetapi juga menyelesaikan +permasalahan mendasar terkait perlindungan masyarakat adat. +Hal ini akan memungkinkan terciptanya keseimbangan antara +pembangunan ekonomi dan penghormatan terhadap hak-hak +komunitas adat yang ada. +20. Kota Padang – 3.6 +Tabel 45 +Akumulasi Skor Kota Padang +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Hak atas kesehatan 3.5 3.0 3.7 - +2 Hak atas pendidikan 3.7 3.5 3.7 - +3 Hak atas ekonomi 3.8 3.5 3.8 - +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 2.5 - +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.7 3.0 3.4 - +yang layak +171 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +6 Hak atas kebudayaan 3.4 3.1 3.4 - +7 Hak atas pekerjaan 3.4 2.7 3.5 - +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.5 3.1 3.4 - +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Rekognisi 4.0 3.9 4.0 - +2 Partisipasi 4.0 3.2 4.0 - +3 Resiliensi 4.0 3.5 3.9 - +4 Akomodasi 3.7 4.0 4.0 - +Rata-Rata Variabel 2 3.9 3.7 4.0 - +Rata-Rata Keseluruhan +3.7 3.4 3.7 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.6 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Pemerintah Kota Padang telah menunjukkan upaya untuk +mendukung pemberdayaan perempuan melalui berbagai kebijakan dan +program strategis. Skor 4,0 pada rekognisi di subjek studi perempuan +untuk keberadaan regulasi yang progresif, dengan adanya Peraturan +Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Pengembangan Peranan Perempuan +Berbasis Kelurahan, dan Peraturan Walikota No. 42.A Tahun 2018 +tentang Pengarusutamaan Gender menjadi pijakan penting bagi +integrasi isu kesetaraan gender dalam pembangunan. Skor 4,0 untuk +partisipasi perempuan juga dengan mulai difasilitasi dalam ruang +publik, seperti melalui Musrenbang daerah, meskipun representasi +perempuan masih sering hanya bersifat simbolis. Namun, sejumlah +tantangan besar masih menghalangi terwujudnya inklusi sosial bagi +perempuan. Struktur budaya dan nilai tradisional yang masih kuat +di Kota Padang membatasi perempuan untuk berperan lebih aktif di +luar ranah domestik. Sebagian besar perempuan tetap terperangkap +dalam stereotip gender, dimana perempuan lebih banyak mengemban +tanggung jawab rumah tangga. Hal ini, secara sistemik, membatasi +172 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +peluang mereka untuk terlibat dalam sektor formal maupun menjadi +pengambil keputusan. +Dalam aspek perlindungan, meski layanan seperti P2TP2A dan +TPBM telah tersedia, angka kekerasan terhadap perempuan yang +dilaporkan oleh WCC Nurani Perempuan tetap tinggi. Ini menunjukkan +bahwa mekanisme perlindungan yang ada belum sepenuhnya responsif +terhadap kompleksitas tantangan yang dihadapi perempuan, termasuk +stigma sosial yang membuat korban seringkali enggan melapor. +Upaya peningkatan ekonomi perempuan melalui program- +program seperti pelatihan menjahit, memasak, dan bantuan usaha +Kelompok Usaha Bersama (KUBE) memberikan hasil yang baik di +beberapa wilayah. Namun, jenis pekerjaan yang tersedia dan diciptakan +masih cenderung terbatas pada sektor pelayanan, seperti admin, +waitress, tata rias, dan front office. Pendekatan ini, tanpa diversifikasi +peluang, justru dapat memperkuat pembagian kerja berbasis gender +dan menempatkan perempuan di sektor dengan nilai ekonomi yang +sering kali lebih rendah. +Representasi politik perempuan pada hasil Pemilu 2024 mencatat +hanya empat perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen, +masih jauh dari target kuota ideal. Padahal, keterwakilan politik yang +memadai sangat penting untuk mendorong kebijakan yang benar- +benar inklusif dan sensitif gender. Dalam hal ini, perlu ada langkah +konkret untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan dan +memperkuat dukungan terhadap calon perempuan dalam politik lokal. +Fasilitas publik yang ramah perempuan, seperti ruang laktasi, +akses khusus pada Trans Padang, serta kolam renang dengan hari +khusus perempuan adalah inisiatif yang patut diapresiasi. Namun, +infrastruktur ini hanya menjangkau aspek permukaan tanpa menyentuh +tantangan yang lebih mendasar. Misalnya, akses perempuan terhadap +ruang publik masih dibayangi oleh isu keamanan, kenyamanan, dan +kesenjangan dalam mobilitas perempuan, terutama bagi kelompok +rentan seperti perempuan disabilitas atau perempuan kepala keluarga. +Pemerintah Kota Padang telah membuka ruang, namun inklusi +sosial bagi perempuan belum sepenuhnya diwujudkan. Tantangan ini +memerlukan respons yang lebih strategis dan komprehensif, dengan +keberpihakan nyata yang mampu menjawab hambatan sistemik dan +struktural yang mengakar. Perubahan tidak cukup hanya pada tingkat +173 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +kebijakan, tetapi juga harus mencakup transformasi sosial, peningkatan +kualitas pendidikan gender, dan perbaikan mekanisme pengawasan +terhadap implementasi program. Kota Padang memiliki potensi +besar untuk menjadi pelopor inklusi sosial bagi perempuan. Namun, +keberhasilan ini hanya bisa tercapai jika komitmen pemerintah +didukung oleh langkah konkret yang lebih progresif dan menyasar akar +masalah. +Lalu berkaitan dengan penyandang disabilitas, kota Padang +memiliki Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan +Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi ini mencakup +hak disabilitas untuk berpartisipasi dalam pekerjaan, pendidikan, +dan pemerintahan. Layanan pengaduan dan pendampingan tersedia, +termasuk UPTD LDPI yang berfokus pada intervensi bagi peserta +didik penyandang disabilitas. Dinas Sosial juga menjalankan Lembaga +Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang memberikan pelayanan +sosial profesional bagi keluarga, termasuk yang memiliki anggota +disabilitas. Dalam sektor kesehatan dan pendidikan, akses telah setara, +sementara untuk transportasi, sedang direncanakan pembangunan +transportasi publik yang ramah disabilitas melalui kerja sama dengan +GIZ. +Fasilitas publik telah dilengkapi dengan ram dan guiding +block untuk memudahkan mobilitas penyandang disabilitas. Selain +itu, Pemko mendukung program pendidikan inklusif, bantuan +sosial, advokasi, dan pengembangan kapasitas untuk kemandirian +penyandang disabilitas. Namun, aspirasi kelompok disabilitas belum +menjadi prioritas utama Pemko. Kota Padang menunjukkan komitmen +yang progresif dalam inklusi sosial. Namun, tantangan berupa stigma, +diskriminasi kasuistik, dan ketimpangan implementasi kebijakan +membutuhkan perhatian lebih untuk mencapai keberlanjutan dan +kesetaraan yang menyeluruh. +Kemudian berkaitan dengan minoritas Agama/Kepercayaan, di +Kota Padang, belum ada regulasi khusus yang menjamin perlindungan +hak-hak kelompok minoritas agama/ kepercayaan. Bahkan, terdapat +Perda diskriminatif terhadap kelompok tersebut, meski tidak aktif +diberlakukan. Berdasarkan catatan SETARA dan Komnas Perempuan, +kasus-kasus seperti pemaksaan jilbab sempat menjadi sorotan. Kota +Padang memiliki komunitas yang fokus pada isu Kerukunan Beragama +(KBB) dan lintas iman, meskipun upaya Pemkot dalam merangkul +174 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +kelompok minoritas baru dilakukan belakangan ini. Kota ini memiliki +beberapa kegiatan yang fokus pada isu kerukunan dan dialog lintas iman +dengan dukungan dari APBN dan APBD, seperti dialog lintas iman, +kampung moderasi, dan temu ramah lintas agama mulai dilaksanakan, +namun keterlibatan kelompok minoritas kepercayaan lain. +Dalam hal akses terhadap layanan publik dan ekonomi, Kota +Padang terlihat tidak menunjukkan diskriminasi langsung terhadap +kelompok agama minoritas. Namun, tantangan tetap ada, khususnya +terkait dengan ketersediaan guru agama untuk kelompok agama +minoritas yang masih terbatas. Peran advokasi, pelaporan, dan +pemantauan masalah ini sebagian besar masih diinisiasi oleh organisasi +masyarakat sipil, yang bekerja untuk memperjuangkan hak-hak +kelompok minoritas ini. +Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan berbagai program +dalam upaya mendukung kerukunan antar umat beragama, seperti +pertemuan antar tokoh umat beragama yang diadakan tiap triwulan, +dialog antar tokoh pemuda lintas agama tahunan, serta program- +program yang melibatkan masyarakat di tingkat kelurahan, seperti +“Temu Ramah Lintas Agama” di Kampung Pondok dan “Desa Sadar +Kerukunan” yang dilaksanakan di kelurahan Belakang Pondok. +Inisiatif lain seperti pertandingan olahraga lintas agama, Festival Siti +Nurbaya yang mengangkat budaya etnis lokal, dan Gerakan Padang +Indah dan Bersih yang dilakukan oleh Jemaat GPIB Efrata juga turut +berkontribusi dalam mempererat hubungan antar berbagai kelompok +di Kota Padang. +Pemerintah Kota Padang juga telah menunjukkan dukungannya +kepada kelompok minoritas agama melalui pemberian hibah kepada +gereja, serta menyediakan penyuluh agama untuk semua penganut +agama. Meskipun ada dukungan dan kebijakan ini, masih ada ruang +untuk penguatan lebih lanjut, terutama dalam menciptakan regulasi +yang lebih konkret dan inklusif, serta menanggulangi masalah-masalah +diskriminatif yang belum tuntas. Perlu adanya upaya sistemik yang +lebih fokus untuk memastikan bahwa kelompok minoritas agama dan +kepercayaan memperoleh ruang yang lebih luas dalam pembangunan +sosial, ekonomi, serta pendidikan, tanpa terkendala oleh hambatan +struktur atau budaya yang membatasi. +175 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +21. Kota Balikpapan - 3.4 +Tabel 46 +Akumulasi Skor Kota Balikpapan +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.5 3.0 3.7 - +2 Hak atas pendidikan 3.8 3.6 3.5 - +3 Hak atas ekonomi 3.5 3.2 3.5 - +4 Hak atas keamanan 3.0 2.7 3.0 - +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.2 3.0 3.3 - +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.7 3.3 3.3 - +7 Hak atas pekerjaan 3.4 2.6 3.4 - +yang layak +Rata-Rata Variabel 1 3.4 3.1 3.4 - +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.5 3.4 3.5 - +2 Partisipasi 3.8 3.0 4.0 - +3 Resiliensi 3.5 3.0 3.5 - +4 Akomodasi 3.8 3.5 4.5 - +Rata-Rata Variabel 2 3.7 3.2 3.9 - +Rata-Rata Keseluruhan +3.5 3.1 3.6 - +Variabel +Rata-Rata Skor 3.4 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +176 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Kota Balikpapan belum memiliki regulasi spesifik yang secara +langsung menyasar kelompok perempuan. Upaya seperti yang +dilakukan oleh PEKKA dalam mendorong regulasi tentang ‘Perempuan +Kepala Keluarga’ menunjukkan langkah awal yang baik, meski perlu +lebih banyak pihak yang berkolaborasi untuk mempercepat terbitnya +regulasi yang lebih komprehensif. +Fasilitas publik mulai menunjukkan inklusivitas, seperti kewajiban +ruang laktasi di kantor pemerintah dan layanan dari UPTD PPA di +bawah koordinasi DP3AKB. Namun, keberadaan CSO atau organisasi +masyarakat di isu perempuan masih terbatas. Hal ini menunjukkan +tantangan dalam mendorong advokasi yang lebih berkelanjutan dari +masyarakat sipil. Pelibatan perempuan dalam Musrenbang telah +digalakkan di bawah kepemimpinan Bappeda dan DP3AKB. Meskipun +demikian, program pendampingan, pelatihan, dan akses sumber +bantuan bagi perempuan perlu lebih berorientasi pada pemberdayaan +jangka panjang, bukan sekadar kegiatan tahunan. +Balikpapan, yang menjadi etalase bagi Ibu Kota Negara (IKN) +baru, tentu akan mendapat perhatian nasional dan internasional. +Namun, pemenuhan hak dan perlindungan bagi penyandang +disabilitas di daerah ini masih jauh dari ideal. Berdasarkan skor IISI +untuk pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas, skor +rata-rata pada variabel aspirasional sebesar 3,1 dan variabel pendekatan +sebesar 3,2 menunjukkan tahap yang sederhana untuk sebuah Kota +besar. +Sementara itu, skor 2,7 pada variabel hak atas keamanan pribadi +bagi penyandang disabilitas menunjukkan tahap yang belum signifikan +dan menuju tahap sederhana, yang mencerminkan adanya diskriminasi +serius yang masih terjadi. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh tidak +adanya regulasi khusus yang melindungi penyandang disabilitas, +meskipun jumlah penyandang disabilitas cukup banyak dan +kemampuan mereka di berbagai bidang terhalang oleh kurangnya +akomodasi yang layak serta akses yang tidak terjangkau. +Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendorong pemerintah +daerah untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah yang lebih +spesifik untuk penyandang disabilitas. Meskipun ada kemajuan dalam +hal fasilitas umum dan transportasi publik yang inklusif, seperti +peningkatan aksesibilitas, keberadaan Unit Layanan Disabilitas +177 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +(ULD) baru mulai dibentuk pada tahun 2022. Keberadaan layanan +ini patut diapresiasi, meski masih perlu evaluasi lebih lanjut terkait +efektivitasnya dalam menjembatani pencari kerja difabel dengan +penyedia pekerjaan. +Upaya baik sudah terlihat melalui program jemput bola oleh +Disdukcapil serta sistem pelayanan khusus untuk pelaku usaha difabel +yang dikembangkan oleh DPMP TSP. Skor 3,0 untuk partisipasi atau +keterlibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan +masih terbatas pada acara seremonial atau pameran produk. Ke depan, +penting untuk melakukan pendekatan yang lebih partisipatif agar +suara penyandang disabilitas dapat masuk ke dalam ruang-ruang +pengambilan kebijakan secara efektif. +Skor 3,6 untuk hak atas pendidikan penyandang disabilitas dengan +langkah konkret yang sudah diambil di bidang pendidikan termasuk +penunjukan sekolah inklusif, meskipun masih terbatas namun perlu di +apresiasi. Terkait kesejahteraan sosial, Dinas Sosial telah memberikan +hibah kepada organisasi disabilitas serta bantuan berupa sandang, +pangan, dan alat bantu untuk penyandang disabilitas. Selain itu, skor 3,5 +untuk upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil mengadakan program +jemput bola, di mana petugas tidak hanya menunggu di kantor, tetapi +juga mendatangi lokasi yang telah ditentukan seperti di kecamatan +untuk mempermudah akses layanan bagi penyandang disabilitas, +lansia, dan mereka yang berkeadaan sakit. +Di sisi lain, DPMP TSP menyediakan sistem pelayanan +komprehensif bagi pelaku usaha disabilitas, seperti fasilitasi perizinan +dan bimbingan yang memastikan pelaku usaha warga disabilitas +untuk mendapat akses berbagai kemudahan, termasuk aplikasi untuk +membaca informasi bagi tunanetra memastikan akomodasi yang layak. +Pemerintah daerah juga berfokus pada pengembangan keterampilan +petugas pelayanan publik dengan pelatihan bahasa isyarat untuk front +office agar bisa lebih inklusif dalam komunikasi dengan penyandang +disabilitas. +Skor 3,2 untuk hak atas ekonomi di Balikpapan mencerminkan +upaya pemerintah dalam membangun Unit Layanan Disabilitas pada +2022, yang bertujuan memfasilitasi akses penyandang disabilitas ke +dunia kerja. Perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan 1% difabel +jika memiliki lebih dari 100 karyawan, sementara BUMN dan BUMD +178 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +memiliki kuota 2%. Meskipun ada kemajuan, tantangan implementasi +masih ada, dan kebijakan lebih inklusif serta partisipatif untuk +penyandang disabilitas masih diperlukan. +Kemudian, skor rata-rata 3,4 berkaitan dengan minoritas Agama/ +Kepercayaan, Kota Balikpapan menghadapi tantangan besar tanpa +adanya regulasi yang secara langsung melindungi mereka. Walaupun +secara formal tidak ada diskriminasi atau pembatasan akses, kasus +ancaman terhadap gereja menunjukkan adanya kerentanan tertentu. +Pilihan komunitas Kristen untuk membangun tempat ibadah di +mall dapat menjadi solusi sementara, tetapi tidak mengatasi akar +permasalahan yaitu kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan +secara terbuka. +Minimnya organisasi masyarakat yang fokus pada isu minoritas +agama menjadi catatan penting. Kurangnya dukungan dari elemen +masyarakat sipil berpotensi menghambat upaya pemberdayaan serta +perlindungan kelompok ini. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi +antara pemerintah, CSO, dan komunitas minoritas untuk menciptakan +ruang yang lebih aman dan inklusif. +22. Kota Makassar – 3.2 +Tabel 47 +Akumulasi Skor Kota Makassar +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.3 3.0 3.6 3.5 +2 Hak atas pendidikan 3.7 3.5 3.8 3.3 +3 Hak atas ekonomi 3.5 3.0 3.5 3.2 +4 Hak atas keamanan 2.7 2.6 2.5 3.2 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.4 3.0 3.3 3.2 +yang layak +179 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +6 Hak atas kebudayaan 3.6 3.2 3.3 3.2 +7 Hak atas pekerjaan yang 3.4 2.8 3.4 3.2 +layak +Rata-Rata Variabel 1 3.4 3.0 3.3 3.3 +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 3.5 3.4 3.0 3.2 +2 Partisipasi 3.5 2.8 3.5 3.0 +3 Resiliensi 3.0 2.5 3.2 2.5 +4 Akomodasi 3.5 4.0 3.5 3.0 +Rata-Rata Variabel 2 3.4 3.2 3.3 2.9 +Rata-Rata Keseluruhan +3.4 3.1 3.3 3.1 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.2 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Salah satu catatan mengenai inklusi terhadap subjek penelitian +perempuan di Kota Makassar adalah masih belum bermaknanya +partisipasi yang dibuka bagi entitas maupun organisasi perempuan +dalam berbagai proses pembangunan di daerah. Minimnya pelibatan +mulai dari perencanaan hingga evaluasi dalam penyusunan dokumen +teknokratis maupun penyusunan kebijakan menjadi refleksi perlunya +pemerintah meningkatkan partisipasi yang substantif dan tidak hanya +menjadikan perempuan sebagai objek pembangunan semata, namun +juga sebagai subjek yang turut menentukan arah pembangunan Kota +Makassar. +Terlepas dari catatan kritis tentang minimnya partisipasi bermakna, +Pemerintah Kota Makassar cukup adaptif dan responsif menyikapi +permasalahan perempuan yang tampak di Kota Makassar. Misalnya, +atas fakta bahwa masih tingginya kasus pernikahan dini di Kota +Makassar, Pemerintah Kota menyikapinya dengan rencana penerbitan +Surat Keputusan Walikota tentang Pencegahan Pernikahan Dini yang +180 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +saat ini masih dalam proses penyusunan di internal pemerintah kota. +Pada konteks disabilitas, refleksi dan pembenahan secara holistik +perlu dilakukan dalam pemajuan hak-hak kelompok disabilitas. +Pertama, dalam hal rekognisi, sekalipun secara regulasi telah diterbitkan +Perda No. 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang +Disabilitas, namun rekognisi terhadap subjek penelitian ini masih +belum optimal pada tataran implementasi. Misalnya, pendataan +terhadap kelompok disabilitas menjelang Pemilu 2024 yang masih +bersifat formalistik dan tidak inklusif. Pendataan yang dilakukan oleh +BPS Kota Makassar bersifat dangkal dan tidak mampu mengidentifikasi +hal-hal yang sifatnya esensial untuk pemenuhan hak politik kelompok +disabilitas, misalnya terkait jenis disabilitas, masalah dan tantangan yang +dihadapi kelompok disabilitas dalam penyaluran hak suara selama ini, +hingga kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh kelompok +disabilitas untuk mengoptimalkan pemanfaatan hak politiknya. +Serupa dengan isu toleransi, daya dukung sosial untuk isu +disabilitas di Kota Makassar juga telah terbangun dengan cukup baik, +sebagaimana terefleksi dari adanya 14 organisasi masyarakat yang +bergerak untuk mengadvokasikan isu disabilitas. Sayangnya, dari 14 +organisasi tersebut, hanya 1 (satu) organisasi yang mendapat dana +hibah dari pemerintah kota, yaitu organisasi olahraga dan itupun +karena amanat dari peraturan yang mewajibkan adanya pemberian +hibah kepada atlet disabilitas. Sementara, banyak praktik baik yang telah +dijalankan untuk pemajuan hak-hak disabilitas justru lahir dari inisiatif +masyarakat sipil dengan tanpa adanya bantuan dana dari pemerintah. +Demikian pula dalam hal partisipasi, kelompok disabilitas yang +selama ini diundang dalam momen-momen rembug warga di tingkat +RT/RW hanya menjadi alat pemenuhan checklist tanpa benar-benar +diberikan kesempatan untuk berbicara. Musrenbang khusus disabilitas +perlu dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk akomodasi partisipasi +bermakna yang selama ini tidak dapat dirasakan oleh kelompok +disabilitas. +Demikian pula terkait akses layanan publik, infrastruktur dan +fasilitas publik yang tidak optimal seperti guiding block yang menabrak +pohon dan disalahgunakan sebagai tempat berjualan, bantuan hukum +yang tidak mempertimbangkan kerentanan kelompok disabilitas, +hingga terbatasnya akses hak atas pekerjaan karena kurangnya +181 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +program pemberdayaan ekonomi yang inklusif juga menjadi rentetan +permasalahan aktual yang dihadapi oleh disabilitas di Kota Makassar. +Pemerintah Kota Makassar mesti mengakselerasi pembenahan secara +holistik untuk pemajuan hak-hak kelompok disabilitas yang selama ini +masih belum optimal di Kota Makassar. +Inklusi sosial terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan di +Kota Makassar masih menemui sejumlah tantangan. Pada tahun 2019, +Pemerintah Kota Makassar melalui Sekretaris Daerah mengeluarkan +Surat Edaran Nomor: 450/0224/B.Kesejahteraan tanggal 12 Januari +2017 perihal mewaspadai dan mengantisipasi penyebaran Syiah. SE +tersebut dikeluarkan saat menjelang momentum perayaan Hari Asyura +dengan mengimbau kepada para Camat se-Makassar untuk: +• Mengimbau kepada masyarakat untuk waspada agar tidak +terpengaruh dengan paham dan ajaran Syiah (khususnya +dalam memperingati Asyura 10 Muharram 1441 H); +• Tidak memberikan peluang penyebaran paham Syiah yang +sangat berpeluang menimbulkan keresahan masyarakat yang +dapat mengancam keutuhan NKRI; dan +• Agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang +karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tapi +penodaan agama. +Kebijakan diskriminatif ini tidak hanya memarjinalkan kelompok +Syiah, namun juga berdampak pada peniadaan kegiatan keagamaan +Syiah yang selama ini dilakukan di ruang publik. Dalam kata lain, Syiah +di Kota Makassar cenderung memilih untuk tidak melakukan kegiatan +keagamaan untuk menghindari terjadinya penolakan yang lebih masif +dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini semakin menunjukkan +bagaimana pemerintah lebih mengedepankan paradigma ketertiban +dan kondusivitas ketimbang penghormatan HAM pada kelompok +minoritas pada saat menghadapi konflik maupun potensi konflik +berbasis keagamaan yang tengah terjadi di masyarakat. +Selain kelompok minoritas agama, beberapa kelompok penghayat +kepercayaan juga masih menjadi kelompok yang seringkali tereksklusi. +Misalnya, penghayat kepercayaan Tolotang. Selain belum sepenuhnya +mendapat rekognisi, masyarakat Tolotang juga belum mendapatkan hak +atas pendidikan keagamaan yang semestinya diterima oleh siswa agama +lainnya di sekolah-sekolah. Sekalipun advokasi untuk mengakomodir +182 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +guru agama bagi siswa Tolotang pernah dilakukan kepada Kementerian +Agama, namun ketidaktahuan aparatur pemerintah terhadap Tolotang +berujung pada nihilnya tindak lanjut atas advokasi tersebut. Peningkatan +kapasitas terhadap kepemimpinan birokratik (beuratical leadership) +di Kota Makassar perlu dilakukan guna menumbuhkan pemahaman +beragamnya kelompok minoritas agama/ kepercayaan yang selama ini +belum mendapat afirmasi dari pemerintah. +Pada level grassroot, dinamika organisasi masyarakat sipil untuk +isu keberagaman di Kota Makassar telah tumbuh dengan baik. Jalin +Harmoni, Aliansi Perdamaian, LAPAR Makassar, Cadar Garis Lucu, +LBH Makassar, dan beberapa organisasi lainnya yang selama ini banyak +bergerak dan melakukan inisiatif untuk isu toleransi di Kota Makassar +menjadi bentuk bahwa sesungguhnya kepemimpinan sosial (societal +leadership) telah berjalan dengan baik. Sayangnya, aktifnya beragam +organisasi ini tidak didampingi oleh pemerintah yang semestinya +menjadi pemangku kebijakan terkait. +Sebaliknya, banyak program-program yang telah dilakukan oleh +pemerintah di Kota Makassar tidak terkoneksi ke masyarakat sipil. +Selain itu, sekalipun anggaran toleransi dan keberagaman tersedia, +namun pemanfaatan dana hibah tersebut seringkali tidak mencapai +kelompok sasaran. +23. Kabupaten Probolinggo – 3,2 +Tabel 48 +Akumulasi Skor Kabupaten Probolinggo +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Hak atas kesehatan 3.0 2.7 3.5 3.3 +2 Hak atas pendidikan 3.5 3.3 3.4 3.2 +3 Hak atas ekonomi 3.1 2.8 3.3 3.0 +4 Hak atas keamanan 3.0 2.8 3.0 3.0 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.6 3.4 3.3 3.1 +yang layak +183 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +6 Hak atas kebudayaan 3.7 3.2 3.4 3.3 +7 Hak atas pekerjaan yang 3.3 2.7 3.4 3.3 +layak +Rata-Rata Variabel 1 3.3 3.0 3.3 3.2 +Penyandang Minoritas Agama/ Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan +Disabilitas Kepercayaan Adat +1 Rekognisi 3.5 3.4 3.2 3.2 +2 Partisipasi 3.6 3.0 3.4 3.0 +3 Resiliensi 3.4 3.0 3.2 2.5 +4 Akomodasi 3.5 3.0 3.3 3.0 +Rata-Rata Variabel 2 3.5 3.1 3.3 2.9 +Rata-Rata Keseluruhan +3.4 3.0 3.3 3.0 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.2 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Dalam pengukuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI), +Kabupaten Probolinggo mencatat skor rata-rata 3,2 yang +mengindikasikan kondisi sederhana menuju tahap perkembangan +awal. Skor 3,5 untuk rekognisi regulasi perempuan menggambarkan +posisi Kabupaten Probolinggo yang tertinggal, terutama dibandingkan +daerah lain yang sudah lebih maju dalam memenuhi komitmen terhadap +kesetaraan gender. Banyak daerah telah menetapkan regulasi setingkat +Perda tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), menunjukkan langkah +progresif dalam melindungi hak-hak perempuan. +Sementara itu, Kabupaten Probolinggo masih stagnan, padahal +inisiatif pembentukan Perda tentang PUG yang telah muncul sejak +2021 belum juga disahkan hingga kini. Rekognisi regulatif yang ada di +Kabupaten Probolinggo saat ini baru terwujud melalui dua kebijakan: +1) Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan +Perempuan dan Anak, yang mencakup layanan pemberdayaan bagi +perempuan korban kekerasan; dan 2) Peraturan Bupati No. 1 Tahun +2024 tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2024, yang +184 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +mengatur keterlibatan perempuan desa dalam program Desa Ramah +Perempuan. +Kondisi ini menyoroti pentingnya kapasitas kepemimpinan +birokratik (bureaucratic leadership) yang mampu memperkuat +pemahaman tentang PUG dan mengoptimalkan implementasi regulasi +secara efektif. Selain itu, kepemimpinan sosial (societal leadership) +juga dibutuhkan untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah dan +masyarakat serta meningkatkan kesadaran publik secara luas dalam +mewujudkan inklusi gender yang berkelanjutan. +Sekalipun regulasi tentang perempuan masih stagnan, beberapa +program telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka +mendukung partisipasi dan pemberdayaan perempuan. Pengembangan +UMKM bagi perempuan oleh DKUPP (Dinas Koperasi, Usaha Mikro, +Perdagangan dan Perindustrian), pemberdayaan kelompok wanita +tani dari Dinas Pertanian, Sekolah Perempuan (SEKOPER), pelatihan +konseling pada penyintas kekerasan perempuan dan KDRT merupakan +aneka program yang dijalankan Pemerintah Kabupaten untuk +meningkatkan kapasitas perempuan di Kabupaten Probolinggo. +Terbatasnya jumlah organisasi yang bergerak untuk isu perempuan +juga menjadi salah satu penyebab rendahnya daya dukung sosial di +Kabupaten Probolinggo. Ruang-ruang perjumpaan lebih banyak +terjadi dalam bentuk pengajian antara ibu-ibu, yang ternyata menjadi +wadah konsolidasi untuk membentuk perempuan lebih percaya diri +di ruang publik. Bahkan, ruang-ruang ini mulai digunakan untuk +membahas isu-isu strategis seperti politik, akses ke pelayanan publik, +hingga pendidikan. Akomodasi yang layak dan aksesibilitas terhadap +infrastruktur yang ramah perempuan masih belum terjangkau. Belum +memadainya ruang publik seperti ruang laktasi di fasilitas umum, +sekolah gratis untuk perempuan, hingga daycare yang dapat diakses +oleh semua kalangan menjadi salah satu tantangan yang harus segera +diatasi. +Pada konteks disabilitas, skor 3,4 untuk rekognisi upaya inklusi +yang ditunjukkan melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas +Ketenagakerjaan (ULDK) pada tahun 2023 sebagai implementasi +amanat Permenaker No. 21 Tahun 2020. Pembentukan ULDK +menjadi upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk +meningkatkan aksesibilitas terhadap hak atas pekerjaan kelompok +185 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +disabilitas. Sebagai hasil, ULDK berhasil mendistribusikan 36 orang +disabilitas untuk bekerja di 13 dunia industri yang ada di Kabupaten +Probolinggo. +Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Tenaga Kerja +(Disnaker) tidak hanya memastikan pendistribusian pekerjaan bagi +penyandang disabilitas di dunia industri, tetapi juga memberikan +pendampingan yang berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan +partisipasi yang bermakna dan menjamin pemenuhan serta pelaksanaan +semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi penyandang +disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan (Pasal 1 angka 9 Undang- +Undang Penyandang Disabilitas), diperlukan penyediaan akomodasi +yang layak. Akomodasi tersebut harus dirancang sedemikian rupa agar +tidak memberatkan penyandang disabilitas maupun masyarakat di +sekitarnya. +Skor 3,4 untuk partisipasi inklusi sosial terhadap kelompok +minoritas agama/kepercayaan di Kabupaten Probolinggo sebagian +besar berasal dari inisiatif organisasi masyarakat sipil. Contohnya, +Agenda Satu Tujuan, Haul Gus Dur, perayaan Hari Toleransi, dan +perayaan Hari Perdamaian merupakan beberapa inisiatif yang +mempertemukan lintas agama di wilayah tersebut. Sementara program +kolaboratif antara pemerintah kabupaten dengan organisasi masyarakat +sipil yang promotif pada pemajuan toleransi belum banyak dilakukan +oleh pemerintah. +Skor 3,2 untuk pengakuan terhadap masyarakat adat Tengger, +yang secara administratif termasuk dalam Kabupaten Probolinggo, +masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten. Hingga +kini, rekognisi formal melalui kebijakan yang memberikan kepastian +hukum terhadap masyarakat Tengger belum juga ditemukan. +Rancangan Perda tentang tentang Masyarakat Hukum Adat masih +dalam proses legislasi di DPR. Di satu sisi, kebijakan negara di +tingkat pusat yang mengatur bahwa tanah adat dikelola oleh negara +berdampak pada perampasan wilayah adat di Bromo, mengingat +tanah-tanah adat yang selama ini ada lebih banyak tidak memiliki +sertifikat sehingga lemah untuk dibuktikan sebagai tanah adat dan +berujung pada pengelolaan oleh negara. +Skor 3,0 untuk hak atas ekonomi masyarakat adat menunjukkan +bahwa pengelolaan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, +186 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +yang terkenal sebagai destinasi ekowisata, masih sepenuhnya berada +di tangan pihak Kehutanan, tanpa melibatkan masyarakat adat +secara maksimal, Alih-alih mendapat kontribusi dari keuntungan +hasil pengelolaan ekowisata Bromo, masyarakat Tengger justru harus +berkarya sendiri untuk meningkatkan ekonomi mereka, seperti menjadi +supir jeep, membuka cafe dan hotel di sekitar Bromo, hingga persewaan +kuda. +Alih-alih mendapat kemudahan untuk berdaya dan +mengembangkan ekonomi, banyak kebijakan pemerintah daerah +justru hadir membatasi kearifan lokal dan berdampak pada kebebasan +masyarakat dalam mencari ekonomi. Misalnya kebijakan tarif +tiket masuk ke kawasan Bromo yang terlalu mahal, berimplikasi +pada semakin berkurangnya pengunjung yang berdampak pada +perekonomian masyarakat sekitar ekowisata. Di satu sisi, dana bantuan +dari pemerintah daerah tidak banyak dalam bentuk materi, melainkan +lebih banyak dalam bentuk penyediaan infrastruktur untuk ritual-ritual +adat. +Tantangan lainnya adalah rendahnya efektivitas beberapa +program pemerintah kabupaten yang menyasar masyarakat adat, +seperti pelatihan untuk mengantisipasi bencana yang justru tidak +sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tengger. Selain itu, skor 3,0 +untuk akomodasi mengindikasikan bahwa aksesibilitas dan kualitas +akomodasi yang layak, khususnya terkait dengan infrastruktur dan +sarana prasarana kesehatan di sekitar kawasan Bromo, masih sangat +terbatas dan belum optimal. +Dalam konteks yang lebih substantif, pelibatan masyarakat +Tengger dalam diskusi masalah adat, penyusunan kebijakan, serta +perencanaan pembangunan juga masih kurang maksimal. Hak-hak +untuk menjalankan ibadah dan budaya masyarakat Tengger juga perlu +mendapatkan perhatian serius dari pemerintah kabupaten. Jalur adat +yang tertutup akibat semburan erupsi hingga kini belum mendapatkan +respons yang cukup dari pemerintah untuk perbaikan. +187 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +24. Kabupaten Lombok Timur – 3.2 +Tabel 49 +Akumulasi Skor Kabupaten Lombok Timur +Minoritas +Penyandang Masyarakat +A Variabel Aspirasional Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Hak atas kesehatan 3.4 2.7 3.8 3.6 +2 Hak atas pendidikan 3.0 2.8 3.0 2.7 +3 Hak atas ekonomi 3.0 3.0 3.4 3.0 +4 Hak atas keamanan 2.8 2.6 2.9 2.6 +pribadi +5 Hak atas lingkungan 3.0 2.9 3.0 2.8 +yang layak +6 Hak atas kebudayaan 3.8 3.2 3.4 3.8 +7 Hak atas pekerjaan yang 3.1 2.8 3.3 3.0 +layak +Rata-Rata Variabel 1 3.2 2.9 3.3 3.1 +Minoritas +Penyandang Masyarakat +B Variabel Pendekatan Perempuan Agama/ +Disabilitas Adat +Kepercayaan +1 Rekognisi 4.3 3.5 3.5 3.3 +2 Partisipasi 3.0 3.1 3.5 3.2 +3 Resiliensi 3.4 3.0 3.0 3.0 +4 Akomodasi 3.3 3.0 3.5 3.0 +Rata-Rata Variabel 2 3.5 3.2 3.4 3.1 +Rata-Rata Keseluruhan +3.3 3.0 3.3 3.1 +Variabel +Rata-Rata Skor 3.2 +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +188 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Pada pengukuran Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI), +Kabupaten Lombok Timur mencatat rata-rata skor keseluruhan +sebesar 3,2 yang mengindikasikan kondisi sederhana menuju +berkembang tahap awal. Salah satu sorotan adalah keberadaan regulasi +progresif yang dirancang untuk melindungi hak perempuan melalui +empat aturan utama, yang mencatat skor 4,3 merepresentasikan +perkembangan menuju established. Pertama, Peraturan Daerah +Pengarusutamaan Gender (PUG) Nomor 2 Tahun 2020, yang +bertujuan mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan +daerah. Kedua, Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021, yang +mengatur Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG. Ketiga, Perda Nomor +5 Tahun 2023, yang mengatur penghormatan, perlindungan, dan +pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk perempuan +dan anak. Keempat, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024, yang +mengatur penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di +Kabupaten Lombok Timur. +Skor 2,8 untuk hak atas keamanan pribadi dengan masih sering +terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya +Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Merujuk pada data +DP3AKB Lombok Timur, sepanjang tahun 2022 hingga 2024, berbagai +jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak tercatat, di antaranya +penelantaran, penelantaran anak, KDRT, kekerasan fisik, pencabulan, +kekerasan psikis, penganiayaan, kekerasan seksual, perselisihan +hak asuh anak, persetubuhan, Tindak Pidana Perdagangan Orang +(TPPO), pengancaman, serta pernikahan yang dilakukan dalam +kondisi terlarang. +189 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Grafik 5. +Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak +di Lombok (2020 - 2024) +Jumlah Kasus Kekerasan +111 +102 +100 +80 +60 +40 41 +40 +25 +20 +2020 2021 2022 +Tahun +190 +susaK +halmuJ +2023 2024 +Suber: DP3AKB Lombok Timur diolah oleh Tim Peneliti SETARA +Pada tahun 2020, tercatat 102 kasus kekerasan, meningkat menjadi +111 kasus pada tahun 2021. Namun, angka ini menurun drastis menjadi +40 kasus pada tahun 2022, 41 kasus pada tahun 2023, dan 25 kasus +pada tahun 2024. Skor 3.4 untuk resiliensi, tren penurunan kasus yang +signifikan mencerminkan dampak positif dari dukungan pemerintah +melalui empat regulasi perlindungan perempuan yang progresif, serta +kerja kolaboratif pemerintah dan organisasi masyarakat sipil yang +konsisten dalam mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada +masyarakat di Kabupaten Lombok Timur. Upaya ini layak mendapat +apresiasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat perlindungan +dan pemberdayaan perempuan. +Di tingkat sosial, terdapat berbagai organisasi masyarakat sipil +yang bergerak di isu-isu perempuan. Mereka tidak hanya fokus pada +pemberdayaan, tetapi juga menyediakan pelatihan serta akses dan +akomodasi terhadap sumber daya. Salah satu inisiatif utama adalah INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +pembentukan “Sekolah Perempuan” di beberapa desa. Program +ini memberikan pelatihan kepemimpinan perempuan dan akses +pada program pendanaan, bahkan beberapa di antaranya didukung +sepenuhnya oleh anggaran dana desa. Lebih dari 26 organisasi tergabung +dalam Gabungan Organisasi Wanita (GOW), yang mencerminkan +adanya ruang yang terbuka bagi perempuan untuk berkembang dan +mengakses peluang di ranah publik. +Dalam bidang politik, Kabupaten Lombok Timur menerapkan +kebijakan afirmatif berupa kuota 30% untuk perempuan di lembaga +legislatif daerah. Meskipun demikian, keterwakilan perempuan +masih minim dengan hanya tujuh orang perempuan yang terpilih +sebagai anggota parlemen daerah. Perempuan juga aktif dalam +kegiatan seperti Musrenbang, meskipun keterwakilan mereka +sebagai kepala desa sangat rendah, yaitu hanya dua dari 239 desa di +seluruh kabupaten. +Pemerintah daerah, bekerja sama dengan berbagai elemen +masyarakat dan komunitas, terus berupaya memastikan kesetaraan +akses antara laki-laki dan perempuan. Salah satu langkah penting +adalah pembentukan Tim Pemantau Kabupaten, yang diinisiasi oleh +Lembaga Pengembangan Sumberdaya Mitra (LPSDM) Lotim. Tim +ini bekerja sama dengan DP3AKB untuk memantau implementasi +Perda PUG, termasuk melakukan pendalaman terhadap isi perda +tersebut. +Melalui tim ini, pendampingan terkait kesetaraan gender dapat +dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya regulasi yang mendukung +perempuan dalam aspek perlindungan, pemulihan, pemberdayaan +ekonomi, dan partisipasi politik, perempuan di Kabupaten Lombok +Timur memiliki peluang yang lebih besar untuk berperan aktif dalam +setiap proses pembangunan daerah. +Lalu berkaitan dengan penyandang disabilitas, di Kabupaten +Lombok Timur, terdapat dua regulasi utama yang mengakui dan +mengatur penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak +penyandang disabilitas, yaitu Perda No. 5 Tahun 2023 tentang +Penghormatan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, serta +Peraturan Bupati Lombok Timur No. 3 Tahun 2020. Meskipun begitu, +masih terdapat tantangan signifikan, khususnya pada penyandang +disabilitas dengan kondisi disabilitas psikososial atau ODGJ, yang +191 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +sering kali mengalami stigmatisasi dan bahkan tindakan pemasungan +oleh keluarga mereka. +Jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar di OPD setempat +mencapai 2.575 orang, dengan beragam jenis disabilitas. Meskipun +terdapat regulasi afirmatif mengenai kuota pekerjaan untuk penyandang +disabilitas (minimal 2%), kuota tersebut belum terisi secara optimal. +Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh +sebagian besar penyandang disabilitas, yang tidak memenuhi syarat +sesuai dengan formasi yang tersedia. +Kondisi ini berkontribusi pada skor hak atas ekonomi dan +akomodasi yang tercatat pada angka 3,0, mencerminkan adanya +tantangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang ini. +Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan akomodasi +dan kapabilitas yang dapat didukung oleh pemerintah, agar penyandang +disabilitas dapat bersaing dan mengembangkan kompetensinya. +Terkait dengan mekanisme perlindungan dan pemulihan, +Kabupaten Lombok Timur telah mengimplementasikan beberapa +program resiliensi, seperti koordinasi dengan SLBN dan SLB swasta +dalam sosialisasi regulasi disabilitas, serta bekerja sama dengan +organisasi penyandang disabilitas untuk menyebarluaskan kebijakan +terkait. Selain itu, terdapat layanan pendukung seperti rujukan +medis untuk korban kekerasan, pendampingan hukum, dan layanan +rehabilitasi psikososial bagi penyandang disabilitas yang menjadi +korban kekerasan atau diskriminasi. +Namun, meskipun akses terhadap layanan publik untuk +penyandang disabilitas sudah disiapkan, hal ini belum sepenuhnya +optimal karena masih banyak layanan yang belum responsif terhadap +kebutuhan mereka sehingga dibutuhkan dukungan akomodasi dari +pemerintah. Masih terdapat kesenjangan antara regulasi yang ada dan +implementasi di lapangan, terutama dalam penyediaan sarana fisik dan +digital yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas. +Untuk itu, pemerintah daerah, melalui berbagai organisasi +penyandang disabilitas, aktif menyuarakan pentingnya akomodasi, +aksesibilitas, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan sosial bagi +penyandang disabilitas. Melalui kolaborasi lintas sektor dan kerjasama +dengan berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta iklim yang lebih +inklusif. +192 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Kemudian berkaitan dengan minoritas Agama/Kepercayaan, +bagi masyarakat minoritas agama dan kepercayaan di Kabupaten +Lombok Timur, meskipun ada upaya dari pemerintah daerah +untuk memberikan ruang inklusif melalui regulasi dan kebijakan +yang memastikan kebebasan beragama, kenyataan di lapangan +menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan hak-hak +mereka. Walaupun kebebasan beragama dijamin oleh negara, sebagian +kelompok minoritas agama atau kepercayaan masih menghadapi +ketidakadilan atau marginalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, +baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun akses terhadap layanan +publik. +Penyusunan kebijakan publik di Kabupaten Lombok Timur +terkait minoritas agama dan kepercayaan diwarnai oleh kebutuhan +untuk menjamin bahwa hak atas kebebasan beragama atau +berkeyakinan dihormati. Pemerintah daerah, bersama organisasi +kemasyarakatan, mencoba menciptakan forum dialog antar agama dan +kepercayaan untuk meredakan ketegangan dan mendorong toleransi +sosial. Program-program yang melibatkan kesadaran antar agama +dan keragaman budaya sangat diutamakan dalam usaha memperbaiki +situasi bagi kelompok minoritas ini. +Meskipun terdapat berbagai upaya positif, kelompok minoritas +agama dan kepercayaan di Kabupaten Lombok Timur masih +menghadapi pembatasan, terutama terkait dengan penyelenggaraan +ritual dan adat keagamaan mereka. Dalam beberapa kesempatan, +perbedaan keyakinan seringkali memicu gesekan yang dapat +menghambat integrasi dan harmonisasi sosial. Hal ini menunjukkan +perlunya perhatian lebih dalam meningkatkan edukasi mengenai +multikulturalisme dan keberagaman di kalangan masyarakat. +Selain itu, masyarakat adat di Lombok Timur juga menghadapi +masalah serius pada terjaminnya hak kesehatan, kondisi sanitasi yang +buruk berpotensi meningkatkan risiko penyakit diare dan infeksi +saluran pernapasan. kondisi ini menyebabkan skor hak kesehatan bagi +masyarakat adat tercatat di angka 3,6 yang menggambarkan situasi +yang masih pada tahap sederhana namun menunjukkan perkembangan +menuju kondisi yang lebih baik. Upaya untuk memenuhi hak kesehatan +masyarakat adat memerlukan kerjasama intensif antara pemerintah, +masyarakat, dan tenaga kesehatan. +193 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Skor 3,0 mencerminkan kenyataan bahwa masih banyak warga di +pedalaman Lombok Timur masih kesulitan mengakomodasi pelayanan +kesehatan berkualitas, yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah +dalam memenuhi akomodasi dan meningkatkan aksesibilitas pelayanan +kesehatan di daerah tersebut. Selain itu, tingginya angka kasus penyakit +menular seperti DBD dan demam berdarah turut memperburuk +kondisi kesehatan masyarakat di kawasan ini. +5.4. Jejak Pamajuan Inklusi Sosial di Daerah +5.4.1. Perempuan +1. Mainstreaming Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan +dalam Visi dan Kebijakan Daerah. +Tabel 50 +42 Kebijakan Daerah yang Promotif +pada Peningkatan Inklusi Sosial terhadap Perempuan +Nama Daerah Regulasi +Kota Tangerang 1. Perda No. 5 Tahun 2018 tentang PUG +Kota Palembang 2. Perda No. 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan +Perempuan dan Anak dan Tindak Kekerasan +3. Keputusan Walikota No. 309 Tahun 2024 tentang +Pengarusutamaan Gender Kota Palembang +Kota 4. Perda No. 2 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan +Probolinggo Gender +5. Perda No. 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan +Perlindungan Perempuan dan Anak +Kota Sorong 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang +Pembentukan UPTD-PPA +194 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Nama Daerah Regulasi +Kota Ternate 7. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 3 Tahun 2013 +tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap +Perempuan dan Anak Korban Kekerasan +8. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 12 Tahun +2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam +Pembangunan Daerah +9. Peraturan Walikota Ternate No. 54 Tahun 2022 +tentang Pembentukan UPTD Perlindungan +Perempuan dan Anak +10. Keputusan Walikota Ternate Nomor 121/II.9/ +KT/2022 tentang Penetapan Satuan Tugas +Perlindungan Perempuan dan Anak di Tingkat +Kelurahan +Kota Ambon 11. Perwali Kota Ambon No. 18 Tahun 2021 +tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam +Pembangunan +12. Perda Kota Ambon No. 12 Tahun 2015 tentang +Perlindungan Perempuan dan Anak Korban +Kekerasan +13. Perwali No. 44 Tahun 2023 tentang Operasional +UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak +Kota Semarang 14. Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang +Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan +Perlindungan Perempuan +15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 +Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender +Kota 16. Peraturan Daerah Kota Palangkaraya No. 1/2021 +Palangkaraya tentang Perlindungan Perempuan dan Anak +Korban Kekerasan +Kota Blitar 17. Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2017 +tentang Perlindungan Perempuan dan Anak +Korban Kekerasan +18. Perda No. 3 Tahun 2023 mengenai +Pengarusutamaan Gender (PUG) +Kota Samarinda 19. Perda Kota Samarinda No. 2 Tahun 2020 tentang +Pengarusutamaan Gender +20. Perwali Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana +Aksi Daerah PUG +195 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Nama Daerah Regulasi +Kota Parepare 21. Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang +Perlindungan Perempuan dan Anak +22. Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang +Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan +Daerah +Kota 23. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No. 2 +Tanjungpinang Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender +24. Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2020 tentang +Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender +2020 +Kota Jakarta 25. Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2011 +Selatan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari +Tindak Kekerasan. +Kota Denpasar 26. Perwali No. 22 Tahun 2023 tentang Desa Ramah +Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) +27. Perda No. 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan +Gender. +Kota Kupang Perda Kota Kupang No. 2/2015 tentang +Pengarusutamaan Gender +Kota Bengkulu 29. Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu No. +08 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan +dan anak korban kekerasan +30. Perwali No. 13 Tahun 2020 tentang pedoman +pengarusutamaan gender +31. Perwali No. 23 Tahun 2018 tentang pembentukan +UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di +Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan +Anak +Kota Padang 32. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang +Pengembangan Peranan Perempuan Berbasis +Kelurahan +33. Peraturan Walikota No. 42.A Tahun 2018 tentang +Pengarusutamaan Gender +196 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Nama Daerah Regulasi +Kabupaten 34. Peraturan Daerah (Perda) Pengarusutamaan +Lombok Timur Gender (PUG) Nomor 2 Tahun 2020 +35. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 yang +mengatur Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG +36. Perda Nomor 5 Tahun 2023 yang mengatur +tentang penghormatan, perlindungan, dan +pemenuhan hak penyandang disabilitas +perempuan dan anak. +37. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang +penyelenggaraan perlindungan perempuan dan +anak di Kabupaten Lombok Timur. +Kota Bandung 38. Peraturan Walikota Nomor 1146 Tahun 2018 +tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan +Gender +39. Peraturan Walikota Nomor 1349 Tahun 2018 +tentang Perencanaan Penganggaran Responsif +Gender +Kota Makassar 40. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang +Pengarusutamaan Gender +Kabupaten 41. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang +Probolinggo Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan +Anak +Kota Kendari 42. Peraturan Walikota Kendari Nomor 70 +Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan +Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di +Kota Kendari +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Isu-isu perlindungan perempuan dan PUG pada dasarnya +telah menjadi fokus universal di daerah. Kondisi tersebut +terlihat melalui meratanya perencanaan pembangunan maupun +regulasi yang secara spesifik berkaitan dengan perlindungan +perempuan dan PUG di daerah-daerah. Semangat tersebut juga +diimplementasikan melalui bentuk-bentuk kolaborasi lintas +sektor antara pemerintah-civil society dalam rangka advokasi +maupun pemberdayaan. +197 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Terbitnya regulasi daerah adalah hasil kerja lebih dari +20 tahun dari Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang +Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang +kemudian didukung oleh berbagai kebijakan lain, seperti gender +budgeting, afirmasi politik bagi perempuan, pembentukan UU +sektoral terkait perlindungan dan pemberdayaan perempuan +dan berbagai penormaan baik dalam bentuk legislasi seperti UU +PKDRT, UU TPKS, maupun putusan-putusan pengadilan. Jika +dibaca secara umum, maka skor indeks yang paling progresif +dari empat subyek penelitian ini adalah pada inklusi sosial bagi +perempuan. +Pada level negara, mayoritas daerah studi telah memiliki +kebijakan daerah yang promotif terhadap perlindungan, +penghormatan, dan pemenuhan hak-hak perempuan. Salah +satu regulasi yang hampir selalu ada di daerah adalah peraturan +tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Setidaknya terdapat +42 regulasi di tingkat kabupaten/kota baik yang sifatnya +pengaturan (regelling) maupun keputusan (beschikking) yang +telah hadir dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam +menyusun berbagai program yang promotif pada inklusi sosial +terhadap perempuan. Selain dalam bentuk regulasi, rekognisi +kelompok perempuan pada lapis masyarakat juga terefleksi dari +banyaknya ruang-ruang perjumpaan antar masyarakat maupun +kolaborasi lintas sektor antara pemerintah - civil society dalam +rangka advokasi maupun pemberdayaan kelompok perempuan. +2. Kolaborasi Pemerintah Pusat-Daerah dalam Akselerasi +Implementasi Pengarusutamaan Gender +Akselerasi PUG dilakukan melalui kerjasama program +antara pemerintah pusat dan daerah. Program Ruang Bersama +Indonesia (RBI) menjadi salah satu bentuknya guna menciptakan +ruang aman, inklusif dan memberdayakan, khususnya bagi +perempuan dan anak di tengah-tengah masyarakat. Lebih +lanjut, bentuk kerjasama juga meliputi program pencegahan, +perlindungan, dan pemulihan di daerah melalui DP3A, P2TP2A, +bekerjasama dengan civil society dalam mengatasi persoalan- +persoalan seperti kekerasan berbasis gender (KBG). +198 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +5.4.2. Penyandang Disabilitas +5.4.2.1. Mainstreaming Komitmen dan Jaminan Hak +Penyandang Disabilitas dalam Visi dan Kebijakan +Daerah +Tabel 51 +29 Kebijakan Daerah yang Promotif +pada Peningkatan Inklusi Sosial terhadap Penyandang Disabilitas +Nama Daerah Regulasi +Kota Tangerang 1. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2021 tentang +Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan +Hak-hak Penyandang Disabilitas. +Kota Palembang 2. Peraturan Walikota Palembang Nomor. 143/ +KPTS/DISDIK/2024/Tentang Pembentukan Unit +Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan Kota +Palembang +Kota Probolinggo 3. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor +2 Tahun 2024 Tentang Penghormatan, +Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang +Disabilitas +Kota Bandung 4. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang +Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang +Disabilitas +5. Peraturan Walikota Bandung Nomor 5 +Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerapan +Sanksi Administrasi dalam Perlindungan dan +Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, +Kota Sorong 6. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2019 tentang +Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan +Hak Penyandang Disabilitas +199 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Nama Daerah Regulasi +Kota Ternate 7. Peraturan Walikota Ternate No. 53 Tahun 2023 +tentang Komisi Daerah Disabilitas +8. Peraturan Walikota Ternate No. 11 Tahun 2024 +mengenai Unit Layanan Disabilitas +9. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 2 Tahun +2021 tentang Penyediaan Aksesibilitas untuk +Penyandang Disabilita +Kota Ambon 10. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang +Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang +Disabilitas +Kota Kendari 11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun +2024 tentang Pelaksanaan Penghormatan, +Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang +Disabilitas +Kota Semarang 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang +Penyandang Disabilitas +13. Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2023 +tentang Unit Layanan Disabilitas +14. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor +76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan +Pendidikan Inklusif Di Kota Semarang +Kota Palangkaraya 15. Peraturan Walikota No. 29/2024 tentang +Perlindungan, Pemenuhan dan Penyetaraan +Hak-hak Penyandang Disabilitas +Kota Blitar 16. Peraturan Walikota No. 36 Tahun 2015 tentang +Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang +Disabilitas +17. Peraturan Walikota No. 4 Tahun 2016 +yang mengatur tentang pembentukan serta +rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. +Kota Samarinda 18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor +11 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan +Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas +19. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2023 +tentang Pendidikan Inklusif +Kota Parepare 20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang +Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan +Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. +200 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Nama Daerah Regulasi +Kota Tanjungpinang 21. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 tentang +Penyelenggaraan Hak Penyandang Disabilitas +22. Keputusan Walikota No. 156 Tahun 2024 tentang +pembentukan Unit Layanan Disabilitas di Dinas +Pendidikan Kota Tanjungpinang +Kota Jakarta Selatan 23. Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2022 tentang +Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang +Disabilitas +Kota Kupang 24. Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2019 tentang +Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang +Disabilitas +Kota Bengkulu 25. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor +3 Tahun 2024 Tentang Penghormatan, +Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang +Disabilitas +Kota Padang 26. Peraturan Da erah No. 3 Tahun 2015 tentang +Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak +Penyandang Disabilitas +Kota Makassar 27. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2013 tentang +Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas +Kabupaten Lombok 28. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2023 tentang +Timur Penghormatan dan Pemenuhan Hak +Penyandang Disabilitas +29. Peraturan Bupati Kabupaten Lombok Timur +Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perlindungan +dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang +Disabilitas +Sumber: Diolah Tim Peneliti SETARA Institute, 2025 +Seperti halnya perlindungan perempuan dan PUG, jaminan +pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada dasarnya juga +menjadi fokus universal di daerah. Kondisi tersebut terlihat +melalui meratanya perencanaan pembangunan maupun +regulasi yang secara spesifik berkaitan dengan perlindungan +penyandang disabilitas di daerah-daerah. Semangat tersebut +juga diimplementasikan melalui bentuk-bentuk kolaborasi lintas +201 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +sektor antara pemerintah-civil society dalam rangka advokasi +maupun pemberdayaan penyandang disabilitas. +5.4.2.2. Progresi dalam Peningkatan Pemenuhan Hak +Penyandang Disabilitas atas Pekerjaan +Pembentukan ULDK (Unit Layanan Disabilitas +Ketenagakerjaan) di beberapa daerah terbukti berdampak positif +pada peningkatan distribusi kelompok disabilitas di dunia +industri dan dunia usaha. Misalnya: Kabupaten Probolinggo, +Kota Probolinggo, Kota Ambon. +5.4.2.3. Progresivitas Sekolah Inklusi +Pembentukan sekolah inklusi telah digagas sejak tahun +2003, dan hingga saat ini terdapat lebih dari 36.000 satuan +pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di +berbagai daerah. Sekolah inklusi menjadi ruang aman bagi +penyandang disabilitas dalam menikmati hak mereka atas +pendidikan dengan ketersediaan tenaga pendidik, lingkungan, +hingga sarana-prasarana yang kondusif sebagai lingkungan +belajar, seperti di Kota Tangerang. +5.4.3. Minoritas Agama/Kepercayaan +5.4.3.1. Peningkatan Inklusi terhadap Penghayat Kepercayaan +Partisipasi tokoh masyarakat adat dalam integrasi +penyusunan kurikulum Pendidikan Kepercayaan Terhadap +Tuhan Yang Maha Esa (PKT-TYME) di telah memberikan +kesempatan bagi penghayat kepercayaan untuk mempraktikkan +dan mengajarkan ajaran mereka sesuai dengan standar nilai yang +layak. Namun, tantangan utama terletak pada pengembangan dan +ketersediaan SDM penghayat. Di tingkat SD dan SMP, terdapat +perbedaan porsi pendidikan agama yang perlu diperhatikan. +Untuk itu, MLKI berupaya memediasi dan mencari solusi win- +win melalui advokasi regulasi yang lebih inklusif, termasuk +Permendikbud. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan +kurikulum agama dapat diintegrasikan secara maksimal, +sehingga siswa dapat memperoleh nilai penuh dan lulus. Salah +satu contoh kolaborasi dan yang semakin sinergis juga terjalin +antara pemerintah dan penghayat kepercayaan di Kota Bandung. +202 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +5.4.3.2. Bertumbuhnya Kepemimpinan dan Partisipasi +Masyarakat Sipil dalam Mendukung Ekosistem +Toleransi di Daerah +SETARA Institute mengidentifikasi tiga kepemimpinan +yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi +di sebuah daerah: kepemimpinan kemasyarakatan (societal +leadership), kepemimpinan politik (political leadership) dan +kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership). Di berbagai +daerah yang notabene dalam studi IKT belum mendapatkan 10 +peringkat terbaik, bentuk-bentuk kepemimpinan tersebut mulai +tumbuh, seperti di Kota Padang, Bandung, dan Makassar ketika +pemerintah kota mulai membuka ruang dialog dan kolaborasi +dengan elemen masyarakat tentang pemajuan toleransi, setelah +sebelumnya cenderung konservatif dalam isu-isu toleransi. +5.4.3.3. Mainstreaming Produk Hukum Promotif terhadap +Pemajuan Toleransi di Tingkat Daerah +Pemajuan toleransi di daerah semakin kokoh setelah +dilegitimasi dan dijamin melalui produk hukum daerah yang +promotif terhadap pemajuan toleransi, seperti halnya Kota +Kupang memiliki Peraturan Walikota No. 79 Tahun 2020 +tentang Pedoman Fasilitas Pembangunan Rumah Ibadat dan +Kota Bandung yang memiliki Peraturan Walikota No. 4 Tahun +2023 tentang RAD Pencegahan Ekstemisme Berbasis Kekerasan. +Kondisi ini menjadi cerminan akseptasi dan rekognisi terhadap +minoritas agama/ kepercayaan oleh pemerintah daerah. +Keberadaan jenis produk hukum ini juga menjadi oase di tengah +masih adanya produk hukum diskriminatif di sejumlah daerah. +5.4.4. Masyarakat Adat +5.4.4.1. Pemberdayaan masyarakat adat di sektor ekowisata +Praktik baik dalam meningkatkan literasi keuangan dan +memanfaatkan potensi hutan sagu di Negeri Rutong, Kota Ambon, +menjadi contoh yang menginspirasi dalam pemberdayaan +masyarakat adat. Dengan memberikan pengetahuan tentang +pengelolaan keuangan dan memaksimalkan sumber daya +alam yang ada, khususnya hutan sagu, masyarakat dapat +meningkatkan kesejahteraan mereka secara mandiri. Pendekatan +ini juga berperan penting dalam mendorong inklusi sosial, di +203 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +mana masyarakat adat memiliki kesempatan yang setara untuk +berkembang, berpartisipasi dalam ekonomi modern, serta +melestarikan kearifan lokal yang ada di lingkungan mereka. +5.5. Tantangan dalam Penyelenggaraan Inklusi Sosial +5.5.1. Perempuan +5.5.1.1 Inkonsistensi Implementasi Kebijakan Pengarusuta- +maan Gender +Universalitas perlindungan perempuan dan PUG +dalam visi dan kebijakan daerah nyatanya masih menyimpan +pekerjaan rumah mendasar di daerah-daerah dalam konteks +implementasinya. Kecanggihan desain visi daerah belum +diimbangi kapasitas SDM pemerintah yang mumpuni dalam +memahami perlindungan perempuan maupun PUG. Akibatnya +berbagai persoalan yang melingkupi aspek tersebut, seperti +kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan minim/lamban +pencegahan, penanganan, hingga solusinya. +5.5.1 2. Pemahaman Tradisional Pemerintah Daerah +terhadap Partisipasi Perempuan +Minimnya pemahaman aparatur pemerintah daerah juga +berimplikasi terhadap sempitnya ruang-ruang partisipasi bagi +kelompok perempuan dalam agenda-agenda pembangunan. +Hal ini diperparah dengan paradigma usang bahwa partisipasi +perempuan hanya diukur sebatas kehadiran. Padahal partisipasi +semestinya telah bergeser ke level bermakna (meaningful +participation), agar pelibatan perempuan dapat bersifat substantif +dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi +kebijakan. +5.5.2. Penyandang Disabilitas +5.5.2. 1. Mandeknya Pembangunan Sarana dan Prasarana +serta Minimnya Ketersediaan Juru Bahasa Isyarat +Permasalahan klasik masih mengganjal dalam pemenuhan +hak-hak penyandang disabilitas di daerah-daerah. Meskipun +telah banyak daerah menyusun regulasi yang menjamin +perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, tetapi pada tataran +204 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +implementasi masih belum mumpuni. Kondisi sarana-prasarana +yang tidak kondusif bagi penyandang disabilitas, baik di ruang +publik maupun perkantoran, masih jamak ditemukan. Belum +lagi minimnya ruang-ruang partisipasi yang dibuka pemerintah +daerah sebagai akibat keterbatasan juru bahasa isyarat yang +dapat disediakan. +5.5.2.2. Rendahnya Meaningful Participation Penyandang +Disabilitas dalam Proses Strategis Berpemerintahan +Pelibatan penyandang disabilitas bagi pemerintah daerah +dalam proses perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi +program dan/atau kebijakan masih sebatas pada alat pemenuh +checklist keterwakilan. Akibatnya aspirasi penyandang disabilitas +tidak menjadi basis penyusunan program dan/atau kebijakan +yang strategis di daerah. Kondisi ini di antaranya juga disebabkan +minimnya ketersediaan juru bahasa isyarat dalam agenda- +agenda pemerintahan, sehingga membatasi proses dialog dan +transfer pemahaman dalam setiap diskusi. +5.5.3. Minoritas Agama/Kepercayaan +5.5.3.1. Minimnya akseptasi terhadap kelompok minoritas +agama/kepercayaan pada level formal struktural +Pada konteks interaksi sosial antar kemasyarakatan maupun +hubungan antara minoritas agama/kepercayaan sebagai individu +dengan pemerintah, rekognisi terhadap minoritas agama/ +kepercayaan cukup baik. Sebaliknya, dalam konteks formal +struktural yang sifatnya strategis, baik pemerintah maupun +masyarakat cenderung mengeksklusi dan menihilkan akseptasi +terhadap kelompok minoritas agama/kepercayaan. +5.5.3.2. Stagnasi menuju Regresi dalam Kebebasan Beragama/ +Berkeyakinan +Praktik pembubaran paksa pada pelaksanaan acara +keagamaan maupun seremonial kelompok minoritas agama/ +kepercayaan, kasus bullying terhadap anak-anak yang menganut +agama minoritas masih terjadi secara sistematik, namun tidak +mendapat penanganan serius dari pihak pemerintah maupun +sekolah, yang pada akhirnya menimbulkan trauma kolektif +yang berkepanjangan. Selain itu, pembangunan rumah ibadah +205 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +bagi kelompok minoritas sering kali dihalang-halangi, bahkan +disertai dengan persekusi yang sarat dengan aroma politisasi, +yang semakin memperburuk situasi inklusi sosial. +5.5.4. Masyarakat Adat +5.5.4.1. Rekognisi seremonial yang tidak didukung dengan +peningkatan partisipasi yang bermakna +Rekognisi pada masyarakat adat cenderung bersifat +seremonial sebagai manifestasi praktik adat. Sementara pada +aspek yang lebih substansial, khususnya pengakuan hak +ulayat secara genuine, pemerintah daerah cenderung belum +sepenuhnya merekognisi entitas ini sebagai subjek hukum yang +perlu dipertimbangkan aspirasinya sebagai basis pembentukan +program dan/atau kebijakan di daerah. Rekognisi melalui +pengakuan hukum adat dalam KUHP baru misalnya, justru +sebenarnya berpotensi bentuk kooptasi negara atas kebebasan +dan hak masyarakat adat.[] +206 BAB VI +Kesimpulan dan Rekomendasi +6.1. Kesimpulan +Konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan di +Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan terhadap +penghormatan (to respect), pelindungan (to protect), dan +pemenuhan (to fullfil) hak-hak Konstitusional warga negara. Jaminan +tersebut pada level daerah diterjemahkan melalui berbagai peraturan +tingkat daerah untuk memastikan implementasi jaminan tersebut +berlangsung paripurna dan selaras dengan amanat Konstitusi. Selain +itu, konsepsi demokrasi juga memberikan landasan dan mekanisme +kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. +Prinsip kesetaraan dalam demokrasi menempatkan tiap-tiap orang +berada pada posisi yang setara, serta memiliki hak dan kesempatan +yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dan pemerintahan. +Prinsip tersebut pada dasarnya meniadakan istilah warga negara ”kelas +dua” maupun implementasi terminologi ”mayoritas-minoritas” dalam +pelayanan publik maupun partisipasi warga negara, yang dikelola +dengan software inclusive governance, dan secara teknokratik telah +menjadi mantra perencanaan pembangunan jangka panjang. +Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) dengan menggunakan data +ukur yang mencakup kebijakan, anggaran, program, dan daya dukung +sosial menunjukkan bahwa kondisi inklusi sosial baik di tingkat +nasional maupun di 24 daerah belum menggambarkan keterpenuhan +mandat Konstitusi dan HAM. +Skor rata-rata untuk inklusi sosial di tingkat nasional berada pada +angka 3,2 poin, yang berarti masuk dalam status basic to improving. +207 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Artinya, ada beberapa progresi yang dilakukan oleh pemerintah +di tingkat pusat, namun terdapat pula tantangan yang menuntut +penyikapan sistemik. Baik pada variabel aspirasional maupun pada +variabel pendekatan, capaian dan kinerja inklusi sosial di tingkat +nasional sama-sama belum mencapai angka moderat yaitu 4 dengan +skala 1-7. +Sementara pada tingkat daerah, secara akumulatif skor rata-rata +di 24 daerah pada variabel aspirasional dan pendekatan adalah 3.3. +Akumulasi skor daerah ini lebih tinggi 0.1 dibandingkan skor nasional +yang memiliki rata-rata 3.2. Sekalipun skor daerah dan skor nasional +sama-sama berada pada status basic to improving, namun lebih +rendahnya skor rata-rata nasional dibanding skor di 24 daerah karena +mandat implementasi operasional kebijakan-kebijakan pemerintah +pusat sebagian besarnya justru melekat di daerah dalam paket kebijakan +otonomi daerah. Selain itu, secara metodologis, gambaran dari 22 +daerah dan 2 kabupaten tidak dijadikan dasar akumulasi skor pada +tingkat nasional. +Namun demikian, masih terkategori rendahnya akumulasi skor +inklusi sosial pada tingkat nasional maupun daerah, serta belum +sinergisnya 3 lapis kepemimpinan penopang ekosistem inklusi sosial, +tentu bukan berarti tidak adanya terobosan serta kabar baik. Pada level +Kementerian/Lembaga yang mewujudkan inklusi sosial tersebut melalui +akomodasi yang layak dan kemudahan aksesibilitas kelompok rentan +untuk menjangkau akses-akses layanan publik maupun akses ekonomi. +Begitu pun di institusi Polri yang gencar melakukan Pengarusutamaan +Gender, bahkan hingga level rekrutmen dan pelembagaan peran dengan +membentuk direktorat baru di tubuh Polri. +Sementara pada level daerah, kabar baik tersebut di antaranya +hadir melalui mainstreaming perlindungan dan pemberdayaan +perempuan dalam visi dan kebijakan daerah yang terlihat melalui +temuan 42 kebijakan daerah yang promotif pada peningkatan inklusi +sosial terhadap Perempuan. Begitupun mainstreaming perhatian dan +jaminan hak penyandang disabilitas dalam visi dan kebijakan daerah +melalui 29 kebijakan daerah yang promotif pada peningkatan inklusi +sosial terhadap penyandang disabilitas. +Dengan skor dan gambaran progresi-regresi kebijakan inklusi +sosial sebagaimana digambarkan di atas seungguhnya tantangan +208 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +pemajuan inklusi sosial di Indonesia masih menuntut akselerasi. Bukan +hanya diikat dengan perencanaan pembangunan yang termaktub dalam +berbagai dokumen perencanaan, tetapi yang utama adalah konsistensi +dan komitmen pada pemajuan dan pemenuhan hak-hak konstitusional +warga negara. SETARA Instiute mengidentifikasi urgensi pembentukan +ekosistem inklusi sosial dengan memusatkan perhatian pada 3 (tiga) +faktor kepemimpinan yang memengaruhi kinerja dan capaian +inklusi sosial di suatu daerah. Tiga jenis kepemimpinan tersebut +adalah kepemimpinan politik (political leadership), kepemimpinan +birokrasi (bureaucratic leadership), dan kepemimpinan sosial (societal +leadership). Analisis dan pembacaan detail atas tinggi-rendahnya skor +inklusi sosial di suatu daerah dapat dimulai dengan mengkaji tiga +pilar kepemimpinan ini, yang berperan penting dalam mewujudkan +ekosistem inklusi sosial di tingkat daerah. +Pada konteks kepemimpinan politik, visi tentang inklusi sosial +belum sepenuhnya menjadi fokus utama kepala daerah dalam agenda +pembangunan di daerah. Visi-Misi kepala daerah lebih banyak berfokus +pada agenda-agenda pembangunan ekonomi dan tidak meletakkan +inklusi sosial sebagai prioritas interseksional yang melandasi seluruh +agenda pembangunan. Positioning agenda inklusi sosial yang belum +di tengah berkonsekuensi pada level kepemimpinan birokrasi, yaitu +agenda-agenda yang mengarah pada peningkatan inklusi sosial +seringkali dikesampingkan untuk mengutamakan program-program +yang mengarah pada kemajuan ekonomi permukaan tanpa menyentuh +distribusi kesetaraan akses dan kesempatan pada semua subjek +pembangunan. Demikian pula dalam hal kepemimpinan sosial, belum +meluasnya pemahaman dan urgensi pembangunan inklusi sosial tidak +mampu menggerakan kepemimpinan sosial menjadi penggerak dan +menjadi daya dukung ekosistem inklusi sosial. +6.2. Rekomendasi +1. Presiden perlu memastikan setiap Kementerian/Lembaga +disiplin dengan perencanaan pembangunan yang secara +sistematis telah menyajikan agenda pembangunan inklusi sosial +secara presisi. Presiden juga perlu memastikan keselarasan +perencanaan pembangunan daerah dengan RPJMN dan RPJPN +yang telah ditetapkan pemerintah pusah. +209 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +2. Presiden perlu memastikan terselenggaranya tata kelola +pemeirntahan tinklusif (inclusive governance) sebagai mantra +akselerasi agenda pembangunan inklusi sosial di Indonesia +dengan memastikan penguatan rekognisi, resiliensi, partisipasi +dan akomodasi sebagai instrumen dan pendekatan keterpenuhan +hak-hak konstitusional warga. +3. Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Perencanaan +Pembangunan/ Bappenas RI memastikan disiplin perencanaan +pembangunan daerah mewujudkan RPJMD yang inklusif pada +selurh tpemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota +hasil Pilkada serentak 2024. +4. Pemerintah pusat, terutama Kementerian Dalam Negeri hingga +Kementerian Hukum, dan Kementerian HAM perlu melakukan +peninjauan ulang terhadap produk hukum daerah yang +diskriminatif dan tidak kondusif terhadap tata kehidupan yang +inklusif, baik produk hukum daerah terdahulu maupun produk +hukum daerah yang terbit dalam beberapa tahun terakhir. +Aneka produk hukum tersebut tersebut nyata-nyata menjadi +landasan pacu tumbuh suburnya praktik diskriminasi, baik +dilakukan aktor negara maupun non-negara. +5. Pemerintah pusat perlu mendesain dan menerbitkan peraturan +di tingkat nasional, seperti Peraturan Presiden, yang menjadi +rujukan Kabupaten-Kota dalam membuat peraturan untuk +memastikan kokohnya kerangka hukum pemajuan inklusi +sosial di daerah. Tata kelola pemerintahan inklusif (inclusive +governance) didorong sebagai prinsip utama dalam menjawab +tantangan virus eksklusi sosial dan diskriminasi yang berada +pada lapis negara maupun non-negara. +6. Pemerintah provinsi perlu untuk terlibat aktif dalam +mengorkestrasi pembangunan inklusi sosial di wilayahnya, baik +level kota maupun kabupaten. Produk hukum yang promotif +terhadap inklusi sosial pada tingkat provinsi perlu didorong +agar diadopsi menjadi produk hukum level kabupaten/kota. +7. Pemerintah kota dan kabupaten membangun kolaborasi +berkelanjutan dengan elemen masyarakat sipil, sebagai pilar +societal leadership untuk mewujudkan ekosistem inklusi sosial +di setiap lapis komunitas dan pemerintahan.[] +210 Daftar Pustaka +Adam Smith. (1776). The Wealth of Nations. London: W. Strahan and +T. Cadell. +Allman, D. (2013). The sociology of social inclusion. SAGE Open, 3(1), +1-16. +Amartya Sen. (1999). Development as Freedom. New York: Knopf. +Amartya Sen. (2000). Social Exclusion: Concept, Application, and +Scrutiny, Social Development Papers No. 1, Asian Development +Bank +Australian Social Inclusion Board. (2009). Social inclusion in Australia: +How Australia is faring. Commonwealth of Australia +AWID. (2004, August). Intersectionality: A Tool for Gender and Economic +Justice. Women’s Rights and Economic Change, No. 9 +Basedau, M., Fox, J., Huber, C., Pieters, A., Konzack, T. & Deitch, M. +(2019). Introducing the “Religious Minorities at Risk” Dataset. +Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 25(4), +Eiffe, F. F. (2014). “Amartya Sen Reading Adam Smith: A Reflection on +Economic Justice.” In the European Journal of Political Economy +Elsa Faturahmah, 2024, “Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang +Peluncuran Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap +Perempuan Tahun 2023: “Momentum Perubahan: Peluang +Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan +Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan”, Jakarta: Komnas +Perempuan. +Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the management of spoiled +identity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. +211 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) +International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights +(ICESCR) +Ikhsan Yosarie, et.al., 2024. Desain Transformasi Polri untuk Mendukung +Visi Indonesia 2024. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara +Jane Mathieson dkk. 2008. Social Exclusion Meaning, measurement and +experience and links to health inequalities: A review of literature +Konvensi ILO No. 107 Tahun 1957 tentang Perlindungan dan Integrasi +dari Penduduk Pribumi, Masyarakat Adat dan Masyarakat +Semi-adat di Negara-negara Merdeka (Convention International +Labour Organization number 107 concerning Protection and +Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal +Population in Independent Countries) +Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi +Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms +of Racial Discrimination) tahun 1965. +Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan +(Convention on the Elimination of All Form of Discrimination +against Women/ CEDAW) pada tahun 1979. +Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan +Masyarakat Adat di Negara-negara Merdeka (Convention +International Labour Organization number 169 concerning +Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries). +Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) Tahun +1989 +Deklarasi Hak-Hak Orang yang termasuk dalam Kelompok Minoritas +Nasional atau Etnis, Agama, dan Linguistik (Declaration of the +Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and +Linguistic Minorities) tahun 1992. +Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of +Persons with Disabilities/ CRPD) pada tahun 2006. Konvensi ini +mengatur HAM mendasar para penyandang disabilitas. +Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (Declaration on the Rights +of Indigenous Peoples) tahun 2007. +212 INDEKS INKLUSI SOSIAL INDONESIA (IISI) +MENGAWAL AGENDA PEMBANGUNAN INKLUSI SOSIAL DI INDONESIA +Lenoir, J. R. (1974). Les exclus: Un Français sur dix. Paris: Éditions du +Seuil. +Naila Kabeer, 2000, Social Exclusion, Poverty, and Discrimination: +Towards an Analytical Framework. IDS Bulletin Vol. 31 No. 4. +Room, G. (1995). Combating social exclusion in the European Union. +Aldershot: Avebury. +SETARA Institute for Democracy and Peace & International NGO +Forum on Indonesian Development (INFID). (2023). Indeks Hak +Asasi Manusia (Indeks HAM) 2023. Stagnasi HAM Menjelang +Satu Dekade Jokowi. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara +Silver, Hilary. (1995). Reconceptualizing Social Disadvantage: Three +Paradigms of Social Exclusion. In Social Exclusion: Rhetoric, +Reality, Responses, edited by Gerry Rodgers, Charles Gore, +and Jose Figueiredo. Geneva: International Institute for Labour +Studies. +Silver, H. (1994). Social exclusion and social solidarity: Three paradigms. +International Labour Review, 133 (5-6). +Universal Declaration of Human Rights (UDHR) +Yayasan Madani Berkelanjutan, Deforestasi, PIPPIB, Karhutla, +Perhutanan Sosial, dan Pembaruan NDC, Madani Update +Report Edisi Mei 2020 +213 214 +.1 +naripmaL +naupmereP +:idutS +kejbuS +hareaD +rokS +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +isadomokA +isneiliseR +isapisitraP +isingokeR +naajrekep +nagnukgnil +nanamaek +hareaD +amaN +naayadubek +imonoke +nakididnep +natahesek +kayal +gnay +kayal +gnay +idabirp +5.3 +0.3 +5.3 +0.3 +7.2 +4.3 +6.3 +0.3 +8.2 +0.3 +8.2 +ilotiS +gnunuG +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 +5.2 +4.3 +5.3 +7.2 +8.2 +0.3 +8.2 +gnoroS +2.3 +0.3 +0.3 +8.3 +2.3 +3.3 +0.3 +5.3 +5.3 +8.3 +5.3 +gnabmelaP +5.3 +0.4 +0.4 +5.3 +6.3 +0.3 +8.2 +5.2 +8.3 +9.3 +5.3 +gnaregnaT +0.4 +5.3 +5.3 +5.3 +0.3 +4.3 +3.3 +0.3 +5.3 +7.3 +0.3 +iradneK +0.4 +0.4 +0.4 +8.3 +4.3 +5.3 +0.3 +0.3 +7.3 +9.3 +5.3 +gnarameS +5.3 +0.4 +0.4 +5.3 +3.3 +4.3 +0.3 +0.3 +4.3 +5.3 +0.3 +gnapuK +5.3 +5.3 +0.3 +8.3 +3.3 +4.3 +2.3 +9.2 +3.3 +3.3 +9.2 +ratilB +5.3 +7.3 +5.3 +0.3 +2.3 +4.3 +8.3 +0.3 +4.3 +0.3 +5.3 +ayarakgnalaP +5.3 +2.3 +3.3 +8.3 +2.3 +4.3 +5.3 +0.3 +2.3 +5.3 +0.3 +gnaniP +gnujnaT +8.3 +8.3 +8.3 +8.3 +8.3 +5.3 +0.3 +0.3 +8.3 +9.3 +5.3 +nataleS +atrakaJ +0.3 +0.3 +0.3 +5.3 +5.3 +4.3 +5.2 +0.3 +4.3 +7.3 +0.3 +ulukgneB +7.3 +7.3 +6.3 +9.3 +2.3 +5.3 +8.3 +7.2 +0.3 +2.3 +0.3 +nobmA +7.3 +5.3 +5.3 +0.4 +4.3 +7.3 +8.3 +5.3 +0.3 +1.3 +0.3 +etanreT 215 +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +isadomokA +isneiliseR +isapisitraP +isingokeR +naajrekep +nagnukgnil +nanamaek +hareaD +amaN +naayadubek +imonoke +nakididnep +natahesek +kayal +gnay +kayal +gnay +idabirp +7.3 +0.4 +0.4 +0.4 +5.3 +5.3 +6.3 +0.3 +8.3 +8.3 +5.3 +gnudnaB +7.3 +0.4 +0.4 +0.4 +4.3 +4.3 +7.3 +0.3 +8.3 +7.3 +5.3 +gnadaP +0.4 +0.4 +5.3 +5.3 +5.3 +9.3 +6.3 +0.3 +2.3 +8.3 +5.3 +rasapneD +8.3 +5.3 +8.3 +5.3 +4.3 +7.3 +2.3 +0.3 +5.3 +8.3 +5.3 +napapkilaB +6.3 +7.3 +6.3 +0.4 +1.3 +8.3 +7.3 +0.3 +8.2 +0.3 +4.3 +netapubaK +rumiT +kobmoL +6.3 +6.3 +7.3 +7.3 +3.3 +3.3 +5.3 +9.2 +5.3 +7.3 +3.3 +atoK +oggniloborP +5.3 +4.3 +6.3 +5.3 +3.3 +7.3 +6.3 +0.3 +1.3 +5.3 +0.3 +netapubaK +oggniloborP +5.3 +0.3 +5.3 +5.3 +4.3 +6.3 +4.3 +7.2 +5.3 +7.3 +3.3 +rassakaM +atoK +5.3 +0.3 +5.3 +8.3 +3.3 +5.3 +5.3 +0.3 +3.3 +7.3 +0.3 +adniramaS +8.3 +7.3 +7.3 +9.3 +2.3 +2.3 +2.3 +0.3 +1.3 +5.3 +3.3 +eraperaP +6.3 +5.3 +6.3 +6.3 +3.3 +5.3 +4.3 +0.3 +3.3 +5.3 +2.3 +atar-ataR 216 +.2 +naripmaL +satilibasiD +gnadnayneP +:idutS +kejbuS +hareaD +rokS +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +isadomokA +isneiliseR +isapisitraP +isingokeR +naajrekep +nagnukgnil +nanamaek +hareaD +amaN +naayadubek +imonoke +nakididnep +natahesek +kayal +gnay +kayal +gnay +idabirp +5.2 +0.3 +8.2 +8.3 +6.2 +2.3 +0.3 +7.2 +3.2 +7.2 +5.2 +ilotiS +gnunuG +5.3 +5.2 +6.2 +9.2 +4.2 +2.3 +8.2 +6.2 +3.2 +7.2 +5.2 +gnoroS +0.3 +5.2 +0.3 +6.3 +9.2 +1.3 +9.2 +0.3 +3.3 +5.3 +0.3 +gnabmelaP +0.4 +0.3 +0.4 +7.3 +8.2 +0.3 +7.2 +3.2 +5.3 +7.3 +0.3 +gnaregnaT +0.3 +0.3 +8.2 +4.3 +5.2 +2.3 +0.3 +7.2 +2.3 +4.3 +5.2 +iradneK +5.3 +9.3 +9.3 +7.3 +9.2 +2.3 +9.2 +7.2 +5.3 +5.3 +0.3 +gnarameS +5.3 +9.3 +1.3 +8.3 +7.2 +2.3 +7.2 +7.2 +0.3 +3.3 +5.2 +gnapuK +5.3 +5.2 +8.2 +4.3 +8.2 +0.3 +0.3 +6.2 +0.3 +1.3 +5.2 +ratilB +2.3 +0.3 +0.3 +8.3 +7.2 +1.3 +0.3 +7.2 +1.3 +7.2 +0.3 +ayarakgnalaP +0.3 +5.2 +7.2 +3.3 +6.2 +2.3 +3.3 +7.2 +0.3 +3.3 +8.2 +gnujnaT gnaniP +0.3 +0.3 +0.3 +9.2 +5.3 +5.3 +0.3 +0.3 +5.3 +9.3 +9.3 +nataleS +atrakaJ +0.3 +0.3 +4.2 +0.3 +8.2 +2.3 +1.2 +7.2 +1.3 +4.3 +9.2 +ulukgneB +5.3 +5.3 +0.3 +4.3 +5.2 +1.3 +0.3 +5.2 +5.2 +0.3 +8.2 +nobmA +4.2 +0.3 +0.3 +6.3 +5.2 +2.3 +7.2 +0.3 +5.2 +9.2 +7.2 +etanreT 217 +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +isadomokA +isneiliseR +isapisitraP +isingokeR +naajrekep +nagnukgnil +nanamaek +hareaD +amaN +naayadubek +imonoke +nakididnep +natahesek +kayal +gnay +kayal +gnay +idabirp +0.4 +5.3 +2.3 +9.3 +7.2 +2.3 +0.3 +7.2 +3.3 +6.3 +0.3 +gnudnaB +0.4 +5.3 +2.3 +9.3 +7.2 +1.3 +0.3 +7.2 +5.3 +5.3 +0.3 +gnadaP +9.3 +5.3 +4.3 +9.3 +8.2 +2.3 +2.3 +7.2 +1.3 +6.3 +0.3 +rasapneD +5.3 +0.3 +0.3 +4.3 +6.2 +3.3 +0.3 +7.2 +2.3 +6.3 +0.3 +napapkilaB +4.2 +0.3 +0.3 +6.3 +8.2 +2.3 +2.3 +7.2 +6.2 +0.3 +7.2 +netapubaK +rumiT +kobmoL +8.3 +0.3 +3.3 +8.3 +8.2 +1.3 +5.3 +7.2 +2.3 +6.3 +0.3 +atoK +oggniloborP +0.3 +0.3 +0.3 +4.3 +7.2 +2.3 +4.3 +8.2 +8.2 +3.3 +7.2 +netapubaK +oggniloborP +0.4 +5.2 +8.2 +4.3 +8.2 +2.3 +0.3 +6.2 +0.3 +5.3 +0.3 +rassakaM +atoK +0.3 +0.3 +8.2 +4.3 +8.2 +1.3 +0.3 +8.2 +0.3 +5.3 +9.2 +adniramaS +5.3 +5.3 +4.3 +5.3 +7.2 +0.3 +1.3 +7.2 +8.2 +5.3 +0.3 +eraperaP +3.3 +1.3 +1.3 +5.3 +7.2 +2.3 +0.3 +7.2 +0.3 +3.3 +9.2 +atar-ataR 218 +.3 +naripmaL +naayacrepeK/amagA +satironiM +:idutS +kejbuS +hareaD +rokS +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +isadomokA +isneiliseR +isapisitraP +isingokeR +naajrekep +nagnukgnil +nanamaek +hareaD +amaN +naayadubek +imonoke +nakididnep +natahesek +kayal +gnay +kayal +gnay +idabirp +3.3 +3.3 +2.3 +5.3 +4.3 +6.3 +2.3 +9.2 +0.3 +3.3 +5.3 +ilotiS +gnunuG +0.3 +9.3 +9.3 +5.3 +8.3 +7.3 +7.3 +9.2 +0.3 +0.3 +5.3 +gnoroS +0.3 +0.3 +0.3 +1.3 +0.3 +5.3 +2.3 +0.3 +5.3 +7.3 +5.3 +gnabmelaP +0.3 +0.3 +0.3 +5.3 +4.3 +0.3 +1.3 +0.3 +8.3 +8.3 +7.3 +gnaregnaT +0.4 +0.4 +5.3 +5.3 +3.3 +6.3 +4.3 +7.2 +5.3 +6.3 +5.3 +iradneK +0.4 +0.4 +8.3 +0.4 +2.3 +3.3 +2.3 +0.4 +7.3 +0.4 +5.3 +gnarameS +0.4 +0.4 +0.4 +0.4 +3.3 +4.3 +0.3 +0.4 +4.3 +5.3 +5.3 +gnapuK +0.4 +5.3 +0.3 +5.3 +3.3 +4.3 +3.3 +9.2 +5.3 +4.3 +5.3 +ratilB +0.3 +5.3 +5.3 +0.4 +3.3 +3.3 +6.3 +9.2 +4.3 +0.3 +5.3 +ayarakgnalaP +0.3 +0.3 +0.3 +5.3 +3.3 +3.3 +5.3 +0.3 +2.3 +4.3 +4.3 +gnaniP +gnujnaT +4.3 +5.3 +4.3 +9.2 +8.3 +5.3 +4.3 +0.3 +8.3 +9.3 +5.3 +nataleS +atrakaJ +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 +4.3 +0.3 +8.2 +0.3 +4.3 +3.3 +3.3 +ulukgneB +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 +6.3 +8.3 +4.3 +5.3 +5.3 +4.3 +7.3 +nobmA 219 +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +isadomokA +isneiliseR +isapisitraP +isingokeR +naajrekep +nagnukgnil +nanamaek +hareaD +amaN +naayadubek +imonoke +nakididnep +natahesek +kayal +gnay +kayal +gnay +idabirp +5.3 +5.3 +0.3 +0.4 +8.3 +8.3 +7.3 +1.3 +5.3 +2.3 +7.3 +etanreT +0.4 +9.3 +0.4 +0.4 +7.3 +7.3 +0.3 +5.3 +8.3 +0.4 +8.3 +gnudnaB +0.4 +9.3 +0.4 +0.4 +5.3 +4.3 +4.3 +5.2 +8.3 +7.3 +7.3 +gnadaP +5.4 +5.3 +0.4 +5.3 +5.3 +8.3 +4.3 +0.3 +8.3 +8.3 +7.3 +rasapneD +5.4 +5.3 +0.4 +5.3 +4.3 +3.3 +3.3 +0.3 +5.3 +5.3 +7.3 +napapkilaB +5.3 +0.3 +5.3 +5.3 +3.3 +4.3 +4.3 +0.3 +9.2 +4.3 +8.3 +netapubaK +rumiT +kobmoL +4.3 +3.3 +4.3 +2.3 +4.3 +2.3 +4.3 +9.2 +5.3 +5.3 +7.3 +atoK +oggniloborP +3.3 +2.3 +4.3 +2.3 +4.3 +4.3 +3.3 +0.3 +3.3 +4.3 +5.3 +netapubaK +oggniloborP +5.3 +2.3 +5.3 +0.3 +4.3 +3.3 +3.3 +5.2 +5.3 +8.3 +6.3 +rassakaM +atoK +3.3 +0.3 +0.3 +0.3 +3.3 +4.3 +2.3 +0.3 +3.3 +7.3 +7.3 +adniramaS +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 +2.3 +1.3 +1.3 +0.3 +1.3 +4.3 +2.3 +eraperaP +5.3 +4.3 +4.3 +5.3 +4.3 +4.3 +3.3 +1.3 +4.3 +5.3 +6.3 +atar-ataR 220 +.4 +naripmaL +tadA +takaraysaM +:idutS +kejbuS +hareaD +rokS +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +sata +kaH +isadomokA +isneiliseR +isapisitraP +isingokeR +naajrekep +nagnukgnil +nanamaek +hareaD +amaN +naayadubek +imonoke +nakididnep +natahesek +kayal +gnay +kayal +gnay +idabirp +0.3 +0.3 +0.3 +0.4 +5.3 +7.3 +5.3 +2.3 +5.3 +9.2 +0.3 +ilotiS +gnunuG +0.3 +6.3 +8.3 +5.3 +6.3 +8.3 +7.3 +2.3 +5.3 +0.3 +7.3 +gnoroS +atoK +0.3 +0.3 +5.3 +5.3 +4.3 +7.3 +5.3 +1.3 +7.3 +5.3 +5.3 +iradneK +0.3 +5.2 +0.3 +2.3 +3.3 +3.3 +1.3 +0.3 +0.3 +2.3 +3.3 +netapubaK +oggniloborP +0.3 +0.3 +0.3 +7.3 +4.3 +6.3 +3.3 +0.3 +1.3 +3.3 +3.3 +ayarakgnalaP +0.3 +0.3 +0.3 +7.3 +4.3 +4.3 +3.3 +0.3 +2.3 +0.3 +0.3 +gnaniP +gnujnaT +1.3 +0.3 +0.3 +6.3 +4.3 +4.3 +3.3 +0.3 +0.3 +0.3 +0.3 +ulukgneB +0.3 +0.3 +5.3 +7.3 +4.3 +8.3 +4.3 +2.3 +3.3 +2.3 +2.3 +nobmA +0.3 +0.3 +0.3 +7.3 +4.3 +8.3 +5.3 +2.3 +0.3 +0.3 +0.3 +etanreT +0.4 +0.4 +0.4 +0.4 +7.3 +9.3 +0.3 +0.3 +0.3 +4.3 +7.3 +rasapneD +0.3 +5.2 +0.3 +2.3 +2.3 +2.3 +2.3 +2.3 +2.3 +3.3 +5.3 +rassakaM +0.3 +0.3 +2.3 +3.3 +0.3 +8.3 +8.2 +6.2 +0.3 +7.2 +6.3 +netapubaK +rumiT +kobmoL +1.3 +1.3 +3.3 +6.3 +4.3 +6.3 +3.3 +1.3 +2.3 +1.3 +3.3 +ataR-ataR +:nagnareteK +.tada +takaraysam +kopmolek +tapadret +naitilenep +isakol +idajnem +gnay +haread +aumes +kadiT +.tada +takaraysam +kopmolek +tpadret +aynaratnaid +21 +,haread +42 +iraD INDEKS +INKLUSI +SOSIAL +INDONESIA +(IISI) +Indeks Inklusi Sosial Indonesia (IISI) adalah studi yang +mengukur kondisi, kinerja dan capaian pemerintah baik di +tingkat nasional maupun di daerah dalam menjalankan tata +kelola yang inklusif, guna mencapai kondisi inklusi sosial +dan pemenuhan hak-hak warga negara, yang menjadi agenda +pembangunan nasional. +Sebagai bagian dari kontribusi SETARA Institute yang +didukung oleh Kemitraan Pemerintah Indonesia-Australia +melalui Program INKLUSI, untuk mendukung agenda +pembangunan inklusi sosial guna mencapai Visi Indonesia +2045, untuk pertama kalinya, bersamaan dengan momentum +pemerintahan baru, Indeks Inklusi Sosial Indonesia 2024 +atau IISI 2024 diluncurkan. +Jl. Hang Lekiu II No. 41 Kebayoran Baru +Jakarta Selatan-Indonesia, 12120 +Telp. (+6221) 7208850 +Fax. (+6221) 22775683 +Hotline: +6285100255123 +setara@setara-institute.org +setara_institute@hotmail.com +www.setara-institute.org diff --git a/raw/internasional.republika.co.id_berita_neg3hj_arsitektur-baru-kebijakan-energi-habis.md b/raw/internasional.republika.co.id_berita_neg3hj_arsitektur-baru-kebijakan-energi-habis.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6971c9c0bd08f710376ed94d5cb728ae5728cc69 --- /dev/null +++ b/raw/internasional.republika.co.id_berita_neg3hj_arsitektur-baru-kebijakan-energi-habis.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +url: https://internasional.republika.co.id/berita/neg3hj/arsitektur-baru-kebijakan-energi-habis +title: "Arsitektur Baru Kebijakan Energi (Habis) | Republika Online" +domain: internasional.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:56:48 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Arsitektur Baru Kebijakan Energi (Habis) | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketiga, WEF mengaitkan kedua hal di atas dengan pengurangan secara drastis atas kerusakan lingkungan. Reformasi energi harus ramah terhadap lingkungan, mencakup alam, manusia lokal, dan kebiasaan setempat. Penurunan kualitas lingkungan akan berdampak pada ketidakstabilan pasokan dan produksi energi, apalagi di negara-negara yang secara politik dan sosial kurang stabil. Kebijakan energi yang baru ini, menurut WEF, harus mampu mengangkat daya beli masyarakat, menaikkan pendapatan per kapita, dan mengurangi kemiskinan. Memang, pada satu sisi harga energi menjadi lebih mahal. Namun publik memiliki modal kuat untuk tetap bisa hidup di atas rata-rata. Dalam hal ini, akses publik terhadap pendidikan, kesehatan, dan transportasi harus lebih mudah, mengingat uang negara bisa dialihkan untuk memperbaiki ini semua. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Muslimin Anwar berpendapat reformasi energi memang merupakan salah satu agenda utama Indonesia. Ketahanan energi tidak akan bisa diwujudkan jika karut-marut kebijakan energi seperti sekarang ini tidak dibenahi. Banyak resep reformasi energi yang telah diajukan para pakar di Indonesia mau pun kajian yang sudah dilakukan lembaga internasional seperti WEF, IMF, dan OPEC. Prospek ekonomi Indonesia bisa meningkat apabila prakondisi kebijakan untuk mendukung kenaikan produktivitas dan daya saing domestik terpenuhi. "Ini masalah struktur pembiayaan pada APBN kita, misalnya, yang masih memberikan porsi besar terhadap subsidi BBM," kata Muslimin. Indonesia jelas memerlukan aristektur atau lanskap kebijakan energi yang prorakyat, propertumbuhan, dan prolingkungan. Hal ini, jelas Muslimin, tidak bisa terwujud dengan baik jika beban subsidi BBM masih tinggi, jauh di atas biaya pembangunan, biaya kesehatan, dan dana pendidikan pada APBN. Seperti kata Ahmadinejad dan mantan bos minyak Saudi, jangan sampai Indonesia terbenam dalam bobroknya tata kelola migas nasional ketika era keemasan minyak akan berakhir. Ask me! Arsitektur Baru Kebijakan Energi (Habis) Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketiga, WEF mengaitkan kedua hal di atas dengan pengurangan secara drastis atas kerusakan lingkungan. Reformasi energi harus ramah terhadap lingkungan, mencakup alam, manusia lokal, dan kebiasaan setempat.  + + + + + Penurunan kualitas lingkungan akan berdampak pada ketidakstabilan pasokan dan produksi energi, apalagi di negara-negara yang secara politik dan sosial kurang stabil. Kebijakan energi yang baru ini, menurut WEF, harus mampu mengangkat daya beli masyarakat, menaikkan pendapatan per kapita, dan mengurangi kemiskinan.  + + + + Memang, pada satu sisi harga energi menjadi lebih mahal. Namun publik memiliki modal kuat untuk tetap bisa hidup di atas rata-rata. Dalam hal ini, akses publik terhadap pendidikan, kesehatan, dan transportasi harus lebih mudah, mengingat uang negara bisa dialihkan untuk memperbaiki ini semua. + Pengamat ekonomi Universitas Indonesia (UI) Muslimin Anwar berpendapat reformasi energi memang merupakan salah satu agenda utama Indonesia. Ketahanan energi tidak akan bisa diwujudkan jika karut-marut kebijakan energi seperti sekarang ini tidak dibenahi.  + + + + Banyak resep reformasi energi yang telah diajukan para pakar di Indonesia mau pun kajian yang sudah dilakukan lembaga internasional seperti WEF, IMF, dan OPEC. + Prospek ekonomi Indonesia bisa meningkat apabila prakondisi kebijakan untuk mendukung kenaikan produktivitas dan daya saing domestik terpenuhi. "Ini masalah struktur pembiayaan pada APBN kita, misalnya, yang masih memberikan porsi besar terhadap subsidi BBM," kata Muslimin. + Indonesia jelas memerlukan aristektur atau lanskap kebijakan energi yang prorakyat, propertumbuhan, dan prolingkungan. Hal ini, jelas Muslimin, tidak bisa terwujud dengan baik jika beban subsidi BBM masih tinggi, jauh di atas biaya pembangunan, biaya kesehatan, dan dana pendidikan pada APBN. + Seperti kata Ahmadinejad dan mantan bos minyak Saudi, jangan sampai Indonesia terbenam dalam bobroknya tata kelola migas nasional ketika era keemasan minyak akan berakhir. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:43 WIB + + AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel diff --git a/raw/internasional.republika.co.id_berita_q98vgn366_mui-tingkatkan-keshalehan-sosial-saat-ramadhan.md b/raw/internasional.republika.co.id_berita_q98vgn366_mui-tingkatkan-keshalehan-sosial-saat-ramadhan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..04e70bc8745ae648b6acb5582533a7405aacd1f3 --- /dev/null +++ b/raw/internasional.republika.co.id_berita_q98vgn366_mui-tingkatkan-keshalehan-sosial-saat-ramadhan.md @@ -0,0 +1,293 @@ +--- +url: https://internasional.republika.co.id/berita/q98vgn366/mui-tingkatkan-keshalehan-sosial-saat-ramadhan +title: "MUI- Tingkatkan Keshalehan Sosial Saat Ramadhan | Republika Online" +domain: internasional.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:31:52 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# MUI: Tingkatkan Keshalehan Sosial Saat Ramadhan | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam agar meningkatkan ibadah, keimanan, dan ketakwaan saat Ramadhan. MUI Juga mengajak masyarakat meningkatkan keshalehan sosial di bulan suci, apalagi saat terjadi pandemi virus corona atau Covid-19. "Saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita jangan melupakan juga tentang keshalehan sosial, yaitu dengan menyantuni saudara kita khususnya yang sedang berpuasa dan fakir miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan kita," kata Ketua MUI, KH Abdullah Jaidi saat menyampaikan hasil sidang isbat menentukan awal Ramadhan di Gedung Kementerian Agama, Kamis malam (23/4). KH Jaidi mengatakan, hendaknya para aghnia atau orang kaya yang memiliki kelebihan harta membantu orang-orang yang menderita. Jangan melupakan saudara-saudara yang sedang membutuhkan pertolongan. Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19. MUI juga mengajak masyarakat mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Serta arahan dari MUI agar di bulan Ramadhan tetap melaksanakan shalat taraweh dan shalat Jumat (zhuhur) di rumah masing-masing. "Jadikanlah rumah kita sebagai tempat kita beribadah karena Rasulullah juga memberi contoh melaksanakan ibadah tarawih di Ramadhan dilaksanakan di rumah," ujarnya. KH Jaidi menyampaikan, Rasulullah pernah berpesan jangan jadikan rumah (kamu) seperti kuburan dan sepi. Karena tidak ada ayat-ayat Alquran yang dibaca dan tidak ada zikir yang dikumandangkan. "Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan menyelamatkan kita dan memberikan kesehatan kepada kita, sehingga Allah dapat mempercepat musibah ini (berlalu) sehingga kita dapat beraktivitas kembali dan menatap masa depan yang lebih baik," katanya. Baca juga: Keutamaan Makan Sahur KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya #1 #2 #3 #4 #5 Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved MUI: Tingkatkan Keshalehan Sosial Saat Ramadhan Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini Rep: Fuji E Permana / Red: Ani Nursalikah Kamis 23 Apr 2020 21:12 WIB Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Berita Terkait Tag : Terkini MUI: Tingkatkan Keshalehan Sosial Saat Ramadhan + + Rep: Fuji E Permana / Red: Ani Nursalikah + Kamis 23 Apr 2020 21:12 WIB + + + + + + + Foto: Republika/Mahmud Muhyidin + MUI: Tingkatkan Keshalehan Sosial Saat Ramadhan. Ketua MUI Pusat Abdullah Jaidi. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam agar meningkatkan ibadah, keimanan, dan ketakwaan saat Ramadhan. MUI Juga mengajak masyarakat meningkatkan keshalehan sosial di bulan suci, apalagi saat terjadi pandemi virus corona atau Covid-19. + + + + "Saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita jangan melupakan juga tentang keshalehan sosial, yaitu dengan menyantuni saudara kita khususnya yang sedang berpuasa dan fakir miskin yang sangat membutuhkan uluran tangan kita," kata Ketua MUI, KH Abdullah Jaidi saat menyampaikan hasil sidang isbat menentukan awal Ramadhan di Gedung Kementerian Agama, Kamis malam (23/4). + + + + + Baca Juga + + + Hasil Sidang Isbat: Umat Islam Puasa Besok + + Imam Sholat Tarawih Bergantian, Bolehkah? + + Niat Puasa Ramadhan + + KH Jaidi mengatakan, hendaknya para aghnia atau orang kaya yang memiliki kelebihan harta membantu orang-orang yang menderita. Jangan melupakan saudara-saudara yang sedang membutuhkan pertolongan. Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19.  MUI juga mengajak masyarakat mengikuti arahan pemerintah terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Serta arahan dari MUI agar di bulan Ramadhan tetap melaksanakan shalat taraweh dan shalat Jumat (zhuhur) di rumah masing-masing. + + + "Jadikanlah rumah kita sebagai tempat kita beribadah karena Rasulullah juga memberi contoh melaksanakan ibadah tarawih di Ramadhan dilaksanakan di rumah," ujarnya. KH Jaidi menyampaikan, Rasulullah pernah berpesan jangan jadikan rumah (kamu) seperti kuburan dan sepi. Karena tidak ada ayat-ayat Alquran yang dibaca dan tidak ada zikir yang dikumandangkan. "Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan menyelamatkan kita dan memberikan kesehatan kepada kita, sehingga Allah dapat mempercepat musibah ini (berlalu) sehingga kita dapat beraktivitas kembali dan menatap masa depan yang lebih baik," katanya. + Baca juga: Keutamaan Makan Sahur +   + + + + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + Alasan DKM Masjid Agung Tasikmalaya Tetap Laksanakan Tarawih + + + Jokowi: Ramadhan Momen Memutus Rantai Penularan Covid 19 + + + Kasus Covid 19 di Kalsel Bertambah Jadi 114 Orang + + + Sebanyak 29 Orang ABK KM Kelud Positif Covid 19 + + + Positif Covid-19 di Kota Malang Bertambah Jadi 11 Orang + + + + + Tag : + + + + ramadhan 2020 + + + + 1 ramadhan 2020 + + + + mui + + + + abdullah jaidi + + + + ramadhan di rumah + + + + ramadhan bersama republika + + + + virus corona + + + + covid 19 + + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + + + + + + + + + + + + + + + + Terkini + + + + + + 23 May 2024, 14:46 + + + Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air   + + KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya + + + + + + + + + + Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin + 26 April 2024, 22:17 + + + + + + + + + + + Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan + 21 April 2024, 04:52 + + + + + + + + + + + Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 + 20 April 2024, 10:52 + + + + + + + + + + + DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini + 20 April 2024, 06:50 + + + + + + + + + + + + Lainnya + + + + + + + + #1 + + + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + #2 + + + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan + + + + + + + + #3 + + + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + #4 + + + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed + + + + + + + + #5 + + + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved diff --git a/raw/internasional.republika.co.id_berita_rg4ayd335_laporan-pbb-korea-utara-persiapkan-uji-coba-nuklir.md b/raw/internasional.republika.co.id_berita_rg4ayd335_laporan-pbb-korea-utara-persiapkan-uji-coba-nuklir.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e8fba837901de3333e1190dc82e13a8eae468c4 --- /dev/null +++ b/raw/internasional.republika.co.id_berita_rg4ayd335_laporan-pbb-korea-utara-persiapkan-uji-coba-nuklir.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://internasional.republika.co.id/berita/rg4ayd335/laporan-pbb-korea-utara-persiapkan-uji-coba-nuklir +title: "Laporan PBB- Korea Utara Persiapkan Uji Coba Nuklir | Republika Online" +domain: internasional.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:46:09 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Laporan PBB: Korea Utara Persiapkan Uji Coba Nuklir | Republika Online + +Korea Utara membuat persiapan untuk uji coba nuklir selama 6 bulan pertama tahun ini REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Korea Utara membuat persiapan untuk uji coba nuklir selama enam bulan pertama tahun ini. Menurut kutipan dari laporan rahasia PBB yang dilihat oleh Reuters pada Kamis (4/8/2022), lokasi uji coba nuklir Punggye-ri membuka jalan bagi uji coba nuklir tambahan untuk pengembangan senjata nuklir. "DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea atau nama resmi Korea Utara) terus mengembangkan kemampuannya untuk produksi bahan fisil di situs Yongbyon," ujar para pemantau sanksi independen melaporkan kepada komite sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara. Yongbyon adalah fasilitas nuklir utama Korea Utara, yang mengoperasikan reaktor nuklir pertamanya. Misi PBB Korea Utara di New York tidak menanggapi permintaan komentar atas laporan PBB tersebut. “DPRK melakukan persiapan di lokasi uji coba nuklirnya, meskipun tidak melakukan uji coba perangkat nuklir. Pada paruh pertama tahun 2022, negara itu melanjutkan percepatan (yang dimulai pada September 2021) dari program misilnya,” kata para pemantau. Para pemantau mengatakan, Korea Utara meluncurkan 31 rudal yang menggabungkan teknologi balistik dan panduan. Termasuk enam uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) dan dua rudal yang secara eksplisit digambarkan sebagai senjata balistik.  Korea Utara terus mengimpor minyak dan ekspor batu bara secara ilegal, untuk menghindari sanksi. Amerika Serikat telah lama memperingatkan bahwa, Korea Utara siap untuk melakukan uji coba nuklir ketujuh. Washington akan kembali mendorong untuk memperkuat sanksi PBB terhadap Pyongyang, jika mereka melakukan uji coba nuklir. Pemantau PBB mengatakan, penyelidikan menunjukkan bahwa Pyongyang harus disalahkan karena mencuri aset crypto senilai ratusan juta dolar dalam satu peretasan besar. Para pemantau sebelumnya menuduh Korea Utara melakukan serangan siber untuk mendanai program nuklir dan misilnya. "Aktivitas dunia maya lainnya yang berfokus pada pencurian informasi dan cara yang lebih tradisional untuk memperoleh informasi dan materi berharga untuk program terlarang DPRK, termasuk WMD (senjata pemusnah massal), terus berlanjut," tulis para pemantau. Korea Utara selama bertahun-tahun dilarang melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan juga telah memperkuat sanksi terhadap Pyongyang. Pembicaraan internasional yang bertujuan meyakinkan Korea Utara untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya sebagian besar terhenti sejak 2019. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina dan Rusia telah mendorong pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara atas dasar kemanusiaan, dengan harapan Pyongyang dapat diyakinkan untuk kembali berunding. Pemantau PBB melaporkan, ada sedikit keraguan bahwa sanksi PBB secara tidak sengaja mempengaruhi situasi kemanusiaan di Korea Utara. Ask me! Laporan PBB: Korea Utara Persiapkan Uji Coba Nuklir Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Korea Utara membuat persiapan untuk uji coba nuklir selama enam bulan pertama tahun ini. Menurut kutipan dari laporan rahasia PBB yang dilihat oleh Reuters pada Kamis (4/8/2022), lokasi uji coba nuklir Punggye-ri membuka jalan bagi uji coba nuklir tambahan untuk pengembangan senjata nuklir. + + + + "DPRK (Republik Rakyat Demokratik Korea atau nama resmi Korea Utara) terus mengembangkan kemampuannya untuk produksi bahan fisil di situs Yongbyon," ujar para pemantau sanksi independen melaporkan kepada komite sanksi Dewan Keamanan PBB untuk Korea Utara. + + + + Baca Juga + + + China Kerahkan Kapal Selam Nuklir di Dekat Taiwan + + Nancy Pelosi Sepakat Dukung Upaya Denuklirisasi Korut + + Korea Utara Tidak Mentolerir Kritik AS Terkait Program Nuklir + + Yongbyon adalah fasilitas nuklir utama Korea Utara, yang mengoperasikan reaktor nuklir pertamanya. Misi PBB Korea Utara di New York tidak menanggapi permintaan komentar atas laporan PBB tersebut. “DPRK melakukan persiapan di lokasi uji coba nuklirnya, meskipun tidak melakukan uji coba perangkat nuklir. Pada paruh pertama tahun 2022, negara itu melanjutkan percepatan (yang dimulai pada September 2021) dari program misilnya,” kata para pemantau. + + + Para pemantau mengatakan, Korea Utara meluncurkan 31 rudal yang menggabungkan teknologi balistik dan panduan. Termasuk enam uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) dan dua rudal yang secara eksplisit digambarkan sebagai senjata balistik.  Korea Utara terus mengimpor minyak dan ekspor batu bara secara ilegal, untuk menghindari sanksi. Amerika Serikat telah lama memperingatkan bahwa, Korea Utara siap untuk melakukan uji coba nuklir ketujuh. Washington akan kembali mendorong untuk memperkuat sanksi PBB terhadap Pyongyang, jika mereka melakukan uji coba nuklir. Pemantau PBB mengatakan, penyelidikan menunjukkan bahwa Pyongyang harus disalahkan karena mencuri aset crypto senilai ratusan juta dolar dalam satu peretasan besar. Para pemantau sebelumnya menuduh Korea Utara melakukan serangan siber untuk mendanai program nuklir dan misilnya.   "Aktivitas dunia maya lainnya yang berfokus pada pencurian informasi dan cara yang lebih tradisional untuk memperoleh informasi dan materi berharga untuk program terlarang DPRK, termasuk WMD (senjata pemusnah massal), terus berlanjut," tulis para pemantau. Korea Utara selama bertahun-tahun dilarang melakukan uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan juga telah memperkuat sanksi terhadap Pyongyang. Pembicaraan internasional yang bertujuan meyakinkan Korea Utara untuk menghentikan program nuklir dan rudal balistiknya sebagian besar terhenti sejak 2019. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina dan Rusia telah mendorong pelonggaran sanksi terhadap Korea Utara atas dasar kemanusiaan, dengan harapan Pyongyang dapat diyakinkan untuk kembali berunding. Pemantau PBB melaporkan, ada sedikit keraguan bahwa sanksi PBB secara tidak sengaja mempengaruhi situasi kemanusiaan di Korea Utara. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Reuters Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:43 WIB + + AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel diff --git a/raw/internasional.republika.co.id_berita_rgzsi4370_rusia-siap-ladeni-kelanjutan-sanksi-barat.md b/raw/internasional.republika.co.id_berita_rgzsi4370_rusia-siap-ladeni-kelanjutan-sanksi-barat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3a743e6b07f61282dff8019f50093bca46ae0a26 --- /dev/null +++ b/raw/internasional.republika.co.id_berita_rgzsi4370_rusia-siap-ladeni-kelanjutan-sanksi-barat.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +url: https://internasional.republika.co.id/berita/rgzsi4370/rusia-siap-ladeni-kelanjutan-sanksi-barat +title: "Rusia Siap Ladeni Kelanjutan Sanksi Barat | Republika Online" +domain: internasional.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:00:10 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Rusia Siap Ladeni Kelanjutan Sanksi Barat | Republika Online + +Eropa dan AS masih terobsesi menerapkan sanksi yang mencekik Rusia. REPUBLIKA.CO.ID,  MOSKOW -- Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Pankin mengatakan, negaranya siap meladeni dan mengambil tindakan balasan jika Barat mengintensifkan sanksinya terhadap Moskow. Kendati demikian, dia menegaskan Rusia akan tetap berusaha menghindari konfrontasi. “Kami berhak memperkuat tindakan khusus kami jika tekanan sanksi meningkat. Kami siap untuk skenario apa pun, meskipun kami telah berusaha menghindari jalur konfrontasi,” kata Pankin dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia, TASS , Ahad (21/8/2022). Menurut dia, Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) masih terobsesi untuk menerapkan sanksi yang dapat “mencekik” Rusia serta rakyatnya. "Barat tidak ragu-ragu untuk menyatakan apa yang disebut 'sanksi' sebagai instrumen untuk mengubah arah kebijakan luar negeri kami yang berdaulat sambil berusaha mengguncang situasi politik internal, menimbulkan kerusakan ekonomi, mengacaukan politik, melukai standar hidup dan hak-hak warga negara kami, serta mengganggu bisnis," ucap Pankin. Uni Eropa sudah menjatuhkan setidaknya enam paket sanksi terhadap Rusia sejak mereka menyerang Ukraina pada 24 Februari lalu. Sanksi tersebut termasuk pelarangan impor minyak dan batu bara serta ekspor barang-barang mewah. AS menerapkan sanksi serupa. Washington telah melarang impor minyak dan gas dari Rusia. Tak hanya itu, Negeri Paman Sam juga memboikot komoditas laut, minuman beralkohol, dan berlian asal Rusia. Uni Eropa bersama AS dan Inggris juga mendepak Rusia dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT. Ia merupakan jaringan keamanan tinggi yang menghubungkan ribuan lembaga keuangan di seluruh dunia. SWIFT memungkinkan bank untuk memindahkan uang dengan cepat dan aman, mendukung triliunan dolar dalam arus perdagangan serta investasi. Dikeluarkannya Rusia dari SWIFT dianggap sebagai hukuman ekonomi terberat. Karena dengan sanksi itu, Moskow menjadi lebih terisolasi secara ekonomi dibandingkan sebelumnya. Sebagai balasan, Rusia menerapkan larangan ekspor terhadap lebih dari 200 produknya. Larangan yang akan diberlakukan hingga akhir tahun tersebut mempengaruhi setidaknya 48 negara, termasuk AS dan Uni Eropa. Barang yang tercakup dalam larangan ekspor antara lain peralatan atau perangkat telekomunikasi, produk medis, kendaraan, peralatan listrik, pertanian, serta beberapa produk kehutanan seperti kayu. Ask me! Rusia Siap Ladeni Kelanjutan Sanksi Barat Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel REPUBLIKA.CO.ID,  MOSKOW -- Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Alexander Pankin mengatakan, negaranya siap meladeni dan mengambil tindakan balasan jika Barat mengintensifkan sanksinya terhadap Moskow. Kendati demikian, dia menegaskan Rusia akan tetap berusaha menghindari konfrontasi. + + + + + “Kami berhak memperkuat tindakan khusus kami jika tekanan sanksi meningkat. Kami siap untuk skenario apa pun, meskipun kami telah berusaha menghindari jalur konfrontasi,” kata Pankin dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Rusia, TASS , Ahad (21/8/2022). + + + + + Baca Juga + + + Rusia Tuduh Ukraina Racuni Tentaranya di Wilayah Pendudukan + + Dua Warga Rusia dan Satu Warga Ukraina Coba Membobol Pabrik Militer Albania + + Kementerian Keuangan AS Peringatkan Rusia Akali Sanksi Barat Melalui Turki + + + Menurut dia, Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) masih terobsesi untuk menerapkan sanksi yang dapat “mencekik” Rusia serta rakyatnya. "Barat tidak ragu-ragu untuk menyatakan apa yang disebut 'sanksi' sebagai instrumen untuk mengubah arah kebijakan luar negeri kami yang berdaulat sambil berusaha mengguncang situasi politik internal, menimbulkan kerusakan ekonomi, mengacaukan politik, melukai standar hidup dan hak-hak warga negara kami, serta mengganggu bisnis," ucap Pankin. + Uni Eropa sudah menjatuhkan setidaknya enam paket sanksi terhadap Rusia sejak mereka menyerang Ukraina pada 24 Februari lalu. Sanksi tersebut termasuk pelarangan impor minyak dan batu bara serta ekspor barang-barang mewah. AS menerapkan sanksi serupa. Washington telah melarang impor minyak dan gas dari Rusia. Tak hanya itu, Negeri Paman Sam juga memboikot komoditas laut, minuman beralkohol, dan berlian asal Rusia. + + + + Uni Eropa bersama AS dan Inggris juga mendepak Rusia dari Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT. Ia merupakan jaringan keamanan tinggi yang menghubungkan ribuan lembaga keuangan di seluruh dunia. SWIFT memungkinkan bank untuk memindahkan uang dengan cepat dan aman, mendukung triliunan dolar dalam arus perdagangan serta investasi. Dikeluarkannya Rusia dari SWIFT dianggap sebagai hukuman ekonomi terberat. Karena dengan sanksi itu, Moskow menjadi lebih terisolasi secara ekonomi dibandingkan sebelumnya. + Sebagai balasan, Rusia menerapkan larangan ekspor terhadap lebih dari 200 produknya. Larangan yang akan diberlakukan hingga akhir tahun tersebut mempengaruhi setidaknya 48 negara, termasuk AS dan Uni Eropa. Barang yang tercakup dalam larangan ekspor antara lain peralatan atau perangkat telekomunikasi, produk medis, kendaraan, peralatan listrik, pertanian, serta beberapa produk kehutanan seperti kayu. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:43 WIB + + AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel diff --git a/raw/internasional.republika.co.id_berita_s6dkfo349_unhcr-prihatin-atas-serangan-dan-pengusiran-paksa-pengungsi-di-aceh.md b/raw/internasional.republika.co.id_berita_s6dkfo349_unhcr-prihatin-atas-serangan-dan-pengusiran-paksa-pengungsi-di-aceh.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2b12da8c2e9061c17f1552d8b77533da99f0a4de --- /dev/null +++ b/raw/internasional.republika.co.id_berita_s6dkfo349_unhcr-prihatin-atas-serangan-dan-pengusiran-paksa-pengungsi-di-aceh.md @@ -0,0 +1,107 @@ +--- +url: https://internasional.republika.co.id/berita/s6dkfo349/unhcr-prihatin-atas-serangan-dan-pengusiran-paksa-pengungsi-di-aceh +title: "UNHCR Prihatin Atas Serangan dan Pengusiran Paksa Pengungsi di Aceh | Republika Online" +domain: internasional.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:55 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# UNHCR Prihatin Atas Serangan dan Pengusiran Paksa Pengungsi di Aceh | Republika Online + +UNHCR menyebut aksi pemuda membuat anak-anak Rohingya trauma REPUBLIKA.CO.ID,  BANGKOK -- Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan sangat prihatin atas serangan massa di lokasi penampungan keluarga pengungsi Rohingya Banda Aceh, Indonesia. Ratusan pemuda mendatangi lantai dasar sebuah gedung pada Rabu (27/12/2023) tempat para pengungsi bernaung. Massa menembus barisan polisi dan memasukkan 137 pengungsi ke dalam dua truk. Kemudian memindahkan mereka ke lokasi lain di Banda Aceh. UNHCR mengatakan peristiwa ini membuat para pengungsi yang lembaga PBB itu gambarkan sebagai pengungsi rentan, yang mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan tersentak dan trauma. "UNHCR masih sangat mengkhawatirkan keselamatan para pengungsi dan menyerukan kepada aparat penegak hukum setempat untuk mengambil tindakan darurat guna memberikan perlindungan bagi semua individu dan staf kemanusiaan yang putus asa," kata UNCHR dalam pernyataan yang Republika terima, Kamis (28/12/2023). UNHCR mengatakan yakin serangan massa terhadap pengungsi ini bukan tindakan yang terisolasi namun merupakan hasil dari kampanye daring yang terkoordinasi yang berisi misinformasi, disinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi dan upaya untuk merusak upaya Indonesia dalam menyelamatkan nyawa orang-orang yang putus asa dalam kesulitan di laut. Dalam pernyataannya UNHCR mengingatkan semua orang bahwa pengungsi anak-anak, perempuan dan laki-laki yang putus asa yang mencari perlindungan di Indonesia merupakan korban penganiayaan dan konflik. Mereka penyintas perjalanan laut yang mematikan. Indonesia yang memiliki tradisi kemanusiaan membantu menyelamatkan nyawa orang-orang yang putus asa ini, yang jika tidak ditolong akan meninggal di laut – seperti ratusan orang lainnya."Badan Pengungsi PBB juga memperingatkan masyarakat umum untuk mewaspadai kampanye online yang terkoordinasi dan dikoreografikan dengan baik di platform media sosial, yang menyerang pihak berwenang, masyarakat setempat, pengungsi dan pekerja kemanusiaan, menghasut kebencian dan membahayakan nyawa," kata UNHCR. UNHCR mengimbau publik di Indonesia untuk memeriksa ulang semua informasi yang tersedia secara online, yang banyak diantaranya salah atau diputarbalikkan, dengan gambar yang dibuat Kecerdasan Artifisial, dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui akun bot. Ask me! UNHCR Prihatin Atas Serangan dan Pengusiran Paksa Pengungsi di Aceh Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel REPUBLIKA.CO.ID,  BANGKOK -- Badan Pengungsi PBB (UNHCR) mengatakan sangat prihatin atas serangan massa di lokasi penampungan keluarga pengungsi Rohingya Banda Aceh, Indonesia. Ratusan pemuda mendatangi lantai dasar sebuah gedung pada Rabu (27/12/2023) tempat para pengungsi bernaung. + + + + + Massa menembus barisan polisi dan memasukkan 137 pengungsi ke dalam dua truk. Kemudian memindahkan mereka ke lokasi lain di Banda Aceh. UNHCR mengatakan peristiwa ini membuat para pengungsi yang lembaga PBB itu gambarkan sebagai pengungsi rentan, yang mayoritasnya adalah anak-anak dan perempuan tersentak dan trauma. + + + + + "UNHCR masih sangat mengkhawatirkan keselamatan para pengungsi dan menyerukan kepada aparat penegak hukum setempat untuk mengambil tindakan darurat guna memberikan perlindungan bagi semua individu dan staf kemanusiaan yang putus asa," kata UNCHR dalam pernyataan yang Republika terima, Kamis (28/12/2023). + UNHCR mengatakan yakin serangan massa terhadap pengungsi ini bukan tindakan yang terisolasi namun merupakan hasil dari kampanye daring yang terkoordinasi yang berisi misinformasi, disinformasi dan ujaran kebencian terhadap pengungsi dan upaya untuk merusak upaya Indonesia dalam menyelamatkan nyawa orang-orang yang putus asa dalam kesulitan di laut. + + + + Dalam pernyataannya UNHCR mengingatkan semua orang bahwa pengungsi anak-anak, perempuan dan laki-laki yang putus asa yang mencari perlindungan di Indonesia merupakan korban penganiayaan dan konflik. Mereka penyintas perjalanan laut yang mematikan. + Indonesia yang memiliki tradisi kemanusiaan membantu menyelamatkan nyawa orang-orang yang putus asa ini, yang jika tidak ditolong akan meninggal di laut – seperti ratusan orang lainnya."Badan Pengungsi PBB juga memperingatkan masyarakat umum untuk mewaspadai kampanye online yang terkoordinasi dan dikoreografikan dengan baik di platform media sosial, yang menyerang pihak berwenang, masyarakat setempat, pengungsi dan pekerja kemanusiaan, menghasut kebencian dan membahayakan nyawa," kata UNHCR. + UNHCR mengimbau publik di Indonesia untuk memeriksa ulang semua informasi yang tersedia secara online, yang banyak diantaranya salah atau diputarbalikkan, dengan gambar yang dibuat Kecerdasan Artifisial, dan ujaran kebencian yang disebarkan melalui akun bot. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:43 WIB + + AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel diff --git a/raw/iqra.republika.co.id_berita_t4xoy8423_bri-salurkan-rp1044-miliar-dukung-program-makan-bergizi-gratis.md b/raw/iqra.republika.co.id_berita_t4xoy8423_bri-salurkan-rp1044-miliar-dukung-program-makan-bergizi-gratis.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86ef1db46b4c9ffb799980f279220e3b15d732c3 --- /dev/null +++ b/raw/iqra.republika.co.id_berita_t4xoy8423_bri-salurkan-rp1044-miliar-dukung-program-makan-bergizi-gratis.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://iqra.republika.co.id/berita/t4xoy8423/bri-salurkan-rp1044-miliar-dukung-program-makan-bergizi-gratis +title: "BRI Salurkan Rp104,4 Miliar Dukung Program Makan Bergizi Gratis | Republika Online" +domain: iqra.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:57:03 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# BRI Salurkan Rp104,4 Miliar Dukung Program Makan Bergizi Gratis | Republika Online + +BRI salurkan pembiayaan ratusan miliar rupiah demi gizi seimbang bagi masyarakat. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk mendukung pembangunan dapur pengolahan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia. Dukungan ini menjadi bagian dari peran BRI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. “Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam program MBG,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi di Jakarta, Kamis (30/10/2025). Selain pembiayaan dapur MBG, BRI juga memberikan layanan keuangan bagi 3.854 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diharapkan memperlancar distribusi pangan bergizi bagi pelajar dan masyarakat di seluruh daerah. Di luar program MBG, Hery menyebut BRI terus memperluas pembiayaan produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga September 2025, BRI telah menyalurkan Rp130,2 triliun kepada hampir 2,8 juta debitur atau 74,4 persen dari total alokasi KUR tahun ini. “Program KUR menjadi salah satu cara kami mendorong dan mengakselerasi perekonomian nasional,” ujarnya. BRI juga berperan dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Bank pelat merah ini mendampingi koperasi dan menyediakan layanan transaksi perbankan bagi masyarakat lewat jaringan Agen BRILink. “Kami punya Agen BRILink yang cukup besar, jumlahnya hampir 1,2 juta agen tersebar di seluruh Indonesia. Ini bisa berkolaborasi dengan koperasi-koperasi yang jumlahnya sekitar 80 ribu lebih,” ujar Hery. Tak hanya itu, BRI turut mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan penyaluran kepada lebih dari 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025. Pada saat yang sama, BRI juga menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun yang berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL). Dana tersebut telah disalurkan seluruhnya untuk pembiayaan produktif di empat segmen utama. “Dana tersebut disalurkan ke segmen mikro sebesar Rp 28,08 triliun, korporasi Rp11,07 triliun, komersial Rp10,13 triliun, dan konsumer Rp6,58 triliun,” kata Hery. Untuk menjaga daya beli masyarakat, BRI juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada lebih dari 3,7 juta penerima. Program tersebut dilakukan dalam empat tahap sepanjang 2025. “Yang terbaru, BRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung tunai, yaitu BLTS Kesra, untuk menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ujar Hery menegaskan. Ask me! BRI Salurkan Rp104,4 Miliar Dukung Program Makan Bergizi Gratis Rekomendasi Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg Daya Beli Kelas Menengah Terancam di Tengah Tekanan Global REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyalurkan pembiayaan sebesar Rp104,4 miliar untuk mendukung pembangunan dapur pengolahan menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia. Dukungan ini menjadi bagian dari peran BRI dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. + + + + + “Sebagai wujud dukungan terhadap program prioritas pemerintah serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan pangan nasional, BRI turut berperan aktif dalam program MBG,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi di Jakarta, Kamis (30/10/2025). + + + + + Baca Juga + + + BRI Salurkan KUR Rp130,2 Triliun ke 2,8 Juta Debitur + + BI Targetkan Transaksi Ekonomi Digital Tembus 147,3 Miliar pada 2030 + + Pengamat: Perpres Perlindungan Pengemudi Ojol Terlambat 10 Tahun + + + Selain pembiayaan dapur MBG, BRI juga memberikan layanan keuangan bagi 3.854 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diharapkan memperlancar distribusi pangan bergizi bagi pelajar dan masyarakat di seluruh daerah. + Di luar program MBG, Hery menyebut BRI terus memperluas pembiayaan produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga September 2025, BRI telah menyalurkan Rp130,2 triliun kepada hampir 2,8 juta debitur atau 74,4 persen dari total alokasi KUR tahun ini. “Program KUR menjadi salah satu cara kami mendorong dan mengakselerasi perekonomian nasional,” ujarnya. + + + + BRI juga berperan dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Bank pelat merah ini mendampingi koperasi dan menyediakan layanan transaksi perbankan bagi masyarakat lewat jaringan Agen BRILink. + “Kami punya Agen BRILink yang cukup besar, jumlahnya hampir 1,2 juta agen tersebar di seluruh Indonesia. Ini bisa berkolaborasi dengan koperasi-koperasi yang jumlahnya sekitar 80 ribu lebih,” ujar Hery. + Tak hanya itu, BRI turut mendukung program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan penyaluran kepada lebih dari 110 ribu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) senilai Rp15,07 triliun hingga akhir September 2025. + Pada saat yang sama, BRI juga menyalurkan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun yang berasal dari Sisa Anggaran Lebih (SAL). Dana tersebut telah disalurkan seluruhnya untuk pembiayaan produktif di empat segmen utama. “Dana tersebut disalurkan ke segmen mikro sebesar Rp 28,08 triliun, korporasi Rp11,07 triliun, komersial Rp10,13 triliun, dan konsumer Rp6,58 triliun,” kata Hery. + Untuk menjaga daya beli masyarakat, BRI juga menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp2,25 triliun kepada lebih dari 3,7 juta penerima. Program tersebut dilakukan dalam empat tahap sepanjang 2025. + “Yang terbaru, BRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam menyalurkan bantuan langsung tunai, yaitu BLTS Kesra, untuk menjaga daya beli dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ujar Hery menegaskan. + + Cuan dari Dapur MBG - (Republika) + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 16:52 WIB + + Daya Beli Kelas Menengah Terancam di Tengah Tekanan Global diff --git a/raw/iqra.republika.co.id_berita_tawciw522_merawat-tanah-menambang-harapan-jalan-sunyi-wahyudin-mengubah-wajah-kalongliud.md b/raw/iqra.republika.co.id_berita_tawciw522_merawat-tanah-menambang-harapan-jalan-sunyi-wahyudin-mengubah-wajah-kalongliud.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b4f5ba2036eb0c6b1360e51b6bb116a5ae155bcd --- /dev/null +++ b/raw/iqra.republika.co.id_berita_tawciw522_merawat-tanah-menambang-harapan-jalan-sunyi-wahyudin-mengubah-wajah-kalongliud.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://iqra.republika.co.id/berita/tawciw522/merawat-tanah-menambang-harapan-jalan-sunyi-wahyudin-mengubah-wajah-kalongliud +title: "Merawat Tanah, Menambang Harapan- Jalan Sunyi Wahyudin Mengubah Wajah Kalongliud | Republika Online" +domain: iqra.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:52:33 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Merawat Tanah, Menambang Harapan: Jalan Sunyi Wahyudin Mengubah Wajah Kalongliud | Republika Online + +Upaya Wahyudin, mitra binaan ANTAM yang mengolah lingkungan jadi lahan produktif REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gelar sarjana akuntansi biasanya mengantarkan seseorang menuju gedung-gedung perkantoran di kota besar. Namun jalan berbeda dipilih Wahyudin. Pemuda kelahiran 1988 itu justru kembali ke kampung halamannya di Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, memilih memegang cangkul dan sepatu bot. Keputusan pria yang akrab disapa Kang Wahyu ini lahir dari kegelisahan panjang. Bertahun-tahun ia menyaksikan desanya berada dalam bayang-bayang aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Himpitan ekonomi dan rusaknya infrastruktur irigasi akibat bencana pada 2020 membuat sebagian warga nekat mencari nafkah di lubang-lubang tambang, mempertaruhkan nyawa demi penghasilan yang tak menentu. “Kekhawatiran atas banyaknya lahan tidur dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi penggerak saya untuk berkontribusi di Kalongliud. Saya khawatir, jika tidak ditangani segera, akan banyak masyarakat yang beralih menjadi PETI,” kata Wahyu. Bagi Kang Wahyu, jawaban atas krisis itu sesungguhnya berada tepat di bawah kaki mereka sendiri, tanah pertanian yang sempat ditinggalkan. Pencegahan PETI tidak cukup hanya dengan penertiban. Masyarakat butuh alternatif ekonomi yang lebih aman dan layak,” tegas Wahyu. Gayung bersambut pada 2022. Kegelisahannya sejalan dengan visi PT ANTAM Tbk UBPE Pongkor yang menghadirkan program inovasi sosial Garitan Kalongliud. Namun Wahyu tidak sekadar menjadi penerima manfaat. Ia memilih berdiri di garis depan, memimpin Kelompok Taruna Muda dan mengajak pemuda desa menghidupkan kembali 35 hektar lahan terlantar. Tantangan di lapangan tak sederhana. Harga pupuk kimia melonjak, hama keong mas menyerang padi, dan pasokan air terbatas. Namun bagi Wahyu, masalah adalah ruang lahirnya inovasi. Berbekal pelatihan dari ANTAM, ia menginisiasi pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Beko, hasil fermentasi keong mas dan urin domba. Langkah tersebut, ditambah pemanfaatan 25 ton limbah kotoran domba sebagai pupuk organik, berhasil memangkas biaya pupuk hingga 50 persen. Untuk menjawab krisis air, Wahyu bersama warga merakit sistem irigasi tetes sederhana yang mampu menghemat penggunaan air hingga 60 persen. Perubahan tak berhenti pada budidaya. Wahyu juga mendobrak ketergantungan petani pada tengkulak. Kelompok Taruna Muda diposisikan sebagai fasilitator pasar, memangkas rantai distribusi dan menjual hasil panen langsung ke Pasar Induk Kemang dan Kramat Jati. Dampaknya signifikan. Pendapatan kelompok tani meningkat 65 persen. Sepanjang 2024–2025, unit usaha cabai yang dikelola bersama kelompoknya membukukan keuntungan bersih Rp246.258.000. Namun bagi Wahyu, angka hanyalah sebagian cerita. Program ini menjadi jaring pengaman sosial bagi anggota kelompok sebagai penerima manfaat langsung, maupun bagi masyarakat lainnya. Yang paling membanggakan, 8 mantan pelaku PETI kini telah beralih menjadi petani produktif. Secara makro, inisiatif kolaboratif bersama ANTAM mencatatkan nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 4,34 serta berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan desa sebesar 6,52 persen. Atas dedikasinya, Wahyu dianugerahi Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2025 sebagai Local Hero Inspiratif. Kini, semangat itu terus menyala melalui Rumah Belajar Garitan yang telah dikunjungi lebih dari 696 orang. Ia juga berhasil mendorong regenerasi petani muda, termasuk Atang Sujai yang kini aktif menyempurnakan formula pupuk organik untuk desa-desa sekitar. Bagi Wahyu, gelar sarjana dan penghargaan nasional bukanlah puncak pencapaian. Kemenangan terbesarnya adalah melihat tetangganya pulang ke rumah dengan selamat, membawa hasil keringat yang halal. “Kalau kita merawat tanah dengan hati, tanah akan merawat kehidupan kita. Dan kalau kita bergerak bersama, desa ini akan selalu punya harapan,” tutup Wahyu, menatap hamparan hijau yang dulu sempat hampir ditinggalkan. Ask me! Merawat Tanah, Menambang Harapan: Jalan Sunyi Wahyudin Mengubah Wajah Kalongliud Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Gelar sarjana akuntansi biasanya mengantarkan seseorang menuju gedung-gedung perkantoran di kota besar. Namun jalan berbeda dipilih Wahyudin. Pemuda kelahiran 1988 itu justru kembali ke kampung halamannya di Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, memilih memegang cangkul dan sepatu bot. + + + + + Keputusan pria yang akrab disapa Kang Wahyu ini lahir dari kegelisahan panjang. Bertahun-tahun ia menyaksikan desanya berada dalam bayang-bayang aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Himpitan ekonomi dan rusaknya infrastruktur irigasi akibat bencana pada 2020 membuat sebagian warga nekat mencari nafkah di lubang-lubang tambang, mempertaruhkan nyawa demi penghasilan yang tak menentu. + + + + + “Kekhawatiran atas banyaknya lahan tidur dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadi penggerak saya untuk berkontribusi di Kalongliud. Saya khawatir, jika tidak ditangani segera, akan banyak masyarakat yang beralih menjadi PETI,” kata Wahyu. + Bagi Kang Wahyu, jawaban atas krisis itu sesungguhnya berada tepat di bawah kaki mereka sendiri, tanah pertanian yang sempat ditinggalkan. + + + + Pencegahan PETI tidak cukup hanya dengan penertiban. Masyarakat butuh alternatif ekonomi yang lebih aman dan layak,” tegas Wahyu. + Gayung bersambut pada 2022. Kegelisahannya sejalan dengan visi PT ANTAM Tbk UBPE Pongkor yang menghadirkan program inovasi sosial Garitan Kalongliud. Namun Wahyu tidak sekadar menjadi penerima manfaat. Ia memilih berdiri di garis depan, memimpin Kelompok Taruna Muda dan mengajak pemuda desa menghidupkan kembali 35 hektar lahan terlantar. + Tantangan di lapangan tak sederhana. Harga pupuk kimia melonjak, hama keong mas menyerang padi, dan pasokan air terbatas. Namun bagi Wahyu, masalah adalah ruang lahirnya inovasi. Berbekal pelatihan dari ANTAM, ia menginisiasi pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) Beko, hasil fermentasi keong mas dan urin domba. + Langkah tersebut, ditambah pemanfaatan 25 ton limbah kotoran domba sebagai pupuk organik, berhasil memangkas biaya pupuk hingga 50 persen. Untuk menjawab krisis air, Wahyu bersama warga merakit sistem irigasi tetes sederhana yang mampu menghemat penggunaan air hingga 60 persen. + Perubahan tak berhenti pada budidaya. Wahyu juga mendobrak ketergantungan petani pada tengkulak. Kelompok Taruna Muda diposisikan sebagai fasilitator pasar, memangkas rantai distribusi dan menjual hasil panen langsung ke Pasar Induk Kemang dan Kramat Jati. + Dampaknya signifikan. Pendapatan kelompok tani meningkat 65 persen. Sepanjang 2024–2025, unit usaha cabai yang dikelola bersama kelompoknya membukukan keuntungan bersih Rp246.258.000. + Namun bagi Wahyu, angka hanyalah sebagian cerita. Program ini menjadi jaring pengaman sosial bagi anggota kelompok sebagai penerima manfaat langsung, maupun bagi masyarakat lainnya. Yang paling membanggakan, 8 mantan pelaku PETI kini telah beralih menjadi petani produktif. + Secara makro, inisiatif kolaboratif bersama ANTAM mencatatkan nilai Social Return on Investment (SROI) sebesar 4,34 serta berkontribusi menurunkan tingkat kemiskinan desa sebesar 6,52 persen. Atas dedikasinya, Wahyu dianugerahi Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2025 sebagai Local Hero Inspiratif. + Kini, semangat itu terus menyala melalui Rumah Belajar Garitan yang telah dikunjungi lebih dari 696 orang. Ia juga berhasil mendorong regenerasi petani muda, termasuk Atang Sujai yang kini aktif menyempurnakan formula pupuk organik untuk desa-desa sekitar. + Bagi Wahyu, gelar sarjana dan penghargaan nasional bukanlah puncak pencapaian. Kemenangan terbesarnya adalah melihat tetangganya pulang ke rumah dengan selamat, membawa hasil keringat yang halal. + “Kalau kita merawat tanah dengan hati, tanah akan merawat kehidupan kita. Dan kalau kita bergerak bersama, desa ini akan selalu punya harapan,” tutup Wahyu, menatap hamparan hijau yang dulu sempat hampir ditinggalkan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_r7bfk1320_sekolah-di-india-kembali-dibuka-dengan-pengawasan-ketat-usai-polemik-jilbab.md b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_r7bfk1320_sekolah-di-india-kembali-dibuka-dengan-pengawasan-ketat-usai-polemik-jilbab.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e4a405ca86fd67230657cf1ca08890b7f6647c64 --- /dev/null +++ b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_r7bfk1320_sekolah-di-india-kembali-dibuka-dengan-pengawasan-ketat-usai-polemik-jilbab.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://islamdigest.republika.co.id/berita/r7bfk1320/sekolah-di-india-kembali-dibuka-dengan-pengawasan-ketat-usai-polemik-jilbab +title: "Sekolah di India Kembali Dibuka dengan Pengawasan Ketat Seusai Polemik Jilbab | Republika Online" +domain: islamdigest.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:08:32 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Sekolah di India Kembali Dibuka dengan Pengawasan Ketat Seusai Polemik Jilbab | Republika Online + +Pemerintah larang perkumpulan massa di sekolah menyusul protes larangan jilbab REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI — Negara bagian India Selatan membuka kembali beberapa sekolah setelah pertikaian larangan jilbab. Sekolah-sekolah mulai dibuka pada Senin (14/2/2022), menyusul protes pekan lalu atas siswa perempuan yang tidak diizinkan mengenakan jilbab di kelas. Larangan itu dilakukan oleh kelompok Hindu garis keras dari Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi sebagai upaya untuk mengesampingkan minoritas Muslim. Polisi berjaga-jaga ketika siswa berseragam merah muda, sekitar selusin mengenakan jilbab, memasuki sekolah putri pemerintah tempat masalah pertama kali berkobar di distrik Udupi negara bagian Karnataka, sekitar 400 km (248 mil) dari pusat teknologi Bengaluru. Pihak berwenang telah melarang pertemuan lebih dari lima orang dalam jarak 200 meter (650 kaki) dari lembaga pendidikan di daerah tersebut, yang telah memulai kelas dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, meskipun kelas yang lebih tinggi dan perguruan tinggi masih ditutup. Langkah itu dilakukan setelah pengadilan negara bagian, yang menggelar sidang pada Senin, mengatakan kepada siswa untuk tidak mengenakan pakaian keagamaan apa pun, mulai dari selendang safron hingga syal atau jilbab, di ruang kelas sampai perintah lebih lanjut. “Apakah mengenakan jilbab di ruang kelas merupakan bagian dari praktik keagamaan Islam yang penting dalam kaitannya dengan jaminan konstitusional memerlukan pemeriksaan yang lebih dalam," kata pengadilan dalam perintah sementara pekan lalu dilansir dari Alaraby , Selasa (15/2/2022). Masalah ini menjadi sorotan menyusul protes pekan lalu setelah beberapa sekolah menolak masuknya siswa yang mengenakan pakaian tersebut, yang dianggap melanggar perintah 5 Februari tentang seragam oleh negara, yang diperintah oleh BJP Modi. Partai tersebut memperoleh dukungannya terutama dari komunitas mayoritas Hindu, yang membentuk sekitar 80 persen dari populasi India yang berjumlah sekitar 1,4 miliar, sementara Muslim menyumbang sekitar 13 persen. Seorang siswa di Udupi, Ayesha Imthiaz,  mengatakan sangat memalukan diminta melepas jilbab sebelum masuk kelas. Aturan tersebut seolah menghina agamanya dan parahnya aturan itu dibangun di atas lembaga pendidikan yang suci. “Agama saya telah dipertanyakan dan dihina oleh tempat yang saya anggap sebagai kuil pendidikan," katanya kepada Reuters pada akhir pekan. Seorang pejabat di distrik pesisir Udupi, Pradeep Kurudekar S, mengatakan kepada wartawan bahwa pihak berwenang akan menunggu perintah lebih lanjut dari pengadilan atau pemerintah untuk melanjutkan semua kelas. Masalah ini mendorong ekspresi dukungan untuk gadis dan wanita Muslim dari pemerintah Amerika Serikat dan peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai. Sumber: alaraby Ask me! Sekolah di India Kembali Dibuka dengan Pengawasan Ketat Seusai Polemik Jilbab Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI — Negara bagian India Selatan membuka kembali beberapa sekolah setelah pertikaian larangan jilbab. Sekolah-sekolah mulai dibuka pada Senin (14/2/2022), menyusul protes pekan lalu atas siswa perempuan yang tidak diizinkan mengenakan jilbab di kelas.  + + + + + Larangan itu dilakukan oleh kelompok Hindu garis keras dari Partai Bharatiya Janata Party (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi sebagai upaya untuk mengesampingkan minoritas Muslim.  + + + + Baca Juga + + + Dzikir Hasbunallah Wa Nimal Wakil untuk Perang? Ini Penjelasan Ulama Mesir   + + Wayang Haram, Padahal Orang Jawa dan Budaya Ini Sudah Sangat Islami + + Presiden Turki Erdogan kunjungi UEA selama dua hari + + + Polisi berjaga-jaga ketika siswa berseragam merah muda, sekitar selusin mengenakan jilbab, memasuki sekolah putri pemerintah tempat masalah pertama kali berkobar di distrik Udupi negara bagian Karnataka, sekitar 400 km (248 mil) dari pusat teknologi Bengaluru.  + Pihak berwenang telah melarang pertemuan lebih dari lima orang dalam jarak 200 meter (650 kaki) dari lembaga pendidikan di daerah tersebut, yang telah memulai kelas dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, meskipun kelas yang lebih tinggi dan perguruan tinggi masih ditutup.  + + + + Langkah itu dilakukan setelah pengadilan negara bagian, yang menggelar sidang pada Senin, mengatakan kepada siswa untuk tidak mengenakan pakaian keagamaan apa pun, mulai dari selendang safron hingga syal atau jilbab, di ruang kelas sampai perintah lebih lanjut.  + “Apakah mengenakan jilbab di ruang kelas merupakan bagian dari praktik keagamaan Islam yang penting dalam kaitannya dengan jaminan konstitusional memerlukan pemeriksaan yang lebih dalam," kata pengadilan dalam perintah sementara pekan lalu dilansir dari Alaraby , Selasa (15/2/2022).  + Masalah ini menjadi sorotan menyusul protes pekan lalu setelah beberapa sekolah menolak masuknya siswa yang mengenakan pakaian tersebut, yang dianggap melanggar perintah 5 Februari tentang seragam oleh negara, yang diperintah oleh BJP Modi.  + Partai tersebut memperoleh dukungannya terutama dari komunitas mayoritas Hindu, yang membentuk sekitar 80 persen dari populasi India yang berjumlah sekitar 1,4 miliar, sementara Muslim menyumbang sekitar 13 persen.  + Seorang siswa di Udupi, Ayesha Imthiaz,  mengatakan sangat memalukan diminta melepas jilbab sebelum masuk kelas. Aturan tersebut seolah menghina agamanya dan parahnya aturan itu dibangun di atas lembaga pendidikan yang suci.  + “Agama saya telah dipertanyakan dan dihina oleh tempat yang saya anggap sebagai kuil pendidikan," katanya kepada Reuters pada akhir pekan.  + Seorang pejabat di distrik pesisir Udupi, Pradeep Kurudekar S, mengatakan kepada wartawan bahwa pihak berwenang akan menunggu perintah lebih lanjut dari pengadilan atau pemerintah untuk melanjutkan semua kelas.  + Masalah ini mendorong ekspresi dukungan untuk gadis dan wanita Muslim dari pemerintah Amerika Serikat dan peraih Nobel Perdamaian Malala Yousafzai.  +   +   + Sumber: alaraby    + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_r824e6483_wahabi-dan-liberal-sama-sama-diprakarsai-non-muslim-benarkah.md b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_r824e6483_wahabi-dan-liberal-sama-sama-diprakarsai-non-muslim-benarkah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9fc5b78ecb0719c14a6027da48570b68d09cbe3 --- /dev/null +++ b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_r824e6483_wahabi-dan-liberal-sama-sama-diprakarsai-non-muslim-benarkah.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +url: https://islamdigest.republika.co.id/berita/r824e6483/wahabi-dan-liberal-sama-sama-diprakarsai-non-muslim-benarkah +title: "Wahabi dan Liberal Sama-Sama Diprakarsai non-Muslim, Benarkah? | Republika Online" +domain: islamdigest.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:38:30 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Wahabi dan Liberal Sama-Sama Diprakarsai non-Muslim, Benarkah? | Republika Online + +Menurut Kiai Marzuki, pendiri Wahabi berguru pada J.Hempher yang beragama Yahudi REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Islam dinilai perlu berhati-hati agar tidak terjebak gerakan  yang mengatasnamakan Islam namun sejatinya tengah berupaya merusak ajaran Islam. Gerakan itu justru diprakarsai kelahirannya oleh non-Muslim yang berupaya merusak Islam. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar mencontohkan, di antara gerakan tersebut adalah gerakan Islam liberal yang justru dicetuskan dan didanai non-Muslim yakni Stephen Hawking. Selain itu, gerakan Wahabi yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini sangat menentang amaliyah seperti peringatan maulid Nabi, membaca wirid, mengirimkan doa kepada orang yang meninggal dan lainnya. Wahabi menghukumi pelaku amaliah tersebut sebagai ahli bid'ah, sesat hingga kafir. Mengutip keterangan kitab An Nushush Al Islamiyah karya KH. Muhammad Faqih Maskumamnang, Kiai Marzuki mengatakan, ternyata pendiri Wahabi berguru pada J Hempher, mata-mata Kerajaan Inggris beragama Yahudi. Sejumlah sumber menyebutkan, Wahabi menjadi sebuah gerakan Yahudi yang berkedok Islam. https://www.republika.co.id/berita/r85dpp483/beberapa-tradisi-wahabi-yang-disetujui-dan-dikritik-gus-baha Sementara itu, mengutip keterangan kitab kitab Tarikh Nurul Yaqin, Kiai Marzuki menjelaskan, gerakan atau firqah yang menolak sahabat dan mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan gerakannya adalah gerakan yang dimotori Abdullah bin Saba' yang juga seorang Yahudi. "Jangan yang begitu-begitu. Karena khawatir telanjur diikuti ternyata yang kita amalkan sehari-hari itu idenya seorang Yahudi, idenya dari seorang Nasrani," kata kiai Marzuki Mustamar dalam Acara Riyadhoh dan Doa Bersama Keluarga Besar Muslimat NU untuk Keselamatan Bangsa bebrapa waktu lalu. Karena itu, agar aman dalam berislam, Kiai Marzuki mengajak umat untuk kokoh mengikuti para ulama ahlussunnah wal jamaah yang memiliki sandaran (sanad) yang jelas ke tabiit-tabiin, tabiin, sahabat hingga ke Rasulullah. Kiai Marzuki mencontohkan para ulama yang berpegang dan mempelajari pandangan ulama empat Mazhab memiliki kejelasan dalam sanad keilmuannya. Para ulama empat mazhab pun memiliki sanad yang jelas hingga Rasululah. Contohnya, Imam Syafi'i yang berguru pada Imam Malik, Imam Malik pada Imam Nafi', Imam Nafi kepada sahabat Abdullah bin Umar yang langsung belajar kepada Rasulullah. Menurut Kiai Marzuki, validitas keilmuan yang disampaikan para ulama ahlussunnah wal jamaah bisa terjaga karena dua hal. Pertama terjaganya sanad dalam mempelajari ilmu. Kedua, adanya naskah berupa kitab-kitab turats yang disusun langsung oleh para ulama terdahulu sehingga dapat menjadi rujukan. Lebih lanjut, Kiai Marzuki mengatakan gerakan Wahabi berupaya menghilangkan banyak keterangan dalam literatur Islam termasuk menghapus sejumlah hadits yang dianggap bertentangan dengan Wahabi. Itu dilakukan dengan cara menerbitkan kitab hadits terbaru dengan menghapus sejumlah hadits.  Di antaranya hadits tentang Rasulullah senantiasa membaca basmalah hingga hadits tentang bolehnya mendoakan orang yang meninggal. "Jadi bahaya pertama tidak nyambung (sanad) ke Rasulullah tapi nyambungnya ke non Muslim. Bahaya kedua mencurangi dalil, ada haditsnya dibilang ngga ada. Mencetak kitab sahih Bukhari sendiri dan dihapus," kata kiai Marzuki. Selain itu, Kiai Marzuki menjelaskan, yang juga tak kalah berbahaya dari gerakan Wahabi adalah sikap atau fatwa mengkafirkan golongan lain hingga berujung menghalalkan darah orang lain yang dianggap berseberangan dari gerakannya. Hal itu dinilai  sangat membahayakan keamanan dalam bernegara. Kiai Marzuki pun mengajak umat Muslim di Indonesia bersyukur karena para ulama di Tanah Air yang sempat menimba ilmu di Arab Saudi dapat mengamankan banyak turats yang asli sebelum dihancurkan oleh Wahabi ketika berhasil menguasai Aran Saudi pada sekitar 1923. Karena itu, dia meminta umat Islam harus menjaga Indonesia dan Ahlussunah wal jamaah. Ia juga mengingatkan umat untuk kokoh dalam Jam'iyah. Sebab tak sedikit negara-negara di Timur Tengah yang banyak terdapat ulama-ulama Ahlussunah wal jamaah namun dapat dipecah belah lantaran tidak terikat dalam satu Jami'yah. "Di pundak umat Islam Indonesia, mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, ada dua tanggung jawab yang harus dipikul bareng-bareng. Tanggung jawab pertama amankan semua kitab jangan sampai semua itu rusak sebab di Arab sudah dimusnahkan. Kedua, jaga NKRI jangan mau propaganda untuk merubah NKRI. Propaganda apapun meskipun bertitel negara khilafah, negara syariah itu sejatinya propagandanya kaum wahabi mengatasnamakan Islam," kata dia. Ask me! Wahabi dan Liberal Sama-Sama Diprakarsai non-Muslim, Benarkah? Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Umat Islam dinilai perlu berhati-hati agar tidak terjebak gerakan  yang mengatasnamakan Islam namun sejatinya tengah berupaya merusak ajaran Islam. Gerakan itu justru diprakarsai kelahirannya oleh non-Muslim yang berupaya merusak Islam.  + + + + + Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar mencontohkan, di antara gerakan tersebut adalah gerakan Islam liberal yang justru dicetuskan dan didanai non-Muslim yakni Stephen Hawking.  + + + + Selain itu, gerakan Wahabi yang dicetuskan Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini sangat menentang amaliyah seperti peringatan maulid Nabi, membaca wirid, mengirimkan doa kepada orang yang meninggal dan lainnya.  + Wahabi menghukumi pelaku amaliah tersebut sebagai ahli bid'ah, sesat hingga kafir. Mengutip keterangan kitab An Nushush Al Islamiyah karya KH. Muhammad Faqih Maskumamnang, Kiai Marzuki mengatakan, ternyata pendiri Wahabi berguru pada J Hempher, mata-mata Kerajaan Inggris beragama Yahudi. Sejumlah sumber menyebutkan, Wahabi menjadi sebuah gerakan Yahudi yang berkedok Islam.  + + + + https://www.republika.co.id/berita/r85dpp483/beberapa-tradisi-wahabi-yang-disetujui-dan-dikritik-gus-baha + Sementara itu, mengutip keterangan kitab kitab Tarikh Nurul Yaqin, Kiai Marzuki menjelaskan, gerakan atau firqah yang menolak sahabat dan mengkafirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan gerakannya adalah gerakan yang dimotori Abdullah bin Saba' yang juga seorang Yahudi.  + "Jangan yang begitu-begitu. Karena khawatir telanjur diikuti ternyata yang kita amalkan sehari-hari itu idenya seorang Yahudi, idenya dari seorang Nasrani," kata kiai Marzuki Mustamar dalam Acara Riyadhoh dan Doa Bersama Keluarga Besar Muslimat NU untuk Keselamatan Bangsa bebrapa waktu lalu. + Karena itu, agar aman dalam berislam, Kiai Marzuki mengajak umat untuk kokoh mengikuti para ulama ahlussunnah wal jamaah yang memiliki sandaran (sanad) yang jelas ke tabiit-tabiin, tabiin, sahabat hingga ke Rasulullah. Kiai Marzuki mencontohkan para ulama yang berpegang dan mempelajari pandangan ulama empat Mazhab memiliki kejelasan dalam sanad keilmuannya. Para ulama empat mazhab pun memiliki sanad yang jelas hingga Rasululah. Contohnya, Imam Syafi'i yang berguru pada Imam Malik, Imam Malik pada Imam Nafi', Imam Nafi kepada sahabat Abdullah bin Umar yang langsung belajar kepada Rasulullah.  + Menurut Kiai Marzuki, validitas keilmuan yang disampaikan para ulama ahlussunnah wal jamaah bisa terjaga karena dua hal. Pertama terjaganya sanad dalam mempelajari ilmu. Kedua, adanya naskah berupa kitab-kitab turats yang disusun langsung oleh para ulama terdahulu sehingga dapat menjadi rujukan.  + Lebih lanjut, Kiai Marzuki mengatakan gerakan Wahabi berupaya menghilangkan banyak keterangan dalam literatur Islam termasuk menghapus sejumlah hadits yang dianggap bertentangan dengan Wahabi. Itu dilakukan dengan cara menerbitkan kitab hadits terbaru dengan menghapus sejumlah hadits.  Di antaranya hadits tentang Rasulullah senantiasa membaca basmalah hingga hadits tentang bolehnya mendoakan orang yang meninggal.  + "Jadi bahaya pertama tidak nyambung (sanad) ke Rasulullah tapi nyambungnya ke non Muslim. Bahaya kedua mencurangi dalil, ada haditsnya dibilang ngga ada. Mencetak kitab sahih Bukhari sendiri dan dihapus," kata kiai Marzuki.  + Selain itu, Kiai Marzuki menjelaskan, yang juga tak kalah berbahaya dari gerakan Wahabi adalah sikap atau fatwa mengkafirkan golongan lain hingga berujung menghalalkan darah orang lain yang dianggap berseberangan dari gerakannya. Hal itu dinilai  sangat membahayakan keamanan dalam bernegara.  + Kiai Marzuki pun mengajak umat Muslim di Indonesia bersyukur karena para ulama di Tanah Air yang sempat menimba ilmu di Arab Saudi dapat mengamankan banyak turats yang asli sebelum dihancurkan oleh Wahabi ketika berhasil menguasai Aran Saudi pada sekitar 1923. Karena itu, dia meminta umat Islam harus menjaga Indonesia dan Ahlussunah wal jamaah. Ia juga mengingatkan umat untuk kokoh dalam Jam'iyah. Sebab tak sedikit negara-negara di Timur Tengah yang banyak terdapat ulama-ulama Ahlussunah wal jamaah namun dapat dipecah belah lantaran tidak terikat dalam satu Jami'yah.  + "Di pundak umat Islam Indonesia, mungkin NU, mungkin Muhammadiyah, ada dua tanggung jawab yang harus dipikul bareng-bareng. Tanggung jawab pertama amankan semua kitab jangan sampai semua itu rusak sebab di Arab sudah dimusnahkan. Kedua, jaga NKRI jangan mau propaganda untuk merubah NKRI. Propaganda apapun meskipun bertitel negara khilafah, negara syariah itu sejatinya propagandanya kaum wahabi mengatasnamakan Islam," kata dia. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_sd3jcu463_bri-imbau-masyarakat-tidak-mudah-terpancing-isu-uang-hilang-di-sosial-media.md b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_sd3jcu463_bri-imbau-masyarakat-tidak-mudah-terpancing-isu-uang-hilang-di-sosial-media.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dbe6a3ed4c8fd9697024e8750c7b93750550cc64 --- /dev/null +++ b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_sd3jcu463_bri-imbau-masyarakat-tidak-mudah-terpancing-isu-uang-hilang-di-sosial-media.md @@ -0,0 +1,151 @@ +--- +url: https://islamdigest.republika.co.id/berita/sd3jcu463/bri-imbau-masyarakat-tidak-mudah-terpancing-isu-uang-hilang-di-sosial-media +title: "BRI Imbau Masyarakat tidak Mudah Terpancing Isu Uang Hilang di Media Sosial | Republika Online" +domain: islamdigest.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:04:46 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# BRI Imbau Masyarakat tidak Mudah Terpancing Isu Uang Hilang di Media Sosial | Republika Online + +BRI ungkap sejumlah fakta terkait uang hilang di media sosial. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menghimbau masyarakat agar tidak terpancing isu uang hilang dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Pada dua minggu terakhir, muncul video atau konten media sosial (Instagram, Tiktok, Facebook, dan X) yang berisi informasi uang hilang di tabungan dan ajakan ke masyarakat untuk menarik dananya di bank. Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menjabarkan fakta-fakta yang dialami oleh BRI terkait beredarnya video-video uang hilang yang beredar di masyarakat pada beberapa waktu terakhir, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/5/2024). 1. Konten Diviralkan Melalui Media Sosial dan Beredar di WhatsApp Hendy menyebut bahwa konten dan informasi yang beredar mengenai uang hilang di BRI akhir-akhir ini viral di social media hingga beredar melalui whatsapp tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Konten tersebut dengan sengaja diviralkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan meresahkan Masyarakat, karena Sebagian diantaranya berisi ajakan untuk menarik tabungannya. 2. Diviralkan dan Diramaikan Oleh Akun-Akun Bodong Hingga Buzzer Konten yang berisi tentang narasi menabung di bank tidak aman serta ajakan untuk menarik semua uang di BRI ini cukup meresahkan Masyarakat tersebut memiliki kemiripan, salah satunya adalah diposting oleh akun-akun tidak kredibel. Salah satunya adalah akun Instagram @kr1t1k_p3d45 pada 3 Mei 2024 mengunggah sebuah video yang diambil dari video lama (tahun 2023) di portaljtv.com dengan narasi bahwa menabung di bank tidak aman karena adanya uang nasabah yang 'hilang'. Sebelumnya pada bulan April juga sempat viral di social media tiktok @rakyatdotnews.dan whatsapp mengenai kasus raibnya uang Rp400 juta nasabah di Makassar bernama Sigit Presetya pada tahun 2018, yang ternyata uang tersebut diambil sendiri oleh nasabah dan diinvestasikan kepada pihak tidak resmi (bodong) kepada teman dekat Sigit yang merupakan eks pekerja BRI bernama Zul Ilman Amir. Selain itu, akun sosial media (Instagram, Tiktok, Facebook) Rama News (@ramanews) pada 23 April 2024 juga mengunggah sebuah video yang terklarifikasi hoax yang diambil dari akun TikTok widia_pengamatpolitik dengan narasi bahwa adanya kejadian nasabah BRI yang kehilangan uang merupakan efek dari pemilu untuk serangan bansos. 3. Dipenuhi Informasi Hoax dan Kejadian Lama (Kasus tahun 2023, bahkan 2018) Kejadian uang hilang yang diviralkan merupakan kejadian-kejadian lama dengan informasi yang tidak lengkap. Misalnya video yang diunggah akun Instagram kr1t1k_p3d45 pada platform X merupakan kejadian lama (12 Juni 2023), dimana ketiga nasabah tersebut merupakan korban tindak kejahatan penipuan online atau social engineering. “Jadi tidak benar apabila dinarasikan menabung di bank tidak aman, karena dalam kejadian tersebut nasabah menjadi korban pelaku kejahatan social engineering atau kejahatan penipuan perbankan,” imbuh Hendy. Sementara informasi yang diviralkan kembali di sosial media tiktok @rakyatdotnews terkait kasus investasi bodong Rp400 juta oleh nasabah bernama Sigit Presetya di BRI Makassar merupakan kejadian pada 29 Agustus 2018. 4. BRI Ambil Langkah Hukum Karena Terdapat Ajakan Tarik Uang Dan Menimbulkan Keresahan Atas beredarnya video dan konten-konten tersebut, BRI sendiri mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita atau konten yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. “BRI pun mengambil tindakan tegas dan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak terkait, karena konten berisi informasi yang menyesatkan, merusak citra BRI dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Hendy. 5. Pengamat: Menabung di Bank Aman, Ajakan Tarik Uang Bisa Dipidana Soal ajakan menarik uang karena kabar banyaknya uang hilang, Ekonom Segara Institute Piter Abdullah menilai tampak tidak masuk akal karena bank merupakan unit usaha di Indonesia yang paling ketat diawasi pemerintah. Pengawasan ketat bank ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada publik kepada sektor perbankan. Piter menjelaskan dari awal berdiri ada banyak aturan yang harus dipatuhi bank, belum lagi pengawasan ketat yang dilakukan berbagai instansi. Bahkan, sampai bank terpaksa bangkrut pun aturan yang harus dipatuhi juga banyak. "Lembaga perbankan itu paling diawasi. Sangat diregulasi. Satu-satunya usaha yang diawasi dari izin mau lahir sampai dia bangkrut itu diatur. Perusahaan mana yang seketat itu? Hanya perbankan," papar Piter. Piter melanjutkan potensi penyebaran berita bohong alias hoax dari ajakan rush money di media sosial. Masyarakat juga harus waspada dan jangan termakan omongan. Apalagi dengan alasan uang yang tiba-tiba hilang saat ditabung di bank. Bila tidak ada bukti dari pihak yang menyebarkan ajakan tersebut soal uang hilang di bank seharusnya yang menyebarkan ajakan itu bisa ditarik ke ranah hukum untuk dipidanakan. "Yang melakukan ajakan ini seharusnya bisa dipidana. Karena ajakan ini tidak berdasar dan cenderung menyampaikan satu yang disebut hoax tadi, tadi disebutkan ada dana yang hilang, ini kan harusnya dibuktikan. Kalau tidak ada buktinya harusnya yang bersangkutan mendapatkan hukuman," kata Piter. Ask me! BRI Imbau Masyarakat tidak Mudah Terpancing Isu Uang Hilang di Media Sosial Rekomendasi Prabowo Urges Cabinet to Avoid Luxury Open Houses on Eid Indonesia and Seven Countries Condemn Israel's Closure of Al Aqsa Mosque During Ramadan Prabowo Vows to Eradicate Corruption to Safeguard Indonesia Indonesia Rescues 34 Stranded Pilot Whales in East Nusa Tenggara Indonesia Strengthens Coastal Defence, MoD Confirms Brahmos Missile Procurement REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menghimbau masyarakat agar tidak terpancing isu uang hilang dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Pada dua minggu terakhir, muncul video atau konten media sosial (Instagram, Tiktok, Facebook, dan X) yang berisi informasi uang hilang di tabungan dan ajakan ke masyarakat untuk menarik dananya di bank.  + + + + + Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi menjabarkan fakta-fakta yang dialami oleh BRI terkait beredarnya video-video uang hilang yang beredar di masyarakat pada beberapa waktu terakhir, dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/5/2024). + + + + + Baca Juga + + + BRI Serahkan Mobil dan Logam Mulia kepada Pemenang Super AgenBRILink + + BRI Life Angkat Dirut dan Komisaris Baru + + BRI Imbau Masyarakat Manfaatkan Sosial Media untuk Hal Positif + + +   + 1. Konten Diviralkan Melalui Media Sosial dan Beredar di WhatsApp + + + + Hendy menyebut bahwa konten dan informasi yang beredar mengenai uang hilang di BRI akhir-akhir ini viral di social media hingga beredar melalui whatsapp tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Konten tersebut dengan sengaja diviralkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan meresahkan Masyarakat, karena Sebagian diantaranya berisi ajakan untuk menarik tabungannya. +   + 2. Diviralkan dan Diramaikan Oleh Akun-Akun Bodong Hingga Buzzer + Konten yang berisi tentang narasi menabung di bank tidak aman serta ajakan untuk menarik semua uang di BRI ini cukup meresahkan Masyarakat tersebut memiliki kemiripan, salah satunya adalah diposting oleh akun-akun tidak kredibel. Salah satunya adalah akun Instagram @kr1t1k_p3d45 pada 3 Mei 2024 mengunggah sebuah video yang diambil dari video lama (tahun 2023) di portaljtv.com dengan narasi bahwa menabung di bank tidak aman karena adanya uang nasabah yang 'hilang'. + Sebelumnya pada bulan April juga sempat viral di social media tiktok @rakyatdotnews.dan whatsapp mengenai kasus raibnya uang Rp400 juta nasabah di Makassar bernama Sigit Presetya pada tahun 2018, yang ternyata uang tersebut diambil sendiri oleh nasabah dan diinvestasikan kepada pihak tidak resmi (bodong) kepada teman dekat Sigit yang merupakan eks pekerja BRI bernama Zul Ilman Amir. + Selain itu, akun sosial media (Instagram, Tiktok, Facebook) Rama News (@ramanews) pada 23 April 2024 juga mengunggah sebuah video yang terklarifikasi hoax yang diambil dari akun TikTok widia_pengamatpolitik dengan narasi bahwa adanya kejadian nasabah BRI yang kehilangan uang merupakan efek dari pemilu untuk serangan bansos. +   + 3. Dipenuhi Informasi Hoax dan Kejadian Lama (Kasus tahun 2023, bahkan 2018) + Kejadian uang hilang yang diviralkan merupakan kejadian-kejadian lama dengan informasi yang tidak lengkap. Misalnya video yang diunggah akun Instagram kr1t1k_p3d45 pada platform X merupakan kejadian lama (12 Juni 2023), dimana ketiga nasabah tersebut merupakan korban tindak kejahatan penipuan online atau social engineering.  + “Jadi tidak benar apabila dinarasikan menabung di bank tidak aman, karena dalam kejadian tersebut nasabah menjadi korban pelaku kejahatan social engineering atau kejahatan penipuan perbankan,” imbuh Hendy. + Sementara informasi yang diviralkan kembali di sosial media tiktok @rakyatdotnews terkait kasus investasi bodong Rp400 juta oleh nasabah bernama Sigit Presetya di BRI Makassar merupakan kejadian pada 29 Agustus 2018. +   + 4. BRI Ambil Langkah Hukum Karena Terdapat Ajakan Tarik Uang Dan Menimbulkan Keresahan + Atas beredarnya video dan konten-konten tersebut, BRI sendiri mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja menyebarkan berita atau konten yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. + “BRI pun mengambil tindakan tegas dan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak terkait, karena konten berisi informasi yang menyesatkan, merusak citra BRI dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat,” ujar Hendy. +   + 5. Pengamat: Menabung di Bank Aman, Ajakan Tarik Uang Bisa Dipidana + Soal ajakan menarik uang karena kabar banyaknya uang hilang, Ekonom Segara Institute Piter Abdullah menilai tampak tidak masuk akal karena bank merupakan unit usaha di Indonesia yang paling ketat diawasi pemerintah. Pengawasan ketat bank ini dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada publik kepada sektor perbankan.  + Piter menjelaskan dari awal berdiri ada banyak aturan yang harus dipatuhi bank, belum lagi pengawasan ketat yang dilakukan berbagai instansi. Bahkan, sampai bank terpaksa bangkrut pun aturan yang harus dipatuhi juga banyak. + "Lembaga perbankan itu paling diawasi. Sangat diregulasi. Satu-satunya usaha yang diawasi dari izin mau lahir sampai dia bangkrut itu diatur. Perusahaan mana yang seketat itu? Hanya perbankan," papar Piter. + Piter melanjutkan potensi penyebaran berita bohong alias hoax dari ajakan rush money di media sosial. Masyarakat juga harus waspada dan jangan termakan omongan. + Apalagi dengan alasan uang yang tiba-tiba hilang saat ditabung di bank. Bila tidak ada bukti dari pihak yang menyebarkan ajakan tersebut soal uang hilang di bank seharusnya yang menyebarkan ajakan itu bisa ditarik ke ranah hukum untuk dipidanakan. + "Yang melakukan ajakan ini seharusnya bisa dipidana. Karena ajakan ini tidak berdasar dan cenderung menyampaikan satu yang disebut hoax tadi, tadi disebutkan ada dana yang hilang, ini kan harusnya dibuktikan. Kalau tidak ada buktinya harusnya yang bersangkutan mendapatkan hukuman," kata Piter. +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:17 WIB + + Prabowo Urges Cabinet to Avoid Luxury Open Houses on Eid Jumat , 13 Mar 2026, 04:09 WIB + + Indonesia and Seven Countries Condemn Israel's Closure of Al Aqsa Mosque During Ramadan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 17:34 WIB + + Prabowo Vows to Eradicate Corruption to Safeguard Indonesia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 16:37 WIB + + Indonesia Rescues 34 Stranded Pilot Whales in East Nusa Tenggara + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 10 Mar 2026, 01:19 WIB + + Indonesia Strengthens Coastal Defence, MoD Confirms Brahmos Missile Procurement diff --git a/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_sdir6s451_tips-dan-doa-agar-istiqomah.md b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_sdir6s451_tips-dan-doa-agar-istiqomah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..921a340cb723bc5bba35a4db6e248661ec89a95f --- /dev/null +++ b/raw/islamdigest.republika.co.id_berita_sdir6s451_tips-dan-doa-agar-istiqomah.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://islamdigest.republika.co.id/berita/sdir6s451/tips-dan-doa-agar-istiqomah +title: "Tips dan Doa Agar Istiqomah | Republika Online" +domain: islamdigest.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:41:21 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Tips dan Doa Agar Istiqomah | Republika Online + +Doa merupakan senjata orang beriman. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kehidupan ini penuh dengan ujian, baik berupa kesenangan maupun kesulitan. Ujian dalam bentuk kesenangan, seperti kekayaan, popularitas, dan kekuasaan, seringkali lebih berbahaya karena dapat membuat seseorang lupa diri dan lalai dari mengingat Allah. Sebaliknya, ujian dalam bentuk kesulitan, seperti kemiskinan, penyakit, dan kehilangan, dapat menggoyahkan iman seseorang jika tidak dihadapi dengan sabar dan tawakal. Dalam menghadapi ujian-ujian tersebut, istiqamah menjadi pelindung utama bagi seorang Muslim. Ketika seorang Muslim tetap istiqomah, ia akan terus menjalankan shalat, berpuasa, berzakat, dan berbuat kebaikan lainnya meskipun dalam kondisi sulit. Istiqamah juga berarti tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah, percaya bahwa setiap ujian yang datang merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk menguji dan memperkuat iman hamba-Nya. Di samping itu, seorang Muslim harus banyak meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang membuatnya lalai. Salah satunya sering mengamalkan doa berikut agar tetap dijadikan Muslim yang istiqomah. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau-lah Dzat yang Maha Pemberi (karunia). (QS. Ali Imran: 8). Beberapa cara agar tetap menjadi Muslim yang istiqomah yaitu: Amalan ini akan menanamkan ketenangan dan keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. Bergaul dengan orang-orang sholeh dan berada di lingkungan yang mendukung praktik keagamaan dapat membantu seseorang untuk tetap istiqamah. Sebab, teman-teman yang baik akan saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah dari perbuatan dosa. Memahami ajaran Islam secara mendalam melalui belajar dari para ulama, membaca buku-buku keislaman, dan mengikuti kajian-kajian dapat memperkuat keyakinan dan membantu menghadapi ujian dengan bijak. Ask me! Tips dan Doa Agar Istiqomah Pertama , memperbanyak membaca Alquran, berzikir, dan berdoa Kedua, lingkungan yang mendukung Ketiga, memiliki ilmu pengetahuan Rekomendasi Tidak Semua Pemudik Boleh Tinggalkan Puasa Ramadhan, Ini Pedoman dari Ulama Anda Mudik Naik Bus? Perhatikan Hal Berikut Agar Sholat Tetap Terjaga Ramadhan Bulan Tadarus Sholat Saat Perjalanan Mudik, Pilih Jamak atau Tetap Sholat di Atas Kendaraan? Bolehkah Amil Mengambil Porsi Dana Zakat Lebih Besar Ketimbang Asnaf Seperti Fakir? REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Kehidupan ini penuh dengan ujian, baik berupa kesenangan maupun kesulitan. Ujian dalam bentuk kesenangan, seperti kekayaan, popularitas, dan kekuasaan, seringkali lebih berbahaya karena dapat membuat seseorang lupa diri dan lalai dari mengingat Allah.  + + + + + Sebaliknya, ujian dalam bentuk kesulitan, seperti kemiskinan, penyakit, dan kehilangan, dapat menggoyahkan iman seseorang jika tidak dihadapi dengan sabar dan tawakal. + + + + + Baca Juga + + + Momen Sandra Dewi Diperiksa Penyidik Kejaksaan Agung + + Serius Garap Transisi Energi Hijau, Adaro tak akan Ekspansi Bisnis Batu Bara Thermal + + Walhi Sumbar: Pemerintah Abai dan Lalai akan Situasi Gunung Marapi + + + Dalam menghadapi ujian-ujian tersebut, istiqamah menjadi pelindung utama bagi seorang Muslim. Ketika seorang Muslim tetap istiqomah, ia akan terus menjalankan shalat, berpuasa, berzakat, dan berbuat kebaikan lainnya meskipun dalam kondisi sulit.  + Istiqamah juga berarti tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah, percaya bahwa setiap ujian yang datang merupakan bentuk kasih sayang Allah untuk menguji dan memperkuat iman hamba-Nya. + + + + Di samping itu, seorang Muslim harus banyak meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang membuatnya lalai. Salah satunya sering mengamalkan doa berikut agar tetap dijadikan Muslim yang istiqomah.  + رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ +   + Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkau-lah Dzat yang Maha Pemberi (karunia). (QS. Ali Imran: 8). + Beberapa cara agar tetap menjadi Muslim yang istiqomah yaitu: + Pertama , memperbanyak membaca Alquran, berzikir, dan berdoa + Amalan ini akan menanamkan ketenangan dan keyakinan yang kuat bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang beriman. + Kedua, lingkungan yang mendukung + Bergaul dengan orang-orang sholeh dan berada di lingkungan yang mendukung praktik keagamaan dapat membantu seseorang untuk tetap istiqamah. Sebab, teman-teman yang baik akan saling mengingatkan dalam kebaikan dan mencegah dari perbuatan dosa. + Ketiga, memiliki ilmu pengetahuan + Memahami ajaran Islam secara mendalam melalui belajar dari para ulama, membaca buku-buku keislaman, dan mengikuti kajian-kajian dapat memperkuat keyakinan dan membantu menghadapi ujian dengan bijak. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Jumat , 13 Mar 2026, 13:47 WIB + + Tidak Semua Pemudik Boleh Tinggalkan Puasa Ramadhan, Ini Pedoman dari Ulama Kamis , 12 Mar 2026, 20:04 WIB + + Anda Mudik Naik Bus? Perhatikan Hal Berikut Agar Sholat Tetap Terjaga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 12 Mar 2026, 18:00 WIB + + Ramadhan Bulan Tadarus + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 12 Mar 2026, 16:45 WIB + + Sholat Saat Perjalanan Mudik, Pilih Jamak atau Tetap Sholat di Atas Kendaraan? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 12 Mar 2026, 14:06 WIB + + Bolehkah Amil Mengambil Porsi Dana Zakat Lebih Besar Ketimbang Asnaf Seperti Fakir? diff --git a/raw/japs.ejournal.unri.ac.id_index.php_JAPS_article_download_24_13_.md b/raw/japs.ejournal.unri.ac.id_index.php_JAPS_article_download_24_13_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75e7469317babf5c305d0104437a1c3ed3dee8df --- /dev/null +++ b/raw/japs.ejournal.unri.ac.id_index.php_JAPS_article_download_24_13_.md @@ -0,0 +1,638 @@ +--- +url: https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS/article/download/24/13/ +title: "PDF Document" +domain: japs.ejournal.unri.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 12:53:01 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# PDF Document + +Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam +Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur +Oleh: +1 Niken Dyah Nawang Wulan; 2 Andre Prasetyo Widodo; +1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, +Universitas Muhammadiyah Malang +Email. 1 nikendnw@gmail.com, 2, andreyoyo50@gmail.com, +Abstrak +Permukiman kumuh merupakan wilayah yang lahir karena kegagalan pembangunan, +kemiskinan dan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Seperti yang kita ketahui, +permukiman kumuh tidak memenuhi kriteria permukiman layak huni. Penelitian ini +akan membahas bagaimana strategi pembangunan dan pengembangan infrastruktur +permukiman oleh pemerintah daerah dalam penanganan permukiman kumuh di Jawa +Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif analisis +melalui data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari studi kepustakan +merupakan komparatif program pemerintah dari dua wilayah yaitu Kabupaten Sidoarjo +dan Kota Malang. Berdasarkan hasil studi komparatif dari kedua wilayah tersebut dapat +diketahui pelaksanaan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan capaian yang +telah diperoleh kedua wilayah tersebut. +Kata Kunci: Pembangunan; Infrastruktur; Permukiman Kumuh; +Abstract +Slums are areas that were born because of development failure, poverty and high +population density. As we know, slums do not meet the criteria for habitation. This +research will discuss how the development strategy and development of settlement +infrastructure by local governments in handling slums in East Java. This Study uses a +qualitative method by means of descriptive analysis through data obtained from +literatur studies. The result of the literatur study are comparative government programs +from two regions namely Sidoarjo Regency and Malang city. Based on the result of a +comparative study of the two regions, it can be seen the implementation of the KOTAKU +(City Without Slums) program and the achievements that have been obtained by the two +regions. +Keywords: Development; Infrastructure; Slums; Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam +Penanganan Permukiman Kumuh Kota Di Jawa Timur +PENDAHULUAN +Kepadatan Penduduk yang tinggi berdampak pada pengembangan permukiman +karena urbanisasi dan keterbatasan lahan. Permukiman dalam Undang-Undang Dasar +Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang ditetapkan tanggal 18 Agustus tahun +2000, dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan +batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta +memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut telah menyatakan bahwa masyarakat +berhak bertempat tinggal di permukiman yang bersih dan layak untuk dihuni sehingga +mengurangi tingkat ketidaksehatan masyarakat. +Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan dan penataan permukiman +terjadi karena tingkat kepadatan penduduk tinggi yang dipengaruhi oleh urbanisasi dan +keterbatasan lahan yang tersedia. Selain itu adanya program-program pembangunan +kota yang tidak sesuai dengan prosedur dan pertimbangan juga mendorong munculnya +kawasan permukiman kumuh. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 88 +Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan +Permukiman dan Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan +Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai +bentuk upaya pemerintah dalam mewujudkan terwujudnya penyelenggaraan perumahan +dan kawasan permukiman yang fungsinya untuk mengurangi tingkat permukiman +kumuh di Indonesia. +Selain itu salah satu langkah dalam mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 +yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya +menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program KOTAKU (Kota +Tanpa Kumuh) yang mendukung pemerintah daerah sebagai nahkoda dalam +penanganan permukiman kumuh dan menjadikan masyarakat sebagai subyek +pembangunan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). +Permukiman kumuh pada dasarnya identik dengan kemiskinan yang terlihat dari bentuk +bangunan yang hampir tidak layak huni dengan kualitas konstruksi rendah. Selain itu +permukiman kumuh juga terlihat sangat rapat satu sama lain karena keterbatasan lahan. +Indonesia tercatat memiliki 9,21% tingkat permukiman kumuh yang tersebar di +berbagai wilayah. Permukiman kumuh memiliki tingkat kebersihan rendah yang dapat +memicu penyakit sehingga kualitas kesehatan sangat rendah. Hal negatif lain dari +permukiman kumuh adalah tingkat kriminalitas tinggi karena kurangnya norma sosial +dan tingkat pendapatan rendah. Maka dari itu, masalah permukiman harus segera +ditangani oleh pemerintah. +Pelaksanaan program KOTAKU yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo, +Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini dikarenakan, pelaksanaan program KOTAKU di +kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu yang memiliki hasil pembangunan paling baik +dibandingkan dikawasan lainnya. Sebagai pendukung utama dari ibu kota Jawa Timur, +Sidoarjo memiliki peranan yang amat penting. Dimana dalam pelaksanaan program +pembangunan, pemerintah daerah mendukung dengan dibentuknya Peraturan Bupati +85 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +Sidoarjo nomor 58 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan +Khusus Desa untuk kegiatan Revitausasi Kawasan Pemukiman Kumuh. Dukungan +inilah yang menjadikan Sidoarjo menjadi salah satu kawasan yang berhasil dalam +pelaksanaan program KOTAKU dan dijadikan sebagai panutan bagi kawasan lain. Hal +ini dibuktikan dengan maraknya peningkatan infrastruktur dan akses pelayanan di +beberapa wilayah kabupaten Sidoarjo. Yang menjadi sorotan yakni pada Tahun 2017, +Sidoarjo berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 5.55% yang mana lebih tinggi +jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.33% (Jawa Pos, +2017). +Upaya mengentaskan Sidoarjo dari kawasan kumuh terus berlanjut. Kemarin +(27/8) Wakil Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin secara simbolis menyerahkan +bantuan Rp 21,5 miliar dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. +Dana tersebut diserahkan langsung ke badan keswadayaan masyarakat (BKM) di 16 +desa/kelurahan di tujuh kecamatan. Wilayah tersebut di bawah naungan program Kota +tanpa Kumuh (Kotaku). Saat ini juga ada identifikasi daerah kumuh yang berupa +kawasan. Luasannya di atas 15 hektare. ’’Itu nanti menggunakan dana APBN,’’ +katanya. Berdasar identifikasi timnya, terdapat lima kawasan yang diusulkan dalam +Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020. Yakni, Krian–Kemangsen, +Pekarungan–Pademonegoro, Pucang–Bluru Kidul, kawasan Lemahputro atau kota lama, +serta Balongdowo–Tenggulunan. ’’Jumlah itu termasuk yang sisa 100 hektare. Sesuai +target, akan nol kumuh pada 2021. (Jawa Pos, 2019) +Kota Malang adalah kota terpadat kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota +Surabaya. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kota Malang mencapai 894.782 jiwa.50 +Berdasarkan data BPS Kota Malang pada tahun 2017, luas wilayah Kota Malang +mencapai 110,06 km2. Secara administratif, Kota Malang terdiri dari 5 kecamatan, 57 +kelurahan, 544 Rukun Warga (RW) dan 4.071 Rukun Tetangga (RT). Kota Malang +memiliki perkembangan kota yang sangat baik dan cepat mulai dari fisik hingga +ekonomi. Seiring dengan perkembangan di Kota Malang, banyak masyarakat yang +menjadi kaum urban untuk mengadu nasib ke Kota Malang, hal ini tentu berdampak +pada padatnya jumlah penduduk di Kota Malang. +Namun, sangat disayangkan, kedatangan kaum urban ke Kota Malang tidak +selalu diimbangi dengan skill dan pendidikan yang baik sehingga menimbulkan +kelompok masyarakat kurang mampu yang berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut +juga diperburuk dengan terbatasnya lahan permukiman di Kota Malang, semakin tahun +harga tanah dan rumah juga semakin meningkat, masyarakat yang berpenghasilan +rendah terkadang masih belum bisa memenuhinya. Hal ini menimbulkan titik-titik yang +dapat dikategorikan sebagai suatu daerah yang padat penduduk dengan tingkatekonomi +yang rendah sehingga sulitnya memenuhi standar hidup yang layak dan sehat. +Permasalahan lain yang juga ditimbulkan adalah ketidakteraturan bangunan dimana +banyakanya permukiman yang berdesak-desakan sehinggaterlihat kumuh, permasalahan +seperti sanitasi, drainase dan pengelolaan sampah juga belum dikelola dengan baik, +selain itu terlihat masih banyaknya masyarakat yang mendirikan bangunan di sempadan +Sungai Brantas sehingga sangat mengkhawatirkan jika terjadi banjir dan tanah longsor. +86 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +Kota Malang adalah salah satu kota yang mendapatkan fasilitas program +KOTAKU, tercatat bahwa 29 kelurahan telah ditetapkan didalam SK Permukiman +Kumuh. 29 kelurahan tersebut termasuk kedalam tiga kategori berbeda yaitu kategori +kumuh berat, kumuh sedang dan kumuh ringan. Berikut adalah tolak ukur kategori +kumuh, 19-44% termasuk kedalam kategori kumuh ringan, 45-70% termasuk kedalam +kategori kumuh sedang dan 71-95% termasuk kedalam kategori kumuh berat Wilayah +yang kategori kekumuhannya dibawah 19% sudah tidak termasuk kedalam tiga kategori +diatas, namun bisa menimbulkan adanya permukiman kumuh baru. Dari 57 kelurahan +yang ada di Kota Malang, kelurahan yang tidak termasuk kedalam 29 kelurahan dalam +fasilitas program KOTAKU tetap menerima fasilitas dengan kategori pencegahan +sedangkan 29 kelurahan yang ditetapkan dalam fasilitas program termasuk kedalam +kategori peningkatan, dalam kategori peningkatan pola penanganan yang dilakukan +meliputi pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali. Berdasarakan masalah +penelitian secara komparatif maka tujuan penelitian untuk melihat strategi +pembangunan dan pengembangan permukiman dalam penanganan permukiman kumuh +kota di jawa timur. +. +METODE PENELITIAN +Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan +kualitatif dengan cara mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, +aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu +maupun kelompok. Penelitian ini mengunakan deskriptif analisis melalui data yang +yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur. Penggunaan studi literatur +bertujuan untuk mendapatkan data dari hasil penelitian terdahulu dan kemudian di +analisis untuk melihat strategi dari berbagai kota dalam menangani permukiman kumuh +kususnya beberapa kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik Pengumpulan data dalam +penelitian ini adalah dengan studi literatur dan mengumpulkan data tentang strategi +pemerintah dalam menangani permukiman kumuh di Jawa Timur +Analisis data yang dilakukan melalui pola, kategori, dan satuan uraian dasar +sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang +disarankan oleh data. Peneliti menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif untuk +menggambarkan, menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat +kualitatif yang telah penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data +menjawab rumusan masalah.. validitas Data yang digunakan peneliti dengan tahapan +Untuk memperoleh data yang valid, maka dalam penelitian ini digunakan tahapan +observasi yang dilakukan secara terus menerus (persistent observation), +trianggulasi (trianggulation) sumber data, metode, dan penelitian lain, pengecekan +anggota (member check), diskusi teman sejawat (reviewing) dan pengecekan +mengenai ketercukupan referensi (referential adequacy check) (Moleong, 2007) +HASIL DAN PEMBAHASAN +1. Gambaran Umum Permukiman Kumuh +87 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang tersebar di 269 +kabupaten/kota, pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) +Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, +permukiman kumuh yang berada di lokasi sasaran Program Kotaku adalah seluas +23.656 Hektare. Tahapan pelaksanaan Program Kotaku adalah pendataan. Lembaga +masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat +(BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal (baseline) 7 Indikator Kumuh +di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintergrasikan antara dokumen +perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan +kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya +permukiman kumuh baru. Pelaksanaan dilakukan oleh masyarakat atau oleh pihak lain, +yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan +kota. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan +kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan +permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah +daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong +perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar +permukiman. +Program Kotaku ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 +April 2016 bertempat di Jakarta. BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat +tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah +berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan +kemiskinan. BKM ini “direvitalisasi” dari sebelumnya yang terfokus pada +penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh. Sifat dan skala +kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman, berpotensi menimbulkan dampak +pada lingkungan dan dampak sosial yang merugikan. Oleh karena itu dalam Program +Kotaku setiap usulan kegiatan pembangunan yang memiliki dampak lingkungan harus +dilengkapi dengan rencana pengelolaan lingkungan sebagai langkah mitigasi dampak +(UU No. 32 Tahun 2009). Sumber pembiayaan Program Kotaku berasal dari pinjaman +luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (World Bank), Islamic Development +Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank. Selain itu kontribusi pemerintah +daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya +masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target +peningkatan kualitas penanganan kumuh yang diharapkan. (sharing pembiayaan WB +IBRD 8636-ID sebesar USD.216,500,000, AIIB Ln 0004-IDN. Sebesar +USD.216,500,00 dan loan IsDB NSUP: Service Ijarah IND-174 sebesar USD.8,000,000 +; Istisna’a IND-175 sebesar USD.311,760,000 dan ISFD Loan IND-176 sebesar +USD.10,000,000 Total NSUP IDB sebesar USD. 329,760,000.) +Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan +pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan +permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan +umum tersebut terkandung dua maksud. Pertama, memperbaiki akses masyarakat +terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan. Kedua +adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan +88 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi +pemerintah daerah. Penjabaran atas tujuan Program Kotaku adalah memperbaiki akses +masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7 + 1 indikator kumuh, +penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan +pemangku kepentingan (stakeholder), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan +masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (sustainable livelihood). +Tabel. Indikator Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan +No Indikator Aspek-Aspek Penilaian +1 Bangunan a. Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk +Gedung b. Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang; +c. Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan +petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi, dan bahan bangunan. +2 Jalan a. Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman +Lingkungan dan nyaman; +b. Lebar jalan yang tidak memadai; +c. Kelengkapan jalan yang tidak memadai. +3 Penyediaan Air a. Ketidaktersediaan akses air minum; +Minum b. Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu; +c. Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan. +4 Drainase a. Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan; +Lingkungan b. Menimbulkan bau; +c. Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan. +5 Pengelolaan Air a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah; +Limbah b. Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku; +c. Tercemarnya lingkungan sekitar +6 Pengelolaan a. Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan; +Persampahan b. Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan; +c. Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah. +7 Pengamanan a. Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif; +Kebakaran b. Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai; +c. Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran. +8 Ruang Terbuka a. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH); +Publik b. Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau/ruang terbuka +publik (RTP). +2. Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh +Pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan +Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan +pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan +permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh +kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada +tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar +hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan Direktorat Jenderal Cipta +Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan mengalami peningkatan apabila tidak ada +89 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +bentuk penanganan oleh pemerintah yang inovatif, menyeluruh dan tepat sasaran. +Sehubungan dengan itu, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengupayakan terwujudnya +pelaksanaan program KOTAKU di seluruh daerah Indonesia. +Gambaran program KOTAKU dimulai dengan gambaran pembangunan +permukiman berbasis komunistas yang masuk dalam Proyek Penanggulangan +Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang bertujuan terbangunnya kelembagaan +masyarakat yang demokratis, pembelajaran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan +dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan capaian membantu masyarakat +miskin perkotaan mendapat manfaat dari peningkatan kualitas lingkungan dan tata +kepemerintahan yang baik. Program KOTAKU memiliki target peningkatan kualitas +permukiman kumuh dan pencegahan permukiman kumuh baru dengan peningkatan +infrastruktur, pelayanan dasar, dan transformasi sosial masyarakat berdaya menuju +mandiri hingga menjadi masyarakat madani. Jadi bukan hanya lingkungan yang dikelola +akan tetapi SDM sebagai aset program KOTAKU juga ditingkatkan kualitasnya. +Sebagai upaya Pemerintah Kota Malang untuk menangani kawasan permukiman +kumuh yang ada Pemerintah Kota Malang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor +12 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan +Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Malang dalam point kedua tentang misi pada +pasal 12 (c) yang menyatakan komitmen mewujudkan peningkatan kualitas +permukiman kumuh. Menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, Pemkot Malang +menetapkan luasan kawasan kumuh melalui Keputusan Walikota Malang Nomor +188.45/86/35.73.112/2015 tentang penetapan lingkungan perumahan dan permukiman +kumuh, luasan tersebut 608.60 Ha yang meliputi 29 Kelurahan pada 5 Kecamatan. +Setelah diketahui luasan tersebut maka dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah melalui +program inovatif sebagai strategi penanganan permukiman kumuh dengan menargetkan +kota tanpa kumuh. +Selain Kota Malang ada juga kebijakan penanganan permukiman kumuh dari +Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2016 tentang +Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Revitausasi +Kawasan Kumuh. Dalam menghadapi masalah kemiskinan, Pemerintah Kabupaten +Sidoarjo berupaya memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan +lingkungan dan kualitas hunian guna mendukung pengembangan usaha ekonomi dan +pemberdayaan masyarakat. Wujud nyata dari upaya tersebut adalah pemberian bantuan +dana stimulasi bagi warga miskin melalui program Rehab Rumah Tidak Layak Huni. +Strategi Pemerintah +Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program pencegahan munculnya +permukiman kumuh, yang merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan +Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya dalam rangka meningkatkan peran +masyarakat dan memperkuat Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatan +penanganan kawasan permukiman kumuh dalam rangka mewujudkan permukiman yang +layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan kolaborasi sebagai platform serta +masyarakat sebagai pelaku penanganan kumuh. Program ini dilakukan untuk +meningkatkan akses terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di +90 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +kawasan perkotaan. Penelitian ini mendeskripsikan gambaran pelaksanaan program +yang dilakukan oleh dua kota yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. +Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Referensi +(Kota) +Program Kota Tanpa Kumuh Aspek Kondisi Geografis Pelaksanaan Kegiatan +(KOTAKU) Kabupaten Aspek Kondisi Sosial dan Program Kota Tanpa +Sidoarjo Ekonomi Kumuh (KOTAKU) +Aspek Lokasi KOTAKU Kabupaten Sidoarjo +Provinsi Jawa Timur +Program Kota Tanpa Kumuh Aspek Anggaran Program Kota Tanpa +(KOTAKU) Kota Malang Aspek Lokasi KOTAKU Kumuh (KOTAKU) +Aspek Swadaya Masyarakat Kelurahan Gading Kasri- +Aspek Kolaborasi Kota Malang Provinsi +Jawa Timur +Model Penanganan Permukiman Kumuh +Dukungan Infrastruktur dan Layanan Investasi skala kaawasan Dukungan untuk +peningkatan kualitas jaringan infrastruktur primer, sekunder dan pengembangan +kawasan serta pembangunan infrastruktur penghubung/konektivitas jaringan tersier dan +tingkat rumah tangga dengan infrastruktur primer/sekunder yang diidentifikasi dalam +Dokumen SIAP/RP2KPKP. Pekerjaan fisik dilaksanakan secara KONTRAKTUAL +melalui Tender Jasa Konstruksi, sedangkan supervisi dilaksanakan oleh TMC. Dalam +skala lingkungan Dukungan untuk peningkatan kualitas jaringan infrastruktur tersier +yang diidentifikasi dalam Dokumen RPLP/NUAP. Dilaksanakan secara SWAKELOLA +MASYARAKAT melalui BKM. +Target pemerintah 0% permukiman kumuh di tahun 2019 merupakan hal besar +yang harus dicapai. Dibutuhkan upaya penanganan yang sangat serius dalam +memenuhinya.Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kata penanganan +memiliki arti proses, cara atau perbuatan menangani. Konsep penanganan permukiman +kumuh mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan +Permukiman, yaitu melalui kegiatan pemugaran, peremajaan, atau pemukiman kembali +(Pasal 97 ayat 1): +a. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali, perumahan +dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. +b. Peremajaan dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, permukiman, +dan lingkungan hunian yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan +keamanan penghuni dan masyarakat sekitar. +c. Pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan +permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni +dan masyarakat. +Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh +dilanjutkan melalui pengelolaan untuk mempertahankan tingkat kualitas perumahan dan +permukiman. Kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun +2015 – 2019 oleh kementerian perumahan rakyat Republik Indonesia, berisi bahwa +91 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu dilaksanakan +dengan azas: +1. Pendekatan tridaya sebagai satu kesatuan upaya penataan sosial kemasyarakatan, +penataan lingkungan fisik, dan pengembangan kegiatan usaha. +2. Pemberdayaan setiap kegiatan diarahkan pada proses pemampuan, penggalian +sumber daya lokal serta pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat untuk +berperan sebagai pelaku utama (leading actors); dan +3. Perhatian dan keberpihakan kepada masyarakat Komponen penanganan +permukiman kumuh adalah sebagai berikut: +a. Pembangunan fisik lingkungan meliputi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), +air dan sanitasi, dan sertifikasi lahan. +b. Pembangunan sosial meliputi pendidikan dan kesehatan. +c. Pembangunan ekonomi meliputi pelatihan kewirausahaan dan pinjaman modal +usaha. +d. Capacity building meliputi pembinaan pengelolaan sarana dan pelatihan pemetaan +swadaya. +Prinsip dasar penanganan permukiman kumuh adalah sebagai berikut: +1) Pemerintah Daerah Sebagai “Panglima” Pemerintah Daerah bertanggung jawab +dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh +sedangkan Pemerintah Pusat berperan sebagai pendamping Daerah dan +menciptakan kondisi yang kondusif +2) Partisipasi Masyarakat Sebagai Kunci Keberhasilan Program Pelibatan masyarakat +melalui proses partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses +pengawasan. +3) Kolaborasi Dan Komprehensif Menyelesaikan berbagai persoalan kumuh dari +berbagai sektor, baik fisik maupun non-fisik melalui kolaborasi antar +parapemangku kepentingan dalam perencanaan yang terpadu +4) Terintegrasi Dengan Sistem Kota Keterpaduan rencana penanganan kumuh dengan +rencana pembangunan kota , serta keterpaduan prasarana kota dan kawasan +permukiman +5) Menjamin Keamanan Bermukim Perumahan merupakan hak dasar manusia, dan +penduduk yang tinggal dan menghuni rumah, baik legal maupun ilegal, +memperoleh perlindungan dari penggusuran yang sewenang-wenang. +Dalam Pelaksanaan program KOTAKU di kabupaten sidoarjo, terdapat beberapa +konsep dan strategi penanganan di Daerah Kumuh, dimana secara umum, Konsep dan +Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut: +. +Permasalahan Umum, Konsep, dan Strategi Penanganan Kawasan Kumuh +Dalam Program KOTAKU +No Masalah Kawasan Konsep Penanganan Strategi +92 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +Kumuh Penanganan +1 Banjir dan banyak Pengawasan dan pengembangan sistem +genangan Air pemberdayaan drainase +. masyarakat dan pemukiman, +peningkatan layanan pembangunan +drainase baik secara jaringan drainase +kualitas dan kuantitas. yang terhubung +dengan kota +2 Gedung dan Jalan pengawasan dan adanya perbaikan / +Rusak pengendalian, pembangunan jalan +meningkatkan dan +dengan melaksanakan meningkatkan kualitas +pemugaran / rehabilitasi. dan kuantitas jalan. +3 Sampah dan Air Sosialisasi akan Pola Hidup Penyediaan (IPAL) +Limbah Bersih dan Sehat komunal dan sistem +(PBHS), Meningkatkan penyaluran terpusat. +sarana dan prasarana air Perbaikan sarana dan +limbah, Rekonstruksi dan prasarana MCK, +pemugaran,dan Pembangunan Tempat +Penyediaan daran Penampungan dan +pengelolaan sampah pengolahan sampah. +4 Akses Air bersih Pemberdayaan masyarakat Penyediaan air bersih +terhadap perlindungan melalui Sistem +air, Peningkatan jangkauan Penyediaan Air Minum +pelayanan air bersih (SPAM). +(PDAM). +5 Sistem Proteksi Menerapkan sistem proteksi Pengembangan strategi +Kebakaran kebakaran, sistem proteksi +pembangunan kebakaran, penyediaan +pemberdayaan sumber sarana dan +air terbuka. prasarana +sistem proteksi, seperti: +Hydrant, APAR / +Mini Damkar. +6 Adanya RTH Pemberdayaan masyarakat, Pembangunan RTH di +dalam lingkungan pentingnya Ruang beberapa wilayah +pemukiman Terbuka Hijau (RTH) di pemukiman warga. +wilayah pemukiman +warga +Sumber : ProgramKOTAKU +Kebijakan permukiman Kota Malang berdasarkan dokumen SPPIP yang terkait +dengan permukiman kumuh yang pertama adalah melakukan perbaikan terhadap rumah +93 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +yang tidak layak huni. Hal ini didasarkan dari kondisi eksisting yaitu prosentase rumah +tidak layak huni sebesar 3,827% dari jumlah keseluruhan bangunan rumah di Kota +Malang. Sehingga kebutuhan penanganan kumuh berdasarkan kebijakan tersebut adalah +memperbaiki kondisi rumah yang tidak layak huni sehingga memenuhi standar +minumum yang berlaku. Kebijakan yang kedua adalah mendorong penyediaan kawasan +permukiman yang berkualitas. Hal ini didasarkan pada prosentase kawasan permukiman +kumuh terhadap total kawasan permukiman di Kota Malang sebesar 1,904%. Sehingga +kebutuhan penanganan kumuh berdasarkan kebijakan tersebut adalah Memperbaiki +lingkungan kawasan permukimn kumuh. +Berdasarkan kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanganan +kawasan permukiman kumuh, identifikasi dan pemetaan permasalahan kawasan +permukiman kumuh bersama dengan stakeholder terkait antara lain Pihak kelurahan, +BKM/LKM, Korkot P2KP, dan pokjanis Kota Malang maka didapatkan kebutuhan +penanganan kawasan permukiman kumuh sesuai dengan 7 aspek penilaian kumuh +perkotaan yaitu: +a) Perbaikan rumah tidak layak huni +b) Pengembangan RTH skala lingkungan +c) Peningkatan/rehabilitasi jalan lingkungan +d) Peningkatan/rehabilitasi saluran drainase +e) Pengelolaan limbah secara komunal +f) Peningkatan dan pelayanan sarana prasarana persampahan +g) Perencanaan akses pemadam kebakaran dan pembangunan sarana prasana +proteksi kebakaran +Program dalam konteks kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Kawasan +Permukiman Kumuh Perkotaan (RKPKP) dipahami sebagai instrumen kebijakan yang +memuat mengenai satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi +pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi +anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (Bab +I Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional). +Secara ringkas, program dalam pemahaman ini merupakan suatu langkah yang aplikatif +bagi pelaksanaan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan yang sekaligus +juga menjadi arahan bagi kebutuhan program investasi baik bagi skala kabupaten +maupun kawasan. Dalam perumusannya, program penanganan kawasan permukiman +kumuh perkotaan disusun dengan memperhatikan dampak dan korelasi dengan program +pembangunan sektor lainnya.Adapun program yang dihasilkan dalam kegiatan ini +diharapkan tidak hanya bersifat aplikatif, melainkan juga riil dan terukur sesuai dengan +kebutuhan dan kemampuan daerah dalam skala kabupaten maupun kawasan. +Dalam konteks kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kumuh +Perkotaan (RKPKP) Kota Malang, perumusan program pembangunan akan dilakukan +dengan mengacu pada beberapa prinsip meliputi: + program yang disusun diarahkan untuk menjawab implementasi strategi +penanganan kawasan + permukiman kumuh; +94 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS + program yang disusun berdasarkan kebutuhan penanganan kawasan permukiman +kumuh; + program yang disusun akan menjadi arahan terhadap rencana program aksi yang +akan dirincai dalam program penanganan skala kawasan prioritas, atau dengan +kata lain program yang disusun siap untuk dijabarkan dalam komponen dan +volume serta pentahapan program sesuai kebutuhan penangaan dalam bidang +Cipta Karya. +Dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Malang, di perlukan program – program +penanganan sesuai dengan klasifikasi kekumuhan dan permasalahan yang ada. Program +penanganan ini meliputi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh. +Analisis Data +Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan +kebijakan sebagai serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan seseorang, +kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan- +hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap usulan +kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini +menunjukan juga bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan +tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun +kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang +diusulkan dalam beberapa kegiatan suatu masalah. Jika dikaitkan dengan laporan +penelitian ini mengenai Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Infrastruktur +Permukiman (SPPIP) Dalam Penanganan Permukiman Kumuh yang dimana merupakan +kebijakan dari pemerintah pusat yang membuat program KOTAKU yang dimana untuk +mengurangi permukiman kumuh yang berada di berbagai wilayah indonesia. +Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah program pencegahan munculnya +permukiman kumuh, yang merupakan upaya strategis Direktorat Pengembangan +Kawasan Permukiman, Ditjen Cipta Karya dalam rangka meningkatkan peran +masyarakat dan memperkuat Pemerintah Daerah sebagai nahkoda dalam percepatan +penanganan kawasan permukiman kumuh dalam rangka mewujudkan permukiman yang +layak huni, produktif dan berkelanjutan dengan kolaborasi sebagai platform serta +masyarakat sebagai pelaku penanganan kumuh. Strategi pencapaian pada akhirnya +berupa Kota bebas kumuh. Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman +kumuh skala kota, Strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh +sampai dengan pencapaian kota bebas kumuh dalam skala kota dan Konsep dan strategi +pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kawasan. +Dalam dua kota yang menjadi tujuan dari penelitian ini di kota Malang melalui +pemerintah dengan menggunakan program inovatif sebagai strategi penanganan +permukiman kumuh dengan menargetkan kota tanpa kumuh. Sedangkan untuk +kabupaten Sidoarjo sendiri Kabupaten Sidoarjo melalui Peraturan Bupati Sidoarjo +Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan +Khusus Desa untuk Revitausasi Kawasan Kumuh. Dalam menghadapi masalah +kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya memperhatikan kesejahteraan +95 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +masyarakat melalui pembangunan lingkungan dan kualitas hunian guna mendukung +pengembangan usaha ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Wujud nyata dari upaya +tersebut adalah pemberian bantuan dana stimulasi bagi warga miskin melalui program +Rehab Rumah Tidak Layak Huni. Dari kedua kota tersebut adanya perbedaan dalam +penyelesaian kawasan permukiman kumuh. Yang menpunyai strategi dalam +penyelesaian sesuai dengan kebutuhan yang ada di kota atau kabupaten masing-masing. +KESIMPULAN +Permasalahan permukiman kumuh terjadi karena adanya kegagalan dalam +pembangunan dan penataan permukiman yang mana disebabkan oleh tingkat kepadatan +penduduk tinggi. Kegagalan dalam pembangunan menyebabkan lahirnya lingkungan +kumuh dengan fasilitas yang tidak memadahi. Oleh karena itu pemerintah membuat +strategi pembangunan untuk mengurangi tingkat kumuh dan pengembangan +infrastruktur permukiman. Strategi atau upaya pemerintah di realisasikan dalam +program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang mendukung pemerintah daerah sebagai +nahkoda dalam penanganan permukiman kumuh. Beberapa dari daerah yang telah +menajalankan program KOTAKU antara lain adalah Kabupate Sidoarjo dan Kota +Malang. +Kabupaten Sidoarjo telah menajalankan program KOTAKU dengan hasil yang +memuaskan. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian sejak tahun 2012-2014 telah merata +hingga ke daerah pelosok. Pemerataan tersebut mendorong pemerintah dalam +melakukan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan drainase dan rehab rumah +hingga ke daerah tertinggal seperti perbatasan antar kota. Selain itu status kemandirian +lembaga (BKM/LKM) telah 96% Mandiri dan 4% menuju madani. Sedangkan di Kota +Malang telah mengalami progres dimana kegiatan pembangunan tidak hanya fisik +(infrastruktur) saja, tetapi juga diimbangi dengan pelatihan keterampilan dan pembinaan +masyarakat. Capaian yang telah diperoleh sejak kurun waktu terbentuknya 10 tahun +terakhir BKM/LKM Kelurahan Gading melalui tahap penilaian kemandirian telah +mengalami peningkatan dari berdaya menuju madani. +Untuk mencapai sasaran program, lebih diharapkan adanya evaluasi terhadap +beberapa aspek penting seperti teknis dan impact terhadap lingkungan dan masyarakat. +Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui letak kesalahan program apabila mengalami +kegagalan sehingga dapat dilakukan tindakan lebih lanjut dalam menangani masalah. +DAFTAR PUSTAKA +Jurnal +Moleong, L. J. (2007). Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi. Bandung: PT +Remaja Rosdakarya, 103. +96 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +Donny Wahyu Wijaya (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh +Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada +Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik +(JIAP) Vol.2,No.1 +Beddu, S., & Yahya, M. (2015). Penataan permukiman kumuh perkotaan berbasis +penataan bangunan dan lingkungan. Jurnal Jupiter. +Dahlan, E. D. U. (2018). Strategi dan Tantangan Penanganan Kawasan Kumuh di Kota +Ambon. FIKRATUNA: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 8(2). +Widyastuty, A. A., & Ramadhan, M. E. (2019, August). Upaya Penataan Kawasan +Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Morokrembangan Kota Surabaya). In +Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan (Vol. 1, No. 1). +Bachmid , Fasri & Ariyanto ( Oktober 2017) Strategi Penanganan Kawasan +Permukiman Kumuh Kota Ternate Perencanaan Wilayah dan Kota, Pasca Sarjana +Universitas Bosowa Makassar : Jurnal Plano Madani (Volume 6 Nomor 2, 166 - 176 +2017 P ISSN 2301-878X - E ISSN 2541-2973). +Masya, Ade Resa & Saam, Zulfan & Tarumun, Suardi (Juli 2017) Strategi Penataan +Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru In +Dinamika Lingkungan Indonesia, p 117-127 ISSN 2356-2226 (Volume 2, Nomor 2) +Elviyanti, Desy Aryanti (Oktober 2018) Penanganan Lingkungan Perumahan dan +Permukiman Kumuh Di Kabupaten Sijunjang Sumatera Barat. Website : +Jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek p- ISSN : 2407-1846 e- ISSN : 2460-8416 +Yulianti, Bani putri & Ritohardoyo, Su, dkk (Maret 2015) Evaluasi Penataan Kawasan +Permukiman Kumuh (Studi Kasus : Program Peremajaan Kawasan Tegalpanggung Di +Kota Yogyakarta. Majalah Geografi Indonesia (Vol. 29, No 1) ISSN 0215-1790 +Puteri, A. D., & Notobroto, H. B. (2017). Indikator Karakteristik Fisik Rumah Dominan +dalam Penentuan Status Kemiskinan untuk Program Rehab Rumah tidak Layak Huni di +Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, 5(2), 107-116. +Butar, D. dan R.Setiawan. 2010. “Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh di +Wilayah Kecamatan Semampir Kota Surabaya Melalui Pendekatan Partisipasi +Masyarakat”, Jurnal Teknik POMITS Vol. 1, No. 1, 2012. +Heteronom +PP Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan +Kawasan Permukiman. +Peraturan Menteri Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan +Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. +UU No. 32 Tahun 2009. +97 Japs: Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol. 1 No 2, Agustus 2020 +P_ ISSN: 2722-161X e_ISSN: 2722-1601 +https://japs.ejournal.unri.ac.id/index.php/JAPS +Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka +Menengah Nasional Tahun 2015-2019. +Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan dan +Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Kota Malang. +Keputusan Walikota Malang Nomor 188.45/86/35.73.112/2015 tentang penetapan +lingkungan perumahan dan permukiman kumuh. +Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan +Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Revitausasi Kawasan Kumuh. +Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman. +UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. +98 diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_1018972_bpkh-ensures-refund-for-hajj-special-services-secure-liquid.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1018972_bpkh-ensures-refund-for-hajj-special-services-secure-liquid.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e201edae93d5a65949d522c22e97bd23ba8e4745 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1018972_bpkh-ensures-refund-for-hajj-special-services-secure-liquid.md @@ -0,0 +1,75 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/1018972/bpkh-ensures-refund-for-hajj-special-services-secure-liquid +title: "BPKH ensures refund for Hajj special services secure, liquid - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:54:52 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# BPKH ensures refund for Hajj special services secure, liquid - ANTARA News Jawa Timur + +Jakarta (ANTARA) - The Hajj Financial Management Agency, or BPKH, said the entire process of disbursing refunds for the Special Hajj is being conducted in full compliance with prevailing regulations, while ensuring that the funds remain secure and liquid. “In the absence of a formal instruction, BPKH has no legal basis to proceed with the disbursement. This measure is intended solely to uphold the principles of accountability, prudence, and compliance with audit mechanisms,” BPKH Secretary Ahmad Zaky said on Friday. Zaky made the statement in response to concerns raised by Special Hajj Organizers, known as PIHK, regarding certainty over departure schedules and the disbursement of refunds for the 2026 Hajj pilgrimage. He emphasized that BPKH remains fully committed to supporting the smooth implementation of the Hajj, while consistently upholding principles of transparency and accountable governance. According to Zaky, BPKH carries out its fund distribution function based strictly on official instructions issued by the Ministry of Hajj and Umrah. Addressing concerns over budget availability, BPKH assured that funds allocated for Special Hajj requirements are more than sufficient and remain highly liquid. The agency stressed that the delays were not caused by internal financial constraints, but by ongoing administrative verification processes. “We ensure that the funds are available. At this stage, we are only awaiting the completion of administrative procedures at the relevant ministry so that the disbursement can be carried out accurately, in accordance with applicable regulations, and promptly utilized by organizers,” Zaky said. He reaffirmed that BPKH is ready to immediately proceed with the disbursement once all administrative requirements have been fulfilled. Berita Terkait Jakarta (ANTARA) - The Hajj Financial Management Agency, or BPKH, said the entire process of disbursing refunds for the Special Hajj is being conducted in full compliance with prevailing regulations, while ensuring that the funds remain secure and liquid. “In the absence of a formal instruction, BPKH has no legal basis to proceed with the disbursement. This measure is intended solely to uphold the principles of accountability, prudence, and compliance with audit mechanisms,” BPKH Secretary Ahmad Zaky said on Friday. Zaky made the statement in response to concerns raised by Special Hajj Organizers, known as PIHK, regarding certainty over departure schedules and the disbursement of refunds for the 2026 Hajj pilgrimage. He emphasized that BPKH remains fully committed to supporting the smooth implementation of the Hajj, while consistently upholding principles of transparency and accountable governance. According to Zaky, BPKH carries out its fund distribution function based strictly on official instructions issued by the Ministry of Hajj and Umrah. Addressing concerns over budget availability, BPKH assured that funds allocated for Special Hajj requirements are more than sufficient and remain highly liquid. The agency stressed that the delays were not caused by internal financial constraints, but by ongoing administrative verification processes. “We ensure that the funds are available. At this stage, we are only awaiting the completion of administrative procedures at the relevant ministry so that the disbursement can be carried out accurately, in accordance with applicable regulations, and promptly utilized by organizers,” Zaky said. He reaffirmed that BPKH is ready to immediately proceed with the disbursement once all administrative requirements have been fulfilled. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_1036334_fraksi-pdip-dprd-jatim-buka-posko-aduan-penonaktifan-bpjs-pbi-jk.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1036334_fraksi-pdip-dprd-jatim-buka-posko-aduan-penonaktifan-bpjs-pbi-jk.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ea2d340401771548caf1bbc64f1d313d833e2e9f --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1036334_fraksi-pdip-dprd-jatim-buka-posko-aduan-penonaktifan-bpjs-pbi-jk.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/1036334/fraksi-pdip-dprd-jatim-buka-posko-aduan-penonaktifan-bpjs-pbi-jk +title: "Fraksi PDIP DPRD Jatim buka posko aduan penonaktifan BPJS PBI JK - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:21 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: true +--- + +# Fraksi PDIP DPRD Jatim buka posko aduan penonaktifan BPJS PBI JK - ANTARA News Jawa Timur + +Surabaya (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat terkait dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menyatakan pembentukan posko tersebut merupakan bentuk komitmen dalam memastikan hak dan layanan kesehatan masyarakat tetap terlindungi. "Jangan sampai masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi justru kehilangan akses berobat," ujarnya di Surabaya, Selasa. Langkah ini diambil menyusul laporan warga yang mendapati status kepesertaannya nonaktif saat hendak mengakses layanan kesehatan. Berdasarkan data yang dimiliki Fraksi PDIP DPRD Jatim, sebanyak 1.480.380 peserta BPJS PBI JK di Jawa Timur dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemutakhiran data melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah harus memastikan proses verifikasi dan reaktivasi berjalan cepat dan transparan agar tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan pembaruan data. "Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh terhambat persoalan administratif," kata Wara Sundari. Fraksi PDIP DPRD Jatim akan mendorong agar posko pengaduan ini dibuka di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Posko tersebut difungsikan sebagai pusat informasi, pendampingan validasi data, serta fasilitasi proses aktivasi kembali kepesertaan bagi warga yang memenuhi syarat. Setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Wara juga menegaskan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien, terutama dalam kondisi darurat medis. Berita Terkait Surabaya (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat terkait dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Ketua Fraksi PDIP DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana, menyatakan pembentukan posko tersebut merupakan bentuk komitmen dalam memastikan hak dan layanan kesehatan masyarakat tetap terlindungi. "Jangan sampai masyarakat kecil yang seharusnya dilindungi justru kehilangan akses berobat," ujarnya di Surabaya, Selasa. Langkah ini diambil menyusul laporan warga yang mendapati status kepesertaannya nonaktif saat hendak mengakses layanan kesehatan. Berdasarkan data yang dimiliki Fraksi PDIP DPRD Jatim, sebanyak 1.480.380 peserta BPJS PBI JK di Jawa Timur dinonaktifkan per 1 Februari 2026. Penonaktifan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemutakhiran data melalui skema Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan pemerintah pusat. Pemerintah harus memastikan proses verifikasi dan reaktivasi berjalan cepat dan transparan agar tidak ada warga yang kehilangan akses layanan kesehatan hanya karena persoalan pembaruan data. + + + "Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang tidak boleh terhambat persoalan administratif," kata Wara Sundari. Fraksi PDIP DPRD Jatim akan mendorong agar posko pengaduan ini dibuka di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Posko tersebut difungsikan sebagai pusat informasi, pendampingan validasi data, serta fasilitasi proses aktivasi kembali kepesertaan bagi warga yang memenuhi syarat. Setiap laporan masyarakat yang masuk akan ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Wara juga menegaskan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien, terutama dalam kondisi darurat medis. + + + + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_1040726_mensos-ungkap-peran-penting-operator-data-dalam-pembaruan-kpm.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1040726_mensos-ungkap-peran-penting-operator-data-dalam-pembaruan-kpm.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..242cf4e259f1002bbb2a6acd11c7f58077545509 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_1040726_mensos-ungkap-peran-penting-operator-data-dalam-pembaruan-kpm.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/1040726/mensos-ungkap-peran-penting-operator-data-dalam-pembaruan-kpm +title: "Mensos ungkap peran penting operator data dalam pembaruan KPM - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:21 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: true +--- + +# Mensos ungkap peran penting operator data dalam pembaruan KPM - ANTARA News Jawa Timur + +Nganjuk (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan tentang peran penting operator data dalam pembaruan data keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan sosial sehingga bisa tepat sasaran. "Ini tolong diingat-ingat. Semua operator, bela yang paling bawah. Bukan membela yang di tengah tapi dibela yang paling bawah. Paling bawah ini harus dibela. Operator, input itu input yang paling bawah dulu," katanya saat di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf juga menegaskan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah membela masyarakat paling bawah, yaitu mereka yang tersisih, tidak terbawa dalam proses pembangunan, dan belum beruntung, yang disebut the invisible people. Di hadapan pendamping, pilar sosial, kepala desa, operator data desa, pekerja sosial, serta relawan sosial di Kabupaten Nganjuk, Gus Ipul menekankan pentingnya bekerja, bergerak, dan berdampak bagi mereka yang paling bawah. "Asal tahu dan sadari betul pendamping-pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) salah satunya, disamping TKSK (Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) dan pilar sosial lain. Itu adalah tangan negara untuk membantu dan membela mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Ini policy Bapak Presiden, yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, yang bawah dibela," kata Gus Ipul. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi rujukan utama penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah pusat maupun daerah. Ia juga menekankan tentang pemutakhiran data yang harus dilakukan secara berkelanjutan karena data bersifat dinamis dan berubah setiap saat. "Karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas," ujar Gus Ipul. Dirinya menjelaskan tentang data yang dinamis, sehingga diperlukan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk pilar-pilar sosial dalam proses pemutakhiran data. Gus Ipul juga menambahkan DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kemensos dan pemerintah daerah membantu melakukan pemutakhiran. "Untuk itu saya sekarang ini datang ke sini untuk mengajak, gandeng tangan kolaborasi, untuk melakukan pemutakhiran data," ujarnya. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengapresiasi kehadiran Gus Ipul di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya sudah banyak program pemerintah pusat yang dikolaborasikan dengan pemerintah daerah. "Kemensos Selalu Ada tagline-nya, ini sama seperti kalau Pak Presiden pidato, bahwa jiwaku adalah marhaen, berarti Pak Presiden itu jiwanya marhaen banget, peduli terhadap orang-orang kecil," kata Djumadi. Dalam kegiatan yang bertajuk "Kolaborasi program prioritas Presiden dalam rangka membangun sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi, di Pendopo Kabupaten Nganjuk tersebut, Gus Ipul juga menyerahkan santunan kepada 10 anak yatim. Berita Terkait Nganjuk (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan tentang peran penting operator data dalam pembaruan data keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan sosial sehingga bisa tepat sasaran. "Ini tolong diingat-ingat. Semua operator, bela yang paling bawah. Bukan membela yang di tengah tapi dibela yang paling bawah. Paling bawah ini harus dibela. Operator, input itu input yang paling bawah dulu," katanya saat di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf juga menegaskan arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah membela masyarakat paling bawah, yaitu mereka yang tersisih, tidak terbawa dalam proses pembangunan, dan belum beruntung, yang disebut the invisible people. Di hadapan pendamping, pilar sosial, kepala desa, operator data desa, pekerja sosial, serta relawan sosial di Kabupaten Nganjuk, Gus Ipul menekankan pentingnya bekerja, bergerak, dan berdampak bagi mereka yang paling bawah. "Asal tahu dan sadari betul pendamping-pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) salah satunya, disamping TKSK (Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan) dan pilar sosial lain. Itu adalah tangan negara untuk membantu dan membela mereka yang belum terbawa dalam proses pembangunan. Ini policy Bapak Presiden, yang atas dijaga, yang tengah difasilitasi, yang bawah dibela," kata Gus Ipul. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi rujukan utama penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah pusat maupun daerah. Ia juga menekankan tentang pemutakhiran data yang harus dilakukan secara berkelanjutan karena data bersifat dinamis dan berubah setiap saat. "Karena setiap hari ada yang meninggal, setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas," ujar Gus Ipul. + + + Dirinya menjelaskan tentang data yang dinamis, sehingga diperlukan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk pilar-pilar sosial dalam proses pemutakhiran data. Gus Ipul juga menambahkan DTSEN dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan Kemensos dan pemerintah daerah membantu melakukan pemutakhiran. "Untuk itu saya sekarang ini datang ke sini untuk mengajak, gandeng tangan kolaborasi, untuk melakukan pemutakhiran data," ujarnya. Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi mengapresiasi kehadiran Gus Ipul di Kabupaten Nganjuk. Menurutnya sudah banyak program pemerintah pusat yang dikolaborasikan dengan pemerintah daerah. + + + "Kemensos Selalu Ada tagline-nya, ini sama seperti kalau Pak Presiden pidato, bahwa jiwaku adalah marhaen, berarti Pak Presiden itu jiwanya marhaen banget, peduli terhadap orang-orang kecil," kata Djumadi. Dalam kegiatan yang bertajuk "Kolaborasi program prioritas Presiden dalam rangka membangun sumber daya manusia menuju kemandirian ekonomi, di Pendopo Kabupaten Nganjuk tersebut, Gus Ipul juga menyerahkan santunan kepada 10 anak yatim. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_142878_ratusan-gakin-tulungagung-terima-bantuan-perumahan-swadaya.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_142878_ratusan-gakin-tulungagung-terima-bantuan-perumahan-swadaya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bd0053823bd823c8f23413dfe119fb328f217f2a --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_142878_ratusan-gakin-tulungagung-terima-bantuan-perumahan-swadaya.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/142878/ratusan-gakin-tulungagung-terima-bantuan-perumahan-swadaya +title: "Ratusan Gakin Tulungagung Terima Bantuan Perumahan Swadaya - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:05 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: true +--- + +# Ratusan Gakin Tulungagung Terima Bantuan Perumahan Swadaya - ANTARA News Jawa Timur + +Tulungagung (Antara Jatim) - Ratusan keluarga miskin di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menerima bantuan stimulan perumahan rakyat (BSPS) tahap II dari Kementerian Perumahan Rakyat senilai Rp3,9 miliar. + + "Secara simbolis, penyerahan bantuan stimulan ini dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dari Kementerian Perumahan Rakyat RI wilayah Jawa-Bali, pada Rabu (8/10)," kata Kabag Humas Pemkab Tulungagung, Marjadji, Kamis. + + Ia menjelaskan, BSPS tahap II diberikan kepada 530 hunian milik keluarga miskin yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Kalidawir. Sesuai klausul program BSPS, masing-masing hunian/rumah gakin berhak mendapat bantuan stimulan perumahan senilai Rp7,5 juta. + + Dana tersebut diproyeksikan untuk biaya perbaikan dinding, atap dan lantai, namun tidak dikucurkan sekaligus. "Dana itu diberikan dua kali tahap dengan besaran Rp3,7 juta, langsung ke rekening masing-masing gakin penerima program," jelasnya. + + Dalam sosialisasi sehari sebelumnya yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perumahan Rakyat wilayah Jawa-Bali, Agusny Gunawan, ia menjelaskan bahwa Tulungagung mendapat prioritas program BSPS nasional berkat kerja keras bupati setempat. + + "Bupati meminta bantuan kepada Kementerian. Dari laporan itulah kemudian dilakukan survei sebulan lalu sehingga saat ini bisa cair," ungkapnya. + + Agusny mengatakan tahapan survei hingga pencairan program BSPS di Tulungagung merupakan yang tercepat dibanding daerah lain. + + Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, dana bantuan diproyeksikan untuk beberapa komponen bangunan, di antaranya atap, dinding dan lantai. "Penerima bantuan tidak bisa mencairkan dana tersebut dari bank. Mekanismenya, ada daftar kebutuhan bahan bangunan (DKBB) yang dibahas di setiap desa," jelasnya. + + Selanjutnya, kata Agusny, uang masuk ke toko bangunan sesuai bahan bangunan yang diperlukan. "Jadi, ini hanya untuk perbaikan rumah, misalnya lantai yang masih tanah dibangun menjadi pasang keramik, dinding anyaman bambu dibangun tembok batu bata," imbuh Agusny. + + Sebelumnya, masyarakat Tulungagung juga menerima bantuan serupa yakni tahap satu. Total, saat itu ada 511 rumah warga yang mendapat bantuan stimulan dengan nilai Rp4,2 miliar. + + Bantuan itu tersebar di 10 desa dan empat kelurahan di lima kecamatan, Di antaranya: Kelurahan Bago, Karangwaru, Kutoanyar, Jepun, Desa Wates Desa Pucunglor, Talang, Tugu, Krosok, Sendang, Kedoyo, Nglurup, Kepuhrejo, dan Tanggunggunung.(*) Berita Terkait Tulungagung (Antara Jatim) - Ratusan keluarga miskin di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menerima bantuan stimulan perumahan rakyat (BSPS) tahap II dari Kementerian Perumahan Rakyat senilai Rp3,9 miliar. + + "Secara simbolis, penyerahan bantuan stimulan ini dilakukan oleh pejabat pembuat komitmen dari Kementerian Perumahan Rakyat RI wilayah Jawa-Bali, pada Rabu (8/10)," kata Kabag Humas Pemkab Tulungagung, Marjadji, Kamis. + + Ia menjelaskan, BSPS tahap II diberikan kepada 530 hunian milik keluarga miskin yang tersebar di 10 desa di Kecamatan Kalidawir. Sesuai klausul program BSPS, masing-masing hunian/rumah gakin berhak mendapat bantuan stimulan perumahan senilai Rp7,5 juta. + + Dana tersebut diproyeksikan untuk biaya perbaikan dinding, atap dan lantai, namun tidak dikucurkan sekaligus. "Dana itu diberikan dua kali tahap dengan besaran Rp3,7 juta, langsung ke rekening masing-masing gakin penerima program," jelasnya. + + Dalam sosialisasi sehari sebelumnya yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Perumahan Rakyat wilayah Jawa-Bali, Agusny Gunawan, ia menjelaskan bahwa Tulungagung mendapat prioritas program BSPS nasional berkat kerja keras bupati setempat. + + "Bupati meminta bantuan kepada Kementerian. Dari laporan itulah kemudian dilakukan survei sebulan lalu sehingga saat ini bisa cair," ungkapnya. + + Agusny mengatakan tahapan survei hingga pencairan program BSPS di Tulungagung merupakan yang tercepat dibanding daerah lain. + + Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, dana bantuan diproyeksikan untuk beberapa komponen bangunan, di antaranya atap, dinding dan lantai. "Penerima bantuan tidak bisa mencairkan dana tersebut dari bank. Mekanismenya, ada daftar kebutuhan bahan bangunan (DKBB) yang dibahas di setiap desa," jelasnya. + + Selanjutnya, kata Agusny, uang masuk ke toko bangunan sesuai bahan bangunan yang diperlukan. "Jadi, ini hanya untuk perbaikan rumah, misalnya lantai yang masih tanah dibangun menjadi pasang keramik, dinding anyaman bambu dibangun tembok batu bata," imbuh Agusny. + + Sebelumnya, masyarakat Tulungagung juga menerima bantuan serupa yakni tahap satu. Total, saat itu ada 511 rumah warga yang mendapat bantuan stimulan dengan nilai Rp4,2 miliar. + + Bantuan itu tersebar di 10 desa dan empat kelurahan di lima kecamatan, Di antaranya: Kelurahan Bago, Karangwaru, Kutoanyar, Jepun, Desa Wates Desa Pucunglor, Talang, Tugu, Krosok, Sendang, Kedoyo, Nglurup, Kepuhrejo, dan Tanggunggunung.(*) + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_255669_dinsos-latih-kerja-pmks-kota-malang.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_255669_dinsos-latih-kerja-pmks-kota-malang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e82a978be687f8679a4c4db412a5e11fc48057fd --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_255669_dinsos-latih-kerja-pmks-kota-malang.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/255669/dinsos-latih-kerja-pmks-kota-malang +title: "Dinsos Latih Kerja PMKS Kota Malang - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:04:00 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: true +--- + +# Dinsos Latih Kerja PMKS Kota Malang - ANTARA News Jawa Timur + +Malang (Antaranews Jatim) - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang terus berinovasi dalam menggunakan aliran dana yang dikucurkan dari Dana Bagi Hasil Cukai (DBHC) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di daerah itu. Dengan kucuran dana sebesar Rp1 miliar dari DBHC, Dinsos Kota Malang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu, khususnya PMKS. Upaya yang dilakukan Dinsos, di antaranya menggelar pelatihan keterampilan berbagai macam produk sebagai bekal menuju kemandirian. Pelatihan keterampilan untuk menuju kemandirian secara ekonomi bagi PMKS binaan tersebut, di antaranya membuat aneka macam olahan kue, buah-buahan, masakan tradisional Jawa, masakan China, serta olahan lainnya, seperti keripik dan olahan tahu serta tempe. Pelatihan keterampilan yang baru saja digelar Dinsos bagi PMKS dengan latar belakang berbeda, yakni gelandangan, pengemis, dan pemulung itu adalah membuat menu tradisional yang cukup mudah, seperti membuat gado-gado, sambal goreng kentang, ayam goreng laos, serta wedang uwuh yang terkenal di Jawa Tengah. Kepala Dinas Sosial Kota Malang Sri Wahyuningtyas melalui Sekretaris Dinsos Kota Malang Pipih Triastuti mengemukakan Dinsos akan terus melakukan pembinaan kepada PMKS binaan agar mereka benar-benar bisa berdiri sendiri (mandiri) tanpa bergantung bantuan instan. Ia mengatakan untuk menjadi peserta pelatihan dilakukan penyaringan dan aturan cukup ketat bagi para PMKS. Mereka yang dipilih harus benar-benar mempunyai embrio atau setidaknya keterampilan yang bisa lebih diperdalam lagi agar bisa bermanfaat untuk kemandirian ekonominya, apalagi mereka rata-rata adalah tulang punggung keluarga. Bagi PMKS yang belum punya keterampilan, katanya, pastinya tidak akan dibiarkan begitu saja. "Tetap akan kami latih sampai mereka bisa punya kemampuan. Yang penting niat mereka benarbenar ingin mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan. Dengan demikian kemiskinan di daerah ini bisa terentaskan dengan cepat," ucapnya. Pipih menjelaskan, setelah pelatihan, biasanya ada beberapa kendala yang dialami, terutama pemasaran. Terkadang setelah para binaan berhasil membuat suatu produk, pemasarannya menjadi masalah. Oleh karena itu, Dinsos juga ikut membantu memasarkan produk-produk para binaan yang memenuhi kualitas. Salah satu contoh binaan dari Dinsos yang sukses adalah Laila Umi Izza, warga Kapten Pierre Tendean Gang 2 Nomor 437 RT 1 RW 9 Kota Malang. Dia memproduksi sambal kemasan. Binaan Dinsos melalui Program Keluarga Harapan (PKH) itu sampai bisa memasarkan sambalnya ke luar negeri. Selain memberikan pelatihan keterampilan, dengan dana dari DBHC sebesar Rp1 miliar yang digunakan untuk lima sesi (tahap) pelatihan PMKS itu, Dinsos juga memberikan bantuan peralatan kepada pserta pelatihan. "Setelah dilatih, mereka diharapkan bisa mengembangkan ilmunya dengan peralatan bantuan dari Dinsos ini," tuturnya. Dinsos Kota Malang mendapatkan kucuran dana dari DBHC sejak 2011 dan rata-rata sebesar Rp1 miliar. Dana tersebut juga digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS agar mampu mandiri dan lepas dari ketergantungan bantuan, baik dari pemerintah maupun pihakpihak lainnya.(Adv/Bagian Humas Setda Kota Malang). Berita Terkait Malang (Antaranews Jatim) - Dinas Sosial (Dinsos) Kota Malang terus berinovasi dalam menggunakan aliran dana yang dikucurkan dari Dana Bagi Hasil Cukai (DBHC) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di daerah itu. Dengan kucuran dana sebesar Rp1 miliar dari DBHC, Dinsos Kota Malang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu, khususnya PMKS. Upaya yang dilakukan Dinsos, di antaranya menggelar pelatihan keterampilan berbagai macam produk sebagai bekal menuju kemandirian. Pelatihan keterampilan untuk menuju kemandirian secara ekonomi bagi PMKS binaan tersebut, di antaranya membuat aneka macam olahan kue, buah-buahan, masakan tradisional Jawa, masakan China, serta olahan lainnya, seperti keripik dan olahan tahu serta tempe. Pelatihan keterampilan yang baru saja digelar Dinsos bagi PMKS dengan latar belakang berbeda, yakni gelandangan, pengemis, dan pemulung itu adalah membuat menu tradisional yang cukup mudah, seperti membuat gado-gado, sambal goreng kentang, ayam goreng laos, serta wedang uwuh yang terkenal di Jawa Tengah. Kepala Dinas Sosial Kota Malang Sri Wahyuningtyas melalui Sekretaris Dinsos Kota Malang Pipih Triastuti mengemukakan Dinsos akan terus melakukan pembinaan kepada PMKS binaan agar mereka benar-benar bisa berdiri sendiri (mandiri) tanpa bergantung bantuan instan. Ia mengatakan untuk menjadi peserta pelatihan dilakukan penyaringan dan aturan cukup ketat bagi para PMKS. Mereka yang dipilih harus benar-benar mempunyai embrio atau setidaknya keterampilan yang bisa lebih diperdalam lagi agar bisa bermanfaat untuk kemandirian ekonominya, apalagi mereka rata-rata adalah tulang punggung keluarga. Bagi PMKS yang belum punya keterampilan, katanya, pastinya tidak akan dibiarkan begitu saja. "Tetap akan kami latih sampai mereka bisa punya kemampuan. Yang penting niat mereka benarbenar ingin mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan. Dengan demikian kemiskinan di daerah ini bisa terentaskan dengan cepat," ucapnya. Pipih menjelaskan, setelah pelatihan, biasanya ada beberapa kendala yang dialami, terutama pemasaran. Terkadang setelah para binaan berhasil membuat suatu produk, pemasarannya menjadi masalah. Oleh karena itu, Dinsos juga ikut membantu memasarkan produk-produk para binaan yang memenuhi kualitas. + + + Salah satu contoh binaan dari Dinsos yang sukses adalah Laila Umi Izza, warga Kapten Pierre Tendean Gang 2 Nomor 437 RT 1 RW 9 Kota Malang. Dia memproduksi sambal kemasan. Binaan Dinsos melalui Program Keluarga Harapan (PKH) itu sampai bisa memasarkan sambalnya ke luar negeri. Selain memberikan pelatihan keterampilan, dengan dana dari DBHC sebesar Rp1 miliar yang digunakan untuk lima sesi (tahap) pelatihan PMKS itu, Dinsos juga memberikan bantuan peralatan kepada pserta pelatihan. "Setelah dilatih, mereka diharapkan bisa mengembangkan ilmunya dengan peralatan bantuan dari Dinsos ini," tuturnya. Dinsos Kota Malang mendapatkan kucuran dana dari DBHC sejak 2011 dan rata-rata sebesar Rp1 miliar. Dana tersebut juga digunakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan PMKS agar mampu mandiri dan lepas dari ketergantungan bantuan, baik dari pemerintah maupun pihakpihak lainnya.(Adv/Bagian Humas Setda Kota Malang). + + + + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_573849_kapolres-pamekasan-selidiki-dugaan-anggotanya-terlibat-penyelewengan-pupuk-bersubsidi.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_573849_kapolres-pamekasan-selidiki-dugaan-anggotanya-terlibat-penyelewengan-pupuk-bersubsidi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..364819175e7a5cadbdc54c104a1d9fdbc38b46a2 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_573849_kapolres-pamekasan-selidiki-dugaan-anggotanya-terlibat-penyelewengan-pupuk-bersubsidi.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/573849/kapolres-pamekasan-selidiki-dugaan-anggotanya-terlibat-penyelewengan-pupuk-bersubsidi +title: "Kapolres Pamekasan selidiki dugaan anggotanya terlibat penyelewengan pupuk bersubsidi - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:03:48 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Kapolres Pamekasan selidiki dugaan anggotanya terlibat penyelewengan pupuk bersubsidi - ANTARA News Jawa Timur + +Pamekasan (ANTARA) - Kapolres Pamekasan, Jawa Timur AKBP Rogib Triyanto menyatakan akan melakukan penyelidikan mengenai kemungkinan adanya oknum anggota polisi terlibat dalam kasus penyelewengan pendistribusian pupuk bersubsidi. "Saya sudah memerintahkan unit Provos Polres Pamekasan untuk menyelidik kemungkinan adanya oknum yang terlibat dalam kasus itu," katanya di Pamekasan, Rabu. Menurutnya, langkah itu dilakukan karena aparat kepolisian juga menjadi anggota dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), yakni lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi peredaran pupuk bersubsidi. Selain dari unsur kepolisian, unsur institusi penegak hukum yang juga dilibatkan sebagai pengawas di KP3 juga dari kejaksaan. Perwakilan polisi dan kejaksaan merupakan anggota, sedangkan pengurus dari unsur pemerintahan, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai penasihat dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten sebagai ketua. "Fokus kami pada internal anggota kami, sedangkan dari instansi lain menjadi kewenangan dari masing-masing instansi," kata kapolres. Pernyataan Kapolres AKBP Rogib Triyanto ini sekaligus meluruskan tudingan sebagian warga saat berunjuk rasa ke Mapolres Pamekasan pada 7 Januari 2022 yang menyebutkan bahwa ada oknum polisi yang terlibat dalam kasus penyelewengan bersubsidi itu. "Kejadian penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi ini di wilayah hukum Polres Tuban, namun demikian, Polres Pamekasan akan membantu mengungkap menuntaskan kasus tersebut," katanya menjelaskan. Dia menambahkan, selain menyelidiki kemungkinan adanya oknum anak buahnya yang terlibat, pihaknya juga akan membantu menyelidiki pemain pupuk bersubsidi tersebut. Sebanyak 9 ton jatah pupuk bersubsidi untuk masyarakat petani di Pamekasan diketahui dialihkan ke Kabupaten Tuban, dan upaya tersebut berhasil digagalkan oleh Polres Tuban pada 24 Januari 2022. Hasil penyidikan Polres Tuban menyebutkan, penyelewengan pupuk bersubsidi itu oleh oknum tertentu untuk diedarkan di Kabupaten Tuban. Pupuk bersubsidi yang dikirim dari Kabupaten Pamekasan menggunakan truk dengan nomor polisi M-8285-UB tersebut jenis ZA, dikemudikan oleh warga asal Kecamatan Palengaan, Pamekasan dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim Reskrim Polres Tuban. Jatah alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat untuk petani yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada 2022 ini sebanyak 94.659 ton, bertambah 36.716 dari 2021 yang hanya 57.943 ton. Berita Terkait Pamekasan (ANTARA) - Kapolres Pamekasan, Jawa Timur AKBP Rogib Triyanto menyatakan akan melakukan penyelidikan mengenai kemungkinan adanya oknum anggota polisi terlibat dalam kasus penyelewengan pendistribusian pupuk bersubsidi. "Saya sudah memerintahkan unit Provos Polres Pamekasan untuk menyelidik kemungkinan adanya oknum yang terlibat dalam kasus itu," katanya di Pamekasan, Rabu. Menurutnya, langkah itu dilakukan karena aparat kepolisian juga menjadi anggota dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3), yakni lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi peredaran pupuk bersubsidi. Selain dari unsur kepolisian, unsur institusi penegak hukum yang juga dilibatkan sebagai pengawas di KP3 juga dari kejaksaan. Perwakilan polisi dan kejaksaan merupakan anggota, sedangkan pengurus dari unsur pemerintahan, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai penasihat dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten sebagai ketua. "Fokus kami pada internal anggota kami, sedangkan dari instansi lain menjadi kewenangan dari masing-masing instansi," kata kapolres. Pernyataan Kapolres AKBP Rogib Triyanto ini sekaligus meluruskan tudingan sebagian warga saat berunjuk rasa ke Mapolres Pamekasan pada 7 Januari 2022 yang menyebutkan bahwa ada oknum polisi yang terlibat dalam kasus penyelewengan bersubsidi itu. + + + "Kejadian penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi ini di wilayah hukum Polres Tuban, namun demikian, Polres Pamekasan akan membantu mengungkap menuntaskan kasus tersebut," katanya menjelaskan. Dia menambahkan, selain menyelidiki kemungkinan adanya oknum anak buahnya yang terlibat, pihaknya juga akan membantu menyelidiki pemain pupuk bersubsidi tersebut. Sebanyak 9 ton jatah pupuk bersubsidi untuk masyarakat petani di Pamekasan diketahui dialihkan ke Kabupaten Tuban, dan upaya tersebut berhasil digagalkan oleh Polres Tuban pada 24 Januari 2022. Hasil penyidikan Polres Tuban menyebutkan, penyelewengan pupuk bersubsidi itu oleh oknum tertentu untuk diedarkan di Kabupaten Tuban. + + + Pupuk bersubsidi yang dikirim dari Kabupaten Pamekasan menggunakan truk dengan nomor polisi M-8285-UB tersebut jenis ZA, dikemudikan oleh warga asal Kecamatan Palengaan, Pamekasan dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim Reskrim Polres Tuban. Jatah alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat untuk petani yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan pada 2022 ini sebanyak 94.659 ton, bertambah 36.716 dari 2021 yang hanya 57.943 ton. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_578233_sebanyak-11268-kpm-di-kota-kediri-terima-bpnt-periode-januari-maret.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_578233_sebanyak-11268-kpm-di-kota-kediri-terima-bpnt-periode-januari-maret.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..57334f67ba694994a1a9efcabc8dc78c9a4c664d --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_578233_sebanyak-11268-kpm-di-kota-kediri-terima-bpnt-periode-januari-maret.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/578233/sebanyak-11268-kpm-di-kota-kediri-terima-bpnt-periode-januari-maret +title: "Sebanyak 11.268 KPM di Kota Kediri terima BPNT periode Januari--Maret - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:51:56 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Sebanyak 11.268 KPM di Kota Kediri terima BPNT periode Januari--Maret - ANTARA News Jawa Timur + +Kediri (ANTARA) - Sebanyak 11.268 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) periode Januari hingga Maret 2022 dengan nilai total Rp600 ribu per keluarga. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Ferry Djatmiko di Kediri, Selasa, memerinci penerima bantuan meliputi 3.126 KPM di Kecamatan Kota, 4.111 KPM di Kecamatan Pesantren, dan 4.031 KPM di Kecamatan Mojoroto. "Setiap keluarga penerima manfaat per bulan menerima BPNT senilai Rp200 ribu. Pada penyaluran ini pencairan dilaksanakan untuk tiga bulan, jadi KPM menerima sebesar Rp600 ribu," kata Ferry. Ferry menjelaskan bahwa BPNT tahun 2022 disalurkan berupa uang tunai melalui PT Pos Indonesia, tidak disalurkan berupa bahan pangan melalui e-warong sebagaimana pada tahun sebelumnya. "Hal tersebut adalah hasil tindak lanjut dari surat Kementerian Sosial bahwa mekanisme penyaluran BPNT yang semula melalui e-warong diubah jadi pemberian secara tunai melalui PT Pos Indonesia," katanya. Menurut ia, KPM tahun ini juga dibebaskan membelanjakan uang bantuan untuk membeli bahan pangan di warung mana saja, tidak harus di e-warong. "Bebas, silakan bisa dibelanjakan dimana saja sesuai kebutuhan dan peruntukan bantuan tersebut. Bisa di warung, toko kelontong, atau bahkan pusat perbelanjaan," ujar Ferry. Penyaluran BPNT periode Januari-Maret 2022 di Kota Kediri dilaksanakan dua hari pada Selasa (22/2) dan Rabu (23/2) di kantor-kantor pos berdasarkan wilayah kecamatan. Pada Selasa, penyaluran bantuan bagi KPM di Kecamatan Mojoroto dilaksanakan di Kantor Pos Kediri dan penyaluran bantuan bagi KPM di Kecamatan Pesantren dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kelurahan Betet dan Tosaren. Penyaluran bantuan bagi KPM di Kecamatan Kota akan dilaksanakan Rabu (23/3) di Kantor Pos Kota Kediri. KPM yang hendak mengambil bantuan diharuskan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk asli. Apabila tidak bisa datang ke kantor pos pada jadwal pengambilan bantuan, KPM bisa mengutus anggota keluarga yang tercatat dalam kartu keluarga untuk mengambil bantuan. "Apabila penerima manfaat meninggal dunia, bantuan tidak dapat diambil. Begitu pula apabila yang bersangkutan telah pindah administrasi ke luar Kota Kediri, juga tidak dapat diambil," kata Ferry. Ia meminta warga mematuhi protokol kesehatan saat mengambil bantuan dari pemerintah. "Para penerima kami harapkan juga bisa datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan apabila tidak dapat mengambil diberi waktu maksimal 14 hari di kantor pos," kata Ferry. Berita Terkait Kediri (ANTARA) - Sebanyak 11.268 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) periode Januari hingga Maret 2022 dengan nilai total Rp600 ribu per keluarga. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kota Kediri Ferry Djatmiko di Kediri, Selasa, memerinci penerima bantuan meliputi 3.126 KPM di Kecamatan Kota, 4.111 KPM di Kecamatan Pesantren, dan 4.031 KPM di Kecamatan Mojoroto. "Setiap keluarga penerima manfaat per bulan menerima BPNT senilai Rp200 ribu. Pada penyaluran ini pencairan dilaksanakan untuk tiga bulan, jadi KPM menerima sebesar Rp600 ribu," kata Ferry. Ferry menjelaskan bahwa BPNT tahun 2022 disalurkan berupa uang tunai melalui PT Pos Indonesia, tidak disalurkan berupa bahan pangan melalui e-warong sebagaimana pada tahun sebelumnya. "Hal tersebut adalah hasil tindak lanjut dari surat Kementerian Sosial bahwa mekanisme penyaluran BPNT yang semula melalui e-warong diubah jadi pemberian secara tunai melalui PT Pos Indonesia," katanya. Menurut ia, KPM tahun ini juga dibebaskan membelanjakan uang bantuan untuk membeli bahan pangan di warung mana saja, tidak harus di e-warong. "Bebas, silakan bisa dibelanjakan dimana saja sesuai kebutuhan dan peruntukan bantuan tersebut. Bisa di warung, toko kelontong, atau bahkan pusat perbelanjaan," ujar Ferry. + + + Penyaluran BPNT periode Januari-Maret 2022 di Kota Kediri dilaksanakan dua hari pada Selasa (22/2) dan Rabu (23/2) di kantor-kantor pos berdasarkan wilayah kecamatan. Pada Selasa, penyaluran bantuan bagi KPM di Kecamatan Mojoroto dilaksanakan di Kantor Pos Kediri dan penyaluran bantuan bagi KPM di Kecamatan Pesantren dilaksanakan di Gedung Serbaguna Kelurahan Betet dan Tosaren. Penyaluran bantuan bagi KPM di Kecamatan Kota akan dilaksanakan Rabu (23/3) di Kantor Pos Kota Kediri. KPM yang hendak mengambil bantuan diharuskan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk asli. Apabila tidak bisa datang ke kantor pos pada jadwal pengambilan bantuan, KPM bisa mengutus anggota keluarga yang tercatat dalam kartu keluarga untuk mengambil bantuan. "Apabila penerima manfaat meninggal dunia, bantuan tidak dapat diambil. Begitu pula apabila yang bersangkutan telah pindah administrasi ke luar Kota Kediri, juga tidak dapat diambil," kata Ferry. + + + Ia meminta warga mematuhi protokol kesehatan saat mengambil bantuan dari pemerintah. "Para penerima kami harapkan juga bisa datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan apabila tidak dapat mengambil diberi waktu maksimal 14 hari di kantor pos," kata Ferry. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_638665_registrasi-sosial-ekonomi-2022-di-jember-libatkan-3967-petugas.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_638665_registrasi-sosial-ekonomi-2022-di-jember-libatkan-3967-petugas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2ff40c8fa2798ddf9011f3c44f4900b705e78b49 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_638665_registrasi-sosial-ekonomi-2022-di-jember-libatkan-3967-petugas.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/638665/registrasi-sosial-ekonomi-2022-di-jember-libatkan-3967-petugas +title: "Registrasi Sosial Ekonomi 2022 di Jember libatkan 3.967 petugas - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 14:34:03 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: true +--- + +# Registrasi Sosial Ekonomi 2022 di Jember libatkan 3.967 petugas - ANTARA News Jawa Timur + +Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pusat Statistk (BPS) Jember, Jawa Timur melibatkan 3.967 petugas dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 14 November 2022. Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk Indonesia mencakup profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang sangat beragam, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial. "Kami mengajak Pemerintah Jember untuk berkolaborasi," kata Kepala BPS Jember Tri Erwandi dalam sambutan Rapat Koordinasi Regsosek yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Selasa. Menurut dia, urgensi pelaksanaan regsosek yakni masih terbatasnya data sosial ekonomi mencakup semua penduduk untuk penentuan target program pembangunan, kemudian belum terlaksananya kontrol standar kualitas dan ketepatan waktu pemutakhiran, serta data target program masih sektoral. "Tujuan pelaksanaan regsosek yakni menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik," tuturnya. Ia menjelaskan hasil pendataan akan digunakan sebagai pendukung sejumlah program, salah satunya terkait dengan bantuan sosial, sehingga BPS berharap ada bantuan dari bupati, kepala dinas, camat, bahkan bantuan dari yang paling bawah mulai kades, lurah, RW, bahkan RT untuk menyukseskan pendataan regsosek itu. Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mendukung program regsosek untuk mendapatkan data valid dan akurat, bahkan tidak segan-segan mengganti camat atau perangkat desa yang tidak sanggup membantu menyukseskannya. "Pendataan awal menuju satu data itu tidak mungkin dikerjakan sendirian, sehingga kami mendukung kesuksesan pendataan itu dengan cara mengantarkan petugas ke lapangan. Pastikan semua ikut terdata, jangan sampai ada yang terlewat," katanya. Dia mengharapkan pendataan itu juga menjadi satu upaya untuk memperbarui data penerima bantuan karena saat ini masih ada data yang tumpang tindih. "Mereka yang mampu tapi masih dapat bantuan, namun ada warga tidak mampu justru sama sekali tidak dapat bantuan, sehingga kami terus berjuang untuk melakukan verifikasi data agar didapatkan data yang valid," tuturnya. Ia menjelaskan keterlibatan RT dan RW dalam melakukan pendataan penting karena yang bersangkutan tahu kondisi warganya masing-masing. Berita Terkait Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pusat Statistk (BPS) Jember, Jawa Timur melibatkan 3.967 petugas dalam Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022 yang berlangsung pada 15 Oktober hingga 14 November 2022. Regsosek merupakan pendataan seluruh penduduk Indonesia mencakup profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang sangat beragam, mulai dari kondisi demografi, perumahan, keadaan disabilitas, kepemilikan aset, hingga informasi geospasial. "Kami mengajak Pemerintah Jember untuk berkolaborasi," kata Kepala BPS Jember Tri Erwandi dalam sambutan Rapat Koordinasi Regsosek yang digelar di salah satu hotel di Kabupaten Jember, Selasa. Menurut dia, urgensi pelaksanaan regsosek yakni masih terbatasnya data sosial ekonomi mencakup semua penduduk untuk penentuan target program pembangunan, kemudian belum terlaksananya kontrol standar kualitas dan ketepatan waktu pemutakhiran, serta data target program masih sektoral. "Tujuan pelaksanaan regsosek yakni menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik," tuturnya. Ia menjelaskan hasil pendataan akan digunakan sebagai pendukung sejumlah program, salah satunya terkait dengan bantuan sosial, sehingga BPS berharap ada bantuan dari bupati, kepala dinas, camat, bahkan bantuan dari yang paling bawah mulai kades, lurah, RW, bahkan RT untuk menyukseskan pendataan regsosek itu. Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mendukung program regsosek untuk mendapatkan data valid dan akurat, bahkan tidak segan-segan mengganti camat atau perangkat desa yang tidak sanggup membantu menyukseskannya. + + + "Pendataan awal menuju satu data itu tidak mungkin dikerjakan sendirian, sehingga kami mendukung kesuksesan pendataan itu dengan cara mengantarkan petugas ke lapangan. Pastikan semua ikut terdata, jangan sampai ada yang terlewat," katanya. Dia mengharapkan pendataan itu juga menjadi satu upaya untuk memperbarui data penerima bantuan karena saat ini masih ada data yang tumpang tindih. "Mereka yang mampu tapi masih dapat bantuan, namun ada warga tidak mampu justru sama sekali tidak dapat bantuan, sehingga kami terus berjuang untuk melakukan verifikasi data agar didapatkan data yang valid," tuturnya. Ia menjelaskan keterlibatan RT dan RW dalam melakukan pendataan penting karena yang bersangkutan tahu kondisi warganya masing-masing. + + + + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_678189_jember-bentuk-satuan-tugas-penurunan-stunting-dan-kemiskinan.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_678189_jember-bentuk-satuan-tugas-penurunan-stunting-dan-kemiskinan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bdcd141a6312e851f03ede1dd358335f3af11e6a --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_678189_jember-bentuk-satuan-tugas-penurunan-stunting-dan-kemiskinan.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/678189/jember-bentuk-satuan-tugas-penurunan-stunting-dan-kemiskinan +title: "Jember bentuk satuan tugas penurunan stunting dan kemiskinan - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:04:07 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Jember bentuk satuan tugas penurunan stunting dan kemiskinan - ANTARA News Jawa Timur + +Jember (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur membentuk satuan tugas penurunan stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta kemiskinan ekstrem yang mencakup perwakilan dari 16 organisasi perangkat daerah (OPD). "Jumlah personel satgas sebanyak 40 orang dari 16 OPD, yang akan bertugas sampai akhir tahun 2023," kata Bupati Jember Hendy Siswanto sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah daerah yang diterima di Jember, Selasa. Ia mengatakan bahwa tim ahli akan mengarahkan personel satuan tugas yang berkantor di Pendapa Wahyawibawagraha Jember tersebut dalam menjalankan upaya penurunan stunting, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta kemiskinan ekstrem. Menurut dia, tugas pertama satuan tugas yakni menyukseskan kegiatan Bulan Timbang dan Pemberian Vitamin A kepada anak balita yang ditargetkan rampung pada akhir Februari 2023. "Anda semua harus pahami yang dimaksud stunting itu apa, yang beresiko stunting itu apa, jadi itu harus ada tolok ukurnya. Praktik yang baik dalam mengukur bayi itu juga harus dipahami," katanya. Ia mengatakan bahwa data dari kegiatan penimbangan badan dan pengukuran pertumbuhan anak balita akan dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanganan stunting. "Dari program itu akan menghasilkan data terkini untuk kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan dan langkah selanjutnya dalam rangka pencegahan stunting, AKI-AKB, serta kemiskinan ekstrem," katanya "Saya nanti akan meminta laporan penurunan stunting yang disajikan dalam jumlah keseluruhan, bukan persentase lagi. Jumlah berapa balitanya, itu anggaran sekian dapat menurunkan berapa, lalu treatment act- nya seperti apa," ia menambahkan. Menurut data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi balita stunting di Kabupaten Jember mencapai 34,9 persen, tertinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menunjukkan prevalensi balita stunting yang pada 2021 tercatat 11,74 persen sudah menurun menjadi 7,37 persen pada 2022. Berita Terkait Jember (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur membentuk satuan tugas penurunan stunting, angka kematian ibu dan bayi, serta kemiskinan ekstrem yang mencakup perwakilan dari 16 organisasi perangkat daerah (OPD). "Jumlah personel satgas sebanyak 40 orang dari 16 OPD, yang akan bertugas sampai akhir tahun 2023," kata Bupati Jember Hendy Siswanto sebagaimana dikutip dalam siaran pers pemerintah daerah yang diterima di Jember, Selasa. Ia mengatakan bahwa tim ahli akan mengarahkan personel satuan tugas yang berkantor di Pendapa Wahyawibawagraha Jember tersebut dalam menjalankan upaya penurunan stunting, angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta kemiskinan ekstrem. Menurut dia, tugas pertama satuan tugas yakni menyukseskan kegiatan Bulan Timbang dan Pemberian Vitamin A kepada anak balita yang ditargetkan rampung pada akhir Februari 2023. "Anda semua harus pahami yang dimaksud stunting itu apa, yang beresiko stunting itu apa, jadi itu harus ada tolok ukurnya. Praktik yang baik dalam mengukur bayi itu juga harus dipahami," katanya. Ia mengatakan bahwa data dari kegiatan penimbangan badan dan pengukuran pertumbuhan anak balita akan dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan penanganan stunting. "Dari program itu akan menghasilkan data terkini untuk kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan kebijakan dan langkah selanjutnya dalam rangka pencegahan stunting, AKI-AKB, serta kemiskinan ekstrem," katanya + + + "Saya nanti akan meminta laporan penurunan stunting yang disajikan dalam jumlah keseluruhan, bukan persentase lagi. Jumlah berapa balitanya, itu anggaran sekian dapat menurunkan berapa, lalu treatment act- nya seperti apa," ia menambahkan. Menurut data hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, prevalensi balita stunting di Kabupaten Jember mencapai 34,9 persen, tertinggi di wilayah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember menunjukkan prevalensi balita stunting yang pada 2021 tercatat 11,74 persen sudah menurun menjadi 7,37 persen pada 2022. + + + + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_682377_emil-dardak-imbau-mahasiswa-jatim-jadi-garda-terdepan-jaga-ketahanan-ekonomi-jatim.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_682377_emil-dardak-imbau-mahasiswa-jatim-jadi-garda-terdepan-jaga-ketahanan-ekonomi-jatim.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..99253f776e5431241871a4f4cb8d1be1a709bc0f --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_682377_emil-dardak-imbau-mahasiswa-jatim-jadi-garda-terdepan-jaga-ketahanan-ekonomi-jatim.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/682377/emil-dardak-imbau-mahasiswa-jatim-jadi-garda-terdepan-jaga-ketahanan-ekonomi-jatim +title: "Emil Dardak imbau mahasiswa Jatim jadi garda terdepan jaga ketahanan ekonomi Jatim - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 09:04:11 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: true +--- + +# Emil Dardak imbau mahasiswa Jatim jadi garda terdepan jaga ketahanan ekonomi Jatim - ANTARA News Jawa Timur + +Pemprov Jatim (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengimbau kalangan mahasiswa di wilayahnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan ekonomi setempat. "Mahasiswa harus menjadi sumber daya manusia berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih baru dalam perekonomian Jatim," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Jumat. Orang nomor dua di Pemprov Jatim itu percaya bahwa mahasiswa bisa menjadi pihak netral, serta memberikan pemikiran baru seputar perekonomian, membuka usaha dan lapangan kerja baru usai keluar dari perguruan tinggi. "Di masa mereka lulus nanti maka keperluan lapangan kerja menjadi lebih banyak. Ini perlu dicari cara agar lapangan kerja baru dibuka tidak menggeser para pekerja-pekerja terdahulu," ucap dia. "Para calon sarjana harus bisa memberikan pemikiran baru terkait ekonomi," tambah mantan Bupati Trenggalek tersebut. Khusus kepada para mahasiswa asal fakultas ekonomi dan bisnis, diharapkan mempelajari serta mengamati perekonomian sehingga bisa menemukan langkah-langkah yang akan diambil. Emil Dardak juga berpesan agar bantalan sosial harus tetap diberikan sampai tahun 2023 sebagai upaya antisipasi atas perubahan ekonomi yang mungkin terjadi dan memastikan warga berada di garis kemiskinan dapat terlindungi. Di sisi lain, ia juga memberi saran agar Jatim tidak terjebak dalam middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah. Menurut dia, Kondisi ini dapat dijelaskan semua upaya sudah dilakukan dan angka pertumbuhan ekonomi sudah maksimal sehingga tidak ada pertumbuhan lagi. "Jawa Timur sudah mencapai titik middle income trap . Kita ini istimewa karena sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya terjangkau. Tapi tak cukup di situ dan harus mencari keunggulan baru. Itulah tantangan kita bersama," tuturnya. Sementara itu, Wagub yang juga politikus tersebut menegaskan bahwa fokus warga Jatim harus bergeser dari upah murah ke produktivitas. Berita Terkait Pemprov Jatim (ANTARA) - Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengimbau kalangan mahasiswa di wilayahnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ketahanan ekonomi setempat. "Mahasiswa harus menjadi sumber daya manusia berkualitas yang nantinya dapat memberikan sumbangsih baru dalam perekonomian Jatim," ujarnya dalam keterangan tertulis diterima di Surabaya, Jumat. Orang nomor dua di Pemprov Jatim itu percaya bahwa mahasiswa bisa menjadi pihak netral, serta memberikan pemikiran baru seputar perekonomian, membuka usaha dan lapangan kerja baru usai keluar dari perguruan tinggi. "Di masa mereka lulus nanti maka keperluan lapangan kerja menjadi lebih banyak. Ini perlu dicari cara agar lapangan kerja baru dibuka tidak menggeser para pekerja-pekerja terdahulu," ucap dia. "Para calon sarjana harus bisa memberikan pemikiran baru terkait ekonomi," tambah mantan Bupati Trenggalek tersebut. Khusus kepada para mahasiswa asal fakultas ekonomi dan bisnis, diharapkan mempelajari serta mengamati perekonomian sehingga bisa menemukan langkah-langkah yang akan diambil. Emil Dardak juga berpesan agar bantalan sosial harus tetap diberikan sampai tahun 2023 sebagai upaya antisipasi atas perubahan ekonomi yang mungkin terjadi dan memastikan warga berada di garis kemiskinan dapat terlindungi. + + + Di sisi lain, ia juga memberi saran agar Jatim tidak terjebak dalam middle income trap atau jebakan pendapatan kelas menengah. Menurut dia, Kondisi ini dapat dijelaskan semua upaya sudah dilakukan dan angka pertumbuhan ekonomi sudah maksimal sehingga tidak ada pertumbuhan lagi. "Jawa Timur sudah mencapai titik middle income trap . Kita ini istimewa karena sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya terjangkau. Tapi tak cukup di situ dan harus mencari keunggulan baru. Itulah tantangan kita bersama," tuturnya. Sementara itu, Wagub yang juga politikus tersebut menegaskan bahwa fokus warga Jatim harus bergeser dari upah murah ke produktivitas. + + + + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_685242_pemkot-madiun-salurkan-bltd-untuk-2800-kpm.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_685242_pemkot-madiun-salurkan-bltd-untuk-2800-kpm.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f6ebd0c56e7db2304011b04750d02fe45c028f52 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_685242_pemkot-madiun-salurkan-bltd-untuk-2800-kpm.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/685242/pemkot-madiun-salurkan-bltd-untuk-2800-kpm +title: "Pemkot Madiun salurkan BLTD untuk 2.800 KPM - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:21 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Pemkot Madiun salurkan BLTD untuk 2.800 KPM - ANTARA News Jawa Timur + +Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menyalurkan bantuan langsung tunai daerah (BLTD) tahun 2023 kepada 2.800 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah setempat yang menjadi sasaran. Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun Rita Susanti mengatakan pencairan BLTD reguler tersebut untuk periode Januari-Maret. Setiap KPM mendapatkan Rp200 ribu sebulan, dengan demikian mereka langsung mendapatkan Rp600 ribu. "Ini BLTD reguler. Jadi sudah dianggarkan setiap tahunnya di APBD setempat," kata Rita Susanti di Madiun, Selasa. Adapun, pencairan dimulai sejak Senin (6/3) kemarin. Pihaknya memfokuskan pencairan di tiga tempat. Seperti pencairan untuk wilayah Kecamatan Manguharjo yang berlangsung di kantor UPTD Dinsos PPPA di Jalan Srindit. Sementara untuk wilayah Kecamatan Taman berlangsung di kantor Kelurahan Josenan dan wilayah Kecamatan Kartoharjo berlangsung di kantor Kelurahan Oro-Oro Ombo. Rita menyebut pencairan dijadwalkan sampai, Rabu (8/3). "Kalau yang belum bisa mengambil di hari yang sudah dijadwalkan tidak perlu khawatir. Bansos tetap ada dan tidak hangus. Mekanismenya kita sampaikan lagi," ujarnya. Rita menambahkan jumlah KPM tahun ini yang menjadi sasaran menurun. Yakni, sebanyak 2.800 penerima. Sedangkan, di tahun 2022 sebelumnya ada 2.892 penerima. Perubahan jumlah penerima sasaran itu mengacu Kepmensos Nomor 262 tahun 2022 tentang Kriteria fakir miskin. Selain itu juga mengacu Kepmensos Nomor 150 tahun 2022 tentang tata cara usulan data serta verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya, jumlah KPM selalu bergerak. "Jadi faktor penyebab perubahan jumlah KPM ada banyak. Salah satunya, keputusan Menteri Sosial. Pada prinsipnya, semua yang masuk di DTKS sudah mendapatkan bantuan,’’ ujarnya. " katanya. Adapun, bantuan sosial ada yang dari pemerintah pusat dan ada yang dari daerah. Untuk BLTD bersumber dari APBD Pemkot Madiun. Selain itu, bantuan daerah yang bersifat reguler ada juga bansos air bersih. Namun, ada juga yang bersifat isidentil seperti bantuan sosial BBM 2022 lalu. Ada juga bantuan sosial untuk lansia "ngebrok". Sementara bansos yang bersumber dari pusat ada bantuan BPNT dan PKH. Rita menyebut penerima sudah dilakukan verifikasi dan validasi agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. "Aturannya memang tidak boleh dobel. Waktu pencairannya juga berbeda. Jadi kalau yang ini belum dapat, kemungkinan terdaftar pada jenis bantuan lain yang memang belum proses pencairan," tuturnya. Berita Terkait Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menyalurkan bantuan langsung tunai daerah (BLTD) tahun 2023 kepada 2.800 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah setempat yang menjadi sasaran. Kepala Bidang Sosial, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun Rita Susanti mengatakan pencairan BLTD reguler tersebut untuk periode Januari-Maret. Setiap KPM mendapatkan Rp200 ribu sebulan, dengan demikian mereka langsung mendapatkan Rp600 ribu. "Ini BLTD reguler. Jadi sudah dianggarkan setiap tahunnya di APBD setempat," kata Rita Susanti di Madiun, Selasa. Adapun, pencairan dimulai sejak Senin (6/3) kemarin. Pihaknya memfokuskan pencairan di tiga tempat. Seperti pencairan untuk wilayah Kecamatan Manguharjo yang berlangsung di kantor UPTD Dinsos PPPA di Jalan Srindit. Sementara untuk wilayah Kecamatan Taman berlangsung di kantor Kelurahan Josenan dan wilayah Kecamatan Kartoharjo berlangsung di kantor Kelurahan Oro-Oro Ombo. Rita menyebut pencairan dijadwalkan sampai, Rabu (8/3). "Kalau yang belum bisa mengambil di hari yang sudah dijadwalkan tidak perlu khawatir. Bansos tetap ada dan tidak hangus. Mekanismenya kita sampaikan lagi," ujarnya. Rita menambahkan jumlah KPM tahun ini yang menjadi sasaran menurun. Yakni, sebanyak 2.800 penerima. Sedangkan, di tahun 2022 sebelumnya ada 2.892 penerima. + + + Perubahan jumlah penerima sasaran itu mengacu Kepmensos Nomor 262 tahun 2022 tentang Kriteria fakir miskin. Selain itu juga mengacu Kepmensos Nomor 150 tahun 2022 tentang tata cara usulan data serta verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Artinya, jumlah KPM selalu bergerak. "Jadi faktor penyebab perubahan jumlah KPM ada banyak. Salah satunya, keputusan Menteri Sosial. Pada prinsipnya, semua yang masuk di DTKS sudah mendapatkan bantuan,’’ ujarnya. " katanya. Adapun, bantuan sosial ada yang dari pemerintah pusat dan ada yang dari daerah. Untuk BLTD bersumber dari APBD Pemkot Madiun. Selain itu, bantuan daerah yang bersifat reguler ada juga bansos air bersih. Namun, ada juga yang bersifat isidentil seperti bantuan sosial BBM 2022 lalu. Ada juga bantuan sosial untuk lansia "ngebrok". Sementara bansos yang bersumber dari pusat ada bantuan BPNT dan PKH. Rita menyebut penerima sudah dilakukan verifikasi dan validasi agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan. + + + "Aturannya memang tidak boleh dobel. Waktu pencairannya juga berbeda. Jadi kalau yang ini belum dapat, kemungkinan terdaftar pada jenis bantuan lain yang memang belum proses pencairan," tuturnya. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_737214_menekan-angka-stunting-melalui-kkn-tematik.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_737214_menekan-angka-stunting-melalui-kkn-tematik.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..05ce00913f45689d58ff4c6953f39f7b6b48b428 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_737214_menekan-angka-stunting-melalui-kkn-tematik.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/737214/menekan-angka-stunting-melalui-kkn-tematik +title: "Menekan angka stunting melalui KKN Tematik - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:28 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Menekan angka stunting melalui KKN Tematik - ANTARA News Jawa Timur + +Surabaya (ANTARA) - Perguruan tinggi punya peran penting dalam mengatasi permasalahan stunting atau "tengkes" yang bermakna kerdil (tidak dapat tumbuh menjadi besar). Sebab, di perguruan tinggi terdapat banyak intelektual dan pakar dari berbagai bidang ilmu yang bisa berkontribusi dalam menurunkan angka stunting. Stunting tidak hanya masalah gizi, tapi juga masalah air bersih, masalah akses pada bahan pangan yang berkualitas, pengelolaan keluarga, pernikahan dini, dan sebagainya. Sedangkan angka stunting di Indonesia sendiri masih sangat tinggi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6 persen. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4 persen. Walaupun menurun, angka tersebut masih tinggi, mengingat target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen dan standard WHO di bawah 20 persen. Angka stunting yang berhasil dideteksi saat ini merupakan modal penting yang perlu segera diintervensi agar kelak tidak mengganjal capaian Generasi Emas di 2045, di mana kelompok anak yang ada sekarang menjadi penentu bonus demografi di usianya yang sudah produktif. Pemerintah memperkirakan, dalam 22 tahun ke depan, sebanyak 70 persen populasi Indonesia berada di usia produktif pada rentang 15--64 tahun, sedangkan 30 persen sisanya memasuki kategori yang tidak produktif dengan usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial, seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Permasalahan stunting merupakan suatu hal yang kompleks. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dan gotong royong dari berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini, tak terkecuali perguruan tinggi. Dengan aspek persoalan yang sangat luas tersebut, pendekatan multidimensional atau lintas disiplin sangat perlu untuk dilakukan. Karena itu, peran para pakar maupun kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam tridarma perguruan tinggi memegang peranan penting. Sejauh ini, perguruan tinggi telah banyak berkontribusi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa dapat mengasah kemampuan dan mempraktikkan ilmunya secara langsung di tengah masyarakat. Dengan begitu mereka dapat ikut serta dalam mengakselerasi penurunan angka stunting di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga telah menjalankan program matching fund atau pendanaan pendamping antara kampus dan mitra. Dengan program tersebut perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan mitra yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti stunting, dengan pendanaan dari Ditjen Diktiristek. Pada 2021 sudah banyak perguruan tinggi yang memanfaatkan matching fund Kedaireka untuk program penurunan angka stunting dengan hasil yang cukup menjanjikan. Untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting di Indonesia itu, Kemendikbudristek melakukan penandatanganan kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Pelaksanaan kerja sama itu merupakan upaya tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting. Ruang lingkup dalam kerja sama itu di antaranya penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam mendukung program kependudukan, keluarga berencana, serta penurunan stunting. Selain itu, implementasinya mencakup tri darma perguruan tinggi di bidang program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan stunting. Kerja sama yang dilaksanakan untuk waktu lima tahun tersebut mampu menumbuhkan kolaborasi yang baik antara dosen dan mahasiswa dalam mengimplementasikan serta mencari solusi, terkait permasalahan percepatan penurunan stunting dalam skala nasional. Berdasarkan laporan BKKBN setidaknya sudah terdapat 321 perguruan tinggi yang turut melakukan kerja sama dengan perwakilan BKKBN tingkat provinsi. Pada kerja sama dalam percepatan penurunan stunting itu terdapat dua program inovasi yang digagas. Pertama, program Perguruan Tinggi Penting yang melibatkan perguruan tinggi sebagai partner dalam bersama mengurangi angka stunting. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah policy brief dan analisis situasi yang akan dijadikan rekomendasi pada saat audit stunting di kabupaten/kota. Kedua, program Mahasiswa Penting yang melibatkan langsung mahasiswa dalam percepatan penurunan stunting. Program itu diimplementasikan melalui tiga kanal yaitu MBKM, Kuliah kerja Nyata (KKN) tematik stunting, dan program pengabdian masyarakat lainnya. Melalui MBKM, ada tujuh bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu Program Kewirausahaan Peduli dan Intervensi Stunting (Perwira Penting), Asisten Mengajar Satuan Pendidikan Peduli dan Intervensi Stunting (Asmendik), Proyek Kemanusiaan Peduli dan Intervensi Stunting (Prokem Penting), Praktik Kerja/Magang Peduli dan Intervensi Stunting (Praker Penting). Kegiatan berikutnya, yakni Proyek Independen Peduli dan Intervensi Stunting (Proyeksi Penting), Membangun Desa Peduli dan Intervensi Stunting (Bangdes Penting), dan Riset Peduli Terpadu dan Intervensi Stunting (Rindu Penting). Program MBKM ini sudah berjalan setidaknya di empat provinsi, yakni Jawa Tengah, NTB, Riau, dan Aceh. KKN tematik Salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan KKN tematik stunting ada di Kota Surabaya, Jawa Timur. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi setempat, penanganan stunting menjadi maksimal. Belum lama ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Rektor Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih melepas 506 mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) UNAIR yang akan mengikuti KKN tematik stunting di Kota Pahlawan. Pelepasan tersebut digelar di Gedung ASEEC Kampus B Unair pada Kamis, 5 Oktober 2023. KKN kali ini, merupakan bagian dari program MBKM dan Belajar Komunitas Tematik Kampung Emas Madani 2.0 yang dilaksanakan mulai Oktober-Desember 2023. Para mahasiswa tersebut diterjunkan ke 153 kelurahan di Kota Surabaya. Kegiatan ini kan melibatkan berbagai disiplin ilmu dari fakultas dan perguruan tinggi yang bergabung di dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Stunting di Jawa Timur. Para mahasiswa akan menjalankan berbagai program di lapangan, antara lain adalah intervensi Gemerlap Pasca Salin (Gerakan Merencanakan KB pasca Persalinan) untuk meningkatkan cakupan KB, dengan menyasar ibu hamil, Laduni (Layanan Terpadu pra Nikah) yang bertujuan menurunkan kasus anemia, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) atau stunting sejak lahir dengan sasaran calon pengantin (catin). Intervensi lain berupa Pandawa Lima (Pencegahan Pernikahan Dini Lewat Alim Ulama) atau mencegah terjadinya pernikahan dini. Selain itu juga ada program edukasi minat belajar ke jenjang perguruan tinggi untuk remaja santri dan santriwati, serta masih banyak intervensi lainnya. Pada kegiatan itu, mahasiswa juga diingatkan bahwa masalah stunting bukan hanya sekadar soal makanan bergizi, akan tetapi ada banyak banyak hal lain yang mempengaruhi itu seperti halnya gaya hidup hingga perilaku masyarakat. Meskipun stunting teratasi, namun gaya hidupnya yang tidak sehat juga bisa menimbulkan obesitas. Tentu itu juga menjadi masalah baru, sehingga perilaku masyarakat juga harus diberi edukasi sebaik-baiknya oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Perguruan Tinggi (PT) melakukan pencegahan dan penanganan stunting terpadu melalui upaya konvergensi, intervensi gizi sensitif, dan spesifik. Para mahasiswa FK Unair tidak hanya berupaya melakukan penurunan dan pencegahan stunting, akan tetapi juga melakukan program pengabdian masyarakat lainnya mulai dari edukasi soal pernikahan dini hingga pencegahan kematian ibu dan anak. Maka dari itu diharapkan bisa mengedukasi soal pentingnya sekolah atau kuliah. Seperti diketahui, di tahun 2021 prevalensi stunting di Kota Surabaya mencapai 28,9 persen (6.722 kasus), kemudian menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,8 persen (923 kasus). Tak hanya berhenti di situ, jajaran Pemkot Surabaya bersama Forkopimda, perguruan tinggi, dan stakeholder terus berjibaku mengentaskan stunting. Akhirnya, pada akhir September 2023 lalu stunting di Kota Pahlawan terus menurun menjadi 529 kasus. Dengan adanya campur tangan dari perguruan tinggi, angka stunting di Kota Pahlawan terendah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kota tidak pernah sendiri. Para mahasiswa yang digerakkan itu diharapkan dapat mewujudkan Surabaya zero stunting sekaligus bisa berkontribusi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju Generasi Emas di tahun 2045. Dengan demikian, tujuan negara untuk mengentas kemiskinan, pengangguran, stunting, mengurangi kematian ibu dan anak, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan meningkatkan ekonomi akan terwujud. Maka dengan adanya kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi melalui mahasiswa itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat, khususnya stunting. Berita Terkait Surabaya (ANTARA) - Perguruan tinggi punya peran penting dalam mengatasi permasalahan stunting atau "tengkes" yang bermakna kerdil (tidak dapat tumbuh menjadi besar). Sebab, di perguruan tinggi terdapat banyak intelektual dan pakar dari berbagai bidang ilmu yang bisa berkontribusi dalam menurunkan angka stunting. Stunting tidak hanya masalah gizi, tapi juga masalah air bersih, masalah akses pada bahan pangan yang berkualitas, pengelolaan keluarga, pernikahan dini, dan sebagainya. Sedangkan angka stunting di Indonesia sendiri masih sangat tinggi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Nasional (SSGI) tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia di angka 21,6 persen. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 24,4 persen. Walaupun menurun, angka tersebut masih tinggi, mengingat target prevalensi stunting di tahun 2024 sebesar 14 persen dan standard WHO di bawah 20 persen. Angka stunting yang berhasil dideteksi saat ini merupakan modal penting yang perlu segera diintervensi agar kelak tidak mengganjal capaian Generasi Emas di 2045, di mana kelompok anak yang ada sekarang menjadi penentu bonus demografi di usianya yang sudah produktif. Pemerintah memperkirakan, dalam 22 tahun ke depan, sebanyak 70 persen populasi Indonesia berada di usia produktif pada rentang 15--64 tahun, sedangkan 30 persen sisanya memasuki kategori yang tidak produktif dengan usia di bawah 14 tahun dan di atas 65 tahun. Jika bonus demografi ini tidak dimanfaatkan dengan baik, akan membawa dampak buruk, terutama masalah sosial, seperti kemiskinan, kesehatan yang rendah, pengangguran, dan tingkat kriminalitas yang tinggi. Permasalahan stunting merupakan suatu hal yang kompleks. Karena itu, dibutuhkan kerja sama dan gotong royong dari berbagai pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini, tak terkecuali perguruan tinggi. + + + Dengan aspek persoalan yang sangat luas tersebut, pendekatan multidimensional atau lintas disiplin sangat perlu untuk dilakukan. Karena itu, peran para pakar maupun kegiatan-kegiatan mahasiswa dalam tridarma perguruan tinggi memegang peranan penting. Sejauh ini, perguruan tinggi telah banyak berkontribusi untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), mahasiswa dapat mengasah kemampuan dan mempraktikkan ilmunya secara langsung di tengah masyarakat. Dengan begitu mereka dapat ikut serta dalam mengakselerasi penurunan angka stunting di Indonesia. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) juga telah menjalankan program matching fund atau pendanaan pendamping antara kampus dan mitra. Dengan program tersebut perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan mitra yang ada untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti stunting, dengan pendanaan dari Ditjen Diktiristek. Pada 2021 sudah banyak perguruan tinggi yang memanfaatkan matching fund Kedaireka untuk program penurunan angka stunting dengan hasil yang cukup menjanjikan. + + + Untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting di Indonesia itu, Kemendikbudristek melakukan penandatanganan kerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Pelaksanaan kerja sama itu merupakan upaya tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting. Ruang lingkup dalam kerja sama itu di antaranya penyelenggaraan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dalam mendukung program kependudukan, keluarga berencana, serta penurunan stunting. Selain itu, implementasinya mencakup tri darma perguruan tinggi di bidang program pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana dan stunting. Kerja sama yang dilaksanakan untuk waktu lima tahun tersebut mampu menumbuhkan kolaborasi yang baik antara dosen dan mahasiswa dalam mengimplementasikan serta mencari solusi, terkait permasalahan percepatan penurunan stunting dalam skala nasional. Berdasarkan laporan BKKBN setidaknya sudah terdapat 321 perguruan tinggi yang turut melakukan kerja sama dengan perwakilan BKKBN tingkat provinsi. Pada kerja sama dalam percepatan penurunan stunting itu terdapat dua program inovasi yang digagas. Pertama, program Perguruan Tinggi Penting yang melibatkan perguruan tinggi sebagai partner dalam bersama mengurangi angka stunting. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah policy brief dan analisis situasi yang akan dijadikan rekomendasi pada saat audit stunting di kabupaten/kota. Kedua, program Mahasiswa Penting yang melibatkan langsung mahasiswa dalam percepatan penurunan stunting. Program itu diimplementasikan melalui tiga kanal yaitu MBKM, Kuliah kerja Nyata (KKN) tematik stunting, dan program pengabdian masyarakat lainnya. Melalui MBKM, ada tujuh bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu Program Kewirausahaan Peduli dan Intervensi Stunting (Perwira Penting), Asisten Mengajar Satuan Pendidikan Peduli dan Intervensi Stunting (Asmendik), Proyek Kemanusiaan Peduli dan Intervensi Stunting (Prokem Penting), Praktik Kerja/Magang Peduli dan Intervensi Stunting (Praker Penting). Kegiatan berikutnya, yakni Proyek Independen Peduli dan Intervensi Stunting (Proyeksi Penting), Membangun Desa Peduli dan Intervensi Stunting (Bangdes Penting), dan Riset Peduli Terpadu dan Intervensi Stunting (Rindu Penting). Program MBKM ini sudah berjalan setidaknya di empat provinsi, yakni Jawa Tengah, NTB, Riau, dan Aceh. KKN tematik Salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan KKN tematik stunting ada di Kota Surabaya, Jawa Timur. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi setempat, penanganan stunting menjadi maksimal. Belum lama ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Rektor Universitas Airlangga (Unair) Mohammad Nasih melepas 506 mahasiswa Fakultas Kedokteran (FK) UNAIR yang akan mengikuti KKN tematik stunting di Kota Pahlawan. Pelepasan tersebut digelar di Gedung ASEEC Kampus B Unair pada Kamis, 5 Oktober 2023. KKN kali ini, merupakan bagian dari program MBKM dan Belajar Komunitas Tematik Kampung Emas Madani 2.0 yang dilaksanakan mulai Oktober-Desember 2023. Para mahasiswa tersebut diterjunkan ke 153 kelurahan di Kota Surabaya. Kegiatan ini kan melibatkan berbagai disiplin ilmu dari fakultas dan perguruan tinggi yang bergabung di dalam Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Stunting di Jawa Timur. Para mahasiswa akan menjalankan berbagai program di lapangan, antara lain adalah intervensi Gemerlap Pasca Salin (Gerakan Merencanakan KB pasca Persalinan) untuk meningkatkan cakupan KB, dengan menyasar ibu hamil, Laduni (Layanan Terpadu pra Nikah) yang bertujuan menurunkan kasus anemia, Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) atau stunting sejak lahir dengan sasaran calon pengantin (catin). Intervensi lain berupa Pandawa Lima (Pencegahan Pernikahan Dini Lewat Alim Ulama) atau mencegah terjadinya pernikahan dini. Selain itu juga ada program edukasi minat belajar ke jenjang perguruan tinggi untuk remaja santri dan santriwati, serta masih banyak intervensi lainnya. Pada kegiatan itu, mahasiswa juga diingatkan bahwa masalah stunting bukan hanya sekadar soal makanan bergizi, akan tetapi ada banyak banyak hal lain yang mempengaruhi itu seperti halnya gaya hidup hingga perilaku masyarakat. Meskipun stunting teratasi, namun gaya hidupnya yang tidak sehat juga bisa menimbulkan obesitas. Tentu itu juga menjadi masalah baru, sehingga perilaku masyarakat juga harus diberi edukasi sebaik-baiknya oleh mahasiswa. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Perguruan Tinggi (PT) melakukan pencegahan dan penanganan stunting terpadu melalui upaya konvergensi, intervensi gizi sensitif, dan spesifik. Para mahasiswa FK Unair tidak hanya berupaya melakukan penurunan dan pencegahan stunting, akan tetapi juga melakukan program pengabdian masyarakat lainnya mulai dari edukasi soal pernikahan dini hingga pencegahan kematian ibu dan anak. Maka dari itu diharapkan bisa mengedukasi soal pentingnya sekolah atau kuliah. Seperti diketahui, di tahun 2021 prevalensi stunting di Kota Surabaya mencapai 28,9 persen (6.722 kasus), kemudian menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi 4,8 persen (923 kasus). Tak hanya berhenti di situ, jajaran Pemkot Surabaya bersama Forkopimda, perguruan tinggi, dan stakeholder terus berjibaku mengentaskan stunting. Akhirnya, pada akhir September 2023 lalu stunting di Kota Pahlawan terus menurun menjadi 529 kasus. Dengan adanya campur tangan dari perguruan tinggi, angka stunting di Kota Pahlawan terendah di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa pemerintah kota tidak pernah sendiri. Para mahasiswa yang digerakkan itu diharapkan dapat mewujudkan Surabaya zero stunting sekaligus bisa berkontribusi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju Generasi Emas di tahun 2045. Dengan demikian, tujuan negara untuk mengentas kemiskinan, pengangguran, stunting, mengurangi kematian ibu dan anak, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan meningkatkan ekonomi akan terwujud. Maka dengan adanya kolaborasi pemerintah dengan perguruan tinggi melalui mahasiswa itu diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat, khususnya stunting. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_775485_pengasuh-ponpes-al-ubaidah-ramadhan-jadi-penguat-kepedulian-sosial.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_775485_pengasuh-ponpes-al-ubaidah-ramadhan-jadi-penguat-kepedulian-sosial.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dfef1ac2d6647c599a194ec2d63d935c132d5dd5 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_775485_pengasuh-ponpes-al-ubaidah-ramadhan-jadi-penguat-kepedulian-sosial.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/775485/pengasuh-ponpes-al-ubaidah-ramadhan-jadi-penguat-kepedulian-sosial +title: "Pengasuh Ponpes Al Ubaidah- Ramadhan jadi penguat kepedulian sosial - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:50:06 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: true +--- + +# Pengasuh Ponpes Al Ubaidah: Ramadhan jadi penguat kepedulian sosial - ANTARA News Jawa Timur + +Nganjuk (ANTARA) - Pengasuh Pondok Pesantren Al Ubaidah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Habib Ubaidillah Al Hasany, mengungkapkan bahwa Ramadhan menjadi penguat kepedulian sosial, sehingga lebih peduli dengan sekitarnya sekaligus momentum untuk bersatu kembali pascakegiatan Pemilu 2024. "Setelah pemilu selesai tidak ada lagi Indonesia 01, Indonesia 02, Indonesia 03. Tapi semua satu, berkomitmen Indonesia yang satu," katanya dalam rilis yang diterima, Jumat. Pesantren Al Ubaidah, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, menggelar Safari Ramadhan 2024 dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), pada Kamis (21/3) malam. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi para pejabat pemerintah di Nganjuk dengan para tokoh agama dan masyarakat. Habib Ubaidillah Al Hasany juga memberikan bantuan sosial kepada 350 kaum dhuafa dan anak yatim piatu. Baca juga: Pemkab Trenggalek dukung polisi usut dugaan pencabulan santri Menurut dia, membantu fakir miskin dan yatim piatu di sekitar Ponpes Al Ubaidah, Nganjuk, merupakan tradisi tahunan, yang dilaksanakan pendiri pondok pesantren tersebut, K.H. Nurhasan Ubaidah. "Kami melanjutkan tradisi yang baik ini, dengan setiap tahun memberikan bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Sebagaimana K.H. Nurhasan dahulu gemar membantu warga di sekitar pondok pesantrennya," kata Habib Ubaid. Menurut dia, kewajiban mereka yang mampu dan berkemampuan adalah membantu kaum dhuafa dan anak yatim piatu. "Ini merupakan tanggung jawab yang akan dipertanyakan di akhirat nanti. Untuk itu, kami menunaikan kewajiban kami sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan kesetiakawanan sosial sebagai sesama umat Islam," ujar dia. Ia menekankan menahan lapar merupakan ujian yang berat, apalagi menanggung beban akibat bencana. "Saat menjalankan puasa, masih ditimpa musibah dan gagal panen tentu sangat berat. Ini menjadi pelajaran kehidupan. Maka orang yang keberatan masalah makan dan musibah adalah tanggung jawab kita semua," kata dia. Sementara itu, Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres) Nganjuk Kompol Subiyantana yang hadir dalam acara tersebut mengatakan di Ramadhan ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk kondusif. "Warga dengan aman dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan. Warga antusias melaksanakan ibadah," ujarnya. Ia juga mengingatkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tingkat arus lalu lintas menjadi lebih padat. Ia meminta masyarakat yang berkendara berhati-hati. Untuk menekan fatalitas kecelakaan, bagi pengendara sepeda motor harus mengenakan helm. "Sementara mereka yang menggunakan kendaraan beroda empat, agar tidak main ponsel saat mengemudi, apalagi berkendara sambil mabuk. Ini sangat meningkatkan risiko kecelakaan," kata dia. Kegiatan Safari Ramadhan 2024 tersebut juga dilakukan pemberian apresiasi terhadap 21 atlet Perguruan Silat Nasional (Persinas) ASAD, yakni yayasan perguruan silat nasional di Ponpes Al Ubaidah, Nganjuk, yang mengikuti Kejuaraan Nasional Raja Brawijaya Open V 2024 dan Kejuaraan Lumajang Campionship 1 memperebutkan piala Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Berita Terkait Nganjuk (ANTARA) - Pengasuh Pondok Pesantren Al Ubaidah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Habib Ubaidillah Al Hasany, mengungkapkan bahwa Ramadhan menjadi penguat kepedulian sosial, sehingga lebih peduli dengan sekitarnya sekaligus momentum untuk bersatu kembali pascakegiatan Pemilu 2024. "Setelah pemilu selesai tidak ada lagi Indonesia 01, Indonesia 02, Indonesia 03. Tapi semua satu, berkomitmen Indonesia yang satu," katanya dalam rilis yang diterima, Jumat. Pesantren Al Ubaidah, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, menggelar Safari Ramadhan 2024 dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), pada Kamis (21/3) malam. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi para pejabat pemerintah di Nganjuk dengan para tokoh agama dan masyarakat. Habib Ubaidillah Al Hasany juga memberikan bantuan sosial kepada 350 kaum dhuafa dan anak yatim piatu. Baca juga: Pemkab Trenggalek dukung polisi usut dugaan pencabulan santri Menurut dia, membantu fakir miskin dan yatim piatu di sekitar Ponpes Al Ubaidah, Nganjuk, merupakan tradisi tahunan, yang dilaksanakan pendiri pondok pesantren tersebut, K.H. Nurhasan Ubaidah. "Kami melanjutkan tradisi yang baik ini, dengan setiap tahun memberikan bantuan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Sebagaimana K.H. Nurhasan dahulu gemar membantu warga di sekitar pondok pesantrennya," kata Habib Ubaid. + + + Menurut dia, kewajiban mereka yang mampu dan berkemampuan adalah membantu kaum dhuafa dan anak yatim piatu. "Ini merupakan tanggung jawab yang akan dipertanyakan di akhirat nanti. Untuk itu, kami menunaikan kewajiban kami sekaligus sebagai bentuk kepedulian dan kesetiakawanan sosial sebagai sesama umat Islam," ujar dia. Ia menekankan menahan lapar merupakan ujian yang berat, apalagi menanggung beban akibat bencana. "Saat menjalankan puasa, masih ditimpa musibah dan gagal panen tentu sangat berat. Ini menjadi pelajaran kehidupan. Maka orang yang keberatan masalah makan dan musibah adalah tanggung jawab kita semua," kata dia. + + + Sementara itu, Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres) Nganjuk Kompol Subiyantana yang hadir dalam acara tersebut mengatakan di Ramadhan ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Nganjuk kondusif. "Warga dengan aman dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadhan. Warga antusias melaksanakan ibadah," ujarnya. Ia juga mengingatkan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tingkat arus lalu lintas menjadi lebih padat. Ia meminta masyarakat yang berkendara berhati-hati. Untuk menekan fatalitas kecelakaan, bagi pengendara sepeda motor harus mengenakan helm. "Sementara mereka yang menggunakan kendaraan beroda empat, agar tidak main ponsel saat mengemudi, apalagi berkendara sambil mabuk. Ini sangat meningkatkan risiko kecelakaan," kata dia. Kegiatan Safari Ramadhan 2024 tersebut juga dilakukan pemberian apresiasi terhadap 21 atlet Perguruan Silat Nasional (Persinas) ASAD, yakni yayasan perguruan silat nasional di Ponpes Al Ubaidah, Nganjuk, yang mengikuti Kejuaraan Nasional Raja Brawijaya Open V 2024 dan Kejuaraan Lumajang Campionship 1 memperebutkan piala Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_801654_festival-wisata-desa-jatim-2024-di-lumajang-dorong-ekonomi-kreatif.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_801654_festival-wisata-desa-jatim-2024-di-lumajang-dorong-ekonomi-kreatif.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9333b3929dd07df897ca189bc1bb65819fc01f77 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_801654_festival-wisata-desa-jatim-2024-di-lumajang-dorong-ekonomi-kreatif.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/801654/festival-wisata-desa-jatim-2024-di-lumajang-dorong-ekonomi-kreatif +title: "Festival Wisata Desa Jatim 2024 di Lumajang dorong ekonomi kreatif - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:28 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: true +--- + +# Festival Wisata Desa Jatim 2024 di Lumajang dorong ekonomi kreatif - ANTARA News Jawa Timur + +Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Festival Wisata Desa Jawa Timur 2024 yang dibuka di objek wisata Tumpak Selo, Desa Petahunan, Kabupaten Lumajang diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa wisata di provinsi setempat. "Festival itu dilaksanakan dengan tujuan untuk membangkitkan sektor pariwisata desa serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa wisata di Jawa Timur," kata Direktur Akademi Desa Wisata Dwi Ariady Kusuma dalam sambutannya membuka Festival Wisata Desa di Lumajang, Selasa. Dwi juga menjelaskan secara detail tujuan utama Festival Wisata Desa dan peran Akademi Desa Wisata dalam memperkuat kapasitas dan kompetensi para pelaku desa wisata. Tujuan utama festival tersebut untuk memajukan desa wisata dengan pendekatan ekonomi kreatif, salah satu agendanya adalah Akademi Desa Wisata yang berperan penting dalam memperkuat kapasitas dan kompetensi para pelaku desa wisata, terutama dalam meningkatkan pemasaran dan pengembangan inovasi produk wisatanya. Kehadiran Festival Wisata desa di Desa Petahunan, Kecamatan Sumbersuko yang digelar selama dua hari pada 16-17 Juli 2024 diharapkan mampu menjadi inspirasi desa lain dalam menggerakkan ekonomi desa. "Kami berharap kegiatan itu dapat menginspirasi lebih banyak desa untuk berinovasi dan memanfaatkan potensi lokal mereka secara maksimal sebagai penggerak ekonomi desa," ucap Dwi yang juga Founder KIP Foundation. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Yuli Harismawati menyampaikan rasa terima kasih kepada KIP Foundation dan Sampoerna untuk Indonesia yang telah memilih Kabupaten Lumajang sebagai lokasi Festival Wisata Desa tahun 2024. "Kami berharap kegiatan itu dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan dan meningkatkan sektor pariwisata di Lumajang," tuturnya. Ia berharap ke depan dengan hadirnya kegiatan festival itu memberikan dampak bagi pariwisata Lumajang dapat terus berkembang dan menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Festival itu merupakan bagian dari program pengembangan desa wisata yang bekerja sama dengan Sampoerna untuk Indonesia dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperbanyak atraksi dan kegiatan menarik, serta menampilkan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan daya saing desa wisata di Jatim. Berita Terkait Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Festival Wisata Desa Jawa Timur 2024 yang dibuka di objek wisata Tumpak Selo, Desa Petahunan, Kabupaten Lumajang diharapkan dapat mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa wisata di provinsi setempat. "Festival itu dilaksanakan dengan tujuan untuk membangkitkan sektor pariwisata desa serta mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa wisata di Jawa Timur," kata Direktur Akademi Desa Wisata Dwi Ariady Kusuma dalam sambutannya membuka Festival Wisata Desa di Lumajang, Selasa. Dwi juga menjelaskan secara detail tujuan utama Festival Wisata Desa dan peran Akademi Desa Wisata dalam memperkuat kapasitas dan kompetensi para pelaku desa wisata. Tujuan utama festival tersebut untuk memajukan desa wisata dengan pendekatan ekonomi kreatif, salah satu agendanya adalah Akademi Desa Wisata yang berperan penting dalam memperkuat kapasitas dan kompetensi para pelaku desa wisata, terutama dalam meningkatkan pemasaran dan pengembangan inovasi produk wisatanya. Kehadiran Festival Wisata desa di Desa Petahunan, Kecamatan Sumbersuko yang digelar selama dua hari pada 16-17 Juli 2024 diharapkan mampu menjadi inspirasi desa lain dalam menggerakkan ekonomi desa. "Kami berharap kegiatan itu dapat menginspirasi lebih banyak desa untuk berinovasi dan memanfaatkan potensi lokal mereka secara maksimal sebagai penggerak ekonomi desa," ucap Dwi yang juga Founder KIP Foundation. Sementara Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Yuli Harismawati menyampaikan rasa terima kasih kepada KIP Foundation dan Sampoerna untuk Indonesia yang telah memilih Kabupaten Lumajang sebagai lokasi Festival Wisata Desa tahun 2024. + + + "Kami berharap kegiatan itu dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan dan meningkatkan sektor pariwisata di Lumajang," tuturnya. Ia berharap ke depan dengan hadirnya kegiatan festival itu memberikan dampak bagi pariwisata Lumajang dapat terus berkembang dan menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Festival itu merupakan bagian dari program pengembangan desa wisata yang bekerja sama dengan Sampoerna untuk Indonesia dan didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperbanyak atraksi dan kegiatan menarik, serta menampilkan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan daya saing desa wisata di Jatim. + + + + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_826395_pemkot-kediri-zakat-perkokoh-kesejahteraan-masyarakat.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_826395_pemkot-kediri-zakat-perkokoh-kesejahteraan-masyarakat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0050df537e5593a59b6ef32d7192cc5489bfe5b6 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_826395_pemkot-kediri-zakat-perkokoh-kesejahteraan-masyarakat.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/826395/pemkot-kediri-zakat-perkokoh-kesejahteraan-masyarakat +title: "Pemkot Kediri- Zakat perkokoh kesejahteraan masyarakat - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:55:18 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: true +--- + +# Pemkot Kediri: Zakat perkokoh kesejahteraan masyarakat - ANTARA News Jawa Timur + +Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri Jawa Timur mengungkapkan bahwa zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan dari unit pengumpul zakat (UPZ) merupakan bagian dari upaya memperkokoh kesejahteraan masyarakat, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit di Kediri Kamis, mengemukakan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) penting dilakukan. Hal itu juga merupakan bagian dari upaya besar dalam memperkokoh kesejahteraan sosial masyarakat. "Sebagai Sekda Pemkot Kediri, saya diamanatkan untuk memastikan sinergi antara Baznas dan Pemkot Kediri serta masyarakat dalam pengumpulan zakat agar berjalan secara optimal," katanya. Bagus menjelaskan, dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah Kota Kediri memiliki 226 UPZ yang meliputi dinas, kantor, badan, kelurahan, kecamatan, dan sekolah. Dari 226 UPZ tersebut, Baznas melaporkan data pengumpulan zakat, infak, dan sedekah per September 2024 telah mencapai Rp2.442.706.671 atau sebesar 78,3 persen dari target tahun 2024 yaitu Rp3.120.000.000. "Dengan potensi zakat, infak, dan sedekah yang besar ini, tentunya kami semua berharap pemanfaatannya dapat lebih dimaksimalkan, sehingga di dalam penyalurannya sebagai bagian dari upaya besar untuk memperkokoh kesejahteraan sosial di Kota Kediri," katanya. Lebih lanjut, Bagus mengungkapkan bahwa zakat, infak, dan sedekah bukan hanya ibadah personal tetapi juga merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. "Saya berharap pengumpulan zakat, infak, dan sedekah bisa terus berjalan secara optimal. Masing-masing OPD bisa melaksanakan pengumpulannya sesuai surat edaran wali Kota Kediri Nomor: 451/309/419.012/2022 tentang Optimalisasi Gerakan Zakat, Infak, dan Sedekah," katanya. Ia menambahkan, pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah ini merupakan solusi untuk mensejahterakan masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah. "Terima kasih dan apresiasi kepada Baznas Kota Kediri yang telah banyak memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi masyarakat yang masih belum tersentuh dalam program bantuan sosial masyarakat," katanya. Bagus juga berharap Baznas Kota Kediri ke depannya bisa turut berpartisipasi dalam mengentaskan isu nasional di Kota Kediri, yaitu stunting dan kemiskinan ekstrem. "Anak-anak merupakan masa depan bagi negara kita, kalau generasi mudanya stunting akan mempengaruhi kecerdasan sehingga Indonesia emas 2045 untuk bisa dicapai," katanya. Pihaknya juga mengimbau seluruh ASN di lingkup Pemkot Kediri, terutama yang belum mengeluarkan zakat, infak, atau sedekah agar hatinya bisa segera terketuk untuk mengeluarkan dan menyalurkannya di Baznas Kota Kediri. "Di dalam rejeki kita saat ini, ada hak orang lain. Itu harus disampaikan, supaya apa yang kita dan keluarga makan benar-benar bersih," katanya. Sementara itu, Ketua Baznas Kota Kediri Dawud Syamsuri mengungkapkan, setelah terbitnya SE Wali Kota Kediri tentang optimalisasi gerakan zakat, infaq, dan sedekah tersebut, penghimpunan yang diterima Baznas Kota Kediri mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, zakat, infak, dan sedekah di Baznas Kota Kediri berhasil menyentuh angka Rp1,21 miliar dan pada tahun 2023 ZIS Baznas Kota Kediri berhasil mengumpulkan Rp2,8 miliar. Sedangkan di tahun 2024 ini Baznas Kota Kediri menargetkan Rp3,12 miliar. "Per bulan September ini Baznas Kota Kediri telah mengumpulkan ZIS sebesar Rp2,44 miliar. Dalam kurun kurang lebih tiga bulan ini, kami optimistis target pengumpulan ZIS tahun 2024 sebesar Rp3,12 miliar bisa tercapai," katanya. Dawud juga mengatakan, Baznas Kota Kediri terus mengalami perkembangan yang signifikan serta manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. "Kami berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan akan ada lebih banyak lagi masyarakat kurang mampu yang terbantu," ujarnya. Berita Terkait Kediri (ANTARA) - Pemerintah Kota Kediri Jawa Timur mengungkapkan bahwa zakat, infak, dan sedekah yang dikumpulkan dari unit pengumpul zakat (UPZ) merupakan bagian dari upaya memperkokoh kesejahteraan masyarakat, yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit di Kediri Kamis, mengemukakan bahwa pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) penting dilakukan. Hal itu juga merupakan bagian dari upaya besar dalam memperkokoh kesejahteraan sosial masyarakat. "Sebagai Sekda Pemkot Kediri, saya diamanatkan untuk memastikan sinergi antara Baznas dan Pemkot Kediri serta masyarakat dalam pengumpulan zakat agar berjalan secara optimal," katanya. Bagus menjelaskan, dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah Kota Kediri memiliki 226 UPZ yang meliputi dinas, kantor, badan, kelurahan, kecamatan, dan sekolah. Dari 226 UPZ tersebut, Baznas melaporkan data pengumpulan zakat, infak, dan sedekah per September 2024 telah mencapai Rp2.442.706.671 atau sebesar 78,3 persen dari target tahun 2024 yaitu Rp3.120.000.000. "Dengan potensi zakat, infak, dan sedekah yang besar ini, tentunya kami semua berharap pemanfaatannya dapat lebih dimaksimalkan, sehingga di dalam penyalurannya sebagai bagian dari upaya besar untuk memperkokoh kesejahteraan sosial di Kota Kediri," katanya. Lebih lanjut, Bagus mengungkapkan bahwa zakat, infak, dan sedekah bukan hanya ibadah personal tetapi juga merupakan instrumen penting dalam pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. + + + "Saya berharap pengumpulan zakat, infak, dan sedekah bisa terus berjalan secara optimal. Masing-masing OPD bisa melaksanakan pengumpulannya sesuai surat edaran wali Kota Kediri Nomor: 451/309/419.012/2022 tentang Optimalisasi Gerakan Zakat, Infak, dan Sedekah," katanya. Ia menambahkan, pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah ini merupakan solusi untuk mensejahterakan masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pemerintah. "Terima kasih dan apresiasi kepada Baznas Kota Kediri yang telah banyak memberikan kontribusi nyata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi masyarakat yang masih belum tersentuh dalam program bantuan sosial masyarakat," katanya. Bagus juga berharap Baznas Kota Kediri ke depannya bisa turut berpartisipasi dalam mengentaskan isu nasional di Kota Kediri, yaitu stunting dan kemiskinan ekstrem. + + + "Anak-anak merupakan masa depan bagi negara kita, kalau generasi mudanya stunting akan mempengaruhi kecerdasan sehingga Indonesia emas 2045 untuk bisa dicapai," katanya. Pihaknya juga mengimbau seluruh ASN di lingkup Pemkot Kediri, terutama yang belum mengeluarkan zakat, infak, atau sedekah agar hatinya bisa segera terketuk untuk mengeluarkan dan menyalurkannya di Baznas Kota Kediri. "Di dalam rejeki kita saat ini, ada hak orang lain. Itu harus disampaikan, supaya apa yang kita dan keluarga makan benar-benar bersih," katanya. Sementara itu, Ketua Baznas Kota Kediri Dawud Syamsuri mengungkapkan, setelah terbitnya SE Wali Kota Kediri tentang optimalisasi gerakan zakat, infaq, dan sedekah tersebut, penghimpunan yang diterima Baznas Kota Kediri mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, zakat, infak, dan sedekah di Baznas Kota Kediri berhasil menyentuh angka Rp1,21 miliar dan pada tahun 2023 ZIS Baznas Kota Kediri berhasil mengumpulkan Rp2,8 miliar. Sedangkan di tahun 2024 ini Baznas Kota Kediri menargetkan Rp3,12 miliar. "Per bulan September ini Baznas Kota Kediri telah mengumpulkan ZIS sebesar Rp2,44 miliar. Dalam kurun kurang lebih tiga bulan ini, kami optimistis target pengumpulan ZIS tahun 2024 sebesar Rp3,12 miliar bisa tercapai," katanya. Dawud juga mengatakan, Baznas Kota Kediri terus mengalami perkembangan yang signifikan serta manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. "Kami berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut dan akan ada lebih banyak lagi masyarakat kurang mampu yang terbantu," ujarnya. + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_839697_komisi-ii-dprd-pamekasan-sidak-ketersediaan-pupuk-bersubsidi.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_839697_komisi-ii-dprd-pamekasan-sidak-ketersediaan-pupuk-bersubsidi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b670c80737f86324c8dad892045bae20db2ae8ac --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_839697_komisi-ii-dprd-pamekasan-sidak-ketersediaan-pupuk-bersubsidi.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/839697/komisi-ii-dprd-pamekasan-sidak-ketersediaan-pupuk-bersubsidi +title: "Komisi II DPRD Pamekasan sidak ketersediaan pupuk bersubsidi - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:57:41 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Komisi II DPRD Pamekasan sidak ketersediaan pupuk bersubsidi - ANTARA News Jawa Timur + +Madura Raya (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak) tentang ketersediaan pupuk bersubsidi, menjelang musim tanam 2024 ini. "Ini kami lakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kelangkaan pupuk, sebagaimana sering terjadi pada musim tanam sebelumnya," kata Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Salman Al Farisi di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa. Sidak ketersediaan stok pupuk bersubsidi dilakukan di salah satu gudang penyangga Petro Kimia di Desa Galis, Kecamatan Galis, Pamekasan, Selasa. Selain meninjau ketersediaan stok, komisi yang membidangi ekonomi dan pertanian ini juga melakukan pengecekan tentang sistem alur distribusi dari gudang ke kios. Hasilnya diketahui bahwa stok pupuk bersubsidi cukup hingga musim tanam selesai. Saat ini, kata Salman, Pemkab Pamekasan menerima tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 10 ribu ton untuk pupuk Urea, yakni dari sebelumnya 14 ribu ton menjadi 24 ribu ton. Demikian juga, dengan pupuk bersubsidi jenis lainnya, seperti Phonska. Untuk pupuk Phonska ada tambahan alokasi sebanyak 10 ribu ton dari sebelumnya 13 ribu menjadi 23 ribu ton. Untuk itu, Salman meminta agar para petani tidak khawatir dengan stok pupuk di musim tanam 2024. "Hanya saja yang perlu kita perhatikan dengan serius adalah sistem alur distribusi dari gudang ke kios dan dari kios ke petani," katanya. Karena itu, Salman menyarankan agar seluruh kendaraan pengangkut pupuk bersubsidi dari gudang ke kios dan dari kios pupuk ke petani harus terdaftar dan ditempeli stiker. Tujuannya, untuk mencegah terjadinya penggelapan pupuk dari oknum yang tidak bertanggung jawab. "Kalau kendaraan pengangkut pupuk dari pabrik ke gudang penyangga, dan dari gudang penyangga ke kios itu sudah terdaftar, dan demikian dari kios ke petani, maka upaya untuk melakukan penggelapan sulit dilakukan," katanya. Salman menegaskan, Komisi II DPRD Pamekasan akan terus berupaya memaksimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani menjelang masa tanam 3 tahun ini. Ia juga mengajak semua elemen masyarakat proaktif melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi tersebut, dan jika ditemukan ada pelanggaran hendaknya dilaporkan kepada pihak berwenang. "Kami juga akan berkoordinasi dengan polres terkait hal ini, agar hak-hak petani mendapatkan jatah beli pupuk bersubsidi sesuai dengan keinginan dan niat baik pemerintah," katanya menjelaskan. Selain ketersediaan dan alur distribusi, yang juga menjadi perhatian Komisi II DPRD Pamekasan adalah penjualan pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 yang ditandatangani Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 22 April 2024, disebutkan bahwa HET pupuk bersubsidi untuk pupuk urea Rp 2.250 per kilogram, dan NPK bersubsidi Rp2.300 per kilogram. Adapun HET NPK formula khusus dan pupuk organik bersubsidi masing-masing dipatok Rp3.300 per kilogram dan Rp800 per kilogram. Ketentuan harga ini, sama dengan HET yang ditetapkan pemerintah pada musim tanam 2023.* Berita Terkait Madura Raya (ANTARA) - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak) tentang ketersediaan pupuk bersubsidi, menjelang musim tanam 2024 ini. "Ini kami lakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kelangkaan pupuk, sebagaimana sering terjadi pada musim tanam sebelumnya," kata Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Salman Al Farisi di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa. Sidak ketersediaan stok pupuk bersubsidi dilakukan di salah satu gudang penyangga Petro Kimia di Desa Galis, Kecamatan Galis, Pamekasan, Selasa. Selain meninjau ketersediaan stok, komisi yang membidangi ekonomi dan pertanian ini juga melakukan pengecekan tentang sistem alur distribusi dari gudang ke kios. Hasilnya diketahui bahwa stok pupuk bersubsidi cukup hingga musim tanam selesai. Saat ini, kata Salman, Pemkab Pamekasan menerima tambahan alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 10 ribu ton untuk pupuk Urea, yakni dari sebelumnya 14 ribu ton menjadi 24 ribu ton. Demikian juga, dengan pupuk bersubsidi jenis lainnya, seperti Phonska. + + + Untuk pupuk Phonska ada tambahan alokasi sebanyak 10 ribu ton dari sebelumnya 13 ribu menjadi 23 ribu ton. Untuk itu, Salman meminta agar para petani tidak khawatir dengan stok pupuk di musim tanam 2024. "Hanya saja yang perlu kita perhatikan dengan serius adalah sistem alur distribusi dari gudang ke kios dan dari kios ke petani," katanya. Karena itu, Salman menyarankan agar seluruh kendaraan pengangkut pupuk bersubsidi dari gudang ke kios dan dari kios pupuk ke petani harus terdaftar dan ditempeli stiker. + + + Tujuannya, untuk mencegah terjadinya penggelapan pupuk dari oknum yang tidak bertanggung jawab. "Kalau kendaraan pengangkut pupuk dari pabrik ke gudang penyangga, dan dari gudang penyangga ke kios itu sudah terdaftar, dan demikian dari kios ke petani, maka upaya untuk melakukan penggelapan sulit dilakukan," katanya. Salman menegaskan, Komisi II DPRD Pamekasan akan terus berupaya memaksimalkan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi ke petani menjelang masa tanam 3 tahun ini. Ia juga mengajak semua elemen masyarakat proaktif melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi tersebut, dan jika ditemukan ada pelanggaran hendaknya dilaporkan kepada pihak berwenang. "Kami juga akan berkoordinasi dengan polres terkait hal ini, agar hak-hak petani mendapatkan jatah beli pupuk bersubsidi sesuai dengan keinginan dan niat baik pemerintah," katanya menjelaskan. Selain ketersediaan dan alur distribusi, yang juga menjadi perhatian Komisi II DPRD Pamekasan adalah penjualan pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 yang ditandatangani Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 22 April 2024, disebutkan bahwa HET pupuk bersubsidi untuk pupuk urea Rp 2.250 per kilogram, dan NPK bersubsidi Rp2.300 per kilogram. Adapun HET NPK formula khusus dan pupuk organik bersubsidi masing-masing dipatok Rp3.300 per kilogram dan Rp800 per kilogram. Ketentuan harga ini, sama dengan HET yang ditetapkan pemerintah pada musim tanam 2023.* + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_840561_maki-nilai-kiprah-cawali-kota-madiun-maidi-sudah-cukup-baik.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_840561_maki-nilai-kiprah-cawali-kota-madiun-maidi-sudah-cukup-baik.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ac10418f3a769912b3e61a96cd73a37d4c4ffc18 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_840561_maki-nilai-kiprah-cawali-kota-madiun-maidi-sudah-cukup-baik.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/840561/maki-nilai-kiprah-cawali-kota-madiun-maidi-sudah-cukup-baik +title: "MAKI nilai kiprah Cawali Kota Madiun Maidi sudah cukup baik - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:52:45 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: true +--- + +# MAKI nilai kiprah Cawali Kota Madiun Maidi sudah cukup baik - ANTARA News Jawa Timur + +Kota Madiun (ANTARA) - Sekretaris Jendral Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Komaryono menilai kiprah calon Wali Kota Madiun nomor urut 2 Maidi dalam membangun wilayah setempat sudah cukup baik dan tak diragukan. Hal itu dibuktikan dengan calon petahana tersebut saat memimpin dan membangun Kota Madiun dalam lima tahun terakhir yang penuh perubahan positif serta banyak meraih penghargaan. "Pembangunan infrastruktur yang begitu masif di Kota Madiun dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Madiun," ujar Komaryono dalam keterangannya di Madiun, Kamis. Tak hanya soal membangun, integritas antikorupsi yang dimiliki Maidi juga tak perlu diragukan lagi. Pihaknya melihat Maidi memegang teguh Integritas dan meminimalkan praktik-praktik tindak pidana korupsi. "Melihat pembangunan Kota Madiun, sebenarnya sudah menjadi bukti integritas Maidi. Ditambah hasil Survei Penilaian Integritas yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama Maidi menjabat. Seperti pada tahun 2022, Pemkot Madiun mendapat nilai 83,00," katanya. Selain mendapat nilai SPI tinggi, Pemkot Madiun juga mendapat nilai cukup baik dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK. Kota Madiun memperoleh nilai 97 untuk sejumlah indikator penilaian. Rinciannya, perencanaan dan penganggaran APBD serta dari perizinan (nilai 100), manajemen aparatur sipil negara (nilai 99), pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP (nilai 97), pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah (nilai 95), dan optimalisasi pajak daerah mendapatkan (nilai 93). "Juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mendapat Penghargaan dari KPK sebagai 10 Instansi Terbaik dalam Program Prawira Anti Korupsi tahun 2024. Ini menjadi bukti lagi," kata Komaryono. Dia menambahkan, sosok seperti Maidi sangat dibutuhkan, khususnya di Kota Madiun. Selain kinerja, Maidi juga bersih dari catatan tindak pidana rasuah, sehingga menjadi poin plus yang harus diperhatikan masyarakat. "Pembangunan infrastruktur maju, perekonomian masyarakat terus tumbuh, serta bebas korupsi. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Maidi selama periode sebelumnya 2019-2024," katanya. Berita Terkait Kota Madiun (ANTARA) - Sekretaris Jendral Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Komaryono menilai kiprah calon Wali Kota Madiun nomor urut 2 Maidi dalam membangun wilayah setempat sudah cukup baik dan tak diragukan. Hal itu dibuktikan dengan calon petahana tersebut saat memimpin dan membangun Kota Madiun dalam lima tahun terakhir yang penuh perubahan positif serta banyak meraih penghargaan. "Pembangunan infrastruktur yang begitu masif di Kota Madiun dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Madiun," ujar Komaryono dalam keterangannya di Madiun, Kamis. Tak hanya soal membangun, integritas antikorupsi yang dimiliki Maidi juga tak perlu diragukan lagi. Pihaknya melihat Maidi memegang teguh Integritas dan meminimalkan praktik-praktik tindak pidana korupsi. "Melihat pembangunan Kota Madiun, sebenarnya sudah menjadi bukti integritas Maidi. Ditambah hasil Survei Penilaian Integritas yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama Maidi menjabat. Seperti pada tahun 2022, Pemkot Madiun mendapat nilai 83,00," katanya. Selain mendapat nilai SPI tinggi, Pemkot Madiun juga mendapat nilai cukup baik dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK. Kota Madiun memperoleh nilai 97 untuk sejumlah indikator penilaian. Rinciannya, perencanaan dan penganggaran APBD serta dari perizinan (nilai 100), manajemen aparatur sipil negara (nilai 99), pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP (nilai 97), pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan barang milik daerah (nilai 95), dan optimalisasi pajak daerah mendapatkan (nilai 93). + + + "Juga Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun mendapat Penghargaan dari KPK sebagai 10 Instansi Terbaik dalam Program Prawira Anti Korupsi tahun 2024. Ini menjadi bukti lagi," kata Komaryono. Dia menambahkan, sosok seperti Maidi sangat dibutuhkan, khususnya di Kota Madiun. Selain kinerja, Maidi juga bersih dari catatan tindak pidana rasuah, sehingga menjadi poin plus yang harus diperhatikan masyarakat. "Pembangunan infrastruktur maju, perekonomian masyarakat terus tumbuh, serta bebas korupsi. Saya mengapresiasi apa yang dilakukan Maidi selama periode sebelumnya 2019-2024," katanya. + + + + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_896837_pemkot-madiun-salurkan-sejumlah-bansos-menjelang-idul-fitri-1446-h.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_896837_pemkot-madiun-salurkan-sejumlah-bansos-menjelang-idul-fitri-1446-h.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fd7bcf49931b058b0771490446d62bbf92dbbeb6 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_896837_pemkot-madiun-salurkan-sejumlah-bansos-menjelang-idul-fitri-1446-h.md @@ -0,0 +1,81 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/896837/pemkot-madiun-salurkan-sejumlah-bansos-menjelang-idul-fitri-1446-h +title: "Pemkot Madiun salurkan sejumlah bansos menjelang Idul Fitri 1446 H - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:49:58 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: true +--- + +# Pemkot Madiun salurkan sejumlah bansos menjelang Idul Fitri 1446 H - ANTARA News Jawa Timur + +Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun Jawa Timur menyalurkan sejumlah jenis bantuan sosial (bansos) bagi keluarga penerima manfaat (KPM), guna membantu warga sasaran dalam memenuhi kebutuhan hidup utama pada momentum Idul Fitri 1446 Hijriah. "Bantuan ini diberikan agar masyarakat bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan bahagia. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak mendukung kebutuhan keluarga," kata Wali Kota Madiun Maidi di sela prosesi penyerahan bantuan yang digelar di Kantor Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Kamis. Sejumlah bansos yang disalurkan oleh Wali Kota Madiun Maidi itu antara lain bantuan langsung tunai daerah (BLTD), BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( BLT DBHCHT), Bansos air bersih, serta santunan kematian Triwulan I tahun 2025 ke sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Sesuai data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun, penerima bantuan di antaranya BLTD sebanyak 1.787 KPM mendapatkan Rp600.000 per peserta, BLT DBHCHT sebanyak 1.289 KPM mendapatkan Rp600.000, serta BLT buruh pabrik rokok sebanyak 131 KPM mendapatkan Rp900.000. Kemudian, santunan kematian sebesar Rp1.000.000 untuk 1.716 KPM dan bantuan air bersih per bulan Rp34.000 kepada 750 KPM. Wali Kota Maidi berharap bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Apalagi, sebentar lagi merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Bansos yang diterima oleh masyarakat tidak ada pengurangan sama sekali, meskipun ada upaya efisiensi dalam pendistribusian. "Untuk Kota Madiun, jatah bansos tidak dipotong sama sekali. Penerima tetap sama, dan efisiensi yang dilakukan tidak akan mengganggu bantuan. Semua dana yang ada akan kami terimakan langsung kepada penerima manfaat," kata Maidi. Ia menjelaskan bahwa pendistribusian bantuan dilakukan dengan cara langsung dan kas, di mana penerima manfaat akan bertemu dengan petugas bank untuk menerima dana. Hal itu untuk memastikan bahwa uang bantuan tidak harus melalui kas daerah (kasda) atau penampungan Dinas Sosial (Dinsos), yang dapat memperlambat proses pencairan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun Heri Suwartono menjelaskan bahwa bantuan dari DBHCHT yang diterima masyarakat terdampak tidak akan berkurang meskipun ada ketentuan yang mengatur pembagian dana oleh pemerintah pusat. "Tidak ada pengurangan dana DBHCHT karena pabrik rokok. Distribusinya sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan persentase yang ditetapkan," kata Heri. Berita Terkait Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun Jawa Timur menyalurkan sejumlah jenis bantuan sosial (bansos) bagi keluarga penerima manfaat (KPM), guna membantu warga sasaran dalam memenuhi kebutuhan hidup utama pada momentum Idul Fitri 1446 Hijriah. "Bantuan ini diberikan agar masyarakat bisa merayakan Idul Fitri dengan tenang dan bahagia. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak mendukung kebutuhan keluarga," kata Wali Kota Madiun Maidi di sela prosesi penyerahan bantuan yang digelar di Kantor Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, Kamis. Sejumlah bansos yang disalurkan oleh Wali Kota Madiun Maidi itu antara lain bantuan langsung tunai daerah (BLTD), BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau ( BLT DBHCHT), Bansos air bersih, serta santunan kematian Triwulan I tahun 2025 ke sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM). Sesuai data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun, penerima bantuan di antaranya BLTD sebanyak 1.787 KPM mendapatkan Rp600.000 per peserta, BLT DBHCHT sebanyak 1.289 KPM mendapatkan Rp600.000, serta BLT buruh pabrik rokok sebanyak 131 KPM mendapatkan Rp900.000. Kemudian, santunan kematian sebesar Rp1.000.000 untuk 1.716 KPM dan bantuan air bersih per bulan Rp34.000 kepada 750 KPM. Wali Kota Maidi berharap bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Apalagi, sebentar lagi merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Bansos yang diterima oleh masyarakat tidak ada pengurangan sama sekali, meskipun ada upaya efisiensi dalam pendistribusian. "Untuk Kota Madiun, jatah bansos tidak dipotong sama sekali. Penerima tetap sama, dan efisiensi yang dilakukan tidak akan mengganggu bantuan. Semua dana yang ada akan kami terimakan langsung kepada penerima manfaat," kata Maidi. + + + Ia menjelaskan bahwa pendistribusian bantuan dilakukan dengan cara langsung dan kas, di mana penerima manfaat akan bertemu dengan petugas bank untuk menerima dana. Hal itu untuk memastikan bahwa uang bantuan tidak harus melalui kas daerah (kasda) atau penampungan Dinas Sosial (Dinsos), yang dapat memperlambat proses pencairan. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kota Madiun Heri Suwartono menjelaskan bahwa bantuan dari DBHCHT yang diterima masyarakat terdampak tidak akan berkurang meskipun ada ketentuan yang mengatur pembagian dana oleh pemerintah pusat. "Tidak ada pengurangan dana DBHCHT karena pabrik rokok. Distribusinya sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat sesuai dengan persentase yang ditetapkan," kata Heri. + + + + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatim.antaranews.com_berita_97343_percasi-jatim-dikukuhkan-setelah-menunggu-sembilan-bulan.md b/raw/jatim.antaranews.com_berita_97343_percasi-jatim-dikukuhkan-setelah-menunggu-sembilan-bulan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e1932d4e8ca5caff4096f94fe38118da7834ec58 --- /dev/null +++ b/raw/jatim.antaranews.com_berita_97343_percasi-jatim-dikukuhkan-setelah-menunggu-sembilan-bulan.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://jatim.antaranews.com/berita/97343/percasi-jatim-dikukuhkan-setelah-menunggu-sembilan-bulan +title: "Percasi Jatim Dikukuhkan setelah Menunggu Sembilan Bulan - ANTARA News Jawa Timur" +domain: jatim.antaranews.com +crawl_date: 2026-03-24 08:53:51 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: true +--- + +# Percasi Jatim Dikukuhkan setelah Menunggu Sembilan Bulan - ANTARA News Jawa Timur + +Surabaya - Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia Jawa Timur pimpinan Henky Kurniadi resmi dikukuhkan setelah menunggu selama sembilan bulan sejak kepengurusan terbentuk pada Januari 2012. + + Pengukuhan pengurus Percasi Jatim dilakukan Ketua Umum Pengurus Besar Percasi Hashim Djojohadikusumo di Gedung Cak Durasim Taman Budaya Jatim di Surabaya, Jumat, dengan dimeriahkan penampilan pemusik kawakan Sawung Jabo dan kelompok Sirkus Barock. + + Henky Kurniadi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengprov Percasi Jatim pada musyawarah provinsi yang digelar Desember 2011, menggantikan pejabat lama Sutoto Yakobus. + + Sekitar satu bulan setelah musprov, kepengurusan Percasi Jatim terbentuk, tetapi tidak bisa segera dikukuhkan karena kesibukan Hashim Djojohadikusumo. + + "Kami rela menunggu selama sembilan bulan untuk dikukuhkan langsung oleh Pak Hashim. Kendati belum dilantik, jajaran pengurus sudah bekerja dan menjalankan program kerja," kata Henky. + + Ia mengaku bersyukur karena pada tahun pertama kepengurusannya, catur Jatim mencatat prestasi menggembirakan di tingkat nasional, yakni juara umum Kejurnas Junior 2012 dan meraih medali emas pada PON XVIII di Riau. + + "Emas PON itu bagi kami sangat fenomenal sekaligus pecah telur, karena sepanjang sejarah ikut PON, baru kali ini catur Jatim berhasil meraih medali emas melalui MI (Master Internasional) Rony Gunawan di nomor catur cepat," ujarnya. + + Sementara itu, Ketua Umum PB Percasi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Provinsi Jatim merupakan salah satu gudang lahirnya pecatur-pecatur berbakat sehingga diharapkan ke depan bisa muncul atlet kelas dunia dari daerah ini. + + "Gelar juara Kejurnas Junior menjadi salah satu bukti bahwa Jatim memiliki banyak pecatur berpotensi. Kalau pembinaan bisa dilakukan secara berkelanjutan, saya yakin mereka bisa menjadi pecatur hebat," katanya. + + Menurut Hashim, prestasi atlet catur Indonesia berkembang cukup pesat, terutama di bagian putri. Hal itu ditunjukkan dengan naiknya peringkat dunia timnas putri dari posisi 54 menjadi 24 saat Olimpiade Catur 2012 di Istanbul, Turki, akhir Agustus lalu. + + Sementara di bagian putra, peringkat timnas Indonesia sedikit turun, dari sebelumnya di posisi ke-68 menjadi 73 dunia. + + "PB Percasi akan lebih intensif mengirimkan atlet berlaga di ajang internasional, tetapi kami juga minta dukungan pengurus provinsi agar tidak menghalang-halangi atletnya memperkuat timnas," kata Hashim. + + Pernyataan Hashim itu merujuk sikap penolakan yang dilakukan Pengprov Percasi Jawa Barat untuk melepas salah satu pecatur andalannya WGM Irene Sukandar memperkuat timnas pada Olimpiade Catur 2012, dengan alasan disiapkan menghadapi PON XVIII. + + "Saya justru salut dengan semangat patriotisme GM Susanto Megaranto yang bersedia memperkuat timnas, meskipun dia juga akan bertanding di PON," tambahnya. (*) Berita Terkait Surabaya - Pengurus Provinsi Persatuan Catur Seluruh Indonesia Jawa Timur pimpinan Henky Kurniadi resmi dikukuhkan setelah menunggu selama sembilan bulan sejak kepengurusan terbentuk pada Januari 2012. + + Pengukuhan pengurus Percasi Jatim dilakukan Ketua Umum Pengurus Besar Percasi Hashim Djojohadikusumo di Gedung Cak Durasim Taman Budaya Jatim di Surabaya, Jumat, dengan dimeriahkan penampilan pemusik kawakan Sawung Jabo dan kelompok Sirkus Barock. + + Henky Kurniadi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Pengprov Percasi Jatim pada musyawarah provinsi yang digelar Desember 2011, menggantikan pejabat lama Sutoto Yakobus. + + Sekitar satu bulan setelah musprov, kepengurusan Percasi Jatim terbentuk, tetapi tidak bisa segera dikukuhkan karena kesibukan Hashim Djojohadikusumo. + + "Kami rela menunggu selama sembilan bulan untuk dikukuhkan langsung oleh Pak Hashim. Kendati belum dilantik, jajaran pengurus sudah bekerja dan menjalankan program kerja," kata Henky. + + Ia mengaku bersyukur karena pada tahun pertama kepengurusannya, catur Jatim mencatat prestasi menggembirakan di tingkat nasional, yakni juara umum Kejurnas Junior 2012 dan meraih medali emas pada PON XVIII di Riau. + + "Emas PON itu bagi kami sangat fenomenal sekaligus pecah telur, karena sepanjang sejarah ikut PON, baru kali ini catur Jatim berhasil meraih medali emas melalui MI (Master Internasional) Rony Gunawan di nomor catur cepat," ujarnya. + + Sementara itu, Ketua Umum PB Percasi Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Provinsi Jatim merupakan salah satu gudang lahirnya pecatur-pecatur berbakat sehingga diharapkan ke depan bisa muncul atlet kelas dunia dari daerah ini. + + "Gelar juara Kejurnas Junior menjadi salah satu bukti bahwa Jatim memiliki banyak pecatur berpotensi. Kalau pembinaan bisa dilakukan secara berkelanjutan, saya yakin mereka bisa menjadi pecatur hebat," katanya. + + Menurut Hashim, prestasi atlet catur Indonesia berkembang cukup pesat, terutama di bagian putri. Hal itu ditunjukkan dengan naiknya peringkat dunia timnas putri dari posisi 54 menjadi 24 saat Olimpiade Catur 2012 di Istanbul, Turki, akhir Agustus lalu. + + Sementara di bagian putra, peringkat timnas Indonesia sedikit turun, dari sebelumnya di posisi ke-68 menjadi 73 dunia. + + "PB Percasi akan lebih intensif mengirimkan atlet berlaga di ajang internasional, tetapi kami juga minta dukungan pengurus provinsi agar tidak menghalang-halangi atletnya memperkuat timnas," kata Hashim. + + Pernyataan Hashim itu merujuk sikap penolakan yang dilakukan Pengprov Percasi Jawa Barat untuk melepas salah satu pecatur andalannya WGM Irene Sukandar memperkuat timnas pada Olimpiade Catur 2012, dengan alasan disiapkan menghadapi PON XVIII. + + "Saya justru salut dengan semangat patriotisme GM Susanto Megaranto yang bersedia memperkuat timnas, meskipun dia juga akan bertanding di PON," tambahnya. (*) + + + + + + + + + + + + Whatsapp + + + + + + + + + + facebook + + + + + + + + + + + + twitter + + + + + + + + + + email + + + + + + + + + + pinterest + + + + + + + + print diff --git a/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_Cld35404FVJang.md b/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_Cld35404FVJang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..71c567566a735480041c439ef81b1b90a5cf91b3 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_berita_jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_Cld35404FVJang.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/berita/jatim-2021-pemuda-laki-laki-bekerja-lebih-banyak-dibanding-perempuan_Cld35404FVJang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:37:00 +source_type: government +quality_score: 94 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom –  Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021, menurut jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan yang bekerja (64,53 persen berbanding 43,39 persen). Hal ini tidak lepas dari budaya umum masyarakat bahwa yang bekerja adalah laki-laki, sementara perempuan sebaiknya cukup di rumah mengurus rumah tangga. Ini terlihat pada persentase pemuda perempuan melakukan kegiatan mengurus rumah tangga jauh lebih banyak dibandingkan pemuda laki-laki (29,21 persen berbanding 2,21 persen). Sakernas 2021 juga mencatat, lebih dari separuh pemuda Jawa Timur melakukan kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir, yaitu sebesar 53,96 persen. Angka tersebut tercatat dalam Laporan Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang dipublikasikan di laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Juli 2022. Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase pemuda di perkotaan yang bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan (54,33 persen berbanding 53,48 persen). Nilai tersebut antara lain merupakan salah satu konsekuensi dari masih tingginya angka kemiskinan serta lebih rendahnya capaian pendidikan di perdesaan. Angka partisipasi sekolah yang rendah dan tingginya angka putus sekolah di perdesaan juga mendorong pemuda perdesaan untuk masuk ke dalam pasar kerja lebih dini. "Angka kemiskinan yang tinggi juga memaksa pemuda di perdesaan untuk memilih antara bersekolah atau bekerja, atau antara melanjutkan sekolah atau berumahtangga," ujar Dadang. Gambaran tersebut terlihat dari lebih rendahnya persentase pemuda di perdesaan yang bersekolah dibandingkan di perkotaan (16,04 persen berbanding 19,68 persen). Serta lebih tingginya persentase pemuda di perdesaan yang mengurus rumah tangga dibandingkan pemuda di perkotaan (19,11 persen berbanding 13,13 persen). (idc/n) 29 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 22 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 22 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 20 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda 20 Juli 2022 #Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda Jatim 2021, Pemuda Laki-laki Bekerja Lebih Banyak Dibanding Perempuan Jatim 2021, Pemuda Laki-laki Bekerja Lebih Banyak Dibanding Perempuan + 20 Juli 2022 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 635713 view + Ketenagakerjaan,BPS Jatim,pemuda + + + + Jatim Newsroom –  Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2021, menurut jenis kelamin, persentase pemuda laki-laki yang bekerja jauh lebih banyak dibandingkan pemuda perempuan yang bekerja (64,53 persen berbanding 43,39 persen).  + + Hal ini tidak lepas dari budaya umum masyarakat bahwa yang bekerja adalah laki-laki, sementara perempuan sebaiknya cukup di rumah mengurus rumah tangga. Ini terlihat pada persentase pemuda perempuan melakukan kegiatan mengurus rumah tangga jauh lebih banyak dibandingkan pemuda laki-laki (29,21 persen berbanding 2,21 persen). + + Sakernas 2021 juga mencatat, lebih dari separuh pemuda Jawa Timur melakukan kegiatan bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir, yaitu sebesar 53,96 persen. + + Angka tersebut tercatat dalam Laporan Statistik Pemuda Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang dipublikasikan di laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Juli 2022.  + + Kepala BPS Jatim, Dadang Hardiwan mengatakan bahwa berdasarkan tipe daerah, persentase pemuda di perkotaan yang bekerja selama seminggu yang lalu atau seminggu terakhir lebih tinggi dibandingkan pemuda di perdesaan (54,33 persen berbanding 53,48 persen).  + + Nilai tersebut antara lain merupakan salah satu konsekuensi dari masih tingginya angka kemiskinan serta lebih rendahnya capaian pendidikan di perdesaan. Angka partisipasi sekolah yang rendah dan tingginya angka putus sekolah di perdesaan juga mendorong pemuda perdesaan untuk masuk ke dalam pasar kerja lebih dini.  + + "Angka kemiskinan yang tinggi juga memaksa pemuda di perdesaan untuk memilih antara bersekolah atau bekerja, atau antara melanjutkan sekolah atau berumahtangga," ujar Dadang.  + + Gambaran tersebut terlihat dari lebih rendahnya persentase pemuda di perdesaan yang bersekolah dibandingkan di perkotaan (16,04 persen berbanding 19,68 persen). Serta lebih tingginya persentase pemuda di perdesaan yang mengurus rumah tangga dibandingkan pemuda di perkotaan (19,11 persen berbanding 13,13 persen). (idc/n) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_11pP6872Kysang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_11pP6872Kysang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..79d879076247633cc1c6b35e6d1c233183692d7e --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_11pP6872Kysang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_11pP6872Kysang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:37:27 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6981 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1Fsj6872GhCang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1Fsj6872GhCang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..046aa2cbc22a695fc799a9ee4ec110a1ace2bc62 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1Fsj6872GhCang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1Fsj6872GhCang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:41:46 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7788 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1Zxv68727E2ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1Zxv68727E2ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e444172bada6a2b346c594045ff197afd2fe88ed --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1Zxv68727E2ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_1Zxv68727E2ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:44:38 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8346 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3NNu68724HEang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3NNu68724HEang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7170dbe96a3726598b45e63f2e4792864f173845 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3NNu68724HEang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3NNu68724HEang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:46:07 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8637 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3aJH68721W8ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3aJH68721W8ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fbcaf56a9dd7ecfcbfb6baafd51a00de11149ee8 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3aJH68721W8ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3aJH68721W8ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:18:40 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3597 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3i836872uyaang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3i836872uyaang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7257e57ee7e980a365f8651100e1799b497fe393 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3i836872uyaang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_3i836872uyaang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:46:40 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8731 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_4QDE6872rBpang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_4QDE6872rBpang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..51102a17ec088bcc4cde4491f9ea9ae97c0ba651 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_4QDE6872rBpang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_4QDE6872rBpang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:45:09 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8455 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_6ZKi6872Bwjang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_6ZKi6872Bwjang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4845dab94648c9d8ebee05ba60508c90d36dd37f --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_6ZKi6872Bwjang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_6ZKi6872Bwjang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:54:20 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10101 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7iBX68724XVang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7iBX68724XVang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f37364d6196d70da4fc2adc9e66d389681123b8a --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7iBX68724XVang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_7iBX68724XVang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:52:12 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9798 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8qWx68726S1ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8qWx68726S1ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..31f0776bcc86495fbc5d3c3963b493fe8dce1219 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8qWx68726S1ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_8qWx68726S1ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:59:16 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10778 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9Eb26872Ne1ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9Eb26872Ne1ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..163a2f8d884e6a9350788119ce65755f0cef84bd --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9Eb26872Ne1ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_9Eb26872Ne1ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:42:50 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8030 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_AImg6872DEtang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_AImg6872DEtang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b4b18bdfad737455a2a50b6f472632f804b6fd39 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_AImg6872DEtang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_AImg6872DEtang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 10:02:28 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 11277 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_APYm6872dYNang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_APYm6872dYNang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a71bab8123e1b6474d7b87430492585de97b1c09 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_APYm6872dYNang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_APYm6872dYNang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:34:31 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6420 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Acwg6872ktPang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Acwg6872ktPang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7f40db6867a191aaacf32aa382a8f11dbe0f305e --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Acwg6872ktPang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Acwg6872ktPang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:20:35 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4039 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_AsII6872hMmang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_AsII6872hMmang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..92473246a74b8f4f9d92c6e255f19b9170576a6d --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_AsII6872hMmang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_AsII6872hMmang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:15:29 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2997 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_CDS56872RW7ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_CDS56872RW7ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3f2fe6bed20e6c86e99cf67d9bcd7d6733b8d0f6 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_CDS56872RW7ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_CDS56872RW7ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:49:37 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9303 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_CGp26872bJXang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_CGp26872bJXang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee3c88be3208c66668efe981db81590eb89f4388 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_CGp26872bJXang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_CGp26872bJXang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:24:26 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4790 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EkHG6872PT3ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EkHG6872PT3ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ac1f2a88ce8637eed97a1ad734c96b6c46a9333 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EkHG6872PT3ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EkHG6872PT3ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:58:30 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10663 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ewwy6872uPOang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ewwy6872uPOang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..823e6d001673260182c8f6c7433d2c0f2b8f0dbd --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ewwy6872uPOang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ewwy6872uPOang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:06:18 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1600 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EzFa6872Ztjang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EzFa6872Ztjang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..da39bfff79a0007c3135614ba6c3995322bd30bf --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EzFa6872Ztjang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_EzFa6872Ztjang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:47:24 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8870 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_FAl768721lfang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_FAl768721lfang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0686f011c5bda0b4a0fdbd2e3677bbe92ee4a08f --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_FAl768721lfang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_FAl768721lfang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:33:56 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6315 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GDbL687291vang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GDbL687291vang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..114bf5432a1a5f61ccf7d598afb7ea61e0be363d --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GDbL687291vang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_GDbL687291vang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:50:20 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9435 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H30q6872yWgang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H30q6872yWgang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d2963fe15413697ef470239af99e7f370b47d71 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H30q6872yWgang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H30q6872yWgang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:50:41 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9499 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H3f66872l43ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H3f66872l43ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1207ac43687c8baa71aa3054a18eb7b04d9ceb3b --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H3f66872l43ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_H3f66872l43ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:54:03 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10062 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IMdR68721P2ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IMdR68721P2ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d2987a64740c0aedc31d947bf1ba9d0dddcf7fab --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IMdR68721P2ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IMdR68721P2ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:43:53 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8224 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IhFm68725qyang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IhFm68725qyang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7b689021cbd39bcd10b167161dd4bfd225aef061 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IhFm68725qyang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_IhFm68725qyang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:49:37 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9304 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_JNUX6872m36ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_JNUX6872m36ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c54d730448bc6345e45861e7c8baeb6b42cc5fdd --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_JNUX6872m36ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_JNUX6872m36ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:06:17 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1594 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Jm7Q6872SC2ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Jm7Q6872SC2ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09d9c6fd1bd29bbdcf6661887573b692e69efd5a --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Jm7Q6872SC2ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Jm7Q6872SC2ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 10:00:37 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10968 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KGKA68728ogang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KGKA68728ogang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..215f572cadc1c673ca84efb1d85b0e65fe823b5b --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KGKA68728ogang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_KGKA68728ogang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:17:56 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3461 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LGiu68722Liang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LGiu68722Liang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..065ea42102b698455e27178d0e864b7e41b94550 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LGiu68722Liang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LGiu68722Liang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:36:13 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6741 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LKDG6872MK8ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LKDG6872MK8ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e67bd75ad35646f9c0f54f8ee98bc8ff8980366 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LKDG6872MK8ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LKDG6872MK8ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:35:40 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6628 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LPVi6872MPeang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LPVi6872MPeang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5461ef861b78dce52c284104af230267fd94b387 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LPVi6872MPeang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LPVi6872MPeang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:43:12 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8092 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LgvB6872eQcang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LgvB6872eQcang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2ce31913266f5024852eeca3a9969b6985e971f3 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LgvB6872eQcang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_LgvB6872eQcang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:22:07 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4375 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_N2xL6872KeWang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_N2xL6872KeWang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d8659c266e3074a7ff252517aeab105232d2b5f9 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_N2xL6872KeWang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_N2xL6872KeWang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:21:00 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4140 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NIQC6872QuPang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NIQC6872QuPang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..560a7f0b55281cf396574c8dd8f15d3e96f0f6fb --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NIQC6872QuPang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NIQC6872QuPang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:18:28 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3553 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NaZs6872U83ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NaZs6872U83ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f4a45adef0696cee095fc150a0fa37a6d28abf7 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NaZs6872U83ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NaZs6872U83ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:55:47 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10306 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NbuZ6872kP5ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NbuZ6872kP5ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0dd04345ac297ea143618542656595a60ada470a --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NbuZ6872kP5ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_NbuZ6872kP5ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:21:05 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4155 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ni9r6872KxQang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ni9r6872KxQang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e371cbfb10597b469d32ddabaabc86da9c8cacc --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ni9r6872KxQang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ni9r6872KxQang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:09:59 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2231 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_OTAg6872FwKang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_OTAg6872FwKang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bbb71e851850cde952b091e4d3d10edf53f41e87 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_OTAg6872FwKang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_OTAg6872FwKang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:28:40 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5378 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_OuLh6872yvuang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_OuLh6872yvuang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6117cb1bacd37f2fa790ffb2dc5d23bea93f957a --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_OuLh6872yvuang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_OuLh6872yvuang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:20:16 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3959 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QHgl6872Df7ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QHgl6872Df7ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0b1f298110dd880f761dd4c0464b847fda68eeb3 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QHgl6872Df7ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_QHgl6872Df7ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:20:20 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3976 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RX7M6872TsOang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RX7M6872TsOang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fa9574ef557983db4fd5d89e3332e9c3d58e0717 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RX7M6872TsOang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RX7M6872TsOang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:58:41 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10692 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RpcH6872BTHang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RpcH6872BTHang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..262c8c6e08eba3b1ee145f11576bb0c0efe808a0 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RpcH6872BTHang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_RpcH6872BTHang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:51:54 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9747 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_S1R46872JgZang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_S1R46872JgZang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d5f3945385835df5c3e225bd7177ad1137086c09 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_S1R46872JgZang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_S1R46872JgZang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 10:00:36 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10961 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_S5ai68720Vnang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_S5ai68720Vnang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c6f10db6cafe83a235a77899f83d3f7abb63591f --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_S5ai68720Vnang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_S5ai68720Vnang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:33:19 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6209 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SL8d6872ZZIang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SL8d6872ZZIang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6a4f3009c1ca16b8bd770cc1b61f87da15c1deb5 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SL8d6872ZZIang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SL8d6872ZZIang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:52:45 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9900 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SWRs68728lqang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SWRs68728lqang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2122852198283a83d8b3e5ca8cba044f42f1e8df --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SWRs68728lqang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_SWRs68728lqang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:28:33 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5349 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Uka26872bOcang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Uka26872bOcang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e419a3ff64780ad6f98626ab71e4f6770fac57d8 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Uka26872bOcang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Uka26872bOcang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:43:02 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8073 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ukhh6872GKqang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ukhh6872GKqang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8b3b8d12fc9983820f88d6e14d33af0f5448af0a --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ukhh6872GKqang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Ukhh6872GKqang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:29:41 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 5541 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_VJRu6872Cevang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_VJRu6872Cevang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b5b3af87c44f6eb9f6bf053ff948cd21ebe13ec0 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_VJRu6872Cevang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_VJRu6872Cevang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:21:09 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4171 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Vnml6872BHZang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Vnml6872BHZang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bbd42985b31f31456c411e7f93c26a186ef21643 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Vnml6872BHZang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Vnml6872BHZang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:54:34 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10124 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_W75T6872UTyang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_W75T6872UTyang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ab4d554cca5fba04151e193a015f313a06bf2b33 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_W75T6872UTyang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_W75T6872UTyang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:17:22 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3367 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WZ5y6872Nfgang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WZ5y6872Nfgang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..40433a243f54b8a10e51b63d8646ab11afb62714 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WZ5y6872Nfgang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WZ5y6872Nfgang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:06:06 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1559 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Wdeb6872AASang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Wdeb6872AASang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..982da5713f636c35bfb57c4ecacca987522b8d97 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Wdeb6872AASang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Wdeb6872AASang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:49:05 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9198 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WeLg6872wOWang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WeLg6872wOWang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f51c49d3dc418a97e312c26ceb14dc25eac0460e --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WeLg6872wOWang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_WeLg6872wOWang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:14:45 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2848 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Wktm6872ZNjang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Wktm6872ZNjang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a22cf6542c85d536fe793373379ceef97a83d5ed --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Wktm6872ZNjang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Wktm6872ZNjang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:47:18 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8849 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_XEV86872OYYang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_XEV86872OYYang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d1bfc482c368b2712adaa4ebce1fa2bcfe25f9df --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_XEV86872OYYang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_XEV86872OYYang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:56:25 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10385 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_XZfD6872o83ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_XZfD6872o83ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..96ced3bb045ae4fc938cc23567afad9eb43011b5 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_XZfD6872o83ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_XZfD6872o83ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:17:31 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3394 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Y24a6872y7zang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Y24a6872y7zang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd19c82062ccbb261a87ad317c5140811d8de7bc --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Y24a6872y7zang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_Y24a6872y7zang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:43:47 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8196 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ZJDk6872ZNsang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ZJDk6872ZNsang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f90a4598eb86cba316c497411a07298e0d35b27 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ZJDk6872ZNsang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ZJDk6872ZNsang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:58:27 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10659 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ZiSY6872Huoang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ZiSY6872Huoang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aeb3a6aed11a59213e0e7863e591a981692a50e6 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ZiSY6872Huoang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ZiSY6872Huoang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:21:29 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4240 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_budQ6872yulang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_budQ6872yulang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..067ab2433ee03f4ad2ad6e54abc754694b9b663b --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_budQ6872yulang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_budQ6872yulang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 10:02:52 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 11338 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_c4Kh6872KiAang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_c4Kh6872KiAang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c18bc9d319bddf58ff843c426c2039d21af344c2 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_c4Kh6872KiAang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_c4Kh6872KiAang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:20:44 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4079 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ck9s6872lVdang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ck9s6872lVdang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..098a77ae8f72ff292331a509d8de04ed594212ff --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ck9s6872lVdang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ck9s6872lVdang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:39:28 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7350 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_dxva6872uT8ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_dxva6872uT8ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e4d3d4ea0d01a096cd25166252163e288a6f872 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_dxva6872uT8ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_dxva6872uT8ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:41:45 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7787 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_e4D16872LRWang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_e4D16872LRWang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..664ad384b773e61b793da433495997eafa72f715 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_e4D16872LRWang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_e4D16872LRWang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:59:51 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10857 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eHyZ68720kDang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eHyZ68720kDang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..766893e42bdaa1b2b020d84b2fb772d308c24eb9 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eHyZ68720kDang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eHyZ68720kDang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:05:36 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1478 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eQJN6872gckang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eQJN6872gckang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..040b1116abc7445294d052fc2c881301f6336170 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eQJN6872gckang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eQJN6872gckang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:58:54 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10726 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eTAz68722Gsang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eTAz68722Gsang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..421ffacecfb730070d8f44b1f7f2395abad2acbf --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eTAz68722Gsang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_eTAz68722Gsang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:59:01 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10739 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_end06872W27ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_end06872W27ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4e3597f7f537a78dbd88743b3d81486cfe73ed74 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_end06872W27ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_end06872W27ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:56:21 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10378 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ff5K6872vYLang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ff5K6872vYLang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58241a21fe3a769dd15cab732077725c12f74ae2 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ff5K6872vYLang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_ff5K6872vYLang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:55:35 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10283 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_fui16872cGEang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_fui16872cGEang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..59ea9d46dda0fb4dedc5900ced48b91d3f5671c1 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_fui16872cGEang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_fui16872cGEang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:38:57 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7269 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gLwl6872MjYang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gLwl6872MjYang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c4fa8d573456aa096baa7107397af074db48dbdb --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gLwl6872MjYang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gLwl6872MjYang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:05:24 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1449 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gYnW6872SS5ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gYnW6872SS5ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5525e8f452f0c964f3055f56f6f648194eef6c05 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gYnW6872SS5ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gYnW6872SS5ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 10:01:14 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 11056 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gyxP68727YPang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gyxP68727YPang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..29233642e994b95f5b1868330a09f26f02c464b0 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gyxP68727YPang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_gyxP68727YPang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:56:56 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10451 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_hcYO6872Zoeang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_hcYO6872Zoeang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..50fc0d57e5d28b6550a3038ddd3512d513d6d8fc --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_hcYO6872Zoeang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_hcYO6872Zoeang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:45:20 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8501 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_iMEO68720jWang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_iMEO68720jWang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b5e7a9c840d01c4e86f7181c3f9b251949115fde --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_iMEO68720jWang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_iMEO68720jWang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:55:35 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10282 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_j9MV6872yCzang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_j9MV6872yCzang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..313c158b952e24b6a690923b34d7546f49b387cb --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_j9MV6872yCzang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_j9MV6872yCzang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:58:43 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10698 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jCYz6872TiCang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jCYz6872TiCang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09a6689f0ff0c899d422d63058f5564f77829fda --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jCYz6872TiCang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_jCYz6872TiCang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:14:37 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2814 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kD5B6872HWBang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kD5B6872HWBang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1bebb0953f45ea61d09f8a5b2e0981ccffa15df4 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kD5B6872HWBang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kD5B6872HWBang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:05:28 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1464 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kf7H6872hLIang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kf7H6872hLIang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9ed2490ffd6658a7bb3f9ba30226685d86d14166 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kf7H6872hLIang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kf7H6872hLIang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:45:54 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8606 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kpTc6872IJtang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kpTc6872IJtang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4c308272de9f5fca92c3d560b78a11bc05370cae --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kpTc6872IJtang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_kpTc6872IJtang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:40:48 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7616 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lMUI6872PZXang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lMUI6872PZXang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..03be05cbc82e3aeb874d59589f18a2c96f21558e --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lMUI6872PZXang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lMUI6872PZXang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 10:03:41 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 11479 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lNfo6872ztdang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lNfo6872ztdang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..38515c55f9b7c4bc9d3d9cd63475469db6e9c9ef --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lNfo6872ztdang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lNfo6872ztdang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:05:39 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1488 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lOJP68728Ojang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lOJP68728Ojang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4bfde67bc3f5da86ddd758eb433c719bcd237918 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lOJP68728Ojang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_lOJP68728Ojang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:43:25 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8137 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mH1b6872pCIang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mH1b6872pCIang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5d1c7a66d883c2fcef996e7317f6fd4ff3f68853 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mH1b6872pCIang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mH1b6872pCIang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:04:13 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1274 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mHuC6872SxRang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mHuC6872SxRang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ce11358a4b451ef5dfa9fa28724af09ea0b554f7 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mHuC6872SxRang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mHuC6872SxRang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:36:31 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 6810 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mVLo6872dV0ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mVLo6872dV0ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1aa63ee52bf18fb50a79e6414b136bbcf1f69c90 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mVLo6872dV0ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mVLo6872dV0ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:19:49 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3841 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mmyM68728Odang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mmyM68728Odang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cefc5a468b439e8ea6f7fe9b2115274f5c4596eb --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mmyM68728Odang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mmyM68728Odang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:18:37 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3586 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mqfz6872NXwang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mqfz6872NXwang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f6d086d4ce7f21edc6c6974ffd0b211fe1dd119 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mqfz6872NXwang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_mqfz6872NXwang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:51:41 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9712 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_n2qz68722lRang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_n2qz68722lRang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5ce1067a0a5ce7dab1da4d3142acb6025be70793 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_n2qz68722lRang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_n2qz68722lRang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:47:09 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8816 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nOiH6872Glfang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nOiH6872Glfang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e02fbccf71793a18c6b04b44c844c7eac344ef95 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nOiH6872Glfang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nOiH6872Glfang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:47:16 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8845 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nOpJ6872P0rang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nOpJ6872P0rang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..180e0a55171e8e4962ce06b4066c8ce430649b28 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nOpJ6872P0rang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_nOpJ6872P0rang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:10:31 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2315 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_oukx6872QlQang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_oukx6872QlQang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e5d5afd79a5d2f9423a04dfb26b696b976528e4 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_oukx6872QlQang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_oukx6872QlQang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:39:45 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7397 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pXZV6872E8eang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pXZV6872E8eang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ad7497065030a700d0b8ffa76f26d0cca9fa380f --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pXZV6872E8eang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pXZV6872E8eang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:37:45 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7041 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pf5u6872Qt5ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pf5u6872Qt5ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58c4df6498be27f6b29ee8cf374138c26e4e9edc --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pf5u6872Qt5ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pf5u6872Qt5ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:48:01 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8994 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pomz6872zdiang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pomz6872zdiang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..25db4593d8564efc8c66f12e962574179e2dde0b --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pomz6872zdiang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_pomz6872zdiang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:43:11 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 8090 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qKnr6872oyzang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qKnr6872oyzang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..165db74e27190452ec3a260f419454eab5d3bea3 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qKnr6872oyzang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qKnr6872oyzang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 10:03:35 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 11459 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qOLh6872bF6ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qOLh6872bF6ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..49321c0a1237c0d33303dfa43ce10beea42b1f15 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qOLh6872bF6ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_qOLh6872bF6ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:23:08 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4573 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sJOR68722pMang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sJOR68722pMang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8f702f9ac7a17196aec854d8cdb6cfe69faca4a6 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sJOR68722pMang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sJOR68722pMang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:51:32 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9665 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sKkh6872Cj7ang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sKkh6872Cj7ang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..600be7de97aeef740ef48e4aacc586b66ebee925 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sKkh6872Cj7ang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_sKkh6872Cj7ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:03:56 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1257 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_skib6872rrcang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_skib6872rrcang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..656e9f1d50dce295ddd7a9e89014446a74e36fd2 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_skib6872rrcang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_skib6872rrcang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:22:45 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4509 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tfrP6872RXvang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tfrP6872RXvang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9f589dbbcb0b4a8b0d7c70cce020a37aea201db9 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tfrP6872RXvang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_tfrP6872RXvang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:07:51 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 1877 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_wgVV6872fPfang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_wgVV6872fPfang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a466c9754a050130b4761229afe7809a1a9ef922 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_wgVV6872fPfang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_wgVV6872fPfang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:53:47 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10041 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_wzXq6872j2Zang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_wzXq6872j2Zang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d413d09aca26720824059ad73c6b2a4ace51be4 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_wzXq6872j2Zang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_wzXq6872j2Zang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:19:34 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3784 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xAAN6872eOgang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xAAN6872eOgang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..37638a0df89ff36e94f4184f91d2adfcebb792d5 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xAAN6872eOgang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xAAN6872eOgang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:51:03 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9576 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xhO36872Mxyang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xhO36872Mxyang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..71aca2f4f562756864aaf6905adb67618b08bbbe --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xhO36872Mxyang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xhO36872Mxyang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:18:45 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3621 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xhTO6872mqLang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xhTO6872mqLang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..732684735240bed550cfc0971ef78a72d588981e --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xhTO6872mqLang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_xhTO6872mqLang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:51:52 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 9743 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yBud6872m8aang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yBud6872m8aang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..335a453aa3f562e5038b6e535e140f99ed1c4003 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yBud6872m8aang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yBud6872m8aang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:17:07 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 3317 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yEUx6872YVmang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yEUx6872YVmang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..adebde05de3d5b1beb9eb504c7ebdf265c702b20 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yEUx6872YVmang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yEUx6872YVmang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:24:20 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4774 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yHf9687232Xang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yHf9687232Xang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7d71a925489a5b692607a3894fc941a8cf794960 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yHf9687232Xang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_yHf9687232Xang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 10:00:25 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 10933 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zbil6872fPXang.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zbil6872fPXang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7e1efbc2c088eb5dcb0ab73b8ef2b81e06637662 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zbil6872fPXang.md @@ -0,0 +1,49 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/bps-catat-tingkat-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-jatim-sebesar-0387_zbil6872fPXang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:40:28 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388. “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023). Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) #BPS Jatim #gini ratio 19 Juli 2022 #BPS Jatim,gini ratio BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 BPS Catat Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Jatim Sebesar 0,387 + 25 Juli 2023 Kategori : Setda/OPD + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 7543 view + BPS Jatim,gini ratio + + + + Jatim Newsroom – Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Jawa Timur yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,387. Angka ini naik 0,022 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,365 dan naik 0,016 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,371. + + Mengutip laman resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Kamis (20/7/2023), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,404. Angka ini naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,381 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,388.  + + “Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,337, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,322 dan naik juga dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,323,” ujarnya., Kamis (20/7/2023).  + + Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, lanjut Kepala BPS Jatim, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 18,19 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.  + + “Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 17,44 persen yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk daerah perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,34 persen, yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah,” tuturnya. (idc/hjr) + + #BPS Jatim #gini ratio diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_0FNH7408PPAa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_0FNH7408PPAa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c0d34c24f3453298df67700b9a0416e5c5274c7 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_0FNH7408PPAa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_0FNH7408PPAang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:39:51 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2706790 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Eiej7408XARa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Eiej7408XARa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6dedef146254483aee8a8ef4a1503f2bf9557353 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Eiej7408XARa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_Eiej7408XARang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:42:49 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707403 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_HjSe7408oj8a.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_HjSe7408oj8a.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5c207ef7c36514b011e993779f184bc1ccbf2de4 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_HjSe7408oj8a.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_HjSe7408oj8ang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:40:51 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2706984 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_PKL37408CDda.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_PKL37408CDda.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cb083a05b2abffacd1f3845b2f4bcd9f9d36db1b --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_PKL37408CDda.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_PKL37408CDdang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:39:39 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2706749 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_USDh7408mwWa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_USDh7408mwWa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6ecc0b08772b2965cdaf802fbf7ceb3dd1b0607e --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_USDh7408mwWa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_USDh7408mwWang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:40:39 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2706945 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_XBZe7408O2Ca.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_XBZe7408O2Ca.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e7dc18a82c1ec3776b90178257f05a351c98344 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_XBZe7408O2Ca.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_XBZe7408O2Cang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:40:40 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2706948 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_odFM7408XsJa.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_odFM7408XsJa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b4b64b46e32de0bb611c8fb890c029655839a178 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_odFM7408XsJa.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_odFM7408XsJang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:44:23 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707686 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_svVp74086uga.md b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_svVp74086uga.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..96e5bf027ce47a3168b923127b081faccbb18b44 --- /dev/null +++ b/raw/jatimprov.go.id_index.php_berita_indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_svVp74086uga.md @@ -0,0 +1,73 @@ +--- +url: https://jatimprov.go.id/index.php/berita/indeks-spbe-capai-362-pemprov-jatim-terus-geliatkan-pelayanan-publik-yang-cepat-efisien-berbasis-digital_svVp74086ugang +title: "Provinsi Jawa Timur" +domain: jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-26 09:41:44 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. Dukung Reformasi Birokrasi Tematik Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama. “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 15 Januari 2024 #gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur 10 Februari 2023 #gubernurjawatimur,KhofifahIndarParawansa,JawaTimur Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital Indeks SPBE Capai 3,62, Pemprov Jatim Terus Geliatkan Pelayanan Publik yang Cepat, Efisien, Berbasis Digital + 15 Januari 2024 Kategori : Artikel + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 2707182 view + gubernurjawatimur,khofifahindarparawansa, + + + + Jatim Newsroom  - Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggeliatkan pelayanan publik yang cepat dan efisien serta berbasis digital. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari 3,30 di Tahun 2022 menjadi 3,62 pada tahun 2023. Bahkan indeks SPBE tersebut masuk dalam kategori sangat baik. + + Demikian disampaikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, melalui akun media sosial instagramnya, Minggu (14/1/2024). + + Peningkatan angka tersebut, kata Gubernur Khofifah, juga sebagai upaya mewujudkan keseriusan Pemprov Jatim dalam mendukung transformasi digital dalam seluruh aspek layanan. Yang mana digitalisasi dilakukan demi mewujudkan kualitas layanan yang cepat, efektif, effisien, tanggap, transparan, akuntabel dan responsif atau CETTAR. + + "Alhamdulillah, terima kasih atas kerjasama para ASN di Jatim serta stakeholder terkait yang telah berupaya bersama dalam mempercepat transformasi digital. Indeks SPBE kita terus meningkat dan per akhir 2023 kita menyentuh angka 3,62 dan masuk kategori sangat baik," ujarnya. + + Keseriusan Pemprov Jatim mewujudkan SPBE antara lain dengan mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Gubernur (Pergub) no 53 Tahun 2021 tentang SPBE Provinsi Jatim dan Pergub 95 tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi SPBE. + + Selain itu juga dibentuknya tim asesor internal SPBE Provinsi Jatim Tahun 2023 yang tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur nomor 188/279/KTPS/013/2023. + + Tak hanya itu, menurut Gubernur, Pemprov juga terus menyelaraskan arsitektur SPBE yang mendukung reformasi birokrasi tematik. Adapun arsitektur SPBE terfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi sistem pemerintahan dan percepatan prioritas aktual presiden. + + Arsitektur SPBE diatur dalam Kepgub Nomor 188/1016/KPTS/013/2022 tentang arsitektur SPBE dan Peta rencana SPBE Pemprov Jatim tahun 2023-2024 yang telah diperbaharui dengan Kepgub nomor 188/816/KPTS/013/2023. + + Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM. + + "Semoga berseiring dengan upaya meningkatkan layanan publik dan percepatan perwujudan kesejahteraan rakyat," tuturnya. + + Dukung Reformasi Birokrasi Tematik + + Dalam implementasi SPBE yang mendukung Reformasi Birokrasi Tematik, beberapa di anataranya Pemprov Jatim memiliki beberapa inovasi penunjang. Pada sektor digitalisasi administrasi pemerintahan, Pemprov Jatim memiliki SIESTA (Sistem Informasi Enterprise Soetomo). Selain itu juga sektor digitalisasi sistem pemerintahan berupa Si-Master. + + Kemudian pada sektor peningkatan investasi Pemprov Jatim memiliki layanan JOSS GANDOS (Jatim Online Single Submission Goes Android Operating System) yang memberikan kemudahan layanan perizinan bagi investor. Kemudian pada sektor pengentasan kemiskinan dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemprov Jatim memiliki SINTAGELIS, yaitu sebuah Aplikasi Sistem Informasi Terpadu Penanggulangan Kemiskinan, dan juga Jatim Bejo atau Belanja Online). + + “Keseluruhan aplikasi dan sistem terintegrasi tersebut juga diiringi dengan penguatan kebijakan, pengendalian pembangunan aplikasi, redesign anggaran, role model kepemimpinan digital dengan studi banding misalnya, optimalisasi peningkatan infrastruktur juga tidak ketinggalan peningkatan kapasitas SDM,” ujarnya. + + Bukan tanpa sebab, penyiapan SDM menjadi hal yang sangat vital untuk menyukseskan digitalisasi. Untuk itu, dirinya terus mengajak seluruh stakeholder terkait utamanya pada bidang pengembangan SDM agar bisa membuka peluang kerjasama.  + + “Maka tidak henti-hentinya kita terus kerja sama dengan stakeholder yang betul-betul mampu bekerja di dalam pengembangan digitalisasi di pemerintah. Digital itu sangat berdampak bagi pembangunan dan ini membawa keberhasilan bagi Jawa Timur,” tandasnya. + + Ke depan, dalam pengembangan SPBE di Jatim, Khofifah memiliki pesan khusus kepada seluruh ASN di Pemprov Jatim. Bahwa Inisiatif, Kolaborasi, dan Inovasi memang sangat penting. Tetapi bukan berarti harus menciptakan suatu aplikasi baru. Melainkan harus mengedepankan keberlanjutan dan terintegrasinya sistem dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. + + "Jadi bukan lomba membuat aplikasi baru. Tapi integritasi antar aplikasi yang ada supaya dimaksimalkan. Ini akan membuat masyarakat lebih mudah untuk menjangkau layanan layanan kita," tegasnya.(red) diff --git a/raw/jdih.kemensos.go.id_download_eyJpdiI6IlI4ZjhidDVOQVpuVG5XekRkTU1tTWc9PSIsInZhbHVlIjoiNDlyYnBxM3dGWXJjSWluVUNFSllnR0VyeCtRVlp6VFlQM2xXekdhVElWV0VIT2hYS.md b/raw/jdih.kemensos.go.id_download_eyJpdiI6IlI4ZjhidDVOQVpuVG5XekRkTU1tTWc9PSIsInZhbHVlIjoiNDlyYnBxM3dGWXJjSWluVUNFSllnR0VyeCtRVlp6VFlQM2xXekdhVElWV0VIT2hYS.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fb48e8d97d570dcaf5ac3ce6bbfc6b847cf3b11c --- /dev/null +++ b/raw/jdih.kemensos.go.id_download_eyJpdiI6IlI4ZjhidDVOQVpuVG5XekRkTU1tTWc9PSIsInZhbHVlIjoiNDlyYnBxM3dGWXJjSWluVUNFSllnR0VyeCtRVlp6VFlQM2xXekdhVElWV0VIT2hYS.md @@ -0,0 +1,793 @@ +--- +url: https://jdih.kemensos.go.id/download/eyJpdiI6IlI4ZjhidDVOQVpuVG5XekRkTU1tTWc9PSIsInZhbHVlIjoiNDlyYnBxM3dGWXJjSWluVUNFSllnR0VyeCtRVlp6VFlQM2xXekdhVElWV0VIT2hYSC9DUEt3S1hIMm1JUHcwRiIsIm1hYyI6Ijc2YjA0YWI3YmVkYWVjMTNhMjNkODIyZWU4NGFmMjZlNDk4MmI0MTg5Y2ViZmJhNTM1ZDQxYjJmM2RkYjk3OWQiLCJ0YWciOiIifQ==/eyJpdiI6IjFGSnNEbGZSM2FTTWlQY0J6TVp0N1E9PSIsInZhbHVlIjoiUXdNZ2c4ME1ySEJ5MnI5d3Q4N2JKNTV3YmhFL1lUUlVpdDdrT1JtZzREdDAvMFVuNG85NzZoS3QxRGtXU0xLTyIsIm1hYyI6IjBlY2MyMjM4YmVkNmEzMGY0NTM3OTUyY2M3YmI4OGY1NzRmYTM4YWI0ODRkY2Q3OWQ1ZGM2ZTMxYjRmZDAzM2EiLCJ0YWciOiIifQ== +title: "eyJpdiI6IjFGSnNEbGZSM2FTTWlQY0J6TVp0N1E9PSIsInZhbHVlIjoiUXdNZ2c4ME1ySEJ5MnI5d3Q4N2JKNTV3YmhFL1lUUlVpdDdrT1JtZzREdDAvMFVuNG85NzZoS3QxRGtXU0xLTyIsIm1hYyI6IjBlY2MyMjM4YmVkNmEzMGY0NTM3OTUyY2M3YmI4OGY1NzRmYTM4YWI0ODRkY2Q3OWQ1ZGM2ZTMxYjRmZDAzM2EiLCJ0YWciOiIifQ==" +domain: jdih.kemensos.go.id +crawl_date: 2026-03-14 22:02:12 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: true +--- + +# eyJpdiI6IjFGSnNEbGZSM2FTTWlQY0J6TVp0N1E9PSIsInZhbHVlIjoiUXdNZ2c4ME1ySEJ5MnI5d3Q4N2JKNTV3YmhFL1lUUlVpdDdrT1JtZzREdDAvMFVuNG85NzZoS3QxRGtXU0xLTyIsIm1hYyI6IjBlY2MyMjM4YmVkNmEzMGY0NTM3OTUyY2M3YmI4OGY1NzRmYTM4YWI0ODRkY2Q3OWQ1ZGM2ZTMxYjRmZDAzM2EiLCJ0YWciOiIifQ== + +- 1 - +RANCANGAN +PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA +NOMOR TAHUN +TENTANG +PENGELOLAAN HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI +DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA +MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, +Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pengelolaan hibah +langsung dalam negeri yang transparan dan akuntabel, +perlu mengatur pengelolaan hibah langsung dalam negeri; +b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2021 +tentang Undian Gratis Berhadiah yang mengatur mengenai +pengelolaan hibah langsung dalam negeri atas hasil +pengumpulan sumbangan masyarakat dari +penyelenggaraan undian gratis berhadiah, sudah tidak +sesuai dengan kondisi saat ini; +c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud +dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan +Menteri Sosial tentang Pengelolaan Hibah Langsung +Dalam Negeri; +Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik +Indonesia Tahun 1945; +2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor +75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia +Nomor 623); +3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang +Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 4967); +4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang +Penanganan Fakir Miskin (lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 5235); +5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang +Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); +6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang +Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak +yang Berlaku pada Kementerian Sosial (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 45); +7. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang +Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2024 Nomor 358); +8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2024 tentang +Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (Berita Negara +Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 785); - 2 - +9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang +Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) +sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri +Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan atas +Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang +Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504); +MEMUTUSKAN: +Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGELOLAAN +HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI. +BAB I +KETENTUAN UMUM +Pasal 1 +Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: +1. Hibah Langsung Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat +HLDN adalah hibah uang atau barang dari masyarakat +yang diterima secara langsung oleh Kementerian Sosial +dan diperuntukan bagi kepentingan penyelenggaraan +kesejahteraan sosial. +2. Undian Gratis Berhadiah yang selanjutnya disingkat UGB +adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah +yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan +digabungkan atau dikaitkan dengan perbuatan lain yang +penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi +atau cara lain. +3. Penyelenggara UGB adalah organisasi yang mendapatkan +izin menyelenggarakan UGB sesuai dengan ketentuan +peraturan perundang-undangan. +4. Hadiah Tidak Tertebak yang selanjutnya disingkat HTT +adalah hadiah yang disediakan penyelenggara UGB tetapi +tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya. +5. Hadiah Tidak Diambil Pemenang yang selanjutnya +disingkat HTDP adalah hadiah yang disediakan +penyelenggara UGB dan telah tertebak atau ada +pemenangnya tetapi tidak diklaim hadiahnya setelah +dalam jangka waktu tertentu dan/atau tidak bisa diklaim +hadiahnya karena tidak sesuai dengan ketentuan +peraturan perundang-undangan. +6. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, +atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau +masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan +terhadap risiko sosial. +7. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat +menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang +ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau +masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, +krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika +tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk +dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. - 3 - +8. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat +LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial +yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial +yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan +hukum maupun yang tidak berbadan hukum. +9. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN +adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas +beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau +berasal dari perolehan lainnya yang sah. +10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang +selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan +tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan +Perwakilan Rakyat. +11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan +pemerintahan di bidang sosial. +Pasal 2 +Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan +pengelolaan HLDN secara transparan dan akuntabel. +Pasal 3 +(1) Pengelolaan HLDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 +dilaksanakan melalui sistem dalam jaringan. +(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan HLDN +melalui sistem dalam jaringan sebagaimana dimaksud +pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang +membidangi penyelenggaraan UGB. +BAB II +SUMBER HLDN +Pasal 4 +(1) HLDN merupakan sumbangan langsung dari penyelenggara +UGB dan/atau masyarakat melalui Kementerian Sosial. +(2) HLDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima +dalam bentuk: +a. uang; dan +b. barang. +(3) HLDN dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada +ayat (2) huruf a bersumber dari: +a. pembayaran HLDN dalam bentuk uang dari +penyelenggara UGB; +b. HTT dan/atau HTDP dalam bentuk uang dan/atau +HTT dan/atau HTDP yang dikonversi dalam bentuk +uang; dan +c. sumbangan masyarakat. +(4) HLDN dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada +ayat (2) huruf b bersumber dari: +a. HTT dan/atau HTDP dalam bentuk barang; dan +b. sumbangan masyarakat. +Pasal 5 +(1) Penerimaan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan +dengan cara melakukan transfer ke rekening hibah atas - 4 - +nama Kementerian Sosial. +(2) Penerimaan HLDN dalam bentuk barang sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan +dengan cara menyerahkan langsung ke Kementerian +Sosial dan/atau melalui dinas sosial. +(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerimaan +sumber HLDN ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang +membidangi penyelenggaraan UGB. +BAB III +PEMANFAATAN HLDN BENTUK UANG +Bagian Kesatu +Umum +Pasal 6 +(1) Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang harus +melaksanakan register dan pengesahan. +(2) Register dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan +perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan +register dan pengesahan. +Pasal 7 +(1) Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat +dipergunakan untuk: +a. Bantuan Sosial; dan +b. biaya operasional pelaksanaan Bantuan Sosial. +(2) Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) digunakan secara selektif dengan +tetap memprioritaskan penggunaan anggaran yang +tersedia dalam APBN. +Pasal 8 +(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 +ayat (1) huruf a meliputi bantuan: +a. permakanan; +b. pakaian; +c. biaya pemenuhan kebutuhan kelangsungan hidup; +d. pelayanan kesehatan dan pengobatan; +e. pelayanan dan biaya pendidikan; +f. pembangunan/perbaikan rumah; +g. pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana +lingkungan masyarakat; dan/atau +h. santunan kematian. +(2) Selain Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang +membidangi penyelenggaraan UGB. +Pasal 9 +(1) Biaya operasional pelaksanaan Bantuan Sosial +sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b +meliputi biaya: +a. transportasi; - 5 - +b. pengiriman; +c. sewa peralatan; dan/atau +d. sewa tempat. +(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan +perundang-undangan. +Pasal 10 +Pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tahapan: +a. permohonan bantuan; +b. penelaahan permohonan bantuan; +c. persetujuan permohonan bantuan; +d. penyaluran bantuan; dan +e. pelaporan penerimaan bantuan. +Bagian Kedua +Permohonan Bantuan +Pasal 11 +(1) Permohonan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal +10 huruf a diajukan oleh: +a. perseorangan; +b. keluarga; +c. kelompok; +d. masyarakat; +e. LKS terakreditasi; +f. unit kerja pada Kementerian Sosial; +g. dinas sosial; dan/atau +h. kementerian/lembaga. +(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +diajukan kepada Menteri. +(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara +pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat +(2) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang +tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan UGB. +Pasal 12 +(1) Dalam hal kondisi tertentu, Menteri dapat memerintahkan +kepada pejabat tinggi madya di lingkungan Kementerian +Sosial untuk memberikan Bantuan Sosial sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 8 dan biaya operasional Bantuan +Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan +pembiayaan bersumber dari dana HLDN tanpa didahului +permohonan bantuan. +(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +terdiri atas: +a. situasi kedaruratan bencana; +b. pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ditemukan +dalam kondisi tidak tertangani; +c. kondisi lain yang mengancam keselamatan atau +dalam kondisi kedaruratan; +d. penerima manfaat program pemberdayaan sosial; +dan/atau +e. biaya operasional pelaksanaan Bantuan Sosial. - 6 - +(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Bantuan +Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan +oleh pejabat tinggi madya yang membidangi +penyelenggaraan UGB. +Bagian Ketiga +Penelaahan Permohonan Bantuan +Pasal 13 +Penelaahan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud +dalam Pasal 10 huruf b dilakukan dengan ketentuan: +a. Menteri memerintahkan pejabat tinggi madya yang +membidangi penyelenggaraan UGB untuk memproses +permohonan bantuan; +b. pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan +UGB menyampaikan kepada pejabat tinggi madya sesuai +dengan tugas dan fungsinya untuk memerintahkan +kepala satuan kerja di lingkup unit kerja eselon I sesuai +dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan +verifikasi, validasi, dan asesmen atas permohonan +bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; dan +perintah memberikan bantuan sebagaimana dimaksud +dalam Pasal 12; +c. kepala satuan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b +melaporkan hasil verifikasi, validasi, dan asesmen kepada +pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya +untuk disampaikan kepada pejabat tinggi madya yang +membidangi penyelenggaraan UGB untuk selanjutnya +disampaikan kepada tim pertimbangan HLDN untuk +dilakukan penilaian; +d. penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan +melalui: +1. penilaian kesesuaian hasil verifikasi, validasi, dan +asesmen atas permohonan bantuan dan perintah +memberikan bantuan; +2. penilaian atas kelengkapan dokumen usulan; +3. penilaian atas ketepatan penerima bantuan; dan +4. penilaian atas kesesuaian harga bantuan yang +diusulkan, +e. tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) huruf c menyampaikan hasil penilaian dilampiri +hasil verifikasi, validasi, dan asesmen dari satuan kerja +unit kerja eselon I dan dokumen pendukung kepada +pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan +UGB untuk diteruskan kepada aparat pengawas intern +pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial untuk +dilakukan reviu; +f. reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan secara +terbatas bahwa proses permohonan dan penelaahan +usulan pemanfaatan dana HLDN telah sesuai dengan +ketentuan; +g. hasil reviu yang dilakukan oleh aparat pengawas intern +pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial +disampaikan kepada pejabat tinggi madya yang +membidangi penyelenggaraan UGB; - 7 - +h. berdasarkan hasil penilaian tim pertimbangan dan/atau +hasil reviu aparat pengawas intern pemerintah di +lingkungan Kementerian Sosial, pejabat tinggi madya yang +membidangi penyelenggaraan UGB menyusun lembar +pertimbangan persetujuan penggunaan dana HLDN untuk +selanjutnya disampaikan kepada Menteri untuk +mendapatkan persetujuan; +i. dalam hal masih terdapat catatan hasil penilaian +dan/atau hasil reviu terhadap dokumen permohonan, +pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan +UGB menyampaikan kepada pejabat tinggi madya sesuai +dengan tugas dan fungsinya; +j. pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan +fungsinya menyampaikan kepada satuan kerja unit kerja +eselon I yang melaksanakan verifikasi, validasi, dan +asesmen permohonan bantuan agar melakukan perbaikan +sesuai dengan catatan yang diberikan; +k. perbaikan dokumen permohonan diberikan batas waktu +paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak catatan +hasil penilaian dan/atau hasil reviu diterima oleh satuan +kerja di lingkup unit kerja unit eselon I sesuai dengan +tugas dan fungsinya yang melaksanakan verifikasi, +validasi, dan asesmen permohonan bantuan; +l. dalam hal perbaikan dokumen permohonan melewati +batas waktu 14 (empat belas) hari kalender maka +perbaikan dokumen tidak dapat diterima dan melakukan +proses permohonan awal; +m. hasil perbaikan yang dilakukan oleh satuan kerja di +lingkup unit kerja unit eselon I sesuai dengan tugas dan +fungsi disampaikan kepada pejabat tinggi madya sesuai +dengan tugas dan fungsinya untuk diteruskan kepada +pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan +UGB untuk dilakukan validasi; dan +n. dalam hal perbaikan tidak dapat dilakukan oleh satuan +kerja di lingkup unit kerja unit eselon I sesuai dengan +tugas dan fungsinya yang melaksanakan verifikasi, +validasi, dan asesmen permohonan bantuan, pejabat +tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB +menyampaikan surat kepada pemohon mengenai +permohonan tidak dapat ditindaklanjuti. +Bagian Keempat +Persetujuan Permohonan Bantuan +Pasal 14 +(1) Persetujuan permohonan bantuan sebagaimana dimaksud +dalam Pasal 10 huruf c merupakan kewenangan Menteri. +(2) Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dapat memberikan persetujuan atau penolakan +penggunaan HLDN. +(3) Apabila Menteri memberikan persetujuan sebagaimana +dimaksud pada ayat (2), Menteri memerintahkan kepada +pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan +UGB untuk memerintahkan satuan kerja yang +membidangi penyelenggaraan UGB menerbitkan dan - 8 - +menyerahkan cek HLDN dan berita acara serah terima +bantuan HLDN kepada kepala satuan kerja pada unit kerja +eselon I yang melaksanakan asesmen permohonan +bantuan atau yang mendapatkan perintah memberikan +bantuan. +(4) Apabila Menteri memberikan penolakan sebagaimana +dimaksud pada ayat (2), Menteri memerintahkan kepada +pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan +UGB untuk menyampaikan kepada pejabat tinggi madya +sesuai dengan tugas dan fungsinya mengenai permohonan +yang tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri. +(5) Pejabat tinggi madya sesuai dengan tugas dan fungsinya +sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan +informasi mengenai permohonan yang tidak mendapatkan +persetujuan dari Menteri kepada pemohon bantuan. +Bagian Kelima +Penyaluran Bantuan +Pasal 15 +Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 +huruf d dilaksanakan dengan ketentuan: +a. satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan UGB +menerbitkan cek HLDN dan berita acara serah terima +bantuan HLDN; +b. cek HLDN dan berita acara serah terima bantuan HLDN +diserahkan kepada kepala satuan kerja pada unit kerja +eselon I yang melaksanakan asesmen permohonan +bantuan atau yang mendapatkan perintah memberikan +bantuan untuk disampaikan kepada pemohon bantuan; +dan +c. setelah menerima cek HLDN dan berita acara serah terima +bantuan HLDN, pemohon bantuan harus mencairkan cek +HLDN dan membelanjakan sesuai dengan permohonan +dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui oleh +Menteri. +Pasal 16 +(1) Satuan kerja yang memberikan cek HLDN kepada +pemohon bantuan melaksanakan monitoring pelaksanaan +penggunaan HLDN oleh pemohon bantuan. +(2) Satuan kerja yang memberikan cek HLDN kepada +pemohon bantuan melaksanakan evaluasi terhadap hasil +pemanfaatan bantuan yang bersumber dari HLDN. - 9 - +Bagian Keenam +Pelaporan Penerimaan Bantuan +Pasal 17 +(1) Pelaporan penerimaan bantuan sebagaimana dimaksud +dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan oleh pemohon +bantuan. +(2) Pemohon bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban +penggunaan HLDN dengan batas waktu : +a. bantuan HLDN yang tidak termasuk kriteria +pembangunan konstruksi atau melalui proses +produksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender +setelah cek HLDN dicairkan dan diserahkan kepada +penerima bantuan; dan +b. bantuan HLDN yang termasuk kriteria pembangunan +konstruksi atau melalui proses produksi paling +lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender +setelah HLDN dicairkan dan diserahkan kepada +penerima bantuan. +(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat +(2) huruf a, dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) +hari kalender dengan didahului pengajuan surat +pemberitahuan perpanjangan waktu laporan dengan +disertai alasan keterlambatan penyampaian laporan +kepada satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan +UGB. +(4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat +(2) huruf b, dapat diperpanjang paling lama 90 (sembilan +puluh) hari kalender dengan didahului pengajuan surat +pemberitahuan perpanjangan waktu laporan dengan +disertai alasan keterlambatan penyampaian laporan +kepada satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan +UGB. +(5) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan HLDN +sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan +ditetapkan dengan keputusan pejabat tinggi madya yang +membidangi penyelenggaraan UGB. +Pasal 18 +(1) Pemohon bantuan menyampaikan dokumen +pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam +Pasal 17 kepada satuan kerja yang memberikan cek HLDN +kepada pemohon bantuan. +(2) Satuan kerja yang menerima dokumen +pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi kebenaran +dokumen pertanggungjawaban sesuai dengan +permohonan dan rencana anggaran biaya yang telah +disetujui Menteri. +(3) Apabila dokumen pertanggungjawaban sebagaimana +dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan permohonan +dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui Menteri +atau kurang dari total bantuan yang diberikan, sehingga +terjadi selisih kelebihan bantuan HLDN yang digunakan, - 10 - +maka satuan kerja yang menerima dokumen +pertanggungjawaban meminta pengembalian selisih +kelebihan bantuan HLDN kepada pemohon bantuan. +(4) Pengembalian selisih kelebihan bantuan HLDN +sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh +pemohon bantuan melalui satuan kerja yang menerima +dokumen pertanggungjawaban. +(5) Satuan kerja yang menerima dokumen +pertanggungjawaban menginformasikan kepada satuan +kerja yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk: +a. mengajukan penerbitan e-Billing pengembalian ke +Kas Negara untuk bantuan HLDN yang telah +dilakukan pengesahan oleh Kementerian Keuangan; +atau +b. memberikan nomor rekening HLDN untuk +pengembalian selisih kelebihan bantuan HLDN yang +belum dilakukan pengesahan oleh Kementerian +Keuangan. +(6) Dalam hal cek tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal +15 tidak dapat dicairkan oleh penerima bantuan karena +telah melewati batas waktu, satuan kerja yang +memberikan cek HLDN harus menyampaikan kepada +satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan UGB +mengenai pembatalan pemberian bantuan atau +permohonan ulang penerbitan cek HLDN. +(7) Permohonan ulang penerbitan cek HLDN sebagaimana +dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara tertulis +kepada satuan kerja yang membidangi penyelenggaraan +UGB dengan dilampirkan cek HLDN yang telah melewati +batas waktu. +BAB IV +TIM PERTIMBANGAN HLDN +Pasal 19 +(1) Dalam pemanfaatan HLDN dalam bentuk uang dibentuk +tim pertimbangan HLDN. +(2) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya +yang membidangi penyelenggaraan UGB. +(3) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) terdiri atas unsur: +a. kementerian/lembaga; +b. satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial; +c. akademisi; dan/atau +d. praktisi. +(4) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) dapat melibatkan unsur lain untuk menunjang +tugas tim pertimbangan HLDN. +(5) Tim pertimbangan HLDN sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) memiliki tugas: +a. menilai kesesuaian hasil verifikasi, validasi, dan +asesmen atas permohonan bantuan; +b. menilai kelengkapan dokumen; +c. menilai ketepatan calon penerima bantuan; - 11 - +d. menilai kesesuaian harga bantuan yang diusulkan; +dan +e. memberikan rekomendasi kelayakan. +BAB V +PEMANFAATAN HLDN DALAM BENTUK BARANG +Bagian Kesatu +Umum +Pasal 20 +(1) HLDN dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam +Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan penerimaan HTT +dan/atau HTDP yang disampaikan oleh Penyelenggara +UGB kepada: +a. Kementerian Sosial; dan/atau +b. dinas sosial. +(2) HLDN dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) merupakan barang persediaan. +(3) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) +terdiri dari: +a. kendaraan bermotor; +b. peralatan elektronik; +c. peralatan komunikasi; +d. peralatan olahraga; +e. peralatan kesehatan; +f. voucher belanja; +g. makanan dan minuman; dan +h. barang lainnya baik yang memiliki masa kadaluwarsa +maupun yang tidak memiliki masa kadaluwarsa. +(4) Dalam hal persediaan yang memiliki kadaluwarsa dapat +disalurkan pada saat proses register dan pengesahan di +Kementerian Keuangan. +(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyaluran +barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana dimaksud pada +ayat (2) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat +pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan +UGB. +Pasal 21 +Penatausahaan HLDN dalam bentuk barang dilakukan dengan +tahapan: +a. pemeriksaan dan penerimaan; +b. pengusulan register dan pengesahan; +c. penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan; +d. permohonan barang HTT dan/atau HTDP; +e. persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP; +f. pendistribusian dan lelang; dan +g. penghapusan. - 12 - +Bagian Kedua +Pemeriksaan dan Penerimaan +Pasal 22 +(1) Pemeriksaan dan penerimaan sebagaimana dimaksud +dalam Pasal 21 huruf a dilakukan terhadap barang HTT +dan/atau HTDP yang akan diserahkan kepada pejabat +pimpinan tinggi pratama yang membidangi +penyelenggaraan UGB dan/atau pejabat yang membidangi +UGB pada dinas sosial. +(2) Pemeriksaan dan penerimaan sebagaimana dimaksud +pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: +a. nama dan jumlah barang; +b. kualitas barang; +c. spesifikasi barang; dan +d. kondisi barang. +(3) Pemeriksaan dan penerimaan sebagaimana dimaksud +pada (2) harus sesuai dengan keputusan tentang +pemberian izin penyelenggaraan UGB dan laporan +penyelenggaraan UGB. +(4) Dalam hal barang yang diperiksa tidak sesuai +sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pejabat +pimpinan tinggi pratama yang membidangi +penyelenggaraan UGB dan/atau pejabat yang membidangi +UGB pada dinas sosial menolak barang yang diserahkan +dan meminta kepada Penyelenggara UGB untuk +menyerahkan HTT dan/atau HTDP sesuai dengan +keputusan tentang pemberian izin penyelenggaraan UGB +dan laporan penyelenggaraan UGB. +(5) Dalam hal barang yang diperiksa telah sesuai +sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pejabat +pimpinan tinggi pratama yang membidangi +penyelenggaraan UGB dan/atau pejabat yang membidangi +UGB di dinas sosial menerima barang HTT dan/atau +HTDP dari Penyelenggara UGB disertai dengan berita +acara serah terima barang dan surat perjanjian hibah. +Bagian Ketiga +Pengusulan Register dan Pengesahan +Pasal 23 +(1) Barang HTT dan/atau HTDP yang diterima oleh +Kementerian Sosial melalui pejabat tinggi pratama yang +membidangi penyelenggaraan UGB dilakukan register dan +pengesahan ke Kementerian Keuangan. +(2) Barang HTT dan/atau HTDP yang diterima oleh pejabat +yang membidangi UGB di dinas sosial menyampaikan +laporan penerimaan barang HTT dan/atau HTDP dan +mengajukan permohonan untuk register kepada pejabat +tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan UGB +untuk selanjutnya diproses register dan pengesahan ke +Kementerian Keuangan. +(3) Barang yang sudah teregister dan mendapatkan - 13 - +pengesahan dicatat dalam buku barang dan aplikasi +persediaan. +Pasal 24 +Pengusulan register dan pengesahan barang HTT dan/atau +HTDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan +sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. +Bagian Keempat +Penyimpanan, Pengamanan, dan Pemeliharaan +Pasal 25 +Barang HTT dan/atau HTDP yang diterima oleh pejabat tinggi +pratama yang membidangi penyelenggaraan UGB dan/atau +pejabat yang membidangi UGB di dinas sosial untuk disimpan, +diamankan, dan dipelihara di tempat penyimpanan barang HTT +dan/atau HTDP yang memadai. +Bagian Kelima +Permohonan Barang HTT dan/atau HTDP +Pasal 26 +(1) Permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dapat diajukan oleh: +a. perseorangan; +b. keluarga; +c. kelompok; +d. LKS terakreditasi; +e. satuan kerja pada Kementerian Sosial; +f. dinas sosial; dan/atau +g. kementerian/lembaga. +(2) Permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri. +Pasal 27 +Menteri dapat memerintahkan kepada pejabat pimpinan tinggi +madya yang membidangi penyelenggaraan UGB untuk +memberikan barang HTT dan/atau HTDP kepada penerima +manfaat dan/atau digunakan untuk operasional pada satuan +kerja di lingkungan Kementerian Sosial. +Pasal 28 +Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara +pengajuan serta mekanisme pemberian barang HTT dan/atau +HTDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 +ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang +membidangi penyelenggaraan UGB. +Bagian Keenam +Persetujuan Permohonan Barang HTT dan/atau HTDP +Pasal 29 +(1) Persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP +sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e +merupakan kewenangan Menteri. - 14 - +(2) Persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP +sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan +penilaian dari tim pertimbangan HLDN. +(3) Penilaian dari tim pertimbangan HLDN sebagaimana +dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan terhadap +permohonan yang diajukan. +(4) Persetujuan permohonan barang HTT dan/atau HTDP +sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan +terhadap barang HTT dan/atau HTDP yang berada di: +a. Kementerian Sosial; atau +b. dinas sosial. +(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persetujuan +permohonan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat pimpinan +tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan UGB. +Bagian Ketujuh +Pendistribusian dan Lelang +Pasal 30 +Pendistribusian barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 21 huruf f berdasarkan persetujuan +Menteri. +Pasal 31 +(1) Pendistribusian barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan oleh unit kerja +eselon I yang membidangi penyelenggaraan UGB. +(2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dilaksanakan dengan cara menyerahkan barang HTT +dan/atau HTDP kepada penerima barang HTT dan/atau +HTDP dan/atau diserahkan melalui satuan kerja +pemohon. +(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendistribusian +sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh +pejabat tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan +UGB. +Pasal 32 +(1) Barang HTT/HTDP yang tidak dijadikan bantuan sosial +dapat dilakukan penjualan dengan cara mekanisme +lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- +undangan. +(2) Hasil lelang barang HTT/HTDP sebagaimana dimaksud +pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan +pajak. +(3) Hasil lelang barang HTT/HTDP sebagaimana dimaksud +pada ayat (2) digunakan untuk membiayai program dan +kegiatan di Kementerian Sosial yang belum dianggarkan +melalui APBN. +(4) Dalam menggunakan hasil lelang barang HTT/HTDP +sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan +persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan +pemerintah di bidang keuangan. +(5) Ketentuan mengenai penggunaan hasil lelang barang - 15 - +HTT/HTDP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) +ditetapkan oleh pejabat tinggi madya yang membidangi +penyelenggaraan UGB. +Bagian Ketujuh +Penghapusan +Pasal 33 +Penghapusan barang HTT dan/atau HTDP sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 21 huruf g dilaksanakan sesuai dengan +ketentuan peraturan perundang-undangan. +BAB VI +SANKSI ADMINISTRATIF +Pasal 34 +(1) Penerima bantuan HLDN yang tidak memanfaatkan +bantuan yang diterima sesuai dengan permohonan +dikenakan sanksi administratif. +(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat +(1) berupa: +a. teguran tertulis; +b. penundaan dan penghentian pemberian bantuan; +dan/atau +c. permohonan bantuan pada tahap berikutnya tidak +diproses. +(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) +huruf a dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan +tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja +antara teguran pertama dan teguran selanjutnya. +(4) Penundaan dan penghentian pemberian bantuan +sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan +apabila teguran pertama sampai dengan teguran ketiga +tidak dipenuhi. +(5) Permohonan bantuan pada tahap berikutnya tidak +diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c +dilakukan sampai penerima bantuan menyampaikan +laporan atas penggunaan bantuan. +BAB VII +PEMANTAUAN DAN EVALUASI +Pasal 35 +(1) Menteri, gubernur, bupati/wali kota melaksanakan +pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan HLDN sesuai +dengan kewenangannya. +(2) Satuan kerja yang melaksanakan verifikasi, validasi, dan +asesmen atas permohonan bantuan wajib melaksanakan +pemantauan terhadap pemanfaatan bantuan HLDN. +(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dilakukan untuk mengetahui pemanfaatan bantuan, +kesesuaian penerima manfaat, dan kesesuaian kebutuhan +bantuan. +(4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) +dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan - 16 - +kebutuhan. +Pasal 36 +(1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melaksanakan +evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan HLDN sesuai +dengan kewenangannya. +(2) Satuan kerja yang melaksanakan verifikasi, validasi, dan +asesmen atas permohonan bantuan wajib melaksanakan +evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan HLDN. +(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan +untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan +bantuan HLDN. +(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) +dilaksanakan pada saat proses dan/atau akhir +pelaksanaan pemanfaatan bantuan HLDN. +BAB VIII +KETENTUAN PENUTUP +Pasal 37 +Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan +Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis +Berhadiah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 811 +Tahun 2021), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. +Pasal 38 +Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal +diundangkan. - 17 - +Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan +pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya +dalam Berita Negara Republik Indonesia. +Ditetapkan di Jakarta +pada tanggal +MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, +SAIFULLAH YUSUF +Diundangkan di Jakarta +pada tanggal +DIREKTUR JENDERAL +PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN +KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, +DHAHANA PUTRA +BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR diff --git a/raw/jdih.kemensos.go.id_download_eyJpdiI6ImppSWVHSVJDcm8vb0p1OENoRHVuOXc9PSIsInZhbHVlIjoidHRSQTZlbDUxcHJtSUF6eUhyeGhXQUF0Z28zNGJGekR4ZnRYYWpiazNIUGh6eHdKe.md b/raw/jdih.kemensos.go.id_download_eyJpdiI6ImppSWVHSVJDcm8vb0p1OENoRHVuOXc9PSIsInZhbHVlIjoidHRSQTZlbDUxcHJtSUF6eUhyeGhXQUF0Z28zNGJGekR4ZnRYYWpiazNIUGh6eHdKe.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e8ec31ada723edbe1089cedaac1e49d8935f8a66 --- /dev/null +++ b/raw/jdih.kemensos.go.id_download_eyJpdiI6ImppSWVHSVJDcm8vb0p1OENoRHVuOXc9PSIsInZhbHVlIjoidHRSQTZlbDUxcHJtSUF6eUhyeGhXQUF0Z28zNGJGekR4ZnRYYWpiazNIUGh6eHdKe.md @@ -0,0 +1,165 @@ +--- +url: https://jdih.kemensos.go.id/download/eyJpdiI6ImppSWVHSVJDcm8vb0p1OENoRHVuOXc9PSIsInZhbHVlIjoidHRSQTZlbDUxcHJtSUF6eUhyeGhXQUF0Z28zNGJGekR4ZnRYYWpiazNIUGh6eHdKejk3K1BrUUtLanFrZlRsWTd3TnFXUGVVaE9Ocy81VHd1V3cvQUgwclhxVXcyVC9xZkNsMHU4OEkzbVZTcnRKWmhsVXo3ajBYVVJ6YlMvbVlKMzNURHI3aTdvUzlVNnJ4Yk9WL2V3PT0iLCJtYWMiOiI3YTNlZjQyMWZiYjg3YTM4ZGQ2M2I0MzVhZDYzNjNlN2Y5YzdkYmY1ZDM4YzZkOGUyODNkYWM2NGQwMmQ1OWRkIiwidGFnIjoiIn0=/eyJpdiI6Inp4ZmpHM3FWc1JEVnE1cUEzTU1VWnc9PSIsInZhbHVlIjoiV1JDT0ZnRW93Z253RzZnM1EzVWp1b0JLa2pZU29GVWJaTDVTZzFtaWhzU0lTdDRxaTQzSjlUTDhvVXVmTU5zK3dTME9YZnoyeUcvNzRuTjd0QjMzU3hLYUF2NmE0b3RvK1NudzZaMjZqSFhWME42N3NiU3R0c2IwZ092VEVFRlNBUDJHWVZXRy9CNyszTTRyRmswVE5nPT0iLCJtYWMiOiIzZDIxOGRkMzkxOGQwMDBjMWI5NmJiOGRmODAzYjg5ODc2NDQwZTRkOTQ2YmU1M2Q3ODhmYmM2NmRmYTAzN2U2IiwidGFnIjoiIn0= +title: "eyJpdiI6Inp4ZmpHM3FWc1JEVnE1cUEzTU1VWnc9PSIsInZhbHVlIjoiV1JDT0ZnRW93Z253RzZnM1EzVWp1b0JLa2pZU29GVWJaTDVTZzFtaWhzU0lTdDRxaTQzSjlUTDhvVXVmTU5zK3dTME9YZnoyeUcvNzRuTjd0QjMzU3hLYUF2NmE0b3RvK1NudzZaMjZqSFhWME42N3NiU3R0c2IwZ092VEVFRlNBUDJHWVZXRy9CNyszTTRyRmswVE5nPT0iLCJtYWMiOiIzZDIxOGRkMzkxOGQwMDBjMWI5NmJiOGRmODAzYjg5ODc2NDQwZTRkOTQ2YmU1M2Q3ODhmYmM2NmRmYTAzN2U2IiwidGFnIjoiIn0=" +domain: jdih.kemensos.go.id +crawl_date: 2026-03-14 22:03:06 +source_type: government +quality_score: 88 +is_priority: true +--- + +# eyJpdiI6Inp4ZmpHM3FWc1JEVnE1cUEzTU1VWnc9PSIsInZhbHVlIjoiV1JDT0ZnRW93Z253RzZnM1EzVWp1b0JLa2pZU29GVWJaTDVTZzFtaWhzU0lTdDRxaTQzSjlUTDhvVXVmTU5zK3dTME9YZnoyeUcvNzRuTjd0QjMzU3hLYUF2NmE0b3RvK1NudzZaMjZqSFhWME42N3NiU3R0c2IwZ092VEVFRlNBUDJHWVZXRy9CNyszTTRyRmswVE5nPT0iLCJtYWMiOiIzZDIxOGRkMzkxOGQwMDBjMWI5NmJiOGRmODAzYjg5ODc2NDQwZTRkOTQ2YmU1M2Q3ODhmYmM2NmRmYTAzN2U2IiwidGFnIjoiIn0= + +KAJIAN HUKUM +RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI +REHABILITASI SOSIAL +KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA +TAHUN 2025 KAJIAN HUKUM +RANCANGAN PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI +REHABILITASI SOSIAL +A. Latar Belakang +Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab +konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan +Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun +1945. Dalam upaya memenuhi hak setiap warga negara atas kesejahteraan, +pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, khususnya bagi +kelompok rentan yang mengalami hambatan dalam fungsi sosialnya. Sebagai +wujud konkret dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial, Asistensi +Rehabilitasi Sosial (ATENSI) hadir melalui layanan berbasis hak, keluarga, +komunitas, dan residensial untuk memastikan setiap individu mencapai +keberfungsian sosial yang utuh dan bermartabat. +Kebutuhan akan transformasi layanan ini didorong oleh dinamika +permasalahan sosial yang kian kompleks, mulai dari isu kemiskinan, +disabilitas, keterlantaran, hingga dampak bencana dan penyalahgunaan zat +adiktif. Perubahan sosial dan ekonomi yang cepat menuntut sistem layanan +yang lebih fleksibel, responsif, dan adaptif bagi Pemerlu Pelayanan +Kesejahteraan Sosial (PPKS). Selain itu, terjadinya reorganisasi di lingkungan +Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial serta meningkatnya kolaborasi lintas +sektor (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) memerlukan pedoman +pelaksanaan ATENSI yang lebih relevan dengan perkembangan sistem +kesejahteraan sosial saat ini. +Dari sisi hukum, regulasi sebelumnya yakni Peraturan Menteri Sosial +Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial yang telah +beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 +Tahun 2024 dinilai sudah tidak mampu lagi memayungi dinamika kebijakan +dan kebutuhan hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan +peraturan baru yang selaras dengan perubahan struktur organisasi +Kementerian Sosial, penyesuaian nomenklatur tata kerja unit pelaksana +teknis, serta perluasan prinsip layanan yang terintegrasi secara menyeluruh +dengan sistem perlindungan, jaminan, dan pemberdayaan sosial. B. URAIAN POSISI KASUS +Kondisi hukum saat ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi +eksisting, yaitu Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021, dengan +dinamika kebijakan nasional yang berkembang pesat. Meskipun peraturan +tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan hingga tahun 2024, +norma-norma yang terkandung di dalamnya dianggap sudah tidak mampu lagi +memayungi kebutuhan hukum terbaru, terutama dalam memberikan +perlindungan sosial yang komprehensif bagi kelompok rentan. Hal ini +diperparah dengan adanya reorganisasi besar di lingkungan Kementerian +Sosial melalui penetapan struktur organisasi dan tata kerja baru pada tahun +2025, yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum operasional bagi +Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menjalankan fungsi rehabilitasi sosial di +lapangan. +Di sisi lain, perkembangan permasalahan sosial di masyarakat menjadi +semakin kompleks dan beragam, mulai dari isu disabilitas, korban kekerasan, +hingga dampak sosial akibat penyalahgunaan zat adiktif dan bencana. Model +pelayanan lama dinilai kurang fleksibel dan belum sepenuhnya adaptif +terhadap transformasi digital yang sangat diperlukan dalam manajemen kasus +dan pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). +Kesenjangan antara kebutuhan masyarakat yang menginginkan layanan +cepat dan responsif dengan prosedur administratif yang masih kaku +menciptakan hambatan dalam pencapaian keberfungsian sosial para +penerima manfaat secara optimal. +Oleh karena itu, posisi kasus ini menegaskan urgensi untuk segera +menetapkan regulasi baru yang mengintegrasikan layanan Asistensi +Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dengan sistem perlindungan dan pemberdayaan +sosial secara holistik. Peraturan baru ini dirancang untuk memperkuat +koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, +serta melegitimasi penggunaan teknologi digital dalam penyelenggaraan +kesejahteraan sosial. Dengan mengganti landasan hukum yang lama, +Kementerian Sosial berupaya menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat +guna memastikan setiap warga negara mendapatkan hak rehabilitasi yang terstandar, berbasis hak, dan berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi. +C. DASAR HUKUM +1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia +Tahun 1945; +2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, +Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) +sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun +2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 +tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia +Nomor 6994); +3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial +Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); +4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan +Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 +Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +5294); +5. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358); +6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan +Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal +Rehabilitasi Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri +Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri +Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit +Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial; +7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan +Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan +Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas +Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan +Tata Kerja Kementerian Sosial. D. URGENSI +Penyusunan Peraturan Menteri Sosial ini menjadi penting karena: +1. Adanya kebutuhan penyesuaian hukum dan kelembagaan. Regulasi +sebelumnya tidak lagi sesuai dengan struktur organisasi terbaru +Kementerian Sosial dan perkembangan model pelayanan rehabilitasi +sosial. +2. Peningkatan kualitas pelayanan, ATENSI menekankan pendekatan +holistik, sistematik, dan terstandar yang membutuhkan dasar hukum agar +dapat diimplementasikan secara seragam. +3. Integrase antarprogram sosial. ATENSI perlu diatur agar selaras dengan +kebijakan perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial +sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial. +4. Penguaran peran pemerintah daerah dan masyarakat. Diperlukan +landasan hukum untuk memastikan keterlibatan aktif perangkat daerah +dan lembaga kesejahteraan sosial dalam pelaksanaan ATENSI. +5. Adaptasi terhadap perubahan sosial dan digitalisasi. Pengaturan baru +memungkinkan pelaksanaan ATENSI secara digital, fleksibel, dan +berbasis jejaring, sesuai perkembangan zaman. +E. ANALISIS HUKUM +Secara yuridis, rancangan peraturan ini memiliki landasan hukum yang +kuat dan selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan di +Indonesia, mulai dari mandat konstitusional Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 +hingga Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara. +Kehadiran regulasi ini merupakan langkah krusial untuk mengatasi +ketimpangan norma (norma yang tidak relevan) pada Permensos Nomor 7 +Tahun 2021 yang sudah tidak sesuai dengan struktur organisasi dan tata +kerja Kementerian Sosial tahun 2025. Dengan adanya sinkronisasi terhadap +struktur kelembagaan yang baru, rancangan ini memberikan kepastian hukum +bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam menjalankan fungsi operasionalnya, +sehingga terhindar dari potensi sengketa kewenangan atau ketidakabsahan +administratif dalam penyelenggaraan program di lapangan. Dari sisi materi muatan, rancangan ini melakukan transformasi +paradigma dengan mengintegrasikan layanan rehabilitasi sosial ke dalam satu +kesatuan sistem perlindungan, jaminan, dan pemberdayaan sosial yang +holistik. Pengaturan ini secara progresif melegitimasi penggunaan teknologi +digital dalam manajemen kasus dan pendataan, yang memberikan kekuatan +hukum terhadap validitas data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial +(PPKS). Selain itu, regulasi ini mempertegas pembagian tanggung jawab +antara pemerintah pusat dan daerah serta memperluas pelibatan masyarakat +melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Hal ini memastikan bahwa +setiap tahapan layanan, mulai dari asesmen hingga terminasi, memiliki +standar hukum yang seragam untuk mewujudkan keadilan sosial yang inklusif +dan akuntabel bagi seluruh penerima manfaat. +F. KESIMPULAN +Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi +Rehabilitasi Sosial (ATENSI) merupakan langkah strategis yang mendesak +untuk menyelaraskan landasan hukum dengan reorganisasi Kementerian +Sosial tahun 2025 serta dinamika permasalahan sosial yang kian kompleks. +Regulasi ini berfungsi mengisi kekosongan hukum operasional bagi Unit +Pelaksana Teknis, mengintegrasikan sistem layanan rehabilitasi dengan +perlindungan dan pemberdayaan sosial secara holistik, serta melegitimasi +penggunaan teknologi digital dalam manajemen kasus. Dengan mempertegas +peran pemerintah daerah dan kolaborasi lintas sektor, peraturan ini bertujuan +menciptakan kepastian hukum dan standar pelayanan yang seragam guna +memastikan pemenuhan hak-hak kelompok rentan secara akuntabel, inklusif, +dan berkelanjutan sesuai amanat konstitusi. diff --git a/raw/jdih.sukoharjokab.go.id_file_dokumen_peraturan-desa-triyagan-nomor-6-tahun-2025-tentang-rencana-kerja-pemerintah-desa-triyagan-tahun-2026-2025-mywpy.p.md b/raw/jdih.sukoharjokab.go.id_file_dokumen_peraturan-desa-triyagan-nomor-6-tahun-2025-tentang-rencana-kerja-pemerintah-desa-triyagan-tahun-2026-2025-mywpy.p.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eba97171c1fbe7a66380315db89deed823dc8657 --- /dev/null +++ b/raw/jdih.sukoharjokab.go.id_file_dokumen_peraturan-desa-triyagan-nomor-6-tahun-2025-tentang-rencana-kerja-pemerintah-desa-triyagan-tahun-2026-2025-mywpy.p.md @@ -0,0 +1,3827 @@ +--- +url: https://jdih.sukoharjokab.go.id/file/dokumen/peraturan-desa-triyagan-nomor-6-tahun-2025-tentang-rencana-kerja-pemerintah-desa-triyagan-tahun-2026-2025-mywpy.pdf +title: "peraturan-desa-triyagan-nomor-6-tahun-2025-tentang-rencana-kerja-pemerintah-desa-triyagan-tahun-2026-2025-mywpy.pdf" +domain: jdih.sukoharjokab.go.id +crawl_date: 2026-03-09 22:15:19 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# peraturan-desa-triyagan-nomor-6-tahun-2025-tentang-rencana-kerja-pemerintah-desa-triyagan-tahun-2026-2025-mywpy.pdf + +SALINAN +KEPALA DESA TRIYAGAN +KECAMATAN MOJOLABAN +KABUPATEN SUKOHARJO +PERATURAN DESA TRIYAGAN +NOMOR 6 TAHUN 2025 +TENTANG +RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TRIYAGAN +TAHUN 2026 +DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA +KEPALA DESA TRIYAGAN, +Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) +Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 +tentang Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan +Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah +Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa; +b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan yang +berkesinambungan pada tahun keenam sesuai dengan +program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka +Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja +Pemerintah Desa; +c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana +dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu +menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja +Pemerintah Desa Triyagan Tahun 2026; +Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara +Republik Indonesia Tahun 1945; +2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang +Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam +Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah +diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 +tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang +dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun +1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten +dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran +Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran +Negara Nomor 2757); - 2 - +3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 +Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik +Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa +kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 +Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- +Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran +Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, +Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia +Nomor 6914); +4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang +Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) +sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir +dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang +Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- +Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja +menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); +5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang +Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 +Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) +sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir +dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 +tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah +Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan +Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 +Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik +Indonesia Nomor 6321); +6. Peraturan Desa Triyagan Nomor 3 Tahun 2020 tentang +Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun +2019-2025 (Lembaran Desa Triyagan Tahun 2020 +Nomor 3), sebagaimana Telah diubah dengan +Peraturan Desa Triyagan Nomor 5 Tahun 2024 tentang +Perubahan Atas Peraturan Desa Triyagan Nomor 3 +Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka +Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa +Triyagan Tahun 2024 Nomor 5); +Dengan Kesepakatan Bersama +BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TRIYAGAN +dan +KEPALA DESA TRIYAGAN +MEMUTUSKAN: - 3 - +Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA +PEMERINTAH DESA TRIYAGAN TAHUN 2026. +BAB I +KETENTUAN UMUM +Pasal 1 +Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : +1. Desa adalah Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban +Kabupaten Sukoharjo. +2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan +pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat +dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik +Indonesia. +3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat +Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. +4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat +BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi +pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari +penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan +ditetapkan secara demokratis. +5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas +hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya +kesejahteraan masyarakat Desa. +6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan +kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa +dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara +partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber +daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan +desa. +7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang +selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana +Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 +(delapan) tahun. +8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya +disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa +untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. +9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang +selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan +tahunan Pemerintahan Desa. - 4 - +BAB II +MATERI DAN FUNGSI +Pasal 2 +RKP Desa Tahun 2026 memuat: +a. evaluasi hasil RKP Desa Tahun 2024; +b. rancangan kerangka ekonomi; +c. prioritas dan sasaran pembangunan Desa; dan +d. rencana program dan kegiatan prioritas Desa, baik yang +dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun +yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. +Pasal 3 +Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam +Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak +terpisahkan dari Peraturan Desa ini. +Pasal 4 +RKP Desa Tahun 2026 berfungsi sebagai: +a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam +menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2026; +dan +b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB +Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun +Anggaran 2026. +BAB III +RKP DESA +Pasal 5 +(1) RKP Desa Triyagan Tahun 2026 merupakan penjabaran +dari RPJM Desa Tahun 2019-2025. +(2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai +jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2026 +sampai dengan 31 Desember 2026. +BAB IV +PELAKSANAAN +Pasal 6 +Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2026 dituangkan dalam APB +Desa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja +Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi +Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah +Kabupaten Sukoharjo. - 5 - +Pasal 7 +Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2026 dibebankan pada +APB Desa Triyagan Tahun Anggaran 2025. +BAB V +PENUTUP +Pasal 8 +Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. +Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan +pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya +dalam Lembaran Desa Triyagan. +Ditetapkan di Triyagan +pada tanggal 19 September 2025 +KEPALA DESA TRIYAGAN, +ttd +PARDIYANTO +Diundangkan di Desa Triyagan +pada tanggal 22 September 2025 +SEKRETARIS DESA TRIYAGAN, +ttd +SUGIYANTO +LEMBARAN DESA TRIYAGAN TAHUN 2025 NOMOR 6 - 6 - +LAMPIRAN I : +PERATURAN DESA TRIYAGAN +NOMOR 6 TAHUN 2025 +TENTANG +RENCANA KERJA PEMERINTAH +DESA TRIYAGAN TAHUN 2026. +BAB I +PENDAHULUAN +A. Latar Belakang +Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai +permasalahan, untuk merespon kebutuhan dan menjawab +tantangan perkembangan masyarakat, ditentukan sejauh mana +proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas desa +(atau sebutan lain, selanjutnya ditulis desa) mencapai kemandirian +dan kesejahteraan, karena sebagian besar penduduk berada di +daerah pedesaan. Dengan demikian, keberhasilan membangun +desa akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap +keberhasilan pembangunan nasional secara makro. Dari cara +pandang di atas, menjadi sangat penting untuk memacu +peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur Pemerintahan +Desa dengan meningkatkan daya dukung (support system) dalam +pengelolaan Pembangunan yang mencakup, antara lain: +1. mutu, kesesuaian dan ketepatan perangkat lunak +pembangunan desa (peraturan perundangan, pedoman, +petunjuk pelaksanaan dan teknis lain terkait); +2. efektivitas sistem pengelolaan pembangunan desa; +3. kemampuan desa atau sebutan lain dalam menyelenggarakan +pembangunan; dan +4. kemampuan dan keberdayaan masyarakat maupun aparatur +Pemerintahan Desa. +Salah satu persoalan mendasar dalam penyelerggaraan +pembangunan Desa adalah terkait elemen Perencanaan +Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja +Pembangunan Desa. Karena RKP Desa merupakan dokumen yang +menunjukkan arah, tujuan dan kebijakan pembangunan Desa +selama satu tahun anggaran. Maka, kualitas RKP Desa menjadi +sangat penting untuk diperhatikan, baik dari segi proses +penyusunan, kualitas dokumen maupun kesesuaiannya dengan +peraturan Perundangan yang berlaku. +Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa berdasar pada +Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 +tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah +Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, (Tambahan Lembaran +Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230), adalah untuk - 7 - +meningkatkan serta mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa +menyusun RKP Desa. Dalam konteks penyusunan RPJM Desa dan +RKP Desa, Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan +dan pengawasan berupa bimbingan, arahan, dan supervisi. +Selanjutnya dalam rangka pembinaan dalam Perencanaan +Pembangunan Desa dan memberikan acuan teknis proses +Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa perlu disusun +pedoman penyusunan dengan Peraturan Bupati. +B. Dasar Hukum +Dasar hukum yang menjadi acuan Pedoman Penyusunan +Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja +Pemerintah Desa adalah: +1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik +Indonesia Tahun 1945; +2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan +Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa +Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang +Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II +Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 +tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam +Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; +3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, +sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan +Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan +Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang +Desa; +4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan +Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir +dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang +Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 +Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; +5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang +Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 +tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir +dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang +Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun +2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor +6 Tahun 2014 tentang Desa; +6. Peraturan Desa Triyagan Nomor 3 Tahun 2020 tentang +Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019- +2025, sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Desa +Triyagan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas +Peraturan Desa Triyagan Nomor 3 Tahun 2020 tentang +Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019- +2025; - 8 - +C. Maksud dan Tujuan +a. Maksud +Maksud disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa +(RKP Desa) adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa +dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan +Desa. +Rencana Kerja Pemerintah Desa Triyagan sebagai +dokumen perencanaan pembangunan daerah kurun waktu 1 +tahun yang ditetapkan untuk memberikan arah sekaligus +menjadi acuan bagi seluruh komponen Daerah (Pemerintah, +Masyarakat dan Dunia Usaha) di dalam mewujudkan cita-cita +dan tujuan yang sesuai dengan visi, misi dan arah +pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh +masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, +koordinatif dan melengkapi satu dengan yang lainnya didalam +pola sikap dan satu pola tindak. +Rencana Kerja Pemerintah Desa Triyagan Kecamatan +Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Tahun 2026 merupakan +kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan +sebelumnya. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) +Triyagan diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin +tajam dan tepat guna menyelesaikan permasalahan- +permasalahan pembangunan spesifik Desa Triyagan sebagai +Desa agraris dalam dimensi waktu 1 tahunan serta +mempercepat pencapaian tujuan pembangunan secara +nasional. +Dengan adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP +Desa) diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, +terciptanya integrasi. Sinkronisasi serta sinergi antar pelaku +pembangunan (stakeholders) antar ruang, antar waktu, antar +fungsi pemerintahan ataupun dengan Kabupaten dengan +Provinsi dan Pusat diharapkan pula akan terbangun keterkaitan +dan konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, +Pelaksanaan dan Pengawasan pada sisi yang lain dan mampu +mengoptimalkan partisipasi. +b. Tujuan +Tujuan disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Desa +(RKP Desa) antara lain: +1. Untuk meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan dan +Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang +lebih berdaya guna serta untuk lebih memantapkan +pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai +wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan +tujuan Pemerintah Desa; - 9 - +2. memberikan kemudahan kepada Pemerintah dan Instansi +yang berkompetensi dalam melaksanakan program- +program pembangunan, sebab di RKP Desa telah dimuat +prioritas aspirasi masyarakat; +3. memberikan gambaran nyata bagi terlaksananya arah +pembangunan ditahun-tahun yang berjalan; +4. menjaring keinginan masyarakat agar pembangunan ke +depan bisa benar-benar berguna dan manfaatnya bisa +dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan; +5. diharapkan dengan adanya Rencana Kerja Pemerintah Desa +(RKP Desa) pembangunan ke depan berorientasi kepada +kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan pada +kepentingan politik dan kekuatan golongan. +D. Proses Penyusunan +1. RKP Desa disusun oleh Pemerintahan Desa dengan +membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan +Keputusan Kepala Desa; +2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun RKP +Desa harus: +1. mencermati pagu indikatif desa; +2. penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; +3. mencermati dokumen RPJM Desa; +4. penyusunan rancangan RKP Desa; +5. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa; +6. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang +berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga +Kemasyarakatan Desa; +3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan +RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya +disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam +musyawarah Desa penyusunan RKP Desa; +4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, +dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka +Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP +Desa Tahun 2026 dalam bentuk Dokumen RKP Desa; +5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP +Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta +Unsur Masyarakat; +6. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa +menetapkan RKP Desa dalam peraturan Desa serta +memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundangkan +dalam Lembaran Desa. - 10 - +E. Sistematika Dokumen RKP Desa +Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa +Triyagan Tahun 2026 adalah sebagai berikut: +BAB I PENDAHULUAN +A. Latar Belakang +B. Dasar Hukum +C. Maksud dan Tujuan +D. Proses Penyusunan +BAB II GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa +TAHUN 2024 +A. Gambaran Umum Kondisi Desa +1. Sejarah Desa +a. Legenda Desa +b. Sejarah Pemerintahan Desa +2. Demografi +a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis +Kelamin dan KK +b. Tingkat Pendidikan Penduduk +c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian +d. Jumlah Akseptor Keluarga Berencana +e. Kader Pembangunan Desa +f. Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis +3. Keadaan Sosial +4. Keadaan Ekonomi +5. Letak Geografis Desa +6. Kondisi Pemerintahan Desa +a. Pembagian Wilayah Desa +b. Tingkat Pendidikan Aparat Desa +c. Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan +Desa +7. Rukun Warga dan Rukun Tetangga +8. Kelompok Tani/Gapoktan +9. Perlindungan Masyarakat/Linmas +10. Lembaga Pendidikan +11. Lembaga Kesenian +B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun 2024 +BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH +A. Potensi +1. Sumber Daya Manusia +2. Sumber Daya Alam +3. Infrastruktur +a. Fisik +b. Non Fisik - 11 - +4. Potensi Pendidikan +5. Potensi Kesenian +6. Potensi Kesehatan +7. Potensi Pertanian +8. Potensi Perumahan +B. Rumusan Prioritas Masalah +BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA +A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala +Desa Tahun Anggaran 2026 +B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa +Tahun 2026 +BAB V PENUTUP - 12 - +BAB II +GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA +TAHUN 2024 +A. Gambaran Umum Kondisi Desa +1. Sejarah Desa +a. Legenda Desa +Desa Triyagan berdiri sekitar tahun 1921, yang +dipimpin oleh seorang Demang. Istilah ini masih dalam +kekuasaan Jepang atau Feodal. Dalam masa +Pemerintahan Demang tersebut masih banyak berwujud +pabrik persel atau pabrik gula. Nama Triyagan menurut +para sesepuh berasal dari kata tri yang berarti 3 (tiga) +sedangkan yagan/niaga berarti pekerja atau karyawan, +konon dahulu ada gabungan 3 pegawai pabrik tebu +Colomadu, Gondang dan Ceper Klaten mendirikan +pabrik penggilingan tebu di dukuh Pabrik (sekarang +Triyagan sebelah utara), sesuai perkembangan waktu +dan jaman pabrik penggilingan tebu tersebut pindah +sampai sekarang di Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. +Tahun 1931 terbentuk satu Kelurahan yaitu +Kelurahan Triyagan, yang dipimpin oleh Lurah SURO +PAWIRO atau Demang PONCO SUTIRTO. +b. Sejarah Pemerintahan Desa +Secara lebih terperinci dibawah ini adalah sejarah +pimpinan Pemerintahan Desa Triyagan +1. Bapak Ponco Sutirto 1931-1946 +2. Bapak Darmo Miharjo 1946-1985 +3. Bapak Much. Wagiman 1985-1993 +4. Bapak Sri Prasadjadi Sarwono 1993-2001 +5. Bapak Dalimin 2002-2007 +6. Bapak Dalimin 2007-2012 +7. Bapak Drs. Sutrisno 2013-2019 +8. Bapak Pardiyanto 2019-2027 +2. Demografi +a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan KK +Jumlah penduduk di desa Triyagan secara +keseluruhan pada akhir tahun 2024 tercatat 5.760 jiwa, +Jumlah penduduk berdasarkan pembagian jenis kelamin +pada tahun 2024 terbilang merata, untuk penduduk +laki-laki berjumlah 2.887 jiwa dan penduduk perempuan +berjumlah 2.873 jiwa, sedangkan jumlah KK pada tahun +2024 adalah 1.956 KK, untuk lebih jelasnya dapat dilihat +pada tabel a) dibawah: +Tabel a) - 13 - +Jumlah Komposisi Penduduk dan KK Miskin Desa +Triyagan Berdasarakan wilayah +Diagram +Jumlah Penduduk Desa Triyagan +3 +2 +2 +1 +1 +0 +5 +0 +5 +0 +5 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +5 +K +0 4 +a d +1 +u +5 +s +5 1 +I +5 +K +5 +a +3 +d +1 +u +7 +s +6 3 +II +8 +K +9 +a +9 +d +2 +u +4 +s +1 2 +II I +J +J +u +u +m +m +la +la +h +h +K +J +K +iw a +Wilayah Komposisi Penduduk +Jumlah +penduduk +JUMLAH JUMLAH +JUMLAH JUMLAH dewasa +KADUS KK JIWA +KK JIWA +MISKIN MISKIN +L P +I 504 1551 714 694 85 286 +II 553 1763 790 811 201 614 +III 899 2412 1129 1131 219 653 +Jumlah 1956 5736 2887 2873 505 1553 +b. Tingkat Pendidikan Penduduk +Tabel b) +Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan +Desa Triyagan Kecamatan Mojolaban - 14 - +N +1 +2 +3 +4 +5 +6 +o +T +B +S +S +S +P +i d +e +D +M +M +e +T +a +l u +P +A +r g +i n g k +k / B +m L +/ S +/ S +u r u +J u +a +e +u +L +M +a n +m +t +l +l +T +P e +u m +u s +P / +K / +T i n +l a h +n d +S e +S D +M +M +g g +i d +k +T +I +i +s +i +o +k +l +a +a +n +h +P e n d +J +u +u +1 +5 +m +d +9 +4 +6 +9 +7 +9 +7 +u +9 +9 +7 +5 +1 +2 +6 +l a +k +8 +5 +1 +0 +8 +8 +0 +h +( j i w a ) +c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian +Tabel c) +Penduduk Menurut Mata Pencaharian +Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian +a. Petani 154 Orang g. Pensiunan 77 Orang +b. Buruh 145 Orang h. Jasa 21 Orang +c. Karyawan Swasta 2292 Orang i. Guru / Dosen 75 Orang +d. Wiraswasta/Dagang 57 Orang j. Aneka Usaha 15 Orang +e. PNS 257 Orang k. Tenaga Kesehatan 22 Orang +f. TNI/Polri 7 Orang l. Lain-lain 7 Orang +Diagram Jumlah Penduduk +Menurut Mata Pencaharian +15 +21 22 Petani +7 +7 77 75 145 Buruh +154 +57 257 Karyawan Swasta +Wiraswasta/Dagang +PNS +TNI/Polri +Pensiunan +2292 Jasa +Guru/Dosen +Aneka Usaha +Tenaga Kesehatan +Lain-lain +d. Jumlah Akseptor Keluarga Berencana +Table d) +Akseptor Keluarga Berencana - 15 - +N +1 +2 +o +P +J +a +b +c +d +a s a +u m +. K +. 2 +. 3 +. L +n +l +u +1 +1 +e +g +a h +r +- +- +b +K +a n U +P e s +a n g 2 +3 0 T +4 0 T +i h d a +e t e +s i a +e r t a +0 T +h +h +r i 4 +J u +r +S +h +0 +m +a +u +K +T +n +b +B +h +l a +g +u +h +a +r +m +n +( +e +P +n +U +u +S +r +) +u t u m u r +J +( +u +o r +9 +4 +1 +1 +7 +m +a +4 +4 +0 +9 +0 +0 +l +n +7 +3 +5 +2 +4 +a +g +h +) +e. Kader Pembangunan Desa +Tabel e) +Kader Pembangunan Desa +N o +1 J +J +u +u +m +m +l +l +a +a +h +h +K +K +P +e +M +t e +D +r a n g a n +J +( +u +o r +m +a +5 +5 +l +n +a +g +h +) +f. Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis +Tabel f) +Jumlah Tenaga Medis dan Paramedis +Jumlah +No Keterangan +(orang) +1 Dokter Umum 5 +2 Dokter Gigi 2 +3 Dokter Spesialis 4 +4 Dokter Hewan 0 +5 Bidan 6 +6 Mantri Kesehatan 3 +7 Perawat 7 +8 Dukun Bayi 0 +Jumlah 27 +3. Keadaan Sosial - 16 - +Desa Triyagan adalah sebuah desa yang ada di wilayah +Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. Perkembangan +penduduk desa Triyagan saat ini masih bisa dikategorikan +sedang, hal ini karena didukung oleh kesadaran masyarakat +akan pentingnya pendidikan dan menata kehidupan melalui +program Keluarga Berencana. +Pada sektor pendidikan, data penyandang buta huruf +di desa Triyagan semakin berkurang hal ini didukung dengan +adanya program pemerintah tentang usia wajib belajar +sembilan tahun. +N +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +o +S +M +S +M +S +M +A +S +J +D +a +M +a +M +a +k +a +u +a t a +d r a +P a +d r a +A / +d r a +a d e +r j a n +m l a +u +s a +t a +s a +S +s a +m +a +h +y +h +u +h +M +h +i +L u +a n g s e d +I b t i d a n +y a n g s e +T s a n a w +K / +A l i y a h +/ D i p l o m +l u +e r a +i y a +d e +i y a +a +s a +j a +h +r a +h +n +t +j a +S +t +e k o l a h J M +1 +4 +L +5 +1 +9 +4 +6 +3 +2 +7 +2 +J +5 1 +1 5 +0 5 +8 +7 +3 +1 4 +1 4 +5 +i +5 +5 +w a +4. Keadaan Ekonomi +Jika dilihat secara cermat, ada beberapa sektor yang +mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di +desa Triyagan yang paling signifikan adalah sektor pertanian +dan peternakan serta perindustrian ini dilihat dari luasnya +lahan pertanian yang mendominasi sekitar 56% dari wilayah +desa Triyagan sekaligus mata pencaharian masyarakat +adalah sebagai petani dan buruh tani disamping disamping +itu pula sektor perdagangan dan usaha kecil menengah juga +tumbuh sangat baik, hal ini sangat membantu upaya +pemerintah desa dalam rangka menurunkan angka +pengangguran. Menurut data statistic terkhir perkembangan +penduduk di desa Triyagan dari tahun ke tahun mengalami +penurunan meskipun sebenarnya hal ini sangat riskan +dengan labilnya kondisi ekonomi global sehingga harus ada +penguatan terutama dibidang peningkatan sumber daya alam +maupun sumber daya manusia. +Penduduk Menurut Mata Pencaharian +a) Struktur Mata Pencaharian Penduduk - 17 - +N +1 +2 +3 +o +P +P +B +J +e +e +u +u +t a +t a +r +m +u +n +n +l +h +a +i +i +p +p +t +h +e +e +a +m +n +n +g +i +i l +g +i k +a +S +r +t +s +a +a +a +p +t +w +u +a +s +h +J +( +u +o r +1 +m +a +3 +6 +4 +5 +l +n +8 +9 +7 +4 +a +g +h +) +b) Sektor Peternakan +c) Sektor Industri Kecil / Kerajinan +Jumlah +No Status +(orang) +1 Pemilik usaha kerajinan 1 +2 Pemilik usaha industri rumah tangga 11 +3 Buruh pekerja industri kecil / kerumah ta 30 +Jumlah 42 +d) Sektor Industri Besar / Sedang +N +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +o +P +P +P +P +P +P +P +B +J +e +e +e +e +e +e +e +u +u +m +m +m +m +m +m +m +r +m +u +i l i +i l i +i l i +i l i +i l i +i l i +i l i +h +l a +k +k +k +k +k +k +k +h +/ +t e +t e +t e +t e +t e +t e +t e +p +r +r +r +r +r +r +r +e +n +n +n +n +n +n +n +k +a +a +a +a +a +a +a +e +k +k +k +k +k +k +k +r +S +s +k +k +k +a +i +b +j a +t +a +e +u +a +y +t i +u +a t u s +p i +r b a u +d a +m b i +a m +k +r u n +u s a h +n +g +a +g +p e t e r n a k a n +J +( +u +o r +m l +a n +2 8 +- +- +1 9 +8 +6 +6 +1 1 +7 8 +a +g +h +) - 18 - +N +1 +2 +3 +o +P +P +B +J +e +e +u +u +m +m +r +m +u +i l i +i l i +h +l a +k +k +h +p +u +u +e +s +s +k +a +a +e +h +h +r +a +a +j a +S +i n +i n +i n +t +d +d +a +d +t +u +u +u +u +s +s +s +s +t r +t r +t +i +i +r i +b +s +e +e +s +d +a +a +r +n g +J +( +u +o r +m +a +1 +2 +2 +l +n +4 +5 +a +g +h +) - 19 - +e) Sektor Jasa / Perdagangan +Jumlah +No Status +(orang) +Penduduk yang bekerja disektor jasa +1 +pemerintahan dan non pemerintahan +a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 156 +b. Pegawai Kelurahan 11 +c. TNI 15 +d. POLRI 6 +e. Pensiunan TNI/POLRI/PNS 73 +f. Pegawai swasta 2292 +Jumlah 2553 +Penduduk yang memiliki usaha disektor +2 +jasa / perdagangan +a. Jasa lembaga keuangan +- Perkreditan rakyat 1 +- Asuransi +- Lain - lain +b. Jasa perdagangan +- Pasar Kelurahan +- Warung 238 +- Kios 12 +- Toko 25 +- Lain - lain +c. Jasa penginapan +- Losmen +- Hotel 1 +- Wisma / mess +- Asrama / Pondokan +- Lain - lain 10 +d. Jasa angkutan dan transportasi +- Angkutan tak bermotor 4 +- Angkutan bermotor 21 +- Mobil Kendaraan umum 1 +- Perahu / ketinting +- Angkutan laut motor tempel +- Kapal motor +- Lain - lain - 20 - +f) Sektor Pertanian +Potensi irigasi yang dimiliki digunakan untuk +irigasi +a. Pertanian +N +1 +2 +3 +4 +o +D +S +M +S +a +u +a +u +n +n +t +m +J e +a u +g a i +a A i +u r +n +r +l a +i s +d a +P +n +o +g +t e n s i I r i g a s i +A +T +A +T +A +d +i d +d +i d +d +a +a +a +a +a +/ +k +k +k +T i d a +b. Hasil Palawija +N +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +o +0 +K +K +K +K +S +K +J +U +T +U +J +J +e +a +o +a +o +a +a +b +a +b +u +e n i s P +d e l a i +c a n g t +r o b e n +c a n g t +r g u m +c a n g h +g u n g +i j a l a r +l a s +i k a y u +m l a h +a l a +a n +g u +u n +i j a +w +a +k +g +u +i +h +g +j a +a k +T +H +P +o +a +n +a s i l +n e n +/ H +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +a +R a t a +T k +( t o +- +. +n +r a +K +/ +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +t +e +h +a +c +a +d +) +i +c. Ketersediaan Air Pada Musim Kemarau Untuk +Budidaya +N +1 +2 +3 +4 +5 +o +P +P +S +P +P +U +a +a +a +e +e +n t u k K e b +d i +l a w i j a +y u r a n d a +r k e b u n a n +t e r n a k a n +u +n +t u +b +h +u +a +a +n +h +K +K +u +u +r +r +a +a +n +n +g +g +C +C +C +C +C +u +u +u +u +u +k +k +k +k +k +u +u +u +u +u +p +p +p +p +p - 21 - +g) Peternakan +a. Jumlah Ternak dan Pemilik Ternak +N +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +o +S +K +K +B +K +D +A +I +J +t +J e +a p +e r +u d +a b +a m +o m +y a +i k +u m +n i s +i +b a u +a +i +b i n +b a +m +l a h +T +g +e r n a k +J +T +u +e +( e +3 +7 +1 +m l a +r n a +k o r +4 1 +0 +0 +0 +8 6 +0 +0 4 +1 8 +1 4 9 +h +k +) +J u m +P e +T e +l a h +m i l +r n a +2 8 +0 +0 +0 +1 9 +0 +8 +6 +6 1 +K +i k +k +K +b. Ketersediaan Hijau Pakan Ternak (HPT) Pada +Musim Kemarau +N +1 +2 +3 +o +J +R +L +U +e +u +a +n +r a +m +i n +t u k K +m i +p u t g +n y a +e +a +b +j a +u +h +t u h a n K +K +K +u +u +u +r +r +r +a +a +a +n +n +n +g +g +g +C +C +u +u +k +k +u +u +p +p +h) Jenis Kekayaan Bahan Tambang Galian Yang +Ada +N +1 +2 +3 +4 +o +M +G +E +P +J +J +i n y a +a s a l +m a s +e r a k +u m l a +e n +k b +a m +h a +i s +u +d +m +a +T a +i +m b a n g A d a +T +T +T +T +/ +i d +i d +i d +i d +T +a +a +a +a +i d +k +k +k +k +0 +a +a +a +a +a +k +d +d +d +d +a +a +a +a +a +d a - 22 - +i) Industri +N +1 +1 +1 +o +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +0 +1 +2 +T +T +G +G +B +K +P +B +P +M +K +B +J +J e n i s I n d u s t r i K +K e r a j i n a n +e m p e +a h u +u l a j a w a +e n t h e n g +a t u - b a t u , k e r a m i k +u l i t +e r a k +a m b u +i n d a n g i k a n b a n d e n +e u b e l / H o m e i n d u +r i p i k , p i s a n g , r o t i , k +a t u b a t a , b a t a k o +u m l a h +e +g +s +r +c +t +u +i l +r i +p +/ +u k , r a m +J +b +u m +3 +4 +2 +0 +0 +0 +2 +0 +2 +5 +7 +6 +7 +5 +l a h +5. Letak Geografis Desa +a. Luas Wilayah Desa Menurut Penggunaanya +Luas wilayah Desa Triyagan secara administrative seluas ++ 168,4655 Ha yang terdiri dari : +Tanah sawah : 50,6 Ha +Tanah tegal : 5,8 Ha +Tanah pekarangan / perkampungan : 109,6 Ha +Lain-lain (sungai, kuburan, jalan) : 5,9 Ha +b. Batas Wilayah-- +S +S +S +S +e +e +e +e +b +b +b +b +e +e +e +e +l +l +l +l +L +a +a +a +a +e +h +h +h +h +t a +U +S +B +T +k +t +e +a +i m +a +l +r +r +a +a +u +a +t a +t +r +n +J +J +P +S +a +o +a +a +t +h +l +p +e +u +o +e +n +r +D +n +e s a +J +M +M +M +a +o +o +o +t e +j +j +j +o +o +o +n +l +l +l +a +a +a +K +b +b +b +K +a +a +a +a +e +b +n +n +n +c +. +a m +K a +a +r +t +a +a +n +n +g a n y a r +c. Orbitasi, Waktu Tempuh dan Letak Desa - 23 - +N +1 +2 +3 +4 +5 +6 +o +J +J +J +W +W +W +( E +a +a +a +r +r +r +a +a +a +k +a +a +a +k +k +k +o +k +k +k +t +t +t +n +u +u +u +O r b i t +k e I b +k e I b +k e I b +t e m +t e m +t e m +o m i , +a +u +u +u +p +p +k +s i d a +k o t a +k o t a +k o t a +u h k +u h k +p u h +e s e h +n J a r a k T e m p +K e c a m a t a n +K a b u p a t e n +P r o v i n s i +e I b u k o t a K e c +e I b u k o t a K a b +k e f a s i l i t a s +a t a n , P e m e r i n +u +a +u +t +t +h +m +p +e r +a h +a t a +a t e +d e k +a n +n +n +a +) +t +K e t e +4 +1 +1 1 +1 +4 +1 +r +, 5 +5 +0 +5 +0 +0 +a n +K +K +K +M +M +M +g a +m +m +m +e +e +e +n +n +n +n +i +i +i +t +t +t +d. Ketersediaan Alat Angkutan +No K e t e r a n g a n Ada/Tidak +1 Setiap saat (menit), Tiap jam Ada +2 Setiap hari Ada +3 Setiap Minggu Ada +e. Letak Desa : Dataran Rendah +No U r a i a n Keterangan +1 Tinggi tempat dari permukaan laut 97 m +2 Curah hujan rata-rata per bulan +3 Keadaan suhu rata-rata 30 - 35 ˚C +4 Curah hujan bulan 250000 +f. Topografi atau Bentangan Lahan +N +1 +2 +o +D +P +J +a +e +u +t a +r b +m +r a n +u k i +l a h +t a n +B +/ +e +P +n +e +t a +g +n +u +g +n +a +u +n +n +L +g a +a +n +h a n L u +1 +1 +a +6 +6 +s +8 +8 +( H +, 4 +, 4 +6 +6 +a +5 +5 +) +5 +5 +g. Kesuburan Tanah +No Tingkat Kesuburan Luas (Ha) +1 Sangat subur 13,15 +2 Subur 40,71 +3 Sedang 2 ,35 +4 Tidak subur / kritis +Jumlah 56,21 - 24 - +Erosi Tanah +No Tingkat Erosi Ada/Tidak +1 Erosi ringan Ada +2 Erosi sedang Tidak +3 Erosi berat Tidak +h. Kualitas Lingkungan Fisik +Keadaan +No Lingkungan Fisik +tercemar/tidak +1 Sangat Tidak +2 Air sumur Tercemar +3 Udara Tercemar +4 Lahan Pertanian Tidak +5 Air irigasi Tercemar +6 Lingkungan kumuh Tercemar +6. Kondisi Pemerintahan Desa +a. Pembagian Wilayah Desa +Wilayah Desa Triyagan dibagi menjadi 3 Dusun yaitu: +1. Dusun Triyagan +2. Dusun Joho Lor +3. Dusun Oro Oro Tengah +Untuk wilayah Desa Triyagan terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun +dan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun sehingga posisi +Kepala Dusun menjadi sangat strategis seiring banykanya +limpahan tugas Desa kepada aparat desa. Dalam rangka +memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. +Tabel Pembagian Kepala Dusun dan Jumlah RT / RW +Di Desa Triyagan +N +1 +2 +3 +o +T +J +O +J +r i y +o h +r o +u m +a +o +g a +L +O r +l a h +n +o +o +r +T e +N +n +a +g +m +a h +a D u s u n +J u +R +m +W +l +2 +2 +4 +8 +a h J u m +R +1 +2 +T +l +6 +7 +3 +6 +a h +b. Tingkat Pendidikan Aparat Desa - 25 - +N +1 +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +o +0 +1 +K +S +K +K +K +K +K +K +K +K +K +e +e +a +a +a +a +a +a +a +a +a +p +k +u +u +u +s +s +s +d +d +d +K e t e r a n g a n +a l a D e s a +r e t a r i s D e s a +r P e r e n c a n a a +r K e u a n g a n +r T . U d a n U m +i P e m e r i n t a h a +i K e s r a +i P e l a y a n a n +u s I +u s I I +u s I I I +n +u +n +m +S D S L T P S +J u +L T +v +v +v +v +v +v +v +m +A +l a +D +h +I +v +v +I I S 1 +v +v +S 2 +c. Tingkat Pendidikan Badan Permusyawaratan Desa +N +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +o +K +W +S +A +A +A +A +A +A +J +e +a +e +n +n +n +n +n +n +u +K e t +t u a B +k i l K +k r e t a +g g o t a +g g o t a +g g o t a +g g o t a +g g o t a +g g o t a +m l a h +e r a +P D +e t u +r i s +1 +2 +3 +4 +5 +6 +n +a +B +g +B +P +a +D +n +P D +S +0 +D S L +0 +T P S +J u +L T +v +v +v +3 +m +A +l a +D +h +v +1 +3 S +v +v +v +v +v +5 +1 S +0 +2 +7. Rukun Warga Dan Rukun Tetangga +No Keterangan Buah +1 Jumlah RW 8 +2 Jumlah RW yang berfungsi 8 +3 Jumlah RW yang memiliki pengurus 8 +4 Jumlah RW yang memiliki kantor/balai RW 1 +5 Jumlah RT 26 +8. Kelompok Tani / Gapoktan - 26 - +N +1 +2 +3 +4 +o +M +T +T +G +a r +a n +a n +a p +s +i +i +o +u +M +M +k +N a +d i T +a j u +u l y +t a n +m +a +o +R +n +a +i +u k +K +u +e +n +l o m +T a +p +n +o +i +k +J +A +u +n +m +g +6 +3 +3 +1 +g +4 +4 +0 +2 +l a +o +8 +h +t a +s +P +e +o +m +k +u +t a +K +a +n +e +a +t +n g g o t a +9. Perlindungan Masyarakat / Linmas +N +1 +2 +3 +o +D +D +O +J +u +u +r +u +s +s +o +m +u +u +O +l +n +n +r o +a h +T +J +r +o +T +i y +h +e +a +o +n +g +g +a +L +a +K +n +o +h +r +e l o m p o k +J +A +u +n +m +g g +8 +1 0 +1 5 +3 3 +l a +o +h +t a +K e t +10. Lembaga Pendidikan +Jumlah +No Kelompok Ket +Murid +1 TK Desa Triyagan 29 +2 TK Bina Mandiri 60 +3 TK Santa Maria 15 +4 TK Islam Nurussalam Al Khoir 65 +5 SD Negeri 1 Triyagan 95 +6 SD Negeri 2 Triyagan 153 +7 SD Islam Nurussalam Al Khoir 142 +8 SMP Islam Nurussalam Al Khoir 235 +Jumlah 794 +11. Lembaga Kesenian +N +1 +2 +3 +4 +5 +o +C +C +S +C +S +J +S +S +a +S +a +u +. +. +n +. +n +m +T o k e k +R o m a +g g a r S +A l D o +g g a r K +l a h +N a m +S e k a +n g g a l +e n i H +n a +a w i j a +a K +r M +a +a s t +y a n +e l +a y +u n +o +a +g +m +n +k +p +g +a r +o +a +k +J +A +u +n +m +g g +l a +o +h +t a +1 +1 +2 +2 +7 +2 +2 +0 +8 +0 +2 +K e t +B. EVALUASI HASIL RKP Desa TAHUN 2024 - 27 - +Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa +Triyagan Tahun Anggaran 2024 mengacu pada RPJM Desa Tahun +2019-2025. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan +yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, +APBD Kabupaten, APB Desa serta Swadaya Masyarakat mengcu +pada beberapa kriteria yaitu: +1. Menjadi prioritas dalam RPJM Desa; +2. Daftar skala prioritas; +3. Kemanfaatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; +4. Kemanfaatan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat; +5. Kebutuhan biaya; dan +6. Luas cakupan kegiatan. +I. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA +Untuk tahun anggaran 2024 bidang Penyelenggaraan +Pemerintahan Desa ada beberapa kegiatan yang sudah +dilaksanakan yaitu: +1. Musyawarah Pembangunan Desa untuk menyusun +Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan; +2. Penyusunan dan Penetapan Peraturan-peraturan Desa +Triyagan; +3. Mereview dan menetapkan Peraturan-peraturan desa; +4. Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Desa +Triyagan; +5. Meningkatkan tertib administrasi pemerintah desa serta +mendorong pemanfaatan Teknologi Informasi dan +Komunikasi untuk pelayan masyarakat; +6. Memberikan pelayanan masyarakat yang prima didasarkan +pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa; +7. Penyusunan, pendataan dan pemutakhiran profil desa; +8. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa; +9. Penyelenggaraan musyawarah desa; +10. Penyuluhan bahaya narkoba; +11. Pembinaan kampung KB; +12. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan +Perangkat Desa; +13. Penyediaan operasional dan tunjangan BPD; +14. Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa +15. Operasional pertemuan RT/RW; dan +16. Pengadaan mebelair dan aksesoris kantor. +II. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA +Dalam bidang pembangunan desa yang sudah terlaksana +selama tahun 2024 yaitu: +1. Operasional TK Desa dan PAUD Desa; +2. Penambahan makanan tambahan balita dan lansia; +3. Penyelenggaraan posyandu SEHATI; +4. Penyelenggaraan Desa Siaga Sehat; - 28 - +5. Rehap/Pemeliharaan Balai Desa; +6. Operasional dan Sarana prasarana Posyandu; +7. Sarana prasarana Paud Desa; +8. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan; +9. Pengaspalan jalan sheet 2cm Dk. Karangturi RT 03/01; +10. Pembangunan talud Jl. Usaha Tani; +11. Rehab rumah tidak layak huni; +12. Infografis desa; +13. Belanja system informasi desa/jasa internet desa; +14. Pengaspalan lapen jalan usaha tani RT 03/06; +15. Pembangunan gudang bolopecah RT 01/07; +16. Pembangunan gudang inventaris lapangan; +17. Pembangunan gudang bolopecah RT 02/07; +18. Pembangunan gedung Posyandu Lestari Mulyo I; +19. Pembangunan atau rehabilitasi jalan aspal RT 01/03 barat +lapangan; +20. Pembangunan atau rehabilitasi jalan aspal RT 001, 002, +003/004; dan +21. Saluran drainase RW 03-04. +III. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN +Selama tahun anggaran 2024 telah melaksanakan kegiatan +sebagai berikut: +1. Pengadaan Seragam Linmas; +2. Pembinaan PKK; +3. Operasional keamanan dan ketertiban masyarakat; +4. Pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa; +5. Operasional Senam Sehat Trisakti; +6. Operasional LPM; +7. Pembangunan atap teras dan dinding gedung olahraga desa; +8. Pengadaan Inventaris Security RW 03; +9. Pembangunan halaman gedung olahraga desa; +10. Pengadaan inventaris karangtaruna RT 01/07; +11. Pengadaan inventaris karangtaruna RT 02/08; +12. Penerangan jalan tenaga surya barat lapangan; +13. Pengadaan inventaris karangtaruna pemuda juang RT 03/04; +14. Pengadaan inventaris ibu-ibu Rt 01/07; +15. Pengadaan inventaris sound system ibu-ibu RT 03/06; +16. Pengadaan inventaris Dk. Badran RT 04/01; +17. Pengadaan inventaris Dk. Harjowinangun RT 03/04; +18. Pengadaan inventaris Dk.Joso RT 01/01; +19. Pengadaan inventaris Dk. Karangturi RT 02/01; +20. Pengadaan inventaris Dk. Oro Oro Tengah RW 03; +21. Pengadaan inventaris Dk. Tegal RT 01/02; +22. Pengadaan inventaris Dk. Oro Oro Tengah RT 01/03; +23. Pengadaan inventaris Dk. Triyagan RT 01/06; dan +24. Pengadaan inventaris Dk. Joho Lor RT 02/05. +IV. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT - 29 - +Hal-hal yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2024 +untuk bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah: +1. Bimbingan teknis Kepala Desa; +2. Bimbingan teknis Perangkat Desa; +3. Bimbingan teknis BPD; +4. Pembersihan saluran irigasi pertanian (PKTD); +5. Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan; +6. Pemeliharaan pasar desa/kios milik desa; +7. Pelatihan Budidaya Magot; +8. Sosialisasi parenting; +9. Pembentukan Desa Inklusi; +10. Pemasangan jaringan air Kios Desa; +11. Sosialisasi bagi penyandang disabilitas; dan +12. Pembangunan lokasi pujasera. +V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa +1. Penanganan bencana dan pencegahan; +2. Jaring pengaman sosial BLT; +3. Pengadaan mitigasi bencana kebakaran; dan +4. Penanggulangan bencana non alam. +BAB III - 30 - +POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH +A. Potensi +Potensi adalah sumber daya yang belum terdayagunakan secara +optimal untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa. +Pengkajian potensi desa adalah upaya untuk mengenali potensi SDM, +SDA dan Infrastruktur yang ada di desa, dengan melihat: +1. Menilai seberapa besar keberadaan masing-masing potensi +tersebut, seberapa besar peluang (kemungkinan) untuk +dikembangkan; +2. Seberapa besar kemanfaatan dan kemudharotan bagi +masyarakat desa jika potensi tersebut dikembangkan dan +akhirnya menyusun peringkat prioritas pengembangan potensi +desa. +Dari pengkajian potensi desa berkaitan dengan sumber daya +yang diklasifikasikan menjadi tiga besaran potensi Desa Triyagan +yang perlu digali yakni potensi yang terkait dengan sumber daya +manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) maupun infrastruktur. +Sampai saat ini potensi sumber daya yang ada benar-benar belum +secara optimal diberdayakan. +1. Sumber Daya Manusia +Sumber daya manusia sebagaimana telah diuraikan pada bab +terdahulu, bahwa jumlah penduduk berdasarkan usia produktif, +tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan kesejahteraan +penduduk merupakan potensi yang luar biasa untuk dijadikan +modal utama dalam proses pembangunan desa Triyagan ini, +namun seberapa besar potensi tersebut telah di daya gunakan +dalam proses pembangunan. +2. Sumber Daya Alam +Potensi sumber daya alam yang memadai juga merupakan modal +besar dalam proses pembangunan di desa Triyagan, namun +kembali kepada kita, sejauh mana sumber daya alam yang +memadai tersebut dimanfaatkan dalam proses pembangunan. +3. Infrastruktur +a. Fisik +Potensi sumber daya yang berkaitan dengan prasaran fisik +meliputi bangunan gedung, jalan, saluran air, serta +lapangan desa juga merupakan asset besar dalam proses +pembangunan desa Triyagan, namun sejauh mana telah +dimanfaatkan dalam proses pembangunan. +b. Non Fisik +Sumber daya infrastruktur yang berkaitan dengan non fisik +adalah keberadaan Lembaga-lembaga Pemerintah Desa non - 31 - +Pemerintah (LPM, BPD). Lembaga pendidikan (TK, BA, SD, +SMP Islam), Lembaga Ekonomi (Kelompok simpan pinjam, +KUD, Koperasi, Bank dll), Organisasi masyarakat (Kelompak +Tani, Kader Posyandu, PKK, Karang Taruna dan Kader +Pemberdayaan Mayarakat (KPM). +4. Potensi Pendidikan +Tersedia Lembaga Pendidikan +a. PAUD : 2 kelompok +b. TK / RA : 4 kelompok +c. SD sederajat : 3 kelompok +d. SLTP/MTs sederajat : 1 kelompok +e. SLTA /SMK/MI sederajat : 0 kelompok +f. SDIT : 0 kelompok +g. TPQ : 8 kelompok +h. Kursus bahasa asing : 0 kelompok +Tersedia guru yang profesional +5. Potensi Kesenian +Di Desa Triyagan tersedia beberapa potensi kesenian +diantaranya: +a. Campur Sari/Organ tunggal : 3 kelompok +b. Karawitan : 2 kelompok +c. Reog dan Barongan : 1 kelompok +6. Potensi Kesehatan +a. Tersedia sebuah Poliklinik Desa Triyagan; +b. Tersedia 2 bidan dan 4 Perawat yang berdomisili di Desa +Triyagan; +c. Tersedia dokter umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis +Lainnya; dan +d. Di Desa Triyagan terdapat kelompok Posyandu Balita +sebanyak 7 kelompok Posyandu lansia 7 kelompok. +7. Potensi Pertanian +a. Tanah di wilayah Desa Triyagan sangat subur; +b. Terdapat aliran air yang dapat mencukupi kebutuhan irigasi; +c. Tersedia Gapoktan Desa Triyagan; +d. Tersedianya Kios Pertanian; +e. Tenaga pertanian yang profesional; dan +f. Sebagian penduduk memelihara ternak sapi, kambing dan +ayam. +8. Potensi Perumahan +a. Tersedia tenaga tukang dan kuli; +b. Tersedia tenaga teknik bangunan; - 32 - +c. Tersedia lahan untuk peluasan pemukiman penduduk; dan +d. Tersedia sebagian bahan bangunan. +B. Rumusan Priorotas Masalah +Masalah adalah adanya kesenjangan antara kondisi yang ada +sekarang dengan kondisi ideal, masalah bisa juga merupakan +kemerosotan, kemunduran atau kerusakan suatu kondisi dari +keadaan sebelumnya. +Kondisi senjang atau merosot itu dipandang sebagai suatu +yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, menyusahkan atau +bahkan membahayakan. +Pengkajian masalah adalah upaya untuk mengidentifikasi +kesenjangan antara kondisi yang ada di masyarakat dengan kondisi +yang ideal yang diharapkan dan dinilai menyulitkan atau +membahayakan baik berkaitan dengan keadaan alam, social, +ekonomi, keamanan dan sebagainya. +Pengkajian masalah juga merupakan upaya melakukan +penilaian tingkat kebutuhan masing-masing masalah dengan +mempertimbangkan: +1. Banyaknya warga masyarakat yang menyandang masalah +tersebut; +2. Luas serta bahaya atau dampak negatif yang ditimbulkan bila +masalah tersebut tidak diatasi. +Pengkajian permasalahan ini didapat dari hasil +Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Triyagan yang +menghadirkan masing-masing perwakilan dusun yang berkompeten +dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan +menggunakan alat kaji potret desa. Diagram venn hubungan +kelembagaan serta kalender musim sebagai data tambahan, upaya +observasi dan wawancara dengan pihak terkait juga dilakukan +sehingga dimungkinkan tidak ada masalah, potensi dan usulan +perencanaan pembangunan desa yang terlewatkan / tidak +terakomodasi. +Semua pandangan yang muncul diinventaris, decoding dan +diskorsing untuk kemudian diurutkan berdasarkan nilai +permasalahan yang mendapat skorsing terbanyak dimasing-masing +bidang, karena begitu banyaknya masalah yang masuk maka +diupayakan reduksi data sehingga masalah disini benar-benar +maslah pokok dan penting. +Dibawah ini beberapa permasalahan yang pokok : - 33 - +1. Masalah Pendidikan +a. Gedung untuk pendidikan perlu ditingkatkan kuantitas dan +kualitasnya; +b. Belum adanya beasiswa bagi siswa yang berprestasi; +c. Honor guru swasta perlu ada peningkatan; +d. Kesadaran masyarakat dalam dunia pendidikan masih kurang; +e. Fasilitas pendidikan terutama buku dan peralatan penunjang +lainnya masih kurang terpenuhi; dan +f. Pendidikan non formal berupa pelatihan kerja perlu diadakan. +2. Masalah Kesehatan +a. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih +sangat kurang; +b. Sarana dan Prasarana Posyandu yang masih kurang; +c. Keberadaan Posyandu kurang dimanfaatkan secara maksimal +terutama oleh ibu hamil dan menyusui serta Lansia; +d. Masih ada sebagian masyarakat Desa Triyagan yang +membuang sampah ke sungai sehingga air sungai menjadi +kotor; +e. Perilaku hidup Bersih dan Sehat masyarakat masih sangat +kurang; dan +f. Sarana dan Prasarana PoliKlinik Desa yang masih kurang. +3. Masalah Pertanian +a. Penataan dan pembangunan saluran irigasi masih perlu +ditingkatkan; +b. Kurangnya penyuluhan terutama pada musim tanam; +c. Perlu diadakan pelatihan dalam budi daya tanama alternatif; +d. Masih banyak kendala dalam pemasaran hasil panen; +e. Belum ada koperasi penampungan hasil pertanian sehingga +harga jual tidak stabil; dan +f. Belum ada pelatihan pengolahan produk pertanian. +4. Masalah Perumahan +a. Letak posisi rumah penduduk tidak tertata dengan rapi; +b. Tenaga teknik bangunan jumlahnya masih kurang mencukupi; +c. Tidak semua rumah memiliki pembuangan akhir rumah +tangga; dan +d. Penataan Perumahan yang kurang tertata. +5. Masalah Perekonomian +a. Kurangnya Modal Usaha; +b. Kurangnya pendidikan Ketrampilan, kewirausahaan dll. +BAB IV +PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA - 34 - +A. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun +Anggaran 2025 +1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa +a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional +Pemerintah Desa; +b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa; +c. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, +Statistik dan Kearsipan; +d. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, +Keuangan dan Pelaporan Operasional BPD; dan +e. Sub Bidang Pertanahan. +2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa +Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur +a. Penyelenggaran PAUD/TK Milik Desa (Honor, Pakaian dll); +b. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD +dst); +c. Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK; +d. Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan Desa; +e. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar; +f. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa +(obat, Insentif, KB, dsb); +g. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, +Lamsia, Insentif); +h. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk +Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll); +i. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan; +j. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB); +k. Pemeliharaan Sarana Prasarana +Posyandu/Polindes/PKD; +l. Peningkatan Polindes/PKD; +m. Pemeliharaan Jalan Desa; +n. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang; +o. Pengaspalan Jalan RT. 1/5; +p. Pengaspalan Jalan RT. 03/01; +q. Pengaspalan Jalan RT. 3/5; +r. Pengaspalan Jalan RT. 1/1; +s. Pengaspalan Jalan RT. 3/7; +t. Pengaspalan Jalan RT. 1/6; +u. Pengaspalan Jalan RT. 1/7; - 35 - +v. Pengaspalan Jalan RW 1 s/d RW 8; +w. Pengecoran Jalan RT.1/1; +x. Pengecoran Jalan RT. 1/6; +y. Pengecoran Jalan RT. 4/1; +z. Pengecoran Jalan RT. 03/06; +aa. Pengecoran Jalan RT.03/06; +bb. Pemeliharaan Bahu Jalan/Betonisasi RT. 02, 03/01 +cc. Rehab Jalan Usaha Tani RW 06; +dd. Pavingisasi RT.02/04; +ee. Pengecoran Jalan RW 1 s/d RW 8; +ff. Pembangunan Jembatan Milik Desa Kios Pramuka; +gg. Gorong-gorong RT. 2/6; +hh. Gorong-gorong RW 1 s/d RW 8; +ii. Saluran Drainase RT. 1/5; +jj. Saluran Drainase RT. 01/03; +kk. Saluran Drainase RT. 02/02; +ll. Saluran Drainase RT. 2/6; +mm. Saluran Drainase RT. 1/7; +nn. Saluran Drainase RT. 1/6; +oo. Saluran Drainase RT. 3/5; +pp. Saluran Drainase RT. 3/6; +qq. Saluran Drainase RT. 02/03 RT. 03/04; +rr. Saluran Drainase RT. 04/01; +ss. Saluran Drainase RT. 02/02; +tt. Saluran Drainase RT. 01/02; +uu. Saluran Drainase RT. 02/04; +vv. Saluran Drainase RT. 02/08; +ww. Saluran Drainase RT. 02/05; +xx. Rehab Balai Desa; +yy. Pembangunan Gudang Inventaris/ Gudang Bolopecah RW +1 s/d RW 8; +zz. Pembangunan Sumur Bor Pertanian; +aaa. Talud RT. 3/1; +bbb. Talud RT. 1/5; +ccc. Talud RT. 1/2; +ddd. Talud RT. 1/3; +eee. Talud RT. 1/8; +fff. Talud RT. 3/5; +ggg. Talud RT. 1/6; +hhh. Talud RT. 3/4; +iii. Talud Tanah Kas; +jjj. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab +Rumah Tidak Layak Huni GAKIN; +kkk. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, +Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan); +lll. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, +Air limbah Rumah Tangga); +mmm. Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Desa; dan +nnn. Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah. - 36 - +3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan +a. Pengadaan / Penyelenggaran Pos Keamanan Desa; +b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan +/Ketertiban oleh Pemerintah Desa; +c. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan +Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa; +d. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di +Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; +e. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa; +f. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan +Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll); +g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan +Olahraga Milik Desa; +h. Pembinaan Karangtaruna/ Olahraga Tingkat Desa; +i. Pembinaan LKMD/LPM; +j. Pembinaan PKK; dan +k. Pembinaan RT/RW. +4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat +a. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Desa +Triyagan; +b. Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/kebun; +c. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa; +d. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa; +e. Peningkatan Kapasitas BPD; +f. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang +Disabilitas); +g. Pelatihan daur ulang Sampah; +h. Penanaman Modal BUM Desa; +i. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan +oleh Pemerintah Desa); +j. Pemeliharaan Kios Milik Desa; dan +k. Pembangunan Kios Milik Desa. +5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa +a. Kegiatan Penanggulanan Bencana; +b. Penanganan Keadaan Darurat; dan +c. Penanganan Keadaan Mendesak. +B. Prioritas Program Dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2026 +1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa +a. Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan; +b. Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Desa; +c. Operasional BPD; dan +d. Operasional RT/RW. - 37 - +2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa +a. Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur; +b. Pembangunan Sarana Umum +3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan +Kegiatan Pembinaan Kelompok Ekonomi Kreatif. +4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat +a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa; +b. Peningkatan Kapasistas Tim Penggerak PKK; +c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat +(LPM); +d. Peningkatan Kapasitas Linmas; +e. Peningkatan Kapasitas Kader Siaga Trantib (KST); +f. Penyusunan RKP Desa; +g. Fasilitasi Peringatan 17 Agustus; +h. Peningkatan Kapasitas Keagamaan dan Ketentraman Desa; +i. Peningkatan Kapasitas Karang Taruna; +j. Penyusunan Profil Desa; dan +k. Peningkatan Pelayanan Kesehatan. +5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa +a. Penanggulangan Bencana; +b. Penanganan Keadaan Darurat; +c. Penanganan Keadaan Mendesak. - 38 - +BAB V +PENUTUP +Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki +untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam +aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap +pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. +Rencana Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat RKP Desa adalah +dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, dimulai bulan +Januari 2026 sampai dengan bulan Desember 2026, yang mana di +dalamnya memuat arah kebijakan pembangunan Desa yang diambil dari +RPJM Desa tahun 2019-2025. Arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan +umum dan program satuan kerja perangkat Desa (SKPD), lintas SKPD dan +program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana kerja. +Selanjutnya dokumen RKP Desa memuat rancangan kerangka +ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang +dimutakhirkan dengan program prioritas pembangunan Desa baik yang +dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh +dengan mendorong partisipasi masyarakat. +Selanjutnya dengan adanya RKP Desa yang sudah mengacu pada +visi, misi, tujuan serta sasaran yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun, +maka harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Triyagan +secara lebih merata dan berkeadilan sebagai bagian proses mewujudkan +masyarakat yang sejahtera lahir maupun batin secara demokratis. +Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah +dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa +(RAPB Desa). +Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2026 +merupakan pedoman Pemerintah Desa dan Masyarakat di dalam +penyelenggaraan pembangunan tahun 2026. Keberhasilan pembangunan +Desa dalam mewujudkan visi dan misi desa perlu didukung oleh: +1. Komitmen dari kepemimpinan yang kuat dan demokratis; +2. Konsistensi kebijakan pemerintah Desa; +2. Keberpihakan kepada masyarakat; +3. Peran serta aktif masyrakat; +Untuk itu maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya yaitu +dengan memperhatikan: +1. Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah Desa dalam +melaksanakan pembangunan berkewajiban mengacu pada RPJM Desa +Triyagan tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun +2026 dengan penuh tanggung jawab; - 39 - +2. Forum Musrenbang Desa menjadi forum yang membahas arah +pembangunan ditingkat Desa dengan mengacu pada RPJM Desa yang +sudah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa; +3. Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa , +Lembaga Masyarakat Desa /LPM/RT,RW. PKK, Karang Taruna +berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan +Jangka Menengah (RPJM Desa) tahun 2019-2025 dan Rencana Kerja +Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2026. +KEPALA DESA TRIYAGAN, +ttd +PARDIYANTO LAMPIRAN II +PERATURAN DESA TRIYAGAN +NOMOR 6 TAHUN 2025 +TENTANG +RENCANA KERJA PEMERINTAH +DESA TRIYAGAN TAHUN 2026 +RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) +TAHUN 2026 +DESA : TRIYAGAN +KECAMATAN : MOJOLABAN +KABUPATEN : SUKOHARJO +PROVINSI : JAWA TENGAH +Prakiraan Pola +Bidang dan Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan +Pelaksanaan +Waktu Rencana +No Mendukun Data Eksisting Tarjet Tahun Lokasi Volume dan Penerima Pelaksanaa Kerja-Kerja- Pelaksanaan +Bidang Jenis Kegiatan g SDGS Ke - Tahun Berjalan 2026 Satuan Manfaat n Jumlah Sumber Biaya swa- sama sama Kegiatan +( Rp ) kelola antar Pihak +desa Ketiga +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +I BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA +Penyelenggaraan Belanja 1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 1 Org sudah +Siltap, Tunjangan dan Tunjangan Kepala Desa 3 memenuhi pagu Kepala Desa Desa Triyagan 1OB Kepala Desa Tahun 73.500.000 ADD V Kasi +Operasional Pemerintah Desa maksimal 2026 Pemerintahan +2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan 10 Org sudah +Tunjangan Perangkat Desa 3 memenuhi pagu Perangkat Desa Desa Triyagan 10OB Perangkat Tahun 417.200.000 ADD V Kasi +maksimal Desa 2026 Pemerintahan +3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala +Desa dan Perangkat Desa 11 Org terpenuhinya Kepala Desa +Kepala Desa dan Tahun Kasi +1, 3 jaminan sosial Kades Desa Triyagan 11OB dan Perangkat 17.700.000 ADD V +Perangkat Desa 2026 Pemerintahan +dan Perangkat Desa Desa +4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belum terpenuhi Terpenuhi +(ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 3 kebutuhan reguler kebutuhan Desa Triyagan 1Paket Pemerintah Tahun 76.000.000 ADD V Kasi +reguler Desa 2026 Pemerintahan +5 Penyediaan Tunjangan BPD 9 Org Terpenuhi 9 Org Terpenuhi Tahun Kasi +3 kesejahteraanny Desa Triyagan 9OB BPD 64.000.000 ADD V +kesejahteraannya 2026 Pemerintahan +a +6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Belum terpenuhi Terpenuhi +Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik 3 kebutuhan reguler kebutuhan Desa Triyagan 1Paket BPD Tahun 6.000.000 ADD V Kasi +dll) reguler 2026 Pemerintahan +7 Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD 9 Org terpenuhinya 9 org terpenuhi Tahun Kasi +1, 3 Desa Triyagan 9OB BPD 1.080.000 ADD V +jaminan sosial pagu 2026 Pemerintahan Prakiraan Pola +Bidang dan Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan +Pelaksanaan +Waktu Rencana +No Mendukun Data Eksisting Tarjet Tahun Lokasi Volume dan Penerima Pelaksanaa Kerja-Kerja- Pelaksanaan +Bidang Jenis Kegiatan g SDGS Ke - Tahun Berjalan 2026 Satuan Manfaat n Jumlah Sumber Biaya swa- sama sama Kegiatan +( Rp ) kelola antar Pihak +desa Ketiga +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +8 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Belum terpenuhi Terpenuhi +17 kebutuhan reguler kebutuhan Desa Triyagan 34OB Ketua RT/RW Tahun 122.400.000 PBH/PAD V Kasi +reguler 2026 Pemerintahan +9 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Belum terpenuhi Terpenuhi Kepala Desa +yang bersumber dari Dana Desa 17 kebutuhan reguler kebutuhan Desa Triyagan 3Paket dan Perangkat Tahun 30.000.000 DD V Kasi +reguler Desa 2026 Pemerintahan +# Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Belum terpenuhi Terpenuhi Kepala Desa +Operasional Pemerintahan Desa 3 kebutuhan reguler kebutuhan Desa Triyagan 2Paket dan Perangkat Tahun 4.000.000 PAD V Kasi +2026 Pemerintahan +reguler Desa +Penyediaan Sarana Prasarana 1 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Tercapainya Tercapainya Kepala Desa +Pemerintahan Desa Perkantoran/Pemerintahan 3 pelayanan maksimal pelayanan Desa Triyagan 1Paket dan Perangkat Tahun 10.000.000 ADD V Kasi +2026 Pemerintahan +maksimal Desa +2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Tercapainya Tercapainya +Desa 3 pelayanan maksimal pelayanan Desa Triyagan 1Paket Pemerintah Tahun 5.000.000 PAD V Kasi +Desa 2026 Pemerintahan +maksimal +3 Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Tercapainya Tercapainya +Desa 3 pelayanan maksimal pelayanan Desa Triyagan 1Paket Pemerintah Tahun 20.000.000 PAD V Kasi +Desa 2026 Pemerintahan +maksimal +Pengelolaan Administrasi 1 Pelayanan Administrasi Umum dan Tersedianya Data +Kependudukan, Pencatatan Kependudukan Desa yang lengkap Tersedianya Data Pemerintah Tahun Kasi +Sipil, Statistik dan Kearsipan 3 Desa yang Desa Triyagan 1Paket Desa 2026 2.000.000 ADD V Pemerintahan +lengkap +2 Penyusunan, Pendataan, dan Tersedianya Data Tersedianya Data +Pemutakhiran Profil Desa 3 Desa yang lengkap Desa yang Desa Triyagan 2Paket Warga Tahun 7.000.000 ADD/DD V Kasi +Masyarakat 2026 Pemerintahan +lengkap +3 Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Tersedianya Data Tersedianya Data +Pemerintahan Desa 3 Desa yang lengkap Desa yang Desa Triyagan 2Paket Warga Tahun 2.000.000 ADD V Kasi +Masyarakat 2026 Pemerintahan +lengkap +4 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat Kurang tersedianya Tersedianya Data +tentang Kependudukan dan Capil 3 Data Desa yang Desa yang Desa Triyagan 1Paket Pemdes Tahun 2.000.000 ADD V Kasi +lengkap lengkap 2026 Pemerintahan +5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Kurang tersedianya Tersedianya Data +secara Partisipatif 1 Data Kemiskinan Kemiskinan Desa Triyagan 1Paket Warga Tahun 2.000.000 ADD/DD V Kasi +Masyarakat 2026 Pemerintahan +Penyelenggaraan Tata Praja 1 Penyelenggaraan Musyawarah Terwujudnya Terwujudnya +Pemerintahan, Perencanaan, Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes Program Program Warga Tahun Kasi +Keuangan dan Pelaporan (Reguler) 17 Pembangunan Desa Pembangunan Desa Triyagan 1Paket Masyarakat 2026 2.500.000 ADD V Pemerintahan +Desa +2 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Terwujudnya Terwujudnya +Lainnya (Musdus, rembug desa Non Program Program Warga Tahun Kasi +Reguler) 17 Pembangunan Desa Pembangunan Desa Triyagan 3Paket Masyarakat 2026 2.500.000 ADD V Pemerintahan +Desa +3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tersedianya Tersedianya +Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Dokumen Dokumen Warga Tahun Kasi +17 Perencanaan Desa Perencanaan Desa Triyagan 2Paket Masyarakat 2026 6.500.000 ADD V Pemerintahan +Desa +4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tersedianya Tersedianya +(APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 17 Dokumen Anggaran Dokumen Desa Triyagan 3Paket Pemerintah Tahun 2.500.000 ADD V Kasi +Desa Anggaran Desa Desa 2026 Pemerintahan +2 Prakiraan Pola +Bidang dan Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan +Pelaksanaan +Waktu Rencana +No Mendukun Data Eksisting Tarjet Tahun Lokasi Volume dan Penerima Pelaksanaa Kerja-Kerja- Pelaksanaan +Bidang Jenis Kegiatan g SDGS Ke - Tahun Berjalan 2026 Satuan Manfaat n Jumlah Sumber Biaya swa- sama sama Kegiatan +( Rp ) kelola antar Pihak +desa Ketiga +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +5 Pengelolaan Administrasi/ Tersedianya Data Tersedianya Data Pemerintah Tahun Kasi +Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 17 Inv. desa Inv. desa Desa Triyagan 1Paket Desa 2026 2.500.000 ADD V Pemerintahan +6 Penyusunan Kebijakan Desa Tersedianya Produk Tersedianya +(Perdes/Perkades selain 17 Hukum Desa Produk Hukum Desa Triyagan 2Paket Pemerintah Tahun 2.500.000 ADD V Kasi +Perencanaan/Keuangan) Desa Desa 2026 Pemerintahan +7 Penyusunan Laporan Kepala Desa, Tersedianya Laporan Tersedianya +LPPDesa dan Informasi Kepada 17 Kepala Desa Laporan Kepala Desa Triyagan 1Paket Pemerintah Tahun 8.000.000 ADD V Kasi +Masyarakat Desa Desa 2026 Pemerintahan +8 Pengembangan Sistem Informasi Desa Tersedianya Tersedianya Pemerintah Tahun Kasi +17 Jaringan IT Jaringan IT Desa Triyagan 1Paket Desa 2026 10.000.000 ADD V Pemerintahan +9 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Tercapainya Program Tercapainya +Pemerintahan & Pembangunan Desa 10 Kampung KB Program Desa Triyagan 1Paket Pemerintah Tahun 2.000.000 ADD V Kasi +Kampung KB Desa 2026 Pemerintahan +# Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Terselenggaranya Terselenggaranya +Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & 3 Demokrasi di Desa Demokrasi di Desa Triyagan 1Paket Pemerintah Tahun 3.000.000 ADD V Kasi +BPD Desa Desa 2026 Pemerintahan +# Penyelenggaran Lomba antar Tersedianya wadah Tersedianya +Kewilayahan & Pengiriman Kontingen 10 potensi desa wadah potensi Desa Triyagan 1Paket Pemerintah Tahun 2.000.000 ADD V Kasi +dalam Lomba desa desa Desa 2026 Pemerintahan +# Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Belum terpenuhi Terpenuhi +Lainnya untuk Desa Persiapan 10 kebutuhan reguler kebutuhan Desa Triyagan 1Paket Pemerintah Tahun 6.000.000 ADD V Kasi +Desa 2026 Pemerintahan +reguler +# Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Terselenggaranya Terselenggaranya +Pengangkatan dan Pemberhentian 3 Demokrasi di Desa Demokrasi di Desa Triyagan 1Paket Pemerintah Tahun 3.000.000 ADD/PAD V Kasi +Perangkat Desa Desa Desa 2026 Pemerintahan +# Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Terselenggaranya Terselenggaranya +Pengangkatan dan Pemberhentian BPD 3 Demokrasi di Desa Demokrasi di Desa Triyagan 1Paket Pemerintah Tahun 3.000.000 ADD/PAD V Kasi +Desa Desa 2026 Pemerintahan +# Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Belum terpenuhi Terpenuhi +Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & 10 kebutuhan reguler kebutuhan Desa Triyagan 2Paket Pemerintah Tahun 2.000.000 ADD V Kasi +Pelaporan reguler Desa 2026 Pemerintahan +Sub Bidang Pertanahan 1 Sertifikasi Tanah Kas Dea 1 sertipikat belum 1 sertipikat +17 Hak Pakai sudah Hak Pakai Desa Triyagan 1Bdg Pemerintah Tahun 3.000.000 PAD V Kasi +Desa 2026 Pemerintahan +2 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan Terpenuhinya Terpenuhinya +(PBB) 17 Kewajiban Bayar Kewajiban Bayar Desa Triyagan 67SPPT Pemerintah Tahun 19.000.000 ADD/PAD V Kasi +PBB PBB Desa 2026 Pemerintahan +J U M L A H B I D A N G I 941.880.000 +3 Prakiraan Pola +Bidang dan Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan +Pelaksanaan +Waktu Rencana +No Mendukun Data Eksisting Tarjet Tahun Lokasi Volume dan Penerima Pelaksanaa Kerja-Kerja- Pelaksanaan +Bidang Jenis Kegiatan g SDGS Ke - Tahun Berjalan 2026 Satuan Manfaat n Jumlah Sumber Biaya swa- sama sama Kegiatan +( Rp ) kelola antar Pihak +desa Ketiga +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +II BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA +Sub Bidang Pendididkan 1 Penyelenggaran PAUD/TK Milik Desa Belum terpenuhinya Tercapainya +(Honor, Pakaian dll) 4 Proses Belajar Proses Belajar TK dan PAUD 96OB TK dan PAUD Tahun 30.000.000 ADD/DD V Kaur +Mengajar yang Mengajar yang Desa Desa 2026 Perencanaan +Maksimal Maksimal +2 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Belum terpenuhinya Tercapainya +Sarana PAUD dst) Proses Belajar Proses Belajar +TK dan PAUD TK dan PAUD Tahun Kaur +4 Mengajar yang Mengajar yang 1Paket 2.000.000 ADD/DD V +Desa Desa 2026 Perencanaan +Maksimal Maksimal +3 Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Belum terpenuhinya Tercapainya +Peraga PAUD/ TK Proses Belajar Proses Belajar +TK dan PAUD TK dan PAUD Tahun ADD/DD/PA Kaur +4 Mengajar yang Mengajar yang 1Paket 2.000.000 V +Desa Desa 2026 D Perencanaan +Maksimal Maksimal +4 Peningkatan Sarana/Prasarana Belum terpenuhinya Tercapainya +Perpustakaan Desa Proses Belajar Proses Belajar +Paud Desa/TK Tahun ADD/DD/PA Kaur +4 Mengajar yang Mengajar yang Warga Masyarak 1Paket 2.000.000 V +Desa 2026 D Perencanaan +Maksimal Maksimal +5 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Tersedianya wadah Tersedianya +Seni dan Belajar 4 pelestari wadah pelestari Desa Triyagan 3Klmpk Sanggar Seni Tahun 4.000.000 ADD/DD/PA V Kaur +kebudayaan kebudayaan 2026 D Perencanaan +Sub Bidang Kesehatan 1 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Meningkatnya Meningkatnya Kader Kaur +Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, 3 Kesehatan Kesehatan Posyandu 14OB Posyandu Tahun 8.400.000 ADD/PAD V Perencanaan +KB, dsb) Masyarakat Masyarakat Lansia 2026 +2 Meningkatnya Meningkatnya Kaur +Penyelenggaraan Posyandu (Mkn 3 Kesehatan Kesehatan Posyandu 280OB Balita Tahun 16.800.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Masyarakat Masyarakat 2026 DD/PAD +3 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Meningkatnya Meningkatnya Kaur +Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan 3 Kesehatan Kesehatan Posyandu 50OB Balita Tahun 6.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +Kader Kesehatan dll) Masyarakat Masyarakat 2026 DD/PAD +4 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Meningkatnya Meningkatnya Tahun DD/ADD/PA Kaur +3 Kesehatan Kesehatan Desa Triyagan 140OB Ibu Hamil 2026 4.000.000 D V Perencanaan +5 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga MMaensyinagrkakatantya MMaensyinagrkakatantya +Balita (BKB) 3 Kesehatan Kesehatan Desa Triyagan 1Paket Warga Tahun 2.500.000 ADD/PBH/PA V Kaur +Masyarakat Masyarakat Masyarakat 2026 D Perencanaan +6 Pemeliharaan Sarana Prasarana Meningkatnya Meningkatnya +Posyandu/Polindes/PKD 3 Kesehatan Kesehatan Desa Triyagan 1Paket Warga Tahun 7.500.000 ADD/PBH/PA V Kaur +Masyarakat Masyarakat Masyarakat 2026 D Perencanaan +7 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya +/Pengadaan Sarana/Prasarana 3 Kesehatan Kesehatan PKD 1Paket Warga Tahun 10.000.000 DD V Kaur +Posyandu/Polindes/PKD Masyarakat Masyarakat Masyarakat 2026 Perencanaan +8 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan Meningkatnya Meningkatnya +3 Kesehatan Kesehatan Desa Triyagan 2Paket Warga Tahun 2.000.000 ADD/PBH/PA V Kaur +Masyarakat Masyarakat Masyarakat 2026 D Perencanaan +4 Prakiraan Pola +Bidang dan Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan +Pelaksanaan +Waktu Rencana +No Mendukun Data Eksisting Tarjet Tahun Lokasi Volume dan Penerima Pelaksanaa Kerja-Kerja- Pelaksanaan +Bidang Jenis Kegiatan g SDGS Ke - Tahun Berjalan 2026 Satuan Manfaat n Jumlah Sumber Biaya swa- sama sama Kegiatan +( Rp ) kelola antar Pihak +desa Ketiga +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +Sub Bidang Pekerjaan Umum 1 Pemeliharaan Jalan Desa Lancarnya akses Lancarnya akses Desa Triyagan P: 800 m +dan Penataan Ruang 9 transportasi transportasi L: 2,5 m Warga Tahun 50.000.000 ADD/PBH/PA V Kaur +T:0,02 Masyarakat 2026 D/PBP Perencanaan +2 Pemeliharaan Jalan Lingkungan m +Pemukiman/Gang +a Pengaspalan Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 15 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT. 1/5 L: 2,5 m Warga Tahun 17.000.000 ADD/PBK/PB V Perencanaan +T:0,02 Masyarakat 2026 H +m +b Pengaspalan Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 350 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT. 03&02/01 L: 2,5 m Warga Tahun 20.000.000 ADD/PBK/PB V Perencanaan +T:0,02 Masyarakat 2026 H +m +c Pengaspalan Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 100 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RW. 5 L: 2,5 m Warga Tahun 20.000.000 ADD/PBK/PB V Perencanaan +T:0,02 Masyarakat 2026 H +m +d Pengaspalan Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 200 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT. 1/1 L: 2,5 m Warga Tahun 15.000.000 ADD/PBK/PB V Perencanaan +T:0,02 Masyarakat 2026 H +m +e Pengaspalan Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 250 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT. 3/7 L: 2,5 m Warga Tahun 20.000.000 ADD/PBK/PB V Perencanaan +T:0,02 Masyarakat 2026 H +m +f Pengaspalan Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 250 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT. 2/6 L: 2,5 m Warga Tahun 20.000.000 ADD/PBK/PB V Perencanaan +T:0,02 Masyarakat 2026 H +m +g Pengaspalan Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 250 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT. 1/7 L: 2,5 m Warga Tahun 20.000.000 ADD/PBK/PB V Perencanaan +T:0,02 Masyarakat 2026 H +m +hPengaspalan Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 250 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RW 1 s/d RW 8 L: 2,5 m Warga Tahun 1 60.000.000 ADD/PBK/PB V Perencanaan +T:0,02 Masyarakat 2026 H +m +3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan +/Pengerasan Jalan Lingkungan +Permukiman +a Pengecoran Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 40 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT.1/1 L: 2,5 m Warga Tahun 9.000.000 ADD/PBH/P V Perencanaan +T:0,10 Masyarakat 2026 BP +m +b Pengecoran Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 80 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT. 1/3 L: 2,5 m Warga Tahun 11.000.000 ADD/PBH/P V Perencanaan +T:0,10 Masyarakat 2026 BP +m +c Pengecoran Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 75 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT. 4/1 L: 2,5 m Warga Tahun 15.000.000 ADD/PBH/P V Perencanaan +T:0,10 Masyarakat 2026 BP +m +d Pengecoran Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 136 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT. 03/06 L: 2,5 m Warga Tahun 20.000.000 PBP V Perencanaan +T:0,10 Masyarakat 2026 +m +e Pemeliharaan Bahu Jalan/ Betonisasi Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 300 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT. 02&03/01 L: 2,5 m Warga Tahun 12.000.000 PAD/ADD/PB V Perencanaan +T:0,10 Masyarakat 2026 H +m +5 Prakiraan Pola +Bidang dan Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan +Pelaksanaan +Waktu Rencana +No Mendukun Data Eksisting Tarjet Tahun Lokasi Volume dan Penerima Pelaksanaa Kerja-Kerja- Pelaksanaan +Bidang Jenis Kegiatan g SDGS Ke - Tahun Berjalan 2026 Satuan Manfaat n Jumlah Sumber Biaya swa- sama sama Kegiatan +( Rp ) kelola antar Pihak +desa Ketiga +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +f Pengecoran Jalan/Pelebaran Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 200 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RW. 03 L: 2,5 m Warga Masyarak Tahun 25.000.000 PBK/ADD V Perencanaan +T:0,10 2026 +m +g Rehab Jalan Usaha Tani Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 300 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RW 06 L: 2,5 m Warga Tahun 30.000.000 DD V Perencanaan +T:0,10 Masyarakat 2026 +hPavingisasi Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: m50 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RT.02/04 L: 2,5 m Warga Tahun 20.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:0,10 Masyarakat 2026 PBP/PBK +m +i Pengecoran Jalan Kurang Lancarnya Lancarnya akses P: 250 m Kaur +9 akses transportasi transportasi RW 1 s/d RW 8 L: 2,5 m Warga Tahun 40.000.000 ADD/PBK/PB V Perencanaan +T:0,10 Masyarakat 2026 H +m +4 Pembangunan Jembatan Milik Desa Kurang Lancarnya Lancarnya P: 10 m Kaur +saluran pertanian saluran Kios Pramuka L: 4 m Warga Tahun Perencanaan +9 dan tranportasi pertanian dan & Rencana T:0,30 Masyarakat 2026 40.000.000 DD V +tranportasi Kantor Desa m +5 Pembangunan/Rehabilitasi Prasarana +Jalan Desa (Gorong, selokan dll) +a Gorong-gorong Kurang Lancarnya Lancarnya Kaur +saluran pertanian saluran Warga Tahun ADD/PBH/P Perencanaan +9 dan tranportasi pertanian dan RT. 2/6 2Unit Masyarakat 2026 10.000.000 BP V +tranportasi +b Gorong-gorong Kurang Lancarnya Lancarnya Kaur +saluran pertanian saluran Warga Tahun ADD/PBH/P Perencanaan +9 dan tranportasi pertanian dan RW 1 s/d RW 8 8Unit Masyarakat 2026 40.000.000 BP V +tranportasi +c Saluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 150 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 1/5 L: 0,40 Warga Tahun 15.000.000 PBK V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 +d Saluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 03,0300 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 01/03 L: 0,40 Warga Tahun 15.500.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +e Saluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 120 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 02/02 L: 0,40 Warga Tahun 12.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +f Saluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 240 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 2/6 L: 0,40 Warga Tahun 20.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +g Saluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 100 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 1/7 L: 0,40 Warga Tahun 20.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +hSaluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 300 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 1/6 L: 0,40 Warga Tahun 14.500.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +i Saluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 100 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 3/5 L: 0,40 Warga Tahun 10.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +j Saluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 100 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 3/6 L: 0,40 Warga Tahun 10.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +6 Prakiraan Pola +Bidang dan Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan +Pelaksanaan +Waktu Rencana +No Mendukun Data Eksisting Tarjet Tahun Lokasi Volume dan Penerima Pelaksanaa Kerja-Kerja- Pelaksanaan +Bidang Jenis Kegiatan g SDGS Ke - Tahun Berjalan 2026 Satuan Manfaat n Jumlah Sumber Biaya swa- sama sama Kegiatan +( Rp ) kelola antar Pihak +desa Ketiga +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +k Saluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 100 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 02/03 RT. L: 0,40 Warga Tahun 10.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +03/04 T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +l Saluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 100 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 04/01 L: 0,40 Warga Tahun 10.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +mSaluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 80 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 02/02 L: 0,40 Warga Tahun 10.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +nSaluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 100 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 01/02 L: 0,40 Warga Tahun 10.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +o Saluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 104 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 02/04 L: 0,40 Warga Tahun 10.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +p Saluran Drainase Kurang Lancarnya Lancarnya P: 01,2300 m Kaur +9 saluran Drainase saluran Drainase RT. 02/08 L: 0,40 Warga Tahun 10.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan +Balai Desa/Balai Kemasyarakatan +a Rehab Balai Desa Kurang tersedianya Tersedianya Kaur +9 Fasilitas Umum di Fasilitas Umum Desa Triyagan 1Paket Warga Tahun 20.000.000 PAD V Perencanaan +Kantor Desa di Kantor Desa Masyarakat 2026 +b Pembangunan Gudang Inventaris/ Kurang tersedianya Tersedianya Kaur +Gudang Bolopecah 9 tempat Inventaris RT Gudang RW 1 s/d RW 8 8Paket Warga Tahun 40.000.000 PBK V Perencanaan +Inventaris RT Masyarakat 2026 +7 Pembangunan Sumur Bor Pertanian Masih kurangnya Tercapainya Kaur +9 sumur pertanian ketahanan Desa Triyagan 2Paket Petani Tahun 30.000.000 APBD Kab V Perencanaan +pangan 2026 +8 Pembangunan Tembok Penahan Tahun +Tanah/Talud 2026 +a Talud Mencegah Tanah Terhindarnya P: 110 m Kaur +9 Longsor Tanah Longsor RT. 3/1 T: 1 m Warga Tahun 20.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +L:0,30 Masyarakat 2026 PBP/PBK +m +b Talud Mencegah Tanah Terhindarnya P: 50 m Kaur +9 Longsor Tanah Longsor RT. 1/5 T: 1 m Warga Tahun 10.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +L:0,30 Masyarakat 2026 PBP/PBK +m +c Talud Mencegah Tanah Terhindarnya P: 200 m Kaur +9 Longsor Tanah Longsor RT. 1/2 T: 1 m Warga Tahun 20.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +L:0,30 Masyarakat 2026 PBP/PBK +m +d Talud Mencegah Tanah Terhindarnya P: 100 m Kaur +9 Longsor Tanah Longsor RT. 1/3 T: 1 m Warga Tahun 15.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +L:0,30 Masyarakat 2026 PBP/PBK +m +e Rehab Talud Saluran Air Mencegah Tanah Terhindarnya P: 20 m Kaur +9 Longsor Tanah Longsor RT. 1/8 T: 1 m Warga Tahun 5.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +L:0,30 Masyarakat 2026 PBP/PBK +m +f Talud Mencegah Tanah Terhindarnya P: 50 m Kaur +9 Longsor Tanah Longsor RT. 3/5 T: 1 m Warga Tahun 15.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +L:0,30 Masyarakat 2026 PBP/PBK +m +7 Prakiraan Pola +Bidang dan Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan +Pelaksanaan +Waktu Rencana +No Mendukun Data Eksisting Tarjet Tahun Lokasi Volume dan Penerima Pelaksanaa Kerja-Kerja- Pelaksanaan +Bidang Jenis Kegiatan g SDGS Ke - Tahun Berjalan 2026 Satuan Manfaat n Jumlah Sumber Biaya swa- sama sama Kegiatan +( Rp ) kelola antar Pihak +desa Ketiga +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +g Talud Jalan Dk. Triyagan-Joho Lor Mencegah Tanah Terhindarnya P: 400 m Kaur +9 Longsor Tanah Longsor RT. 2/5 T: 1 m Warga Tahun 25.000.000 PBP V Perencanaan +L:0,30 Masyarakat 2026 +m +hTalud Jalan Dk. Durenan-Oro Oro Tengah Mencegah Tanah Terhindarnya P: 100 m Kaur +9 Longsor Tanah Longsor RT. 1/6 T: 1 m Warga Tahun 10.000.000 PBP V Perencanaan +L:0,30 Masyarakat 2026 +m +i Talud Jalan Dk. Durenan-Oro Oro Tengah Mencegah Tanah Terhindarnya P: 300 m Kaur +9 Longsor Tanah Longsor RT. 3/6 T: 1 m Warga Tahun 25.000.000 PBP V Perencanaan +L:0,30 Masyarakat 2026 +m +j Talud Mencegah Tanah Terhindarnya P: 200 m Kaur +9 Longsor Tanah Longsor RT. 3/4 T: 1 m Warga Tahun 15.000.000 ADD/PBH/P V Perencanaan +L:0,30 Masyarakat 2026 BP/ PBK/DD +m +k Talud Tanah Kas Mencegah Tanah Terhindarnya P: 50 m Kaur +9 Longsor Tanah Longsor RT. 1/1 T: 1 m Warga Tahun 30.000.000 ADD/PBH/P V Perencanaan +L:0,30 Masyarakat 2026 BP/ PBK/DD +m +l Talud Jalan dan Saluran Mencegah Tanah Terhindarnya P: 600 m Kaur +Longsor Tanah Longsor T: 1 m Warga Tahun ADD/PBH/P Perencanaan +9 RW 1 s/d RW 8 L:0,30 Masyarakat 2026 1 60.000.000 BP/ PBK/DD V +m +Sub Bidang Kehutanan dan 1 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Pemanfaatan Turus Mengurangi Kaur +Lingkungan Hidup Desa (Penanaman Turus Jalan) 19 Jalan/Lahan tidur panas ekstrim Desa Triyagan 1Paket Warga Tahun 2.000.000 ADD V Perencanaan +Masyarakat 2026 +Sub Bidang Kawasan 1 Dukungan Pelaksanaan Program Kaur +Pemukiman Pembangunan/Rehab Rumah Tidak 1 Masih adanya RTLH Terpenuhinya Desa Triyagan 3Unit Warga Tahun 20.000.000 PBP/DD/CSR V Perencanaan +Layak Huni GAKIN RLH Masyarakat 2026 +2 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman Masih adanya Lancarnya P: 120 m Kaur +(Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar 6 saluran mampet saluran air Desa Triyagan L: 0,40 Warga Tahun 15.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +Prasarana Jalan) T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +3 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Masih adanya Lancarnya P: 180 m Kaur +Limbah (Drainase, Air limbah Rumah 6 saluran mampet saluran air Desa Triyagan L: 0,40 Warga Tahun 15.000.000 ADD/PBH/ V Perencanaan +Tangga) limbah T:m Masyarakat 2026 PBP/PBK +0,30 +4 Pembangunan Sumber Air Bersih Milik Kurangnya sumber Tercukupinya Kaur +Desa 6 air bersih kebutuhan air RW.03 1Unit Warga Tahun 30.000.000 APBN V Perencanaan +bersih Masyarakat 2026 +5 Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Kurang peduli dan Meningkatnya Kaur +Sampah pengertian ttg kepedulian dan Warga Tahun Perencanaan +3 sampah pengelolaan Desa Triyagan 1Unit Masyarakat 2026 10.000.000 PBH V +sampah +Sub Bidang Perhubungan, 1 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa Tersedianya jaringan Tersedianya Kaur +Komunikasi dan Informatika (Poster, Baliho Dll) Informafi dan jaringan Warga Tahun Perencanaan +9 Teknologi Informasi dan Desa Triyagan 1Paket Masyarakat 2026 2.000.000 ADD V +Teknologi +2 Pembuatan dan Pengelolaan Tersedianya jaringan Tersedianya Kaur +Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informafi dan jaringan Pemdes & Tahun Perencanaan +Informasi Lokal/Desa 9 Teknologi Informasi dan Desa Triyagan 1Paket Warga 2026 5.000.000 ADD/DD V +Teknologi Masyarakat +J U M L A H B I D A N G II 1.427.200.000 +8 Prakiraan Pola +Bidang dan Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan +Pelaksanaan +Waktu Rencana +No Mendukun Data Eksisting Tarjet Tahun Lokasi Volume dan Penerima Pelaksanaa Kerja-Kerja- Pelaksanaan +Bidang Jenis Kegiatan g SDGS Ke - Tahun Berjalan 2026 Satuan Manfaat n Jumlah Sumber Biaya swa- sama sama Kegiatan +( Rp ) kelola antar Pihak +desa Ketiga +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +III BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN +Sub Bidang Ketenteraman, 1 Pengadaan/Penyelenggaran Pos Kurangnya sarana Terpenuhinya +Ketertiban Umum dan Keamanan Desa dan prasarana sarana dan Tahun ADD/PBH/ +Perlindungan Masyarakat 16 keamanan prasarana Desa Triyagan 1Unit Linmas & KST 2026 15.000.000 PBK V Kasi Kesra +keamanan +2 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Kurangnya Meningkatnya +Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh 3 pengetahuan ttg SDM petugas Desa Triyagan 1Paket Linmas & KST Tahun 2.500.000 PBH V Kasi Kesra +Pemdes kamtibmas keamanan 2026 +3 Koordinasi Pembinaan Keamanan, Kurangnya Meningkatnya +Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala 3 pengetahuan ttg SDM petugas Desa Triyagan 1Paket Warga Tahun 1.500.000 PBH V Kasi Kesra +Lokal Desa kamtibmas keamanan Masyarakat 2026 +4 Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Masih minimnya Meningkatnya +kepada Masy. di Bid. Hukum & 10 pengetahuan ttg SDM ttg hukum Desa Triyagan 1Paket Warga Tahun 1.500.000 ADD V Kasi Kesra +Pelindungan Masy. hukum Masyarakat 2026 +Sub Bidang Kebudayaan dan 1 Pembinaan Group Kesenian dan Sanggar kesenian +Keagamaan Kebudayaan Tingkat Desa belum memiliki Ketersediaan Warga Tahun +3 pelatih yang Desa Triyagan 3Klmpk 5.000.000 ADD V Kasi Kesra +pelatih yang Masyarakat 2026 +mumpuni +memadai +2 Penyelenggaran Festival Kesenian, +Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT Menumbuhkembang Terciptanya +RI, Raya Keagamaan dll) 3 kan Kerukunan Kerukunan Umat Desa Triyagan 4Paket Warga Tahun 15.000.000 ADD/PBH V Kasi Kesra +Umat Beragama & Beragama & Masyarakat 2026 +Semangat NKRI Semangat NKRI +Sub Bidang Kepemudaan dan 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Belum tersedianya Tersedianya +Olahraga Sarana dan Prasarana Kepemudaan & 3 Gedung Olah Raga Gedung Olah Desa Triyagan 6Paket Warga Tahun 200.000.000 DD V Kasi Kesra +Olahraga Milik Desa Milik Desa Raga Milik Desa Masyarakat 2026 +2 Pembinaan Karangtaruna/Klub Belum tersedianya Tercukupinya +Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 3 sarana Pemuda dan sarana Pemuda Desa Triyagan 2Klmpk Warga Tahun 10.000.000 ADD/PBH/P V Kasi Kesra +OR dan OR Masyarakat 2026 BK +Sub Bidang Kelembagaan 1 Pembinaan LPM/KPMD Perlunya Meningkatnya +Masyarakat 3 peningkatan SDM SDM Desa Triyagan 2Paket LPM Tahun 10.000.000 ADD/PBP V Kasi Kesra +LPM&KPMD LPM&KPMD 2026 +2 Pembinaan PKK Perlunya Meningkatnya Tahun +3 peningkatan SDM SDM PKK Desa Triyagan 5Paket PKK 2026 36.000.000 PBH/ADD V Kasi Kesra +3 Pembinaan RT/RW TPeKrKsedianya Sarana Tersedianya +3 dan Prasarana Sarana dan Desa Triyagan 15Paket RT/RW Tahun 30.000.000 PBK/PBH/AD V Kasi Kesra +RT/RW Prasarana 2026 D +RT/RW +4 Jaminan Sosial Lembaga Desa Tersedianya Sarana Tersedianya +3 dan Prasarana Sarana dan Desa Triyagan 15Paket RT/RW Tahun 20.000.000 PBK/PBH/AD V Kasi Kesra +RT/RW Prasarana 2026 D +RT/RW +5 Pelatihan Pembinaan Lembaga Tersedianya Sarana Tersedianya +Kemasyarakatan 3 dan Prasarana Sarana dan Desa Triyagan 5Paket RT/RW Tahun 10.000.000 PBK/PBH/AD V Kasi Kesra +RT/RW Prasarana 2026 D +RT/RW +J U M L A H B I D A N G III 356.500.000 +9 Prakiraan Pola +Bidang dan Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan +Pelaksanaan +Waktu Rencana +No Mendukun Data Eksisting Tarjet Tahun Lokasi Volume dan Penerima Pelaksanaa Kerja-Kerja- Pelaksanaan +Bidang Jenis Kegiatan g SDGS Ke - Tahun Berjalan 2026 Satuan Manfaat n Jumlah Sumber Biaya swa- sama sama Kegiatan +( Rp ) kelola antar Pihak +desa Ketiga +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +IV BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT +Sub Bidang Pertanian dan 1 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tercapainya Tercapainya +Peternakan Tersier/Sederhana Ketahanan Pangan Ketahanan Tahun +9 tingkat Desa Pangan tingkat Desa Triyagan 1Paket Petani 2026 5.000.000 PAD/DD V Kasi Pelayanan +Desa +2 Lain lain kegiatan Sub Bidang Pertanian Tercapainya Tercapainya +dan Peternakan 9 Ketahanan Pangan Ketahanan Desa Triyagan 1Paket Petani& Tahun 2.000.000 PAD/DD V Kasi Pelayanan +tingkat Desa Pangan tingkat Peternak 2026 +Desa +3 Pelatihan Pengolahan Hasil Tercapainya Tercapainya +Pertanian/kebun 9 Ketahanan Pangan Ketahanan Desa Triyagan 1Paket Pekebun/PetanTahun 2.000.000 PAD/DD V Kasi Pelayanan +tingkat Desa Pangan tingkat i 2026 +Desa +Sub Bidang Peningkatan 1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Perlunya Meningkatnya +Kapasitas Aparatur Desa 17 peningkatan SDM SDM Kepala Pemdes 1Orang Kepala Desa Tahun 1.000.000 ADD/DD V Kasi Pelayanan +Kepala Desa Desa 2026 +2 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Perlunya Meningkatnya Perangkat Tahun +17 peningkatan SDM SDM Perangkat Pemdes 10Orang Desa 2026 10.000.000 ADD/DD V Kasi Pelayanan +3 Peningkatan Kapasitas BPD PPeerralunngykaa t Desa DMeesnaingkatnya Tahun +17 peningkatan SDM SDM BPD Desa Triyagan 9Orang BPD 2026 9.000.000 ADD/DD V Kasi Pelayanan +Sub Bidang Pemberdayaan 1 Pelatihan dan Penguatan Penyandang B Pe P r D lunya Meningkatnya +Perempuan, Perlindungan Difabel (Penyandang Disabilitas) penyetaraan Ketrampilan Tahun +Anak dan Keluarga 10 Penyandang Penyandang Desa Triyagan 1Paket Disabilitas 2026 2.000.000 DD V Kasi Pelayanan +Disabilitas Disabilitas +2 Pelatihan daur ulang Sampah Perlunya Meningkatnya +penyetaraan Ketrampilan Tahun +10 Desa Triyagan 1Paket Disabilitas 2.000.000 DD V Kasi Pelayanan +Penyandang Penyandang 2026 +Disabilitas Disabilitas +Sub Bidang Dukungan 1 Penyertaan Modal BUM Desa Masih kurangya Tercukupinya Warga Tahun +Penanaman Modal 8 modal BUMDes modal BUMDes Desa Triyagan 1Unit Masyarakat 2026 20.000.000 PBH/DD V Kasi Pelayanan +2 Dukungan Koperasi Desa Masih kurangya Tercukupinya +8 modal Koperasi Desa modal KopDes Desa Triyagan 1Unit Warga Tahun 20.000.000 PBH/DD V Kasi Pelayanan +Masyarakat 2026 +3 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Masih kurangya Meningkatnya +(Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 8 SDM pengelola SDM pengelola Kantor Desa 1Paket Warga Tahun 5.000.000 PBH/DD V Kasi Pelayanan +BUMDes BUMDes Triyagan Masyarakat 2026 +4 Pelatihan Pengelolaan Koperasi Desa Masih kurangya Meningkatnya +(Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 8 SDM pengelola SDM pengelola Kantor Desa 1Paket Warga Tahun 5.000.000 PBH/DD V Kasi Pelayanan +BUMDes KopDes Triyagan Masyarakat 2026 +Sub Bidang Perdagangan dan 1 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Perlunya perawatan Terpeliharanya +Perindustrian Desa 8 aset desa aset desa Kios Desa 26Unit Penyewa Tahun 10.000.000 PAD/DD V Kasi Pelayanan +2026 +2 Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Perlunya Meningkatnya Tahun ADD/DD/ +Milik Desa 8 peningkatan PADes PADes Kios Desa 2Unit UMKM 2026 100.000.000 PAD/PBP V Kasi Pelayanan +J U M L A H B I D A N G IV 193.000.000 +10 Prakiraan Pola +Bidang dan Jenis Kegiatan Biaya dan Sumber Pembiayaan +Pelaksanaan +Waktu Rencana +No Mendukun Data Eksisting Tarjet Tahun Lokasi Volume dan Penerima Pelaksanaa Kerja-Kerja- Pelaksanaan +Bidang Jenis Kegiatan g SDGS Ke - Tahun Berjalan 2026 Satuan Manfaat n Jumlah Sumber Biaya swa- sama sama Kegiatan +( Rp ) kelola antar Pihak +desa Ketiga +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +V BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA +Sub Bidang Penanggulangan Kegiatan Penanggulanan Bencana Warga +Bencana Warga terdampak Terpenuhi Masyarakat Tahun Kaur TU & +13 Desa Triyagan 1Paket 5.000.000 DD/PAD V +bencana kesejahteraan terdampak 2026 Umum +musibah +Sub Bidang Keadaan Darurat Penanganan Keadaan Darurat Warga +Warga terdampak Terpenuhi Masyarakat Tahun Kaur TU & +13 Desa Triyagan 1Paket 5.000.000 DD/PAD V +bencana kesejahteraan terdampak 2026 Umum +musibah +Sub Bidang Keadaan Penanganan Keadaan Mendesak Warga +Mendesak Warga terdampak Terpenuhi Masyarakat Tahun Kaur TU & +1 Desa Triyagan 1Paket 100.000.000 DD/PAD V +bencana kesejahteraan terdampak 2026 Umum +musibah +J U M L A H B I D A N G V 110.000.000 +J U M L A H T O T A L (I+II+III+IV+V) 3.028.580.000 +KEPALA DESA TRIYAGAN +ttd +PARDIYANTO +11 diff --git a/raw/jdih.sumutprov.go.id_download-produk-hukum_2384_2024putusansumutprov11PdtG2024PNStb.pdf.md b/raw/jdih.sumutprov.go.id_download-produk-hukum_2384_2024putusansumutprov11PdtG2024PNStb.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bccf8ff6c8f0442ecf0e3791c7dfc5a2bf417871 --- /dev/null +++ b/raw/jdih.sumutprov.go.id_download-produk-hukum_2384_2024putusansumutprov11PdtG2024PNStb.pdf.md @@ -0,0 +1,26140 @@ +--- +url: https://jdih.sumutprov.go.id/download-produk-hukum/2384/2024putusansumutprov11PdtG2024PNStb.pdf +title: "2024putusansumutprov11PdtG2024PNStb.pdf" +domain: jdih.sumutprov.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:47:43 +source_type: government +quality_score: 85 +is_priority: false +--- + +# 2024putusansumutprov11PdtG2024PNStb.pdf + +a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +P U T U S A N s +M +Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +g e +n +DEMIn KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA +uPengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus poerkara +perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut +d +g +dalam perkara gugatan antara: +n +A +1. Saeran, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/31 Desember 1938, Jenis +I +kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +h k +Wiraswasta, Alamat : Lingk VI, Hinai Kiri, +a Secanggang, Kabupateni Langkat, Sumatera Utara, +l +m selanjutnya disebubt sebagai Penggugat I; +2. Warto, Tempat/tanggal lahir u: Pasar Gunung/1 Januari 1970, Jenis +a +kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Alamat : Lingk +p +k +III, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten +e +h Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat a +R +a II; i +s +M +3. Ridwan, T empat/tanggal lahir : Pasar Baru/5 Juni 1961, Jenis +g e +kelamin: laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : +n +n Dusun XII Mekar Pasar Baru, Desa Tanjung Ibus, +u Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumaotera +Utara selanjutnya disebut sebagai Penggudgat III; +g +4. Erliadi, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/ 3 Maret 1962, Jenis +n +A +kelamin: laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Buruh +I +harian lepas, Alamat : Lingk VI, K el Hinai Kiri, Kec +h k +Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara +a i +selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV; +l +m 5. Ruyat, Tempat/tanggal lahir : Banbjaran/ 2 Oktober 1953, Jenis +kelamin: laki-lauki, Agama : Islam, Pekerjaan : +a +Petani/Pekebun, Alamat : Lingk VI, Kel Hinai Kiri, +p +k +Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera +e +h Utara selanjutnya disebut sebagai Penggugat V; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 1 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 1 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +6. Sajianto, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/10 Agustus 1948, Jenis s +M +gkelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : e +Petani/Pekebun, Alamat : Lingk V, Kel Hinai Kinri, +n +Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera +o +u +Utara selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI; +d +g +7. Suwardi, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 4 Juni 1960, Jenis +n +A kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +Petani/Pekebun, Alamat : Pasar IGunung Lingk VI, +h Kel Hinai Kiri, Kec Skecanggang, Kabupaten +a Langkat, Sumatera Uitara selanjutnya disebut +l +sebagai Penggugat VII; +m b +8. Kesiati, Tempat/tanggal lahir : Stabat/ 23 September 1966, Jenis +u +a kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : +p +k Mengurus rumah tangga, Alamat : Jl.Mistar, +h Gg.Beandung No.3, Sei Putih Barat, Kec Medan a +RPetisah, Kota Medan, Sumatera Utara selanjutnya +a i +s +disebut sebagai Penggugat VIII; +M +9. Ponisegh, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 2 Februari 1958, Jenis e +kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : n +n +Mengurus rumah tangga, Alamat : Dusun IV, Suka +o +u +Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, +d +g +Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai +n +A Penggugat IX; +10. Poniman, Tempat/tanggal lahir : Hinai Kiri/ 20 JIuli 1970, Jenis +h kelamin : laki-laki, Agama :k Islam, Pekerjaan : +a Karyawan Swasta, Alamat :i Dusun Bagan Ubi, Kel +l +Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Riau +m b +selanjutnya disebut sebagai Penggugat X; +u +a 11. Rusiadi, Tempat/tanggal lahir : Langkat/ 6 November 1972, Jenis +p +k kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +h Petani/Peekebun, Alamat : Dusun IV, Suka Maju, a +R +a i +s +M +g e +Halaman 2 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 2 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera s +M +gUtara selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI; e +12. Mariadi, Tempat/tanggal lahir : Muka Paya/10 Februari 197n2, +n +Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +o +u +Petani/Pekebun, Alamat : Jl.Malaka, Gg.Saudara +d +g +No.85 C, Pandau Hilir, Kec Medan Perjuangan, +n +A Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut +sebagai Penggugat XII; I +h 13. Tukiman, Tempat/tanggal lahir : Cinta Rakja/15 Maret 1961, Jenis +a kelamin : laki-laki, Agaima : Islam, Pekerjan : +l +Petani/Pekebun, Alamat : Lingk III, Hinai Kiri, Kec +m b +Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara +u +a selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII; +p +k 14. Lelono, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/25 Maret 1962, Jenis +h kelaemin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : a +RKaryawan Swasta, Alamat : Dusun X Pematang +a i +s +Buluh, Tanjung Ibus, Desa Tanjung Ibus, Kec +M +gSecanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, e +selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV; n +n +15. Damirin, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/ 8 Januari 1962, Jenis +o +u +kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +d +g +Karyawan Swasta, Alamat di Dusun V Cinta Maju, +n +A Desa Cinta Raja, Kec Secanggang, Kabupaten +Langkat, Sumatera Utara, selanIjutnya disebut +h sebagai Penggugat XV; k +a 16. Turingin, Tempat/tanggal lahir : Pasar Guniung/ 1 Juni 1966, Jenis +l +kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +m b +Wiraswasta, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec +u +a Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara +p +k selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI; +h 17. Marsinah, Tempat/taneggal lahir : Banjaran/ 4 Oktober 1973, Jenis a +keRlamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : +a i +s +M +g e +Halaman 3 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 3 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk III, Kel s +M +gHinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, e +Sumatera Utara, selanjutnya sebagai Penggugnat +n +XVII; +o +u +18. Misran, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 16 Agustus 1978, Jenis +d +g +kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +n +A Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec +Secanggang, Kabupaten LangkatI, Sumatera Utara, +h selanjutnya disebut sebagaki Penggugat XVIII; +a 19. Kasan, Tempat/tanggal lahir : Pasar Guinung/ 21 Desember 1968, +l +Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +m b +Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec +u +a Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara +p +k selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIX; +h 20. Suparni, Tempat/taenggal lahir : Banjaran/6 Desember 1958, Jenis a +Rkelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : +a i +s +Mengurus rumah tangga, Alamat Pasar Gunung, +M +gKel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten e +Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut n +n +sebagai Penggugat XIX; +o +u +21. Sudiman, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/ 18 Februari 1975, +d +g +Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +n +A Petani/Pekebun, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, +Kec Secanggang, Kabupaten LangIkat, Sumatera +h Utara selanjutnya disebut sebakgai Penggugat XXI; +a 22. Arisah, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raija/25 Mei 1970, Jenis +l +kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : +m b +Mengurus rumah tangga, Alamat Danau Pasir +u +a Sembilan, Rantau Mapesai, Kec Rengat, +p +k Kabupaten Indragiri Hulu, Riau selanjutnya disebut +h sebagaei Penggugat XXII; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 4 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 4 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +23. Nasianto, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/10 Mei 1976, Jenis s +M +gkelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : e +Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kenc +n +Secanggang, Kabupaten Langkat, selanjutnya +o +u +disebut sebagai Penggugat XXIII; +d +g +24. Sakiyem, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/31 Desember 1940, +n +A Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, +Pekerjaan : Mengurus rumah tangIga, Alamat Lingk +h VI, Kel Hinai Kiri, Kec Skecanggang, Kabupaten +a Langkat, Sumatera Utiara, selanjutnya disebut +l +sebagai Penggugat XXIV; +m b +25. Legiono, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/20 Mei 1965, Jenis +u +a kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +p +k Petani/Pekebun, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, +h Kece Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera a +RUtara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat +a i +s +XXV; +M +26. Legiemg, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/2 Mei 1975, Jenis e +kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : n +n +Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec +o +u +Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, +d +g +selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXVI; +n +A27. Misianto, Tempat/tanggal lahir : Langkat/ 14 April 1966, Jenis +kelamin: laki-laki, Agama : IslamI, Pekerjaan : +h Wiraswasta, Alamat Jl.Melatki I, Binawidya, Kec +a Binawidya, Sumatera Utaria, selanjutnya disebut +l +sebagai Penggugat XXVII; +m b +28. Rusli, Tempat/tanggal lahir : Medan/3 November 1977, Jenis +u +a kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +p +k Wiraswasta, Alamat Dusun IV Jl.Serba Guna, Kel +h Helvetiae, Kec Labuhan Deli, Kabupaten Deli a +R +a i +s +M +g e +Halaman 5 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 5 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut s +M +gsebagai Penggugat XXVIII; e +29. Untung Wahyudi, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/6 Mei 198n2, +n +Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +o +u +Petani/Pekebun, Alamat Dusun IV Jl.Serba Guna +d +g +Ujung, Kel Helvetia, Kec Labuhan Deli, Kabupaten +n +A Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut +sebagai Penggugat XXIX; I +h 30. Leli Asmawati, Tempat/tanggal lahir : Heklvetia/1 Juni 1976, Jenis +a kelamin : Perempuan, Aigama : Islam, Pekerjaan : +l +Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk VII, Tanah +m b +Enam Ratus, Kec Medan Marelan, Kota Medan, +u +a Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai +p +k Penggugat XXX; +h 31. Susilawati, Tempat/etanggal lahir : Banjaran/25 Januari 1981, Jenis a +Rkelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : +a i +s +Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun VI +M +gSerbaguna, Suka Maju, Kec Tanjung Pura, e +Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya n +n +disebut sebagai Penggugat XXXI; +o +u +32. Yudha Prawira, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/ 13 Juli 1990, +d +g +Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +n +A Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec +Secanggang, Kabupaten Langkat, SIumatera Utara, +h selanjutnya disebut sebagai Pkenggugat XXXII; +a 33. Rasmi, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/ 5i Desember 1959, Jenis +l +kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : +m b +Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun III, +u +a Batangkuis Pekan, Kec Batang Kuis, Kabupaten +p +k Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutnya disebut +h sebagaei Penggugat XXXIII; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 6 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +34. Kemisah, Tempat/tanggal lahir : KP Pasir/ 20 Maret 1970, Jenis s +M +gkelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : e +Wiraswasta, Alamat Lingk VI Bambuann, +n +Perdamaian, Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera +o +u +Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat +d +g +XXXIV; +n +A35. Naseb, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/1 Januari 1955, Jenis +kelamin : laki-laki, Agama : IsIlam, Pekerjaan : +h Petani/Pekebun, Alamat Pkasar Gunung, Hinai Kiri, +a Kec Secanggang, Kabuipaten Langkat, Sumatera +l +Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat +m b +XXXV; +u +a 36.Sugianto, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/1 Desember 1961, Jenis +p +k kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +h Burueh harian lepas, Alamat Lingk VI Pasar a +RGunung, Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, +a i +s +Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya +M +gdisebut sebagai Penggugat XXXVI; e +37. Mhd. Arip Prayoga, Tempat/tanggal lahir : Hinai Kiri/22 April 1998, n +n +Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +o +u +Belum bekerja, Alamat Jl.Danau Pasir Sembilan, +d +g +Rantau Mapesai, Kec Rengat, Kabupaten Indragiri +n +A Hulu, Riau, selanjutnya disebut sebagai +Penggugat XXXVII; I +h 38. Siti Rahayu, Tempat/tanggal lahir : Langkakt/27 Mei 1990, Jenis +a kelamin : Perempuan, Agamia : Islam, Pekerjaan : +l +Mengurus rumah tangga, Alamat Jl.Danau Pasir +m b +Sembilan, Rantau Mapesai, Kec Rengat, Prov +u +a Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai +p +k Penggugat XXXVIII; +h 39. Lasimun, Tempat/tangegal lahir : Stabat/20 Juli 1977, Jenis kelamin a +: R laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +a i +s +M +g e +Halaman 7 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 7 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Petani/Pekebun, Alamat Jl Panglima Tuah, s +M +gIndrapura, Kec Bunga Raya, Prov Sumatera Utara, e +selanjutnya disebut sebagai Penggugat XXXIX; n +n +40. Sumarni, Tempat/tanggal lahir : Sei Rebat/10 Desember 1979, +o +u +Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, +d +g +Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat +n +A Dusun IV, Suka Maju, Kec Tanjung Pura, +Kabupaten Langkat, Sumatera UItara, selanjutnya +h disebut sebagai Penggugakt XL; +a 41. Sri Fitri Andriani, Tempat/tanggal lahir i: Pasar Gunung/20 Januari +l +1998, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, +m b +Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun +u +a Kota Lama, Desa Telaga Jernih, Kec Secanggang, +p +k Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya +h diseebut sebagai Penggugat XLI; a +42. Ani, Tempat/Rtanggal lahir : Banjaran/30 September 1964, Jenis +a i +s +kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : +M +gMengurus rumah tangga, Alamat Lingk VI, Kel e +Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, n +n +Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai +o +u +Penggugat XLII; +d +g +43. Bambang Sutejo, Tempat/tanggal lahir : Berastagi/11 Desember +n +A 1957, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, +Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat DIusun Pasar IV, +h Pasar VII Marendal, Kec Patumkbak, Kabupaten Deli +a Serdang, Sumatera Utarai, selanjutnya disebut +l +sebagai Penggugat XLIII; +m b +44. Erni, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/6 Januari 1978, Jenis +u +a kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : +p +k mengurus rumah tangga, Alamat Lingk VI, Kel +h Hinai Keiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, a +R +a i +s +M +g e +Halaman 8 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 8 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai s +M +gPenggugat XLIV; e +45. Juliani, Tempat/tanggal lahir : Sei Rebat/22 Oktober 1983, Jennis +n +kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : +o +u +Mengurus rumah tangga, Alamat Dusun III, Suka +d +g +Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, +n +A Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai +Penggugat XLV; I +h 46. Karmiatik, Tempat/tanggal lahir : Banjakran/16 Juli 1970, Jenis +a kelamin : Perempuan, Aigama : Islam, Pekerjaan : +l +Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk V Pasar +m b +Gunung, Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten +u +a Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut +p +k sebagai Penggugat XLVI; +h 47. Muni. P, Tempat/taenggal lahir : Cinta Raja/8 Oktober 1981, Jenis a +Rkelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +a i +s +Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec +M +gSecanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, e +selanjutnya disebut sebagai Penggugat XLVII; n +n +48. Muliono, Tempat/tanggal lahir : Perbaungan/12 Januari 1971, +o +u +Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +d +g +Petani/Pekebun, Alamat Cangkir Indah Pagaran +n +A Tapah Darussalam, Prov. Sumatera Utara, +selanjutnya disebut sebagai PengguIgat XLVIII; +h 49. Muslim, Tempat/tanggal lahir : Kep Sunggkal/ 11 Oktober 1978, +a Jenis kelamin : laki-laki, Agaima : Islam, Pekerjaan : +l +Buruh harian lepas, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, +m b +Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera +u +a Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat +p +k XLIX; +h 50. Pardi, Tempat/tanggael lahir : Tanjung Anom/8 Desember 1962, a +JeRnis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +a i +s +M +g e +Halaman 9 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 9 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Petani/Pekebun, Alamat Jl.Danau Pasir Sembilan, s +M +gRantau Mapesai, Kec Rengat, selanjutnya disebut e +sebagai Penggugat L; n +n +51. Pariono, Tempat/tanggal lahir : Hinai Kiri/15 Maret 1974, Jenis +o +u +kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +d +g +Wiraswasta, Alamat Pematang Tebih, Kec Ujung +n +A Batu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat LI; +52. Ruswati, Tempat/tanggal lahir : Medan/26 AgIustus 1975, Jenis +h kelamin : Perempuan, Agakma : Islam, Pekerjaan : +a Wiraswasta, Alamat Sarii Rejo, Kec Medan Polonia, +l +Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut +m b +sebagai Penggugat LII; +u +a 53. Rudi Antoni, Tempat/tanggal lahir : Stabat/1 Maret 1983, Jenis +p +k kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Sopir, +h Alameat Dusun IV Serbaguna Ujung, Kec Labuhan a +RDeli, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut +a i +s +sebagai Penggugat LIII; +M +54. Suyengi, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/20 Mei 1958, Jenis e +kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : n +n +Mengurus rumah tangga, Alamat Lingk II, Kel Hinai +o +u +Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov +d +g +Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai +n +A Penggugat LIV; +55. Sarjono, Tempat/tanggal lahir : Tanah karo/22 OktobIer 1964, Jenis +h kelamin : laki-laki, Agama :k Islam, Pekerjaan : +a Wiraswasta, Alamat Dusuni VII, Desa Marendal I, +l +Kec Patumbak, Prov Sumatera Utara, selanjutnya +m b +disebut sebagai Penggugat LV; +u +a 56. Supriadi, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/10 Maret 1970, Jenis +p +k kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +h Wirasweasta, Alamat Dusun VI Melayu, Desa Kebun a +KRelapa, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, +a i +s +M +g e +Halaman 10 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 10 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai s +M +gPenggugat LVI; e +57. Sunariadi, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/21 Oktober 197n8, +n +Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +o +u +Petani/Pekebun, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, +d +g +Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov +n +A Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai +Penggugat LVII; I +h 58. Supratno, Tempat/tanggal lahir : Banjarank/17 Oktober 1972, Jenis +a kelamin : laki-laki, Agaima : Islam, Pekerjaan : +l +Petani/Pekebun, Alamat Dusun VIII Purwosari, +m b +Tanjung Ibus, Kec Secanggang, Kabupaten +u +a Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut +p +k sebagai Penggugat LVIII; +h 59. Suwarno, Tempat/etanggal lahir : Cinta Raja/25 Mei 1955, Jenis a +Rkelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +a i +s +Karyawan Swasta, Alamat Marelan IX Lingk VI, +M +gTanah Enam Ratus, Kec Medan Marelan, Kota e +Medan, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut n +n +sebagai Penggugat LIX; +o +u +60. Sri Hartati, Tempat/tanggal lahir : Stabat/5 April 1955, Jenis +d +g +kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : +n +A Mengurus rumah tangga, Alamat Jl.Malaka, +Gg.Saudara No.85 C, Pandan HilIir, Kec Medan +h Perjuangan, Kota Medan, Pkrov Sumatera Utara, +a selanjutnya disebut sebagaii Penggugat LX; +l +61. Wantius Arnenti, Tempat/tanggal lahir : KP Pasir/19 Agustus 1994, +m b +Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, +u +a Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Alamat Lingk III, +p +k Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten +h Langkaet, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut a +seRbagai Penggugat LXI; +a i +s +M +g e +Halaman 11 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 11 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +62. Wahyudi, Tempat: Pasir Gunung, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : s +M +gIslam, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Lingk I, e +Kel Hinai Kiri, Kec Secanggang, Kabupatenn +n +Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut +o +u +sebagai Penggugat LXII; +d +g +63. Wartiman, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/13 April 1958, Jenis +n +A kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +Wiraswasta, Alamat Lingk V, KIel Hinai Kiri, Kec +h Secanggang, Kabupaten Lkangkat, Prov Sumatera +a Utara, selanjutnya diseibut sebagai Penggugat +l +LXIII; +m b +64. Wakiran, Tempat/tanggal lahir : Pasar Gunung/25 Oktober 1951, +u +a Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +p +k Wiraswasta, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, Kec +h Secaenggang, Kabupaten Langkat, Prov Sumatera a +RUtara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat +a i +s +LXIV; +M +65. Wartgini, Tempat/tanggal lahir : Stabat/8 Oktober 1973, Jenis e +kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : n +n +Mengurus rumah tangga, Alamat Tumpatan Nibung, +o +u +Batang Kuis, Prov Sumatera Utara, selanjutnya +d +g +disebut sebagai Penggugat LXV; +n +A 66. M.Amin Dairabi, Tempat/tanggal lahir : Kebun Kelapa/12 Februari +1972, Jenis kelamin : laki-laki, AIgama : Islam, +h Pekerjaan : Wiraswasta, Alamkat Lingk VI Nelayan, +a Kebun Kelapa, Kec Seicanggang, Kabupaten +l +Langkat, Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut +m b +sebagai Penggugat LXVI; +u +a 67. Legino, Tempat/tanggal lahir : Cinta Raja/17 Agustus 1967, Jenis +p +k kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +h Buruh teani/Pekebun, Alamat Lingk V, Kel Hinai Kiri, a +KRec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov +a i +s +M +g e +Halaman 12 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 12 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai s +M +gPenggugat LXVII; e +68. Aguswira Prana, Tempat/tanggal lahir : Sei Rebat/2 Februanri +n +1985, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, +o +u +Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Dusun IV, Desa +d +g +Suka Maju, Kec Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, +n +A Prov Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai +Penggugat LXVIII; I +h 69. Dedek Aidha Syahputri, Tempat/tanggakl lahir : Pasar Gunung/8 +a Juni 1992, Jenis kelamiin : Perempuan, Agama : +l +Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat Lingk VI, Kel Hinai +m b +Kiri, Kec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov +u +a Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai +p +k Penggugat LXIX; +h 70. Waffiar Fahrozi,e Tempat/tanggal lahir : KP Pasir/10 Juli 2005, a +RJenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +a i +s +belum/tidak bekerja, Alamat Lingk III, Kel Hinai Kiri, +M +gKec Secanggang, Kabupaten Langkat, Prov e +Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai n +n +Penggugat LXX; +o +u +71. Erlianto, Tempat/tanggal lahir : Banjaran/30 Desember 1970, +d +g +Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : +n +A Wiraswasta, Alamat Lingk VI, Kel Hinai Kiri, Kec +Secanggang, Kabupaten Langkat, PIrov Sumatera +h Utara, selanjutnya disebut skebagai Penggugat +a LXXI; i +l +72. Mardiatik, Tempat/tanggal lahir : Stabat/6 Maret 1963, Jenis +m b +kelamin: Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : +u +a mengurus rumah tangga, Alamat Jl.Bersama, +p +k Gg.Damai Mekar Sari, Kel Helvetia, Kec Labuhan +h Deli, Perov Sumatera Utara, selanjutnya disebut a +seRbagai Penggugat LXXII; +a i +s +M +g e +Halaman 13 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 13 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat LXXII memberikan s +M +Kuasa kepadag Pratiwi Utami Butar-butar, S.H., dan kawan-kawan, Advokat e +dan Penasihat Hukum dari kantor PRIVILEGE ADVOCATE beralamat ndi +n +Jalan Medan-Binjai No 15, Kp Lalang, Kec Sunggal, Kab Deli Serdang, +o +u +berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Februari 2024; +d +g +Lawan: +n +A 1. PT.Buana Estate, bertempat tinggal di Gedung Teja Buana Jakarta, +Jalan Menteng Raya No.29 RT.1/IRW.10, Kel Kebon +h Sirih, Kec Menteng, Kokta Jakarta Pusat, DKI +a Jakarta, Gedung Tejai Buana, dalam hal ini +l +memberikan kuasa kepada Ariano Sitorus, Bac., +m b +S.H., M.M., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat +u +a yang tergabung pada kantor Ariano Sitorus Bac, +p +k S.H., M.M., M.H., & Associates, berkantor di +h Perkeantoran ITC Cempaka Mas Lt 9 No 16 A, Jalan a +RLetjen Soeprapto, Sumur Batu, Jakarta Pusat, +a i +s +berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret +M +g2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; e +2. Presiden Republik Indonesia C/q Kementrian Dalam Negeri n +n +Republik Indonesia C/q Gubernur Provinsi +o +u +Sumatera Utara, bertempat tinggal di Medan, Jalan +d +g +Pangeran Diponegoro No.30, Kel Madras Hulu, Kec +n +A Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, +dalam hal ini memberikan kuasa keIpada Dwi Aries +h Sudarto, S.H., M.H., Kepalka Biro Hukum dan +a kawan-kawan, semuanya wiarga negara Indonesia +l +pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan +m b +Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yaitu +u +a Biro Hukum Setdaprovsu yang beralamat di Jalan +p +k Pangeran Diponegoro No 30 Medan, berdasarkan +h surat ekuasa khusus tanggal 25 Maret 2024, a +seRlanjutnya disebut sebagaiTergugat II; +a i +s +M +g e +Halaman 14 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 14 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +3. Presiden Republik Indonesia C/q Kementrian Dalam Negeri s +M +gRepublik Indonesia C/q Gubernur Provinsi e +Sumatera Utara C/q Bupati Kabupaten Langkant, +n +bertempat tinggal di Stabat, Komplek Perkantoran +o +u +Jalan Tengku Amir Hamzah No.1, Kel Kwala Bingai, +d +g +Kec Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, +n +A dalam hal ini M Faisal Hasrimy, Jabatan Pejabat +Bupati Langkat selaku pemberi kuIasa, memberikan +h kuasa kepada Alimat Tarigakn, S.H., Jabatan Kepala +a Bagian Hukum Setdaikab Langkat, semuanya +l +warga negara Indonesia, beralamat di Jl T Amir +m b +Hamzah No 1 Stabat, Kabupaten Langkat, +u +a berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret +p +k 2024, selanjutnya disebut sebagaiTergugat III; +h 4. Presiden Republeik Indonesia C/q Kementrian Agraria Tata a +RRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional +a i +s +Republik Indonesia C/q Kepala Kantor Wilayah +M +gAgraria Dan Tata Ruang/badan Pertanahan e +Provinsi Sumatera Utara, bertempat tinggal di n +n +Medan, Jalan Brigjend Katamso No.45, Kel A U R, +o +u +Kec Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara , +d +g +dalam hal ini memberikan kuasa kepada +n +A Rodslowny L Tobing, S.H., M.T Jabatan Kepala +Bidang Pengendalian dan PenangaInan Sengketa +h pada Kantor Wilayah Badan kPertanahan Nasional +a Provinsi Sumatera Utarai, dan kawan-kawan +l +beralamat pada kantor Wilayah Badan Pertanahan +m b +Nasional Provinsi Sumatera Utara, Jalan Brigjen +u +a Katamso No 45 Medan, berdasarkan surat kuasa +p +k khusus tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut +h sebagaei Tergugat IV; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 15 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 15 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +5. Presiden Republik Indonesia C/q Kementrian Badan Usaha s +M +gMilik Negara Republik Indonesia C/q Direktorat e +Jenderal Perkebunan C/q Direktur Utamna +n +PT.Perkebunan Nasional I, bertempat tinggal di +o +u +Gedung Agro Plaza Lantai 11, Jl. Hr. Rasuna Said +d +g +Kav. X2/1, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota +n +A Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam +hal ini memberikan kuasa kepadIa Teddy Yunirman +h Danas, Jabatan Direktur kUtama PT Perkebunan +a Nusantara I, Alamat Gediung Agro Plaza Lantai 11, +l +Jl. Hr. Rasuna Said Kav. X2/1, Jakarta, +m b +berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 April +u +a 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V; +p +k PRESIDEN REPUBLIK INDONSEIA c/q KEMENTERIAN AGRARIA +h DANe TATA RUANG/KEPALA BADAN a +RPERTANAHAN NASIONAL c/q KANTOR +a i +s +WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA c/q +M +gKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN e +LANGKAT, beralamat di Stabat, Komplek n +n +Perkantoran Jalan Imam Bonjol No.2, Kel.Kwala +o +u +Bingai, Kec. Stabat, Kab.Langkat, Sumatera Utara, +d +g +dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gosrin, +n +A S.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan +Penanganan Sengketa pada KantIor Pertanahan +h Kabupaten Langkat, dan kakwan-kawan, masing- +a masing warga negara Inidonesia, beralamat di +l +Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, Jalan +m b +Imam Bonjol No 2 Stabat, berdasarkan surat kuasa +u +a khusus tanggal 15 Maret 2024, selanjutnya disebut +p +k sebagai TURUT TERGUGAT - I +h PRESIDEN REPUBLIK IeNDONESIA c/q KEMENTERIAN DALAM a +NREGERI c/q GUBERNUR PROVINSI SUMATERA +a i +s +M +g e +Halaman 16 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 16 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +UTARA c/q BUPATI KABUPATEN LANGKAT, s +M +gCAMAT SECANGGANG c/q KELURAHAN HINAI e +KIRI, beralamat di Secanggang, Jl.Pasnar +n +Gunung, Kel. Hinai Kiri, Kec. Secanggang, +o +u +Kab.Langkat, selanjutnya disebut sebagai TURUT +d +g +TERGUGAT – II; +n +APengadilan Negeri tersebut; +Setelah membaca berkas perkara beserta Isurat-surat yang +h bersangkutan; k +a Setelah mendengar kedua belah pihak yangi berperkara; +l +TENTANG DUDUK PERKARA +m b +Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 +u +a Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan +p +k Negeri Stabat melalui e-court pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register +h Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stbe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: a +1. PT. BUANA ESTRATE beralamat diGedung Teja Buana Jakarta, Jalan +a i +s +Menteng Raya No. 29 RT.1/RW.10, Kel.KebonSirih, Kec.Menteng, Kota +M +Jakarta Pusatg, DKI Jakarta. Gedung Teja Buana, selanjutnya diebut e +sebagai TERGUGAT - I n +n +2. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN DALAM +o +u +NEGERI REPUBLIK INDONESIA c/q GUBERNUR PROVINSI +d +gSUMATERA UTARA, beralamat di Medan, JalanPangeran Diponegoro +No.30,KelMadras Hulu, Kec.Medan Polonia, Kota Medann, Sumatera +A +Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – II +I +3. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENT ERIAN DALAM +h k +NEGERI REPUBLIK INDONESIA c/q GUBERNUR PROVINSI +a i +SUMATERA UTARA c/q BUPATI KABUPATEN LANGKAT, beralamat di +l +m Stabat, Komplek Perkantoran JalanTebngku Amir Hamzah No.1, +Kel.KwalaBingai, Kec.Stabat, Kab.Lanugkat, Sumatera Utara, selanjutnya +a +disebut sebagai TERGUGAT – III +p +k 4. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN AGRARIA +h DAN TATA RUANG/ KEPAeLA BADAN PERTANAHAN NASIONAL a +REPUBLIK INDONESIAR c/q KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA +a i +s +M +g e +Halaman 17 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 17 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA s +M +UTARA, begralamat di Medan, Jalan BrigjendKatamsoNo.45, Kel.AUR, e +Kec.MedanMaimun, Kota Medan, Sumatera Utara, selanjutnya disebnut +n +sebagai TERGUGAT – IV +o +u +5. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN BADAN +d +gUSAHA MILIK NEGARA c/q DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN +c/q DIREKTUR UTAMA PT. PERKEBUNAN NASIONALn II, beralamat di +A +Tanjung Morawa, Jalan Medan – LubukPakam,DesaBuntuBedimbar, +I +Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai +h k +TERGUGAT - V +a i +6. PRESIDEN REPUBLIK INDONSEIA c/q KEMENTERIAN AGRARIA +l +m DAN TATA RUANG/KEPALA BADANb PERTANAHAN NASIONAL c/q +KANTOR WILAYAH PROVINSI uSUMATERA UTARA c/q KEPALA +a +KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT, beralamat di Stabat, +p +k +Komplek Perkantoran Jalan Imam BonjolNo.2, Kel.KwalaBingai, +e +h Kec.Stabat, Kab.Langkat, Sumater Utara, selanjutnya disebut sebagai a +R +a TURUT TERGUGAT - I i +s +M +7. PRESIDEN RE PUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIAN DALAM +g e +NEGERI c/q GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA c/q BUPATI +n +KABUPATnEN LANGKAT, CAMAT SECANGGANG c/q KELURAHAN +HINAuI KIRI, beralamat di Secanggang, Jl.PasarGunung, Kel.Hinai Koiri, +Kec.Secanggang, Kab.Langkat, selanjutnya disebut sebagai d TURUT +g +TERGUGAT – II +n +A +Sebagai dasar serta alasan dimajukannya gugatan ini adalah sebagai +I +berikut; +h1. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK k +Tentang Penggugat +a  Bahwa (PENGGUGAT) merupakan pemberi kiuasa sekaligus sebagai +l +m pemilik dari tanah/lahan seluas 60.5000 (ebnam puluh hektar koma lima +ribu meter persegi) dimana keberadaannya diatas tanah/lahan dimaksud +u +a +sudah sejak tahun 1931 dan terus meneru shingga selama 53 (lima puluh +p +k +tiga) tahun dan selama itu pula tidak pernah ada ganggu gugat dari pihak +e +h manapun juga sehingga karena itu sangat beralasan secara hokum a +R +a i +s +M +g e +Halaman 18 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 18 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +bahwa 72 (tujuh puluh dua) orang warga tersebut (PENGGUGAT) untuk s +M +mendapat kgesempatan istimewa dalam memiliki tanah/lahan dimaksud. e + Bahwa tanah/lahan warga masyarakat kelompok tani tersebut +n +n +(PENGGUGAT) yang luasnya 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu +o +u +meter persegi) yang letaknya di Kampung Banjaran, Desa Banjaran, +d +gKecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, secara hukum dan +administrasi telah diakui keabsahannya sebagai milik 72 (ntujuh puluh dua) +A +warga masyarakat tersebut baik oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I +I +Sumatera Utara dan Bupati Langkat serta Kantor Pertanahan Langkat +h k +maupun pihak yang telah mengeluarkan tanah/lahan dari areal HGUnya +a i +yakni (dahulu) PTP – IX sekarang PTP N - lII. Dari karena itu Gubernur +m b +Kepala Daerah Tinggkat – I Sumatera Utara serta Bupati Langkat, Kantor +u +Pertanahan Langkat dan Direktur (dahulu) PTP IX (sekarang) PTP N II +a +patut secara hukum untuk dimpintakan pertanggung jawabannya tentang +k +keberadaan tanah yang luasnya 60,5000 (enam puluh hektar koma lima +e +h a +ribu meter persegi) yang hingga gugatan ini diproses dipersidangan fisik +R +a i +berupa tanah/lahannya tidak pernah diberikan berikut surat bukti s +M +kepemilikannya kepada 72 (tujuh puluh dua) orang warga petani +g e +(PENGGUGAT) sebagaimana tersebut. +n +n +Tentang Tergugat +o +u +1. Bahwa jauh sebelum tahun 1984, tepatnya sejak tahun 1931 para +d +gpetani yang jumlahnya tidak kurang dari 100 an orang telah lebih dahulu +Amenggarap lahan kosong dan terlantar dari sebuah perkenbunan asing +yang waktu itu. Masuknya warga petani tersebut kedalam areal tanah +I +hkosong dan telantar, terbengkalai serta tidak terurus +k +disebabkan tuntutan +kebutuhan hidup yang saat itu kondisinya sangat mengkhawatirkan sekali. +a i +2. Bahwa tanah/lahan yang diusahai, dikelola dan ditanami oleh warga +l +m petani tersebut selain ditumbuhi tumbuhan lbiar dan semak belukar bahkan +menjadi hutan dan dihuni oleh binatanug buas (harimau, beruang, srigala, +a +ular dll) bahkan tidak jarang nyawa warga masyarakat terancam +p +k +keselamatannya dampak lainnya hewan peliharaan atau ternak warga +e +h a +tidak mustahil juga menjadi incaran para satwa satwa yang tidak +R +a diharapkan itu. i +s +M +g e +Halaman 19 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 19 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +3. Terpacu dengan kondisi demikian para petani dibarengi dengan s +M +penduduk sgekitar merasakan pentingnya menjaga alam sekitar sekaligus e +untuk menambah penghasilan yang serba kekurangan sehingga dibukalanh +n +semak belukar dan tanah/lahan diseputaran tempat kediaman dan +o +u +pemukiman. +d +g4. Pengusahaan, pengelolaan tanah/lahan tersebut oleh petani berikut +keluarga maupun penduduk sekitar semakin massif dann meluas lebar +A +serta dikerjakan secara intensif karena ternyata telah memberikan hasil +I +dan manfaat sehingga petani berikut keluarganya mampu untuk bertahan +h k +hidup dari yang semula susah dan serba kekurangan baik sisi ekonomi +a i +maupun kesehatan. l +m 5. Pengusahaan maupun pengelolaan bserta penguasaan tanah/lahan itu +berlangsung cukup lama dan keunyataannya tidak ada ganggu gugat +a +maupun tuntutan dari pihak manapun juga, keadaan itu berlangsung lama +p +k +sekali hingga akhirnya selama tidak kurang dari 41 (empat puluh satu) +e +h tahun. Sekitar tahun 1972 muncul sebuah perusahaan perkebunan a +R +a swasta nasional diketahui sebagai PT. BUANA ESTATE (TERGUGAT – I) i +s +M +dan mengklaim tan ah/lahan yang sudah terlebih dahulu diusahai, dikelola +g e +dan ditanami oleh warga petani lebih dari 41 (empat puluh satu) tahun +6. Bahwa kemudian sekitar tahun 1984 yang lalu PENGGUGAT dengan n +n +jumlah tidak kurang dari 72 (tujuh puluh dua) orang menerima dan +o +u +mendapatkan surat dari TERGUGAT – II dimana inti dan bunyinya +d +g +memberikan bidang tanah yang luasnya tidak kurang dari 60,5000 HA +n +A(enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) namun hingga gugatan +ini diproses dipersidangan tanah/lahan yang semestinya sIudah dikuasai, +hdikelola dan dihak miliki oleh 72 (tujuh puluh dua)k orang warga petani +a (PENGGUGAT) tersebut tidak pernah diberikani atau diserahkan fisik +l +tanah/lahannya oleh Gubernur Sumatera Utara (TERGUGAT) maka +m b +sangat beralasan hukum, Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera +u +a Utara didudukan sebagai TERGUGAT – II +7. Bahwa dalam gugatan ini, Bpupati Kabupaten Langkat dimasukkan +k +sebagai TERGUGAT – III disebabkan Bupati Langkat telah menerbitkan +e +h a +surat keputusan tentang penetapan redistribusi tanah serta surat +R +a i +tentang pemberian hak milik. s +M +g e +Halaman 20 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 20 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +8. Bahwa dilibatkannya TERGUGAT – IVdidalam arus gugatan ini s +M +karena selgaku Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala e +Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara telah menerbitkan dann +n +menanda tangani surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah +o +u +Tingkat I Sumatera Utara untuk diberikan kepada yang menerima hak +d +g +72 (tuju puluh dua) orang petani tersebut diatas(PENGGUGAT). +9. Turut sertanya TERGUGAT – Vdidalam perkaran ini mengingat +A +(dahulu) Direksi Perseroan PT. Perkebunan IX (sekarang) PT. Perkebunan +I +Nusantara II telah menerbitkan Surat tentang Pengeluaran areal +h k +seluas 60,5000 HA (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) +a i +dari HGU untuk diberikan kepada petani penglgarap (PENGGUGAT). +m 10. Bahwa TURUT TERGUGAT – I diikubt sertakan sebagai pihak didalam +gugatan ini berhubung Kepala Diruektorat Agraria atas nama Gubernur +a +Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara ketika menerbitkan petikan Surat +p +k +Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan +e +h tegas dan terang (TURUT TERGUGAT – I) diharuskan untuk memberi a +R +a petunjuk kepada yang menerima hak pada waktu membuat tanda batas i +s +M +tanah serta mem berikan tanda bukti hak milik kepada PENGGUGAT +g e +namun tugas memberi petunjuk dalam membuat batas tanah dan +n +memberiknan tanda bukti hak milik tidak juga direalisasi atau dijalankan +oleh uTURUT TERGUGAT – I ini. o +11. Bahwa TURUT TERGUGAT – II merupakan pihak didalam gugatan ini +d +g +dikarenakan beban tugas pemberian surat REKOMENDASI ATAU +n +ADOKUMEN yang berkaitan dengan keberlanjutan atau setidaknya +memberikan surat tidak ada silang sengketa ketika setiapI subjek hukum +hterutama TERGUGAT – I hendak memperpanjang, mkenerbitkan hak baru +a diatas tanah mesti melalui badan/lembaga pemeirintahan kelurahan atau +l +desa dimana letak tanah/lahan berada tapi kenyataannya perpanjangan +m b +HGU TERGUGAT – I tetap saja terbit dan dikeluarkan oleh TURUT +u +a TERGUGAT – I. +2. OBJEK SENGKETA/PERKARpA +k +A. Bahwa oleh karena diatas tanah/lahan yang luasnya 60,5000 HA +e +h a +(enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di diKp +R +a i +s +M +g e +Halaman 21 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 21 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat s +M +yang batasg batasnya ; e +Utara : Tanah Negara +n +Selatann : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus +Timur : Jalan - Perumahan Penduduk +o +u +Barat : Jalan Kampung +telah dimanfaatkan secara komersil oleh TERGUGAT - I terhditung sejak +g +tahun 1984 hingga gugatan ini diproses kurang lebih 40 thn (empat puluh +n +A +tahun) maka dipastikan TERGUGAT - I telah mendapatkan keuntungan +I +baik secara ekonomi (materil) demikian juga terangk atlah martabat dan +h k +harga dirinya maka karena itu PENGGUGAT sangat keberatan dengan +a i +penguasaan dan pengelolaan serta pengusahaan secara tanpa hak +l +m sehingga tindakan serta perbuatan TERbGUGAT – I itu sebagai perbuatan +melawan hukum yang harus dapatu dimintakan pertanggung jawabannya +a +baik secara materil maupun immaterial dari pihak yang menimbulkan +p +k +kerugian tersebut. +e +h a +B. Bahwa didalam negara yang mengakui serta menjadikan hukum +R +a i +sebagai panglima dalam segala tindakan dan pergaulan hidup manusia s +M +maka sangat t g idak beralasan jika membiarkan tanpa pertanggung jawaban e +pihak pihak yang dengan sengaja telah melakukan perbuatan melawan +n +n +hukum bagi orang lain. +o +u +C. Bahwa PENGGUGAT ini sama sekali tidak mendapatkan signal +d +g +maupun tanda tanda penghormatan dan penghargaan dari khususnya +ATERGUGAT – I tentang penggunaan, pengelolaan serta pnengusahaan +tanah/lahan perkebunan yang digunakan oleh TERGUGIAT – I seakan +htanah/lahan yang dimanfaatkannya itu bukan dan t +k +idak merupakan milik +PENGGUGAT. +a i +3. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM l +m b +1. Bahwa PENGGUGAT sesungguhnya sejak tahun 1931 secara fakta +telah menguasai, mengelola, menduduuki dan mengusahai tanah/lahan +a +yang luasnya tidak kurang dari 70pan HA (tujuh puluhan hektar) terletak di +k +Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kabupaten Langkat. Oleh karena +e +h a +PENGGUGAT sudah berada dan menguasai, mengelola, menduduki dan +R +a mengusahai tanah/lahan sejak sebelum Indonesia merdeka maka hukum i +s +M +g e +Halaman 22 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 22 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +dan ketentuan yang melekat dan berlaku tentulah hukum dan ketentuan s +M +dari era pegmerintahan Hindia Belanda. Sebagaimana diketahui hukum e +dan ketentuan yang berlaku terhadap tanah/lahan adalah hukum perdanta +n +BW(BurgerlijkWetboek). +o +u +2. Bahwa tanah/lahan yang dikuasai, dikelola, diduduki dan diusahai +d +gmerupakan tanah/lahan yang terbengkalai atau terlantar dan tidak terurus +diseputaran tempat tinggal warga (PENGGUGAT) yangn terletak di Kp +A +Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat +I +yang luasnya tidak kurang dari 70 (tujuh puluh) an hektar. +h k +3. Bahwa disebabkan hukum pertanahan atau agraria yang berlaku +a i +sebelum diberlakukannya secara nasional unifikasi hukum +l +m pertanahan/agrarian maka otomatis hukbum yang sudah ada dan masih +tetap berlaku adalah hukum perduata BW(BurgerlijkWetboek) sesuai +a +bunyi dan isi pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945. +p +k 4. Bahwa kemudian PENGGUGAT sangat mendapatkan perhatian dan +h dukungan langsung darie TERGUGAT – II karena pada tahun 1984 a +diterbitkan Surat KepRutusandari TERGUGAT – II yang inti dan bunyi surat +a i +s +dimaksud telah mengakui keabsahan serta keberadaan PENGGUGAT +M +diatas tanah/laghan yang selama ini sudah dikuasai, dikelola, diduduki e +serta diusahai.diusahai, dikelola dan ditanami oleh warga petani. n +n +5. Bahwa kalaupun (quad non) seandainya tidak terbit Surat Keputusan +o +u +dari TERGUGAT – II tersebut tentang pengakuan keabsahan, posisi dan +d +gkeberadaan PENGGUGAT diatas tanah/lahan seluas 70 (tujuh puluh) an +hektar yang terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran,n Kecamatan +A +Secanggang, Kabupaten Langkat yang terletak di Kp Banjar, Desa +I +Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang batas +h k +batasnya ; +a i +Utara : Tanah Negara +l +Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus +m b +Timur : Jalan - Perumahan Penduduk +Barat : Jalan Kampung u +a 6. maka secara hukum yang berlaku ketika itu BW(BurgerlijkWetboek), +p +k kepada PENGGUGAT diberikan hak istimewa untuk menghak miliki dan +h didahulukan dari pihak lainneya karena hukum yang berlaku ketika itu a +(tahun 1931 sampai dRengan 1960) adalah hukum perdata Belanda +a i +s +M +g e +Halaman 23 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 23 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +(BurgerlijkWetboek). Apalagi UUPA No. 5 tahun 1960 mengakui s +M +keberlakuagn hukum adat kebiasaan ditengah masyarakatnya sehingga e +otomatis lebih dari 20 (dua puluh) tahun seseorang menguasani, +n +mengelola, menduduki serta mengusahakan tanah tanpa ada ganggu +o +u +gugat dari pihak lain harus mendapat hak istimewa dan didahulukan untuk +d +g +memilikinya. +7. Bahwa PENGGUGAT menjadi sangat dirugikann sekali dengan +A +tindakan maupun perbuatan TERGUGAT – II yang tidak merealisasi dan +I +tidak menindak lanjuti isi serta bunyi Surat Keputusan yang telah +h k +diterbitkannya pada tahun 1984 itu. Dengan membiarkan serta tidak +a i +menindak lanjuti isi dan bunyi Surat Keputusaln yang diterbitkannya sendiri +m b +berdampak kepada pertikaian hukum pertanahan yang pada akhirnya +u +merugikan hak warga negara terutama hak PENGGUGAT dalam +a +menguasai, menduduki, menpgelola serta mengusahakan tanah/lahan +k +miliknya. Semestinya secara hukum dan peraturan keberadaan +e +h a +PENGGUGAT dalam posisinya diatas tanah/lahan itu setidaknya sudah +R +a i +terjadi sejak 10 Januari 1984 dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur s +M Kepala Daerah Ti ngkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 +g e +namun karena TERGUGAT – II telah lalai dan tidak memperhatikan hak +n +n +PENGGUGAT untuk menikmati dan menghak miliki tanah/lahan tersebut +o +u +mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian dan TERGUGAT – +d +gII dikategorikan sebagai melakukanperbuatan melawan hukum. +8. Bahwa kuat dasar dan alasan PENGGUGAT, untuk mengatakan +n +A +TERGUGAT – I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena +I +sampai gugatan ini diproses di Pengadilan Negeri Stabat, seluruh +h k +PENGGUGAT sama sekali tidak pernah mendapat dan memperoleh +a i +kemanfaatan dan keuntungaan sama sekali atas tanah/lahan yang secara +l +m keseluruhan luasnya 60,5000 (enam puluhb hektar koma lima ribu meter +persegi) yang terletak di Kp Banjauran, Desa Banjaran, Kecamatan +a +Secanggang, Kabupaten Langkat yang batas batasnya ; +p +k Utara : Tanah Negara +Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus +e +h a +Timur : Jalan - Perumahan Penduduk +Barat : JalanR Kampung +a i +s +M +g e +Halaman 24 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 24 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +ataupun tidak pernah menerima tanah/lahan sebagaimana maksud Surat s +M +Keputusan gGubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara e +No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT – II) walanu +n +secara fakta sesunguhnya eksistensi PENGGUGAT +o +u +diatastanah/lahansudah ada dan sudah terjadi 14 (empat belas) tahun +d +g +jauh hari sebelum Indonesia merdeka, tepatnya keberadaan +n +APENGGUGAT diatas tanah/lahan tersebut sudah sejak tahun 1931. +9. Bahwa muncul dan masuknya TERGUGAT – I dIiatas tanah/lahan +h yang sudah lama dikuasai, dikelola, didudukki serta diusahai dan +a kemudian telah pula ditanami oleh wargai petani (PENGGUGAT) +l +merupakan perbuatan melawan hukum sehingga dampaknya +m b +PENGGUGAT beserta keluarga dan petani lainnya mengalami kerugian +u +a yang berkepanjangan. +10. Bahwa Surat Keputusan Gpubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi +k +Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT +e +h a +– II) tersebut telah diikuti dengan daftar lampiran yang memberikan secara +R +a i +terang dan jelas kepada warga petani (PENGGUGAT) yang jumlahnya 72 s +M (tujuh puluh dua) orang serta dilengkapi dengan letak tanah, luasnya, +g e +batas batasnya, harga tanah, biaya administrasi serta jenis tanahnya. +n +11. Bahwna TERGUGAT – III selaku Kepala Pemerintahan di Kabupaten +samau sekali tidak berbuat bahkan terkesan membiarkan waorga +masyarakatnya tidak ada memiliki kepastian hukum dengan tderbitnya +g +Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I PropinsiSumatera +n +A +Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT – II) +I +padahal didalam surat tersebut TERGUGAT – III jug a menerima dan +h k +mendapatkan tembusannya. +a 12. Bahwa TERGUGAT – III dikategorikan sebagaii melakukan perbuatan +l +melawan hukum disebabkan sebelumnya TERGUGAT – III telah +m b +menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat +u +a No. 592.1-164/I/83 tanggal 16 April 1983 tentang Penetapan Redistribusi +p +k dan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No. 592.1.6.263/IV/83 +h tanggal 4 April 1983 tentang Peemberian Hak Milik. Tindakan dan a +perbuatan TERGUGAT –R III dalam hal ini jelas jelas telah melakukan +a i +s +M +g e +Halaman 25 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 25 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +perbuatan melawan hukum dikarenakan sesungguhnya terbitnya Surat s +M +Keputusan gGubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara e +No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT – II) karenna +n +merespon dari 2 (dua) Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat +o +u +TERGUGAT – III sebagaimana tersebut diatas. +d +g13. Bahwa tidak adanya kepastian hukum atas hak kepemilikan +PENGGUGAT terhadap tanah yang telah secara ternang dan jelas +A +disebutkan didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I +I +Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 +h k +(TERGUGAT – II) tersebut dikarenakan TERGUGAT – IV baik atas nama +a i +TERGUGAT – II maupun selaku badaln/lembaga yang memiliki +m b +kewenangan secara hukum dalam bidang pertanahan tidak menjalankan +u +perannya guna memberi petunjuk atau nasihat untuk merealisasi isi serta +a +maksud dari Surat Keputusan pGubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi +k +Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT +e +h a +– I). TERGUGAT – IV yang membiarkan dan tidak menjalankan peran +R +a i +serta fungsinya sebagai badan/lembaga yang berwenang dibidangnya s +M untuk memberikan petunjuk dan nasihat dibibidang pertanahan apalagi +g e +TERGUGAT – IV terlibat bersama sama dengan TERGUGAT – II ketika +n +n +menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I +o +u +Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 +d +g(TERGUGAT – II). Tindakan dan perbuatan membiarkan serta tidak +memperdulikan apa yang dimaksud dengan isi dari Surant Keputusan +A +Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1- +I +2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT – I) dikategorikan sebagai +h k +perbuatan melawan hukum. +a i +14. Perbuatan TERGUGAT – IV yang tidak memberikan NASIHAT +l +m MAUPUN PETUNJUK baik kepada TERGUbGAT – II maupun TERGUGAT +– III guna merealisasi maupun meninduak lanjuti isi dari Surat Keputusan +a +Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1- +p +k +2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT – I) termasuk memberikan +e +h a +arahan dan petunjuk teknis ketika akan meletakkan tanda tanda batas +R +a tanah/lahan serta apalagi sampai tidak memberikan tanda bukti hak milik i +s +M +g e +Halaman 26 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 26 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +kepada warga petani khususnya PENGGUGAT haruslah dimaknakan s +M +sebagai pegrbuatan melawan hukum. Didalam perkara ini TERGUGAT - e +IV telah secara terang dan jelas terlibat dikarenakan menerima tembusann +n +Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera +o +u +Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT – I). +d +g15. Bahwa PENGGUGAT SANGAT MENGAPRESIASI surat yang +diterbitkan TERGUGAT – V No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 nNopember 1984 +A +yang intinya sesungguhnya memberikan penguatan terhadap hak hukum +I +PENGGUGAT DAN SEKALIGUS mendukung sepenuhnya Surat +h k +Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara +a i +No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (TlERGUGAT – II) yang secara +m b +hukum mengartikan tanah/lahan yang selama ini memang benar dikuasai, +u +dikelola, dikerjakan serta diusahakan oleh PENGGUGAT sebagai +a +tanah/lahan yang sudah di plepas dari HGU milik TERGUGAT - V. +k +Namun untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum apakah tanah +e +h a +yang dimaksud didalam surat TERGUGAT – V No. 49.4/138/XI/84 tanggal +R +a i +1 Nopember 1984 yang luasnya 60,5000 (enam puluh hektas koma lima s +M ribu meter perseg i) benar telah dilepas oleh TERGUGAT – V dan +g e +dikeluarkan dari HGU dan asset (dahulu) PT. Perkebunan IX dan +n +n +(sekarang) PT. Perkebunan Nasional II dan diserahkan atau +o +u +diperuntukkan bagi PENGGUGAT. +16. Bahwa TERGUGAT – V ini terpaksa digugat dikarenakan ddidalam +g +suratnya No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 masih tidak +n +A +didapatkan kepastian letak dan batas batasnya sebagaimana lazimnya +I +untuk mengetahui secara tepat dan pasti letak ta nah/lahan yang +h k +dimaksudnya itu. Apalagi tanah/lahan yang dimaksud didalam Surat +a i +TERGUGAT – V No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 ternyata +l +m diduduki, dikuasai dan diusahai oleh TERGbUGAT – I . Overlapping dan +tumpang tindih tanah/lahan yang dimauksud didalam Surat TERGUGAT – +a +V No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 tersebut hendak diuji +p +k +kebenaran serta keabsahannya didepan persidangan ini. +h 17. Bahwa TURUT TERGUGeAT – I dalam gugatan ini dilibatkan oleh a +karena tanah/lahan milRik PENGGUGAT yang luasnya 60,5000 (enam +a i +s +M +g e +Halaman 27 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 27 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +puluh hektar koma lima ribu meter persegi) ini berada didalam wilayah s +M +hukum dagn administrasinya yakni Kp Banjaran, Desa Banjaran, e +Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat sehingga dalam hnal +n +menentukan batas batas tanah/lahan harus dan +o +u +semestinyamandapatkanARAHAN DAN PETUNJUK dari Kantor +d +g +Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dalam hal ini TURUT TERGUGAT +n +A– I, akan tetapi tugas dan peran tersebut sama sekali tidak dijalankan oleh +TURUT TERGUGAT – I sehingga PENGGUGAT jugaI merasakan telah +h terjadi perbuatan melawan hukum yang dkilakukan oleh TURUT +a TERGUGAT – I i +18. Bahwa demikian juga didalam ketentuanl hukum dan undang undang +m b +yang berlaku termasuk didalam Surat Keputusan Gubernur Kepala +u +Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 +a +Januari 1984 (TERGUGAT –p I)dimanaTURUT TERGUGAT – I yang +k +secara terang dan jelas mendapatkan tembusan surat dimaksud, akan +e +h a +tetapi hingga masalah ini diproses oleh Pengadilan Negeri Stabat sama +R +a i +sekali tidak ada tindakan dan perbuatan dari TURUT TERGUGAT – I. s +M TURUT TERGUGA T – I tidak memberikan bukti hak kepemilikan atas +g e +tanah/lahan sebagaimana yang dimaksud Surat Keputusan Gubernur +n +n +Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 +o +u +tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT – I) kepada PENGGUGAT. +19. Bahwa TURUT TERGUGAT – II ditarik sebagai pihak kedaldam arus +g +perkara ini berhubung selain sebagai pihak yang mendapatkan langsung +n +A +tembusan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi +I +Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 19 84 (TERGUGAT +h k +– I) namun tidak juga bertindak selaku Kepala Pemerintahan di +a i +Wilayahnya untuk memberikan penyelesaian terhadap masalah yang +l +m dihadapi warga masyarakatnya khususnya kbepada PENGGUGAT. +20. Bahwa dengan tidak berbuat dan bertindaknya TURUT TERGUGAT +u +a – II terutama terhadap hak milik warganya dalam hal ini PENGGUGAT +p +k atas tidak dipenuhinya isi serta maksud Surat Keputusan Gubernur +h Kepala Daerah Tingkat I Preopinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 a +R +a i +s +M +g e +Halaman 28 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 28 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT – I) maka hal tersebut dinilai s +M +sebagai telagh melakukan perbuatan melawan hukum. e +KONSEKWENSI DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM n +n +Dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama sama +o +u +oleh PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT +d +g +– III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V) dan juga PARA +n +ATURUT TERGUGAT(TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II) +karena tidak memberikan dan tidak berbuat serta tidak meIrealisasi isi serta +hmaksud dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Dkaerah Daerah Tingkat I +a Propinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 TAiNGGAL 10 Januari 1984 +l +(TERGUGAT – II) kepada PENGGUGAT sehingga hak hukum atas +m b +tanah/laha baik penguasaan, pengelolaan dan hak milik atas tanah/lahan +u +a menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materil maupun +p +k immaterial. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan hukum khususnya pasal +h 1365 KUH Perdata, para PEeNGGUGAT sangat patut untuk mendapatkan a +serta memperoleh gantiR rugi dari pihak pihak yang menyebabkan kerugian itu +a i +s +terjadi sebagaimana ; +M +g e +n +n +D. KERUGIAN MATERIL +o +u +Dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus milyar rupiah), dengan rincian +d +gsebagai berikut +Panen buah sawit ditaksir 1.000 ton x Rp. 1.000/kg= Rp. 1.000.000.000,- +n +AE. rinciannya ; satu buah sawit @ 25 Kg x 2 kali panen/bulan = 50 Kg. +dalam 1 HA ada 100 batang maka hasilnya 100 x 50 Kg = 5I.000 Kg. +hJika 60,5 HA maka ada 60,5 x 5.000 Kg = 325.000.00k0 Kg +a Maka jika dikali 40 tahun menjadi 325.000.000 x 40i = 1.300.000.000 Kg +l +Hitungan uangnya menjadi 1.300.000.000 x Rp 1.000,- = Rp. +m b +1.300.000.000.000,- (satu trilyun tiga ratus milyar rupiah) +u +a F. KERUGIAN IMMATERIL +Para PENGGUGAT selama ini mperasa terhina dan terusik harga dirinya +k +sehingga harkat dan martabatnya ditengah pergaulan hidup +e +h a +bermasyarakat menjadi diremehkan dan tidak dihargai sama sekali. Yang +R +a i +s +M +g e +Halaman 29 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 29 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +untuk mudahnya ditaksir senilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar s +M +rupiah) g e +G. Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak kosong dan hampa dengan +n +n +kekhawatiran khususnya PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, +o +u +TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta +d +gTERGUGAT – V) dan juga PARA TURUT TERGUGAT(TURUT +TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II) mengabanikan isi putusan +A +pengadilan atau mengalihkan bagian harta miliknya, dimohonkan kepada +I +Ketua Pengadilan Negeri Stabat melalui Majelis Hakim yang +h k +menyidangkan perkara ini untuk meletakkan sita jaminan +a i +(conservatoirbeslag) terhadap objek perkaral seluas 60,5000 HA (enam +m b +puluh hektar koma lima rubu meter persegi) yang terletak di Kp Banjar, +u +Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat yang batas +a +batasnya; p +k +Utara : Tanah Negara +h Selatan : Jalan Seecanggang – Tanjung Ibus a +Timur : Jalan - Perumahan Penduduk +R +a Barat : Jalan Kampung i +s +M H. Bahwa karena TERGUGAT – I dengan fakta diatas dinilai telah +g e +melakukan perbuatan melawan hukum maka dimohonkan kepada Majelis +n +n +Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela +o +u +terlebih dahulu seraya memerintah TERGUGAT – I tidak melakukan +d +gtindakan dan perbuatan apapundiatas tanah/lahan terperkara baik +terhadap tanah/lahan dengan luas 60,5000 (enam puluh nhektar koma +A +lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp Banjaran, Desa Banjaran, +I +KecSecanggang, Kab Langkat yang batas batasnya ; +h k +Utara : Tanah Negara +a Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibius +Timur : Jalan – Perumahan Pendudukl +m Barat : Jalan Kampung b +Bahwa dengan sebab itu pula, sangat beralasan kiranya, Majelis Hakim +u +a untuk memberikanhukuman kepada TERGUGAT – I dengan +p +k memerintahkan TERGUGAT - I menyerahkan tanah/lahan dan PARA +h TERGUGAT (TERGUGAT – eI, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III a +maupun TERGUGAT – IRV serta TERGUGAT – V) dan juga PARA TURUT +a i +s +M +g e +Halaman 30 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 30 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +TERGUGAT(TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II lainnya s +M +menyerahkgan segala dokumen dan surat administrasi yang tersangkut e +dengan tanah/lahan tersebut kepada PENGGUGAT dalam keadaan banik +n +dan kosong tanpa gangguan dari pihak manapun juga. +o +u +I. Bahwa agar putusan ini mudah dijalankan maka kepada PARA +d +gTERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III +maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V) dan jugna PARA TURUT +A +TERGUGAT(TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II) untuk +I +dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) +h k +sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari kepada para PENGGUGAT +a i +apabila lalai dalam memenuhi isi putusanl pengadilan terhitung sejak +m b +putusan ini diucapkan hingga dilaksanakan. +J. Bahwa sudah cukup alasanu hukum bagi Majelis Hakim untuk +a +memutus perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun kemudian +p +k +ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (unit +e +h voorbaarbijvoorraad) a +R +a PETITUM i +s +M Berdasarkan dasar s erta dalil yang terurai diatas, kuat alasan bagi Ketua +g e +Pengadilan Negeri Stabat c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan +n +n +menyidangkan perkara ini untuk menetapkan hari persidangan dan +selanjutunya memanggil para pihak dengan mengambil putusan denogan +amarnya sebagai berikut ; d +g +DALAM PROVISI +n +A +- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoirbeslag) yang +I +telah diletakkan dalam perkara ini terhadap objek perkar a yakni sebidang +h k +tanah yang luasnya kurang lebih 60,5000 (enam puluh hektar koma +a i +lima ribu meter persegi) sesuai Surat Keputusan No. 592.1-2/L/I/84 +l +m b +Tanggal 10 Januari 1984 atas nama PENGGUGAT yang terletak di +Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kecuamatan Secanggang, Kabupaten +a +Langkat, Propinsi Sumatera Utara.p +k - Memerintahkan PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II +e +h dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT a +R +a – V) dan juga PARA TURUT TERGUGAT(TURUT TERGUGAT – I dan i +s +M +g e +Halaman 31 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 31 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +TURUT TERGUGAT – II) untuk tidak melakukan perbuatan apapun s +M +yang sifat dgan nilai keberadaan tanah seluas 60,5000 (enam puluh e +hektar koma lima ribu meter persegi) milik dan kepunyaan PENGGUGAnT +n +sebagaimana telah diurai dalam posita menjadi berkurang nilainya +o +u +termasuk tidak melakukan langkah perbuatan perikatan hukum apapun +d +g +tanpa prosedur hukum yang berlaku. +DALAM POKOK PERKARA n +A + Mengabulkan gugatan ini secara keseluruhan, + Menyatakan PENGGUGAT sebagai pihak yangI berhak dan sah +h secara hukum atas tanah/lahan yang selama ini k(sejak tahun 1931) telah +dikuasai, dikelola, diduduki serta diusahai yang luasnya 60,5000 HA +a i +(enam puluh hektar koma lima ribu meter lpersegi) yang terletak di Kp +m b +Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, +Propinsi Sumatera Utara dengan bautas batasnya ; +a - Utara : Tanah Negara +- Selatan : Jalan Secanpggang – Tanjung Ibus +k +- Timur : Jalan – Perumahan Penduduk +e +h - Barat : Jalan Kampung a + Menyatakan PENRGGUGAT sebagai pihak yang paling berhak dan +a i +sah secara hukum atas tanah/lahan sesuai hukum perdata s +M BW(BurgerlijkWet boek), yang juga kemudian dikuatkan kembali secara +g e +rinci didalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 592.1- +n +n +2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 (TERGUGAT – I) + Menyatakan tindakan dan perbuatan TERGUGAT – I yang menguaosai +u +dan menduduki tanah/lahan yang sebelumnya sudah lama dikuasai, +d +g +dikelola, diusahakan serta diduduki oleh PENGGUGAT (tidak kurang 29 +Atahun) sebagai perbuatan melawan hukum. n + Menyatakan tindakan dan perbuatan TERGUGAT – II dan +I +TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TER GUGAT – V dan +h juga PARA TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TEkRGUGAT – II yang +a telah mengabaikan dan tidak menyelesaikan secaira tuntas masalah yang +l +dialami PENGGUGAT karena tidak dapat menguasai, +m b +mengelola,mengusahakan serta menduduki tanah/lahan yang terurai +u +dalam posita sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum +a +(onrechtmatigedaads) +p +k  Menyatakan sah dan berharga Surat Keputusan Gubernur Kepala +e +h Daerah Tingkat I Sumatera Utara No No. 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari a +1984 yang diterbitkan TRERGUGAT – I sebagai milik dan kepunyaan +a i +PENGGUGAT. s +M +g e +Halaman 32 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 32 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i + Menyatakan para PENGGUGAT sebagai pemilik sah dan berhak s +M +penuh atasg sebidang tanah yang luasnya kurang lebih 60,5000 (enam e +puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp Banjaran, +n +n +Desa Banjaran Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi +o +Suumatera Utara dengan batas batasnya ; +1. Utara : Tanah Negara +d +g2. Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus +3. Timur : Jalan - Perumahan Penduduk +n +A +4. Barat : Jalan Kampung + Menyatakan semua dokumen dan semua surat yangI telah dan pernah +h diterbitkan oleh , TERGUGAT – II dan TER k GUGAT – III maupun +TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V dan juga PARA TURUT +a i +TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II untuk kepentingan +l +m tanah/lahan yang bertumpang tindbih dengan tanah/lahan milik +PENGGUGAT sebagaimana yang terurai dalam posita sebagai tidak sah +u +a serta tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan. + Menyatakan semua dokumpen dan semua surat yang telah dan pernah +k +diterbitkan oleh , TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III maupun +e +h a +TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V dan juga PARA TURUT +R +a TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II khusus untuk tanah/lahan i +s +yang selama ini telah dikuasai, dikelola, diusahakan serta diduduki +M +PENGGUGATg sebagai sah dan berkekuatan hukum. e + Menyatakan semua dokumen dan semua surat yang telah dan pernah +n +n +diterbitkan oleh TERGUGAT – II dan TERGUGAT – III maupun +o +TERGuUGAT – IV serta TERGUGAT – V dan juga PARA TURUT +TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II , harus segdera dan +g +secepatnya direalisasi dan ditindak lanjuti pembagian dan +n +A +pendistribusiannya kepada PENGGUGAT. + Menyatakan semua dokumen dan semua surat yang teIlah dan pernah +hditerbitkan oleh , TERGUGAT – II dan TERGU +k +GAT – III maupun +TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V dan juga PARA TURUT +a i +TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II selanjutnya diserahkan +l +m tanpa syarat kepada PENGGUGAT segera bdan seketika. + Menghukum para PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – +u +a II dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V +dan juga PARA TURUT TERGUGpAT – I dan TURUT TERGUGAT – II) +k +dan pihak pihak lainnya yang telah mendapat atau memperoleh hak atas +e +h a +objek perkara untuk menyerahkan serta mengembalikan kepada +R +a PENGGUGAT secara utuh dan tanpa syarat apapun dalam keadaan baik i +s +M +g e +Halaman 33 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 33 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +dan kosong serta tidak tersangkut ataupun terikat terhadap beban beban s +M +hipotek, aggunan, jaminan hutang lainnya. e + Menghukum para PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – +n +n +II dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V +daun juga PARA TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAoT – II) +membayar kerugian material secara tanggung renteng karena telah +d +g +mendapatkan keuntungan dari penguasaan objek sengketa selama ini +n +Asebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) secara tunai dan +sekaligus. I + Menghukum para PARA TERGUGAT (TERGUGA T – I, TERGUGAT – +h k +II dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V +a dan juga PARA TURUT TERGUGAT – I dain TURUT TERGUGAT – +l +m II)membayar kerugian immaterial secara b tanggung renteng karena telah +mempermalukan dan menjadikan para PENGGUGAT kehilangan harga +u +diri dari karean dikuasainya objek sengketa selama ini sebesar Rp. +a +10.000.000.000,- (sepuluh milypar rupiah) secara tunai dan sekaligus. +k + Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu dan serta merta +e +h walau terbuka upaya hukum lainnya. a + Menghukum PARRA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II +a i +dan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V s +M dan juga PARA T URUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – +g e +II)untuk tundukdan patuh dalam melaksanakan putusan ini dengan +n +n +konsekwensi apabila lalai dalam memenuhi isi putusan ini diwajibkan +memubayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu ojuta +rupiah) setiap hari yang dihitung sejak putusan ini diucapkan. +d +g  Menghukum PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II +Adan TERGUGAT – III maupun TERGUGAT – IV serta TERnGUGAT – V +dan juga PARA TURUT TERGUGAT – I dan TURUT TERGUGAT – II) +I +secara tanggung renteng untuk membayar segala ongk os perkara yang +h k +timbul dalam perkara ini. +a Jika Majelis Hakim memiliki pendapat laiin, maka dimohonkan +l +m memberikan putusan yang seadil adilnya (exaebquaetbono) +Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, +u +a +untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, +p +k Tergugat V, Turut Tergugat I hadir kuasanya menghadap kepersidangan, +e +h sementara Turut Tergugat II hadir sendiri menghadap kepersidangan; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 34 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 34 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian s +M +diantara para gpihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor e +1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hnj. +n +Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, +o +u +sebagai Mediator; +d +g +Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei +n +A2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil; +Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan pIerkara dilanjutkan +hdengan pembacaan surat gugatan, yang isinya akda perubahan gugatan +a berdasarkan persidangan tanggal 1 April 2024, teirhadap perbaikan gugatan +l +Para Penggugat tertanggal 19 Maret 2024, pada pokoknya sebagai berikut: +m b +1. Sehubungan nama TERGUGAT-V didalam gugatan tertulis, dahulu +u +a PTP - IX sekarang PTP N – II dan kini menjadi dan masuk kedalam +p +k Holding PTP N - I maka didalam gugatan ini seterusnya yang dimaksud +h sebagai "Holding PTP N- I"e adalah TERGUGAT - V. a +2. Jika didalam guRgatan tersebut Surat Keputusan Gubernur Kepala +a i +s +Daerah Tingkat - I Propinsi Sumetera Utara No. 592.1-2/L/84 tanggal 10 +M +Januari 1984 (gTERGUGAT 1) semestinya ditulis (TERGUGAT-II). e +3. Pada point C. FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM. Pada angka n +n +nomor urut 6 sebenarnya merupakan lanjutan kalimat dari uraian kalimat +o +u +angka nomor 5. Jadi angka Nomor urut 6 posisinya berada diangka nomor +d +g +urut 7 dan angka nomor urut 7 menjadi angka nomor urut 8 begitu +n +Aseterusnya sampai akhirnya angka nomor urut 19 (bukan no urut 20). +4. Pada point KONSEKWENSI DARI PERBUATAN MELAIWAN HUKUM, +hKERUGIAN MATERIL:Dinilai sebesar Rp. 100.000.0k00,- (seratus milyar +a rupiah)--- semestinya ditulis Rp.100.000.000.000,- i(seratus milyar rupiah) +l +dengan rincian sebagai berikut; Panen tandan sawit ditaksir 1.000 ton x +m b +Rp.1.000/Kg = 1.000 x1.000 x Rp1.000 = Rp. 1.000.000.000,-Jika tandan +u +a sawit beratnya 25 Kg/TBS dan 2 x panen dalam sebulan maka hasilnya = 50 +p +k Kg, didalam 1 HA terdapat 100 pohon maka hasilnya 100 x 50 Kg = 5.000 +h Kg, Jika lahan 60.5000 Meter peersegi x 5.000 Kg = 325.000.000 Kg x 12 a +bulan/tahun = 3.910.000.0R00 Kg. Maka jika selama 41 tahun tanah/lahan +a i +s +M +g e +Halaman 35 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 35 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +tersebut telah dikuasai TERGUGAT I hasilnya menjadi 3.910.000.000 x 41 = s +M +160.310.000.0g00 Kg. Hitungan uangnya menjadi 160.310.000.000 x Rp. e +1.000,- = Rp.160.310.000.000.000,- (seratus enam puluh trilyun tiga ratuns +n +sepuluh milyar rupiah), Untuk memberikan TERGUGATI tetap eksis didalam +o +u +usahanya maka PENGGUGAT cukup memadai meminta gati rugi sebesar +d +g +Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) saja. +n +A Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I +memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: I +hEKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT: k +a Bahwa setelah mempelajari dan membacia dalil-dalil gugatan Para +l +Penggugat yang menjadi titik focus permasalahan adalah adanya Surat +m b +Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara +u +a No.592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 (Fakta Perbuatan Melawan +p +k hukum point 7; point 8; point 10; point 13; point 14; point 18; point 19) yang +h dikatakan tidak pernah dilakesanakan dan diberi haknya para penggugat a +untuk bukti haknya. R +a i +s +Bahwa karena titik focus gugatan adalah merupakan Keputusan +M +Pejabat Tata Usgaha Negara in casu “Gubernur Kepala Daerah Tingkat I e +Provinsi Sumatera Utara”., maka berdasarkan Pasal 1 ayat (2) (4) Undang- n +n +undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berikut: +o +u +Pasal 1 ayat ( 2 ) “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah +d +g +Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan +n +Aperaturan perundang-undangan yang berlaku. +Pasal 1 ayat ( 4 ) “Sengketa Tata Usaha Negara adIalah sengketa +hyang timbul dalam bidang tata usaha negara antarka orang atau badan +a hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usahia negara, baik di pusat +l +maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha +m b +negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- +u +a undangan yang berlaku. +p +k Pasal 1 ayat ( 5 ) “Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan +h terhadap badan atau pejabat tatea usaha negara dan diajukan ke pengadilan a +untuk mendapatkan putusaRn. +a i +s +M +g e +Halaman 36 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 36 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Bahwa dikarenakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah s +M +Tingkat I Progvinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari e +1984 adalah termasuk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka bangi +n +masyarakat in casu Para Penggugat dalam perkara ini seharusnya +o +u +mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan secara absolut +d +g +Pengadilan Negeri Stabat tidak dalam kapasitas mengadili perkara aquo. +n +ABahwa dengan demikian mengingat tujuan persidangan pengadilan +bersifat cepat murah dan sederhana, Tergugat I mohoIn kepada Majelis +hHakim yang memeriksa dan mengadili perkakra ini terlebih dahulu +a memutuskan dalam putusan sela sebagai berikut:i +l +a. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya; +m b +b. Menyatakan secara absolut Pengadilan Negeri Stabat tidak +u +a berwenang mengadili perkara ini; +p +k c. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; +h d. Membebankan biaya peerkara kepada Para Penggugat. a +Atau, apabila Majelis HRakim berpendapat lain, maka Tergugat I mereserve +a i +s +haknya untuk mengajukan Eksepsi dan Pokok Perkara. +M +DALAM EKSEPSgI: e +I. PARA PENGGUGAT TIDAK DALAM KAPASITAS MENGAJUKAN n +n +GUGATAN AQUO. +o +u +Bahwa dalil Para Penggugat menyatakan sebelumnya Para Petani +d +g +100 ( seratus ) orang telah menguasai lahan yang dijadikan sengketa sejak +n +Atahun 1931 milik PT. Perkebunan IX (sekarang) PT. Perkebunan Nusantara II +artinya secara hukum tanah tersebut bukan tanah liar yang Idapat dijadikan +hpenggarapan tanpa ijin pemilik yang sah. k +a Bahwa Para Penggugat 72 ( tujuh puluh dua ) iorang dimana Pengugat +l +I bernama SAERAN lahir 31-12-1938, faktanya keberadaan orang tersebut +m b +dan yang lainnya berada diluar tanah perkebunan Tergugat I. Kemudian +u +a menjadi pertanyaan bagaimana Penggarap ada sebelum adanya +p +k perkebunan atau tanah dimaksud sudah ada. Bahwa kemudian Penggugat +h WARTO dan lainnya melakukane gugatan terhadap objek berdasarkan “surat a +waris tanggal 20 Januari 20R24” dari para ahli waris masing-masing yang tidak +a i +s +M +g e +Halaman 37 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 37 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +jelas kedudukan hukumnya. Bahwa kalaupun ada orang tinggal di Banjaran s +M +quod non, nagmun Desa Banjaran dalam catatan Kecamatan Secanggang, e +Kabupaten Langkat itu tidak ada (Bukti T1 - 1). Bahwa adalah fakta hukunm +n +yang dimaksud Para Penggugat adalah merupakan perkampungan tempat +o +u +tinggal (pondok) Karyawan Kebun Tergugat I yang sejak dahulu dikuasai +d +g +berturut-turut oleh “N.V. Tabak My Tahun 1855” kemudian beralih kepada +n +A“PT. Sandang Mas Tahun 1962” kemudian lagi beralih kepada “PT. Tjinta +Radja Tahun 1966”, dan sejak tahun 1972 sampai saatI ini menjadi “PT. +hBuana Estate” ( Sesuai isi dalam Menimbang Poiknt C pada SK HGU No. +a 9/HGU/DA/82/A/33 Tanggal 28-06-1984 tersebut) (i Bukti T1- 2). +l +Bahwa kemudian Para Penggugat 72 (tujuh puluh dua) orang dalam +m b +dalil gugatannya menyatakan sebagai pemilik yang sah atas 60,5000 ( enam +u +a puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang sebelumnya 70 ( tujuh +p +k puluh ) hektar, dengan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala +h Daerah Tingkat I Provinsi Seumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 a +Januari 1984, bukanlahR sebagai bukti kepemilikan yang sah sebagaimana +a i +s +ditentukan undang-undang yang secara khusus mengatur masalah +M +pertanahan yaitug Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan e +Dasar Pokok-Pokok Agraria. Bahwa kalaupun benar ada surat Gubernur n +n +tersebut, quod non, masalah pemisahan tanah seluas 70 ha atau 60,5000., +o +u +hal itu telah dilaksanakan perusahaan bersama pihak pemerintah dan +d +g +masyarakat yang berhak melalui penelitian (Panitia A maupun Panitia B) +n +Asesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal +Agraria No. SK.9/HGU/DA/82 tanggal 25 Juni 1982 (Vide BukIti TI – 2), telah +hdilaksanakan pembagiannya untuk Masyarakat “Parit Dkondong 7,7 Ha dan +a untuk masyarakat Kampung Pasar Baru seluasi 62,6 Ha (Panitia B)” +l +sehingga luas tanah areal PT. Buana Estate menjadi 1.755 Ha ( seribu tujuh +m b +ratus lima puluh lima hektar ) yang sebelumnya 1.825 Ha ( seribu delapan +u +a ratus dua puluh lima hektar ). Sementara Kampung Banjaran yang +p +k merupakan Kampung Kompak dan ataupun “tanah garapan” kalaupun ada, +h adalah merupakan perkampungean yang dilindungi undang-undang karena a +merupakan perkampunganR karyawan perkebunan PT. Buana Estate dan +a i +s +M +g e +Halaman 38 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 38 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +tidak lagi menjadi bagian dari pemisahan tanah areal PT. Buana Estate s +M +sesuai Surat gGubernur No. 23.246/Sekr tanggal 27 Desember 1982 yang e +ditujukan kepada perusahaan PT. Buana Estate (Bukti TI – 3) n +n +Bahwa berdasarkan ketiga alasan tersebut diatas patut secara hukum +o +u +Para Penggugat tidak dalam kapasitas mengajukan gugatan aquo sehingga +d +g +Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. +n +AII. GUGATAN PARA PENGGUGAT KELIRU/ SALAH GUGAT ( ERROR IN +PERSONA ). I +h 1. Para Penggugat dalam dalil gugatannyka telah menempatkan +a Presiden Republik Indonesia c/q Kementeriain Dalam Negeri Republik +l +Indonesia c/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dstnya menurut +m b +hukum adalah dalil yang keliru dimana Presiden Republik Indonesia itu +u +a adalah Kepala Negara yang dapat digugat oleh “Orang” atau “Badan +p +k Hukum” apabila mengeluarkan suatu “Kebijakan” atau “Keputusan” yang +h merugikan hak-hak hukume seseorang atau badan hukum yang dilakukan a +melalui “Peradilan TaRta Usaha Negara” yaitu Undang-Undang No. 5 tahun +a i +s +1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 +M +Tahun 2004 tegntang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 e +tentang Peradilan Tata Usaha Negara. n +n +2. Para Penggugat juga dalam gugatannya menyatakan tanah seluas +o +u +60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi ) terletak di +d +gKampung Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan secanggang, Kabupaten +Langkat dimiiki 72 (tujuh puluh dua) orang warga setempatn yang diakui +A +keabsahannya berdasarkan tanah yang dikeluarkan dari areal HGU +I +Perkebunan PTP – IX sekarang PTP N – II jo. Keputusan Gubernur +h k +Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera Utara dan Bupati Langkat, tidak +a i +berhubungan secara hukum dengan perseroanl PT. Buana Estate atau +m b +tidak ada tanah PTP N – II masuk dalam lingkungan perkebunan Tergugat +u +I yang mempunyai hak yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha +a +(HGU) No. 1 tanggal 23 – 6 - p2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor +k +Pertanahan Kabupaten Langkat dengan Surat Ukur No. 01/Cinta +e +h a +Raja/2005 tanggal 20 -06-2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi +R +a i +Pengukuran dan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pertanahan Kabupaten s +M +g e +Halaman 39 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 39 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Langkat (Bukti TI – 4 ), kemudian lagi perlu diingatkan mengenai s +M +pemisahang 70 Ha sudah dilaksanakan sebagaimana penjelasan di atas. e +Berdasarkan kedua alasan hukum di atas, maka menempatkan Presidenn +n +Republik Indonesia dan perseroan PT. Buana Estate sebagai Pihak +o +u +Tergugat dalam perkara aquo adalah keliru ( error in persona ) dan +d +g +karenanya haruslah secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima. +n +AIII.GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR ( OBSCUUR LIBEL ) +1. Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya teIlah menempatkan +h Presiden Republik Indonesia c/q Kementerian kDalam Negeri Republik +a Indonesia c/q Gubernur Provinsi Sumateria Utara, dstnya menurut +l +hukum acara perdata adalah dalil yang keliru dimana Presiden Republik +m b +Indonesia itu adalah Kepala Negara yang dapat digugat oleh “Orang” atau +u +a “Badan Hukum” apabila mengeluarkan suatu “Kebijakan” atau +p +k “Keputusan” yang merugikan hak-hak hukum seseorang atau badan +h hukum yang dilakukan meelalui “Peradilan Tata Usaha Negara” sesuai a +Undang-Undang No. R5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara +a i +s +jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- +M +Undang No. 5 gtahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. e +Bahwa menurut hukum format gugatan Penggugat seharusnya adalah +n +n +“Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam Negeri +o +u +Republik Indonesia c/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dstnya, +d +magka dengan alasan tersebut gugatan Penggugat menurut hukum kabur +sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima. n +A +2. Bahwa Para Penggugat juga dalam gugatannya menyatakan tanah +I +seluas 60.5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi ) +h k +terletak di Kampung Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, +a i +Kabupaten Langkat dimiiki 72 (tujuh puluh dua) orang warga setempat +l +m yang diakui keabsahannya berdasarkan tanbah yang dikeluarkan dari areal +HGU Perkebunan PTP – IX sekarang PuTP N – II ( Note: Tidak pernah ada +a +tanah PTP–IX atau sekarang PTP – II masuk tanah perkebunan Tergugat I +p +k +) Jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera Utara dan +e +h a +Bupati Langkat, tapi tidak jelas lokasi dan letak tanah dimaksud karena +R +a i +s +M +g e +Halaman 40 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 40 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +tidak ada surat ukur tanah kecuali menyatakan batas-batasnya sebagai s +M +berikut: g e +Utara : Tanah Negara, +n +Selatan n: Jalan Secanggang – Tanjung Ibus, +Timur : Jalan – Perumahan Penduduk, +o +u +Barat : Jalan Kampung, +tanpa ukuran yang pasti dan selama 40 ( empat puluh ) dtahun tidak +g +pernah dikuasai atau dimiliki Para Penggugat. Sedangkan seandainya pun +n +A +ada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat – I Sumatera Utara dan +I +Bupati Langkat, hal itu bukan merupakan hak yang sah diatur undang- +h k +undang dan dengan demikian sangat jelas ke 72 (tujuh puluh dua) +a i +Penggugat tidak pernah memiliki hak tanah dimaksud dan tidak jelas. Lagi +l +m pula mengenai pemisahan tanah 70 Ha atabu 60,5000 tanah sebagaimana di +atas telah dilaksanakan dan sesuai Suurat Gubernur No. 23.246/Sekr tanggal +a +27 Desember 1982 (Vide Bukti TI – 3) dan dinyatakan Kampung Banjaran +p +k +tidak merupakan bagian dari pelaksanaan 70 Ha karena merupakan pondok +e +h karyawan PT. Buana Estate yang dilindungi undang-undang. Oleh a +R +a karenanya pula gugatan Penggugat aquo menurut hukum kabur sehingga i +s +M +gugatan Penggugat h aruslah dinyatakan tidak dapat diterima. +g e +II. DALAM POKOK PERKARA. +n +1. Bahwa Tenrgugat I menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat +kecuuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan mohon segala yoang +terurai dalam eksepsi secara mutatis mutandis merupakan bagidan yang +g +tidak terpisahkan dari pokok perkara. +n +A +2. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan +I +Hukum, maka sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan bahwa Tergugat +h k +I dalam hal ini tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana +a i +gugatan Para Penggugat Pasal 1365 KUHPerdata dan untuk itu Para +l +m Penggugat haruslah dapat membuktikabn gugatannya sebagaimana +pendapat para ahli hukum yaitu uunsur-unsur “ada yang melakukan +a +perbuatan” apakah perorangan “natuurlijk person” atau badan hukum +p +k +“subjectum juris”, yang dalam perkara aquo salah satu yang dinyatakan +e +h a +oleh Penggugat adalah Tergugat I ( PT. Buana Estate ), kemudian yang +R +a perlu dipertanyakan “apakah perbuatan itu melawan hukum”, dan harus i +s +M +g e +Halaman 41 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 41 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +dibuktikan “apakah Perbuatan itu menimbulkan kerugian pada orang lain” s +M +dalam hal gini Para Penggugat untuk selanjutnya “Perbuatan itu karena e +kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya” yang dalam gugatan nini +n +Tergugat I dan karenanya Tergugat I wajib menyangkal dalil-dalil Para +o +u +Penggugat +d +g +A. KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK. +n +ATENTANG PENGGUGAT. +1. Bahwa Tergugat I sependapat terhadap dalil ParaI Penggugat yang +h memberi kuasa mewakili Para Penggugat kepadak Kuasa Hukum “Privilege +a ADVOCATE” Advokat, Penasehat Hukum dan iPengacara yaitu PRATIWI +l +UTAMI BUTAR-BUTAR, S.H., dkk, karena dibenarkan menurut undang- +m b +undang. +u +a Bahwa mengenai pengakuan sebagai pemilik tanah/ lahan seluas 60,5000 +p +k (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang dikuasai sejak +h tahun 1931 secara terus emenerus 53 ( lima puluh tiga ) tahun untuk a +sejumlah 72 (tujuh pRuluh dua) orang, haruslah ditolak menurut hukum +a i +s +karena faktanya hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat I secara sah +M +berdasarkan ugndang-undang sedangkan Para Penggugat hanya memiliki e +dan menguasai tanah berupa cerita khayalan dan pernyataan sepihak n +n +tanpa alas hak yang sah menurut undang-undang dan dilindungi hukum. +o +u +Bahwa riwayat tanah dimaksud sejak tahun 1855 dikusai secara berturut- +d +g +turut oleh “N.V. Tabak MY” kemudian beralih kepada “PT. Sandang Mas” +n +Atahun 1962, selanjutnya beralih kepada “PT. Tjinta Radja” tahun 1966 dan +kepada “PT. Buana Estate” (Tergugat I) pada tahun 1972 Ihingga saat ini +hdan dikuasai serta dikelola dengan baik. Hal ini sesukai dengan keterangan +a Menimbang Point C pada SK HGU No.9/HGU/DAi/82/A/33 tanggal 28-06- +l +1984. ( Vide Bukti TI - 2 ). +m b +Bahwa kemudian dijelaskan hak kepemilikan tanah perkebunan PT. +u +a Buana Estate ( Tergugat I ) adalah sebagai pemilik yang sah yang +p +k dilindungi hukum berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 +h tanggal 23 – 6 - 2005 yaneg dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan a +Kabupaten Langkat dengRan Surat Ukur No. 01/Cinta Raja/2005 tanggal 20 +a i +s +M +g e +Halaman 42 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 42 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +-06-2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pengukuran dan s +M +Pendaftaragn Tanah/ Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat ( Vide Bukti e +TI – 4 ), dan dilindungi undang-undang. n +n +2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Penggugat point 2 +o +u +yang menyatakan tanah/ lahan seluas 60,5000 (enam puluh hektar koma +d +g +lima ribu meter persegi) yang letaknya di Kampung Banjaran, Desa +n +ABanjaran , Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat secara hukum +dan administrasi telah diakui keabsahannya milik 72 (I tujuh puluh dua ) +h warga masyarakat berdasarkan Surat Keputuksan Gubernur Provinsi +a Sumatera Utara dan Bupati Langkat, dan pihaki PTP – IX sekarang PTP N +l +– II yang dipisahkan, karena merupakan pendapat dan asumsi dari Para +m b +Penggugat dan tidak berdasarkan hukum. +u +a Bahwa Perlu menjadi catatan akhir dalil Para Penggugat menyatakan +p +k “tanah /lahan tidak pernah diberikan berikut surat bukti +h kepemilikannya kepada 7e2 ( tujuh puluh dua ) orang warga petani”, a +menunjukkan bahwa Rsecara hukum Para Penggugat tidak mempunyai hak +a i +s +sebagaimana ditentukan hukum perundang-undangan yang berlaku baik +M +hukum perdatag BW ( Burgerlijk Wetboek ) maupun Undang-undang No. 5 e +tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria khusunya n +n +Pasal 4 jo. Pasal 16 ( 1 ) UU No. 5 tahun 1960 tersebut, antara lain: +o +u +1. Hak Milik +d +g +2. Hak Guna Usaha +n +A3. Hak Guna Bangunan +4. Hak Pakai I +h5. Hak Sewa k +a 6. Hak Membuka tanah, dstnya i +l +Bahwa mengenai tanah lahan 60,500 (enam puluh hektar koma lima ribu +m b +meter persegi) bahkan 70 Ha ( tujuh puluh hektar ) atas Surat Keputusan +u +a Gubernur sebagaimana dimaksud Para Penggugat berdasarkan fakta +p +k hukum telah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan PT. Buana Estate +h (Tergugat I) dengan pihak pemeerintah dan masyarakat yang berhak untuk a +itu. Pengakuan Para PRenggugat yang menyatakan berdasarkan Surat +a i +s +M +g e +Halaman 43 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 43 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara s +M +No. 592.1-g2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984, sekali lagi ditegaskan e +bukanlah sebagai bukti kepemilikan yang ditentukan undang-undang banik +n +hukum perdata BW (Burgerlijk Wetboek) dan yang secara khusus +o +u +mengatur pertanahan yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang +d +g +Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. +n +ABahwa kalaupun benar ada, quod non, masalah pemisahan tanah seluas +70 ha, hal itu telah dilaksanakan perusahaan bersamaI pihak pemerintah +h dan masyarakat yang berhak yang dilakukan meklalui penelitian (Panitia A +a maupun Panitia B) sesuai Surat Keputusan Mienteri Dalam Negeri Cq. +l +Direktorat Jenderal Agraria No. SK.9/HGU/DA/82 tanggal 25 Juni 1982 +m b +telah dilaksanakan pembagiannya untuk Masyarakat Parit Dondong 7,7 +u +a Ha dan untuk masyarakat Kampung Pasar Baru seluas 62,6 Ha (Panitia +p +k B) sehingga luas tanah areal PT. Buana Estate berkurang menjadi 1.755 +h Ha yang sebelum 1.825e Ha. Sementara Kampung Banjaran yang a +merupakan KampungR Kompak dan Garapan adalah areal yang dilindungi +a i +s +undang-undang karena merupakan perkampungan karyawan perkebunan +M +PT. Buana Esgtate tidak lagi menjadi bagian dari pemisahan tanah areal e +PT. Buana Estate sesuai Surat Gubernur No. 23.246/Sekr tanggal 27 n +n +Desember 1982 yang ditujukan kepada perusahaan PT. Buana Estate. +o +u +TENTANG TERGUGAT +d +g +1. Bahwa dalil Para Penggugat point 1 sampai dengan 5 yang khusus +n +Aditujukan kepada Tergugat I, yang merupakan karangan sendiri dan +berhalusinasi dengan rangkaian cerita konyol tidak berdaIsarkan hukum +hdan fakta hukum menyatakan sejak 1931 sudah maksuk menguasai lokasi +a tanah yang ditumbuhi semak belukar dan binataing buas yang akhirnya +l +secara massif 41 ( empat puluh satu ) tahun menguasai lahan tanpa +m b +halangan sampai pada tahun 1972 muncul sebuah perusahaan +u +a perkebunan swasta nasional PT. Buana Estate ( Tergugat I ). +p +k Bahwa perlu dijelaskan keberadaan Tergugat I pada tahun 1972, bukanlah +h secara tiba-tiba. Penguasaane lahan oleh PT. Buana Estate ( Tergugat I ) a +berdasarkan Jual Beli PRelepasan Hak yang dibeli dari PT. Tjinta Radja +a i +s +M +g e +Halaman 44 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 44 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +berdasarkan Akte No. 132 tanggal 31 Oktober 1972 tentang Keterangan s +M +Pelepasang Hak oleh Perseroan Terbatas “PT. PERUSAHAAN e +PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN NASIONAL TJINTA RADJnA +n +disingkat “P.T. TJINTA RADJA bertempat kedudukan di Jakarta dibuat +o +u +dihadapan KUSMULYANTO ONGKO Notaris di Medan dan karenanya +d +g +kepemilikan Tergugat I atas tanah/ lahan yang dimaksud Para Penggugat +n +Aadalah sah dan dilindungi undang-undang (Bukti TI – 5 ). +Bahwa berdasarkan Surat Kuputusan Menteri Dalam NIegeri Nomor : SK. +h 9/HGU/DA/82/A/33 tanggal 26 -6-1984 tentkang Perubahan Luas +a Pemberian Hak Guna Usaha pada PT. Buana Eistate pada Diktum Kedua +l +dari lebih kurang 1.755 Ha ( seribu tujuh ratus lima puluh lima hektar ) +m b +menjadi lebih kurang 1.788,27 Ha ( seribu tujuh ratus delapan puluh +u +a delapan koma dua puluh tujuh hektar ), dimana dalam Menimbang huruf c +p +k menyatakan “bahwa Team Khusus Agraria Provinsi Sumatera Utara +h ( Team Gabungan ) daelam konstatasi tanggal 13 Oktober 1983 a +menyatakan perkamRpungan Banjaran dari sejak dahulu dikuasai +a i +s +secara berlanjut oleh perusahaan yaitu berturut-turut N.V. Tabak My +M +tahun 1855, PgT. Sadang Mas tahun 1962, P.T. Tjinta Radja tahun 1966 e +dan P.T. Buana estate ( Tergugat I ) tahun 1982, serta keadaannya n +n +dihuni oleh Karyawan Perkebunan”. +o +u +Bahwa kemudian berdasarkan SK Menteri Dalam Negeri tersebut pada +d +g +Menimbang huruf b menyatakan “bahwa menurut hasil pengukuran +n +Aternyata luas areal perkebunan Cinta Raja adalah lebih kurang 1.802 +hektare, dan didalam areal tersebut terdapat KampunIg P.U. seluas +hlebih kurang 0,83 ha, garapan rakyat seluas lebikh kurang 12,90 ha, +a garapan karyawan seluas kurang lebih 29 hai, dan perkampungan +l +Kompak Kampung Banjaran seluas lebih kurang 88,2 hektare”. +m b +Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum tersebut maka +u +a keberadaan Tergugat I sah dan dilindungi undang-undang dan karenanya +p +k pula adalah fakta dalil-dalil Para Penggugat tidak berdasarkan hukum +h sehingga haruslah ditolak. e a +R +a i +s +M +g e +Halaman 45 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 45 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +B.TENTANG OBJEK SENGKETA/ PERKARA. s +M +Bahwa Terggugat I keberatan dan menolak dengan tegas dalil Para e +Penggugat alinea 1 sampai alinea ke 3 yang intinya menyatakan Tergugnat +n +I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menguasai dan +o +u +memanfaatkan tanah/ lahan 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu +d +g +meter persegi ) selama 40 tahun ( empat puluh ) tahun dan mendapatkan +n +Akeuntungan secara ekonomi (materiel) yang terletak di Kampung +Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, KIabupaten Langkat +h yang batas-batasnya : k +a Utara : Tanah Negara, i +l +Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus, +m b +Timur : Jalan – Perumahan Penduduk, +u +a Barat : Jalan Kampung, +p +k Bahwa dalil Para Penggugat dalil yang mengada-ada dan dilakukan +h secara berulang-ulang diseampaikan dalam gugatan a-quo, dan untuk itu a +Tergugat I menyatakaRn kembali bahwa tanah dimaksud dimiliki Tergugat I +a i +s +secara sah dan itikad baik menurut hukum dan berhak memanfaatkan +M +tanah dimaksgud yang masuk dalam areal perkebunan yang didapat e +Tergugat I dengan cara membeli dengan cara “Pelepasan Hak dari PT. n +n +Tjinta Radja berdasarkan Akte No. 132 tanggal 31 Oktober 1972” +o +u +tentang Keterangan Pelepasan Hak oleh Perseroan Terbatas “PT. +d +g +PERUSAHAAN PERKEBUNAN DAN PERDAGANGAN NASIONAL +n +ATJINTA RADJA disingkat “P.T. TJINTA RADJA bertempat kedudukan di +Jakarta dibuat dihadapan KUSMULYANTO ONGKO NotarisI di Medan dan +hkarenanya kepemilikan Tergugat I atas tanah/ lahank yang dimaksud Para +a Penggugat adalah sah dan dilindungi undang-undaing. +l +Bahwa pelepasan hak tersebut dilakukan dengan itikad baik berdasarkan +m b +(Vide Bukti T – 5) yaitu Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala +u +a Departemen Agraria pada waktu itu tanggal 13 Juli 1966 Nomor SK 19 +p +k /HGU/66 tentang pemberian kepada perseroan PT. Tjinta Radja Hak Guna +h Usaha untuk selama 15 ( limea belas ) tahun dengan luas kurang lebih a +1.825 Ha ( seribu delapaRn ratus dua puluh lima hektar ), sehingga dengan +a i +s +M +g e +Halaman 46 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 46 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +demikian kedudukan PT. Buana Estate ( Tergugat I ) adalah sebagai s +M +pembeli yagng beritikad baik dan dilindungi undang-undang dengan bukti- e +bukti kepemilikan yang sah. n +n +Berdasarkan uraian sebagaimana diatas terbukti dalil Para Penggugat +o +u +mengada-ada tidak berdasarkan fakta hukum, maka wajar dan patut dalil +d +g +Para Penggugat haruslah ditolak. +n +AC. TENTANG FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM. +1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para PIenggugat point 1 +h sampai dengan point 6 karena merupakan dalil yakng berulang-ulang yang +a sesungguhnya sudah disampaikan pada dailil-dalil diatas dan tidak +l +berdasarkan fakta hukum sebagai pemilik yang sah dengan +m b +mengandalkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 592.1- +u +a 2L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang bukan merupakan hak kepemilikan +p +k atas tanah, termasuk pengakuan menempati dan menggarap sejak tahun +h 1931, tidak secara otomaetis memilikinya karena tanah tersebut masuk a +dalam perkebunan yRang dimiliki secara berurutan sejak tahun 1855 +a i +s +dikusai secara berturut-turut oleh “N.V. Tabak MY” kemudian beralih +M +kepada “PT. Sgandang Mas” tahun 1962, selanjutnya beralih kepada “PT. e +Tjinta Radja” tahun 1966 dan kepada “PT. Buana Estate” (Tergugat I) pada n +n +tahun 1972 ( sesuai keterangan Menimbang Point C pada SK HGU +o +u +No.9/HGU/DA/82/A/33 tanggal 28-06-1984. (Vide Bukti TI - 2). +d +g +Bahwa Keputusan Gubernur dimaksud adalah dalam rangka +n +APerpanjangan Sertifikat HGU PT. Buana Estate yang diminta melepaskan +70 Ha (tujuh puluh hektar) dan sudah dilaksanakanI sesuai Surat +hKeputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat kJenderal Agraria No. +a SK.9/HGU/DA/82 tanggal 25 Juni 1982 telah dilakisanakan pembagiannya +l +untuk Masyarakat Parit Dondong 7,7 Ha dan untuk masyarakat Kampung +m b +Pasar Baru seluas 62,6 Ha (Panitia B) sehingga luas tanah areal PT. +u +a Buana Estate berkurang menjadi 1.755 Ha yang sebelum 1.825 Ha. +p +k Sementara Kampung Banjaran yang merupakan Kampung Kompak dan +h garapan yang dilindungie undang-undang karena merupakan a +perkampungan karyawaRn perkebunan PT. Buana Estate tidak lagi +a i +s +M +g e +Halaman 47 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 47 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +menjadi bagian dari pemisahan tanah areal PT. Buana Estate sesuai Surat s +M +Gubernur Ngo. 23.246/Sekr tanggal 27 Desember 1982 yang ditujukan e +kepada perusahaan PT. Buana Estate. Bahwa dengan demikian tidank +n +beralasan hukum adanya pengakuan Para Penggugat memiliki tanah +o +u +yang termasuk dalam wilayah perkebunan Tergugat I. +d +g +Bahwa mengenai penguasaan tanah yang sudah ditempati atau digarap +n +Aselama 20 tahun sebagai mendapat hak istimewa menurut UUPA No. 5 +tahun 1960, kalaupun benar, quod non, hal itu haruIs diajukan untuk +h mendapat hak kepada Kantor Agraria untuk dkiperiksa keabsahannya +a sesuai dengan undang-undang yang berlakui, dan karena tanah yang +l +dimaksudkan Para Penggugat adalah tanah yang sah dimiliki oleh PT. +m b +Buana Estate yang sebelumnya tahun 1855 dikusai secara berturut-turut +u +a oleh “N.V. Tabak MY” kemudian beralih kepada “PT. sandang Mas” tahun +p +k 1962, selanjutnya beralih kepada “PT. Tjinta Radja” tahun 1966 dan +h kepada “PT. Buana Estatee” (Tergugat I) pada tahun 1972, maka dalil-dalil a +Para Penggugat terRbukti dalil yang mengada-ada tanpa hukum dan +a i +s +berulang-ulang haruslah ditolak. +M +2. Bahwa mengegnai dalil Para Penggugat point 7 tidak perlu ditanggapi e +Tergugat I dikarenakan yang ditujukan adalah Surat Keputusan yang n +n +diterbitkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal +o +u +10 Januari 1984 yang dijadikan Tergugat II tersebut. +d +g +3. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 8, point 9 dan point 10 +n +Amengenai tanah 60,5000 (enam puluh hektar koma lima ribu meter +persegi) yang dikaitkan dengan Surat Keputusan yaIng diterbitkan +hGubernur Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/8k4 tanggal 10 Januari +a 1984 di atas, merupakan dalil yang berulang-ulanig dan sudah ditanggapi +l +Tergugat I sebagaimana di atas yang terbukti tidak berdasarkan hukum +m b +dan mengada-ada dan wajar dan patut untuk ditolak. +u +a 4. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 11 dan 12 Tidak perlu ditanggapi +p +k Tergugat I karena ditujukan kepada Kepala Pemerintahan di Kabupaten +h dan ditempatkan dalam perkarea aquo sebagai Tergugat III. a +R +a i +s +M +g e +Halaman 48 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 48 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +5. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 13 dan 14 tidak perlu s +M +ditanggapi gTergugat I, karena ditujukan kepada Kantor Agraria atas Surat e +Keputusan yang diterbitkan Gubernur Provinsi Sumatera Utara No. 592.n1- +n +2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 dan dijadikan sebagai Tergugat IV. +o +u +6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat point 15 dan 16 tidak perlu +d +g +ditanggapi Tergugat I, karena ditujukan kepada PT. Perkebunan Nusantara +n +AII atas Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Provinsi Sumatera +Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 danI dijadikan sebagai +h Tergugat V. k +a 7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat poinit 17 dan 18 tidak perlu +l +ditanggapi Tergugat I, karena ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan +m b +Kabupaten Langkat atas Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur +u +a Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 dan +p +k dijadikan sebagai Turut Tergugat I. +h 8. Bahwa terhadap dalil Paera Penggugat point 19 dan 20 tidak perlu a +ditanggapi Tergugat RI, karena ditujukan kepada Kantor Kelurahan Hinai +a i +s +Kiri atas Surat Keputusan yang diterbitkan Gubernur Provinsi Sumatera +M +Utara No. 592g.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 dan dijadikan sebagai e +Turut Tergugat II. n +n +TENTANG KONSEKUENSI DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM. +o +u +1. Bahwa perlu diuraikan melakukan perbuatan melawan hukum +d +g +sebagaimana gugatan Para Penggugat Pasal 1365 KUHPerdata dan +n +Apendapat hukum para ahli yaitu : +1.1. Ada yang melakukan perbuatan. I +hBahwa terungkap dalam persidangan aquo tidak adak perbuatan melawan +a hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, karenia fakta hukum dapat +l +dibuktikan areal tanah yang dimaksud Para Penggugat seluas 60,5000 +m b +( enam puluh hektar koma lima ribu meter pesegi ) adalah sah milik dari +u +a Tergugat I sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal +p +k 18-2-2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten +h Langkat dan Surat Ukur Noe. 01/Cinta Raja/2005 tanggal 20-06-2005 a +diukur Kepala Seksi RPengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor +a i +s +M +g e +Halaman 49 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 49 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Pertanahan Kabupaten Langkat tersebut seluas 1.788,27 Ha ( seribu tujuh s +M +ratus delapgan puluh delapan koma dua puluh tujuh Hektar ) termasuk e +didalamnya tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribnu +n +meter pesegi ) sesuai Laporan Tim Gabungan dari Tim Khusus Agraria +o +u +Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Oktober 1983 berdasarkan hasil dari +d +g +Rapat Panitia B, dan dengan demikian terbukti tidak ada Tergugat I +n +Amelakukan perbuatan melawan hukum (Bukti TI – 6). +1.2. Apakah perbuatan itu melawan hukum I +h Bahwa yang dilakukan Tergugat I terhadap lahank seluas 60,5000 ( enam +a puluh hektar koma lima ribu meter pesegi ) yaing hingga saat ini menjadi +l +Perkebunan Sawit adalah sah menurut hukum berdasarkan kepemilikan +m b +Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 1 tanggal 18-2-2005 yang +u +a dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dan Surat +p +k Ukur No. 01/Cinta Raja/2005 tanggal 20-06-2005 yang diukur Kepala +h Seksi Pengukuran dan Penedaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten a +Langkat tersebut seluRas 1.788,27 Ha ( seribu tujuh ratus delapan puluh +a i +s +delapan koma dua puluh tujuh hektar ) termasuk didalamnya tanah seluas +M +60,5000 ( engam puluh hektar koma lima ribu meter pesegi ) sesuai e +Laporan Tim Gabungan dari Tim Khusus Agraria Provinsi Sumatera Utara n +n +tanggal 14 Oktober 1983 berdasarkan hasil dari Rapat Panitia B ( Vide +o +u +Bukti TI – 6 ). +d +g +Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha dimaksud diterbitkan +n +Aberdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. +80/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan JangIka Waktu Hak +hGuna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupatekn Langkat, Provinsi +a Sumatera Utara tertanggal 13 Oktober 2004, dalami point: +l +MEMUTUSKAN +m b +Menetapkan: +u +a PERTAMA: Memberikan kepada PT. Buana Estate berkedudukan di +p +k Jakarta, perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 1/Cinta Raja, +h selama 25 (dua puluh lima) etahun sejak berakhir haknya tanggal 31 a +Desember 2007, atas tanaRh seluas 1.788,27 Ha (seribu tujuh ratus delapan +a i +s +M +g e +Halaman 50 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 50 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +puluh delapan koma dua puluh tujuh hektar), terletak di Kecamatan s +M +Secanggang, gKabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana e +diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 11/1984. n +n +Bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum sebagaimana di atas, maka +o +u +terbukti Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana +d +g +dimaksud undang-undang. +n +A1.3. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain +Bahwa fakta hukum menunjukkan tidak ada hak Para PenIggugat atas tanah +hseluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribku meter pesegi ) karena +a merupakan bagian dari tanah milik Penggugat seluias 1.788,27 Ha tersebut di +l +atas. Sedangkan alasan hak Para Penggugat atas SK Gubernur No.592.1- +m b +2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 bukan merupakan hak atas tanah, lagi pula +u +a atas SK Gubernur tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah +p +k dan Kantor Agraria dan PT. Buana Estate ( Tergugat I ) serta pihak-pihak +h terkait, yang dilaksanakan seesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri a +Cq. Direktorat JenderalR Agraria No. SK.9/HGU/DA/82 tanggal 25 Juni 1982 +a i +s +dengan pembagian untuk Masyarakat Parit Dondong 7,7 Ha ( tujuh koma +M +tujuh hektar ) dagn untuk masyarakat Kampung Pasar Baru seluas 62,6 Ha e +( enam puluh dua koma enam hektar ) (Panitia B) sehingga luas tanah areal n +n +PT. Buana Estate berkurang menjadi 1.755 Ha ( seribu tujuh ratus lima puluh +o +u +lima hektar ) yang sebelumnya 1.825 Ha (seribu delapan ratus dua puluh +d +g +lima hektar ). +n +ASementara Kampung Banjaran yang merupakan Kampung Kompak dan +garapan yang dilindungi undang-undang karena merupakan Iperkampungan +hkaryawan perkebunan PT. Buana Estate (Tergugat kI) tidak lagi menjadi +a bagian dari pemisahan tanah areal PT. Buana Estatei sesuai Surat Gubernur +l +No. 23.246/Sekr tanggal 27 Desember 1982 yang ditujukan kepada +m b +perusahaan PT. Buana Estate, sehingga dengan demikian tidak beralasan +u +a hukum adanya pengakuan Para Penggugat memiliki tanah yang termasuk +p +k dalam wilayah perkebunan Tergugat I sehingga dengan demikian pula +h terbukti tidak ada kerugian orange lain yang dilakukan Tergugat I. a +R +a i +s +M +g e +Halaman 51 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 51 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +1.4. Perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya” s +M +Bahwa karenag terbukti tidak ada kerugian orang lain yang dilakukan Tergugat e +I dimana tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima ribu metner +n +persegi ) masih merupakan bagian tanah milik sah Tergugat I yang dilindungi +o +u +undang-undang yaitu berdasarkan sertifikat HGU No. 1 tanggal 18-2-2005 +d +g +yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat dan Surat +n +AUkur No. 01/Cinta raja/2005 tanggal 20-06-2005 yang diukur Kepala Seksi +Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan KIabupaten Langkat +htersebut seluas 1.788,27 Ha ( seribu tujuh ratus delakpan puluh delapan koma +a dua puluh tujuh hektar ) termasuk didalamnya taniah seluas 60,5000 ( enam +l +puluh hektar koma lima ribu meter persegi ) sesuai Laporan Tim Gabungan +m b +dari Tim Khusus Agraria Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 Oktober 1983 +u +a berdasarkan hasil dari Rapat Panitia B, dan dengan demikian kalaupun ada +p +k kesalahan, quod non, kesalahan tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada +h Tergugat I. e a +Bahwa karena terbukti Rtidak ada perbuatan melawan hukum dalam perkara +a i +s +aquo yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana terurai pada dalil-dalil +M +tersebut diatas digmana tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar koma lima e +ribu meter pesegi ) masih merupakan bagian tanah milik sah Tergugat I yang n +n +dilindungi undang-undang yaitu berdasarkan sertifikat HGU No. 1 tanggal +o +u +18-2-2005 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat +d +g +dan Surat Ukur No. 01/Cinta raja/2005 tanggal 20-06-2005 yang diukur +n +AKepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan +Kabupaten Langkat tersebut seluas 1.788,27 Ha ( seribu tujuhI ratus delapan +hpuluh delapan koma dua puluh tujuh hektar ), maka tikdak beralasan hukum +a dilakukan Sita Jaminan ( conservatoir beslag ) terhaidap 60,5000 Ha tanah +l +termasuk dalam milik Tergugat I dan patut untuk ditolak. +m b +Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai diatas yang +u +a didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh +p +k Para Penggugat, maka Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri +h Stabat cq. Majelis Hakim yang ememeriksa perkara aquo memutus sebagai a +berikut: R +a i +s +M +g e +Halaman 52 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 52 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +DALAM EKSEPSI : s +M +1. Menerima Egksepsi Tergugat I untuk seluruhnya; e +2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidank- +n +tidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. +o +u +DALAM PROVISI: +d +g +Menolak tuntutan Provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya. +n +ADALAM POKOK PERKARA: +1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; I +h2. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya; k +a 3. Menghukum Para Penggugat untuk membayari biaya perkara yang timbul +l +dalam perkara ini. +m b +Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo +u +a berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono ). +p +k Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat +h II memberikan jawaban pada epokoknya sebagai berikut: a +i. TENTANG EKSERPSI +a i +s +1. Tentang Pengadilan Negeri Stabat Tidak Berwenang Mengadili +M +(Eksepsi Absgolut) e +2. Bahwa berdasarkan uraian awal gugatan terutama berkaitan dengan n +n +penegasan perihal gugatan, para Penggugat telah mengakui dan +o +u +membenarkan kualifikasi gugatan dalam perkara aquo adalah berkaitan +d +g +dengan perbuatan melawan hukum yang ternyata subjeknya terutama +n +ATergugat II, III, IV dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II adalah +pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara yang menIjalankan tugas +h dan kewenangannya sebagaimana diuraikan dkalam pundamentum +a petendi gugatan halaman 9 dan 10, sehinggia perbuatan melawan +l +hukum yang ditujukan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat +m b +tersebut haruslah dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum oleh +u +a Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Onrechtmatige +p +k Overheidsdaad); +h 3. Bahwa berdasarkan kaidaeh hukum yang diatur dalam pasal 87 huruf a a +Undang-Undang NomRor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi +a i +s +M +g e +Halaman 53 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 53 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Pemerintahan dan ditegaskan Kembali secara khusus pada pasal 2 ayat s +M +(1) Peragturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2019 tentang e +Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dann +n +Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan hukum Oleh Badan +o +u +dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai tindak lanjut ketentuan yang +d +g +diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2016 telah diatur tentang +n +Akompetensi absolut mengali perbuatan melawan hukum yang dilakukan +oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalahI Pengadilan tata +h Usaha Negara, yang selengkapnya dikutip sekbagai berikut: “Perkara +a perbuatan melanggar hukum oleh Baidan dan/atau Pejabat +l +Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan +m b +peradilan tata usaha negara”; +u +a 4. Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat dipahami dan diketahui secara +p +k jelas dan terang benderang tentang dasar dan alasan para Penggugat +h mengajukan gugatan sebeagaimana diakui secara berulang-ulang dalam a +dalil posita dan petiRtum gugatan terutama alasan menyertakan Tergugat +a i +s +II, III, IV, Turut Tergugat I dan II adalah didasarkan kepada alasan +M +tentang parag Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut selaku e +penyelenggara negara tidak melakukan Tindakan administratif n +n +pemerintahan sesuai dengan jabatan dan kewenangannya masing- +o +u +masing sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan diatas serta dalil +d +g +gugatan halaman 13 sampai dengan 16 angka 8 sampai dengan angka +n +A20, dan secara khusus alasan para Penggugat menyertakan Tergugat II +sebagai pihak dalam perkara aquo sebagaimana sIecara khusus +h didalilkan pada dalil gugatan halaman 9 angka 6,k halaman 12 angka 4 +a dan 7, halaman 13 angka 10, halaman 16 sertai petitum gugatan angka +l +5, 6, 8 sampai dengan angka 14 pada intinya adalah dengan dalih pada +m b +tahun 1984 para Penggugat telah menerima dan mendapatkan surat +u +a dari Tergugat II yang disebutkan inti dan bunyinya memberikan bidang +p +k tanah yang luasnya 60.5000 HA, namun hingga gugatan diajukan +h tidak pernah diberikan ataeu diserahkan fisiknya (walaupun dalam a +dalil gugatan halamanR 12 angka 4 inti dan bunyi suratnya berbeda +a i +s +M +g e +Halaman 54 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 54 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +menjadi Tergugat II telah mengakui keabsahan serta keberadaan s +M +Penggugagt diatas tanah dan lahan yang selama ini sudah dikuasai, e +dikelolah, diduduki serta diusahai dan ditanami warga petani), dann +n +kemudian tindakan atau perbuatan Tergugat II tersebut berdasarkan dalil +o +u +gugatan tentang fakta perbuatan melawan hukum angka 7 dipahami para +d +g +Penggugat sebagai telah lalai dan tidak memperhatikan Penggugat +n +Auntuk menikmati dan menghakmiliki tanah tersebut atau dalam +petitum gugatan angka 5 disebutkan menyatakan tinIdakan Tergugat II +h yang telah mengabaikan dan tidak menyelkesaikan secara tuntas +a masalah yang dialami Penggugat terseibut yang mengakibatkan +l +Penggugat mengalami kerugian yang selanjutnya dikategorikan Para +m b +Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dalam +u +a petitum gugatan angka 8 menuntut agar Pengadilan menyatakan semua +p +k dokumen dan semua surat yang telah dan pernah diterbitkan oleh +h Tergugat II sebagaimanae terurai dalam posita gugatan tidak sah serta a +tidak memiliki kekuaRtan hukum dan harus dibatalkan; +a i +s +5. Bahwa terlepas dari benar atau tidaknya dan atau dapat tidaknya para +M +Penggugat mgembuktikan dalil posita dan petitum gugatannya yang saling e +kontradiktif tersebut, maka jikapun quod noon para Penggugat n +n +memahami tindakan para Tergugat dan para Turut Tergugat terutama +o +u +terhadap tindakan Tergugat II tersebut diatas sebagai perbuatan +d +g +melawan hukum, maka tindakan Pemerintah yang dilakukan oleh para +n +ATergugat dan para Turut Tergugat selaku penyelenggara negara +dimaksud berdasarkan kaidah hukum diatas kewenanIgan mengadili +h perkaranya adalah mutlak merupakan kewenkangan Pengadilan +a Administrasi atau Pengadilan Tata Usiaha Negara bukan +l +kewenangan Peradilan Umum sebagaimana upaya hukum yang +m b +dilakukan para Penggugat dalam perkara ini; +u +a 6. Bahwa jikapun kemudian quod noon maksud para Penggugat +p +k mengajukan gugatan adalah dalam rangka pemenuhan hak asasi +h manusianya serta hak konstietusionalnya sebagai warga Negara terhadap a +bidang tanah dengan lRuas, letak dan batas-batas yang diuraikan dalam +a i +s +M +g e +Halaman 55 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 55 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +posita dan petitum gugatan tersebut karena kelalaian para Tergugat dan s +M +para Turugt Tergugat, maka dengan mencermati kaidah hukum yang e +diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 kewenangan mengadnili +n +perkaranya adalah mutlak merupakan kewenangan Mahkamah +o +u +Konstitusi yang berfungsi sebagai Constitutional Revieu sebab +d +g +pembentukan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bertujuan untuk +n +Amelindungi hak warga negara dari pelanggaran kekuasaan Negara yang +juga berwenang menangani sengketa antara wargaI negara dengan +h pemerintah; k +a 7. Bahwa oleh karena kewenangan mengadlii sengketa yang diuraikan +l +dalam posita dan petitum gugatan citizen lawsuit aquo adalah mutlak +m b +merupakan kewenangan Pengadilan tata Usaha Negara dan atau +u +a kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Pengadilan Negeri Stabat +p +k haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo; +h 8. Bahwa oleh karenae Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan a +kewenangan absolRut mengadili perkara telah terbukti tidak memiliki +a i +s +kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan yang ditujukan kepada +M +para Tergugagt dan para Turut Tergugat selaku pejabat pemerintah atau e +penyelenggara negara aquo, maka berdasarkan kaidah hukum yang n +n +diatur dalam pasal 134 HIR/ 160 Rbg sebelum memeriksa pokok perkara +o +u +seharusnyalah Majelis Hakim terlebih dahulu membuat putusan +d +g +pendahuluan (sela) yang amarnya berbunyi sebagai berikut : +n +A“Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan kewenangan +absolut mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkIara ini”; +h2. Tentang para Penggugat Tidak Memiliki Kedudkukan Hukum (Legal +a Standing) Mengajukan Gugatan i +l +9. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam Keputusan +m b +Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 +u +a Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Restribusi +p +k Landreform pada point memutuskan angka 1 dan 2 telah dengan sangat +h terang, tegas dan jelas diseebutkan Surat-Surat Keputusan Restribusi a +Tanah objek LandrefoRrm objek pengaturan Penguasaan tanah yang +a i +s +M +g e +Halaman 56 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 56 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +penerima restribusinya setelah jangka waktu 15 Tahun lampau tidak s +M +memenuhgi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat e +Keputusannya, dinyatakan batal dengan sendirinya atau tidank +n +berlaku lagi dan tanah tersebut sebagai tanah Negara objek Pengaturan +o +u +Penguasaan tanah untuk ditata Kembali sesuai dengan peruntukan dan +d +g +pemanfaatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; +n +A10. Bahwa para Penggugat mendalilkan pernah menerima dan +mendapatkan surat dari Tergugat II yang disebutkanI inti dan bunyinya +h memberikan bidang tanah yang luasnya k60.5000 HA dengan +a menghunjuk Surat Keputusan Gubernur Sumaitera Utara Nomor : 592.1- +l +2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang kemudian diakui para Penggugat +m b +fisik tanahnya hingga gugatan diajukan tidak pernah diberikan atau +u +a diserahkan kepada para Penggugat dan pengakuan para Penggugat +p +k mana menjadi bukti yang sempurna dan mengikat yang kebenarannya +h tidak perlu dibuktikan lagie dalam perkara ini; a +11. Bahwa olReh karena penerbitan suratnya telah berlangsung +a i +s +cukup lama dan terhitung sejak tahun 1988 berdasarkan Surat +M +Keputusan Pgresiden R.I Nomor : 26 Tahun 1988 jabatan Direktorat e +Agraria yang sebelumnya dibawah kendali Tergugat II selaku Kepala n +n +Direktorat Agraria Provinsi Sumatera Utara telah ditingkatkan statusnya +o +u +menjadi Lembaga Pemerintahan Non Departemen dengan nama Badan +d +g +Pertanahan Nasional yang bertanggung jawab langsung kepada +n +APresiden, maka penyimpanan dokumen pertanahan yang diterbitkan oleh +Direktorat Agraria termasuk tidak terkecuali Surat KeIputusan Objek +h Redistribusi Landreform Objek Pengaturan Penguaksaan tanah termasuk +a tidak terkecuali Surat-surat yang diterbitkan Tergiugat II yang berkaitan +l +dengan administrasi Pertanahan dan juga tidak menutup kemungkinan +m b +Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-2/L/I/84 +u +a tanggal 10 Januari 1984 yang disebutkan para Penggugat dalam +p +k gugatannya (jika kelak dapat dibuktikan dihadapan persidangan) +h dokumennya telah dilimpahekan pada penguasaan Tergugat IV yang a +berakibat Tergugat IRI menjadi terkendala untuk mengakui atau +a i +s +M +g e +Halaman 57 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 57 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +menyanggah kebenaran Surat Keputusan yang disebutkan diterbitkan s +M +oleh Terguggat II tersebut; e +12. Bahwa jikapun kelak dihadapan persidangan para Penggugnat +n +dapat memperlihatkan dokumen asli dari Surat Keputusan yang +o +u +disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II tersebut, maka dengan +d +g +mempedomani berbagai Surat Keputusan yang berkaitan dengan objek +n +Aredistribusi Landreform/ objek pengaturan penguasaan tanah yang +diterbitkan sebelum pelimpahan kewenangan yangI diuraikan diatas, +h tentulah isinya tidak semata-mata hanya memkberikan/mendistribusikan +a hak atas tanah kepada nama-nama yang teirdaftar sebagai penerima +l +hak, melainkan calon penerima hak juga dibebani kewajiban +m b +sebagaimana tercantum secara tegas dalam Surat Keputusan +u +a redistribusi tersebut disertai dengan tenggang waktu +p +k penyelesaiannya serta larangan-larangan tertentu; +h 13. Bahwa berdasaerkan pengakuan para Penggugat dalam uraian a +dalil posita dan petiRtum gugatannya yang disampaikan secara berulang- +a i +s +ulang telah diketahui dengan jelas tentang Surat Keputusan Redistribusi +M +Tanah Objekg Pengaturan Penguasaan tanah yang disebutkan diterbitkan e +oleh Tergugat II pada tanggal 10 Januari 1984 tersebut telah diterima n +n +oleh para Penggugat sebagaimana mestinya; +o +u +14. Bahwa dalam uraian dalil gugatan, para Penggugat sama +d +g +sekali tidak menjelaskan secara rinci apakah terhadap kewajiban yang +n +Atertuang dalam Surat Keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh +Tergugat II tersebut telah dipenuhi para Penggugat seIbelum lampau +h waktu 15 Tahun dari sejak penerima redistribuski memperoleh Surat +a Keputusan dimaksud yakni terhitung sejak tahun i1984; +l +15. Bahwa Tergugat II sangat yakin dan percaya para Tergugat dan +m b +para Turut Tergugat yang merupakan pejabat pemerintah dan atau +u +a penyelenggara Negara yang diuraikan diatas sesuai dengan +p +k kewenangan tidak/ belum memberikan bukti hak atau penyerahan fisik +h tanah kepada para Penggeugat adalah dikarenakan para Penggugat a +belum/ tidak memenuRhi kewajibannya yang tercantum dalam surat +a i +s +M +g e +Halaman 58 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 58 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Keputusan redistribusi dimaksud sampai dengan batas waktu yang s +M +diuraikang diatas yang berakibat Surat Keputusan yang diterbitkan e +Tergugat II tersebut menjadi batal dengan sendirinya (batal demi hukumn) +n +dan tidak berlaku lagi; +o +u +16. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat II Nomor : 592.1- +d +g +2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang disebutkan para Penggugat inti +n +Adan bunyinya memberikan bidang tanah yang luasnya 60.5000 HA +namun hingga gugatan diajukan tidak pernah diberikaIn atau diserahkan +h fisiknya adalah dikarenakan para Penggugakt tidak melaksanakan +a kewajiban yang ditetapkan didalamnya yang iberakibat surat keputusan +l +dimaksud menjadi batal demi hukum dan tidak berlaku lagi, maka +m b +dapatlah dipastikan tentang para Penggugat tidak memiliki hubungan +u +a hukum apapun lagi dengan tanah yang tersebut dalam surat keputusan +p +k yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II tersebut; +h 17. Bahwa berhubueng telah ternyata dan terbukti tentang para a +Penggugat tidak laRgi memiliki hubungan hukum apapun lagi dengan +a i +s +tanah yang tersebut dalam Surat Keputusan yang diterbitkan oleh +M +Tergugat II dgikarenakan surat keputusannya telah batal demi hukum e +dan tidak berlaku lagi, maka para Penggugat haruslah dinyatakan tidak n +n +lagi memiliki kedudukan hukum (legal standing) mengajukan gugatan +o +u +aquo; +d +g +18. Bahwa mengingat berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi +n +Ahukum diatas telah ternyata para Penggugat tidak lagi memiliki +kedudukan hukum mengajukan gugatan aquo, makaI gugatan para +h Penggugat aquo haruslah ditolak atau setidak-tidakknya dinyatakan tidak +a dapat diterima dengan segala akibat hukumnya; i +l +3. Tentang Gugatan Daluwarsa Serta Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur +m b +Libelli) +u +a 19. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam pasal +p +k 1946 sampai dengan pasal 1993 KUH Perdata serta telah diterakan +h dalam berbagai Yurisprudensei Mahkamah Agung R.I diantaranya Nomor : a +R +a i +s +M +g e +Halaman 59 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 59 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +200.K/Sip/1974 tanggal 15 April 1976 telah diatur dengan tegas lewat s +M +waktu (dagluwarsa) mengajukan gugatan; e +20. Bahwa secara khusus berdasarkan ketentuan pasal 1967 KUnH +n +Perdata telah ditegaskan semua tuntutan hukum baik yang bersifat +o +u +kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu +d +g +dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, sedangkan orang yang +n +Amenunjuk adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas +hak; I +h 21. Bahwa dalam uraian dalil gugatan haklaman 8 sampai dengan +a halaman 16 para Penggugat menyebuitkan telah menguasai, +l +mengusahai dan menghaki tanah dengan luas, letak dan batas-batas +m b +yang diuraikan dalam gugatan yang menjadi objek perkara tersebut sejak +u +a tahun 1931 hingga 53 tahun secara terus menerus dan tidak pernah ada +p +k ganggu gugat dari pihak manapun (walaupun kemudian dalam dalil +h gugatan lainnya halamane 9 angka 5 menyebutkan 41 Tahun dan sejak a +tahun 1972 dikuasaRi Tergugat I), dan dalam dalil gugatannya lainnya +a i +s +disebutkan 40 tahun, namun selanjutnya dalam dalil gugatan angka +M +selanjutnya hgalaman 11 dan halaman 15 angka 16 disebutkan terhitung e +sejak tahun 1984 hingga gugatan diajukan Tergugat I telah mendapatkan n +n +keuntungan secara ekonomi (materil) dari tanah objek perkara tersebut +o +u +yang berakibat para Penggugat merasa keberatan dan selanjutnya +d +g +mengajukan gugatan aquo; +n +A22. Bahwa pengakuan para Penggugat tentang terhadap tanah +objek perkara tersebut telah dikuasai dan diusahai TerIgugat I dalam +h kurun waktu 53 Tahun, 41 Tahun dan atau 40 Tahkun dan atau dikuasai +a Tergugat I terhitung sejak Tahun 1972 ataupiun sejak tahun 1984 +l +haruslah dipandang sebagai bukti yang sempurna dalam perkara ini +m b +yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, sekaligus para Penggugat +u +a juga telah mengakui dan membenarkan tentang gugatan aquo diajukan +p +k setelah lewat waktu 53, 41 atau 40 Tahun yang nyata-nyata tidak +h dibenarkan dalam tertib hukeum Acara Perdata karena telah lewat waktu a +(daluarsa) sebagaimanRa diuraikan diatas; +a i +s +M +g e +Halaman 60 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 60 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +23. Bahwa disamping gugatan para Penggugat tersebut ternyata s +M +dan terbugkti telah lewat waktu yang ditentukan dalam kaidah hukum e +Perdata diatas, ternyata dari fakta yang diuraikan diatas juga telanh +n +memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang gugatan para +o +u +Penggugat aquo kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya; +d +g +24. Bahwa kekaburan gugatan lainnya juga terlihat dari penulisan +n +Aluas tanah objek perkara yang disebutkan secara berulang-ulang seluas +60.5000 HA sehingga menjadi sulit untuk memastikanI luas tanah objek +h perkara dimaksud, dan yang menyebabkan gugkatan menjadi kabur dan +a tidak jelas lagi terlihat dengan jelas dari petitium gugatan angka 3 yang +l +menyebutkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : +m b +592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 tersebut diterbitkan Tergugat I +u +a serta perbedaan makna petitum gugatan angka 6 dan 8 yang sangat +p +k kontradiktif Dimana disatu sisi para Penggugat menuntut agar Surat +h Keputusan yang diterbitkean Tergugat I (padahal dalam posita gugatan a +disebutkan diterbitkaRn Tergugat II) tersebut dinyatakan sah dan berharga +a i +s +namun dalam tuntutan berikutnya memohon agar semua dokumen dan +M +semua suratg yang telah dan pernah diterbitkan oleh Tergugat II (berarti e +termasuk tidak terkecuali Surat Keputusan diatas) sebagai tidak sah dan n +n +tidak memiliki kekuatan hukum dan harus dibatalkan; +o +u +25. Bahwa oleh karena telah terbukti tentang gugatan para +d +g +Penggugat dalam perkara aquo telah lewat waktu (daluarsa) serta +n +Asangat kabur dan tidak jelas serta, maka gugatan aquo haruslah ditolak +atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Idengan segala +h akibat hukumnya; k +a 26. Bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat IIi diatas telah didasarkan +l +kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat +m b +dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Yang Mulia +u +a Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara +p +k aquo untuk mengabulkan Eksepsi tersebut seluruhnya. +h B. TENTANG POKOK PERKAReA a +R +a i +s +M +g e +Halaman 61 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 61 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +I. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Jawaban tentang s +M +Eksepsi gdiatas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah e +dimasukkan dalam dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini sehinggna +n +tidak perlu diulangi lagi ; +o +u +II. Bahwa berdasarkan uraian dalil gugatan sebagaimana disebutkan +d +g +secara berulang-ulang dan pundamentum petendi gugatan dapatlah +n +Adiketakui tentang alasan para Penggugat menyertakan Tergugat II +sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana telah dIiuraian dalam dalil +h Eksepsi diatas pada intinya adalah dikarenakank pada tahun 1984 telah +a menerima dan mendapatkan surat dari Teirgugat II yang inti dan +l +bunyinya memberikan bidang tanah yang luasnya 60.5000 HA namun +m b +hingga gugatan ini diproses dipersidangan tanah lahan yang +u +a semestinya sudah dikuasai, dikelola dan dihaki pada Penggugat (72 +p +k orang) tidak pernah diberikan atau diserahkan fisik tanahnya oleh +h Tergugat II dan kemudiane dalam uraian dalil gugatan halaman 13 angka a +10 telah diakui daRn dibenarkan para Penggugat bahwa dalam Surat +a i +s +Keputusan Nomor : 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 tersebut +M +telah diikutig dengan daftar lampiran tentang letak, luas dan batas- e +batas tanahnya serta harga tanah, biaya administrasi serta jenis n +n +tanahnya, walaupun dalam uraian dalil gugatan lainnya halaman 15 +o +u +angka 16 para Penggugat juga mengakui dan membenarkan +d +g +berdasarkan surat Tergugat V Nomor : 49.4/138/XI/84 tanggal 1 +n +ANopember 1984 masih tidak didapatkan kepastian letak dan batas- +batas tanahnya, apalagi ternyata kemudian diperoleh faIkta tanah yang +h tersebut dalam surat Tergugat V tersebut fisiknya dkiduduki dan diusahai +a Tergugat I yang kemudian menjadi dasar diseirtakannya Tergugat V +l +sebagai pihak dalam perkara ini; +m b +III.Bahwa dalam uraian dalil jawaban tentang Eksepsi Tergugat II telah +u +a dengan cukup jelas dan terang menyebutkan sejalan dengan Keputusan +p +k Presiden Nomor 26 Tahun 1988 kedudukan Gubernur termasuk Terguat +h II selaku Kepala Direktoraet Agraria Provinsi Sumatera Utara telah a +ditingkatkan statusnyRa menjadi Lembaga Pemerintahan Non +a i +s +M +g e +Halaman 62 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 62 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Departemen dengan nama Badan Pertanahan Nasional yang s +M +bertanggugng jawab langsung kepada Presiden dan konsekuensinya e +segala dokumen pertanahan yang sebelumnya diterbitkan oleh Tergugnat +n +II menjadi kewenangan Badan Pertanahan Nasional untuk menyimpan +o +u +dan membukukannya dalam dokumen pertanahan Lembaga +d +g +pemerintahan non departemen yang bertanggung jawab langsung +n +Akepada Presiden tersebut yang akibatnya Tergugat II menjadi terkendala +untuk memastikan kebenaran dari surat KeputusanI yang disebutkan +h diterbitkan oleh Tergugat II dan diterima dan didkapatkan para Penggugat +a dari Tergugat II tersebut diatas; i +l +IV.Bahwa jikapun quod noon nantinya para Penggugat dihadapan +m b +persidangan dapat membuktikan dan memperlihatkan asli Surat +u +a Keputusan yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II tersebut dan +p +k sejalan serta bersesuaian dengan dokumen pertanahan yang tersimpan +h dalam arsip pertanahan eTergugat IV dan atau Turut Tergugat I, maka a +disamping dari uraRian pengakuan para Penggugat berdasarkan surat +a i +s +Tergugat V belum dapat dipastikan letak dan batas-batasnya, hamper +M +pula dapat digpastikan tentang alasan tidak diterbitkannya bukti hak para e +Penggugat atas tanah objek perkara serta tidak adanya penyerahan fisik n +n +tanah adalah dikarenakan para Penggugat belum memenuhi +o +u +kewajibannya untuk membayar harga tanah maupun biaya administrasi +d +g +yang ditetapkan untuk itu sebagaimana lampiran surat Keputusan yang +n +Adiakui dan dibenarkan pada Penggugat dalam uraian dalil gugatan halam +13 angka 10 tersebut; I +h V. Bahwa oleh karena dalam uraian dalil gugatank tidak ditemukan dalil +a yang secara khusus menguraikan anasir-anasiir perbuatan melawan +l +hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kecuali hanya menyatakan +m b +pernah menerima atau mendapatkan surat Keputusan yang diuraikan +u +a dalam dalil gugatan dari tergugat II namun hingga gugatan diajukan fisik +p +k tanahnya tetap tidak dberikan kepada para Penggugat yang telah +h disanggah dengan sempurnea oleh Tergugat II baik dalam uraian dalil a +Eksepsi maupun dalRam Pokok Perkara aquo, maka Tergugat II +a i +s +M +g e +Halaman 63 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 63 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +memandang tidak ada lagi hal-hal khusus yang harus ditanggapi dalam s +M +uraian dalgil jawaban terhadap Pokok Perkara aquo; e +VI.Bahwa prihal keberatan para Penggugat karena tidak dilakukann +n +penyerahan fisik atas tanah yang disebutkan telah diserahkan +o +u +berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat II tersebut +d +g +sesungguhnya telah terjawab sendiri dengan pengakuan para Penggugat +n +Adalam uraian dalil gugatannya yakni disamping belum memenuhi +kewajibannya yang disebutkan diatas dalam tenggIang waktu yang +h ditetapkan, ternyata juga berdasarkan pengakuakn para Penggugat tanah +a yang diserahkan dan menjadi objek perkara aqiuo tersebut oleh Tergugat +l +V selaku pemilik asal tanah yang kemudian dikeluarkan dari HGU tidak +m b +dapat memastikan letak luas dan batas-batas tanahnya sebab ternyata +u +a terhadap bidang tanah yang disebutkan diserahkan oleh Tergugat II +p +k tersebut fisiknya telah dikuasai dan diusahai oleh Tergugat I; +h VII. Bahwa dengane demikian tidaklah terdapat hak subjektif para a +Penggugat yang dRilanggar oleh Tergugat II sebagai unsur utama +a i +s +perbuatan melawan hukum, dari dan dengan demikian dalil posita dan +M +petitum guggatan yang menyebutkan Tergugat II telah melakukan e +perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi para n +n +Penggugat tidaklah terpenuhi dalam perkara aquo dengan segala akibat +o +u +hukumnya; +d +g +VIII. Bahwa oleh karena dalil posita dan petitum gugatan para +n +APenggugat dalam perkara aquo tidak berdasar dan tidak beralasan +menurut hukum dan ternyata pula para Tergugat maupIun para Turut +h Tergugat juga tidak terbukti melakukan perbuatan mkelawan hukum, maka +a dalil posita dan petitum gugatan tentang tuintutan ganti kerugian, +l +dwangsoom maupun putusan serta merta dalam perkara ini haruslah +m b +dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah ditolak +u +a seluruhnya; +p +k IX.Bahwa dapat dipertegas kembali bahwasanya dalam uraian dalil +h gugatan tidak ditemukan esatu kalimatpun dalil yang menyebutkan a +tentang para PengguRgat telah melaksanakan kewajibannya untuk +a i +s +M +g e +Halaman 64 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 64 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +membayar biaya tanah dan biaya administrasi yang ditetapkan dalam s +M +Surat Kepgutusan yang disebutkan diterbitkan Tergugat II tersebut sesuai e +dengan batas waktu yang ditentukan, namun langsung pada tuduhann +n +tentang tindakan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang telah +o +u +mengabaikan dan tidak menyelesaikan secara tuntas masalah yang +d +g +dialami para Penggugat sebagai pejabat pemerintahan dan atau +n +Apenyelenggara Negara sebagai perbuatan melawan hukum dan +mengajukan tuntutan sebagaimana diuraikan dalamI petitum gugatan, +h dari dan dengan demikian dalil posita dank petitum gugatan para +a Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkani dan haruslah ditolak; +l +X.Bahwa berhubung pundamentum petenti gugatan tidak berdasar dan +m b +tidak beralasan menurut hukum, maka petitum gugatan baik dalam +u +a Provisi maupun dalam Pokok Perkara angka 1 sampai dengan +p +k angka 17 haruslah ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya +h dinyatakan tidak dapat diteerima dengan segala akibat hukumnya; a +Bahwa berdasarkan uraRian dalil Jawaban tentang Eksepsi maupun dalam +a i +s +Pokok Perkara diatas dapatlah disimpulkan bahwasanya gugatan para +M +Penggugat aquog tidak beralasan menurut hukum dan dengan demikian e +Tergugat II melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia n +n +Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili +o +u +perkara ini ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan +d +g +yang amarnya berbunyi : +n +AMENGADILI : +- Dalam Eksepsi : I +h- Menerima dan mengabulkanl Eksepsi Tergugat IkI tersebut seluruhnya +a ; i +l +- Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan kewenangan +m b +absolute mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara aquo; +u +a - Menyatakan gugatan yang diajukan para Penggugat tidak dapat +p +k diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). +h - Dalam Pokok Perkara : e a +R +a i +s +M +g e +Halaman 65 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 65 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Menolak gugatan para Penggugat Saeran, Dkk tersebut untuk s +M +seluruhnyag; e +- Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbnul +n +dalam perkara ini. +o +u +d +g +n +AAtau : +Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada PengadIilan Negeri Stabat +hyang memeriksa, mengadili dan memutus perkarak aquo berpendapat lain, +a mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et iBono). +l +Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat +m b +III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: +u +a - DALAM EKSEPSI +p +k I. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exceptio Declinatoir) +h - Bahwa di dalam dalil egugatan Para Penggugat, Tergugat III telah a +mengeluarkan atau Rmenerbitkan surat keputusan tentang penetapan +a i +s +redistribusi tanah serta surat tentang pemberian hak milik atas tanah yang +M +menjadi objekg perkara. Atas penerbitan surat tersebut kemudian Para e +Penggugnat di dalam petitumnya pada angka 8 yang menyebutkan bahwa n +“Menyatakan semua dokumen dan semua surat yang telah +o +u +diterbitkan oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT III maupun +d +g +TERGUGAT IV serta TERGUGAT V dan juga PARA TURUT +n +A +TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk kepentingan +tanah/lahan yang bertumpang tindih dengan tanaIh/lahan milik +h PENGGUGAT sebagaimana yang terurai di daklam posita sebagai +a tidak sah serta tidak memiliki kekuatani hukum dan harus +l +m dibatalkan”. Menanggapi hal ini maka Tebrgugat III menyampaikan dan +menegaskan kepada Para Penggugat bahwa surat keputusan tentang +u +a penetapan redistribusi tanah serta surat tentang pemberian hak milik atas +p +k tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang dimasukkan kedalam +e +h petitum gugatan Para Penggugat diatas merupakan suatu Keputusan a +Tata Usaha Negara yanRg merupakan objek sengketa didalam Peradilan +a i +s +M +g e +Halaman 66 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 66 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Tata Usaha Negara. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 s +M +Undang-Ungdang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua e +atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tanta +n +Usaha Negara yaitu “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu +o +u +penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata +d +g +usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang +n +Aberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang +bersifat konkret, individual dan final yang menIimbulkan akibat +h hukum bagi seseorang atau badan hukum pekrdata”, oleh karenanya +a untuk dapat mencabut atau membatalkan suaitu Keputusan Tata Usaha +l +Negara (KTUN) merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata +m b +Usaha Negara dan bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri ; +u +a - Bahwa berdasarkan petitum gugatan yang diajukan oleh Para +p +k Penggugat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan +h Negeri Stabat tidak memieliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, a +dan memutuskan peRrkara a quo, dikarenakan Para Penggugat telah +a i +s +keliru dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Stabat, +M +sebagaimanag yang dijelaskan didalam dalil petitum gugatan Para e +Penggugnat pada poin ke 8. Bahwa petitum Para Penggugat tersebut n +telah menunjukkan bahwa perkara a quo merupakan kewenangan dari +o +u +Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili, dan +d +g +memutuskan perkara a quo, bukanlah Pengadilan Negeri Stabat, hal ini +n +A +berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik +Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang PedomanI Penyelesaian +h Sengketa Tindakan Pemerintah Dan Keweknangan Mengadili +a Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badain dan/atau Pejabat +l +m Pemerintahan (Onrechtmatige Overhe b idsdaad) Pasal 2 angka 1 +menyebutkan “Perkara perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan +u +a dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) +p +k merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara” ; +e +h - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR sendiri memungkinkan a +a hakim secara ex-officio mRenyatakan diri tidak berwenang mengadili: “Jika i +s +M +g e +Halaman 67 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 67 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan s +M +pengadilang negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan e +perkara itu, dapat di minta supaya hakim menyatakan dirinya tidank +n +berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena +o +u +jabatannya”. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa gugatan +d +g +Para Penggugat tidaklah memnuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga +n +Asangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dalam +perkara a quo untuk dapat memutuskan terlebih dahuluI di dalam putusan +h sela dalam hal sebagai berikut : k +a 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Keweinangan Absolut Tergugat +l +III ; +m b +2. Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat tidak memiliki kewenangan +u +a absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; +p +k 3. Menyatakan seluruh gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; +h Atau jika Majelis Hakim ePengadilan Negeri Stabat berpendapat lain a +nantinya, maka TergRugat III kembali menyampaikan eksepsi/keberatan +a i +s +dalam hal lain terhadap gugatan Para Penggugat agar dapat menjadi +M +pertimbangan glain bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nantinya . e +II. Objek Gugatan Obscuur Libel n +n +A. Bahwa tanah/lahan yang dijadikan objek sengketa oleh Para +o +u +Penggugat seluas 60,5000 HA (enam puluh hektar koma lima ribu meter +d +g +persegi) yang terletak di Kp.Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan +n +ASecanggang Kabupaten Langkat adalah keliru (error in objecto) dan tidak +jelas, dikarenakan lokasi tanah yang dimaksud oleh PaIra Penggugat +htidak ada didalam peta wilayah hukum Kabupaten kSecanggang, bahkan +a Kp Banjaran, Desa Banjaran tersebut sama sekali itidak terdaftar ke dalam +l +peta wilayah Kabupaten Langkat sehingga dalil-dalil gugatan Para +m b +Penggugat atas objek sengketa dalam perkara a quo adalah keliru, kabur +u +a dan tidak jelas, dan sudah sepatutnya demi hukum gugatan Para +p +k Penggugat ditolak ; +h B. Bahwa Para Penggugaet didalam gugatannya mendalilkan Para a +Penggugat merupakanR pemilik atas tanah seluas 60,5000 HA (enam +a i +s +M +g e +Halaman 68 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 68 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di Kp.Banjaran, s +M +Desa Banjagran, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat berdasarkan e +Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatenra +n +Utara No.592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984, namun di dalam surat +o +u +tersebut tidak menjelaskan dimana letak objek tanah tersebut secara pasti +d +g +serta batas-batasnya dan tidak pula mencantumkan surat ukur tanah, +n +Abahwa surat keputusan tersebut hanya menjelaskan nama-nama dari 72 +orang serta kode dan batas tanah yang tidak diketahuIi lokasi pastinya, +h sehingga membuat dalil gugatan Para Penggugkat semakin kabur terkait +a dengan letak pasti dan batas-batas objek dalami perkara ini ; +l +C. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat tidaklah jelas atau kabur +m b +dikarenakan didalam dalil gugatannya Para Penggugat menerangkan +u +a sejak tahun 1931 para petani yang jumlahnya tidak kurang dari 100 an +p +k orang telah lebih dahulu menggarap lahan kosong dan terlantar dari +h sebuah perkebunan asineg yang waktu itu, yang artinya jika Para a +Penggugat mengataRkan tanah tersebut adalah dari perkebunan asing +a i +s +saat itu, maka tanah tersebut tidaklah layak disebut sebagai tanah kosong +M +dan terlantar gdikarenakan Para Penggugat mengetahui bahwa tanah e +tersebut adalah tanah perkebunan asing pada masa itu, hal inilah yang n +n +membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur ; +o +u +D. Bahwa kaburnya gugatan Para Penggugat selanjutnya adalah +d +g +dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan bagaimana risalah tanah +n +Ayang menjadi objek perkara a quo sehingga menjadi tanah yang diklaim +oleh Para Penggugat adalah miliknya yang mulai dikuasIai sejak tahun +h1931. Para Penggugat tidak menjelaskan siapa-sikapa saja para petani +a yang jumlahnya tidak kurang dari 100 an tersebuit yang menguasai dan +l +mengusahai lahan tersebut pada tahun 1931, serta Para Penggugat tidak +m b +menjelaskan apa hubungan hukum Para Penggugat dengan para petani +u +a tersebut sehingga dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan diri +p +k sebagai pemilik atas tanah tersebut tidaklah berdasar dan kabur ; +h Berdasarkan hal tersebut deiatas maka jelas dilihat bahwa dalil-dalil a +gugatan Para PenggugRat obscuur libel / kabur sehingga patut dan +a i +s +M +g e +Halaman 69 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 69 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili s +M +perkara ini guntuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; e +1. DALAM POKOK PERKARA n +n +II. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara +o +u +mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak +d +g +terpisahkan dengan pokok perkara ini ; +n +AIII. Bahwa Tergugat III hanya menjawab dan membantah dalil-dalil +gugatan Para Penggugat yang terkait dengan TerguIgat III saja yang +h merupakan kewenangan dan kapasitas Tergugatk III untuk menjawabnya, +a untuk hal selain dan selebihnya yang tidak berkiaitan dengan Tergugat III +l +di dalam dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat III menyatakan tidak +m b +perlu menjawab dan menanggapinya ; +u +a IV. Bahwa Tergugat III membantah dengan tegas dalil Para Penggugat +p +k yang mendalilkan bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan +h melawan hukum kepadae Para Penggugat, dikarenakan Tergugat III a +didalilkan oleh ParaR Penggugat telah menerbitkan Surat Keputusan +a i +s +Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No.592.1-164/I/83 tanggal 16 +M +April 1983 tegntang Penetapan Redistribusi dan Surat Bupati Kepala e +Daerah Tingkat II Langkat No.592.1.6.263/IV/83 tanggal 4 April 1983 n +n +tentang Pemberian Hak Milik. Bahwa Tergugat III keberatan dengan dalil +o +u +gugatan Para Penggugat tersebut dikarenakan Tergugat III tidak pernah +d +g +menemukan atau melihat surat-surat yang dimaksudkan tersebut oleh +n +APara Penggugat di dalam arsip pemerintahan Kabupaten Langkat, +sehingga Tergugat III membantah dan meragukan Ikeaslian dan +hkeabsahan surat tersebut yang didalilkan oleh Parak Penggugat di dalam +a gugatannya. Kalaupun surat tersebut memang ibenar ada dan benar +l +diterbitkan oleh Tergugat III, maka Tergugat III menjamin bahwa setiap +m b +penerbitan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat III telah +u +a memenuhi unsur asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak +p +k diterbitkan dengan cara melawan hukum ; +h V. Bahwa perlu Tergugat jelaeskan kembali bahwa tidak ada satupun dari a +tindakan Tergugat IIIR yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan +a i +s +M +g e +Halaman 70 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 70 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +melawan hukum dan merugikan Para Penggugat, berdasarkan Pasal s +M +1365 KUHPgerdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu e +perbuatan dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum haruslanh +n +memenuhi unsur sebagai berikut : +o +u +1. Harus ada perbuatan, +d +g2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, +3. Harus ada unsur kesalahan, +n +A4. Harus ada kerugian yang diderita, +5. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan Idengan kerugian +h yang ditimbulkan. k +a Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal iini berarti apabila salah +l +satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat +m b +dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan hal-hal +u +a tersebut diatas, maka Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para +p +k Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan +h Perbuatan Melawan Hukuem ; a +VI. Bahwa berdasarRkan hal-hal yang telah Tergugat III uraikan diatas +a i +s +maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh +M +Tergugat III, ogleh karenanya tidak ada konsekuensi hukum yang harus e +ditanggung Tergugat III untuk membayar ganti rugi materil maupun n +n +immaterial kepada Para Penggugat serta permohonan sita jaminan atas +o +u +objek sengketa yang dimohonkan Para Penggugat jelas tidak +d +g +berdasarkan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk +n +Adikesampingkan ; +VII. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil PaIra Penggugat +hselain dan selebihnya karena dalil-dalil Penggugat ak quo tidak didasarkan +a pada hukum ; i +l +VIII. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka upaya hukum Para +m b +Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Stabat, +u +a hanya akan memaksakan tertib hukum yang pada akhirnya akan +p +k menimbulkan ketidak-pastian hukum. Oleh karenanya sudah seharusnya, +h Majelis Hakim yang memeriksea dan mengadili perkara ini untuk menolak a +R +a i +s +M +g e +Halaman 71 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 71 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +gugatan Para Penggugat atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat s +M +diterima (Ngiet Onvankelijke verklaard) ; e +Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas, Tergugat III memohonn +n +dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang +o +u +memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan +d +g +yang amarnya sebagai berikut : +n +A +DALAM EKSEPSI I +h A. Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhknya ; +a DALAM POKOK PERKARA i +l +B. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak- +m b +tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet +u +a Ontvankelijke Verklaard); +C. Menghukum Para Penggupgat untuk membayar seluruh biaya yang +k +timbul dalam perkara a quo; +e +h a +Atau +R +a i +Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat s +M berpendapat lain, mo hon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya +g e +(ex aquo et bono). +n +n +Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat +o +u +IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: +d +I. DgALAM EKSEPSI +- Tentang Kompetensi Absolut n +A +1. Bahwa setelah Tergugat IV cermati yang menjadi objek gugatandalam +I +perkara a quoyaitu Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I +h k +Propinsi Sumatera Utara Nomor 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984 +a i +dan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tinglkat II Langkat No. 592.1- +m b +164/I/83 tanggal 16 April 1983 tentang Penetapan Redistribusi dan Surat +u +Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat No. 592.1.6.263/IV/83 tanggal 4 +a +April 1983; p +k +2. Bahwa terhadap objek gugatan di atas merupakanKeputusan Tata +e +h a +UsahaNegara yang mana sesuai denganPasal 1 ayat (3) Undang-Undang +R +a Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. i +s +M +g e +Halaman 72 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 72 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha s +M +Negara yangg berbunyi : e +“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang +n +n +dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi +o +u +tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan +d +gperundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan +final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atanu badan hukum +A +perdata.”; +I +3. Bahwa perbuatan Para Penggugat yang mengaju kan gugatan melalui +h k +lembaga Peradilan Umum bertentangan denganketentuan Pasal 160 +a i +R.Bg/134 H.I.R jo. Pasal 47, Pasal 53 ayat (1), (2) dan Pasal 77 ayat (1) +l +m Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 job. Undang-Undang Nomor 9 Tahun +2004 jo. Undang-Undang Nomor 5u1 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata +a +Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada +p +k +pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya +e +h mohon Majelis Hakim dalam perkaraa quoberkenan menyatakan gugatan a +R +a Para Penggugat tidakdapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard); i +s +4. Bahwa oleh sebab dalil dan petitum gugatan Para Penggugat dalam +M +surat gugatangnya adalah merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha e +Negara dan sama sekali bukan wewenang Peradilan Umum dan didukung n +n +oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 +o +u +Desember 1999, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Stabat tidak +d +g +berwenang mengadili perkara ini melainkan merupakan wewenang +n +APengadilan Tata Usaha Negara. +- Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki KapIasitas (Legal +hStanding) k +a 1. BahwaTergugat IV menolak secara tegas daliil Para Penggugat yang +l +menyatakan “....Kepala Direktorat Agraria atas nama Gubernur Kepala +m b +Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Utara telah menerbitkan dan +u +a menanda tangani Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I +p +k Sumatera Utara untuk diberikan kepada yang menerima hak 72 (Tujuh +h Puluh Dua) orang petani terseebut diatas (Para Penggugat)”; a +2. Bahwa Para Penggugat pada dalil gugatannyamenyatakan sebagai +R +a i +pemilik dari tanah/lahan seluas 60,5000 Ha yang terletak di Kampung s +M +g e +Halaman 73 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 73 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten s +M +Langkat“begrdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah e +Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tanggal 1n0 +n +Januari 1984, patutlah di buktikan kebenarannya; +o +u +3.Bahwa... +d +g +3. Bahwa Para Penggugat sendiri menyatakan di dalam gugatannya +n +A“...keberadaan tanah yang luasnya 60,5000 Ha yang hingga gugatan ini +diproses dipersidangan fisik berupa tanah/lahannyaI tidak pernah di +h berikan berikut surat bukti kepemilikannya kepakda 72 (tujuh puluh dua) +a orang warga petani (Para Penggugat)...; i +4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusanl Gubernur Kepala Daerah +m b +Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari +u +1984 yang ada pada Tergugat IV untuk tanah yang menjadi objek perkara +a +adalah tanah yang langsung dpikuasai Negara bekas PTP IX terletak di +k +Desa Kepala Sungai, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat +e +h a +seluas 50,0481 Ha, untuk 168 orang petani, sehingga terdapat +R +a i +perbedaan Letak, Jumlah Petani dan Luas; s +M +5. Bahwa dengan demikian ParaPenggugat tidak memiliki hubungan +g e +hukum dengan tanah a quo, sehingga Para Penggugat tidak memiliki +n +kapasitasn dan kualitas untuk mengajukan gugatan a quo +(diskuualifikasi in persona) sehingga sudah sepatut dan selayakonya +gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh Yang Muliad Majelis +g +Hakim. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik +n +A +Indonesia Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang berbunyi +I +“Gugatan dari seseorang yang tidak berhak meng ajukan gugatan +h k +tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”. +a i +- Gugatan Para Penggugat Kabur(Obscuur Libel) +l +m A. Bahwa surat gugatan Para Penggugat btidak terang atau isinya gelap +(onduidelijk) atau formulasi gugatan tiduak jelas dimana Para Penggugat di +a +dalam gugatannya tidak satupun menjelaskan dengan rinci Hak Guna +p +k +Usahadari tanah yang di gugat; +h B. Bahwa dasar gugatan ePara Penggugat sampai dengan Petitum a +menyatakan bahwa SurRat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I +a i +s +M +g e +Halaman 74 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 74 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 s +M +diterbitkang oleh Tergugat II namun Dalam Pokok Perkara Angka 6 e +Para Penggugat menyatakan bahwa“Menyatakan sah dan berhargaSurnat +n +Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara +o +u +No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 diterbitkan oleh TERGUGAT I +d +g +sebagai milik dan kepunyaan Para Penggugat” dapat disimpulkan +n +Abahwa terdapat ketidaksesuaian penerbitan dari objek perkara aquo +dalam Petitum Gugatan Para Penggugat; I +C. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik +h k +Indonesia yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 556K/Sip/1973 +a i +tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :l “Kalau obyek gugatan tidak +m b +jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” +u +Maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan gugatan +a +Para Penggugat tidak jelasp/kabur (obscuur libel) sehingga harus +k +dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). +e +h a +DALAM POKOK PERKARA... +R +a DALAM POKOK PERKARA i +s +1. Bahwa Tergugat IV, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan +M +Para Pengguggat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui e +oleh Tergugat IV, dalam perkara ini; n +n +2. Bahwa objek perkara yang dituntut Para Penggugat berdasarkan +o +u +Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor +d +g592.1-2/L/I/1984 tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala +Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/8n4 tanggal 10 +A +Januari 1984 yang ada pada Tergugat IV dimana untuk tanah yang +I +menjadi objek perkara adalah tanah yang langsung dikuasai Negara +h k +bekas PTP IX terletak di Desa Kepala Sungai, Kecamatan +a i +Secanggang, Kabupaten Langkat seluas 50,0l481 Ha, untuk 168 orang +m b +petanisehingga terdapat Perbedaan Letak, Jumlah Petani dan Luas; +3. Bahwa melalui uraian jawaban Terguugat IVtersebut diatas, maka untuk +a +itu cukup beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili +p +k +perkara untuk menolak dalil gugatan Para Penggugat atau setidaknya +e +h a +mengesampingkan dalil gugatan Para Penggugat. +R +a i +s +M +g e +Halaman 75 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 75 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan Tergugat IV diatas, dengan s +M +hormat dimgohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang e +memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut :n +n +DALAM EKSEPSI +o +u +1. Menerima Eksepsi Tergugat IV; +d +g2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima +(NietOnvankelijke Verklaard) n +A +DALAM POKOK PERKARA +I +1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; +h k +2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk +a i +membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; +l +Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V +m b +memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: +u +1. DALAM EKSEPSI +a +Bahwa terhadap gugatan yangp diajukanPenggugat dengan ini TergugatV +k +mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut +e +h a +A. Tentang Identitas Tergugat V Yang Tidak Sempurna +R +a Bahwa setelah diteliti dengan seksama Gugatan Penggugat maupun i +s +M +perubahannya dalam perkara a quo, maka secara jelas dapat dilihat bahwa +g e +identitas Tergugat V tidak sempurna, Bahwa fakta ketidaksempurnaan +n +identitas Terngugat V dalam Gugatan Para Penggugat maupun perubahannya +dapat Tuergugat V uraikan sebagai berikut : o +1. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tanggal 26 Februari 2024 +d +g +pada uraian Identitas Para Tergugat khususnya pada Tergugat V +n +Amenerangkan Identitas Tergugat V sebagai berikut : +“PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA c/q KEMENTERIIAN BADAN +hUSAHA MILIK NEGARA c/q DIREKTORAT JENDEkRAL PERKEBUNAN +a c/q DIREKTUR UTAMA PT. PERKEBUNAN NASiIONAL II, beralamat di +l +Tanjung Morawa, Jalan Medan – Lubuk Pakam, Desa Buntu Bedimbar, +m b +Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang selanjutnya disebut sebagai +u +a Tergugat -V” +p +k 2. Bahwa Tergugat V merupakan badan hukum dalam bentuk perseroan +h terbatas sebagaimana dimakseud dalam Undang – Undang No. 40 Tahun a +2007 tentang PerseroaRn Terbatas. Sebagai badan hukum Perseroan +a i +s +M +g e +Halaman 76 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 76 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Terbatas, Tergugat V sebagai subjek hukum yang dapat bertindak untuk s +M +diri sendirgi baik sebagai Tergugat maupun sebagai Penggugat di e +Pengadilan. n +n +3. Bahwa Tergugat V kedudukannya terpisah secara hukum dengan +o +u +(tidak bagian dari) lembaga Kepresidenan, Kementerian BUMN maupun +d +gDirektorat Jendral Perkebunan. +4. Bahwa apabila Penggugat ingin menarik Tergugat V dalam perkara a +n +A +quo maka Gugatan Para Penggugat telah salah dengan menarik Presiden +I +c/q Kementerian BUMN c/q Direktorat Jendral Per tanian dan Direktur +h k +Utama, yang seharusnya cukup menarik Tergugat V dengan menyebutkan +a i +subjek yaitu : “PT Perkebunan Nusantara I yang beralamat di Tanjung +l +m Morawa, Jalan Medan – Lubuk Pakamb, Desa Buntu Bedimbar, Kec. +Tanjung Morawa, Kab. Deli Serudang selanjutnya disebut sebagai +a +Tergugat -V” +p +k 5. Bahwa Para Penggugat merubah identitas Tergugat V sebagaimana +h dalam perubahan Gugatane Para Penggugat tanggal 19 Maret 2024 hal a +Perbaikan Nama / IdRentitas Tergugat V yang pada pokoknya mengubah +a i +s +identitas Tergugat V yang semula Direktur Utama PT Perkebunan +M +Nasional II mgenjadi Direktur Utama PT Perkebunan Nasional I yang e +beralamat di Tanjung Morawa, Jalan Medan-Lubuk Pakam, Desa Buntu n +n +Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. +o +u +6. Bahwa Direktur Utama adalah bagian dari anggota Direksi yang +d +gmerupakan salah satu organ Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud +dalam Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseronan Terbatas, +A +dimana pada Pasal 1 angka 5 Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 +I +menyebutkan “Direksi adalah organ Perseroan yang yang berwenang dan +h k +bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan +a i +Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Plerseroan serta mewakili +m b +Perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan +u +ketentuan Anggaran Dasar” +a +7. Bahwa Tergugat V ditarik dalam perkara a quo atas penerbitan surat +p +k +Direktur Utama PT Perkebunan IX No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 November +e +h a +1984. Direktur Utama PT Perkebunan IX dalam menerbitkan surat +R +a tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Perkebunan IX sebagai badan i +s +M +g e +Halaman 77 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 77 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +hukum sebagaimana dimaksud dalam KUH Dagang sehingga PT s +M +Perkebunang IX sebagai subjek hukum. e +8. Bahwa Direktur Utama PT Perkebunan IX tidak dapat ditarik sebagai +n +n +pihak atas perbuatan menerbitkan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 +o +u +November 1984 karena bertindak untuk dan atas nama badan hukum PT +d +gPerkebunan IX, sehingga seharusnya dalam perkara a quo Para +Penggugat cukup menarik badan hukum PT Perkebunnan IX i.c. PT +A +Perkebunan Nusantara I. +I +9. Bahwa PT Perkebunan IX sebagai badan hukum m emiliki kemandirian +h k +dalam hal pertanggungjawabannya dan harta kekayaannya yang mana +a i +terpisah dari organ – organ (termasuk Direksi) yang menjalankan badan +l +m hukum PT Perkebunan IX, perbuatan ybang dilakukan PT Perkebunan IX +hingga tanggung jawab yang timubul merupakan tanggung jawab PT +a +Perkebunan IX itu sendiri, tidak dapat dikatakan menjadi tanggung jawab +p +k +Direktur Utama yang menjalankan pengurusan PT Perkebunan IX, hal ini +e +h dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 a +R +a tentang Perseroan Terbatas. i +s +10. bahwa Gugatan ditujukan kepada Perseroan Terbatas bukan kepada +M +Direktur hal gini sejalan dengan Yurisprudensi MA RI No. 419 e +K/Pdt/1988.Yang menyebutkan“Perseroan Terbatas adalah badan hukum n +n +yang merupakan subjek hukum yang melakukan perbuatan berupa +o +u +perjanjian tentang ganti rugi, sehingga gugatan seharusnya diajukan +d +g +kepada Perseroan Terbatas dan bukan kepada Direkturnya.” +11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Gugatan Para Pennggugat telah +A +keliru dalam menarik dan menyebutkan subjek Tergugat V yaitu : +I +1. Menarik Presiden c/q Kementerian BUMN c/q Direktur Jendral +h k +Pertanian. +a 2. Menarik Direktur Utama PT Perkebunan IXi i.c. PT Perkebunan +l +Nusantara II i.c. PT Perkebunan Nusantara II. +m b +Dengan demikian tidak sempurna identitas Tergugat V dalam gugatan +u +Para Penguggat maupun perubahannya,untuk itu sangat beralasan +a +hukum bagi Majelis Hakim Pengadpilan Negeri Stabat yang memeriksa dan +k +mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat +e +h a +diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). +R +a i +s +M +g e +Halaman 78 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 78 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +B. Gugatan Para Penggugat Mengandung Kumulasi Gugatan s +M +Terlarang Dgengan Menggabungkan 72 (Tujuh Puluh Dua) Subjek Dan e +Objek Yang Berbeda Dalam Satu Gugatan n +n +1. Bahwa dalam posita maupun petitum gugatan ke – 72(tujuh puluh +o +u +dua)Para Penggugat mendalilkan memiliki tanah objek perkara seluas +d +g60.500 Ha yang terletak di Kp. Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan +Secanggang, Kabupaten Langkat dengan batas – batas : n +A +1. Utara : Tanah Negara +2. Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus I +3. Timur : Jalan – Perumahan Penduduk +h k +4. Barat : Jalan Kampung +a Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepalai Daerah Tk. I Sumatera +l +Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984. +m b +2. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menggugat keseluruhan +u +lahan seluas ± 60.500 Hayang merupakan bagian dari tanah yang +a +dikuasai oleh Tergugat I. p +k +3. Bahwa oleh karena luas tanah objek perkara seluas ± 60.500 Ha +e +h merupakan kumulasi dari masing – masing bidang tanah dari ke 72 (tujuh a +R +a puluh dua) Para Penggugat tentu kepentingan masing-masing pihak atas i +s +M +objek perkara yan g berbeda, maka sudah seharusnya tuntutan Para +g e +Penggugat tersebut diajukan secara satu persatu bukan dalam bentuk +n +penggabunngan gugatan sebagaimana gugatan perkara a quo; +4. Bahwa penggabungan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat +o +u +dalam perkara a quo baik secara subjektif dan objektif tidak dapat +d +g +dibenarkan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan MA No. 201 +n +AK/Sip/1974 yang pada intinya pertimbangan Majelis Hakim, yaitu : +“Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang +I +berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, +h k +para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan +a i +terhadap Tergugat”. l +m 5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penbggugat telah diajukan dengan +menggabungkan beberapa kepentingaun para pihak yang berbeda telah +a +mengakibatkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas/kabur, oleh +p +k +karena itu sangat berdasar hukum untuk dinyatakan gugatan Para +e +h a +Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); +C. Tentang Gugatan PRenggugat Error in Persona +a i +s +M +g e +Halaman 79 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 79 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i + Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa s +M +tanah objegk perkara yang dahulu digarap oleh Para Penggugat sekitar e +tahun 1931, dan selanjutnya pada tahun 1972 muncul sebuah perusahaann +n +perkebunan swasta nasional diketahui bernama PT Buana Estate +o +u +(Tergugat I) mengklaim tanah tanah objek perkara. +d +g Bahwa selanjutnya pada tahun 1984, Para Penguggat dalam +Apositanya mendalilkan Tergugat V telah menerbitkann Surat tentang +Pengeluaran areal seluas 60,5000 Ha (enam puluh hekItar koma lima ribu +h meter persegi) dari HGU untuk diberikan kepada k Petani Penggarap (Para +Penggugat) berdasarkan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 November +a i +1984. l +m b + Bahwa setelah mencermati rentang waktu yang diuraikan oleh Para +Penguggat, bagaimana mungkin Terugugat V pada tahun 1984 menerbitkan +a +surat tentang pengeluaran areal seluas 60,5000 Ha (enam puluh hektar +p +k +koma lima ribu meter persegi) dari HGU yang mana tanah dimaksud yaitu +e +h a +tanah objek perkara yang notabene sudah dikuasai oleh Tergugat I sejak +R +a tahun 1972 sehingga menjadi tidak jelas hubungan hukum antara i +s +M Tergugat V dengan tanah objek perkara. + Bahwa jikga benar “quod non” Tergugat V pernah menerbitkan surat e +tersebut ndapat dipastikan tanah tersebut bukanlah tanah yang sudah n +terlebih dahulu dikuasai oleh perusahaan lain i.c. Tergugat I denogan +u +demikian terungkap fakta bahwa Tergugat V tidak memiliki hubungan +d +g +hukum dengan tanah objek perkara a quo. +A Bahwa oleh karena Para Penggugat telah keliru dalam mnenempatkan +Tergugat V sebagai Pihak oleh karena Tergugat V tidak memIiliki hubungan +hhukum dengan tanah objek perkara dalam perkarak a quo maka sejalan +dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 +a i +l +Mei 1977 yang menyatakan “bila salah satu pihak dalam suatu perkara +m b +tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus +u +a dinyatakan tidak dapat diterima.” + Berdasarkan uraian tersebutp di atas, maka Para Penggugat telah +k +salah dalam menarik Tergugat V sebagai pihak dalam perkara a quo +e +h a +sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat telah error in persona, +R +a i +s +M +g e +Halaman 80 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 80 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +oleh karena itu sangat berdasar hukum untuk dinyatakan gugatan Para s +M +Penggugat gtidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); e +D. Tentang Gugatan Para Penggugat Error In Objecto +n + Banhwa Para Penguggat dalam dalil Gugatannya menyatakan tanah +obujek perkara seluas 60,5000 ha yang terletak di Kp. Banjaran,o Desa +Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkatd saat ini +g +merupakan aset dan dikuasai oleh Tergugat I terhitung sejak tahun 1972. +n +A  Bahwa Para Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan tanah +objek perkara dahulu merupakan aset Tergugat V yang dIilepaskan kepada +h Para Penggugat berdasarkan Surat No. 49k.4/138/XI/84 tanggal 1 +a November 1984. i + Bahwa seandainya “quod non” Surat Nlo. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 +m b +November 1984benar diterbitkan oleh Tergugat V maka dapat dipastikan +u +lokasi tanah yang dimaksud bukanlah tanah objek perkara karena tidak +a +mungkin Tergugat V menerbitkpan surat pelepasan atas yang bukan hak +k +dari Tergugat V atau dalame hal ini merupakan hak dari Tergugat I. +h a + Bahwa dengan demikian, Gugatan Para Penggugat dalam perkara a +R +a quo adalah error in objecto oleh karena itu sangat berdasar hukum untuk i +s +M dinyatakan gugat an Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet +g e +Ontvankelijk Verklaard); +E. Tentanng Daluarsa Gugatan Para Penggugat (Lewat Waktu) n +1. Bahwa tanah objek perkara pertama sekali diberikan Hak Guna Usaha +o +u +berdasarkan Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala Departemen Agraria +d +g +pada waktu itu tanggal 13 Juli 1966 Nomor SK 19 /HGU/66 dan +Aselanjutnya diberikan perpanjangan berdasarkan Keputunsan Kepala +Badan Pertanahan Nasional No.80/HGU/BPN/2004 tentaIng Pemberian +hPerpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atkas Tanah Terletak di +Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Oktober 2004. +a i +2. Bahwa dengan demikian di atas tanah objelk perkara telah terbit hak +m b +atas tanah dalam hal ini Hak Guna Usaha lebih kurang 58 (lima puluh +delapan) tahun. u +a +3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan +p +k Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang +e +h menyatakan “Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan a +R +a sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang i +s +M +g e +Halaman 81 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 81 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata s +M +menguasaignya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah e +itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalanm +n +waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan +o +u +keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor +d +g +Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke +n +APengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat +tersebut.” I +4. Bahwa oleh karena Gugatan dalam perkara aquo diajukan diatas 5 +h k +(lima) tahun setelah diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Usaha maka +a i +dengan demikian Para Penggugat tidak dalpat lagi menuntut mengenai +m b +penguasaan dan penerbitan Hak Guna Usaha atau dalam arti lain +u +Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (daluarsa), untuk itu sangat +a +beralasan hukum bagi Majelisp Hakim yang memeriksa dan mengadili +k +perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima +e +h a +(Niet Ontvankelijke Verklaard). +R +a F. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) i +s +M +Bahwa setelah dite liti dengan seksama Gugatan Para Penggugat dalam +g e +perkara a quo, maka secara jelas dapat dilihat bahwa Gugatan Para +n +Penggugant merupakan suatu gugatan yang obscuur libel (kabur), Bahwa +faktau ketidakjelasan (kekaburan) gugatan Para Penggugat a quo secoara +jelas dapat Tergugat V uraikan sebagai berikut : d +g +1. Tentang Tidak Jelas Tentang Luas dan Batas-Batas Objek Tanah +n +A +Masing Masing Penggugat; +1. bahwa ke - 72 (tujuh puluh dua) Para PenggugaIt dalam dalil +hgugatannya mengklaim masing - masing memiliki t +k +anah seluas 60,5000 +Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi)yang terletak di Kp. +a i +Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secangglang, Kabupaten Langkat +m b +dengan batas – batas : +5. Utara : Tanah Negara u +a 6. Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus +7. Timur : Jalan – Perumahan Pepnduduk +k +8. Barat : Jalan Kampung +e +h Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera a +a Utara No. 592.1-2/L/I/84 terRtanggal 10 Januari 1984; i +s +M +g e +Halaman 82 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 82 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +2. Bahwa dengan demikian tanah objek perkara milik masing – masing s +M +Para Pengggugat atau dalam arti lain tanah objek perkara bukan milik e +bersama Para Penggugat (tanah kolektif). n +n +3. Bahwa dalam Gugatan perkara a quo Para Penggugat yang berjumlah +o +u +72 (tujuh puluh dua) orang sama sekali tidak menyebutkan letak pasti +d +gtanah objek perkara dari masing-masing milik Para Penggugat yang +berjumlah 72 orang berikut batas-batas serta ukuran darin masing-masing +A +tapal batas tanah objek perkara yang diklaimnya tersebut, sehingga dapat +I +diketahui dimana letak, luas dan batas-batas dari tanah yang diklaim oleh +h k +masing-masing Para Penggugat. +a i +4. Bahwa suatu gugatan yang tidak menguraikan secara jelas tentang +l +m objek perkara yang digugat tentunya abkan sangat mempersulit Hakim +dalam memutus perkara dan juga muempersulit pihak yang digugat (Pihak +a +Tergugat) dalam mengajukan jawabannya, dan jika dibiarkan pada +p +k +akhirnya akan dapat melahirkan suatu putusan pengadilan yang bersifat +e +h Non executable karena ketidakjelasan objek dimaksud, hal mana tentunya a +R +a sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum yang dianut dalam i +s +M +Hukum Acara Perd ata di Indonesia. +5. Bahwa terghadap gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas tanah e +yang belum bersertifikat dinyatakan obscuur libel (Kabur) hal mana sesuai n +n +dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1559 K/Pdt/183 tanggal +o +u +23 Oktober 1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/Sip/1975 +d +g +tanggal 17 April 1979 yang berbunyi : “Surat gugatan yang tidak +n +Amenyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, +berakibat gugatan tidak dapat diterima”; I +2. Tentang Tidak Jelas Subjek Dalam Gugatan Para Penggugat +h k +a. Bahwa Para Penggugat dalam perbaikan gugatannya telah merubah +a i +subjek Tergugat V dalam Gugatannya dengan menyebutkan +l +m “Sehubungan nama Tergugat V di dalam gubgatan tertulis, dahulu PTP – IX +sekarang PTP N - II dan kini menjadi duan masuk ke dalam Holding PTP N +a +– I maka didalam gugatan ini seterusnya yang dimaksud sebagai “Holding +p +k +PTP N – I” adalah Tergugat V.” +h b. Bahwa terhitung 1 Deseember 2023, terjadi perubahan status PT a +Perkebunan NusantaraR II bergabung (merger) kepada PT Perkebunan +a i +s +M +g e +Halaman 83 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 83 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Nusantara I sehingga saat ini status Tergugat V adalah PT Perkebunan s +M +Nusantara gI. e +c. Bahwa tidak dikenal Holding PTP N – I, saat ini Holding PTPN Group +n +n +adalah PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sedangkan PT Perkebunan +o +u +Nusantara I statusnya saat ini menjadi anak perusahaan PT Perkebunan +d +gNusantara III (Persero). +d. Bahwa dengan demikian terjadi kekaburan dalam penentuan subjek +n +A +Tergugat V yang Para Penggugat menyebutkan Holding PTP N – I. +3. Tentang Alas Hak Kepemilikan Tanah Para PenggIugat Tidak Jelas +1. bahwa ke - 72 (tujuh puluh dua) Para Penggugat dalam dalil +h k +gugatannya mengklaim memiliki tanah seluas 60,5000 Ha (enam puluh +a i +hektar koma lima ribu meter persegi)yang telrletak di Kp. Banjaran, Desa +m b +Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat dengan batas – +u +batas : +a +9. Utara : Tanah Negara +p +k 10. Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus +11. Timur : Jalan – Perumahan Penduduk +e +h 12. Barat : Jalan Kampung a +Berdasarkan Surat KReputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera +a i +s +Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 ; +M 2. Bahwa berdas arkan dalil gugatan Para Penggugat tersebut diatas, +g e +maka tampak jelas bahwa dasar hak yang dijadikan dasar gugatan +n +n +Penggugat adalah tidak jelas (kabur). +3. Buahwa jika pun benar ada “quod non” Surat Keputusan Guberonur +Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertandggal 10 +g +Januari 1984, bukan berarti Para Penggugat secara serta merta dapat +n +A +menyatakan dirinya sebagai pemilik yang berhak atas tanah objek +I +perkara. +h4. Bahwa tanah objek perkara merupakan tanahk objek landreform / +a redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Guberniur Kepala Daerah Tk. I +l +Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 dimana +m b +penerima tanah objek landreform tidak dapat serta merta menjadi pemilik +u +a oleh karena harus melalui tahapan – tahapan hingga akhirnya tanah objek +p +k perkara menjadi sah milik Para Penggugat. +5. Bahwa dalam dalil posita maupun petitum Gugatan Para Penggugat +e +h a +tidak satupun dalil yang menyebutkan bahwa Para Penggugat telah +R +a i +melaksanakan kewajiban membayar harga tanah sebagaimana yang s +M +g e +Halaman 84 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 84 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +dicantumkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I s +M +Sumatera Ugtara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 serta telah e +mengerjakan sendiri tanah objek perkarasecara aktif dan terus menerus.n +n +6. Bahwa dengan demikian, menjadi tidak jelas alas kepemilikan Para +o +u +Penggugat terhadap tanah objek perkara a quo oleh karena Surat +d +gKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1- +2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 yang dijadikan dasar nPara Penggugat +A +dalam gugatan a quo karena bukan merupakan bukti alas kepemilikan +I +yang sah atas tanah objek perkara berdasarkan ketentuan perundang – +h k +undangan yang berlaku. +a i +7. Bahwa surat-surat hak atas tanah yang dimiliki oleh para Penggugat +l +m merupakan surat yang belum sempurnba karena bukan merupakan alas +hak kepemilikan yang sah atas tanauh objek perkara tersebut, oleh karena +a +hak – hak atas tanah telah tegas diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang- +p +k +Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan : +h “hak-hak atas tanah antarea lain hak milik, hak guna usaha, hak guna a +bangunan, hak pakaiR, hak sewa, hak membuka tanah dan hak memungut +a i +s +hasil hutan.” +M 8. Bahwa dari ura ian diatas, tidak jelas dasar alas hak Para Penggugat +g e +dalam mengajukanGugatan a quokarena bukan termasuk suatu alas hak +n +n +kepemilikan yang sah, sehingga alas hak kepemilikan Para Penggugat +o +u +atas tanah objek perkara tidak jelas (Kabur). +4. Tentang Tidak Sesuai Posita Dan Petitum Gugatadn Para +g +Penggugat +A1. Bahwa Para Penggugat dalam angka 5 petitum Gugatannnya meminta +kepada Majelis Hakim perkara a quo untuk “menyatakan tindakan dan +I +hperbuatan Tergugat – II dan Tergugat III maupun +k +Tergugat – IV serta +Tergugat V dan juga Para Turut Tergugat – I dan Turut Tergugat II yang +a i +telah mengabaikan dan tidak menyelesaikan seclara tuntas masalah yang +m b +dialami Penggugat karena tidak dapat menguasai, mengelola, +u +mengusahakan serta menduduki tanah/ lahan yang terurai dalam posita +a +sebagai telah melakukan perbupatan melawan hukum (onrechmatige +k +daads)” e +h a +2. Bahwa dalam positanya Para Penggugat dalam menempatkan +R +a Tergugat V sebagai pihak dalam perkara a quo karena hendak menguji i +s +M +g e +Halaman 85 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 85 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +kebenaran dan keabsahan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember s +M +1984 karenga belum diperoleh kepastian letak dan batas – batasnya. e +3. Bahwa setelah mencermati uraian posita Para Penggugat dalam +n +n +Gugatan a quo tidak satupun dalil yang menguraikan perbuatan melawan +o +u +hukum seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat V sehingga Para +d +gPenguggat dalam petitum Gugatannya meminta agar Majelis Hakim +menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawnan hukum. +A +4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam angka 8 petitum +I +Gugatannya meminta kepada Majelis Hakim per kara a quo untuk +h k +“menyatakan semua dokumen dan semua surat yang telah dan pernah +a i +diterbitkan oleh Tergugat II dan Tergugat III maupun Tergugat IV serta +l +m Tergugat V dan juga Para Turut Tergugbat I dan Turut Tergugat II untuk +kepentingan tanah objek tanah / lauhan yang bertumpang tindih dengan +a +tanah / lahan milik Penguggat sebagaimana yang terurai dalam posita +p +k +sebagai tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum dan harus +e +h dibatalkan.” a +5. Bahwa setelahR dicermati dalil posita Para Penggugat dalam +a i +s +Gugatannya sebaliknya Para Penggugat hendak menguji kebenaran dan +M +keabsahan baghkan mengapresiasi Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 e +Nopember 1984yang memberikan penguatan dan dukungan terhadap n +n +Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. +o +u +592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 +d +g6. Bahwa pengujian atas Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember +1984 yang pada pokoknya memberikan penguatan dann dukungan +A +terhadap Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara +I +No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 karena telah mengeluarkan +h k +HGU PT Perkebunan IX juga menjadi kabur karena Para Penggugat tidak +a i +merinci HGU nomor berapa dan berlokasi dimanla yang telah dikeluarkan +m b +oleh Tergugat V pada saat itu. +7. Bahwa dengan demikian, petitumu Gugatan Para Penggugat tidak +a +sesuai dengan posita atau dengan kata lain petitum Gugatan Para +p +k +Penggugat tidak didukung oleh posita dalam Gugatannya sehingga +e +h a +menjadi tidak jelas Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo. +R +a i +s +M +g e +Halaman 86 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 86 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +8. Bahwa sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI s +M +antara lain g: e +1. Putusan MA RI No. 67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 pada +n +n +pokoknya “menyatakan dalam hal dalil-dalil Penggugat asal tidak selaras +o +u +dan bertentangan dengan Petitum-Petitumnya, maka gugatan tersebut +d +gharus dinyatakan kabur….dst”. +2. Putusan MARI No. 720 K/Pdt/1997 pada pokoknya menyatakan +n +A +“Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”; +3. Putusan MA RI Nomor 582 K/Sip/1973 tanggal 18I Desember 1975 +h menyatakan bahwa “jika petitum gugatan tidak kjelas, kabur, atau tidak +a mendukung posita dari gugatan, maka gugatain harus dinyatakan tidak +l +dapat diterima.” +m b +Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Gugatan Para +u +a Penggugat adalah gugatan kabur (obscuur libel), dengan demikian patut +p +k dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili +h perkara a quo menyatakane gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima a +(Niet Ontvankelijke VeRrklaard). +a i +s +DALAM POKOK PERKARA +M +Bahwa apa-apga yang telah Tergugat V uraikan dalam dalil Eksepsi di atas e +merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam dalil-dalil n +n +pada pokok perkara ini karenanya secara mutatis mutandis mohon +o +u +dimasukkan dalam dalil pada pokok perkara ini dan karenanya +d +g +penulisannya tidak akan Tergugat V ulangi lagi. +n +ABahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang +diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-haIl yang diakui +hdengan tegas terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat Vk berikut ini ; +a - Bahwa Para Penggugat dalam positanya meinempatkan Tergugat V +l +sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu oleh karena telah menerbitkan +m b +Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 yang menurut dalil +u +a Para Penggugat telah memberikan penguatan dan dukungan terhadap +p +k Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. +h 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10e Januari 1984 dengan mengartikan lahan a +tersebut benar dikuasaiR, dikelola dan dikerjakan serta diusahakan oleh +a i +s +M +g e +Halaman 87 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 87 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Para Penggugat sebagai tanah yang telah dilepas dari HGU milik Tergugat s +M +V. g e +- Bahwa Tergugat V membantah atau setidak – tidaknya meragukan +n +n +penerbitan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 terkait +o +u +dengan penyerahan tanah objek perkara oleh Tergugat V kepada +d +gmasyarakat karena seharusnya Tergugat V tidak berhak menyerahkan +tanah objek perkara kepada Para Penggugat karena sensuai dalil – dalil +A +Para Penggugat tanah objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat I sejak +I +tahun 1972, sehingga dapat dipastikan lokasi tanah yang dimaksud dalam +h k +Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 bukanlah tanah objek +a i +perkara. l +m - Bahwa oleh karena tidak ada hububngan hukum antara Tergugat V +dengan tanah objek perkara maka dualil – dalil posita maupun petitum Para +a +Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim dalam perkara a quo untuk +p +k +menyatakan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum +e +h haruslah ditolak dan dikesampingkan. a +- Bahwa Para PenRggugat mendalilkan perolehan tanah objek perkara +a i +s +berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera +M +Utara No. 592.g1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984. e +- Bahwaselanjutnya Para Penggugat dengan tegas menyatakan dan +n +n +mengakui dalam dalil positanya “tidak ada kepastian hukum atas +o +u +kepemilikan Para Penggugat berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala +d +gDaerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari +1984…..dst”, dengan demikian Para Penggugat telahn meragukan +A +keabsahan daripada alas hak yang digunakan dalam perkara a quo. +I +- Bahwa tanah objek perkara merupakan tanah ob jek landreform / +h k +redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I +a i +Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 dimana +l +m penerima tanah objek landreform tidak dapbat serta merta menjadi pemilik +oleh karena harus melalui tahapan – tauhapan hingga akhirnya tanah objek +a +perkara menjadi sah milik Para Penggugat sehingga dalil Para Penggugat +p +k +yang menyatakan sebagai pemilik tanah objek perkara harus ditolak dan +e +h a +dikesampingkan adanya berdasarkan uraian – uraian berikut ini: +R +a i +s +M +g e +Halaman 88 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 88 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 224 tahun 1961 s +M +tentang Peglaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, e +pada Pasal 6 menyatakan : “Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yanng +n +berdasarkan Pasal 1 Peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi- +o +u +bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, +d +g +diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia +n +ALandreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, atas dasar perhitungan +perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhirI, yang ditetapkan +h tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnyak, dengan menggunakan +a degresivitet sebagai tertera dibawah ini: i +1. untuk 5 hektar yang pertama : ltiap hektarnya 10 kali hasil +m b +bersih setahun; +2. untuk 5 hektar yang keduua, ketiga dan keempat: tiap hektarnya +a +9 kali hasil bersih setahun; +p +k 3. untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil-bersih +h setahun; dengan keteentuan bahwa jika harga tanah menurut a +perhitungan tersebRut diatas itu lebih tinggi dari pada harga umum, +a i +s +maka harga umumlah yang dipakai untuk penetapan ganti kerugian +M +tersebut. g e +5. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah +n +n +Nomor : 224 tahun 1961 dimaksud menyatakan : “Kepada pihak yang +o +u +menerima pembagian tanah objek landreform diberikan kewajiban- +d +gkewajiban sebagai berikut : +a. Membayar harga tanah yang bersangkutan menurut ketentuan Pasal +n +A +15; +b. Tanah itu harus dikerjakan sendiri oleh Pemilik secara aIktif; +6. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan +h k +Pertanahan Nasional Nomor : 11 tahun 1997 tentang Penertiban Tanah- +a i +Tanah Obyek Redistribusi Landreform palda bagian Konsideran +m b +Menimbang angka 1 menyatakan : “bahwa ternyata banyak surat +u +keputusan redistribusi yang terbit dimasa-masa awal pelaksanaan +a +Landreform di Indonesia, diterbpitkan hanya untuk pencapaian target +k +sehingga kurang memperhatikan tertib administrasi, letak tanah yang +e +h a +diredistribusikan tidak jelas, penerima redistribusi tidak menguasai dan +R +a i +mengerjakan tanah, setelah melampaui jangka waktu lima belas tahun s +M +g e +Halaman 89 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 89 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +penerima redistribusi tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan s +M +yang diwajigbkan dalam surat keputusan redistribusi, bahkan banyak yang e +mengalihkan haknya tanpa ijin sebelum memenuhi kewajiban, sehinggna +n +menimbulkan masalah dan sengketa yang berkepanjangan. +o +u +7. Selanjutnya pada Bagian Konsideran Menimbang angka 2 +d +gmenyatakan : bahwa pelaksanaan redistribusi tanah obyek +landreform/obyek Pengaturan Penguasaan Tanah yang ndemikian, tidak +A +memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 224 +I +Tahun 1961 Pasal 8 dan 9 serta melanggar ketentuan Peraturan +h k +Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 14. Pelanggaran tersebut dapat +a i +dijadikan alasan untuk mencabut hak miliknyal; +m 8. Bahwa Keputusan Menteri Negara Abgraria/Kepala Badan Pertanahan +Nasional Nomor 11 tahun 1997 tenutang Penertiban Tanah-Tanah Obyek +a +Redistribusi Landreform, Diktum Satu menyatakan : “Surat-surat +p +k +Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform/Obyek Pengaturan +e +h Penguasaan Tanah, yang penerima redistribusinya setelah jangka waktu a +R +a 15 tahun lampau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum i +s +M +dalam Surat Keputu sannya, dinyatakan batal dengan sendirinya dan tidak +g e +berlaku lagi”. +- Bahwa berdasarkan uraian di atas, jika benar “quod non” Para n +n +Penggugat memiliki Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I +o +u +Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984, maka surat +d +g +tersebut sangat diragukan keabsahannya dikarenakan pihak – pihak yang +n +Atertera sebagai penerima tanah objek landreform dalam Surat Keputusan +Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No.I 592.1-2/L/I/84 +htertanggal 10 Januari 1984 tidak secara serta merkta dapat menyatakan +a dirinya sebagai pemilik, akan tetapi harus meilalui tahapan dengan +l +membayar tanah objek landreform dan harus mengerjakan secara aktif +m b +tanah objek landreform tersebut. +u +- Bahwa dengan demikian, dalil – dalil posita maupun petitum Gugatan +a +Para Penggugat yang menyatakapn memiliki tanah objek perkara seluas +k +60,5000 Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi)yang +e +h a +terletak di Kp. Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, +R +a i +Kabupaten Langkat dengan batas – batas : s +M +g e +Halaman 90 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 90 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +13. Utara : Tanah Negara s +M 14. Selatan : Jalan Secanggang – Tanjung Ibus +g e +15. Timur : Jalan – Perumahan Penduduk +16. Barat : Jalan Kampung n +n +Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera +o +u +Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 patut ditolak dan +d +gdikesampingkan. +- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan demikian +n +A +dalil – dalil maupun alas hak Para Penggugat atas tanah objek perkara +I +tidak berdasar sehingga petitum Para Penggugat ya ng meminta Majelis +h k +Hakim untuk menghukum Tergugat V membayar kerugian material secara +a i +tanggung renteng sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) +l +m demikian pula dengan kerugian immabteril senilai Rp10.000.000.0000,- +(sepuluh milyar rupiah) dan dwangusom sebesar Rp1.000.000,- (satu juta +a +rupiah) / hari adalah dalil yang mengada – ada karenanya patut untuk +p +k +ditolak. +h - Bahwa oleh karenae telah nyata Para Penggugat tidak dapat a +membuktikan dalil-daRlil gugatannya, maka sudah seharusnya permohonan +a i +s +Sita Jaminan (conservatoir beslaag), dan putusan serta merta (uit +M +veorbaar bij vgoorraadd) yang diajukan oleh Penggugat menjadi tidak e +beralasan hukum sama sekali sehingga harus ditolak untuk seluruhnya. n +n +- Bahwa selain itu tuntutan Provisi yang diajukan Para Penggugat tidak +o +u +berdasar hukum karena tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah +d +gAgung Nomor : 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar +Bij Vooraad) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agunng Nomor : 3 +A +tahun 2001 tentang Permasalah Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) +I +dan Provisionil sehingga tuntutan provisi yang diajukan oleh Para +h k +Penggugat berupa sita jaminan (conservatori beslag) atas tanah objek +a i +perkara dan untuk tidak melakukan perbuatan lapapun atas tanah objek +m b +perkara haruslah ditolak seluruhnya. +- Bahwa berdasarkan hal-hal terseubut diatas, nyata dan tidak dapat +a +terbantahkan adanya bahwa Gugatan yang diajukan Para Penggugat +p +k +adalah gugatan yang tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak untuk +e +h a +seluruhnya, dan oleh karena itu Para Penguggat selaku pihak yang +R +a i +s +M +g e +Halaman 91 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 91 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +dikalahkan dalam perkara a quo pantas dihukum untuk membayar segala s +M +biaya yang gtimbul dalam perkara ini. e +Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat V mohon kepadna +n +Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan +o +u +memberikan putusan dengan amar sebagai berikut : +d +g +DALAM EKSEPSI : +a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat V untukn seluruhnya; +A +b. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet +I +Ontvankelijk Verklaard); +h DALAM POKOK PERKARA : k +1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; +a i +2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul +l +m dalam perkara ini. b +Apabila Majelis Hakim Penguadilan Negeri Stabat berpendapat lain, +a +mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono). +p +k +Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut +e +h Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: a +R +a I. DALAM EKSEPSI i +s +1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang +M +telah diakui segcara tegas oleh Tergugat; e +2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat n +n +untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena +o +u +secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah +d +g +berdasarkan hal-hal sebagai berikut : +n +A1. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie) +Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dituangkan dalam surat +I +gugatannya secara substansial telah terjadi sengketa kepemilikan antara +h k +Penggugat dengan Tergugat–I. Klaim dari Penggugat menyatakan bahwa +a i +Para Penggugat mendalilkan telah menguasai lalhan sejak tahun 1931 di +m b +Kampung Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang dengan total +u +Luas 60,5 Ha (enam puluh koma lima Hektar) dan berdasrakan dari gugatan +a +disampaiakan bahwa para penggugapt telah menerima Surat Kepala Daerah +k +Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/84 tanggal 10 Januari 1984; +e +h a +Sedangkan PT Buana Estate yang diberikan Haknya oleh Turut Tergugat I +R +a i +s +M +g e +Halaman 92 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 92 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +pada tahun 1984 atas nama Perseroan Terbatas Buana Estate dengan s +M +nomor Hak Gugna Usaha No 1 Desa Cinta Raja tanggal 12 September 1984: e +Sesuai dengan dinyatakan pada Surat Keputusan Menteri Negara +n +n +Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 11 Tahun 1997 tanggal +o +u +3 September 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanah Objek Redistribusi +d +gLandreform diputuskan bahwa Surat-surat Keputusan Redistribusi Tanah +Objek Landreform/Objek Pengaturan Penguasaan Tanah, nyang penerima +A +redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau tidak memenuhi +I +kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusannya, dinyatakan +h k +batal dengan sendirinya dan tidak berlaku lagi. +a i +Sesuai dengan aturan diatas perlu dipertanyakan apakah pihak dari +l +m penggugat telah melakukan kewajban kebwajibannya sesuai dengan klaim +dari pihak penggugat dengan dasar Suurat Kepala Daerah Tingkat I Provinsi +a +Sumatera Utara No. 592.1-2/L/84 tanggal 10 Januari 1984 yang dinyatakan +p +k +penggugat sebagai bukti kepemilikan. Kalau ditinjau dari ketentuan aturan +e +h diatas maka Surat Kepala Daerah Tingak I Provinsi Sumatera Utara No. a +R +a 592.1-2/L/84 tanggal 10 Januari 1984 dinyatakan batal dengan sendirinya i +s +M +dan tidak berlaku lagi. +Bahwa bugkti kepemilikan yang dijadikan penggugat sebagai dasar e +gugatannya bukan merupakan bukti kepemilikan Hak Atas Tanah n +n +sebagimana diatur dalam Undang Undang no 5 tahun 1960 tentang Dasar +o +u +Dasar Pokok Agraria. +d +gDengan demikian diharapkan setelah Pengadilan Negeri memeriksa +dan memutus perkara ini nantinya, secara keperdataan akan nterlihat siapa +A +yang berhak atas tanah aquo. +I +Sebagaimana hal-hal yang telah dijelaskan d i atas dengan +h k +mendasarkan pada Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 5 +a i +Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang +l +m nomor 51 Tahun 2009, dengan ini Tergugat mbemohon agar kiranya Majelis +Hakim Yang Terhormat dapat memutusu perkara ini dengan putusan sela +a +sebagai berikut: +p +k +1. Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut; +e +h a +2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara; +R +a i +s +M +g e +Halaman 93 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 93 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +B.Penguggat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan s +M +Bahwag sebagaimana Klaim dari Penggugat menyatakan bahwa Para e +Penggugat mendalilkan telah menguasai lahan sejak tahun 1931 ndi +n +Kampung Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang dengan total +o +u +Luas 60,5 Ha (enam puluh koma lima Hektar), Para penguggat mendalilkan +d +g +bidang tanah objek tanah terpekara sejak tahun 1931 yang pada saat itu +n +Aumur penguggat 1 belum Cakap hukum untuk garapan sebagaiman dari +gugatan Saeran DKK diketahui Fakta bahwa Bapak SaeIran yang Lahir di +hBanjaran tanggal 31-12-1938, dimana berarti Pengukggat 1 masih berusia 7 +a Tahun. Bagaiamana mungkin seorang yang dibaiwah umur dengan usia 7 +l +tahun bisa menggarap Lahan Hutan sesuai dengan kronologi dari gugatan +m b +yang disampaikan para Penguggat. +u +a II. DALAM POKOK PERKARA +p +k - Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil +h gugatan penggugat terkeceuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui a +oleh Tergugat dalam pRerkara ini; +a i +- Bahwa Turut Tergugat memohon kiranya segala sesuatu yang s +M disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak +g e +terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah diuraikan di atas; +n +- Bahwna penerbitan sertifikat Hak Guna Usaha No.1 Desa Cinta Raja +denguan luas 1788,27 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Baodan +Pertanahan Nasional No.80/HGU/BPN/2004 tanggal 13-10-2004d sudah +g +sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdaftar +n +A +atas nama PT. Buana Estate. +Berdasarkan hal-hal tersebut di atas penerbitan sertifikat HaIk Guna Usaha +hNo.1 Desa Cinta Raja atas nama PT.Buana Estate dkengan luas 1.788,27 +a Ha sesuai dengan Undang- Undang Nomor 5i Tahun 1960 Tentang +l +Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 +m b +Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak +u +a Pakai atas Tanah jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 +p +k Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara +h Agraria/Kepala Badan Pertanaehan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang a +Ketentuan PelaksanaanR Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor +a i +s +M +g e +Halaman 94 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 94 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan juga telah memperhatikan s +M +Asas-asas gUmum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). e +Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohonn +n +kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini +o +u +dengan putusan sebagai berikut : +d +g +DALAM EKSEPSI : +A. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; n +A +B. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; +C. Menghukum Penggugat untuk membayar segIala biaya yang +h ditimbulkan dari perkara ini. k +DALAM POKOK PERKARA : +a i +D. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; +l +m E. Menghukum Penggugat untuk mbembayar segala biaya yang +ditimbulkan dari perkara ini. u +a +Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk +p +k +memutus perkara ini seadil-adilnya (ex aequo et bono). +e +h Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut a +R +a Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: i +s +- Letak wilayah sengketa lahan banjaran dengan PT.BUANA ESTATE +M +tidak termasukg di dalam wilayah Kelurahan Hinai Kiri. e +- Sepanjang masa kepemimpinan saya sebagai Lurah Hinai Kiri sejak +n +n +tahun 2022s/d sekarang tidak pernah mengeluarkan atau memberikan +o +u +surat tidak silang sengketa kepada tergugat I (satu) atau pihak PT. BUANA +d +gESTATE. +Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkinsan itu telah +A +mengemukakan Replik; +I +Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II, +h k +Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat I telah mengajukan Duplik; +a i +Menimbang bahwa Penggugat untuk memlbuktikan dalil gugatannya +m b +telah mengajukan bukti surat berupa: +u +1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Penggugat, yang +a +telah disesuaikan dengan aslpinya dan diberi materai secukupnya, +k +selanjutnya diberi tanda bukti P-1; +e +h a +R +a i +s +M +g e +Halaman 95 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 95 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +2. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Para Penggugat, yang s +M +telah disegsuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, e +selanjutnya diberi tanda bukti P-2; n +n +3. Foto copy Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I +o +u +Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari +d +g +1984, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secuku +n +Apnya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3a; +- Foto copy Petikan Keputusan Gubernur KepaIla Daerah Tingkat +h I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/Ik/84 tertanggal 10 Januar +a i 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-3b;i +l +- Foto copy Kutipan Daftar Lampiran Surat Keputusan, Gubernu +m b +r Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/ +u +a I/84 tertanggal 10 Januari 1984, selanjutnya diberi tanda bukti P-3c; +p +k - Foto Copy Gambar Situasi Tanah Terletak yang di Kampung +h Banjaran Desa Banjaraen,Kecamatan Secanggang, Daerah Tingkat II a +Kabupaten LangRkat Daerah Tingkat I, Propinsi Sumatera Utara, +a i +s +dengan Luas tanah 60,5000 ha yang dibuat Kantor Direktorat Agraria +M +Propinsi Sgumatera Utara di Medan pada tanggal 10 Januari 1984 e +ditantangani Kepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara, n +n +selanjutnya diberi tanda bukti bukti P-3d; +o +u +4. Foto copy Surat Keputusan Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan +d +g +Areal PTP IX Nomor: 68/TPTGA-IX/L/1984 tertanggal 24 Juni 1984, yang +n +Atelah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, +selanjutnya diberi tanda bukti P-4a; I +h - Foto copy Surat Perusahaan Perseroan PkT Perkebunan IX No. +a 49.4/138/XI/84 tertanggal 1 Nopember 1984, sielanjutnya diberi tanda +l +m bukti P-4b; b +5. Foto copy Peta Kadastral Nomor 10304-00001/2023 tanggal 16 Juni +u +a 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan tidak diberi materai, +p +k selanjutnya diberi tanda bukti P-5; +e +h a +R +a i +s +M +g e +Halaman 96 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 96 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +6. Fotocopy Berita dibeberapa Media Cetak Waspada Suara Rakyat, s +M +yang telahg disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, e +selanjutnya diberi tanda bukti P-6; n +n +7. Foto copy Surat Keterangan Berkelakuan Baik An. SUMPENO No. +o +u +Pol. SKBB/207/XII/1982 tanggal 29 Desember 1982, yang telah disesuai +d +g +kan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi +n +Atanda bukti P-7a; +- Foto copy Surat Kenal (Kelahiran) No. 277/1982 taInggal 9 Juni 1982 +h yang ditandatangani An. Bupati Kepala Daekrah Tingkat II Langkat, +a Kepala Bagian Pemerintahan, yang telaih disesuaikan dengan +l +fotocopynya dan tidak diberi materai, selanjutnya diberi tanda +m b +bukti P-7b; +u +a - Foto copy Surat Keterangan No. Pol. SKBB/135/V/1984 tanggal 22 +p +k Mei 1984 yang ditanda tangani Kepala Kepolisian Sektor Secanggang, +h yang telah disesuaikan e dengan fotocopynya dan tidak diberi materai, a +selanjutnya diberi tRanda bukti P-7c; +a i +s +- Foto copy Surat Kelahiran No. 17/CR/18/1982 tanggal 23 Pebruari +M +1982 yang dgitanda tangani Kepala Desa Cinta Raja, yang telah disesu e +aikan dengan fotocopynya dan tidak diberi materai, selanjutnya diberi n +n +tanda bukti P-7d; +o +u +8. Foto copy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten +d +g +Langkat No. 593-680/DPRD/2000 tanggal 9 Mei 2000 kepada Bupati +n +AKabupaten Langkat, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan +tidak diberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P-8; I +h 9. Foto copy Salinan Putusan Mahkamahk Agung RI No. +a 1808K/Pid.Sus/2009 tanggal 14 Mei 2010, yang itelah disesuaikan deng +l +m an salinannya dan diberi materai secuku b pnya, selanjutnya diberi tanda +bukti P-9a; +u +a - Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 239PK/Pid.Sus/2 +p +k 011 tanggal 21 Oktober 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya d +h an tidak diberi materai, selaenjutnya diberi tanda bukti P-9b; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 97 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 97 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +10. Foto copy Dokumentasi Rumah Penduduk dan Tanaman Keras s +M +Masyarakgat Kampung Kompak Banjaran di Rampas secara Paksa oleh e +PT Buana Estate menjadi Perkebunan Kelapa Sawit, yang telah disesunai +n +kan dengan cetakan foto dan diberi materai secukupnya, selanjutnya +o +u +diberi tanda bukti P-10; +d +g +Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat +n +Atelah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya +sebagai berikut: I +h 1. Saksi Joko Sumpeno, dibawah sumpah pkada pokoknya memberi +a keterangan sebagai berikut : i +l +- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan terkait dengan permasalah t +m b +anah; +u +a - Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Cinta Raja, Kampung +p +k Banjaran; +h - Bahwa Saksi kurang teahu luasnya, namun panjangnya kurang lebih a +2000m dan lebarnyRa kurang lebih 350m; +a i +s +- Bahwa bentuk tanahnya persegi panjang; +M +- Bahwa tagnah tersebut sudah berkali-kali bermasalah tetapi tidak e +sampai ke Pengadilan; n +n +- Bahwa masalah tanah tersebut sampai ke tingkat bupati, usulan kami +o +u +sampai ketingkat pusat di Jakarta; +d +g +- Bahwa Saksi selalu bertemu pihak Penggugat dan pihak Tergugat; +n +A- Bahwa yang bertemu antara Pengusaha PT Buana dengan +masyarakat, yang mana dahulu semua masyarakat yanIg berdomisili di +h kampung Banjaran dan kalau sekarang masyarakkat ada yang sudah +a tergusur dan masing-masing pindah tempat; i +l +m - Bahwa Saksi tidak tahu pasti b jumlahnya orang yang +mempermasalahkan dengan PT Buana Estate, karena Saksi tidak ikut +u +a serta; +p +k - Bahwa dahulu Saksi sempat berkecimpung di dalamnya; +h - Bahwa dahulu yang dipermeasalahkan tanah itu juga; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 98 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 98 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa kalau pribadi Saksi tidak tahu tentang sejarah tanah ini, Saksi s +M +tahu dargi orang tua dan kakek Saksi, kakek Saksi dulu datang kesitu e +sekitar tahun 30-an, disitu sebelumnya sudah ada 7 rumanh +n +perkampungan orang kita Banjar, jadi karena tahun 30-an mereka +o +u +diusir dari situ, pada tahun 1943 terjadi banjir bandang, masyarakat +d +g +yang pendatang bubar, cari tempat atau kampung yang tidak banjir, +n +Asetelah 8 bulan, kakek Saksi kembali kekampung itu dan 7 keluarga +suku banjar itu tidak balik, sehingga beranak pinak saImpai tahun 86; +h - Bahwa kakek Saksi bernama JOKO KARIO; k +a - Bahwa setelah kembali tahun 1943, kakeki Saksi tidak sendiri tinggal +l +disitu, ada orang lain yang datang 9 (sembilan) keluarga dari Jawa; +m b +- Bahwa yang dilakukan mereka dikampung itu yakni kakek Saksi +u +a bercocok tanam, nanam padi, nanam palawija, dan tanam kelapa di +p +k tanah yang dipermasalahkan ini; +h - Bahwa saat itu Saksie masih sempat melihat itu dan Saksi sempat a +melihat kakek SaksRi bercocok tanam disitu; +a i +s +- Bahwa yang dilakukan selain bercocok tanam yakni berkebun; +M +- Bahwa setgelah beberapa tahun tinggal disitu, pada tahun 1972 ada PT e +atau perusahaan datang; n +n +- Bahwa Saksi tinggal dikampung Banjaran itu bersama kakek dan +o +u +orang tua, satu rumah; +d +g +- Bahwa waktu itu nama Perusahaan yang datang setahu saksi +n +Anamanya PT Buana; +- Bahwa saat itu tahun 72 (tujuh dua), Saksi masih kecIil, itu tanaman +h orang tua Saksi palawija, padi, tanaman keras sukdah didoser sehingga +a pada waktu itu kakek Saksi menghadang itetapi tetap disorong, +l +m sehingga pada waktu itu masyarakat b b erhenti melawan, pada tahun +1983 disitulah terjadi perusahaan perkebunan membuat rumah dicelah +u +a celah perumahan perkampungan, tahun 1983 ada gelagat PT Buana +p +k yang lebih parah membuat pondasi perumahan untuk karyawan, disitu +h masyarakat mulai memunecak marahnya, sehingga beberapa teman a +membentuk kelompokR untuk menguruskan permasalahan ini ke pihak +a i +s +M +g e +Halaman 99 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 99 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +yang berwenang atau pemerintahan, tetapi respon Pemerintah tidak s +M +ada jugag; e +- Bahwa saat itu dari Pemerintah dari tingkat Bupati sampai Gubernnur +n +kami usulkan supaya tanah tersebut dinyatakan adalah tanah +o +u +masyarakat tetapi tidak di respon; +d +g +- Bahwa peristiwa tersebut tahun 1983, puncaknya pada tahun 1986 itu +n +Alebih kejam lagi, waktu itu ada negosiasi untuk pemindahan lahan, +kampung banjaran mau dipindahkan ke tempat lain Iyang Pertama di +h daerah Selotong namanya daerah rawa-rkawa air asin, namun +a masyarakat menolak karena tidak layak untuki daerah pertanian; +l +- Bahwa kampung Banjaran ini cocok untuk pertanian, cocok untuk +m b +persawahan dan ada tanah kering, kemudian kedua pihak Perusahaan +u +a mau memindahkan kampung Banjaran ke Tamaran, Kecamatan Hinai, +p +k hanya disana dimasukkan ke tanah yang ada persengketaan dengan +h masyarakat, dimana PeT Buana mengadu domba warga Banjaran a +dengan warga TaRmaran. jadi kami menolak., dan puncaknya yang +a i +s +Ketiga waktu itu diundang untuk musyawarah tahun 1986 antara bulan +M +5 atau 6,g sudah disediakan bus dari PT Buana, bukan untuk e +bermusyawarah di bawa ke Bakortanasda Gaperta, disitulah orang tua n +n +Saksi dianiaya, pada bulan ramadhan, jadi karena tidak tahan dianiaya, +o +u +waktu itu dikeluarkan, 3 hari sebelum lebaran, PT Buana memberi +d +g +ultimatum sebelum lebaran tanah harus kosong, jadi pada waktu itu +n +Akami memohon keringanan supaya diberi waktu 3 hari, dulu orang tua +kepala lorong; I +h - Bahwa dahulu bernama Dusun kepala lorong; k +a - Bahwa yang angkat kepala lorong adalah masyiarakat; +l +m - Bahwa setelah 3 (tiga) hari pindah, s b aat itu numpang-numpang di +desa sebelah, ada yang buat kemah, ada yang numpang di gubuk dan +u +a ada yang numpang di bawah pohon rambutan; +p +k - Bahwa dasar dari ayah Saksi dan kakek Saksi menempati tanah itu +h yakni mereka itu datang daeri Jawa, karena disitu ada tanah kosong dan a +R +a i +s +M +g e +Halaman 100 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 100 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +tidak ada yang kelola merupakan semak belukar, dan mereka masuk s +M +disitu negmpel di dekat suku Banjar tadi; e +- Bahwa tanah yang dikuasai PT Buana itu lebih luas dari yang dikuasnai +n +suku Banjar itu; +o +u +- Bahwa tanah yang dikuasai PT Buana adalah termasuk tanah yang +d +g +dikuasai suku Banjar itu; +n +A- Bahwa dasar PT Buana menguasai lahan itu yakni karena pernah +ditunjukkan kepada Saksi berupa HGU, yang maIna HGU tersebut +h sekitar tahun 80-an; k +a - Bahwa Saksi sudah berusia 20 tahunan; i +l +- Bahwa KK yang ada dikampung Banjaran sebelum digusur pada +m b +tahun 1986 ada sekitar 80 (delapan puluh) KK; +u +a - Bahwa perumahan karyawan dibangun dicelah–celah perkampungan +p +k Banjaran, atau lapak tempat perkampungan Banjar tersebut; +h - Bahwa perumahan oraeng Banjar digusur; a +- Bahwa kalau ceRrita kakek Saksi, dahulu ada 3 (tiga) perusahaan, +a i +s +Tambak Main, Sandang Mas, dan PT Cinta Raja, tetapi tidak ada +M +sedikitpun ggangguan dari perusahaan yang tiga itu; e +- Bahwa Saksi lahir di Berastagi, Saksi sekolah dan dibesarkan disana; n +n +- Bahwa yang ditanam perusahaan tidak ada disitu; +o +u +- Bahwa ada tanaman Perusahaan disitu, tetapi lokasinya sekitar 2 +d +g +(dua) km dari Kampung Banjaran; +n +A - Bahwa saat Saksi berusia 10 (sepuluh) tahun yang mengelola tanah +tersebut adalah PT Cinta Raja menanam tembakau; I +h - Bahwa PT Cinta Raja mengelola tanah sewakktu Saksi berumur 10 +a tahun (sepuluh), berjarak 2 (dua) km dari Kiampung Banjaran ada +l +m mengelola tanah; b +- Bahwa sebagian sebelum kampung Banjaran dan ada sebagian +u +a sesudah Kampung Banjaran Saksi mengelola tanah tersebut; +p +k - Bahwa masyarakat dipindahkan ke Nondongan mungkin karena mau +e +h ditukar tempat; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 101 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 101 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa tidak ada sama sekali ditunjukkan secarik kertas atau s +M +omongang dari pihak perusahaan kepada masyarakat misalnya e +mengatakan “ini HGU kami kepada pihak masyarakat” tetapi langsunng +n +main gusur saja; +o +u +- Bahwa masyarakat dibawa menggunakan bus Perusahaan ke +d +g +Gaperta, berdasarkan tekanan aparat; +n +A- Bahwa waktu itu orang tua Saksi yang diambil; +- Bahwa orang tua Saksi kepala dusun pada waktu ituI; +h - Bahwa menurut cerita dari orang tua saksi, ykakni mereka dibawa ke +a Gaperta, mereka disana disiksa dipukuli; i +l +- Bahwa perkataan yang keluar dari mulut aparat adalah “udah kalian +m b +tinggalkan aja kampung Banjaran itu, karena tidak tahan lagi menahan +u +a siksaan itu”; +p +k - Bahwa yang dibilang orang tua Saksi setelah mendapat siksaan yakni +h ada perlawanan jugae sebenarnya, orang tua Saksi disuruh a +tandatangani yangR berupa apa Saksi tidak tahu dan surat yang tidak +a i +s +Saksi tahu isinya; +M +- Bahwa pagk SAERAN dan pak SUMARDI adalah korban langsung; e +- Bahwa saat masyarakat mengadu ke kantor Bupati, tanggapan pihak n +n +pemerintah saat tanah saksi di ambil perusahaan yakni biasa biasa +o +u +saja, tidak ada perlakuan yang istimewa; +d +g +- Bahwa Saksi hanya tahu HGU Saksi baca di plang yang dibuat PT +n +ABuana, kalau mengenai SK Gubernur tahun 84 Saksi tidak tahu; +- Bahwa plang tersebut ditaruh di kampung Banjaran adIa 2 (dua) buah +h plang; k +a - Bahwa tulisan plang tersebut adalah tanah inii adalah milik PT Buana +l +m Estate dengan HGU dengan nomor Sak b si tidak ingat tapi ada tulisan +tahun 82 dan tahun 84; +u +a - Bahwa kalau menurut kakek Saksi, tanah itu tidak bertuan, tanah itu +p +k hutan dan semak belukar; +e +h a +R +a i +s +M +g e +Halaman 102 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 102 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa tanah perusahaan yang ada Sandang Mas, Tambak Main, s +M +Cinta Rgaja yang Saksi maksud tersebut sekitar 2 (dua) km dari e +Kampung Banjaran; n +n +- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Sandang Mas, Tambak +o +u +Mas dan PT Cinta Raja yang Saksi maksud tersebut; +d +g +- Bahwa di tahun 86 ada permasalahan; +n +A- Bahwa di tahun 86 kakek Saksi ada menerima sejumlah uang dari PT +Buana Estate terhadap penyelesaian pemindahan mIasyarakat, kakek +h Saksi mau menerima uang tersebut karena adka penekanan, mau tidak +a mau uang tersebut diterima; i +l +- Bahwa Saksi tidak tahu, SAERAN ada terima duit pada waktu itu atau +m b +tidak; +u +a - Bahwa tahun 86 bapak ada disitu; +p +k - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PT Buana yang menawarkan +h kepada warga banjarane agar mau pindah dari kampung banjaran dan a +kalau tidak mau pinRdah akan diberi tanah beberapa rantai; +a i +s +- Bahwa tahun 72 Saksi tahu disitu PT Buana Estate mendatangi +M +masyarakatg menyatakan tanah kampung Banjaran adalah milik PT e +Buana dengan dasar karena telah dipasang plang; n +n +- Bahwa Saksi tidak pernah melihat terkait bukti TI-4 mengenai surat +o +u +keterangan pelepasan hak dari PT Cinta Raja mengalihkan kepada PT +d +g +Buana Estate; +n +A- Bahwa dipersidangan dipertanyakan kepada Saksi “misalnya Saksi +punya tanah 1000 m2 dan punya surat tetapi tidak SaksIi tempati, tiba- +h tiba setelah 2 tahun orang lain datang tanami jakgung atau palawija +a tanah Saksi dan tindakan Saksi kepada orangi tersebut adakah Saksi +l +m usir; b +- Bahwa kakek Saksi datang dari Jawa ke kampung Banjaran atas +u +a inisiatif sendiri; +p +k - Bahwa ada 7 suku banjar di Kampung Banjaran, setelah banjir +h mereka pindah ke Besilam,e kemudian kakek Saksi kembali ke kampung a +R +a i +s +M +g e +Halaman 103 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 103 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Banjaran tersebut dan Saksi tidak tahu lagi keberadaan orang Banjar s +M +tersebut;g e +- Bahwa luas tanah di Kampung Banjaran yang dikuasai oleh kakenk +n +Saksi adalah 40x240 m; +o +u +- Bahwa sewaktu kakek Saksi pertama datang ke kampung Banjaran, +d +g +Saksi tidak tahu berapa orang yang ada disitu, kalau keluarga ditanya +n +Aada 9 (sembilan) keluarga; +- Bahwa Saksi tahu daerah Desa Kepala Sungai; I +h - Bahwa Desa Kepala Sungai dari Kampung kBanjaran kurang lebih 6 +a (enam) km; i +l +- Bahwa Desa Kepala Sungai dahulu baru Kampung Banjaran; +m b +- Bahwa Kampung Banjaran tidak pernah ada ditempati atau dikuasai +u +a PTPN II; +p +k - Bahwa objek gugatan bukan berada di Desa Cinta Damai, atau Desa +h Banjaran; e a +- Bahwa di awal taRhun 2024 Desa Banjaran tidak ada, Dusun Banjaran +a i +s +ada; +M +- Bahwa Degsa Banjaran tidak ada disitu, yang ada kampung Banjaran; e +- Bahwa Penggugat yang 72 orang ini sebagian termasuk Kelompok n +n +Tani yang berdemo hingga nginap di Polres Langkat; +o +u +- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sejak tahun 84 ada tanah milik PT +d +g +Buana Estate yang telah dikeluarkan sebagian yang dibagikan kepada +n +Amasyarakat; +- Bahwa Saksi datang ke Berastagi tahun 1967; I +h - Bahwa saat itu Desa Banjaran tidak ada, yang Dkusun atau kampung +a Banjaran; i +l +m - Bahwa kalau Kampung yang pimpin kep b ala Kampung yang dipilih oleh +masyarakat; +u +a - Bahwa kampung Banjaran masuk Desa Cinta Raja; +p +k - Bahwa sejak tahun 1986 masyarakat tidak menguasai lahan itu; +e +h a +R +a i +s +M +g e +Halaman 104 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 104 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa Saksi tidak tahu apakah masyarakat yang menggarap disitu s +M +ada mengdapat SK Gubernur, yang Saksi tahu PT Buana ada HGU dari e +Plang; n +n +- Bahwa tidak pernah ada PTP IX dilokasi yang disengketakan, tetapi +o +u +disekitar lokasi itu ada; +d +g +- Bahwa jauh dari objek yang disengketakan sekitar 6 (enam) km; +n +A- Bahwa didalam tanah yang disengketakan, tanah PTPN II atau IX +tidak ada di areal yang disengketakan; I +h - Bahwa saksi tidak tahu dasar PT Buana tkahun 1983 membangun +a perumahan karyawan di lokasi objek sengketia; +l +- Bahwa Saksi tidak menanyakannya dasar mereka membangun +m b +perumahan itu; +u +a - Bahwa nama orang tua saksi adalah SIHON JOYO; +p +k - Bahwa waktu Pemeriksaan Setempat dulu banyak kuburan disana; +h - Bahwa disitu ada kubueran karena tempat pemakaman umum jauh dari a +kampung BanjaranR, ke arah Selotong jaraknya 4 (empat) km itu inisiatif +a i +s +warga Banjaran; +M +- Bahwa sepgengetahuan Saksi, ada lokasi Pekurburan yang disediakan e +PT Buana Estate; n +n +- Bahwa saat itu ada dua lokasi; +o +u +2. Saksi H. Maimun S, dibawah sumpah pada pokoknya memberi +d +g +keterangan sebagai berikut : +n +A - Bahwa Saksi adalah mantan kepada Desa Tanjung Ibus Kecamatan +Secanggang tahun 1993 sampai dengan 2003; I +h - Bahwa setahu Saksi sejak tahun 70 Saksi sudahk mengenal kampung +a Banjaran, saat itu Saksi berusia 15 tahun; i +l +m - Bahwa sewaktu Saksi sebagai kepala d b esa Tanjung Ibus, Saksi tidak +pernah melihat SK Gubernur tahun 84, tapi Saksi dengar ada dan tidak +u +a Saksi kuasai; +p +k - Bahwa di SK Gubernur tahun 1984 ada daftar nama-nama disebutkan +e +h disitu, tetapi Saksi tidak kenal, karena Saksi tidak pernah lihat; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 105 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 105 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa Kampung Banjaran setahu Saksi ada perumahan ada pohon s +M +kelapa; g e +- Bahwa dari lokasi Saksi sebagai kepala Desa berbatasan dengann +n +Kampung Banjaran; +o +u +- Bahwa disitu ada perumahan warga; +d +g +- Bahwa kemudian tahun 1986, yang terjadi di perumahan itu setahu +n +ASaksi pergeseran lahan, hanya persisnya Saksi tidak tahu karena kita +tidak mau campur tangan, pergeseran dari rumah rakIyat menjadi rumah +h perkebunan; k +a - Bahwa Saksi dengar terjadi pergesekan aintara masyarakat dengan +l +karyawan kebun, tetapi Saksi tidak menyaksikan, Saksi dengar bukan +m b +hanya pergesekan tetapi hampir bentrok dan ada penangkapan; +u +a - Bahwa sebelum tahun 80-an dulu tidak dikenal Desa tetapi dikenal +p +k kampong, setelah ada peraturan pemerintah baru berubah nama jadi +h Desa; e a +- Bahwa sewaktuR Saksi jadi kepala desa, Saksi tidak tahu apakah +a i +s +kepala Desa Kampung Banjaran ada atau tidak; +M +- Bahwa Kegpala Kampung Banjaran ada; e +- Bahwa tanah perkara dikuasai oleh masyarakat dari tahun 70; n +n +- Bahwa duluan ada perumahan masyarakat baru perumahan PT +o +u +Buana Estate ada; +d +g +- Bahwa di Desa Tanjung Ibus 2 Dusun 1 kuburan; +n +A - Bahwa Saksi pernah dengan PT Sandang Emas dari kakek Saksi; +- Bahwa Saksi pernah dengar PT Cinta Raja; I +h - Bahwa Saksi tidak pernah dengar cara masuknkya PT Buana Estate, +a Saksi tahunya disitu bermukim masyarakat; i +l +m - Bahwa Saksi tidak pernah melihat terka b it bukti TI-4 tersebut; +- Bahwa Kampung Banjaran tidak masuk dalam Desa Tanjung Ibus; +u +a - Bahwa Saksi tidak tahu kampung Banjaran tunduknya ke desa apa; +p +k - Bahwa SK Gubernur tahun 84 menerangkan itu tanah milik warga +e +h kampung Banjaran, Saksi hanya mendengar saja karena bukan wilayah a +kita; R +a i +s +M +g e +Halaman 106 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 106 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa nomor suratnya Saksi tidak tahu; s +M +- Bahwag Saksi tahu Desa Kepala Sungai dan itu jauh dari kampung e +Banjaran; n +n +- Bahwa jaraknya setahu Saksi sekitar 8 (delapan) km sampai 9 +o +u +(sembilan) km lebih kurang; +d +g +- Bahwa Saksi tidak pernah dengar PTP IX di Kampung Banjaran atau +n +Adi Desa Saksi; +- Bahwa Saksi terakhir menjadi kepada Desa TanjunIg Ibus pada tahun +h 2003; k +a - Bahwa Saksi tidak tahu kampung Banijaran Dusun atau Desa, +l +Kampung Banjaran masuk Desa Cinta Raja atau Hinai Kiri; +m b +- Bahwa tahun 2024 ada 13 (tiga belas) Desa di Kecamatan +u +a Secanggang; +p +k - Bahwa desa Banjaran tidak ada, yang ada kampung Banjaran; +h - Bahwa terakhir tadi Saeksi melewati Kampung Banjaran; a +- Bahwa tanamanR yang ada di tanah yang Saksi lewati tersebut ada +a i +s +kelapa, ada rumah, musolah dan lapangan; +M +- Bahwa adga kelapa sawit di tanah tersebut; e +- Bahwa kelapa sawit itu milik PT Buana Estate; n +n +- Bahwa dulu sebelum ditanam kelapa sawit ada tanaman padi dan +o +u +palawija; +d +g +- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanaman tembakau, karena +n +A +tembakau tumbuh di tanah yang dataran tinggi; +- Bahwa Saksi pernah dengar namanya PTP IX; I +h - Bahwa PTP IX tidak ada di Kampung Banjaran kmenuju Desa Kepala +a Sungai ada; i +l +m - Bahwa jauh jaraknya dari Kampun b g Banjaran lebih kurang 9 +(sembilan) km; +u +a - Bahwa tahun 2000-an tanah yang digugat adalah tanaman sawit; +p +k - Bahwa tahun 84 tanah yang digugat adalah rawa-rawa; +e +h - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pergeseran lahan seperti apa a +maksudnya; R +a i +s +M +g e +Halaman 107 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 107 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa mengenai pergeseran dari perumahan warga masyarakat s +M +dengan gperumahan Karyawan PT Buana ada terjadi pada tahun 1971 e +atau 1972; n +n +3. Saksi Sardi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan +o +u +sebagai berikut : +d +g +- Bahwa permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat +n +Aadalah persoalan ingin mengembalikan tanah masyarakat Banjaran; +- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengIketa tersebut di +h Kampung Banjaran Desa Cinta Raja, Kecamatakn Secanggang; +a - Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-bataisnya; +l +- Bahwa Saksi tidak bisa menunjukkan lokasi; +m b +- Bahwa yang Saksi tahu tentang permasalah ini yakni kampung +u +a Banjaran adalah milik masyarakat Banjaran, yang mana sejak tahun +p +k 1966 sampai tahun 1972 kami berladang sawah disana; +h - Bahwa ada satu keluarega numpang diladang Paman suku Jawa; a +- Bahwa Saksi tidRak tahu asal muasalnya kenapa disebut Kampung +a i +s +Banjaran; +M +- Bahwa Sagksi tidak tahu dulu ada orang Banjar disitu; e +- Bahwa diladang itu ditanam padi, kacang kedelai; n +n +- Bahwa setelah tahun 72 Saksi pindah ke Medan; +o +u +- Bahwa setelah tahun 72 Saksi masih pernah kesana sekali-sekali; +d +g +- Bahwa Saksi kesana ke rumah Paman yang ada dikampung +n +A +Banjaran; +- Bahwa paman Saksi di Kampung Banjaran sampai kamIpung Banjaran +h di gusur; k +a - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa kampung Bainjaran bisa habis atau +l +m digusur; b +- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dialami paman Saksi kemudian; +u +a - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Paman Saksi mendapat tanah itu; +p +k 4. Saksi Sumahadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi +e +h keterangan sebagai berikut : a +R +a i +s +M +g e +Halaman 108 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 108 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa permasalahan Para Penggugat dan Tergugat adalah s +M +permasaglahan lahan; e +- Bahwa lahan tersebut terletak di Kampung Banjaran; n +n +- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya; +o +u +- Bahwa Saksi tidak tahu dimana lokasinya; +d +g +- Bahwa Saksi lahir dan sekolah disitu; +n +A- Bahwa yang ada disitu yakni rumah ada, sawah ada dan ladang juga +ada; I +h - Bahwa Saksi tidak ingat berapa rumah yang akda disitu, tetapi ada satu +a kampong; i +l +- Bahwa disitu ada lebih dari 7 (tujuh) rumah; +m b +- Bahwa menurut cerita yang mendirikan kampung Banjaran itu adalah +u +a kakek Saksi, bernama KARTOIJO, membuka hutan pada tahun 30-an +p +k baru dibuat pemukiman dan dibuat perladangan untuk menghidupi +h keluarga sampai turun keepada ayah Saksi yang bernama SUGIMAN; a +- Bahwa berkebunR disitu dari tahun 31 sampai dengan tahun 70-an +a i +s +tidak ada masalah, dan pada tahun 72 bergolak dengan PT Buana; +M +- Bahwa daghulu disitu lahan tersebut tidak ada di kuasai PT Buana; e +- Bahwa disekitar kampung Banjaran itu tidak ada Perusahaan yang n +n +menguasai; +o +u +- Bahwa setelah tahun 1972 kami mau digusur oleh PT Buana; +d +g +- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar mereka menggusur saksi; +n +A +- Bahwa saat itu Saksi sudah remaja; +- Bahwa yang dilakukan PT Buana yakni perladangaIn kami sudah +h dibuat parit-parit, kemudian kami masyarakat menkcegahnya; +a - Bahwa dasar kakek dan ayah Saksi menguasiai lahan itu yakni Kakek +l +m Saksi buka hutan sejak tahun 1931; b +- Bahwa yang menguasai tanah yang Saksi olah tersebut sekarang adal +u +a ah Tergugat dengan menanam kelapa sawit; +p +k - Bahwa setahu Saksi sekarang yang menguasai objek perkara adalah +e +h PT Buana; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 109 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 109 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK Gubernur tahun 84 tetapi Saksi s +M +pernah mgendengar cerita; e +- Bahwa sewaktu digusur dulu ada terlihat plang atau spanduk yanng +n +menerangkan tanah sengketa milik PT Buana, sekarang sudah dicabut; +o +u +- Bahwa pada waktu itu masyarakat mempertahankan kampungnya , +d +g +dan kemudian PT Buana berinisiatif menggantikannya lokasi dengan +n +Atanah di daerah Selotong, kami coba disana ternyata tidak cocok +karena daerah pantai; I +h - Bahwa saat itu ada banyak orang yang dikbawa ke Selotong, ada +a beberapa truk; i +l +- Bahwa jarak ke Selotong kira - kira10 (sepuluh) km; +m b +- Bahwa saat itu di Selotong satu hari saja, jika tidak cocok langsung +u +a balik; +p +k - Bahwa sampai di Banjaran tidak langsung diusir, ditawarkan lagi +h tanah di daerah Tamarean, kemudian balik Kebanjaran karena tidak a +cocok; R +a i +s +- Bahwa akhirnya kami vacuum, kemudian terjadi panggilan untuk rapat +M +oleh aparat gmenggunakan baju dinas datang ke Banjaran, kami dibawa e +aparat naik pic up ke Binjai sekitar 8 (delapan) orang, sampai di Binjai n +n +berhenti di Kodim setelah 10 (sepuluh) menit di bawa ke Medan; +o +u +- Bahwa termasuk Saksi dibawa ke Medan, tak berapa lama kami di +d +g +bawa ke Gaperta lebih kurang 15.(lima belas) hari; +n +A- Bahwa pertama kami diinterogasi agar pindah, kemudian terus +dinterogasi akhirnya kami dipukul, lalu dipukuli hampIir tiap malam, +h kemudian kami dikumpuli supaya pindah dari lokaksi kami disuruh neken +a surat kosong karena tidak tahan lagi kami tekeni, kemudian kami diberi +l +m pulang kemudian Banjaran dikosongkan; b +- Bahwa Saksi dipukuli intinya disuruh pindah dari Banjaran, tetapi +u +a Saksi tidak mau hingga mau dipukul; +p +k - Bahwa saat itu saksi ada diberi uang Rp. 150.000,00, ada Rp. +h 250.000,00, ada Rp. 350.00e0,00; a +- Bahwa uang tersebuRt sebagai uang pindah dari Banjaran; +a i +s +M +g e +Halaman 110 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 110 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa Saksi tidak ada membuat pernyataan, kami terima karena s +M +kami tidagk tahan disiksa pada waktu itu; e +- Bahwa dari tahun 30-an sampai tahun 70-an penduduk Banjaran tidank +n +ada disuruh Perusahaan lain, pemerintah seperti Kepala Desa atau +o +u +Camat untuk pindah dari Banjaran; +d +g +- Bahwa Perusahaan lain tidak ada menyuruh pindah, kecuali PT +n +ABuana; +- Bahwa mulai ada keributan di Kampung Banjaran Isetelah PT Buana +h masuk, terjadi keributan kemudian kami digusukr sehingga kami mencari +a tempat tinggal masing-masing; i +l +- Bahwa Saksi dan yang lain mendapat dan menerima uang karena +m b +Saksi tidak tahan di dalam disiksa; +u +a - Bahwa banjir di Dusun Banjaran kira-kira ada 2 (dua) kali, hanya +p +k tahunnya Saksi tidak ingat, tahun 40-an ada banjir besar menurut cerita +h dari ayah Saksi dan adae banjir kecil; a +- Bahwa Saksi tinRggal di Lingkungan II , Kelurahan Hinai Kiri, +a i +s +Kecamatan Secanggang; +M +- Bahwa wagktu pemeriksaan setempat Saksi ada; e +- Bahwa disitu yang ada kampung Banjaran; n +n +- Bahwa Kampung Banjaran masuk Dusun; +o +u +- Bahwa Kampung Banjaran masuk Desa Cinta Raja; +d +g +- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa orang yang terima duit pada +n +Awaktu itu, ada yang Rp. 350.000,00, ada yang Rp. 250.000,00 dan ada +yang Rp. 150.000,00, yang penting Saksi disuruh teken;I +h - Bahwa hanya yang 10 (sepuluh) orang saja yangk dipukuli; +a 5. Saksi Suparmin, dibawah sumpah padai pokoknya memberi +l +m keterangan sebagai berikut : b +- Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat dalam +u +a perkara ini yakni Tergugat di gugat karena pada tahun 82 kami diusir +p +k sama PT Buana; +e +h - Bahwa kami diusir dari Kampung kami Banjaran; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 111 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 111 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa dulu Saksi tinggal di Kampung Banjaran dan sekarang Saksi s +M +tinggal dgi Medan; e +- Bahwa Saksi bisa diusir dari kampung Banjaran karena dulu Saknsi +n +diperintahkan oleh mantan Kepala Desa SINO KS dan PATIMAN +o +u +disuruh ke Gaperta dan masalahnya Saksi tidak tahu, lalu diangkat +d +g +menggunakan mobil dari PT Buana; +n +A- Bahwa mobilnya disiapkan oleh PT Buana dan diangkat ke Gaperta; +- Bahwa di Gaperta di asrama Gaperta ABRI; I +h - Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dan bkulannya, Saksi hanya +a mengingat tahunnya di tahun 82; i +l +- Bahwa kemudian Saksi sampai disana diberi buku selembar, ada +m b +nama Saksi, kemudian ada yang mengatakan kepada Saksi setahu +u +a Saksi adalah Tentara Gaperta karena Saksi melihat dari seragam +p +k dinasnya, ia mengatakan “kalau kalian tidak mau terima uang, Saksi +h nggak segan-segan meneembak kamu, mau hidup atau mau mati”; a +- Bahwa saat itu RSaksi disuruh meneken surat kosong cuma nama +a i +s +Saksi yang ada; +M +- Bahwa segtahu Saksi ada juga nama orang lain dan ada juga yang e +sudah meneken, Saksi tidak tahu Saksi ada di urutan yang keberapa; n +n +- Bahwa tanah kampung Banjaran katanya tanah PROBO SUTEJO, +o +u +yang mana PROBO SUTEJO itu keluarga siapa Saksi tidak tahu, kata +d +g +mereka “Kepala Negara” katanya, kemudian mereka mengatakan +n +A“kalian kok berani menduduki tanah kampung Banjaran”; +- Bahwa sebelum dibawa ke Gaperta, sudah adaI yang datang +h kekampung Banjaran; k +a - Bahwa pada waktu itu yang datang ke kamipung Banjaran adalah +l +m mantan Kepala Desa Cinta Raja SINO K b S dan Kepala Desa Cinta Raja +PARTIMAN; +u +a - Bahwa Kampung Banjaran masuk ke Hinai Kiri; +p +k - Bahwa Saksi menguasai tanah di Kampung Banjaran dari nenek +e +h Saksi, nenek Saksi 4 (empat) di Banjaran itu; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 112 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 112 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa kakek Saksi namanya JOYO KARYO dan nama ayah Saksi s +M +adalah JgOGRONO; e +- Bahwa Saksi memang membuat rumah disitu; n +n +- Bahwa pada tahun 82 didatangi kepala desa Cinta Raja; +o +u +- Bahwa setelah bulan puasa, rumah kami dirubuhkan Saksi cari tempat +d +g +dikampung Pasar Gunung Hinai Kiri, kurang 7 (tujuh) hari kami diusir; +n +A- Bahwa kami masing-masing cari tempat tinggal; +- Bahwa Nenek atau kakek Saksi tinggal disitu tahun I1931; +h - Bahwa sebelumnya nenek Saksi tinggal dki Jawa, datang kesitu +a kemudian orang jawa dan orang Banjar bukai hutan disitu; +l +- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang beri izin buka hutan; +m b +- Bahwa setelah buka hutan, disana ditanami kelapa, palawija dan +u +a tanaman keras; +p +k - Bahwa di Gaperta Saksi tidak dikasih buka amplop, sampai dirumah +h baru Saksi buka isinya ueang; a +- Bahwa uang ituR Saksi gunakan untuk biaya pemindahan perabot +a i +s +rumah tangga; +M +- Bahwa saagt itu kami tidak disediakan rumah pengganti; e +- Bahwa sebelum tahun 82, tidak ada tanah disitu diusahai oleh PT n +n +Buana; +o +u +- Bahwa tanah itu ditanami mahoni, pohon kelapa, coklat; +d +g +- Bahwa setelah digusur lalu dibuat rumah pondok karyawan, namanya +n +A +diganti Kampung Cinta Damai Banjaran; +- Bahwa dikatakan besok jam. 08.00 WIB, bisa nggakI bisa harus ke +h Gaperta dan disiapkan kendaraan; k +a - Bahwa tidak ada dibilang ngapain ke Gaperta;i +l +m - Bahwa Saksi sekolah sampai kelas 4, s b ampai anak Saksi 8 tidak ada +aparat Pemerintah untuk menyuruh meninggalkan Kampung Banjaran; +u +a - Bahwa ketika tahun 82, PT Buana Estate menggusur warga disana +p +k tidak ada ditunjukkan surat perintah pengosongan dari Pengadilan, atau +e +h dari Bupati atau dari Gubernur dan mereka melakukannya dengan cara a +paksaan; R +a i +s +M +g e +Halaman 113 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 113 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa setelah dijemput ke Gaperta menandatangani surat dan s +M +dikasih agmplop, dari situlah Saksi tahu beramai ramai disuruh keluar e +dari Kampung Banjaran, kalau tidak keluar dibilang semua oranng +n +Kampung Banjaran PKI; +o +u +- Bahwa kewajiban yang kami berikan kepada Negara adalah Nenek +d +g +Saksi pernah bayar Pajak PBB; +n +A- Bahwa saksi lahir di Banjaran; +- Bahwa Saksi pernah bangun rumah di Banjaran danI bangun sendiri; +h - Bahwa kalau dulu sebelah Kampung Banjarank, adalah tanah PT Cinta +a Raja bukan PT Buana; i +l +- Bahwa PT Cinta Raja Saksi pernah dengar; +m b +- Bahwa kalau permasalahan surat menyurat masyarakat tidak tahu; +u +a - Bahwa kami ke gaperta disediakan kenderaan oleh PT Buana, Bus +p +k Sekolah untuk mengangkut anak sekolah; +h - Bahwa Saksi tidak tahue proses sebelum disuruh pindah; a +- Bahwa Saksi taRhu warga Banjaran ditawarin pindah ke Tamaran, +a i +s +masyarakat Banjaran dilaga oleh warga Tamaran, karena itu kampung +M +Tamaran dagn mereka tidak mau; e +- Bahwa lalu mereka ditawari ke Selotong dan kami tidak mau juga; n +n +- Bahwa Saksi pernah dipanggil Pak H. JIMAN ke Kantor PT Cinta Raja +o +u +sekarang jadi kantor PT Buana, Pak H JIMAN bicara seperti ini “tanah +d +g +Banjaran itu milik PT Buana, Pak PARMIN akan Saksi belikan rumah di +n +AMarelan, setelah itu Saksi berikan kereta baru, dan uang 1 M, +pokoknya sebut aja tanah Banjaran itu miliki PT BuanaI, yang manggil +h Satpam PT Buana”; k +a - Bahwa sebelum jadi Tanah PT Buana, itu dulu itanah PT Cinta Raja; +l +m - Bahwa Kampung Banjaran ini tunduk ke b pada Desa Hinai Kiri; +- Bahwa Saksi mengetahui Kampung Banjaran ini bagian dari Hinai Kiri +u +a dulu sebagian masyarakat ikut Desa Hinai Kiri KTP Hinai Kiri dulu +p +k Kepala Desanya TUKJUDIN; +e +h - Bahwa sebagian yang lain ikut Desa Cinta Raja; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 114 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 114 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa dulu PTP IX tanah yang tinggi, semua tembakau, kalau tanah s +M +rawa tidagk bisa ditanam tembakau; e +- Bahwa yang didaerah Banjaran tidak ada; n +n +- Bahwa Desa Kepala Sungai jauh dengan Banjaran; +o +u +- Bahwa dulu di Desa Kepala Sungai ada menanam tembakau; +d +g +- Bahwa Saksi terakhir kelokasi waktu sidang lapangan; +n +A- Bahwa gugatannya 60 ha dan Saksi tahu dimana lokasi 60 ha itu; +- Bahwa ada tanah Saksi yang dibagian yang 60 ha itIu; +h - Bahwa Bapak SAERAN yang menggugat; k +a - Bahwa Saksi tahu lokasi tanah masing-maising para Penggugat dan +l +jika sekarang disuruh menunjukkan akan Saksi tunjukkan; +m b +- Bahwa ke 72 Penggugat itu selama Banjaran tidak ada, masing- +u +a masing cari penghidupan, sekarang tidak tinggal disitu lagi; +p +k - Bahwa tanah Saksi dulu tidak Saksi alihkan atau jual; +h - Bahwa Saksi pernah deengar SK Gubernur tahun 84 yang membagi- a +bagi tanah kepadaR yang 72 orang tadi, kalau SK semua masyarakat +a i +s +pasti dengar; +M +- Bahwa SKg itu tanahnya memang di Banjaran; e +- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SK-nya; n +n +- Bahwa Saksi mengatakan tanah saksi masuk ke dalam tanah yang 60 +o +u +ha, dan Saksi tidak ikut menggugat dalam perkara ini karena sudah ada +d +g +Penggugatnya; +n +A +- Bahwa Pak SAERAN, DKK tidak pernah menggugat dalam perkara +lain selain perkara ini; I +h - Bahwa Banjaran termasuk kampung; k +a - Bahwa setahu Saksi sejak Saksi tinggal di Kaimpung Banjaran, hanya +l +m tahu ada PT Cinta Raja disitu; b +- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai PTP IX yang Saksi tahu yang +u +a mengelola PT Buana; +p +k - Bahwa kalau dulu tanah tinggi ditanam tembakau, selama dipegang +e +h PT Buana yang coklat yang sawit, bunga matahari; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 115 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 115 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa Pak SAERAN, DKK menggugat tanah ini dengan SK s +M +Gubernugr, dan SK Gubernur ditangan ketua dan Ketuanya adalah e +HARIONO sudah meninggal; n +n +- Bahwa dasar saksi mendirikan bangunan dikampung Banjaran karena +o +u +tidak ada yang memiliki tanah itu; +d +g +- Bahwa Saksi lihat kuburan di objek perkara saat Saksi terakhir datang +n +Asaat pemeriksaan setempat, yang mana itu kuburan keluarga yaitu adik +Saksi; I +h - Bahwa mertua Saksi 4 (empat) orang disitu; k +a - Bahwa selama Saksi tinggal di objek perikara, PT Cinta Raja tidak +l +pernah menegur atau memberikan secarik kertas; +m b +- Bahwa Saksi meninggalkan objek perkara tahun 82; +u +a - Bahwa Saksi tidak tahu SK Gubernur tahun 84; +p +k 6. Saksi Muliadi, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan +h sebagai berikut : e a +- Bahwa Saksi tidaRk tahu pasti yang dipermasalahkan SAERAN, DKK +a i +s +dan PT Buana, DKK, Saksi hanya dengar-dengar saja dari kawan- +M +kawan menggenai tanah yang terletak di kampung Banjaran; e +- Bahwa Saksi pernah ke kampung banjaran karena ada kawan disitu; n +n +- Bahwa teman Saksi disitu adalah PARMIN, WAK SAERAN, dan +o +u +WAKIRAN; +d +g +- Bahwa penduduk kampung banjaran ada banyak lebih dari 50 (lima +n +Apuluh) rumah tangga; +- Bahwa disitu dibangun rumah; I +h - Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar SAERAN dkan WAKIRAN tinggal +a disitu; i +l +m - Bahwa kampung Banjaran luas; b +- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Baru dan itu masuk Desa Tanjung +u +a Ibus, tapi satu kecamatan Secanggang; +p +k - Bahwa Kampung Banjaran masuk Desa Hinai Kiri atau Desa Cinta +e +h Raja; a +- Bahwa Saksi tidak taRhu sejak tahun berapa SAERAN tinggal disitu; +a i +s +M +g e +Halaman 116 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 116 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa Saksi dulu pergi kesana waktu lajang dibawah tahun 80-an; s +M +- Bahwag Kampung Banjaran masih ada, perumahannya tidak seperti e +dulu, sekarang rumah kebun PROBO; n +n +- Bahwa nama perusahaannya adalah Buana Estate; +o +u +- Bahwa setahu Saksi dulu PTP IX, Cinta Raja dulu semua PTP; +d +g +- Bahwa dulu ditanami oleh PTP yaitu tembakau; +n +A- Bahwa Saksi tahu dulu itu tanah PTPN karena kalau musim +tembakau, kan ulatnya dicari yang didaun tembakauI, termasuk Saksi +h mandornya dan karyawan mencari ulat; k +a - Bahwa yang menyuruh Saksi adalah darii Perusahaan Cinta Raja, +l +Saksi tidak tahu apakah mereka pemilknya atau menyewa; +m b +- Bahwa ada juga PT Cinta Raja disitu; +u +a - Bahwa Saksi tidak tahu kenapa orang yang dikampung Banjaran +p +k keluar; +h - Bahwa sekarang yang emenguasai lahan adalah PT Buana Estate; a +- Bahwa sekarangR ditanami sawit, tetapi Saksi tidak ingat sejak tahun +a i +s +berapa itu dikerjakan; +M +- Bahwa tangah terperkara Saksi mengetahuinya; e +- Bahwa dulu tanah terperkara lembah jadi tidak ditanami tembakau; n +n +- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa rumah teman Saksi itu tidak +o +u +ada lagi di objek sengketa; +d +g +- Bahwa Saksi tidak tahu di objek perkara atau disekitar objek perkara +n +A +yang telah mengurus Hak Milik; +- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa warga disana tIiba-tiba keluar +h meninggalkan kampung, karena kalau masalah hukkum-hukum ini Saksi +a tidak tahu; i +l +m - Bahwa Saksi tahu tanah yang disengke b takan sekarang; +- Bahwa yang Saksi tahu itu dari Saksi kecil tanah PTP Cinta Raja itu +u +a PTP; +p +k - Bahwa Cinta Raja punya PTP; +e +h - Bahwa tanah objek sengketa yang berupa lembah masuk tanah PTP; a +- Bahwa Saksi kenal dRengan SUPARMIN; +a i +s +M +g e +Halaman 117 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 117 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa Saksi dulu pernah tinggal di Banjaran; s +M +- Bahwag dilokasi yang ditinggali SUPARMIN adalah rumahnya dan itu e +adalah kampung; n +n +- Bahwa Saksi rasa kampung tidak termasuk tanah PTP; +o +u +- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek perkara masuk Hinai Kiri atau +d +g +cinta raja, yang Saksi tahu antara 2 (dua) kalau tidak Desa Hinai Kiri +n +Aatau Desa Cinta Raja; +- Bahwa Saksi tahu Desa Kepala Sungai, yang mIana jaraknya dari +h Kampung Banjaran 7 (tujuh) atau 8 (delapan) kkm; +a - Bahwa di Desa Kepala Sungai ada PTPN IXi, disebelah kiri; +l +- Bahwa di tahun 82 pernah berdiri plang menerangkan bahwa Desa +m b +Banjaran adalah milik perusahaan; +u +a Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalannya +p +k telah mengajukan bukti surat berupa: +h 1. Foto copy Surat Camaet Secanggang dengan Nomor 140-1073/2019 a +bertanggal 30 AguRstus 2019 perihal Keterangan Desa Banjaran +a i +s +Kecamatan Secanggang, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dib +M +eri materai secgukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-1; e +2. Foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: n +n +SK.9/HGU/DA/82 bertanggal 25 Juni 1982 yang telah disesuaikan denga +o +u +n salinannya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +d +g +bukti T1-2; +n +A3. Foto copy Salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : +SK.9/HGU/DA/82/A/33 bertanggal 28 Juni 1984, yang telahI disesuaikan d +hengan salinannya dan diberi materai secukupnyka, selanjutnya diberi +a tanda bukti T1-3; i +l +m 4. Foto copy Akta Keterangan Pelepasan b Hak Nomor 132 bertanggal 31 +Oktober 1972, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai +u +a secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-4; +p +k 5. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Cinta Raja yang +h dikeluarkan pada tanggal 12e September 1984 oleh Bupati Tingkat II a +R +a i +s +M +g e +Halaman 118 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 118 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Langkat, yang telah disesuaikan dengan salinannya dan diberi materai s s +M +ecukupnya,g selanjutnya diberi tanda bukti T1-5. e +6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasionnal +n +Nomor 80/HGU/BPN/2004 tanggal 13 Oktober 2004, yang telah disesuaik +o +u +an dengan fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, +d +g +selanjutnya diberi tanda bukti T1-6. +n +A7. Foto copy Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Cinta Raja yang +diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2005 oleh Kantor PertaInahan Kabupaten +h Langkat, yang telah disesuaikan dengank Salinan yang telah +a disahkan/yang telah dilegalisir dan dibeiri materai secukupnya, +l +selanjutnya diberi tanda bukti T1-7. +m b +8. Foto copy Laporan Tim Gabungan Untuk Dasar Dasar +u +a Perobahan/Perbaikan Hak Guna Usaha PT Buana Estate No. +p +k SK.9/HGU/DA/82 Tanggal 25 Juni 1982 yang ditandatangani Ketua Tim +h Khusus Agraria Propinsi Seumatera Utara pada tanggal 14 Oktober 1983, a +yang telah disesuaikaRn dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +a i +s +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-8. +M +9. Foto copgy Salinan Surat Keputusan Deputy Menteri Kepala e +Departemen Agraria Nomor : SK.19/HGU/66 bertanggal 13 Juli 1966, n +n +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +o +u +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-9; +d +g +10. Foto copy Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I +n +ASumatera Utara Nomor : 592.1.17/L/III/82 bertanggal 13 Maret 1982, +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi maIterai secukupn +hya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-10; k +a 11. Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingikat I Propinsi Sumatera +l +Utara Direktorat Agraria Medan Nomor : 593.7596/10/ 83 bertanggal 27 +m b +Oktober 1983, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi ma +u +a terai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-11; +p +k 12. Foto copy Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia +h Nomor : 593.01/4300/ AGH beertanggal 29 Juni 1984, yang telah disesuaik a +R +a i +s +M +g e +Halaman 119 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 119 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +an dengan fotocopy yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, s +M +selanjutnyag diberi tanda bukti T1-12; e +13. Foto copy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatenn +n +Langkat Komisi-A (Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM Nomor : +o +u +103/Komisi-A/DPRD/2016 bertanggal 29 Desember 2016, yang telah dise +d +g +suaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya +n +Adiberi tanda bukti T1-13; +14. Foto copy Surat Keputusan Bupati Langkat NomorI : 503/26/SK/2008 +h bertanggal 13 Juni 2008, yang telah disesuaikan kdengan fotocopynya dan +a diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tainda bukti T1-14; +l +15. Foto copy Surat Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Dinas +m b +Perkebunan Medan Nomor : 525/1087/F bertanggal 19 September 2002, +u +a yang telah disesuaikan dengan salinan dan diberi materai secukupnya, +p +k selanjutnya diberi tanda bukti T1-15; +h 16. Foto copy Peta Bidange Tanah, yang telah disesuaikan dengan print a +out dan diberi materaRi secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-16; +a i +s +17. Foto copy Peta Bidang Tanah, yang telah disesuaikan dengan print +M +out dan diberig materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-17; e +18. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I n +n +Sumatera Utara No. 421/I.7/K-V/84 tanggal 15 Mei 1984, yang telah dises +o +u +uaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya +d +g +diberi tanda bukti 18. +n +A19. Fotocopy Nama-nama Penduduk Dusun Banjaran Desa Cinta Raja, +yang telah menerima Uang Pindah Dari Pihak PT. BuanaI Esatate, yang +htelah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberik materai secukupnya, +a selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 19; i +l +20. Fotocopy, Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 7 Juli 1986 yang +m b +dibuat dan ditandatangani oleh ZUBAIDAH dan diketahui oleh Kepala +u +a Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan +p +k diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 20; +h 21. Fotocopy Kwitansi tanggeal 7 Juli 1986 berupa tanda terima uang a +pindah dari perkebunan RPT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +a i +s +M +g e +Halaman 120 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 120 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ZUBAIDAH dari Tergugat I, yang s +M +telah disesguaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, e +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 21; n +n +22. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 7 Juli 1986 yang +o +u +dibuat dan ditandatangani oleh PAWIT dan diketahui oleh Kepala Desa +d +g +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibe +n +Ari materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 22; +23. Fotocopy, Kwitansi tanggal 7 Juli 1986 berupa taInda terima uang +h pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai kRp. 350.000,- (tiga ratus +a lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAiWIT dari Tergugat I, yang +l +telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, +m b +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 23; +u +a 24. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 7 Juli 1986 yang +p +k dibuat dan ditandatangani oleh SURADI ASREP dan diketahui oleh +h Kepala Desa Perkebunan Ceinta Raja, yang telah disesuaikan dengan asli a +nya dan diberi mateRrai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – +a i +s +24; +M +25. Fotocopy gKwitansi tanggal 7 Juli 1986 berupa tanda terima uang e +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus n +n +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SURADI ASREP dari Tergugat I, +o +u +yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, +d +g +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 25; +n +A26. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 7 Juli 1986 yang +dibuat dan ditandatangani oleh PAINAH SENDOT danI diketahui oleh +hKepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah diskesuaikan dengan asli +a nya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya idiberi tanda bukti T1 – +l +26; +m b +27. Fotocopy Kwitansi tanggal 7 Juli 1986 berupa tanda terima uang +u +a pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +p +k lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAINAH SENDOT dari Tergugat +h I, yang telah disesuaikan denegan aslinya dan diberi materai secukupnya, a +selanjutnya diberi tanda Rbukti T1 – 27; +a i +s +M +g e +Halaman 121 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 121 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +28. Fotocopy, Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang s +M +dibuat dang ditandatangani oleh BERO dan diketahui oleh Kepala Desa e +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dann +n +diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 28; +o +u +29. Fotocopy,Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +d +g +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +n +Alima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BERO dari Tergugat I, yang +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi maIterai secukupnya, +h selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 29; k +a 30. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tainggal 2 Juni 1986 yang +l +dibuat dan ditandatangani oleh YACUP dan diketahui oleh Kepala Desa +m b +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan +u +a diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 30; +p +k 31. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +h pindah dari perkebunan PTe. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus a +lima puluh ribu rupiaRh) yang diterima oleh YACUP dari Tergugat I, yang +a i +s +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +M +selanjutnya dibgeri tanda bukti T1 – 31; e +32. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang n +n +dibuat dan ditandatangani oleh KELIWON dan diketahui oleh Kepala +o +u +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +d +g +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +n +Abukti T1 – 32; +33. Fotocopy, Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tandIa terima uang +hpindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rpk. 350.000,- (tiga ratus +a lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KELIWOiN dari Tergugat I, yang +l +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +m b +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 33; +u +a 34. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +p +k dibuat dan ditandatangani oleh TARSUMI dan diketahui oleh Kepala Desa +h Perkebunan Cinta Raja, yange telah disesuaikan dengan fotocopynya dan a +diberi materai secukupnyRa, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 34; +a i +s +M +g e +Halaman 122 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 122 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +35. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang s +M +pindah darig perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus e +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TARSUMI dari Tergugat I, yanng +n +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +o +u +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 35; +d +g +36. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +n +Adibuat dan ditandatangani oleh NASIB dan diketahui oleh Kepala Desa +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengaIn fotocopynya dan +h diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tandka bukti T1 – 36; +a 37. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 bierupa tanda terima uang +l +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +m b +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh NASIB dari Tergugat I, yang +u +a telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +p +k selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 37; +h 38. Fotocopy Surat Pernyeataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang a +dibuat dan ditandatanRgani oleh SWARTO TUMI dan diketahui oleh Kepala +a i +s +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +M +fotocopynya dgan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda e +bukti T1 – 38; n +n +39. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +o +u +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +d +g +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SWARTO TUMI dari Tergugat I, +n +Ayang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 39; I +h40. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggakl 2 Juni 1986 yang +a dibuat dan ditandatangani oleh ASIMAH TOMBLOiK dan diketahui oleh +l +Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +m b +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +u +a bukti T1 – 40; +p +k 41. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +h pindah dari perkebunan PT. Beuana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus a +lima puluh ribu rupiahR) yang diterima oleh ASIMAH TOMBLOK dari +a i +s +M +g e +Halaman 123 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 123 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi mater s +M +ai secukupngya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 41; e +42. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yanng +n +dibuat dan ditandatangani oleh MUSINEM dan diketahui oleh Kepala +o +u +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +d +g +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +n +Abukti T1 – 42; +43. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa taInda terima uang +h pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai kRp. 350.000,- (tiga ratus +a lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUSiINEM dari Tergugat I, yang +l +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +m b +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 43; +u +a 44. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +p +k dibuat dan ditandatangani oleh KAMISEM dan diketahui oleh Kepala +h Desa Perkebunan Cintae Raja, yang telah disesuaikan dengan a +fotocopynya dan dRiberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +a i +s +bukti T1 – 44; +M +45. Foto copyg Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang e +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus n +n +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KAMISEM dari Tergugat I, yang +o +u +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +d +g +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 45; +n +A46. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +dibuat dan ditandatangani oleh BUNASIR dan diketahuIi oleh Kepala +hDesa Perkebunan Cinta Raja, yang telah diksesuaikan dengan +a fotocopynya dan diberi materai secukupnya, sielanjutnya diberi tanda +l +bukti T1 – 46; +m b +47. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +u +a pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +p +k lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh BUNASIR dari Tergugat I, yang +h telah disesuaikan dengan foetocopynya dan diberi materai secukupnya, a +selanjutnya diberi tanda Rbukti T1 – 46; +a i +s +M +g e +Halaman 124 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 124 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +48. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang s +M +dibuat dang ditandatangani oleh SAMINAH HARTO dan diketahui oleh e +Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengann +n +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +o +u +bukti T1 – 48; +d +g +49. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +n +Apindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SAMINAH HAIRTO dari Tergugat +h I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dakn diberi materai secuku +a pnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 49; i +l +50. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +m b +dibuat dan ditandatangani oleh KAMIN dan diketahui oleh Kepala Desa +u +a Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan +p +k diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 50; +h 51. Foto copy Kwitansi taenggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang a +pindah dari perkebunRan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +a i +s +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KAMIN dari Tergugat I, yang +M +telah disesuaigkan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, e +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 51; n +n +52. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +o +u +dibuat dan ditandatangani oleh PAINEM dan diketahui oleh Kepala Desa +d +g +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan +n +Adiberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 52; +53. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tandIa terima uang +hpindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rpk. 350.000,- (tiga ratus +a lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAINEiM dari Tergugat I, yang +l +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +m b +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 53; +u +a 54. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +p +k dibuat dan ditandatangani oleh SUPIAH SAWIN/ NURYADI dan diketahui +h oleh Kepala Desa Perkebunane Cinta Raja, yang telah disesuaikan denga a +R +a i +s +M +g e +Halaman 125 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 125 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +n fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda s +M +bukti T1 – 5g4; e +55. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uanng +n +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +o +u +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh NURYADI dari Tergugat I , yang +d +g +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +n +Aselanjutnya diberi tanda bukti T1 – 55; +56. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2I Juni 1986 yang +h dibuat dan ditandatangani oleh MUHTAR SANI dkan diketahui oleh Kepala +a Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telaih disesuaikan dengan +l +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +m b +bukti T1 – 56; +u +a 57. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +p +k pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +h lima puluh ribu rupiah) yaneg diterima oleh MUHTAR SANI dari Tergugat I, a +yang telah disesuaikaRn dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +a i +s +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 57; +M +58. Foto copyg Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang e +dibuat dan ditandatangani oleh SURIP PAIJO dan diketahui oleh Kepala n +n +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +o +u +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +d +g +bukti T1 – 58; +n +A59. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.0I00,- (tiga ratus +hlima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SURIP PkAIJO dari Tergugat I, +a yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan idiberi materai secukupn +l +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 59; +m b +60. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +u +a dibuat dan ditandatangani oleh TUKINAH dan diketahui oleh Kepala Desa +p +k Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan +h diberi materai secukupnya, seelanjutnya diberi tanda bukti T1 – 60; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 126 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 126 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +61. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang s +M +pindah darig perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus e +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TUKINAH dari Tergugat I, yanng +n +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +o +u +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 61; +d +g +62. Fotocopy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +n +Adibuat dan ditandatangani oleh SAWI dan diketahui oleh Kepala Desa +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengaIn fotocopynya dan +h diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tandka bukti T1 – 62; +a 63. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 bierupa tanda terima uang +l +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +m b +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SAWI dari Tergugat I, yang telah +u +a disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +p +k selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 63; +h 64. Foto copy Surat Perneyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang a +dibuat dan ditandatanRgani oleh SUMEDI dan diketahui oleh Kepala Desa +a i +s +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan +M +diberi materai gsecukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 64; e +65. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang n +n +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +o +u +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUMEDI dari Tergugat I, yang +d +g +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +n +Aselanjutnya diberi tanda bukti T1 – 65; +66. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 JIuni 1986 yang +hdibuat dan ditandatangani oleh SUJONO S dan dkiketahui oleh Kepala +a Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah idisesuaikan dengan +l +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +m b +bukti T1 – 66; +u +a 67. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +p +k pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +h lima puluh ribu rupiah) yange diterima oleh SUJONO S dari Tergugat I, a +R +a i +s +M +g e +Halaman 127 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 127 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn s +M +ya, selanjutgnya diberi tanda bukti T1 – 67; e +68. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yanng +n +dibuat dan ditandatangani oleh WARTIMAN TUKUL dan diketahui oleh +o +u +Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +d +g +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +n +Abukti T1 – 68; +69. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tIanda terima uang +h pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai kRp. 350.000,- (tiga ratus +a lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh iWARTIMAN TUKUL dari +l +Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi mater +m b +ai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 69; +u +a 70. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +p +k dibuat dan ditandatangani oleh PAIMIN SETRO dan diketahui oleh +h Kepala Desa Perkebunane Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan a +fotocopynya dan dRiberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +a i +s +bukti T1 – 70; +M +71. Foto copyg Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang e +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus n +n +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAIMIN SETRO dari Tergugat I, +o +u +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +d +g +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 71; +n +A72. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +dibuat dan ditandatangani oleh SUTRISNO DUL dan Idiketahui oleh +hKepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah kdisesuaikan dengan +a fotocopynya dan diberi materai secukupnya, sielanjutnya diberi tanda +l +bukti T1 – 72; +m b +73. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +u +a pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +p +k lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUTRISNO DUL dari Tergugat I, +h yang telah disesuaikan dengaen fotocopynya dan diberi materai secukupn a +ya, selanjutnya diberi tanRda bukti T1 – 73; +a i +s +M +g e +Halaman 128 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 128 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +74. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang s +M +dibuat dan gditandatangani oleh JUHANDI dan diketahui oleh Kepala Desa e +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dann +n +diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 74; +o +u +75. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +d +g +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +n +Alima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JUHANDI dari Tergugat I, yang +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi maIterai secukupnya, +h selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 75; k +a 76. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tianggal 2 Juni 1986 yang +l +dibuat dan ditandatangani oleh MULIANI TUPAN dan diketahui oleh +m b +Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +u +a fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +p +k bukti T1 – 76; +h 77. Foto copy Kwitansi taenggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang a +pindah dari perkebunRan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +a i +s +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MULIANI TUPAN dari Tergugat +M +I, yang telah dgisesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secuku e +pnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 77; n +n +78. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +o +u +dibuat dan ditandatangani oleh SALI dan diketahui oleh Kepala Desa +d +g +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan +n +Adiberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 78; +79. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tandIa terima uang +hpindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rpk. 350.000,- (tiga ratus +a lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SALI dairi Tergugat I, yang telah +l +disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +m b +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 79; +u +a 80. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +p +k dibuat dan ditandatangani oleh SUGIMAN II dan diketahui oleh Kepala +h Desa Perkebunan Cinta Reaja, yang telah disesuaikan dengan a +R +a i +s +M +g e +Halaman 129 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 129 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda s +M +bukti T1 – 8g0; e +81. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uanng +n +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +o +u +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUGIMAN II dari Tergugat I, +d +g +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +n +Aya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 81; +82. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2I Juni 1986 yang +h dibuat dan ditandatangani oleh PARMIN KIS dakn diketahui oleh Kepala +a Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telaih disesuaikan dengan +l +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +m b +bukti T1 – 82; +u +a 83. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +p +k pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +h lima puluh ribu rupiah) yaeng diterima oleh PARMIN KIS dari Tergugat I, a +yang telah disesuaikaRn dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +a i +s +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-83; +M +84. Foto copyg Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang e +dibuat dan ditandatangani oleh PAINO A dan diketahui oleh Kepala Desa n +n +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan +o +u +diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 84; +d +g +85. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +n +Apindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAINO A dari TeIrgugat I, yang +htelah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberik materai secukupnya, +a selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 85; i +l +86. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +m b +dibuat dan ditandatangani oleh TUYADI G dan diketahui oleh Kepala +u +a Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +p +k fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +h bukti T1 – 86; e a +R +a i +s +M +g e +Halaman 130 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 130 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +87. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang s +M +pindah darig perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus e +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TUYADI G dari Tergugat I, yanng +n +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +o +u +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 87; +d +g +88. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +n +Adibuat dan ditandatangani oleh KARSINI dan diketahui oleh Kepala Desa +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengaIn fotocopynya dan +h diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tandka bukti T1 – 88; +a 89. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 bierupa tanda terima uang +l +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +m b +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KARSINI dari Tergugat I, yang +u +a telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +p +k selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 89; +h 90. Fotocopy Surat Pernyeataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang a +dibuat dan ditandataRngani oleh RANTI dan diketahui oleh Kepala Desa +a i +s +Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan +M +diberi materai gsecukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 90; e +91. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang n +n +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +o +u +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh RANTI dari Tergugat I, yang +d +g +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +n +Aselanjutnya diberi tanda bukti T1 – 91; +92. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 JIuni 1986 yang +hdibuat dan ditandatangani oleh PONIMAN PUSAKk dan diketahui oleh +a Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telaih disesuaikan dengan +l +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +m b +bukti T1 – 92; +u +a 93. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +p +k pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +h lima puluh ribu rupiah) yang dieterima oleh PONIMAN PUSAK dari Tergugat a +R +a i +s +M +g e +Halaman 131 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 131 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secuku s +M +pnya, selangjutnya diberi tanda bukti T1 – 93; e +94. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yanng +n +dibuat dan ditandatangani oleh SUDARNO dan diketahui oleh Kepala +o +u +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +d +g +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +n +Abukti T1 – 94; +95. Fotocopy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa taInda terima uang +h pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai kRp. 350.000,- (tiga ratus +a lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUDAiRNO dari Tergugat I, yang +l +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +m b +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 95; +u +a 96. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +p +k dibuat dan ditandatangani oleh SAGIKARTAWI dan diketahui oleh Kepala +h Desa Perkebunan Cintae Raja, yang telah disesuaikan dengan a +fotocopynya dan dRiberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +a i +s +bukti T1 – 96; +M +97. Foto copyg Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang e +pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus n +n +lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SAGIKARTAWI dari Tergugat I, +o +u +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +d +g +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 97; +n +A98. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 yang +dibuat oleh MANTOJOYO dan ditandatangani olIeh TUKINAH +hMANTOJOYO dan diketahui oleh Kepala Desa Pekrkebunan Cinta Raja, +a yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan idiberi materai secukupn +l +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 98; +m b +99. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima uang +u +a pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga ratus +p +k lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh TUKINAH MANTOJOYO dari +h Tergugat I, yang telah disesuaeikan dengan fotocopynya dan diberi mater a +ai secukupnya, selanjutnRya diberi tanda bukti T1 – 99; +a i +s +M +g e +Halaman 132 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 132 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +100. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 s +M +yang dibuagt dan ditandatangani oleh SADUN dan diketahui oleh Kepala e +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengann +n +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +o +u +bukti T1 – 100; +d +g +101. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +n +Auang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SADUIN dari Tergugat I, +h yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan k diberi materai secukupn +a ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 101; i +l +102. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +m b +yang dibuat dan ditandatangani oleh TUMINO dan diketahui oleh Kepala +u +a Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +p +k fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +h bukti T1 – 102; e a +103. Foto copyR Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +a i +s +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +M +ratus lima pulugh ribu rupiah) yang diterima oleh TUMINO dari Tergugat I, e +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn n +n +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 103; +o +u +104. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +d +g +yang dibuat dan ditandatangani oleh SIBUN dan diketahui oleh Kepala +n +ADesa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnyIa diberi tanda +hbukti T1 – 104; k +a 105. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 198i6 berupa tanda terima +l +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +m b +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SIBUN dari Tergugat I, +u +a yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +p +k ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 105; +h 106. Fotocopy Surat Peernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 a +yang dibuat dan ditandaRtangani oleh AHMAD IDRIS dan diketahui oleh +a i +s +M +g e +Halaman 133 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 133 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan s +M +fotocopynyag dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda e +bukti T1 – 106; n +n +107. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +o +u +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +d +g +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh AHMAD IDRIS dari +n +ATergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi mater +ai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 107; I +h 108. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjikan tanggal 2 Juni 1986 +a yang dibuat dan ditandatangani oleh SARMIN i dan diketahui oleh Kepala +l +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +m b +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +u +a bukti T1 – 108; +p +k 109. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +h uang pindah dari perkebunean PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga a +ratus lima puluh ribuR rupiah) yang diterima oleh SARMIN dari Tergugat I, +a i +s +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +M +ya, selanjutnyag diberi tanda bukti T1 – 109; e +110. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 n +n +yang dibuat dan ditandatangani oleh SAIMAN dan diketahui oleh Kepala +o +u +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +d +g +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +n +Abukti T1 – 110; +111. Foto Copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupIa tanda terima +huang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate seniklai Rp. 350.000,- (tiga +a ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SiAIMAN dari Tergugat I, +l +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +m b +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 111; +u +a 112. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +p +k yang dibuat dan ditandatangani oleh JUMAN dan diketahui oleh Kepala +h Desa Perkebunan Cinta Reaja, yang telah disesuaikan dengan a +R +a i +s +M +g e +Halaman 134 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 134 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda s +M +bukti T1 – 1g12; e +113. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terimna +n +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +o +u +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JUMAN dari Tergugat I, +d +g +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +n +Aya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 113; +114. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanIggal 2 Juni 1986 +h yang dibuat dan ditandatangani oleh SUTIMAN dkan diketahui oleh Kepala +a Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telaih disesuaikan dengan +l +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +m b +bukti T1 – 114; +u +a 115. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +p +k uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +h ratus lima puluh ribu rupiahe) yang diterima oleh SUTIMAN dari Tergugat I, a +yang telah disesuaikaRn dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +a i +s +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 115; +M +116. Fotgo copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 e +yang dibuat dan ditandatangani oleh SUKIMAN dan diketahui oleh Kepala n +n +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +o +u +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +d +g +bukti T1 – 116; +n +A117. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp.I 350.000,- (tiga +hratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUKkIMAN dari Tergugat I, +a yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan idiberi materai secukupn +l +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 117; +m b +118. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +u +a yang dibuat dan ditandatangani oleh PAERAN dan diketahui oleh Kepala +p +k Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +h fotocopynya dan diberi maeterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda a +bukti T1 – 118; R +a i +s +M +g e +Halaman 135 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 135 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +119. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima s +M +uang pindagh dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga e +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAERAN dari Tergugatn I, +n +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +o +u +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 119; +d +g +120. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +n +Ayang dibuat dan ditandatangani oleh ALIMAN dan diketahui oleh Kepala +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesIuaikan dengan +h fotocopynya dan diberi materai secukupnya, skelanjutnya diberi tanda +a bukti T1 – 120; i +l +121. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +m b +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +u +a ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ALIMAN dari Tergugat I, +p +k yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +h ya, selanjutnya diberi tandae bukti T1 – 121; a +122. Foto copyR Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +a i +s +yang dibuat dan ditandatangani oleh SANIMIN dan diketahui oleh Kepala +M +Desa Perkebgunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan e +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda n +n +bukti T1 – 122; +o +u +123. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +d +g +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +n +Aratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SANIMIN dari Tergugat I, +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi maIterai secukupn +hya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 123; k +a 124. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjiain tanggal 2 Juni 1986 +l +yang dibuat dan ditandatangani oleh GEMI dan diketahui oleh Kepala +m b +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +u +a fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +p +k bukti T1 – 124; +h 125. Foto copy Kwitansei tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima a +uang pindah dari perkebRunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +a i +s +M +g e +Halaman 136 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 136 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh GEMI dari Tergugat I, yang s +M +telah disesguaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, e +selanjutnya diberi tanda bukti T1-125; n +n +126. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +o +u +yang dibuat dan ditandatangani oleh RUYAT dan diketahui oleh Kepala +d +g +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +n +Afotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +bukti T1 – 126; I +h 127. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 19k86 berupa tanda terima +a uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estatei senilai Rp. 350.000,- (tiga +l +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh RUYAT dari Tergugat I, +m b +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +u +a ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 127; +p +k 128. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +h yang dibuat dan ditandataengani oleh PAIDIN dan diketahui oleh Kepala a +Desa Perkebunan RCinta Rajam, yang telah disesuaikan dengan +a i +s +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +M +bukti T1 – 128g; e +129. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima n +n +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +o +u +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAIDIN dari Tergugat I, +d +g +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +n +Aya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 129; +130. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggaIl 2 Juni 1986 +hyang dibuat dan ditandatangani oleh SUGIMAN k dan diketahui oleh +a Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja Bukti T1 – 13i0; +l +131. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +m b +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +u +a ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUGIMAN dari Tergugat I, +p +k yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +h ya, selanjutnya diberi tanda buekti T1 – 131; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 137 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 137 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +132. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 s +M +yang dibuagt dan ditandatangani oleh SIBUN JOYO dan diketahui oleh e +Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengann +n +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +o +u +bukti T1 – 132; +d +g +133. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +n +Auang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SIIBUN JOYO dari +h Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocokpynya dan diberi mater +a ai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1i – 133; +l +134. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +m b +yang dibuat dan ditandatangani oleh PAINO dan diketahui oleh Kepala +u +a Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +p +k fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +h bukti T1 – 134; e a +135. Foto copyR Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +a i +s +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +M +ratus lima pulguh ribu rupiah) yang diterima oleh PAINO dari Tergugat I, e +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn n +n +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1-135; +o +u +136. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +d +g +yang dibuat dan ditandatangani oleh “SAERAN” (Penggugat I) dan +n +Adiketahui oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaika +n dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, seIlanjutnya diberi +htanda bukti T1 – 136; k +a 137. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 198i6 berupa tanda terima +l +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +m b +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh “SAERAN” (Penggugat I) +u +a dari Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi m +p +k aterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 137; +h 138. Foto copy Surat Peernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 a +yang dibuat dan ditandRatangani oleh KARNI dan diketahui oleh Kepala +a i +s +M +g e +Halaman 138 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 138 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan s +M +fotocopynyag dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda e +bukti T1 – 138; n +n +139. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +o +u +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 350.000,- (tiga +d +g +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh KARNI dari Tergugat I, +n +Ayang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 139; I +h 140. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjikan tanggal 2 Juni 1986 +a yang dibuat dan ditandatangani oleh MASIAH i dan diketahui oleh Kepala +l +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +m b +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +u +a bukti T1 – 140; +p +k 141. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +h uang pindah dari perkebunean PT. Buana Estate senilai Rp. 250.000,- (dua a +ratus lima puluh ribuR rupiah) yang diterima oleh MASIAH dari Tergugat I, +a i +s +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +M +ya, selanjutnyag diberi tanda bukti T1 – 141; e +142. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 n +n +yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARIFAH dan diketahui oleh +o +u +Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja Bukti T1 – 142; +d +g +143. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +n +Auang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 250.000,- (dua +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SYARIFAH Idari Tergugat I, +hyang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan dibkeri materai secukupn +a ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 143; i +l +144. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +m b +yang dibuat dan ditandatangani oleh MUNI dan diketahui oleh Kepala +u +a Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +p +k fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +h bukti T1 – 144; e a +R +a i +s +M +g e +Halaman 139 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 139 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +145. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima s +M +uang pindagh dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 250.000,- (dua e +ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MUNI dari Tergugat I, yanng +n +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +o +u +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 145; +d +g +146. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +n +Ayang dibuat dan ditandatangani oleh SAJI dan diketahui oleh Kepala +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesIuaikan dengan +h fotocopynya dan diberi materai secukupnya, skelanjutnya diberi tanda +a bukti T1 – 146; i +l +147. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +m b +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 250.000,- (dua +u +a ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SAJI dari Tergugat I, yang +p +k telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +h selanjutnya diberi tanda buekti T1 – 147; a +148. Foto copyR Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +a i +s +yang dibuat dan ditandatangani oleh PAERAH dan diketahui oleh Kepala +M +Desa Perkebgunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan e +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda n +n +bukti T1 – 148; +o +u +149. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +d +g +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 250.000,- (dua +n +Aratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh PAERAH dari Tergugat I, +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi maIterai secukupn +hya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 149; k +a 150. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjiain tanggal 2 Juni 1986 +l +yang dibuat dan ditandatangani oleh SUGIJO dan diketahui oleh Kepala +m b +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +u +a fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +p +k bukti T1 – 150; +h 151. Foto copy Kwitansei tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima a +uang pindah dari perkebRunan PT. Buana Estate senilai Rp. 200.000,- (dua +a i +s +M +g e +Halaman 140 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 140 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SUGIJO dari Tergugat I, yang telah di s +M +sesuaikan g dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, e +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 151; n +n +152. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +o +u +yang dibuat dan ditandatangani oleh SETO dan diketahui oleh Kepala +d +g +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +n +Afotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +bukti T1 – 152; I +h 153. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 19k86 berupa tanda terima +a uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estatei senilai Rp. 200.000,- (dua +l +ratus ribu rupiah) yang diterima oleh SETO dari Tergugat I, yang telah dise +m b +suaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya +u +a diberi tanda bukti T1 – 153; +p +k 154. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +h yang dibuat dan ditandataengani oleh HERI dan diketahui oleh Kepala a +Desa Perkebunan RCinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +a i +s +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +M +bukti T1 – 154g; e +155. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima n +n +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 200.000,- (dua +o +u +ratus ribu rupiah) yang diterima oleh HERI dari Tergugat I, yang telah dise +d +g +suaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya +n +Adiberi tanda bukti T1 – 155; +156. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggaIl 2 Juni 1986 +hyang dibuat dan ditandatangani oleh MIJAN dan dkiketahui oleh Kepala +a Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah idisesuaikan dengan +l +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +m b +bukti T1 – 156; +u +a 157. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +p +k uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- +h (seratus lima puluh ribu rupiahe) yang diterima oleh MIJAN dari Tergugat I, a +R +a i +s +M +g e +Halaman 141 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 141 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn s +M +ya, selanjutgnya diberi tanda bukti T1 – 157; e +158. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 198n6 +n +yang dibuat dan ditandatangani oleh NGATIJO dan diketahui oleh Kepala +o +u +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +d +g +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +n +Abukti T1 – 158; +159. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 beIrupa tanda terima +h uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estatke senilai Rp. 150.000,- +a (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oileh NGATIJO dari Tergugat +l +I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secuku +m b +pnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 159; +u +a 160. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +p +k yang dibuat dan ditandatangani oleh SUMAHADI dan diketahui oleh +h Kepala Desa Perkebunane Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan a +fotocopynya dan dRiberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +a i +s +bukti T1 – 160; +M +161. Fotgo copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima e +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- n +n +(seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUMAHADI dari +o +u +Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi mater +d +g +ai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 161; +n +A162. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +yang dibuat dan ditandatangani oleh MARNO dan diketahIui oleh Kepala +hDesa Perkebunan Cinta Raja, yang telah diksesuaikan dengan +a fotocopynya dan diberi materai secukupnya, sielanjutnya diberi tanda +l +bukti T1 – 162; +m b +163. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +u +a uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- +p +k (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh MARNO dari Tergugat +h I, yang telah disesuaikan denegan fotocopynya dan diberi materai secuku a +pnya, selanjutnya diberi Rtanda bukti T1 – 163; +a i +s +M +g e +Halaman 142 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 142 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +164. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 s +M +yang dibuagt dan ditandatangani oleh ISMAIL HARAHAP dan diketahui e +oleh Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengna +n +n fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +o +u +bukti T1 – 164; +d +g +165. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +n +Auang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- +(seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh ISMAIIL HARAHAP dari +h Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocokpynya dan diberi mater +a ai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1i – 165; +l +166. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +m b +yang dibuat dan ditandatangani oleh RISEM dan diketahui oleh Kepala +u +a Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +p +k fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +h bukti T1 – 166; e a +167. Foto copyR Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +a i +s +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- +M +(seratus lima pguluh ribu rupiah) yang diterima oleh RISEM dari Tergugat I, e +yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn n +n +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 167; +o +u +168. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +d +g +yang dibuat dan ditandatangani oleh SUYOTO dan diketahui oleh Kepala +n +ADesa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnyIa diberi tanda +hbukti T1 – 168; k +a 169. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 198i6 berupa tanda terima +l +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- +m b +(seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SUYOTO dari Tergugat +u +a I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secuku +p +k pnya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 169; +h 170. Foto copy Surat Peernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 a +yang dibuat dan ditandaRtangani oleh JARNO dan diketahui oleh Kepala +a i +s +M +g e +Halaman 143 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 143 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan s +M +fotocopynyag dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda e +bukti T1 – 170; n +n +171. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +o +u +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- +d +g +(seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh JARNO dari Tergugat I, +n +Ayang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupn +ya, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 171; I +h 172. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjikan tanggal 2 Juni 1986 +a yang dibuat dan ditandatangani oleh KARDiIMO dan diketahui oleh +l +Kepala Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +m b +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +u +a bukti T1 – 172; +p +k 173. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +h uang pindah dari perkebuenan PT. Buana Estate senilai Rp. 150.000,- a +(seratus lima puluhR ribu rupiah) yang diterima oleh KARDIMO dari +a i +s +Tergugat I, yang telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi mater +M +ai secukupnyag, selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 173; e +174. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 n +n +yang dibuat dan ditandatangani oleh ARIONO dan diketahui oleh Kepala +o +u +Desa Perkebunan Cinta Raja, yang telah disesuaikan dengan +d +g +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +n +Abukti T1 – 174; +175. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupIa tanda terima +huang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate skenilai Rp. 100.000,- +a (seratus ribu rupiah) yang diterima oleh ARIONOi dari Tergugat I, yang +l +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +m b +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 175; +u +a 176. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanggal 2 Juni 1986 +p +k yang dibuat dan ditandatangani oleh WAKIYAH dan diketahui oleh Kepala +h Desa Perkebunan Cinta Reaja, yang telah disesuaikan dengan a +R +a i +s +M +g e +Halaman 144 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 144 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda s +M +bukti T1 – 1g76; e +177. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terimna +n +uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 100.000,- +o +u +(seratus ribu rupiah) yang diterima oleh WAKIYAH dari Tergugat I, yang +d +g +telah disesuaikan dengan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +n +Aselanjutnya diberi tanda bukti T1 – 177; +178. Foto copy Surat Pernyataan/ Perjanjian tanIggal 2 Juni 1986 +h yang dibuat dan ditandatangani oleh TUGIYEM dkan diketahui oleh Kepala +a Desa Perkebunan Cinta Raja , yang telaih disesuaikan dengan +l +fotocopynya dan diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda +m b +bukti T1 – 178; +u +a 179. Foto copy Kwitansi tanggal 2 Juni 1986 berupa tanda terima +p +k uang pindah dari perkebunan PT. Buana Estate senilai Rp. 100.000,- +h (seratus ribu rupiah) yange diterima oleh TUGIYEM dari Tergugat I, yang a +telah disesuaikan deRngan fotocopynya dan diberi materai secukupnya, +a i +s +selanjutnya diberi tanda bukti T1 – 179; +M +Menimbagng bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I e +telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya n +n +sebagai berikut: +o +u +1. Saksi Ir. H. Bambang +d +g +Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan +n +Asebagai berikut : +- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat Iadalah adanya +h gugatan Para Penggugat mengenai tanah HGU PkT Buana Estate yang +a berada di Desa Cinta Raja, Kecamatan Seicanggang, Kabupaten +l +Langkat; +m b +- Bahwa Saksi tahu permasalahan itu karena dulu sudah pernah +u +a dipermasalahkan tetapi tidak sampai ke Pengadilan; +p +k - Bahwa yang mempermasalahkan adalah Kelompok Tani Ingin +h Makmur (KTIM); e a +- Bahwa Saksi mengeRtahuinya karena Saksi mengalami sendiri; +a i +s +M +g e +Halaman 145 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 145 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa saat itu Saksi menjadi maneger di Perkebunan Cinta Raja s +M +sejak tahgun 2000 sampai dengan April 2024; e +- Bahwa permasalahan yang pernah masuk Pengadilan adalah gugatann +n +ke PTUN; +o +u +- Bahwa hasilnya ditolak dan keputusannya sudah incrack; +d +g +- Bahwa saat itu yang jadi Penggugat adalah pihak SAERAN; +n +A- Bahwa Penggugat bukan kelompok tani, hanya nama-nama; +- Bahwa Saksi tidak tahu persis apakah PenIggugat termasuk +h Penggugat-penggugat yang Saksi sebutkan tadki; +a - Bahwa saat itu digugat pada tahun 2008; i +l +- Bahwa inti permasalahannya saat itu adalah Para Penggugat +m b +menggugat prosedur terbitnya Sertifikat HGU PT Buana Estate; +u +a - Bahwa Saksi tidak ingat persis tanggal dan tahunnya sejarah riwayat +p +k PT Buana Estate, PT Buana Estate memperoleh peralihan hak tahun +h 1972 dari PT Cinta Rajae, sebelum PT Cinta Raja ada PT Sandang Mas a +dan sebelum PTR Sandang Mas ada NP Tambak Main itulah +a i +s +sejarahnya; +M +- Bahwa Sagksi tahu berdasarkan dokumen PT Buana; e +- Bahwa yang pertama NP Tambak Main itu perusahan Swiss berdiri n +n +1885 kemudian beralih ke PT Sandang Mas; +o +u +- Bahwa saat itu berdirinya tahun 1962; +d +g +- Bahwa kemudian dari PT Sandang Mas ke PT Cinta Raja itu +n +A +sebenarnya 1 (satu) grup sandang Mas, sudah bubar ; +- Bahwa kemudian beralih dari PT Cinta Raja kepada PTI Buana Estate +h pada tahun 1972; k +a - Bahwa yang Saksi lihat dari NP Tambak Maiin kepada PT Sandang +l +m Mas itu SK HGU No. 19 Tahun 1966 itu lu b asnya 1911 ha; +- Bahwa kemudian beralih ke PT Cinta Raja dengan nomor HGU yang +u +a sama tahun 1966; +p +k - Bahwa luasanya masih sama; +e +h - Bahwa kemudian peralihan ke PT Buana yakni Pengalihan hak, tetapi a +luasnya sudah berubRah jadi 1911 ha, karena ada perintah SK HGU +a i +s +M +g e +Halaman 146 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 146 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +mengeluarkan 86 ha, sehingga diperalihan hak menjadi 1825 ha saja s +M +yang diaglihkan kepada PT Buana Estate; e +- Bahwa dikeluarkan untuk masyarakat Pasar Baru Desa Tanjung Ibusn; +n +- Bahwa pada tahun 2000, tanamannya masih kakao atau coklat, +o +u +sebagian ada sawit, tetapi dominan coklat; +d +g +- Bahwa selain itu, ada perumahan karyawan, ada 5 (lima) tempat +n +Adibeberapa titik; +- Bahwa Saksi tidak tahu satu tempat berapa; I +h - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibangun perumkahan itu; +a - Bahwa tugas manager adalah mengorganisiir karyawan, mengarahkan +l +dan memeneg karyawan sesuai tugas masing-masing, mengawasi +m b +mereka apakah bekerja sesuai SOP yang ada kemudian menjaga asset +u +a perusahaan; +p +k - Bahwa dalam kurun waktu tahun 2000 sampai dengan Saksi +h bertugas, ada beberapae kali warga mengajukan tuntutan, ada kepada a +Komisi A DPRD LRangkat, tahun 2008 sempat menduduki dari pada +a i +s +lahan PT Buana Estate; +M +- Bahwa yagng dikuasai tahun 2008 sebagian betul objek perkara dan e +sebagian diluar; n +n +- Bahwa luas tanah PT Buana Estate dalam HGU itu SK HGU Tahun +o +u +1984 seluas 1788,27 ha; +d +g +- Bahwa Saksi melihat sejarah HGU 1966 itu berakhir tahun 1981, +n +APihak perusahaan memproses perpanjangan HGU itu tahun 1982, SK +HGU yang pertama keluar tahun 1982 adalah SK HGIU No. 9 yang +h terbit tahun 1982 itu luasnya 1755 ha karena adak perintah didalam SK +a HGU bahwa areal yang merupakan perkampiungan kompak dengan +l +m catatan tidak pernah disebutkan Banjaran b seluas 70,3 ha jadi 1825 ha- +70,3 ha=1754,7 ha dibulatkan menjadi 1755 ha, itu di HGU +u +a perpanjangan yang pertama tahun 1982. itu; +p +k - Bahwa kemudian dalam prosesnya ada satu tuntutan masyarakat +h melalui Gubernur dan itu deiproses oleh Gubernur,dan menurunkan tim a +gabungan ada PemdRa Langkat, BPN turun kelapangan memeriksa +a i +s +M +g e +Halaman 147 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 147 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +yang 70, 3 ha yang semula tempat perumahan karyawan itu dari dulu s +M +merupakgan HGU, kemudian Gubernur mengeluarkan SK Revisi yang e +semula tahun 1982 ada perbaikan sesuai saran gubernur Tahun 198n4 +n +keluar SK HGU Nomor 2 revisi yang isinya adalah melaksanakan hasil +o +u +pemeriksaan tim gabungan dan disetujui usulan yang diusulkan +d +g +gubernutr sumatera utara pada saat itu, keluar HGU Revisi; +n +A- Bahwa saat periode Saksi menjadi meneger belum pernah mengadapi +keberatan-keberatan yang ditempuh mediasi, yang mIana saat itu Saksi +h hanya dari dokumen yang ada bahwa pada kwarga masyarakat pada +a tahun 83 atau 84 sudah ditawarkan i tanah pengganti untuk +l +menempatkan warga itu, ada yang di Silotong ada yang di Tamaran +m b +karena di Tamaran ada lahan tapi pihak masyarakat tidak mau; +u +a - Bahwa yang di Selotong tidak ada yang mau, kemudian diberikan +p +k uang pindah dari PT BUana Estate pada warga-warga ini diberikan +h uang pindah karena taenah ini bukan tanah mereka tetapi tanah PT a +Buana Estate yaRng kebetulan Kampung Banjaran ditempati oleh +a i +s +Karyawan dan pensiunan PT Buana Estate dan bukan warga +M +masyarakatg yang terkait dengan PT Buana Estate, sejarahnya seperti e +itu yang dijelaskan dalam Surat Gubernur kepada Mendagri seperti itu; n +n +- Bahwa secara real atau fakta mereka tidak pernah menghadap secara +o +u +langsung kepada PT Buana Estate, melalui pihak ketiga, melalui +d +g +Polres, melalui Pemda kemudian dimediasi; +n +A- Bahwa warga Kampung Banjaran pernah ditawarkan PT Buana Tanah +Pengganti yakni pernah ditawari ke Selolotong dan TamaIran, kemudian +h ditawari tanah bagi masyarakat yang tidak mauk pindah, dan ditawari +a uang pindahan; i +l +m - Bahwa secara real dilihat dari HGU b , yang 70,3 ha ini sudah +dikeluarkan; +u +a - Bahwa yang 70, 3 ha yang di peta awal HGU dikeluarkan tertera +p +k digambar ini dan sekarang memang nggak masuk HGU lagi (yang +h hijau) 60, 2 ha sudah menejadi punya masyarakat dan masyarakatnya a +yang mana pihak PerRusahaan tak tau dan itu sudah dilaksanakn pada +a i +s +M +g e +Halaman 148 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 148 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +tahun 82 sampai dengan 84, jadi di SK HGU Revisi dan SK HGU No. 1 s +M +Desa Cingta Raja ini sudah tidak ada lagi, luasnya 1780 ha itu, bahkan di e +tahun 84 ada tambahan lagi dikeluarkan perusahaan atas perintanh +n +Mendagri adalah 12, 9 ha dan 0,83 ha jadi semua sudah dikeluarkan +o +u +dan di SK HGU sekarang sudah clear; +d +g +- Bahwa yang menjadi tanah sengketa adalah yang merupakan +n +Aperumahan karyawan dan ini dari PB Tambak Main, PT Sandang Mas, +PT Cinta Raja ini tidak pernah keluar dari HGU, jadIi kalau ada yang +h tinggal disana adalah karyawan dan pensiunank; +a - Bahwa itu dilaksanakan bukan hanya 70, 3 iha; +l +- Bahwa pada prinsipnya pada perusahaan apa yang diberikan +m b +Pemerintah melalui Mendagri hasil pemeriksaan ulang bukan 1825 ha +u +a tetapi 1802 ha, ada lagi perintah mengeluarkan 12,9 ha dan 0,83 ha +p +k jadi yang diluar 70,3 ha itu sudah dikeluarkan itu, lebih dulu; +h - Bahwa Surat Laporane Tim Gabungan secara keseluruhan sudah a +dibaca dan hasil Rprodak dari surat Gubernur menjadi usulan pada +a i +s +Mendagri pada saat itu sudah dibaca, ada di poin 6 pada surat 7596 +M +Gubernur Sgumatera Utara pada Gubernur kepada Mendagri itu e +dijelaskan , hasil pemeriksaan Komisi 7 . 593..796-83….pada poin 6 n +n +disebutkan setelah melakukan peninjauan dilapangan serta membahas +o +u +lebih dalam rapat areal yang disebut perumahan karyawan aalah +d +g +pondok yang masuk areal perkebunan cinta raja dan penduduk yang +n +Atinggal dikampung Banjaran adalah perumahan karyawan dan +pensiunan; I +h - Bahwa Saksi menjadi karyawan PROBO SUTEkJO sudah hampir 38 +a tahun sehingga Saksi tahu karakter dari PRiOBO SUTEJO beliau +l +m sangat peduli masalah kemanusian dan s b ifatnya banyak membantu jadi +hanya pertimbangan kemanusiaan saja supaya warga tersebut diberi +u +a uang pindah, jadi tidak ada istilah ganti rug, karena itu tanah HGU, i +p +k setahu Saksi seperti itu; +h - Bahwa Saksi masuk peruesahaan tahun 2000 jadi Saksi tidak tahu a +persisi; R +a i +s +M +g e +Halaman 149 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 149 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa Saksi sendiri ikut melakukan proses pemanjangan SK HGU s +M +dan Sergtifikat HGU tahun 2004-2005 itu dalam proses nya sejak e +diajukan permohonan kemudian ada surat perintah untuk pembayarann +n +untuk pemasukan pada Negara yang ditetapkan BPN Kanwil kemudian +o +u +ada tim panitia B dari Kanwil, Pemda dan BPN Langkat turun +d +g +kelapangan sampai terbit SK HGU tidak ada pihak atau masyarakat +n +Ayang menggangu proses perpanjangan HGU tersebut sampai kami +terima sertifikatnya; I +h - Bahwa dalam Surat Gubernur dijelaskan bahwka tanah tersebut adalah +a milik PT Buana Estate karena sampai sekaraing ditanah tersebut masih +l +ada rumah karyawan tapi mulai kapan dibangun rumah karyawan +m b +Saksi tidak tahu; +u +a - Bahwa perumahan karyawan disitu dibawah tahun 2000; +p +k - Bahwa tanah perusahaan yang ada Sanga Mas sekitar 2 (dua) km +h dari Kampung Banjaran;e a +- Bahwa parit itu dRibuat di bawah tahun 2000, tahun 2000 sudah ada , +a i +s +batas HGU adalah parit; +M +- Bahwa segtahu Saksi ada Desa Kepala Sungai, dan itu tidak masuk e +HGU PT Buana Estate, Desa Cinta Raja luasnya sama dengan luas SK n +n +HGU, Desa Cinta Raja awalnya Desa Perkebunan Cinta Raja, Luas nya +o +u +Desa itu sama dengan HGU 1788, 27 ha dan sampai sekarang masih +d +g +segitu, jadi tidak ada Desa lain atau areal lain yang masuk HGU; +n +A- Bahwa areal ini tunduknya kepada Desa Cinta Raja; +- Bahwa dari hasil pemeriksaan Kampung Banjaran adaIlah perumahan +h karyawan dan pensiunan, sebelum Saksi jkadi Manager disitu +a perumahan itu sudah ada; i +l +m - Bahwa Saksi tidak tahu apakah tahun b 2008 ada gugatan warga ke +PTUN, ada SAERAN sebagai Penggugat I ada juga NASIB, setahu +u +a saksi para Penggugat ini adalah pensiunan atau ahli waris dari +p +k pensiunan yang menempati rumah kampung Banjaran; +h - Bahwa setahu Saksi selaema Saksi bekerja disana tidak pernah ada a +menyatakan ada bagRian mereka disitu, karena tanah tersebut sudah +a i +s +M +g e +Halaman 150 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 150 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +dikeluarkan perusahaan jadi itu sudah kewenangan Pemkab , Pemprov s +M +dan BPNg. Jadi kami serahkan saja; e +- Bahwa mereka tidak pernah datang ke PT dan menunjukkan alas hank +n +apa; +o +u +- Bahwa yang dilakukan pihak PT Buana Estate sehingga Para +d +g +Penggugat tidak mau mengajukan gugatan ke Pengadilan karena +n +Amereka berulangkali melapor ke Polres , kemudian dimediasi oleh +anggota DPRD Komisi A , dari masing-masing kesimIpulan pada saat +h mediasi disebutkan kalau tidak ada titik tekmu silakan menempuh +a prosedurr hukum dan Saksi pernah baca pienjelasan Bupati Langkat +l +kepada Komnasham , Bupati Langkat menjelaskan ini ini sudah +m b +berulangkali ditempuh jalur mediasi tetapi tidak ada titik temu sehingga +u +a Pemkab Langkat menyarankan silakan ditempuh jalur hukum; +p +k - Bahwa Saksi tahu Perumahan Karyawan di Kampung Banjaran sudah +h ada sejak tahun 1984 seementara Saksi baru bekerja pada tahun 2000 a +yakni dari dokumenR yang ada; +a i +s +- Bahwa PT Buana Berdiri berdasarkan pengalihan hak tahun 1972; +M +- Bahwa Sagksi tidak tahu sebelumnya PT Buana dimana lokasinya, e +karena Saksi masuk PT Buana Estate tahun 1986; n +n +- Bahwa ada perumahan PT Buana Estate di Kampung Banjaran pada +o +u +tahun 1984 padahal PT Buana Estate berdiri tahun 1972 karena +d +g +perusahaan ini berkelanjutan dari BP Tambak Mine ke PT Sandang +n +AMas baru ke PT Cinta Raja dan akhirnya kepada PT Buana Estate. +Karena pada saat pengalihan PT Cinta raja ke PT BuaIna sudah ada +h karyawan disitu, dimana karyawan PT Cinta Rkaja beralih menjadi +a karyawan PT Buana Estate; i +l +m - Bahwa kampung Banjaran itu wilayah k b erja kami, hampir tiap hari kali +melintasinya; +u +a - Bahwa Saksi tidak tahu apakah ditahun 2000 dilokasi objek perkara +p +k sudah ada kuburan, karena pihak warga ada menunjukkan tapi Saksi +h tidak tahu dimana tempatnyea, Saksi tidak tahu pada saat peralihan ada a +kuburan disitu; R +a i +s +M +g e +Halaman 151 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 151 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa sebelum Saksi menjadi meneger disana tentunya ada s +M +menegerg lain, ketika peralihan PT Cinta Raja ke PT Buana Estaten itu e +jauh pada masa saksi; n +n +- Bahwa Saksi punya laporan tahunan dari Desa Cinta Raja disitu +o +u +tercantum luas Desa Cinta Raja seluas 1788,27 ha jadi itu sama +d +g +dengan HGU milik kami, karena Desa itu lahir dari kebun dan +n +Akaryawan kebun karena Penduduknya karyawan PT Buana Estate +semua, dan sebelumnya namanya Desa PerkebunaIn Cinta Raja baru +h belakangan ini berubah menjadi Desa Cinta Rakja; +a - Bahwa pada tahun 2008 pernah Saksi aidukan ke Polres Langkat, +l +pada saat masyarakat merusak aset perusahaan, awalnya warga ingin +m b +menguasai lahan, kemudian merusak jembatan, jonder mau dibakar, +u +a yang kami adukan pengerusak asset; +p +k - Bahwa hasil putusan Saksi melaporkan 9 (sembilan) orang +h masyarakat ke Polres meengenai pengerusakan lahan, yang mana saat a +itu ada 2 (dua) kaRsus, ada tahun 2008 melaporkan masyarakat yang +a i +s +melakukan pengerusakan asset, 25 (dua puluh lima) dan sudah +M +disidangkang Pengadilan Negeri Stabat orang itu masuk semua e +menjalani hukuman di Tanjung Pura, sedangkan yang dibebaskan itu n +n +adalah terhadap Pengurus KTIM untuk mengadukan merekalah yang +o +u +seharusnya bertanggung jawab, dipengadilan Negeri Stabat kami +d +g +terbukti di PT terbukti bersalah di Mahkamah Agung terbukti melakukan +n +Apidana tetapi harus dibuktikan dulu perdatanya; +- Bahwa Saksi pernah melihat alat bukti surat T1-19; I +h - Bahwa Saksi tidak bisa pastikan dari sekian namka ini ada pensiunan +a atau karyawan PT Buana; i +l +m - Bahwa Saksi tidak pernah lihat alat bukt b i P-4a dan P-4b; +- Bahwa saat memperpanjang HGU tanah PT Buana Estate, itu bukan +u +a wewenang kami saat pihak BPN melakukan pengukuran ulang, tetapi +p +k kami hanya memastikan patok patok tidak berpindah; +h 2. e Saksi Wanto, dibawah a +sumpah pada pokoknya Rmemberi keterangan sebagai berikut : +a i +s +M +g e +Halaman 152 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 152 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah s +M +masalahg sengketa lahan PT Buana Estate yang terletak di Desa cinta e +Raja; n +n +- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas-batas objek perkara berapa; +o +u +- Bahwa batas yang Timur dengan Hinai Kiri, barat dengan Desa +d +g +Tanjung Ibus, Utara dengan jalan, Selatan dengan Desa Hinai Kiri; +n +A- Bahwa nama objek perkara adalah Kampung Banjaran; +- Bahwa sebutan itu sejak Saksi kecil; I +h - Bahwa yang tinggal disitu adalah Pensiunan PkT Cinta Raja; +a - Bahwa Saksi tinggal dan lahir di Banjaran; i +l +- Bahwa Saki kerja di Cinta Raja hanya 3 (tiga) bulan; +m b +- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Buana Estate ada di Cinta Raja; +u +a - Bahwa sebelum menjadi milik PT Buana Estate tanah itu milik kebun +p +k yang Saksi tidak tahu namanya; +h - Bahwa Saksi tidak tahue PT Cinta Raja; a +- Bahwa Saksi tahuR disitu mau diberi tanah sesuai SK Gubernur, sekitar +a i +s +70 ha diluar HGU Buana Estat; +M +- Bahwa luags tanah yang bersengketa 70,3 ha; e +- Bahwa warga yang ada di objek sengketa ditawari pindah pertama ke n +n +Tamaran, kedua ke Silotong Ketiga ditawari pihak PT Buana Estate +o +u +seluas 4 (empat) rantai tanah di tanah sengketa itu; +d +g +- Bahwa warga tidak ada yang menerima; +n +A +- Bahwa masyarakat di objek perkara, ada diterima kembali bekerja di +PT Buana Estate; I +h - Bahwa berdasarkan Bukti P1-19 Mamak Sakksi terima duit tetap +a bekerja, PAIDIN , KEMI, HALIMAN PAIRAN, iTUMIRAN, TUGINO, , +l +m SUTARNO, PARMIN, SARDI, PAIMIN b , SUJONO, MUKTAR SANI, +KAMIN, SUNASIR, SARDI, SARIPAH, NGATIJO, MIJAN; +u +a - Bahwa mereka semua tinggal di Kampung Banjaran, dan akhirnya +p +k pindah, setelah menerima uang pindah; +e +h - Bahwa Saksi kenal dengan PARMINTIS dan dia pernah bekerja; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 153 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 153 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa Saksi tidak tahu pernahkah perusahaan menggebuki orang- s +M +orang disgitu atau memaksa menyuruh pindah; e +- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai orang-orang disitu yang disurunh +n +keluar dari Kampung Banjaran; +o +u +- Bahwa pihak Pemerintah tidak ada memerintahkan mereka dari lokasi +d +g +tersebut misalnya apakah dari BPN, dari Gubernur; +n +A- Bahwa Saksi pindah dari Banjaran tahun 86; +- Bahwa yang tinggal dikampung Banjaran adalaIh karyawan dan +h mantan karyawan; k +a - Bahwa didekat lokasi itu ada kuburan; i +l +- Bahwa sepengetahuan Saksi itu adalah kuburan keluarga, anaknya +m b +karyawan PT Buana Estate; +u +a - Bahwa Saksi tahu Desa Kepala Sungai dan jauh dari kampung +p +k Banjaran, jaraknya lebih kurang 4 (empat) km; +h - Bahwa Asset PTP IX dean objek perkara itu tidak 1 (satu) wilayah atau a +satu hamparan; R +a i +s +- Bahwa Kampung Banjaran ini tunduk ke Desa Cinta Raja; +M +- Bahwa 86g ha tanah PT Buana Estate tidak dibagi kepada masyarakat, e +dan saksi tidak tahu tahun berapa itu; n +n +- Bahwa kuburan yang Saksi maksud masuk tanah yang digugat; +o +u +- Bahwa tidak banyak batu nisan disitu; +d +g +- Bahwa Saksi tahu keluarga siapa disitu; +n +A +- Bahwa saat itu meninggalnya masih muda, dan masih keluarga +kebun; I +h - Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa kuburan ituk ada; +a - Bahwa Saksi tahu Penggugat menggugat Desia Banjaran; +l +m - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat men b ggugat atas dasar apa; +- Bahwa Para Penggugat tidak pernah menunjukkan surat kepada +u +a Saksi; +p +k - Bahwa yang ditanam dikampung Banjaran sebelum Saksi pindah dari +e +h sana yakni dulu ada kelapa, rambutan, pinang, ada coklat dan a +sekarang sawit; R +a i +s +M +g e +Halaman 154 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 154 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa Saksi lahir dan besar di Banjaran; s +M +- Bahwag saat Saksi lahir, bapak Saksi bekerja di PT Buana Estate; e +- Bahwa Saksi kenal dengan KAMIN karena orang tua Saksi; n +n +- Bahwa saat bapak Saksi mendapat ganti rugi, bapak Saksi sudah +o +u +tidak menjadi karyawan PT Buana Estate, mamak Saksi yang masih +d +g +karyawan; +n +A- Bahwa berdasarkan bukti TI-19, bapak Saksi adalah KAMIN; +- Bahwa di surat ini tidak tertera lagi nama istrinya Iapabila suaminya +h sudah tertera atau mendapat ganti rugi; k +a - Bahwa HARIONO adalah abang Saksi, satui mamak dan lain bapak.; +l +- Bahwa HARIONO dapat karena dia sudah berdiri sendiri sudah punya +m b +keluarga sendiri; +u +a - Bahwa keluarga Saksi yang lain tidak ada lagi; +p +k - Bahwa orang tua saksi mendapat uang pindah yang besarnya Rp. +h 350.000,00; e a +- Bahwa saat itu RIbu Saksi yang masih bekerja, kalau bapak Saksi +a i +s +sudah tidak kerja; +M +- Bahwa tetgangga Saksi sewaktu tinggal di Komplek PT Buana Estate e +kalau arah matahari terbit, samping Saksi pak SAERAN, kalau samping n +n +pak SAERAN pak GANDI, samping rumah pak GANDI yaitu PAIRIN, +o +u +samping rumah PAIRIN, rumah bu SAMINAH, samping rumah +d +g +SAMINAH yaitu rumah SIAH; +n +A - Bahwa rumah bapak saksi yang pertama dibangun oleh Kebon, begitu +atapnya bocor yang ganti Kebon PT Buana Estate; I +h - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pak SAERAN memkbangun rumah disitu +a dan siapa yang membangun; i +l +m - Bahwa orang tua Saksi mendapat u b ang pindah karena ditawari +dipindahkan tidak mau, ditawarkan dikasih tanah tidak mau, maka +u +a dikasih uang pindah; +p +k - Bahwa Saksi tidak tahu tanah kampung Banjaran direncanakan untuk +e +h membangun rumah karyawan; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 155 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 155 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa tanah yang ada rumah Saksi setelah orang tua Saksi pindah s +M +dari Kamgpung Banjaran itu yakni awalnya ditanami coklat, kemudian e +tanam sawit dan bukan dibangun rumah karyawan; n +n +- Bahwa termasuk rumah karyawan yang lain ditanami sawit, awalnya +o +u +ditanami coklat kemudian ditanami sawit; +d +g +- Bahwa yang masih kerja dikasih uang pindah; +n +A- Bahwa orang tua Saksi menerima uang pindah, tetapi tidak jadi +pindah hanya menempati rumah pensiunan; I +h - Bahwa Saksi lahir tahun 68 pada saat itu Sakksi berusia 14 tahun; +a - Bahwa saat proses pemindahan itu, tidak aida perlawanan dari orang +l +yang tinggal di Kampung Banjaran; +m b +- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mewakili pelaksanaan +u +a pemindahan dari pihak perusahaan; +p +k 3. Saksi Sutripno, dibawah +h sumpah pada pokoknya meemberi keterangan sebagai berikut : a +- Bahwa Saksi tahuR permasalahan Para Penggugat dan Para Tergugat; +a i +s +- Bahwa lahir di Cinta Raja diareal kebun; +M +- Bahwa umgur Saksi saat ini 76 tahun; e +- Bahwa sebelum sekarang menjadi PT Buana, dulu adalah n +n +perusahaan asing SWISS dengan nama perusahaan NB Tambak Mine +o +u +luasnya lebih kurang 4000 ha yang Saksi dengar dari kakek dan nenek +d +g +Saksi; +n +A - Bahwa menurut cerita kakek nenek Saksi, ada banjir besar di Hinai +KIri sampai ke kampung banjaran yang ketinggiannyIa sampai atap +h rumah setelah kering ditanam tembakau yakng masih ada air +a dikembalikan sebagai tanah konsesi taniah Belanda, digarap +l +m masyarakat bahkan dikasi tau itu ada ta b nah kebun kalau mau ambil, +disitulah orang tua Saksi mengambil satu patok sama dengan 1 ha, +u +a keluar surat bertahun 53 dan suratnya Saksi bawa; +p +k - Bahwa surat dari Pemerintah sebagai tanda kepemilikan, yang mana +e +h itu bagian tanah yang 2000 ha, siapa yang mengolah diberi surat oleh a +pemerintah; R +a i +s +M +g e +Halaman 156 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 156 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +- Bahwa jadi dikasih surat pada warga sebagai tanda kepemilikan tanah s +M +1 (satu) gha dari pemerintah sebagai bagian tanah yang 2000 ha yang e +merupakan pecahan yang 4000 ha; n +n +- Bahwa Saksi dengar ada kericuhan masa itu yang menempati +o +u +Banjaran ini disuruh keluar tetapi dikasih uang pindah; +d +g +- Bahwa mereka disuruh pindah karena perusahaan menggangap itu +n +Amasuk HGU; +- Bahwa ada ditawarkan kepada masyarakat setempIat ke lokasi yang +h lain, yang mana ditawarkan pihak perkebunakn ke Silotong dan ada +a ditawarkan tanah banjaran tersebut 4 (empiat) rantai kalau tidak mau +l +dipindahkan ke tempat lain namun warga tidak mau juga; +m b +- Bahwa keluarga bapak tidak ada dikasih uang pindah, karena bapak +u +a Saksi tidak tinggal di Banjaran; +p +k Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil +h sangkalannya telah mengajukean bukti surat berupa: a +1. Foto copy SuraRt Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I +a i +s +Provinsi Sumatera Utara No 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984, yang +M +telah disesuagikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, e +selanjutnya diberi tanda bukti T.IV-1; n +n +Menimbang bahwa Turut Tergugat I untuk membuktikan dalil +o +u +sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa: +d +g +1. Foto copy Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Cinta Raja, +n +AKecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara +yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabuaten Langkat paIda tanggal 23 +hJuni 2005, yang telah disesuaikan dengan aslinya dkan diberi materai sec +a ukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti T.T-1; i +l +m Menimbang, bahwa Majelis Hakim t b elah melakukan pemeriksaan +setempat pada tanggal 9 Juli 2024 sebagaimana tersebut dalam berita +u +a acara; +p +k Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam +h berita acara persidangan perkarae ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap a +telah termuat dan menjadi bRagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; +a i +s +M +g e +Halaman 157 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 157 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal- s +M +hal yang diajugkan lagi dan mohon putusan; e +TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM n +n +Dalam Provisi +o +u +Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat +d +g +adalah sebagaimana terurai di atas ; +n +AMenimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan +tuntutan provisi supaya Majelis Hakim dalam putusan mIenjatuhkan provisi +hsebagai berikut : k +a 1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan i (conservatoirbeslag) yang +l +telah diletakkan dalam perkara ini terhadap objek perkara yakni sebidang +m b +tanah yang luasnya kurang lebih 60,5000 (enam puluh hektar koma +u +a lima ribu meter persegi) sesuai Surat Keputusan No. 592.1-2/L/I/84 +p +k Tanggal 10 Januari 1984 atas nama PENGGUGAT yang terletak di Kp +h Banjaran, Desa Banjaran, eKecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, a +Propinsi Sumatera UtRara; +a i +s +2. Memerintahkan PARA TERGUGAT (TERGUGAT – I, TERGUGAT – II dan +M +TERGUGAT –g III maupun TERGUGAT – IV serta TERGUGAT – V) dan e +juga PARA TURUT TERGUGAT(TURUT TERGUGAT – I dan n +n +TURUT TERGUGAT – II) untuk tidak melakukan perbuatan apapun +o +u +yang sifat dan nilai keberadaan tanah seluas 60,5000 (enam puluh +d +g +hektar koma lima ribu meter persegi) milik dan kepunyaan PENGGUGAT +n +Asebagaimana telah diurai dalam posita menjadi berkurang nilainya +termasuk tidak melakukan langkah perbuatan perikatan hIukum apapun +htanpa prosedur hukum yang berlaku; k +a Menimbang, bahwa pada dasarnya jika tuntiutan provisi dikabulkan +l +sama artinya mengabulkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu +m b +meskipun pihak lawan melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi +u +a (Uit voerbaar bij vooraad). Dengan demikian untuk dapat mengabulkan +p +k tuntutan provisi harus memenuhi ketentuan Pasal 191 R.Bg, Pasal 54 Rv. +h Disamping memenuhi maksud ePasal tersebut juga mempedomani Surat a +Edaran Mahkamah AgungR Republik Indonesia yang berkaitan dengan ini, +a i +s +M +g e +Halaman 158 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 158 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +yaitu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia s +M +Nomor 03 Taghun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit voerbaar bij e +vooraad) dan Provisionil; n +n +Menimbang, bahwa sebagaima Pasal 191 Ayat (1) R.Bg menyatakan : +o +u +Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dapat dijalankan +d +g +terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang +n +Asah atau sehelai tulisan yang menurut aturan tentang hal itu berkekuatan +sebagai alat bukti, atau jika ada hukuman yang lebih dahulIu dengan putusan +hyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dekmikian juga dikabulkan +a gugatan yang didahulukan, lagi pula dalam perseliisihan tentang hak milik; +l +Menimbang, bahwa dalam Pasal 54-75 Rv diatur lebih luas lagi +m b +tentang putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, yang mengatur +u +a syarat-syarat pengabulan dan sekaligus berisi ketentuan pemberian jaminan +p +k atas pelaksanaan putusan tersebut; +h Menimbang, bahwa seebagaimana SEMA No. 03 Tahun 2000 tentang a +Putusan Serta Merta R(Uit voerbaar bij vooraad) dan Provisionil, yang +a i +s +memberikan petunjuk bahwa yang dapat dijatuhkan putusan serta merta +M +adalah terhadap g: e +a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan n +n +(handschrift) yang tidak dibantah kebenaran isi dan tanda tangannya, +o +u +yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti ; +d +g +b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak +n +Adibantah ; +c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudangI dan lain-lain, +hdimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lakmpau atau penyewa +a terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewai yang beritikad baik ; +l +d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono- +m b +gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan +u +a hukum tetap ; +p +k e. Dikabulkan gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas +h dan jelas serta memenuhi Paseal 332 Rv ; a +R +a i +s +M +g e +Halaman 159 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 159 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +f. Gugatan didasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum s +M +tetap dan mgempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan ; e +g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht ; n +n +Menimbang, bahwa tujuan dijatuhkannya putusan provisi adalah perlu +o +u +dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak +d +g +Penggugat, karena apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian +n +Ayang lebih besar; +Menimbang, bahwa setelah diperhatikan apa yangI dipermasalahkan +holeh para pihak sebagaimana jawab jinawab antara kkedua belah pihak, telah +a terdapat perbedaan pendapat dan berbantahan; i +l +Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, +m b +mempersengketakan mengenai kepemilikan, dimana antara Para Penggugat +u +a dan Tergugat I masing-masing memiliki alas hak dengan dalil perolehan +p +k masing-masing pula, yang menurut Majelis hakim tentunya dalam +h pembuktian kepemilikannyae pula tidaklah sederhana dan diperlukan a +penilaian yang kompreRhensif dan proporsional terhadap bukti kepemilikan +a i +s +masing-masing Penggugat maupun Tergugat I; +M +Menimbangg, bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat, telah e +pula terdapat bantah membantah dalam jawab jinawab, sehingganya dalam n +n +perkara ini masih sumir dan perlu pembuktian yang lebih mendalam; +o +u +Menimbang, bahwa oleh karena masih sumirnya fakta dan perlu +d +g +pembuktian lebih mendalam, maka dalil Para Penggugat dalam provisi yang +n +Amenyatakan adanya sifat darurat yang dapat menimbulkan kerugian yang +lebih banyak kepada pihak Para Penggugat apabila TeIrgugat I tidak +hdiperintahkan untuk melakukan perbuatan sebagaimkana dalam tuntutan +a provisi, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapiat alasan tersebut tidak +l +dapat diterima, dengan demikian tuntutan provisi dari Para Penggugat tidak +m b +beralasan secara hukum, sehingga dengan demikian tuntutan provisi +u +a tersebut haruslah ditolak; +p +k Dalam Eksepsi +h Menimbang, bahwa berseamaan dengan jawabannya, Para Tergugat a +dan Turut Tergugat mengajRukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut: +a i +s +M +g e +Halaman 160 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 160 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Eksepsi Tergugat I: s +M + Bahwag dikarenakan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah e +Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januanri +n +1984 adalah termasuk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, +o +u +seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata +d +g +Usaha Negara dan secara absolut Pengadilan Negeri Stabat tidak dalam +n +Akapasitas mengadili perkara aquo; + Para Penggugat tidak dalam kapsitas mengajukanI gugatan, karena +h objek perkara merupakan perkampungan temkpat tinggal (pondok) +a Karyawan Kebun Tergugat I yang sejak dahiulu dikuasai berturut-turut +l +m oleh “N.V. Tabak My Tahun 1855” bkemudian beralih kepada “PT. +Sandang Mas Tahun 1962” kemudian lagi beralih kepada “PT. Tjinta +u +a Radja Tahun 1966”, dan sejak tahun 1972 sampai saat ini menjadi “PT. +p +k Buana Estate” ( Sesuai isi dalam Menimbang Point C pada SK HGU No. +e +h 9/HGU/DA/82/A/33 Tanggal 28-06-1984 tersebut) ( Bukti T1- 2) dan a +a Surat Keputusan GRubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera i +s +Utara No. 592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984, bukanlah sebagai +M +bukti kepemgilikan yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang, e +sehinggan secara hukum Para Penggugat tidak dalam kapasitas n +mengajukan gugatan a quo; o +u + Gugatan Penggugat Keliru/salah gugat (Error In Persona), karena +d +g +Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menempatkan Presiden +n +A +Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia +I +c/q Gubernur Provinsi Sumatera Utara, dstnya menurut hukum adalah +h dalil yang keliru dimana Presiden Republik Indoneksia itu adalah Kepala +a Negara yang dapat digugat oleh “Orang” atau “iBadan Hukum” apabila +l +m mengeluarkan suatu “Kebijakan” atau “Kebputusan” yang merugikan hak- +hak hukum seseorang atau badan hukum yang dilakukan melalui +u +a +“Peradilan Tata Usaha Negara” yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1986 +p +k tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun +e +h 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang a +a Peradilan Tata UsahRa Negara dan Para Penggugat juga dalam i +s +M +g e +Halaman 161 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 161 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +gugatannya menyatakan tanah seluas 60,5000 ( enam puluh hektar s +M +koma limag ribu meter persegi ) terletak di Kampung Banjaran, Desa e +Banjaran, Kecamatan secanggang, Kabupaten Langkat dimiiki 72 (tujunh +n +puluh dua) orang warga setempat yang diakui keabsahannya +o +u +berdasarkan tanah yang dikeluarkan dari areal HGU Perkebunan PTP – +d +g +IX sekarang PTP N – II jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat – +n +AI Sumatera Utara dan Bupati Langkat, tidak berhubungan secara hukum +dengan perseroan PT. Buana Estate atau tidak ada Itanah PTP N – II +h masuk dalam lingkungan perkebunan Tergugatk I yang mempunyai hak +a yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Uisaha (HGU) No. 1 tanggal +l +23 – 6 – 2005; +m b + Gugatan Para Penggugat (Obscuur Libel), karena Para Penggugat +u +a dalam dalil gugatannya telah menempatkan Presiden Republik Indonesia +p +k c/q Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia c/q Gubernur +h Provinsi Sumatera Utara,e dstnya menurut hukum acara perdata adalah a +dalil yang keliru dimRana Presiden Republik Indonesia itu adalah Kepala +a i +s +Negara yang dapat digugat oleh “Orang” atau “Badan Hukum” apabila +M +mengeluarkagn suatu “Kebijakan” atau “Keputusan” yang merugikan hak- e +hak huknum seseorang atau badan hukum yang dilakukan melalui n +“Peradilan Tata Usaha Negara” sesuai Undang-Undang No. 5 tahun +o +u +1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 +d +g +Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 +n +A +tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kampung Banjaran tidak +merupakan bagian dari pelaksanaan 70 Ha karena meruIpakan pondok +h karyawan PT. Buana Estate yang dilindungi unkdang-undang. Oleh +a karenanya pula gugatan Penggugat aquo mienurut hukum kabur +l +m sehingga gugatan Penggugat haruslah din b yatakan tidak dapat diterima. +Eksepsi Tergugat II: +u +a  Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam posita dan +p +k petitum gugatan mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha +e +h Negara dan/atau Mahkamah Konstitusi, sehingga Pengadilan Negeri a +a Stabat haruslah menyaRtakan tidak berwenang mengadili perkara a quo i +s +M +g e +Halaman 162 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 162 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +secara absolut Pengadilan Negeri Stabat tidak dalam kapasitas s +M +mengadili gperkara aquo; e + Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan (Legal Standinng) +n +mengajukan gugatan, karena Surat Keputusan Tergugat II Nomor : +o +u +592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang disebutkan para Penggugat +d +g +inti dan bunyinya memberikan bidang tanah yang luasnya 60.5000 HA +n +Anamun hingga gugatan diajukan tidak pernah diberikan atau diserahkan +fisiknya adalah dikarenakan para Penggugat tidaIk melaksanakan +h kewajiban yang ditetapkan didalamnya yang bekrakibat surat keputusan +a dimaksud menjadi batal demi hukum dan itidak berlaku lagi, maka +l +m dapatlah dipastikan tentang para Pen b ggugat tidak memiliki hubungan +hukum apapun lagi dengan tanah yang tersebut dalam surat keputusan +u +a yang disebutkan diterbitkan oleh Tergugat II tersebut; +p +k  Bahwa gugatan Penggugat Daluwarsa Serta Kabur dan Tidak Jelas +e +h (Obscuur Libelli), karena para Penggugat telah mengakui dan a +a membenarkan tentaRng gugatan aquo diajukan setelah lewat waktu 53, i +s +41 atau 40 Tahun yang nyata-nyata tidak dibenarkan dalam tertib hukum +M +Acara Perdagta karena telah lewat waktu (daluarsa) dan gugatan para e +Penggugnat a quo kabur dan tidak jelas dengan segala akibat hukumnya, n +karena dari petitum gugatan angka 3 yang menyebutkan Suorat +u +Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 +d +g +Januari 1984 tersebut diterbitkan Tergugat I serta perbedaan makna +n +A +petitum gugatan angka 6 dan 8 yang sangat kontradiktif Dimana disatu +I +sisi para Penggugat menuntut agar Surat Keputusan yang diterbitkan +h Tergugat I (padahal dalam posita gugatan diksebutkan diterbitkan +a Tergugat II) tersebut dinyatakan sah dan berhargai namun dalam tuntutan +l +m berikutnya memohon agar semua dokumebn dan semua surat yang telah +dan pernah diterbitkan oleh Tergugat II (berarti termasuk tidak terkecuali +u +a Surat Keputusan diatas) sebagai tidak sah dan tidak memiliki kekuatan +p +k hukum dan harus dibatalkan; +e +h Eksepsi Tergugat III: a +R +a i +s +M +g e +Halaman 163 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 163 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i + Pengadilan Negeri Stabat Tidak berwenang mengadili perkara a quo, s +M +karena yagng dapat mencabut dan membatalkan Keputusan Tata Usaha e +Negara adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usahna +n +Negara, bukan Pengadilan Negeri; +o +u + Bahwa Objek gugatan Kabur, karena lokasi tanah yang dimaksud oleh +d +gPara Penggugat tidak ada didalam peta wilayah hukum Kabupaten +ASecanggang, bahkan Kp Banjaran, Desa Banjaran tersenbut sama sekali +tidak terdaftar ke dalam peta wilayah Kabupaten LIangkat, dari dalil +h gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan di k mana letak objek tanah +tersebut secara pasti serta batas-batasnya dan tidak pula +a i +mencantumkan surat ukur tanah, bahwa surlat keputusan tersebut hanya +m b +menjelaskan nama-nama dari 72 orang serta kode dan batas tanah yang +u +tidak diketahui lokasi pastinya dan tanah tersebut tidaklah layak disebut +a +sebagai tanah kosong danp terlantar dikarenakan Para Penggugat +k +mengetahui bahwa tanahe tersebut adalah tanah perkebunan asing pada +h a +masa itu, hal inilah yang membuat gugatan Para Penggugat menjadi +R +a i +kabur serta dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan bagaimana s +M +risalah tanah g yang menjadi objek perkara a quo sehingga menjadi tanah e +yang diklaim oleh Para Penggugat adalah miliknya yang mulai dikuasai +n +n +sejak tahun 1931. Para Penggugat tidak menjelaskan siapa-siapa saja +o +u +para petani yang jumlahnya tidak kurang dari 100 an tersebut yang +d +gmenguasai dan mengusahai lahan tersebut pada tahun 1931, serta Para +APenggugat tidak menjelaskan apa hubungan hukum Parna Penggugat +dengan para petani tersebut sehingga dalil-dalil Para PIenggugat yang +h menyatakan diri sebagai pemilik atas tanah terse k but tidaklah berdasar +dan kabur; +a i +Eksepsi Tergugat IV: l +m b + Pengadilan Negeri Stabat Tidak berwenang mengadili perkara a quo, +u +a karena yang dapat mencabut dan membatalkan Keputusan Tata Usaha +Negara adalah merupakan kewepnangan absolut Pengadilan Tata Usaha +k +Negara, bukan Pengadilan Neegeri; +h a + Bahwa Para Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas (Legal Standing) +R +a dalam mengajukan gugatan, karena gugatan Penggugat harus i +s +M +g e +Halaman 164 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 164 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +dibuktikan kebenarannya dan keberadaan tanah sengketa terdapat s +M +perbedaang letak, luas dan jumlah petani dalam gugatan dan surat SK e +Gubernur sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat, sehingga Panra +n +Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah a quo, +o +u +sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk +d +g +mengajukan gugatan a quo (Diskualifikasi In Persona); + Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)n, karena tidak +A +menjelaskan dengan rinci Hak Guna Usaha yang digugat, terdapat +I +ketidaksesuaian penerbitan dari objek perkara a quo dalam Petitum +h k +Gugatan; +a i +Eksepsi Tergugat V l +m b + Identitas Tergugat V yang tidak sempurna, karena Gugatan +u +Penggugat maupun perubahannya dalam perkara a quo, maka secara +a +jelas dapat dilihat bahwa idpentitas Tergugat V tidak sempurna, yang +k +seharusnya jika Penggugeat ingin menarik Tergugat V dalam perkara a +h a +quo maka Gugatan Para Penggugat telah salah dengan menarik +R +a i +Presiden c/q Kementerian BUMN c/q Direktorat Jendral Pertanian dan s +M +Direktur Utam g a, yang seharusnya cukup menarik Tergugat V dengan e +menyebutkan subjek yaitu : “PT Perkebunan Nusantara I yang beralamat +n +n +di Tanjung Morawa, Jalan Medan – Lubuk Pakam, Desa Buntu +o +u +Bedimbar, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang selanjutnya disebut +d +gsebagai Tergugat -V”; + Gugatan Para Penggugat mengandung kumulasi gugatan terlarang +n +A +dengan menggabungkan 72 (tujuh puluh dua) subjek dan objek yang +I +berbeda dalam satu gugatan, karena luas tanah objek perkara seluas ± +h k +60.500 Ha merupakan kumulasi dari masing – masing bidang tanah dari +a i +ke 72 (tujuh puluh dua) Para Penggugat tentu kepentingan masing- +l +m b +masing pihak atas objek perkara yang berbeda, maka sudah seharusnya +tuntutan Para Penggugat tersebut diuajukan secara satu persatu bukan +a +dalam bentuk penggabungan gugatan sebagaimana gugatan perkara a +p +k +quo; +e +h  Gugatan Penggugat Error in Persona, karena jika di cermati rentang a +R +a waktu yang diuraikan oleh Para Penguggat, bagaimana mungkin i +s +M +g e +Halaman 165 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 165 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Tergugat V pada tahun 1984 menerbitkan surat tentang pengeluaran s +M +areal selugas 60,5000 Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter e +persegi) dari HGU yang mana tanah dimaksud yaitu tanah objek perkanra +n +yang notabene sudah dikuasai oleh Tergugat I sejak tahun 1972 +o +u +sehingga menjadi tidak jelas hubungan hukum antara Tergugat V dengan +d +g +tanah objek perkara; + Gugatan Para Penggugat Error In Objecto, karena Pnara Penggugat +A +dalam dalil Gugatannya menyatakan tanah objek perkara dahulu +I +merupakan aset Tergugat V yang dilepaskan kepada Para Penggugat +h k +berdasarkan Surat No. 49.4/138/XI/84 tanggal 1 November 1984, yang +a i +seandainya “quod non” Surat No. 49.4/138l/XI/84 tanggal 1 November +m b +1984benar diterbitkan oleh Tergugat V maka dapat dipastikan lokasi +u +tanah yang dimaksud bukanlah tanah objek perkara karena tidak +a +mungkin Tergugat V menerbitpkan surat pelepasan atas yang bukan hak +k +dari Tergugat V atau dalam hal ini merupakan hak dari Tergugat I; +e +h a + Gugatan Para Penggugat Daluarsa (lewat waktu), karena tanah objek +R +a perkara pertama sekali diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan Surat i +s +M Keputusan Deput y Menteri Kepala Departemen Agraria pada waktu itu +g e +tanggal 13 Juli 1966 Nomor SK 19 /HGU/66 dan selanjutnya diberikan +n +n +perpanjangan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan +o +Nasuional No.80/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan +Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kadbupaten +g +Langkat, Propinsi Sumatera Utara tertanggal 13 Oktober 2004, dengan +n +A +demikian di atas tanah objek perkara telah terbit hak atas tanah dalam +I +hal ini Hak Guna Usaha lebih kurang 58 (lima puluh dela pan) tahun; +h  Gugatan Para Penggugat kabur (Obscuur Libekl), karena tidak jelas +a tentang luas dan batas-batas objek tanah masiing masing Penggugat, +l +m tidak jelas subjek dalam gugatan para pbenggugat, karena terhitung 1 +Desember 2023, terjadi perubahan status PT Perkebunan Nusantara II +u +a +bergabung (merger) kepada PT Perkebunan Nusantara I sehingga saat +p +k ini status Tergugat V adalah PT Perkebunan Nusantara I, alas hak +e +h kepemilikan tanah para penggugat tidak jelas dan gugatan Para a +a Penggugat pula tidak sResuai posita dan petitum gugatan para penggugat, i +s +M +g e +Halaman 166 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 166 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +karena tidak satupun dalil yang menguraikan perbuatan melawan hukum s +M +seperti apga yang dilakukan oleh Tergugat V sehingga Para Penguggat e +dalam petitum Gugatannya meminta agar Majelis Hakim menyatakann +n +Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum; +o +u +Eksepsi Turut Tergugat I +d +g + Penguggat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan, karena Para +n +APenggugat mendalilkan telah menguasai lahan sejak tahun 1931 di +Kampung Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan SecIanggang dengan +h total Luas 60,5 Ha (enam puluh koma lima Hkektar), Para penguggat +a mendalilkan bidang tanah objek tanah terpekaira sejak tahun 1931 yang +l +m pada saat itu umur penguggat 1 belu b m Cakap hukum untuk garapan +sebagaiman dari gugatan Saeran DKK diketahui Fakta bahwa Bapak +u +a Saeran yang Lahir di Banjaran tanggal 31-12-1938, dimana berarti +p +k Penguggat 1 masih berusia 7 Tahun. Bagaiamana mungkin seorang +h yang dibawah umur dengean usia 7 tahun bisa menggarap Lahan Hutan a +sesuai dengan kRronologi dari gugatan yang disampaikan para +a i +s +Penguggat. +M +Menimbangg, bahwa mengenai eksepsi kompetensi Absolut yang e +diajukan olenh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut n +Tergugat I mengenai Pengadilan Negeri Stabat tidak berwenang memeriksa +o +u +dan memutus perkara a quo, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan +d +g +memutus dengan Putusan Sela tanggal 26 Juni 2024, dengan amar putusan +n +A +sebagai berikut: +1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, TIergugat IV dan +h Turut Tergugat I tentang kewenangan absolut; k +a 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Stabat berweinang mengadili perkara +l +m ini; b +3. Memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan +u +a perkara ini; +p +k 4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; +e +h Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi dimaksud diatas Majelis a +Hakim akan mempertimbanRgkan secara bersamaan bahwasanya Dalam hal +a i +s +M +g e +Halaman 167 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 167 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +ini Majelis Hakim berpendapat, adalah menjadi hak penggugat untuk menarik s +M +siapa saja segbagai pihak dalam suatu gugatan perdata, terlebih dalam e +gugatannya itu Para Penggugat telah menguraikan tentang peranan masinng- +n +masing Tergugat maupun Turut Tergugat dan lagipula eksepsi Tergugat I +o +u +tentang Para Penggugat tidak dalam kapasitas mengajukan gugatan, +d +g +gugatan keliru/salah gugat (error in persona), gugatan Para Penggugat kabur +n +A(Obscuur Libel) dan Eksepsi Tergugat II mengenai Para Penggugat tidak +memiliki kedudukan (Legal Standing), gugatan Para PenIggugat Daluwarsa +hkabur dan tidak jelas, eksepsi Tergugat III mengenkai objek gugatan kabur, +a Eksepsi Tergugat IV mengenai Para Penggugati tidak memiliki Kapasitas, +l +objek gugatan kabur, Eksepsi Tergugat V mengeneai identitas yang tidak +m b +sempurna, gugatan Para Penggugat Error In Persona, Eror In Objecto dan +u +a lewat waktu serta Eksepsi Turut Tergugat I mengenai Penggugat tidak +p +k memiliki Kualitas mengajukan gugatan, yang keseluruhan eksepsi dimaksud +h menurut Majelis Hakim setelaeh meneliti secara seksama posita dan petitum a +gugatan yang dihubunRgkan dengan jawaban Para Tergugat dan Turut +a i +s +Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa substansi eksepsi tersebut +M +adalah sudah mgasuk ataupun merupakan bagian dari pokok perkara e +sehingga eksepsi-eksepsi dimaksud haruslah ditolak; n +n +Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan dalil Eksepsi +o +u +Tergugat V yang pada pokoknya berkaitan dengan gugatan Para Penggugat +d +g +mengandung kumulasi gugatan terlarang dengan menggabungkan 72 (tujuh +n +Apuluh dua) subjek dan objek yang berbeda dalam satu gugatan, karena luas +tanah objek perkara seluas ± 60.500 Ha merupakan kumulasIi dari masing – +hmasing bidang tanah dari ke 72 (tujuh puluh dua) Pkara Penggugat tentu +a kepentingan masing-masing pihak atas objek perkaria yang berbeda, maka +l +sudah seharusnya tuntutan Para Penggugat tersebut diajukan secara satu +m b +persatu bukan dalam bentuk penggabungan gugatan sebagaimana gugatan +u +a perkara a quo, yang terhadap dalil eksepsi mana menurut Majelis Hakim +p +k setelah meneliti dengan seksama gugatan penggugat tersebut, Majelis +h Hakim berpendapat, bahwa Paera Penggugat dalam perkara ini bertindak a +adalah atas nama pribadi Rmasing-masing sebagai warga masyarakat yang +a i +s +M +g e +Halaman 168 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 168 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +merasa memiliki hak atas tanah objek sengketa yang gugatan mana adalah s +M +merupakan bgentuk penggabungan gugatan yang diajukan bersama-sama e +karena adanya hubungan satu dengan yang lainnya atas dasar perbuatann +n +melawan hukum, sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu +o +u +tidak diatur dalam Rbg (juga H.I.R.) akan tetapi karena penggabungan itu +d +g +akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan- +n +Aputusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu dipandang +memang bermanfaat ditinjau dan segi acara (procesueeIl doelmatig), dan +hmerupakan penggabungan gugatan yang diperbolehkkan dalam tertib hukum +a acara perdata (Vide. Putusan Mahkamah Agung tainggal 6 Mei 1975 No. 880 +l +K/Sip/1973); +m b +Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka legal +u +a standing dari penggugat dalam perkara ini dapat dibenarkan atas dasar +p +k pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dimaksud adalah tidak +h beralasan dan berdasarkan heukum, oleh karenanya harus ditolak; a +Dalam Pokok Perkara R +a i +s +Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat +M +yang pada pokgoknya adalah Para Penggugat mendalilkan mengenai e +kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah objek sengketa seluas n +n +60,5000Ha (enam puluh hektar koma lima ribu meter persegi) yang terletak di +o +u +Kp Banjaran, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, +d +g +dengan batas-batas: Utara berbabatas dengan tanah Negara,Selatan +n +Aberbatas dengan Jalan Secanggang-Tanjung Ibus, Timur berbatas dengan +Jalan-Perumahan Penduduk dan Barat berbatas dengan JalanI Kampung yang +hkepemilikan mana berdasarkan Surat Keputusan Gubkernur Kepala Daerah +a Tingkat I Propinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/iI/84, tanggal 10 Januari +l +1984; +m b +Menimbang, bahwa tanah objek sengketa tersebut yang telah dikelola, +u +diduduki dan dikuasai oleh Para Penggugat sebelumnya sejak tahun 1931 +a +telah dikuasai oleh Tergugat I sekitarp tahun 1972 oleh karenanya Perbuatan +k +Tergugat I yang telah menguasai tanah objek sengketa Tergugat II, Tergugat +e +h a +III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut tergugat II yang telah +R +a i +mengabaikan dan tidak menyelesaikan secara tuntas masalah yang dialami s +M +g e +Halaman 169 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 169 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Para Penggugat, sehingga Para Penggugat tidak dapat menguasai, s +M +mengelola,megngusahakan serta menduduki tanah objek sengketa adalah e +merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaads); n +n +Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I mendalilkan dalam +o +u +jawabannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan tidak +d +gbenar Penggugat memiliki dan menguasai tanah objek perkara, karena Surat +Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumnatera Utara No. +A +592.1-2/L/1/84 tanggal 10 Januari 1984, bukanlah sebagai bukti kepemilikan +I +yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang, dimana objek perkara +h k +merupakan perkampungan tempat tinggal (pondok) Karyawan Kebun +a i +Tergugat I yang sejak dahulu dikuasai berturult-turut oleh “N.V. Tabak My +m b +Tahun 1855” kemudian beralih kepada “PT. Sandang Mas Tahun 1962” +u +kemudian lagi beralih kepada “PT. Tjinta Radja Tahun 1966”, dan sejak +a +tahun 1972 sampai saat ini menjapdi “PT. Buana Estate”; +k +Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan dalam jawabannya +e +h mengemukakan hal-hal pada pokoknya hingga gugatan ini diproses a +R +a dipersidangan tanah lahan yang semestinya sudah dikuasai, dikelola dan i +s +M +dihaki pada Penggug at (72 orang) tidak pernah diberikan atau diserahkan +g e +fisik tanahnya oleh Tergugat II dan kemudian dalam uraian dalil gugatan +n +halaman 13n angka 10 telah diakui dan dibenarkan para Penggugat bahwa +dalam Suurat Keputusan Nomor : 592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1o984 +tersebut telah diikuti dengan daftar lampiran tentang letak, luas dadn batas- +g +batas tanahnya serta harga tanah, biaya administrasi serta jenis tanahnya, +n +A +walaupun dalam uraian dalil gugatan lainnya halaman 15 angka 16 para +I +Penggugat juga mengakui dan membenarkan berdasarkan surat Tergugat V +h k +Nomor : 49.4/138/XI/84 tanggal 1 Nopember 1984 masih tidak didapatkan +a i +kepastian letak dan batas-batas tanahnya, apalagi ternyata kemudian +l +m diperoleh fakta tanah yang tersebut dalam surabt Tergugat V tersebut fisiknya +diduduki dan diusahai Tergugat I; u +a Menimbang, bahwa Tergugat III mendalilkan dalam jawabannya +p +k mengemukakan hal-hal pada pokoknya Tergugat III membantah telah +h melakukan perbuatan melawane hukum karena Tergugat III tidak pernah a +R +a i +s +M +g e +Halaman 170 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 170 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +menemukan atau melihat surat-surat yang dimaksudkan Para Penggugat s +M +didalam arsip gpemerinatahan Kabupaten Langkat; e +Menimbang, bahwa Tergugat IV mendalilkan dalam jawabannya +n +n +mengemukakan hal-hal pada pokoknya objek perkara yang dituntut Para +o +u +Penggugat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I +d +gSumatera Utara Nomor 592.1-2/L/I/1984 tidak sesuai dengan Surat +Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Snumatera Utara +A +No.592.1-2/L/I/84 tanggal 10 Januari 1984 yang ada pada Tergugat IV +I +dimana untuk tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah yang langsung +h k +dikuasai Negara bekas PTP IX terletak di Desa Kepala Sungai, Kecamatan +a i +Secanggang, Kabupaten Langkat seluas 50,0l481 Ha, untuk 168 orang +m b +petani sehingga terdapat Perbedaan Letak, Jumlah Petani dan Luas; +Menimbang, bahwa Tergugatu V mendalilkan dalam jawabannya +a +mengemukakan hal-hal pada pokoknya tanah objek perkara merupakan +p +k +tanah objek landreform / redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur +e +h Kepala Daerah Tk. I Sumatera Utara No. 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari a +R +a 1984 dimana penerima tanah objek landreform tidak dapat serta merta i +s +M +menjadi pemilik oleh karena harus melalui tahapan – tahapan hingga +g e +akhirnya tanah objek perkara menjadi sah milik Para Penggugat; +Menimbang, bahwa Tergugat Turut Tergugat I mendalilkan dalam n +n +jawabannya mengemukakan hal-hal pada pokoknya penerbitan sertifikat Hak +o +u +Guna Usaha No.1 Desa Cinta Raja dengan luas 1788,27 Ha berdasarkan +d +g +Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.80/HGU/BPN/2004 +n +Atanggal 13-10-2004 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan +yang berlaku terdaftar atas nama PT. Buana Estate; I +Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya +h k +tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwasanya +a i +tanah objek sengketa dalam perkara a quo saat ini ldikuasai olehTergugat I; +m Menimbang, bahwa dari apa yang terubrai diatas maka yang menjadi +pokok sengketa/persoalan yang harus dibuuktikan adalah: +a 1. Siapakah sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa +p +k tersebut?; +2. Apakah benar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, +e +h a +Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan +R +a i +perbuatan melawan hukum?. s +M +g e +Halaman 171 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 171 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat s +M +disangkal, magka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk e +membuktikan dalil gugatannya; n +n +Menimbang, bahwa namun oleh karena didalam dalil sangkalannya +o +u +Tergugat I sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam +d +gperkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara +seimbang, dimana Para Penggugat wajib membuktikan dnalil gugatannya, +A +sedangkan Tergugat I membuktikan dalil sangkalannya; +I +Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh +h k +kedua belah pihak sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama +a i +lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat agar dikemudian +l +m hari tidak terjadi kekeliruan dalam pelakbsanaan eksekusi, apabila kelak +perkaranya telah memiliki kekuatan hukuum yang tetap (inkracht van gewijsde), +a +sebagaimana telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg serta Surat +p +k +Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2001 Jo Surat Edaran +e +h Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran a +R +a yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik mengenai i +s +M +letak, luas dan bata s-batasnya, maka Majelis Hakim telah melakukan +g e +pemeriksaan setempat (plaatsopneming) terhadap objek sengketa pada yang +n +pada pokoknnya antara Para Penggugat dan Para Tergugat menunjuk objek +sengketua yang sama, yang selengkapnya sebagaimana termuat daolam +gambar situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang tercatat dalam daladm Berita +g +Acara Sidang yang dianggap termuat pula dalam pertimbangan putusan +n +A +a quo; +Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesIaikan perkara +hkedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan membekrikan penilaian yuridis +a terhadap alat-alat bukti (middel bewijs) yang diajukani oleh kedua belah pihak +l +dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan +m b +menurut hukum apakah dalil-dalil Para Penggugat beralasan menurut hukum +u +a sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para +p +k Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Para +h Penggugat ditolak karenanya; e a +R +a i +s +M +g e +Halaman 172 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 172 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Menimbang, bahwa Hakim Majelis akan mempertimbangkan s +M +pokok perseglisihan yang pertama terlebih dahulu, yaitu Siapakah e +sebenarnya pemilik yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut?; n +n +Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Majelis +o +u +Hakim terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal +d +gyaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari +kebenaran materiil yaitu dari keterangan-keterangan saksi; n +A +Menimbang, bahwa guna menyokong dalilnya atas kepemilikan +I +tanahnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti kep emilikannya melalui +h k +bukti Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi +a i +Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 (Vide +l +m bukti P-3.a), Petikan Keputusan Gubernur bKepala Daerah Tingkat I Provinsi +Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/8u4 tertanggal 10 Januari 1984 (Vide +a +bukti P-3b), Kutipan Daftar Lampiran Surat Keputusan, Gubernur Kepala Da +p +k +erah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 J +e +h anuari 1984 (Vide bukti P-3c), Gambar Situasi Tanah Terletak yang di a +R +a Kampung Banjaran Desa Banjaran,Kecamatan Secanggang, Daerah Tingka i +s +M +t II Kabupaten Langk at Daerah Tingkat I, Propinsi Sumatera Utara, dengan +g e +Luas tanah 60,5000 ha yang dibuat Kantor Direktorat Agraria Propinsi +n +Sumatera Untara di Medan pada tanggal 10 Januari 1984 ditantangani +Kepalau Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Utara (Vide bukti P-3d), Sourat +Keputusan Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IXd Nomor: +g +68/TPTGA-IX/L/1984 tertanggal 24 Juni 1984 (Vide bukti P-4a) dan Surat +n +A +Perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX No. 49.4/138/XI/84 tertanggal 1 +I +Nopember 1984 (Vide bukti P-4b); +h Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I ukntuk menyokong dalil +a kepemilikannya pula telah mengajukan bukti surat Seritipikat Hak Guna Usaha +l +Nomor 1 Desa Cinta Raja yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2005 oleh +m b +Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (Vide bukti T.I-7 yang similar dengan +u +a bukti T.T.I-1); +Menimbang, bahwa berdasparkan bukti-bukti tertulis tersebut diatas +k +Majelis Hakim berpendapat dalam hukum pembuktian, bukti surat Sertipikat +e +h a +Hak Guna Usaha Nomor 1 Desa Cinta Raja yang diterbitkan pada tanggal 23 +R +a i +Juni 2005 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat (Vide bukti T.I-7 yang s +M +g e +Halaman 173 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 173 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +similar dengan bukti T.T.I-1) tersebut diatas, termasuk dalam golongan bukti s +M +surat berbentguk akta autentik yang ditempatkan sebagai alat bukti yang e +tertinggi dan paling sempurna kedudukannya dari alat bukti lainnya; n +n +Menimbang, bahwa sehubungan dengan sifat dari kekuatan +o +u +pembuktiannya tersebut, Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 314 Rbg +d +g +menegaskan bahwa : ”Akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna.” +n +AMenurut M Yahya Harahap, suatu akta autentik memiliki beberapa fungsi yaitu +berfungsi sebagai formalitas kausa yaitu sebagai syarat atasI keabsahan suatu +htindakan hukum yang dilakukan. Akte autentik jugak berfungsi sebagai alat +a bukti yaitu bertujuan untuk membuktikan hal-hal yaing disebut didalamnya dan +l +fungsi probationis causa yaitu merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat +m b +dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa.( M.Yahya Harahap, Hukum +u +a Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563-565). Dengan +p +k demikian, suatu akte autentik memiliki kekuatan hukum formil, materil dan +h bersifat mengikat; e a +Menimbang, bahwRa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, +a i +s +nilai dari pembuktian suatu akte autentik menurut Pasal 1871 KUHPerdata +M +dapat ditarik kesigmpulan bahwa apa yang termuat dalam Sertifikat dimaksud e +dan segala keterangan yang ada didalamnya adalah benar; n +n +Menimbang, bahwa namun demikian sifat kemutlakan akte autentik +o +u +tersebut dalam perkara ini tidak sepenuhnya bersifat absolut. Hal ini +d +g +dikarenakan dari jawab jinawab dan saling membantah dengan bukti +n +Akepemilikan masing-masing; +Menimbang, bahwa terhadap keadaan dimaksud MajeIlis Hakim akan +hmempertimbangkan apakah Para Penggugat dalakm hal ini mampu +a membuktikan dalil gugatannya dan dapat melumpuhikan bukti-bukti Tergugat +l +tersebut dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI +m b +Nomor.3360 K/Pdt/1983 jo No.630 K/Pdt/1984 tertanggal 24 Oktober 1985 +u +a yang intinya menyatakan: ”Memang benar berdasarkan Pasal 1870 +p +k KUHPerdata atau Pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian yang melekat +h pada akta otentik adalah sempuerna. Akan tetapi hal itu sepanjang tidak ada a +bukti lawan. Oleh karena itRu, kesempurnaannya tidak menentukan (dwingen) +a i +s +M +g e +Halaman 174 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 174 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +sehingga kekuatan pembuktian materiilnya dapat dilumpuhkan oleh bukti s +M +lawan.”; g e +Menimbang, bahwa dari bukti pokok dalil kepemilikan Para Penggugant, +n +yakni Kutipan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi +o +u +Sumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 (Vide +d +g +bukti P-3.a), Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi +n +ASumatera Utara Nomor: 592.1-2/L/I/84 tertanggal 10 Januari 1984 (Vide +bukti P-3b), Kutipan Daftar Lampiran Surat Keputusan, GuIbernur Kepala Da +herah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara Nomor: 592.1k-2/L/I/84 tertanggal 10 J +a anuari 1984 (Vide bukti P-3c), Gambar Situasii Tanah Terletak yang di +l +Kampung Banjaran Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Daerah Tingk +m b +at II Kabupaten Langkat Daerah Tingkat I, Propinsi Sumatera Utara, dengan +u +a Luas tanah 60,5000 ha yang dibuat Kantor Direktorat Agraria Propinsi +p +k Sumatera Utara di Medan pada tanggal 10 Januari 1984 ditantangani +h Kepala Direktorat Agraria Proepinsi Sumatera Utara (Vide bukti P-3d), yang a +bukti-bukti surat dimaksRud setelah Majelis Hakim cermati objek penunjukan +a i +s +berdasarkan SK Gubernur dimaksud menunjuk kepada tanah yang terletak di +M +kampung Banjargan, Desa Banjaran, Kecamatan Secanggang, Kabupaten e +Langkat; n +n +Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat sebagaimana dimaksud +o +u +diatas yang menerangkan mengenai letak tanah sebagaimana bukti +d +g +dimaksud bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Saksi +n +APenggugat sendiri, yang berdasarkan keterangan Saksi Penggugat yaitu +Saksi Maimun S yang pada pokoknya menerangkan bahwIa Saksi hanya +hmendengar SK Gubernur tanah milik warga Kampkung Banjaran, Desa +a Banjaran tidak ada, yang ada kampung Banjaran, Saiksi Joko Sampeno yang +l +pada pokoknya menerangkan : Saksi tidak tahu mengenai SK Gubernur, +m b +Desa Banjaran tidak ada, yang ada adalah kampung Banjaran dan Kampung +u +a Banjaran masuk Cinta Raja, keterangan Saksi Sardi yang pada pokoknya +p +k menerangkan : bahwa lokasi sengketa berada di Kampung Banjaran, Desa +h Cinta Raja, keterangan Saksi Suemahadi yang pada pokoknya menerangkan: a +Saksi tidak pernah lihat SRK Gubernur hanya mendengar saja, Kampung +a i +s +M +g e +Halaman 175 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 175 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Banjaran masuk di Desa Cinta Raja, keterangan Saksi Suparmin yang pada s +M +pokoknya mengerangkan: Kampung Banjaran bagian dari Hinai kiri sebagian e +ikut di Desa Cinta Raja; n +n +Menimbang, bahwa terhadap bukti surat sebagaimana bukti +o +u +kepemilikan Para Penggugat tersebut diatas, yang eksistensi bukti-bukti +d +g +mana telah dibantah pula oleh Tergugat I yang menyatakan pada pokoknya +n +Abukti surat P.3.a dimaksud bukanlah merupakan bukti kepemilikan; +Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mIencermati secara +hseksama bukti surat Para Penggugat bertanda P.3k.a dimaksud yang pada +a pokoknya berisi mengenai Keputusan Gubernuri Kepala Daerah Tingkat I +l +Propinsi Sumatera Utara yang memutuskan: +m b +“Pertama : memberikan hak milik atas tanah Negara seluas = 60,5000 Ha +u +a tanah kering kepada 72 orang petani yang namanya, letak +p +k tanahnya dan batas-batasnya tercantum dalam surat keputusan +h ini dengan kewajibean untuk membayar harga tanah itu kepada a +Negara melaRlui BRI Unit II setempat sebesar jumlah jumlah yang +a i +s +disebutkan dalam ruang 10 (sepuluh); +M +Kedua: g e +1. Harga tanah tersebut dalam diktum pertama harus sudah dibayar n +n +lunas dalam waktu 15 (lima belas) tahun sejak tanggal surat keputusan +o +u +ini yang dapat diangsur tiap tahun paling sedikit 1/15 (sepelima belas) +d +g +dari jumlah yang harus dibayar; +n +A2. Angsuran pertama harus sudah dibayar kepada BRI Unit II setempat +selambat-lambatnya tanggal 13 April 1984 dan untukI pembayaran +h selanjutnya dikenakan bunga 5 % setahun sepkerti yang ditetapkan +a dalam Pasal 15 ayat 5 PP Nomor 224 Tahun 1961i; +l +3. Tanah yang diberikan dengan hak milik ini oleh yang menerima +m b +tanahnya harus diberi tanda-tanda batas menurut petunjuk Kepala +u +a Kantor Pendaftaran tanah yang bersangkutan; +p +k 4. Hak Milik yang diberikan ini akan didaftar menurut PP Nomor 10 +h Tahun 1961 dan kepada yaneg menerima hak akan diberikan tanda bukti a +hak oleh Kepala KantorR Pendaftaran Tanah yang bersangkutan; +a i +s +M +g e +Halaman 176 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 176 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +5. Yang menerima hak wajib mengerjakan/mengusahakan sendiri s +M +tanahnya gsecara aktif; e +6. Setelah dua tahun sejaka tanggal Surat Keputusan ini wajib mencapnai +n +hasil tanaman yang meningkat tiap tahun sebanyak yang ditetapkan oleh +o +u +Kepala Dinas Pertanian setempat; +d +g +7. Yang menerima hak wajib menjadi anggota koperasi didaerah letak +n +Atanah yang bersangkutan; +8. Sebelum tanah dibayar lunas, hak milik yang dibeIrikan ini dilarang +h untuk dialihkan kepada orang lainjika tidak dipekroleh ijin terlebih dahulu +a dari Kepala Kantor Angraria Daerah yang bersiangkutan; +l +9. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban-kewajiban dan atau +m b +pelanggaran-pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas dapat +u +a dijadikan alasan untuk mencabut Hak Milik yang bersangkutan;” +p +k Menimbang, bahwa pokok yang diputuskan dimaksud menurut Majelis +h Hakim benar bukti surat dimaeksud dapat dijadikan sebagai salah satu dasar a +kepemilikan sebagaimaRna diktum pertama bukti surat dimaksud yang jika +a i +s +dihubungkan dengan aturan yang berlaku pada saat itu UUPA 5/1960 yang +M +merupakan dasagr bagi Negara untuk menjalankan land reform di Indonesia e +berkaitan dengan mengenai pembatasan kepemilikan lahan, kepemilikan n +n +secara absentee dan memberikan kewenangan kepada Negara untuk +o +u +membagikan tanah-tanah tersebut kepada yang membutuhkan dan hendak +d +g +mengelolanya, yang keadaan mana pada dasarnya dijewantahkan kedalam +n +APeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan +Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dalam Bab II mengeInai wewenang +hGubernur Kepala Daerah, bagian pertama mengenaki Hak Milik Pasal 2, +a disebutkan bahwsanya: i +l +“Gubernur Kepala Daerah memberi keputusan mengenai : +m b +a. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara dan menerima +u +a pelepasan hak milik yang luasnya : +p +k a.1. untuk tanah pertanian tidak lebih dari 20.000 M2 (duapuluh ribu meter +h persegi), e a +R +a i +s +M +g e +Halaman 177 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 177 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +a.2. untuk tanah bangunan/perumahan tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu s +M +meter persgegi). e +b. permohonan penegasan status tanah sebagai hak milik dalam rangkna +n +pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Undang-Undang Pokok +o +u +Agraria. +d +g +c. permohonan pemberian hak milik atas tanah Negara : +n +Ac.1. kepada para transmigran +c.2. dalam rangka pelaksanaan Landreform. I +h c.3. kepada para bekas gogol tidak tetap, sepanjkang tanah itu merupakan +a bekas gogolan tidak tetap.” i +l +Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Majelis Hakim dasar +m b +kepemilikan dimaksud haruslah memenuhi persyaratan yang tertera dalam +u +a Keputusan Gubernur bagi mereka yang termasuk dalam daftar penerima +p +k tanah akan menerima hak kepemilikan atas bidang tanah dengan ketentuan- +h ketentuan tertentu di dalam PeP No. 224/1961 yang menjadi dasar mengingat a +dari Bukti P.3.a diatur Rbahwa mereka akan menerima legalitas atas tanah +a i +s +tersebut dalam jangka waktu 15 tahun, setelah membayar cicilan untuk +M +pembelian tanahg tersebut dan selama jangka waktu tersebut tidak e +diperkenankan untuk mengalihkan penguasaannya tanpa seijin pejabat yang n +n +berwenang dan yang menjadi prasyarat utama adalah mereka harus +o +u +mengusahakan bidang tanah tersebut sendiri sebagaimana termuat lengkap +d +g +dalam amar memutuskan dari bukti P.3.a dalam perkara a quo, yang keadaan +n +Amana adalah merupakan kewajiban asessor yang harus dipenuhi sebelum +menerima legalitas tanah; I +h Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangakn dimaksud setelah +a Majelis Hakim mencermati dalil gugatan Penggugiat yang membenarkan +l +adanya klaim ataupun penguasaan Tergugat I atas tanah objek sengketa sejak +m b +tahun 1972 dan dalam perkara a quo Para Penggugat tidak dapat pula +u +a membuktikan dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi bahwasanya syarat- +p +k syarat yang merupakan kewajiban asessor sebagaimana dipertimbangkan +h dimuka telah dipenuhi oleh Paera Penggugat sebagai syarat penerimaan a +legalitas atas tanah yangR keadaan mana apabila dihubungkan dengan +a i +s +M +g e +Halaman 178 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 178 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +bantahan Tergugat IV mendalilkan dalam jawabannya mengemukakan hal- s +M +hal pada pgokoknya objek perkara yang dituntut Para Penggugat e +berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utanra +n +Nomor 592.1-2/L/I/1984 tidak sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur +o +u +Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Utara No.592.1-2/L/I/84 tanggal +d +g +10 Januari 1984 (Vide bukti T.IV-1) yang ada pada Tergugat IV dimana untuk +n +Atanah yang menjadi objek dalam bukti surat dimaksud adalah tanah yang +langsung dikuasai Negara bekas PTP IX terletak di DesIa Kepala Sungai, +hKecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat sekluas 50,0481 Ha, untuk +a 168 orang petani sehingga terdapat Perbedaian Letak, Jumlah Petani +l +dan Luas, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk sampai pada +m b +persangkaan bahwasanya Para Penggugat tidak memiliki hak atas tanah +u +a objek sengketa; +p +k Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat berupa Foto copy +h Kartu Tanda Penduduk atas neama Para Penggugat (vide bukti P-1), Foto cop a +y Surat Pernyataan AhliR Waris dari Para Penggugat (vide bukti P-2) menurut +a i +s +Majelis Hakim bukti surat mana bukanlah merupkan bukti kepemilikan namun +M +bukti-bukti suragt dimaksud menerangkan mengenai hubungan Para e +Penggugat dengan bukti surat (vide bukti P-3a, P-3b, P-3c dan P-3d); n +n +Menimbang, bahwa terhadap bukti Para Penggugat berupa Foto copy +o +u +Surat Keputusan Tim Penyelesaian Tanah Garapan dan Areal PTP IX +d +g +Nomor: 68/TPTGA-IX/L/1984 tertanggal 24 Juni 1984 (vide bukti P-4a), Foto +n +Acopy Surat Perusahaan Perseroan PT Perkebunan IX No. 49.4/138/XI/84 +tertanggal 1 Nopember 1984 (vide bukti P-4b), Foto copy IPeta Kadastral +hNomor 10304-00001/2023 tanggal 16 Juni 2023 (videk bukti P-5), Fotocopy +a Berita dibeberapa Media Cetak Waspada Suara Riakyat (vide bukti P-6), +l +Foto copy Surat Keterangan Berkelakuan Baik An. SUMPENO No. Pol. +m b +SKBB/207/XII/1982 tanggal 29 Desember 1982 (vide bukti P-7a), Foto copy +u +a Surat Kenal (Kelahiran) No. 277/1982 tanggal 9 Juni 1982 yang +p +k ditandatangani An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat, Kepala Bagian +h Pemerintahan (vide bukti P-7b), eFoto copy Surat Keterangan No. Pol. SKBB a +/135/V/1984 tanggal 22 MRei 1984 yang ditanda tangani Kepala Kepolisian +a i +s +M +g e +Halaman 179 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 179 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Sektor Secanggang (vide bukti P-7c), Foto copy Surat Kelahiran No. s +M +17/CR/18/198g2 tanggal 23 Pebruari 1982 yang ditanda tangani Kepala Desa e +Cinta Raja (vide bukti P-7d), Foto copy Surat Ketua Dewan Perwakilann +n +Rakyat Daerah Kabupaten Langkat No. 593-680/DPRD/2000 tanggal 9 Mei +o +u +2000 kepada Bupati Kabupaten Langkat (vide bukti P-8), Foto copy Salinan +d +g +Putusan Mahkamah Agung RI No. 1808K/Pid.Sus/2009 tanggal 14 Mei 2010 +n +A(vide bukti P-9a), Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 239P +K/Pid.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2013 (vide bukti IP-9b), Foto copy +hDokumentasi Rumah Penduduk dan Tanaman Keraks Masyarakat Kampung +a Kompak Banjaran di Rampas secara Paksa olehi PT Buana Estate menjadi +l +Perkebunan Kelapa Sawit (vide bukti P-10), bukan merupakan bukti +m b +kepemilikan, sehingga harus dikesampingkan; +u +a Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I mendalilkan berhak atas +p +k tanah objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1 +h Desa Cinta Raja yang diterbeitkan pada tanggal 23 Juni 2005 oleh Kantor a +Pertanahan Kabupaten RLangkat (Vide bukti T.I-7 yang similar dengan bukti +a i +s +T.T.I-1) yang terbit berdasarkan T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5 dan T.I-6 yang +M +apabila fakta-faktga dimaksud jika dihubungkan dengan pemeriksaan setempat e +yang Majelis Hakim lakukan, Majelis Hakim mendapati adanya rumah-rumah n +n +karyawan Tergugat I diatas tanah objek sengketa keadaan mana +o +u +sebagaimana apa yang telah diakui oleh Para Penggugat dalam gugatannya +d +g +telah cukup pula bagi Majelis Hakim untuk membuat persangkaan +n +Abahwasanya benar Tergugat I telah menguasai objek sengketa berdasarkan +bukti kepemilikannya, karena bukti surat dimaksud bersesuaiaIn dan diperkuat +hpula oleh keterangan Saksi Tergugat I yaitu Saksi Ir H kBambang Hermawan +a yang pada pokoknya menerangkan bahwa : Saksi tidiak ingat persis tanggal +l +dan tahunnya sejarah riwayat PT Buana Estate, PT Buana Estate +m b +memperoleh peralihan hak tahun 1972 dari PT Cinta Raja, sebelum PT Cinta +u +a Raja ada PT Sandang Mas dan sebelum PT Sandang Mas ada PT Tambak +p +k main dan itulah sejarahnya, Saksi tahu berdasarkan dokumen PT Buana, +h didalam surat Gubernur dijelaskean bahwa tanah tersebut adalah milik PT a +Buana estate karea sampRai sekarang ditanah tersebut masih ada rumah +a i +s +M +g e +Halaman 180 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 180 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +karyawan tapi muali kapan dibangunnya Saksi tidak tahu, Saksi Wanto yang s +M +pada pokoknyga menerangkan bahwa : sebelum menjadi milik PT Buana e +Estate tanah itu milik kebun yang Saksi tidak tahu namanya, Saksi Sutripnno +n +yang pada pokoknya menerangkan bahwa : sebelum sekarang menjadi PT +o +u +Buana, dulu adalah perusahaan asing SWISS dengan nama perusahaan NB +d +g +Tambak Mine luasnya lebih kurang 4000 ha yang Saksi dengar dari nenek +n +Adan kakek Saksi, sehingga bukti-bukti Tergugat I tersebut mampu +mematahkan bukti dan dalil gugatan Para Pengugat; I +h Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugatk I selain dan selebihnya +a termasuk pula bukti T.I-20 sampai dengan buikti T.I-179 adalah bukan +l +merupakan bukti kepemilikan yang berhubungan langsung dengan objek yang +m b +disengketakan, maka tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut +u +a dalam perkara a quo; +p +k Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan +h penilaian yuridis terkait dengean pokok permasalahan yang kedua Apakah a +benar Tergugat I, TergRugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut +a i +s +Tergugat I dan Turut Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan +M +hukum?.; g e +Menimbang, bahwa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum n +n +(onrechtmatige daad) eks. Pasal 1365 KUHPerdata, yang bunyinya : “Tiap +o +u +perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, +d +g +mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena +n +Akesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”; +Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH PeIrdata tersebut, +hperbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemekn/unsur, yaitu : +a 1. Adanya perbuatan; i +l +2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; +m b +3. Menimbulkan kerugian; +u +a 4. Adanya kesalahan; +p +k Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya +h dilengkapi oleh Yurisprudensi seehingga muncul elemen/unsur ke-5 : “Adanya a +R +a i +s +M +g e +Halaman 181 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 181 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4”, dan elemen/unsur ke-6 : s +M +“Schutz norm gatau norm bestemmingleer”; e +Menimbang, bahwa pengertian “bertentangan dengan hukumn” +n +sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hooge Raad sejak tahun 1919 +o +u +(Arrest Leinde baum Cohen) tanggal 31 Januari 1919 dan yang sudah menjadi +d +g +Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, +n +Adimana pengertian “bertentangan dengan hukum” itu diartikan secara luas +yang meliputi 4 (empat) macam kategori perbuatan, yakni: I +h1. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya ski pelaku sendiri menurut +a undang-undang; i +l +2. Bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut undang +m b +undang; +u +a 3. Bertentangan dengan tata susila yang baik (Goede zeden); +p +k 4. Bertentangan dengan azas kepatutan, dan kecerdasan (Zorgvuldigheid) +h dalam masyarakat; e a +Menimbang, bahRwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam +a i +s +menjawab persoalan pertama di atas, bahwa Para Penggugat tidak memiliki +M +hak atas tanah ogbjek sengketa, dan Tergugat I mampu menghadirkan bukti- e +bukti yang dapat mematahkan dalil Para Penggugat tersebut, maka Perbuatan n +n +Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I +o +u +dan Turut Tergugat II sebagaimana apa yang didalilkan oleh Para Penggugat +d +g +bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang +n +Adidalilkan oleh Para Penggugat; +Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbanganI hukum diatas +hsecara keseluruhan, maka Para Penggugat tidak dapat mkembuktikan dalil-dalil +a pokok gugatannya, sehingga posita dan petitum giugatan Para Pengguat +l +selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karena itu +m b +Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya; +u +a Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, +p +k maka Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga Para +h Penggugat di bebani pula membeayar biaya perkara yang jumlahnya seperti a +tersebut pada amar putusaRn dibawah ini; +a i +s +M +g e +Halaman 182 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 182 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan s +M +dengan perkarga ini; e +MENGADILI: n +n +Dalam Provisi: +o +u +- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya; +d +g +Dalam eksepsi: +n +A- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, +Tergugat V dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya; I +hDalam Pokok Perkara k +a 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seliuruhnya; +l +2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai +m b +hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.973.000,00 (satu juta sembilan ratus +u +a tujuh puluh tiga ribu rupiah). +p +k Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan +h Negeri Stabat, pada hari Seleasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Ledis a +Meriana Bakara, S.H., MR.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., +a i +s +dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim +M +Anggota, yang dgitunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan e +Negeri Stabat Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 4 Maret 2024, putusan n +n +tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, diucapkan dalam +o +u +persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh +d +g +para Hakim Anggota tersebut, Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., sebagai +n +APanitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem +informasi pengadilan. I +h k +Hakim Anggota, Hakim Ketua, +a i +l +m b +u +a +p +k +Dicki Irvandi, S.H., M.H. e Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H. +h a +R +a i +s +M +g e +Halaman 183 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 183 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M a +i +s +e +n +o +d +n +I +k +i +l +b +u +p +e +a +R +i +s +g e +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia +e +h a +putusan.mahkamahagung.go.id +R +a i +s +M +g e +Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. +n +n +Panitera Pengganti, o +u +d +g +n +A +I +Donald Torris Siahaan, S.H., M.H. +h k +a i +l +m b +Perincian Biaya : +u +a +PNBP : Rp 40.000 +p +k +ATK : Rp 75.000 +e +h Panggilan : Rp 528.000 a +R +a Pemeriksaan Setempat : Rp 1.310.000 i +s +M Redaksi : Rp 10.000 +g e +Matera i : Rp 10.000 +n +n +Total : Rp 1.973.000,00 (satu juta sembilan ratus tujuh +o +u puluh tiga ribu rupiah); +d +g +n +A +I +h k +a i +l +m b +u +a +p +k +e +h a +R +a i +s +M +g e +Halaman 184 dari 184 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Stb +n +n +o +u +d +g +n +A +I +h k +Disclaimer +Kepaniteraan Mahkamah Agunag Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung uintuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas +pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang klami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. +D Em al a am il : h k a e l p A a n n d it a e rm m aa e n n @ em m u a k h a k n a m ina a k h u a r g a u s n i g in .g fo o r . m id a s i T y e a lp n g : 0 te 2 r 1 m -3 u 8 a 4 t p 3 a 3 d 4 a 8 s ( i e tu x s t. 3 in 1 i 8 a ) tau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap sege b ra hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 184 +u +a +p +k +e +h +R +a +M +g +n +u +g +A +h +a +m +a +k +h +a +M diff --git a/raw/jdih.surabaya.go.id_uploads_peraturan_2023perwali3578044.pdf.md b/raw/jdih.surabaya.go.id_uploads_peraturan_2023perwali3578044.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aaacf0cdab70faf35cf823156b473a664a494301 --- /dev/null +++ b/raw/jdih.surabaya.go.id_uploads_peraturan_2023perwali3578044.pdf.md @@ -0,0 +1,1280 @@ +--- +url: https://jdih.surabaya.go.id/uploads/peraturan/2023perwali3578044.pdf +title: "2023perwali3578044.pdf" +domain: jdih.surabaya.go.id +crawl_date: 2026-03-10 02:39:55 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# 2023perwali3578044.pdf + +WALIKOTA SURABAYA +PROVINSI JAWA TIMUR +SALINAN +PERATURAN WALIKOTA SURABAYA +NOMOR 44 TAHUN 2023 +PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG +TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI +DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI +TAHUN PELAJARAN 2023/2024 +DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA +WALIKOTA SURABAYA, +Menimbang: a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Menteri +Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang +Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- +Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, +Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah +Kejuruan, Pemerintah Kota Surabaya telah menetapkan +Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2022 +tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman +Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah +Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023; +b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendidikan, +Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor +7978/A5/HK.04.01/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang +Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024, maka +Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2022 +tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman +Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah +Menengah Pertama Negeri Tahun Ajaran 2022/2023, perlu +ditinjau kembali; +c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud +dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota +tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman +Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah +Menengah Pertama Negeri. 2 +Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan +Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa +Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah +Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan +Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas +Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II +Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 +Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten +Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- +Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah +Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa +Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 +Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +2730); +2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem +Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik +Indonesia Nomor 4301); +3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan +Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara +Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah +dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran +Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); +4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan +Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 +Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia +Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir +dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang +Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun +2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); +5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang +Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran +Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan +Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) +sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah +Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan +Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan +Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 5157); +6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar +Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia +Tahun 2005 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik +Indonesia Nomor 6676); 3 +7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 +tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) +sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri +Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas +Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 +tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); +8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 +Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru +pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah +Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan +Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik +Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); +9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 +tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota +Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran +Daerah Kota Surabaya Nomor 15); +10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 +tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah +Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun +2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota +Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan +Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 +tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 +Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan +Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota +Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran +Daerah Kota Surabaya Nomor 3; +11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 +tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas +dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota +Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 +Nomor 70). +12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 +tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan +Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota +Surabaya Tahun 2022 Nomor 108); +13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 +tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Kota +Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 +Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali +terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 9 +Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan +Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang +Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Kota +Surabaya tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan +Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya +Tahun 2023 Nomor 9). 4 +MEMUTUSKAN: +Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN PESERTA +DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, +SEKOLAH DASAR NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH +PERTAMA NEGERI. +BAB I +KETENTUAN UMUM +Pasal 1 +Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: +1. Daerah adalah Kota Surabaya. +2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya. +3. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala +Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya. +4. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk satuan +pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang +menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 +(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. +5. Taman Kanak-Kanak Negeri adalah salah satu bentuk satuan +pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang +menyelenggarakan program pendidikan dan diselenggarakan +oleh Pemerintah Daerah bagi anak berusia 4 (empat) tahun +sampai dengan 6 (enam) tahun. +6. Sekolah Dasar adalah salah satu bentuk satuan pendidikan +formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada +jenjang pendidikan dasar. +7. Sekolah Dasar Negeri adalah salah satu bentuk satuan +pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan +umum dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah pada +jenjang pendidikan dasar. +8. Sekolah Menengah Pertama adalah salah satu bentuk satuan +pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan +umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari +Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang +sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama +atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. +9. Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah salah satu bentuk +satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan +pendidikan umum dan diselenggarakan oleh Pemerintah +Daerah pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari +Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang +sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama +atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. 5 +10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas +utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, +melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada +pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan +pendidikan dasar di wilayah Kota Surabaya dan memiliki KK +Daerah serta terdaftar pada Surat Keputusan Proses Belajar +Mengajar (SKPBM) yang disahkan dalam wilayah Kota +Surabaya. +11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat +PPDB adalah penerimaan peserta didik pada Taman +Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah +Menengah Pertama Negeri. +12. PPDB Online adalah penerimaan peserta didik yang +dilakukan secara daring melalui internet. +13. Nilai Rapor Sekolah, yang selanjutnya disingkat NRS, +adalah akumulasi dari nilai rata – rata rapor di setiap +semester yang diperoleh peserta didik pada 5 (lima) +semester terakhir yaitu sejak kelas 4 (empat) sampai +dengan kelas 6 (enam) semester gasal. +14. Ijazah adalah dokumen resmi dan sah yang menyatakan +bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu +jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus +dari satuan pendidikan. +15. Calon Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik yang +mendaftar pada PPDB Online. +16. Keluarga Miskin adalah masyarakat dengan pengeluaran +konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. +17. Pra Miskin adalah masyarakat yang rentan dan hampir +miskin. +18. Calon Peserta Didik Baru jalur Zonasi adalah Calon +Peserta Didik Baru warga Kota Surabaya yang memiliki +Alamat tempat tinggal di Kota Surabaya. +19. Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Inklusi +adalah Calon Peserta Didik Baru warga Kota Surabaya +penyandang disabilitas yang dibuktikan dengan surat +keterangan dari psikolog dan dapat mengikuti proses +pembelajaran di sekolah reguler. +20. Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga +Miskin atau Pra Miskin adalah Calon Peserta Didik Baru +warga Kota Surabaya yang berasal dari keluarga ekonomi +tidak mampu dan terdaftar dalam Keluarga Miskin atau +Pra Keluarga Miskin. 6 +21. Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang +Tua/Wali adalah Calon Peserta Didik Baru yang memiliki KK +Luar Daerah dan orang tua/walinya dipindahtugaskan +karena perintah jabatan dari luar Surabaya ke Surabaya +meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota +Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Aparatur Sipil +Negara (ASN), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) +atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Karyawan +Perusahaan/Instansi Swasta dengan melampirkan Surat +Keputusan Pindah Tugas. +22. Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi kategori NRS +adalah Calon Peserta Didik Baru warga Kota Surabaya +dan lulusan sekolah Kota Surabaya yang memiliki prestasi +pada NRS. +23. Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi kategori +Perlombaan/Pertandingan Akademik adalah Calon Peserta +Didik Baru yang mempunyai prestasi dalam lomba akademik +tingkat provinsi dan nasional yang diselenggarakan oleh +Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah +Kota/Kabupaten dan tingkat Internasional yang bersifat mata +pelajaran. +24. Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi kategori +Perlombaan/Pertandingan Non Akademik adalah Calon +Peserta Didik Baru yang mempunyai prestasi dalam lomba +Non Akademik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, +Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten +yang bersifat non mata pelajaran. +25. Kejuaraan Daerah atau Kejurda merupakan kegiatan +Perlombaan/Pertandingan/Pertandingan Keolahragaan +tingkat Provinsi yang diselenggarakan secara resmi oleh +masing-masing Pengurus Cabang sesuai bidang olahraga +masing-masing. +26. Kejuaraan Nasional atau Kejurnas merupakan kegiatan +Perlombaan/Pertandingan/Pertandingan Keolahragaan +tingkat Nasional yang diselenggarakan secara resmi oleh +masing-masing Pengurus Cabang sesuai bidang olahraga +masing-masing. +27. Kejuaraan terbuka adalah semua bentuk kejuaraaan +di luar Kejuaran Daerah dan Kejuaran Nasional. +28. Kompetisi Sains Terbuka adalah semua bentuk Kompetinsi +Sains yang diselenggarakan Lembaga/Instansi di luar +Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah +Kota/Kabupaten. +29. Kompetisi Sains Internasional adalah semua bentuk +Kompetisi Sains berlevel Internasional yang merupakan +kelanjutan dari Kompetisi Sains level Nasional yang +diselenggarakan oleh Pemerintah. 7 +30.Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu +identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan +dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota +keluarga. +31.Alamat tempat tinggal adalah alamat Calon Peserta Didik +Baru berdasarkan KK atau Surat Keterangan Domisili +Khusus atau Tanda Bukti Pendataan Penduduk Non +Permanen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan +Pencatatan Sipil (Puntadewa) di wilayah Kota Surabaya +sesuai dengan ketentuan Calon Peserta Didik Baru paling +singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB, batas +waktu dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Baru yang +menjadi satu dengan orang tua dalam satu KK Daerah +(RT/RW). +32.Jarak adalah ukuran panjang antara titik alamat tempat +tinggal ke Sekolah dalam satuan meter dan berupa garis +lurus. +33.Objektif adalah pelaksanaan PPDB bagi Calon Peserta Didik +Baru yang memiliki KK Daerah dan Perpindahan Tugas +Orang Tua harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang +diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya. +34.Transparan pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat +diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua Calon Peserta +Didik Baru. +35.Akuntabel merupakan pelaksanaan PPDB dapat +dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur +maupun hasilnya. +36.Surat Keterangan Domisili Khusus yang selanjutnya +disingkat SKDK adalah surat keterangan yang +menerangkan alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik +Baru yang tidak sama dengan alamat tinggal KK. +37.Pendataan Penduduk Non Permanen adalah pendataan +penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah +kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda +dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya dan tidak +berniat untuk pindah menetap. +38.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah +organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh +pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai +kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan +kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu +meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, +pembangunan, dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan. 8 +39. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah +Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh +pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai +kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan +kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu +meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, +pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan. +40. Keadaan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan +oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan +oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung +meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. +41. Keadaan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat +merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau +serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia +yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar +komunitas masyarakat dan teror. +42. Calon Peserta Didik Baru anak Guru adalah Calon Peserta +Didik Baru yang memiliki KK Daerah untuk jenjang Sekolah +Dasar dan Calon Peserta Didik Baru yang telah +menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar di Kota +Surabaya dan memiliki KK Daerah untuk jenjang Sekolah +Menengah Pertama. +43. Kuota adalah jumlah batas atas Calon Peserta Didik Baru +yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan berdasarkan +ketentuan yang berlaku. +44. Pemenuhan kuota adalah kuota cadangan yang tidak diisi +oleh Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima, +sampai batas waktu daftar ulang yang telah ditetapkan. +BAB II +TUJUAN DAN ASAS PPDB +Pasal 2 +(1) PPDB Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri +dan Sekolah Menengah Pertama Negeri bertujuan memberi +kesempatan seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah +agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya. +(2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +diselenggarakan berdasarkan asas: +a. objektif; +b. transparan; dan +c. akuntabel. 9 +BAB III +PENDAFTARAN PPDB +Pasal 3 +(1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai +berikut: +a. Zonasi; +b. Afirmasi Kategori Inklusi; +c. Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin; +d. Prestasi; dan/atau +e. Perpindahan tugas orang tua/wali. +(2) Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur Zonasi sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jalur PPDB +berdasarkan Zonasi yang ditetapkan dengan Keputusan +Kepala Dinas dengan alamat tempat tinggal Calon Peserta +Didik Baru yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan +Calon Peserta Didik Baru. +(3) Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori +Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, +diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal +dari penyandang disabilitas. +(4) Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori +Keluarga Miskin atau Pra Miskin sebagaimana dimaksud +pada ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi Calon Peserta +Didik Baru yang berasal dari Keluarga Miskin atau Pra +Keluarga Miskin. +(5) Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur Prestasi sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan jalur PPDB +berdasarkan Nilai Rapor Sekolah (NRS) atau prestasi +Perlombaan/Pertandingan di bidang akademik atau non +akademik sesuai dengan ketentuan pada Tata Cara PPDB +jalur prestasi. +(6) Pendaftaran Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas +Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +huruf e, merupakan jalur PPDB bagi Calon Peserta Didik +Baru yang memiliki KK Luar Daerah dan orang tuanya +dipindahtugaskan karena perintah jabatan dari luar Daerah +meliputi Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota +Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Aparatur Sipil +Negara (ASN), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) +atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Karyawan +Perusahaan/Instansi Swasta dengan melampirkan Surat +Keputusan Pindah Tugas dan surat tanda bukti pendataan +penduduk Non Permanen. 10 +(7) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana +dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan untuk sekolah +sebagai berikut: +a. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan +khusus; +b. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah +tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik +dalam 1 (satu) rombongan belajar. +(8) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi +sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b +ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada +direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia +dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk +jalur pendaftaran PPDB Sekolah Dasar dan Sekolah +Menengah Pertama. +(9) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang +diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB +sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). +(10) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang +diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh +Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan. +BAB IV +PERSYARATAN UMUM CALON PESERTA DIDIK +Pasal 4 +(1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak- +Kanak Negeri harus memenuhi usia sebagai berikut: +a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) +tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk +kelompok A; dan +b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 +(enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan untuk +kelompok B. +(2) Nomor Induk Kependudukan Calon Peserta Didik Baru +Taman Kanak-Kanak Negeri harus yang tercatat dalam KK +Daerah. +(3) Dalam proses seleksi PPDB jenjang Taman Kanak-Kanak +Negeri tidak diperbolehkan menggunakan ujian tertulis +atau tes kemampuan akademik. +Pasal 5 +(1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar +Negeri harus memenuhi persyaratan usia sebagai berikut: 11 +a. 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun; atau +b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun +berjalan; +c. Sekolah memprioritaskan penerimaan peserta didik yang +berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) +tahun; +d. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun +sebagaimana dimaksud pada huruf b yaitu paling rendah +5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun +berkenaan yang diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik +Baru Sekolah Dasar Negeri yang memiliki potensi +kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis +yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog +profesional. +e. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud +pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan +oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan. +(2) Dalam proses seleksi PPDB jenjang Sekolah Dasar Negeri, +ditentukan hanya berdasarkan usia calon peserta didik baru +dan tidak diperbolehkan diadakan tes yang bersifat +akademis, antara lain: +a. membaca; +b. menulis; dan +c. berhitung. +Pasal 6 +(1) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah +Pertama Negeri harus memenuhi persyaratan usia sebagai +berikut: +a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 +Juli tahun berjalan; +b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau +bentuk lain yang sederajat. +(2) Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar +atau bentuk lain yang sederajat. +(3) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama +Negeri wajib melakukan validasi data secara online sesuai +dengan jadwal yang telah ditentukan dan ditetapkan lebih +lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas. +(4) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama +Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan +bagi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama +Negeri Jalur Afirmasi Kategori Inklusi. 12 +(5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam +ayat (1), calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah +Menengah Pertama yang berasal dari sekolah di luar negeri +harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. +(6) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana +dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada direktur +jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, +pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon +peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama. +(7) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara +asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan +Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang +diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. +(8) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga +negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana +dimaksud pada ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa +peringatan tertulis. +Pasal 7 +(1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 +ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dibuktikan +dengan: +a. akta kelahiran; atau +b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pejabat +yang berwenang dan dilegalisir sesuai dengan domisili +calon peserta didik. +(2) Persyaratan pendaftaran dan penerimaan mengikuti +ketentuan, yaitu KK yang diakui sebagai dasar pendaftaran +dan penerimaan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak- +Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah +Pertama Negeri adalah KK yang diterbitkan paling singkat +1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. +(3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) +dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak- +Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah +Pertama Negeri yang menjadi satu dengan orang tua +kandung dalam satu KK Daerah. +(4) Ketentuan SKDK: +a. dalam hal KK tidak dimiliki oleh Calon Peserta Didik Baru +karena keadaan tertentu maka dapat diganti dengan +Surat Keterangan Domisili Khusus (SKDK) untuk PPDB +yang diterbitkan RT diketahui oleh RW dan dicatatkan di +kantor Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa +peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili +bersama Orang Tua paling singkat 1 (satu) tahun +sebelum pelaksanaan PPDB sesuai lampiran I; 13 +b.keadaan tertentu sebagaimana dimaksud huruf a: +1) bencana alam; dan/atau +2) bencana sosial. +c. dalam penerbitan SKDK wajib dilampiri dengan dokumen +sebagai berikut: +1) Surat Pernyataan Persaksian dari 2 (dua) orang +yang bukan merupakan keluarga Calon Peserta +Didik Baru yang menyatakan Calon Peserta Didik +Baru yang bersangkutan bertempat tinggal sesuai +dengan alamat pada SKDK paling singkat 1 (satu) +tahun sebelum diterbitkannya SKDK sesuai +lampiran II; +2) dalam hal Calon Peserta Didik Baru bertempat +tinggal dengan wali, maka wali wajib membuat Surat +Pernyataan bahwa Calon Peserta Didik Baru yang +bersangkutan telah tinggal bersama wali paling +singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya SKDK +sesuai lampiran III; +3) dalam hal Calon Peserta Didik Baru jalur Zonasi +mendaftar menggunakan SKDK, maka Calon +Peserta Didik Baru harus melampirkan surat +pernyataan penetapan keadaan bencana sesuai +lampiran IV. +d.dalam hal Surat pernyataan yang telah dibuat +sebagaimana dimaksud huruf c terbukti tidak benar, +maka yang membuat pernyataan dapat dikenakan sanksi +sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang +berlaku; +e. apabila dikemudian hari diketahui SKDK yang diterbitkan +tidak benar, maka Peserta Didik dikenai sanksi +dikeluarkan dari Sekolah. +(5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK +atau SKDK dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang +sama dengan sekolah asal. +(6) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria: +a. menyelenggarakan pendidikan khusus; +b.menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan +c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. 14 +BAB V +TATA CARA PPDB +Pasal 8 +(1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilakukan oleh Calon +Peserta Didik Baru atau Orang Tua atau Wali Calon Peserta +Didik Baru. +(2) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pendaftaran, +sekolah menyediakan pelayanan PPDB dan fasilitas internet +pada hari dan jam kerja. +(3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan +sebagai berikut: +a. pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta +Didik Baru dilakukan secara terbuka; +b. pendaftaran; +c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran; +d. pengumuman penetapan peserta didik baru; +e. daftar ulang; dan +f. pemenuhan kuota. +(4) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud +pada ayat (3) sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak +Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah +Pertama Negeri tidak diperbolehkan: +a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang +terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun +perpindahan peserta didik; dan +b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau +buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB+. +(5) Tahapan pendaftaran Calon Peserta Didik Baru +sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f +dikecualikan untuk pendaftaran Calon Peserta Didik Baru +Sekolah Menengah Pertama Negeri melalui jalur afirmasi +kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin, jalur prestasi +dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali. +BAB VI +TATA CARA PPDB JALUR ZONASI +Bagian Kesatu +Taman Kanak-Kanak Negeri +Pasal 9 +(1) Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri +mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah sesuai tempat +tinggal terdekat. 15 +(2) Calon Peserta Didik Baru mengunggah dokumen +pendaftaran pada sistem PPDB online berupa: +a. scan asli akta kelahiran; dan/atau +b. scan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh +pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau +pejabat berwenang lainnya bagi Calon Peserta Didik +Baru yang belum memiliki akta kelahiran. +(3) Setelah Calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran +dan mengunggah dokumen, maka Calon Peserta Didik +Baru mencetak bukti pendaftaran sebagai persyaratan +daftar ulang apabila diterima. +(4) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru mengalami kesulitan +pendaftaran secara online, Calon Peserta Didik Baru bisa +mendatangi sekolah untuk mendapatkan bantuan +pelayanan PPDB. +(5) Seleksi penerimaan Calon Peserta Didik Baru +sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jarak +terdekat dari tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru ke +Sekolah tujuan. +(6) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan +alamat tempat tinggal, maka seleksi selanjutnya +menggunakan usia paling tinggi Calon Peserta Didik Baru +dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya +menggunakan waktu pendaftaran. +Bagian Kedua +Sekolah Dasar Negeri +Pasal 10 +(1) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri mendaftar +dan memilih 2 (dua) sekolah sesuai dengan daftar sekolah +terdekat dengan tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru +Zonasi yang telah ditentukan melalui sistem PPDB online. +(2) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan usia hari, +bulan, tahun Calon Peserta Didik Baru pada tanggal 1 Juli +tahun berkenaan. +(3) Apabila terdapat kesamaan nilai pada Calon Peserta Didik +Baru, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik +Baru yang memiliki usia lebih tua, jika nilai masih tetap +sama maka diperhitungkan jarak tempat tinggal ke sekolah, +jika nilai masih tetap sama maka diperhitungkan waktu +pendaftaran melalui sistem penerimaan peserta didik. +(4) Apabila setelah pengumuman dan daftar ulang pada zonasi +tingkat kecamatan masih terdapat sisa alokasi kuota di +sekolah, maka ketentuan zonasi akan dibuka menjadi zonasi +tingkat Daerah. 16 +(5) Calon Peserta Didik Baru yang masih belum diterima pada +zonasi tingkat kecamatan, maka dapat mendaftar ke sekolah +terdekat sesuai zonasi tingkat daerah sebagaimana pada ayat +(4) dengan alamat rumah tempat tinggal atau domisili yang +masih memiliki sisa kuota dan akan dilakukan seleksi ulang +sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3). +(6) Dalam hal sekolah terdekat dari alamat tempat tinggal Calon +Peserta Didik Baru berada di luar zonasi, maka peserta didik +tetap dapat difasilitasi untuk mendaftar ke sekolah tersebut +sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). +Bagian Ketiga +Sekolah Menengah Pertama Negeri +Pasal 11 +(1) Sistem PPDB Sekolah Menengah Pertama Negeri akan +menampilkan rekomendasi sekolah-sekolah terdekat sesuai +dengan zonasi yang dipilih pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 +(dua). +(2) Jalur zonasi terdiri dari: +a. Zonasi 1 diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru +yang bertempat tinggal satu kelurahan dengan sekolah +atau yang terdekat dengan sekolah; +b. Zonasi 2 diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru +yang bertempat tinggal di luar kelurahan lokasi sekolah +namun masih dalam satu kecamatan dengan sekolah. +(3) Apabila kuota Zonasi 1 belum terpenuhi, maka sisa kuotanya +dipenuhi dari Zonasi 2. +BAB VII +TATA CARA PPDB JALUR AFIRMASI KATEGORI INKLUSI +Bagian Kesatu +Sekolah Dasar Negeri +Pasal 12 +(1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi +Kategori Inklusi disertai dengan surat dari psikolog yang +menerangkan bahwa Calon Peserta Didik Baru tersebut +penyandang disabilitas. +(2) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi +Kategori Inklusi dilakukan secara online oleh Dinas +Pendidikan. +(3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori +Inklusi dilakukan dengan pendaftaran pada sekolah +penyelenggara Inklusi terdekat. 17 +Bagian Kedua +Sekolah Menengah Pertama +Pasal 13 +(1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi +Kategori Inklusi disertai dengan surat dari psikolog yang +menerangkan bahwa Calon Peserta Didik Baru tersebut +penyandang disabilitas. +(2) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi +Kategori Inklusi dilakukan secara online oleh Dinas +Pendidikan. +(3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi +Kategori Inklusi sesuai dengan penempatan pada sekolah +penyelenggara pendidikan Inklusi berdasar data alamat +tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru. +BAB VIII +TATA CARA PPDB JALUR AFIRMASI KATEGORI +KELUARGA MISKIN ATAU PRA MISKIN +Bagian Kesatu +Sekolah Dasar Negeri +Pasal 14 +(1) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi +Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin Sekolah Dasar +Negeri dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan. +(2) Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga +Miskin atau Pra Miskin dapat mendaftar Sekolah Dasar +Negeri terdekat berdasarkan alamat pada KK yang sudah +terverifikasi secara online. +(3) PPDB melalui jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau +Pra Miskin diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru +yang berasal dari keluarga miskin atau pra miskin. +(4) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan jarak antara +sekolah dengan alamat tempat tinggal. +(5) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan +alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia +paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih +terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu +pendaftaran. 18 +Bagian Kedua +Sekolah Menengah Pertama +Pasal 15 +(1) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi +Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin Sekolah +Menengah Pertama Negeri dilakukan secara online oleh +Dinas Pendidikan. +(2) Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga +Miskin atau Pra Miskin dapat mendaftar pada Sekolah +Menengah Pertama Negeri terdekat berdasarkan alamat +pada KK yang sudah terverifikasi secara online. +(3) PPDB melalui jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau +Pra Miskin diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru +yang berasal dari keluarga miskin atau pra miskin. +(4) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan jarak antara +sekolah dengan alamat tempat tinggal. +(5) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan +alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia +paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih +terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu +pendaftaran. +BAB IX +TATA CARA PPDB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI JALUR PRESTASI +Pasal 16 +(1) PPDB jalur Prestasi dibagi menjadi 2 (dua) kategori +berdasarkan: +a. Nilai Rapor Sekolah (NRS); atau +b. prestasi perlombaan/pertandingan. +(2) Nilai Rapor Sekolah (NRS) sebagaimana dimaksud pada +ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan Nilai Rapor +Sekolah (NRS). +(3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi +dilakukan secara online. +(4) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang sudah mendaftar +pada jalur Prestasi NRS tidak dapat mendaftar pada jalur +Prestasi Perlombaan/Pertandingan. +(5) Bagi Calon Peserta Didik Baru yang sudah mendaftar +pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan tidak dapat +mendaftar pada jalur Prestasi NRS. +(6) Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi yang dinyatakan +diterima, dapat mengajukan pengunduran diri melalui +sistem online. 19 +Pasal 17 +(1) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi NRS sebagaimana +Pasal 16 ayat (1) huruf a, dapat mendaftar pada 2 (dua) +pilihan Sekolah Menengah Pertama Negeri. +(2) Seleksi Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi NRS +dilakukan dengan menyusun peringkat berdasarkan NRS +Calon Peserta Didik Baru. +(3) Apabila terjadi kesamaan NRS dari beberapa Calon Peserta +Didik Baru, maka prioritas akan diberikan kepada Calon +Peserta Didik Baru dengan nilai yang lebih tinggi pada mata +pelajaran Bahasa Indonesia, jika masih terdapat kesamaan, +maka menggunakan nilai mata pelajaran Matematika, Jika +masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan nilai +mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. +(4) Apabila masih terdapat kesamaan sebagaimana pada ayat (3), +maka prioritas akan diberikan kepada Calon Peserta Didik +Baru yang mendaftar lebih awal. +Pasal 18 +(1) Jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari +Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Perlombaan +/Pertandingan Non Akademik. +(2) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi +Perlombaan/Pertandingan dapat mendaftar pada 2 (dua) +pilihan Sekolah Menengah Pertama Negeri. +(3) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi +Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non Akademik +harus mengunggah: +a. KK penduduk Daerah yang asli/ fotokopi legalisir; +b. Piagam/sertifikat kejuaraan yang asli/fotokopi legalisir; +c. fotokopi surat ijin/keterangan dari sekolah/ +klub/instansi yang memberangkatkan pada saat +mengikuti Perlombaan/Pertandingan; dan +d.foto penyerahan hadiah/piala/medali kejuaraan. +(4) Kejuaraan pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan +Akademik dan Non Akademik yang diakui merupakan +kejuaraan yang diraih/diperoleh paling singkat 6 (enam) +bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal +pendaftaran PPDB tahun berkenaan. +(5) Kejuaraan pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Non +Akademik terdiri dari jalur Prestasi Non Akademik kategori +Perlombaan/Pertandingan Olahraga dan jalur Prestasi Non +Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Non Olahraga. 20 +(6) Ketentuan PPDB jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan +Akademik dan non Akademik merupakan peserta didik baru +yang memiliki prestasi tingkat Internasional, Nasional, +Provinsi, dan Kabupaten/Kota. +(7) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Non Akademik +kategori Perlombaan/Pertandingan Olahraga sebagaimana +dimaksud pada ayat (6) terdaftar dalam Keputusan +Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Yang +Berprestasi dan Berdedikasi dari Dinas Kebudayaan, +Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya +dan/atau Keputusan dari Dinas Pendidikan dikecualikan +terhadap prestasi dengan kategori terbuka (open tournament). +(8) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi +Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non-Akademik +yang telah mendaftar secara online, akan dilakukan proses +verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Pendidikan +secara online sebagaimana disebutkan pada ayat (3). +(9) Seleksi Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/ +Pertandingan dilakukan dengan melakukan skoring terhadap +prestasi Perlombaan/Pertandingan/pertandingan yang +diraih. +(10) Pembobotan Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana +dimaksud pada ayat (9) ditetapkan melalui Keputusan Dinas +Pendidikan. +(11) Penilaian skor jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan +dihitung berdasarkan nilai dikalikan dengan jumlah prestasi +yang dimiliki. +(12) Apabila skor jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan +sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memiliki jumlah +sama, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik +Baru yang mendaftar lebih awal. +BAB X +TATA CARA PPDB JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA +Bagian Kesatu +Pendaftaran +Pasal 19 +(1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan +Tugas Orang Tua dilakukan secara online. +(2) Terhadap Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas +Orang Tua, dilakukan verifikasi data untuk mengetahui +kebenaran data yang telah dimasukkan pada KK oleh calon +peserta didik baru pada sistem online. +(3) Apabila terdapat kesamaan nilai Calon Peserta Didik Baru +pada PPDB jenjang Sekolah Dasar, maka prioritas diberikan +kepada Calon Peserta Didik Baru yang memiliki jarak lebih +dekat antara titik rumah alamat tempat tinggal dengan +Sekolah. 21 +(4) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima dan +tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka +dinyatakan mengundurkan diri. +Bagian Kedua +Pendaftaran Sekolah Dasar Negeri +Pasal 20 +(1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan +Tugas Orang Tua jenjang Sekolah Dasar Negeri dilakukan +dengan melampirkan dokumen asli/fotokopi legalisir +sebagai berikut: +a. Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang +sejenis; +b. KK Calon Peserta Didik Baru; +c. Tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen diambil +dari aplikasi Puntadewa; dan +d. Akta Kelahiran. +(2) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri mendaftar +dan memilih 1 (satu) sekolah melalui sistem online secara +mandiri sesuai Zonasi. +(3) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri Jalur +Perpindahan Tugas Orang Tua berdasarkan usia Calon +Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 +ayat (1). +Bagian Ketiga +Pendaftaran Sekolah Menengah Pertama Negeri +Pasal 21 +(1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan +Tugas Orang Tua jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri +dilakukan dengan melampirkan dokumen asli/fotokopi +legalisir sebagai berikut: +a. Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang +sejenis; +b. KK Calon Peserta Didik Baru; +c. Tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen diambil +dari aplikasi Puntadewa; dan +d. Ijazah dan/atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar +atau sederajat. +(2) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri +Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua hanya dapat memilih 1 +(satu) sekolah sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan +berdasarkan alamat tempat tinggal. 22 +(3) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama +Negeri Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua berdasarkan +jarak antara Sekolah dengan alamat tempat tinggal dan +apabila terdapat kesamaan jarak antara Sekolah dengan +alamat tempat tinggal, maka prioritas diberikan kepada Calon +Peserta Didik Baru yang mendaftar lebih awal. +BAB XI +KETENTUAN TENTANG KUOTA +UNTUK CALON PESERTA DIDIK BARU +Pasal 22 +(1) Jumlah daya tampung PPDB Taman Kanak-Kanak Negeri +sebagai berikut: +a. daya tampung Taman Kanak–Kanak Negeri ditentukan +berdasarkan rombongan belajar; +b.setiap rombongan belajar menerima 20 (dua puluh) +peserta didik sesuai kemampuan daya tampung masing- +masing Taman Kanak – Kanak Negeri; +(2) Jumlah daya tampung PPDB pada jalur zonasi bagi: +a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling sedikit 70% (tujuh +puluh persen) dari daya tampung sekolah; +b.Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling +sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung +sekolah; +c. Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) b +terbagi menjadi dua jalur, Zonasi 1 dengan daya +tampung 35% dan Zonasi 2 dengan daya tampung 15%. +(3) Jumlah daya tampung PPDB pada jalur Afirmasi bagi: +a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling sedikit 15% (lima +belas persen) dari daya tampung sekolah; +b.Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling +sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung +sekolah. +(4) Jumlah daya tampung PPDB pada jalur Perpindahan Tugas +Orang Tua/Wali bagi: +a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling banyak 5% (lima +persen) dari daya tampung sekolah; +b.Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling +banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah. +(5) Sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah +dapat membuka jalur prestasi bagi jenjang Sekolah +Menengah Pertama Negeri. 23 +(6) Apabila kuota jalur Perpindahan Tugas Orang tua tidak +memenuhi ketentuan, maka sisa kuota jalur Perpindahan +Tugas Orang tua akan digunakan bagi anak Guru yang +masih aktif mengajar dan memiliki KK Daerah +berdasarkan pada Usia untuk Calon Peserta Didik Baru +Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama +Negeri. +(7) Calon Peserta Didik Baru anak Guru sebagaimana +dimaksud pada ayat (6) harus tercatat dalam satu (1) KK +bersama Orang Tua yang berprofesi sebagai Guru sesuai +dengan ketentuan administrasi kependudukan. +(8) Bagi Calon Peserta Didik Baru anak Guru bisa mendaftar +pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar. +(9) Apabila terdapat sisa kuota pada jalur prestasi +Perlombaan/Pertandingan/Pertandingan, maka sisa kuota +dimaksud akan digunakan untuk menambah pagu jalur +prestasi NRS. +(10) Apabila terdapat sisa kuota pada jalur prestasi NRS, maka +sisa pagu dimaksud akan digunakan untuk menambah +pagu jalur Zonasi. +BAB XIII +PENGUMUMAN DAN KETENTUAN PPDB +Pasal 23 +(1) Calon Peserta Didik Baru dinyatakan dapat diterima sebagai +Peserta Didik Baru secara sah apabila memenuhi ketentuan +sebagai berikut: +a. calon Peserta Didik Baru telah dinyatakan diterima +melalui pengumuman di masing–masing sekolah di mana +yang bersangkutan namanya tercantum dalam lembar +pengumuman yang telah disahkan oleh Dinas +Pendidikan; +b. calon Peserta Didik Baru telah melakukan daftar ulang +sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan +c. bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima +dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang +ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri. +(2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil +rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan +ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah. +BAB XIII +KETENTUAN TENTANG PENGISIAN PEMENUHAN KUOTA +Pasal 24 +(1) Pemenuhan kuota jalur Zonasi dilaksanakan setelah Daftar +Ulang Penerimaan Calon Peserta Didik Baru. 24 +(2) Pengisian pemenuhan kuota Calon Peserta Didik Baru +Sekolah Menengah Pertama jalur Zonasi dilakukan dengan +cara merangking ulang Calon Peserta Didik Baru yang tidak +diterima pada sekolah pilihannya. +(3) Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru dengan +sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka +seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir +menggunakan usia peserta didik yang lebih tua +berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir. +BAB XIV +PEMBIAYAAN +Pasal 25 +Biaya Pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak Negeri, +Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri +dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah +Tahun Anggaran berkenaan. +BAB XV +KETENTUAN LAIN-LAIN +Pasal 26 +(1) Apabila terdapat perbedaan pada hasil bukti cetak/print out +pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dengan data pada +sistem PPDB Online, maka data yang dinyatakan valid dan +digunakan adalah data terbaru yang terdapat pada Sistem +PPDB Online. +(2) Jadwal, ketentuan kuota, Zonasi, daftar jenis prestasi +Perlombaan/Pertandingan, nilai prestasi Perlombaan +/Pertandingan dan Sekolah penyelenggara inklusi PPDB +ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas +Pendidikan. +BAB XVI +KETENTUAN MUTASI SISWA +Pasal 27 +(1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri dalam satu +Kota Surabaya atau perpindahan peserta didik antar +Sekolah Negeri dalam satu Provinsi Jawa Timur dilaksanakan +atas persetujuan/ rekomendasi dilaporkan kepada Dinas +Pendidikan. +(2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri yang +berasal dari selain Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan +setelah memperoleh persetujuan/rekomendasi Kepala +Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan +persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan. 25 +(3) Kepala Dinas Pendidikan memberikan persetujuan +/rekomendasi perpindahan peserta didik/siswa pada Sekolah +Negeri di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan +ayat (2) dilakukan berdasarkan jenjang pendidikan, jenis +pendidikan, status akreditasi, dan daya tampung satuan +pendidikan. +(4) Syarat jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat +(3) adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai +dengan jenjang pendidikan peserta didik/siswa pada satuan +pendidikan asal yaitu Sekolah Dasar/Sekolah Menengah +Pertama dan tingkat kelas peserta didik/siswa tersebut. +(5) Syarat jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) +adalah perpindahan peserta didik/siswa jenjang Sekolah +Menengah Pertama harus berasal dari jenis pendidikan yang +sama dengan satuan pendidikan asal yaitu sekolah +umum/sekolah agama. +(6) Sya rat status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) +adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan +status akreditasi pada satuan pendidikan asal. +(7) Perpindahan peserta didik/siswa untuk satuan pendidikan +pada jenjang Sekolah Dasar yang berasal dari Sekolah +Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta yang memiliki +akreditasi A, dapat mengajukan perpindahan ke satuan +pendidikan Sekolah Dasar Negeri. +(8) Syarat daya tampung satuan pendidikan sebagaimana +dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Kepala +Satuan Pendidikan yang dituju untuk mengetahui +ketersediaan kuota. +(9) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa antar +Sekolah Negeri dalam 1 (satu) wilayah di Daerah wajib +diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada +Kepala Dinas Pendidikan secara online dengan mengisi +dan melampirkan: +a. Surat Keterangan Pindah/Mutasi Sekolah Asal; +b. Surat Kesediaan Menerima dari sekolah yang dituju. +(10) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa yang +berasal dari Luar Daerah wajib diajukan oleh Orang +Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas +dengan syarat sebagai berikut: +a. Orang Tua dari peserta didik/siswa merupakan +penduduk Daerah, dibuktikan dengan KK; atau 26 +b. Peserta Didik yang mengikuti orang tua pindah tugas +sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional +Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai +di Badan Usaha Milik Negara dan bertempat tinggal di +Kota Surabaya; +c. Surat Keterangan Pindah/Mutasi Sekolah Asal; +d. Surat Kesediaan Menerima dari sekolah yang dituju; +e. Surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen +diambil dari aplikasi Puntadewa; +f. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas +Pendidikan Kabupaten/Kota Asal; +g. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas +Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagi peserta +didik/siswa yang berasal dari luar Provinsi Jawa +Timur. +(11) Perpindahan peserta didik/siswa hanya dapat diajukan +apabila peserta didik/siswa yang bersangkutan telah +memiliki nilai rapor dari sekolah asal. +(12) Perpindahan peserta didik/siswa dari sistem pendidikan +asing baik di Indonesia atau di Luar Negeri ke sistem +pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat +persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, +Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian +Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui +mekanisme penyaluran siswa, dan lulus tes standarisasi +yang dilakukan oleh sekolah yang dituju dan hasilnya +dilampirkan pada saat mengajukan rekomendasi ke Dinas +Pendidikan. +(13) Peserta didik/siswa diperbolehkan masuk sekolah pada +satuan pendidikan yang dituju, apabila seluruh +persyaratan telah lengkap dan telah memperoleh +persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan. +(14) Persyaratan perpindahan peserta didik sebagaimana +dimaksud dapat dikecualikan atas pertimbangan tertentu +untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah +Daerah. 27 +BAB XVII +PENGADUAN +Pasal 28 +Pengaduan terkait permasalahan PPDB dapat disampaikan ke +Dinas Pendidikan melalui: +Sahabat Dispendik: +HP: 081259896163 +e-mail: +dispendik@surabaya.go.id +Instagram: @dispendiksby +Twitter: @dispendiksby1 +Pengaduan tertulis disampaikan ke alamat: +Ketua PPDB Kota Surabaya +Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya +Jl. Jagir Wonokromo 354 – 356 Surabaya. +BAB XIX +KETENTUAN PENUTUP +Pasal 29 +Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka +Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2022 tentang +Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak +Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama +Negeri Tahun Ajaran 2022/2023 (Berita Daerah Tahun 2022 +Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. +Pasal 30 +Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. +Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan +pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya +dalam Berita Daerah Kota Surabaya. +Ditetapkan di Surabaya +pada tanggal 8 Mei 2023 +WALIKOTA SURABAYA, +ttd +ERI CAHYADI +Diundangkan di ............. 28 +Diundangkan di Surabaya +pada tanggal 8 Mei 2023 +SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, +ttd +Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. +Pembina Utama Madya +NIP 19690809 199501 1 002 +BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 44 +Salinan sesuai dengan aslinya, +Ditandatangani secara elektronik oleh : +KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA +Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. +NIP. 197803072005011004 29 +LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA +NOMOR : 44 TAHUN 2023 +TANGGAL : 8 MEI 2023 +RT ……. RW …….. KELURAHAN …………………………………… +KECAMATAN ……………………………………………………………. +KOTA SURABAYA +SURAT KETERANGAN DOMISILI KHUSUS +Yang bertanda tangan dibawah ini : +Nama : …………………………………………………………………… +NIK : …………………………………………………………………… +Jabatan : Ketua RT …./ RW … Kelurahan …. Kecamatan ……. +Dengan ini menerangkan bahwa : +Nama Orang Tua : ………………………………………………………………….. +NIK : ………………………………………………………………….. +Nama Anak : ………………………………………………………………….. +NIK Anak : ………………………………………………………………….. +Adalah benar warga Kota Surabaya sebagaimana KK nomor …… +telah bertempat tinggal sejak tanggal ……… bulan ………… tahun …… +pada alamat sebagai berikut : +Alamat Domisili : Jl ………………………………………………………………. +RT : ………………………………………………………………….. +RW : ………………………………………………………………….. +Kelurahan : ………………………………………………………………….. +Kecamatan : ………………………………………………………………….. +Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya khusus untuk +mengikuti PPDB Tahun…….. dan saya bertanggung jawab baik secara formil +maupun materiil terhadap kebenaran data tersebut diatas. +Surabaya, +Ketua RT… RW… Kelurahan …… +( ……………………………………… ) +Mengetahui, +Ketua RW…… Kelurahan ………… +( ……………………………………… ) +Dicatatkan pada +Kelurahan……………………. +(………………………………………) +WALIKOTA SURABAYA, +ttd +ERI CAHYADI LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA +NOMOR : 44 TAHUN 2023 +TANGGAL : 8 MEI 2023 +SURAT PERNYATAAN PERSAKSIAN +Saya yang bertanda tangan dibawah ini : +Nama : [Nama Saksi] +NIK : [NIK Saksi] +Alamat KK : [Alamat KK] RT [RT] RW [RW] Kelurahan +[Kelurahan] Kecamatan [Kecamatan] +Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut : +1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tempat tinggal saksi] sejak [tanggal +/ bulan / tahun] +2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] +sejak [tanggal / bulan / tahun] +3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data +dimaksud. +Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian +dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara +hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. +Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa +tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. +Surabaya, +Yang Membuat Pernyataan +[Saksi] +WALIKOTA SURABAYA, +ttd +ERI CAHYADI 31 +LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA +NOMOR : 44 TAHUN 2023 +TANGGAL : 8 MEI 2023 +SURAT PERNYATAAN PEMILIK RUMAH +Saya yang bertanda tangan dibawah ini : +Nama : [Nama Pemilik Rumah] +NIK : [Nik Pemilik Rumah] +Alamat Rumah : [Alamat] RT [RT] RW [RW] Kelurahan +Yang Ditempati [Kelurahan] Kecamatan [Kecamatan] +Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut : +1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tempat tinggal saksi] sejak [tanggal / +bulan / tahun] +2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] +sejak [tanggal / bulan / tahun] +3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data +dimaksud. +Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian +dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara +hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. +Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa +tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. +Surabaya, +Yang Membuat Pernyataan +[Pemilik Rumah] +WALIKOTA SURABAYA, +ttd +ERI CAHYADI 32 +LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA +NOMOR : 44 TAHUN 2023 +TANGGAL : 8 MEI 2023 +SURAT PERNYATAAN +Yang bertandatangan dibawah ini : +Nama Orang Tua :………………………………………………………………….. +NIK : ………………………………………………………………….. +Dengan ini menerangkan bahwa : +Nama Anak :………………………………………………………………….. +NIK Anak :………………………………………………………………….. +Alamat Domisili :Jl………………………………………………………………. +RT :………………………………………………………………….. +RW :………………………………………………………………….. +Kelurahan :………………………………………………………………….. +Kecamatan :………………………………………………………………….. +Dengan ini kami menyatakan bahwa pada hari…………. tanggal…… +tahun……… di………………………….., telah terjadi musibah bencana +alam/sosial (*) yaitu…………………. sebagaimana bukti terlampir (foto/surat +penetapan darurat bencana). +Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa +tanggung jawab secara formil maupun materiil terhadap kebenaran data +tersebut diatas. +Surabaya, +Yang Membuat Pernyataan +[........................................] +Keterangan *): coret salah satu yang tidak sesuai +WALIKOTA SURABAYA, +ttd +ERI CAHYADI diff --git a/raw/journal.ipb.ac.id_index.php_jli_article_download_5730_4345.md b/raw/journal.ipb.ac.id_index.php_jli_article_download_5730_4345.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f728c9429d0f3f1c9f51a4f9ae6d3ddbc46a3e9e --- /dev/null +++ b/raw/journal.ipb.ac.id_index.php_jli_article_download_5730_4345.md @@ -0,0 +1,935 @@ +--- +url: https://journal.ipb.ac.id/index.php/jli/article/download/5730/4345 +title: "4345" +domain: journal.ipb.ac.id +crawl_date: 2026-03-26 11:05:03 +source_type: academic +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# 4345 + +SURAKARTA: PERKEMBANGAN KOTA SEBAGAI AKIBAT +PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL PADA BEKAS IBUKOTA +KERAJAAN DI JAWA +Surakarta: Urban Development as Effect of ABSTRACT +Social Changes in Ex-Capital City of +The aim of this study was to describe the relation of urban landscape +Kingdom in Java +development that influenced by social change. This study was focused on the +changing occur before the Kingdom of Surakarta until reformation period. The +analysis was intended to find out the main factors that had been influencing the +urban landscape development and also to formulate the concept of urban +planning in the future based on its history and the social character. +Surakarta, otherwise Solo or Salay, was the capital city of Surakarta +Hadiningrat's Kingdom. Founded in 1745, it was built on a magical rather +than a rational consideration. It’s located in the crosscurrent of two rivers, the +Bengawan Solo and the Pepe. According to the Javanese cosmology, the inner +city comprised of the kraton complex called Baluwarti and the alun-alun (palace +square), all located inside the beteng (palace wall). Outside the palace wall were +houses of the sentana (nobility), the abdi dalem (retainers) and the +commonners. The coming of the Europeans, the Chinese and the Arabs formerly +Suci Nur Aini Zaida +did not alter the cosmology concept of the city. In the beginning of the twentieth +Mahasiswa Departemen Arsitektur Lanskap, +Fakultas Pertanian, IPB century, due to the advance of technology and the expansion of business, service +and leisure, the city was changed. It was in development period that the most +Nurhayati H. S. Arifin change towards a modern city took place. The skeleton of the city remained the +Staf Pengajar Departemen Arsitektur Lanskap, same, but the environment became entirely different. +Fakultas Pertanian, IPB +e-mail : nurarif@ipb.ac.id Keywords: Surakarta, Javanese cosmology, urban landscape development, +social change, urban planning. +PENDAHULUAN kecenderungan perubahan orientasi +menuju perencanaan yang mengha- METODOLOGI +Suatu lanskap secara umum terben- +silkan keseragaman dan menghi- +tuk dari hasil proses interaksi Studi mengenai perkembangan kota +langkan karakteristik asalnya. +kondisi dan proses alam dengan ini dilakukan di kawasan Kota Sura- +manusia yang ada didalamnya Studi ini bertujuan untuk mendes- karta, Jawa Tengah. Pelaksanaan stu- +dalam kurun waktu yang panjang. kripsikan sejarah perkembangan di ini dimulai pada bulan Februari +Lanskap yang dibangun manusia lanskap Kota Surakarta dari masa 2004 sampai dengan bulan Juni 2004. +dalam suatu periode sejarah dapat prake-rajaan hingga sekarang, meng- Peta Lokasi terdapat pada Gambar 1. +merefleksikan kebudayaan, ekonomi identifikasi karakter lanskap Kota dan Gambar 2. menyatakan peta +dan "political nature" suatu masya- Surakarta pada masing-masing peri- kota Surakarta saat ini. +rakat yang dengan mempelajarinya ode, mengidentifikasi lanskap seja- +Metode studi ini bersifat kualitatif, +dapat lebih memahami manusia rah yang ada pada saat ini serta +yaitu mempelajari perubahan sosial +yang ada sekarang serta bagaimana menghasilkan rekomendasi dalam +yang terjadi pada masyarakat Kota +mereka mengekspresikan dirinya da- perencanaan dan penataan kota. +Surakarta dan kemudian mencari ka- +lam pembangunan lanskapnya (Car- +Kegunaan yang diperoleh dari studi itannya pada perkembangan tata ru- +penter et.al., 1975). +ini adalah dapat memberikan infor- ang kota. Strategi dalam penelitian +Selama dua abad (1745-1945), Kota masi tentang perkembangan lanskap ini menggunakan studi dokumentasi +Surakarta tumbuh sebagai ibukota Kota Surakarta, mendeskripsikan mengenai kesejarahan. Data yang di- +kerajaan Jawa. Meski dalam kurun mengenai pola, proses dan dampak kumpulkan berbentuk naskah, ang- +waktu tersebut secara politik keku- perubahan sosial yang menyangkut ka, gambar dan peta. Analisis dila- +asaan raja banyak dicampuri oleh perkembangan tata ruang kota, kukan terhadap kondisi sosial ma- +pemeri-tah Hindia Belanda, namun memberikan masukan bagi perenca- syarakat Kota Surakarta yang dapat +struktur sosial di Surakarta masih na pembangunan kota dalam upaya menghasilkan informasi mengenai +mencerminkan susunan masyarakat penataan kota serta dapat menjadi struktur sosial masyarakat Kota Su- +Jawa dengan segala tata kehidup- bahan pertimbangan bagi pemerin- rakarta pada masing-masing peri- +annya. Perubahan sosial yang terjadi tah daerah setempat dalam mengem- ode. Selanjutnya dianalisis mengenai +akibat pergantian penguasa di Kota bangkan Kota Surakarta dan sekitar- +Surakarta, juga tercermin pada per- nya yang mengakomodasi kondisi +kembangan fisik kota. Perkembang- sosial masyarakat. +an akhir-akhir ini me-nunjukkan +83 JURNAL LANSKAP INDONESIA | VOL 2 NO 2 2010 ZAIDA DAN ARIFIN +karta, terletak antara 1100 BT -1110 BT Cala. Penjelasan lanjut tentang +dan 7,60 LS-80 LS termasuk kota di pohon Sala dapat dilihat pada +pedalaman Propinsi Jawa Tengah tulisan William Rosbergh (1755- +pada wilayah Daerah Aliran Sungai 1819) mengenai ciri-ciri pohon +(DAS) Bengawan Solo. Batas-batas Sala antara lain kayunya lurus, +Kota Surakarta adalah barat dan tebal, tingginya bisa mencapai 30 +selatan berbatasan dengan Kabupa- kaki, berdaun halus dan berwar- +ten Sukoharjo, sebelah utara berba- na hijau muda serta berbentuk +tasan dengan Kabupaten Boyolali bulat. Bunganya banyak, berwar- +dan Karanganyar, dan batas sebelah na kuning dan berbentuk malai, +timur adalah Sungai Bengawan Solo. biji tunggal berbentuk bulat telur +Kota Surakarta merupakan kota sebesar biji kacang tanah. Banyak +nomor 2 di Jawa Tengah setelah Kota tumbuh di daerah India yaitu di +Semarang sebagai ibukota propinsi Calcutta dan Morung. Nama lain +dan terletak 102 km dari Kota Se- dari Sala adalah Sal (Bombay), +marang ke arah selatan. Kota Sura- Shalam (Tamil), Salwa (Urija). +karta dengan luas 44,04 km2 dan +Di Indonesia tidak tumbuh pohon +berpenduduk 554,630 jiwa, meru- +"Sala", yang ada adalah pohon “Sa- +pakan pusat pembangunan Jawa Te- +lam” yang daunnya dapat diguna- +perkembangan tata ruang kota de- ngah bagian Selatan dan Tenggara. +kan untuk penyedap masakan. Lagi +ngan menganalisis peta-peta yang +pula bekas-bekas pohon Sala di Kota +diperoleh dan dibandingkan antara Arti Kata "Sala" +Sala tidak ada. Maka kemungkinan +beberapa periode untuk mengetahui +besar yang dimaksud dengan pohon +perkembangannya. Hasil analisis ini Secara historis tentang arti istilah +Sala adalah pohon Salam tersebut, +digunakan untuk mengidentiftkasi "Sala" telah terdapat pada buku- +karena ciri-ciri pohon Sala hampir +karakter lanskap pada masing-ma- buku kuno, yaitu : +sama dengan pohon Salam dan di- +sing periode. Dari kedua analisis +1. Babad Sengkala Ageng (KPH Ha- perkirakan di Desa Sala dahulu ba- +tersebut kemudian dioverlay sehingga +diwijaya, 1962:32), menulis de- nyak terdapat pohon Salam. +diperoleh sebuah gambaran menge- +ngan bersumber pada hasil karya +nai perubahan sosial yang berdam- +Sultan Hamengku Buwono I pa- Perkembangan Lanskap Kota +pak pada perkembangan tata ruang +da tabun 1751 yang menyebutkan Surakarta +kota. +antara lain perpindahan kraton +Masa Pra-Pemerintahan Kasunanan +Hasil dari identifikasi karakter lans- dari Kartasura ke Desa Sala. +Surakarta +kap akan di cross check dengan Selain itu juga menceriterakan +kondisi lanskap Kota Surakarta saat pulangnya Pangeran Mangkubu- Bentuk awal kota merupakan ling- +ini untuk melihat kondisi lanskap mi dari Sukawati (sekarang Kota kungan sosial yang sangat sederhana +masa lalu yang ada saat ini. Se- Sragen) setelah berperang mela- pada saat masih berupa Dusun atau +lanjutnya hasil analisis dari perkem- wan Adipati Martapura dari Gro- Desa Sala dengan ciri masyarakat +bangan lanskap Kota Surakarta, per- bogan. Dalam kutipan tersebut murni agraris tradisional. Dengan ka- +aturan dan kebijakan terkait serta dikatakan bahwa di Kampung rakter lahan di Desa Sala yang subur +kondisi lanskap dan masyarakat Ko- Baturana banyak sekali terdapat karena banyak dilalui oleh sungai- +ta Surakarta disintesis untuk menda- "Pohon Sala". sungai dan banyak terdapat rawa, +patkan konsep penataan kota yang 2. Serat Mahabarata (RNg. Jayapus- maka dapat disimpulkan bahwa per- +mampu mengakomodasi dinamika pita, 1911: 112;138) menyebutkan tanian di Desa Sala telah berkem- +warga kotanya. sebagai berikut : Ingkang warnini- bang. Pola penggunaan lahan di +pun cemeng, dedeg pangadegipun Desa Sala lebih dominan diper- +Dengan demikian produk akhir dari +kados wit "Sala ", blalak-blalak pa- untukkan sebagai lahan pertanian. +studi ini adalah berupa deskripsi +ningalipun, apanjang ingkang gra- Kemajuan perekonomian di Desa +mengenai perkembangan lanskap +na, ingkang makaten rupinipun pu- Sala selain karena aktivitas pertanian +Kota Surakarta berdasarkan per- +nika ingkang jejuluk Yudhistira... juga karena adanya dua bandar +ubahan kondisi sosial dari periode +Kutipan tersebut menggambar- perdagangan besar, yaitu Pelabuhan +ke periode serta usulan konsep +kan wujud Prabu Yudhistira dari Beton dan Bandar Nusupan. +integrasi lanskap sejarah dalam +keluarga Pandawa, tinggi besar +perencanaan kota. Secara sosial budaya, masyarakat +seperti "Pohon Sala". Dari kedua +Desa Sala masih merupakan masya- +kutipan diatas, jelas bahwa "Sala" +rakat tradisional Jawa dengan nilai- +HASIL DAN PEMBAHASAN adalah nama sejenis pohon. +nilai serta kepercayaan yang berlaku +3. Didalam kamus Mac Donell +Keadaan Umum Kota Surakarta dalam kehidupan sehari-hari. Desa +(1924: 312) dijelaskan bahwa gala +Sala dipimpin oleh seorang bekel +Kondisi Geografis Kota Surakarta ditemukan dalam bahasa Latin +yang bernama Ki Gede Sala (Sajid, +namanya Vatica Robusta, dan da- +Kota Surakarta dianggap sebagai pu- 1984). Ki Gede Sala dianggap sebagai +lam bahasa Sansekerta disebut +sat kebudayaan Jawa, selain Yogya- titik pusat keseimbangan antara hal- +JURNAL LANSKAP INDONESIA | VOL 2 NO 2 2010 84 ZAIDA DAN ARIFIN +kuasaan sejumlah bupati yang dike- +nai pajak (siti majengan). +Pola dan bentuk kota yang terjadi +cenderung linier atau konstelasi (con- +stellation) sederhana. Jalur-jalur sir- +kulasi dan pemukiman masih sangat +sederhana dan belum teratur. Pusat +orientasi dan aktivitas kota yang uta- +ma terdapat pada kompleks kraton, +alun-alun dan bangunan keagamaan. +Konsep Kuthonagara Pola mancapat dalam negara +Konsep kuthonagara juga mempe- +Gambar 3. Penerapan pola mancapat dalam konsep Khuthonagara ngaruhi pembagian daerah perun- +tukan di Kota Surakarta pada masa +hal yang nyata, empirik ataupun syarakat di Kerajaan Surakarta, na- Kerajaan, yaitu pusat kota yang ter- +duniawi. Hal tersebut didasarkan mun pola dan bentuk tata ruang kota diri pemukiman, pemerintahan serta +pada budaya Jawa yang dipengaruhi hanya sedikit mengalami pergeseran. perniagaan dan luar kota yang ter- +oleh budaya Hindu-Budha, bahwa Konsep penataan dan pengaturan diri dari pertanian dan pertahanan. +seorang pemimpin diangggap seba- kota tetap berdasarkan konsep kos- +Setelah akses melalui darat dibuka +gai titisan Dewa dan kepemimpin- mologi kejawen dangan pola manca- +dengan adanya pembangunan jalan, +annya bersifat turun-temurun. Da- pat. Sebagai titik pusat adalah alun- +maka sungai Bengawan Solo yang +lam penataan dan pengaturan desa, alun sebelah utara, dimana alun-alun +merupakan penghubung antara Jawa +konsep yang diterapkan adalah kon- ini me-rupakan bekas rumah Ki +Timur dan Jawa Tengah jarang di- +sep kosmologi dengan pola mancapat, Gede Sala. Di sebelah barat dari +pergunakan lagi. Hal tersebut meng- +dimana sebagai titik pusat adalah alun-alun ini terdapat masjid agung +akibatkan dua bandar perdagangan +tempat tinggal Ki Gede Sala, di sebagai lambang dimensi duniawi. +pada masa pra-Kerajaan mulai di- +sebelah timur terdapat pasar sebagai Sumbu utara-selatan masih tetap +tinggalkan. +lambang duniawi dan di sebelah dipertahankan. Sebagai penghormat- +barat rumah Ki Gede Sala terdapat an terhadap Laut Selatan maka di +Masa Pemerintahan Kolonial Hindia +suatu jalan yang lurus yang mengacu sebelah selatan dari alun-alun adalah +Belanda +pada Gunung Merapi sebagai sim- rumah tinggal raja, dimana dalam +bol akhirat. Sumbu utara-selatan ju- kepercayaan Jawa penguasa Laut Campur tangan dan intervensi dari +ga terIihat sangat kuat berpengaruh Selatan merupakan salah satu istri VOC tidak hanya sebatas perdagang- +karena terdapat sebuah jalan yang raja secara turun-temurun. Sedang- an namun mulai memasuki wilayah +jika ditarik searah utara-selatan me- kan di sebelah utara alun-alun ter- politik kerajaan. Pada tahun 1800 di- +rupakan garis tengah kediaman Ki dapat pusat pemerintahan yang bentuklah pemerintah Kolonial Hin- +Gede Sala. Dijabarkan pada Gambar lebih dikenal dengan Kepatihan. dia Belanda. Hal tersebut mempe- +3. ngaruhi struktur sosial yang terben- +Selain menggunakan pola mancapat +tuk dalam masyarakat Surakarta. +Selain itu, di dalam masyarakat be- dalam penataan dan pengaturan +Klasifikasi dalam masyarakat meng- +lum terdapat klasifikasi atau dapat kota, diterapkan pula konsep pena- +alami pergeseran, etnis Asia penda- +dikatakan struktur sosial masya- taan kota yang lain yaitu konsep +tang menjadi lebih tinggi daripada +rakatnya masih homogen. Struktur kuthonagara (Roffaer, 1931). Konsep +pribumi karena dukungan penjajah. +sosial yang masih homogen ini juga kuthonagara ini membagi kerajaan +Kelompok ini mendominasi bidang +mempengaruhi rona arsitektur tra- menjadi tiga wilayah administratif. +ekonomi perdagangan kota. Yang +disional Desa Sala yang masih se- Pertama, wilayah negara yang meru- +menempati struktur tertinggi dalam +derhana dan tidak bervariasi. pakan pusat pemerintahan kerajaan. +masyarakat bukan lagi golongan raja +Wilayah ini dihuni oleh kurang lebih +dan bangsawan namun pemerintah +Masa Pemerintahan Kasunanan 10.000 orang dimana hampir selu- +Belanda. Pengaruh etnis pendatang +Surakarta Hadiningrat ruhnya adalah keluarga raja dan sen- +tersebut makin lama makin kuat +tana. Wilayah ini meliputi hampir +Struktur sosial masyarakat Desa Sala mempengaruhi kehidupan masya- +seluruh wilayah kota Surakarta. Ke- +mengalami pergeseran pada saat rakat kota, menyangkut aspek gaya +dua, wilayah negara agung (negara- +daerah ini dijadikan lokasi baru hidup, bahasa, seni, dan perilaku +gung) dimana terdapat tanah-tanah +Kasunanan Surakarta Hadiningrat sosial. Namun demikian, kharisma +lungguh atau apanage milik para +sebagai ibukota kerajaan Jawa. Mulai kraton masih dihormati dalam kehi- +bangsawan istana yang diwajibkan +saat itu terbentuklah lingkungan dupan yang semakin kompleks ter- +untuk menyerahkan dua perlima +masyarakat yang berorientasi ke sebut. +dari hasil pertanian tanah-tanah me- +arah bentuk sosial budaya kraton +reka dan menyerahkan sejumlah te- Kondisi diatas membuat tata ruang +yang mengenal stratifikasi sosial di +naga wajib kepada kraton. Ketiga, wi- kota Surakarta mengalami pergeser- +dalamnya. +layah mancanegara atau daerah-dae- an pula. Pola jalur sirkulasi linier +Meskipun terjadi perubahan yang rah luar yang berada dibawah ke- berkembang menjadi kotak-kotak +signifikan pada struktur sosial ma- (grid atau rectilinier). Pola dan bentuk +85 JURNAL LANSKAP INDONESIA | VOL 2 NO 2 2010 ZAIDA DAN ARIFIN +kota dengan garis-garis tegas dite- nya berasal dari kalangan bangsa- sistem pertahanan keamanan serta +rapkan oleh pemerintah Belanda da- wan mendirikan organisasi yang ber- kondisi sosial-budaya. Pada periode +lam merencanakan Kota Surakarta, orientasi pada gerakan kebangsaan. ini ditandai dengan semakin leluas- +mengingat kondisi topografi kota Perubahan lebih radikal terjadi pada anya pengaruh luar masuk ke Indo- +yang relatif datar dan untuk memu- masa pendudukan Jepang (1942) dan nesia sebagai akibat semakin bebas- +dahkan pembagian daerah perun- mencapai puncaknya ketika Indone- nya hubungan dengan dunia luar. +tukan atau penggunaan lahan. Pem- sia menyatakan merdeka pada tang- Pembangunan kota diarahkan pada +bagian penggunaan lahan pada masa ggal 17 Agustus 1945, yang berakibat modernisasi. Gejala tersebut ditandai +Pemerintahan Hindia Belanda ada- hilangnya kekuasaan politik Kraton dengan munculnya bangunan-ba- +lah pusat kota yang terdiri pemerin- Kasunanan Surakarta dan Pura ngunan modern yang sangat kontras +tahan, industri, perniagaan, perta- Mangkunegaran (Pringgokusumo, dengan lingkungan sekitarnya. Na- +hanan serta luar kota yang terdiri 1983). mun, kondisi sosial budaya masya- +pertanian, pemukiman dan industri. rakat belum siap menerima de-ngan +Bagi Kota Surakarta, kemerdekaan +Pusat orientasi dan aktivitas kota baik pengaruh asing tersebut se- +berarti penghancuran terhadap tata +yang penting adalah lingkungan kra- hingga sering terjadi anomi dan ali- +nilai dan kepercayaan yang ada da- +ton, Benteng Vastenberg dan Guber- enasi terhadap suatu produk fisik. +lam masyarakat. Periode ini merupa- +nuran. Pada periode ini pemukiman Perubahan sosial yang terjadi pada +kan titik awal dari perubahan tata +masyarakat lokal tergeser ke luar masyarakat Surakarta ini telah ber- +ruang kota Surakarta saat ini. De- +kota dan dipusat kota hanya ada pengaruh terhadap perkembangan +ngan adanya gerakan antiswapraja +pemukiman bangsa Eropa dan Ti- kota secara menyeluruh. Pola pemu- +yang berakhir dengan tidak diper- +mur Asing serta Kerajaan. Hal ter- kiman maupun pusat-pusat kegiatan +olehnya status "daerah istimewa" ba- +sebut disebabkan kebijakan kepen- tidak lagi mengikuti struktur yang +gi Kota Surakarta, sehingga kekuasa- +tingan dari Belanda untuk mendu- ada, melainkan berorientasi kepada +an Kasunanan Surakarta dan Pura +duki pusat-pusat kota sehingga in- pasar dan membentuk pola baru +Mangkunegaran hanya mencakup +tervensi terhadap pemerintah Kera- yang ditumpangkan pada struktur +wilayah spiritual dan hanya meliputi +jaan dapat dilakukan dengan kota lama. Kampung-kampung asli +kaum kerabatnya sendiri. +mudah. telah terkurung oleh bangunan-ba- +Struktur sosial yang ada pada era ini, ngunan modern yang bentuk dan +Uraian di atas menggambarkan bah- +heterogenitas dalam masyarakat wa- gayanya tercerabut dari lingkungan +wa dengan adanya pembentukan bi- +risan kolonial masih terlihat tetapi fisik warisan budaya setempat. +rokrasi kolonial yang kemudian ber- +klasifikasi dan stratifikasi mulai me- +pengaruh terhadap bentuk admini- Pada masa inilah peran kapitalisme +lemah. Hal ini terjadi karena tim- +strasi kolonial, pada masa pemerin- sangat besar pengaruhnya terhadap +bulnya kebangkitan rasa nasional- +tahan Paku Buwono X (antara tahun perkembangan kota. Kota Surakarta +isme dan kebangsaan yang makin +1893-1939) terjadi perubahan wajah mengalami komersialisasi besar-be- +kuat, sehingga masyarakat menghor- +kota dari kota homogen menjadi saran. Akselerasi ekonomi terasa ber- +mati persamaan dan kesederajatan +kota heterogen. Perkembangan kota dampak besar pada wajah kota ini. +hak serta kewajiban dalam negara +Surakarta pada masa ini, dapat Banyak bangunan modern yang me- +merdeka. +dikatakan mengacu pada dua tipe gah dan tinggi dibangun di luar pro- +perkembangan kota, yaitu kota kos- Pada periode ini Pemerintah Indone- porsi dan fokus, sehingga memun- +mologi dan kota ekologi (Kuntowi- sia menetapkan peraturan dalam hal culkan ketidakseimbangan antara +joyo, 2000). Perkembangan menjadi pertanahan (agraria), yang dikenal bangunan tradisi dan bangunan ba- +kota kosmologi akan berpengaruh dengan Land Reform dalam bentuk ru. Bangunan Bank BCA misalnya, +terhadap perubahan struktur sosial, Undang-Undang Pokok Agraria. Da- secara semena-mena mledhingi (me- +misalnya differensiasi komunitas so- lam undang-undang tersebut dijelas- mantati) situs Keraton Surakarta. Se- +sial, eksklusifisme sosial, dan pro- kan bahwa lahan-lahan dan tanah- lain itu, keberadaan Tugu Adipura +letarisasi. Sedangkan perkembangan tanah perkebunan milik Belanda di- yang diolok-olok sebagai "Tugu Se- +menjadi kota ekologi berpengaruh kembalikan kepada rakyat Indonesia tan", terletak di depan Gapura Gla- +terhadap perubahan struktur ruang guna meningkatkan kesejahteraan dak, sebagai lambang arogansi pe- +kota seperti pembangunan infra- masyarakat. nguasa. Tugu megah setinggi 15 me- +struktur ekonomi, pembangunan in- ter tersebut dianggap secara semena- +frastruktur budaya, perkembangan Masa Pemerintahan Orde Baru mena menginjak wilayah batin war- +transportasi kota, urban development, (1966-1998) ga dan merusak keselarasan arsi- +dan reorganisasi agraria kota. tektur lingkungan. Kebijakan sentra- +Dengan berakhirnya kekuasaan di +lisasi oleh Pemerintah RI menye- +Kota surakarta, maka roda pemerin- +Masa Kemerdekaan Republik babkan pola pembangunan kota di +tah sepenuhnya berada ditangan Pe- +Indonesia (1945 -1965) Indonesia umumnya menginduk pa- +merintah Daerah Tingkat II Sura- +da pembangunan di Jakarta. Kondisi +Proses kemerdekaan Indonesia mela- karta yang dipimpin oleh seorang +tersebut mengakibatkan adanya +lui perjuangan yang sangat panjang. walikota. Perubahan-perubahan be- +kontrasitas sosial (benturan sosial +Perubahan sosial di Surakarta pada sar terjadi diseluruh aspek kehidup- +akibat kondisi yang berbeda) yang +masa ini mulai terjadi ketika pada ta- an, mulai dari sistem pemerintahan +hun 1920-an terpelajar yang umum- dan politik, sistem perekonomian, +JURNAL LANSKAP INDONESIA | VOL 2 NO 2 2010 86 ZAIDA DAN ARIFIN +menyebabkan Kota Surakarta rentan dan arah pembangunan kota di masa gaib/aduniawi. Hal tersebut dida- +terhadap konflik sosial. mendatang. Kehancuran Kota Sura- sarkan pada kepercayaan serta bu- +karta justru bisa menjadi starting daya Jawa yang masih dipengaruhi +Secara fisik, perkembangan Kota Su- +point (titik awal) untuk membangun oleh budaya Hindu-Budha, bahwa +rakarta selanjutnya menunjukkan +Kota Surakarta yang lebih baik dan seorang pemimpin dianggap sebagai +pola dan bentuk grid pada masa ko- +tertata serta dapat mengakomodasi titisan dari Dewa dan kepemimpin- +lonial masih dipertahankan pada +aspirasi rakyat. annya bersifat turun-temurun. Di +periode ini. Di daerah pinggiran +dalam masyarakat belum terdapat +kota, pola grid yang ada kurang tegas Dalam kerangka otonomi daerah dan +klasifikasi atau dapat dikatakan +dan kurang teratur. Hal ini dise- desentralisasi dimana daerah memi- +struktur sosial masyarakatnya masih +babkan perkembangan kota yang liki kewenangan untuk mengurus +homogen. +cenderung spontan dan kurang te- dan mengatur kepentingan masyara- +rencana. Perpaduan antara bentuk kat melalui prakarsanya sendiri (UU Struktur sosial masyarakat Desa Sala +kota masa kerajaan dan masa kolo- No. 22 Tahun 1999), Pemerintah Kota mengalami pergeseran pada saat +nial dapat dirasakan dan diamati Su-rakarta telah menetapkan visi daerah ini dijadikan lokasi baru +pada periode ini. Kraton Kasunanan yaitu "Terwujudnya Kota Surakarta Kasunanan Surakarta Hadiningrat +dan Mangkunegaran masih menjadi sebagai Kota Budaya yang bertumpu sebagai ibukota kerajaan Jawa. Mulai +pusat aktivitas dan orientasi ling- pada potensi perdagangan, jasa dan saat itu terbentuklah lingkungan ma- +kungan lain, namun daerah pusat pendidikan, pariwisata dan olahra- syarakat yang berorientasi ke arah +aktivitas kota cenderung bertambah ga". Berdasarkan visi tersebut, maka bentuk sosial budaya kraton yang +banyak dan menyebar mengikuti perkembangan Kota Surakarta diha- mengenal klasifikasi sosial didalam- +arah perkembangan penduduk. Se- rapkan dapat menemukan kembali nya. Di dalam struktur sosial masya- +lain itu pola peruntukan wilayah identitas atau karakter yang dimiliki rakat ini, terdapat golongan raja dan +juga mengalami perubahan. Pada dan melekat dalam kehidupan ma- kerabatnya, bangsawan, priyayi nga- +periode ini pemerintah hanya terfo- syarakat selama dua abad, sehingga luhur, abdi dalem dan rakyat biasa +kus pada pembangunan yang bersi- tidak ada kelompok masyarakat yang terklasifikasi secara hirarkikal +fat kapitalistik dan komersial, se- yang termarginalkan. dan sangat kecil kemungkinan terja- +hingga lahan-lahan pertanian yang di mobilitas sosial secara vertikal. +berada di luar kota mulai berubah Analisis Pengaruh Perubahan +Namun, sejak kedatangannya pada +menjadi kawasan industri. Di pusat Sosial Terhadap Perkembangan +tahun 1800, pengaruh dan campur +kota mulai tubuh pemukiman-pemu- Lanskap Kota Surakarta +tangan pemerintah kolonial sangat +kiman baru. +Perubahan Struktur Sosial berdampak besar dalam membawa +Bangunan-bangunan penting yang Masyarakat Kota Surakarta perubahan dalam kerajaan bahkan +dibangun pada periode-periode se- kekuasaan raja sebagai pemimpin +Bentuk awal kota merupakan ling- +belumnya tidak diperhatikan lagi. harus tunduk di bawah Pemerintah +kungan sosial yang sangat sederhana +Bahkan kondisinya terlihat mempri- Kolonial Belanda. Hal tersebut mem- +dengan ciri masyarakat agraris tradi- +hatinkan (Bappeda, 1995). Pemerin- pengaruhi struktur sosial yang ter- +sional. Masyarakat Desa Sala masih +tah sebagai pengambil kebijakan da- bentuk dalam masyarakat Surakarta. +merupakan masyarakat tradisional +lam perencanaan kota tidak mem- Klasifikasi dalam masyarakat meng- +Jawa dengan nilai-nilai serta keper- +perhatikan nilai-nilai kesejarahan da- alami pergeseran, etnis Asia penda- +cayaan yang diterapkan dalam kehi- +ri bangunan-bangunan tersebut, se- tang menjadi lebih tinggi dari pada +dupan sehari-hari. Desa Sala dipim- +hingga sebagian besar masyarakat pribumi karena dukungan penjajah. +pin oleh seorang bekel yang bernama +(pendatang) tidak mengetahui arti Kelompok ini mendominasi bidang +Ki Gede Sala. Tugas seorang bekel +penting dari bangunan-bangunan ekonomi dan perdagangan. Penga- +adalah bertangggung jawab atas baik +tersebut. ruh etnis pendatang tersebut makin +buruknya pelaksanaan tugas di desa- +lama makin kuat mempengaruhi ke- +desa (Radjiman, 1984). Dalam kedu- +Masa Reformasi (1999-sekarang) hidupan masyarakat kota, menyang- +dukannya sebagai seorang pemim- +kut aspek gaya hidup, bahasa, seni, +Tekanan arus urbanisasi yang me- pin, Ki Gede Sala dianggap sebagai +dan perilaku sosial. Namun demi- +lonjak mengakibatkan pengaturan titik pusat keseimbangan antara hal- +kian, kharisma kraton masih dihor- +tata ruang kota yang dapat me- hal yang nyata, empirik ataupun +lahirkan konflik spasial namun tidak +jarang juga memicu terjadinya kon- +Tabel l. Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Kota Surakarta +flik fisik. Seluruh kepentingan untuk +memanfaatkan tata guna tanah sa- No Periode Klasifikasi Sosial Penguasa +1. Pra-Kerajaan Tidak ada klasifikasi sosial (homogen) Bekel +ling beradu kuat untuk merebut ak- 2. Kasunanan Surakarta Pemimpin (Raja), Bangsawan, Abdidalem, Rakyat Raja +ses dan dalam konteks ini biasanya Hadiningrat (secara hirarkikal) +3. Pemerintah Kolonial Bangsa Belanda, Raja dan kerabatnya, bangsa Timur Pemerintah Kolonial +tidak ada satu pihak pun yang mau Belanda asing (Cina, Arab, India), Pribumi (secara hirarkikal) Belanda +4. Kemerdekaan RI (1945Heterogen, klasifikasi sosial mudah melemah Pemerintah RI +mengalah. "Musibah" pada tahun +1965) (walikota) +1998 dan 1999 tersebut membang- 5. Orde Baru (1966-1998)Tidak ada klasifikasi sosial secara hirarkhikal namun Pemerintah RI +terdapat klasifikasi sosial secara horizontal (walikota) +kitkan kesadaran warga Kota Sura- +6. Reformasi (1999- Tidak ada klasifikasi sosial (heterogen) Pemerintah RI +karta untuk ikut "menentukan" garis sekarang) (walikota) +87 JURNAL LANSKAP INDONESIA | VOL 2 NO 2 2010 ZAIDA DAN ARIFIN +mati dalam kehidupan yang semakin capat seperti pada Desa Sala namun kota dengan garis-garis tegas dite- +kompleks tersebut. dalam skala yang lebih luas yaitu rapkan oleh pemerintah Belanda da- +ibukota kerajaan. Sebagai titik pusat lam merencanakan Kota Surakarta, +Struktur sosial yang ada pasca ke- +dari konsep penataan ini merupakan mengingat kondisi topografi kota +merdekaan adalah heterogenitas da- +bekas rumah Ki Gede Sala. Selain yang relatif datar dan untuk memu- +lam masyarakat warisan kolonial +menggunakan pola mancapat dalam dahkan pembagian daerah peruntuk- +masih terlihat, tetapi klasifikasi mu- +penataan dan pengaturan kota, dite- an atau penggunaan lahan. Pembagi- +lai melemah. Hal ini terjadi karena +rapkan pula konsep penataan kota an penggunaan lahan pada masa +timbulnya kebangkitan rasa na- +yang lain yaitu konsep kuthonagara. Pemerintahan Hindia Belanda ada- +sionalisme dan kebangsaan yang ma- +Konsep kuthonagara ini membagi ke- lah pusat kota yang terdiri pemerin- +kin kuat, sehingga masyarakat +rajaan menjadi tiga wilayah admini- tahan, industri, perniagaan, perta- +menghormati persamaan dan kese- +stratif yaitu pertama, wilayah negara hanan serta luar kota yang terdiri +derajatan hak serta kewajiban dalam +yang merupakan pusat pemerintah- pertanian, pemukiman dan industri. +negara merdeka. Klasifikasi sosial +an kerajaan. Wilayah ini dihuni oleh Pusat orientasi dan aktivitas kota +yang ada hingga saat ini adalah pri- +kurang lebih 10.000 orang dimana yang penting adalah lingkungan +bumi dan pendatang. +hampir seluruhnya adalah keluarga kraton, Benteng Vastenberg dan Gu- +Secara ringkas hasil analisis peru- raja dan sentana. Wilayah ini meli- bernuran. Pada periode ini pemu- +bahan sosial yang terjadi pada ma- puti hampir seluruh wilayah kota kiman masyarakat lokal tergeser ke +syarakat Kota Surakarta dapat dili- Surakarta. Kedua, wilayah negara luar kota dan dipusat kota hanya ada +hat pada Tabel 1. agung (negaragung) dimana terda- pemukiman bangsa Eropa dan Ti- +pat tanah-tanah lungguh atau apa- mur Asing serta Kerajaan. Hal ter- +Pengaruh Perubahan Struktur Sosial nage milik para bangsawan istana sebut disebabkan oleh kebijakan dan +Terhadap Lanskap Kota Surakarta yang diwajibkan untuk menyerah- kepentingan dari Belanda untuk da- +kan dua perlima dari hasil pertani-an pat menduduki pusat-pusat kota se- +Lanskap suatu kota pada dasarnya +tanah-tanah mereka dan menyerah- hingga intervensi terhadap pemerin- +merupakan hasil dari keinginan ma- +kan sejumlah tenaga wajib kepada tah Kerajaan dapat dilakukan de- +nusia yang membentuknya. Oleh ka- +kraton. Ketiga, wilayah mancanegara ngan mudah. +rena itu, dapat dikatakan bahwa per- +atau daerah-daerah luar yang berada +ubahan struktur sosial masyarakat Uraian di atas menggambarkan bah- +dibawah kekuasaan sejumlah bupati. +Kota Surakarta sangat berpengaruh wa dengan adanya pembentukan +Tidak ada tanah apanage, yang ada +terhadap berubahnya bentukan Lan- birokrasi kolonial yang kemudian +ha-nya tanah yang dikenai pajak (siti +skap kota. Perubahan lanskap kota berpengaruh terhadap bentuk admi- +majengan). Penataan dan pengaturan +dapat tercermin dalam perubahan nistrasi kolonial, pada masa peme- +kota berdasarkan pola mancapat da- +konsep penataan ruang kota, peng- rintahan Paku Buwono X yaitu anta- +lam konsep kuthonagara ini diterap- +gunaan lahan (landuse) serta bangun- ra tahun 1893-1939, maka terjadi per- +kan pada lingkungan negara yang +an-bangunan fisik dari masing-ma- ubahan wajah kota dari kota homo- +juga merupakan tempat tinggal raja, +sing periode perkembangan. gen menjadi kota heterogen. Perkem- +bangsawan, sentana dalem dan abdi +bangan kota Surakarta pada masa +Pada periode pra kerajaan, dalam pe- dalem. +ini, dapat dikatakan mengacu pada +nataan dan pengaturan desa, konsep +Pola dan bentuk kota yang terjadi dua tipe perkembangan kota, yaitu +yang diterapkan adalah konsep kos- +cenderung linier atau konstelasi kota kosmologi dan kota ekologi. +mologi dengan pola mancapat, dima- +(constellation) sederhana. Jalur-jalur Perkembangan menjadi kota kosmo- +na sebagai titik pusat adalah tempat +sirkulasi dan pemukiman masih logi akan berpengaruh terhadap +tinggal Ki Gede Sala. Di sebelah ti- +sangat sederhana dan belum teratur. perubahan struktur sosial, misalnya +mur terdapat pasar sebagai lambang +Kesan teratur hanya dapat dijumpai differensiasi komunitas sosial, eks- +duniawi dan di sebelah barat rumah +di lingkungan kraton, yaitu kraton, klusifisme sosial, dan proletarisasi. +Ki Gede Sala terdapat suatu jalan +alun-alun dan masjid. Pusat orientasi Sedangkan perkembangan menjadi +yang lurus yang mengacu pada Gu- +dan aktivitas kota yang utama ter- kota ekologi berpengaruh terhadap +nung Merapi sebagai simbol akhirat. +dapat pada kompleks kraton, alun- perubahan struktur ruang kota se- +Sumbu utara-selatan juga terlihat sa- +alun dan bangunan keagamaan. perti pembangunan infrastruktur +ngat kuat berpengaruh karena ter- +Konsep Kuthonagara juga mempe- ekonomi, pembangunan infrastruk- +dapat sebuah jalan yang jika ditarik +ngaruhi pembagian daerah perun- tur budaya, perkembangan transpor- +searah utara-selatan merupakan ga- +tukan di Kota Surakarta pada masa tasi kota, urban development, dan reor- +ris tengah kediaman Ki Gede Sala. +Kerajaan yaitu pusat kota yang ter- ganisasi agraria kota. Selain itu, ter- +Meskipun terjadi perubahan yang diri pemukiman, pemerintahan serta jadi fenomena yang menggambarkan +signifikan pada struktur sosial ma- perniagaan dan luar kota yang ter- infiltrasi aspek arsitektur barat dan +syarakat di Kerajaan Surakarta, na- diri dari pertanian dan pertahanan. asing lainnya dalam arsitektur tradi- +mun pola dan bentuk tata ruang kota sional Jawa di Surakarta yang dapat +Kondisi diatas membuat tata ruang +hanya sedikit mengalami pergeseran. dilihat di seluruh bagian kota, bah- +kota Surakarta mengalami pergeser- +Konsep penataan dan pengaturan kan bangunan di dalam kraton ti-dak +an pula. Pola jalur sirkulasi linier +kota tetap berdasarkan atas konsep luput dari proses ini. Kondisi ter- +berkembang menjadi kotak-kotak +kosmologi kejawen dengan pola man- sebut akhirnya membentuk rona +(grid atau rectilinier). Pola dan bentuk +JURNAL LANSKAP INDONESIA | VOL 2 NO 2 2010 88 ZAIDA DAN ARIFIN +atau wajah kota sebagai kota cam- Pada masa inilah peran kapitalisme Dalam kerangka otonomi daerah dan +puran. atau para pemilik modal, sangat be- desentralisasi dimana daerah memi- +sar pengaruhnya terhadap perkem- liki kewenangan untuk mengurus +Bagi Kota Surakarta kemerdekaan +bangan kota. Kota Surakarta telah dan mengatur kepentingan masyara- +berarti penghancuran terhadap ter- +mengalami komersialisasi besar- kat melalui prakarsanya sendiri (UU +hadap tata nilai dan kepercayaan +besaran. Akselerasi ekonomi terasa No. 22 Tabun 1999), pemerintah Kota +yang ada dalam masyarakat yang +berdampak besar pada wajah kota Surakarta telah menetapkan visi +berdampak pada tata ruang kota. Pe- +ini. Banyak bangunan modern yang yaitu "Terwujudnya Kota Surakarta +riode ini merupakan titik awal dari +megah dan tinggi dibangun di luar sebagai Kota Budaya yang bertumpu +perubahan tata ruang kota Surakarta +proporsi dan fokus, sehingga me- pada potensi perdagangan, jasa dan +saat ini. Dengan adanya gerakan +munculkan ketidakseimbangan anta- pendidikan, pariwisata dan olahra- +antiswapraja yang berakhir dengan +ra bangunan tradisi dan bangunan ga". Berdasarkan visi tersebut, maka +tidak diperolehnya status "daerah +baru. Bangunan Bank BCA, misal- perkembangan kota Surakarta diha- +istimewa" bagi Kota Surakarta, se- +nya, secara semena-mena mledhingi rapkan dapat menemukan kembali +hingga kekuasaan Kasunanan Sura- +(memantati) situs Keraton Surakarta. identitas atau karakter yang dimiliki +karta dan Pura Mangkunegaran ha- +Selain itu, keberadaan Tugu Adipura dan melekat dalam kehidupan ma- +nya mencakup wilayah spiritual dan +yang diolok-olok sebagai "Tugu Se- syarakat selama dua abad (1745- +hanya meliputi kaum kerabatnya +tan", terletak di depan Gapura Gla- 1945), sehingga tidak ada kelompok- +sendiri. +dak, sebagai lambang arogansi pe- kelompok masyarakat yang termar- +Dengan berakhirnya kekuasaan nguasa. Tugu megah setinggi 15 me- ginalkan. Sedangkan analisis dan +kera-jaan di Kota Surakarta, maka ter tersebut dianggap secara semena- konsep tata ruang lanskap Kota Su- +roda pemerintahan sepenuhnya mena menginjak wilayah batin war- rakarta dari periode ke periode se- +berada ditangan Pemerintah Daerah ga dan merusak keselarasan arsitek- cara ringkas dapat dilihat pada Tabel +Tingkat II Surakarta yang dipimpin tur lingkungan. Kebijakan sentral- 2. +oleh se-orang walikota. Perubahan- isasi oleh pemerintah RI menyebab- +perubah-an besar terjadi diseluruh kan pola pembangunan kota di In- Faktor Penentu Perubahan Lanskap +aspek ke-hidupan, mulai dari sistem donesia umumnya menginduk pada Kota Surakarta +pemerin-tahan dan politik, sistem pembangunan di Jakarta. Kondisi +Hasil analisis yang dilakukan terha- +perekono-mian, sistem pertahan tersebut mengakibatkan adanya kon- +dap perkembangan Kota Surakarta +keamanan ser-ta kondisi sosial- trasitas sosial (benturan sosial akibat +diketahui bahwa Kota Surakarta +budaya. Pada masa atau periode ini kondisi yang berbeda) yang menye- +telah berkembang menuju perkem- +ditandai dengan se-makin leluasanya babkan Kota Surakarta rentan terha- +bangan yang semakin di luar kontrol +pengaruh luar ma-suk ke Indonesia dap konflik sosial. +warganya. Kota telah terkendali oleh +sebagai akibat se-makin bebasnya +Secara fisik, perkembangan Kota Su- kepentingan-kepentingan politik dan +hubungan dengan dunia luar. +rakarta selanjutnya menunjukkan ekonomi yang bersifat global dan +Pembangunan kota di-arahkan +pola dan bentuk grid pada masa ko- nasional yang jauh di luar jangkauan +kepada modernisasi. Gejala tersebut +lonial masih dipertahankan pada warga kota. Berdasarkan hal terse- +ditandai dengan munculnya +periode ini. Di daerah pinggiran ko- but, diperoleh bahwa terdapat bebe- +bangunan-bangunan modern yang +ta, pola grid yang ada kurang tegas rapa faktor yang menentukan peru- +sangat kontras dengan lingkungan +dan kurang teratur. Hal ini disebab- bahan tata ruang kola. Pertama, nilai- +disekitarnya. Namun, kondisi sosial +kan perkembangan kota yang cende- nilai, norma dan kepercayaan yang +budaya masyarakat belum siap me- +rung spontan dan kurang terencana berlaku pada masyarakat sehingga +nerima dengan baik pengaruh asing +(Pemda Surakarta, 1974). Perpaduan mempengaruhi dan membentuk po- +tersebut, sehingga sering terjadi ano- +antara bentuk kota masa kerajaan la, sikap dan perilaku masyarakat +mi dan alienasi (keterasingan) terha- +dan masa kolonial dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari terma- +dap suatu produk fisik. Perubahan +dan diamati pada periode ini. Kraton suk dalam hal penataan ruang kota. +sosial yang terjadi pada masyarakat +Kasunanan dan Mangkunegara ma- Kedua, kebijakan penguasa/pemerin- +Surakarta ini telah berpengaruh ter- +sih menjadi pusat aktivitas dan tah pada tiap-tiap periode perkem- +hadap perkembangan kota secara +orientasi lingkungan lain, namun bangan. Ketiga, kalangan pengusaha. +menyeluruh. Pola pemukiman mau- +daerah pusat aktivitas kota cende- Kalangan pengusaha dengan modal +pun pusat-pusat kegiatan tidak lagi +rung bertambah banyak dan menye- yang dimiliki mampu merubah ta- +mengikuti struktur yang ada, mela- +bar mengikuti arah perkembangan tanan dan perkembangan tata ruang +inkan berorientasi kepada pasar dan +penduduk. Selain itu pola perun- kota. Dari hasil analisis tersebut, +membentuk pola baru yang ditum- +tukan wilayah juga meng-alami terdapat tiga faktor atau komponen +pangkan pada struktur kota lama. +perubahan. Pada periode ini pe- dari struktur sosial perkotaan yang +Kampung-kampung asli telah terku- +merintah hanya terfokus pada pem- membentuk rona atau wajah kota +rung oleh bangunan-bangunan mo- +bangunan yang bersifat kapitalisme serta menentukan kapasitas kota +dern yang bentuk dan gayanya terce- +dan komersil, sehingga lahan-lahan menghadapi perubahan ter-sebut +rabut dari lingkungan fisik warisan +pertanian yang berada di kawasan yaitu: masyarakat (community), pe- +budaya setempat. +industri. Di pusat kota mulai tum- merintah (penguasa/state) dan peng- +buh pemukiman-pemukiman baru. usaha (economy). +89 JURNAL LANSKAP INDONESIA | VOL 2 NO 2 2010 ZAIDA DAN ARIFIN +Lemahnya kemampuan dan kerjasa- arsitektur, merupakan kunci dalam unik, segar, akrab serta dapat +ma tiga komponen ini akan mele- penciptaan rasa harga diri, per-caya menjadi “tenggeran” atau land- +mahkan kapasitas sistem sosial kota diri dan jati diri atau identitas. Kebe- mark untuk orientasi. +dalam menghadapi perubahan se- radaan bangunan kuno berseja-rah 4. Generasi mendatang membutuh- +hingga perkembangan kota tidak tersebut mencerminkan kisah seja- kan rasa aman dan kebanggaan, +akan mampu mengakomodir kepen- rah, tatacara hidup, budaya dan per- yang akan diperoleh melalui pe- +tingan serta karakteristik masyara- adaban masyarakatnya. luang untuk melihat, menyentuh +katnya. Hubungan antara ketiga dan merasakan bukti fisik sejarah +Beberapa hal yang merupakan dasar +komponen struktur sosial masyara- serta kekayaan budaya nenek +pentingnya rekonstruksi dan revitali- +kat Kota Surakarta terhadap bentuk- moyang +sasi bangunan kuno bersejarah seba- +an dan tata ruang kota dapat dilihat 5. Dengan dilestarikannya bangun- +gai pertimbangan dalam perencana- +pada Gambar 4. an kuno bersejarah di segenap +an dan pembangunan kota adalah: +tempat, khasanah wajah ling- +Dari hasil analisis terhadap faktor 1. Lingkungan dan bangunan kuno +kungan akan menjadi lebih kaya +yang mempengaruhi perkembangan bersejarah dengan ragam arsitek- +6. Keberhasilan perencanaan dan +kota, maka dapat diperoleh suatu turnya yang khas mempakan aset +perancangan lingkungan binaan +keterkaitan antara perkembangan yang sangat berharga dalam bi- +di masa lampau, akan merupa- +kota sebagai akibat pengaruh peru- dang pariwisata +kan bekal dan pelajaran berharga +bahan kondisi sosial. Penguasaan 2. Peninggalan karya arsitektur ku- +bagi kegiatan serupa di masa +dan penggunaan terhadap suatu no, baik tradisional maupun pe- +depan +lahan tidak terlepas dari pengaruh ninggalan kolonial, merupakan +kebijakan yang dibuat oleh penguasa rekaman sejarah dalam bentuk Bila ditarik ke belakang, peran seja- +atau pemerintah saat itu. Sedangkan visual yang menyiratkan kesi- rah Kota Surakarta sejak jaman pra +di satu sisi, dengan adanya penguasa nambungan peri kehidupan ma- kerajaan hingga jaman kemerdekaan +dan kebijakan yang berbeda pada syarakat dari waktu ke waktu tidak dapat diabaikan, dan kesemua- +tiap periode memberikan pengaruh 3. Pada masa-masa yang penuh nya terwujud dalam banyaknya pe- +terhadap perbedaan kondisi sosial perubahan cepat, lingkungan dan ninggalan bersejarah di Kota Sura- +masyarakat pada tiap periodenya. bangunan kuno bersejarah mem- karta. Hasil identifikasi dan analisis +Sehingga dapat diambil sebuah ke- berikan suasana tersendiri yang terhadap bangunan-bangunan kuno +simpulan bahwa penguasa dan kebi- +jakannya merupakan faktor utama +peruabahan lanskap Kota Surakarta. +Penguasa +Revitalisasi Lanskap Sejarah dan +Budaya sebagai Pertimbangan +dalam Perencanaan dan Pola Tata +Pembangunan Kota Surakarta +Dalam upaya penjabaran strategi +pembangunan berwawasan identi- +tas, salah satu aspek yang sering ter- +Penguasa Masyarakat +lupakan adalah konservasi bangun- +(Economy) (Community) +an kuno bersejarah. Perhatian lebih +banyak ditekankan pada pemba- +Gambar 4. Pola Hubungan Struktur Sosial terhadap Bentukan Lanskap Kota +ngunan baru yang lebih menge- +Surakarta +sankan sebagai cerminan moderni- +tas. Akibatnya, banyak bangunan +Tabel 2. Perubahan Tata Ruang Kota Surakarta +kuno bersejarah yang dibongkar atau +No Periode Bentuk/ Orientasi Landuse +digusur dengan alasan lahannya di- +Tata Ruang Pola +perlukan untuk pembangunan fasili- 1 Pra-Kerajaan Linier Rumah Ki Gede Sala, BengawanP ertanian, perdagangan, +Solo, Pasar pemukiman +tas baru. Padahal dengan hilangnya 2 Kasunanan SurakartaL inier Lingkungan Kraton dan Pertanian, perdagangan, +bangunan kuno tersebut maka Hadiningrat mangkunegara pemukiman, pertahanan, +pemerintahan +hilang pulalah bagian dari sejarah 3 Pemerintah Kolonial Rectalinier Kompleks kraton, Perkebunan, perdagangan, +kota yang sebenamya telah Belanda atau grid Mangkunega-ran, Benteng industri, pemukiman, +Vastenberg dan Gubernuran pertahanan, pemerintahan +menciptakan suatu identitas 4 Kemerdekaan RI Rectalinier, Kompleks kraton, Industri, perkantoran +(1945-1965) radiocentris Mangkunega-ran, balaikota, Perdagangan, +tersendiri bagi kota. Oleh karena itu, +Pasar Gede, kampung Baru Pemukiman, +timbul erosi iden-titas budaya, Pertahanan, pemerintahan +5 Orde Baru Rectalinier, Kompleks kraton, Industri, perkantoran +dengan hilangnya ba-ngunan kuno (1966-1998) kompleks Mangkunega-ran, balaikota, Perdagangan, +bersejarah yang meru-pakan warisan Pasar Gede, kampung Baru Pemukiman, +Pertahanan, pemerintahan +berharga dari nenek moyang. 6 Reformasi Rectalinier, Kompleks kraton, Industri, perkantoran +(1999-sekarang) kompleks Mangkunega-ran, balaikota, Perdagangan, +Kesinambungan masa lam-pau-masa +Pasar Gede, kampung Baru Pemukiman, +kini-masa depan yang Pertahanan, pemerintahan +mengejawantah dalam karya-karya +JURNAL LANSKAP INDONESIA | VOL 2 NO 2 2010 90 ZAIDA DAN ARIFIN +yang memiliki nilai sejarah tinggi konsep mancapat, kawasan inti kra- rakarta dimana fungsinya adalah se- +yang sampai saat ini masih dijumpai ton (istana, alun-alun, masjid dan pa- bagai ruang terbuka publik dan sara- +di Kota Surakarta beserta kondisinya sar) dan Mangkunegaran harus "ste- na rekreasi bagi warga kota. Selain +saat ini dapat dilihat pada Tabel 3. ril" dari kegiatan perdagangan. Pu- berfungsi sebagai sarana rekreasi +sat-pusat pertokoan dan pedagang dan hiburan, dapat pula sebagai ke- +Berdasarkan penjelasan dan pemba- +kaki lima (PKL) tidak berada di se- giatan industri wisata seperti pame- +hasan bab sebelumnya, terlihat ke- +kitar kawasan kraton ataupun alun- ran pembangunan serta kegiatan +cenderungan yang kuat bahwa pe- +alun, karena jika mengacu konsep promosi wisata dan kebudayaan +rencanaan tata ruang kota lebih berat +mancapat telah dibangun Pasar Gede yang menarik pengunjung. Dalam +ditekankan pada aspek penataan ru- +di luar kraton. Sedangkan di sepan- perencanaan kawasaan ini, dapat +ang kota dalam arti fisik dan visual +jang jalan utama yang diperuntuk- dihadirkan elemen-elemen lanskap +dari pada aspek komunitas (sosial- +kan sebagai perkantoran, pertokoan baik elemen keras (pedestrian, plasa, +budaya). Kota merupakan pengeja- +dan jasa pelayanan, dapat dibuat de- jalan, pagar, gedung kesenian dan +wantahan budaya (cultural landscape), +ngan disain bangunan ataupun ele- lainnya) ataupun elemen lunak +sebagai mosaik yang sarat dengan +men-elemennya serta street furniture (vegetasi dan air) ber-nuansa masa +beraneka ragam karakter, sifat, ke- +yang mengacu pada arsitektur tra- lalu. Sehingga warga ko-ta ataupun +khasan, keunikan dak kepribadian. +disional, sehingga terdapat kesatuan pengunjung dapat merasa-kan dan +Oleh karena yang pertama-tama ha- +ruang. Dari hasil perencanaan ka- membayangkan bagaimana bentuk +rus dipahami adalah budaya masya- +wasan ini, dapat dikembangkan ke- kota tradisional pada masa lampau. +rakat dan pengaruh tata nilai, norma, +giatan wisata budaya yang dipadu- Dari hasil perencanaan terse-but, +gaya hidup, kegiatan dan simbol- +kan dengan wisata belanja. Bangun- kawasan ini dapat dikembangkan +simbol yang dianut terhadap pena- +an Benteng Vastenberg yang berada sebagai wisata budaya dan pendi- +taan dan bentuk kota. +di sebelah utara kraton, perlu dikon- dikan, kegiatan olahraga serta kegi- +Dalam konteks ini terdapat beberapa servasi, dipreservasi dan direvitalisa- atan perdagangan. +hal yang harus dilakukan oleh Peme- si sebagai benda cagar budaya. De- +Kedua, keterlibatan masyarakat da- +rintah Kota Surakarta untuk peren- ngan tetap mempertahankan disain +lam proses perencanaan tata ruang +canaan dan penataan kota kedepan. bangunannya, benteng ini dapat +dan pengelolaan lingkungan hidup +Pertama, kepekaan terhadap warisan pergunakan lagi dengan fungsi baru, +(participatory planning). Pada ke- +peninggalan kuno. Tergusur dan hi- seperti museum. +banyakan perencanaan kota dan +langnya suatu karya arsitektur lang- +2. Linkage Integrated Area Open Space lingkungan masyarakat acap kali +ka yang estetis dan bernilai sejarah, +hanya dilihat sebagai konsumen +berarti hilang pula suatu babakan Kawasan yang tercakup didalamnya +yang pasif. Dalam rangka otonomi +dari kisah perkembangan kota. Revi- adalah Taman Sriwedari, Taman +daerah yang tercantum dalam UU +talisasi kawasan bersejarah merupa- Balekambang dan Taman Jurug. Ke- +No.22 Tahun 1999 Pasal 92 Ayat (1) +kan upaya yang perlu digalakkan. tiga kawasan ini merupakan bagian +dan (2) bahwa penyelenggaraan ka- +Dalam kaitannya tersebut, dapat di- dari sejarah perkembangan Kota Su- +wasan perkotaan, Pemerintah dae- +gunakan Teori Linkage dalam peren- +canaan, penataan dan perancangan +kota untuk mengetahui perkem- Tabel 3. Bangunan Bersejarah di Kota Surakarta Saat ini +bangan kota serta uraian sejarah kota N Bangunan +Tahun Keterangan +(Budihardjo, 1999). Terdapat bebera- o Bersejarah +1 Kraton 1745 Merupakan cikal bakal pembentukan Kota Surakarta dengan ciri arsitektur +pa linkage area di Kota Surakarta Surakarta tradisiomal Jawa. Kraton saat ini hanya merupakan salah satu situs +yang menjadi motor penggerak ak- Hadiningrat bersejarah seperti layaknya candi +2 Benteng 1745 Berfungsi sebagai titik pertahanna kolonial di Jawa Tengah. Kondisinya +tivitas kota dan perlu dibenahi untuk Vastenberg saat ini menyerupai puing-puing, beberapa bagian atap di bangunan +utama sudah tidak bergenting serta perdu liar yang lebat di sekitar +menciptakan karakter Kota Sura- +bangunan +karta. 3 Pura 1757 Menggambarkan percampuan antara arsitektur tradisional dan arsitektur +Mangkunegara barat +4 Masjid Agung 1777 Dibangun dengan arsitektur tradisional Jawa. Kondisi saat ini masih cukup +1. Linkage Integrated Area Pusat Kota +terawat, namun di sekitar bangunan modern dan bersifat komersial +5 Stasiun - Merupakan bangunan gaya kolonial yang berfungsi sebagai stasiun kereta +Kawasan yang tercakup didalamnya Balapan api namun kondisinya kurang terawat +6 Stasiun 1875 Sebagai pendukung gaya kolonial yang berfungsi sebagai stasiun kereta +adalah Kraton Surakarta, Pura +Purwosari api namun kondisinya kurang terawat +Mangkunegaran dan Balaikota-Pasar 7 Loji Gandrung - Saat unu digunakan sebagai rumah dinas Walikota Surakarta dan masih +utuh kondisinya +Gede serta Benteng Vastenberg se- 8 Vihara - Menggunakan arsitektur Cina. Kondisi cukup terawat dan masih berfungsi +bagai kawasan perdagangan dan Avalokiteswaru sebagai tempat ibadah agama Budha +9 Vihara Po-An- 1881 Bangunan berarsitektur dan berornamen Cina. Kondisi saat ini cukup +pemerintahan. Melihat perkembang- Kiong terawat +10 Pasar Gede 1893 Dapat berfungsi sebagai landmark kota. Pada tahun 1927 pernah +an Kota Surakarta, pada kawasan ini Hardjonagoro dilakukan perbaikan. Kondisi saat ini cukup baik +sering terjadi perbenturan nilai-nilai 11 Taman 1899 Taman ini telah mengalami perubahan sebagai taman yang memiliki unsur +Sriwedari budaya menjadi kawasan bernilai ekonomi dan wisata +tradisional dengan nilai-nilai yang 12 Stasiun Jebres 1900 Bangunan bergaya kolonial dan belum pernah ditambah/dikurangi +meskipun saat ini telah berkembang sebagai stasiun peti kemas +timbul kemudian. Untuk itu, pada +13 Gereja St. 1905 Bangunan gaya arsitektur barat dan belum pernah mengalami perubahan +kawasan ini perlu didisain sebuah Antonius bentuk maupun fungsinya +14 Javache bank 1908 Kantor bank pertama kali di Surakartadengan arsitektur kolonial. Sekarang +kawasan perdagangan yang tetap menjadi gedung Bank Indonesia, kondisinya baik +mengacu kepada kedudukan kraton 15 Taman 1916 Sebagai bekas taman pada pemerintahan Mangkunegara. Kondisi +Balekangbang kawasan ini tidak terawat dan sangat kumuh +dan Mangkunega-ran. Sesuai dengan +91 JURNAL LANSKAP INDONESIA | VOL 2 NO 2 2010 ZAIDA DAN ARIFIN +rah perlu mengikutsertakan masya- kebijakan yang dikeluarkannya, DAFTAR PUSTAKA +rakat dan pihak swasta. Pengikutser- pengusaha dengan kekuatan uang +Bappeda Surakarta. 1995. Inventarisasi +taan masyarakat tersebut merupakan dan modal yang dimiliki dapat sa- +Bangunan dan Kawasan Kuno +upaya pemberdayaan masyarkat ngat berpengaruh terhadap pemben- +Bersejarah di Kotamadya Dae- +dalam pembangunan kota. Ketiga, tukan wajah kota. Sedangkan masya- +rah Tingkat II Surakarta. Bap- +peningkatan wibawa dan kekuatan rakat atau komunitas, dengan kebu- +peda. Surakarta. +hukum suatu produk rencana tata dayaan dan kepercayaan yang ber- +ruang kota (law enforcement). Dengan laku dapat pula mempengaruhi pola Budihardjo, E dan Djoko Sutarto. 1999. +dilaksanakannya ketiga hal ter-sebut penggunaan lahan dan rona lanskap Kota Berke1anjutan. Penerbit +diharapkan Kota Surakarta da-pat kota. Lemahnya kemampuan dan Alumni. Bandung. +kembali menemukan identitas dan kerjasama tiga komponen ini akan +Carpenter, P. L., T. D. Walker dan F. O. +karakter kota tanpa mengabaikan melemahkan kapasitas sistem sosial +Lanphear. 1975. Plants in The +karakteristik masyarakat kotanya. kota dalam menghadapi perubahan +Landscape. W. H. Freeman Co. +Sehingga dalam pengembangannya sehingga perkembangan kota tidak +San Fransisco. +tidak menimbulkan ketimpangan akan mampu mengakomodir kepen- +yang dapat berujung pada konflik tingan serta karakteristik masyara- Kuntowijoyo. 2000. The Making of A +dan kerusuhan massal. katnya. Modern Urban Ecology: Social and +Economic History of Solo 1900- +Saran 1915. Jurusan Sejarah Fakultas +KESIMPULAN DAN SARAN +Sastra Universitas Gajah Mada. +Penelitian ini hanya melihat suatu +Kesimpulan Yogyakarta. (tidak dipublikasi- +perkembangan kota dari aspek so- +kan). +Terdapat tiga komponen pembentuk sial, oleh karena itu perlu dilakukan +struktur sosial yang mempengaruhi kajian dan penelitian lebih lanjut Sajid, R. M. 1984. Babad Sa1a. Rekso +perkembangan kota yaitu masyara- mengenai perkembangan kota ditin- Pustoko Mangkunegaran. Sura- +kat (Community), penguasa (State) jau dari aspek-aspek yang lain, se- karta. +dan pengusaha (Economy). Ketiga hingga dapat dihasilkan suatu plat- +faktor tersebut membentuk struktur form atau "model" yang mampu men- +sosial masyarakat yang berbeda pa- jadi acuan dalam konsep perenca- +da masing-masing periode perkem- naan, penataan dan pembangunan +bangan. Penguasa dengan kebijakan- kota. +JURNAL LANSKAP INDONESIA | VOL 2 NO 2 2010 92 diff --git a/raw/journal.ipb.ac.id_jikk_article_download_5178_3572_14268.md b/raw/journal.ipb.ac.id_jikk_article_download_5178_3572_14268.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4711e8e2024be6649b5e6e07094b417456257aac --- /dev/null +++ b/raw/journal.ipb.ac.id_jikk_article_download_5178_3572_14268.md @@ -0,0 +1,466 @@ +--- +url: https://journal.ipb.ac.id/jikk/article/download/5178/3572/14268 +title: "14268" +domain: journal.ipb.ac.id +crawl_date: 2026-03-10 06:07:43 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 14268 + +Jur. Ilm. Kel. & Kons., Januari 2010, p : 1-10 Vol. 3, No. 1 +ISSN : 1907 - 6037 +KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN +KELUARGA: KASUS DI WILAYAH PESISIR JAWA BARAT +Socio-economic Factors and Family Welfare: The Case of Coastal Area in West Java +ISTIQLALIYAH MUFLIKHATI1*, HARTOYO2, UJANG SUMARWAN2, +ACHMAD FAHRUDIN3, HERIEN PUSPITAWATI2 +1Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Sekolah Pascasarjana IPB +2Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian +Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB Dramaga, +Bogor 16680 +3Staf Pengajar Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan +Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Jalan Lingkar Kampus IPB Dramaga, +Bogor 16680 +ABSTRACT. Family welfare is influenced by socio-economic factors like socio- +demographic of family, family income, and position in society. This research compared +characteristics and family welfare between fishermen families and non-fishermen +families in coastal West Java. This research also analyzed the effect of social +economy of family toward family welfare. This research involved 280 families as +samples, consist of 157 fishermen families and 123 non-fishermen families. The +research conducted in eight villages of four coastal subdistricts in West Java Province. +The were no significant differences on family types, father’s and mother’s age, value +of total assets, and per capita expenditure between fishermen and non-fishermen +families. Father’s and mother’s education of fishermen families were significantly lower +than father’s and mother’s education of non-fishermen families. On the contrary, family +size and per capita income in fishermen families significantly were higher than non- +fishermen families. Fishermen families had higher level welfare than non-fishermen +families used World Bank and BPS’s poverty line indicators, but by BKKBN, poverty +household criteria, and socio-metric indicators fishermen families had lower than non- +fishermen families. +Key words: coastal area, family well-being, fishermen +PENDAHULUAN hidup di bawah garis kemiskinan dengan +indikator pendapatan US$ 1 per hari +Masyarakat nelayan merupakan salah (Direktorat PMP 2006). +satu kelompok masyarakat yang dianggap Berbagai program pengentasan +miskin bahkan paling miskin di antara kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan +penduduk miskin (the poorest of the poor). masyarakat telah banyak diluncurkan. +Namun demikian, data yang pasti tentang Demikian pula yang menyentuh masyarakat +jumlah nelayan miskin di Indonesia sampai nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. +saat ini tidak pernah tersedia (Satria 2009). Namun, hasilnya belum sesuai dengan +Masyarakat nelayan merupakan bagian harapan. Salah satu penyebabnya adalah +dari masyarakat yang tinggal di wilayah kurang tepatnya sasaran program karena +pesisir. Wilayah pesisir diketahui memiliki indikator yang digunakan dalam menentukan +karakteristik yang unik dan memiliki sasaran kurang akurat. Oleh karenanya, +keragaman potensi sumberdaya alam baik penggunaan indikator penetapan sasaran +hayati maupun nonhayati yang sangat tinggi. yang tepat yaitu sesuai dengan tujuan +Potensi sumberdaya yang ada dapat program sangat diperlukan untuk +dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di menentukan sasaran program. +wilayah tersebut untuk mencapai Penelitian tentang kemiskinan dan +kesejahteraan. Ironisnya, sebanyak 32,14% kesejahteraan keluarga dengan meng- +dari 16,42 juta jiwa masyarakat pesisir masih gunakan berbagai indikator sudah banyak 2 MUFLIKHATI ET AL. Jur. Ilm. Kel. & Kons. +dilakukan. Penelitian terdahulu yang telah Jenis dan Teknik Pengumpulan Data +dilakukan, khususnya menganalisis tingkat Data yang dikumpulkan merupakan data +kesejahteraan keluarga secara parsial primer. Data primer mencakup karakteristik +misalnya kesejahteraan keluarga nelayan keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga. +(Saleha et al. 2008), keluarga di perdesaan Data ini diperoleh melalui wawancara +(Suandi 2007), atau membandingkan kese- dengan menggunakan kuesioner. +jahteraan keluarga di perdesaan dan +perkotaan (Papilaya 2006; Iskandar 2007; Pengolahan dan Analisis Data +Rambe et al. 2008). Sementara itu, penelitian Pengolahan data dilakukan dengan +mengenai kesejahteraan keluarga di wilayah menggunakan Microsoft Excel dan SPSS for +pesisir masih jarang dilakukan, khususnya Windows. Analisis data dibedakan atas +yang membandingkan antara keluarga analisis deskriptif dan analisis inferensial. +nelayan dengan keluarga bukan nelayan. Analisis statistik inferensial yang digunakan +Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan adalah: (1) uji beda (uji-t dan uji Mann +untuk: (1) membandingkan karakteristik Whitney) untuk membandingkan karakteristik +keluarga nelayan dan bukan nelayan di keluarga dan tingkat kesejahteraan keluarga +wilayah pesisir; (2) menganalisis tingkat nelayan dan bukan nelayan, (2) korelasi +kesejahteraan keluarga nelayan dan bukan Pearson untuk mengetahui hubungan antar +nelayan dengan berbagai indikator; (3) variabel penelitian, (3) uji sensitivitas dan +menganalisis tingkat keakurasian berbagai spesifitas untuk menentukan indikator +indikator kemiskinan (sensitivitas dan kesejahteraan yang lebih sesuai untuk +spesifitas) dengan gold standard garis wilayah pesisir, dan (4) regresi logistik untuk +kemiskinan BPS; dan (4) menganalisis menganalisis faktor-faktor yang mem- +faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga +kesejahteraan keluarga nelayan dan bukan nelayan dan bukan nelayan. +nelayan di wilayah pesisir Jawa Barat. Tingkat kesejahteraan keluarga diukur +dengan menggunakan indikator kemiskinan +METODE menurut World Bank (pendapatan US$ 1 per +hari dan US$ 2 per hari), BPS (garis +Desain, Lokasi, dan Waktu kecukupan pangan dan nonpangan dan +Penelitian ini merupakan penelitian kriteria rumah tangga miskin penerima +deskriptif dengan metode survei dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), BKKBN +menggunakan data cross sectional. (klasifikasi keluarga sejahtera dan miskin +Penelitian dilakukan di delapan desa pada alasan ekonomi/alek), serta indikator sosial +empat kecamatan pesisir di Provinsi Jawa metrik dari Foundation for International +Barat, yaitu Kecamatan Gebang (Kabupaten Community Assistance (FINCA). +Cirebon) dan Kecamatan Kandanghaur +(Kabupaten Indramayu) yang mewakili HASIL DAN PEMBAHASAN +wilayah pesisir utara, serta Kecamatan +Pelabuhanratu (Kabupaten Sukabumi) dan Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga +Kecamatan Pangandaran (Kabupaten Berdasarkan mata pencaharian utama, +Ciamis) yang mewakili wilayah pesisir keluarga di wilayah pesisir dibedakan atas +selatan. Penelitian dilakukan mulai bulan keluarga nelayan dan bukan nelayan. +Januari 2008 sampai dengan Maret 2009. Jumlah keluarga contoh yang termasuk +dalam keluarga nelayan sebanyak 157 +Teknik Penarikan Contoh keluarga dan bukan nelayan sebanyak 123 +Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga. Dari seluruh keluarga contoh, +keluarga yang tinggal di wilayah pesisir hanya lebih kurang seperlima (20,7%) yang +kecamatan terpilih. Jumlah keluarga di empat merupakan keluarga luas. Selebihnya +kecamatan terpilih sebanyak 78.762 KK. (79,3%) merupakan keluarga inti. Proporsi +Penentuan jumlah contoh mengacu pada keluarga luas pada keluarga nelayan lebih +Rumus Slovin dengan tingkat kesalahan besar daripada keluarga nonnelayan. Pada +sebesar 6%, yaitu 276 keluarga. Untuk keluarga nelayan, lebih dari seperlima contoh +mengantisipasi ketidaklengkapan data, (23,6%) termasuk dalam keluarga luas. +contoh dalam penelitian ini diambil sebanyak Sementara itu, pada keluarga bukan nelayan +280 keluarga. proporsi keluarga luas hanya mencapai +kurang dari seperlima (17,5%). Meskipun +demikian, tidak ada perbedaan yang Vol. 3, 2010 KONDISI SOSIAL EKONOMI & TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA 3 +signifikan antara tipe keluarga pada keluarga Pendapatan per kapita diperoleh dari +nelayan dan keluarga bukan nelayan. pendapatan keluarga dibagi dengan jumlah +Sama halnya dengan tipe keluarga, anggota keluarga (besar keluarga). Semen- +tidak ada perbedaan yang signifikan antara tara itu pendapatan keluarga merupakan +umur ayah, umur ibu, nilai total aset, dan penjumlahan dari seluruh pendapatan yang +pengeluaran per kapita pada keluarga diperoleh seluruh anggota keluarga. Dengan +nelayan dan bukan nelayan. Lain halnya demikian, pendapatan keluarga nelayan jauh +dengan besar keluarga, pendidikan ayah, lebih besar daripada pendapatan keluarga +pendidikan ibu, dan pendapatan per kapita. bukan nelayan. Pendapatan keluarga +Keempat karakteristik tersebut menunjukkan nelayan sebagian besar berasal dari +perbedaan yang signifikan antara keluarga pendapatan usaha kepala keluarga (ayah) +nelayan dan bukan nelayan (Tabel 1). sebagai nelayan. +Rataan lama pendidikan ayah dan ibu pada Pendapatan nelayan sangat tergantung +keluarga nelayan lebih rendah secara pada banyaknya hasil tangkapan yang +signifikan daripada keluarga bukan nelayan. sangat berfluktuasi sesuai dengan musim. +Sebaliknya, rataan besar keluarga dan Pada saat musim paceklik, tidak jarang para +pendapatan keluarga nelayan lebih besar nelayan tidak memperoleh hasil sama sekali. +secara signifikan daripada keluarga bukan Sebaliknya pada saat musim ikan hasil +nelayan. tangkapan bisa melimpah sehingga +Berdasarkan karakteristik keluarga pendapatan yang diterima pun besar. +tersebut dapat dikatakan bahwa keluarga Berdasarkan hasil analisis usaha dan bagi +nelayan relatif lebih tradisional dibandingkan hasil pada usaha nelayan selama satu tahun, +dengan keluarga bukan nelayan. Hal ini pendapatan dari penangkapan ikan sangat +terlihat dari banyaknya keluarga luas pada beragam dari Rp 100.000,00 sampai dengan +keluarga nelayan, jumlah anggota keluarga Rp 15.680.000,00 per bulan. Namun, tidak +yang lebih banyak, pendidikan ayah dan ibu seluruh pendapatan usaha ini diberikan +yang masih rendah, nilai aset yang lebih kepada istri atau keluarganya. Pada +sedikit, serta rata-rata pengeluaran keluarga umumnya nelayan menggunakan sebagian +yang lebih rendah dibandingkan dengan pendapatannya untuk belanja keperluan +keluarga bukan nelayan. Padahal jika dilihat dirinya sendiri, misalnya untuk mencari +dari pendapatan, keluarga nelayan memiliki hiburan, minum-minum atau sekadar makan- +pendapatan per kapita lebih tinggi secara makan di warung bersama teman-teman +signifikan daripada keluarga bukan nelayan. sesama nelayan. Sehingga pendapatan yang +Secara logika jika pendapatan tinggi, maka dapat dibelanjakan untuk keperluan keluarga +pengeluaran juga tinggi dan tentunya akan tinggal sisanya. Hal inilah yang menyebab- +memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih kan pengeluaran per kapita keluarga nelayan +tinggi. Ternyata hal ini tidak berlaku bagi lebih rendah daripada keluarga nonnelayan. +keluarga nelayan di wilayah pesisir Jawa +Barat. +Tabel 1. Rataan dan standar deviasi besar keluarga, umur, pendidikan ayah dan ibu, serta nilai +aset keluarga nelayan dan bukan nelayan di wilayah studi +No Karakteristik Rataan Nelayan Rataan Bukan Nelayan Total P-value +1 Besar keluarga (orang) 4,87±1,917 4,36±1,466 4,65 ±1,750 0,014* +2 Umur ayah (th) 43,13±10,946 44,71±11,563 43,8±11,220 0,255 +3 Umur ibu (th) 37,47±10,083 38,34±10,328 37,85±10,181 0,484 +4 Pendidikan ayah (th) 4,63±2,842 7,17±4,436 5,71±3,819 0,000** +5 Pendidikan ibu (th) 4,88±2,923 6,55±4,159 5,61±3,605 0,000** +6 Total aset (000 000 Rp) 92,29±279,486 156,65±438,060 120,56±358,62 0,158 +7 Pendapatan per kapita (Rp/bulan) 623.702,22±704.204,73 434.097,36±610.038,65 540.411,51±669.998,18 0,017* +8 Pengeluaran per kapita (Rp/bulan) 303.804,25±241.137,97 318.462,36±249.159,60 310.243,35±244.360,43 0,621 +Keterangan: * signifikan pada selang kepercayaan 95% +** signifikan pada selang kepercayaan 99% 4 MUFLIKHATI ET AL. Jur. Ilm. Kel. & Kons. +Kebiasaan membelanjakan pendapatan BLT. Rumah tangga yang termasuk miskin +untuk keperluan pribadi ternyata tidak hanya dan berhak menerima BLT adalah rumah +berlaku bagi nelayan di pesisir Jawa Barat, tangga yang memenuhi setidaknya sembilan +tetapi merupakan fenomena umum sesuai dari 14 kriteria yang ditetapkan. Jika +dengan beberapa hasil penelitian yang menggunakan kriteria tersebut, lebih sedikit +menemukan bahwa laki-laki acapkali lagi keluarga nelayan yang termasuk dalam +menahan sebagian pendapatannya dan kategori miskin yaitu sebanyak 9,6%. Bahkan +membelanjakannya untuk kepentingan keluarga bukan nelayan hanya 7,5% yang +pribadinya (Haddad et al. 1994 dalam tergolong miskin. +Falkingham & Baschieri 2009). Hal yang perlu digarisbawahi adalah jika +kesejahteraan hanya diukur dengan ukuran +Kesejahteraan Keluarga ekonomi (pendapatan dan pengeluaran), +Tabel 2 menunjukkan sebaran keluarga maka keluarga nelayan dapat dikatakan lebih +contoh berdasarkan kategori miskin menurut sejahtera daripada keluarga bukan nelayan. +berbagai indikator. World Bank menetapkan Namun dengan indikator yang memiliki +garis kemiskinan dengan menggunakan dimensi lebih luas dan lebih menjelaskan +ukuran pendapatan per kapita US$ 1 per hari kondisi kehidupan dari berbagai aspek +dan US$ 2 per hari. Berdasarkan indikator ini (ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial +keluarga miskin di wilayah pesisir Jawa Barat kemasyarakatan), terlihat bahwa keluarga +berjumlah 45,7%. Angka ini lebih besar dari nelayan lebih rendah tingkat kesejahteraan- +hasil penelitian SMERU pada tahun 2002 nya daripada keluarga bukan nelayan. Hal ini +yang mengemukakan bahwa jumlah terlihat dari proporsi keluarga miskin dengan +masyarakat miskin di wilayah pesisir menggunakan indikator BKKBN dan sosial +sebanyak 43,1%. Proporsi keluarga miskin metrik. +pada kelompok nelayan lebih sedikit Meskipun keluarga nelayan memiliki +daripada keluarga nonnelayan. Hal ini sesuai pendapatan yang relatif besar, akan tetapi +dengan rataan pendapatan per kapita yang penggunaan pendapatannya masih di- +lebih besar pada keluarga nelayan. prioritaskan pada kebutuhan dasar (pangan) +Demikian halnya dengan menggunakan dan bahkan untuk hal-hal yang kurang +garis kemiskinan pedesaan di Provinsi Jawa bermanfaat seperti rokok, jajan, atau +Barat (BPS) pada tahun 2008 yaitu m in uman keras. Sementara itu, untuk +Rp 155.367,00 per kapita per bulan. Ber- keperluan yang mendukung investasi +dasarkan indikator itu, terlihat proporsi sumberdaya manusia seperti pendidikan dan +keluarga nelayan yang hidup di bawah garis kesehatan baik kesehatan individu maupun +kemiskinan lebih rendah (13,4%) daripada lingkungan perumahan kurang mendapat +keluarga bukan nelayan (17,9%). Temuan ini perhatian. Oleh karena itu, jika diukur +tidak sesuai pernyataan Béné (2003) bahwa dengan indikator yang melihat kesejahteraan +nelayan adalah kelompok termiskin dari dari aspek yang lebih luas seperti +penduduk miskin jika kemiskinan diukur pendidikan, kesehatan, dan aspek spiritual, +dengan hanya dari aspek ekonomi proporsi keluarga nelayan miskin menjadi +(pendapatan dan pengeluaran). lebih besar daripada keluarga nonnelayan. +BPS juga mengeluarkan kriteria rumah +tangga miskin untuk menentukan sasaran +Tabel 2. Sebaran keluarga contoh berdasarkan kategori miskin menurut berbagai indikator +Nelayan Bukan Nelayan Total +Indikator +No miskin tidak miskin miskin tidak miskin miskin tidak miskin +Kemiskinan +n % n % n % n % n % n % +1. World Bank (US$ 1 62 39,5 95 60,5 66 53,7 57 46,3 128 45,7 152 54,3 +per hari) +2. World Bank (US$ 2 103 65,6 54 34,4 97 78,9 26 21,1 200 71,4 80 28,6 +per hari) +3. BPS 21 13,4 136 86,6 22 17,9 101 82,1 43 15,4 237 84,6 +4. BPS (BLT) 15 9,6 142 90,4 9 7,3 114 92,7 24 8,6 256 91,4 +5. BKKBN 139 88,5 18 11,5 104 84,6 19 15,4 243 86,8 37 13,2 +6. BKKBN (alek) 96 61,1 61 38,9 63 51,2 60 48,8 159 56,8 121 43,2 +7. Sosial metrik (FINCA) 71 45,2 86 54,8 43 35,0 80 65,0 114 40,7 166 59,3 Vol. 3, 2010 KONDISI SOSIAL EKONOMI & TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA 5 +Analisis Sensitivitas dan Spesifitas pendidikan ibu, nilai aset, pendapatan per +Berbagai Indikator Kesejahteraan. Analisis kapita, dan pengeluaran per kapita keluarga +sensitivitas dan spesifitas digunakan untuk merupakan variabel yang memiliki pengaruh +menilai keakurasian suatu alat ukur atau yang berbeda terhadap kesejahteraan +indikator dalam menjelaskan jumlah keluarga keluarga di wilayah pesisir, baik nelayan +yang sejahtera atau tidak sejahtera maupun nonnelayan yang diukur dengan +berdasarkan ukuran yang dijadikan standar berbagai indikator (Lampiran 1 sampai +(gold standard). Dalam penelitian ini gold dengan Lampiran 3). +standard yang digunakan adalah indikator Pada keluarga nelayan, keseluruhan +garis kemiskinan BPS yang merupakan faktor tersebut memiliki peluang paling besar +ukuran standar nasional. ketika menjelaskan tingkat kesejahteraan +Hasil uji sensitivitas dan spesifitas yang keluarga dengan indikator BLT (sebesar +tersaji pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 79,5%). Model tersebut juga berpeluang +ukuran kesejahteraan yang memberikan menjelaskan tingkat kesejahteraan BPS dan +kesalahan paling sedikit terhadap gold BKKBN masing-masing sebesar 70% dan +standard garis kemiskinan BPS pada 64,4%. Sementara itu, kesejahteraan +keluarga di wilayah pesisir adalah indikator keluarga dengan indikator yang lain hanya +World Bank US$ 1 per kapita dan sosial dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tersebut +metrik dengan kesalahan masing-masing kurang dari 60%. Bahkan untuk indikator +sebesar 60,6% dan 68,5%. Sementara itu miskin alasan ekonomi dari BKKBN faktor- +indikator yang memiliki bias terbesar dengan faktor tersebut hanya mampu menjelaskan +indikator garis kemiskinan BPS justru sebesar 20,3%. +indikator yang dikeluarkan oleh BPS juga Faktor sosial ekonomi keluarga yang +yaitu kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) berpengaruh signifikan terhadap +penerima program BLT. Kriteria RTM ini lebih kesejahteraan keluarga nelayan bergantung +fokus pada kondisi rumah tinggal dan aset kepada indikator yang digunakan. Wilayah +yang dimiliki oleh keluarga. Dengan dan umur kepala keluarga hanya +demikian, dapat disimpulkan bahwa keluarga berpengaruh signifikan terhadap tingkat +di wilayah pesisir tidak terlalu perhatian kesejahteraan keluarga nelayan dengan +terhadap kondisi rumah mereka, seperti luas indikator sosial metrik. Keduanya memiliki +dan jenis lantai, penerangan, dan sumber air koefisien regresi positif, yang menunjukkan +bersih. Hal ini tentunya akan berpengaruh bahwa nelayan di pansela berpeluang lebih +pada tingkat kesehatan keluarga. sejahtera dibandingkan dengan nelayan +pantura. Selain itu, semakin tua usia kepala +Pengaruh Kondisi Sosial Ekonomi keluarga nelayan maka akan semakin besar +Keluarga terhadap Kesejahteraan peluang untuk lebih sejahtera. Hal ini terkait +Keluarga dengan pengalaman yang dimilikinya, +Dengan menggunakan analisis regresi semakin bertambah usia seseorang maka +logistik, diketahui bahwa secara bersama- akan bertambah kemampuan dan +sama faktor sosial ekonomi keluarga yang pengalaman baik dalam bekerja maupun +terdiri dari wilayah, besar keluarga, umur menjalani kehidupan. +kepala keluarga, pendidikan ayah, +Tabel 3. Sensitivitas dan spesifitas berbagai indikator kesejahteraan dengan gold standard +indikator kemiskinan Garis Kemiskinan BPS +Nelayan Bukan Nelayan Total +No Indikator kemiskinan +Sv Sp Sv+Sp Sv Sp Sv+Sp Sv Sp Sv+Sp +1. World Bank (US$ 1 per hari) 71,4 65,4 136,8 86,4 53,5 139,9 79,1 60,3 139,4 +2. World Bank (US$ 2 per hari) 90,5 38,2 128,7 100,0 25,7 125,7 95,3 32,9 128,2 +3. BPS (kriteria RTM BLT) 19,0 91,9 110,9 13,6 94,1 107,7 16,3 92,8 109,1 +4. BKKBN (keluarga sejahtera) 95,2 12,5 107,7 95,5 17,8 113,3 95,3 14,8 110,1 +5. BKKBN (alasan ekonomi) 95,2 44,1 139,3 63,6 51,5 115,1 79,1 47,3 127,4 +6. Sosial metrik (FINCA) 76,2 59,6 135,8 59,1 70,3 129,4 67,4 64,1 131,5 +Keterangan: Sv = sensitivitas +Sp = spesifitas 6 MUFLIKHATI ET AL. Jur. Ilm. Kel. & Kons. +Besar keluarga berpengaruh negatif nelayan lebih sejahtera dibandingkan +signifikan terhadap kesejahteraan keluarga dengan keluarga bukan nelayan. Sebaliknya, +nelayan dengan menggunakan indikator jika kesejahteraan diukur dengan berbagai +World Bank, BPS, dan BKKBN (BLT). dimensi kehidupan, maka keluarga nelayan +Keluarga dengan jumlah anggota keluarga lebih rendah tingkat kesejahteraannya. +yang lebih sedikit memiliki peluang untuk Indikator yang memiliki sensitivitas dan +lebih sejahtera dibandingkan dengan spesifitas paling besar terhadap golden +keluarga yang memiliki jumlah anggota standard garis kemiskinan BPS untuk +keluarga lebih besar. mengukur tingkat kesejahteraan keluarga di +Aset keluarga memiliki pengaruh positif wilayah pesisir adalah indikator World Bank +signifikan terhadap kesejahteraan keluarga di dan sosial metrik. Khusus untuk keluarga +wilayah pesisir dengan berbagai indikator, nelayan, indikator yang paling rendah +kecuali garis kemiskinan BPS. Akan tetapi biasnya terhadap garis kemiskinan BPS +untuk keluarga nelayan, aset hanya adalah indikator World Bank, BKKBN alasan +berpengaruh jika kesejahteraan diukur ekonomi, dan sosial metrik. +dengan indikator World Bank dan sosial Kondisi sosial ekonomi yang ber- +metrik. pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan +Hal yang menarik adalah bahwa keluarga di wilayah pesisir berbeda sesuai +pendapatan bukanlah faktor yang signifikan dengan indikator yang digunakan. Akan +pengaruhnya terhadap kesejahteraan tetapi pada umumnya yang berpengaruh +dengan seluruh indikator. Hal ini menunjuk- adalah besar keluarga, pendidikan, aset, +kan bahwa meskipun peningkatan pen- pendapatan, dan pengeluaran per kapita. +dapatan penting akan tetapi tidak cukup . +untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga Saran +tanpa disertai dengan perubahan mind set Program pengentasan kemiskinan atau +dan perilaku masyarakat pesisir terutama peningkatan kesejahteraan keluarga di +dalam investasi sumberdaya manusia seperti wilayah pesisir akan lebih efektif jika: +pendidikan dan kesehatan. 1. Penetapan sasaran dengan +Pendidikan sangat penting digunakan menggunakan indikator kesejahteraan +sebagai instrumen bagi peningkatan yang sesuai dengan kondisi setempat dan +kesejahteraan keluarga, karena berdasarkan tujuan program. +berbagai literatur tentang sumberdaya 2. Tidak hanya berupa bantuan dana untuk +manusia, pengaruh pendidikan terhadap peningkatan pendapatan sesaat tetapi +kemiskinan tidak terbatas hanya pada hal-hal lebih diarahkan pada pengembangan +yang terkait dengan uang melalui usaha ekonomi keluarga. +pendapatan dan upah, akan tetapi juga 3. Disertai dengan peningkatan kesadaran +menyangkut aspek yang tidak terkait dengan tentang pentingnya pendidikan, +uang seperti kesehatan, gizi, perumahan, kesehatan, dan keluarga kecil +dan lain-lain (Zuluaga 2005). (menggalakkan kembali program +Keluarga Berencana). +KESIMPULAN DAN SARAN 4. Pemberian pelatihan mengenai +manajemen keuangan keluarga. +Kesimpulan +Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa +DAFTAR PUSTAKA +tidak terdapat perbedaan yang signifikan +dalam hal umur ayah dan ibu, total aset, dan +Béné C. 2003. When Fishery Rhymes with +pengeluaran per kapita pada keluarga +Poverty: A First Step Beyond the Old +nelayan dan bukan nelayan. Akan tetapi, +Paradigm on Poverty in Small-scale +keluarga nelayan memiliki jumlah anggota +Fisheries. World Development Vol.31, +keluarga dan pendapatan per kapita yang +No. 6 pp 949-975. Great Britain: +lebih besar secara signifikan daripada +Elsevier Science Ltd. www.elsevier.com. +keluarga bukan nelayan. Sebaliknya, +Direktorat PMP. 2006. 6 Tahun Program +pendidikan ayah dan pendidikan ibu pada +PEMP, Sebuah Refleksi. Direktorat +keluarga nelayan lebih rendah dibandingkan +Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, +dengan pendidikan ayah dan ibu pada +Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir +keluarga bukan nelayan. +dan Pulau-pulau Kecil. Jakarta: +Jika kesejahteraan keluarga diukur +Departemen Kelautan dan Perikanan. +hanya dari aspek ekonomi, maka keluarga Vol. 3, 2010 KONDISI SOSIAL EKONOMI & TINGKAT KESEJAHTERAAN KELUARGA 7 +Falkingham J, Baschieri A. 2009. Gender Utara). Jurnal Ilmu Keluarga & +and Poverty: How Misleading is the Konsumen 1:16-28. +Unitary Model of Household Resources? Saleha Q, Hartoyo, Hastuti D. 2008. +An Illustration from Tajikistan. Global Manajemen Sumberdaya Keluarga: +Social Policy 2009 9 : 43. Suatu Analisis Gender Dalam +http://www.sagepub.co.uk/journalsPermi Kehidupan Keluarga Nelayan di Pesisir +sios.nav 1468-01811. Bontang Kuala, Kalimantan Timur. +Iskandar A. 2007. Analisis Kesejahteraan Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen +dan Manajemen Sumberdaya Keluarga 1:118-130. +di Kota dan Kabupaten Bogor. Satria A. 2009. Laut dan Pesisir untuk +[Disertasi]. Bogor: Sekolah Kesejahteraan Masyarakat. Bogor: IPB +Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Press. +Papilaya EC. 2006. Akar Penyebab Suandi. 2007. Hubungan antara Sosial +Kemiskinan Menurut Rumah Tangga Capital dengan Kesejahteraan Keluarga +Miskin dan Strategi Penanggulangannya di Daerah Perdesaan Provinsi Jambi +(Kasus di Kota Ambon, Propinsi Maluku [Disertasi]. Bogor: Sekolah +dan di Kabupaten Boalemo, Propinsi Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. +Gorontalo) [Disertasi]. Bogor: Sekolah Zuluaga B. 2004. Different Channels of +Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Impact of Education on Poverty: An +Rambe A, Hartoyo, Karsin ES. 2008. Analisis Analysis for Colombia. Centre for +Alokasi Pengeluaran dan Tingkat Economic Studies_CES Katholieke Univ +Kesejahteraan Keluarga (Studi di rsiteit Leuven and Universidad Icesi +Kecamatan Medan Kota, Sumatera Colombia.http://ssrn.com/abstract=9586 +84. +* +Korespondensi: +Telp : +62-251 8628303 +Email : istiqlaliyah@yahoo.com Lampiran 1. Nilai koefisien regresi logistik pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap tingkat kesejahteraan keluarga nelayan +(miskin=0, tidak miskin = 1) di wilayah pesisir Jawa Barat (n=157) +Indikator kesejahteraan (0=miskin, 1=tidak miskin) +World Bank (US$ 1 per World Bank (US$ 2 per +No Variabel independen Garis kemiskinan BPS Kriteria BLT BKKBN BKKBN Alek Sosial metrik +hari) hari) +β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. +1. Wilayah (0= pantura, 1= +0,518 1,687 0,253 0,069 1,0720,881 -0,417 0,6590,512 0,036 1,0370,963 -0,106 0,8990,860 -0,443 0,6420,284 0,950 2,5850,036** +pansela) +2. Besar keluarga (orang) -0,190 0,827 0,058* -0,274 0,7600,024** -0,280 0,7560,019** 0,311 1,3650,082* -0,103 0,9020,450 -0,127 0,8810,179 -0,033 0.9670,730 +3. Umur ayah (tahun) -0,011 0,989 0,483 -0,022 0,9790,213 0,028 1,0290,116 -0,038 0,9650,118 -0,027 0,9730,188 -0,003 0,9970,851 -0,049 0,9530,004*** +4. Pendidikan ayah (tahun) -0,047 0,945 0,589 -0,036 0,9650,694 0,141 1,1520,237 -0,091 0,9130,529 0,036 1,0360,758 -0,193 0,8240,021** 0,061 1,0060,488 +5. Pendidikan ibu (tahun) 0,073 1,076 0,395 0,040 1,0410,637 0,142 1,1530,247 -0,080 0,9230,582 -0,031 0,9690,777 0,153 1,1660,063* -0,085 0,9180,348 +6. Aset (Rp 000 000) 0,018 1,018 0,004*** 0,007 1,0070,038** 0,010 1,0110,255 0,029 1,0290,072* 0,001 1,0010,548 0,001 1,0010,440 0,013 1,0130,018** +7. Pendapatan per kapita +0,000 1,0000,117 0,000 1,0000,974 0,000 1,0000,739 0,000 1,0000,156 0,000 1,0000,917 +(Rp/bulan) +8. Pengeluaran per kapita +0,000 1,000 0,184 0,000 1,0000,037** 0,000 1,0000,012** 0,000 1,0000,536 0,000 1,0000,030** 0,000 1,0000,003*** +(Rp/bulan) +Chi-square 45,128 54,834 112,309 136,996 99,555 24,914 50,784 +df 7 7 7 8 8 8 8 +P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 +Nagelkerke R2 0,344 0,406 0,700 0,795 0,644 0,203 0,381 +Keterangan: * = signifikan pada tingkat kepercayaan 90% +** = signifikan pada tingkat kepercayaan 95% +*** = signifikan pada tingkat kepercayaan 99% Lampiran 2. Nilai koefisien regresi logistik pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap tingkat kesejahteraan keluarga bukan +nelayan (miskin=0, tidak miskin=1) di wilayah pesisir Jawa Barat (n=123) +Indikator kesejahteraan (0= miskin, 1=tidak miskin) +World Bank (US$ 1 per World Bank (US$ 2 per +No Variabel independen Garis kemiskinan BPS Kriteria BLT BKKBN BKKBN Alek Sosial metrik +hari) hari) +β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. +1. Wilayah (0= pantura, 1= +-1,498 0,224 0,007*** -1,089 0,3360,130 -1,525 0,2180,050* -1,749 0,1740,238 -,0892 0,4100,186 0,436 1,5460,356 0,259 1,2960,656 +pansela) +2. Besar keluarga (orang) -0,457 0,633 0,008*** -0,851 0,4270,007*** -0,153 0,8580,374 0,276 1,3180,440 0,345 1,4120,089* -0,008 0,9920,951 -0,027 0,9730,853 +3. Umur ayah (tahun) 0,011 1,011 0,530 -0,008 0,9920,762 0,003 1,0030,884 -0,029 0,9710,347 -0,071 0,9320,012** -0,028 0,9720,067* -0,040 0,9610,031** +4. Pendidikan ayah (tahun) -0,058 0,943 0,488 -0,185 0,8310,107 0,186 1,2040,125 0,071 1,0740,671 -0,217 0,8050,028** 0,038 1,0390,587 -0,004 0,9960,962 +5. Pendidikan ibu (tahun) -0,121 1,129 0,152 0,177 1,1930,102 0,089 1,0940,519 0,151 1,1630,518 0,230 1,2580,024** 0,007 1,0070,922 0,056 1,0580,556 +6. Aset (Rp 000 000) 0,006 1,006 0,023** 0,010 1,0100,001*** 0,002 1,0020,664 0,083 1,0860,038** 0,002 1,0020,024** 0,002 1,0020,277 0,012 1,0120,028** +7. Pendapatan per kapita +0,000 1,0000,032** 0,000 1,0000,721 0,000 1,0000,090* 0,000 1,0000,501 0,000 1,0000,172 +(Rp/bulan) +8. Pengeluaran per kapita +0,000 1,000 0,021** 0,000 1.0000,004*** 0,000 1,0000,557 0,000 1,0000,445 0,000 1,0000,107 0,000 1,0000,123 +(Rp/bulan) +Chi-square 47,372 86,672 87,411 123,976 72,124 14,910 51,372 +df 7 7 7 8 8 8 8 +P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,061 0,000 +Nagelkerke R2 0,460 0,719 0,722 0,893 0,633 0,166 0,491 +Keterangan: * = signifikan pada tingkat kepercayaan 90% +** = signifikan pada tingkat kepercayaan 95% +*** = signifikan pada tingkat kepercayaan 99% Lampiran 3. Nilai koefisien regresi logistik pengaruh kondisi sosial ekonomi keluarga terhadap tingkat kesejahteraan keluarga nelayan +dan bukan nelayan (miskin=0, tidak miskin=1) di wilayah pesisir Jawa Barat (n=280) +Indikator kesejahteraan (0= miskin, 1=tidak miskin) +World Bank (US$1 per World Bank (US$2 per +No Variabel independen Garis kemiskinan BPS Kriteria BLT BKKBN BKKBN Alek Sosial metrik +hari) hari) +β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. β Exp(β) Sig. +1. Wilayah (0= pantura, 1= +-0,158 0,854 0,610 0,024 1,0240.945 -0,947 0,3880,041** -0,279 0,7570,640 -0,304 0,7380,434 -0,219 0,8030,432 0,643 1,9030,058* +pansela) +2. Besar keluarga (orang) -0,173 0,842 0,023** -0,297 0,7430,005*** -0,201 0,8180,027** 0,247 1,2800,088* -0,007 0,9930,947 -0,086 0,9170,222 -0,072 0,9300,340 +3. Umur ayah (tahun) -0,011 0,989 0,296 -0,027 0,9730,046** 0,016 1,0160,231 -0,032 0,9690,061* -0,038 0,9620,006*** -0,012 0,9880,210 -0,040 0,9610,001*** +4. Pendidikan ayah (tahun) -0,088 0,916 0,111 -0,125 0,8830,041** 0,164 1,1790,043** -0,018 0,9620,857 -0,077 0,9260,252 -0,049 0,9520,326 0,037 1,0310,543 +5. Pendidikan ibu (tahun) 0,075 1,078 0,193 0,064 1,0560,298 0,091 1,0950,294 -0,009 1,0090,935 0,086 1,0900,204 0,089 1,0930,089* -0,014 0,9860,826 +6. Aset (Rp 000 000) 0,007 1,007 0,007*** 0,006 1,0060,001*** 0,005 1,0050,333 0,038 1,0380,006*** 0,001 1,0010,009*** 0,001 1,0010,078* 0,013 1,0140,000*** +7. Pendapatan per kapita +0,000 1,0000,003*** 0,000 1,0000,633 0,000 1,0000,431 0,000 1,0000,008*** 0,000 1,0000,975 +(Rp/bulan) +8. Pengeluaran per kapita +0,000 1,000 0,000*** 0,000 1,0000,000*** 0,000 1,0000,006*** 0,000 1,0000,036** 0,000 1,0000,074* 0,000 1,0000,000*** +(Rp/bulan) +Chi-square 67,151 123,458 193,139 256,136 161,712 28,897 96,570 +df 7 7 7 8 8 8 8 +P 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 +Nagelkerke R2 0,300 0,500 0,694 0,830 0,612 0,139 0,410 +Keterangan: * = signifikan pada tingkat kepercayaan 90% +** = signifikan pada tingkat kepercayaan 95% +*** = signifikan pada tingkat kepercayaan 99% diff --git a/raw/journal.uwks.ac.id_index.php_sosioagribis_article_download_685_617.md b/raw/journal.uwks.ac.id_index.php_sosioagribis_article_download_685_617.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..99d71a6985c5ed3d878d5e192155d77e627f4e61 --- /dev/null +++ b/raw/journal.uwks.ac.id_index.php_sosioagribis_article_download_685_617.md @@ -0,0 +1,668 @@ +--- +url: https://journal.uwks.ac.id/index.php/sosioagribis/article/download/685/617 +title: "617" +domain: journal.uwks.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:27:57 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 617 + +P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +ANALISIS LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN +KEMISKINAN KABUPATEN MOJOKERTO +Dwi Susilowati +dwi_s@unisma.ac.id +Dosen Program Studi Agribisnis +Fakultas Pertanian +Universitas Islam Malang +ABSTRAK +Penelitian ini berjudul Analisis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten +Mojokerto. Tujuan penelitian Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan +LP2KD tahun 2018 di Kabupaten Mojokerto adalah: 1) Menyusun Laporan +Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun 2018; 2) +Mendeskripsikan kendala, permasalahan, dan upaya yang telah dilakukan dalam +meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten +Mojokerto. +Metode penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah Analisis +Deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil Penelitian ini antara lain: Persentase +penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dari waktu ke waktu menunjukkan +penurunan meskipun tidak terlalu progresif, yaitu dari 10,19 persen pada tahun 2017 +menjadi 10,08 persen di tahun 2018, atau turun sekitar 0,11 persen. Penurunan +persentase penduduk miskin (P0) tidak diikuti dengan penurunan indeks kedalaman +kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2), artinya persentase +penduduk miskin turun, tetapi jumlah penduduk miskin yang saat ini ada memiliki +kesenjangan kemiskinan yang semakin jauh dari garis kemiskinan, dan ketimpangan +antar penduduk miskin semakin lebar. +Kata kunci : Kemiskinan, Ketimpangan, Penduduk. +PENDAHULUAN +Latar Belakang +Kemiskinan (poverty) merupakan permasalahan fundamental yang sejak +berabad-abad lalu hingga saat ini masih dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia, +termasuk juga Indonesia. Oleh karena itu permasalahan kemiskinan harus segera +ditangani melalui implementasi langkah-langkah penang-gulangan dan pendekatan +yang sistematis, terpadu dan menyeluruh. Penanggulangan kemiskinan diarahkan +untuk mengurangi beban rakyat miskin dan memenuhi hak-hak dasar warga negara +secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk +mewujudkan kehidupan yang bermartabat. +Penanggulangan kemiskinan sebagai agenda global sebagaimana tertuang +dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s), maka kebijakan pem-bangunan +di Indonesia baik pusat maupun daerah diprioritaskan untuk program-program dan +kegiatan penanggulangan kemiskinan. Bentuk komit-men Pemerintah terhadap +18 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +pengentasan penduduk miskin, program penang-gulangan kemiskinan telah menjadi +bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, +baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan +Jangka Menengah (RPJM). +Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang- +Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa: +“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban meningkatkan +kesejahteraan rakyat”. Hal ini secara implisit berarti penang-gulangan kemiskinan +harus diupayakan demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan +hendaknya dapat dinikmati secara lebih merata dan adil bagi seluruh lapisan +masyarakat sebagai wujud peningkatan kese-jahteraan lahir dan batin. +Upaya penanggulangan kemiskinan akan dinyatakan efektif bila menunjuk- +kan indikasi menurunnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya tingkat pendapatan +individu, dan menguatnya daya beli masyarakat. Lahirnya Peraturan Presiden Nomor +15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan merupakan wujud +intervensi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan. +Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab +peme-rintah pusat tetapi menyeluruh hingga ke tingkat daerah. Untuk itu perlu +dilakukan koordinasi guna menjaga konsistensi dan efektivitas penang-gulangan +kemiskinan, sehingga dibentuklah Tim Koordinasi Penanggu-langan Kemiskinan +(TKPK) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mekanisme kerja tim ini diatur +dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 sebagai salah satu +mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang +merupakan wadah koordinasi di tingkat nasional. +Tugas TKPK Kabupaten sebagaimana tertuang dalam pasal 10 Peraturan +Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi +Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah melakukan +koordinasi serta mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemis-kinan. TKPK +Kabupaten memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan +Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD). Laporan tersebut dapat digunakan +untuk menilai efektifitas program penanggulangan kemiskinan dalam pembangunan. +Sehingga laporan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan +perencanaan pembangunan yang akan datang. +Tujuan Penelitian +Dalam penyusunan Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan +Kemiskinan Daerah (LP2KD) Kabupaten Mojokerto tahun 2018 dimaksudkan untuk +menyediakan dokumen LP2KD di Kabupaten Mojokerto yang sesuai dengan acuan +dan ketentuan yang berlaku. +Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan penyusunan LP2KD tahun 2018 di Kabupaten +Mojokerto adalah: +1. Menyusun Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan (LP2KD) Tahun +2018; +19 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +2. Mendeskripsikan kendala, permasalahan, dan upaya yang telah dilakukan dalam +meningkatkan efektifitas program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten +Mojokerto +TINJAUAN PUSTAKA +Ekonomi Daerah +Untuk dapat memberikan gambaran kondisi ekonomi daerah adalah dengan +melihat potensi unggulan daerah dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Untuk +mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah antara lain dapat diukur dengan +melihat perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pendapatan +perkapita masyarakat serta pergeseran struktur perekonomian daerah, perluasan +lapangan dan kesempatan kerja, serta perkembangan laju inflasi. +Potensi Unggulan Daerah +Selain dikenal sebagai salah satu tempat bersejarah karena terdapat tempat +peninggalan sejarah kerajaan Majapahit yaitu di Kecamatan Trowulan, Kabupaten +Mojokerto menyimpan banyak potensi unggulan yang menjanjikan peluang besar +bagi masyarakat sekitar. +Potensi unggulan daerah yang berkembang di Kabupaten Mojokerto adalah sebagai +berikut: +a. Sektor industri. +Pada sektor industri, berkembangnya kegiatan industri besar dan kecil/industri +rumah tangga/kerajinan di Kabupaten Mojokerto telah membentuk kawasan +tersendiri, antara lain: + Industri besar: Ngoro Industri Persada (NIP), Industri Estate Mojokerto (di +Kecamatan Mojoanyar) dan Industri Estate Jetis (di Kecamatan Jetis); + Kecil/industri rumah tangga: Alas Kaki (Kecamatan Sooko, Trowulan dan Puri), +Patung Batu (Kecamatan Trowulan), Cor Kuningan (Industri Kecamatan +Trowulan), Gerabah (Kecamatan Puri), Kripik kedelai, ubijalar, ubikayu (kec. +Gondang, Pacet). +Pengembangan kegiatan ekonomi tersebut didukung oleh pening-katan +kapasitas produksi dan perluasan pangsa pasar dapat mem-berikan kontribusi yang +signifikan bagi perkembangan Kabupaten Mojokerto. +b. Sektor pariwisata. +Kawasan paling strategis di Kabupaten Mojokerto adalah kawasan wisata. +Banyaknya peninggalan sejarah kerajaan Mojopahit di Trowulan serta wisata alam +dan buatan di Kecamatan Pacet dan Trawas. + Seni Budaya: Grebeg Suro Mojopahit, Grebeg dan Haul Syeh Jumadil Kubro, +Kesenian Bantengan, Tari Klasik, Mocopat, Karawitan. + Wisata Alam: Pemandian Ubalan Pacet, Padusan Air Panas, Air Terjun Coban +Canggu, Air Terjun Dlundung, Taman Hutan Rakyat R. Soeryo, Watu Blorok. + Wisata Religi/Agama: Troloyo, Makam Syeh Jumadil Kubro, Makam Vihara, +Makam Tirim, Makam Mendhek, Makam Krapyak. +20 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) + Wisata Budaya/Peninggalan Majapahit: Petirtaan Jolotundo, Candi Bangkal, +Candi Bajangratu, Candi Brahu, Candi Genting, Candi Wringinlawang, Candi +Gentong, Candi Minakjinggo, Candi Jedong, Candi Kedaton, Candi Sumur +Gantung, Candi Grinting, Candi Tikus, Candi Kasimantengah, Candi Siti Hinggil, +Kolam Segaran. +Kawasan ini perlu didukung dengan penataan kios-kios suvenir, Pusat +Informasi Pariwisata (PIP), penyediaan lokasi parkir dan pasar cinderamata yang +mendukung obyek wisata sehingga akan men-jadikan Kabupaten Mojokerto menjadi +semakin menarik untuk dikunjungi. +c. Sektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. +Di sektor tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura ada dua komoditi +utama yang dapat diandalkan menjadi produk komoditi perdagangan di skala regional +Propinsi dan Nasional yaitu: + Komoditi buah-buahan (mangga, alpukat, pisang, durian, sirsak, dll); + Komoditi perkebunan (tebu, tembakau, mete, kayu putih dll), Padi, jagung, ubi +jalar, ubi kayu, kedelai, kacang tanah, cabe rawit. +Pertumbuhan Ekonomi +Struktur ekonomi Kabupaten Mojokerto dapat diketahui dengan melihat +perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mojokerto pada +kurun waktu tertentu baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. +Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto tahun 2017 sebesar 5,74 +persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,49 persen. +Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi +dan Makan Minum sebesar 7,49 persen. Diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan +sebesar 6,68 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 6,67 persen; Transportasi dan +Pergudangan sebesar 6,55 persen; dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah +dan Daur Ulang sebesar 6,18 persen. +Lapangan usaha lainnya yang mengalami pertumbuhan dikisaran 5 persen +adalah lapangan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor +sebesar 5,93 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,17 persen. +Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor +Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hanya sebesar 0,91 persen; dan Administrasi +Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,38 persen. Bila +dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur maupun +Nasional, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mojokerto untuk tahun 2018 lebih +baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. +Indikator ekonomi berikutnya yang penting untuk mengetahui perkembangan +pendapatan daerah dalam hubungannya dengan partum-buhan ekonomi daerah adalah +pendapatan regional yang biasanya dipakai sebagai indikator perkembangan +kesejahteraan rakyat. +Kondisi pendapatan per kapita penduduk di Kabupaten Mojokerto selama +periode tahun 2013-2017 semakin meningkat setiap tahunnya, dimana pendapatan per +21 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +kapita tahun 2013 berdasarkan PDRB sebesar 39,33 juta Rupiah pada tahun 2014 +sebesar 41,37 juta Rupiah, tahun 2015 sebesar 43,31 juta Rupiah, tahun 2016 sebesar +45,28 juta Rupiah, dan tahun 2017 sebesar 47,47 juta Rupiah. Dengan adanya +peningkatan pendapatan perkapita yang cukup signifikan selama periode tahun 2013- +2017 ini dapat dikatakan bahwa kesejahteraan penduduk di Kabupaten Mojokerto +selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. +Tingkat Inflasi +Salah satu indikator perekonomian makro adalah angka inflasi di suatu +daerah. Selama kurun waktu 2011-2015 inflasi di Kabupaten Mojokerto rata-rata 3,99 +persen per tahun. Meskipun masih dalam kategori low inflation atau disebut juga +inflasi satu digit, stabilitas perekonomian di Kabupaten Mojokerto sudah cukup bagus +dengan rata-rata angka inflasinya tidak jauh dari 10 persen. +Selama kurun waktu 2013-2017 perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten +Mojokerto memiliki kecenderungan yang menurun. Dari perkembangan tingkat +inflasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat harga yang terjadi pada tahun 2017 jauh +lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dengan inflasi yang +semakin menurun (membaik) secara tidak langsung akan memberi dampak bagi +perkembangan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto. +Kondisi Kemiskinan Dalam Dimensi Ekonomi dan Ketenagakerjaan Kabupaten +Mojokerto Tahun 2018 +Untuk mengetahui kondisi kemiskinan dari dimensi ekonomi adalah dengan +melihat capaian dan perkembangan garis kemiskinan, jumlah dan persentase +penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, serta indeks keparahan kemiskinan. +Sedangkan dimensi ketenagakerjaan dengan melihat capaian dan perkembangan +tingkat pengangguran terbuka dan setengah pengangguran. +a. Garis Kemiskinan +Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama periode 5 +tahun terakhir (tahun 2014-2018) adalah sebagaimana digambarkan melalui grafik +pada gambar 7. Pada grafik tersebut Nampak bahwa Garis Kemiskinan Kabupaten +Mojokerto selama kurun waktu Tahun 2014-2018 terus meningkat. Dari tahun 2014 +hingga tahun 2018 Garis Kemiskinan Kabupaten Mojokerto naik sekitar Rp. 77.001, +yaitu dari Rp. 293.609 per kapita per bulan pada tahun 2014 menjadi Rp. 370.610 per +kapita per bulan pada tahun 2018. +Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih lebih besar +dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Pada periode 2017 sumbangan Garis +Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan sebesar 64,91 persen, kondisi ini +tidak jauh berbeda dengan periode sebelumnya yaitu tahun 2016 yang sebesar 59,56 +persen. Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan +yaitu makanan minuman jadi, beras (padi-padian), serta tembakau dan sirih. Diikuti +kemudian dengan komoditi ikan, sayur-sayuran, serta telur dan susu. Sedangkan +22 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan +yaitu biaya perumahan, serta aneka barang dan jasa. +Posisi relatif garis kemiskinan Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018, +termasuk dalam kategori rendah yaitu garis kemiskinan suatu wilayah +Kabupaten/Kota berada di bawah garis kemiskinan Provinsi maupun Nasional. +b. Jumlah Penduduk Miskin +Dengan prosentase kemiskinan sebesar 10,08 persen, jumlah penduduk miskin +di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 adalah sebanyak 111.550 jiwa. Pada tahun +yang sama, jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Timur adalah sebesar +4.332.590 jiwa dan total penduduk miskin secara Nasional adalah sebesar 25.949.800 +jiwa. Dengan demikian Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 hanya memberikan +kontribusi sebesar 2,57 persen terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa +Timur dan sebesar 0,43 persen pada jumlah penduduk miskin secara Nasional. +Dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di seluruh Kabupaten/Kota +yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, posisi relatif jumlah penduduk miskin +Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 menempati urutan ke 18 (delapan belas) dari +yang terendah. Perkembangan Jumlah penduduk miskin Kabupaten Mojokerto +selama tahun 2014-2018, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif +dengan trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun. +c. Persentase Penduduk Miskin (P0). +Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 adalah +sebesar 10,08 persen, mengalami penurunan sebesar 0,11 persen jika dibandingkan +tahun 2017. Bila melihat persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur +maupun Nasional, di mana pada tahun yang sama persentase penduduk miskin di +Provinsi Jawa Timur sebesar 10,85 persen sedangkan persentase penduduk miskin +secara Nasional adalah sebesar 9,66 persen, maka persentase penduduk miskin +Kabupaten Mojokerto masih lebih baik karena berada di bawah capaian Provinsi +Jawa Timur meskipun masih sedikit lebih tinggi terhadap capaian secara Nasional. +Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, persentase penduduk +miskin Kabupaten Mojokerto (pada tahun 2018) menempati urutan ke 18 (delapan +belas) dari terendah. +Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Mojokerto selama +periode 2014-2018, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif, +dengan perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend menurun, dengan rata- +rata penurunan angka persentase kemiskinan sebesar 0,12% per-tahun. +Perkembangan tingkat kemiskinan yang menunjukkan trend menurun, +mengindikasikan bahwa kebijakan dan program yang telah diupayakan oleh +Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam rangka menekan angka persentase penduduk +miskin dapat berjalan dengan efektif dan berdampak positif dalam mengurangi angka +kemiskinan. +Selama periode 2014-2018, trend perkembangan persentase penduduk miskin +di Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend yang sama (relevan) dengan Provinsi +Jawa Timur maupun secara Nasional. Meskipun memiliki trend yang relevan, akan +23 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +tetapi percepatan penurunan angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto hanya sekitar +34 persen dari rata-rata perce-patan penurunan angka ke-miskinan Provinsi Jawa +Timur dan sekitar 36 persen dari rata-rata percepatan penu-runan di tingkat Nasional. +Perkembangan tingkat kemiskinan yang menunjukkan relevansi antara +perkembangan di Kabupaten Mojokerto dengan di Provinsi Jawa Timur maupun +Nasional menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah +Kabupaten Mojokerto dalam menurunkan tingkat kemis-kinan melalui program dan +kegiatan pembangunan telah sejalan dengan upaya-upaya di tingkat Provinsi maupun +secara Nasional. +d. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) +Indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 +adalah sebesar 1,81 mengalami peningkatan sebesar 0,11 jika dibanding-kan dengan +tahun 2017. Pada tahun yang sama indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Jawa +Timur sebesar 1,95 sedangkan indeks secara Nasional sebesar 1,71, maka dapat +dikatakan bahwa kesenjangan pengeluaran pen-duduk miskin terhadap garis +kemiskinan di Kabupaten Mojokerto masih lebih baik karena berada di bawah tingkat +kesenjangan di Provinsi meski masih sedikit di atas Nasional. +Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, kesenjangan pengeluaran +penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun +2018 berada pada posisi ke 27 (dua puluh tujuh) dari terendah. +Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Mojokerto se- +lama periode 2014-2018 menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif +meski demikian trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend +meningkat. +Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan yang menunjukkan trend me- +ningkat, mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk miskin di +Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun semakin memburuk. Dengan demikian +kebijakan maupun program yang telah diupayakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto +dalam rangka memperkecil kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis +kemiskinan belum dapat berjalan efektif dan belum berdampak positif. +Selama tahun 2014-2018, khususnya tahun terakhir, perkembangan indeks +kedalaman ke-miskinan Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend yang tidak sama +(tidak relevan) dengan perkembangan di Provinsi Jawa Timur maupun perkembangan +secara Nasional. +Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan tidak relevan antara perkem- +bangan di Kabupaten Mojokerto dengan di Provinsi Jawa Timur maupun Nasional +menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah +Kabupaten Mojokerto dalam memperkecil nilai indeks kedalaman kemiskinan +melalui program dan kegiatan pembangunan belum sejalan dengan upaya-upaya di +tingkat Provinsi maupun secara Nasional. +e. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) +Indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 +adalah sebesar 0,48 mengalami peningkatan sebesar 0,02 jika dibanding-kan dengan +24 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +tahun 2017. Pada tahun yang sama indeks kedalaman kemis-kinan di Provinsi Jawa +Timur sebesar 0,49 sedangkan indeks secara Nasional sebesar 0,44, maka dapat +dikatakan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten +Mojokerto masih lebih baik karena berada di bawah tingkat kesenjangan di Provinsi +meskipun masih lebih tinggi terhadap capaian secara Nasional. +Diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, tingkat ketimpangan pe- +ngeluaran diantara penduduk miskin Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 berada +pada posisi ke 30 (tiga puluh). +Perkembangan indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Mojokerto selama +periode 2014-2018, menunjukkan perkembangan angka yang ber-sifat fluktuatif +meski demikian trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend +meningkat. +Perkembangan indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan trend +meningkat, mengindikasikan bahwa kesenjangan antar penduduk miskin di +Kabupaten Mojokerto dari tahun ke tahun semakin melebar. Dengan demikian +kebijakan maupun program yang telah diupayakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto +dalam rangka memperkecil kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin dapat +dikatakan belum dapat berjalan efektif dan belum memberikan dampak positif +terhadap penurunan angka kesenjangan pengeluaran antar penduduk miskin. +Selama tahun 2014-2018, khususnya pada tahun terakhir, perkembangan +indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend yang tidak +sama (tidak relevan) dengan perkem-bangan di Provinsi Jawa Timur maupun trend +perkembangan indeks keparahan kemiskinan secara Nasional. +Perkembangan indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan ketidak +relevansian antara perkembangan di Kabupaten Mojokerto dengan di Provinsi Jawa +Timur maupun Nasional dapat menjadi indikasi bahwa upaya yang telah dilakukan +oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mem-perkecil nilai indeks kepa-rahan +kemiskinan melalui program/kegiatan pemba-ngunan belum sejalan dengan upaya di +tingkat Provinsi maupun upaya secara Nasional. +f. Tingkat Pengangguran Terbuka +Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Mojokerto pada tahun +2018 adalah sebesar 4,27 persen, mengalami penurunan sebesar 0,73 persen jika +dibandingkan dengan tahun 2017. Bila melihat Tingkat Pe-ngangguran Terbuka +Provinsi Jawa Timur maupun Tingkat Pengangguran Terbuka secara Nasional, +dimana pada tahun yang sama persentase TPT di Provinsi Jawa Timur sebesar 3,99 +persen dan TPT secara Nasional adalah sebesar 5,34 persen, maka Tingkat Peng- +angguran Terbuka di Kabupaten Mojokerto lebih tinggi (lebih buruk) terhadap +Provinsi Jawa Timur tetapi masih lebih baik terhadap capaian Tingkat Pengangguran +Terbuka secara Nasional. Posisi relatif Tingkat Pengangguran terbuka Kabupaten +Mojokerto pada tahun 2018 terhadap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, +menempati urutan ke 30 (tiga puluh) dari terendah. +Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Mojokerto +selama tahun 2014-2018, menunjukkan perkembangan angka yang bersifat fluktuatif, +25 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +dengan trend perkembangan secara keseluruhan menunjukkan trend yang meningkat. +Meskipun demikian, capaian pada tahun 2018 lebih baik (lebih rendah) dibandingkan +dengan tahun sebelumnya, Hal ini tentu menjadi informasi yang baik bahwa pada +tahun 2018 kebijakan maupun program yang telah di-upayakan oleh Pemerintah +Kabupaten Mojokerto dalam rangka menurunkan tingkat pengangguran dapat +berjalan dengan efektif dan berdampak positif dalam mengurangi angka +pengangguran terbuka di Kabupaten Mojokerto. +Selama periode 2014-2018, trend perkembangan Ting-kat Pengangguran +Terbuka Kabupaten Mojokerto menunjukkan trend yang hampir sama (relevan) +dengan trend perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur +mau-pun trend perkembangan secara Nasional. +Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka yang meningkat di Kabu-paten +Mojokerto setidaknya akan membawa dampak/berkontribusi pada kondisi di tingkat +Provinsi maupun secara Nasional. +Dari seluruh analisis dalam dimensi ekonomi dan ketenagakerjaan, indi-kator +yang masih menjadi masalah adalah pada indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan +dan Indeks Keparahan Kemiskinan, karena perkem-bangan capaian kedua indikator +ini dalam 5 tahun terakhir (tahun 2014-2018) menunjukkan trend meningkat +(memburuk). +HASIL DAN PEMBAHASAN +Regulasi Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan +Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam upaya penanggulangan +kemiskinan, secara legalitas berupa Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto dan +Peraturan Bupati Mojokerto. Dokumen-dokumen tersebut terperinci pada tabel +berikut. +Tabel 1. +Peraturan Daerah/Peraturan Bupati yang Berkaitan dengan Penanganan Kemiskinan di +Kabupaten Mojokerto +Peraturan Daerah/ +No. Peraturan Tentang +Peraturan Bupati +1. Instruksi Bupati Mojoekrto nomor Gerakan Stop Buang Air Besar Semba- +445/2913/416-102.0/2018 rangan di Kabupaten Mojokerto +2. Keputusan Bupati Mojokerto nomor Lokasi Perumahan Kumuh dan Permu- +188.45/642/HK/416-012/2016 kiman Kumuh di Kabupaten Mojokerto +3. Peraturan Bupati Mojokerto nomor 49 Tata cara penerbitan surat pernyataan +tahun 2013 miskin +4. Peraturan Bupati Mojokerto nomor 13 ketentuan Pelaksanaan penerbitan surat +tahun 2011 pernyataan miskin kegiatan jaminan +kesehatan daerah (jamkesda) +5. Keputusan Bupati Mojokerto nomor Pembentukan Tim Koordinasi Jaminan +188.45/186/HK/416-012/2013 Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di +26 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +Kabupaten Mojokerto +6. Peraturan daerah nomor 7 tahun 2012 tanggung jawab sosial Perusahaan +7. Peraturan Bupati Mojokerto nomor 41 Tata cara Pelaksanaan Jaminan Kesehatan +tahun 2011 Masyarakat dan jaminan persalinan +8. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 kesejahteraan lanjut usia +9. Keputusan bupati mojokerto nomor pembentukan tim pengelola +188.45/182/HK/416-012/2011 penyelenggaraan jaminan kesehatan +masyarakat, jaminan persalinan, dan +bantuan operasional kesehatan +10. Peraturan Bupati Mojokerto nomor 50 pedoman operasional penyelenggaraan +tahun 2017 jaminan persalinan +11. Surat Keputusan bupati mojokerto pembentukan tim koordinasi +188.45/606/HK/416-012/2016 penanggulangan kemiskinan (TKPK) +perubahan atas Keputusan bupati +mojokerto 188.45/418/HK/416- +012/2016 +Kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan +Dalam melaksanakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, +Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan +Kemiskinan Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri +Dalam Negeri nomor 42 tahun 2010, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: +1. Melakukan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota. Dalam +menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi: +a. pengoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah +(SPKD) sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah +Daerah (RPJMD) bidang penanggulangan kemis-kinan; +b. pengoordinasian Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)/gabungan SKPD +bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis +SKPD; +c. pengoordinasian SKPD/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemis-kinan +dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); +d. pengoordinasian SKPD/gabungan SKPD bidang penanggulangan kemis-kinan +dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD; dan +e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen ren-cana +pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan. +2. Mengendalikan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/ Kota. +Dalam menjalankan tugas tersebut, tim menjalankan fungsi: +a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian +tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan +kebijakan pembangunan; +27 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penang-gulangan +kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan +dana dan kendala yang dihadapi; +c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan +program penanggulangan kemiskinan secara periodik; +d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan +penanggulangan kemiskinan; +e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggu-langan +kemiskinan; +f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggu-langan +kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi. +Guna membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi dibentuk: +1) Sekretariat Tim yang bertugas memberikan dukungan administrasi. +2) Tim Kelompok Kerja (Pokja) terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu : +a. Pokja Pendataan dan Sistem Informasi, bertugas melaksanakan +pengelolaan data dan sistem informasi kemiskinan. +b. Pokja Pengembangan Kemitraan, bertugas mengembangkan kemitraan +dalam penanggulangan kemiskinan. +c. Pokja Pengaduan Masyarakat, bertugas melaksanakan penanganan +pengaduan masyarakat. +3) Tim Koordinator Program (Kelompok Program) terdiri: +a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga; +b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberda- +yaan Masyarakat; +c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberda- +yaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; +d. Kelompok Program Perluasan Kesempatan Kerja, Pemberdayaan +Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial. +Masing-masing kelompok program bertugas mengkoordinasikan kebijakan +dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai +pembidangannya. +Skema koordinasi dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan +oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dituangkan +Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 adalah dengan skema +sebagaimana digambarkan pada diagram berikut. +28 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +Gambar 1. +Skema Koordinasi dan Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Oleh TKPK Kabupaten +Mojokerto. +Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. +Karena tugas TKPKD sebagian besar terkait dengan koordinasi penanggu- +langan kemiskinan, maka kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh TKPKD +Kabupaten Mojokerto umumnya berupa rapat-rapat koordinasi, yaitu: + Rapat koordinasi tingkat daerah (Kabupaten Mojokerto dan Propinsi Jawa +Timur); dan + Rapat koordinasi dengan kelembagaan di tingkat pusat. +Di samping rapat-rapat koordinasi, TKPK Kabupaten Mojokerto juga +melakukan kegiatan fasilitasi beberapa kegiatan terkait dengan penanggu-langan +kemiskinan. +Kegiatan Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Mojokerto melibatkan seluruh +unsur yang terlibat dalam struktur TKPKD Kabupaten Mojokerto. Selaku +penanggungjawab, Bupati Mojokerto berperan penting dalam menggerak-kan seluruh +elemen untuk mensukseskan program dan kegiatan penang-gulangan kemiskinan di +Kabupaten Mojokerto. +Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan. +a. Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan +Pelaksanaan monitoring dilaksanakan pada tahun berjalan, sedangkan evaluasi +terhadap program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di-laksanakan pada awal +tahun n+1. +b. Penanganan Pengaduan Masyarakat +29 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +Pengaduan masyarakat bertempat di Dinas Sosial kabupaten Mojokerto, +dimana ada masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan akan dimasukkan ke +dalam data Basis Data Terpadu (BDT) yang nantinya akan diusulkan untuk menerima +program bantuan sosial. +KESIMPULAN DAN REKOMENDASI +Kesimpulan +1. Kondisi Kemiskinan + Persentase penduduk miskin di Kabupaten Mojokerto dari waktu ke waktu +menunjukkan penurunan meskipun tidak terlalu progresif, yaitu dari 10,19 persen +pada tahun 2017 menjadi 10,08 persen di tahun 2018, atau turun sekitar 0,11 +persen. + Penurunan persentase penduduk miskin (P0) tidak diikuti dengan penurunan +indeks kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2), +artinya persentase penduduk miskin turun, tetapi jumlah penduduk miskin yang +saat ini ada memiliki kesenjangan ke-miskinan yang semakin jauh dari garis +kemiskinan, dan ketimpangan antar penduduk miskin semakin lebar. + Dari sisi sektoral, sektor-sektor atau bidang-bidang yang perlu men-jadi perhatian +untuk mendapatkan intervensi berupa kebijakan dan program untuk memperbaiki +capaian saat ini adalah bidang-bidang dengan indikator sebagaimana tabel +berikut. +Tabel 2. +Ringkasan Prioritas Masalah +Indikator yang perlu Keterangan +Bidang mendapat Intervensi Posisi Relatif terhadap Trend +Provinsi dan Nasional +Ketenagakerjaan TPT lebih buruk dari capaian meningkat, capai- an tahun akhir +Provinsi, lebih baik dari lebih rendah dari tahun +capaian Nasional sebelumnya +Pendidikan APK SD/MI lebih baik dari capaian menurun, capaian tahun akhir +Provinsi maupun Nasional lebih rendah dari tahun +sebelumnya +APK dan APM lebih baik dari capaian meningkat, capai- an tahun akhir +SMP/MTs Provinsi maupun Nasional lebih rendah dari tahun +sebelumnya +Kesehatan AKB per 1000 kh lebih baik dari capaian meningkat, capai- an tahun akhir +Provinsi maupun Nasional lebih rendah dari tahun +sebelumnya +AKI per 100ribu kh lebih buruk dari capaian meningkat, capai- an tahun akhir +Provinsi, lebih baik dari lebih rendah dari tahun +capaian Nasional sebelumnya +Prevalensi Balita lebih baik dari capaian meningkat, capai- an tahun akhir +Kekurangan Gizi Provinsi maupun Nasional lebih tinggi dari tahun +sebelumnya +Rasio Bidan per 100 lebih buruk dari capaian menurun, capaian tahun akhir +ribu penduduk Provinsi maupun Nasional lebih rendah dari tahun +sebelumnya +30 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +Indikator yang perlu Keterangan +Bidang mendapat Intervensi Posisi Relatif terhadap Trend +Provinsi dan Nasional +Ketahanan Harga Beras lebih baik dari capaian meningkat, harga tahun akhir +Pangan Provinsi maupun Nasional lebih tinggi dari tahun +sebelumnya +Harga kebutuhan lebih baik dari capaian meningkat +pokok non beras Provinsi maupun Nasio- +nal, kecuali harga jagung +dan kedelai +2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan + Belum memiliki regulasi yang secara spesifik, jelas dan tegas mencan-tumkan +kemiskinan sebagai isu utama; + Sudah banyak memiliki program-program yang terkait (langsung mau-pun tidak +langsung) dengan penanggulangan kemiskinan, akan tetapi: + Belum memanfaatkan analisis untuk menentukan focus dan locus dalam +perencanaan program; + Antar program belum menunjukkan adanya Komplementaris; + Belum menggunakan database kemiskinan dalam menentukan pe-nerima manfaat +program. +3. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan + Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Mojo-kerto +telah terbentuk dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto; + Kinerja TKPK masih perlu ditingkatkan, dalam hal: + Koordinasi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi program penanggulangan +kemiskinan antar Perangkat Daerah; + Pengendalian melalui monitoring dan evaluasi serta pengelolaan pengaduan +masyarakat. + Sarana dan prasarana kesekretariatan TKPK masih belum memadai. +Rekomendasi +1. Perlunya memperkuat pelaksanaan program penanggulangan kemis-kinan melalui +kebijakan yang berupa peraturan, baik berupa Peraturan Daerah (Perda) maupun +Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan pe-laksanaannya yang secara jelas +mencantumkan kemiskinan sebagai isu utamanya, misalnya: + Perda tentang penanggulangan kemiskinan, + Peraturan yang mewajibkan Perangkat Daerah yang memiliki program dan +kegiatan penanggulangan kemiskinan untuk meman-faatkan Data terpadu +PPFM yang telah di update oleh TKPK/Dinas Sosial. +2. memperkuat Sekretariat TKPK dengan menyediakan peralatan dan personil +kesekretariatan yang mumpuni dalam mengelola data-data kemis-kinan menjadi +informasi yang up to date; +31 P-ISSN: 14121816, E-ISSN:2614-4549 +Vol 19 No 1, Juni 2019 +Analisis Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Mojokerto (Dwi +Susilowati) +3. mengembangkan sistem manajemen informasi data kemiskinan daerah terpadu +dengan memanfaatkan basis data BDT-PPFM; +4. meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan har-monisasi +program dan data penanggulangan kemiskinan di internal klaster maupun antar +klaster; +5. mengembangkan pengelolaan pengaduan masyarakat berbasis web; +6. mengembangkan program khusus penanggulangan kemiskinan yang merupakan +inovasi daerah, khususnya yang memiliki basis pember-dayaan masyarakat +maupun pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; +7. membangun keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan pemangku ke-pentingan +lainnya dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pelaku CSR (corporate social +responsibility), Perguruan Tinggi, LSM, dan Media. +DAFTAR PUSTAKA +Badan Pusat Statistik, 2011, Ensiklopedia Indikator Ekonomi dan Sosial, Jakarta. +Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto, 2018, Kabupaten Mojokerto Dalam +Angka 2018, Mojokerto. +Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2018, Produk Domestik Regional Bruto +Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2013-2017, +Surabaya. +Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, 2018, Profil Kesehatan Kabupaten +Mojokerto Tahun 2017, Mojokerto. +Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2018, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur +Tahun 2017, Surabaya. +Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan +Pembangunan Nasional, 2010, Buku III – Alat Analisis Tepat Guna untuk +Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin, +Jakarta. +------, Outline, Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan – +Tahun 2013, --- +------, https://www.bps.go.id/ +------, https://www.jatim.bps.go.id/ +------, https://www.bdt.tnp2k.go.id/ +------, https://www.siskaperbapo.com/ +32 diff --git a/raw/jurnal.stis.ac.id_index.php_jurnalasks_article_download_77_59_550.md b/raw/jurnal.stis.ac.id_index.php_jurnalasks_article_download_77_59_550.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a5188b5d5de59095c6f045ff753859f71d921a1f --- /dev/null +++ b/raw/jurnal.stis.ac.id_index.php_jurnalasks_article_download_77_59_550.md @@ -0,0 +1,817 @@ +--- +url: https://jurnal.stis.ac.id/index.php/jurnalasks/article/download/77/59/550 +title: "550" +domain: jurnal.stis.ac.id +crawl_date: 2026-03-09 10:23:41 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 550 + +KERENTANAN KEMISKINAN: PENDUGAAN, PEMETAAN, PENCIRI, +DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PADA DATA SAMPEL KECIL +(Poverty Vulnerability: Estimating, Mapping, Characterizing, and Policy Recommendation in +Small Sample Data) +Arif Rahman1, Ika Yuni Wulansari2 +Politeknik Statistika STIS, Jakarta1,2 +Email: 1arifrahman2808@gmail.com +Abstrak +Ukuran kemiskinan yang biasa dinyatakan dengan jumlah kemiskinan adalah konsep yang statis karena +hanya memberikan gambaran kondisi kesejahteraan pada waktu tertentu. Kenyataannya, kemiskinan +adalah kondisi yang sangat dinamis sehingga kemiskinan merupakan fenomena stokastik. Kerentanan +kemiskinan rumah tangga perlu diukur, sebagai peluang rumah tangga akan berada pada status tidak +miskin atau justru menjadi miskin pada masa mendatang. Isu kerentanan kemiskinan telah menjadi +perhatian setelah terjadinya krisis ekonomi di Asia Timur, termasuk Indonesia. Pengukuran kerentanan +kemiskinan rumah tangga pada level kecil, yaitu kecamatan, penting dilakukan terkait perlunya +kebijakan regional yang tepat sasaran. Tujuan penelitian ini adalah menduga rumah tangga rentan miskin +level kecamatan, memetakan, dan menentukan penciri rumah tangga rentan miskin sebagai dasar +rekomendasi kebijakan. Studi kasus dilakukan pada Kabupaten Sambas. Metode analisis yang +digunakan adalah Vulnerable Expected as Poverty (VEP), Small Area Estimation (SAE) Fay-Herriot +EBLUP, dan Analisis Komponen Utama (AKU) Polikhorik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa +kecamatan dengan proporsi rumah tangga rentan miskin tertinggi adalah Pemangkat dan Teluk Keramat. +Hasil ini selanjutnya disajikan dalam gradasi peta dengan sumber data kemiskinan lain sebagai +pembanding. Pemetaan menghasilkan kesimpulan bahwa hasil pendugaan kerentanan sudah valid. +Selanjutnya, variabel penciri rumah tangga rentan miskin diperoleh 3 komponen utama yaitu wilayah +dan perumahan, karakteristik KRT, serta ukuran dan konsumsi rumah tangga. Variabel penciri ini dapat +menjadi dasar kebijakan sebagai upaya preventif kemiskinan di Kabupaten Sambas. +Kata kunci: kerentanan kemiskinan, VEP, Small Area Estimation (SAE), EBLUP, AKU Polikhorik +Abstract +Poverty measurement that is usually expressed by the amount of poverty is a static concept because it +only gives a picture of the welfare condition at a certain time. In fact, poverty is a very dynamic condition +so poverty is a stochastic phenomenon. Poverty vulnerability of a household as opportunities for +households to be in the status of not poor or even become poor in the future needs to be measured. The +issue of poverty vulnerability has become a concern after the economic crisis in East Asia, including +Indonesia. The measurement of household poverty vulnerability at a small level is important to be +carried out regarding the need for targeted regional policies. The purpose of this study was to estimate +vulnerable households at the sub-district level, to map, and to determine the characteristics of +vulnerable households as the basis for policy recommendations. Case studies were carried out in +Sambas Regency, West Kalimantan. The analytical method used are Vulnerable Expected as Poverty +(VEP), Small Area Estimation (SAE) Fay-Herriot EBLUP, and Polychoric Principal Component +Analysis (PCA). The study shows that districts with the highest proportion of vulnerable households are +Pemangkat and Teluk Keramat. The proportion then presented in a gradation map compared with other +sources of poverty data. Mapping concludes that the vulnerability status of the estimation results are +valid. Furthermore, the characteristics of vulnerable households are obtained by 3 main components: +the area and housing, the characteristics of the household head, as well as the size and household +consumption. These variables can be the basis of poverty preventive policy in Sambas Regency. +Keywords: poverty vulnerability, VEP, Small Area Estimation (SAE), EBLUP, Polychoric PCA +| 55 PENDAHULUAN diperkirakan sebelumnya (Chaudhuri, +2000). Pada kasus Indonesia, jumlah +Pengentasan kemiskinan telah menjadi +penduduk rentan miskin telah bertambah +komitmen dan kesepakatan bagi semua +sebanyak 5 juta jiwa pada tahun 2011 +pihak. Secara global, kesepakatan +(Badan Pusat Statistik, 2012). Pertambahan +pengentasan kemiskinan merujuk pada +tersebut berasal dari 1 juta penduduk miskin +Sustainable Development Goals (SDGs) +yang naik status menjadi rentan miskin dan +dengan sasaran indikator yang ingin dicapai +4 juta lainnya merupakan penduduk tidak +yaitu pengentasan segala bentuk +miskin yang turun statusnya menjadi +kemiskinan di semua tempat pada tahun +penduduk rentan miskin. +2030. Di Indonesia, komitmen pemerintah +Terkait dengan kebijakan +dalam upaya pengentasan kemiskinan +pengentasan kemiskinan, Indahwati (2006) +secara terinci dijabarkan dalam Sasaran +menyarankan agar kebijakan pengentasan +Pokok Rencana Pembangunan Jangka +kemiskinan tidak hanya terfokus pada +Menengah (RPJM) 2014-2019 yaitu pada +rumah tangga yang miskin saja. Kebijakan +Sasaran Dimensi Pemerataan, dengan target +pengentasan kemiskinan sebaiknya +mengurangi tingkat kemiskinan dari 11,25 +dibedakan guna merespon dinamika +persen pada tahun 2014 menjadi 5-6 persen +kemiskinan itu sendiri, yaitu membuat +pada tahun 2019. +kebijakan yang berbeda untuk kelompok +Menurut Suryahadi dan Sumarto +rumah tangga yang miskin maupun yang +(2001), ukuran kemiskinan yang biasa +rentan miskin. Kelompok rumah tangga +dinyatakan dengan jumlah kemiskinan +miskin membutuhkan jenis kebijakan yang +adalah konsep yang statis karena hanya +mampu menunjang kelangsungan hidup +memberikan gambaran kondisi +mereka sehari-hari. Sementara itu, +kesejahteraan pada suatu waktu tertentu. +kelompok rumah tangga rentan miskin +Namun kenyataannya, kemiskinan adalah +membutuhkan jenis kebijakan yang dapat +kondisi yang sangat dinamis artinya pada +meredam gejolak pendapatan itu sendiri +periode waktu tertentu banyak rumah +sehingga mereka tidak jatuh miskin ketika +tangga yang sering masuk atau keluar dari +terjadi goncangan terhadap perekonomian +kemiskinan. Hal ini sejalan dengan +mereka. +Chaudhuri (2003) yang menyatakan bahwa +Menurut Sumargo (2002), selama ini +kemiskinan merupakan sebuah fenomena +pemerintah memanfaatkan data Badan +stokastik artinya setiap rumah tangga selalu +Pusat Statistik (BPS) untuk perencanaan +ada kemungkinan pada suatu saat di masa +yang bersifat makro, khususnya dalam +mendatang yang saat ini tidak miskin akan +menentukan alokasi dan besaran dana untuk +berada di bawah garis kemiskinan, dan +membantu penduduk miskin (sebagai +begitu juga sebaliknya. Kondisi ini +sasaran program pengentasan kemiskinan), +membawa kita pada konsep kerentanan +baik untuk tingkat nasional maupun +terhadap kemiskinan, yang didefinisikan +menurut wilayah. Pada kenyataannya, +sebagai risiko bahwa rumah tangga akan +tingkat kemiskinan yang terjadi secara +menjadi miskin dalam waktu dekat. Oleh +agregat berbeda dengan tingkat kemiskinan +karena itu, kerentanan kemiskinan suatu +yang terjadi di setiap wilayah. Contohnya +rumah tangga diukur sebagai peluang yang +tingkat kemiskinan yang terjadi di level +menyiratkan bahwa rumah tangga tersebut +kabupaten akan berbeda dengan tingkat +memiliki tingkat kerentanan yang lebih +kemiskinan di setiap kecamatan. +besar atau lebih kecil. +Pada sisi lain, penyediaan data +Isu kerentanan kemiskinan telah +melalui survei-survei yang selama ini telah +memiliki relevansi khusus setelah +dilakukan oleh BPS biasanya dirancang +terjadinya krisis ekonomi di Asia Timur, +untuk inferensia bagi daerah (domain) yang +karena banyak rumah tangga yang +luas. Persoalan yang muncul adalah ketika +ditemukan lebih rentan daripada yang +56 | pengguna data ingin memperoleh informasi dan 511 kabupaten/kota di Indonesia. +dari survei untuk area yang lebih kecil, Berdasarkan jumlah sampel tersebut total +misalnya informasi pada level kabupaten, sampel rumah tangga yang terpilih di +kecamatan, atau bahkan desa. Terlebih lagi, Kabupaten Sambas adalah 613 rumah +seiring dengan era otonomi daerah, tangga. Kemudiaan untuk PODES 2014 +pemerintah daerah memiliki kewenangan jumlah desa yang didata mencakup 73.709 +yang lebih besar untuk mengatur desa yang tersebar di kabupaten/kota +wilayahnya sendiri, khususnya pada level seluruh Indonesia. Sementara untuk +pemerintah kabupaten/kota. Dengan Kabupaten Sambas, jumlah desa yang +demikian, kebutuhan statistik sampai pada didata sebanyak 183 desa yang tersebar di +level terkecil menjadi suatu kebutuhan 19 kecamatan. +dasar sebagai landasan bagi pemerintah Metode analisis yang digunakan +daerah kabupaten/kota untuk menyusun dalam penelitian ini yaitu analisis +sistem perencanaan, pemantauan, dan kerentanan kemiskinan rumah tangga +penilaian pembangunan daerah atau menggunakan metode Vulnerable Expected +kebijakan penting lainnya. Oleh karena itu, as Poverty (VEP), analisis pendugaan +perlu diterapkan suatu metode statistik yang proporsi rumah tangga rentan miskin pada +mampu memenuhi ketersediaan informasi level kecamatan menggunakan model Small +meskipun sumber daya yang dimiliki Area Estimation (SAE) dengan metode +terbatas. Metode tersebut dikenal dengan Empirical Best Linier Unbiased Prediction +nama Small Area Estimation (SAE). (EBLUP), dan analisis penciri rumah +Berdasarkan permasalahan yang telah tangga rentan miskin menggunakan metode +dijelaskan sebelumnya, penelitian terkait Analisis Komponen Utama (AKU) +kerentanan kemiskinan rumah tangga pada Polikhorik. +level terkecil yaitu kecamatan penting +Perhitungan Kerentanan Kemiskinan +untuk dilakukan. Melalui penelitian ini, +dengan Metode VEP +tujuan umum yang ingin dicapai adalah +menduga rumah tangga rentan miskin pada Tingkat kerentanan rumah tangga h pada +level kecamatan dan juga menentukan waktu t didefinisikan sebagai peluang suatu +variabel penciri dari rumah tangga yang rumah tangga untuk menjadi miskin pada +rentan miskin. Hal ini merupakan salah satu waktu 𝑡+1 sehingga dapat dinyatakan +upaya untuk mencapai tujuan akhir yaitu sebagai berikut: +menentukan kebijakan yang tepat sasaran 𝑉 = Pr⁡(𝐶 ≤ 𝐺𝐾 ) (1) +ℎ,𝑡 ℎ,𝑡+1 𝑡 +sebagai upaya preventif untuk mencegah Keterangan: +terjadinya kemiskinan terhadap rumah 𝑉 = peluang miskin rumah tangga h +ℎ,𝑡 +tangga yang rentan miskin. Selanjutnya, pada waktu t +sebagai upaya untuk memfokuskan arah 𝐶 = pengeluaran per kapita rumah +ℎ,𝑡+1 +penelitian, wilayah yang dipilih sebagai +tangga ℎ pada waktu 𝑡 +1 +lokus penelitian dalam penelitian ini adalah +𝐺𝐾 = garis kemiskinan pada waktu t +𝑡 +Kabupaten Sambas yang terletak di +Pengeluaran per kapita ditentukan +Provinsi Kalimantan Barat. +oleh karakteristik rumah tangga yang +METODE (LIHAT STYLES) diobservasi (𝑿 ), keadaan ekonomi pada +ℎ +waktu 𝑡 (𝑺 ), berbagai pengaruh yang +Jenis data yang digunakan dalam penelitian 𝑡 +dialami oleh rumah tangga⁡ℎ yang sifatnya +ini adalah data sekunder berupa raw data +tidak berubah sepanjang waktu (time +hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional +invariant) serta tak terobservasi (𝛼 ), dan +(SUSENAS) Maret 2016 dan Pendataan ℎ +faktor idiosinkratik (shock atau guncangan) +Potensi Desa (PODES) 2014 serta data +yang berkontribusi terhadap kesejahteraan +publikasi lainnya yang bersumber dari +suatu rumah tangga ℎ (𝜀 ) sehingga +Badan Pusat Statistik (BPS). SUSENAS ℎ𝑡 +konsumsi rumah tangga dapat dituliskan +Maret 2016 mencakup 300.000 rumah +yaitu: +tangga sampel yang tersebar di 34 provinsi +| 57 𝐶 = c(𝑿 ,𝑺 ,𝛼 ,𝜀 ) (2) +ℎ,𝑡 ℎ 𝑡 ℎ ℎ𝑡 +Dengan data cross-sectional maka 𝑙𝑛𝑐 ℎ = ( 𝑋 ℎ )𝛽+ 𝜀 ℎ +tidak ada informasi yang cukup untuk √𝑿 𝜃̂ √𝑿 𝜃̂ √𝑿 𝜃̂ +ℎ 𝐹𝐺𝐿𝑆 ℎ 𝐹𝐺𝐿𝑆 ℎ 𝐹𝐺𝐿𝑆 +memasukkan perubahan dalam struktur +(7) +ekonomi serta guncangan idiosinkratik ke +Setelah didapatkan penduga 𝛽 dan 𝜃 +rumah tangga. Jadi, proses stokastik +yang terbaik, maka nilai harapan dari log +pengeluaran per kapita rumah tangga +pengeluaran perkapita rumah tangga +dimulai dengan mengasumsikan seperti +diperkirakan sebagai berikut: +berikut: +𝐸̂[𝑙𝑛𝑐 |𝑋 ] = 𝑿 𝛽̂ (8) +ℎ ℎ ℎ +𝑙𝑛𝑐 = 𝑿 𝜷+𝜀 (3) +ℎ ℎ ℎ Kemudian nilai varians dari log +Keterangan: +pengeluaran perkapita rumah tangga +𝑐 = pengeluaran per kapita rumah +ℎ diperoleh sebagai berikut: +tangga h, +𝑉̂[𝑙𝑛𝑐 |𝑋 ] = 𝜎̂2 = 𝑿 𝜃̂ (9) +𝑿 = matriks dari karakteristik rumah ℎ ℎ 𝜀,ℎ ℎ +ℎ Selanjutnya nilai estimasi pada +tangga yang diobservasi, +Persamaan 8 dan 9 digunakan untuk +𝜷⁡ = vektor parameter, +menghitung nilai peluang suatu rumah +𝜀 ⁡ = disturbance term atau gangguan +ℎ tangga untuk menjadi miskin dengan +yang menangkap faktor idiosinkratik +formula sebagai berikut: +Pada metode VEP, varians dari +residual 𝜀 ℎ ⁡pada Persamaan 3 dibiarkan 𝑉̂ = 𝜙[ ln𝑐−⁡𝑿 ℎ 𝛽̂ ] (10) +terdapat heteroskedastisitas dan ℎ +√𝑿 𝜃̂ +diasumsikan bergantung atau dipengaruhi ℎ +oleh karakteristik rumah tangga yang dengan 𝜙⁡(.) : kerapatan kumulatif standar +diobservasi. Oleh karena itu, varians dari normal. +Untuk mengelompokkan rumah +residual 𝜀 ⁡dimodelkan sebagai berikut: +ℎ +𝜎2 = 𝑿 𝜃 (4) tangga menurut status kemiskinannya, +𝜀,ℎ ℎ +peluang yang dimiliki setiap rumah tangga +Perkiraan parameter 𝛽 dan 𝜃 pada +selanjutnya dibandingkan dengan nilai cut +Persamaan 3 dan 4 diestimasi +off 0,5 karena sebuah rumah tangga +menggunakan prosedur Feasible +dikatakan rentan jika menghadapi +Generalized Least Squares (FGLS) tiga +kemungkinan 50 persen atau lebih untuk +tahap. +menjadi rumah tangga miskin dalam waktu +Tahap pertama FGLS adalah +dekat (Pritchett, Suryahadi, dan Sumanto, +mengestimasi residual dari Persamaan 3 +2000). Berdasarkan hasil perbandingan +menggunakan prosedur Ordinary Least +peluang rumah tangga dengan nilai cut off, +Squares (OLS). Selanjutnya, membuat +maka diperoleh kelompok rumah tangga +model residual kuadrat yang digunakan +menurut status kemiskinannya seperti yang +untuk menghitung varians dari pengeluaran +ditunjukkan oleh Tabel 1. +perkapita setiap rumah tangga sebagai +berikut: Penduga Area Kecil / Small Area +𝜀̂2 = 𝑿 𝜃 +𝜂 (5) Estimation (SAE) +𝑂𝐿𝑆,ℎ ℎ ℎ +Tahap kedua FGLS yaitu +Rao (2003) mendefinisikan area kecil +menggunakan hasil estimasi Persamaan 5 +sebagai himpunan bagian dari populasi +untuk mentransformasi persamaan 5 itu +dengan suatu peubah yang diamati. +sendiri untuk memperoleh penduga 𝜃 yang +Pendugaan area kecil bertujuan untuk +efisien secara asimtot sebagai berikut: +meningkatkan keakuratan penduga suatu +𝜀̂ 𝑂 2 𝐿𝑆,ℎ = ( 𝑋 ℎ )𝜃 + 𝜂 ℎ (6) parameter, yaitu dengan menggunakan +𝑿 𝜃̂ 𝑿 𝜃̂ 𝑿 𝜃̂ +ℎ 𝑂𝐿𝑆 ℎ 𝑂𝐿𝑆 ℎ 𝑂𝐿𝑆 pendugaan tidak langsung. Pendugaan tidak +Tahap ketiga FGLS yaitu +langsung dapat dilakukan dengan +mentransformasi Persamaan 3 untuk +meminjam kekuatan atau memanfaatkan +memperoleh penduga 𝛽 yang konsisten dan +peubah-peubah tambahan dalam menduga +asimtotik efisien sebagai berikut: +parameter. +58 | Tabel 1. Klasifikasi kemiskinan rumah tangga +Pengeluaran per kapita +rumah tangga sekarang +(𝑐 ) +𝑡 +𝑐 <𝐺𝐾 𝑐 ≥𝐺𝐾 +𝑡 𝑡 𝑡 𝑡 +p +P el u a n g r e nt a n m i s ki n r u m a h t a n g +g a +( ) 𝑉 𝐸 𝑃𝑡 𝑉 𝑉 𝐸 𝐸 𝑃 𝑃 𝑡 𝑡 ≥ < 0 0 , , 5 5 +San +M +ga +i +t +s +M +kin +is kin +R T e i n d t a a k n M M i i s s k k i i n n 𝐸 +𝐸 +[ +[ +𝑐 +𝑐 +𝑡 +𝑡 +] +] +≥ +< +G +G +K +K +𝑡 𝐸 𝑐 ( [ ] ) k +e +a +r +p ita ru m a h ta n g g +a +P re +d ik s i p e n g e lu a ra n +Sumber : Suryahadi dan Sumarto, 2001 +tersebut membentuk model pengaruh +Model Dasar pada Small Area +campuran. +Estimation +Model dasar dalam pengembangan +Salah satu model dasar pada SAE yang pendugaan area kecil didasarkan pada +sering digunakan yaitu model berbasis area bentuk model linier campuran yaitu: +level (model type A). Model berbasis area ⁡𝑦 = 𝒙 𝜷+𝑣 +𝑒 (11) +𝑖 𝑖 𝑖 𝑖 +level merupakan model yang didasarkan Keterangan: +pada ketersediaan data pendukung yang 𝑦 = nilai pendugaan langsung, +𝑖 +hanya ada untuk level area tertentu, 𝒙 = vektor variabel penyerta, +𝑖 +𝑇 +misalkan 𝒙 = (𝑥 ,𝑥 ,𝑥 ,…,𝑥 ) , yang 𝜷 = vektor parameter bersifat fixed +𝑖 1𝑖 2𝑖 3𝑖 𝑝𝑖 +berukuran p x l yang tidak diketahui, +akan digunakan untuk membangun model +𝜃 𝑖 = 𝒙 𝑖 𝑇𝜷+𝑏 𝑖 𝑣 𝑖 , dengan v i ~⁡N (0,𝜎 𝑣 2). 𝑣 𝑖 = pengaruh acak area kecil +𝑒 = vektor random error yang tidak +Model lain dinyatakan dalam bentuk 𝑦 = 𝑖 +𝑖 +terobservasi +𝜃 +𝑒 dimana y adalah penduga langsung +𝑖 𝑖 i +Menurut Rao (2003) penduga EBLUP bagi +untuk sub-populasi ke-i dengan sampling +error e i ~⁡N(0,𝜎 𝑒 2 𝑖 ) dengan 𝜎 𝑒 2 𝑖 diketahui. 𝜃 𝑖 = 𝒙 𝑖 𝑇𝜷̃ +𝑣 𝑖 sebagai berikut: +Kemudian kedua model tersebut digabung +sehingga didapat model campuran yaitu y i 𝜃̂ 𝑖 𝐸𝐵𝐿𝑈𝑃 = 𝒙 𝑖 𝑇𝜷̂ +𝛾̂ 𝑖 (𝑦 𝑖 −𝒙 𝑖 𝑇𝜷̂) (12) +=𝑥𝑇𝛽+ bv + e yang tidak lain adalah dengan 𝛾̂ = +𝐴̂ +, dan 𝜷̂ = +𝑖 i i i 𝑖 𝐴̂+𝐷 +bentuk khusus dari model campuran yang 𝑖 +−𝟏 +terdiri dari pengaruh tetap dan pengaruh (∑𝑚 𝒙 𝒊 𝒙 𝒊 𝑻 ) (∑𝑚 𝒙 𝒊 𝑦 𝑖 ) +𝑖=1(𝐷 +𝐴̂) 𝑖=1(𝐷 +𝐴̂) +acak (Rao, 2003). 𝑖 𝑖 +Mean Squared Error (MSE) pada +Empirical Best Linier Unbiased +EBLUP +Predictor (EBLUP) +Misalkan 𝜃 merupakan suatu parameter dan +Asumsi dasar dalam pengembangan model +𝜃̂ merupakan penduga dari parameter 𝜃. +pendugaan area kecil adalah keragaman di +MSE dari 𝜃̂ didefinisikan sebagai berikut: +dalam area kecil peubah respon dapat +diterangkan oleh hubungan keragaman 𝑀𝑆𝐸[𝜃̂]= 𝑣𝑎𝑟[𝜃̂]+[𝑏𝑖𝑎𝑠(𝜃̂) 2 ]; +yang bersesuaian pada informasi tambahan karena⁡2𝐸[(𝜃̂−𝑎)]= 0 +yang disebut pengaruh tetap. Asumsi Berdasarkan definisi MSE tersebut, +lainnya, bahwa keragaman spesifik area jika 𝜃̂ yang diperoleh unbiased, maka MSE +kecil tidak dapat diterangkan oleh informasi dari 𝜃̂ akan sama dengan variansi dari 𝜃̂. +tambahan dan merupakan pengaruh acak +Sedangkan standar error dari +area kecil. Gabungan dari dua asumsi +| 59 𝜃̂⁡didefinisikan sebagai akar kuadrat positif −1,03⁡𝑐𝑎𝑟𝑎∗∗+0,02⁡𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛∗∗ +𝑖 𝑖 +dari 𝑀𝑆𝐸[𝜃̂]. Prasad dan Rao (1990) (14) +Nilai adjusted R2 yang diperoleh +mendefinisakan 𝑀𝑆𝐸(𝜃̂𝐸𝐵𝐿𝑈𝑃)⁡sebagai +𝑖 adalah 0,9798 artinya sebesar 97,98 persen +berikut: +variabilitas pengeluaran per kapita rumah +𝑀𝑆𝐸(𝜃̂𝐸𝐵𝐿𝑈𝑃) =𝑔1𝑖(𝐴̂)+𝑔2𝑖(𝐴̂) +𝑖 tangga dapat dijelaskan oleh variabel – ++2𝑔3𝑖(𝐴̂) (13) +variabel independen dalam model. +dengan: +Selanjutnya, pada taraf nyata 5 persen, +𝑔1𝑖(𝐴̂)= +𝐴̂𝐷𝑖 +, semua variabel independen berpengaruh +𝐴̂+𝐷𝑖 +𝑔2𝑖(𝐴̂)= (1− +𝐴̂ +) +2 +𝒙𝑇( +𝐴̂+𝐷𝑖)𝒙 +, +signifikan terhadap pengeluaran per kapita +𝐴̂+𝐷𝑖 𝑖 𝒙𝑖𝒙 +𝑖 +𝑇 𝒊 rumah tangga kecuali variabel jenis bahan +𝑔3𝑖(𝐴̂) = 2𝐷 𝑖 2 bakar. Selain pengujian signifikansi, +𝑚(𝐴̂+𝐷𝑖) dilakukan juga pengujian asumsi klasik +OLS. Pada pengujian asumsi klasik +Analisis Komponen Utama (AKU) +nonmultikolinieritas, diperoleh bahwa antar +Polikhorik +variabel independen tidak terjadi +Merupakan metode statistik yang dapat +multikolinieritas. Kemudian pengujian +digunakan untuk menjelaskan struktur +asumsi normalitas tidak dilakukan karena +varians-kovarians dari sekumpulan variabel +pengeluaran per kapita diasumsikan +melalui beberapa variabel baru dimana +berdistribusi log-normal sehingga ketika +variabel baru ini saling bebas. Variabel baru +pengeluaran per kapita ditransformasi +yang terbentuk merupakan kombinasi linier +dengan logaritma natural maka residual +dari variabel asal. Selanjutnya variabel baru +hasil pemodelan diasumsikan berdistribusi +ini dinamakan komponen utama (KU). +normal. Asumsi tersebut dimaksudkan +AKU digunakan untuk mereduksi dimensi +untuk menangkap distribusi pengeluaran +data dengan cara mentransformasi variabel- +yang sebenarnya (Chaudhuri, 2003). +variabel asli yang berkorelasi menjadi satu +Setelah diperoleh variabel-variabel +set variabel baru yang tidak berkorelasi, +yang memengaruhi pengeluaran per +dengan tetap mempertahankan sebanyak +kapita, selanjutnya dihitung nilai harapan +mungkin keragaman yang dapat dijelaskan. +dan varians dari pengeluaran perkapita +Vektor random 𝐗 = (𝑋 ,𝑋 ,…,𝑋 )𝑻 rumah tangga untuk menghitung nilai +1 2 𝑝 +memiliki matriks varians-kovarians Σ peluang masing-maing rumah tangga +dengan akar ciri (eigenvalue) yaitu 𝜆 ≥ menjadi miskin pada masa mendatang. +1 +𝜆 ≥ ⋯ ≥ 𝜆 ≥ 0 . Model KU ke-i secara Setalah membandingkan nilai peluang +2 𝑝 +dengan batas yang telah ditetapkan, maka +umum dapat ditulis sebagai berikut 𝑌 = +𝑖 +𝒆′𝑿. Penentuan banyaknya KU dengan diperoleh 4 kategori status kemiskinan, +𝒊 +yaitu tidak miskin, rentan miskin, miskin, +mempertimbangkan yaitu bentuk scree plot, +dan sangat miskin di Kabupaten Sambas +banyaknya eigenvalue yang lebih besar dari +tahun 2016 seperti yang dapat dilihat pada +satu, dan kumulatif persen varians minimal +Gambar 1. +75%. +HASIL DAN ANALISIS Sangat +Chart Title +Miskin +Miskin +Model Pengeluaran Per Kapita Rumah 9% +1% +Tangga +Rentan +Miskin +Berdasarkan hasil regresi dengan metode +15% +Feasible Generalized Least Squares +Tidak +(FGLS), diperoleh model pengeluaran per +Miskin +kapita rumah tangga sebagai berikut: +75% +𝑙𝑛̂𝑐𝑜𝑛𝑠 = 10,85∗∗+⁡10,48⁡𝑘𝑎𝑤𝑖𝑛∗∗ Gambar 1. Proporsi rumah tangga menurut +𝑖 𝑖 +−0,06⁡𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖∗−0,08⁡⁡𝑘𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡∗ status kemiskinan di Kabupaten Sambas, +𝑖 𝑖 ++0,19⁡𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟∗∗+0,05⁡𝑏𝑎𝑘𝑎𝑟 2016 +𝑖 𝑖 +60 | Menurut Gambar 1, proporsi rumah penduduk (X1), jumlah guru SD (X2), +tangga rentan miskin di Kabupaten Sambas jumlah pasangan usia subur (X3), jumlah +sebesar 15 persen. Sebagaimana tujuan dari keluarga sejahtera (X4), dan jumlah +penelitian ini, maka selanjutnya dilakukan perceraian (X5). Nilai pendugaan proporsi +pendugaan proporsi rumah tangga rentan rentan miskin untuk setiap kecamatan di +miskin pada level kecamatan. Namun, Kabupaten Sambas dengan metode EBLUP +jumlah sampel setiap kecamatan di dapat dilihat di Tabel 2. +Kabupaten Sambas yang tercakup dalam Setelah melakukan estimasi terhadap +SUSENAS 2016 sangat sedikit sehingga proporsi rentan miskin baik menggunakan +estimasi yang dihasilkan akan menjadi pendugaan langsung maupun pendugaan +kurang akurat dan tidak presisi. Oleh karena EBLUP, langkah berikutnya adalah +itu, diterapkan teknik Small Area menghitung nilai RRMSE hasil kedua +Estimation (SAE) untuk memperbaiki pendugaan tersebut. Berdasarkan statistik +presisi dan akurasi dari penduga langsung deskriptif dari RRMSE penduga langsung +yang ditunjukkan dengan nilai RRMSE dan penduga EBLUP pada Tabel 3, nilai +yang lebih kecil. rata-rata RRMSE penduga langsung +sebesar 63,72 persen dan rata-rata RRMSE +Pendugaan Proporsi Rumah Tangga +penduga EBLUP sebesar 42,74 persen. Hal +Rentan Miskin pada Level Kecamatan +tersebut menunjukkan bahwa nilai RRMSE +Tabel 2. Hasil pendugaan EBLUP proporsi penduga langsung lebih besar daripada +rumah tangga rentan miskin RRMSE penduga EBLUP. Oleh karena itu, +MSE pendugaan area kecil dengan metode +Pendugaan +Kecamatan Pendugaan +EBLUP EBLUP dapat memperbaiki hasil penduga +EBLUP +langsung. +Selakau 0,1179 0,0010 +Selakau Timur 0,0605 0,0008 Tabel 3. Statistik deskriptif RRMSE +Pemangkat 0,2277 0,0023 +penduga langsung dan penduga EBLUP +Semparuk 0,0828 0,0009 +Statistik RRMSE RRMSE +Salatiga 0,0566 0,0009 +Tebas 0,1370 0,0016 Penduga Penduga +Tekarang 0,1018 0,0013 Langsung EBLUP +Sambas 0,0883 0,0020 Rata-rata 0,6372 0,4274 +Subah 0,0608 0,0010 Standar deviasi 0,2820 0,1665 +Jawai 0,0740 0,0022 Minimum 0,9698 0,7760 +Jawai Selatan 0,1263 0,0013 +Median 0,6813 0,3847 +Teluk Keramat 0,2001 0,0020 +Maksimum 0,2015 0,2098 +Galing 0,0448 0,0008 +Tangaran 0,0717 0,0008 Pendugaan Proporsi Rumah Tangga +Paloh 0,0548 0,0018 +Rentan Miskin yang Tidak Terkena +Setelah melakukan pendugaan +Sampel +proporsi rumah tangga rentan miskin level +Terdapat beberapa kecamatan di +kecamatan secara langsung, selanjutnya +Kabupaten Sambas yang tidak tercakup +dilakukan pendugaan EBLUP untuk +dalam sampel SUSENAS 2016 sehingga +memperoleh proporsi rumah tangga rentan +proporsi rumah tangga rentan miskin pada +miskin level kecamatan. Namun +kecamatan tersebut perlu dilakukan +sebelumnya telah dilakukan pemilihan +pendugaan terhadap nilai proporsinya. +variabel pendukung berdasarkan nilai +Konsep estimasi yang digunakan adalah +korelasi serta signifikansinya dengan +konsep estimasi sintetik dengan asumsi +variabel yang diteliti. Selanjutnya, +kecamatan tersebut bersifat homogen. +dilanjutkan dengan melakukan +Adapun hasil estimasi sintetik untuk +penyeleksian variabel pendukung +penduga proporsi rumah tangga rentan +menggunakan metode backward +miskin pada kecamatan yang tidak +elimination dan diperoleh 5 variabel +tersampel dapat dilihat pada Tabel 4. +pendukung yang nantinya akan masuk +dalam model EBLUP, yaitu jumlah +| 61 Tabel 4. Pendugaan sintetik untuk kecamatan maka hasil estimasi tersebut +kecamatan yang tidak terkena sampel dapat disajikan pada peta tematik sampai +MSE. MSE level kecamatan seperti pada Gambar 2. +Penduga Penduga +Kecamatan Langsung Penduga Sintetik Penduga Berdasarkan hasil pemetaan pada Gambar +Langsung Sintetik +2, terdapat dua wilayah yang memiliki +Sebawi 0 0 0,0047 0,00002 +Sajad 0 0 0,1111 0,3848 gradasi warna paling gelap yang +Sejangkung 0 0 0,1157 0,2018 menunjukkan bahwa proporsi rentan miskin +Sajingan +di wilayah tersebut paling tinggi yaitu +Besar 0 0 0,0273 0,0007 +Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan +Teluk Keramat. Sementara itu, wilayah +Pemetaan Proporsi Rumah Tangga +yang memiliki gradasi warna paling cerah +Rentan Miskin di Kabupaten Sambas +menunjukkan bahwa proporsi rentan miskin +Setelah diperoleh hasil pendugaan proporsi di wilayah tersebut paling rendah yaitu +rumah tangga rentan miskin untuk seluruh Kecamatan Sebawi dan Kecamatan +Sajingan Besar. +Gambar 2. Pemetaan proporsi rumah tangga rentan miskin per kecamatan di Kabupaten Sambas +Selanjutnya, terdapat dua variabel memiliki gradasi warna paling gelap juga +kontrol yang digunakan sebagai diikuti oleh bentuk lingkaran yang semakin +pembanding hasil penduga EBLUP yaitu besar dan bar chart yang semakin tinggi. +variabel keluarga sejahtera II yang Sama halnya dengan kecamatan yang +disimbolkan dengan lingkaran dan variabel memiliki gradasi warna paling cerah juga +keluarga pra sejahtera yang disimbolkan diikuti oleh bentuk lingkaran yang semakin +dengan bar chart. Semakin banyak kecil dan bar chart yang semakin rendah. +keluarga sejahtera II dan keluarga pra Oleh karena itu, hasil penduga EBLUP +sejahtera di suatu wilayah maka dihasilkan yang diperoleh sudah valid dan cukup +bentuk lingkaran yang semakin besar dan mampu untuk mewakili keadaan wilayah +bar chart yang semakin tinggi. Kedua yang sebenarnya. +variabel tersebut kemudian di-overlay-kan +dengan hasil mapping penduga EBLUP +sehingga diperoleh dua kecamatan yang +62 | Variabel Penciri Rumah Tangga Rentan rendahnya pendapatan merupakan salah +Miskin di Kabupaten Sambas satu penyebab suatu rumah tangga tidak +mampu memenuhi asupan kecukupan gizi +Berdasarkan hasil analisis menggunakan +harian seperti jumlah konsumsi protein. Hal +metode AKU, diperoleh 3 komponen utama +tersebut terbukti bahwa ada sebanyak 52,5 +yang mencirikan proporsi rumah tangga +persen rumah tangga rentan miskin di +rentan miskin di Kabupaten Sambas yaitu +Kabupaten Sambas yang jumlah konsumsi +komponen wilayah dan perumahan, +proteinnya masih kurang dari jumlah +komponen karakteristik KRT, dan +minimal harian yang telah ditetapkan oleh +komponen ukuran rumah tangga seperti +Menteri Kesehatan. +yang ditunjukkan oleh Tabel 5. +KESIMPULAN DAN SARAN +Tabel 5. Komponen utama dari penciri rumah +tangga rentan miskin di Kabupaten Sambas Berdasarkan hasil dan pembahasan +Wilayah dan Karakteristik Ukuran sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat +Perumahan KRT Rumah diambil adalah pertama, proporsi rumah +Tangga +tangga rentan miskin hasil pendugaan +Tipe daerah Umur KRT Jumlah ART +langsung yang paling tinggi ada di +Jenis atap Tk.pendidikan Jumlah +Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan +KRT keluarga +Jenis lantai Lapangan Jumlah Teluk Keramat sementara yang terendah +usaha KRT konsumsi ada di Kecamatan Paloh dan Kecamatan +protein +Subah. Kedua, proporsi rumah tangga +Jenis kloset +rentan miskin hasil pendugaan SAE +Luas lantai per +EBLUP yang paling tinggi ada di +kapita +Tempat Kecamatan Pemangkat dan Kecamatan +pembuangan Teluk Keramat sementara yang terendah +tinja +ada di Kecamatan Sebawi dan Kecamatan +Sajingan Besar. Ketiga, nilai MSE dan +Berdasarkan Tabel 5, ada tiga +RRMSE pendugaan EBLUP lebih kecil +variabel penciri yang kondisinya masih +dibanding pendugaan langsung sehingga +kurang baik serta memiliki hubungan satu +pendugaan EBLUP lebih akurat untuk +sama lain yaitu tingkat pendidikan KRT, +menduga proporsi rumah tangga rentan +lapangan usaha KRT, dan jumlah konsumsi +miskin pada level kecamatan di Kabupaten +protein. Pada tingkat pendidikan KRT, +Sambas. Keempat, hasil pemetaan +sebagian besar rumah tangga rentan miskin +(mapping) penduga EBLUP yang diperoleh +memiliki KRT dengan tingkat pendidikan +sudah valid dan cukup mampu untuk +Sekolah Dasar kebawah yaitu sebanyak +mewakili keadaan wilayah yang +68,75 persen. Kondisi tersebut +sebenarnya. Kelima, penciri utama rumah +menggambarkan bahwa kualitas SDM dari +tangga rentan miskin di Kabupaten Sambas +KRT rentan miskin masih rendah sehingga +terdiri tiga komponen utama yaitu +kesempatan untuk bekerja di lapangan +komponen wilayah dan perumahan, +usaha yang lebih baik menjadi terbatas. Hal +komponen karakteristik KRT, dan +ini terbukti bahwa ada sekitar 60 persen +komponen ukuran dan konsumsi rumah +KRT yang rentan miskin masih bekerja di +tangga. Dengan demikian, kebijakan yang +sektor primer terutama pada sektor +bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah +pertanian karena mereka tidak memerlukan +Kabupaten Sambas dalam pengentasan +keterampilan khusus untuk bekerja di sektor +kemiskinan dari sisi preventif adalah +tersebut. Namun, pendapatan rumah tangga +dengan membuat program prioritas +dari usaha di sektor pertanian masih +terutama yang berhubungan dengan +tergolong rendah karena sebagian besar +pendidikan, lapangan usaha pada sektor +mereka adalah petani tanaman pangan (padi +pertanian, dan kecukupan asupan gizi +dan palawija) dengan penguasaan lahan +masyarakat terutama konsumsi protein. +yang sempit. Menurut Sajogyo dkk (1981), +| 63 DAFTAR PUSTAKA Sumargo, Bagus (2002). Validitas dan +Reliabilitas Pengukuran Kemiskinan. +Badan Pusat Statistik. (2016). Kabupaten +Bogor: Institut Pertanian Bogor. +Sambas Dalam Angka 2015. Jakarta: +Suryahdi, Asep & S. Sumarto. (2001). The +Badan Pusat Statistik. +Chronic Poor, the Transient Poor and +Badan Perencanaan Pembangunan +the Vulnerable Group in Indonesia, +Nasional. (2014). Rancangan Awal +Before and After the Crisis. Jakarta: The +Rencana Pembangunan Jangka +SMERU Research Institute. +Menengah Nasional 2015-2019. +S. Chaudhuri, J. Jalan, & A. Suryahadi. +Jakarta: Badan Perencanaan +(2002). Assessing Household +Pembangunan Nasional. +Vulnerability to Poverty from Cross- +Chaudhuri, Subham. (2000), Empirical +sectional Data: A Methodology and +Methods for Assessing Household +Estimates from Indonesia. New York: +Vulnerability to Poverty. New York: +Columbia University. +Columbia University. +Sajogyo. (1981). Menuju Kecukupan +Chaudhuri, Shubham. (2003). Assessing +Pangan: Satu Kerangka Kebijakan Aksi +Vulnerability to Poverty: Concepts, +atas Pembinaan dalam Pembangunan +Empirical Methods and Illustrative +Masyarakat Desa, Bagian II: 100-119. +Examples. New York: Columbia +Bogor: Institut Pertanian Bogor. +University. +United Nations. (2015). Transforming Our +Chaudhuri, Jalan, & Suryahadi. (2002). +World: The 2030 Agenda For +Assessing Household Vulnerability to +Sustainable Development. New York: +Poverty from Cross-sectional Data: A +One United Nations Plaza. +Methodology and Estimates from +Indonesia. New York: Columbia +University. +Chaudhuri, Shubham & Datt, Gaurav. +(2001). Assessing Household +Vulnerability to Poverty: A +Methodology and Estimates for +Philippines. New York: Columbia +University. +Djumena, Erlangga. (16 September 2011). +5 Juta Orang Hampir Miskin. +Kompas.com. +https://travel.kompas.com/read/2011/09/16/095 +34475/5.juta.orang.hampir.miskin. (Diakses +13 Januari 2018) +Indahwati. (2006). Identifikasi Penciri +Rumah Tangga Miskin dan Rumah +Tangga yang Berada Sedikit di Atas +Garis Kemiskinan. Bogor: Institut +Pertanian Bogor. +Pritchett, Suryahadi, & Sumarto (2000). +Quantifying Vulnerability to Poverty: A +Proposed Measure, Applied to +Indonesia. Working Paper, 2437. +Rao, J.N.K. (2003). Small Area Estimation. +London: John Wiley & Sons. +Rao, JNK & Molina (2015). Small Area +Estimation 2nd Edition. New York.: +John Wiley and Sons, Inc. +64 | diff --git a/raw/jurnal.universitasdarmaagung.ac.id_jurnaluda_article_download_5684_4666_.md b/raw/jurnal.universitasdarmaagung.ac.id_jurnaluda_article_download_5684_4666_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..69f2e724e9b6d15fce30aa60b496b3fe6902b5c1 --- /dev/null +++ b/raw/jurnal.universitasdarmaagung.ac.id_jurnaluda_article_download_5684_4666_.md @@ -0,0 +1,381 @@ +--- +url: https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/jurnaluda/article/download/5684/4666/ +title: "PDF Document" +domain: jurnal.universitasdarmaagung.ac.id +crawl_date: 2026-03-10 17:23:21 +source_type: academic +quality_score: 71 +is_priority: false +--- + +# PDF Document + +Jurnal Darma Agung +P-ISSN:0852-7296 +Volume: 33, Nomor: 2, (2025), April: 154 - 161 +E-ISSN:2654-3915 +https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v33i2.5684 +ANALISIS KONDISI AMENITAS WISATA DI DESA WISATA +SELEMAK, KABUPATEN DELI SERDANG +Rizki Mardani 1), Marciella Elyanta 2), Rahmat Darmawan 3) +Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Politeknik Pariwisata +Medan, Indonesia 1,2,3) +Corresponding Author: +rizkimardanirizkimardani572@gmail.com 1), marciella.e@gmail.com 2), +radarmawan69@gmail.com 3) +Abstrak +Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya ulasan negatif wisatawan terhadap kondisi amenitas wisata di +Desa Wisata Selemak, Kabupaten Deli Serdang. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi +amenitas wisata di Desa Wisata Selemak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi +dengan teknik pengumpulan data melalui kegiatan observasi, mewawancarai pengelola Desa Wisata +Selemak, menyebarkan kuesioner kepada 100 wisatawan dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang +digunakan adalah analisis data kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kondisi +amenitas wisata di Desa Wisata Selemak, Kabupaten Deli Serdang sebagian besar berada dalam kondisi +yang tidak baik. +Kata Kunci: Analisis, Amenitas Wisata, Desa Wisata, Kondisi +Abstract +This research was motivated by negative tourist reviews regarding the condition of tourism amenities in Selemak +Tourism Village, Deli Serdang Regency. The objectives of this research are analyzing the condition of tourism +amenities in Selemak Tourism Village. This study employs a mixed-method research approach with data collection +techniques including observation, interviews with the manager of Selemak Tourism Village, questionnaire +distribution, and literature review. The data analysis technique used are qualitative and quantitative analysis. The +research findings indicate that condition of most of the tourism amenities in Selemak Tourism Village, Deli Serdang +Regency are in poor condition. +Keywords: Analysis, Condition, Tourism Amenities, Tourism Village +PENDAHULUAN +Indonesia merupakan negara indah yang memiliki sumber daya yang begitu +melimpah jumlahnya. Kekayaan yang dimiliki tak hanya yang berasal dari hasil mineral +pertambangan, namun terdapat pula keindahan alam dan keanegaragaman budaya yang +turut tersedia di dalamnya. Dalam dunia pariwisata, alam yang indah serta kebudayaan +yang beragam dapat menjadi suatu daya tarik untuk menumbuhkan minat wisatawan +dalam mengunjungi suatu destinasi wisata. Pada Selasa, 21 Mei 2024 World Economic +Forum mengumumkan bahwa indeks kinerja dari pariwisata Indonesia mengalami +peningkatan yang sebelumnya berada pada posisi 32 menjadi posisi 22 dunia +(www.kemenparekraf.go.id). Hal tersebut menjadi kabar yang baik bagi pihak yang +berada di industri ini untuk terus merawat dan memajukan pariwisata Indonesia secara +berkelanjutan. Di sisi lain terdapat upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah melalui +Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa dan Pembangunan +Daerah Tertinggal & Transmigrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, +Kementerian Koperasi & UKM dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam +membangkitkan potensi pariwisata nasional dengan menjalankan Program Desa Wisata. +Desa Wisata merupakan daerah tujuan wisata yang di dalamnya terdapat daya tarik +wisata, aksesibilitas dan amenitas wisata yang semuanya disajikan menurut tradisi dari +warga desa setempat. Tujuan dari pengembangannya yaitu untuk menumbuhkan +ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengatasi kemiskinan, mengurangi angka +pengangguran dan melestarikan alam serta melestarikan nilai-nilai kebudayaan. +History: Publisher: LPPM Universitas Darma Agung +Received : 25 November 2024 Licensed: This work is licensed under +Revised : 10 Januari 2025 Attribution-NonCommercial-No +Accepted : 07 April 2025 Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) +Published : 23 April 2025 Rizki Mardani 1), Marciella Elyanta 2), et al., Analisis Kondisi Amenitas +Wisata Di Desa Wisata Selemak… +Pada Kamis, 06 Juni 2024, Indonesia memiliki sekitar 6.030 Desa Wisata, dimana 4.689 +diantaranya termasuk dalam kategori rintisan, 995 dalam kategori berkembang, 315 pada +kategori maju dan terdapat pula 31 Desa Wisata yang masuk pada kategori mandiri +(www.jadesta.kemenparekraf.go.id). Jumlah tersebut mengalami peningkatan apabila +dibandingkan dengan jumlah Desa Wisata pada tahun sebelumnya yang berjumlah +4.812, dimana hal tersebut mengindikasikan kuatnya perhatian pemerintah Indonesia +dalam mengembangkan Desa Wisata. Berikut merupakan data jumlah Desa Wisata di +seluruh provinsi Indonesia: +Tabel 1. Data Sebaran Desa Wisata di Seluruh Provinsi Indonesia +No. Nama Provinsi Jumlah Desa Wisata +1. Aceh 141 +2. Sumatera Utara 321 +3. Sumatera Barat 561 +4. Sumatera Selatan 123 +5. Bengkulu 86 +6. Riau 123 +7. Kepulauan Riau 43 +8. Jambi 73 +9. Lampung 140 +10. Kep. Bangka Belitung 98 +11. Kalimantan Barat 93 +12. Kalimantan Timur 120 +13. Kalimantan Selatan 62 +14. Kalimantan Tengah 71 +15. Kalimantan Utara 41 +16. Banten 86 +17. DKI Jakarta 32 +18. Jawa Barat 464 +19. Jawa Tengah 499 +20. DI Yogyakarta 203 +21. Jawa Timur 596 +22. Bali 168 +23. Nusa Tenggara Timur 165 +24. Nusa Tenggara Barat 275 +25. Gorontalo 47 +26. Sulawesi Barat 81 +27. Sulawesi Tengah 118 +28. Sulawesi Utara 127 +29. Sulawesi Tenggara 234 +30. Sulawesi Selatan 538 +31. Maluku Utara 39 +32. Maluku 121 +33. Papua Barat 34 +34. Papua 57 +35. Papua Tengah 1 +36. Papua Pegunungan 12 +37. Papua Selatan 1 +38. Papua Barat Daya 36 +Total 6.030 +Sumber: Jadesta Kemenparekraf, 2024 +Jika melihat data di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, +saat ini terdapat 16 Desa Wisata yang sudah diresmikan dan salah satunya yaitu Desa +Wisata Selemak yang berlokasi di Jalan Ustadz H. Abdul Khadir Nuh, Desa Selemak, +Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Desa Wisata +tersebut diresmikan pada tahun 2020 dan masih dalam kategori berkembang, dimana +pada kategori tersebut sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar maupun +masyarakat dari luar daerah, terdapat pengembangan sarana dan prasarana pariwisata +serta terciptanya lapangan kerja dan aktifitas ekonomi bagi masyarakat setempat. Ketika +melakukan aktifitas observasi, penulis menemukan sebuah fenomena bahwa kondisi +155 Rizki Mardani 1), Marciella Elyanta 2), et al., Analisis Kondisi Amenitas +Wisata Di Desa Wisata Selemak… +dari amenitas wisata di sana cenderung mengalami penurunan kualitas ataupun rusak. +Di sisi lain wisatawan memberikan ulasan mereka terhadap kondisi amenitas wisata di +sana dan ulasan tersebut mereka unggah melalui Google Review dimana mereka menilai +bahwa kondisi amenitas wisata di sana cenderung dalam kondisi yang tidak baik. Berikut +penulis tampilkan berbagai kutipan ulasan mengenai kondisi amenitas wisata yang +diberikan oleh wisatawan yang berkunjung: +Gambar 1. Hasil Ulasan Wisatawan +Sumber: Google Review (2024) +Pada ulasan di atas, wisatawan menuliskan keluhan mereka tentang tidak baiknya +kondisi amenitas wisata yang tersedia di Desa Wisata Selemak. Fenomena ini merupakan +hal yang negatif bagi keberlanjutan operasional dari Desa Wisata tersebut. Sugiama, et al. +(2024) melalui penelitiannya mengatakan bahwa ketertarikan wisatawan untuk kembali +mengunjungi suatu destinasi wisata sangat bergantung pada faktor kondisi atraksi, +aksesibilitas dan amenitas wisata yang disediakan oleh destinasi. Dari penjelasan tersebut +jika diterapkan di Desa Wisata Selemak, maka merupakan suatu kewajiban agar +menyediakan amenitas wisata yang layak untuk digunakan wisatawan ketika melakukan +kunjungan sehingga mereka merasa senang dan nyaman melakukan aktifitas di sana. +Christou, (2021) mengatakan bahwa kualitas destinasi tidak hanya berdampak pada +lingkungan dan kualitas hidup penduduk setempat, tetapi juga dapat membentuk +pengalaman wisatawan. Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik +untuk melakukan sebuah penelitian yang menganalisis tentang kondisi amenitas wisata +di Desa Wisata Selemak dengan menggunakan judul penelitian “Analisis Kondisi +Amenitas Wisata di Desa Wisata Selemak, Kabupaten Deli Serdang”. +Selain itu terdapat pula hal yang perlu dipertimbangkan agar penelitian ini dapat +dilakukan dengan efektif dan baik, yaitu perlu dilakukan pembatasan masalah. Adapun +batasan masalah pada penelitian ini yaitu bahwa amenitas wisata yang dibahas ialah +sebanyak 14 amenitas wisata yang tertera pada Permenparekraf Nomor 3 Tahun 2022 +tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata, +Bagian: Konsep Dasar Perencanaan Kawasan Wisata Perdesaan dan Desa Wisata. Dimana +di Desa Wisata Selemak masih terdapat 10 amenitas wisata yang dibangun dan 4 +amenitas wisata lainnya belum tersedia. +METODE PENELITIAN +Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kombinasi +(mix method) di Desa Wisata Selemak, Kabupaten Deli Serdang pada bulan Agustus 2024 +hingga Oktober 2024. Informan yang digunakan pada penelitian ini adalah pihak +pengelola Bumdes/ Desa Wisata Selemak dan responden yang menjawab kuesioner +penelitian adalah 100 wisatawan sebagai sampel penelitian. Sumber data penelitian +diperoleh dari sumber data primer (melalui aktifitas observasi, wawancara dan +penyebaran kuesioner penelitian) dan sumber data sekunder (melalui buku, hasil +penelitian/jurnal dan peraturan pemerintah yang dapat menjadi sumber informasi +156 Rizki Mardani 1), Marciella Elyanta 2), et al., Analisis Kondisi Amenitas +Wisata Di Desa Wisata Selemak… +terkait penelitian yang dilakukan). Analisis data yang digunakan adalah analisis data +kombinasi antara kuantitatif dan kualitatif. +HASIL DAN PEMBAHASAN +A. Hasil +Pada tahap ini penulis memaparkan hasil penilaian wisatawan dan hasil data +observasi terhadap kondisi 10 amenitas wisata di Desa Wisata Selemak. Di destinasi +wisata tersebut masih belum tersedia 4 amenitas wisata lainnya seperti tourism information +center, kios cenderamata, menara pandang dan fasilitas mitigasi bencana alam. +Tabel 2. Hasil Analisis Kondisi Amenitas Wisata +No. Amenitas Wisata Data Penilaian Data Observasi Kesimpulan +Wisatawan +SB B TB STB +1. Toilet - 2% 19% 79% Cenderung +sangat tidak +baik +2. Area Parkir 3% 33% 58% 6% Cenderung +tidak baik +3. Musholla - 8% 45% 47% Cenderung +sangat tidak +baik +4. Fasilitas Kebersihan - 36% 53% 11% Cenderung +tidak baik +5. Penataan Lanskap 8% 67% 23% 2% Cenderung +baik +6. Gazebo 12% 80% 8% - Cenderung +baik +7. Plaza Area Wisatawan 26% 73% 1% - Cenderung +baik +157 Rizki Mardani 1), Marciella Elyanta 2), et al., Analisis Kondisi Amenitas +Wisata Di Desa Wisata Selemak… +8. Plaza Kuliner 3% 39% 50% 8% Cenderung +tidak baik +9. Panggung Kesenian/ 14% 75% 10% 1% Cenderung +baik +Pertunjukan/Amfiteater +10. Jalur Pejalan Kaki 42% 55% 3% - Cenderung +baik +Sumber: Kuesioner Penelitian dan Observasi Penulis, 2024 +Dimana: +SB : Sangat Baik +B : Baik +TB : Tidak Baik +STB : Sangat Tidak Baik +B. Pembahasan +Pada hasil penelitian didapatkan data penilaian oleh wisatawan dan data observasi +penulis bahwa terdapat amenitas wisata yang masuk pada kategori kondisi baik, tidak +baik dan sangat tidak baik. Masing-masing kondisi amenitas wisata tersebut dibahas +secara keseluruhan sebagai berikut: +1. Amenitas Wisata Kategori Baik: Menyediakan amenitas wisata dalam kondisi yang +baik merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar dapat membantu kelancaran +aktifitas wisatawan selama berkunjung di destinasi wisata. Sugiama, et al. (2024), +yang melalui penelitiannya mengatakan bahwa ketertarikan wisatawan untuk +kembali mengunjungi suatu destinasi wisata sangat berhubungan terhadap faktor +kondisi atraksi, aksesibilitas dan amenitas wisata yang disediakan oleh destinasi. +Adapun amenitas wisata di Desa Wisata Selemak yang dapat dikatakan dalam +kondisi yang baik yaitu sebagai berikut: +a. Penataan Lanskap: Berdasarkan hasil penilaian wisatawan, kondisi penataan +lanskap di destinasi wisata tersebut tergolong dalam kondisi yang baik. Hal +tersebut didukung juga dengan data observasi penulis yang memperlihatkan +bahwa penataan lanskap di destinasi wisata tersebut cenderung baik. Hakim, +(2003) mengatakan bahwa penggunaan elemen lanskap harus dipertimbangkan +karena sangat penting dalam membentuk pemandangan keseluruhan yang +estetik dan sesuai dengan nilai fungsi dan nilai keindahan yang diinginkan. +b. Gazebo: Berdasarkan hasil penilaian wisatawan, kondisi gazebo di destinasi +wisata tersebut tergolong dalam kondisi yang baik. Dari data observasi dapat +dilihat bahwa memang kondisi bangunan gazebo di sana masih cenderung baik. +Kemudian Artha, (2018) di dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat +beberapa variabel yang dapat dipenuhi agar bangunan gazebo tergolong baik +yaitu terdapat variabel skala dan proporsi (luas dan ukuran bangunan yang +baik), variabel gaya (struktur dan desain bangunan yang baik), variabel bahan +bangunan yang baik, variabel lokasi (penempatan bangunan yang baik) dan +variabel vitur hardscape. +158 Rizki Mardani 1), Marciella Elyanta 2), et al., Analisis Kondisi Amenitas +Wisata Di Desa Wisata Selemak… +c. Plaza Area Wisatawan: Berdasarkan hasil penilaian wisatawan, kondisi plaza +area wisatawan di destinasi wisata tersebut tergolong dalam kondisi yang baik. +Dari data observasi dapat dilihat bahwa memang kodisi plaza area wisatawan di +sana masih cenderung baik. Simanjuntak, et al. (2011) di dalam penelitiannya +mengatakan bahwa sebuah plaza area wisatawan yang berkualitas sangat +penting dalam memudahkan wisatawan dalam beraktifitas di suatu destinasi +wisata. +d. Panggung Kesenian/ Pertunjukan/ Amfiteater: Berdasarkan hasil penilaian +wisatawan, kondisi panggung kesenian/ pertunjukan/ amfiteater di destinasi +wisata tersebut tergolong baik. Begitu pula ketika dilakukan observasi dimana +memang kondisi panggung kesenian nya dalam kondisi yang baik. Narita, (2014) +menyebutkan bahwa kualitas panggung kesenian yang baik dapat dilihat +dengan menganalisis persyaratan ruang (yang terdiri dari kebutuhan cahaya dan +penghawaan ruangan) analisis pelaku kegiatan (menganalisis pihak yang terlibat +seperti pengelola, penampil, pengunjung dan tim produksi), analisis peletakan +bangunan (zoning), analisis sirkulasi (pergerakan atifitas pengelola, penampil, +pengunjung dan tim produksi selama acara berlangsung), analisis vegetasi dan +analisis desain bangunan. +e. Jalur Pejalan Kaki: Berdasarkan hasil penilaian wisatawan, kondisi jalur pejalan +kaki di destinasi wisata tersebut tergolong baik. Begitu pula ketika dilakukan +observasi dimana kondisi jalur pejalan kaki di sana tergolong baik. Nasution, +(2022) di dalam penelitiannya mengatakan bahwa jalur pejalan kaki yang baik +adalah yang menciptakan rasa kenyamanan kepada wisatawan ketika +menggunakannya dan terdapat faktor yang membuat jalur pejalan kaki menjadi +baik yaitu faktor sirkulasi, keamanan, iklim, tingkat kebisingan, kebersihan, +aroma lingkungan, bentuk dan keindahan. +2. Amenitas Wisata Kategori Tidak Baik dan Sangat Tidak Baik: Amenitas wisata yang +cenderung kondisinya tidak baik dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada +wisatawan karena kebutuhan mereka terhadap sarana pendukung aktifitas mereka +selama di destinasi wisata tidak terpenuhi. Kemudian terdapat penelitian yang +dilakukan oleh Ahmad, (2018) yang menyatakan bahwa ketika terdapat amenitas +wisata yang mengalami kerusakan hal tersebut menimbulkan keluhan wisatawan +dimana itu terjadi di kawasan Kebun Raya Bogor yaitu mereka mengeluhkan +tentang minimnya jumlah toilet yang ada dan letak toilet yang jaraknya cukup jauh. +Lalu ada keluhan pada area parkir yang kurang memadai dan juga keluhan +terhadap kondisi pintu gerbang. Semua keluhan tersebut berdampak negatif bagi +citra Kebun Raya Bogor dan ketika dihubungkan dengan kasus di Desa Wisata +Selemak maka hal yang sama dapat terjadi ketika terdapat amenitas wisatanya +dalam kondisi yang tidak baik. Adapun amenitas wisata di Desa Wisata Selemak +yang dikatakan dalam kondisi yang tidak baik dan sangat tidak baik yaitu sebagai +berikut: +a. Area Parkir: Berdasarkan hasil penilaian wisatawan menyatakan bahwa kondisi +area parkir yang tersedia di destinasi wisata tersebut dalam kondisi yang tidak +baik. Ketika penulis melakukan observasi, didapatkan data bahwa memang +benar kondisi area parkir di sana dalam kondisi tidak baik karena terdapat +rumput liar yang tumbuh, kondisi atap pelindung yang mulai berkarat dan +ketika musim kemarau tiba, lantai area parkir menghasilkan debu yang +mengganggu. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Ivan, et al. (2015) +menyimpulkan bahwa preferensi pengguna area parkir pada kawasan +Kelurahan Pasar Baru, Medan yaitu terjaminnya keamanan selama parkir, +kemudahan mendapatkan parkir, kemudahan keluar masuk parkir, kemudahan +mencapai lokasi utama, standar ruang parkir, kebersihan ruang parkir, +159 Rizki Mardani 1), Marciella Elyanta 2), et al., Analisis Kondisi Amenitas +Wisata Di Desa Wisata Selemak… +pelayanan petugas parkir, restribusi parkir, pola parkir yang disediakan, ruang +pejalan kaki dan kenyamanan dalam berlalu lintas di lokasi. +b. Fasilitas Kebersihan: Berdasarkan hasil penilaian wisatawan, didapatkan data +bahwa kondisi fasilitas kebersihan di destinasi wisata tersebut cenderung dalam +kondisi yang tidak baik. Begitu pula pada hasil observasi yang dilakukan oleh +penulis, di sana terlihat tempat sampah yang digunakan menggunakan material +belaham drum plastik sehingga dapat berubah bentuknya ketika terkena sinar +matahari dan dari sudut pandang estetika serta kegunaan tergolong kurang baik. +Raga, (2019) di dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat standar tempat +sampah agar dapat berfungsi baik yaitu adanya kemudahan akses pada proses +pengumpulan, terjaganya tingkat kehigienisan bagi pembuang sampah dan +petugas pengumpul, bermaterial dasar yang kuat dan relatif tahan lama serta +harus mempertimbangkan nilai estetika. +c. Plaza Kuliner: Berdasarkan hasil penilaian wisatawan, didapatkan data bahwa +kondisi plaza kuliner di destinasi wisata tersebut cenderung dalam kondisi tidak +baik. Dan data observasi juga mendukung pernyataan tersebut karena memang +kondisi dari bangunan plaza kuliner di sana cenderung tidak baik dimana bagian +atap, dinding dan lantai serta komponen bangunan lainnya sudah banyak yang +mengalami pengeroposan bahkan ada yang sudah roboh. Sehingga memang +layak untuk dikategorikan dalam kondisi yang tidak baik. Kemudian +Ardiansyah, et al. (2021) di dalam penelitiannya mengatakan bahwa bangunan +plaza kuliner harus diaplikasikan dengan mempertimbangkan aspek zoning area +yang terukur, sirkulasi pergerakan wisatawan dan pengelola dan fasad (bagian +depan, belakang, atas, bawah dan samping bangunan) serta desain sehingga +dapat beroperasi dengan baik. +d. Toilet: Berdasarkan hasil penilaian wisatawan, didapatkan data bahwa kondisi +toilet di desinasi wisata tersebut cenderung sangat tidak baik. Hal tersebut +didukung pula oleh data observasi penulis bahwa kondisi toilet di sana sebagian +besar mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga menyulitkan aktifitas +wisatawan dalam menggunakannya. Asosiasi Toilet Indonesia memberikan +penjelasan bahwa toilet merupakan suatu ruangan yang bersih, aman, nyaman +dan higienis yang dirancang khusus dan dilengkapi dengan kloset, persedian air +bersih dan perlengkapan lainnya. Dimana masyarakat dapat membuang hajat +serta memenuhi kebutuhan fisik maupun sosial dan psikologis lainnya. +e. Musholla: Berdasarkan hasil penilaian wisatawan, didapatkan data bahwa +kondisi musholla di destinasi wisata tersebut cenderung sangat tidak baik. Hal +tersebut didukung pula dengan data hasil observasi yang menunjukan bahwa +memang kondisi musholla di sana cukup memperhatinkan karena bangunannya +terlihat mau roboh dan tidak dioperasikan lagi sebagai tempat untuk beribadah. +Manahampu, (2023) mengatakan bahwa terdapat kriteria bangunan musholla +yang baik yaitu memiliki arah kiblat tidak boleh tertutup dengan ruangan lain, +toilet dan tempat wudhu diletakkan tidak searah dengan arah kiblat, tempat +wudhu wanita harus tertutup, alur masuk dan keluar musholla dan tempat +wudhu dipisah antara laki-laki dan perempuan. +SIMPULAN +Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka simpulan +dari penelitian ini yaitu bahwa kondisi amenitas wisata di Desa Wisata Selemak, +Kabupaten Deli Serdang sebagian besar berada dalam kondisi yang tidak baik. +DAFTAR PUSTAKA +160 Rizki Mardani 1), Marciella Elyanta 2), et al., Analisis Kondisi Amenitas +Wisata Di Desa Wisata Selemak… +Ahmad, E. (2018). Strategi Penanganan Keluhan Pengunjung oleh Pengelola Kebun Raya Bogor. +Universitas Islam Indonesia. +Ardiansyah, A., Waloejono, D. & Sumarwanto (2021). Perancangan Pusat Wisata Kuliner +di Pantai Suradadi dengan Konsep Arsitektur Neovernakuler. Journal of Architecture +and Urbanism. +Artha, O. D. (2018). Identifikasi Desain Gazebo Kampus, Studi Kasus di Fakultas Teknik +Universitas Tanjungpura. Universitas Tanjungpura. +Hakim R. (2003). Komponen Perancangan Arsitektur Lanskap. Jakarta (ID): Bumi Aksara. +Ivan, T., Sawab, H. & Haiqal, M. (2015). Analisa Tingkat Kenyamanan Parkir (Kasus Kawasan +Kelurahan Pasar Baru, Medan). Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Syiah +Kuala. +Manahampu, S., J. & Amaliah, U. (2023). Kompendium Peraturan Bangunan di Jakarta +Fasilitas Publik. Jakarta. Jakarta Property Institute. +Narita, E. (2014). Gedung Pertunjukan Seni di Tepian Sungai Kapuas. Jurnal Online +Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura. +Nasution, T., R. (2022). Identifikasi Kenyamanan Jalur Pejalan Kaki Kawasan Wisata +Bersejarah di Pusat Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur dan +Perencanaan. +Raga, S., H., P. (2019). Evaluasi Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kecamatan +Rappocini. Departemen Teknik Lingkungan Universitas Hasanuddin. +Simanjuntak, M., R. & Adityawati, A. (2011). Analisis Pengaruh Kualitas Area Pedestrian +Terhadap Kemudahan Akses Pengunjung Bangunan Mal di Jalan Asia-Afrika +Jakarta. Jurnal Ilmiah Engineering. +Sugiama, A.G., Suhartanto, D., LU, C.Y., Rediyasa, I.W., Sulaeman, R.P. & Renalda, F.M. +(2024). Tourist Satisfaction and Revisit Intention: The Role of Attraction, +Accessibility and Facilities of Water Park Tourism. Geo Journal of Tourism and +Geosites. +161 diff --git a/raw/katadata.co.id_berita_internasional_69b3928708af2_poin-pidato-perdana-pemimpin-baru-iran-mojtaba-khamenei-incar-pangkalan-as.md b/raw/katadata.co.id_berita_internasional_69b3928708af2_poin-pidato-perdana-pemimpin-baru-iran-mojtaba-khamenei-incar-pangkalan-as.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9aef66c354f1d91c8dcce0c1da4e112f61380e03 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_berita_internasional_69b3928708af2_poin-pidato-perdana-pemimpin-baru-iran-mojtaba-khamenei-incar-pangkalan-as.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/berita/internasional/69b3928708af2/poin-pidato-perdana-pemimpin-baru-iran-mojtaba-khamenei-incar-pangkalan-as +title: "Poin Pidato Perdana Pemimpin Baru Iran Mojtaba Khamenei- Incar Pangkalan AS - Internasional Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:56:24 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Poin Pidato Perdana Pemimpin Baru Iran Mojtaba Khamenei: Incar Pangkalan AS - Internasional Katadata.co.id + +Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memberikan pesan kenegaraan pertamanya dalam bentuk tulisan pada Kamis (12/3) malam. Secara umum, seluruh pesan Mojtaba membahas perang yang berlangsung antara negaranya dengan koalisi Israel dan Amerika Serikat. Dilansir dari Iran Insight, Mojtaba menyatakan akan melanjutkan perlawanan militer dan menutup Selat Hormuz selama perang berlangsung. Pesan kenegaraan pertama Mojtaba dibacakan oleh pembawa acara media milik negara dengan menampilkan foto Mojtaba. Mojtaba belum terlihat di ruang publik hampir dua pekan setelah perang dimulai pada Sabtu (28/2). Anak Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei ini juga belum pernah menerbitkan foto maupun video baru yang menunjukkan kondisi dirinya setelah dilantik menjadi Pemimpin Tertinggi Iran ke-3. Mojtaba dikabarkan terluka saat serangan misil pertama yang diluncurkan Amerika Serikat pada Sabtu (28/2). Namun pemerintah Iran belum memberikan bukti terkait kondisi terkini Mojtaba. Berikut empat tema utama dalam pesan tertulis Mojtaba: Mojtaba mengapresiasi pasukan militer Iran yang meneruskan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Menurutnya, masyarakat Iran menuntut berlanjutnya pertahanan yang efektif dan mampu memicu rasa penyesalan pada para penyerang. Selain itu, Mojtaba menyarankan agar pemerintah Iran terus menutup Selat Hormuz sebagai daya ungkit dalam konflik di Timur Tengah. "Tentu saja tuas yang menutup Selat Hormuz harus terus digunakan," tulis Mojtaba seperti dikabarkan Iran Insight, Jumat (13/3). Mojtaba aknya telah mengkaji perluasan perang ke beberapa area yang membuat Amerika Serikat dan Israel rentan. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut area mana yang dinilai dapat menguntungkan Iran jika diaktifkan dalam masa perang. Terakhir, Mojtaba mengapresiasi beberapa kelompok bersenjata di Timur Tengah yang telah mendukung perlawanan negaranya. Kelompok bersenjata yang dimaksud adalah Houthis di Yaman, Hezbollah di Lebanon, dan beberapa kelompok bersenjata di Irak. "Kami menganggap negara tempat perlawanan berada adalah sahabat kami. Sebab, kelompok perlawanan tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari nilai Revolusi Islam," katanya. Mayoritas pesan tertulis Mojtaba ditujukan kepada masyarakat Iran. Menurutnya, masyarakat Tanah Persia telah menunjukkan ketangguhan setelah terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Iran ke-2, yang juga ayahnya, Ali Khamenei. Dia mengingatkan bahwa pemimpin dan pemerintah tidak bisa berfungsi efektif tanpa dukungan publik. Karena itu, Mojtaba mendorong warga Iran untuk menunjukkan partisipasi aktif di lapangan. Mojtaba juga meminta masyarakat Iran untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial selama perang berlangsung. Kegiatan yang dimaksud antara lain demonstrasi pada masa perang. "Saya mengingatkan pentingnya partisipasi dalam upacara Hari Quds, di mana elemen melawan musuh harus menjadi penekanan," ujarnya. Sebagian besar pesan Mojtaba juga membahas perlawanan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas korban dalam perang. Mojtaba bersumpah bahwa negaranya akan terus melanjutkan upaya balas dendam. Menurutnya, pembalasan bukan hanya untuk Ali Khamenei, tetapi juga untuk seluruh warga Iran yang menjadi korban. Setiap warga negara yang menjadi martir karena musuh merupakan kasus tersendiri untuk balas dendam," katanya. Mojtaba menilai beberapa bentuk retaliasi telah terjadi dan akan terus dilanjutkan secara penuh. "Kasus ini akan terus dibuka di atas semua prioritas," katanya. Mojtaba memberikan peringatan kepada seluruh negara di Timur Tengah yang memiliki basis militer Amerika Serikat. Menurutnya, militer Iran telah dan akan terus menyerang basis tersebut. Mojtaba berargumen pihaknya telah memperingatkan negara-negara di Timur Tengah bahwa Iran akan menjadikan basis militer Amerika Serikat sebagai target militer. Namun ia menjanjikan Iran tidak menyerang negara Timur Tengah. Mojtaba menjelaskan basis militer Amerika Serikat menjadi target tentara Iran karena dapat digunakan untuk menyerang Iran. "Mulai dari sekarang, kami terpaksa terus menyerang seluruh basis Amerika Serikat di kawasan," katanya. Karena itu, Mojtaba mengingatkan seluruh negara di Timur Tengah harus menentukan posisinya terhadap pihak yang telah menyerang Iran dan membunuh warga Iran. "Saya merekomendasikan mereka menutup basis tersebut sesegera mungkin," katanya. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Poin Pidato Perdana Pemimpin Baru Iran Mojtaba Khamenei: Incar Pangkalan AS Tutup Selat Hormuz Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Seruan Persatuan Balas Dendam Ancam Serang Pangkalan AS di Timur Tengah Poin Pidato Perdana Pemimpin Baru Iran Mojtaba Khamenei: Incar Pangkalan AS Oleh Andi M. Arief 13 Maret 2026, 11:28 https://www.rudaw.net/ Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei Membuat ringkasan dengan AI Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei memberikan pesan kenegaraan pertamanya dalam bentuk tulisan pada Kamis (12/3) malam. Secara umum, seluruh pesan Mojtaba membahas perang yang berlangsung antara negaranya dengan koalisi Israel dan Amerika Serikat. Dilansir dari Iran Insight, Mojtaba menyatakan akan melanjutkan perlawanan militer dan menutup Selat Hormuz selama perang berlangsung. Pesan kenegaraan pertama Mojtaba dibacakan oleh pembawa acara media milik negara dengan menampilkan foto Mojtaba. Mojtaba belum terlihat di ruang publik hampir dua pekan setelah perang dimulai pada Sabtu (28/2). Anak Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei ini juga belum pernah menerbitkan foto maupun video baru yang menunjukkan kondisi dirinya setelah dilantik menjadi Pemimpin Tertinggi Iran ke-3. Mojtaba dikabarkan terluka saat serangan misil pertama yang diluncurkan Amerika Serikat pada Sabtu (28/2). Namun pemerintah Iran belum memberikan bukti terkait kondisi terkini Mojtaba. Berikut empat tema utama dalam pesan tertulis Mojtaba: Baca Juga Megawati Ucapkan Selamat kepada Pemimpin Tertinggi Baru Iran Mojtaba Khamenei Tutup Selat Hormuz Mojtaba mengapresiasi pasukan militer Iran yang meneruskan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Menurutnya, masyarakat Iran menuntut berlanjutnya pertahanan yang efektif dan mampu memicu rasa penyesalan pada para penyerang. Selain itu, Mojtaba menyarankan agar pemerintah Iran terus menutup Selat Hormuz sebagai daya ungkit dalam konflik di Timur Tengah. "Tentu saja tuas yang menutup Selat Hormuz harus terus digunakan," tulis Mojtaba seperti dikabarkan Iran Insight, Jumat (13/3). Mojtaba aknya telah mengkaji perluasan perang ke beberapa area yang membuat Amerika Serikat dan Israel rentan. Namun ia tidak menjelaskan lebih lanjut area mana yang dinilai dapat menguntungkan Iran jika diaktifkan dalam masa perang. Terakhir, Mojtaba mengapresiasi beberapa kelompok bersenjata di Timur Tengah yang telah mendukung perlawanan negaranya. Kelompok bersenjata yang dimaksud adalah Houthis di Yaman, Hezbollah di Lebanon, dan beberapa kelompok bersenjata di Irak. "Kami menganggap negara tempat perlawanan berada adalah sahabat kami. Sebab, kelompok perlawanan tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari nilai Revolusi Islam," katanya. Seruan Persatuan Mayoritas pesan tertulis Mojtaba ditujukan kepada masyarakat Iran. Menurutnya, masyarakat Tanah Persia telah menunjukkan ketangguhan setelah terbunuhnya Pemimpin Tertinggi Iran ke-2, yang juga ayahnya, Ali Khamenei. Dia mengingatkan bahwa pemimpin dan pemerintah tidak bisa berfungsi efektif tanpa dukungan publik. Karena itu, Mojtaba mendorong warga Iran untuk menunjukkan partisipasi aktif di lapangan. Mojtaba juga meminta masyarakat Iran untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial selama perang berlangsung. Kegiatan yang dimaksud antara lain demonstrasi pada masa perang. "Saya mengingatkan pentingnya partisipasi dalam upacara Hari Quds, di mana elemen melawan musuh harus menjadi penekanan," ujarnya. Balas Dendam Sebagian besar pesan Mojtaba juga membahas perlawanan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas korban dalam perang. Mojtaba bersumpah bahwa negaranya akan terus melanjutkan upaya balas dendam. Menurutnya, pembalasan bukan hanya untuk Ali Khamenei, tetapi juga untuk seluruh warga Iran yang menjadi korban. Setiap warga negara yang menjadi martir karena musuh merupakan kasus tersendiri untuk balas dendam," katanya. Mojtaba menilai beberapa bentuk retaliasi telah terjadi dan akan terus dilanjutkan secara penuh. "Kasus ini akan terus dibuka di atas semua prioritas," katanya. Ancam Serang Pangkalan AS di Timur Tengah Mojtaba memberikan peringatan kepada seluruh negara di Timur Tengah yang memiliki basis militer Amerika Serikat. Menurutnya, militer Iran telah dan akan terus menyerang basis tersebut. Mojtaba berargumen pihaknya telah memperingatkan negara-negara di Timur Tengah bahwa Iran akan menjadikan basis militer Amerika Serikat sebagai target militer. Namun ia menjanjikan Iran tidak menyerang negara Timur Tengah. Mojtaba menjelaskan basis militer Amerika Serikat menjadi target tentara Iran karena dapat digunakan untuk menyerang Iran. "Mulai dari sekarang, kami terpaksa terus menyerang seluruh basis Amerika Serikat di kawasan," katanya. Karena itu, Mojtaba mengingatkan seluruh negara di Timur Tengah harus menentukan posisinya terhadap pihak yang telah menyerang Iran dan membunuh warga Iran. "Saya merekomendasikan mereka menutup basis tersebut sesegera mungkin," katanya. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Andi M. Arief Editor: Ameidyo Daud Nasution #Iran #Mojtaba Khamenei #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_berita_nasional_643252a646819_menjelang-lebaran-sejumlah-daerah-gelar-pasar-murah-sembako.md b/raw/katadata.co.id_berita_nasional_643252a646819_menjelang-lebaran-sejumlah-daerah-gelar-pasar-murah-sembako.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b8dfc636d1c9b12ebaea813e6d1642e4ac18601f --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_berita_nasional_643252a646819_menjelang-lebaran-sejumlah-daerah-gelar-pasar-murah-sembako.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/berita/nasional/643252a646819/menjelang-lebaran-sejumlah-daerah-gelar-pasar-murah-sembako +title: "Menjelang Lebaran, Sejumlah Daerah Gelar Pasar Murah Sembako - Nasional Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:35:47 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Menjelang Lebaran, Sejumlah Daerah Gelar Pasar Murah Sembako - Nasional Katadata.co.id + +Menjelang lebaran sejumlah daerah mulai menggelar pasar murah guna menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok. Salah satunya pasar murah Brojo di Pagedangan, Kabupaten Tangerang. “Semakin banyak pasar murah digelontorkan, tentu akan membantu masyarakat membeli kebutuhan dengan harga murah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Pasar Murah Brojo di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Sabtu. Airlangga menyebutkan bahwa kegiatan pasar murah bisa menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok selama bulan puasa dan lebaran 2023 nanti, seperti yang telah diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Purwakarta dan di Tangerang oleh relawan Pro Jokowi. Melalui penyelenggaraan pasar murah di daerah-daerah, lanjut Airlangga, akan membantu masyarakat setempat yang berpenghasilan rendah untuk menikmati sejumlah kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau. Apalagi pemerintah mendorong agar inflasi ditekan rendah. Pada Bulan Maret kemarin inflasi sudah turun sekitar 4,97 persen. “Ini akan membantu masyarakat menjalani ibadah bulan suci Ramadhan sampai Lebaran nanti,” katanya. Selain membantu masyarakat dalam menjangkau kebutuhan bahan pokok. Kegiatan pasar murah juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam menangani inflasi nasional. “Saat Ramadhan ini akan ada 120 juta jiwa (melakukan pergerakan pulang kampung) yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentu masyarakat akan lebih sejahtera,” katanya. Pasar murah yang diselenggarakan Relawan Pro Jokowi (Projo) di Pagedangan, Kabupaten Tangerang mendistribusikan 2.500 sampai 3.000 paket sembako murah untuk masyarakat sekitar. Paket yang dijual terdiri dari komoditas lima kilogram beras, satu kilogram gula, satu liter minyak goreng, dan kacang tanah dengan tebusan harga sekitar Rp50 ribu dari harga normal Rp130 ribu per paket. Selain di Kabupaten Tangerang, beberapa operasi pasar murah telah digelar oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Kemudian Pemerintah Kota Denpasar juga menyasar operasi pasar murah di sekitar Denpasar. Lalu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta berencana menggelar pasar murah menjelang lebaran nanti. Bahkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah menyiapkan anggaran Rp1,5 miliar untuk kegiatan operasi pasar murah bersubsidi. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Menjelang Lebaran, Sejumlah Daerah Gelar Pasar Murah Sembako Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Menjelang Lebaran, Sejumlah Daerah Gelar Pasar Murah Sembako Oleh Aditya Widya Putri 9 April 2023, 12:52 ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nym. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kedua kiri) bersama selebritas Surya Utama alias Uya Kuya (kiri) saat memberikan MinyaKita kepada warga di Pasar Murah Ramadhan, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (4/4/2023). Menurut Mendag pasar murah Ramadhan itu dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di masyarakat. Menjelang lebaran sejumlah daerah mulai menggelar pasar murah guna menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok. Salah satunya pasar murah Brojo di Pagedangan, Kabupaten Tangerang. “Semakin banyak pasar murah digelontorkan, tentu akan membantu masyarakat membeli kebutuhan dengan harga murah,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Pasar Murah Brojo di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Sabtu. Airlangga menyebutkan bahwa kegiatan pasar murah bisa menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok selama bulan puasa dan lebaran 2023 nanti, seperti yang telah diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Purwakarta dan di Tangerang oleh relawan Pro Jokowi. Melalui penyelenggaraan pasar murah di daerah-daerah, lanjut Airlangga, akan membantu masyarakat setempat yang berpenghasilan rendah untuk menikmati sejumlah kebutuhan bahan pokok dengan harga terjangkau. Apalagi pemerintah mendorong agar inflasi ditekan rendah. Pada Bulan Maret kemarin inflasi sudah turun sekitar 4,97 persen. Baca Juga Strategi BI Kendalikan Inflasi: Pasar Murah hingga Bagi Bibit Gratis Berbagi Ramadan, YBM PLN Salurkan Bantuan ke 111.306 Penerima Manfaat Stabilkan Harga Bahan Pokok, Kemendag Gelar Pasar Murah di Depok “Ini akan membantu masyarakat menjalani ibadah bulan suci Ramadhan sampai Lebaran nanti,” katanya. Selain membantu masyarakat dalam menjangkau kebutuhan bahan pokok. Kegiatan pasar murah juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo dalam menangani inflasi nasional. “Saat Ramadhan ini akan ada 120 juta jiwa (melakukan pergerakan pulang kampung) yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tentu masyarakat akan lebih sejahtera,” katanya. Pasar murah yang diselenggarakan Relawan Pro Jokowi (Projo) di Pagedangan, Kabupaten Tangerang mendistribusikan 2.500 sampai 3.000 paket sembako murah untuk masyarakat sekitar. Paket yang dijual terdiri dari komoditas lima kilogram beras, satu kilogram gula, satu liter minyak goreng, dan kacang tanah dengan tebusan harga sekitar Rp50 ribu dari harga normal Rp130 ribu per paket. Selain di Kabupaten Tangerang, beberapa operasi pasar murah telah digelar oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Kemudian Pemerintah Kota Denpasar juga menyasar operasi pasar murah di sekitar Denpasar. Lalu Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta berencana menggelar pasar murah menjelang lebaran nanti. Bahkan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah menyiapkan anggaran Rp1,5 miliar untuk kegiatan operasi pasar murah bersubsidi. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. #Pasar Murah #Lebaran 2023 #Sembako #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_digital_teknologi_698aa8ee091d5_nasa-akan-izinkan-astronot-bawa-ponsel-pintar-ke-luar-angkasa.md b/raw/katadata.co.id_digital_teknologi_698aa8ee091d5_nasa-akan-izinkan-astronot-bawa-ponsel-pintar-ke-luar-angkasa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a1699e7e9c3e8efd37d2008c75607d244a65259 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_digital_teknologi_698aa8ee091d5_nasa-akan-izinkan-astronot-bawa-ponsel-pintar-ke-luar-angkasa.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/digital/teknologi/698aa8ee091d5/nasa-akan-izinkan-astronot-bawa-ponsel-pintar-ke-luar-angkasa +title: "NASA akan Izinkan Astronot Bawa Ponsel Pintar ke Luar Angkasa - Teknologi Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:52:04 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# NASA akan Izinkan Astronot Bawa Ponsel Pintar ke Luar Angkasa - Teknologi Katadata.co.id + +National Aeronautics and Space Administration alias NASA memutuskan untuk mengizinkan astronotnya membawa ponsel pintar atau  smartphone  dalam misi ke luar angkasa. Aturan ini berlaku untuk misi Artemis II yang dijadwalkan lepas landas pada bulan depan. Misi Artemis II diproyeksikan menjadi saksi sejarah pengambilan gambar orbit bulan pertama menggunakan smartphone . Proyek ini merupakan misi berawak pertama ke bulan sejak berakhirnya program Apollo 17 pada 1972. Sebelum pengumuman ini, Badan Antariksa Amerika Serikat ini membatasi perangkat pribadi di luar angkasa. Selama ini, NASA hanya menyetujui peralatan terbatas seperti kamera DSLR. Namun, pekan lalu, Administrator NASA Jared Isaacman mengumumkan melalui media sosial terkait kebijakan baru di mana astronot diperbolehkan membawa  smartphone . "Kami memberi kru kami alat untuk mengabadikan momen spesial bagi keluarga mereka dan berbagi gambar dan video yang menginspirasi dengan dunia,” kata Isaacman dikutip dari Quartz , Senin (9/2). NASA mengharapkan kebijakan ini bisa untuk memaksimalkan untuk melayani kepentingan sains dan penelitian bernilai tinggi. “Urgensi operasional itu akan sangat bermanfaat bagi NASA saat kami mengejar sains dan penelitian bernilai tinggi di orbit dan di permukaan bulan,” kata Isaacman. Ini adalah langkah yang mungkin tidak penting bagi sebagian orang. Namun, NASA menganggap langkah tersebut melampaui batas kenyamanan biasanya yang diterapkan kepada astronotnya. Sebelum ini, kamera terbaru yang diizinkan pada misi Artemis II adalah DSLR Nikon keluaran 2016. Selama bertahun-tahun, para astronaut menggunakan tablet untuk berbicara dengan anggota keluarga dan terhubung secara  online . Meskipun ini adalah yang pertama bagi NASA, penyedia penerbangan luar angkasa komersial swasta sebelumnya pernah mengizinkan penumpang untuk membawa ponsel pintar. Hal ini diperbolehkan dalam penerbangan selama hampir satu dekade. Isaacman sendiri membawanya, salah satunya dalam penerbangan SpaceX pada 2024. Proyek Artemis II akan menawarkan beberapa latar belakang pemandangan yang tidak dimiliki penerbangan komersial ke luar angkasa sebelumnya. Penerbangan ini akan mengirim para astronaut ke orbit bulan, membawa lebih jauh dari bumi daripada yang pernah dicapai siapapun. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk NASA akan Izinkan Astronot Bawa Ponsel Pintar ke Luar Angkasa Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler NASA akan Izinkan Astronot Bawa Ponsel Pintar ke Luar Angkasa Oleh Rahayu Subekti 10 Februari 2026, 10:41 ANTARA FOTO/REUTERS/NASA/James Blair Ilustrasi. Para astronot NASA Membuat ringkasan dengan AI National Aeronautics and Space Administration alias NASA memutuskan untuk mengizinkan astronotnya membawa ponsel pintar atau  smartphone  dalam misi ke luar angkasa. Aturan ini berlaku untuk misi Artemis II yang dijadwalkan lepas landas pada bulan depan. Misi Artemis II diproyeksikan menjadi saksi sejarah pengambilan gambar orbit bulan pertama menggunakan smartphone . Proyek ini merupakan misi berawak pertama ke bulan sejak berakhirnya program Apollo 17 pada 1972. Sebelum pengumuman ini, Badan Antariksa Amerika Serikat ini membatasi perangkat pribadi di luar angkasa. Selama ini, NASA hanya menyetujui peralatan terbatas seperti kamera DSLR. Namun, pekan lalu, Administrator NASA Jared Isaacman mengumumkan melalui media sosial terkait kebijakan baru di mana astronot diperbolehkan membawa  smartphone . "Kami memberi kru kami alat untuk mengabadikan momen spesial bagi keluarga mereka dan berbagi gambar dan video yang menginspirasi dengan dunia,” kata Isaacman dikutip dari Quartz , Senin (9/2). NASA mengharapkan kebijakan ini bisa untuk memaksimalkan untuk melayani kepentingan sains dan penelitian bernilai tinggi. “Urgensi operasional itu akan sangat bermanfaat bagi NASA saat kami mengejar sains dan penelitian bernilai tinggi di orbit dan di permukaan bulan,” kata Isaacman. Baca Juga Cina Siapkan Misi Darurat Pulangkan Tiga Astronot yang Terdampar di Luar Angkasa Nenek di Jepang Rugi Rp 111 Juta, Ditipu Pacar Astronot Gadungan SpaceX Milik Elon Musk Bantu NASA Jemput Astronot yang Terdampar di Luar Angkasa Ini adalah langkah yang mungkin tidak penting bagi sebagian orang. Namun, NASA menganggap langkah tersebut melampaui batas kenyamanan biasanya yang diterapkan kepada astronotnya. Sebelum ini, kamera terbaru yang diizinkan pada misi Artemis II adalah DSLR Nikon keluaran 2016. Selama bertahun-tahun, para astronaut menggunakan tablet untuk berbicara dengan anggota keluarga dan terhubung secara  online . Meskipun ini adalah yang pertama bagi NASA, penyedia penerbangan luar angkasa komersial swasta sebelumnya pernah mengizinkan penumpang untuk membawa ponsel pintar. Hal ini diperbolehkan dalam penerbangan selama hampir satu dekade. Isaacman sendiri membawanya, salah satunya dalam penerbangan SpaceX pada 2024. Proyek Artemis II akan menawarkan beberapa latar belakang pemandangan yang tidak dimiliki penerbangan komersial ke luar angkasa sebelumnya. Penerbangan ini akan mengirim para astronaut ke orbit bulan, membawa lebih jauh dari bumi daripada yang pernah dicapai siapapun.   Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Rahayu Subekti Editor: Hari Widowati #NASA #Astronot #Smartphone #Divert Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_ekonomi-sirkular_686dc7d7f134c_kemenhut-banyak-lahan-konservasi-digunakan-perusahaan-sawit.md b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_ekonomi-sirkular_686dc7d7f134c_kemenhut-banyak-lahan-konservasi-digunakan-perusahaan-sawit.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42784c7f69527dbc6ebee865ac9be2a0e04442fa --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_ekonomi-sirkular_686dc7d7f134c_kemenhut-banyak-lahan-konservasi-digunakan-perusahaan-sawit.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/686dc7d7f134c/kemenhut-banyak-lahan-konservasi-digunakan-perusahaan-sawit?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Ekonomi Hijau%20Ekonomi Sirkular%20Detail&utm_campaign=Baca%20Juga%20Redaksi%20Pos%203 +title: "Kemenhut- Banyak Lahan Konservasi Digunakan Perusahaan Sawit - Ekonomi Sirkular Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:59 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kemenhut: Banyak Lahan Konservasi Digunakan Perusahaan Sawit - Ekonomi Sirkular Katadata.co.id + +Kementerian Kehutanan ( Kemenhut ) menemukan banyak lahan konservasi digunakan perusahaan dengan mengatasnamakan rakyat. Hal ini terungkap ketika Kemenhut menertibkan kawasan perkebunan sawit di kawasan konservasi . Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dengan Kemenhut di dalamnya, terus melakukan verifikasi dan inventarisasi kawasan yang sudah ditertibkan termasuk dari aktivitas sawit ilegal. "Problem teknisnya tidak mudah di lapangan, karena ada model di mana korporasi ini juga memiliki cara mempergunakan nama rakyat," kata Raja Juli dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa (8/7). Dia menjelaskan terdapat praktik di mana aktivitas perkebunan sawit menggunakan atas nama masyarakat, tetapi sebenarnya korporasi berada di belakang perkebunan tersebut. "Verifikasi ini yang sesungguhnya tidak mudah dan itu juga yang terjadi di Tesso Nilo, sudah ada data dari pihak Kepolisian yang masuk dalam Satgas bahwa ini banyak sebenarnya punya korporasi, tapi mengatasnamakan rakyat," ujar Raja Juli. Dengan model tersebut, korporasi menggunakan nama rakyat yang sebenarnya merupakan pekerja perkebunan untuk melakukan aktivitas di lahan konservasi dan menjual hasil sawitnya ke perusahaan. Termasuk, beraktivitas secara ilegal di kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Provinsi Riau. Meski persoalan tersebut kompleks, Kemenhut melakukan pendekatan soft power untuk menekan potensi konflik, termasuk di Tesso Nilo. Pemerintah juga merencanakan lahan relokasi untuk warga yang sukarela pindah dari lokasi tersebut. "Terhadap masyarakat yang terdampak diharapkan melakukan relokasi secara mandiri, akan tetapi pemerintah juga telah menyiapkan lahan relokasi untuk masyarakat tersebut," kata Menhut. Dia mengatakan lahan relokasi tengah disiapkan oleh Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang dibentuk oleh Gubernur Riau. Beberapa dari tugas tim tersebut termasuk menyusun rencana relokasi masyarakat terdampak, menyiapkan lahan relokasi dan skema bantuan sosial, serta melaksanakan eksekusi relokasi sesuai yang disepakati. Terkait progres pengembalian peruntukan kawasan konservasi itu, Menhut Raja Juli mengatakan sejumlah pihak sudah menyerahkan secara sukarela perkebunan mereka. Pemerintah telah memusnahkan perkebunan sawit ilegal itu, termasuk di lahan seluas 401 hektare pada 29 Juni 2025 dan di lahan seluas 311 hektare pada 2 Juli 2025. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Kemenhut: Banyak Lahan Konservasi Digunakan Perusahaan Sawit Siapkan Lahan untuk Relokasi Warga Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Kemenhut: Banyak Lahan Konservasi Digunakan Perusahaan Sawit Oleh Hari Widowati 9 Juli 2025, 08:37 ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kiri) berbincang dengan Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar (kanan) saat rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2025). Membuat ringkasan dengan AI Kementerian Kehutanan ( Kemenhut ) menemukan banyak lahan konservasi digunakan perusahaan dengan mengatasnamakan rakyat. Hal ini terungkap ketika Kemenhut menertibkan kawasan perkebunan sawit di kawasan konservasi . Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), dengan Kemenhut di dalamnya, terus melakukan verifikasi dan inventarisasi kawasan yang sudah ditertibkan termasuk dari aktivitas sawit ilegal. "Problem teknisnya tidak mudah di lapangan, karena ada model di mana korporasi ini juga memiliki cara mempergunakan nama rakyat," kata Raja Juli dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa (8/7). Dia menjelaskan terdapat praktik di mana aktivitas perkebunan sawit menggunakan atas nama masyarakat, tetapi sebenarnya korporasi berada di belakang perkebunan tersebut. "Verifikasi ini yang sesungguhnya tidak mudah dan itu juga yang terjadi di Tesso Nilo, sudah ada data dari pihak Kepolisian yang masuk dalam Satgas bahwa ini banyak sebenarnya punya korporasi, tapi mengatasnamakan rakyat," ujar Raja Juli. Baca Juga Menteri Nusron Wahid Segera Cabut Sertifikat Kebun Sawit Ilegal di Tesso Nilo Indonesia Perlu Terapkan Batas Atas Perkebunan Kelapa Sawit Kemenhut Tegaskan Perlunya Pembaruan SOP Keselamatan di Kawasan Konservasi Dengan model tersebut, korporasi menggunakan nama rakyat yang sebenarnya merupakan pekerja perkebunan untuk melakukan aktivitas di lahan konservasi dan menjual hasil sawitnya ke perusahaan. Termasuk, beraktivitas secara ilegal di kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Provinsi Riau. Siapkan Lahan untuk Relokasi Warga Meski persoalan tersebut kompleks, Kemenhut melakukan pendekatan soft power untuk menekan potensi konflik, termasuk di Tesso Nilo. Pemerintah juga merencanakan lahan relokasi untuk warga yang sukarela pindah dari lokasi tersebut. "Terhadap masyarakat yang terdampak diharapkan melakukan relokasi secara mandiri, akan tetapi pemerintah juga telah menyiapkan lahan relokasi untuk masyarakat tersebut," kata Menhut. Dia mengatakan lahan relokasi tengah disiapkan oleh Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang dibentuk oleh Gubernur Riau. Beberapa dari tugas tim tersebut termasuk menyusun rencana relokasi masyarakat terdampak, menyiapkan lahan relokasi dan skema bantuan sosial, serta melaksanakan eksekusi relokasi sesuai yang disepakati. Terkait progres pengembalian peruntukan kawasan konservasi itu, Menhut Raja Juli mengatakan sejumlah pihak sudah menyerahkan secara sukarela perkebunan mereka. Pemerintah telah memusnahkan perkebunan sawit ilegal itu, termasuk di lahan seluas 401 hektare pada 29 Juni 2025 dan di lahan seluas 311 hektare pada 2 Juli 2025. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. #Kemenhut #Konservasi #Sawit #hutan dan lahan #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_ekonomi-sirkular_6890179cc6ad2_masyarakat-sipil-usulkan-solusi-guna-ulang-dalam-pertemuan-wef.md b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_ekonomi-sirkular_6890179cc6ad2_masyarakat-sipil-usulkan-solusi-guna-ulang-dalam-pertemuan-wef.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dcc98fbc79155c6130db333d10031c23b68fbbf0 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_ekonomi-sirkular_6890179cc6ad2_masyarakat-sipil-usulkan-solusi-guna-ulang-dalam-pertemuan-wef.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/6890179cc6ad2/masyarakat-sipil-usulkan-solusi-guna-ulang-dalam-pertemuan-wef +title: "Masyarakat Sipil Usulkan Solusi Guna Ulang dalam Pertemuan WEF - Ekonomi Sirkular Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:08 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Masyarakat Sipil Usulkan Solusi Guna Ulang dalam Pertemuan WEF - Ekonomi Sirkular Katadata.co.id + +Koalisi masyarakat sipil Indonesia mengusulkan solusi guna ulang sebagai tindakan proaktif untuk mengurangi polusi plastik. Hal itu disampaikan dalam World Economic Forum (WEF) di Jenewa, Swiss, pada Minggu (3/8). Tiza Mafira dari Dietplastik Indonesia mengatakan solusi guna ulang merupakan solusi dari akar rumput yang telah dilakukan selama lebih dari satu dekade. “Masyarakat tidak menunggu. Kami sudah membangun sistem pengganti plastik sekali pakai,” tutur Tiza dalam sesi Solutions Day World Economic Forum, di Jenewa, Swiss, pada Minggu (3/8). Ia juga menyoroti dua perspektif berbeda dalam negosiasi perjanjian pengurangan polusi plastik. Sebagian pihak mendorong pelarangan plastik dan bahan kimia berbahaya dari hulu, sementara sebagian lainnya hanya fokus pada pengelolaan sampah di hilir. Menjelang Intergovernmental Negotiating Committee (INC) 5.2 Plastics Treaty, Tiza mengusulkan beberapa hal, yaitu guna ulang wajib menjadi target nasional, pelarangan penggunaan plastik sekali pakai yang bisa dihindari, serta menghapus subsidi terhadap produk plastik dan extended producer responsibility (EPR) lebih tinggi untuk plastik berisiko. Sejalan dengan hal itu, United Nations Environment Programme (UNEP) juga menekankan pentingnya target reuse, EPR, dan pedoman global agar industri lebih proaktif berinovasi. Dari perspektif perusahaan, SC Johnson mengusulkan penggunaan mekanisme permintaan untuk mengurangi plastik baru. Hal tersebut dapat dicapai dengan menerapkan target post-consumer recycled (PCR), larangan penggunaan bahan berbahaya, serta insentif guna ulang. Beberapa waktu lalu, Asosiasi Guna Ulang Indonesia (AGUNI) telah diluncurkan dengan sepuluh anggota usaha. Di tingkat Asia, Asia Reuse Consortium juga telah terbentuk dengan 5 negara anggota, yaitu Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand, dan India. Pada lingkup yang lebih luas, Global Reuse Alliance tengah dirintis. Kelompok ini akan menghubungkan enam jaringan regional. Kesiapan yang sudah muncul dari masyarakat sipil, masih membutuhkan dukungan kebijakan dan ekonomi dari pemerintah. Sejauh ini dukungan finansial tergolong minim, meskipun sistem guna ulang berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan hijau. World Plastics Council juga menyoroti pentingnya kejelasan regulasi dan investasi yang adil untuk infrastruktur sampah di negara berkembang. Hal ini belum tercapai meskipun industri menyatakan kesiapan untuk investasi sirkular. Oleh karena itu, INC 5.2 ini harus dimanfaatkan untuk menghasilkan perjanjian yang mendukung sistem guna ulang. Dukungan tersebut dapat berupa penyesuaian skema pembiayaan berdasarkan hierarki pengelolaan sampah , dari reduce, reuse, recycle , baru disposal . Dukungan terhadap inovator akar rumput, UMKM, serta infrastruktur guna ulang juga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan solusi lingkungan dan ekonomi sirkular. Sejauh ini, sebagian besar dana justru dikucurkan untuk solusi-solusi di akhir, seperti pembakaran sampah. Paparan The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Circulate Initiative menunjukkan bahwa dana pembangunan di ranah isu plastik masih kurang dari 0,5% Official Development Assistance (ODA) global. Sebanyak 83% investasi swasta justru menyasar ke solusi hulu, yaitu daur ulang. Asia hanya menerima bantuan sebesar 5%, sementara Afrika bahkan hanya 0,5%. Situasi tersebut menunjukkan perlunya peran kebijakan dan ekosistem investasi yang kuat, blended finance untuk mengurangi risiko investasi di solusi hulu, serta mengarahkan kembali dana pengembangan untuk reuse dan redesign. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Masyarakat Sipil Usulkan Solusi Guna Ulang dalam Pertemuan WEF Sistem Guna Ulang Butuh Dukungan Kebijakan dan Ekonomi Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Masyarakat Sipil Usulkan Solusi Guna Ulang dalam Pertemuan WEF Oleh Ajeng Dwita Ayuningtyas 4 Agustus 2025, 09:14 Dietplastik Indonesia Tiza Mafira dari Dietplastik Indonesia mengusulkan solusi guna ulang sebagai solusi dari masyarakat sipil untuk mengatasi polusi plastik. Hal itu disampaikan Tiza dalam Beating Plastic Pollution: Solutions Day di World Economic Forum (WEF), Jenewa, Swiss, pada 3 Agustus 2025. Membuat ringkasan dengan AI Koalisi masyarakat sipil Indonesia mengusulkan solusi guna ulang sebagai tindakan proaktif untuk mengurangi polusi plastik. Hal itu disampaikan dalam World Economic Forum (WEF) di Jenewa, Swiss, pada Minggu (3/8). Tiza Mafira dari Dietplastik Indonesia mengatakan solusi guna ulang merupakan solusi dari akar rumput yang telah dilakukan selama lebih dari satu dekade. “Masyarakat tidak menunggu. Kami sudah membangun sistem pengganti plastik sekali pakai,” tutur Tiza dalam sesi Solutions Day World Economic Forum, di Jenewa, Swiss, pada Minggu (3/8). Ia juga menyoroti dua perspektif berbeda dalam negosiasi perjanjian pengurangan polusi plastik. Sebagian pihak mendorong pelarangan plastik dan bahan kimia berbahaya dari hulu, sementara sebagian lainnya hanya fokus pada pengelolaan sampah di hilir. Menjelang Intergovernmental Negotiating Committee (INC) 5.2 Plastics Treaty, Tiza mengusulkan beberapa hal, yaitu guna ulang wajib menjadi target nasional, pelarangan penggunaan plastik sekali pakai yang bisa dihindari, serta menghapus subsidi terhadap produk plastik dan extended producer responsibility (EPR) lebih tinggi untuk plastik berisiko. Baca Juga Komitmen Penanganan Polusi Plastik Indonesia Dinilai Belum Konsisten Sistem Guna Ulang Tawarkan Peluang Ekonomi Baru, Bisa Capai Rp82 Miliar OECD: Kebocoran Sampah Plastik di ASEAN+3 Bisa Turun 95% pada 2050 Sejalan dengan hal itu, United Nations Environment Programme (UNEP) juga menekankan pentingnya target reuse, EPR, dan pedoman global agar industri lebih proaktif berinovasi. Dari perspektif perusahaan, SC Johnson mengusulkan penggunaan mekanisme permintaan untuk mengurangi plastik baru. Hal tersebut dapat dicapai dengan menerapkan target post-consumer recycled (PCR), larangan penggunaan bahan berbahaya, serta insentif guna ulang.  Sistem Guna Ulang Butuh Dukungan Kebijakan dan Ekonomi Beberapa waktu lalu, Asosiasi Guna Ulang Indonesia (AGUNI) telah diluncurkan dengan sepuluh anggota usaha. Di tingkat Asia, Asia Reuse Consortium juga telah terbentuk dengan 5 negara anggota, yaitu Indonesia, Vietnam, Filipina, Thailand, dan India. Pada lingkup yang lebih luas, Global Reuse Alliance tengah dirintis. Kelompok ini akan menghubungkan enam jaringan regional. Kesiapan yang sudah muncul dari masyarakat sipil, masih membutuhkan dukungan kebijakan dan ekonomi dari pemerintah. Sejauh ini dukungan finansial tergolong minim, meskipun sistem guna ulang berkontribusi pada penciptaan lapangan pekerjaan hijau. World Plastics Council juga menyoroti pentingnya kejelasan regulasi dan investasi yang adil untuk infrastruktur sampah di negara berkembang. Hal ini belum tercapai meskipun industri menyatakan kesiapan untuk investasi sirkular. Oleh karena itu, INC 5.2 ini harus dimanfaatkan untuk menghasilkan perjanjian yang mendukung sistem guna ulang. Dukungan tersebut dapat berupa penyesuaian skema pembiayaan berdasarkan hierarki pengelolaan sampah , dari reduce, reuse, recycle , baru disposal . Dukungan terhadap inovator akar rumput, UMKM, serta infrastruktur guna ulang juga perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan solusi lingkungan dan ekonomi sirkular.  Sejauh ini, sebagian besar dana justru dikucurkan untuk solusi-solusi di akhir, seperti pembakaran sampah. Paparan The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan Circulate Initiative menunjukkan bahwa dana pembangunan di ranah isu plastik masih kurang dari 0,5% Official Development Assistance (ODA) global. Sebanyak 83% investasi swasta justru menyasar ke solusi hulu, yaitu daur ulang. Asia hanya menerima bantuan sebesar 5%, sementara Afrika bahkan hanya 0,5%. Situasi tersebut menunjukkan perlunya peran kebijakan dan ekosistem investasi yang kuat, blended finance untuk mengurangi risiko investasi di solusi hulu, serta mengarahkan kembali dana pengembangan untuk reuse dan redesign.  Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Ajeng Dwita Ayuningtyas Editor: Hari Widowati #Masyarakat Sipil #Sampah Plastik #WEF #Ekonomi Karbon #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_energi-baru_673c85238d329_empat-lembaga-rekomendasikan-5-solusi-tekan-polusi-termasuk-bbm-standar-euro-4.md b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_energi-baru_673c85238d329_empat-lembaga-rekomendasikan-5-solusi-tekan-polusi-termasuk-bbm-standar-euro-4.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c55792c8c4c064efd01d83852b5bd451afdbdb61 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_ekonomi-hijau_energi-baru_673c85238d329_empat-lembaga-rekomendasikan-5-solusi-tekan-polusi-termasuk-bbm-standar-euro-4.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/673c85238d329/empat-lembaga-rekomendasikan-5-solusi-tekan-polusi-termasuk-bbm-standar-euro-4?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Ekonomi Hijau%20Energi Baru%20Detail&utm_campaign=Baca%20Juga%20Redaksi%20Pos%201 +title: "Empat Lembaga Rekomendasikan 5 Solusi Tekan Polusi, Termasuk BBM Standar Euro 4 - Energi Baru Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:46 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Empat Lembaga Rekomendasikan 5 Solusi Tekan Polusi, Termasuk BBM Standar Euro 4 - Energi Baru Katadata.co.id + +Beberapa lembaga penelitian merekomendasikan lima kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk menciptakan kualitas udara yang baik untuk Indonesia.  Rekomendasi tersebut tertera dalam kajian berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Pengetatan Standar Kualitas BBM pada Aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Ekonomi.” Adapun beberapa lembaga tersebut terdiri dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Center of Reform on Economics (CORE Indonesia), Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), dan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan rekomendasi pertama adalah pemerintah perlu segera menerapkan standar kualitas bahan bakar kendaraan dengan mengurangi kadar sulfur pada bensin dan solar sehingga setara dengan standar Euro 4. Rekomendasi lainya adalah pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu meningkatkan infrastruktur pengolahan dan distribusi bahan bakar. "Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas bahan bakar lebih baik dimana kita prrlu melakukan pembaruan termasuk fasilitas distribusi minyak dan ini memerlukan investasi teknologi baru dan modernisasi fasilitas yang sudah ada," ujar Fabby dalam Launching Studi AQ Marves, di Jakarta, Selasa (19/11). Rekomendasi ketiga adalah dengan mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan yang rendah emisi. Fabby mengatakan penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik masih perlu dorongan lebih lanjut. Pemerintah bisa memberikan subsidi berupa pengurangan pajak, pembangunan fasilitas infrastruktur pengisian daya lebih luas. Rekomendasi keempat, diperlukan kampanye mengenai kesedaran masyarakat, pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya polusi dan pentingnya perbaikan kualitas bahan bakar sangat diperlukan. "Tentunya edukasi mengenai pentingnya menggunakan kendaraan yang sangat ramah lingkungan dapat membantu perubahan perilaku masyarakat yang akhirnya bisa mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan di sektor transportasi," ujarnya. Rekomendasi kelima adalah diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas agar kebijakan ini berjalan efektif. Pemerintah harus memastikan kualitas bahan bakar yang dijual di pasar benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan sanksi tegas terhadap produsen yang tidak mentaati ketentuan ini. "Kita sebenarnya memiliki peraturan bahwa bahan bakar di indonesia harus memenuhi standar euro 4. Namun sampai hari ini, kita belum melihat kualitas bahan bakar di Indonesia memiliki standar itu," katanya. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Empat Lembaga Rekomendasikan 5 Solusi Tekan Polusi, Termasuk BBM Standar Euro 4 Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Empat Lembaga Rekomendasikan 5 Solusi Tekan Polusi, Termasuk BBM Standar Euro 4 Oleh Djati Waluyo 20 November 2024, 05:30 ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/nym. Bus listrik Transjakarta melintas di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (16/1/2024). Membuat ringkasan dengan AI Beberapa lembaga penelitian merekomendasikan lima kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk menciptakan kualitas udara yang baik untuk Indonesia.  Rekomendasi tersebut tertera dalam kajian berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Pengetatan Standar Kualitas BBM pada Aspek Lingkungan, Kesehatan, dan Ekonomi.” Adapun beberapa lembaga tersebut terdiri dari Institute for Essential Services Reform (IESR), Center of Reform on Economics (CORE Indonesia), Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), dan Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan rekomendasi pertama adalah pemerintah perlu segera menerapkan standar kualitas bahan bakar kendaraan dengan mengurangi kadar sulfur pada bensin dan solar sehingga setara dengan standar Euro 4. Rekomendasi lainya adalah pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perlu meningkatkan infrastruktur pengolahan dan distribusi bahan bakar.  "Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas bahan bakar lebih baik dimana kita prrlu melakukan pembaruan termasuk fasilitas distribusi minyak dan ini memerlukan investasi teknologi baru dan modernisasi fasilitas yang sudah ada," ujar Fabby dalam Launching Studi AQ Marves, di Jakarta, Selasa (19/11). Baca Juga Pertumbuhan Ekonomi 8% Sulit Tercapai Bila Polusi Udara Tidak Ditangani Ibu Kota India Nyaris Lumpuh Imbas Polusi, 50 Kali Lebih Tinggi dari Batas Aman Sidoarjo Kembali Jadi Kota Dengan Kualitas Udara Terburuk Pagi Ini  Rekomendasi ketiga adalah dengan mendorong penggunaan kendaraan ramah lingkungan yang rendah emisi. Fabby mengatakan penggunaan kendaraan ramah lingkungan seperti kendaraan listrik masih perlu dorongan lebih lanjut. Pemerintah bisa memberikan subsidi berupa pengurangan pajak, pembangunan fasilitas infrastruktur pengisian daya lebih luas.  Rekomendasi keempat, diperlukan kampanye mengenai kesedaran masyarakat, pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya polusi dan pentingnya perbaikan kualitas bahan bakar sangat diperlukan.  "Tentunya edukasi mengenai pentingnya menggunakan kendaraan yang sangat ramah lingkungan dapat membantu perubahan perilaku masyarakat yang akhirnya bisa mengurangi jumlah emisi yang dihasilkan di sektor transportasi," ujarnya.  Rekomendasi kelima adalah diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas agar kebijakan ini berjalan efektif. Pemerintah harus memastikan kualitas bahan bakar yang dijual di pasar benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan sanksi tegas terhadap produsen yang tidak mentaati ketentuan ini.  "Kita sebenarnya memiliki peraturan bahwa bahan bakar di indonesia harus memenuhi standar euro 4. Namun sampai hari ini, kita belum melihat kualitas bahan bakar di Indonesia memiliki standar itu," katanya. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Djati Waluyo Editor: Tia Dwitiani Komalasari #Polusi #Euro 4 #BBM #Katadata Green #Energi Bersih #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_finansial_bursa_69a16332595f0_emiten-bakrie-bnbr-enrg-dan-vktr-umumkan-kinerja-mana-yang-untung-dan-rugi.md b/raw/katadata.co.id_finansial_bursa_69a16332595f0_emiten-bakrie-bnbr-enrg-dan-vktr-umumkan-kinerja-mana-yang-untung-dan-rugi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8ea978e795c64a9a89492d01ec79b24ce794f7fd --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_finansial_bursa_69a16332595f0_emiten-bakrie-bnbr-enrg-dan-vktr-umumkan-kinerja-mana-yang-untung-dan-rugi.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/finansial/bursa/69a16332595f0/emiten-bakrie-bnbr-enrg-dan-vktr-umumkan-kinerja-mana-yang-untung-dan-rugi +title: "Emiten Bakrie BNBR, ENRG dan VKTR Umumkan Kinerja, Mana yang Untung dan Rugi? - Bursa Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:45 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Emiten Bakrie BNBR, ENRG dan VKTR Umumkan Kinerja, Mana yang Untung dan Rugi? - Bursa Katadata.co.id + +Tiga emiten yang berada di bawah naungan Grup Bakrie telah merilis laporan kinerja keuangan sepanjang 2025. Dua di antaranya mencatatkan pertumbuhan laba bersih secara tahunan, sementara satu emiten lainnya berbalik jadi rugi. Laporan kinerja tahunan menjadi acuan penting bagi investor untuk menilai fundamental, kesehatan keuangan serta prospek usaha emiten ke depan. Bagi perusahaan, laporan ini juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur pencapaian target bisnis. Di antara 12 gurita bisnis grup Bakrie, tiga perusahaan grup Bakrie yang sudah merilis laporankinerja keuangan tahun buku 2025 itu adalah PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR). Berdasarkan laporan keuangan, induk perusahaan grup Bakrie BNBR membukukan kenaikan laba bersih 50,75% menjadi Rp 493,85 miliar. Sementara itu, perusahaan sektor energi pengelola Blok Kangean ENRG mencetak laba bersih senilai Rp 1,53 triliun. Arah berbeda ditunjukkan emiten transportasi VKTR yang berbalik rugi Rp 11.36 miliar dari laba yang perseroan cetak pada tahun sebelumnya. Lantas bagaimana ulasan lengkap kinerja usaha milik keluarga Bakrie tersebut? Emiten ENRG merupakan perusahaan minyak dan gas hulu independen memiliki operasi yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, mulai dari bagian utara Sumatra, Kalimantan Timur, Jawa, hingga Indonesia bagian Timur. Saat ini kegiatan bisnis ENRG meliputi eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak mentah, gas alam, dan gas cair. Tahun lalu, ENRG melaporkan telah menguasai penuh Blok Migas Kangean di Jawa Timur dari Japan Petroleum Exploration Co. Ltd (Japex). Tak hanya itu, ENRG juga telah menyelesaikan divestasi 50% partisipasi interes di Gebang PSC Sumatera Barat kepada Japex. Adapun aset Gebang ditargetkan mulai berproduksi tahun depan. Tak hanya itu, ENRG juga baru-baru ini mengumumkan telah menemukan ladang minyak baru melalui anak usahanya di salah satu sumur eksplorasi di Wilayah Kerja Strait, Riau. Sepanjang 2025, ENRG mencetak laba bersih sebesar US$ 91,53 juta atau setara Rp 1,53 triliun (dengan kurs Rp 16.720 terhadap dolar AS) sepanjang tahun lalu. Nilai tersebut melonjak 21,40% dari laba bersih ENRG pada tahun sebelumnya sebesar US$ 75,39 juta. Penjualan neto perseroan dicatat sebesar US$ 498,12 juta atau Rp 8,32 triliun, naik 6,56% dari penjualan tahun sebelumnya sebesar US$ 467,42 juta. Perseroan telah menginvestasikan lebih dari US$ 250 juta untuk program eksplorasi dan pengembangan di seluruh aset produksi Perseroan “Hasilnya Perseroan mampu meningkatkan keandalan lapangan-lapangan Perseroan serta memperluas kapasitas produksi aset di masa mendatang,” kata Direktur Utama ENRG Syailendra S. Bakrie dalam keterangan resmi dikutip Jumat (27/2). Ke depan, ENRG akan tetap fokus memaksimalkan nilai aset melalui efisiensi operasional, alokasi modal yang disiplin, serta pengelolaan keuangan yang prudent guna memperkuat kinerja dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. Secara historis, BNBR merupakan induk utama sejumlah perusahaan Grup Bakrie dan pernah berada pada masa puncak kejayaan bisnis keluarga. Perseroan mengembangkan usaha di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, telekomunikasi, hingga perkebunan, serta ekspor produk seperti pipa baja, baja bergelombang, bahan bangunan, crude palm oil (CPO), dan karet alam. Saham BNBR belakangan bangkit dari harga Rp 20-50 per saham karena telah mengakuisisi Tol Cimanggis-Cibitung. Saat ini harga sahamnya berada di level 196 per saham. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan perseroan, BNBR mencatatkan laba bersih sebesar Rp 493,85 miliar. Torehan tersebut melonjak 50,75% dibandingkan tahun sebelumnya dengan perolehan laba bersih sebesar Rp 327,59 miliar. Meski mengalami pertumbuhan laba, pendapatan perseroan justru tercatat turun. Pendapatan BNBR turun menjadi Rp 3,74 triliun dari Rp 3,86 triliun secara tahunan atau year on year (yoy). Seiring dengan turunnya pendapatan perseroan, beban pokok pendapatan perseroan turun menjadi Rp 2,99 triliun dari Rp 3 triliun secara yoy. Kenaikan laba ditopang karena adanya pos keuntungan dari pengukuran kembali atas kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya senilai Rp 422,37 miliar di mana tahun sebelumnya posisi kos tersebut kosong. Kemudian pos keuntungan dari pembelian diskon tercatat sebesar Rp 320,12 miliar Sementara itu, VKTR merupakan emiten Grup Bakrie yang fokus pada pengembangan elektrifikasi transportasi berbasis energi hijau. Perusahaan ini berawal dari PT Bakrie Steel Industries yang berdiri pada 2007 sebagai distributor kendaraan komersial dan komponen logam. Pada Maret 2022, perseroan bertransformasi menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk untuk memperkuat arah bisnis di sektor transportasi rendah emisi sejalan dengan transisi energi di Indonesia. Adapun VKTR membukukan rugi bersih sebesar Rp 11,36 miliar. Posisi tersebut berbalik dari catatan laba yang ditorehkan perseroan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 7,56 miliar. Meski mencatatkan rugi, VKTR membukukan kenaikan pendapatan, meskipun dengan persentase yang sangat tipis. Pendapatan VKTR naik menjadi Rp 1,08 triliun dari Rp 1 triliun secara tahunan. Beban pokok pendapatan perseroan naik menjadi Rp 892,62 miliar dari Rp 825,51 miliar secara yoy. Pos beban umum dan administrasi perseroan membengkak menjadi Rp 177 miliar dari Rp 157,58 miliar sevara tahunan. Kemudian, pos beban keuangan juga meningkat Rp 17,08 miliar dari Rp 10,63 miliar secara yoy Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Emiten Bakrie BNBR, ENRG dan VKTR Umumkan Kinerja, Mana yang Untung dan Rugi? Laba Bersih ENRG Melonjak 21% yoy BNBR Cetak Laba Bersih Rp 493,85 Miliar Emiten Transportasi VKTR Rugi Rp 11.36 Miliar Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Emiten Bakrie BNBR, ENRG dan VKTR Umumkan Kinerja, Mana yang Untung dan Rugi? Oleh Karunia Putri 27 Februari 2026, 16:25 ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nym. Direktur Utama & CEO PT Bakrie and Brother Tbk (BNBR atau Perseroan) Anindya Novyan Bakrie (kiri) berbincang dengan Komisaris Utama Armansyah Yamin (kanan) sebelum Rapat Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan di Jakarta, Rabu (10/9/2025). Membuat ringkasan dengan AI Tiga emiten yang berada di bawah naungan Grup Bakrie telah merilis laporan kinerja keuangan sepanjang 2025. Dua di antaranya mencatatkan pertumbuhan laba bersih secara tahunan, sementara satu emiten lainnya berbalik jadi rugi. Laporan kinerja tahunan menjadi acuan penting bagi investor untuk menilai fundamental, kesehatan keuangan serta prospek usaha emiten ke depan. Bagi perusahaan, laporan ini juga digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur pencapaian target bisnis. Di antara 12 gurita bisnis grup Bakrie, tiga perusahaan grup Bakrie yang sudah merilis laporankinerja keuangan tahun buku 2025 itu adalah PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) dan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR).  Berdasarkan laporan keuangan, induk perusahaan grup Bakrie BNBR membukukan kenaikan laba bersih 50,75% menjadi Rp 493,85 miliar. Sementara itu, perusahaan sektor energi pengelola Blok Kangean ENRG mencetak laba bersih senilai Rp 1,53 triliun. Arah berbeda ditunjukkan emiten transportasi VKTR yang berbalik rugi Rp 11.36 miliar dari laba yang perseroan cetak pada tahun sebelumnya.  Baca Juga Danantara Ungkap 4 Emiten Ikut Lelang WtE, Hanya 9 Perusahaan Ajukan Proposal Adu Kinerja 4 Bank Himbara BBRI, BMRI hingga BBTN, Laba 2025 Turun 2,5% Mengapa? Hitung-hitungan Rencana Garuda (GIAA) Borong 50 Pesawat Boeing, Apa Risikonya? Lantas bagaimana ulasan lengkap kinerja usaha milik keluarga Bakrie tersebut? Laba Bersih ENRG Melonjak 21% yoy Emiten ENRG merupakan perusahaan minyak dan gas hulu independen memiliki operasi yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, mulai dari bagian utara Sumatra, Kalimantan Timur, Jawa, hingga Indonesia bagian Timur. Saat ini kegiatan bisnis ENRG meliputi eksplorasi, pengembangan, dan produksi minyak mentah, gas alam, dan gas cair.  Tahun lalu, ENRG melaporkan telah menguasai penuh Blok Migas Kangean di Jawa Timur dari Japan Petroleum Exploration Co. Ltd (Japex). Tak hanya itu, ENRG juga telah menyelesaikan divestasi 50% partisipasi interes di Gebang PSC Sumatera Barat kepada Japex. Adapun aset Gebang ditargetkan mulai berproduksi tahun depan. Tak hanya itu, ENRG juga baru-baru ini mengumumkan telah menemukan ladang minyak baru melalui anak usahanya di salah satu sumur eksplorasi di Wilayah Kerja Strait, Riau. Sepanjang 2025, ENRG mencetak laba bersih sebesar US$ 91,53 juta atau setara Rp 1,53 triliun (dengan kurs Rp 16.720 terhadap dolar AS) sepanjang tahun lalu. Nilai tersebut melonjak 21,40% dari laba bersih ENRG pada tahun sebelumnya sebesar US$ 75,39 juta. Penjualan neto perseroan dicatat sebesar US$ 498,12 juta atau Rp 8,32 triliun, naik 6,56% dari penjualan tahun sebelumnya sebesar US$ 467,42 juta. Perseroan telah menginvestasikan lebih dari US$ 250 juta untuk program eksplorasi dan pengembangan di seluruh aset produksi Perseroan “Hasilnya Perseroan mampu meningkatkan keandalan lapangan-lapangan Perseroan serta memperluas kapasitas produksi aset di masa mendatang,” kata Direktur Utama ENRG Syailendra S. Bakrie dalam keterangan resmi dikutip Jumat (27/2). Ke depan, ENRG akan tetap fokus memaksimalkan nilai aset melalui efisiensi operasional, alokasi modal yang disiplin, serta pengelolaan keuangan yang prudent guna memperkuat kinerja dan meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemegang saham. BNBR Cetak Laba Bersih Rp 493,85 Miliar Secara historis, BNBR merupakan induk utama sejumlah perusahaan Grup Bakrie dan pernah berada pada masa puncak kejayaan bisnis keluarga. Perseroan mengembangkan usaha di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, telekomunikasi, hingga perkebunan, serta ekspor produk seperti pipa baja, baja bergelombang, bahan bangunan, crude palm oil (CPO), dan karet alam. Saham BNBR belakangan bangkit dari harga Rp 20-50 per saham karena telah mengakuisisi Tol Cimanggis-Cibitung. Saat ini harga sahamnya berada di level 196 per saham.  Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan perseroan, BNBR mencatatkan laba bersih sebesar Rp 493,85 miliar. Torehan tersebut melonjak 50,75% dibandingkan tahun sebelumnya dengan perolehan laba bersih sebesar Rp 327,59 miliar. Meski mengalami pertumbuhan laba, pendapatan perseroan justru tercatat turun.  Pendapatan BNBR turun menjadi Rp 3,74 triliun dari Rp 3,86 triliun secara tahunan atau year on year (yoy). Seiring dengan turunnya pendapatan perseroan, beban pokok pendapatan perseroan turun menjadi Rp 2,99 triliun dari Rp 3 triliun secara yoy.  Kenaikan laba ditopang karena adanya pos keuntungan dari pengukuran kembali atas kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya senilai Rp 422,37 miliar di mana tahun sebelumnya posisi kos tersebut kosong. Kemudian pos keuntungan dari pembelian diskon tercatat sebesar Rp 320,12 miliar Emiten Transportasi VKTR Rugi Rp 11.36 Miliar Sementara itu, VKTR merupakan emiten Grup Bakrie yang fokus pada pengembangan elektrifikasi transportasi berbasis energi hijau. Perusahaan ini berawal dari PT Bakrie Steel Industries yang berdiri pada 2007 sebagai distributor kendaraan komersial dan komponen logam.  Pada Maret 2022, perseroan bertransformasi menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk untuk memperkuat arah bisnis di sektor transportasi rendah emisi sejalan dengan transisi energi di Indonesia. Adapun VKTR membukukan rugi bersih sebesar Rp 11,36 miliar. Posisi tersebut berbalik dari catatan laba yang ditorehkan perseroan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 7,56 miliar. Meski mencatatkan rugi, VKTR membukukan kenaikan pendapatan, meskipun dengan persentase yang sangat tipis. Pendapatan VKTR naik menjadi Rp 1,08 triliun dari Rp 1 triliun secara tahunan. Beban pokok pendapatan perseroan naik menjadi Rp 892,62 miliar dari Rp 825,51 miliar secara yoy.  Pos beban umum dan administrasi perseroan membengkak menjadi Rp 177 miliar dari Rp 157,58 miliar sevara tahunan. Kemudian, pos beban keuangan juga meningkat Rp 17,08 miliar dari Rp 10,63 miliar secara yoy Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Karunia Putri Editor: Ira Guslina Sufa #Bakrie #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_finansial_keuangan_6364cab4ceddd_smf-telah-salurkan-dana-kpr-flpp-sebesar-rp12-55-triliun.md b/raw/katadata.co.id_finansial_keuangan_6364cab4ceddd_smf-telah-salurkan-dana-kpr-flpp-sebesar-rp12-55-triliun.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86245b1656dc5b6a28c51069dd4ec7ecebf8b92f --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_finansial_keuangan_6364cab4ceddd_smf-telah-salurkan-dana-kpr-flpp-sebesar-rp12-55-triliun.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6364cab4ceddd/smf-telah-salurkan-dana-kpr-flpp-sebesar-rp12-55-triliun +title: "SMF Telah Salurkan Dana KPR FLPP Sebesar Rp12,55 Triliun - Keuangan Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:42:53 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# SMF Telah Salurkan Dana KPR FLPP Sebesar Rp12,55 Triliun - Keuangan Katadata.co.id + +PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF berhasil menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP sebesar Rp12,55 triliun sejak 2018 hingga September 2022. Sementara nominal penyaluran sejak Januari-September 2022, nominal penyaluran FLPP sebesar Rp3,52 triliun. Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan bahwa  hal tersebut merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Adapun dana yang dialirkan untuk KPR subsidi ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. “SMF akan terus berperan serta membantu pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan APBN untuk penyediaan akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program KPR FLPP serta program pembiayaan sekunder perumahan berkelanjutan lainnya,” kata Ananta dalam Media Gathering SMF di Banyuwangi,  Jum’at (4/11). Sementara penyaluran FLPP sejak Januari-September 2022  sebesar Rp 3,52 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun sebanyak 154.010 unit. Jumlah ini setara dengan 77% dari target pemenuhan kebutuhan 200.000 unit rumah FLPP Pemerintah tahun 2022. Pemenuhan kebutuhan KPR FLPP ini meningkat dari tahun 2021 yaitu 157.500 unit. Hal ini menjadi salah satu tren positif industri perumahan di tengah ketidak pastian kondisi ekonomi saat ini. KPR FLPP merupakan program yang memberikan akses pemilikan rumah murah bagi MBR yang memiliki skema memiliki angsuran tetap selama 20 tahun. Sejak tahun 2010 hingga September 2022, Program FLPP telah berhasil mendukung pemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit rumah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Adapun tahun ini, Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp30 triliun untuk menyediakan akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program tersebut. Dana Rp 30 triliun tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun yang diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera sebesar Rp19,1 triliun dan kepada  SMF sebesar Rp2 triliun. Adapun sisa dananya diperoleh dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh SMF. Direktur SMF Bonai Subiakto mengatakan, program ini berperan penting sebagai alat fiskal Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal pemerintah. Ini dilaksanakan dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP. “SMF bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP. Kemudian dana itu disalurkan kepada masyarakat melalui bank penyalur” kata Bonai. Berdasarkan laporan Rumah123.com ditemukan bahwa semakin banyak ornag yang membeli rumah bekas. Rumah123.com mengukur volume pasokan rumah bekas yang dijual melalui  Resale Supply Index  (RSI). RSI dikalkulasikan berdasar basis data penjualan rumah di situs lokapasar properti 99.co dan Rumah123.com, dengan menggunakan dasar perhitungan Januari 2020 = 100 poin. Hasilnya, Rumah123.com menemukan indeks pasokan rumah bekas yang dijual di Indonesia terus naik hingga berada di level 132 poin pada Agustus 2022. Ini merupakan level tertinggi dalam setahun terakhir, seperti terlihat pada grafik. "Secara  year-on-year , volume suplai lebih tinggi 36,1% dari Agustus 2021," jelas Rumah123.com dalam laporannya. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk SMF Telah Salurkan Dana KPR FLPP Sebesar Rp12,55 Triliun Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler BI Perpanjang Insentif DP 0% untuk KPR dan KKB Hingga 2023 Akad Massal 2.500 Nasabah FLPP, BSI Targetkan Pembiayaan Rp1,5 Triliun SMF Telah Salurkan Dana KPR FLPP Sebesar Rp12,55 Triliun Oleh Vika Azkiya Dihni 4 November 2022, 15:18 Katadata Direktur Keuangan dan Operasional SMF Bonai Subiakto, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, dan Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan Heliantopo dalam acara media gathering PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) di Banyuwangi, Jumat, 4 November 2022. PT Sarana Multigriya Finansial atau SMF berhasil menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP sebesar Rp12,55 triliun sejak 2018 hingga September 2022. Sementara nominal penyaluran sejak Januari-September 2022, nominal penyaluran FLPP sebesar Rp3,52 triliun.  Direktur Utama SMF, Ananta Wiyogo, mengatakan bahwa  hal tersebut merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Adapun dana yang dialirkan untuk KPR subsidi ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN. “SMF akan terus berperan serta membantu pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan APBN untuk penyediaan akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program KPR FLPP serta program pembiayaan sekunder perumahan berkelanjutan lainnya,” kata Ananta dalam Media Gathering SMF di Banyuwangi,  Jum’at (4/11). Baca Juga BI Perpanjang Insentif DP 0% untuk KPR dan KKB Hingga 2023 Sementara penyaluran FLPP sejak Januari-September 2022  sebesar Rp 3,52 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membangun sebanyak 154.010 unit. Jumlah ini setara dengan 77% dari target pemenuhan kebutuhan 200.000 unit rumah FLPP Pemerintah tahun 2022. Pemenuhan kebutuhan KPR FLPP ini meningkat dari tahun 2021 yaitu 157.500 unit. Hal ini menjadi salah satu tren positif industri perumahan di tengah ketidak pastian kondisi ekonomi saat ini. KPR FLPP merupakan program yang memberikan akses pemilikan rumah murah bagi MBR yang memiliki skema memiliki angsuran tetap selama 20 tahun. Sejak tahun 2010 hingga September 2022, Program FLPP telah berhasil mendukung pemilikan rumah sebanyak 1,1 juta unit rumah yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Adapun tahun ini, Pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp30 triliun untuk menyediakan akses ke perumahan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia melalui program tersebut. Dana Rp 30 triliun tersebut bersumber dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp21,1 triliun yang diberikan kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera sebesar Rp19,1 triliun dan kepada  SMF sebesar Rp2 triliun. Adapun sisa dananya diperoleh dari penerbitan surat utang yang dilakukan oleh SMF. Baca Juga Akad Massal 2.500 Nasabah FLPP, BSI Targetkan Pembiayaan Rp1,5 Triliun Direktur SMF Bonai Subiakto mengatakan, program ini berperan penting sebagai alat fiskal Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal pemerintah. Ini dilaksanakan dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP. “SMF bersinergi dengan BP Tapera dalam menyediakan dana KPR FLPP. Kemudian dana itu disalurkan kepada masyarakat melalui bank penyalur” kata Bonai. Berdasarkan laporan Rumah123.com ditemukan bahwa semakin banyak ornag yang membeli rumah bekas. Rumah123.com mengukur volume pasokan rumah bekas yang dijual melalui  Resale Supply Index  (RSI). RSI dikalkulasikan berdasar basis data penjualan rumah di situs lokapasar properti 99.co dan Rumah123.com, dengan menggunakan dasar perhitungan Januari 2020 = 100 poin. Hasilnya, Rumah123.com menemukan indeks pasokan rumah bekas yang dijual di Indonesia terus naik hingga berada di level 132 poin pada Agustus 2022. Ini merupakan level tertinggi dalam setahun terakhir, seperti terlihat pada grafik. "Secara  year-on-year , volume suplai lebih tinggi 36,1% dari Agustus 2021," jelas Rumah123.com dalam laporannya. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Vika Azkiya Dihni Editor: Tia Dwitiani Komalasari #FLPP #SMF #KPR FLPP #Rumah #KPR Rumah #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_finansial_keuangan_66f79b47adc67_asing-tinggalkan-pasar-keuangan-rp-9-7-triliun-sepekan-bi-yakin-ekonomi-stabil.md b/raw/katadata.co.id_finansial_keuangan_66f79b47adc67_asing-tinggalkan-pasar-keuangan-rp-9-7-triliun-sepekan-bi-yakin-ekonomi-stabil.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..02d16ceab50d99cdfae8f8801474913fe79c11aa --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_finansial_keuangan_66f79b47adc67_asing-tinggalkan-pasar-keuangan-rp-9-7-triliun-sepekan-bi-yakin-ekonomi-stabil.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/finansial/keuangan/66f79b47adc67/asing-tinggalkan-pasar-keuangan-rp-9-7-triliun-sepekan-bi-yakin-ekonomi-stabil?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Finansial%20Keuangan%20Detail&utm_campaign=Baca%20Juga%20Redaksi%20Pos%201 +title: "Asing Tinggalkan Pasar Keuangan Rp 9,7 Triliun Sepekan, BI Yakin Ekonomi Stabil - Keuangan Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:48:31 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Asing Tinggalkan Pasar Keuangan Rp 9,7 Triliun Sepekan, BI Yakin Ekonomi Stabil - Keuangan Katadata.co.id + +Perkembangan aliran modal asing selama pekan keempat September 2024 menunjukkan beberapa tren signifikan yang memengaruhi kondisi nilai tukar Rupiah dan stabilitas ekonomi Indonesia. Bank Indonesia (BI), dalam laporannya, mencatat berbagai indikator ekonomi yang mencerminkan dinamika pasar global dan domestik, termasuk aliran modal asing dan pergerakan nilai tukar. BI mencatat pada Kamis (26/9) nilai tukar Rupiah ditutup pada level Rp15.160 per dolar Amerika Serikat. Namun, pada Jumat (27/9) Rupiah menguat dan dibuka pada level Rp15.070 per dolar Amerika Serikat. Perkembangan ini terjadi di tengah melemahnya indeks dolar AS (DXY) yang turun ke level 100,56. Kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ke 6,47% juga turut memperkuat daya tarik pasar obligasi Indonesia bagi investor asing. Meski demikian, arus modal keluar dari pasar saham dan pasar surat utang negara masih terlihat. Selama periode 23-26 September 2024, tercatat jual neto nonresiden sebesar Rp 9,73 triliun. Dana keluaar ini terdiri dari Rp 2,88 triliun di pasar saham, Rp 1,30 triliun di pasar SBN, dan Rp 5,55 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Bila dilihat secara keseluruhan, pada 2024 aliran modal asing mencatatkan beli neto yang signifikan di berbagai instrumen keuangan. Hingga Kamis (26/9) beli neto nonresiden mencapai Rp 57,13 triliun di pasar saham, Rp 31,07 triliun di pasar SBN, dan Rp 193,60 triliun di SRBI. Asisten Gubernur Bank Indonesia, Erwin Haryono menyatakan aliran modal asing yang terus masuk menunjukkan keyakinan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. "Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," ujar Erwin seperti dikutip Sabtu (28/9). Premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 26 September 2024 berada pada level 67,36 basis poin (bps). Jumlah tersebut sedikit meningkat dibandingkan posisi 20 September 2024 yang berada di level 67,28 bps. Menurut Erwin, kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan risiko global, meskipun Indonesia masih berada dalam kategori aman bagi investor global. Bank Indonesia terus memantau dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui berbagai kebijakan, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan obligasi domestik. “Dukungan terhadap penguatan ketahanan eksternal sangat penting di tengah dinamika pasar global yang masih fluktuatif,” ujar Erwin. Secara keseluruhan BI berkeyakinan kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat, didorong oleh aliran modal asing yang stabil dan kebijakan ekonomi yang tepat. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Asing Tinggalkan Pasar Keuangan Rp 9,7 Triliun Sepekan, BI Yakin Ekonomi Stabil Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Asing Tinggalkan Pasar Keuangan Rp 9,7 Triliun Sepekan, BI Yakin Ekonomi Stabil Oleh Ira Guslina Sufa 28 September 2024, 12:59 ANTARA FOTO/Khalis Surry/foc. Petugas menyerahkan uang pencahan kecil kepada Kepala Bank Indonesia Aceh Rony Widijarto (kanan) saat peluncuran Sebar Uang Rupiah di Bumoe Aceh (Seuramoe) di Kantor Bank Indonesia Aceh, Banda Aceh, Jumat (30/8/2024). Membuat ringkasan dengan AI Perkembangan aliran modal asing selama pekan keempat September 2024 menunjukkan beberapa tren signifikan yang memengaruhi kondisi nilai tukar Rupiah dan stabilitas ekonomi Indonesia. Bank Indonesia (BI), dalam laporannya, mencatat berbagai indikator ekonomi yang mencerminkan dinamika pasar global dan domestik, termasuk aliran modal asing dan pergerakan nilai tukar. BI mencatat pada Kamis (26/9) nilai tukar Rupiah ditutup pada level Rp15.160 per dolar Amerika Serikat. Namun, pada Jumat (27/9) Rupiah menguat dan dibuka pada level Rp15.070 per dolar Amerika Serikat.  Perkembangan ini terjadi di tengah melemahnya indeks dolar AS (DXY) yang turun ke level 100,56. Kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun ke 6,47% juga turut memperkuat daya tarik pasar obligasi Indonesia bagi investor asing. Meski demikian, arus modal keluar dari pasar saham dan pasar surat utang negara masih terlihat. Selama periode 23-26 September 2024, tercatat jual neto nonresiden sebesar Rp 9,73 triliun. Dana keluaar ini terdiri dari Rp 2,88 triliun di pasar saham, Rp 1,30 triliun di pasar SBN, dan Rp 5,55 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).  Bila dilihat secara keseluruhan, pada 2024 aliran modal asing mencatatkan beli neto yang signifikan di berbagai instrumen keuangan. Hingga Kamis (26/9) beli neto nonresiden mencapai Rp 57,13 triliun di pasar saham, Rp 31,07 triliun di pasar SBN, dan Rp 193,60 triliun di SRBI. Baca Juga Asing Lepas Saham BBRI Rp 3,5 Triliun, BREN Rp 1,1 Triliun dalam Sepekan OJK Luncurkan Peta Jalan LPIP 2024-2028 untuk Dorong Efisiensi Kredit Bank Mandiri Genjot Penyaluran KPR FLPP, Tumbuh 75% hingga Agustus 2024 Asisten Gubernur Bank Indonesia, Erwin Haryono menyatakan aliran modal asing yang terus masuk menunjukkan keyakinan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia. "Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait, serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga ketahanan eksternal ekonomi Indonesia," ujar Erwin seperti dikutip Sabtu (28/9).  Premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia 5 tahun per 26 September 2024 berada pada level 67,36 basis poin (bps). Jumlah tersebut sedikit meningkat dibandingkan posisi 20 September 2024 yang berada di level 67,28 bps.  Menurut Erwin, kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan risiko global, meskipun Indonesia masih berada dalam kategori aman bagi investor global. Bank Indonesia terus memantau dan menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah melalui berbagai kebijakan, termasuk intervensi di pasar valuta asing dan obligasi domestik.  “Dukungan terhadap penguatan ketahanan eksternal sangat penting di tengah dinamika pasar global yang masih fluktuatif,” ujar Erwin. Secara keseluruhan BI berkeyakinan kondisi ekonomi Indonesia tetap kuat, didorong oleh aliran modal asing yang stabil dan kebijakan ekonomi yang tepat. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. #BI #Update Me #Investor Asing #Pasar Keuangan Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_finansial_korporasi_68f5a7e92980f_bri-perkuat-pembiayaan-kpr-subsidi-demi-akses-hunian-terjangkau.md b/raw/katadata.co.id_finansial_korporasi_68f5a7e92980f_bri-perkuat-pembiayaan-kpr-subsidi-demi-akses-hunian-terjangkau.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b2832fdc2f0fe5adcb45bddc816a79efe1ad1509 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_finansial_korporasi_68f5a7e92980f_bri-perkuat-pembiayaan-kpr-subsidi-demi-akses-hunian-terjangkau.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/finansial/korporasi/68f5a7e92980f/bri-perkuat-pembiayaan-kpr-subsidi-demi-akses-hunian-terjangkau +title: "BRI Perkuat Pembiayaan KPR Subsidi Demi Akses Hunian Terjangkau - Korporasi Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:35:32 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# BRI Perkuat Pembiayaan KPR Subsidi Demi Akses Hunian Terjangkau - Korporasi Katadata.co.id + +Dalam upaya mendukung program Asta Cita yang menargetkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian layak dan terjangkau, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya sebagai bank penyalur utama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Tanah Air. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus menjaga kualitas portofolio kredit secara berkelanjutan. Tercatat, hingga akhir Agustus 2025, BRI telah menyalurkan KPR Subsidi kepada 107.244 penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan total outstanding sebesar Rp14,65 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 97% berasal dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang turut berkontribusi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah guna menyediakan akses pembiayaan perumahan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa dalam penyaluran KPR Subsidi, BRI selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Setiap pengajuan kredit melalui proses assessment yang ketat untuk memastikan calon debitur memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. “Dalam bank memberikan kredit kan, tentunya ada assessment dan ketentuan yang ada harus dipenuhi. Nah, atas dasar itu kita juga melihat realitanya seperti apa, dan kita tahu bahwa mana yang memang bisa, mana yang belum atau tidak bisa,” ucapnya. Pendekatan ini pun menjadi kunci dalam menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah ( Non Performing Loan /NPL) KPR Subsidi BRI yang tetap terjaga dengan baik. Adapun dari sisi pendanaan, BRI memastikan kesiapan penuh untuk menopang pembiayaan perumahan rakyat, di mana pada triwulan II 2025, likuiditas BRI berada dalam kondisi kuat dan memadai dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) di level 84,97%. Kondisi ini menunjukkan ruang likuiditas yang sangat memadai untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, tambahan likuiditas sebesar Rp55 triliun dari pemerintah juga semakin memperkuat kemampuan BRI dalam menyalurkan pembiayaan hunian bersubsidi. Kendati demikian, Hery mengakui, tantangan dalam pembiayaan perumahan masih cukup besar, terutama karena backlog perumahan di segmen masyarakat menengah ke bawah yang mencapai sekitar 10 juta unit. Salah satu hambatan yang masih sering dijumpai adalah minimnya pemahaman calon nasabah mengenai prosedur pengajuan dan akses pembiayaan. “Kuncinya adalah sosialisasi dan kemudahan calon nasabah untuk melakukan pengajuan serta mendapatkan pembiayaan,” ujar Hery. Hery menyebut dengan dukungan lebih dari 7.000 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, BRI pun memiliki kemampuan untuk mengakselerasi perluasan akses layanan pembiayaan hingga ke pelosok. Jaringan yang luas ini memudahkan masyarakat dan calon nasabah untuk memperoleh informasi, mengajukan pembiayaan, serta menikmati layanan perbankan secara optimal. “Keunggulan tersebut menjadikan BRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat dan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat”, pungkas Hery Gunardi. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk BRI Perkuat Pembiayaan KPR Subsidi Demi Akses Hunian Terjangkau Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler BRI Perkuat Pembiayaan KPR Subsidi Demi Akses Hunian Terjangkau Oleh Septiani Teberlina - Tim Publikasi Katadata 20 Oktober 2025, 10:09 BRI Seorang penerima manfaat program KPR Subsidi BRI tersenyum bahagia saat menerima simbol kunci rumah barunya. Melalui dukungan skema FLPP dan komitmen menjaga kualitas pembiayaan, BRI terus memperluas akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. Membuat ringkasan dengan AI Dalam upaya mendukung program Asta Cita yang menargetkan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan hunian layak dan terjangkau, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperkuat perannya sebagai bank penyalur utama Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi di Tanah Air. Langkah ini menjadi wujud nyata komitmen BRI dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sekaligus menjaga kualitas portofolio kredit secara berkelanjutan. Tercatat, hingga akhir Agustus 2025, BRI telah menyalurkan KPR Subsidi kepada 107.244 penerima manfaat di seluruh Indonesia dengan total outstanding sebesar Rp14,65 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 97% berasal dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang turut berkontribusi dalam mendukung Program 3 Juta Rumah pemerintah guna menyediakan akses pembiayaan perumahan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, menegaskan bahwa dalam penyaluran KPR Subsidi, BRI selalu menerapkan prinsip kehati-hatian. Setiap pengajuan kredit melalui proses assessment yang ketat untuk memastikan calon debitur memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan. “Dalam bank memberikan kredit kan, tentunya ada assessment dan ketentuan yang ada harus dipenuhi. Nah, atas dasar itu kita juga melihat realitanya seperti apa, dan kita tahu bahwa mana yang memang bisa, mana yang belum atau tidak bisa,” ucapnya. Pendekatan ini pun menjadi kunci dalam menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat. Hal ini tercermin dari rasio kredit bermasalah ( Non Performing Loan /NPL) KPR Subsidi BRI yang tetap terjaga dengan baik. Adapun dari sisi pendanaan, BRI memastikan kesiapan penuh untuk menopang pembiayaan perumahan rakyat, di mana pada triwulan II 2025, likuiditas BRI berada dalam kondisi kuat dan memadai dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) di level 84,97%. Kondisi ini menunjukkan ruang likuiditas yang sangat memadai untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, tambahan likuiditas sebesar Rp55 triliun dari pemerintah juga semakin memperkuat kemampuan BRI dalam menyalurkan pembiayaan hunian bersubsidi. Kendati demikian, Hery mengakui, tantangan dalam pembiayaan perumahan masih cukup besar, terutama karena backlog perumahan di segmen masyarakat menengah ke bawah yang mencapai sekitar 10 juta unit. Salah satu hambatan yang masih sering dijumpai adalah minimnya pemahaman calon nasabah mengenai prosedur pengajuan dan akses pembiayaan. “Kuncinya adalah sosialisasi dan kemudahan calon nasabah untuk melakukan pengajuan serta mendapatkan pembiayaan,” ujar Hery. Hery menyebut dengan dukungan lebih dari 7.000 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, BRI pun memiliki kemampuan untuk mengakselerasi perluasan akses layanan pembiayaan hingga ke pelosok. Jaringan yang luas ini memudahkan masyarakat dan calon nasabah untuk memperoleh informasi, mengajukan pembiayaan, serta menikmati layanan perbankan secara optimal. “Keunggulan tersebut menjadikan BRI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercepat realisasi program perumahan rakyat dan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat”, pungkas Hery Gunardi. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. #BRI #BBRI #KPR FLPP #Subsidi #Program Pemerintah #Strategi Perusahaan #Update Me Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_finansial_makro_667502d38edee_bappenas-46-penerima-bansos-salah-sasaran-karena-kesalahan-pendataan.md b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_667502d38edee_bappenas-46-penerima-bansos-salah-sasaran-karena-kesalahan-pendataan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2eab6584ece2be0446c67e08cfbb124d8595c924 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_667502d38edee_bappenas-46-penerima-bansos-salah-sasaran-karena-kesalahan-pendataan.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/finansial/makro/667502d38edee/bappenas-46-penerima-bansos-salah-sasaran-karena-kesalahan-pendataan +title: "Bappenas- 46% Penerima Bansos Salah Sasaran Karena Kesalahan Pendataan - Makro Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-25 02:57:21 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Bappenas: 46% Penerima Bansos Salah Sasaran Karena Kesalahan Pendataan - Makro Katadata.co.id + +Penyaluran bantuan sosial ( bansos ) salah sasaran kembali terungkap. Kali ini diungkapkan oleh Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyebut 46% penerima bansos tidak tepat sasaran akibat adanya exclusion dan inclusion error. Sehingga, masyarakat yang tidak layak justru mendapatkan bansos. Exclusion error adalah kesalahan data karena tak memasukkan rumah tangga miskin yang seharusnya masuk ke dalam data, sedangkan inclusion error memasukkan rumah tangga yang tak miskin ke dalam data. "Selama ini, data dievaluasi sama Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error sekitar 46% yang melenceng dan tidak tepat," kata Suharso di Jakarta, Kamis (20/6). Padahal jika bisa menyasar penerima bansos yang tepat, maka dapat menghemat anggaran subsidi pemerintah. Selain itu, keluarga penerima manfaat (KPM) bisa merasakan bansos secara langsung. "Tentu akan jauh lebih efektif lagi, sehingga banyak anggaran yang bisa dihemat untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang lain,” kata Suharso. Menurut Suharso, besarnya jumlah bansos yang salah sasaran disebabkan oleh buruknya pendataan penerima bansos. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan sistem Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data Regsosek adalah basis data penduduk Indonesia yang terdiri profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah. Kehadiran data ini bertujuan untuk memastikan pemakaian data yang konsisten karena terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan pemadanan data kependudukan untuk Regsosek yang dilakukan oleh Bappenas per Februari 2024, sebanyak 214.044.468 data atau 95,47% telah dipadankan dari 23.474.312 data yang diterima. Suharso menyamapikan, bahwa data Regsosek ini sudah padupadankan dengan Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sekitar 95,47%. Namun masih ada yang kurang di daerah 3 T (Tertinggal, Terjauh, Terluar). "Yang kurang itu saya kira pasti di daerah 3T , termasuk di daerah Papua, itu mungkin belum semuanya bisa masuk,” kata dia. Adanya sistem Regsosek diharapkan dapat mengumpulkan data sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, dan bisa diakses sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Termasuk untuk data penyaluran bansos. “Jadi [bisa tahu] siapa yang tepat untuk menerima bantuan, siapa yang tidak tepat menerima bantuan, bahkan kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari kelompok penerima manfaat, ternyata seharusnya dia pembayar pajak, dari sini kita bisa tahu," kata dia. Dengan data tersebut, dia berharap lebih dari 70% target penerima bansos bisa tepat sasaran pada tahun 2025. Dan selanjutnya bisa tepat sasaran hingga 100%. “Tapi desain kami yang pertama kalau saya tidak salah itu sekitar 70%-an persen target kita pada tahun yang akan datang ini,” ujarnya. Sementara untuk tahun ini, diharapkan bansos yang salah sasaran bisa ditekan sampai 30%. Dengan begitu, semua bansos yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Bappenas: 46% Penerima Bansos Salah Sasaran Karena Kesalahan Pendataan Targetkan 70% Bansos Tepat Sasaran Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Bappenas: 46% Penerima Bansos Salah Sasaran Karena Kesalahan Pendataan Oleh Ferrika Lukmana Sari 21 Juni 2024, 11:27 Fauza Syahputra|Katadata Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Membuat ringkasan dengan AI Penyaluran bantuan sosial ( bansos ) salah sasaran kembali terungkap. Kali ini diungkapkan oleh Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyebut 46% penerima bansos tidak tepat sasaran akibat adanya exclusion dan inclusion error. Sehingga, masyarakat yang tidak layak justru mendapatkan bansos. Exclusion error adalah kesalahan data karena tak memasukkan rumah tangga miskin yang seharusnya masuk ke dalam data, sedangkan inclusion error memasukkan rumah tangga yang tak miskin ke dalam data. "Selama ini, data dievaluasi sama Bappenas akibat adanya exclusion dan inclusion error sekitar 46% yang melenceng dan tidak tepat," kata Suharso di Jakarta, Kamis (20/6). Padahal jika bisa menyasar penerima bansos yang tepat, maka dapat menghemat anggaran subsidi pemerintah. Selain itu, keluarga penerima manfaat (KPM) bisa merasakan bansos secara langsung. Baca Juga Jokowi Ultah ke-63, Prabowo Unggah Foto Bersama Saat Naik Mobil RI Kuota Impor Beras Tak akan Ditambah Meski Bansos Pangan Diperpanjang Pakar: Distribusi Bansos untuk Korban Judi Online Salah Obat "Tentu akan jauh lebih efektif lagi, sehingga banyak anggaran yang bisa dihemat untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang lain,” kata Suharso. Menurut Suharso, besarnya jumlah bansos yang salah sasaran disebabkan oleh buruknya pendataan penerima bansos. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan sistem Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Data Regsosek adalah basis data penduduk Indonesia yang terdiri profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan. Data Regsosek akan menjembatani koordinasi dan berbagi pakai data lintas lembaga dan lintas daerah. Kehadiran data ini bertujuan untuk memastikan pemakaian data yang konsisten karena terhubung dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan pemadanan data kependudukan untuk Regsosek yang dilakukan oleh Bappenas per Februari 2024, sebanyak 214.044.468 data atau 95,47% telah dipadankan dari 23.474.312 data yang diterima. Suharso menyamapikan, bahwa data Regsosek ini sudah padupadankan dengan Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) sekitar 95,47%. Namun masih ada yang kurang di daerah 3 T (Tertinggal, Terjauh, Terluar). "Yang kurang itu saya kira pasti di daerah 3T , termasuk di daerah Papua, itu mungkin belum semuanya bisa masuk,” kata dia. Targetkan 70% Bansos Tepat Sasaran Adanya sistem Regsosek diharapkan dapat mengumpulkan data sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, dan bisa diakses sesuai kebutuhan pemangku kepentingan. Termasuk untuk data penyaluran bansos. “Jadi [bisa tahu] siapa yang tepat untuk menerima bantuan, siapa yang tidak tepat menerima bantuan, bahkan kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai bagian dari kelompok penerima manfaat, ternyata seharusnya dia pembayar pajak, dari sini kita bisa tahu," kata dia. Dengan data tersebut, dia berharap lebih dari 70% target penerima bansos bisa tepat sasaran pada tahun 2025. Dan selanjutnya bisa tepat sasaran hingga 100%. “Tapi desain kami yang pertama kalau saya tidak salah itu sekitar 70%-an persen target kita pada tahun yang akan datang ini,” ujarnya. Sementara untuk tahun ini, diharapkan bansos yang salah sasaran bisa ditekan sampai 30%. Dengan begitu, semua bansos yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Antara #Bansos #Bappenas #Update Me #Kemiskinan #Penduduk #Ekonomi #Data #Data Eror #Orang Miskin #Miskin #Subsidi Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_finansial_makro_66be6425f3416_setoran-cukai-capai-rp-116-1-triliun-berkat-lonjakan-produksi-rokok.md b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_66be6425f3416_setoran-cukai-capai-rp-116-1-triliun-berkat-lonjakan-produksi-rokok.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..716fcc86c38a1f2592d14f8c36925bd95a8e69f5 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_66be6425f3416_setoran-cukai-capai-rp-116-1-triliun-berkat-lonjakan-produksi-rokok.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/finansial/makro/66be6425f3416/setoran-cukai-capai-rp-116-1-triliun-berkat-lonjakan-produksi-rokok?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Finansial%20Makro%20Detail&utm_campaign=Baca%20Juga%20Redaksi%20Pos%201 +title: "Setoran Cukai Capai Rp 116,1 Triliun Berkat Lonjakan Produksi Rokok - Makro Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:44 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Setoran Cukai Capai Rp 116,1 Triliun Berkat Lonjakan Produksi Rokok - Makro Katadata.co.id + +Penerimaan Bea Cukai melonjak 3,1% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 154,4 triliun pada Juli 2024. Dari jumlah itu, penerimaan cukai mencapai Rp 116,1 triliun berkat lonjakan produksi cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar mengatakan, kontribusi penerimaan Bea Cukai berasal dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. "Penerimaan bea masuk mencapai Rp 29 triliun atau naik 2,1% yoy, yang didorong penguatan kurs dolar Amerika Serikat (AS) dan pertumbuhan nilai impor," kata Encep dalam keterangan resmi, Kamis (15/8). Kemudian, bea keluar mencapai Rp 9,3 triliun atau naik 58,1% yoy karena faktor kebijakan relaksasi ekspor komoditas tembaga. Kenaikan juga terjadi di sektor cukai mencapai Rp 116,1 triliun atau naik 0,5% yoy karena adanya kenaikan produksi utama hasil tembakau (HT) Gol II dan III. "Kemudian karena ada kenaikan tarif dan produksi Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam negeri serta relaksasi penundaan pelunasan pita cukai," ujarnya. Selain itu, kinerja fasilitasi dan kinerja pengawasan Bea Cukai hingga Juli 2024 juga menunjukkan hasil positif. Kinerja fasilitasi termasuk pemberian insentif kepabeanan mencapai Rp 20,6 triliun atau tumbuh 19,1% yoy. Fasilitas kawasan berikat dan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) juga memberikan dampak terhadap nilai ekonomi berupa ekspor sebesar US$ 53,8 miliar dan nilai investasi US$ 2.045,2 juta. Kinerja pengawasan pun menunjukkan peningkatan jumlah penindakan yang mencapai 21.707 kasus, dengan komoditas utama berupa hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP), tekstil, dan besi baja. “Capaian positif Bea Cukai dari seluruh sektor tidak lepas dari kontribusi masyarakat. Kami pun akan terus mengoptimalkan kinerja untuk tumbuh positif, sehingga mendorong APBN dalam menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi nasional," kata Encep. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci, pendapatan negara hingga Juli 2024 menyentuh angka Rp 1.545,4 triliun atau 55,1% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai Rp 1.638,8 triliun atau 49,3% dari pagu. Meskipun terdapat defisit APBN senilai Rp 93,4 triliun, tetapi kondisi ekonomi masih mampu beradaptasi, dengan tumbuh solid di angka 5,05% yoy pada triwulan II tahun 2024. “Kinerja belanja APBN terus berfokus dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, perlindungan sosial, energi, pertanian dan UMKM,” kata Sri Mulyani. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Setoran Cukai Capai Rp 116,1 Triliun Berkat Lonjakan Produksi Rokok Pendapatan Negara pada Juli 2024 Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Setoran Cukai Capai Rp 116,1 Triliun Berkat Lonjakan Produksi Rokok Oleh Ferrika Lukmana Sari 16 Agustus 2024, 03:25 Fauza Syahputra|Katadata Ilustrasi rokok: Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Membuat ringkasan dengan AI Penerimaan Bea Cukai melonjak 3,1% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 154,4 triliun pada Juli 2024. Dari jumlah itu, penerimaan cukai mencapai Rp 116,1 triliun berkat lonjakan produksi cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar mengatakan, kontribusi penerimaan Bea Cukai berasal dari bea masuk, bea keluar, dan cukai. "Penerimaan bea masuk mencapai Rp 29 triliun atau naik 2,1% yoy, yang didorong penguatan kurs dolar Amerika Serikat (AS) dan pertumbuhan nilai impor," kata Encep dalam keterangan resmi, Kamis (15/8). Kemudian, bea keluar mencapai Rp 9,3 triliun atau naik 58,1% yoy karena faktor kebijakan relaksasi ekspor komoditas tembaga. Kenaikan juga terjadi di sektor cukai mencapai Rp 116,1 triliun atau naik 0,5% yoy karena adanya kenaikan produksi utama hasil tembakau (HT) Gol II dan III. "Kemudian karena ada kenaikan tarif dan produksi Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dalam negeri serta relaksasi penundaan pelunasan pita cukai," ujarnya. Baca Juga NasDem Gandeng Gerindra Ketimbang Dukung Anies, Sokong RK di Pilgub Jakarta? PLTA Batang Toru Ditargetkan Beroperasi Lebih Cepat di Semester I 2026 Pimpinan NasDem, PPP, Perindo Sambangi Prabowo Jelang Pilkada Serentak Selain itu, kinerja fasilitasi dan kinerja pengawasan Bea Cukai hingga Juli 2024 juga menunjukkan hasil positif. Kinerja fasilitasi termasuk pemberian insentif kepabeanan mencapai Rp 20,6 triliun atau tumbuh 19,1% yoy. Fasilitas kawasan berikat dan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) juga memberikan dampak terhadap nilai ekonomi berupa ekspor sebesar US$ 53,8 miliar dan nilai investasi US$ 2.045,2 juta. Kinerja pengawasan pun menunjukkan peningkatan jumlah penindakan yang mencapai 21.707 kasus, dengan komoditas utama berupa hasil tembakau, minuman mengandung etil alkohol (MMEA), narkotika, psikotropika, dan prekusor (NPP), tekstil, dan besi baja. “Capaian positif Bea Cukai dari seluruh sektor tidak lepas dari kontribusi masyarakat. Kami pun akan terus mengoptimalkan kinerja untuk tumbuh positif, sehingga mendorong APBN dalam menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi nasional," kata Encep. Pendapatan Negara pada Juli 2024 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci, pendapatan negara hingga Juli 2024 menyentuh angka Rp 1.545,4 triliun atau 55,1% dari target, sedangkan belanja negara telah mencapai Rp 1.638,8 triliun atau 49,3% dari pagu. Meskipun terdapat defisit APBN senilai Rp 93,4 triliun, tetapi kondisi ekonomi masih mampu beradaptasi, dengan tumbuh solid di angka 5,05% yoy pada triwulan II tahun 2024. “Kinerja belanja APBN terus berfokus dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, antara lain melalui pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, insfrastruktur, perlindungan sosial, energi, pertanian dan UMKM,” kata Sri Mulyani. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Ferrika Lukmana Sari #Rokok #cukai #Bea Cukai #Update Me #Kemenkeu #Sri Mulyani #Tembakau #Cukai Hasil Tembakau #APBN #UMKM #Dolar #Impor #alkohol Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Produk UMKM Unggulan Produk B Harga belum tersedia Nafthalena Food Beli Produk C Harga belum tersedia CV. De Harvest Jaya Beli Produk B Harga belum tersedia CV AGRISOLUTE Beli Supported by Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_finansial_makro_66f3a8045e4e8_jokowi-ingatkan-ancaman-gig-economy-bagaimana-nasib-pekerja-kontrak.md b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_66f3a8045e4e8_jokowi-ingatkan-ancaman-gig-economy-bagaimana-nasib-pekerja-kontrak.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..427f7d610a19695a838e58fa09f053aa00c127bd --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_66f3a8045e4e8_jokowi-ingatkan-ancaman-gig-economy-bagaimana-nasib-pekerja-kontrak.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/finansial/makro/66f3a8045e4e8/jokowi-ingatkan-ancaman-gig-economy-bagaimana-nasib-pekerja-kontrak +title: "Jokowi Ingatkan Ancaman Gig Economy, Bagaimana Nasib Pekerja Kontrak? - Makro Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:36:06 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Jokowi Ingatkan Ancaman Gig Economy, Bagaimana Nasib Pekerja Kontrak? - Makro Katadata.co.id + +Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti fenomena gig economy yang berpotensi menjadi tren perekonomian ke depan, di mana perusahaan lebih memilih merekrut pekerja lepas atau independen. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Jakarta, Kamis (19/9) lalu. Jokowi menilai fenomena gig economy membuat perusahaan saat ini lebih memilih pekerja lepas. Sehingga, membuat banyak perusahaan lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek, seperti freelancer demi mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Selain itu, Jokowi juga menyoroti fenomena gig economy yang membuat perusahaan bisa memperkerjakan seseorang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan begitu, kesempatan kerja menjadi semakin sempit dan berkurang. Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, fenomena gig economy umumnya mengandalkan pekerja lepas, kontrak jangka pendek, dan minim jaminan, yang berdampak langsung bagi pekerja, perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Bahkan, pekerja di sektor gig economy seringkali tidak memiliki akses jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, cuti berbayar, membuat mereka lebih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Biasanya, perusahaan mempekerjakan pekerja lepas atau kontrak jangka pendek, demi mengurangi biaya seperti gaji tetap, asuransi, dan tunjangan lainnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dari sisi biaya, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar atau kebutuhan bisnis musiman. "Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi," kata Josua kepada Katadata.co.id , Rabu (25/9). Namun pekerja gig economy sering kali tidak memiliki ikatan jangka panjang dengan perusahaan, tingkat loyalitas dan keterlibatan mereka mungkin lebih rendah dibandingkan dengan pekerja tetap. Sementara dalam perspektif ekonomi makro, gig economy cenderung menciptakan dua kelompok pekerja yaitu mereka yang tetap dengan akses penuh terhadap jaminan sosial, dan pekerja yang menghadapi ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan sosial. "Ini bisa memperburuk ketimpangan pendapatan di masyarakat, khususnya bagi pekerja yang lebih rentan," ujarnya. Di sisi lain, gig economy menawarkan fleksibilitas dan peluang baru baik bagi pekerja maupun perusahaan, namun menghadirkan tantangan berupa ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan potensi ketimpangan yang lebih besar. Untuk itu, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang dapat mendukung model ekonomi in secara paralel demi memastikan pekerja mendapatkan jaminan dasar dan stabilitas. Apalagi, pekerja gig economy cenderung lebih berisiko karena minimnya jaminan stabilitas kerja, pendapatan yang tidak konsisten, dan kurangnya perlindungan hukum. Risiko-risiko ini dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan akses terhadap jaminan sosial. "Untuk mengurangi risiko ini, regulasi pemerintah diperlukan untuk memperluas akses pekerja ke tunjangan dasar, perlindungan sosial, dan memastikan mereka diperlakukan secara adil oleh perusahaan," kata Josua. Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai, perlu adanya penyesuaian pola tenaga kerja dengan industri.  Sehingga hal ini menjadi pekerja rumah (PR) di industri ekonomi digital di tengah kurangnya SDM di bidang IT. Di sisi lain, memang ada adopsi aturan dari pekerja yang lebih fleksibel ke industri lain. Terutama yang memiliki keterampilan rendah, pekerja administrasi yang masuk kategori baru sebagai pekerja jangka pendek. "Selalu ada pola-pola perusahaan yang memberikan beberapa pekerjaan atau multitasking dengan gaji dobel, di mana pola stabilitas dan keamanan diarahkan untuk produktivitas," ujarnya. Dengan begitu, kata Banjaran, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mendorong produktivitas di layer yang berbeda untuk meraih stabilitas, termasuk isu kemananan yang sudah dihandel negara seperti jaminan kesehatan. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky melihat jumlah pekerja tetap masih ada, walaupun ada potensi bakal berkurang. "Saya tidak melihat pekerjaan tetap akan minim, mungkin akan turun. Karena masih sektor-sektor yang butuh pekerja tetap seperti manufaktur, pelayanan, pertanian yang tetap tinggi jumlahnya," ujarnya. Riefky justru melihat perkembangan pekerja lepas atau pekerja kontrak lebih terjamin. Dia justru mempermalahkan, jika mereka masuk dalam kategori pekerja informal. "Pekerja informal tidak punya stabilitas tenaga kerja, keamanan dan jaminan. Ini sebetulnya, masalahnya lebih di sektor informal," ujarnya. Menurut Riefky, adanyanya pekerja lepas atau kontrak adalah pilihan mereka sendiri. Karena saat ini banyak tenaga kerja menginginkan pekerjaan yang lebih fleksibel baik secara waktu maupun tempat. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Jokowi Ingatkan Ancaman Gig Economy, Bagaimana Nasib Pekerja Kontrak? Tidak Memiliki Akses Jaminan Sosial Untuk Mendorong Produktivitas Pekerja Tetap Masih Ada, Tapi Berpotensi Berkurang Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Jokowi Ingatkan Ancaman Gig Economy, Bagaimana Nasib Pekerja Kontrak? Oleh Ferrika Lukmana Sari 25 September 2024, 13:04 Arief Kamaludin|KATADATA Aktifitas pekerja Pabrik Sepatu dilokasi pabrik PT Adis Dimension Footwear di Balaraja Barat, Tangerang, Provinsi Banten, Senin (5/10). Membuat ringkasan dengan AI Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti fenomena gig economy yang berpotensi menjadi tren perekonomian ke depan, di mana perusahaan lebih memilih merekrut pekerja lepas atau independen. Hal ini disampaikan Jokowi dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Jakarta, Kamis (19/9) lalu. Jokowi menilai fenomena gig economy membuat perusahaan saat ini lebih memilih pekerja lepas. Sehingga, membuat banyak perusahaan lebih memilih pekerja dengan kontrak jangka pendek, seperti freelancer demi mengurangi risiko ketidakpastian global yang sedang terjadi. Selain itu, Jokowi juga menyoroti fenomena gig economy yang membuat perusahaan bisa memperkerjakan seseorang dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan begitu, kesempatan kerja menjadi semakin sempit dan berkurang. Tidak Memiliki Akses Jaminan Sosial Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, fenomena gig economy umumnya mengandalkan pekerja lepas, kontrak jangka pendek, dan minim jaminan, yang berdampak langsung bagi pekerja, perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Baca Juga Hadapi Hari Esok Bersama FWD Tomorrow Protection Rentetan Konflik Bobby Nasution dengan Edy Rahmayadi, Dimulai Sejak Pandemi ITMG Tebar Dividen Rp 1,39 Triliun Hari Ini, Harga Saham Turun 1,12% Bahkan, pekerja di sektor gig economy seringkali tidak memiliki akses jaminan sosial seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, cuti berbayar, membuat mereka lebih rentan terhadap ketidakpastian ekonomi. Biasanya, perusahaan mempekerjakan pekerja lepas atau kontrak jangka pendek, demi mengurangi biaya seperti gaji tetap, asuransi, dan tunjangan lainnya. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk lebih efisien dari sisi biaya, terutama dalam menghadapi fluktuasi pasar atau kebutuhan bisnis musiman. "Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi," kata Josua kepada Katadata.co.id , Rabu (25/9). Namun pekerja gig economy sering kali tidak memiliki ikatan jangka panjang dengan perusahaan, tingkat loyalitas dan keterlibatan mereka mungkin lebih rendah dibandingkan dengan pekerja tetap. Sementara dalam perspektif ekonomi makro, gig economy cenderung menciptakan dua kelompok pekerja yaitu mereka yang tetap dengan akses penuh terhadap jaminan sosial, dan pekerja yang menghadapi ketidakpastian pendapatan dan minimnya perlindungan sosial. "Ini bisa memperburuk ketimpangan pendapatan di masyarakat, khususnya bagi pekerja yang lebih rentan," ujarnya. Di sisi lain, gig economy menawarkan fleksibilitas dan peluang baru baik bagi pekerja maupun perusahaan, namun menghadirkan tantangan berupa ketidakpastian pendapatan, kurangnya perlindungan sosial, dan potensi ketimpangan yang lebih besar. Untuk itu, pemerintah perlu mengadopsi kebijakan yang dapat mendukung model ekonomi in secara paralel demi memastikan pekerja mendapatkan jaminan dasar dan stabilitas. Apalagi, pekerja gig economy cenderung lebih berisiko karena minimnya jaminan stabilitas kerja, pendapatan yang tidak konsisten, dan kurangnya perlindungan hukum. Risiko-risiko ini dapat menyebabkan ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan akses terhadap jaminan sosial. "Untuk mengurangi risiko ini, regulasi pemerintah diperlukan untuk memperluas akses pekerja ke tunjangan dasar, perlindungan sosial, dan memastikan mereka diperlakukan secara adil oleh perusahaan," kata Josua. Untuk Mendorong Produktivitas Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Banjaran Surya Indrastomo menilai, perlu adanya penyesuaian pola tenaga kerja dengan industri.  Sehingga hal ini menjadi pekerja rumah (PR) di industri ekonomi digital di tengah kurangnya SDM di bidang IT. Di sisi lain, memang ada adopsi aturan dari pekerja yang lebih fleksibel ke industri lain. Terutama yang memiliki keterampilan rendah, pekerja administrasi yang masuk kategori baru sebagai pekerja jangka pendek. "Selalu ada pola-pola perusahaan yang memberikan beberapa pekerjaan atau multitasking dengan gaji dobel, di mana pola stabilitas dan keamanan diarahkan untuk produktivitas," ujarnya. Dengan begitu, kata Banjaran, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk mendorong produktivitas di layer yang berbeda untuk meraih stabilitas, termasuk isu kemananan yang sudah dihandel negara seperti jaminan kesehatan. Pekerja Tetap Masih Ada, Tapi Berpotensi Berkurang Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky melihat jumlah pekerja tetap masih ada, walaupun ada potensi bakal berkurang. "Saya tidak melihat pekerjaan tetap akan minim, mungkin akan turun. Karena masih sektor-sektor yang butuh pekerja tetap seperti manufaktur, pelayanan, pertanian yang tetap tinggi jumlahnya," ujarnya. Riefky justru melihat perkembangan pekerja lepas atau pekerja kontrak lebih terjamin. Dia justru mempermalahkan, jika mereka masuk dalam kategori pekerja informal. "Pekerja informal tidak punya stabilitas tenaga kerja, keamanan dan jaminan. Ini sebetulnya, masalahnya lebih di sektor informal," ujarnya. Menurut Riefky, adanyanya pekerja lepas atau kontrak adalah pilihan mereka sendiri. Karena saat ini banyak tenaga kerja menginginkan pekerjaan yang lebih fleksibel baik secara waktu maupun tempat. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Ferrika Lukmana Sari #Gig Economy #Ekonomi #Jokowi #Give Me Perspective #Pekerja Lepas #Pekerja Kontrak #Joko widodo #jaminan sosial Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_finansial_makro_66f66fb65d1b3_cukai-rokok-batal-naik-kemenkeu-kaji-penyesuaian-harga-jual-eceran.md b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_66f66fb65d1b3_cukai-rokok-batal-naik-kemenkeu-kaji-penyesuaian-harga-jual-eceran.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a2ab700908f579541e797712b71d44c45e09ed8c --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_66f66fb65d1b3_cukai-rokok-batal-naik-kemenkeu-kaji-penyesuaian-harga-jual-eceran.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/finansial/makro/66f66fb65d1b3/cukai-rokok-batal-naik-kemenkeu-kaji-penyesuaian-harga-jual-eceran +title: "Cukai Rokok Batal Naik, Kemenkeu Kaji Penyesuaian Harga Jual Eceran - Makro Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:58:30 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Cukai Rokok Batal Naik, Kemenkeu Kaji Penyesuaian Harga Jual Eceran - Makro Katadata.co.id + +Pemerintah memastikan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT pada 2025 belum akan dilakukan. Meskipun begitu, harga jual eceran atau HJE rokok dipastikan akan naik pada tahun depan. Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu M Aflah Farobi mengatakan, pihaknya masih mengkaji harga jual rokok eceran dengan mempertimbangkan beberapa aspek. “Yang HJE-nya juga sedang kita kaji, HJE-nya nanti apakah berpengaruh ke pengendalian konsumsi maupun penerimaan seberapa besar,” kata Aflah dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, Kamis (26/9). Dia memastikan pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan ketentuan harga jual tersebut. Apalagi, pengenaan cukai saat ini sudah mendorong  downtrading . Ini merupakan fenomena peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah semenjak tarif cukai diterapkan. Pihaknya juga tengah menghitung pengaruh kenaikan harga jual rokok terhadap penerimaan pemerintah. Namun pada dasarnya, ketentuanya harga jual rokok harus sesuai harga jual eceran. “Ini yang sedang dikaji. Kalau dikaitkan dengan penerimaan, saat ini belum dihitung. Tapi kita hitung adalah apakah masih sesuai dengan harga eceran yang ada dan sesuai dengan kenyataannya,” kata Aflah. “Jadi untuk empat hal ini, tentunya kita cari titik optimumnya, termasuk bagaimana pengaruh terhadap penerimaan dan pengendalian konsumsi. Saat ini masih kita kaji bersama,” ujar Aflah. Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai hasil tembakau minimal sebesar 5% pada 2024. Hal ini disampaikan dalam sesi rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada awal pekan ini. Dalam kesimpulan rapat kerja, Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mendorong pemerintah menaikan cukai hasil tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM). “Kenaikan minimum 5% setiap tahun untuk dua tahun ke depan," kata Wahyu dalam rapat kerja dengan Kemenkeu, Selasa (10/9). Wahyu menjelaskan, usulan tersebut disampaikan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Selain itu, kenaikan tarif juga untuk membatasi kenaikan cukai hasil tembakau pada jenis sigaret kretek tangan atau SKT. “Usulan ini untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja. Setuju ya?" ujar Wahyu dan dijawab sepakat oleh anggota BAKN DPR yang hadir pada kesempatan tersebut. Berdasarkan studi-studi Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia atau PKJS-UI, faktor harga sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk merokok. Studi PKJS-UI 2020 menunjukkan semakin mahal harga rokok, maka semakin kecil peluang anak merokok. “Harga rokok murah juga menjadi faktor yang mendorong anak kambuh untuk merokok kembali atau smoking relapse setelah pernah berhenti,” kata Koordinator Riset PKJS-UI Risky Kusuma Hartono. Di samping keterjangkauan oleh anak-anak, masyarakat prasejahtera juga masih mudah membeli rokok sehingga mereka sulit berhenti dari adiksi rokok. Studi ini juga menunjukkan, setiap 1% kenaikan belanja rokok, dapat meningkatkan peluang kemiskinan sebesar 6% poin pada rumah tangga. “Artinya, konsumsi rokok memiliki pengaruh besar terhadap garis kemiskinan,” ujar Risky. Kenaikan tarif cukai ini juga dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dana yang dihasilkan dari cukai rokok dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, terutama dalam penanganan penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Untuk itu, PKJS-UI, Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menganggap rencana pembatalan kenaikan cukai rokok sebagai suatu kemunduran dalam upaya perlindungan kesehatan publik setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomot 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya pada pengamanan bahan zat adiktif. “Rencana pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok akan menghambat berbagai upaya pengendalian rokok yang telah direncanakan dan memberi dampak negatif terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan keuangan negara,” kata Risky. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Cukai Rokok Batal Naik, Kemenkeu Kaji Penyesuaian Harga Jual Eceran DPR Usul Cukai Rokok Naik 5% pada 2025 Harga Jual Menentukan Konsumsi Rokok Masyarakat Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler 4 Pertimbangan dalam Menentukan Harga Jual Rokok: Cukai Rokok Batal Naik, Kemenkeu Kaji Penyesuaian Harga Jual Eceran Oleh Rahayu Subekti 27 September 2024, 15:41 Fauza Syahputra|Katadata Ilustrasi rokok: Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 melarang penjualan rokok ketengan atau eceran per batang. Membuat ringkasan dengan AI Pemerintah memastikan kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT pada 2025 belum akan dilakukan. Meskipun begitu, harga jual eceran atau HJE rokok dipastikan akan naik pada tahun depan.  Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu M Aflah Farobi mengatakan, pihaknya masih mengkaji harga jual rokok eceran dengan mempertimbangkan beberapa aspek.  “Yang HJE-nya juga sedang kita kaji, HJE-nya nanti apakah berpengaruh ke pengendalian konsumsi maupun penerimaan seberapa besar,” kata Aflah dalam acara Media Gathering Kemenkeu di Anyer, Banten, Kamis (26/9).  Dia memastikan pemerintah akan berhati-hati dalam memutuskan ketentuan harga jual tersebut. Apalagi, pengenaan cukai saat ini sudah mendorong  downtrading . Ini merupakan fenomena peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah semenjak tarif cukai diterapkan. Pihaknya juga tengah menghitung pengaruh kenaikan harga jual rokok terhadap penerimaan pemerintah. Namun pada dasarnya, ketentuanya harga jual rokok harus sesuai harga jual eceran.  Baca Juga Antisipasi Kabinet Gemuk Prabowo, Kemenkeu Pertahankan Defisit APBN 2,53% Bankir Diprediksi Jadi Pemimpin Superholding BUMN di Era Prabowo Parlemen Indonesia dan Papua Nugini Sepakat Kerja Sama Ekonomi dan Perbatasan “Ini yang sedang dikaji. Kalau dikaitkan dengan penerimaan, saat ini belum dihitung. Tapi kita hitung adalah apakah masih sesuai dengan harga eceran yang ada dan sesuai dengan kenyataannya,” kata Aflah.  4 Pertimbangan dalam Menentukan Harga Jual Rokok:  Kelangsungan industri, petani dan sebagainya  Faktor kesehatan dan pengendalian konsumsi  Penerimaan negara  Peredaran barang kena cukai ilegal “Jadi untuk empat hal ini, tentunya kita cari titik optimumnya, termasuk bagaimana pengaruh terhadap penerimaan dan pengendalian konsumsi. Saat ini masih kita kaji bersama,” ujar Aflah.  DPR Usul Cukai Rokok Naik 5% pada 2025 Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR menyampaikan usulan kenaikan tarif cukai hasil tembakau minimal sebesar 5% pada 2024. Hal ini disampaikan dalam sesi rapat kerja dengan Kementerian Keuangan pada awal pekan ini. Dalam kesimpulan rapat kerja, Ketua BAKN DPR Wahyu Sanjaya mendorong pemerintah menaikan cukai hasil tembakau jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM). “Kenaikan minimum 5% setiap tahun untuk dua tahun ke depan," kata Wahyu dalam rapat kerja dengan Kemenkeu, Selasa (10/9).  Wahyu menjelaskan, usulan tersebut disampaikan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau. Selain itu, kenaikan tarif juga untuk membatasi kenaikan cukai hasil tembakau pada jenis sigaret kretek tangan atau SKT. “Usulan ini untuk mendorong penambahan penyerapan tenaga kerja. Setuju ya?" ujar Wahyu dan dijawab sepakat oleh anggota BAKN DPR yang hadir pada kesempatan tersebut.  Harga Jual Menentukan Konsumsi Rokok Masyarakat Berdasarkan studi-studi Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia atau PKJS-UI, faktor harga sangat berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk merokok. Studi PKJS-UI 2020 menunjukkan semakin mahal harga rokok, maka semakin kecil peluang anak merokok.  “Harga rokok murah juga menjadi faktor yang mendorong anak kambuh untuk merokok kembali atau smoking relapse setelah pernah berhenti,” kata Koordinator Riset PKJS-UI Risky Kusuma Hartono.  Di samping keterjangkauan oleh anak-anak, masyarakat prasejahtera juga masih mudah membeli rokok sehingga mereka sulit berhenti dari adiksi rokok. Studi ini juga menunjukkan, setiap 1% kenaikan belanja rokok, dapat meningkatkan peluang kemiskinan sebesar 6% poin pada rumah tangga.  “Artinya, konsumsi rokok memiliki pengaruh besar terhadap garis kemiskinan,” ujar Risky. Kenaikan tarif cukai ini juga dapat meningkatkan penerimaan negara yang dapat dialokasikan untuk program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dana yang dihasilkan dari cukai rokok dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan, terutama dalam penanganan penyakit yang diakibatkan oleh rokok.   Untuk itu, PKJS-UI, Komite Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT), dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menganggap rencana pembatalan kenaikan cukai rokok sebagai suatu kemunduran dalam upaya perlindungan kesehatan publik setelah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomot 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya pada pengamanan bahan zat adiktif.  “Rencana pemerintah untuk tidak menaikkan cukai rokok akan menghambat berbagai upaya pengendalian rokok yang telah direncanakan dan memberi dampak negatif terhadap kondisi kesehatan masyarakat dan keuangan negara,” kata Risky.  Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Rahayu Subekti Editor: Ferrika Lukmana Sari #Cukai Rokok #Rokok #Kemenkeu #Penjualan Eceran #Update Me #Penerimaan Negara #Bea Cukai Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_finansial_makro_691170acd2d2c_bi-redenominasi-tak-kurangi-nilai-rupiah-hanya-sederhanakan-jumlah-digit.md b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_691170acd2d2c_bi-redenominasi-tak-kurangi-nilai-rupiah-hanya-sederhanakan-jumlah-digit.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2e1eb365cd672004bc2716dc9967deda4117c177 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_finansial_makro_691170acd2d2c_bi-redenominasi-tak-kurangi-nilai-rupiah-hanya-sederhanakan-jumlah-digit.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/finansial/makro/691170acd2d2c/bi-redenominasi-tak-kurangi-nilai-rupiah-hanya-sederhanakan-jumlah-digit +title: "BI- Redenominasi Tak Kurangi Nilai Rupiah, Hanya Sederhanakan Jumlah Digit - Makro Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:42 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# BI: Redenominasi Tak Kurangi Nilai Rupiah, Hanya Sederhanakan Jumlah Digit - Makro Katadata.co.id + +Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengusulkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), yang bertujuan menyederhanakan nilai nominal mata uang, misalnya dari Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, penyelesaian RUU Redenominasi ditargetkan pada 2027. Menanggapi hal ini, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa redenominasi tidak akan mengurangi nilai rupiah maupun daya beli masyarakat. “Redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Denny Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/11). Menurut Denny, langkah ini merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat kredibilitas rupiah serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. “Proses redenominasi akan dilakukan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antara seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. Denny menjelaskan bahwa RUU Redenominasi telah resmi masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029 sebagai inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, BI bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mendalam terkait proses dan tahapan implementasi redenominasi. Meski target penyelesaian RUU pada 2027, Denny menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tetap akan mempertimbangkan kondisi dan waktu yang tepat. “Pelaksanaannya akan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis, termasuk aspek hukum, logistik, dan teknologi informasi,” jelasnya. Ia menambahkan, selama proses pembahasan dan persiapan redenominasi berlangsung, BI akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk BI: Redenominasi Tak Kurangi Nilai Rupiah, Hanya Sederhanakan Jumlah Digit BI Tegaskan Tak Mengubah Nilai Rupiah Kapan Akan Diterapkan? Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler BI: Redenominasi Tak Kurangi Nilai Rupiah, Hanya Sederhanakan Jumlah Digit Oleh Rahayu Subekti 10 November 2025, 11:57 ANTARA FOTO/Olha Mulalinda/YU Wisatawan menunjukan uang rupiah pecahan 100 ribu dengan latar belakang gugusan pulau terlihat dari puncak Piaynemo Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Minggu (8/6/2025). Menurut Kadis Pariwisata Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat Daya Yusdi Lamatenggo, Piaynemo yang merupakan spot pariwisata unggulan Raja Ampat dan menyuguhkan pemandangan gugusan pulau serta laut yang biru tersebut dipastikan tidak terdampak terhadap penambangan nikel di Pulau Gag. Membuat ringkasan dengan AI Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mengusulkan empat Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029. Salah satu yang menarik perhatian publik adalah RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), yang bertujuan menyederhanakan nilai nominal mata uang, misalnya dari Rp1.000 menjadi Rp1. Rencana ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, penyelesaian RUU Redenominasi ditargetkan pada 2027. BI Tegaskan Tak Mengubah Nilai Rupiah Menanggapi hal ini, Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa redenominasi tidak akan mengurangi nilai rupiah maupun daya beli masyarakat. “Redenominasi merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli dan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Denny Nugroho, dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/11). Baca Juga Pemerataan Ekonomi, BRI Salurkan BLTS Kesra Rp4,4 T untuk 4,9 Juta Keluarga Mengenal Sosok Sultan Muhammad Salahuddin, Pahlawan Nasional dari Tanah Bima Kemenhut Sepakat Bentuk Pasar Karbon Berintegritas dengan ICVCM di COP30 Menurut Denny, langkah ini merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus memperkuat kredibilitas rupiah serta mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional. “Proses redenominasi akan dilakukan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antara seluruh pemangku kepentingan,” ujarnya. Denny menjelaskan bahwa RUU Redenominasi telah resmi masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029 sebagai inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia. Selanjutnya, BI bersama pemerintah dan DPR akan terus melakukan pembahasan mendalam terkait proses dan tahapan implementasi redenominasi. Kapan Akan Diterapkan? Meski target penyelesaian RUU pada 2027, Denny menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tetap akan mempertimbangkan kondisi dan waktu yang tepat. “Pelaksanaannya akan memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, serta kesiapan teknis, termasuk aspek hukum, logistik, dan teknologi informasi,” jelasnya. Ia menambahkan, selama proses pembahasan dan persiapan redenominasi berlangsung, BI akan tetap fokus menjaga stabilitas nilai rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Rahayu Subekti Editor: Ferrika Lukmana Sari #Rupiah #redenominasi #Update Me #Bank Indonesia #Bank Sentral Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Loading... Artikel Terpopuler diff --git a/raw/katadata.co.id_herisusanto_analisisdata_61cd89c9354ff_dua-sisi-sertifikasi-petani-swadaya-di-tanah-borneo.md b/raw/katadata.co.id_herisusanto_analisisdata_61cd89c9354ff_dua-sisi-sertifikasi-petani-swadaya-di-tanah-borneo.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..63de14983c1cd59fc11023db56fce657c26d8c78 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_herisusanto_analisisdata_61cd89c9354ff_dua-sisi-sertifikasi-petani-swadaya-di-tanah-borneo.md @@ -0,0 +1,194 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/herisusanto/analisisdata/61cd89c9354ff/dua-sisi-sertifikasi-petani-swadaya-di-tanah-borneo +title: "Dua Sisi Sertifikasi Petani Swadaya di Tanah Borneo - Analisis Data M sKatadata | Berita Ekonomi Bisnis Terbaru dan Terkini Hari Inih" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:00 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Dua Sisi Sertifikasi Petani Swadaya di Tanah Borneo - Analisis Data M sKatadata | Berita Ekonomi Bisnis Terbaru dan Terkini Hari Inih + +Selain provinsi-provinsi di Sumatera, beberapa daerah di Kalimantan juga merupakan produsen utama kelapa sawit. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur masuk dalam jajaran provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia. Perkebunan sawit rakyat di Kalimantan yang luasnya hampir 1,4 juta hektare (ha) berkontribusi terhadap produksi 2,4 juta ton kelapa sawit nasional pada 2021. Angka ini berarti sekitar 14 persen dari hasil kebun rakyat nasional. Komitmen petani sawit di 'Tanah Borneo' terhadap prinsip berkelanjutan pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan data Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) terdapat 10 kelompok tani di sana; satu di Kalimantan Barat, dua di Kalimantan Timur, dan tujuh di Kalimantan Tengah. Jumlah petani yang tergabung dalam satu kelompok tani berkisar antara puluhan sampai yang terbanyak, 700 orang. Total jumlah petani sawit di Kalimantan yang menjadi bagian Fortasbi mencapai 2.912 orang. Tidak hanya besar secara jumlah, secara khusus kelompok tani di Kalimantan Tengah dinilai dapat menjadi percontohan. Manfaat positif yang diberikan tidak hanya bagi para petani tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. “Selain jual-beli harus berpikir secara luas. (Dengan ikut skema RSPO) mereka mendapat dana yang bisa kelola sendiri untuk kepentingan kelompok dan anggota,” kata Pengelola Sekolah Petani Fortasbi Rukaiyah Rafiq saat wawancara dengan Katadata . Di Kalimantan Tengah misalnya, mereka membuat koperasi simpan pinjam sehingga petani bisa mendapat manfaat dari kelompok, ujarnya melanjutkan. Dengan basis koperasi itu juga, tujuh kelompok tani di Kalimantan Tengah dinilai telah berjalan baik. Selebihnya mereka hanya perlu berfokus pada inovasi dan pemanfaatan insentif. Dia menyebutkan, terdapat salah satu kelompok tani di sana yang bahkan mendapat insentif mencapai Rp 2 miliar. Dana insentif tersebut selanjutkan dikembangkan menjadi bermacam-macam bisnis. Ada yang dialokasikan untuk peternakan sekaligus bisa menjadi sarana edukasi anak-anak sekolah dan untuk pemakaian pupuk organik. “Bahkan sekarang berkembang sampai membangun kolam renang umum untuk tempat wisata,” kata Uki panggilan Rukaiyah. Kondisi ini pun diakui oleh Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Subur Sutiyana. Dia mengatakan mendapat banyak manfaat dengan bergabung pada mekanisme sertifikasi, seperti mendapatkan legalitas yang membuat batas-batas lahan menjadi jelas. “Juga terkait kesehatan dan pemanfaatan bahan kimia, kami menjadi tahu bahaya dan batas penggunaannya,” ujarnya kepada Katadata , Senin (4/10). Manfaat tersebut belum termasuk insentif RSPO yang didapat KUD Tani Subur. Sutiyana memaparkan insentif tersebut selain didistribusi kepada petani secara langsung, juga digunakan untuk pengembangan usaha. Sampai sejauh ini unit usaha turunan yang sudah dikembangkan mencakup unit simpan pinjam, peternakan, agrowisata, perkebunan, jual-beli TBS, penangkaran bibit sawit, hingga toko serba ada (toserba) dan jasa transportasi untuk membawa hasil sawit. “Koperasi ini kan prinsipnya gotong royong. Jadi target kami tidak semata-mata hanya uang, tapi banyak hal. Salah satunya perluasan unit usaha akan membuka lapangan kerja baru,” ujar dia. Di samping itu ada juga alokasi dana baik dari intensif RSPO maupun pendapatan koperasi yang disalurkan untuk kepentingan sosial. Misalnya, bantuan ke lembaga pendidikan, perbaikan jalan desa, jaminan kesehatan lansia, dan desa siaga yang secara khusus mereka alokasikan. “Kami juga menginvestasikannya ke BUMDES, pengembangan ternak sapi, pembuatan pupuk hayati. Sehingga nanti kalau sudah masuk masa peremajaan sawit kita tidak perlu mencari pinjaman,” kata Sutiyana. Operasi kelompok tani di daerah Kotawaringin Barat asuhannya ini menjadi pilot project di Kalimantan Tengah, bahkan di Pulau Kalimantan dalam mengembangkan upaya sawit berkelanjutan. Mereka telah memastikan semua anggotanya sudah mendapat sertifikat RSPO dan ISPO. Luas lahannya mencapai 1.400 ha dan mencakup 95 persen lahan di sana. Berbeda dengan kelompok tani di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat para petani kelapa sawit masih menghadapi beberapa masalah. Kendati telah bergabung dengan Fortasbi sejak 2017, proses sertifikasi belum sepenuhnya terpenuhi di Asosiasi Petani Kelapa Sawit Keling Kumang (APS Keling Kumang) satu-satunya kelompok tani di sana. Mayoritas petani lokal, pemetaan yang lambat, kealpaan sertifikat hak milik, keberagaman tahun tanam, dan beberapa perusahaan yang tidak mendukung menjadi permasalahan yang dihadapi di Kalimantan Barat. “ Enabling condition -nya ada banyak sebenarnya,” ujar Uki membuka penjelasan. Di Kalimantan Tengah, kata dia, dukungan pemerintah daerah dan perusahaannya kuat. “Ditambah dia (kebanyakan petaninya) transmigran, oleh sebab itu bisa sertifikasi selesai dalam 1 tahun.” Uki menjabarkan lambatnya pemetaan disebabkan juga karena bentuk lahan yang sangat beragam sehingga batas-batas antar lahan menjadi sulit ditandai. Berdasar analisis Fortasbi, petani swadaya transmigran punya kencederungan membangun kelembagaan lebih cepat dibanding petani lokal. “Mereka sudah punya pengalaman dan cenderung mencari cara meningkatkan produktivitas karena lahan mereka terbatas,” kata Uki. Petani lokal cenderung lebih lambat dalam menjalankan kelompok tani lantaran umumnya tidak memprioritaskan lahan sawit. Mereka punya komoditas lain seperti karet dan buah yang juga menghasilkan. Meski masih tersendat dengan sertifikasi, inisiatif dari APS Keling Kumang dalam menerapkan proses berkelanjutan patut mendapat apresiasi. Mereka telah mengalokasikan sejumlah lahan untuk menjadi daerah konservasi. “Mereka belum masuk RSPO saja sudah berkomitmen mengkonservasi 49 ha. Itu lahan petani sendiri yang dikomitmenkan tidak akan diolah menjadi lahan sawit,” ujar Uki. “Kalau yang lain kan baru masuk sertifikasi. Baru belajar dan baru (menerapkan) konservasi.” Di sisi lain, para petani yang tergabung APS Keling Kumang pun merasakan manfaat dari proses pelatihan yang sudah didapat seiring dengan menjadi anggota Fortasbi. “Sebelum pendampingan, kami mengelola kebun asal-asalan. (Berdasarkan) apa yang kami tahu saja dan hasilnya juga nggak bisa bedain mana yang maksimal dan tidak,” ujar Akeng Rubinus, seorang petani swadaya sawit di Kabupaten Sekadau. Akeng mengolah lahan sawit sejak 2003 dan bergabung dengan Fortasbi pada 2016. Selama lima tahun ia bergabung dengan forum petani berkelanjutan ini, Akeng merasakan peningkatan produksi. “Setelah pendampingan, terlihat peningkatan hasil panen dan penghasilan,” ujar Akeng saat diwawancara Katadata akhir September lalu. Selain terkait hasil, pelatihan kepada para petani swadaya juga memacu mereka untuk lebih menjaga lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja. “Kami coba tekan penggunaan bahan kimia. Kalau dulu sebelum pendampingan, penggunaan kimia asal saja tanpa memikirkan dampak lingkungan dan kesehatan,” ujarnya. Sekarang, Akeng dan rekan-rekanya sesama petani menakar porsi pupuk kimia dan berhati-hati saat menyemprotkan pestisida yang sekarang dipahami dapat merusak lingkungan. “Kalau lingkungan ini rusak, otomatis masa depan kami dan anak cucu mungkin tak bisa melihat hutan seperti sekarang ini,” ujar Akeng menambahkan. Musa, petani swadaya yang juga tergabung di APS Keling Kumang memaparkan dampak yang dirasakan dari pelatihan dan pendampingan yang didapat. Setelah mendapat pendampingan, para petani mengetahui dosis pupuk yang perlu dipakai dan termasuk perkiraan dosis racunnya. “Intinya kami benar-benar mendapatkan manfaat yang luar biasa karena kami belajar dari nol,” ujar dia menerangkan. Melihat dari praktik yang telah ada dan diperoleh di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, program sawit berkelanjutan bagi petani swadaya sejauh ini menunjukkan implikasi positif. Tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi kesejahteraan para petani. Di Kalimantan Tengah, Sutiyana meyakini kenaikan produktivitas para petani yang telah tersertifikasi cukup besar nilainya. “Secara umum itu mungkin bisa sampai 10 persen peningkatan produksinya, karena mereka jadi tahu tentang pupuk, tentang buah yang layak panen,” ujar dia. Sementara itu CEO Credit Union Keling Kumang lembaga yang mengepalai APS Keling Kumang, Valentinus mengatakan anggota asosiasi perlahan mulai lepas dari tingkat kemiskinan rendah. Survei Progress out of Poverty Index (PPI) yang mereka lakukan menunjukkan mulai lahir sarjana dari keluarga-keluarga petani sawit. Para petani yang memiliki lahan mandiri juga memperoleh keleluasaan finansial sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup. Dua Sisi Sertifikasi Petani Swadaya di Tanah Borneo Luas Perkebunan Sawit Rakyat (2021) Credit: Katadata + + + + Selain provinsi-provinsi di Sumatera, beberapa daerah di Kalimantan juga merupakan produsen utama kelapa sawit. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur masuk dalam jajaran provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia. + Perkebunan sawit rakyat di Kalimantan yang luasnya hampir 1,4 juta hektare (ha) berkontribusi terhadap produksi 2,4 juta ton kelapa sawit nasional pada 2021. Angka ini berarti sekitar 14 persen dari hasil kebun rakyat nasional. + Luas Perkebunan Sawit Rakyat (2021) + + + + Provinsi + Luas (Ribu Ha) + Produksi (Ribu Ton) + + + + + Kalimantan Barat + 583 + 1117 + + + Kalimantan Tengah + 400 + 517 + + + Kalimatan Selatan + 108 + 251 + + + Kalimantan Timur + 259 + 493 + + + Kalimatan Utara + 39 + 64 + + + Total + 1389 + 2442 + + + + Sumber: Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2019-2021 + Komitmen petani sawit di 'Tanah Borneo' terhadap prinsip berkelanjutan pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Berdasarkan data Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi) terdapat 10 kelompok tani di sana; satu di Kalimantan Barat, dua di Kalimantan Timur, dan tujuh di Kalimantan Tengah. + Jumlah petani yang tergabung dalam satu kelompok tani berkisar antara puluhan sampai yang terbanyak, 700 orang. Total jumlah petani sawit di Kalimantan yang menjadi bagian Fortasbi mencapai 2.912 orang. + Tidak hanya besar secara jumlah, secara khusus kelompok tani di Kalimantan Tengah dinilai dapat menjadi percontohan. Manfaat positif yang diberikan tidak hanya bagi para petani tapi juga bagi masyarakat sekitarnya. + “Selain jual-beli harus berpikir secara luas. (Dengan ikut skema RSPO) mereka mendapat dana yang bisa kelola sendiri untuk kepentingan kelompok dan anggota,” kata Pengelola Sekolah Petani Fortasbi Rukaiyah Rafiq saat wawancara dengan Katadata . + Di Kalimantan Tengah misalnya, mereka membuat koperasi simpan pinjam sehingga petani bisa mendapat manfaat dari kelompok, ujarnya melanjutkan. + + + + + + + + Dengan basis koperasi itu juga, tujuh kelompok tani di Kalimantan Tengah dinilai telah berjalan baik. Selebihnya mereka hanya perlu berfokus pada inovasi dan pemanfaatan insentif. Dia menyebutkan, terdapat salah satu kelompok tani di sana yang bahkan mendapat insentif mencapai Rp 2 miliar. + Dana insentif tersebut selanjutkan dikembangkan menjadi bermacam-macam bisnis. Ada yang dialokasikan untuk peternakan sekaligus bisa menjadi sarana edukasi anak-anak sekolah dan untuk pemakaian pupuk organik. + “Bahkan sekarang berkembang sampai membangun kolam renang umum untuk tempat wisata,” kata Uki panggilan Rukaiyah. + Kondisi ini pun diakui oleh Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Subur Sutiyana. Dia mengatakan mendapat banyak manfaat dengan bergabung pada mekanisme sertifikasi, seperti mendapatkan legalitas yang membuat batas-batas lahan menjadi jelas. + + + Peternakan sapi dari integrasi program kelompok sawit. Credit: KUD Tani Subur + + “Juga terkait kesehatan dan pemanfaatan bahan kimia, kami menjadi tahu bahaya dan batas penggunaannya,” ujarnya kepada Katadata , Senin (4/10). + + + + Manfaat tersebut belum termasuk insentif RSPO yang didapat KUD Tani Subur. Sutiyana memaparkan insentif tersebut selain didistribusi kepada petani secara langsung, juga digunakan untuk pengembangan usaha. + Sampai sejauh ini unit usaha turunan yang sudah dikembangkan mencakup unit simpan pinjam, peternakan, agrowisata, perkebunan, jual-beli TBS, penangkaran bibit sawit, hingga toko serba ada (toserba) dan jasa transportasi untuk membawa hasil sawit. + + + Toserba KUD Tani Subur. Credit: KUD Tani Subur + + “Koperasi ini kan prinsipnya gotong royong. Jadi target kami tidak semata-mata hanya uang, tapi banyak hal. Salah satunya perluasan unit usaha akan membuka lapangan kerja baru,” ujar dia. + Di samping itu ada juga alokasi dana baik dari intensif RSPO maupun pendapatan koperasi yang disalurkan untuk kepentingan sosial. Misalnya, bantuan ke lembaga pendidikan, perbaikan jalan desa, jaminan kesehatan lansia, dan desa siaga yang secara khusus mereka alokasikan. + “Kami juga menginvestasikannya ke BUMDES, pengembangan ternak sapi, pembuatan pupuk hayati. Sehingga nanti kalau sudah masuk masa peremajaan sawit kita tidak perlu mencari pinjaman,” kata Sutiyana. + Operasi kelompok tani di daerah Kotawaringin Barat asuhannya ini menjadi pilot project di Kalimantan Tengah, bahkan di Pulau Kalimantan dalam mengembangkan upaya sawit berkelanjutan. Mereka telah memastikan semua anggotanya sudah mendapat sertifikat RSPO dan ISPO. Luas lahannya mencapai 1.400 ha dan mencakup 95 persen lahan di sana. + Berbeda dengan kelompok tani di Kalimantan Tengah, di Kalimantan Barat para petani kelapa sawit masih menghadapi beberapa masalah. Kendati telah bergabung dengan Fortasbi sejak 2017, proses sertifikasi belum sepenuhnya terpenuhi di Asosiasi Petani Kelapa Sawit Keling Kumang (APS Keling Kumang) satu-satunya kelompok tani di sana. + + + Petani mengangkut hasil panen kelapa sawit yang sudah matang. Credit: Katadata + + Mayoritas petani lokal, pemetaan yang lambat, kealpaan sertifikat hak milik, keberagaman tahun tanam, dan beberapa perusahaan yang tidak mendukung menjadi permasalahan yang dihadapi di Kalimantan Barat. + “ Enabling condition -nya ada banyak sebenarnya,” ujar Uki membuka penjelasan. Di Kalimantan Tengah, kata dia, dukungan pemerintah daerah dan perusahaannya kuat. “Ditambah dia (kebanyakan petaninya) transmigran, oleh sebab itu bisa sertifikasi selesai dalam 1 tahun.” + Uki menjabarkan lambatnya pemetaan disebabkan juga karena bentuk lahan yang sangat beragam sehingga batas-batas antar lahan menjadi sulit ditandai. + Berdasar analisis Fortasbi, petani swadaya transmigran punya kencederungan membangun kelembagaan lebih cepat dibanding petani lokal. “Mereka sudah punya pengalaman dan cenderung mencari cara meningkatkan produktivitas karena lahan mereka terbatas,” kata Uki. + + + + + + + + Petani lokal cenderung lebih lambat dalam menjalankan kelompok tani lantaran umumnya tidak memprioritaskan lahan sawit. Mereka punya komoditas lain seperti karet dan buah yang juga menghasilkan. + Meski masih tersendat dengan sertifikasi, inisiatif dari APS Keling Kumang dalam menerapkan proses berkelanjutan patut mendapat apresiasi. Mereka telah mengalokasikan sejumlah lahan untuk menjadi daerah konservasi. + “Mereka belum masuk RSPO saja sudah berkomitmen mengkonservasi 49 ha. Itu lahan petani sendiri yang dikomitmenkan tidak akan diolah menjadi lahan sawit,” ujar Uki. “Kalau yang lain kan baru masuk sertifikasi. Baru belajar dan baru (menerapkan) konservasi.” + Di sisi lain, para petani yang tergabung APS Keling Kumang pun merasakan manfaat dari proses pelatihan yang sudah didapat seiring dengan menjadi anggota Fortasbi. + “Sebelum pendampingan, kami mengelola kebun asal-asalan. (Berdasarkan) apa yang kami tahu saja dan hasilnya juga nggak bisa bedain mana yang maksimal dan tidak,” ujar Akeng Rubinus, seorang petani swadaya sawit di Kabupaten Sekadau. + + + Petani sedang menyamakan data hasil panen dengan perwakilan dari asosiasi. Credit: Katadata + + Akeng mengolah lahan sawit sejak 2003 dan bergabung dengan Fortasbi pada 2016. Selama lima tahun ia bergabung dengan forum petani berkelanjutan ini, Akeng merasakan peningkatan produksi. + “Setelah pendampingan, terlihat peningkatan hasil panen dan penghasilan,” ujar Akeng saat diwawancara Katadata akhir September lalu. + Selain terkait hasil, pelatihan kepada para petani swadaya juga memacu mereka untuk lebih menjaga lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja. + “Kami coba tekan penggunaan bahan kimia. Kalau dulu sebelum pendampingan, penggunaan kimia asal saja tanpa memikirkan dampak lingkungan dan kesehatan,” ujarnya. + Sekarang, Akeng dan rekan-rekanya sesama petani menakar porsi pupuk kimia dan berhati-hati saat menyemprotkan pestisida yang sekarang dipahami dapat merusak lingkungan. “Kalau lingkungan ini rusak, otomatis masa depan kami dan anak cucu mungkin tak bisa melihat hutan seperti sekarang ini,” ujar Akeng menambahkan. + + + Seorang petani sedang merawat pohon sawitnya. Credit: Katadata + + Musa, petani swadaya yang juga tergabung di APS Keling Kumang memaparkan dampak yang dirasakan dari pelatihan dan pendampingan yang didapat. Setelah mendapat pendampingan, para petani mengetahui dosis pupuk yang perlu dipakai dan termasuk perkiraan dosis racunnya. + “Intinya kami benar-benar mendapatkan manfaat yang luar biasa karena kami belajar dari nol,” ujar dia menerangkan. + Melihat dari praktik yang telah ada dan diperoleh di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, program sawit berkelanjutan bagi petani swadaya sejauh ini menunjukkan implikasi positif. Tidak hanya bagi lingkungan, tapi juga bagi kesejahteraan para petani. + Di Kalimantan Tengah, Sutiyana meyakini kenaikan produktivitas para petani yang telah tersertifikasi cukup besar nilainya. “Secara umum itu mungkin bisa sampai 10 persen peningkatan produksinya, karena mereka jadi tahu tentang pupuk, tentang buah yang layak panen,” ujar dia. + Sementara itu CEO Credit Union Keling Kumang lembaga yang mengepalai APS Keling Kumang, Valentinus mengatakan anggota asosiasi perlahan mulai lepas dari tingkat kemiskinan rendah. + Survei Progress out of Poverty Index (PPI) yang mereka lakukan menunjukkan mulai lahir sarjana dari keluarga-keluarga petani sawit. Para petani yang memiliki lahan mandiri juga memperoleh keleluasaan finansial sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidup. + + + + + + + + + + + + Previous + + 4 of 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Koordinator + Jeany Hartriani + + + Editor + Heri Susanto, Padjar Iswara, Jeany Hartriani + + + Penulis + Alfons Yoshio Hartanto, Arofatin Maulina Ulfa, Fitria Nurhayati, Melati Kristina Andriarsi + + + Produser + Ratri Kartika Widya + + + Editor Video + Tim Multimedia + + + Desain Grafis + Muhamad Yana, Cicilia Sri Bintang Lestari, Dani Nurbiantoro, Nunik Septiyanti, Very Anggar Kusuma + + + Teknologi Informasi + Firman Firdaus, Muhammad Zaki Achsan, Maulana diff --git a/raw/katadata.co.id_indepth_telaah_698c2367775b3_investasi-rp-20-t-bebani-peternak-rakyat-ambisi-danantara-dan-risiko-oligopoli.md b/raw/katadata.co.id_indepth_telaah_698c2367775b3_investasi-rp-20-t-bebani-peternak-rakyat-ambisi-danantara-dan-risiko-oligopoli.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de4bb3a6970956af1ef748b1d238f3778253e26d --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_indepth_telaah_698c2367775b3_investasi-rp-20-t-bebani-peternak-rakyat-ambisi-danantara-dan-risiko-oligopoli.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/indepth/telaah/698c2367775b3/investasi-rp-20-t-bebani-peternak-rakyat-ambisi-danantara-dan-risiko-oligopoli +title: "Investasi Rp 20 T Bebani Peternak Rakyat- Ambisi Danantara dan Risiko Oligopoli - Telaah Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:30:22 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Investasi Rp 20 T Bebani Peternak Rakyat: Ambisi Danantara dan Risiko Oligopoli - Telaah Katadata.co.id + +Kekhawatiran menyelimuti Eva Maryam (42), saat menerima informasi mengenai program pembangunan peternakan terintegrasi Rp 20 triliun yang digagas oleh Danantara Indonesia. Perempuan yang telah menjadi menggeluti budidaya ayam broiler selama hampir 20 tahun itu menilai, kebijakan tersebut akan menambah beban bagi peternak rakyat seperti dirinya. Selama ini, peternak rakyat sudah dibayangi surplus produksi daging ayam broiler yang kerap membuat harga di tingkat peternak anjlok dan rugi. Eva merupakan salah satu dari segelintir peternak mandiri yang masih bertahan. “Dulu kalau lihat daerah Tasikmalaya, itu pusat peternakan ayam mandiri, ada ribuan di sana. Sekarang sudah habis,” ujarnya pada Katadata.co.id , Rabu (11/2). Beban peternak rakyat semakin berat seiring bermunculannya investor asing raksasa yang membangun usaha daging ayam dari hulu hingga hilir di Indonesia. Persaingan dengan pemilik modal besar membuat posisi peternak mandiri semakin terjepit. Kini, Eva khawatir kondisi itu bakal semakin memburuk dengan hadirnya peternakan terintegrasi buatan Danantara, yang diprediksi akan semakin menekan harga di pasar. “Sebenarnya harga mulai membaik setelah ada MBG (program Makan Bergizi Gratis), Sudah jarang anjlok banget. Tapi kalau pemerintah mau bangun lagi, ya itu jadinya cuma menguntungkan satu pihak saja,” kata dia.​ Kondisi tersebut diamini oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Gabungan Organisasi Peternak Ayam Indonesia (GOPAN), Sugeng Wahyudi. Dia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kelebihan pasokan ayam. Data Badan Pusat Statistik pun menunjukkan bahwa Indonesia selalu surplus daging ayam selama 2020-2025. Pada 2025 Indonesia masih surplus daging dan telur ayam meskipun program MBG sudah berjalan. Menurut perhitungan Sugeng, peternakan terintegrasi Danantara akan meningkatkan kapasitas indukan asal alias grand parent stock (GPS) dari 500 ribu menjadi 800 ribu dalam dua tahun ke depan. Hal ini akan membuat produksi daging ayam bertambah signifikan dan lebih besar dari permintaan rumah tangga, industri, serta program MBG. Di sisi lain, Sugeng menilai program ini bisa menguntungkan pengusaha kecil jika menggunakan sistem yang tepat. Masuknya Danantara ke rantai industri hulu–hilir, mulai dari pabrik pakan, pembiakan alias breeding, produksi anak ayam atau day old chicken (DOC), hingga obat-obatan ternak, dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisi peternak rakyat. Selama ini, ekosistem tersebut masih didominasi oleh pelaku usaha besar. “Dengan adanya ekosistem baru, ada peternak kecil, BUMN, dan rumah potong ayam, diharapkan tercipta skema closed loop yang lebih adil,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (9/2). Humas Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Ki Musbar Mesdi, menambahkan, rencana hilirisasi terintegrasi belum jelas secara rinci, termasuk BUMN mana yang akan ditunjuk. Ia mengingatkan, pembangunan industri yang terlalu berat di sektor hulu bisa memicu deflasi harga ayam dan telur, berisiko membuat peternak gulung tikar. Menurutnya, pengembangan industri perunggasan perlu dilakukan bertahap dan terencana, menyesuaikan strategi jangka menengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan proyek peternakan ayam terintegrasi senilai Rp 20 triliun bukan sekadar membangun pabrik, tapi bagian dari strategi hilirisasi industri unggas. Tujuannya utama adalah menstabilkan harga daging ayam dan telur, sekaligus memastikan pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap lancar. “Yang pertama, kita ingin harga stabil. Caranya adalah bergerak dari hulu, di pakan, vaksin, dan DOC. Tanpa itu, tidak mungkin harga konsumen dan peternak terkendali,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2). Secara teknis, proyek ini dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir. Tahap hulu mencakup pembangunan pabrik pakan dan fasilitas breeding untuk produksi DOC. Pakan dan DOC ini kemudian didistribusikan ke peternak kecil yang menjadi mitra offtaker, sehingga produksi ayam bisa berjalan kontinu dan efisien. Untuk menjangkau berbagai wilayah dan menyeimbangkan distribusi, Danantara menargetkan pembangunan 30 pabrik ayam di enam provinsi: Jawa Timur, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kapasitas produksi, potensi sumber pakan lokal, dan akses logistik. CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut proyek ini sebagai bagian dari enam proyek hilirisasi yang mulai dibangun pada Februari 2026. Investasi yang masif ini ditujukan untuk memperkuat industri ayam nasional sekaligus menjaga ketahanan pangan. Pakar Kebijakan Publik dan Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai rencana Danantara masuk ke industri unggas menimbulkan pertanyaan besar. Menurutnya, industri ayam nasional sudah sering menghadapi fluktuasi harga akibat overproduksi; harga bisa naik saat momen tertentu, tapi biasanya turun di bulan-bulan biasa. Kehadiran investor besar seperti Danantara justru berpotensi menyingkirkan UMKM dan peternak kecil, karena akses modal yang tidak seimbang. Trubus menyarankan peran Danantara sebaiknya lebih sebagai offtaker , mendukung produk UMKM dan memastikan distribusi untuk program MBG, daripada menambah kapasitas produksi sendiri. Tanpa regulasi dan pengendalian harga yang tepat, risiko jatuhnya harga dan konflik industri tetap tinggi. Pengamat Pertanian dari CORE Indonesia, Eliza Mardian, menekankan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan ayam dan telur. Masalah utama justru pada distribusi dan struktur pasar yang oligopolistik, di mana 2–3 perusahaan besar menguasai hampir 80% volume perdagangan, sehingga peternak kecil sulit bersaing. Menurut Eliza, investasi Rp20 triliun Danantara akan bermanfaat jika diarahkan melalui koperasi peternak, termasuk pemberian modal, pelatihan manajemen, transfer teknologi, dan akses offtaker. Jika mekanismenya keliru dan menguntungkan perusahaan besar, investasi ini justru memperparah oversupply, terutama di Jawa, dan kesejahteraan peternak lokal stagnan. “Kalau kebijakan ini gagal, struktur pasar oligopolistik tidak akan terurai, peternak kalah saing, dan kesejahteraan mereka tidak meningkat. Investasi besar harus diarahkan agar benar-benar memberi manfaat bagi peternak lokal, bukan hanya memperkuat pemain besar,” tegas Eliza. Di tengah gemerlap angka investasi dan janji hilirisasi industri, kenyataan yang dihadapi peternak kecil seperti Eva Maryam tetap tak berubah. Tanpa mekanisme yang benar, dana Rp 20 triliun Danantara berisiko mengulang kesalahan lama, yaitu memperbesar skala produksi tanpa memperbaiki kesejahteraan peternak lokal, sementara oligopoli pemain besar tetap menguasai pasar. Inilah titik kritis dari kebijakan ini, bahwa ambisi besar harus dibarengi strategi yang adil, atau seluruh ekosistem ayam nasional hanya akan semakin timpang. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Investasi Rp 20 T Bebani Peternak Rakyat: Ambisi Danantara dan Risiko Oligopoli Intervensi dari Hulu ke Hilir Kebijakan Tidak Menyasar Masalah Utama Cek juga data ini Artikel Terpopuler Artikel Terkait Membuat ringkasan dengan AI Kekhawatiran menyelimuti Eva Maryam (42), saat menerima informasi mengenai program pembangunan peternakan terintegrasi Rp 20 triliun yang digagas oleh Danantara Indonesia. Perempuan yang telah menjadi menggeluti budidaya ayam broiler selama hampir 20 tahun itu menilai, kebijakan tersebut akan menambah beban bagi peternak rakyat seperti dirinya. Selama ini, peternak rakyat sudah dibayangi surplus produksi daging ayam broiler yang kerap membuat harga di tingkat peternak anjlok dan rugi. Eva merupakan salah satu dari segelintir peternak mandiri yang masih bertahan. “Dulu kalau lihat daerah Tasikmalaya, itu pusat peternakan ayam mandiri, ada ribuan di sana. Sekarang sudah habis,” ujarnya pada Katadata.co.id , Rabu (11/2). Beban peternak rakyat semakin berat seiring bermunculannya investor asing raksasa yang membangun usaha daging ayam dari hulu hingga hilir di Indonesia. Persaingan dengan pemilik modal besar membuat posisi peternak mandiri semakin terjepit. Kini, Eva khawatir kondisi itu bakal semakin memburuk dengan hadirnya peternakan terintegrasi buatan Danantara, yang diprediksi akan semakin menekan harga di pasar. “Sebenarnya harga mulai membaik setelah ada MBG (program Makan Bergizi Gratis), Sudah jarang anjlok banget. Tapi kalau pemerintah mau bangun lagi, ya itu jadinya cuma menguntungkan satu pihak saja,” kata dia.​ Kondisi tersebut diamini oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Gabungan Organisasi Peternak Ayam Indonesia (GOPAN), Sugeng Wahyudi. Dia meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi kelebihan pasokan ayam.  Data Badan Pusat Statistik pun menunjukkan bahwa Indonesia selalu surplus daging ayam selama 2020-2025. Pada 2025 Indonesia masih surplus daging dan telur ayam meskipun program MBG sudah berjalan. Menurut perhitungan Sugeng, peternakan terintegrasi Danantara akan meningkatkan kapasitas indukan asal alias grand parent stock (GPS) dari 500 ribu menjadi 800 ribu dalam dua tahun ke depan. Hal ini akan membuat produksi daging ayam bertambah signifikan dan lebih besar dari permintaan rumah tangga, industri, serta program MBG. Di sisi lain, Sugeng menilai program ini bisa menguntungkan pengusaha kecil jika menggunakan sistem yang tepat. Masuknya Danantara ke rantai industri hulu–hilir, mulai dari pabrik pakan, pembiakan alias breeding, produksi anak ayam atau day old chicken (DOC), hingga obat-obatan ternak, dapat menjadi peluang untuk memperkuat posisi peternak rakyat. Selama ini, ekosistem tersebut masih didominasi oleh pelaku usaha besar.  “Dengan adanya ekosistem baru, ada peternak kecil, BUMN, dan rumah potong ayam, diharapkan tercipta skema closed loop yang lebih adil,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (9/2).  Humas Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR), Ki Musbar Mesdi, menambahkan, rencana hilirisasi terintegrasi belum jelas secara rinci, termasuk BUMN mana yang akan ditunjuk. Ia mengingatkan, pembangunan industri yang terlalu berat di sektor hulu bisa memicu deflasi harga ayam dan telur, berisiko membuat peternak gulung tikar. Menurutnya, pengembangan industri perunggasan perlu dilakukan bertahap dan terencana, menyesuaikan strategi jangka menengah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Intervensi dari Hulu ke Hilir Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyatakan proyek peternakan ayam terintegrasi senilai Rp 20 triliun bukan sekadar membangun pabrik, tapi bagian dari strategi hilirisasi industri unggas. Tujuannya utama adalah menstabilkan harga daging ayam dan telur, sekaligus memastikan pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap lancar.  “Yang pertama, kita ingin harga stabil. Caranya adalah bergerak dari hulu, di pakan, vaksin, dan DOC. Tanpa itu, tidak mungkin harga konsumen dan peternak terkendali,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (10/2). Secara teknis, proyek ini dirancang terintegrasi dari hulu ke hilir. Tahap hulu mencakup pembangunan pabrik pakan dan fasilitas breeding untuk produksi DOC. Pakan dan DOC ini kemudian didistribusikan ke peternak kecil yang menjadi mitra offtaker, sehingga produksi ayam bisa berjalan kontinu dan efisien. (ANTARA FOTO/Andry Denisah/foc.) Untuk menjangkau berbagai wilayah dan menyeimbangkan distribusi, Danantara menargetkan pembangunan 30 pabrik ayam di enam provinsi: Jawa Timur, Gorontalo, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Pemilihan lokasi ini mempertimbangkan kapasitas produksi, potensi sumber pakan lokal, dan akses logistik.  CEO Danantara, Rosan Roeslani, menyebut proyek ini sebagai bagian dari enam proyek hilirisasi yang mulai dibangun pada Februari 2026. Investasi yang masif ini ditujukan untuk memperkuat industri ayam nasional sekaligus menjaga ketahanan pangan.  Kebijakan Tidak Menyasar Masalah Utama Pakar Kebijakan Publik dan Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai rencana Danantara masuk ke industri unggas menimbulkan pertanyaan besar. Menurutnya, industri ayam nasional sudah sering menghadapi fluktuasi harga akibat overproduksi; harga bisa naik saat momen tertentu, tapi biasanya turun di bulan-bulan biasa.  Surplus telur ayam di Temanggung (ANTARA FOTO/Anis Efizudin/foc.) Kehadiran investor besar seperti Danantara justru berpotensi menyingkirkan UMKM dan peternak kecil, karena akses modal yang tidak seimbang. Trubus menyarankan peran Danantara sebaiknya lebih sebagai offtaker , mendukung produk UMKM dan memastikan distribusi untuk program MBG, daripada menambah kapasitas produksi sendiri. Tanpa regulasi dan pengendalian harga yang tepat, risiko jatuhnya harga dan konflik industri tetap tinggi. Pengamat Pertanian dari CORE Indonesia, Eliza Mardian, menekankan bahwa Indonesia sebenarnya tidak kekurangan ayam dan telur. Masalah utama justru pada distribusi dan struktur pasar yang oligopolistik, di mana 2–3 perusahaan besar menguasai hampir 80% volume perdagangan, sehingga peternak kecil sulit bersaing.  Menurut Eliza, investasi Rp20 triliun Danantara akan bermanfaat jika diarahkan melalui koperasi peternak, termasuk pemberian modal, pelatihan manajemen, transfer teknologi, dan akses offtaker. Jika mekanismenya keliru dan menguntungkan perusahaan besar, investasi ini justru memperparah oversupply, terutama di Jawa, dan kesejahteraan peternak lokal stagnan. “Kalau kebijakan ini gagal, struktur pasar oligopolistik tidak akan terurai, peternak kalah saing, dan kesejahteraan mereka tidak meningkat. Investasi besar harus diarahkan agar benar-benar memberi manfaat bagi peternak lokal, bukan hanya memperkuat pemain besar,” tegas Eliza. Di tengah gemerlap angka investasi dan janji hilirisasi industri, kenyataan yang dihadapi peternak kecil seperti Eva Maryam tetap tak berubah. Tanpa mekanisme yang benar, dana Rp 20 triliun Danantara berisiko mengulang kesalahan lama, yaitu memperbesar skala produksi tanpa memperbaiki kesejahteraan peternak lokal, sementara oligopoli pemain besar tetap menguasai pasar. Inilah titik kritis dari kebijakan ini, bahwa ambisi besar harus dibarengi strategi yang adil, atau seluruh ekosistem ayam nasional hanya akan semakin timpang. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Reporter: Leoni Susanto , Mela Syaharani , Kamila Meilina , Andi M. Arief , Nuzulia Nur Rahmah #Danantara #peternak #Give Me Perspective Cek juga data ini Artikel Terpopuler Artikel Terkait diff --git a/raw/katadata.co.id_lifestyle_varia_67f4b2978ffe0_5-contoh-cerita-pengalaman-liburan-hari-raya-idul-fitri-bahasa-inggris-singkat.md b/raw/katadata.co.id_lifestyle_varia_67f4b2978ffe0_5-contoh-cerita-pengalaman-liburan-hari-raya-idul-fitri-bahasa-inggris-singkat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c739941456b6e8590ecf651e61b255f3dff64c12 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_lifestyle_varia_67f4b2978ffe0_5-contoh-cerita-pengalaman-liburan-hari-raya-idul-fitri-bahasa-inggris-singkat.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/lifestyle/varia/67f4b2978ffe0/5-contoh-cerita-pengalaman-liburan-hari-raya-idul-fitri-bahasa-inggris-singkat?utm_source=Direct&utm_medium=Sub-Kanal%20Lifestyle%20Varia%20Detail&utm_campaign=Baca%20Juga%20Redaksi%20Pos%202 +title: "5 Contoh Cerita Pengalaman Liburan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Inggris Singkat - Varia Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:44:50 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# 5 Contoh Cerita Pengalaman Liburan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Inggris Singkat - Varia Katadata.co.id + +Pemerintah menetapkan libur Hari Raya Idul Fitri   untuk anak sekolah akan berakhir pada 8 April 2025. Dengan demikian. pada 9 April 2025, semua murid akan kembali belajar di sekolah. Ketika masa liburan Lebaran selesai dan siswa kembali masuk sekolah, mereka biasanya akan diberikan tugas untuk menulis cerita pengalaman liburan mereka. Tema yang diminta biasanya meliputi pengalaman selama libur Hari Raya Idul Fitri yang dihabiskan bersama keluarga, seperti mudik, berkunjung ke rumah sanak saudara, kumpul keluarga, dan kegiatan seru atau tradisi saat Lebaran. Tidak hanya dalam bahasa Indonesia, terkadang ada juga guru yang meminta siswa untuk membuatnya dalam bahasa Inggris. Hal ini sendiri bertujuan untuk membantu mengembangkan keterampilan menulis serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap bahasa tersebut. Berikut di bawah ini beberapa  contoh cerita pengalaman liburan Hari Raya Idul Fitri  bahasa Inggris yang bisa disimak sebagai referensi. Berikut ini 5  contoh cerita  singkat dalam bahasa Inggris dan artinya tentang pengalaman liburan Hari Raya Idul Fitri yang bisa dijadikan sebagai referensi. Ramadan is over. We celebrate Idul Fitri. We do many things to get ready for Idul Fitri. We clean and decorate our home. We also make special treat. Early in the morning, I put on new clothes and shoes. We go to a big park with many other people. We all pray together. My father says Muslims around the world have fun and feast for Idul Fitri. Sometimes there are carnival. We visit friends and family. People give me candy, presents, and money. Terjemahan: Perayaan Besar Ramadhan telah usai. Kami merayakan Idul Fitri. Banyak hal yang kami lakukan untuk mempersiapkan Idul Fitri. Kami membersihkan dan mendekorasi rumah kami. Kami juga membuat suguhan istimewa. Pagi-pagi sekali, saya memakai baju dan sepatu baru. Kami pergi ke taman besar dengan banyak orang lain. Kami semua beribadah bersama. Ayah saya mengatakan Muslim di seluruh dunia bersenang-senang dan berpesta di Idul Fitri. Terkadang ada karnaval. Kami mengunjungi teman dan keluarga. Orang-orang memberi saya permen, hadiah, dan uang. Last Lebaran, my family and I went to our hometown in Central Java. We traveled by car and it took almost 10 hours to get there. The traffic was heavy, but I enjoyed the journey because we stopped at several rest areas and ate delicious snacks. When we arrived, my grandparents welcomed us with warm hugs. The next day, we visited many relatives and enjoyed traditional foods like ketupat, opor ayam, and rendang. It was so delicious! We also gave money to the little children, which made them very happy. On the last day, we went to a famous beach near my grandparents’ house. The view was amazing, and we played in the water until sunset. It was a memorable holiday, and I can’t wait to visit my hometown again next year. Terjemahan: Mudik ke Kampung Halaman Lebaran tahun lalu, keluargaku dan aku pergi ke kampung halaman di Jawa Tengah. Kami bepergian dengan mobil dan butuh hampir 10 jam untuk sampai ke sana. Jalanan sangat macet, tetapi aku menikmati perjalanan karena kami singgah di beberapa rest area  dan makan camilan enak. Saat tiba, kakek dan nenek menyambut kami dengan pelukan hangat. Keesokan harinya, kami mengunjungi banyak saudara dan menikmati makanan tradisional seperti ketupat, opor ayam, dan rendang. Rasanya sangat lezat! Kami juga memberikan uang kepada anak-anak kecil, yang membuat mereka sangat senang. Pada hari terakhir, kami pergi ke pantai terkenal dekat rumah kakek dan nenek. Pemandangannya luar biasa, dan kami bermain air hingga matahari terbenam. Itu adalah liburan yang berkesan, dan aku tidak sabar untuk berkunjung lagi tahun depan. Idul Fitri is a very important Islamic celebration in my country, Indonesia. It’s my favorite time of year. It happens at the end of Ramadan. Moslem people dress in their best clothes and put lights and decorations on their homes. Many streets have fair with music, dancing, fireworks, and kid’s games. We are the children don’t get presents, but we do get money. I spend my money on sweets at the fair. Terjemahan: Hari favoritku Idul Fitri adalah perayaan Islam yang sangat penting di negara saya, Indonesia. Ini waktu favorit saya sepanjang tahun. Itu terjadi di akhir Ramadhan. Orang Muslim mengenakan pakaian terbaik mereka dan memasang lampu serta dekorasi di rumah mereka. Banyak jalan menampilkan musik, tarian, kembang api, dan permainan anak-anak. Kami sebagai anak-anak tidak mendapatkan hadiah, tetapi kami mendapatkan uang. Saya menghabiskan uang saya untuk permen di pameran. On the second day of Lebaran, my family and I visited our relatives in another city. We left in the morning and brought some traditional cakes as gifts. The journey was fun because we listened to music and talked about our holiday plans. When we arrived, my uncle and aunt welcomed us warmly. We sat together, talked about many things, and enjoyed delicious snacks. My cousins and I played games while the adults had a long conversation. Before going home, we took a family photo and received Eid money from my uncle. It was a wonderful experience to meet my relatives again after a long time. Terjemahan: Mengunjungi Keluarga Besar Pada hari kedua Lebaran, keluargaku dan aku mengunjungi kerabat di kota lain. Kami berangkat pagi-pagi dan membawa beberapa kue tradisional sebagai hadiah. Perjalanan sangat menyenangkan karena kami mendengarkan musik dan berbicara tentang rencana liburan. Ketika tiba, paman dan bibiku menyambut kami dengan hangat. Kami duduk bersama, berbincang tentang banyak hal, dan menikmati camilan lezat. Aku bermain bersama sepupu-sepupuku, sementara orang dewasa mengobrol lama. Sebelum pulang, kami berfoto keluarga dan menerima uang Lebaran dari pamanku. Sangat menyenangkan bisa bertemu keluarga lagi setelah sekian lama. When I was a kid, my family usually visited our hometown in Trenggalek once a year at Ramadhan. This tradition is called as “mudik” and most Indonesian people who work in a big city do this at Ramadan. Before we went for mudik, my parents prepared few things like the food that we would carry along the trip, our clothes, and some gift for my grandparents. We went there by bus. It was a long trip. We started the route from Bogor, West Java to Trenggalek, East Java. It took about a day and a night of trip. Although it was so tiring, but I was so happy because I would meet my grandparents. Besides that, the view along way was so beautiful when we pass on the rural town. At least it could a little bit overcome the boring feel along the way there. Finally, after a quite long and tiring trip, we arrived at my grandparents’ house at night. My grandparents were so surprised by our coming. They hugged and kissed us. I was so glad by seeing their smiling faces. Another thing that made me happy in my hometown was my two best friends. I could spend for about two weeks of my Eid holiday with them. The most exciting moment was celebrating Eid al-Fitr there because the atmosphere was so festive and jolly. Moreover, all my relatives from my grandparents were also gathered there. Two weeks almost passed and we had to go back to Bogor. My parents had to get to work and I had to get back to school. Two weeks felt like short amounts of time, but I was really happy spending my Eid holiday with my grandparents, big family, and also friends. Terjemahan: Pengalaman Liburan Lebaran di Rumah Kakek-nenek Saat aku kecil, Keluargaku biasanya mengunjungi kampung halaman di Trenggalek sekali setahun pada Ramadhan. Tradisi ini disebut mudik dan hampir sebagian besar orang Indonesia yang bekerja di kota besar melakukannya saat Ramadhan. Sebelum kami pergi mudik, orang tuaku menyiapkan beberapa hal seperti makanan yang akan kami bawa selama perjalanan, baju, dan oleh-oleh untuk kakek-nenek. Kami pergi menggunakan bus. Ini perjalanan yang panjang. Kami memulai rute dari Bogor, Jawa Barat ke Trenggalek, Jawa Timur. Ini memakan waktu sehari semalam perjalanan. Meskipun ini sangat melelahkan, tapi aku senang karena akan bertemu dengan kakek-nenek. Disamping itu, pemandangan di sepanjang jalan begitu indah saat kami melewati daerah pedesaan. Paling tidak hal tersebut bisa sedikit mengatasi rasa bosan sepanjang perjalanan. Akhirnya, seusai perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, kami sampai di rumah kakek-nenek. Kakek dan nenekku begitu terkejut dengan kedatangan kami. Mereka memeluk dan mencium kami. Aku sangat senang melihat senyum di wajah mereka. Hal lain yang membuatku senang di kampung halaman adalah dua sahabat baikku. Aku dapat menghabiskan waktu sekitar dua pekan liburan Idul Fitri bersama mereka. Moment yang paling menarik yaitu merayakan Idul Fitri di sana karena suasananya sangat meriah dan suka cita. Terlebih lagi, semua kerabat dari kakek-nenek juga berkumpul di sana. Dua minggu hampir berlalu dan kami harus kembali ke Bogor. Orang tuaku harus kembali bekerja dan aku harus kembali bersekolah. Dua minggu terasa seperti waktu yang singkat, namun aku begitu senang menghabiskan liburan Idul Fitri bersama kakek nenek, keluarga besar, dan juga tema-temanku. Itulah lima contoh cerita pengalaman liburan Hari Raya Idul Fitri bahasa Inggris singkat lengkap dengan terjemahannya sebagai referensi. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk 5 Contoh Cerita Pengalaman Liburan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Inggris Singkat Contoh Cerita Pengalaman Liburan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Inggris Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Artikel Lainnya 1.  A Big Celebration 2. Going Back to My Hometown 3. My Favorite Day 4. Visiting Big Family 5. My Eid al-Fitr Experience in my Grandparents’ House 5 Contoh Cerita Pengalaman Liburan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Inggris Singkat Oleh Destiara Anggita Putri 8 April 2025, 13:43 Unsplash Membuat ringkasan dengan AI Pemerintah menetapkan libur Hari Raya Idul Fitri   untuk anak sekolah akan berakhir pada 8 April 2025. Dengan demikian. pada 9 April 2025, semua murid akan kembali belajar di sekolah. Ketika masa liburan Lebaran selesai dan siswa kembali masuk sekolah, mereka biasanya akan diberikan tugas untuk menulis cerita pengalaman liburan mereka.  Tema yang diminta biasanya meliputi pengalaman selama libur Hari Raya Idul Fitri yang dihabiskan bersama keluarga, seperti mudik, berkunjung ke rumah sanak saudara, kumpul keluarga, dan kegiatan seru atau tradisi saat Lebaran. Tidak hanya dalam bahasa Indonesia, terkadang ada juga guru yang meminta siswa untuk membuatnya dalam bahasa Inggris. Hal ini sendiri bertujuan untuk membantu mengembangkan keterampilan menulis serta meningkatkan pemahaman mereka terhadap bahasa tersebut. Berikut di bawah ini beberapa  contoh cerita pengalaman liburan Hari Raya Idul Fitri  bahasa Inggris yang bisa disimak sebagai referensi. Baca Juga 3 Contoh Cerita Liburan Sekolah Bahasa Inggris 4 Contoh Cerita Liburan di Rumah dalam Bahasa Inggris Singkat 5 Contoh Referensi Mengarang Cerita Liburan Sekolah Contoh Cerita Pengalaman Liburan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Inggris Berikut ini 5  contoh cerita  singkat dalam bahasa Inggris dan artinya tentang pengalaman liburan Hari Raya Idul Fitri yang bisa dijadikan sebagai referensi. Contoh Cerita Pengalaman Liburan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Inggris (iStockPhoto) 1.  A Big Celebration Ramadan is over. We celebrate Idul Fitri. We do many things to get ready for Idul Fitri. We clean and decorate our home. We also make special treat. Early in the morning, I put on new clothes and shoes. We go to a big park with many other people. We all pray together. My father says Muslims around the world have fun and feast for Idul Fitri. Sometimes there are carnival. We visit friends and family. People give me candy, presents, and money. Terjemahan: Perayaan Besar Ramadhan telah usai. Kami merayakan Idul Fitri. Banyak hal yang kami lakukan untuk mempersiapkan Idul Fitri. Kami membersihkan dan mendekorasi rumah kami. Kami juga membuat suguhan istimewa. Pagi-pagi sekali, saya memakai baju dan sepatu baru. Kami pergi ke taman besar dengan banyak orang lain. Kami semua beribadah bersama. Ayah saya mengatakan Muslim di seluruh dunia bersenang-senang dan berpesta di Idul Fitri. Terkadang ada karnaval. Kami mengunjungi teman dan keluarga. Orang-orang memberi saya permen, hadiah, dan uang. 2. Going Back to My Hometown Last Lebaran, my family and I went to our hometown in Central Java. We traveled by car and it took almost 10 hours to get there. The traffic was heavy, but I enjoyed the journey because we stopped at several rest areas and ate delicious snacks. When we arrived, my grandparents welcomed us with warm hugs. The next day, we visited many relatives and enjoyed traditional foods like ketupat, opor ayam, and rendang. It was so delicious! We also gave money to the little children, which made them very happy. On the last day, we went to a famous beach near my grandparents’ house. The view was amazing, and we played in the water until sunset. It was a memorable holiday, and I can’t wait to visit my hometown again next year. Terjemahan: Mudik ke Kampung Halaman Lebaran tahun lalu, keluargaku dan aku pergi ke kampung halaman di Jawa Tengah. Kami bepergian dengan mobil dan butuh hampir 10 jam untuk sampai ke sana. Jalanan sangat macet, tetapi aku menikmati perjalanan karena kami singgah di beberapa rest area  dan makan camilan enak. Saat tiba, kakek dan nenek menyambut kami dengan pelukan hangat. Keesokan harinya, kami mengunjungi banyak saudara dan menikmati makanan tradisional seperti ketupat, opor ayam, dan rendang. Rasanya sangat lezat! Kami juga memberikan uang kepada anak-anak kecil, yang membuat mereka sangat senang. Pada hari terakhir, kami pergi ke pantai terkenal dekat rumah kakek dan nenek. Pemandangannya luar biasa, dan kami bermain air hingga matahari terbenam. Itu adalah liburan yang berkesan, dan aku tidak sabar untuk berkunjung lagi tahun depan. 3. My Favorite Day Idul Fitri is a very important Islamic celebration in my country, Indonesia. It’s my favorite time of year. It happens at the end of Ramadan. Moslem people dress in their best clothes and put lights and decorations on their homes. Many streets have fair with music, dancing, fireworks, and kid’s games. We are the children don’t get presents, but we do get money. I spend my money on sweets at the fair. Terjemahan: Hari favoritku Idul Fitri adalah perayaan Islam yang sangat penting di negara saya, Indonesia. Ini waktu favorit saya sepanjang tahun. Itu terjadi di akhir Ramadhan. Orang Muslim mengenakan pakaian terbaik mereka dan memasang lampu serta dekorasi di rumah mereka. Banyak jalan menampilkan musik, tarian, kembang api, dan permainan anak-anak. Kami sebagai anak-anak tidak mendapatkan hadiah, tetapi kami mendapatkan uang. Saya menghabiskan uang saya untuk permen di pameran. 4. Visiting Big Family On the second day of Lebaran, my family and I visited our relatives in another city. We left in the morning and brought some traditional cakes as gifts. The journey was fun because we listened to music and talked about our holiday plans. When we arrived, my uncle and aunt welcomed us warmly. We sat together, talked about many things, and enjoyed delicious snacks. My cousins and I played games while the adults had a long conversation. Before going home, we took a family photo and received Eid money from my uncle. It was a wonderful experience to meet my relatives again after a long time. Terjemahan: Mengunjungi Keluarga Besar Pada hari kedua Lebaran, keluargaku dan aku mengunjungi kerabat di kota lain. Kami berangkat pagi-pagi dan membawa beberapa kue tradisional sebagai hadiah. Perjalanan sangat menyenangkan karena kami mendengarkan musik dan berbicara tentang rencana liburan. Ketika tiba, paman dan bibiku menyambut kami dengan hangat. Kami duduk bersama, berbincang tentang banyak hal, dan menikmati camilan lezat. Aku bermain bersama sepupu-sepupuku, sementara orang dewasa mengobrol lama. Sebelum pulang, kami berfoto keluarga dan menerima uang Lebaran dari pamanku. Sangat menyenangkan bisa bertemu keluarga lagi setelah sekian lama. 5. My Eid al-Fitr Experience in my Grandparents’ House When I was a kid, my family usually visited our hometown in Trenggalek once a year at Ramadhan. This tradition is called as “mudik” and most Indonesian people who work in a big city do this at Ramadan. Before we went for mudik, my parents prepared few things like the food that we would carry along the trip, our clothes, and some gift for my grandparents. We went there by bus. It was a long trip. We started the route from Bogor, West Java to Trenggalek, East Java. It took about a day and a night of trip. Although it was so tiring, but I was so happy because I would meet my grandparents. Besides that, the view along way was so beautiful when we pass on the rural town. At least it could a little bit overcome the boring feel along the way there. Finally, after a quite long and tiring trip, we arrived at my grandparents’ house at night. My grandparents were so surprised by our coming. They hugged and kissed us. I was so glad by seeing their smiling faces. Another thing that made me happy in my hometown was my two best friends. I could spend for about two weeks of my Eid holiday with them. The most exciting moment was celebrating Eid al-Fitr there because the atmosphere was so festive and jolly. Moreover, all my relatives from my grandparents were also gathered there. Two weeks almost passed and we had to go back to Bogor. My parents had to get to work and I had to get back to school. Two weeks felt like short amounts of time, but I was really happy spending my Eid holiday with my grandparents, big family, and also friends. Terjemahan: Pengalaman Liburan Lebaran di Rumah Kakek-nenek Saat aku kecil, Keluargaku biasanya mengunjungi kampung halaman di Trenggalek sekali setahun pada Ramadhan. Tradisi ini disebut mudik dan hampir sebagian besar orang Indonesia yang bekerja di kota besar melakukannya saat Ramadhan. Sebelum kami pergi mudik, orang tuaku menyiapkan beberapa hal seperti makanan yang akan kami bawa selama perjalanan, baju, dan oleh-oleh untuk kakek-nenek. Kami pergi menggunakan bus. Ini perjalanan yang panjang. Kami memulai rute dari Bogor, Jawa Barat ke Trenggalek, Jawa Timur. Ini memakan waktu sehari semalam perjalanan. Meskipun ini sangat melelahkan, tapi aku senang karena akan bertemu dengan kakek-nenek. Disamping itu, pemandangan di sepanjang jalan begitu indah saat kami melewati daerah pedesaan. Paling tidak hal tersebut bisa sedikit mengatasi rasa bosan sepanjang perjalanan. Akhirnya, seusai perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, kami sampai di rumah kakek-nenek. Kakek dan nenekku begitu terkejut dengan kedatangan kami. Mereka memeluk dan mencium kami. Aku sangat senang melihat senyum di wajah mereka. Hal lain yang membuatku senang di kampung halaman adalah dua sahabat baikku. Aku dapat menghabiskan waktu sekitar dua pekan liburan Idul Fitri bersama mereka. Moment yang paling menarik yaitu merayakan Idul Fitri di sana karena suasananya sangat meriah dan suka cita. Terlebih lagi, semua kerabat dari kakek-nenek juga berkumpul di sana. Dua minggu hampir berlalu dan kami harus kembali ke Bogor. Orang tuaku harus kembali bekerja dan aku harus kembali bersekolah. Dua minggu terasa seperti waktu yang singkat, namun aku begitu senang menghabiskan liburan Idul Fitri bersama kakek nenek, keluarga besar, dan juga tema-temanku. Itulah lima contoh cerita pengalaman liburan Hari Raya Idul Fitri bahasa Inggris singkat lengkap dengan terjemahannya sebagai referensi. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Editor: Safrezi #Contoh Cerita Pengalaman Liburan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Inggris #Give Me Perspective #Artikel SEO #Contoh Cerita Pengalaman Liburan Hari Raya Idul Fitri #Contoh Cerita Pengalaman Liburan #Contoh Cerita #Cerita #Hari Raya Idul Fitri #Idul Fitri Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Artikel Terpopuler Artikel Lainnya diff --git a/raw/katadata.co.id_lifestyle_varia_682d5af74d646_biografi-soemitro-djojohadikoesoemo-perannya-dalam-sejarah-ri.md b/raw/katadata.co.id_lifestyle_varia_682d5af74d646_biografi-soemitro-djojohadikoesoemo-perannya-dalam-sejarah-ri.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..09cc82c3e6a839f0cfec4532916d6ac3a9bc633f --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_lifestyle_varia_682d5af74d646_biografi-soemitro-djojohadikoesoemo-perannya-dalam-sejarah-ri.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/lifestyle/varia/682d5af74d646/biografi-soemitro-djojohadikoesoemo-perannya-dalam-sejarah-ri +title: "Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo & Perannya dalam Sejarah RI - Varia Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:00:23 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo & Perannya dalam Sejarah RI - Varia Katadata.co.id + +Soemitro Djojohadikoesoemo merupakan salah satu begawan ekonomi dan politikus berpengaruh di Indonesia. Ia juga dikenal juga sebagai ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Ia pernah menduduki sejumlah posisi penting, termasuk sebagai Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset, di berbagai pemerintahan selama era Orde Lama dan Orde Baru. Tidak hanya itu,selama berkarier di pemerintahan, ia juga mendapatkan penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini biografi dan peran Soemitro Djojohadikoesoemo dalam sejarah Indonesia. Berikut ini biografi Soemitro Djojohadikoesoemo  beserta perannya dalam sejarah RI dirangkum dari berbagai sumber. Soemitro Djojohadikoesoemo , atau kerap disapa Soemitro, lahir di Kebumen, Jawa Tengah, pada 29 Mei 1917. Ia merupakan putra dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), ketua pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), dan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan Dora Marie Sigar, seorang mahasiswa keperawatan asal Manado yang sedang menempuh pendidikan di Utrecht, Belanda, pada 7 Januari 1947. Meskipun berasal dari agama yang berbeda (Dora beragama Kristen dan Soemitro beragama Islam) mereka berhasil membangun kehidupan bersama di Matraman, Jakarta. Pasangan ini dikaruniai empat anak yakni Biantiningsih Miderawati, yang meraih gelar sarjana pendidikan dari Universitas Harvard, Mariani Ekowati, seorang ahli mikrobiologi, Prabowo Subianto, yang menjadi Presiden ke-8 Indonesia dan pernah menikahi Titiek Soeharto, putri Soeharto, serta anak bungsu, Hashim Djojohadikusumo, yang sukses sebagai pebisnis di grup Arsari. Soemitro Djojohadikoesoemo menempuh pendidikan di berbagai institusi terkemuka sebelum menjadi seorang ekonom dan politikus. Ia memulai studinya di HIS (Holland Inlandsche School) dan kemudian melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Dari tahun 1934 hingga 1938, ia belajar di Universitas Sorbonne di Paris, Prancis, sebelum akhirnya meraih gelar Sarjana dari Economische Hogeschool di Rotterdam, Belanda, pada tahun 1940. Ia kemudian melanjutkan studinya dan berhasil memperoleh gelar Doktor pada tahun 1942. Setelah pulang ke Indonesia pada 1946, ia pernah menjadi staf Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan masuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) milik Sjahrir bersama Amir Sjarifuddin. Posisi lain adalah Direktur Utama Banking Trading Center (BTC) tahun 1947 dan kuasa usaha RI di Washington DC (1950). Selepas itu, ia terlibat dalam pendirian Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia (FE UI) hingga menjadi dekan pertama. Pada 1949, Soemitro menjadi anggota delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB), di Den Haag, Belanda. Pada zaman pemerintahan Soekarno, Soemitro Djojohadikoesoemo menduduki sejumlah posisi mentereng dan masih terkait ekonomi. Di antaranya Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kabinet Natsir (1950-1951), Menteri Keuangan Kabinet Wilopo (1952-1953), Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), serta Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956). Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, berbagai investor asing mulai berinvestasi di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah dalam memutar roda perekonomian Indonesia. Selain berperan sebagai orang pemerintahan dan politikus, Soemitro juga diberikan amanah untuk menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Akan tetapi, Soemitro memiliki pandangan yang berbeda dengan sang presiden. Alhasil, ia terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra. Namun sayangnya, PRRI pun ditumpas sehingga menyebabkan Soemitro tidak pulang ke Tanah Air hingga tahun 1967 demi mengamankan situasi pemberontakan di Indonesia. Pada 1967 saat Soeharto menjadi presiden, Soemitro diundang untuk kembali ke Indonesia. Ia diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Kemudian berlanjut menjadi Menteri Riset dan Pembangunan Kabinet Pembangunan II (1973-1978). Pada masa Kabinet Natsir (1950-1951), Sumitro Djojohadikusumo diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Selama masa jabatannya, ia memiliki pandangan lain tentang keuangan dengan Menteri Keuangan, Sjafruddin Prawiranegara. Menteri Sjafruddin diketahui hanya fokus pada pembangunan pertanian, sementara Sumitro memandang industrialisasi sebagai suatu kebutuhan untuk bisa mengembangkan perekonomian Indonesia. Sumitro pun mengajukan beberapa program keuangan, seperti Rencana Urgensi Ekonomi dan Rencana Sumitro atau Plan Sumitro, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil. Pada 1950, Sumitro Djojohadikusumo menemukan sistem ekonomi Gerakan Benteng, yang bertujuan untuk melindungi para pengusaha pribumi. Ada dua kebijakan yang diterapkan dalam Gerakan Benteng, yaitu mengistimewakan importir pribumi dan memberikan kredit modal pada para penguasa yang sulit mendapat pinjaman dari bank. Setelah tiga tahun berjalan, ada sekitar 700 perusahaan mendapat bantuan dana dari program Gerakan Benteng. Namun, dalam pelaksanaannya, diduga banyak penerima bantuan yang bertindak curang. Para pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan sebagai alat bagi perusahaan nonpribumi untuk bisa mendapat kredit dari pemerintah. Akibatnya, program Gerakan Benteng hanya bertahan tiga tahun dan harus diakhiri pada 1953. Kemudian, selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I (1968-1973), berbagai kebijakan perdagangan di Indonesia termasuk peraturan ekspor impor yang diperketat. Ia pun mendorong ekspor besar-besaran agar mendapatkan bea masuk agar uangnya dapat dikelola oleh pemerintah. Berbagai kebijakan dagang yang diberlakukan oleh Soemitro dianggap sebagian orang terlalu muluk-muluk. Isu ini pun diperkuat dengan pengangkatan Soemitro sebagai Menteri Riset dalam Kabinet Pembangunan II pada tahu 1973. Saat itu, banyak orang yang beranggapan adanya perbedaan prinsip dagang antara Soeharto dan Soemitro. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai menteri, Soemitro pun masih aktif sebagai ekonom dan pemerhati ekonomi di Indonesia. Kekhawatirannya soal pemerintahan Soeharto mulai diungkapkannya lewat kritik kritik kerasnya hingga saat krisis moneter melanda di Indonesia. Soemitro pun menjadi salah satu tokoh yang vokal dan berani menyuarakan berbagai kesalahan perhitungan selama pemerintahan Soeharto. Semasa hidup, Soemitro dikenal aktif menulis, dengan cakupan khusus masalah ekonomi. Buku terakhir ia tulis adalah Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, diterbitkan Pustaka Sinar Harapan, April 2000. Selama 1942-1994, Sumitro menulis sebanyak 130 buku dan makalah dalam bahasa Inggris. Soemitro memperoleh banyak penghargaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya, Bintang Mahaputra Adipradana (II), Panglima Mangku Negara, Kerajaan Malaysia, Grand Cross of Most Exalted Order of the White Elephant, First Class dari Kerajaan Thailand, Grand Cross of the Crown dari Kerajaan Belgia, serta yang lainnya dari Republik Tunisia dan Perancis. Soemitro Djojohadikoesoemo meninggal dunia pada 9 Maret 2001, di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur, pada usia 84 tahun. Ia telah lama menderita penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Sesuai dengan wasiatnya yang menginginkan pemakaman yang sederhana, Soemitro dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak. Demikian informasi lengkap mengenai biografi Soemitro Djojohadikoesoemo & perannya dalam sejarah RI yang bisa disimak. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Tanpa Iklan Baca berita lebih nyaman Pilih Topik Sesuai minat Anda Fitur AI Lebih mudah berbagi artikel Baca Nanti Bagi Anda yang sibuk Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo & Perannya dalam Sejarah RI Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo Cek juga data ini Artikel Terkait Artikel Terpopuler Artikel Lainnya Profil Soemitro Djojohadikoesoemo Pendidikan dan Karir Soemitro Djojohadikoesoemo Peran Soemitro Djojohadikoesoemo dalam Sejarah RI Wafat Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo & Perannya dalam Sejarah RI Oleh Destiara Anggita Putri 21 Mei 2025, 13:27 Istimewa Membuat ringkasan dengan AI Soemitro Djojohadikoesoemo merupakan salah satu begawan ekonomi dan politikus berpengaruh di Indonesia. Ia juga dikenal juga sebagai ayah dari Presiden Prabowo Subianto. Ia pernah menduduki sejumlah posisi penting, termasuk sebagai Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset, di berbagai pemerintahan selama era Orde Lama dan Orde Baru. Tidak hanya itu,selama berkarier di pemerintahan, ia juga mendapatkan penghargaan dari dalam maupun luar negeri. Berikut ini biografi dan peran Soemitro Djojohadikoesoemo dalam sejarah Indonesia. Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo Berikut ini biografi Soemitro Djojohadikoesoemo  beserta perannya dalam sejarah RI dirangkum dari berbagai sumber. Baca Juga Profil Soemitro Djojohadikoesoemo, Penggagas Danatara Biografi Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia Biografi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo & Perannya dalam Sejarah RI (Pekan Buku Indonesia 1954. 1954. Djakarta: Gunung Agung via Wikimedia) Profil Soemitro Djojohadikoesoemo Soemitro Djojohadikoesoemo , atau kerap disapa Soemitro, lahir di Kebumen, Jawa Tengah, pada 29 Mei 1917. Ia merupakan putra dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI), ketua pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), dan anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam kehidupan pribadinya, ia menikah dengan Dora Marie Sigar, seorang mahasiswa keperawatan asal Manado yang sedang menempuh pendidikan di Utrecht, Belanda, pada 7 Januari 1947. Meskipun berasal dari agama yang berbeda (Dora beragama Kristen dan Soemitro beragama Islam) mereka berhasil membangun kehidupan bersama di Matraman, Jakarta. Pasangan ini dikaruniai empat anak yakni Biantiningsih Miderawati, yang meraih gelar sarjana pendidikan dari Universitas Harvard, Mariani Ekowati, seorang ahli mikrobiologi, Prabowo Subianto, yang menjadi Presiden ke-8 Indonesia dan pernah menikahi Titiek Soeharto, putri Soeharto, serta anak bungsu, Hashim Djojohadikusumo, yang sukses sebagai pebisnis di grup Arsari. Pendidikan dan Karir Soemitro Djojohadikoesoemo Soemitro Djojohadikoesoemo menempuh pendidikan di berbagai institusi terkemuka sebelum menjadi seorang ekonom dan politikus. Ia memulai studinya di HIS (Holland Inlandsche School) dan kemudian melanjutkan ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs). Dari tahun 1934 hingga 1938, ia belajar di Universitas Sorbonne di Paris, Prancis, sebelum akhirnya meraih gelar Sarjana dari Economische Hogeschool di Rotterdam, Belanda, pada tahun 1940. Ia kemudian melanjutkan studinya dan berhasil memperoleh gelar Doktor pada tahun 1942.  Setelah pulang ke Indonesia pada 1946, ia pernah menjadi staf Perdana Menteri Sutan Sjahrir dan masuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) milik Sjahrir bersama Amir Sjarifuddin. Posisi lain adalah Direktur Utama Banking Trading Center (BTC) tahun 1947 dan kuasa usaha RI di Washington DC (1950). Selepas itu, ia terlibat dalam pendirian Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia (FE UI) hingga menjadi dekan pertama. Pada 1949, Soemitro menjadi anggota delegasi Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB), di Den Haag, Belanda. Pada zaman pemerintahan Soekarno, Soemitro Djojohadikoesoemo menduduki sejumlah posisi mentereng dan masih terkait ekonomi. Di antaranya Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kabinet Natsir (1950-1951), Menteri Keuangan Kabinet Wilopo (1952-1953), Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956), serta Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956). Selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, berbagai investor asing mulai berinvestasi di Indonesia dan melakukan kerja sama dengan pihak pemerintah dalam memutar roda perekonomian Indonesia. Selain berperan sebagai orang pemerintahan dan politikus, Soemitro juga diberikan amanah untuk menjadi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.  Akan tetapi, Soemitro memiliki pandangan yang berbeda dengan sang presiden. Alhasil, ia terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra. Namun sayangnya, PRRI pun ditumpas sehingga menyebabkan Soemitro tidak pulang ke Tanah Air hingga tahun 1967 demi mengamankan situasi pemberontakan di Indonesia. Pada 1967 saat Soeharto menjadi presiden, Soemitro diundang untuk kembali ke Indonesia. Ia diangkat menjadi Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Kemudian berlanjut menjadi Menteri Riset dan Pembangunan Kabinet Pembangunan II (1973-1978). Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo & Perannya dalam Sejarah RI (dok. Perpustakaan Nasional RI, No. Panggil - L0849 via esi.kemdikbud.go.id)   Peran Soemitro Djojohadikoesoemo dalam Sejarah RI Pada masa Kabinet Natsir (1950-1951), Sumitro Djojohadikusumo diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Selama masa jabatannya, ia memiliki pandangan lain tentang keuangan dengan Menteri Keuangan, Sjafruddin Prawiranegara. Menteri Sjafruddin diketahui hanya fokus pada pembangunan pertanian, sementara Sumitro memandang industrialisasi sebagai suatu kebutuhan untuk bisa mengembangkan perekonomian Indonesia. Sumitro pun mengajukan beberapa program keuangan, seperti Rencana Urgensi Ekonomi dan Rencana Sumitro atau Plan Sumitro, tetapi tidak ada satu pun yang berhasil. Pada 1950, Sumitro Djojohadikusumo menemukan sistem ekonomi Gerakan Benteng, yang bertujuan untuk melindungi para pengusaha pribumi. Ada dua kebijakan yang diterapkan dalam Gerakan Benteng, yaitu mengistimewakan importir pribumi dan memberikan kredit modal pada para penguasa yang sulit mendapat pinjaman dari bank. Setelah tiga tahun berjalan, ada sekitar 700 perusahaan mendapat bantuan dana dari program Gerakan Benteng. Namun, dalam pelaksanaannya, diduga banyak penerima bantuan yang bertindak curang. Para pengusaha pribumi hanya dimanfaatkan sebagai alat bagi perusahaan nonpribumi untuk bisa mendapat kredit dari pemerintah. Akibatnya, program Gerakan Benteng hanya bertahan tiga tahun dan harus diakhiri pada 1953. Kemudian, selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Pembangunan I (1968-1973), berbagai kebijakan perdagangan di Indonesia termasuk peraturan ekspor impor yang diperketat. Ia pun mendorong ekspor besar-besaran agar mendapatkan bea masuk agar uangnya dapat dikelola oleh pemerintah. Berbagai kebijakan dagang yang diberlakukan oleh Soemitro dianggap sebagian orang terlalu muluk-muluk. Isu ini pun diperkuat dengan pengangkatan Soemitro sebagai Menteri Riset dalam Kabinet Pembangunan II pada tahu 1973. Saat itu, banyak orang yang beranggapan adanya perbedaan prinsip dagang antara Soeharto dan Soemitro. Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai menteri, Soemitro pun masih aktif sebagai ekonom dan pemerhati ekonomi di Indonesia. Kekhawatirannya soal pemerintahan Soeharto mulai diungkapkannya lewat kritik kritik kerasnya hingga saat krisis moneter melanda di Indonesia. Soemitro pun menjadi salah satu tokoh yang vokal dan berani menyuarakan berbagai kesalahan perhitungan selama pemerintahan Soeharto. Semasa hidup, Soemitro dikenal aktif menulis, dengan cakupan khusus masalah ekonomi. Buku terakhir ia tulis adalah Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, diterbitkan Pustaka Sinar Harapan, April 2000. Selama 1942-1994, Sumitro menulis sebanyak 130 buku dan makalah dalam bahasa Inggris.  Soemitro memperoleh banyak penghargaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya, Bintang Mahaputra Adipradana (II), Panglima Mangku Negara, Kerajaan Malaysia, Grand Cross of Most Exalted Order of the White Elephant, First Class dari Kerajaan Thailand, Grand Cross of the Crown dari Kerajaan Belgia, serta yang lainnya dari Republik Tunisia dan Perancis. Wafat Soemitro Djojohadikoesoemo meninggal dunia pada 9 Maret 2001, di Rumah Sakit Dharma Nugraha, Rawamangun, Jakarta Timur, pada usia 84 tahun. Ia telah lama menderita penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah. Sesuai dengan wasiatnya yang menginginkan pemakaman yang sederhana, Soemitro dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak. Demikian informasi lengkap mengenai biografi Soemitro Djojohadikoesoemo & perannya dalam sejarah RI yang bisa disimak. Baca artikel ini lewat aplikasi mobile. Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata. Editor: Safrezi #Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo & Perannya dalam Sejarah RI #Educate Me #Artikel SEO #Biografi Soemitro Djojohadikoesoemo #Soemitro Djojohadikoesoemo #Biografi #Soemitro Cek juga data ini Artikel Terkait Video Pilihan Artikel Terpopuler Artikel Lainnya diff --git a/raw/katadata.co.id_tags_bansos.md b/raw/katadata.co.id_tags_bansos.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..151c4f1b08556c06f1fd5b6ebe7f5960b513ecf7 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_tags_bansos.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/tags/bansos?kanal=infografik +title: "Berita Bansos Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:46:55 +source_type: news +quality_score: 69 +is_priority: false +--- + +# Berita Bansos Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id + +Berita Bansos Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id Semua Artikel Video Infografik INFOGRAFIK: Tebaran Dana Bansos di Tahun Pertama Prabowo INFOGRAFIK: Tebar Bansos Menjelang Pemilu INFOGRAFIK: Tiga Paket Pemerintah Jelang Pemilu 2024 Konsistensi Bank Mandiri Salurkan Bantuan Pendidikan dan Pupuk Subsidi Bansos Bank Mandiri Mengalir Sampai ke Daerah Pelosok Pemerintah Alihkan Subsidi BBM Jadi Bansos Menebar Bansos Jelang Kenaikan Harga BBM BUMN Berantas Kemiskinan dengan Penyaluran Bansos Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan Ambisi Merdeka Gold (EMAS) Balikkan Rugi jadi Untung pada 2026, Intip Skemanya bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Katadata/ Amosella INFOGRAFIK: Tebaran Dana Bansos di Tahun Pertama Prabowo Katadata/ Amosella INFOGRAFIK: Tebar Bansos Menjelang Pemilu Katadata/ Amosella INFOGRAFIK: Tiga Paket Pemerintah Jelang Pemilu 2024 BUMN Berantas Kemiskinan dengan Penyaluran Bansos Infografik • 27 Mei 2022, 15.00 Strategi BUMN berantas kemiskinan dengan mengerahkan Himbara & PT Pos Indonesia untuk penyaluran bansos. Katadata/ Amosella INFOGRAFIK: Tebaran Dana Bansos di Tahun Pertama Prabowo Katadata/ Amosella INFOGRAFIK: Tebar Bansos Menjelang Pemilu Katadata/ Amosella INFOGRAFIK: Tiga Paket Pemerintah Jelang Pemilu 2024 Konsistensi Bank Mandiri Salurkan Bantuan Pendidikan dan Pupuk Subsidi Bansos Bank Mandiri Mengalir Sampai ke Daerah Pelosok Pemerintah Alihkan Subsidi BBM Jadi Bansos Menebar Bansos Jelang Kenaikan Harga BBM BUMN Berantas Kemiskinan dengan Penyaluran Bansos Infografik • 27 Mei 2022, 15.00 Strategi BUMN berantas kemiskinan dengan mengerahkan Himbara & PT Pos Indonesia untuk penyaluran bansos. Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan Ambisi Merdeka Gold (EMAS) Balikkan Rugi jadi Untung pada 2026, Intip Skemanya bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan Ambisi Merdeka Gold (EMAS) Balikkan Rugi jadi Untung pada 2026, Intip Skemanya bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya diff --git a/raw/katadata.co.id_tags_bappenas.md b/raw/katadata.co.id_tags_bappenas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..258fd11ec9a3489299341b9d9bfb0a7d4d02a2c0 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_tags_bappenas.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/tags/bappenas +title: "Berita Terkini Bappenas - Kabar Terbaru Hari ini" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:01 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Berita Terkini Bappenas - Kabar Terbaru Hari ini + +Berita Terkini Bappenas - Kabar Terbaru Hari ini Semua Artikel Video Infografik Menteri PU Curhat Dana Tanggap Darurat Rp 4,3 T Belum Disetujui Bappenas Proyek PGE Masuk Blue Book Bappenas, Tambah 215 MW Listrik Rendah Emisi Aprindo Soroti Dampak Barang Impor, Pertumbuhan Ritel Diramal Tertahan di 6% Bappenas: Krisis Iklim Jadi Penghalang Ambisi Indonesia Masuk Lima Besar Ekonomi Bappenas: Indonesia Bidik Transisi Ekonomi Hijau dalam Dua Dekade Bappenas Tegaskan Peran Keanekaragaman Hayati untuk Ekonomi Berkelanjutan Potensi Donasi RI Tembus Rp 600 Triliun, Bappenas Soroti Peran Zakat dan Wakaf Pembangunan Tanpa Pengendalian: Reposisi Peran Bappenas RS Dharmais Gandeng Swedia untuk Tingkatkan Layanan Penanganan Kanker di RI Serba-serbi Bandara Kertajati Jadi Bengkel Pesawat: Gandeng BUMN hingga Swasta Prabowo Setujui Program Bansos Beras 10 Kg hingga Enam Bulan di 2025 Bappenas Soroti Kebocoran Uang Negara Akibat Korupsi hingga Tambang Ilegal Bappenas: RI Tidak akan Terapkan Proteksionisme Meski Ekonomi Global Rumit Kepala Bappenas Sebut Makan Bergizi Gratis Bisa Bantu Dongkrak Ekonomi 0,1% Pemerintah akan Kucurkan Anggaran Rp 51 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis 2025 Permintaan Hidrogen di Indonesia Diprediksi Terus Naik, Ini 3 Konsumen Terbesar Penguatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Bukti dengan Pemodelan Ekonomi Bappenas: Regionalisasi Jadi Kunci Ketahanan Pangan Bappenas Sebut Perubahan Iklim Tekan Produktvitas Pangan RI, Beras Sempat Langka Bappenas: Sampah Makanan RI Setara dengan Kebutuhan Konsumsi Setengah Populasi Kemensos Gandeng Bappenas untuk Optimalisasi Data Penerima Bansos di Era Prabowo Amerika Serikat Dukung Upaya Pemerintah Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan Ambisi Merdeka Gold (EMAS) Balikkan Rugi jadi Untung pada 2026, Intip Skemanya bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agr Menteri PU Curhat Dana Tanggap Darurat Rp 4,3 T Belum Disetujui Bappenas ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz Proyek PGE Masuk Blue Book Bappenas, Tambah 215 MW Listrik Rendah Emisi ANTARA FOTO/Novrian Arbi/bar Aprindo Soroti Dampak Barang Impor, Pertumbuhan Ritel Diramal Tertahan di 6% Pembangunan Tanpa Pengendalian: Reposisi Peran Bappenas Opini • 15 Juli 2025, 06.05 Bappenas hari ini lebih menyerupai think tank pemerintah dalam menyusun rencana teknokratis, tetapi tidak memiliki daya paksa dalam implementasi. RS Dharmais Gandeng Swedia untuk Tingkatkan Layanan Penanganan Kanker di RI Nasional • 28 Mei 2025, 09.24 RSK Dharmais dan Pemerintah Swedia menandatangani MoU untuk meningkatkan penangangan kanker di Indonesia, fokus pada peningkatan teknologi radioterapi dan kapasitas tenaga kesehatan. Serba-serbi Bandara Kertajati Jadi Bengkel Pesawat: Gandeng BUMN hingga Swasta Industri • 23 April 2025, 12.04 Bandara Kertajati di Jawa Barat direncanakan menjadi pusat industri MRO yang akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada layanan perawatan pesawat asing dan memperkuat industri penerbangan nasional. Prabowo Setujui Program Bansos Beras 10 Kg hingga Enam Bulan di 2025 Makro • 1 Januari 2025, 12.22 Presiden Prabowo Subianto menyetujui distribusi bansos beras 10 kg selama enam bulan untuk 16 juta penerima pada tahun 2025, sebuah langkah strategis dalam pengurangan kemiskinan dan stabilitas harga. Bappenas Soroti Kebocoran Uang Negara Akibat Korupsi hingga Tambang Ilegal Makro • 13 Desember 2024, 15.41 Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkap kebocoran keuangan negara dalam berbagai sektor yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan inefisiensi, mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan bidang. Bappenas: RI Tidak akan Terapkan Proteksionisme Meski Ekonomi Global Rumit Makro • 23 November 2024, 16.08 Kepala Bappenas mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya perdagangan bebas. Namun Indonesia tetap meminta perdagangan yang adil. Kepala Bappenas Sebut Makan Bergizi Gratis Bisa Bantu Dongkrak Ekonomi 0,1% Makro • 23 November 2024, 14.37 Kepala Bappenas mengatakan pertumbuhan ekonomi dapat terdongkrak karena program makan bergizi gratis bisa mendorong produktivitas dan menyerap lapangan kerja. Pemerintah akan Kucurkan Anggaran Rp 51 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis 2025 Makro • 23 November 2024, 14.02 Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 51,5 Triliun untuk program makan bergizi gratis pada 2025. Program tersebut akan menyasar siswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita Permintaan Hidrogen di Indonesia Diprediksi Terus Naik, Ini 3 Konsumen Terbesar Energi Baru • 30 Oktober 2024, 17.13 Permintaan hidrogen hijau di Indonesia diperkirakan terus naik hingga 2060. Penguatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Bukti dengan Pemodelan Ekonomi Infografik • 26 Oktober 2024, 07.25 USAID melalui EGSA membantu Bappenas menyusun rencana pembangunan nasional dan regional dengan simulasi kebijakan berbasis model ekonomi. Bappenas: Regionalisasi Jadi Kunci Ketahanan Pangan Industri • 25 Oktober 2024, 20.13 Regionalisasi pangan merupakan sistem yang berfokus pada keunggulan komparatif setiap wilayah dalam memproduksi produk pangan pertanian. Bappenas Sebut Perubahan Iklim Tekan Produktvitas Pangan RI, Beras Sempat Langka Ekonomi Sirkular • 25 Oktober 2024, 18.00 Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia sangat berdampak terhadap ketahanan pangan nasional. Bappenas: Sampah Makanan RI Setara dengan Kebutuhan Konsumsi Setengah Populasi Ekonomi Sirkular • 25 Oktober 2024, 17.35 Bappenas mencatat total sampah makanan yang hilang dan terbuang dapat memenuhi hampir setengah konsumsi seluruh masyarakat Indonesia. Kemensos Gandeng Bappenas untuk Optimalisasi Data Penerima Bansos di Era Prabowo Nasional • 19 Oktober 2024, 18.21 Kemensos bersiap sukseskan Kartu Kesejahteraan Prabowo Subianto, targetkan jaminan sosial universal dengan bantuan Rp 504,7 triliun dari RAPBN 2025. Amerika Serikat Dukung Upaya Pemerintah Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 Nasional • 17 Oktober 2024, 20.41 Amerika Serikat mendukung Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/agr Menteri PU Curhat Dana Tanggap Darurat Rp 4,3 T Belum Disetujui Bappenas ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz Proyek PGE Masuk Blue Book Bappenas, Tambah 215 MW Listrik Rendah Emisi ANTARA FOTO/Novrian Arbi/bar Aprindo Soroti Dampak Barang Impor, Pertumbuhan Ritel Diramal Tertahan di 6% Bappenas: Krisis Iklim Jadi Penghalang Ambisi Indonesia Masuk Lima Besar Ekonomi Bappenas: Indonesia Bidik Transisi Ekonomi Hijau dalam Dua Dekade Bappenas Tegaskan Peran Keanekaragaman Hayati untuk Ekonomi Berkelanjutan Potensi Donasi RI Tembus Rp 600 Triliun, Bappenas Soroti Peran Zakat dan Wakaf Pembangunan Tanpa Pengendalian: Reposisi Peran Bappenas Opini • 15 Juli 2025, 06.05 Bappenas hari ini lebih menyerupai think tank pemerintah dalam menyusun rencana teknokratis, tetapi tidak memiliki daya paksa dalam implementasi. RS Dharmais Gandeng Swedia untuk Tingkatkan Layanan Penanganan Kanker di RI Nasional • 28 Mei 2025, 09.24 RSK Dharmais dan Pemerintah Swedia menandatangani MoU untuk meningkatkan penangangan kanker di Indonesia, fokus pada peningkatan teknologi radioterapi dan kapasitas tenaga kesehatan. Serba-serbi Bandara Kertajati Jadi Bengkel Pesawat: Gandeng BUMN hingga Swasta Industri • 23 April 2025, 12.04 Bandara Kertajati di Jawa Barat direncanakan menjadi pusat industri MRO yang akan mengurangi ketergantungan Indonesia pada layanan perawatan pesawat asing dan memperkuat industri penerbangan nasional. Prabowo Setujui Program Bansos Beras 10 Kg hingga Enam Bulan di 2025 Makro • 1 Januari 2025, 12.22 Presiden Prabowo Subianto menyetujui distribusi bansos beras 10 kg selama enam bulan untuk 16 juta penerima pada tahun 2025, sebuah langkah strategis dalam pengurangan kemiskinan dan stabilitas harga. Bappenas Soroti Kebocoran Uang Negara Akibat Korupsi hingga Tambang Ilegal Makro • 13 Desember 2024, 15.41 Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, mengungkap kebocoran keuangan negara dalam berbagai sektor yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan inefisiensi, mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat dan bidang. Bappenas: RI Tidak akan Terapkan Proteksionisme Meski Ekonomi Global Rumit Makro • 23 November 2024, 16.08 Kepala Bappenas mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengakui adanya perdagangan bebas. Namun Indonesia tetap meminta perdagangan yang adil. Kepala Bappenas Sebut Makan Bergizi Gratis Bisa Bantu Dongkrak Ekonomi 0,1% Makro • 23 November 2024, 14.37 Kepala Bappenas mengatakan pertumbuhan ekonomi dapat terdongkrak karena program makan bergizi gratis bisa mendorong produktivitas dan menyerap lapangan kerja. Pemerintah akan Kucurkan Anggaran Rp 51 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis 2025 Makro • 23 November 2024, 14.02 Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 51,5 Triliun untuk program makan bergizi gratis pada 2025. Program tersebut akan menyasar siswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita Permintaan Hidrogen di Indonesia Diprediksi Terus Naik, Ini 3 Konsumen Terbesar Energi Baru • 30 Oktober 2024, 17.13 Permintaan hidrogen hijau di Indonesia diperkirakan terus naik hingga 2060. Penguatan Perencanaan Pembangunan Berbasis Bukti dengan Pemodelan Ekonomi Infografik • 26 Oktober 2024, 07.25 USAID melalui EGSA membantu Bappenas menyusun rencana pembangunan nasional dan regional dengan simulasi kebijakan berbasis model ekonomi. Bappenas: Regionalisasi Jadi Kunci Ketahanan Pangan Industri • 25 Oktober 2024, 20.13 Regionalisasi pangan merupakan sistem yang berfokus pada keunggulan komparatif setiap wilayah dalam memproduksi produk pangan pertanian. Bappenas Sebut Perubahan Iklim Tekan Produktvitas Pangan RI, Beras Sempat Langka Ekonomi Sirkular • 25 Oktober 2024, 18.00 Perubahan iklim yang terjadi di Indonesia sangat berdampak terhadap ketahanan pangan nasional. Bappenas: Sampah Makanan RI Setara dengan Kebutuhan Konsumsi Setengah Populasi Ekonomi Sirkular • 25 Oktober 2024, 17.35 Bappenas mencatat total sampah makanan yang hilang dan terbuang dapat memenuhi hampir setengah konsumsi seluruh masyarakat Indonesia. Kemensos Gandeng Bappenas untuk Optimalisasi Data Penerima Bansos di Era Prabowo Nasional • 19 Oktober 2024, 18.21 Kemensos bersiap sukseskan Kartu Kesejahteraan Prabowo Subianto, targetkan jaminan sosial universal dengan bantuan Rp 504,7 triliun dari RAPBN 2025. Amerika Serikat Dukung Upaya Pemerintah Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 Nasional • 17 Oktober 2024, 20.41 Amerika Serikat mendukung Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi berkelanjutan. Tampilkan lebih banyak Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan Ambisi Merdeka Gold (EMAS) Balikkan Rugi jadi Untung pada 2026, Intip Skemanya bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan Ambisi Merdeka Gold (EMAS) Balikkan Rugi jadi Untung pada 2026, Intip Skemanya bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya diff --git a/raw/katadata.co.id_tags_resesi.md b/raw/katadata.co.id_tags_resesi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ffcf9288688b45463ebbb5b8a29b280d97a3e3d3 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_tags_resesi.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://katadata.co.id/tags/resesi?kanal=infografik +title: "RESESI- Berita Resesi Hari Ini - Kabar Ekonomi Indonesia dan Dunia" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:59 +source_type: news +quality_score: 71 +is_priority: false +--- + +# RESESI: Berita Resesi Hari Ini - Kabar Ekonomi Indonesia dan Dunia + +RESESI: Berita Resesi Hari Ini - Kabar Ekonomi Indonesia dan Dunia Semua Artikel Video Infografik Ramalan Buruk Ekonomi Negara-negara 2023 Daya Tahan Ekonomi Asia Hadapi Resesi Bahaya Bunga Tinggi The Fed ke Ekonomi Indonesia Tren Ekonomi Indonesia Keluar dari Resesi Terpuruk Setelah 1998, tapi Bukan yang Terburuk Susah Cari Kerja di Tengah Pandemi Gerai Retail Bertumbangan Saat Resesi Ekonomi RI Berangsur Membaik Sulitnya Bisnis Bangkit saat Masih Pandemi Proyeksi Ekonomi RI Kembali Diturunkan Kritik NU dan Muhammadiyah soal Pandemi Banyak Orang Indonesia Tak Siap Hadapi Krisis Gejolak Bursa Saham Terimbas Corona PSBB Memukul Ekonomi Jakarta Rem Darurat Anies Kendalikan Corona di Jakarta Laju Pandemi di Indonesia Semakin Cepat Covid-19 Menjatuhkan Ekonomi Asia Tenggara Bagaimana Terjadinya Resesi Ekonomi? Pekerja Swasta Diberi Bansos untuk Dibelanjakan Dunia Menghadapi Resesi Ekonomi Ekonomi Indonesia di Ambang Resesi Resep Bank Dunia untuk Memulihkan Ekonomi RI Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan Katadata/ Nurfathi Ramalan Buruk Ekonomi Negara-negara 2023 Katadata/ Nurfathi Daya Tahan Ekonomi Asia Hadapi Resesi Katadata/ Nurfathi Bahaya Bunga Tinggi The Fed ke Ekonomi Indonesia Ekonomi RI Berangsur Membaik Infografik • 9 November 2020, 11.22 Kendati negatif, kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal III masih lebih baik dibandingkan dengan kuartal II yang negatif 5,32%. Sulitnya Bisnis Bangkit saat Masih Pandemi Infografik • 29 Oktober 2020, 08.10 Kurva resesi Indonesia akan berbentuk “Nike” atau huruf “U”. Ini artinya, ekonomi Indonesia tidak langsung pulih dalam waktu cepat. Proyeksi Ekonomi RI Kembali Diturunkan Infografik • 6 Oktober 2020, 08.13 Sejumlah lembaga dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dinilai belum mampu mengendalikan pandemi Covid-19. Kritik NU dan Muhammadiyah soal Pandemi Infografik • 25 September 2020, 07.49 Dalam penanganan Covid-19, Presiden Jokowi membentuk beberapa lembaga ad hoc, seperti Gugus Tugas Penangaan Covid-19 dan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN. Banyak Orang Indonesia Tak Siap Hadapi Krisis Infografik • 18 September 2020, 08.25 Dana darurat dipakai untuk menutupi kebutuhan, tanpa meminjam uang atau pindah rumah dalam kondisi kehilangan sumber pendapatan. Gejolak Bursa Saham Terimbas Corona Infografik • 17 September 2020, 07.10 Ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG sejak awal tahun. PSBB Memukul Ekonomi Jakarta Infografik • 16 September 2020, 15.13 Ketika PSBB diterapkan pada 10 April hingga 4 Juni lalu, ekonomi Jakarta jatuh ke titik terendah selama 10 tahun terakhir. Rem Darurat Anies Kendalikan Corona di Jakarta Infografik • 11 September 2020, 15.27 Tingkat keterisian tempat tidur untuk isolasi dan perawatan intensif masing-masing sudah mencapai 77% dan 83%. Laju Pandemi di Indonesia Semakin Cepat Infografik • 11 September 2020, 13.09 Untuk menemukan 50 ribu kasus Covid pertama membutuhkan waktu 115 hari, tapi kemudian butuh 32 hari untuk mencapai 50 ribu berikutnya. Covid-19 Menjatuhkan Ekonomi Asia Tenggara Infografik • 26 Agustus 2020, 12.09 Berkurangnya aktivitas masyarakat selama pandemi menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara mengalami kontraksi. Hanya Vietnam yang tercatat masih tumbuh positif. Bagaimana Terjadinya Resesi Ekonomi? Infografik • 25 Agustus 2020, 17.11 Definisi resesi terpopuler adalah kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Namun ada definisi lain yang dapat mengindikasikan adanya resesi. Pekerja Swasta Diberi Bansos untuk Dibelanjakan Infografik • 12 Agustus 2020, 08.59 Pekerja swasta yang memenuhi kriteria sebagai penerima bansos ini adalah pekerja non-PNS dan non-BUMN yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dunia Menghadapi Resesi Ekonomi Infografik • 10 Agustus 2020, 07.15 Selain PDB, indikator lain yang turut menjadi ukuran terjadinya resesi adalah tingkat pendapatan, pengangguran, produksi industri, hingga penjualan ritel. Ekonomi Indonesia di Ambang Resesi Infografik • 8 Agustus 2020, 10.55 Hampir semua indikator menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, seperti penjualan kendaraan dan semen. Resep Bank Dunia untuk Memulihkan Ekonomi RI Infografik • 27 Juli 2020, 08.43 Bank Dunia memprediksi jumlah orang miskin bertambah hingga 8 juta orang akibat krisis Covid-19. Katadata/ Nurfathi Ramalan Buruk Ekonomi Negara-negara 2023 Katadata/ Nurfathi Daya Tahan Ekonomi Asia Hadapi Resesi Katadata/ Nurfathi Bahaya Bunga Tinggi The Fed ke Ekonomi Indonesia Tren Ekonomi Indonesia Keluar dari Resesi Terpuruk Setelah 1998, tapi Bukan yang Terburuk Susah Cari Kerja di Tengah Pandemi Gerai Retail Bertumbangan Saat Resesi Ekonomi RI Berangsur Membaik Infografik • 9 November 2020, 11.22 Kendati negatif, kinerja pertumbuhan ekonomi pada kuartal III masih lebih baik dibandingkan dengan kuartal II yang negatif 5,32%. Sulitnya Bisnis Bangkit saat Masih Pandemi Infografik • 29 Oktober 2020, 08.10 Kurva resesi Indonesia akan berbentuk “Nike” atau huruf “U”. Ini artinya, ekonomi Indonesia tidak langsung pulih dalam waktu cepat. Proyeksi Ekonomi RI Kembali Diturunkan Infografik • 6 Oktober 2020, 08.13 Sejumlah lembaga dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia karena dinilai belum mampu mengendalikan pandemi Covid-19. Kritik NU dan Muhammadiyah soal Pandemi Infografik • 25 September 2020, 07.49 Dalam penanganan Covid-19, Presiden Jokowi membentuk beberapa lembaga ad hoc, seperti Gugus Tugas Penangaan Covid-19 dan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN. Banyak Orang Indonesia Tak Siap Hadapi Krisis Infografik • 18 September 2020, 08.25 Dana darurat dipakai untuk menutupi kebutuhan, tanpa meminjam uang atau pindah rumah dalam kondisi kehilangan sumber pendapatan. Gejolak Bursa Saham Terimbas Corona Infografik • 17 September 2020, 07.10 Ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG sejak awal tahun. PSBB Memukul Ekonomi Jakarta Infografik • 16 September 2020, 15.13 Ketika PSBB diterapkan pada 10 April hingga 4 Juni lalu, ekonomi Jakarta jatuh ke titik terendah selama 10 tahun terakhir. Rem Darurat Anies Kendalikan Corona di Jakarta Infografik • 11 September 2020, 15.27 Tingkat keterisian tempat tidur untuk isolasi dan perawatan intensif masing-masing sudah mencapai 77% dan 83%. Laju Pandemi di Indonesia Semakin Cepat Infografik • 11 September 2020, 13.09 Untuk menemukan 50 ribu kasus Covid pertama membutuhkan waktu 115 hari, tapi kemudian butuh 32 hari untuk mencapai 50 ribu berikutnya. Covid-19 Menjatuhkan Ekonomi Asia Tenggara Infografik • 26 Agustus 2020, 12.09 Berkurangnya aktivitas masyarakat selama pandemi menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara mengalami kontraksi. Hanya Vietnam yang tercatat masih tumbuh positif. Bagaimana Terjadinya Resesi Ekonomi? Infografik • 25 Agustus 2020, 17.11 Definisi resesi terpopuler adalah kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal berturut-turut. Namun ada definisi lain yang dapat mengindikasikan adanya resesi. Pekerja Swasta Diberi Bansos untuk Dibelanjakan Infografik • 12 Agustus 2020, 08.59 Pekerja swasta yang memenuhi kriteria sebagai penerima bansos ini adalah pekerja non-PNS dan non-BUMN yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dunia Menghadapi Resesi Ekonomi Infografik • 10 Agustus 2020, 07.15 Selain PDB, indikator lain yang turut menjadi ukuran terjadinya resesi adalah tingkat pendapatan, pengangguran, produksi industri, hingga penjualan ritel. Ekonomi Indonesia di Ambang Resesi Infografik • 8 Agustus 2020, 10.55 Hampir semua indikator menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, seperti penjualan kendaraan dan semen. Resep Bank Dunia untuk Memulihkan Ekonomi RI Infografik • 27 Juli 2020, 08.43 Bank Dunia memprediksi jumlah orang miskin bertambah hingga 8 juta orang akibat krisis Covid-19. Tampilkan lebih banyak Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan diff --git a/raw/katadata.co.id_tags_rusia.md b/raw/katadata.co.id_tags_rusia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f8905b3632b2e07adb711032795e9f25116a36c9 --- /dev/null +++ b/raw/katadata.co.id_tags_rusia.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: http://katadata.co.id/tags/rusia +title: "Berita rusia Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id" +domain: katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:41:31 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Berita rusia Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id + +Berita rusia Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id Semua Artikel Video Foto Infografik Thailand Mulai Negosiasi Minyak dengan Rusia Usai AS Cabut Sanksi Boikot Putin Berpotensi jadi Pemenang dari Perang AS Lawan Iran, Ini Alasannya Cina hingga Rusia Minta AS dan Iran Segera Gencatan Senjata Rusia Diduga Beri Informasi Intelijen ke Iran untuk Menyerang Aset Militer AS Rudal Hipersonik VS Balistik, Mana yang Lebih Kuat? Amerika Serikat Kaji Cabut Sanksi Minyak Rusia untuk Redam Harga Nuklir Rusia jadi Salah Satu yang Terkuat di Dunia: Ini Alasannya Ditipu dan Jadi Tentara Rusia, Ratusan Warga Afrika Tewas dalam Perang Ukraina Iran Gelar Latihan Bersama Pasukan Rusia, AS Beri Peringatan Setelah Facebook dan Instagram, Rusia Kini Blokir WhatsApp Uni Eropa Usulkan Sanksi Bagi Pelabuhan Karimun RI yang Terima Minyak Rusia Rusia, Ukraina, dan AS Gelar Pertemuan di Abu Dhabi, Belum Ada Tanda Perdamaian PM Hungaria Sebut Eropa Siapkan Skenario Lawan Rusia, Bisa Picu Perang Dunia III Starlink Down Imbas Teknologi Rusia, Prancis Kaji Kirim Satelit Eutelsat ke Iran Rusia Akan Luncurkan 300 Satelit pada 2027, Saingi Starlink Milik Elon Musk Anggota Brimob Polda Aceh Dipecat usai Desersi dan Gabung Tentara Bayaran Rusia Usai Kunjungan Negara ke Pakistan dan Rusia, Presiden Prabowo Tiba di Medan Perdagangan RI–Rusia Naik 17%, Putin Tawarkan Kerja Sama di Bidang Energi Nuklir Investasi Kilang Tuban Diumumkan Bulan Ini, Kemitraan dengan Rusia Disorot Rusia Blokir Roblox, Dinilai Rentan Sebarkan Konten Ekstremis Presiden Putin Sampaikan Duka Cita Atas Banjir dan Longsor di Sumatera Prabowo Terima Konglomerat Rusia Sistema Group, Bahas Kerja Sama Industri Kapal Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan Vecteezy.com/Bjorn Franzen Thailand Mulai Negosiasi Minyak dengan Rusia Usai AS Cabut Sanksi Boikot skynews Putin Berpotensi jadi Pemenang dari Perang AS Lawan Iran, Ini Alasannya Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Cina hingga Rusia Minta AS dan Iran Segera Gencatan Senjata Ditipu dan Jadi Tentara Rusia, Ratusan Warga Afrika Tewas dalam Perang Ukraina Internasional • 28 Februari 2026, 06.10 Ratusan warga dari sejumlah negara di Afrika tewas dalam perang di Ukraina setelah direkrut atau ditipu untuk menjadi tentara Rusia. Iran Gelar Latihan Bersama Pasukan Rusia, AS Beri Peringatan Internasional • 19 Februari 2026, 18.26 AS perketat ancaman sanksi dan militer terhadap Iran menyusul kebuntuan perundingan nuklir dan latihan militer bersama Rusia di Laut Oman. Setelah Facebook dan Instagram, Rusia Kini Blokir WhatsApp Teknologi • 13 Februari 2026, 10.32 Rusia memblokir WhatsApp karena Meta, induk perusahaannya, dinilai tidak mematuhi hukum setempat, menambah daftar platform Meta yang dilarang di negara itu. Uni Eropa Usulkan Sanksi Bagi Pelabuhan Karimun RI yang Terima Minyak Rusia Energi • 10 Februari 2026, 14.38 Rusia sedang mengusulkan dua pelabuhan yakni Kulevi, Georgia dan Karimun, Indonesia dalam daftar sanksi karena menerima minyak asal Rusia. Rusia, Ukraina, dan AS Gelar Pertemuan di Abu Dhabi, Belum Ada Tanda Perdamaian Internasional • 24 Januari 2026, 06.00 Para negosiator Rusia, Ukraina, dan AS akan mengadakan pembicaraan di Uni Emirat Arab, yang akan menjadi pertemuan pertama ketiga negara tersebut sejak Moskow melancarkan invasi ke tetangganya itu. PM Hungaria Sebut Eropa Siapkan Skenario Lawan Rusia, Bisa Picu Perang Dunia III Internasional • 21 Januari 2026, 14.53 Viktor Orban menyatakan Uni Eropa sedang mempersiapkan perang melawan Rusia dengan membahas persenjataan dan mengumpulkan dana besar untuk Ukraina. Ia menilai hal tersebut bisa memicu perang dunia. Starlink Down Imbas Teknologi Rusia, Prancis Kaji Kirim Satelit Eutelsat ke Iran Teknologi • 19 Januari 2026, 15.26 Prancis mempertimbangkan untuk mengirim terminal satelit Eutelsat ke Iran. Starlink milik Elon Musk down karena diduga dihalau Pemerintah Iran menggunakan teknologi Rusia. Rusia Akan Luncurkan 300 Satelit pada 2027, Saingi Starlink Milik Elon Musk Teknologi • 19 Januari 2026, 09.16 Rusia akan meluncurkan 300 lebih satelit pada 2027. Hal ini akan menyaingi Starlink milik Elon Musk, yang selama ini menjadi andalan Ukraina. Anggota Brimob Polda Aceh Dipecat usai Desersi dan Gabung Tentara Bayaran Rusia Nasional • 17 Januari 2026, 14.11 Polda Aceh memecat tidak hormat anggota Brimob Bripda Muhammad Rio karena desersi dan diduga bergabung dengan tentara Rusia setelah menjalani sidang kode etik. Usai Kunjungan Negara ke Pakistan dan Rusia, Presiden Prabowo Tiba di Medan Nasional • 12 Desember 2025, 06.18 Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Jumat (12/12) pukul 02.51 WIB, setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke Pakistan dan Rusia. Perdagangan RI–Rusia Naik 17%, Putin Tawarkan Kerja Sama di Bidang Energi Nuklir Nasional • 10 Desember 2025, 23.33 Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral Indonesia-Rusia meningkat hingga 17 persen dalam sembilan bulan pertama pada 2025. Investasi Kilang Tuban Diumumkan Bulan Ini, Kemitraan dengan Rusia Disorot Energi • 8 Desember 2025, 19.22 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek Grass Root Refinery (GRR) atau Kilang Tuban saat ini masih berjalan. Rusia Blokir Roblox, Dinilai Rentan Sebarkan Konten Ekstremis Startup • 4 Desember 2025, 14.21 Pemerintah Rusia resmi memblokir platform gim populer Roblox, dengan memutus akses jutaan pengguna harian di negara tersebut. Presiden Putin Sampaikan Duka Cita Atas Banjir dan Longsor di Sumatera Nasional • 30 November 2025, 12.43 Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin mengungkapkan rasa duka citanya atas bencana banjir besar di wilayah utara Pulau Sumatera. Prabowo Terima Konglomerat Rusia Sistema Group, Bahas Kerja Sama Industri Kapal Nasional • 20 November 2025, 20.23 Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para pentinggi perusahaan konglomerat Rusia, Sistema Group, di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (20/11). Vecteezy.com/Bjorn Franzen Thailand Mulai Negosiasi Minyak dengan Rusia Usai AS Cabut Sanksi Boikot skynews Putin Berpotensi jadi Pemenang dari Perang AS Lawan Iran, Ini Alasannya Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS Cina hingga Rusia Minta AS dan Iran Segera Gencatan Senjata Rusia Diduga Beri Informasi Intelijen ke Iran untuk Menyerang Aset Militer AS Rudal Hipersonik VS Balistik, Mana yang Lebih Kuat? Amerika Serikat Kaji Cabut Sanksi Minyak Rusia untuk Redam Harga Nuklir Rusia jadi Salah Satu yang Terkuat di Dunia: Ini Alasannya Ditipu dan Jadi Tentara Rusia, Ratusan Warga Afrika Tewas dalam Perang Ukraina Internasional • 28 Februari 2026, 06.10 Ratusan warga dari sejumlah negara di Afrika tewas dalam perang di Ukraina setelah direkrut atau ditipu untuk menjadi tentara Rusia. Iran Gelar Latihan Bersama Pasukan Rusia, AS Beri Peringatan Internasional • 19 Februari 2026, 18.26 AS perketat ancaman sanksi dan militer terhadap Iran menyusul kebuntuan perundingan nuklir dan latihan militer bersama Rusia di Laut Oman. Setelah Facebook dan Instagram, Rusia Kini Blokir WhatsApp Teknologi • 13 Februari 2026, 10.32 Rusia memblokir WhatsApp karena Meta, induk perusahaannya, dinilai tidak mematuhi hukum setempat, menambah daftar platform Meta yang dilarang di negara itu. Uni Eropa Usulkan Sanksi Bagi Pelabuhan Karimun RI yang Terima Minyak Rusia Energi • 10 Februari 2026, 14.38 Rusia sedang mengusulkan dua pelabuhan yakni Kulevi, Georgia dan Karimun, Indonesia dalam daftar sanksi karena menerima minyak asal Rusia. Rusia, Ukraina, dan AS Gelar Pertemuan di Abu Dhabi, Belum Ada Tanda Perdamaian Internasional • 24 Januari 2026, 06.00 Para negosiator Rusia, Ukraina, dan AS akan mengadakan pembicaraan di Uni Emirat Arab, yang akan menjadi pertemuan pertama ketiga negara tersebut sejak Moskow melancarkan invasi ke tetangganya itu. PM Hungaria Sebut Eropa Siapkan Skenario Lawan Rusia, Bisa Picu Perang Dunia III Internasional • 21 Januari 2026, 14.53 Viktor Orban menyatakan Uni Eropa sedang mempersiapkan perang melawan Rusia dengan membahas persenjataan dan mengumpulkan dana besar untuk Ukraina. Ia menilai hal tersebut bisa memicu perang dunia. Starlink Down Imbas Teknologi Rusia, Prancis Kaji Kirim Satelit Eutelsat ke Iran Teknologi • 19 Januari 2026, 15.26 Prancis mempertimbangkan untuk mengirim terminal satelit Eutelsat ke Iran. Starlink milik Elon Musk down karena diduga dihalau Pemerintah Iran menggunakan teknologi Rusia. Rusia Akan Luncurkan 300 Satelit pada 2027, Saingi Starlink Milik Elon Musk Teknologi • 19 Januari 2026, 09.16 Rusia akan meluncurkan 300 lebih satelit pada 2027. Hal ini akan menyaingi Starlink milik Elon Musk, yang selama ini menjadi andalan Ukraina. Anggota Brimob Polda Aceh Dipecat usai Desersi dan Gabung Tentara Bayaran Rusia Nasional • 17 Januari 2026, 14.11 Polda Aceh memecat tidak hormat anggota Brimob Bripda Muhammad Rio karena desersi dan diduga bergabung dengan tentara Rusia setelah menjalani sidang kode etik. Usai Kunjungan Negara ke Pakistan dan Rusia, Presiden Prabowo Tiba di Medan Nasional • 12 Desember 2025, 06.18 Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Kualanamu, Medan, Jumat (12/12) pukul 02.51 WIB, setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerja ke Pakistan dan Rusia. Perdagangan RI–Rusia Naik 17%, Putin Tawarkan Kerja Sama di Bidang Energi Nuklir Nasional • 10 Desember 2025, 23.33 Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral Indonesia-Rusia meningkat hingga 17 persen dalam sembilan bulan pertama pada 2025. Investasi Kilang Tuban Diumumkan Bulan Ini, Kemitraan dengan Rusia Disorot Energi • 8 Desember 2025, 19.22 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek Grass Root Refinery (GRR) atau Kilang Tuban saat ini masih berjalan. Rusia Blokir Roblox, Dinilai Rentan Sebarkan Konten Ekstremis Startup • 4 Desember 2025, 14.21 Pemerintah Rusia resmi memblokir platform gim populer Roblox, dengan memutus akses jutaan pengguna harian di negara tersebut. Presiden Putin Sampaikan Duka Cita Atas Banjir dan Longsor di Sumatera Nasional • 30 November 2025, 12.43 Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin mengungkapkan rasa duka citanya atas bencana banjir besar di wilayah utara Pulau Sumatera. Prabowo Terima Konglomerat Rusia Sistema Group, Bahas Kerja Sama Industri Kapal Nasional • 20 November 2025, 20.23 Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan para pentinggi perusahaan konglomerat Rusia, Sistema Group, di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (20/11). Tampilkan lebih banyak Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan Artikel terpopuler OJK Denda dan Bekukan Izin Penjamin Emisi NH Korindo Imbas Manipulasi IPO POSA OJK Jatuhkan Sanksi SBAT dan IPO POSA, Denda dan Bekukan Izin Emisi NH Korindo Jenguk Andrie Yunus, Anies dan Novel Baswedan Minta Prabowo Ikut Turun Tangan bank bjb Tawarkan SBN Ritel Seri SR024, Cek Imbal Hasil dan Cara Pesannya Pelajaran dari Evakuasi WNI, Pentingnya Fleksibilitas Skema Perlindungan diff --git a/raw/kelingan.id_apa-arti-graduasi-mandiri-penerima-pkh-dan-bpnt-ini-penjelasannya_.md b/raw/kelingan.id_apa-arti-graduasi-mandiri-penerima-pkh-dan-bpnt-ini-penjelasannya_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef64811ac484f9982e5f2c9a2fce3316584e8838 --- /dev/null +++ b/raw/kelingan.id_apa-arti-graduasi-mandiri-penerima-pkh-dan-bpnt-ini-penjelasannya_.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +url: https://kelingan.id/apa-arti-graduasi-mandiri-penerima-pkh-dan-bpnt-ini-penjelasannya/ +title: "Apa Arti Graduasi Mandiri Penerima PKH dan BPNT? Ini Penjelasannya - kelingan.id" +domain: kelingan.id +crawl_date: 2026-03-25 00:39:40 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Apa Arti Graduasi Mandiri Penerima PKH dan BPNT? Ini Penjelasannya - kelingan.id + +Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dirancang sebagai jaring pengaman bagi keluarga yang berada dalam kondisi rentan. Namun, bantuan bukan tujuan akhir. Negara berharap penerima manfaat dapat tumbuh, berdaya, lalu berdiri di atas kaki sendiri. Di sinilah konsep Graduasi menjadi penting. Graduasi kerap disalahpahami sebagai “pencoretan” atau bentuk hukuman. Padahal, dalam kebijakan perlindungan sosial, graduasi justru menjadi penanda perubahan status kesejahteraan. Ketika keluarga penerima manfaat dinilai sudah mampu atau tidak lagi memenuhi kriteria, bantuan dihentikan agar dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Graduasi merupakan tahapan ketika sebuah keluarga resmi keluar dari program bantuan sosial pemerintah. Proses ini menandai bahwa keluarga tersebut dianggap telah mencapai tingkat kesejahteraan tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Tujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengalir kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Dalam praktiknya, graduasi terbagi menjadi dua kategori berbeda berdasarkan penyebab dan prosesnya. Jenis pertama adalah graduasi mandiri yang terjadi secara sukarela. Keluarga penerima bantuan mengambil inisiatif sendiri untuk mengundurkan diri dari program karena merasa kondisi ekonomi mereka sudah membaik. Beberapa kondisi yang menandai kesiapan graduasi mandiri antara lain: keluarga memiliki usaha yang berkembang pesat, penghasilan rumah tangga meningkat signifikan, atau mereka merasa tidak lagi membutuhkan dukungan dari negara. Graduasi mandiri sesungguhnya merupakan pencapaian tertinggi dari program PKH—bukti nyata bahwa keluarga telah berhasil bangkit dari kemiskinan menuju kemandirian ekonomi. Proses ini sering dipandang sebagai kisah sukses. Keluarga yang dulunya bergantung pada bantuan kini mampu berdiri dengan kaki sendiri, bahkan berpotensi membantu orang lain. Berbeda dengan graduasi mandiri, graduasi alamiah terjadi karena keluarga tidak lagi memenuhi komponen persyaratan program. PKH memiliki syarat spesifik terkait anggota keluarga yang menjadi basis penerimaan bantuan. Komponen tersebut mencakup keberadaan ibu hamil, balita usia dini, anak yang masih bersekolah mulai tingkat dasar hingga menengah, lansia berusia di atas 70 tahun, atau anggota keluarga dengan disabilitas berat. Ketika keluarga tidak lagi memiliki anggota yang masuk dalam kategori ini, sistem secara otomatis akan mengeluarkan mereka dari daftar penerima. Contoh kasusnya seperti anak bungsu telah lulus SMA sehingga tidak ada lagi komponen anak sekolah dalam keluarga tersebut. Atau bisa juga terjadi perubahan data kependudukan yang menunjukkan peningkatan status ekonomi keluarga berdasarkan survei terbaru. Sejumlah indikator digunakan untuk menilai apakah sebuah keluarga layak mengalami graduasi. Kriteria tersebut mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan, antara lain: Kriteria ini bertujuan memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berada pada kelompok paling membutuhkan. Proses graduasi bukanlah sekadar penghapusan nama dari daftar penerima. Terdapat serangkaian tahapan sistematis yang dirancang untuk memastikan keluarga benar-benar siap mandiri. Petugas pendamping PKH melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi sosial ekonomi setiap keluarga penerima. Mereka mengidentifikasi KPM yang menunjukkan tanda-tanda peningkatan kesejahteraan atau potensi untuk berkembang lebih jauh. Keluarga yang teridentifikasi mendapatkan bimbingan khusus. Pendamping memberikan motivasi, mengubah pola pikir, dan membangun mental kemandirian. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga pemberdayaan psikologis. KPM mengikuti pertemuan berkala untuk mempelajari berbagai keterampilan praktis. Materi meliputi pengelolaan keuangan rumah tangga, kesehatan keluarga, pengasuhan anak, hingga pengembangan diri. Pengetahuan ini menjadi bekal penting menuju kemandirian. Bagi keluarga yang memiliki usaha atau ingin memulai usaha, disediakan pelatihan khusus. Mereka belajar strategi bisnis, pemasaran produk, pembukuan sederhana, dan cara mengembangkan usaha kecil menjadi lebih besar. Forum diskusi khusus diadakan untuk membahas kesiapan mental dan ekonomi keluarga. Dalam pertemuan ini, KPM dapat menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan rencana mereka pasca graduasi. Keluarga yang lulus proses evaluasi dapat menerima bantuan modal usaha sebagai stimulus ekonomi. Bantuan ini disalurkan melalui rekening bank atau PT Pos, membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha produktif. Tahap akhir adalah upacara wisuda graduasi dimana keluarga secara resmi keluar dari kepesertaan PKH. Mereka menerima sertifikat sebagai pengakuan atas pencapaian. Meski telah graduasi, pendampingan lanjutan tetap diberikan untuk memastikan keberlanjutan kemandirian. Penting dipahami bahwa graduasi dari PKH tidak berarti keluarga kehilangan seluruh akses bantuan pemerintah. Mereka masih berpeluang menerima bantuan lain seperti BPNT, BLT Dana Desa, atau program pemberdayaan UMKM, selama memenuhi kriteria masing-masing program. Graduasi sejatinya adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Proses ini dirancang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendorong keluarga mencapai kemandirian sejati. Dengan sistem pendampingan yang terstruktur, harapannya setiap keluarga yang graduasi dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa bergantung pada bantuan sosial. Archives Categories Apa Arti Graduasi Penerima PKH dan BPNT? Kriteria Masyarakat yang Harus Graduasi Proses Graduasi Penerima PKH dan BPNT 1. Graduasi Mandiri 2. Graduasi Alamiah 1. Asesmen dan Identifikasi Awal 2. Pendampingan Intensif 3. Program Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) 4. Pelatihan Kewirausahaan 5. Rembug KPM 6. Bantuan Modal Usaha 7. Wisuda dan Terminasi Resmi Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dirancang sebagai jaring pengaman bagi keluarga yang berada dalam kondisi rentan. Namun, bantuan bukan tujuan akhir. Negara berharap penerima manfaat dapat tumbuh, berdaya, lalu berdiri di atas kaki sendiri. Di sinilah konsep Graduasi menjadi penting. Graduasi kerap disalahpahami sebagai “pencoretan” atau bentuk hukuman. Padahal, dalam kebijakan perlindungan sosial, graduasi justru menjadi penanda perubahan status kesejahteraan. Ketika keluarga penerima manfaat dinilai sudah mampu atau tidak lagi memenuhi kriteria, bantuan dihentikan agar dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Apa Arti Graduasi Penerima PKH dan BPNT? Graduasi merupakan tahapan ketika sebuah keluarga resmi keluar dari program bantuan sosial pemerintah. Proses ini menandai bahwa keluarga tersebut dianggap telah mencapai tingkat kesejahteraan tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Tujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengalir kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Dalam praktiknya, graduasi terbagi menjadi dua kategori berbeda berdasarkan penyebab dan prosesnya. 1. Graduasi Mandiri Jenis pertama adalah graduasi mandiri yang terjadi secara sukarela. Keluarga penerima bantuan mengambil inisiatif sendiri untuk mengundurkan diri dari program karena merasa kondisi ekonomi mereka sudah membaik. Beberapa kondisi yang menandai kesiapan graduasi mandiri antara lain: keluarga memiliki usaha yang berkembang pesat, penghasilan rumah tangga meningkat signifikan, atau mereka merasa tidak lagi membutuhkan dukungan dari negara. Graduasi mandiri sesungguhnya merupakan pencapaian tertinggi dari program PKH—bukti nyata bahwa keluarga telah berhasil bangkit dari kemiskinan menuju kemandirian ekonomi. Proses ini sering dipandang sebagai kisah sukses. Keluarga yang dulunya bergantung pada bantuan kini mampu berdiri dengan kaki sendiri, bahkan berpotensi membantu orang lain. 2. Graduasi Alamiah Berbeda dengan graduasi mandiri, graduasi alamiah terjadi karena keluarga tidak lagi memenuhi komponen persyaratan program. PKH memiliki syarat spesifik terkait anggota keluarga yang menjadi basis penerimaan bantuan. Komponen tersebut mencakup keberadaan ibu hamil, balita usia dini, anak yang masih bersekolah mulai tingkat dasar hingga menengah, lansia berusia di atas 70 tahun, atau anggota keluarga dengan disabilitas berat. Ketika keluarga tidak lagi memiliki anggota yang masuk dalam kategori ini, sistem secara otomatis akan mengeluarkan mereka dari daftar penerima. Contoh kasusnya seperti anak bungsu telah lulus SMA sehingga tidak ada lagi komponen anak sekolah dalam keluarga tersebut. Atau bisa juga terjadi perubahan data kependudukan yang menunjukkan peningkatan status ekonomi keluarga berdasarkan survei terbaru. Kriteria Masyarakat yang Harus Graduasi Sejumlah indikator digunakan untuk menilai apakah sebuah keluarga layak mengalami graduasi. Kriteria tersebut mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan, antara lain: Penghasilan keluarga berada di atas standar upah minimum wilayah setempat atau omzet usaha menunjukkan tren naik. Kepemilikan aset produktif seperti rumah yang layak, kendaraan, lahan pertanian, atau kebun. Anggota keluarga bekerja pada sektor formal, termasuk menjadi ASN, PPPK, TNI, Polri, atau perangkat desa. Tidak lagi memiliki komponen PKH, misalnya anak telah menyelesaikan pendidikan atau lansia tidak ada dalam rumah tangga. Hasil survei dan verifikasi menunjukkan keluarga masuk kelompok ekonomi yang lebih tinggi. Kriteria ini bertujuan memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berada pada kelompok paling membutuhkan. Proses Graduasi Penerima PKH dan BPNT Proses graduasi bukanlah sekadar penghapusan nama dari daftar penerima. Terdapat serangkaian tahapan sistematis yang dirancang untuk memastikan keluarga benar-benar siap mandiri. 1. Asesmen dan Identifikasi Awal Petugas pendamping PKH melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi sosial ekonomi setiap keluarga penerima. Mereka mengidentifikasi KPM yang menunjukkan tanda-tanda peningkatan kesejahteraan atau potensi untuk berkembang lebih jauh. 2. Pendampingan Intensif Keluarga yang teridentifikasi mendapatkan bimbingan khusus. Pendamping memberikan motivasi, mengubah pola pikir, dan membangun mental kemandirian. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga pemberdayaan psikologis. 3. Program Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) KPM mengikuti pertemuan berkala untuk mempelajari berbagai keterampilan praktis. Materi meliputi pengelolaan keuangan rumah tangga, kesehatan keluarga, pengasuhan anak, hingga pengembangan diri. Pengetahuan ini menjadi bekal penting menuju kemandirian. 4. Pelatihan Kewirausahaan Bagi keluarga yang memiliki usaha atau ingin memulai usaha, disediakan pelatihan khusus. Mereka belajar strategi bisnis, pemasaran produk, pembukuan sederhana, dan cara mengembangkan usaha kecil menjadi lebih besar. 5. Rembug KPM Forum diskusi khusus diadakan untuk membahas kesiapan mental dan ekonomi keluarga. Dalam pertemuan ini, KPM dapat menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan rencana mereka pasca graduasi. 6. Bantuan Modal Usaha Keluarga yang lulus proses evaluasi dapat menerima bantuan modal usaha sebagai stimulus ekonomi. Bantuan ini disalurkan melalui rekening bank atau PT Pos, membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha produktif. 7. Wisuda dan Terminasi Resmi Tahap akhir adalah upacara wisuda graduasi dimana keluarga secara resmi keluar dari kepesertaan PKH. Mereka menerima sertifikat sebagai pengakuan atas pencapaian. Meski telah graduasi, pendampingan lanjutan tetap diberikan untuk memastikan keberlanjutan kemandirian. Penting dipahami bahwa graduasi dari PKH tidak berarti keluarga kehilangan seluruh akses bantuan pemerintah. Mereka masih berpeluang menerima bantuan lain seperti BPNT, BLT Dana Desa, atau program pemberdayaan UMKM, selama memenuhi kriteria masing-masing program. Graduasi sejatinya adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Proses ini dirancang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendorong keluarga mencapai kemandirian sejati. Dengan sistem pendampingan yang terstruktur, harapannya setiap keluarga yang graduasi dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa bergantung pada bantuan sosial. + Tags: + graduasi + pkh Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dirancang sebagai jaring pengaman bagi keluarga yang berada dalam kondisi rentan. Namun, bantuan bukan tujuan akhir. Negara berharap penerima manfaat dapat tumbuh, berdaya, lalu berdiri di atas kaki sendiri. Di sinilah konsep Graduasi menjadi penting. Graduasi kerap disalahpahami sebagai “pencoretan” atau bentuk hukuman. Padahal, dalam kebijakan perlindungan sosial, graduasi justru menjadi penanda perubahan status kesejahteraan. Ketika keluarga penerima manfaat dinilai sudah mampu atau tidak lagi memenuhi kriteria, bantuan dihentikan agar dapat dialihkan kepada warga lain yang lebih membutuhkan. Apa Arti Graduasi Penerima PKH dan BPNT? Graduasi merupakan tahapan ketika sebuah keluarga resmi keluar dari program bantuan sosial pemerintah. Proses ini menandai bahwa keluarga tersebut dianggap telah mencapai tingkat kesejahteraan tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Tujuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengalir kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Dalam praktiknya, graduasi terbagi menjadi dua kategori berbeda berdasarkan penyebab dan prosesnya. 1. Graduasi Mandiri Jenis pertama adalah graduasi mandiri yang terjadi secara sukarela. Keluarga penerima bantuan mengambil inisiatif sendiri untuk mengundurkan diri dari program karena merasa kondisi ekonomi mereka sudah membaik. Beberapa kondisi yang menandai kesiapan graduasi mandiri antara lain: keluarga memiliki usaha yang berkembang pesat, penghasilan rumah tangga meningkat signifikan, atau mereka merasa tidak lagi membutuhkan dukungan dari negara. Graduasi mandiri sesungguhnya merupakan pencapaian tertinggi dari program PKH—bukti nyata bahwa keluarga telah berhasil bangkit dari kemiskinan menuju kemandirian ekonomi. Proses ini sering dipandang sebagai kisah sukses. Keluarga yang dulunya bergantung pada bantuan kini mampu berdiri dengan kaki sendiri, bahkan berpotensi membantu orang lain. 2. Graduasi Alamiah Berbeda dengan graduasi mandiri, graduasi alamiah terjadi karena keluarga tidak lagi memenuhi komponen persyaratan program. PKH memiliki syarat spesifik terkait anggota keluarga yang menjadi basis penerimaan bantuan. Komponen tersebut mencakup keberadaan ibu hamil, balita usia dini, anak yang masih bersekolah mulai tingkat dasar hingga menengah, lansia berusia di atas 70 tahun, atau anggota keluarga dengan disabilitas berat. Ketika keluarga tidak lagi memiliki anggota yang masuk dalam kategori ini, sistem secara otomatis akan mengeluarkan mereka dari daftar penerima. Contoh kasusnya seperti anak bungsu telah lulus SMA sehingga tidak ada lagi komponen anak sekolah dalam keluarga tersebut. Atau bisa juga terjadi perubahan data kependudukan yang menunjukkan peningkatan status ekonomi keluarga berdasarkan survei terbaru. Kriteria Masyarakat yang Harus Graduasi Sejumlah indikator digunakan untuk menilai apakah sebuah keluarga layak mengalami graduasi. Kriteria tersebut mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang signifikan, antara lain: Penghasilan keluarga berada di atas standar upah minimum wilayah setempat atau omzet usaha menunjukkan tren naik. Kepemilikan aset produktif seperti rumah yang layak, kendaraan, lahan pertanian, atau kebun. Anggota keluarga bekerja pada sektor formal, termasuk menjadi ASN, PPPK, TNI, Polri, atau perangkat desa. Tidak lagi memiliki komponen PKH, misalnya anak telah menyelesaikan pendidikan atau lansia tidak ada dalam rumah tangga. Hasil survei dan verifikasi menunjukkan keluarga masuk kelompok ekonomi yang lebih tinggi. Kriteria ini bertujuan memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berada pada kelompok paling membutuhkan. Proses Graduasi Penerima PKH dan BPNT Proses graduasi bukanlah sekadar penghapusan nama dari daftar penerima. Terdapat serangkaian tahapan sistematis yang dirancang untuk memastikan keluarga benar-benar siap mandiri. 1. Asesmen dan Identifikasi Awal Petugas pendamping PKH melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi sosial ekonomi setiap keluarga penerima. Mereka mengidentifikasi KPM yang menunjukkan tanda-tanda peningkatan kesejahteraan atau potensi untuk berkembang lebih jauh. 2. Pendampingan Intensif Keluarga yang teridentifikasi mendapatkan bimbingan khusus. Pendamping memberikan motivasi, mengubah pola pikir, dan membangun mental kemandirian. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek ekonomi tetapi juga pemberdayaan psikologis. 3. Program Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) KPM mengikuti pertemuan berkala untuk mempelajari berbagai keterampilan praktis. Materi meliputi pengelolaan keuangan rumah tangga, kesehatan keluarga, pengasuhan anak, hingga pengembangan diri. Pengetahuan ini menjadi bekal penting menuju kemandirian. 4. Pelatihan Kewirausahaan Bagi keluarga yang memiliki usaha atau ingin memulai usaha, disediakan pelatihan khusus. Mereka belajar strategi bisnis, pemasaran produk, pembukuan sederhana, dan cara mengembangkan usaha kecil menjadi lebih besar. 5. Rembug KPM Forum diskusi khusus diadakan untuk membahas kesiapan mental dan ekonomi keluarga. Dalam pertemuan ini, KPM dapat menyampaikan aspirasi, kekhawatiran, dan rencana mereka pasca graduasi. 6. Bantuan Modal Usaha Keluarga yang lulus proses evaluasi dapat menerima bantuan modal usaha sebagai stimulus ekonomi. Bantuan ini disalurkan melalui rekening bank atau PT Pos, membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha produktif. 7. Wisuda dan Terminasi Resmi Tahap akhir adalah upacara wisuda graduasi dimana keluarga secara resmi keluar dari kepesertaan PKH. Mereka menerima sertifikat sebagai pengakuan atas pencapaian. Meski telah graduasi, pendampingan lanjutan tetap diberikan untuk memastikan keberlanjutan kemandirian. Penting dipahami bahwa graduasi dari PKH tidak berarti keluarga kehilangan seluruh akses bantuan pemerintah. Mereka masih berpeluang menerima bantuan lain seperti BPNT, BLT Dana Desa, atau program pemberdayaan UMKM, selama memenuhi kriteria masing-masing program. Graduasi sejatinya adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Proses ini dirancang bukan untuk menghukum, tetapi untuk mendorong keluarga mencapai kemandirian sejati. Dengan sistem pendampingan yang terstruktur, harapannya setiap keluarga yang graduasi dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa bergantung pada bantuan sosial. diff --git a/raw/kemahasiswaan.unair.ac.id_informasi-calon-penerima-kipk-jalur-mandiri-tahun-2024_.md b/raw/kemahasiswaan.unair.ac.id_informasi-calon-penerima-kipk-jalur-mandiri-tahun-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d135f37c79a878281a83aba3c50c1824ada10315 --- /dev/null +++ b/raw/kemahasiswaan.unair.ac.id_informasi-calon-penerima-kipk-jalur-mandiri-tahun-2024_.md @@ -0,0 +1,779 @@ +--- +url: https://kemahasiswaan.unair.ac.id/informasi-calon-penerima-kipk-jalur-mandiri-tahun-2024/ +title: "INFORMASI CALON PENERIMA KIPK JALUR MANDIRI TAHUN 2024​ - Kemahasiswaan Unair" +domain: kemahasiswaan.unair.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 15:53:13 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# INFORMASI CALON PENERIMA KIPK JALUR MANDIRI TAHUN 2024​ - Kemahasiswaan Unair + +Hello, Ksatria Airlangga download file terlampir: 1. informasi berkas seleksi (Download Disini) 2. Formulir pendaftaran kIP kuliah unair (Download Disini) 3. contoh format foto rumah (Download Disini) 4. surat pernyataan kIP maba unair (Download Disini) Berkas Seleksi Administrasi Biaya Bantuan Pendidikan KIP Kuliah Universitas Airlangga JALUR SNBP TAHUN 2024 memiliki ketentuan sebagai berikut : 1. BERKAS DIWAJIBKAN DIJADIKAN 1 FILE DALAM FORMAT PDF SESUAI DENGAN NOMOR URUTAN 2. SAAT UPLOAD BERKAS KE GOOGLE FORM MOHON UNTUK PENAMAAN FILE DIISIKAN DENGAN NAMA FORMAT ”Berkas KIP-K Tahun 2024_SNBP/SNBT/MANDIRI*_Nama_Prodi_No Ujian/NIM” Pendaftaran 5 – 8 Agustus 2024 News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... News Today Siaran Pers Universitas Airlangga 31 Agustus 2025 Pengumuman... News Today Pengumuman Delegasi Kafilah MTQM Nasional 2025 Beasiswa Pembangunan... Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) UNAIR merupakan salah satu unit kerja yang bertugas untuk mengurusi kegiatan kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa. Direktorat Kemahasiswaan ini berada dibawah naungan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AMA). INFORMASI CALON PENERIMA KIPK JALUR MANDIRI TAHUN 2024 BERKAS SELEKSI ADMINISTRASI Deadline Recent news ©2024 Copyright All Right Reserved by Tim Informasi Publik Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... Read More + Mahardika September 10, 2025 News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... Read More + Mahardika September 10, 2025 News Today Siaran Pers Universitas Airlangga 31 Agustus 2025 Pengumuman... Read More + Mahardika September 10, 2025 News Today Pengumuman Delegasi Kafilah MTQM Nasional 2025 Beasiswa Pembangunan... Read More + Mahardika September 10, 2025 News Today + + + + + Help Center Airlangga Peduli + + + + Visitasi & Monitoring PPK Ormawa Sejati UNAIR + + + + Siaran Pers Universitas Airlangga 31 Agustus 2025 Tentang Ditmawa + Layanan Kemahasiswaan + + Pusat Prestasi + SISTEM KREDIT PRESTASI (SKP) + Gedung Student Center + Tentang Beasiswa + Fasilitas Mahasiswa + Help Center Airlangga Peduli + + + Organisasi Mahasiswa + + UKM UNAIR + + Tentang UKM + Divisi Kerohanian + + UKM Kerohanian Islam + UKM Kerohanian Budha + UKM Kerohanian Hindu + UKM Kerohanian Kristen + UKM Kerohanian Katolik + + + Divisi Beladiri + + UKM PSHT + UKM Kempo + UKM Jujitsu + UKM Karate + UKM Merpati Putih + UKM Taekwondo + UKM Pagarnusa + UKM Perisai diri + UKM Tapak Suci + + + Divisi Khusus + + UKM Pramuka + UKM Penalaran + UKM TAHFIDZUL QURAN + UKM Mapanza + UKM MENWA + UKM Kependudukan + UKM DEBAT + UKM Wanala + UKM KSR PMI + UKM Garuda Sakti + + + Divisi Seni + + UKM UKTK + UKM Sinematografi + UKM Teater + UKM Orchestra + UKM Paduan Suara + UKM Seni Fotografi + UKM Seni Religi + + + Divisi Olahraga + + UKM Sepak Bola + UKM Bola Voli + UKM Basket + UKM Hockey + UKM Soft Ball + UKM Bulu Tangkis + UKM Aquatic + UKM Catur + UKM Tenis Lapangan + UKM Tenis Meja + UKM Panahan + UKM Bridge + UKM Billiard + UKM E-Sport + + + + + BEM + + BEM UNAIR + BEM FK + BEM FKG + BEM FH + BEM FEB + BEM FF + BEM FKH + BEM FISIP + BEM FST + BEM FKM + BEM FPSI + BEM FIB + BEM FKP + BEM FPK + BEM FV + BEM FTMM + BEM FIKKIA + + + DLM UNAIR + + + Berita Terkini + Unduh + + Panduan / SK + SOP + Sertifikat + + + Pesan dan Aduan Tentang Ditmawa + Layanan Kemahasiswaan + + Pusat Prestasi + SISTEM KREDIT PRESTASI (SKP) + Gedung Student Center + Tentang Beasiswa + Fasilitas Mahasiswa + Help Center Airlangga Peduli + + + Organisasi Mahasiswa + + UKM UNAIR + + Tentang UKM + Divisi Kerohanian + + UKM Kerohanian Islam + UKM Kerohanian Budha + UKM Kerohanian Hindu + UKM Kerohanian Kristen + UKM Kerohanian Katolik + + + Divisi Beladiri + + UKM PSHT + UKM Kempo + UKM Jujitsu + UKM Karate + UKM Merpati Putih + UKM Taekwondo + UKM Pagarnusa + UKM Perisai diri + UKM Tapak Suci + + + Divisi Khusus + + UKM Pramuka + UKM Penalaran + UKM TAHFIDZUL QURAN + UKM Mapanza + UKM MENWA + UKM Kependudukan + UKM DEBAT + UKM Wanala + UKM KSR PMI + UKM Garuda Sakti + + + Divisi Seni + + UKM UKTK + UKM Sinematografi + UKM Teater + UKM Orchestra + UKM Paduan Suara + UKM Seni Fotografi + UKM Seni Religi + + + Divisi Olahraga + + UKM Sepak Bola + UKM Bola Voli + UKM Basket + UKM Hockey + UKM Soft Ball + UKM Bulu Tangkis + UKM Aquatic + UKM Catur + UKM Tenis Lapangan + UKM Tenis Meja + UKM Panahan + UKM Bridge + UKM Billiard + UKM E-Sport + + + + + BEM + + BEM UNAIR + BEM FK + BEM FKG + BEM FH + BEM FEB + BEM FF + BEM FKH + BEM FISIP + BEM FST + BEM FKM + BEM FPSI + BEM FIB + BEM FKP + BEM FPK + BEM FV + BEM FTMM + BEM FIKKIA + + + DLM UNAIR + + + Berita Terkini + Unduh + + Panduan / SK + SOP + Sertifikat + + + Pesan dan Aduan Hello, Ksatria Airlangga + + + + INFORMASI CALON PENERIMA KIPK JALUR MANDIRI TAHUN 2024 + + + + + + + + + + + INFORMASI BERKAS Hello, Ksatria Airlangga + + + + INFORMASI CALON PENERIMA KIPK JALUR MANDIRI TAHUN 2024 + + + + + + + + + + + INFORMASI BERKAS BERKAS SELEKSI ADMINISTRASI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + NO BERKAS 1 KARTU PESERTA SELEKSI (SNBP, SNBT & MANDIRI) TAHUN 2024 2 KARTU PESERTA KIP KULIAH TAHUN 2024 3 FORMULIR PENDAFTARAN KIP KULIAH UNAIR (TERLAMPIR) 4 KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) / KARTU PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) / KARTU KKS (KARTU KELURAGA SEJAHTERA) / KARTU PROGRAM INDONESIA PINTAR (KIP SEKOLAH) SEWAKTU SEKOLAH 5 JIKA TIDAK MEMPUNYAI KARTU PADA POINT NO. 4, WAJIB MEMPUNYAI SKTM (SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU) DARI DESA/KELURAHAN/DINSOS/DINAS SETEMPAT. 6 BUKTI BAYAR REKENING LISTRIK BULAN TERAKHIR 7 KARTU KELUARGA (KK) 8 SPPT PBB RUMAH ORANG TUA/WALINYA 9 FOTO ANGGOTA KELUARGA, FOTO RUMAH TAMPAK DEPAN (TERAS DAN PAGAR), TAMPAK SAMPING, TAMPAK BELAKANG, FOTO RUANG TAMU, FOTO DAPUR, FOTO KAMAR MANDI DAN FOTO KAMAR TIDUR MAHASISWA, FOTO LOKASI USAHA (JIKA MEMILIKI USAHA) 10 SLIP GAJI ATAU SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORTU/WALI DARI KEPALA DESA 11 FORM PERNYATAAN KETENTUAN KHUSUS PENERIMA BANTUAN KIP KULIAH MAHASISWA BARU UNIVERSITAS AIRLANGGA + + + + + + + + + + + + + download file terlampir: 1. informasi berkas seleksi (Download Disini) 2. Formulir pendaftaran kIP kuliah unair (Download Disini) 3. contoh format foto rumah (Download Disini) 4. surat pernyataan kIP maba unair (Download Disini) + + + + + + + + + + + + Berkas Seleksi Administrasi Biaya Bantuan Pendidikan KIP Kuliah Universitas Airlangga JALUR SNBP TAHUN 2024 memiliki ketentuan sebagai berikut : + + + + 1. BERKAS DIWAJIBKAN DIJADIKAN 1 FILE DALAM FORMAT PDF SESUAI DENGAN NOMOR URUTAN 2. SAAT UPLOAD BERKAS KE GOOGLE FORM MOHON UNTUK PENAMAAN FILE DIISIKAN DENGAN NAMA FORMAT ”Berkas KIP-K Tahun 2024_SNBP/SNBT/MANDIRI*_Nama_Prodi_No Ujian/NIM” + + + + + + + + + + + UPLOAD BERKAS BERKAS SELEKSI ADMINISTRASI NO BERKAS 1 KARTU PESERTA SELEKSI (SNBP, SNBT & MANDIRI) TAHUN 2024 2 KARTU PESERTA KIP KULIAH TAHUN 2024 3 FORMULIR PENDAFTARAN KIP KULIAH UNAIR (TERLAMPIR) 4 KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS) / KARTU PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) / KARTU KKS (KARTU KELURAGA SEJAHTERA) / KARTU PROGRAM INDONESIA PINTAR (KIP SEKOLAH) SEWAKTU SEKOLAH 5 JIKA TIDAK MEMPUNYAI KARTU PADA POINT NO. 4, WAJIB MEMPUNYAI SKTM (SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU) DARI DESA/KELURAHAN/DINSOS/DINAS SETEMPAT. 6 BUKTI BAYAR REKENING LISTRIK BULAN TERAKHIR 7 KARTU KELUARGA (KK) 8 SPPT PBB RUMAH ORANG TUA/WALINYA 9 FOTO ANGGOTA KELUARGA, FOTO RUMAH TAMPAK DEPAN (TERAS DAN PAGAR), TAMPAK SAMPING, TAMPAK BELAKANG, FOTO RUANG TAMU, FOTO DAPUR, FOTO KAMAR MANDI DAN FOTO KAMAR TIDUR MAHASISWA, FOTO LOKASI USAHA (JIKA MEMILIKI USAHA) 10 SLIP GAJI ATAU SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORTU/WALI DARI KEPALA DESA 11 FORM PERNYATAAN KETENTUAN KHUSUS PENERIMA BANTUAN KIP KULIAH MAHASISWA BARU UNIVERSITAS AIRLANGGA download file terlampir: 1. informasi berkas seleksi (Download Disini) 2. Formulir pendaftaran kIP kuliah unair (Download Disini) 3. contoh format foto rumah (Download Disini) 4. surat pernyataan kIP maba unair (Download Disini) Berkas Seleksi Administrasi Biaya Bantuan Pendidikan KIP Kuliah Universitas Airlangga JALUR SNBP TAHUN 2024 memiliki ketentuan sebagai berikut : + + + + 1. BERKAS DIWAJIBKAN DIJADIKAN 1 FILE DALAM FORMAT PDF SESUAI DENGAN NOMOR URUTAN 2. SAAT UPLOAD BERKAS KE GOOGLE FORM MOHON UNTUK PENAMAAN FILE DIISIKAN DENGAN NAMA FORMAT ”Berkas KIP-K Tahun 2024_SNBP/SNBT/MANDIRI*_Nama_Prodi_No Ujian/NIM” + + + + + + + + + + + UPLOAD BERKAS Deadline + Pendaftaran 5 – 8 Agustus 2024 Recent news Recent news News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... Read More + Mahardika September 10, 2025 + + + + + News Today Help Center Airlangga Peduli Visitasi & Monitoring PPK... Read More + Mahardika September 10, 2025 + + + + + News Today Siaran Pers Universitas Airlangga 31 Agustus 2025 Pengumuman... Read More + Mahardika September 10, 2025 + + + + + News Today Pengumuman Delegasi Kafilah MTQM Nasional 2025 Beasiswa Pembangunan... Read More + Mahardika September 10, 2025 Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) UNAIR merupakan salah satu unit kerja yang bertugas untuk mengurusi kegiatan kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa. Direktorat Kemahasiswaan ini berada dibawah naungan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AMA). + + + + + + + Whatsapp + + + + + Instagram + + + + + Youtube + + + + + + + + + + + + quick link + + + + + Tentang Ditmawa + Layanan Kemahasiswaan + + Pusat Prestasi + SISTEM KREDIT PRESTASI (SKP) + Gedung Student Center + Tentang Beasiswa + Fasilitas Mahasiswa + Help Center Airlangga Peduli + + + Organisasi Mahasiswa + + UKM UNAIR + + Tentang UKM + Divisi Kerohanian + + UKM Kerohanian Islam + UKM Kerohanian Budha + UKM Kerohanian Hindu + UKM Kerohanian Kristen + UKM Kerohanian Katolik + + + Divisi Beladiri + + UKM PSHT + UKM Kempo + UKM Jujitsu + UKM Karate + UKM Merpati Putih + UKM Taekwondo + UKM Pagarnusa + UKM Perisai diri + UKM Tapak Suci + + + Divisi Khusus + + UKM Pramuka + UKM Penalaran + UKM TAHFIDZUL QURAN + UKM Mapanza + UKM MENWA + UKM Kependudukan + UKM DEBAT + UKM Wanala + UKM KSR PMI + UKM Garuda Sakti + + + Divisi Seni + + UKM UKTK + UKM Sinematografi + UKM Teater + UKM Orchestra + UKM Paduan Suara + UKM Seni Fotografi + UKM Seni Religi + + + Divisi Olahraga + + UKM Sepak Bola + UKM Bola Voli + UKM Basket + UKM Hockey + UKM Soft Ball + UKM Bulu Tangkis + UKM Aquatic + UKM Catur + UKM Tenis Lapangan + UKM Tenis Meja + UKM Panahan + UKM Bridge + UKM Billiard + UKM E-Sport + + + + + BEM + + BEM UNAIR + BEM FK + BEM FKG + BEM FH + BEM FEB + BEM FF + BEM FKH + BEM FISIP + BEM FST + BEM FKM + BEM FPSI + BEM FIB + BEM FKP + BEM FPK + BEM FV + BEM FTMM + BEM FIKKIA + + + DLM UNAIR + + + Berita Terkini + Unduh + + Panduan / SK + SOP + Sertifikat + + + Pesan dan Aduan + + + + + + + + + + + help center + + + + + + + + FAQ + + + + + + term & conditions + + + + support policy + + + + + privacy + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ©2024 Copyright All Right Reserved by Tim Informasi Publik Direktorat Kemahasiswaan Universitas Airlangga Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa) UNAIR merupakan salah satu unit kerja yang bertugas untuk mengurusi kegiatan kemahasiswaan dan kesejahteraan mahasiswa. Direktorat Kemahasiswaan ini berada dibawah naungan Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni (AMA). + + + + + + + Whatsapp + + + + + Instagram + + + + + Youtube + + + + + + + + + + + + quick link + + + + + Tentang Ditmawa + Layanan Kemahasiswaan + + Pusat Prestasi + SISTEM KREDIT PRESTASI (SKP) + Gedung Student Center + Tentang Beasiswa + Fasilitas Mahasiswa + Help Center Airlangga Peduli + + + Organisasi Mahasiswa + + UKM UNAIR + + Tentang UKM + Divisi Kerohanian + + UKM Kerohanian Islam + UKM Kerohanian Budha + UKM Kerohanian Hindu + UKM Kerohanian Kristen + UKM Kerohanian Katolik + + + Divisi Beladiri + + UKM PSHT + UKM Kempo + UKM Jujitsu + UKM Karate + UKM Merpati Putih + UKM Taekwondo + UKM Pagarnusa + UKM Perisai diri + UKM Tapak Suci + + + Divisi Khusus + + UKM Pramuka + UKM Penalaran + UKM TAHFIDZUL QURAN + UKM Mapanza + UKM MENWA + UKM Kependudukan + UKM DEBAT + UKM Wanala + UKM KSR PMI + UKM Garuda Sakti + + + Divisi Seni + + UKM UKTK + UKM Sinematografi + UKM Teater + UKM Orchestra + UKM Paduan Suara + UKM Seni Fotografi + UKM Seni Religi + + + Divisi Olahraga + + UKM Sepak Bola + UKM Bola Voli + UKM Basket + UKM Hockey + UKM Soft Ball + UKM Bulu Tangkis + UKM Aquatic + UKM Catur + UKM Tenis Lapangan + UKM Tenis Meja + UKM Panahan + UKM Bridge + UKM Billiard + UKM E-Sport + + + + + BEM + + BEM UNAIR + BEM FK + BEM FKG + BEM FH + BEM FEB + BEM FF + BEM FKH + BEM FISIP + BEM FST + BEM FKM + BEM FPSI + BEM FIB + BEM FKP + BEM FPK + BEM FV + BEM FTMM + BEM FIKKIA + + + DLM UNAIR + + + Berita Terkini + Unduh + + Panduan / SK + SOP + Sertifikat + + + Pesan dan Aduan + + + + + + + + + + + help center + + + + + + + + FAQ + + + + + + term & conditions + + + + support policy + + + + + privacy diff --git a/raw/kemensos.go.id_index.php_berita-terkini_menteri-sosial-1_869-Ribu-Peserta-PBI-JKN-Kembali-Aktif,-Mensos-Tegaskan-Mekanisme-Reaktivasi-dan-Peralihan-Te.md b/raw/kemensos.go.id_index.php_berita-terkini_menteri-sosial-1_869-Ribu-Peserta-PBI-JKN-Kembali-Aktif,-Mensos-Tegaskan-Mekanisme-Reaktivasi-dan-Peralihan-Te.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..887302aedf5d7af728aa736dba4387cd5c580337 --- /dev/null +++ b/raw/kemensos.go.id_index.php_berita-terkini_menteri-sosial-1_869-Ribu-Peserta-PBI-JKN-Kembali-Aktif,-Mensos-Tegaskan-Mekanisme-Reaktivasi-dan-Peralihan-Te.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +url: https://kemensos.go.id/index.php/berita-terkini/menteri-sosial-1/869-Ribu-Peserta-PBI-JKN-Kembali-Aktif,-Mensos-Tegaskan-Mekanisme-Reaktivasi-dan-Peralihan-Terus-Berjalan +title: "869 Ribu Peserta PBI JKN Kembali Aktif, Mensos Tegaskan Mekanisme Reaktivasi dan Peralihan Terus Berjalan" +domain: kemensos.go.id +crawl_date: 2026-03-26 07:34:16 +source_type: government +quality_score: 76 +is_priority: true +--- + +# 869 Ribu Peserta PBI JKN Kembali Aktif, Mensos Tegaskan Mekanisme Reaktivasi dan Peralihan Terus Berjalan + +Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memaparkan perkembangan data terbaru pengaktifan kembali dan peralihan peserta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang sebelumnya dinonaktifkan. Dari total 11 juta peserta yang sempat nonaktif, sebanyak 869 ribu lebih telah kembali aktif melalui berbagai skema. “Dari 11 juta yang kemarin nonaktif, sejumlah 869.000 telah aktif kembali melalui berbagai skema,” kata Gus Ipul usai menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026). Ia merinci, sebanyak 132.507 peserta melakukan reaktivasi kembali ke segmen PBI JKN. Kemudian 405.965 peserta beralih pembiayaan ke pemerintah daerah melalui skema PBPU/ BP Pemda. Selain itu, 184.357 peserta beralih ke segmen pegawai negeri atau BUMD/ BUMN “Karena status mereka adalah pegawai negeri atau pegawai BUMN/BUMD. Jadi masih ada ini cukup besar(jumlahnya), ini sebagai salah satu penanda bahwa dulu memang belum sepenuhnya tepat sasaran,” kata Gus Ipul. Lebih lanjut, menurut Gus Ipul sebanyak 88 peserta tercatat beralih pembiayaan ke perusahaan swasta tempat mereka bekerja. Sementara itu, 147.046 peserta memilih pindah ke segmen mandiri. “Bahkan 6.993 (peserta) naik ke kelas 2 dan 2.990 (peserta) naik ke kelas 1,” jelas Gus Ipul. Ia menegaskan, dari total 11 juta peserta yang dinonaktifkan, sebagian besar memang sudah tepat sasaran, namun sebagian lainnya masih memerlukan perbaikan data. Karena itu, pemerintah membuka mekanisme reaktivasi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Gus Ipul juga menyampaikan telah menandatangani daftar penerima PBI yang berlaku untuk bulan depan dengan catatan bahwa peserta PBI yang diluar desil 1-5 masih tetap menjadi peserta untuk tiga bulan ke depan. Dalam periode tersebut, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Kita sarankan bagi yang mampu untuk pindah ke segmen mandiri, tapi bagi yang tidak mampu kita akan aktifkan kembali melalui PBI JKN,” tegasnya. Selain itu sekitar 106 ribu peserta penderita sakit kronis dan katastrofik telah otomatis direaktifasi kembali. Sehingga sudah dapat menggunakan fasilitas pelayanan PBI. Gus Ipul menambahkan proses groundcheck akan terus dilakukan dengan mencocokkan aset yang dimiliki untuk pemutakhiran DTSEN. “Tetap nanti akan dilakukan uji lapangan dan nanti akan diukur oleh BPS, sehingga dengan begitu konsistensinya tetap terjaga,” pungkasnya. #RamadanNyamanBersama Pencarian Konten 869 Ribu Peserta PBI JKN Kembali Aktif, Mensos Tegaskan Mekanisme Reaktivasi dan Peralihan Terus Berjalan 26-02-2026 + +   + + + Penulis + Ahmad Darojatun + + + Editor + Intan Qonita N + + + + + Jakarta - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memaparkan perkembangan data terbaru pengaktifan kembali dan peralihan peserta Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN) yang sebelumnya dinonaktifkan. Dari total 11 juta peserta yang sempat nonaktif, sebanyak 869 ribu lebih telah kembali aktif melalui berbagai skema. “Dari 11 juta yang kemarin nonaktif, sejumlah 869.000 telah aktif kembali melalui berbagai skema,” kata Gus Ipul usai menghadiri sosialisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Husni Hamid Komplek Pemda Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026).  Ia merinci, sebanyak 132.507 peserta melakukan reaktivasi kembali ke segmen PBI JKN. Kemudian 405.965 peserta beralih pembiayaan ke pemerintah daerah melalui skema PBPU/ BP Pemda. Selain itu, 184.357 peserta beralih ke segmen pegawai negeri atau BUMD/ BUMN  “Karena status mereka adalah pegawai negeri atau pegawai BUMN/BUMD. Jadi masih ada ini cukup besar(jumlahnya), ini sebagai salah satu penanda bahwa dulu memang belum sepenuhnya tepat sasaran,” kata Gus Ipul.  Lebih lanjut, menurut Gus Ipul sebanyak 88 peserta tercatat beralih pembiayaan ke perusahaan swasta tempat mereka bekerja. Sementara itu, 147.046 peserta memilih pindah ke segmen mandiri.  “Bahkan 6.993 (peserta) naik ke kelas 2 dan 2.990 (peserta) naik ke kelas 1,” jelas Gus Ipul.  Ia menegaskan, dari total 11 juta peserta yang dinonaktifkan, sebagian besar memang sudah tepat sasaran, namun sebagian lainnya masih memerlukan perbaikan data. Karena itu, pemerintah membuka mekanisme reaktivasi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Gus Ipul juga menyampaikan telah menandatangani daftar penerima PBI yang berlaku untuk bulan depan dengan catatan bahwa peserta PBI yang diluar desil 1-5 masih tetap menjadi peserta untuk tiga bulan ke depan. Dalam periode tersebut, pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Kita sarankan bagi yang mampu untuk pindah ke segmen mandiri, tapi bagi yang tidak mampu kita akan aktifkan kembali melalui PBI JKN,” tegasnya. Selain itu sekitar 106 ribu peserta penderita sakit kronis dan katastrofik telah otomatis direaktifasi kembali. Sehingga sudah dapat menggunakan fasilitas pelayanan PBI.  Gus Ipul menambahkan proses groundcheck akan terus dilakukan dengan mencocokkan aset yang dimiliki untuk pemutakhiran DTSEN.  “Tetap nanti akan dilakukan uji lapangan dan nanti akan diukur oleh BPS, sehingga dengan begitu konsistensinya tetap terjaga,” pungkasnya. #RamadanNyamanBersama + + + + + + + #Menteri Sosial + + + + + + + Bagikan diff --git a/raw/kemensos.go.id_infografis_ditjen-perlindungan-dan-jaminan-sosial_4.md b/raw/kemensos.go.id_infografis_ditjen-perlindungan-dan-jaminan-sosial_4.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..214d03a10e2e474e22310bf081af81fce22a5836 --- /dev/null +++ b/raw/kemensos.go.id_infografis_ditjen-perlindungan-dan-jaminan-sosial_4.md @@ -0,0 +1,211 @@ +--- +url: https://kemensos.go.id/infografis/ditjen-perlindungan-dan-jaminan-sosial/4 +title: "Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial" +domain: kemensos.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:23:01 +source_type: government +quality_score: 82 +is_priority: true +--- + +# Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial + +Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Pencarian Konten Hari Ulang Tahun (HUT) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Ke-14 Tahun 2018 + Hari Ulang Tahun (HUT) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Ke-14 Tahun 2018 + + + + + + 02 April 2018 + + + 10,375 + + + + 02-04-2018 + + Indonesia memiliki potensi bencana alam yang sangat tinggi di Asia Tenggara. Untuk itu, diperlukan kesiapsiaga... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Gebyar Harmoni Kebangsaan + Gebyar Harmoni Kebangsaan + + + + + + 01 April 2019 + + + 14,596 + + + + 01-04-2019 + + Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan bahasa. Kemajemuka... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Kemensos Lakukan 5 Langkah Penanganan Karhutla + Kemensos Lakukan 5 Langkah Penanganan Karhutla + + + + + + 18 September 2019 + + + 13,045 + + + + 18-09-2019 + + Kementerian Sosial telah menyiapkan dan melakukan lima langkah penanganan dan pengendalian terhadap dampak keb... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Penanganan Bencana Banjir Konawe Utara, Sulawesi Tenggara + Penanganan Bencana Banjir Konawe Utara, Sulawesi Tenggara + + + + + + 12 Juni 2019 + + + 12,128 + + + + 12-06-2019 + + #InfoSosial Kementerian Sosial RI telah melakukan upaya penanggulangan bencana banjir yang terjadi pada M... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Penanganan Bencana Banjir Bengkulu + Penanganan Bencana Banjir Bengkulu + + + + + + 03 Mei 2019 + + + 11,008 + + + + 03-05-2019 + + Banjir yang terjadi di Bengkulu pada 26 April 2019 lalu menyisakan sejumlah korban jiwa dan juga kerusakan rum... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat + Penanganan Bencana Banjir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat + + + + + + 10 April 2019 + + + 11,842 + + + + 10-04-2019 + + #InfoSosial @kemensosri kemarin telah mengirimkan bantuan logistik senilai Rp 482.225.775 kepada warga terdamp... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Empat Langkah Strategis Menekan Angka Kemiskinan + Empat Langkah Strategis Menekan Angka Kemiskinan + + + + + + 11 April 2019 + + + 23,917 + + + + 11-04-2019 + + #SobatSosial, menemanimu beraktivitas petang ini kami ingin berbagi informasi tentang 4 langkah @kemensos... Detail Lebih Lanjut + + + + + + + + + + Hari Ulang Tahun Tagana Ke-15 + Hari Ulang Tahun Tagana Ke-15 + + + + + + 25 Maret 2019 + + + 16,314 + + + + 25-03-2019 + + #SobatSosial, tahukah kamu? 24 Maret merupakan tanggal diperingati hari lahir TAGANA. Tahun ini peringatan #15... Detail Lebih Lanjut diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_m73uwc_menyikapi-perbedaan-awal-ramadhan-2habis.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_m73uwc_menyikapi-perbedaan-awal-ramadhan-2habis.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d4fd19d44aac2c6a65cce915b09d42bbb0637e80 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_m73uwc_menyikapi-perbedaan-awal-ramadhan-2habis.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/m73uwc/menyikapi-perbedaan-awal-ramadhan-2habis +title: "Menyikapi Perbedaan Awal Ramadhan (2-habis) | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:18 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Menyikapi Perbedaan Awal Ramadhan (2-habis) | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, Terkait dasar dan argumentasi fatwa, ada beberapa landasan dalil yang menjadi rujukan. Di antaranya ialah ayat ke-59 Surah An-Nisaa’: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya).” Hadis Bukhari dari Irbadh bin Sariyah menjelaskan bahwa wajib hukumnya menaati pemimpin. Meskipun, saat itu, pemimpin yang bersangkutan berasal dari hamba sahaya. Imam As-Syarwani dalam Hasyiyah As-Syarwani mengatakan, letak perbedaan ialah ketika seorang hakim belum mengeluarkan ketetapan. Karenanya, bila sang hakim—dalam konteks Indonesia adalah pemerintah—telah memberikan keputusan terkait awal puasa itu, segenap masyarakat wajib berpuasa. Keputusannya pun tidak bisa dibatalkan, menurut konsensus (ijmak) para ulama. Sebuah kaidah fikih juga kerap digunakan untuk mendukung otoritas pemerintah tersebut. Kaidah itu berbunyi, “Keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat.” Pendapat yang sama juga dikeluarkan oleh sejumlah lembaga fatwa luar negeri. Salah satunya ialah Dar Al Ifta, Mesir. Mengutip laman resmi lembaga fatwa otoritatif di negara yang berjuluk Negara Seribu Menara itu, didapati bahwa untuk menguraikan perbedaan di satu negara, ketetapan hakim—dalam hal ini pemerintah atau lembaga fatwa tertunjuk wajib diiikuti. Tetapi, berdasarkan fatwa pada 2003 lembaga yang dipimpin oleh Syekh Ali Jum’ah tersebut, khusus bagi penetapan awal Dzulhijjah, hendaknya negara-negara yang berbeda berkiblat pada ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Ini karena erat kaitannya dengan pelaksanaan haji, terutama berkenaan dengan ibadah wukuf di Arafah. Wukuf yang merupakan rukun utama haji, berlangsung pada 9 Dzulhijjah. Ini ditentukan berdasarkan pengumuman oleh Dewan Hakim Tertinggi Arab Saudi. Karena itu, menurut Dar Al Ifta, bila melihat hilal dan itu bertentangan dengan ketetapan Arab Saudi terkait wukuf dan Idul Adha, penetapan tidak boleh dilakukan dan tetap harus merujuk pada hasil ketetapan “Pelayan Dua Haram” tersebut. Bila tidak, dikhawatirkan akan terjadi kontradiksi dan perpecahan umat. Ask me! Menyikapi Perbedaan Awal Ramadhan (2-habis) Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, Terkait dasar dan argumentasi fatwa, ada beberapa landasan dalil yang menjadi rujukan. Di antaranya ialah ayat ke-59 Surah An-Nisaa’: + + + + “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunahnya).” + + + Hadis Bukhari dari Irbadh bin Sariyah menjelaskan bahwa wajib hukumnya menaati pemimpin. Meskipun, saat itu, pemimpin yang bersangkutan berasal dari hamba sahaya. Imam As-Syarwani dalam Hasyiyah As-Syarwani mengatakan, letak perbedaan ialah ketika seorang hakim belum mengeluarkan ketetapan. Karenanya, bila sang hakim—dalam konteks Indonesia adalah pemerintah—telah memberikan keputusan terkait awal puasa itu, segenap masyarakat wajib berpuasa. + + + Keputusannya pun tidak bisa dibatalkan, menurut konsensus (ijmak) para ulama. Sebuah kaidah fikih juga kerap digunakan untuk mendukung otoritas pemerintah tersebut. Kaidah itu berbunyi, “Keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat.” Pendapat yang sama juga dikeluarkan oleh sejumlah lembaga fatwa luar negeri. Salah satunya ialah Dar Al Ifta, Mesir. Mengutip laman resmi lembaga fatwa otoritatif di negara yang berjuluk Negara Seribu Menara itu, didapati bahwa untuk menguraikan perbedaan di satu negara, ketetapan hakim—dalam hal ini pemerintah atau lembaga fatwa tertunjuk wajib diiikuti. Tetapi, berdasarkan fatwa pada 2003 lembaga yang dipimpin oleh Syekh Ali Jum’ah tersebut, khusus bagi penetapan awal Dzulhijjah, hendaknya negara-negara yang berbeda berkiblat pada ketetapan Pemerintah Arab Saudi. Ini karena erat kaitannya dengan pelaksanaan haji, terutama berkenaan dengan ibadah wukuf di Arafah. Wukuf yang merupakan rukun utama haji, berlangsung pada 9 Dzulhijjah. Ini ditentukan berdasarkan pengumuman oleh Dewan Hakim Tertinggi Arab Saudi. Karena itu, menurut Dar Al Ifta, bila melihat hilal dan itu bertentangan dengan ketetapan Arab Saudi terkait wukuf dan Idul Adha, penetapan tidak boleh dilakukan dan tetap harus merujuk pada hasil ketetapan “Pelayan Dua Haram” tersebut. Bila tidak, dikhawatirkan akan terjadi kontradiksi dan perpecahan umat. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_p753fz374_bmh-salurkan-wakaf-quran-ke-pedalaman-hingga-luar-negeri.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_p753fz374_bmh-salurkan-wakaf-quran-ke-pedalaman-hingga-luar-negeri.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3775ae14fee699506d9d601f61b1a57730e704a4 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_p753fz374_bmh-salurkan-wakaf-quran-ke-pedalaman-hingga-luar-negeri.md @@ -0,0 +1,101 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/p753fz374/bmh-salurkan-wakaf-quran-ke-pedalaman-hingga-luar-negeri +title: "BMH Salurkan Wakaf Quran ke Pedalaman hingga Luar Negeri | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:30:18 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# BMH Salurkan Wakaf Quran ke Pedalaman hingga Luar Negeri | Republika Online + +Salah satu penerima wakaf Quran tersebut adalah suku Badui Muslim di Lebak. REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Sebagai Laznas dengan program inti berupa dakwah dan pendidikan, langkah dan kiprah BMH untuk mendekatkan masyarakat dengan ajaran Islam terus diupayakan dan ditingkatkan. Di antaranya melalui Porgram Wakaf Sejuta Quran. “Alhamdulillah kemarin, BMH Jakarta menyalurkan Wakaf Alquran ke Kampung Kompol, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten. Luar biasa,  ke sini kami harus menempuh jalanan yang lumpurnya cukup dalam, sampai-sampai mobil yang kami tumpangi tak bisa melanjutkan perjalanan. Terpaksa menuju dusun ini mesti ditempuh dengan jalan kaki, sedangkan Alquran diangkut dengan motor,” terang Manajer Pendayagunaan BMH Jakarta, Zainal Abidin, Kamis  (12/4). Program Wakaf Sejuta Quran pada 2018 memang menyasar daerah pedalaman, terutama komunitas mualaf. Seperti Kampung Kompol,  tempat tinggal Suku Badui yang menjadi mualaf. Bagi kalangan mereka,  Alquran adalah hal yang sulit dipenuhi dengan segera. “Kampung Kompol merupakan tempat tinggal Suku Badui di Banten yang memilih menjadi Muslim. Setelah menyandang status Muslim, suku Badui tak bisa tinggal lagi di tanah adat dan mesti keluar komunitasnya. Mereka mesti memulai mencari penghidupan baru dan kembali membangun tempat tinggal,” imbuh Zainal dalam rilis yang diterima Republika.co.id , Jumat (13/4). Secara nasional Program Wakaf Sejuta Alquran BMH juga telah tersalurkan di beberapa wilayah, seperti Papua, NTT, dan Kalimantan Timur. “Awal tahun ini BMH telah menyalurkan Wakaf Sejuta Quran ke tiga daerah pedalaman, yakni di NTT, Lebak Badui dan Samarinda (Kalimantan Timur). Bahkan atas kepercayaan masyarakat, BMH juga telah menyalurkan Alquran ke Komunitas TKI Muslim di Korea Selatan. Jelang Ramadhan ini kami menargetkan akan menyalurkan 5.000 mushaf ke daerah pedalaman dan komunitas mualaf di pedalaman dan pulau terdepan,” terang Direktur Operasional BMH Rama Wijaya. Ask me! BMH Salurkan Wakaf Quran ke Pedalaman hingga Luar Negeri Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK -- Sebagai Laznas dengan program inti berupa dakwah dan pendidikan, langkah dan kiprah BMH untuk mendekatkan masyarakat dengan ajaran Islam terus diupayakan dan ditingkatkan. Di antaranya melalui Porgram Wakaf Sejuta Quran. + + + +   + + + + “Alhamdulillah kemarin, BMH Jakarta menyalurkan Wakaf Alquran ke Kampung Kompol, Kecamatan Leuwidamar, Lebak, Banten. Luar biasa,  ke sini kami harus menempuh jalanan yang lumpurnya cukup dalam, sampai-sampai mobil yang kami tumpangi tak bisa melanjutkan perjalanan. Terpaksa menuju dusun ini mesti ditempuh dengan jalan kaki, sedangkan Alquran diangkut dengan motor,” terang Manajer Pendayagunaan BMH Jakarta, Zainal Abidin, Kamis  (12/4).   + + + Program Wakaf Sejuta Quran pada 2018 memang menyasar daerah pedalaman, terutama komunitas mualaf. Seperti Kampung Kompol,  tempat tinggal Suku Badui yang menjadi mualaf. Bagi kalangan mereka,  Alquran adalah hal yang sulit dipenuhi dengan segera.   “Kampung Kompol merupakan tempat tinggal Suku Badui di Banten yang memilih menjadi Muslim. Setelah menyandang status Muslim, suku Badui tak bisa tinggal lagi di tanah adat dan mesti keluar komunitasnya. Mereka mesti memulai mencari penghidupan baru dan kembali membangun tempat tinggal,” imbuh Zainal dalam rilis yang diterima Republika.co.id , Jumat (13/4).   Secara nasional Program Wakaf Sejuta Alquran BMH juga telah tersalurkan di beberapa wilayah, seperti Papua, NTT, dan Kalimantan Timur.   “Awal tahun ini BMH telah menyalurkan Wakaf Sejuta Quran ke tiga daerah pedalaman, yakni di NTT, Lebak Badui dan Samarinda (Kalimantan Timur). Bahkan atas kepercayaan masyarakat, BMH juga telah menyalurkan Alquran ke Komunitas TKI Muslim di Korea Selatan. Jelang Ramadhan ini kami menargetkan akan menyalurkan 5.000 mushaf ke daerah pedalaman dan komunitas mualaf di pedalaman dan pulau terdepan,” terang Direktur Operasional BMH Rama Wijaya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_pnxu6x313_mengenali-sifat-munafik.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_pnxu6x313_mengenali-sifat-munafik.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..215b1ab83de913d070d23b24edc5f7eac7791376 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_pnxu6x313_mengenali-sifat-munafik.md @@ -0,0 +1,110 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/pnxu6x313/mengenali-sifat-munafik +title: "Mengenali Sifat Munafik | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:20:27 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Mengenali Sifat Munafik | Republika Online + +Orang munafik pun memiliki empat ciri yang disebutkan salah satu hadis nabi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suatu hari Hanzhalah Al Usayyidiy, salah satu juru tulis Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu. Dia kemudian ditanya sahabat nomor wahid Rasulullah. "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzhalah?" Dia lantas menjawab, "Hanzhalah kini telah jadi munafik." Abu Bakar lantas berkata, "Subhanallah, apa yang engkau katakan?" Dia pun menjawab, "Kami jika berada di sisi Rasulullah SAW, kami teringat kepada neraka dan surga sampai-sampai seperti melihatnya di hadapan mata. Saat keluar dari majelis Rasulullah dan bergaul dengan istri dan anak, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi banyak lupa". Menanggapi perkataan Hanzhalah, Abu Bakar lantas menjawab, "Kami pun begitu." Dua sahabat ini kemudian menghadap Rasulullah SAW. Mereka mengadukan masalah yang berkecamuk di dada mereka. Rasulullah lantas menjawab, "Demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya. Seandainya kalian mau terus menerus dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku dan kalian terus mengingat-ingatnya, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan. Namun Hanzhalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. "Rasulullah mengulangi sampai tiga kali. Kisah yang dikutip dari HR Muslim No. 2750 ini mengisahkan betapa sahabat sangat berhati-hati pada sifat munafik. Padahal, boleh jadi apa yang mereka lakukan merupakan bentuk naik turunnya iman. Layaknya roller coaster, iman seorang manusia memang terkadang di atas, sedangkan lain waktu di bawah. Meski kualitas keimanan para sahabat tidak diragukan, mereka masih takut terjerembap pada sifat kemunafikan. Mereka boleh jadi sadar rentannya sifat munafik karena orang-orang munafik bukanlah non-Islam. Kita bisa menukil dari QS An-Nisa ayat 142-143 yang secara eksplisit menyebutkan sifat orang munafik. "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan, apabila mereka berdiri dengan shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang kafir). Barang siapa yang disesatkan Allah, kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya." Salah satu ciri orang munafik adalah malas saat melakukan shalat berjamaah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengisahkan, dua shalat yang paling berat bagi munafik adalah shalat Subuh dan shalat Isya. Padahal, kata Rasulullah, jika mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya niscaya mereka akan mendatanginya meski merangkak. Di dalam QS al-Maun, Allah SWT pun mengecam orang-orang yang melalaikan shalatnya. Allah pun tak segan-segan mencelakai orang yang lalai dalam shalatnya. Bukan hanya melalaikan shalat, orang munafik pun memiliki empat ciri yang disebutkan salah satu hadis nabi. Dalam satu hadis Abdullah bin Umar Ra berkata, Nabi SAW bersabda, ''Ada empat dosa sifat yang jika seseorang memperlihatkan semua cirinya, dia sepenuhnya orang munafik. Jika dia punya salah satu ciri, dia dianggap memiliki unsur-unsur seorang munafik. Ciri-ciri itu adalah berkhianat, berdusta, ingkar janji, dan melampaui batas jika ada perbedaan pendapat.'' (HR Bukhari). Pengkhianatan menjadi salah satu sifat jahat dalam diri manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khianat artinya perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan ingkar janji. Jika merujuk pada definisi itu, banyak sekali sifat khianat dipertontonkan di negeri ini. Contoh sederhananya adalah khianat terhadap amanah yang diberikan rakyat. Ask me! Mengenali Sifat Munafik Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Suatu hari Hanzhalah Al Usayyidiy, salah satu juru tulis Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu. Dia kemudian ditanya sahabat nomor wahid Rasulullah. "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzhalah?" Dia lantas menjawab, "Hanzhalah kini telah jadi munafik." + + + + + Abu Bakar lantas berkata, "Subhanallah, apa yang engkau katakan?" Dia pun menjawab, "Kami jika berada di sisi Rasulullah SAW, kami teringat kepada neraka dan surga sampai-sampai seperti melihatnya di hadapan mata. Saat keluar dari majelis Rasulullah dan bergaul dengan istri dan anak, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi banyak lupa". Menanggapi perkataan Hanzhalah, Abu Bakar lantas menjawab, "Kami pun begitu." + + + + Dua sahabat ini kemudian menghadap Rasulullah SAW. Mereka mengadukan masalah yang berkecamuk di dada mereka. Rasulullah lantas menjawab, "Demi Rabb yang jiwaku berada di tangan-Nya. Seandainya kalian mau terus menerus dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku dan kalian terus mengingat-ingatnya, niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan. Namun Hanzhalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. "Rasulullah mengulangi sampai tiga kali. + Kisah yang dikutip dari HR Muslim No. 2750 ini mengisahkan betapa sahabat sangat berhati-hati pada sifat munafik. Padahal, boleh jadi apa yang mereka lakukan merupakan bentuk naik turunnya iman. Layaknya roller coaster, iman seorang manusia memang terkadang di atas, sedangkan lain waktu di bawah. + + + + Meski kualitas keimanan para sahabat tidak diragukan, mereka masih takut terjerembap pada sifat kemunafikan. Mereka boleh jadi sadar rentannya sifat munafik karena orang-orang munafik bukanlah non-Islam. Kita bisa menukil dari QS An-Nisa ayat 142-143 yang secara eksplisit menyebutkan sifat orang munafik. + "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan, apabila mereka berdiri dengan shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir); tidak masuk kepada golongan ini (orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang kafir). Barang siapa yang disesatkan Allah, kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya." + Salah satu ciri orang munafik adalah malas saat melakukan shalat berjamaah. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang mengisahkan, dua shalat yang paling berat bagi munafik adalah shalat Subuh dan shalat Isya. Padahal, kata Rasulullah, jika mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya niscaya mereka akan mendatanginya meski merangkak. Di dalam QS al-Maun, Allah SWT pun mengecam orang-orang yang melalaikan shalatnya. Allah pun tak segan-segan mencelakai orang yang lalai dalam shalatnya. + Bukan hanya melalaikan shalat, orang munafik pun memiliki empat ciri yang disebutkan salah satu hadis nabi. Dalam satu hadis Abdullah bin Umar Ra berkata, Nabi SAW bersabda, ''Ada empat dosa sifat yang jika seseorang memperlihatkan semua cirinya, dia sepenuhnya orang munafik. Jika dia punya salah satu ciri, dia dianggap memiliki unsur-unsur seorang munafik. Ciri-ciri itu adalah berkhianat, berdusta, ingkar janji, dan melampaui batas jika ada perbedaan pendapat.'' (HR Bukhari). + Pengkhianatan menjadi salah satu sifat jahat dalam diri manusia. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khianat artinya perbuatan tidak setia, tipu daya, perbuatan ingkar janji. Jika merujuk pada definisi itu, banyak sekali sifat khianat dipertontonkan di negeri ini. Contoh sederhananya adalah khianat terhadap amanah yang diberikan rakyat. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Dialog Jumat Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_povmzs320_haul-kh-hasyim-muzadi-sosok-almarhum-menurut-putranya.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_povmzs320_haul-kh-hasyim-muzadi-sosok-almarhum-menurut-putranya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1d60d924d652004af9794deda36751e8cdaefa26 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_povmzs320_haul-kh-hasyim-muzadi-sosok-almarhum-menurut-putranya.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/povmzs320/haul-kh-hasyim-muzadi-sosok-almarhum-menurut-putranya +title: "Haul KH Hasyim Muzadi, Sosok Almarhum Menurut Putranya | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:42:15 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Haul KH Hasyim Muzadi, Sosok Almarhum Menurut Putranya | Republika Online + +KH Hasyim Muzadi semasa hidupnya dikenal memiliki integritas. REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK— Ratusan jamaah menghadiri peringatan Haul ke-2 mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) almarhum KH A Hasyim Muzadi di Pesantren Al-Hikam Depok. Para Ulama, tokoh masyarakat, larut dalam kekhusyukan saat mengikuti rangkaian acara. "Dalam peringatan Haul ke-2 ini juga diisi dengan khataman Alquran 30 juz. Tentunya, untuk mengirimkan doa bagi almaghfurlah dan meneladaninya perjuangannya semasa hidupnya," ujar Pengasuh Pesantren Al-Hikam Depok KH Yusron Ash-Shidqi di Jl H Amat, Kukusan, Beji, Kota Depok, Ahad (24/3). Menurut Yusron, sosok KH Hasyim Muzadi semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang memiliki integritas,  loyalitas dalam menjunjung tinggi nilai universal dan pengabdiannya  pada umat. Bahkan, lanjutnya, kiprahnya di kancah Nasional dan Internasional adalah bagian dari mengabdi serta melayani umat. "Sebagaimana yang almarhum sering ucapkan semasa hidupnya barang siapa yang tidak mengurusi umat, maka akan dililit masalahnya sendiri. Meskipun dalam melayani umat mendapatkan kesulitan yang besar dan capek, namun akan mendapat keberkahan. Tentunya, selalu menjaga keutuhan NKRI, menjauhkan dari perpecahan, dan beredarnya hoax ," papar putra bungsu almarhum tersebut. Yusron mengatakan, dengan mengingat orang saleh akan mendapatkan berkah. Dia menambahkan, para tamu undangan yang hadir juga turut serta mendoakan. "Kita berharap dengan doa yang dibacakan juga mendatangkan keberkah dan keselamatan bagi bangsa. Serta dari tausyiyah," jelasnya. Dalam kesempatan tersebut yang menyampaikan tausiyah agama KH Cholil Nafis, Ust Abi Kurnia, dan lainnya. Tampak hadir Kapolresta Depok, Kombes Pol Didik Sugiarto dan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna. Ask me! Haul KH Hasyim Muzadi, Sosok Almarhum Menurut Putranya Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK— Ratusan jamaah menghadiri peringatan Haul ke-2 mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) almarhum KH A Hasyim Muzadi di Pesantren Al-Hikam Depok. Para Ulama, tokoh masyarakat, larut dalam kekhusyukan saat mengikuti rangkaian acara.  + + + + + "Dalam peringatan Haul ke-2 ini juga diisi dengan khataman Alquran 30 juz. Tentunya, untuk mengirimkan doa bagi almaghfurlah dan meneladaninya perjuangannya semasa hidupnya," ujar Pengasuh Pesantren Al-Hikam Depok KH Yusron Ash-Shidqi di Jl H Amat, Kukusan, Beji, Kota Depok, Ahad (24/3). + + + + Baca Juga + + + PBNU akan Bahas Permainan PUBG + + Begini Konsepsi Moderasi Islam Menurut PBNU + + PBNU: Tak Ada Konflik Antara PBNU dengan Habib Zein + + + Menurut Yusron, sosok KH Hasyim Muzadi semasa hidupnya dikenal sebagai orang yang memiliki integritas,  loyalitas dalam menjunjung tinggi nilai universal dan pengabdiannya  pada umat.  + Bahkan, lanjutnya, kiprahnya di kancah Nasional dan Internasional adalah bagian dari mengabdi serta melayani umat.  + + + + "Sebagaimana yang almarhum sering ucapkan semasa hidupnya barang siapa yang tidak mengurusi umat, maka akan dililit masalahnya sendiri. Meskipun dalam melayani umat mendapatkan kesulitan yang besar dan capek, namun akan mendapat keberkahan. Tentunya, selalu menjaga keutuhan NKRI, menjauhkan dari perpecahan, dan beredarnya hoax ," papar putra bungsu almarhum tersebut. + Yusron mengatakan, dengan mengingat orang saleh akan mendapatkan berkah.  + Dia menambahkan, para tamu undangan yang hadir juga turut serta mendoakan. "Kita berharap dengan doa yang dibacakan juga mendatangkan keberkah dan keselamatan bagi bangsa. Serta dari tausyiyah," jelasnya. + Dalam kesempatan tersebut yang menyampaikan tausiyah agama KH Cholil Nafis, Ust Abi Kurnia, dan lainnya. Tampak hadir Kapolresta Depok, Kombes Pol Didik Sugiarto dan Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_pzs6sm423_perlunya-perubahan-regulasi-untuk-zakat-yang-lebih-baik.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_pzs6sm423_perlunya-perubahan-regulasi-untuk-zakat-yang-lebih-baik.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b60795964b87a4ea21fe9f7ca686ba08e8312e04 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_pzs6sm423_perlunya-perubahan-regulasi-untuk-zakat-yang-lebih-baik.md @@ -0,0 +1,110 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/pzs6sm423/perlunya-perubahan-regulasi-untuk-zakat-yang-lebih-baik +title: "Perlunya Perubahan Regulasi untuk Zakat yang Lebih Baik | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:10:31 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Perlunya Perubahan Regulasi untuk Zakat yang Lebih Baik | Republika Online + +Saat ini regulasi terkait dengan pengelolaan zakat dianggap belum maksimal. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini regulasi terkait dengan pengelolaan zakat dianggap belum maksimal. Peraturan yang ada disebut perlu diubah menuju zakat yang lebih baik, baik lembaga resmi pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), maupun lembaga swasta yang tergabung dalam Forum Zakat (FOZ) menginginkan perubahan pada Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat. Adapun UU Pengelolaan Zakat baru dua kali mengalami perubahan. Awalnya berasal dari UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999, yang kemudian berubah ke UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011. Ketua Umum FOZ, Bambang Suherman mengatakan, saat ini banyak dibahas mengenai potensi zakat di Indonesia yang belum tergali lebih dalam. Namun sayangnya, regulasi yang ada dianggap menghambat untuk terus mengembangkan potensi zakat. "UU yang ada memberikan pembatasan dalam jumlah lembaga. Kemudian meletakkan mandatoris kuat bercampur antara fungsi operator, dan regulator ke Baznas. Dengan UU No. 23 maka mandatoris utama ada di negara dalam hal ini Baznas. Kalau ruang partisipasi tidak terlalu masif dilakukan, berarti harapan untuk memperkecil antara potensi dengan penghimpunan semakin jauh," ucap Bambang, Selasa (22/10). Bambang mengungkapkan, saat ini dibutuhkan aktivasi besar sehingga gerakan zakat dapat tumbuh dengan lebih baik, untuk itu nantinya dapat memperkecil jembatan antara potensi dan realisasinya. Forum Zakat menginginkan adanya perubahan dalam regulasi zakat di Indonesia. Terdapat tiga hal utama yang disebutkan Bambang perlu dirubah dalam regulasi Pengelolaan Zakat. Pertama, ia menginginkan adanya ruang partisipasi publik yang lebih luas, hal ini agar masyarakat yang sudah terlibat dapat terus melakukan aktivitas zakat yang produktif. "Kedua, mengakomodir kearifan kultural yang sudah pernah ada dalam mengelola zakat yang ada di Indonesia. Zakat sudah lebih dulu dikelola oleh masyarakat dibandingkan oleh negara, maka seharusnya UU menjadikan historis zakat yang ada sebelumnya, termasuk entitas, kekayaan umat Islam, kalau perlu diberikan fasilitasi jadi dalam hal ini tidak ada lagi sejarah yang hilang," ucap Bambang. Ketiga, Bambang mengharapkan adanya insentif dari pemerintah kepada lembaga insiatif zakat. Sebagai contoh, lembaga-lembaga dengan tata kelola yang baik, mereka berhak mendapatkan insentif dari negara, dengan memudahkan proses perizinan lembaga. Direktur Bidang Keuangan Inklusif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Ahmad Juwaini mengaku setuju dengan perubahan regulasi zakat di Indonesia. Terdapat empat poin utama UU zakat yang perlu untuk mengalami perubahan. Pertama, zakat yang diberikan oleh masyarakat dapat menjadi pengurangan pada pajak. Kedua, ia menginginkan agar masyarakat menyalurkan zakatnya pada lembaga resmi. Ketiga, sebaiknya data zakat terintegrasi, kemudian yang terakhir yakni, Ahmad ingin semua kegiatan pendayagunaan zakat turut sesuai dengan pembangunan yang ada. Menurut Ahmad, keempat hal itu cukup untuk ditambahkan ke dalam regulasi zakat. Akan tetapi, saat ini disebutkan terdapat kepentingan dari berbagai pihak yang ingin regulasi diperbaiki, menurut sudut pandangnya masing-masing. "Kalau yang empat itu sifatnya umum, berlaku untuk semua. Tetapi kemudian kalau dari teman-teman ada istilah saya itu, bumbu-bumbu dari operator, ada dua pihak berpendapat," kata dia. Ahmad mengungkapkan, pertama dari Baznas, mereka ingin memperkuat peran mereka sebagai lembaga zakat, mengelola dana sendiri, dan semua Lembaga Amil Zakat (LAZ) berkoordinasi dengan Badan pemerintahan tersebut. Sementara dari lembaga yang tergabung dalam Forum zakat menginginkan adanya kesetaraan antara Baznas dan LAZ. Sementara itu, Direktur Utama Baznas, Arifin Purwakananta mengatakan, regulasi ini menjadi bagian penting dalam perkembangan zakat yang ada di Indonesia. Baznas juga telah menyiapkan usulan-usulan untuk penguatan regulasi zakat nasional. "Baznas berharap penguatan regulasi zakat akan dapat menguatkan pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat di Baznas, untuk bisa mengoptimalkan potensi zakat nasional yang sangat besar. Kedua, Baznas mendorong peran serta masyarakat dalam membantu Baznas dalam pengelolaan zakat baik pengumpulan maupun penyaluran zakat di masyarakat," ungkap Arifin. Ia berharap, melalui dua poin tersebut, potensi zakat akan lebih optimal. Kemudian dapat dijadikan sebagai alat pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. Ask me! Perlunya Perubahan Regulasi untuk Zakat yang Lebih Baik Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini regulasi terkait dengan pengelolaan zakat dianggap belum maksimal. Peraturan yang ada disebut perlu diubah menuju zakat yang lebih baik, baik lembaga resmi pemerintah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), maupun lembaga swasta yang tergabung dalam Forum Zakat (FOZ) menginginkan perubahan pada Undang-Undang (UU) Pengelolaan Zakat. + + + + Adapun UU Pengelolaan Zakat baru dua kali mengalami perubahan. Awalnya berasal dari UU Pengelolaan Zakat No. 38 Tahun 1999, yang kemudian berubah ke UU Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011. + + + + Baca Juga + + + Skuat FOZ dan Para Penunggang Angin + + CEO LAZ Forum Perkuat Gerakan Zakat + + Darurat Literasi Zakat? + + Ketua Umum FOZ, Bambang Suherman mengatakan, saat ini banyak dibahas mengenai potensi zakat di Indonesia yang belum tergali lebih dalam. Namun sayangnya, regulasi yang ada dianggap menghambat untuk terus mengembangkan potensi zakat. "UU yang ada memberikan pembatasan dalam jumlah lembaga. Kemudian meletakkan mandatoris kuat bercampur antara fungsi operator, dan regulator ke Baznas. Dengan UU No. 23 maka mandatoris utama ada di negara dalam hal ini Baznas. Kalau ruang partisipasi tidak terlalu masif dilakukan, berarti harapan untuk memperkecil antara potensi dengan penghimpunan semakin jauh," ucap Bambang, Selasa (22/10). + + + Bambang mengungkapkan, saat ini dibutuhkan aktivasi besar sehingga gerakan zakat dapat tumbuh dengan lebih baik, untuk itu nantinya dapat memperkecil jembatan antara potensi dan realisasinya. Forum Zakat menginginkan adanya perubahan dalam regulasi zakat di Indonesia. Terdapat tiga hal utama yang disebutkan Bambang perlu dirubah dalam regulasi Pengelolaan Zakat. Pertama, ia menginginkan adanya ruang partisipasi publik yang lebih luas, hal ini agar masyarakat yang sudah terlibat dapat terus melakukan aktivitas zakat yang produktif. "Kedua, mengakomodir kearifan kultural yang sudah pernah ada dalam mengelola zakat yang ada di Indonesia. Zakat sudah lebih dulu dikelola oleh masyarakat dibandingkan oleh negara, maka seharusnya UU menjadikan historis zakat yang ada sebelumnya, termasuk entitas, kekayaan umat Islam, kalau perlu diberikan fasilitasi jadi dalam hal ini tidak ada lagi sejarah yang hilang," ucap Bambang. Ketiga, Bambang mengharapkan adanya insentif dari pemerintah kepada lembaga insiatif zakat. Sebagai contoh, lembaga-lembaga dengan tata kelola yang baik, mereka berhak mendapatkan insentif dari negara, dengan memudahkan proses perizinan lembaga. Direktur Bidang Keuangan Inklusif Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), Ahmad Juwaini mengaku setuju dengan perubahan regulasi zakat di Indonesia. Terdapat empat poin utama UU zakat yang perlu untuk mengalami perubahan. Pertama, zakat yang diberikan oleh masyarakat dapat menjadi pengurangan pada pajak. Kedua, ia menginginkan agar masyarakat menyalurkan zakatnya pada lembaga resmi. Ketiga, sebaiknya data zakat terintegrasi, kemudian yang terakhir yakni, Ahmad ingin semua kegiatan pendayagunaan zakat turut sesuai dengan pembangunan yang ada. Menurut Ahmad, keempat hal itu cukup untuk ditambahkan ke dalam regulasi zakat. Akan tetapi, saat ini disebutkan terdapat kepentingan dari berbagai pihak yang ingin regulasi diperbaiki, menurut sudut pandangnya masing-masing. "Kalau yang empat itu sifatnya umum, berlaku untuk semua. Tetapi kemudian kalau dari teman-teman ada istilah saya itu, bumbu-bumbu dari operator, ada dua pihak berpendapat," kata dia. Ahmad mengungkapkan, pertama dari Baznas, mereka ingin memperkuat peran mereka sebagai lembaga zakat, mengelola dana sendiri, dan semua Lembaga Amil Zakat (LAZ) berkoordinasi dengan Badan pemerintahan tersebut. Sementara dari lembaga yang tergabung dalam Forum zakat menginginkan adanya kesetaraan antara Baznas dan LAZ. Sementara itu, Direktur Utama Baznas, Arifin Purwakananta mengatakan, regulasi ini menjadi bagian penting dalam perkembangan zakat yang ada di Indonesia. Baznas juga telah menyiapkan usulan-usulan untuk penguatan regulasi zakat nasional. "Baznas berharap penguatan regulasi zakat akan dapat menguatkan pelaksanaan manajemen pengelolaan zakat di Baznas, untuk bisa mengoptimalkan potensi zakat nasional yang sangat besar. Kedua, Baznas mendorong peran serta masyarakat dalam membantu Baznas dalam pengelolaan zakat baik pengumpulan maupun penyaluran zakat di masyarakat," ungkap Arifin. Ia berharap, melalui dua poin tersebut, potensi zakat akan lebih optimal. Kemudian dapat dijadikan sebagai alat pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_q0tdiu320_presiden-pakistan-kami-ingin-terapkan-negara-ltemgtalaltemgt-madinah.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_q0tdiu320_presiden-pakistan-kami-ingin-terapkan-negara-ltemgtalaltemgt-madinah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..394f998ed03332949ec36bc7448c0ec6087af3b1 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_q0tdiu320_presiden-pakistan-kami-ingin-terapkan-negara-ltemgtalaltemgt-madinah.md @@ -0,0 +1,132 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/q0tdiu320/presiden-pakistan-kami-ingin-terapkan-negara-ltemgtalaltemgt-madinah +title: "Presiden Pakistan- Kami Ingin Terapkan Negara ala Madinah | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:01:49 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Presiden Pakistan: Kami Ingin Terapkan Negara ala Madinah | Republika Online + +Presiden Paksitan menekankan pentingnya peran masjd. REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Presiden Pakistan, Arif-ur-Rehman Alvi, mengatakan masjid dan ulama dapat menjadi sumber terbaik untuk membawa perubahan sosial. Hal itu, menurutnya, bisa dilakukan jika mereka juga membimbing masyarakat di bidang lain selain agama, seperti bidang kesehatan, lingkungan, tata pemerintahan yang baik, dan masalah sosial lainnya. "Ini adalah platform yang telah mengubah dunia dan jika Pakistan akan berubah, itu akan dilakukan dari platform itu sendiri," kata Alvi saat berpidato pada Konferensi Internasional bertajuk 'Rahmatullil Alameen' dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Islamabad, Pakistan pada Ahad (10/11), dilansir di APP , Senin (11/11). Konferensi yang mengusung tema "Negara Madinah dan Konsep Negara Kesejahteraan Islam dalam cahaya ajaran Nabi Muhammad SAW" itu juga dihadiri Menteri Urusan Agama Pir Nurul Haq Qadri, mantan menteri federal Dr Babar Awan, cendekiawan agama dari seluruh Pakistan dan luar negeri, serta anggota parlemen dan para diplomat. Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga menyampaikan pidatonya. Alvi mengatakan, para ulama harus mendidik masyarakat termasuk anak-anak dan orang tua tentang kebersihan, kesehatan, hak-hak perempuan, keadilan. Alvi juga menyeru agar mereka bangkit melawan penindasan dan penderitaan orang-orang di dunia, termasuk di Kashmir dan bagian lain di dunia. Dia mengatakan, masjid pada dasarnya telah menjadi pusat moralitas. Akan tetapi, ruang lingkup masjid itu harus diperluas untuk masalah sosial lainnya. Pasalnya, Nabi SAWjuga menjalankan urusan negara dari masjid. Sang presiden mengungkapkan dia telah mengundang para menteri untuk urusan pendidikan dan agama serta kepala Dewan Ideologi Islam untuk membahas bagaimana peran sosial masjid dapat ditingkatkan. Dia lantas menuturkan, bahwa Negara Madinah adalah himpunan semua prinsip semacam itu. Undang-undang oleh pemerintah tentang hal-hal tersebut dan implementasi selanjutnya akan mendorong pada pembentukan negara Madinah. Pada saat pembentukan Tehreek-e-Insaf Pakistan, menurutnya, Imran Khan telah mengumumkan bahwa partai tersebut akan bekerja untuk mengembangkan Pakistan dalam model negara Madinah, meskipun ada atau tidak ada yang mendukungnya. Sementara itu, Alvi mengatakan bahwa dalam setiap aspek kehidupan mereka, para sahabat Nabi SAW telah mengikuti Nabi SAW sebagai satu-satunya inspirasi yang mengarah pada keunggulan mereka dalam semua aspek. Di lain hal, dia juga mengatakan bahwa peluncuran Program Ehsaas oleh pemerintah menyoroti perintah Islam untuk melindungi orang miskin. Dia mengatakan, dasar dari konstitusi negara Madinah adalah Alquran yang menyerukan perlindungan hak-hak semua warga negara termasuk perempuan dan minoritas. Dia lantas mengambil contoh tentang orang Sikh India. Menurutnya, Pakistan dengan sepenuh hati membuka pintu bagi orang-orang Sikh dari India dan tempat lain untuk mengunjungi tempat suci mereka. Namun, sebaliknya, pengadilan India justru mengumumkan putusan yang bias dalam sengketa soal Masjid Babri. Di tengah situasi seperti itu, menurutnya, dunia melihat para pemimpin seperti Imran Khan, Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad untuk memainkan peran mereka dalam penyelesaian masalah-masalah dunia seperti Kashmir dan lainnya. Alvi menambahkan, bahwa mengikuti semangat negara Madinah adalah tugas para ulama. Dalam hal ini, mereka bisa mendidik masyarakat untuk tidak merampas hak-hak perempuan dan mendidik mereka dalam masalah sosial lainnya seperti kebersihan, kesehatan, dan tata pemerintahan yang baik. Bahkan, menurutnya, para ulama juga bisa membimbing masyarakat untuk berbagi fasilitas kendaraan mereka dengan orang yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Hal demikian, kata dia, seperti dinasihatkan oleh para sahabat Nabi SAW. Ask me! Presiden Pakistan: Kami Ingin Terapkan Negara ala Madinah Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD – Presiden Pakistan, Arif-ur-Rehman Alvi, mengatakan masjid dan ulama dapat menjadi sumber terbaik untuk membawa perubahan sosial.  + + + + + Hal itu, menurutnya, bisa dilakukan jika mereka juga membimbing masyarakat di bidang lain selain agama, seperti bidang kesehatan, lingkungan, tata pemerintahan yang baik, dan masalah sosial lainnya.  + + + + + Baca Juga + + + Cina Berencana Investasi di Industri Daging Halal Pakistan + + Pengunjuk Rasa Pakistan Minta Imran Khan Turun + + Kebakaran Kereta di Pakistan Tewaskan 65 Orang + + + "Ini adalah platform yang telah mengubah dunia dan jika Pakistan akan berubah, itu akan dilakukan dari platform itu sendiri," kata Alvi saat berpidato pada Konferensi Internasional bertajuk 'Rahmatullil Alameen' dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Islamabad, Pakistan pada Ahad (10/11), dilansir di APP , Senin (11/11).  + Konferensi yang mengusung tema "Negara Madinah dan Konsep Negara Kesejahteraan Islam dalam cahaya ajaran Nabi Muhammad SAW" itu juga dihadiri Menteri Urusan Agama Pir Nurul Haq Qadri, mantan menteri federal Dr Babar Awan, cendekiawan agama dari seluruh Pakistan dan luar negeri, serta anggota parlemen dan para diplomat.  + + + + Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga menyampaikan pidatonya. Alvi mengatakan, para ulama harus mendidik masyarakat termasuk anak-anak dan orang tua tentang kebersihan, kesehatan, hak-hak perempuan, keadilan.  + Alvi juga menyeru agar mereka bangkit melawan penindasan dan penderitaan orang-orang di dunia, termasuk di Kashmir dan bagian lain di dunia.  + Dia mengatakan, masjid pada dasarnya telah menjadi pusat moralitas. Akan tetapi, ruang lingkup masjid itu harus diperluas untuk masalah sosial lainnya. Pasalnya, Nabi SAWjuga menjalankan urusan negara dari masjid. Sang presiden mengungkapkan dia telah mengundang para menteri untuk urusan pendidikan dan agama serta kepala Dewan Ideologi Islam untuk membahas bagaimana peran sosial masjid dapat ditingkatkan.  + Dia lantas menuturkan, bahwa Negara Madinah adalah himpunan semua prinsip semacam itu. Undang-undang oleh pemerintah tentang hal-hal tersebut dan implementasi selanjutnya akan mendorong pada pembentukan negara Madinah. + Pada saat pembentukan Tehreek-e-Insaf Pakistan, menurutnya, Imran Khan telah mengumumkan bahwa partai tersebut akan bekerja untuk mengembangkan Pakistan dalam model negara Madinah, meskipun ada atau tidak ada yang mendukungnya.  + Sementara itu, Alvi mengatakan bahwa dalam setiap aspek kehidupan mereka, para sahabat Nabi SAW telah mengikuti Nabi SAW sebagai satu-satunya inspirasi yang mengarah pada keunggulan mereka dalam semua aspek.  + + Masjid Badshahi di Lahore, Pakistan. + + Di lain hal, dia juga mengatakan bahwa peluncuran Program Ehsaas oleh pemerintah menyoroti perintah Islam untuk melindungi orang miskin.  + Dia mengatakan, dasar dari konstitusi negara Madinah adalah Alquran yang menyerukan perlindungan hak-hak semua warga negara termasuk perempuan dan minoritas.  + Dia lantas mengambil contoh tentang orang Sikh India. Menurutnya, Pakistan dengan sepenuh hati membuka pintu bagi orang-orang Sikh dari India dan tempat lain untuk mengunjungi tempat suci mereka. Namun, sebaliknya, pengadilan India justru mengumumkan putusan yang bias dalam sengketa soal Masjid Babri.  + Di tengah situasi seperti itu, menurutnya, dunia melihat para pemimpin seperti Imran Khan, Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad untuk memainkan peran mereka dalam penyelesaian masalah-masalah dunia seperti Kashmir dan lainnya.  + Alvi menambahkan, bahwa mengikuti semangat negara Madinah adalah tugas para ulama. Dalam hal ini, mereka bisa mendidik masyarakat untuk tidak merampas hak-hak perempuan dan mendidik mereka dalam masalah sosial lainnya seperti kebersihan, kesehatan, dan tata pemerintahan yang baik.  + Bahkan, menurutnya, para ulama juga bisa membimbing masyarakat untuk berbagi fasilitas kendaraan mereka dengan orang yang tidak memiliki fasilitas tersebut. Hal demikian, kata dia, seperti dinasihatkan oleh para sahabat Nabi SAW.   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_qounro320_jumlah-muslim-diprediksi-akan-ungguli-kristen-tetapihellip.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_qounro320_jumlah-muslim-diprediksi-akan-ungguli-kristen-tetapihellip.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f9f574e52c52efb39aec8a77792625d14f5af562 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_qounro320_jumlah-muslim-diprediksi-akan-ungguli-kristen-tetapihellip.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/qounro320/jumlah-muslim-diprediksi-akan-ungguli-kristen-tetapihellip +title: "Jumlah Muslim Diprediksi akan Ungguli Kristen, Tetapi… | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:57:02 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Jumlah Muslim Diprediksi akan Ungguli Kristen, Tetapi… | Republika Online + +Jumlah Muslim diprediksi akan mengungguli Kristen di Eropa dan Amerika Utara REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Mayoritas penduduk di Eropa dan Amerika Utara meyakini agama Kristen yang menjadi agama utama di wilayah ini akan mengalami kemunduran. Hal tersebut dibuktikan dengan data antara tahun 1950 dan 2015, menurut angka sensus yang dikumpulkan World Religion Database, sebuah proyek komparatif besar yang berbasis di Universitas Boston, bagian populasi dunia yang beragama Islam meningkat dari 13,6 persen menjadi 24 persen. Selama periode yang sama, populasi Kristen turun dari 35 persen menjadi 33 persen. Namun angka tersebut ternyata tidak berlaku jika diterapkan untuk setiap wilayah atau negara.  Agama kristen telah tumbuh perlahan sejak 1950 karena pada tahun itu ia terkonsentrasi di dua wilayah, seperti Eropa, yang padat tetapi tumbuh lambat, dan Afrika yang tumbuh cepat tetapi masih kecil. Meskipun umat Kristen berjumlah kurang dari tiga persen di Asia pada 1950 dan meningkat hingga sembilan persen di pada 2015, faktanya tidak menjadikan bayi yang lahir dari orang tua Kristen akan menganut agama yang sama. Sedangkan Islam telah tumbuh dengan cepat sejak 1950 karena terkonsentrasi di wilayah padat penduduk selama 65 tahun ke depan, terutama di Asia. Sementara itu pada 1950, Muslim mewakili 36 persen populasi Afrika dan meningkat pada 2015 menjadi 41,8 persen. Sedangkan umat Kristen hanya 21 persen dari populasi pada 1950, tetapi pada 2015 angka ini telah meningkat menjadi 48,5 persen. Penyebab meningkatnya unat Kristen di Afrika adalah semakin berkembangnya gereja evangelis dan pantekosta di seluruh benua, dari Abidjan hingga Zanzibar. Secara historis, agama telah bersaing dalam tiga cara, perang dan penaklukan, persaingan demografis, dan pendekatan persuasif. Perang dan penaklukan merupakan upaya pertama dari persaingan agama sepanjang sejarah sampai abad kesembilan belas, dan persaingan demografis sangat penting untuk sebagian besar abad ke-20. Terlepas dari pergolakan di Timur Tengah, perang dan penaklukan telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Dan persaingan demografis akan mulai menurun karena perempuan di dunia secara bertahap hanya ingin memiliki lebih sedikit anak. Hal tersebut karena perempuan kini lebih berpendidikan dan bebas bekerja demi uang, Mereka memilih untuk memiliki lebih sedikit anak, apapun yang dikatakan oleh uskup ataupun imam mereka. Terbukti dengan kelahiran di Iran yang mayoritas muslim turun drastis pada 1980-an dan 1990-an seperti yang terjadi di China di bawah kebijakan satu anak satu dekade sebelumnya. Demografi lambat laun tidak lagi menjadi faktor pendorong bertambahnya penganut agama satu dengan lainnya. Sumber: tse-fr Ask me! Jumlah Muslim Diprediksi akan Ungguli Kristen, Tetapi… Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Mayoritas penduduk di Eropa dan Amerika Utara meyakini agama Kristen yang menjadi agama utama di wilayah ini akan mengalami kemunduran.   + + + + + Hal tersebut dibuktikan dengan data antara tahun 1950 dan 2015, menurut angka sensus yang dikumpulkan World Religion Database, sebuah proyek komparatif besar yang berbasis di Universitas Boston, bagian populasi dunia yang beragama Islam meningkat dari 13,6 persen menjadi 24 persen. Selama periode yang sama, populasi Kristen turun dari 35 persen menjadi 33 persen.   + + + + + Baca Juga + + + Muslimah yang Dakwahkan Islam di Brasil tanpa 1 Kata pun  + + Muhammadiyah Berduka Atas Wafatnya KH Nadjamuddin Ramly + + 7 Nubuat Masa Depan Nabi Muhammad SAW yang Terbukti   + + + Namun angka tersebut ternyata tidak berlaku jika diterapkan untuk setiap wilayah atau negara.  Agama kristen telah tumbuh perlahan sejak 1950 karena pada tahun itu ia terkonsentrasi di dua wilayah, seperti Eropa, yang padat tetapi tumbuh lambat, dan Afrika yang tumbuh cepat tetapi masih kecil.   + Meskipun umat Kristen berjumlah kurang dari tiga persen di Asia pada 1950 dan meningkat hingga sembilan persen di pada 2015, faktanya tidak menjadikan bayi yang lahir dari orang tua Kristen akan menganut agama yang sama.  + + + + Sedangkan Islam telah tumbuh dengan cepat sejak 1950 karena terkonsentrasi di wilayah padat penduduk selama 65 tahun ke depan, terutama di Asia.   + Sementara itu pada 1950, Muslim mewakili 36 persen populasi Afrika dan meningkat pada 2015 menjadi 41,8 persen. Sedangkan umat Kristen hanya 21 persen dari populasi pada 1950, tetapi pada 2015 angka ini telah meningkat menjadi 48,5 persen.   + Penyebab meningkatnya unat Kristen di Afrika adalah semakin berkembangnya gereja evangelis dan pantekosta di seluruh benua, dari Abidjan hingga Zanzibar.   + Secara historis, agama telah bersaing dalam tiga cara, perang dan penaklukan, persaingan demografis, dan pendekatan persuasif. Perang dan penaklukan merupakan upaya pertama dari persaingan agama sepanjang sejarah sampai abad kesembilan belas, dan persaingan demografis sangat penting untuk sebagian besar abad ke-20.   + Terlepas dari pergolakan di Timur Tengah, perang dan penaklukan telah menurun drastis dalam beberapa dekade terakhir. Dan persaingan demografis akan mulai menurun karena perempuan di dunia secara bertahap hanya ingin memiliki lebih sedikit anak.   + Hal tersebut karena perempuan kini lebih berpendidikan dan bebas bekerja demi uang, Mereka memilih untuk memiliki lebih sedikit anak, apapun yang dikatakan oleh uskup ataupun imam mereka.   + Terbukti dengan kelahiran di Iran yang mayoritas muslim turun drastis pada 1980-an dan 1990-an seperti yang terjadi di China di bawah kebijakan satu anak satu dekade sebelumnya. Demografi lambat laun tidak lagi menjadi faktor pendorong bertambahnya penganut agama satu dengan lainnya.    + Sumber: tse-fr + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_qqg2f1377_pakistan-akan-datangkan-vaksin-covid-19-dari-cina.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_qqg2f1377_pakistan-akan-datangkan-vaksin-covid-19-dari-cina.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e387ee4194a387ddc7358a320f7b665bd10f97ff --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_qqg2f1377_pakistan-akan-datangkan-vaksin-covid-19-dari-cina.md @@ -0,0 +1,114 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/qqg2f1377/pakistan-akan-datangkan-vaksin-covid-19-dari-cina +title: "Pakistan akan Datangkan Vaksin Covid-19 dari China | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:45:37 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Pakistan akan Datangkan Vaksin Covid-19 dari China | Republika Online + +Pakistan telah tmembeli satu juta dan 60 ribu dosis vaksin Sinopharm dan CanSino REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan akan menerima pembelian pertama vaksin Covid-19 produksi Sinopharm dan CanSino asal Cina sebanyak lebih dari 1 juta dosis pada akhir Maret. Hal ini dinyatakan oleh menteri yang memimpin penanganan pandemi Covid-19 skala nasional, Asad Umar kepada Reuters , Selasa (23/3). "Kami telah membeli satu juta dan 60.000 dosis vaksin Sinopharm dan CanSino. Kami akan menerima kiriman sebelum akhir Maret," ujar Umar. Umar mengatakan, pemerintah sedang dalam pembicaraan untuk membeli tujuh juta dosis vaksin lagi. Pengiriman tersebut adalah pembelian vaksin pertama oleh pemerintah Pakistan. Sejauh ini, Pakistan mengandalkan sumbangan dan alokasi dari skema Covax yang mendistribusikan vaksin Covid-19 untuk negara-negara miskin. Saat ini Pakistan menghadapi gelombang ketiga Covid-19. Pada pekan lalu, Pakistan memberlakukan serangkaian tindakan pembatasan sosial setelah mencatat hampir 4.000 kasus baru, tertinggi dalam satu hari selama delapan bulan terakhir. Umar mengatakan, jumlah orang yang masuk rumah sakit dan menerima perawatan kritis meningkat cepat. Dia menyebut, jika warga Pakistan tak mematuhi pembatasan saat ini, penguncian yang lebih ketat bakal diberlakukan. "Harap berhati-hati. Strain baru menyebar lebih cepat dan lebih mematikan," kata Umar, mengacu pada varian virus korona yang pertama kali terdeteksi di Inggris. Baca juga :  Jalan Baru Erdogan Melawan Ideologi Ekonomi Ortodoks Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah dinyatakan positif Covid-19 pada Sabtu (20/3). Hal itu terjadi dua hari setelah dia menerima vaksin dosis pertama. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Pakistan mengungkapkan, Khan menerima dosis pertama vaksin Sinopharm asal Cina pada Kamis (18/3). Namun, pihak Kemenkes menyebut, Khan bisa saja terinfeksi Covid-19 sebelum divaksinasi. Beberapa menit setelah Khan dinyatakan positif Covid-19, perdebatan tentang keefektifan vaksin memanas di media sosial di Pakistan. Sinopharm menjadi tren di Twitter. Kabar itu seolah meningkatkan skeptisisme warga terhadap vaksin. Ask me! Pakistan akan Datangkan Vaksin Covid-19 dari China Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Pakistan akan menerima pembelian pertama vaksin Covid-19 produksi Sinopharm dan CanSino asal Cina sebanyak lebih dari 1 juta dosis pada akhir Maret. Hal ini dinyatakan oleh menteri yang memimpin penanganan pandemi Covid-19 skala nasional, Asad Umar kepada Reuters , Selasa (23/3). + + + + "Kami telah membeli satu juta dan 60.000 dosis vaksin Sinopharm dan CanSino. Kami akan menerima kiriman sebelum akhir Maret," ujar Umar. + + + + + Baca Juga + + + Habib Rizieq Diusulkan Jadi Duta Vaksin, Ini Respons Satgas + + Kepri Terima 50 Ribu Dosis Vaksin AstraZeneca + + Sinovac: Vaksin Aman untuk Anak-Anak Mulai Usia 3 Tahun + + Umar mengatakan, pemerintah sedang dalam pembicaraan untuk membeli tujuh juta dosis vaksin lagi. Pengiriman tersebut adalah pembelian vaksin pertama oleh pemerintah Pakistan. Sejauh ini, Pakistan mengandalkan sumbangan dan alokasi dari skema Covax yang mendistribusikan vaksin Covid-19 untuk negara-negara miskin. Saat ini Pakistan menghadapi gelombang ketiga Covid-19. Pada pekan lalu, Pakistan memberlakukan serangkaian tindakan pembatasan sosial setelah mencatat hampir 4.000 kasus baru, tertinggi dalam satu hari selama delapan bulan terakhir. + + + Umar mengatakan, jumlah orang yang masuk rumah sakit dan menerima perawatan kritis meningkat cepat. Dia menyebut, jika warga Pakistan tak mematuhi pembatasan saat ini, penguncian yang lebih ketat bakal diberlakukan. "Harap berhati-hati. Strain baru menyebar lebih cepat dan lebih mematikan," kata Umar, mengacu pada varian virus korona yang pertama kali terdeteksi di Inggris. + Baca juga :  Jalan Baru Erdogan Melawan Ideologi Ekonomi Ortodoks Sebelumnya, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah dinyatakan positif Covid-19 pada Sabtu (20/3). Hal itu terjadi dua hari setelah dia menerima vaksin dosis pertama. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Pakistan mengungkapkan, Khan menerima dosis pertama vaksin Sinopharm asal Cina pada Kamis (18/3). Namun, pihak Kemenkes menyebut, Khan bisa saja terinfeksi Covid-19 sebelum divaksinasi. Beberapa menit setelah Khan dinyatakan positif Covid-19, perdebatan tentang keefektifan vaksin memanas di media sosial di Pakistan. Sinopharm menjadi tren di Twitter. Kabar itu seolah meningkatkan skeptisisme warga terhadap vaksin. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Reuters Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:43 WIB + + AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Iran Serang Lokasi Diduga Markas Komandan AS dan Israel diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rexj4s374_bmhkpp-pratama-banda-aceh-sinergi-salurkan-daging-qurban-di-aceh-besar.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rexj4s374_bmhkpp-pratama-banda-aceh-sinergi-salurkan-daging-qurban-di-aceh-besar.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7c9689bb9fd1942e7a5a6bdc4e1e2d929b85922f --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rexj4s374_bmhkpp-pratama-banda-aceh-sinergi-salurkan-daging-qurban-di-aceh-besar.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/rexj4s374/bmhkpp-pratama-banda-aceh-sinergi-salurkan-daging-qurban-di-aceh-besar +title: "BMH-KPP Pratama Banda Aceh Sinergi Salurkan Daging Qurban di Aceh Besar | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:08:18 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# BMH-KPP Pratama Banda Aceh Sinergi Salurkan Daging Qurban di Aceh Besar | Republika Online + +Penerima daging qurban adalah santri, guru, dai dan masyarakat umum. REPUBLIKA.CO.ID, ACEH BESAR -- BMH bersama KPP Pratama Banda Aceh bersinergi kebaikan pada momentum Idul Adha 1443 H.  Caranya  dengan  mengirimkan daging qurban untuk warga yang membutuhkan, seperti para santri, guru, dai dan masyarakat umum. "Alhamdulillah pada hari Senin (11/7/2022),  BMH bersinergi bersama KPP Pratama Banda Aceh dalam hal pendistribusian hewan qurban. Para penerima manfaat meliputi santri, guru, dai, dan masyarakat umum seperti para janda, anak-anak yatim dan fakir miskin," terang Kepala BMH Perwakilan Aceh, Umar Said dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin  (11/7/2022). Total penerima manfaat dalam sinergi ini menjangkau 150 KK, serta santri  Pesantren Hidayatullah Putri Lhoknga dan Pesantren Tahfidz Hidayatullah Japake di Aceh Besar. Ketua Qurban dari KPP Pratama Banda Aceh, Muhibbulah mengaku senang dalam sinergi kebaikan kali ini. "Alhamdulillah, KPP Pratama Banda Aceh menyembelih tiga  ekor sapi, dan  penyalurannya  disinergikan kepada BMH. Terima  kasih kepada BMH atas sinergi pendistribusian hewan qurban ini. Semoga ke depan bisa lebih banyak lagi hewan qurban KPP Pratama Banda Aceh yang bisa didistribusikan bersama BMH Aceh," ungkapnya sumringah. Salah satu penerima manfaat yang biasa dipanggil Ibu Cut, mengaku bahagia dengan adanya daging qurban dari BMH dan KPP Pratama Banda Aceh. "Terima kasih, kami sangat bersyukur mendapatkan daging qurban pada Idul Adha tahun ini. Sekali lagi terima  kasih," tutur ibu dua anak itu, yakni Halima dan Halida. Ask me! BMH-KPP Pratama Banda Aceh Sinergi Salurkan Daging Qurban di Aceh Besar Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, ACEH BESAR -- BMH bersama KPP Pratama Banda Aceh bersinergi kebaikan pada momentum Idul Adha 1443 H.  Caranya  dengan  mengirimkan daging qurban untuk warga yang membutuhkan, seperti para santri, guru, dai dan masyarakat umum. + + + + + "Alhamdulillah pada hari Senin (11/7/2022),  BMH bersinergi bersama KPP Pratama Banda Aceh dalam hal pendistribusian hewan qurban. Para penerima manfaat meliputi santri, guru, dai, dan masyarakat umum seperti para janda, anak-anak yatim dan fakir miskin," terang Kepala BMH Perwakilan Aceh, Umar Said dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Senin  (11/7/2022). + + + + Total penerima manfaat dalam sinergi ini menjangkau 150 KK, serta santri  Pesantren Hidayatullah Putri Lhoknga dan Pesantren Tahfidz Hidayatullah Japake di Aceh Besar. + Ketua Qurban dari KPP Pratama Banda Aceh, Muhibbulah mengaku senang dalam sinergi kebaikan kali ini. + + + + "Alhamdulillah, KPP Pratama Banda Aceh menyembelih tiga  ekor sapi, dan  penyalurannya  disinergikan kepada BMH. Terima  kasih kepada BMH atas sinergi pendistribusian hewan qurban ini. Semoga ke depan bisa lebih banyak lagi hewan qurban KPP Pratama Banda Aceh yang bisa didistribusikan bersama BMH Aceh," ungkapnya sumringah. + Salah satu penerima manfaat yang biasa dipanggil Ibu Cut, mengaku bahagia dengan adanya daging qurban dari BMH dan KPP Pratama Banda Aceh. + "Terima kasih, kami sangat bersyukur mendapatkan daging qurban pada Idul Adha tahun ini. Sekali lagi terima  kasih," tutur ibu dua anak itu, yakni Halima dan Halida. +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rnoj84313_rumah-zakat-targetkan-25-juta-penerima-manfaat-pada-2023.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rnoj84313_rumah-zakat-targetkan-25-juta-penerima-manfaat-pada-2023.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f5d156874c4c13777fe7406f1e197b998c28857d --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rnoj84313_rumah-zakat-targetkan-25-juta-penerima-manfaat-pada-2023.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/rnoj84313/rumah-zakat-targetkan-25-juta-penerima-manfaat-pada-2023 +title: "Rumah Zakat Targetkan 2,5 Juta Penerima Manfaat pada 2023 | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:01:08 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Rumah Zakat Targetkan 2,5 Juta Penerima Manfaat pada 2023 | Republika Online + +Rumah Zakat menaikkan target penerima manfaat pada 2023. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rumah Zakat menaikkan target penerima manfaat pada 2023 di tengah munculnya isu resesi ekonomi pada tahun tersebut. Board of Trustee Rumah Zakat Nur Efendi menyampaikan, target penerima manfaat pada 2023 sebanyak 2,5 juta. Target tersebut naik signifikan jika dibandingkan target 2022 sebanyak 1,5 juta penerima manfaat. "Tidak turun (targetnya), justru kita naikkan. Tentu kami optimis dan bisa," tutur dia dalam kunjungannya ke kantor Republika, Kamis (29/12). Menurut Nur, lembaga filantropi justru harus hadir dan memberikan lebih banyak manfaat kepada mereka yang terdampak. "Agar dirasakan kehadirannya. Apalagi di Ramadhan tahun depan di kuartai pertama. Semoga bisa lebih banyak melibatkan banyak orang dan membantu banyak orang," kata dia. Nur juga mengungkapkan, di tahun depan isu yang perlu diantisipasi adalah terkait tahun politik menjelang Pemilu 2024. Dia menekankan, ini justru adalah momentum bagi lembaga zakat untuk membuktikan independensinya. Ia juga mengingatkan bahwa lembaga filantropi selain harus independen, juga inklusif. "Tidak berpihak ke kelompok tertentu, tetapi inklusif dan independen. Ini harus dijaga. Karena ini bagian dari amanah dan juga diatur dalam kode etik amil, bahwa amil lembaga zakat tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu partai politik," kata dia. Nur menyadari, lembaga filantropi di tahun politik ini memang agak rentan. Karena itu, lembaga zakat cukup berfokus pada pelayanan masyarakat. "Lembaga zakat harus hadir sebagai bagian dari solusi problematika di masyarakat dan turut serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia," ujarnya. Rumah Zakat pada 2023 telah menyiapkan strategi agar kontribusi zakat untuk pembangunan nasional semakin tumbuh pada 2023. "Perlu mengatur ulang strategi lembaga zakat," kata Nur. Dia menuturkan, stretegi pertama yang diperlukan adalah mencari segmen donatur atau sektor-sektor yang tidak terdampak dari resesi. Kedua, pengelolaan zakat harus lebih efektif dan efisien. Ketiga, program-program lembaga zakat harus relevan dengan isu dampak resesi ekonomi. "Dengan begitu, kita hadir sebagai lembaga zakat yang menjadi bagian dari solusi atas dampak resesi ekonomi. Jadi tiga ini perlu dimasukkan dalam strategi 2023," ucapnya. Ask me! Rumah Zakat Targetkan 2,5 Juta Penerima Manfaat pada 2023 Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Rumah Zakat menaikkan target penerima manfaat pada 2023 di tengah munculnya isu resesi ekonomi pada tahun tersebut. Board of Trustee Rumah Zakat Nur Efendi menyampaikan, target penerima manfaat pada 2023 sebanyak 2,5 juta. + + + + + Target tersebut naik signifikan jika dibandingkan target 2022 sebanyak 1,5 juta penerima manfaat. "Tidak turun (targetnya), justru kita naikkan. Tentu kami optimis dan bisa," tutur dia dalam kunjungannya ke kantor Republika, Kamis (29/12). + + + + + Baca Juga + + + Israel Tangkap Lebih dari 3.000 Warga Palestina pada 2022 + + Sejarah Hari Ini: Ferdinand Marcos Dilantik Jadi Presiden Filipina + + Tiga Strategi Fumah Zakat Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2023 + + + Menurut Nur, lembaga filantropi justru harus hadir dan memberikan lebih banyak manfaat kepada mereka yang terdampak. "Agar dirasakan kehadirannya. Apalagi di Ramadhan tahun depan di kuartai pertama. Semoga bisa lebih banyak melibatkan banyak orang dan membantu banyak orang," kata dia. + Nur juga mengungkapkan, di tahun depan isu yang perlu diantisipasi adalah terkait tahun politik menjelang Pemilu 2024. Dia menekankan, ini justru adalah momentum bagi lembaga zakat untuk membuktikan independensinya. Ia juga mengingatkan bahwa lembaga filantropi selain harus independen, juga inklusif. + + + + "Tidak berpihak ke kelompok tertentu, tetapi inklusif dan independen. Ini harus dijaga. Karena ini bagian dari amanah dan juga diatur dalam kode etik amil, bahwa amil lembaga zakat tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu partai politik," kata dia. + Nur menyadari, lembaga filantropi di tahun politik ini memang agak rentan. Karena itu, lembaga zakat cukup berfokus pada pelayanan masyarakat. "Lembaga zakat harus hadir sebagai bagian dari solusi problematika di masyarakat dan turut serta dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia," ujarnya. + Rumah Zakat pada 2023 telah menyiapkan strategi agar kontribusi zakat untuk pembangunan nasional semakin tumbuh pada 2023. "Perlu mengatur ulang strategi lembaga zakat," kata Nur. + Dia menuturkan, stretegi pertama yang diperlukan adalah mencari segmen donatur atau sektor-sektor yang tidak terdampak dari resesi. Kedua, pengelolaan zakat harus lebih efektif dan efisien. Ketiga, program-program lembaga zakat harus relevan dengan isu dampak resesi ekonomi. + "Dengan begitu, kita hadir sebagai lembaga zakat yang menjadi bagian dari solusi atas dampak resesi ekonomi. Jadi tiga ini perlu dimasukkan dalam strategi 2023," ucapnya. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rvobvf349_khittah-pancasila-dan-peran-lembaga-keagamaan.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rvobvf349_khittah-pancasila-dan-peran-lembaga-keagamaan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bf3ebf5d3240e45e21957fb9763896cebc14f200 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_rvobvf349_khittah-pancasila-dan-peran-lembaga-keagamaan.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/rvobvf349/khittah-pancasila-dan-peran-lembaga-keagamaan +title: "Khittah Pancasila dan Peran Lembaga Keagamaan | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:05:05 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Khittah Pancasila dan Peran Lembaga Keagamaan | Republika Online + +Sejak awal kelahiran, Pancasila miliki khittah sebagai landasan perjuangannya REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: Ahmad Zayadi / Direktur Penerangan Agama Islam Hari ini, kita perlu mengingat kembali esensi dari "khittah Pancasila". Sejak awal kelahiran pada 1 Juni 1945, Pancasila telah memiliki khittah (cita-cita, tujuan dasar) yang menjadi landasan utama perjuangannya. Khittah Pancasila ini sangat penting karena menjadi tiang penyangga dan dasar dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip ideologi dan dasar negara itu. Khittah Pancasila terdapat dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melekat pada setiap sila Pancasila, yaitu ketuhanan (al-ilahiyyah), kemanusiaan (al-basyariyyah), persatuan (al-ukhuwwah), kerakyatan (al-raiyyah), dan keadilan sosial (al-‘adalah al-ijtima’iyyah). Kelima nilai dan prinsip dasar ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai sila pertama, memberikan napas dan ruh bagi seluruh sila Pancasila. Para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang bertuhan, di mana warga negara juga memiliki keyakinan keagamaan. Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, dengan jelas menyatakan, “Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.” Dengan sila ketuhanan ini, terlihat tekad para pendiri bangsa untuk menjadikan Negara Pancasila sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dengan pemahaman ini, kita tidak mengadopsi paham sekuler yang ekstrem yang memisahkan "agama" dan "negara" serta berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang-ruang privat dan komunitas. Sejarah mencatat, spirit tersebut berhasil menggagalkan pemberontakan G30S/PKI yang berniat mengganti Pancasila dengan sistem komunisme. Meskipun Indonesia bukan negara berbasis satu agama, namun menjadi negara yang religius berarti negara melindungi dan memajukan kebebasan beragama. Selain itu, agama juga didorong untuk memainkan peran publik dalam penguatan norma dan etika sosial. Spirit ini pula yang berhasil menghentikan misi DI/TII yang menggunakan motivasi pendirian Negara Islam dengan cara memberontak pemerintah yang sah pada kisaran tahun 1949 hingga 1962. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai ketuhanan (nilai-nilai agama/religiusitas) harus menjadi sumber etika dan spiritualitas. Nilai-nilai yang bersifat vertikal-transendental ini menjadi landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga jelas bahwa kebangsaan kita adalah "kebangsaan yang berketuhanan". Konstitusi, UUD 1945, dengan tegas menyatakan bahwa negara ini didirikan atas dasar ketuhanan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat (1), "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selanjutnya, pada Ayat (2), ditegaskan bahwa "Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk menganut agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya." Oleh karena itu, di negara ini tidak boleh ada sikap atau tindakan yang menentang ketuhanan atau keagamaan. Tidak boleh ada sikap atau tindakan yang menghina atau merendahkan agama. Begitu pula, tidak boleh ada upaya yang meremehkan peran agama. Pengaktualisasian keagamaan tidak hanya diberikan ruang, tetapi juga didorong secara terus-menerus sebagai dasar moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, upaya sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah pantas di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. Meredam Politik Identitas Spirit Pancasila bertentangan dengan ekstremisme, politik identitas, dan politisasi agama yang sering kali memecah belah dan mengancam stabilitas bangsa. Ekstremisme berbasis ideologi atau agama cenderung menekankan supremasi kelompok tertentu, mengabaikan keragaman dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Hal ini dapat menyebabkan konflik sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat. Politik identitas yang terlalu vokal dan eksklusif, serta politisasi agama yang memanfaatkan keyakinan keagamaan untuk mencapai tujuan politik tertentu, juga bertentangan dengan semangat inklusif dan egaliter Pancasila. Pancasila mengajarkan perlunya menghormati dan memperjuangkan hak-hak semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau kelompok tertentu. Politik identitas dan politisasi agama yang ekstrem dapat mengabaikan prinsip-prinsip Pancasila yang mempromosikan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Untuk menjaga integritas Pancasila, penting bagi negara dan masyarakat untuk menentang dan menangani secara tegas ekstremisme, politik identitas yang eksklusif, dan politisasi agama yang merusak keharmonisan sosial. Diperlukan pendekatan yang inklusif, dialog antaragama dan antarkelompok, serta penegakan hukum yang adil untuk mencegah dan menanggulangi upaya-upaya yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Hanya dengan memperkuat kesadaran kolektif dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, kita dapat membangun Indonesia yang berkeadilan, bermartabat, dan menjunjung tinggi persatuan dalam keragaman. Peran Lembaga Keagamaan Eksistensi bangsa Indonesia hingga hari ini bukan tanpa sebab. Terdapat peran dan kontribusi civil society yang berbasis lembaga keagamaan yang selama ini mendidik dan memberdayakan masyarakat, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dalam konteks ini, ada beberapa komponen lembaga keagamaan yang berperan strategis untuk memperkuat penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pertama, ormas Islam. Dengan jumlah mencapai ribuan di seluruh pelosok negeri, ormas Islam memiliki peran penting dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman berbagai ideologi. Mereka dapat mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan Pancasila, sekaligus mengedukasi umat Islam tentang pentingnya menjunjung tinggi kebhinekaan, persatuan, dan kesatuan dalam bingkai Pancasila. Selain itu, ormas Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Wathan, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Washliyah, juga dapat mempromosikan kerukunan antarumat beragama melalui kegiatan dialog, pertemuan lintas iman, dan program kerja sama. Kegiatan tersebut sangat strategis yang berkontribusi dalam membangun kesadaran dan saling pengertian antarumat beragama serta memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Pancasila. Kedua, Majelis Taklim dan Lembaga Dakwah. Lembaga pendidikan nonformal ini menjadi forum diskusi dan pembelajaran yang memperkuat pemahaman dan pemaknaan Pancasila dalam perspektif keagamaan. Melalui kegiatan seperti pengajian dan kajian, para anggota dapat mempelajari dan mendiskusikan nilai-nilai Pancasila serta mengaitkannya dengan ajaran agama Islam dalam tindakan dan sikap sehari-hari. Jumlah majelis taklim yang mencapai 93.854 di seluruh Indonesia ini juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Apalagi kini sudah ada 10.500 dai yang tergabung dalam organisasi Majelis Dai Kebangsaan (MDK) yang menjadi mitra strategis pemerintah untuk menggali pemahaman dan praktik nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari yang dijunjung tinggi oleh Pancasila, seperti persatuan, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan. Ketiga, Penyuluh Agama Islam, memiliki peran yang penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Mereka selama ini bertugas memberikan penyuluhan keagamaan yang relevan dengan konteks kehidupan berbangsa. Apalagi saat ini sudah terbentuk Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) yang beranggotakan sebanyak 50.000 penyuluh. Melalui berbagai kegiatan penyuluhan, seperti ceramah, khotbah, dan bimbingan rohani, penyuluh agama dapat menyampaikan pesan-pesan yang menghubungkan nilai-nilai agama Islam dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan pendekatan komunikatif, mereka dapat menekankan pentingnya persatuan, toleransi, keadilan sosial, dan menghormati keberagaman sebagai bagian integral dari agama Islam. Keempat, lembaga seni budaya Islam, memiliki peran yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Melalui seni dan budaya, lembaga ini dapat mengkomunikasikan pesan-pesan kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat dengan cara yang menarik dan menyentuh hati. Lembaga yang jumlahnya sudah mencapai 142 se Indonesia ini dapat menghadirkan pertunjukan seni, seperti tarian, musik, teater, dan seni rupa, yang mengangkat tema-tema kebangsaan dan agama Islam, yang sejalan dengan Pancasila. Belum lagi lembaga seni Islam seperti Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) yang berperan yang penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat melalui pengajaran dan kompetisi tilawah Al-Qur’an dan seni kaligrafi. LPTQ yang jumlahnya mencapai 548 se-nasional dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam seni pembacaan Al-Qur’an serta mempromosikan persatuan, toleransi, keadilan, dan kebersamaan. Beberapa contoh lembaga keagamaan di atas adalah bagian dari peran penting "infrastruktur sosial" bagi Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Tanpa infrastruktur sosial yang kuat dari berbagai komponen masyarakat, tidak bisa dibayangkan bagaimana nasib Pancasila hari ini. Perjalanan bangsa Indonesia memang tidak mudah, apalagi untuk menuju “khittah Pancasila” dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat. Tantangan dinamika geopolitik dan kondisi dalam negeri saat ini yang masih menunjukkan gejala-gejala ekslusivitas seperti politik identitas, intoleransi, ekstremisme, dan lain-lain. Oleh karena itu, khittah Pancasila ini membutuhkan komitmen dan gerakan masif masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan semua umat beragama secara aktif. Ask me! Khittah Pancasila dan Peran Lembaga Keagamaan Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID,  Oleh: Ahmad Zayadi / Direktur Penerangan Agama Islam + + + + + Hari ini, kita perlu mengingat kembali esensi dari "khittah Pancasila". Sejak awal kelahiran pada 1 Juni 1945, Pancasila telah memiliki khittah (cita-cita, tujuan dasar) yang menjadi landasan utama perjuangannya. Khittah Pancasila ini sangat penting karena menjadi tiang penyangga dan dasar dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip ideologi dan dasar negara itu. + + + + Khittah Pancasila terdapat dalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang melekat pada setiap sila Pancasila, yaitu ketuhanan (al-ilahiyyah), kemanusiaan (al-basyariyyah), persatuan (al-ukhuwwah), kerakyatan (al-raiyyah), dan keadilan sosial (al-‘adalah al-ijtima’iyyah). Kelima nilai dan prinsip dasar ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Ketuhanan yang Maha Esa, sebagai sila pertama, memberikan napas dan ruh bagi seluruh sila Pancasila. + Para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang bertuhan, di mana warga negara juga memiliki keyakinan keagamaan. Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945, yang kemudian diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, dengan jelas menyatakan, “Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.” + + + + Dengan sila ketuhanan ini, terlihat tekad para pendiri bangsa untuk menjadikan Negara Pancasila sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dengan pemahaman ini, kita tidak mengadopsi paham sekuler yang ekstrem yang memisahkan "agama" dan "negara" serta berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang-ruang privat dan komunitas. Sejarah mencatat, spirit tersebut berhasil menggagalkan pemberontakan G30S/PKI yang berniat mengganti Pancasila dengan sistem komunisme. + Meskipun Indonesia bukan negara berbasis satu agama, namun menjadi negara yang religius berarti negara melindungi dan memajukan kebebasan beragama. Selain itu, agama juga didorong untuk memainkan peran publik dalam penguatan norma dan etika sosial. Spirit ini pula yang berhasil menghentikan misi DI/TII yang menggunakan motivasi pendirian Negara Islam dengan cara memberontak pemerintah yang sah pada kisaran tahun 1949 hingga 1962. + Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai ketuhanan (nilai-nilai agama/religiusitas) harus menjadi sumber etika dan spiritualitas. Nilai-nilai yang bersifat vertikal-transendental ini menjadi landasan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga jelas bahwa kebangsaan kita adalah "kebangsaan yang berketuhanan". + Konstitusi, UUD 1945, dengan tegas menyatakan bahwa negara ini didirikan atas dasar ketuhanan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 29 Ayat (1), "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selanjutnya, pada Ayat (2), ditegaskan bahwa "Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk menganut agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya." + Oleh karena itu, di negara ini tidak boleh ada sikap atau tindakan yang menentang ketuhanan atau keagamaan. Tidak boleh ada sikap atau tindakan yang menghina atau merendahkan agama. Begitu pula, tidak boleh ada upaya yang meremehkan peran agama. Pengaktualisasian keagamaan tidak hanya diberikan ruang, tetapi juga didorong secara terus-menerus sebagai dasar moralitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, upaya sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidaklah pantas di Indonesia dan bertentangan dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945. + Meredam Politik Identitas + Spirit Pancasila bertentangan dengan ekstremisme, politik identitas, dan politisasi agama yang sering kali memecah belah dan mengancam stabilitas bangsa. Ekstremisme berbasis ideologi atau agama cenderung menekankan supremasi kelompok tertentu, mengabaikan keragaman dan kesetaraan yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Hal ini dapat menyebabkan konflik sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat. + Politik identitas yang terlalu vokal dan eksklusif, serta politisasi agama yang memanfaatkan keyakinan keagamaan untuk mencapai tujuan politik tertentu, juga bertentangan dengan semangat inklusif dan egaliter Pancasila. Pancasila mengajarkan perlunya menghormati dan memperjuangkan hak-hak semua warga negara, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau kelompok tertentu. Politik identitas dan politisasi agama yang ekstrem dapat mengabaikan prinsip-prinsip Pancasila yang mempromosikan persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. + Untuk menjaga integritas Pancasila, penting bagi negara dan masyarakat untuk menentang dan menangani secara tegas ekstremisme, politik identitas yang eksklusif, dan politisasi agama yang merusak keharmonisan sosial. Diperlukan pendekatan yang inklusif, dialog antaragama dan antarkelompok, serta penegakan hukum yang adil untuk mencegah dan menanggulangi upaya-upaya yang bertentangan dengan semangat Pancasila. Hanya dengan memperkuat kesadaran kolektif dan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, kita dapat membangun Indonesia yang berkeadilan, bermartabat, dan menjunjung tinggi persatuan dalam keragaman. + Peran Lembaga Keagamaan + Eksistensi bangsa Indonesia hingga hari ini bukan tanpa sebab. Terdapat peran dan kontribusi civil society yang berbasis lembaga keagamaan yang selama ini mendidik dan memberdayakan masyarakat, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Dalam konteks ini, ada beberapa komponen lembaga keagamaan yang berperan strategis untuk memperkuat penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. + Pertama, ormas Islam. Dengan jumlah mencapai ribuan di seluruh pelosok negeri, ormas Islam memiliki peran penting dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila di masyarakat, terutama dalam menghadapi ancaman berbagai ideologi. Mereka dapat mengajarkan nilai-nilai keagamaan yang sejalan dengan Pancasila, sekaligus mengedukasi umat Islam tentang pentingnya menjunjung tinggi kebhinekaan, persatuan, dan kesatuan dalam bingkai Pancasila. + Selain itu, ormas Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Nahdlatul Wathan, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Al-Washliyah, juga dapat mempromosikan kerukunan antarumat beragama melalui kegiatan dialog, pertemuan lintas iman, dan program kerja sama. Kegiatan tersebut sangat strategis yang berkontribusi dalam membangun kesadaran dan saling pengertian antarumat beragama serta memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka Pancasila. + Kedua, Majelis Taklim dan Lembaga Dakwah. Lembaga pendidikan nonformal ini menjadi forum diskusi dan pembelajaran yang memperkuat pemahaman dan pemaknaan Pancasila dalam perspektif keagamaan. Melalui kegiatan seperti pengajian dan kajian, para anggota dapat mempelajari dan mendiskusikan nilai-nilai Pancasila serta mengaitkannya dengan ajaran agama Islam dalam tindakan dan sikap sehari-hari. + Jumlah majelis taklim yang mencapai 93.854 di seluruh Indonesia ini juga berperan dalam membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Apalagi kini sudah ada 10.500 dai yang tergabung dalam organisasi Majelis Dai Kebangsaan (MDK) yang menjadi mitra strategis pemerintah untuk menggali pemahaman dan praktik nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari yang dijunjung tinggi oleh Pancasila, seperti persatuan, keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan. + Ketiga, Penyuluh Agama Islam, memiliki peran yang penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Mereka selama ini bertugas memberikan penyuluhan keagamaan yang relevan dengan konteks kehidupan berbangsa. Apalagi saat ini sudah terbentuk Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) yang beranggotakan sebanyak 50.000 penyuluh. + Melalui berbagai kegiatan penyuluhan, seperti ceramah, khotbah, dan bimbingan rohani, penyuluh agama dapat menyampaikan pesan-pesan yang menghubungkan nilai-nilai agama Islam dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dengan pendekatan komunikatif, mereka dapat menekankan pentingnya persatuan, toleransi, keadilan sosial, dan menghormati keberagaman sebagai bagian integral dari agama Islam. + Keempat, lembaga seni budaya Islam, memiliki peran yang signifikan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Melalui seni dan budaya, lembaga ini dapat mengkomunikasikan pesan-pesan kebangsaan dan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat dengan cara yang menarik dan menyentuh hati. Lembaga yang jumlahnya sudah mencapai 142 se Indonesia ini dapat menghadirkan pertunjukan seni, seperti tarian, musik, teater, dan seni rupa, yang mengangkat tema-tema kebangsaan dan agama Islam, yang sejalan dengan Pancasila. + Belum lagi lembaga seni Islam seperti Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) yang berperan yang penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat melalui pengajaran dan kompetisi tilawah Al-Qur’an dan seni kaligrafi. LPTQ yang jumlahnya mencapai 548 se-nasional dapat mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam seni pembacaan Al-Qur’an serta mempromosikan persatuan, toleransi, keadilan, dan kebersamaan. + Beberapa contoh lembaga keagamaan di atas adalah bagian dari peran penting "infrastruktur sosial" bagi Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Tanpa infrastruktur sosial yang kuat dari berbagai komponen masyarakat, tidak bisa dibayangkan bagaimana nasib Pancasila hari ini. + Perjalanan bangsa Indonesia memang tidak mudah, apalagi untuk menuju “khittah Pancasila” dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat. Tantangan dinamika geopolitik dan kondisi dalam negeri saat ini yang masih menunjukkan gejala-gejala ekslusivitas seperti politik identitas, intoleransi, ekstremisme, dan lain-lain. Oleh karena itu, khittah Pancasila ini membutuhkan komitmen dan gerakan masif masyarakat untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan semua umat beragama secara aktif. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s1ycqk423_launching-desa-berdaya-jayapura-rumah-zakat-kolaborasi-dengan-zis-indosat.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s1ycqk423_launching-desa-berdaya-jayapura-rumah-zakat-kolaborasi-dengan-zis-indosat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0c3a63d0ffe6571ba26b4ce06d2a8a7227b938c2 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s1ycqk423_launching-desa-berdaya-jayapura-rumah-zakat-kolaborasi-dengan-zis-indosat.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/s1ycqk423/launching-desa-berdaya-jayapura-rumah-zakat-kolaborasi-dengan-zis-indosat +title: "Launching Desa Berdaya Jayapura, Rumah Zakat Kolaborasi dengan ZIS Indosat | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:15:32 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Launching Desa Berdaya Jayapura, Rumah Zakat Kolaborasi dengan ZIS Indosat | Republika Online + +Sejauh ini sudah ada 37 Desa Berdaya binaan Rumah Zakat. REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Rumah Zakat terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan terus hadir dalam rangka melakukan pembinaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Pada Ahad 1 Oktober 2023, launching Desa Berdaya Desa Entrop Kota Jayapura, bermitra dengan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Indosat. Pada acara Launching tersebut hadir Branch Manager Rumah Zakat Yusup Siranda, CFO Ziswaf Indosat Agus Triyono, dan Hadir juga PJ Walikota Kota Jayapura Yang di wakili oleh bapak Nur Biaji Selaku Kabag Ortal Setda Kota Jayapura. Launching Desa Berdaya Entrop Kota Jayapura tersebut di sambut meriah dengan pemasangan Mahkota Cendrawasih kepada CFO ZISWAF Indosat, dan diiringi dengan tarian khas Papua yaitu Tarian Yospan. Dalam sambutannya Yusup Siranda selaku BM Rumah Zakat menyampaikan bahwa Rumah Zakat sebagai salah satu penghimpun dana zakat yang nantinya akan dialokasikan untuk program-program yang ada di Rumah Zakat, salah satunya ada Desa Berdaya ini, yang dimana bermitra bersama ZIS Indosat. "Sudah ada 37 Desa Berdaya dan berharap kerja sama ZIS Indosat dan Rumah Zakat dapat terus terjalin dan bs semakin banyak memberdayakan desa di Indonesia," ujarnya dalam siaran pers. CFO ZISWAF Indosat Agus Triyono, juga memberikan sambutan bahwa, ZIS Indosat berharap bisa terus bekerja sama dengan Rumah Zakat untuk menambah jumlah Desa Berdaya di seluruh Indonesia. Beliau juga mengucapkan terima kasih karena telah disambut hangat di kota Jayapura, yang mana ini pertama kali nya beliau menginjakkan kaki di bumi cenderawasih. PJ Wali Kota Jayapura yang di wakili oleh Nur Biaji Selaku Kabag Ortal Setda Kota Jayapura, yang turut hadir pada acara tersebut menyambut hangat Rumah Zakat dan Zis Indosat di Dompu. "Terima kasih kepada Rumah Zakat dan ZIS Indosat karena telah memilih desa Entrop sebagai salah satu penerima bantuan desa Berdaya. Semoga dengan adanya desa berdaya ini, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut," katanya. Di akhir sesi acara tersebut di lakukan pemotongan pita sebagai tanda di resmikannya launching Desa Berdaya Entrop. Dan mengunjungi salah satu penerima manfaat yang memiliki usaha kerajinan kursi dari ban bekas, yang di pandu oleh Relawan Inspirasi Rumah Zakat Desber Wigunoto. Ask me! Launching Desa Berdaya Jayapura, Rumah Zakat Kolaborasi dengan ZIS Indosat Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Rumah Zakat terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dan terus hadir dalam rangka melakukan pembinaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.  + + + + + Pada Ahad 1 Oktober 2023, launching Desa Berdaya Desa Entrop Kota Jayapura, bermitra dengan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Indosat. Pada acara Launching tersebut hadir Branch Manager Rumah Zakat Yusup Siranda, CFO Ziswaf Indosat Agus Triyono, dan Hadir juga PJ Walikota Kota Jayapura Yang di wakili oleh bapak Nur Biaji Selaku Kabag Ortal Setda Kota Jayapura. + + + + + Rumah Zakat pada Ahad 1 Oktober 2023, launching Desa Berdaya Desa Entrop Kota Jayapura, bermitra dengan Zakat Infak Sedekah (ZIS) Indosat. - (Rumah Zakat) + + Launching Desa Berdaya Entrop Kota Jayapura tersebut di sambut meriah dengan pemasangan Mahkota Cendrawasih kepada CFO ZISWAF Indosat, dan diiringi dengan tarian khas Papua yaitu Tarian Yospan.  + Dalam sambutannya Yusup Siranda selaku BM Rumah Zakat menyampaikan bahwa Rumah Zakat sebagai salah satu penghimpun dana zakat yang nantinya akan dialokasikan untuk program-program yang ada di Rumah Zakat, salah satunya ada Desa Berdaya ini, yang dimana bermitra bersama ZIS Indosat. "Sudah ada 37 Desa Berdaya dan berharap kerja sama ZIS Indosat dan Rumah Zakat dapat terus terjalin dan bs semakin banyak memberdayakan desa di Indonesia," ujarnya dalam siaran pers. + + + + CFO ZISWAF Indosat Agus Triyono, juga memberikan sambutan bahwa, ZIS Indosat berharap bisa terus bekerja sama dengan Rumah Zakat untuk menambah jumlah Desa Berdaya di seluruh Indonesia. Beliau juga mengucapkan terima kasih karena telah disambut hangat di kota Jayapura, yang mana ini pertama kali nya beliau menginjakkan kaki di bumi cenderawasih. + PJ Wali Kota Jayapura yang di wakili oleh Nur Biaji Selaku Kabag Ortal Setda Kota Jayapura, yang turut hadir pada acara tersebut menyambut hangat Rumah Zakat dan Zis Indosat di Dompu. "Terima kasih kepada Rumah Zakat dan ZIS Indosat karena telah memilih desa Entrop sebagai salah satu penerima bantuan desa Berdaya. Semoga dengan adanya desa berdaya ini, bisa meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut," katanya. + Di akhir sesi acara tersebut di lakukan pemotongan pita sebagai tanda di resmikannya launching Desa Berdaya Entrop. Dan mengunjungi salah satu penerima manfaat yang memiliki usaha kerajinan kursi dari ban bekas, yang di pandu oleh Relawan Inspirasi Rumah Zakat Desber Wigunoto. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s2eumj456_cerita-pedagang-kecil-diguyur-rezeki-karena-ada-laga-indonesia-vs-brunei-di-gbk.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s2eumj456_cerita-pedagang-kecil-diguyur-rezeki-karena-ada-laga-indonesia-vs-brunei-di-gbk.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d56f266cb42c52cc6ac5557e342c716f473483b8 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_s2eumj456_cerita-pedagang-kecil-diguyur-rezeki-karena-ada-laga-indonesia-vs-brunei-di-gbk.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/s2eumj456/cerita-pedagang-kecil-diguyur-rezeki-karena-ada-laga-indonesia-vs-brunei-di-gbk +title: "Cerita Pedagang Kecil Diguyur Rezeki karena Ada Laga Indonesia Vs Brunei di GBK | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:55:36 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Cerita Pedagang Kecil Diguyur Rezeki karena Ada Laga Indonesia Vs Brunei di GBK | Republika Online + +Laga Indonesia Vs Brunei akan digelar pada pukul 19.00 WIB. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada fase pertama Kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Pedagang atribut Timnas Indonesia kecipratan berkah dari penyelenggaraan pertandingan tersebut. Suporter timnas Indonesia mulai berdatangan ke stadion sejak sore hari meskipun pertandingan baru akan dimulai pukul 19.00 WIB. Tak kalah, pedagang atribut pun sudah mulai menjajakan dagangannya di titik-titik kumpul menuju lokasi pertandingan. Iqbal yang berusia 58 tahun, berdiri di jalur pejalan kaki dari stasiun Palmerah menuju GBK, menawarkan barang dagangannya kepada setiap orang yang terlihat akan menonton pertandingan. Ia mengaku sudah menjalani profesinya ini selama puluhan tahun. "Saya setiap selalu jualan atribut ini tiap ada agenda timnas Indonesia. Di mana timnas main, di situ saya jualan," kata Iqbal kepada Republika.co.id , Kamis (12/10/2023). Iqbal mengaku tak ragu untuk pergi keluar kota demi menjajakan atribut Timnas Indonesia. Ia bahkan berencana untuk bertolak ke Surabaya saat Piala Dunia U-17 2023 yang akan berlangsung mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Pada kejuaraan tersebut, Indonesia akan bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya selama fase grup. "Ya saya modal dulu untuk pergi ke sana. Soalnya kalo jualan atribut gini lumayan juga untungnya," kata dia. Sementara itu, suporter Timnas Indonesia Muhammad Erwin Ashari memprediksi tim asuhan Shin Tae-yong akan memenangkan pertandingan nanti dengan clean sheet . "Ya minimal 4-0 lah, Brunei pasti. gak akan bisa ngegolin gawang Indonesia," kata Erwin. Ask me! Cerita Pedagang Kecil Diguyur Rezeki karena Ada Laga Indonesia Vs Brunei di GBK Rekomendasi H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam pada fase pertama Kualifikasi Piala Dunia 2023 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (12/10/2023). Pedagang atribut Timnas Indonesia kecipratan berkah dari penyelenggaraan pertandingan tersebut. + + + + + Suporter timnas Indonesia mulai berdatangan ke stadion sejak sore hari meskipun pertandingan baru akan dimulai pukul 19.00 WIB. Tak kalah, pedagang atribut pun sudah mulai menjajakan dagangannya di titik-titik kumpul menuju lokasi pertandingan.  + + + + Baca Juga + + + Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia Vs Brunei Darussalam pada Kualifikasi Piala Dunia + + Gosip Murahan Mulai Mendera Kepemimpinan Ten Hag di MU + + Berada di Turin di Tengah Rumor Pemecatan Allegri, Ini Jawaban Zidane + + + Iqbal yang berusia 58 tahun, berdiri di jalur pejalan kaki dari stasiun Palmerah menuju GBK, menawarkan barang dagangannya kepada setiap orang yang terlihat akan menonton pertandingan. Ia mengaku sudah menjalani profesinya ini selama puluhan tahun. + "Saya setiap selalu jualan atribut ini tiap ada agenda timnas Indonesia. Di mana timnas main, di situ saya jualan," kata Iqbal kepada Republika.co.id , Kamis (12/10/2023). + + + + Iqbal mengaku tak ragu untuk pergi keluar kota demi menjajakan atribut Timnas Indonesia. Ia bahkan berencana untuk bertolak ke Surabaya saat Piala Dunia U-17 2023 yang akan berlangsung mulai 10 November hingga 2 Desember 2023. Pada kejuaraan tersebut, Indonesia akan bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya selama fase grup. + "Ya saya modal dulu untuk pergi ke sana. Soalnya kalo jualan atribut gini lumayan juga untungnya," kata dia. + Sementara itu, suporter Timnas Indonesia Muhammad Erwin Ashari memprediksi tim asuhan Shin Tae-yong akan memenangkan pertandingan nanti dengan clean sheet . "Ya minimal 4-0 lah, Brunei pasti. gak akan bisa ngegolin gawang Indonesia," kata Erwin.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:40 WIB + + H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_seal88451_dosen-uin-tulungagung-ajak-pekerja-migran-di-malaysia-untuk-investasi-yang-halal-dan-aman.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_seal88451_dosen-uin-tulungagung-ajak-pekerja-migran-di-malaysia-untuk-investasi-yang-halal-dan-aman.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e0fd8ad45465e5e8dcff68d7624429b31abfb4f6 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_seal88451_dosen-uin-tulungagung-ajak-pekerja-migran-di-malaysia-untuk-investasi-yang-halal-dan-aman.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/seal88451/dosen-uin-tulungagung-ajak-pekerja-migran-di-malaysia-untuk-investasi-yang-halal-dan-aman +title: "Dosen UIN Tulungagung Ajak Pekerja Migran di Malaysia untuk Investasi yang Halal dan Aman | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:42:48 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Dosen UIN Tulungagung Ajak Pekerja Migran di Malaysia untuk Investasi yang Halal dan Aman | Republika Online + +Pekerja migrant harus mendapatkan literasi investasi halal dan aman. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Binti Nur Asiyah, dosen prodi ekonomi syariah sekaligus dosen pasca sarjana ekonomi syariah UIN Tulungagung berkesempatan menyampaikan materi penyuluhan mengenai pentingnya investasi yang halal dan aman. Asiyah menekankan betapa pentingnya melakukan investasi yang halal agar hidup berkah. Berkah itu meski harta itu sedikit, mampu memberikan yang terbaik untuk diri dan keluarga. Investasi aman yang dimaksudkan agar tidak salah memilih investasi bodong, merugikan atau bahkan hilang. Tidak sedikit masyarakat yang dengan mudah terjerat pada investasi yang menggiurkan namun berakibat fatal, duitnya hilang. Tema ini bertujuan agar harta yang telah diperoleh dari negara Malaysia mampu memiliki nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi kepentingan keluarga dan masa depan. Selain itu Dr. Qomarul Huda, M.Ag. selaku wakil dekan bidang akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyampaikan bahwa pentingnya pekerja migran untuk memikirkan berusaha setelah masa pulang agar dapat berkesinambungan dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga, tanpa ketergantungan untuk kembali menjadi pekerja migrant di Malaysia. Dr. Muhammad Aswad, M.A. selaku ketua jurusan bisnis dan manajemen  UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyampaikan tentang literasi zakat bagi pekerja migrant. Agar harta yang diperoleh berkah, maka penting untuk menyisihkan sebagian upah dan hasil usahanya untuk disalurkan dalam bentuk zakat. Zakat ini mampu menumbuhkan pundi-pundi kesalehan dan memberi efek positif bagi kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internasional III ini digelar pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) bertema, “Empowering Migrant Workers in Malaysia: A Multidisciplinary Capacity Building Approach and Medical Examination”. Sebanyak 190 dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dari 82 Universitas yang tersebar dari Sabang sampai Marauke berkontribusi dalam kegiatan PKM Internasional III ini. Sebanyak 45 orang diantaranya bertolak ke Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 23-27 Mei 2024. Adapun penerima manfaat kegiatan PKM Internasional III ini adalah 113 orang pekerja migran di Malaysia. Meskipun sebagian besar peserta merupakan pekerja migrant Indonesia (PMI), namun 7 diantaranya berwarganegara asing yang turut hadir dan aktif sampai acara selesai. Acara juga berlangsung secara online. Sementara itu sebanyak 24 orang mahasiswa Program Doktoral (S3) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya ikut mengambil bagian dalam PKM Internasional III ini dengan memberikan penyuluhan, demo dan pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh dokter-dokter spesialis. Program ini diketuai oleh dosen program S3 UNAIR Dr. Reny I’tishom, M.Si sebagai ketua delegasi. Kegiatan ini hasil Kerjasama 82 Universitas di Indonesia yang difasilitasi oleh LSM SHARING, dengan Lembaga Internasional di Malaysia yaitu Pengurus Cabang Istimewa Nadhiatul Ulama (PCINU) Malaysia, Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Semua pihak memberi sambutan dalam acara pembukaan yang dibuka oleh Kepala Sekolah SIKL mewakili Bapak Atase Pendidikan (Atdikbud) KBRI KL Prof Muhammad Firdaus yang sedang berdinas keluar negara. Muhammad Firdaus mengharapkan kegiatan PKM Internasional kedepannya juga mensasar murid dan walimurid serta pekerja migran yang berada di kilang-kilang atau pabrik di Malaysia. Sementara itu Ketua LSM SHARING Ikhyanuddin M.Acc menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerjasama dengan pihak manapun untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat baik dalam bidang Pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan ekonomi maupun bantuan hukum dan keadilan. Program Manager LSM SHARING, Hafnidar, menyebutkan bahwa kegiatan PKM Internasional III ini berlangsung selama satu semester, sejak survey kebutuhan dan penggalangan dana pada Februari 2024 sampai dengan pelaporan dan publikasi jurnal pengabdian pada Juli 2024.  Follow up kegiatan PKM Internasional III sangat diperlukan demi memaksimalkan dampak dari program pengabdian international ini. Ask me! Dosen UIN Tulungagung Ajak Pekerja Migran di Malaysia untuk Investasi yang Halal dan Aman Rekomendasi Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Binti Nur Asiyah, dosen prodi ekonomi syariah sekaligus dosen pasca sarjana ekonomi syariah UIN Tulungagung berkesempatan menyampaikan materi penyuluhan mengenai pentingnya investasi yang halal dan aman. + + + + + Asiyah menekankan betapa pentingnya melakukan investasi yang halal agar hidup berkah. Berkah itu meski harta itu sedikit, mampu memberikan yang terbaik untuk diri dan keluarga. Investasi aman yang dimaksudkan agar tidak salah memilih investasi bodong, merugikan atau bahkan hilang. + + + + + Baca Juga + + + New Delhi Catat Kematian Pertama Akibat Suhu Panas Tahun Ini + + Wapres KH Ma'ruf Amin Ingatkan Cuaca Panas di Saudi + + Prabowo Dijadwalkan Berpidato di Shangri-La Dialogue 2024 + + + Tidak sedikit masyarakat yang dengan mudah terjerat pada investasi yang menggiurkan namun berakibat fatal, duitnya hilang. Tema ini bertujuan agar harta yang telah diperoleh dari negara Malaysia mampu memiliki nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi kepentingan keluarga dan masa depan.  + Selain itu Dr. Qomarul Huda, M.Ag. selaku wakil dekan bidang akademik UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyampaikan bahwa pentingnya pekerja migran untuk memikirkan berusaha setelah masa pulang agar dapat berkesinambungan dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga, tanpa ketergantungan untuk kembali menjadi pekerja migrant di Malaysia. + + + + Dr. Muhammad Aswad, M.A. selaku ketua jurusan bisnis dan manajemen  UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung menyampaikan tentang literasi zakat bagi pekerja migrant. Agar harta yang diperoleh berkah, maka penting untuk menyisihkan sebagian upah dan hasil usahanya untuk disalurkan dalam bentuk zakat. Zakat ini mampu menumbuhkan pundi-pundi kesalehan dan memberi efek positif bagi kesejahteraan masyarakat. + Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Internasional III ini digelar pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) bertema, “Empowering Migrant Workers in Malaysia: A Multidisciplinary Capacity Building Approach and Medical Examination”. + Sebanyak 190 dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dari 82 Universitas yang tersebar dari Sabang sampai Marauke berkontribusi dalam kegiatan PKM Internasional III ini. Sebanyak 45 orang diantaranya bertolak ke Kuala Lumpur Malaysia pada tanggal 23-27 Mei 2024. + Adapun penerima manfaat kegiatan PKM Internasional III ini adalah 113 orang pekerja migran di Malaysia. Meskipun sebagian besar peserta merupakan pekerja migrant Indonesia (PMI), namun 7 diantaranya berwarganegara asing yang turut hadir dan aktif sampai acara selesai. Acara juga berlangsung secara online. + Sementara itu sebanyak 24 orang mahasiswa Program Doktoral (S3) Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya ikut mengambil bagian dalam PKM Internasional III ini dengan memberikan penyuluhan, demo dan pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh dokter-dokter spesialis. Program ini diketuai oleh dosen program S3 UNAIR Dr. Reny I’tishom, M.Si sebagai ketua delegasi. + Kegiatan ini hasil Kerjasama 82 Universitas di Indonesia yang difasilitasi oleh LSM SHARING, dengan Lembaga Internasional di Malaysia yaitu Pengurus Cabang Istimewa Nadhiatul Ulama (PCINU) Malaysia, Perkumpulan Pelajar Indonesia (PPI) Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Semua pihak memberi sambutan dalam acara pembukaan yang dibuka oleh Kepala Sekolah SIKL mewakili Bapak Atase Pendidikan (Atdikbud) KBRI KL Prof Muhammad Firdaus yang sedang berdinas keluar negara. + Muhammad Firdaus mengharapkan kegiatan PKM Internasional kedepannya juga mensasar murid dan walimurid serta pekerja migran yang berada di kilang-kilang atau pabrik di Malaysia. Sementara itu Ketua LSM SHARING Ikhyanuddin M.Acc menyampaikan bahwa pihaknya terbuka untuk bekerjasama dengan pihak manapun untuk keberlanjutan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat baik dalam bidang Pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan ekonomi maupun bantuan hukum dan keadilan. + Program Manager LSM SHARING, Hafnidar, menyebutkan bahwa kegiatan PKM Internasional III ini berlangsung selama satu semester, sejak survey kebutuhan dan penggalangan dana pada Februari 2024 sampai dengan pelaporan dan publikasi jurnal pengabdian pada Juli 2024.  Follow up kegiatan PKM Internasional III sangat diperlukan demi memaksimalkan dampak dari program pengabdian international ini.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:08 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sf2ah8458_ini-makanan-untuk-jamaah-indonesia-di-armuzna-selama-puncak-haji.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sf2ah8458_ini-makanan-untuk-jamaah-indonesia-di-armuzna-selama-puncak-haji.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c48cbe08134dacc03d3a8aa8a46db578f62b0bf1 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sf2ah8458_ini-makanan-untuk-jamaah-indonesia-di-armuzna-selama-puncak-haji.md @@ -0,0 +1,110 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/sf2ah8458/ini-makanan-untuk-jamaah-indonesia-di-armuzna-selama-puncak-haji +title: "Ini Makanan untuk Jamaah Indonesia di Armuzna Selama Puncak Haji | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:55 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Ini Makanan untuk Jamaah Indonesia di Armuzna Selama Puncak Haji | Republika Online + +Jamaah akan mendapatkan 15 kali makan selama puncak haji. Laporan jurnalis Republika, Karta Raharja Ucu, dari Makkah, Arab Saudi MAKKAH -- Selama berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), jamaah haji Indonesia akan mendapatkan makan tiga kali sehari, yakni pada pagi, siang, dan malam. Tidak hanya makanan siap saji, mereka juga akan diberikan makanan segar, kudapan atau snack, serta buah sebagai pelengkap. Kepala Seksi Konsumsi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja Makkah, Beny Hermawan, mengungkapkan, menu untuk jamaah haji RI bervariasi. Lauk juga menyesuaikan dengan selera Nusantara. "Jamaah akan mendapatkan 15 kali makan ya. Itu terdiri atas enam kali makanan siap saji dan sembilan kali makanan fresh. Di samping itu, jamaah juga mendapatkan satu kali snack berat di Muzdalifah dan satu kali paket kelengkapan konsumsi," kata Beny kepada Republika di Makkah, Jumat (14/6/2024). Dia menjelaskan, terkait enam kali makanan siap saji, jamaah akan mendapatkan lauk dalam bentuk kemasan yang sudah diolah dengan baik. Adapun nasi dimasak di dapur-dapur katering yang sudah disiapkan di Arafah dan Mina. "Hanya lauknya saja. Jadi, nanti itu nasinya tetap dibuat secara fresh di dapur, baik itu di Arafah ataupun pada saat di Mina," jelas Beny. Menu khas Nusantara yang disiapkan dalam bentuk siap saji cukup variatif. Di antaranya adalah gulai ikan, rendang ayam, ayam saus tiram, rendang daging, rendang daging saus tiram, dan ayam asam manis. Menurut Beny, jamaah tidak perlu khawatir karena makanan siap saji akan disuguhkan dalam kondisi hangat. Sebab, lauk akan dipanaskan selama 5-10 menit oleh petugas katering sebelum dibagikan. Begitu pula dengan nasi yang langsung ditanak di dapur-dapur katering. Paket kudapan (snack) yang akan dibagikan di Muzdalifah terdiri atas mi instan (pop mi), roti "seven days", biskuit, kurma, agar-agar atau cupcake. Adapun paket minuman yang akan diberikan adalah jus dan air mineral. Jamaah juga akan mendapatkan empat saset kopi, enam kantong teh celup, serta gula "tropicana" yang aman untuk diabetes. Kemudian, ada kecap dan saus mini yang menjadi paket tambahan konsumsi di Arafah dan Mina. "Termasuk perlengkapan, seperti gelas dan sendok," kata dia. Menurut Beny, menu untuk jamaah lanjut usia (lansia) tidak berbeda dengan jamaah lain. Hal itu tidak seperti ketika pertama kali mereka tiba ke Tanah Suci. Beny mengatakan, makanan yang disiapkan sudah diatur standarnya agar bisa dikonsumsi lansia. "Makanan daging maupun ayamnya sudah lunak. Nasinya juga," kata dia. Puncak ibadah haji atau wukuf di Arafah akan berlangsung pada tanggal 9 Dzulhijah 1445 H. Menurut jadwal Rencana Perjalanan Haji 1445 H/2024 M yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag), momen wukuf bertepatan pada Sabtu, 15 Juni 2024. Ask me! Ini Makanan untuk Jamaah Indonesia di Armuzna Selama Puncak Haji Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Laporan jurnalis Republika, Karta Raharja Ucu, dari Makkah, Arab Saudi + + + + MAKKAH -- Selama berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), jamaah haji Indonesia akan mendapatkan makan tiga kali sehari, yakni pada pagi, siang, dan malam. Tidak hanya makanan siap saji, mereka juga akan diberikan makanan segar, kudapan atau snack, serta buah sebagai pelengkap. + + + + Baca Juga + + + Jamaah Haji Diimbau Manfaatkan Waktu dengan Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT + + BPKH Penuhi Puluhan Ton Bumbu untuk Katering Jamaah Haji RI + + Mohon Doa, Jamaah Haji Indonesia Mulai Berangkat ke Arafah + + Kepala Seksi Konsumsi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja Makkah, Beny Hermawan, mengungkapkan, menu untuk jamaah haji RI bervariasi. Lauk juga menyesuaikan dengan selera Nusantara. "Jamaah akan mendapatkan 15 kali makan ya. Itu terdiri atas enam kali makanan siap saji dan sembilan kali makanan fresh. Di samping itu, jamaah juga mendapatkan satu kali snack berat di Muzdalifah dan satu kali paket kelengkapan konsumsi," kata Beny kepada Republika di Makkah, Jumat (14/6/2024). + + + Dia menjelaskan, terkait enam kali makanan siap saji, jamaah akan mendapatkan lauk dalam bentuk kemasan yang sudah diolah dengan baik. Adapun nasi dimasak di dapur-dapur katering yang sudah disiapkan di Arafah dan Mina. "Hanya lauknya saja. Jadi, nanti itu nasinya tetap dibuat secara fresh di dapur, baik itu di Arafah ataupun pada saat di Mina," jelas Beny. Menu khas Nusantara yang disiapkan dalam bentuk siap saji cukup variatif. Di antaranya adalah gulai ikan, rendang ayam, ayam saus tiram, rendang daging, rendang daging saus tiram, dan ayam asam manis. Menurut Beny, jamaah tidak perlu khawatir karena makanan siap saji akan disuguhkan dalam kondisi hangat. Sebab, lauk akan dipanaskan selama 5-10 menit oleh petugas katering sebelum dibagikan. Begitu pula dengan nasi yang langsung ditanak di dapur-dapur katering. Paket kudapan (snack) yang akan dibagikan di Muzdalifah terdiri atas mi instan (pop mi), roti "seven days", biskuit, kurma, agar-agar atau cupcake. Adapun paket minuman yang akan diberikan adalah jus dan air mineral. Jamaah juga akan mendapatkan empat saset kopi, enam kantong teh celup, serta gula "tropicana" yang aman untuk diabetes. Kemudian, ada kecap dan saus mini yang menjadi paket tambahan konsumsi di Arafah dan Mina. "Termasuk perlengkapan, seperti gelas dan sendok," kata dia. Menurut Beny, menu untuk jamaah lanjut usia (lansia) tidak berbeda dengan jamaah lain. Hal itu tidak seperti ketika pertama kali mereka tiba ke Tanah Suci. Beny mengatakan, makanan yang disiapkan sudah diatur standarnya agar bisa dikonsumsi lansia. "Makanan daging maupun ayamnya sudah lunak. Nasinya juga," kata dia. Puncak ibadah haji atau wukuf di Arafah akan berlangsung pada tanggal 9 Dzulhijah 1445 H. Menurut jadwal Rencana Perjalanan Haji 1445 H/2024 M yang dirilis Kementerian Agama (Kemenag), momen wukuf bertepatan pada Sabtu, 15 Juni 2024. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_si91p9430_soal-larangan-jilbab-paskibraka-sosiolog-agama-kontraproduktif-dengan-moderasi-beragama.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_si91p9430_soal-larangan-jilbab-paskibraka-sosiolog-agama-kontraproduktif-dengan-moderasi-beragama.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cfc4ceb2d939a4d5a118cc16a620576a88ef4f5d --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_si91p9430_soal-larangan-jilbab-paskibraka-sosiolog-agama-kontraproduktif-dengan-moderasi-beragama.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/si91p9430/soal-larangan-jilbab-paskibraka-sosiolog-agama-kontraproduktif-dengan-moderasi-beragama +title: "Soal Larangan Jilbab Paskibraka, Sosiolog Agama- Kontraproduktif dengan Moderasi Beragama | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:29:41 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Soal Larangan Jilbab Paskibraka, Sosiolog Agama: Kontraproduktif dengan Moderasi Beragama | Republika Online + +BPIP melarang anggota Paskibraka berjilbab. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Asosiasi Sosialog Agama Indonesia, Sehat Ihsan Shadiqin menanggapi aturan larangan berjilbab bagi Paskibraka yang menjadi polemik. Menurut dia, aturan tersebut bertentangan dengan kebijakan moderasi beragama yang digaungkan pemerintab. Dia mengatakan, mengenakan atribut keagamaan adalah bagian dari ekspresi keagamaan seseorang yang harus dihormati, termasuk oleh negara. Meskipun bukan negara agama, kata dia, Indonesia dibangun dengan pluralitas agama dan pemahamannya. Menurut dia, memaksakan atau melarang orang melaksanakan ajaran agamanya adalah sikap yang keliru dan tidak bijak. Apalagi, Indonesia sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan moderasi beragama, sebuah prinsip moderat dalam mengespresikan keyakinan agama. "Oleh sebab itu, apa yang dilakukan negara dalam hal ini menjadi kontraproduktif dengan semangat moderasi beragama yang dikampanyekannya," ujar Sehat saat dihubungi Republika.co.id , Kamis (15/8/2024). Alih-alih menunjukkan praktik moderat dan menjadi teladan dalam beragama kepada semua warga negara melalui Paskibraka, lanjut dia, kasus ini justru menunjukkan bagaimana negara memaksanakan kehendakknya tanpa penghormatan pada keberagaman. Seharusnya, kata dia, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia dan para petinggi negara justru menjadi contoh dalam mengkampanyekan moderasi. Apalagi kebebasan dalam mengekspresikan cara beragama dengan tegas dan implisit diatur dalam undang-undang. "Saya khawatir sikap dan komentar yang menimbulkan polemik seperti ini justru menggiring kita untuk terjebak pada perdebatan panjang dan saling lomba komentar, terutama di media sosial, dan kemudian melupakan berbagai masalah lain yang terjadi di lingkungan kita," ucap dia. Lalu, apakah larangan muslimah memakai jilbab ini termasuk ekstremisme dan islamophobia? Untuk menyebut ini sebagai ekstremisme atau islamphobia, menurut Sehat, masih perlu pendefinisian yang tepat. "Sebab kata "ekstrimisme" dan "Islamphobia" itu sendiri memiliki makna yang luas dan multitafsir yang kalau digunakan dalam kasus ini malah menimbulkan perdebatan baru yang membuat orang lupa akar masalah sebenarnya," kata Sehat. "Hal yang perlu dilakukan adalah mendesak pelaku meminta maaf atas keteledorannya dan terus mengawal agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," jelas dia. Ask me! Soal Larangan Jilbab Paskibraka, Sosiolog Agama: Kontraproduktif dengan Moderasi Beragama Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Asosiasi Sosialog Agama Indonesia, Sehat Ihsan Shadiqin menanggapi aturan larangan berjilbab bagi Paskibraka yang menjadi polemik. Menurut dia, aturan tersebut bertentangan dengan kebijakan moderasi beragama yang digaungkan pemerintab.  + + + + + + Dia mengatakan, mengenakan atribut keagamaan adalah bagian dari ekspresi keagamaan seseorang yang harus dihormati, termasuk oleh negara. Meskipun bukan negara agama, kata dia, Indonesia dibangun dengan pluralitas agama dan pemahamannya.  + + + + Baca Juga + + + Universitas BSI Terima Kunjungan Studi Banding dari USTI + + Penelitian: Bahan Bakar Fosil Lebih Mematikan Dibandingkan Rokok + + Neraca Perdagangan RI pada Juli 2024 Surplus 0,47 Miliar Dolar AS, Namun Menyusut Lagi + + + Menurut dia, memaksakan atau melarang orang melaksanakan ajaran agamanya adalah sikap yang keliru dan tidak bijak. Apalagi, Indonesia sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan moderasi beragama, sebuah prinsip moderat dalam mengespresikan keyakinan agama.  + "Oleh sebab itu, apa yang dilakukan negara dalam hal ini menjadi kontraproduktif dengan semangat moderasi beragama yang dikampanyekannya," ujar Sehat saat dihubungi Republika.co.id , Kamis (15/8/2024).  + + + + Alih-alih menunjukkan praktik moderat dan menjadi teladan dalam beragama kepada semua warga negara melalui Paskibraka, lanjut dia, kasus ini justru menunjukkan bagaimana negara memaksanakan kehendakknya tanpa penghormatan pada keberagaman. + Seharusnya, kata dia, hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di Indonesia dan para petinggi negara justru menjadi contoh dalam mengkampanyekan moderasi. Apalagi kebebasan dalam mengekspresikan cara beragama dengan tegas dan implisit diatur dalam undang-undang. + "Saya khawatir sikap dan komentar yang menimbulkan polemik seperti ini justru menggiring kita untuk terjebak pada perdebatan panjang dan saling lomba komentar, terutama di media sosial, dan kemudian melupakan berbagai masalah lain yang terjadi di lingkungan kita," ucap dia.  + Lalu, apakah larangan muslimah memakai jilbab ini termasuk ekstremisme dan islamophobia? + Untuk menyebut ini sebagai ekstremisme atau islamphobia, menurut Sehat, masih perlu pendefinisian yang tepat. + "Sebab kata "ekstrimisme" dan "Islamphobia" itu sendiri memiliki makna yang luas dan multitafsir yang kalau digunakan dalam kasus ini malah menimbulkan perdebatan baru yang membuat orang lupa akar masalah sebenarnya," kata Sehat.  + "Hal yang perlu dilakukan adalah mendesak pelaku meminta maaf atas keteledorannya dan terus mengawal agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," jelas dia.  + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_ss7u95483_bpkh-janjikan-bantuan-tambahan-bagi-calhaj-yang-lunasi-pendaftaran.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_ss7u95483_bpkh-janjikan-bantuan-tambahan-bagi-calhaj-yang-lunasi-pendaftaran.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6fa036c7ce20ba6e78e4bc02ec442c8601ae3af7 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_ss7u95483_bpkh-janjikan-bantuan-tambahan-bagi-calhaj-yang-lunasi-pendaftaran.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/ss7u95483/bpkh-janjikan-bantuan-tambahan-bagi-calhaj-yang-lunasi-pendaftaran +title: "BPKH Janjikan Bantuan Tambahan Bagi Calhaj yang Lunasi Pendaftaran | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:50:46 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# BPKH Janjikan Bantuan Tambahan Bagi Calhaj yang Lunasi Pendaftaran | Republika Online + +Pada saat berangkat, jamaah akan mendapatkan bantuan tambahan biaya dari BPKH. REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG  —  Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Mulyadi mengajak masyarakat segera melakukan pendaftaran haji agar mendapat bantuan tambahan pembiayaan. Mulyadi di sela Seminar Nasional AppliedHE Xchange 2025 Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kabupaten Badung, Bali, Senin (24/2/2025), menjamin dengan pengelolaan maka calon haji dengan tabungan di atas Rp 25 juta, uang akan dikelola untuk ditambah lagi demi meringankan biaya haji. “Harus diedukasi ke masyarakat, daftarlah haji, dengan tabungan di atas Rp 25 juta dapat porsi antrean dari Kemenag, dan dana tersebut sudah diserahkan BPKH, pada saat berangkat nanti mendapat top up atau bantuan tambahan biaya dari BPKH,” kata dia. Ia berharap, masyarakat berbondong-bondong melakukan pendaftaran haji karena keuntungan mendapat bantuan tambahan berkisar Rp30 juta-Rp35 juta per orang, khususnya haji reguler. “Segera daftar, sampai dengan tabungan Rp 25 juta dana tidak dikelola lagi oleh bank, tapi dikelola oleh BPKH,” kata dia. Dengan bekerja akuntabel dan transparan serta diawasi BPK, BPKH menjamin terus dapat membantu calon haji.  Pihaknya mengajak masyarakat mengawal pengelolaan dana ini agar setiap keuntungan dialokasikan sebagaimana tujuan pembentukan BPKH. “Dipastikan hingga tahun 2027 dana BPKH masih ada dan masyarakat tidak perlu khawatir tidak bisa berangkat haji, maka yang perlu diyakinkan adalah dana yang dibayar itu aman, BPKH melakukan top up haji bukan dari setoran jamaah, tapi keuntungan yang dihasilkan BPKH,” ujarnya. Ask me! BPKH Janjikan Bantuan Tambahan Bagi Calhaj yang Lunasi Pendaftaran Rekomendasi Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG  —  Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Mulyadi mengajak masyarakat segera melakukan pendaftaran haji agar mendapat bantuan tambahan pembiayaan. + + + + + Mulyadi di sela Seminar Nasional AppliedHE Xchange 2025 Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kabupaten Badung, Bali, Senin (24/2/2025), menjamin dengan pengelolaan maka calon haji dengan tabungan di atas Rp 25 juta, uang akan dikelola untuk ditambah lagi demi meringankan biaya haji. + + + + Baca Juga + + + Prabowo Ingin Angka Kemiskinan Ekstrem Indonesia Tuntas Tahun Ini + + Tips Kegiatan Positif Menjelang Buka Puasa + + Anjuran Mengkhatamkan Alquran di Bulan Ramadhan + + + “Harus diedukasi ke masyarakat, daftarlah haji, dengan tabungan di atas Rp 25 juta dapat porsi antrean dari Kemenag, dan dana tersebut sudah diserahkan BPKH, pada saat berangkat nanti mendapat top up atau bantuan tambahan biaya dari BPKH,” kata dia. + Ia berharap, masyarakat berbondong-bondong melakukan pendaftaran haji karena keuntungan mendapat bantuan tambahan berkisar Rp30 juta-Rp35 juta per orang, khususnya haji reguler. + + + + “Segera daftar, sampai dengan tabungan Rp 25 juta dana tidak dikelola lagi oleh bank, tapi dikelola oleh BPKH,” kata dia. + Dengan bekerja akuntabel dan transparan serta diawasi BPK, BPKH menjamin terus dapat membantu calon haji.  Pihaknya mengajak masyarakat mengawal pengelolaan dana ini agar setiap keuntungan dialokasikan sebagaimana tujuan pembentukan BPKH. + “Dipastikan hingga tahun 2027 dana BPKH masih ada dan masyarakat tidak perlu khawatir tidak bisa berangkat haji, maka yang perlu diyakinkan adalah dana yang dibayar itu aman, BPKH melakukan top up haji bukan dari setoran jamaah, tapi keuntungan yang dihasilkan BPKH,” ujarnya. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:08 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sv34yy483_dahnil-berduka-paus-mangkat-kutip-pesan-moralnya-soal-koruptor.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sv34yy483_dahnil-berduka-paus-mangkat-kutip-pesan-moralnya-soal-koruptor.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b5a93648e57b4d0a3251531757662ad7348bddf --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sv34yy483_dahnil-berduka-paus-mangkat-kutip-pesan-moralnya-soal-koruptor.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/sv34yy483/dahnil-berduka-paus-mangkat-kutip-pesan-moralnya-soal-koruptor +title: "Dahnil Berduka Paus Mangkat, Kutip Pesan Moralnya Soal Koruptor | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:16 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Dahnil Berduka Paus Mangkat, Kutip Pesan Moralnya Soal Koruptor | Republika Online + +Paus dikenal luas sebagai pemimpin agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik dunia. “Saya turut berduka untuk seluruh umat Katolik sedunia atas meninggalnya Pemimpin umat Katolik, Pope Francis. Kontribusi beliau terhadap dialog lintas agama dan perdamaian sangat besar. Semoga semangat Pope Francis membela dan berpihak kepada kaum lemah bisa diteruskan oleh semua golongan kelompok lintas agama,” ujar Dahnil lewat keterangan tertulis. Paus Fransiskus dikenal luas sebagai pemimpin agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keterbukaan terhadap keberagaman. Di masa kepemimpinannya, ia aktif mendorong dialog antaragama serta menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat marginal dan rentan di berbagai belahan dunia. Dahnil juga mengutip pesan moral yang pernah disampaikan Paus Fransiskus terkait korupsi. “Para koruptor itu makan dari uang yang sangat besar. Pertanyaannya, dari mana uang korupsi itu berasal? Semuanya berasal dari rakyat-rakyat yang sedang tidur di gubuk-gubuk derita itu,” kutip Dahnil. Ia menekankan bahwa pesan tersebut penting untuk menjadi bahan refleksi dalam kehidupan sosial kita saat ini. Lebih lanjut, Dahnil menyatakan bahwa warisan moral dan keteladanan Paus Fransiskus dalam menjalin harmoni antarumat beragama dan Perjuangan untuk keadilan sosial merupakan nilai yang sangat relevan dan penting bagi kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan di Indonesia maupun dunia. Ask me! Dahnil Berduka Paus Mangkat, Kutip Pesan Moralnya Soal Koruptor Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik dunia. + + + + + “Saya turut berduka untuk seluruh umat Katolik sedunia atas meninggalnya Pemimpin umat Katolik, Pope Francis. Kontribusi beliau terhadap dialog lintas agama dan perdamaian sangat besar. Semoga semangat Pope Francis membela dan berpihak kepada kaum lemah bisa diteruskan oleh semua golongan kelompok lintas agama,” ujar Dahnil lewat keterangan tertulis. + + + + + Baca Juga + + + Dalam Sebulan, Israel Bunuh Enam Ratus Anak Gaza + + Mensesneg Akui Rencana Evakuasi Warga Gaza ke Indonesia tidak Mudah + + Polisi Jelaskan Alasan Warga Nigeria Mengamuk di Mal Kalibata City + + + Paus Fransiskus dikenal luas sebagai pemimpin agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan keterbukaan terhadap keberagaman. Di masa kepemimpinannya, ia aktif mendorong dialog antaragama serta menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat marginal dan rentan di berbagai belahan dunia. + Dahnil juga mengutip pesan moral yang pernah disampaikan Paus Fransiskus terkait korupsi. “Para koruptor itu makan dari uang yang sangat besar. Pertanyaannya, dari mana uang korupsi itu berasal? Semuanya berasal dari rakyat-rakyat yang sedang tidur di gubuk-gubuk derita itu,” kutip Dahnil. + + + + Ia menekankan bahwa pesan tersebut penting untuk menjadi bahan refleksi dalam kehidupan sosial kita saat ini. + Lebih lanjut, Dahnil menyatakan bahwa warisan moral dan keteladanan Paus Fransiskus dalam menjalin harmoni antarumat beragama dan Perjuangan untuk keadilan sosial merupakan nilai yang sangat relevan dan penting bagi kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan di Indonesia maupun dunia. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_swlz68458_meneladan-tauhid-nabi-ibrahim.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_swlz68458_meneladan-tauhid-nabi-ibrahim.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2f55a49faf4d18bcc048f19ae0939022f1367d52 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_swlz68458_meneladan-tauhid-nabi-ibrahim.md @@ -0,0 +1,136 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/swlz68458/meneladan-tauhid-nabi-ibrahim +title: "Meneladan Tauhid Nabi Ibrahim | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:37:46 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Meneladan Tauhid Nabi Ibrahim | Republika Online + +Nabi Ibrahim selalu menaati perintah Allah. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nabi Ibrahim AS merupakan sosok nabi teladan bagi umat manusia (QS al-Mumtahanah [60] ayat 4 dan 6). Satu di antara keteladanan yang patut kita aplikasikan adalah keteguhan akidah dan kemurnian tauhid yang dimilikinya. Setidaknya ada empat hal yang patut kita contoh dari kisah Nabi Ibrahim AS mengenai pendidikan tauhid. Pertama, teguh mempertahankan akidah. Nabi Ibrahim berjuang meyakinkan kaumnya, termasuk ayah dan penguasa pada eranya, Raja Namrud, untuk bertauhid hanya menyembah Allah SWT. Perjuangan itu mendapatkan tantangan keras. Ayahnya mengancam akan merajam lalu mengusirnya (QS al-An'am [6]: 46). Sementara itu, Namrud menghukum Nabi Ibrahim dengan membakarnya hidup-hidup (QS al-Anbiyah' [21]: 69). Tantangan itu tidak membuatnya berhenti, apalagi lari. Nabi Ibrahim tetap istiqamah dengan akidah yang mantap. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apa pun tantangan yang menghadang, akidah tak boleh goyah. Dakwah harus tetap diperjuangkan walau nyawa jadi taruhan. Kedua, tauhid berimplikasi pada ketaatan secara total. Nabi Ibrahim sangat menyayangi putranya, Ismail, yang bertahun-tahun didambakan kelahirannya. Namun, Allah SWT memerintahkannya untuk mengorbankan Ismail dengan menyembelihnya (QS as-Saffat [37]: 102). Perintah itu ditaati Nabi Ibrahim tanpa pertanyaan, apalagi penolakan dengan alasan irasional. Itulah sikap orang yang bertauhid, menaati perintah Allah SWT meskipun dalam keadaan sulit. A post shared by Republika Online (@republikaonline) Ask me! Meneladan Tauhid Nabi Ibrahim Rekomendasi Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nabi Ibrahim AS merupakan sosok nabi teladan bagi umat manusia (QS al-Mumtahanah [60] ayat 4 dan 6). Satu di antara keteladanan yang patut kita aplikasikan adalah keteguhan akidah dan kemurnian tauhid yang dimilikinya. + + + + + Setidaknya ada empat hal yang patut kita contoh dari kisah Nabi Ibrahim AS mengenai pendidikan tauhid. Pertama, teguh mempertahankan akidah. Nabi Ibrahim berjuang meyakinkan kaumnya, termasuk ayah dan penguasa pada eranya, Raja Namrud, untuk bertauhid hanya menyembah Allah SWT. Perjuangan itu mendapatkan tantangan keras. + + + + + Baca Juga + + + Laporan Intelijen Ungkap Israel Bersiap Serang Fasilitas Nuklir Iran + + Akhirnya 100 Truk Bantuan Kemanusiaan Masuk Gaza Palestina + + Di Tanah Suci, Jamaah Haji Hendaknya Perbanyak Tobat + + + Ayahnya mengancam akan merajam lalu mengusirnya (QS al-An'am [6]: 46). Sementara itu, Namrud menghukum Nabi Ibrahim dengan membakarnya hidup-hidup (QS al-Anbiyah' [21]: 69). + Tantangan itu tidak membuatnya berhenti, apalagi lari. Nabi Ibrahim tetap istiqamah dengan akidah yang mantap. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa sebesar apa pun tantangan yang menghadang, akidah tak boleh goyah. Dakwah harus tetap diperjuangkan walau nyawa jadi taruhan. + + + + Kedua, tauhid berimplikasi pada ketaatan secara total. Nabi Ibrahim sangat menyayangi putranya, Ismail, yang bertahun-tahun didambakan kelahirannya. Namun, Allah SWT memerintahkannya untuk mengorbankan Ismail dengan menyembelihnya (QS as-Saffat [37]: 102). + Perintah itu ditaati Nabi Ibrahim tanpa pertanyaan, apalagi penolakan dengan alasan irasional. Itulah sikap orang yang bertauhid, menaati perintah Allah SWT meskipun dalam keadaan sulit. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Republika Online (@republikaonline) + + + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Hikmah Republika oleh Muhammad Kosim Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:08 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sxu680483_perang-iranisrael-berdampak-pada-perempuan-khofifah-serukan-doa-bagi-perdamaian-dunia.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sxu680483_perang-iranisrael-berdampak-pada-perempuan-khofifah-serukan-doa-bagi-perdamaian-dunia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..967a6751284265e1c5279e1ebf27158fd01cd7d5 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sxu680483_perang-iranisrael-berdampak-pada-perempuan-khofifah-serukan-doa-bagi-perdamaian-dunia.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/sxu680483/perang-iranisrael-berdampak-pada-perempuan-khofifah-serukan-doa-bagi-perdamaian-dunia +title: "Perang Iran-Israel Berdampak pada Perempuan, Khofifah Serukan Doa Bagi Perdamaian Dunia | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:38:51 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Perang Iran-Israel Berdampak pada Perempuan, Khofifah Serukan Doa Bagi Perdamaian Dunia | Republika Online + +Muslimat NU berkomitmen membangun kesejukan dan kedamaian di dalam negeri. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA —   Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peperangan antara Iran dan Israel yang memanas belakangan ini. Dia pun menyerukan doa untuk perdamaian dunia. "Hari ini kita melihat bahwa proses yang terjadi dalam interaksi global, dari hari ke hari kita memberikan doa untuk kedamaian dunia," ujar Khofifah saat sambutan dalam acara Pembukaan Pelatihan 2.500 Paralegal Muslimat NU di Graha Pengayongan, Jakarta, Sabtu (14/6/2025). Menurut dia, serangan yang dilakukan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran tidak hanya berisiko memicu konflik global lebih luas, tetapi juga berdampak besar terhadap perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan. "Konflik di mana-mana itu akan berdampak pada masyarakat umum terutama perempuan dan anak-anak," ucap Khofifah. Dalam pernyataan yang disampaikan di hadapan kader Muslimat NU, Khofifah mengungkapkan bahwa selama ini Muslimat NU sendiri telah berperan aktif menjaga stabilitas bangsa lewat pendekatan spiritual. “Kami pernah menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo, Muslimat NU ini mengawal bangsa dengan mengkhatamkan Alquran sebanyak 165 ribu kali. Ini cara Muslimat mengawal bangsa supaya Indonesia tetap menjadi bangsa yang aman, penuh kedamaian, dan keselamatan,” kata mantan Menteri Sosial RI ini. Ask me! Perang Iran-Israel Berdampak pada Perempuan, Khofifah Serukan Doa Bagi Perdamaian Dunia Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA —   Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peperangan antara Iran dan Israel yang memanas belakangan ini. Dia pun menyerukan doa untuk perdamaian dunia.  + + + + + "Hari ini kita melihat bahwa proses yang terjadi dalam interaksi global, dari hari ke hari kita memberikan doa untuk kedamaian dunia," ujar Khofifah saat sambutan dalam acara Pembukaan Pelatihan 2.500 Paralegal Muslimat NU di Graha Pengayongan, Jakarta, Sabtu (14/6/2025).  + + + + + Baca Juga + + + Vietnam Resmi Diterima Sebagai Negara Mitra BRICS + + KAI: Pelanggan Kereta Panoramic Tumbuh 34 Persen + + Garda Revolusi Iran: Tidak Ada Tempat Aman di Israel + + + Menurut dia, serangan yang dilakukan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran tidak hanya berisiko memicu konflik global lebih luas, tetapi juga berdampak besar terhadap perempuan dan anak-anak sebagai kelompok paling rentan. "Konflik di mana-mana itu akan berdampak pada masyarakat umum terutama perempuan dan anak-anak," ucap Khofifah.  + Dalam pernyataan yang disampaikan di hadapan kader Muslimat NU, Khofifah mengungkapkan bahwa selama ini Muslimat NU sendiri telah berperan aktif menjaga stabilitas bangsa lewat pendekatan spiritual. + + + + “Kami pernah menyampaikan kepada Pak Presiden Prabowo, Muslimat NU ini mengawal bangsa dengan mengkhatamkan Alquran sebanyak 165 ribu kali. Ini cara Muslimat mengawal bangsa supaya Indonesia tetap menjadi bangsa yang aman, penuh kedamaian, dan keselamatan,” kata mantan Menteri Sosial RI ini. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sy0146368_satgas-pangan-bakal-usut-anomali-distribusi-beras-sphp.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sy0146368_satgas-pangan-bakal-usut-anomali-distribusi-beras-sphp.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..11129f499f863a273cb0532eb2649b5e17658e68 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sy0146368_satgas-pangan-bakal-usut-anomali-distribusi-beras-sphp.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/sy0146368/satgas-pangan-bakal-usut-anomali-distribusi-beras-sphp +title: "Satgas Pangan Bakal Usut Anomali Distribusi Beras SPHP | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:00:55 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Satgas Pangan Bakal Usut Anomali Distribusi Beras SPHP | Republika Online + +Ada dugaan anomali dalam distribusi beras SPHP di beberapa lokasi pasar. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan anomali dalam distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di beberapa lokasi pasar, diantara pasar induk Cipinang, Jakarta. Kasatgas menilai anomali di tengah kondisi produksi beras nasional yang sedang tinggi pasca panen raya, dengan stok cadangan beras pemerintah yang tercatat mencapai lebih dari 4,2 juta ton. “Kami tengah mendalami laporan dari masyarakat terkait distribusi beras SPHP yang masuk ke pasar-pasar beras. Saat ini stok nasional melimpah, distribusi yang tidak tepat dapat memicu dinamika harga yang tidak wajar,” ujar Helfi, Senin (16/6/2025). Menurutnya, Satgas Pangan Mabes Polri mulai mendalami indikasi terjadinya pergerakan beras SPHP yang kurang sesuai peruntukan. Informasi awal yang diterima, terjadinya dugaan beras yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan tertentu seperti bansos dan operasi pasar justru ditemukan mengalir ke pasar induk beras atau tempat lain yang tidak semestinya. “Saya juga meminta seluruh jajaran Satgas Pangan, baik di pusat maupun daerah, untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Agar juga melibatkan tim TPID untuk memantau bersama,” kata Helfi. Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut menyoroti kondisi harga beras yang menunjukkan tren naik di tengah panen raya. Menurutnya, situasi tersebut tidak wajar dan perlu perhatian lebih lanjut. “Di tengah panen raya, harga beras justru naik, stok Cipinang turun. Ini bukan hanya aneh, tapi juga berpotensi sabotase terhadap pemerintah. Kita tidak boleh tinggal diam,” ujar Amran. Satgas Pangan menyatakan pihaknya terbuka terhadap setiap laporan dari masyarakat dan siap menelusuri lebih jauh jika ditemukan kejanggalan dalam rantai distribusi beras. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pengawasan, juga akan terus ditingkatkan. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi. Jika ada temuan atau kecurigaan, silakan laporkan. Satgas Pangan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional,” kata Helfi. Ask me! Satgas Pangan Bakal Usut Anomali Distribusi Beras SPHP Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf menegaskan pihaknya sedang menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan anomali dalam distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di beberapa lokasi pasar, diantara pasar induk Cipinang, Jakarta. Kasatgas menilai anomali di tengah kondisi produksi beras nasional yang sedang tinggi pasca panen raya, dengan stok cadangan beras pemerintah yang tercatat mencapai lebih dari 4,2 juta ton. + + + + + “Kami tengah mendalami laporan dari masyarakat terkait distribusi beras SPHP yang masuk ke pasar-pasar beras. Saat ini stok nasional melimpah, distribusi yang tidak tepat dapat memicu dinamika harga yang tidak wajar,” ujar Helfi, Senin (16/6/2025). + + + + + Menurutnya, Satgas Pangan Mabes Polri mulai mendalami indikasi terjadinya pergerakan beras SPHP yang kurang sesuai peruntukan. Informasi awal yang diterima, terjadinya dugaan beras yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan tertentu seperti bansos dan operasi pasar justru ditemukan mengalir ke pasar induk beras atau tempat lain yang tidak semestinya. + “Saya juga meminta seluruh jajaran Satgas Pangan, baik di pusat maupun daerah, untuk melakukan pengecekan langsung di lapangan. Agar juga melibatkan tim TPID untuk memantau bersama,” kata Helfi. + + + + Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turut menyoroti kondisi harga beras yang menunjukkan tren naik di tengah panen raya. Menurutnya, situasi tersebut tidak wajar dan perlu perhatian lebih lanjut. + “Di tengah panen raya, harga beras justru naik, stok Cipinang turun. Ini bukan hanya aneh, tapi juga berpotensi sabotase terhadap pemerintah. Kita tidak boleh tinggal diam,” ujar Amran. + Satgas Pangan menyatakan pihaknya terbuka terhadap setiap laporan dari masyarakat dan siap menelusuri lebih jauh jika ditemukan kejanggalan dalam rantai distribusi beras. Koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga pengawasan, juga akan terus ditingkatkan. + “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi. Jika ada temuan atau kecurigaan, silakan laporkan. Satgas Pangan akan menindaklanjuti setiap laporan secara profesional,” kata Helfi. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sy6nk1368_israel-iran-memanas-icmi-desak-negara-muslim-dukung-kemerdekaan-palestina.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sy6nk1368_israel-iran-memanas-icmi-desak-negara-muslim-dukung-kemerdekaan-palestina.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..366d7f7e45898f9631357faab62cd0dbd79e1dd6 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_sy6nk1368_israel-iran-memanas-icmi-desak-negara-muslim-dukung-kemerdekaan-palestina.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/sy6nk1368/israel-iran-memanas-icmi-desak-negara-muslim-dukung-kemerdekaan-palestina +title: "Israel-Iran Memanas, ICMI Desak Negara Muslim Dukung Kemerdekaan Palestina | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:43:50 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Israel-Iran Memanas, ICMI Desak Negara Muslim Dukung Kemerdekaan Palestina | Republika Online + +ICMI berharap negara yang tidak berperikemanusiaan seperti Israel segera runtuh. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menyikapi isu global, khususnya konflik yang terjadi antara Iran dan Israel, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyatakan inilah saat yang tepat bagi umat dan negara-negara Islam untuk mendukung percepatan kemerdekaan Palestina. Dukungan diharapkan terus mengalir kepada umat Islam yang berjuang demi kedaulatan dan kemenangan atas Israel dan sekutunya. "Karena itu kita (ICMI) harus sama-sama sejalan dan terus mendoakan sesama saudara-saudara muslim kita, khususnya Iran dan Palestina yang sedang berjuang mempertahankan kedaulatannya melawan Israel serta kroninya, agar diberikan kemenangan dalam perjuangannya," kata Ketua Umum ICMI Arif Satria saat Webinar Nasional 'Melihat Realitas Kajian dan Analisis Prospek SDA serta Destinasi Pariwisata Eksklusif 4 Pulau Aceh yang Disengketakan', Jumat (20/6/2025). Arif berharap negara-negara yang tidak berperikemanusiaan seperti Israel dan kroninya akan segera runtuh kekuasaannya. "Ya tentu kita banyak berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kemenangan kepada saudara kita yang tengah berjuang," kata Arif. Sengketa Pulau di Aceh Terkait dengan topik yang dibahas mengenai empat pulau kecil di Aceh yang jadi sorotan, Arif menilai pulau-pulau tersebut memang strategis dan berperan penting secara ekologis bagi Aceh. "Pulau kecil itu punya peran penting ya. satu dalam peran-peran ekologis menjadi kekuatan yang namanya small island. Kemudian dia juga punya fungsi ekonomi, juga punya fungsi sosial, tapi dia juga punya kerentanan," kata Arif. Rektor IPB University itu menyatakan kerentanan pulau-pulau kecil disebabkan oleh potensi tenggelamnya wilayah tersebut jika tidak dikelola dengan baik. Menurutnya, untuk menciptakan pulau yang berkelanjutan, dibutuhkan perumusan tata kelola dan manajemen yang solid, di mana peran pemerintah menjadi sangat krusial. "Nah, oleh karena itu tentu kejelasan kepemilikan pulau di manapun ini menjadi penting dan Alhamdulillah Pak Presiden Prabowo sudah mengambil keputusan strategis terkait dengan pulau ini dan Pak Presiden sudah mengeluarkan kebijakan yang menurut saya bijak untuk masa depan keempat pulau tersebut," kata Arif. Dia berharap dengan prinsip sustainability dengan aspek ekonomi yang maju, aspek sosial yang menjaga budaya, tapi juga menjamin aspek ekologisnya. Sebab, ketiga isu ini bisa menjadi pilar bagi kekokohan pulau-pulau di Indonesia khususnya keempat pulau yang ada di antara Aceh dan Sumatera Utara sebagai agenda kedepannya. "Tentu kita tidak lagi mempersoalkan isu masa lalunya bagaimana sepertinya terjadi, tapi yang paling penting adalah bagaimana pulau empat pulau ini bisa menjadi prototip untuk membangun pulau-pulau kecil di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih sekitar 17.000 pulau," kata Arif Menurut Arif, itulah salah satu fungsi khalifah fil ardh atau pemimpin di muka bumi yaitu menjaga kemakmuran, menjaga kelestarian, dan menjaga sustainability dari anugerah yang Tuhan ciptakan pada manusia, yaitu pulau-pulau kecil ini. "Saya yakin jika prospek masa depan agar fungsi ekologisnya pulau itu terjaga, fungsi ekonominya juga terjamin, dan fungsi sosialnya juga terlindungi, maka saya kira ini akan sangat bagus sekali," kata Arif. Hadir dalam kesempatan itu turur memberikan pengantar, Direktur CIDES ICMI, Andi Faisal Bakti yang menekankan pentingnya pengelolaan Sumber-sumber Daya Alam di pulau-pulau tersebut bagi kesejahteraan bersama. Hadir juga narasumber lainnya sebagai pembicara, seperti Teuku Abdullah Sanny Wakil Ketua Umum ICMI asli Aceh yang membidangi energi dan sumberdaya alam. Hadir pula serta guru besar Geologi ITB, yang mengungkapkan potensi besar di Aceh termasuk 4 pulau tersebut sebagai potensi sumber gas terbesar di Asia saat ini. Ada juga Mustafa Abubakar, Dewan Penasihat ICMI Pusat, juga asal Aceh, Pakar Geologi Yusuf S. Djajadihardja dan Sekjen ICMI/ Anggota Komisi XII DPR RI Andi Yuliani Paris. Ask me! Israel-Iran Memanas, ICMI Desak Negara Muslim Dukung Kemerdekaan Palestina Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menyikapi isu global, khususnya konflik yang terjadi antara Iran dan Israel, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyatakan inilah saat yang tepat bagi umat dan negara-negara Islam untuk mendukung percepatan kemerdekaan Palestina. Dukungan diharapkan terus mengalir kepada umat Islam yang berjuang demi kedaulatan dan kemenangan atas Israel dan sekutunya. + + + + + "Karena itu kita (ICMI) harus sama-sama sejalan dan terus mendoakan sesama saudara-saudara muslim kita, khususnya Iran dan Palestina yang sedang berjuang mempertahankan kedaulatannya melawan Israel serta kroninya, agar diberikan kemenangan dalam perjuangannya," kata Ketua Umum ICMI Arif Satria saat Webinar Nasional 'Melihat Realitas Kajian dan Analisis Prospek SDA serta Destinasi Pariwisata Eksklusif 4 Pulau Aceh yang Disengketakan', Jumat (20/6/2025). + + + + Arif berharap negara-negara yang tidak berperikemanusiaan seperti Israel dan kroninya akan segera runtuh kekuasaannya. "Ya tentu kita banyak berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar memberikan kemenangan kepada saudara kita yang tengah berjuang," kata Arif. + Sengketa Pulau di Aceh + + + + Terkait dengan topik yang dibahas mengenai empat pulau kecil di Aceh yang jadi sorotan, Arif menilai pulau-pulau tersebut memang strategis dan berperan penting secara ekologis bagi Aceh. + "Pulau kecil itu punya peran penting ya. satu dalam peran-peran ekologis menjadi kekuatan yang namanya small island. Kemudian dia juga punya fungsi ekonomi, juga punya fungsi sosial, tapi dia juga punya kerentanan," kata Arif. + Rektor IPB University itu menyatakan kerentanan pulau-pulau kecil disebabkan oleh potensi tenggelamnya wilayah tersebut jika tidak dikelola dengan baik. Menurutnya, untuk menciptakan pulau yang berkelanjutan, dibutuhkan perumusan tata kelola dan manajemen yang solid, di mana peran pemerintah menjadi sangat krusial. + "Nah, oleh karena itu tentu kejelasan kepemilikan pulau di manapun ini menjadi penting dan Alhamdulillah Pak Presiden Prabowo sudah mengambil keputusan strategis terkait dengan pulau ini dan Pak Presiden sudah mengeluarkan kebijakan yang menurut saya bijak untuk masa depan keempat pulau tersebut," kata Arif. + Dia berharap dengan prinsip sustainability dengan aspek ekonomi yang maju, aspek sosial yang menjaga budaya, tapi juga menjamin aspek ekologisnya. Sebab, ketiga isu ini bisa menjadi pilar bagi kekokohan pulau-pulau di Indonesia khususnya keempat pulau yang ada di antara Aceh dan Sumatera Utara sebagai agenda kedepannya. + "Tentu kita tidak lagi mempersoalkan isu masa lalunya bagaimana sepertinya terjadi, tapi yang paling penting adalah bagaimana pulau empat pulau ini bisa menjadi prototip untuk membangun pulau-pulau kecil di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih sekitar 17.000 pulau," kata Arif + Menurut Arif, itulah salah satu fungsi khalifah fil ardh atau pemimpin di muka bumi yaitu menjaga kemakmuran, menjaga kelestarian, dan menjaga sustainability dari anugerah yang Tuhan ciptakan pada manusia, yaitu pulau-pulau kecil ini. + "Saya yakin jika prospek masa depan agar fungsi ekologisnya pulau itu terjaga, fungsi ekonominya juga terjamin, dan fungsi sosialnya juga terlindungi, maka saya kira ini akan sangat bagus sekali," kata Arif. + Hadir dalam kesempatan itu turur memberikan pengantar, Direktur CIDES ICMI, Andi Faisal Bakti yang menekankan pentingnya pengelolaan Sumber-sumber Daya Alam di pulau-pulau tersebut bagi kesejahteraan bersama. + Hadir juga narasumber lainnya sebagai pembicara, seperti Teuku Abdullah Sanny Wakil Ketua Umum ICMI asli Aceh yang membidangi energi dan sumberdaya alam. Hadir pula serta guru besar Geologi ITB, yang mengungkapkan potensi besar di Aceh termasuk 4 pulau tersebut sebagai potensi sumber gas terbesar di Asia saat ini. + Ada juga Mustafa Abubakar, Dewan Penasihat ICMI Pusat, juga asal Aceh, Pakar Geologi Yusuf S. Djajadihardja dan Sekjen ICMI/ Anggota Komisi XII DPR RI Andi Yuliani Paris. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t1ldzx425_waspada-obesitas-penyakit-kompleks-yang-picu-kulit-keriput-dan-kusam.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t1ldzx425_waspada-obesitas-penyakit-kompleks-yang-picu-kulit-keriput-dan-kusam.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c2989dfb29262b87c94c2d304f12d7ced198b7af --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t1ldzx425_waspada-obesitas-penyakit-kompleks-yang-picu-kulit-keriput-dan-kusam.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t1ldzx425/waspada-obesitas-penyakit-kompleks-yang-picu-kulit-keriput-dan-kusam +title: "Waspada Obesitas! Penyakit Kompleks yang Picu Kulit Keriput dan Kusam | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:41:14 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Waspada Obesitas! Penyakit Kompleks yang Picu Kulit Keriput dan Kusam | Republika Online + +Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan masyarakat adalah makan larut malam. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Obesitas atau kelebihan berat badan dinilai sebagai kondisi medis yang kompleks dengan dampak serius bagi kesehatan, termasuk mempercepat proses penuaan. Clinical, Medical, and Regulatory Director Novo Nordisk Indonesia, dr Riyanny Meisha Tarliman, mengatakan obesitas bukanlah sekadar masalah gaya hidup. "Obesitas bukan sekadar masalah penampilan ataupun gaya hidup. Ini adalah kondisi medis kompleks yang mempengaruhi kesehatan metabolik dan dapat mempercepat tanda penuaan pada tubuh dan kulit," kata dia pada akhir pekan lalu. Dia menjelaskan mekanisme di balik hubungan obesitas dan penuaan. Obesitas memicu peradangan kronis, sebuah kondisi yang dalam istilah medis dikenal sebagai inflammaging . Peradangan ini mempercepat kerusakan molekuler dan mengurangi kemampuan regenerasi sel. Akibatnya, kata dia, organ-organ tubuh kehilangan fungsi optimalnya dan memunculkan berbagai masalah kulit seperti keriput, hiperpigmentasi, dan kulit kusam. Selain itu, obesitas juga meningkatkan risiko penyakit serius seperti diabetes, gangguan metabolik, hingga penyakit kardiovaskular. Untuk mengatasi ancaman ini, dr Riyanny menekankan pentingnya penanganan obesitas secara menyeluruh. "Pendekatan holistik yang menggabungkan gaya hidup sehat, penilaian klinis yang tepat, dan terapi berbasis bukti merupakan landasan penanganan yang aman dan berkelanjutan," kata dia. Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik & Regeneratif Indonesia (PERDAWERI), Dr med dr Maya Surjadjaja, M Gizi, Sp.GK, IAAF, menyoroti pentingnya perubahan gaya hidup sehat untuk mencegah obesitas. Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan masyarakat adalah makan larut malam. Menurut dr Maya, hal ini sangat berisiko karena tubuh memiliki ritme sirkadian yang seharusnya beristirahat pada malam hari. "Tubuh kita tidak didesain untuk mengonsumsi makanan berat saat malam. Hal ini akan menambah risiko kegemukan," ujarnya. Dia juga menyoroti bahaya konsumsi obat pelangsing instan dan herbal yang dijual bebas. Ia mengingatkan bahwa banyak produk tersebut dicampur dengan zat farmasi berbahaya tanpa dicantumkan pada labelnya. "Risikonya besar karena masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya mereka konsumsi," kata dr Maya. Oleh karena itu, dia sangat menyarankan masyarakat untuk tidak mengandalkan obat-obatan, melainkan fokus pada perubahan gaya hidup. Edukasi dan kesadaran sejak usia muda dinilai sangat penting. Hal ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari dokter, orang tua, sekolah, hingga lingkungan sosial. “Hidup sehat itu sederhana. Tidur cukup, olahraga teratur, kurangi stres, jaga asupan gizi seimbang, dan sebaiknya mulai dari pola pikir. Kalau pikiran sehat, lebih mudah mengontrol kebiasaan sehari-hari,” dr Maya. Ask me! Waspada Obesitas! Penyakit Kompleks yang Picu Kulit Keriput dan Kusam Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Obesitas atau kelebihan berat badan dinilai sebagai kondisi medis yang kompleks dengan dampak serius bagi kesehatan, termasuk mempercepat proses penuaan. Clinical, Medical, and Regulatory Director Novo Nordisk Indonesia, dr Riyanny Meisha Tarliman, mengatakan obesitas bukanlah sekadar masalah gaya hidup. + + + + + "Obesitas bukan sekadar masalah penampilan ataupun gaya hidup. Ini adalah kondisi medis kompleks yang mempengaruhi kesehatan metabolik dan dapat mempercepat tanda penuaan pada tubuh dan kulit," kata dia pada akhir pekan lalu. + + + + + Baca Juga + + + Perut Buncit karena Kembung atau Lemak Perut Numpuk ? Begini Cara Membedakannya + + Dokter Ungkap Jeda Makan Terlalu Singkat Bikin Perut Buncit dan Berpenyakit + + Mendengkur Keras Saat Tidur? Waspada, Bisa Jadi Tanda Bahaya Bagi Jantung + + + Dia menjelaskan mekanisme di balik hubungan obesitas dan penuaan. Obesitas memicu peradangan kronis, sebuah kondisi yang dalam istilah medis dikenal sebagai inflammaging . Peradangan ini mempercepat kerusakan molekuler dan mengurangi kemampuan regenerasi sel. Akibatnya, kata dia, organ-organ tubuh kehilangan fungsi optimalnya dan memunculkan berbagai masalah kulit seperti keriput, hiperpigmentasi, dan kulit kusam. Selain itu, obesitas juga meningkatkan risiko penyakit serius seperti diabetes, gangguan metabolik, hingga penyakit kardiovaskular. + Untuk mengatasi ancaman ini, dr Riyanny menekankan pentingnya penanganan obesitas secara menyeluruh. "Pendekatan holistik yang menggabungkan gaya hidup sehat, penilaian klinis yang tepat, dan terapi berbasis bukti merupakan landasan penanganan yang aman dan berkelanjutan," kata dia. + + + + Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik & Regeneratif Indonesia (PERDAWERI), Dr med dr Maya Surjadjaja, M Gizi, Sp.GK, IAAF, menyoroti pentingnya perubahan gaya hidup sehat untuk mencegah obesitas. Salah satu kebiasaan buruk yang sering dilakukan masyarakat adalah makan larut malam. + Menurut dr Maya, hal ini sangat berisiko karena tubuh memiliki ritme sirkadian yang seharusnya beristirahat pada malam hari. "Tubuh kita tidak didesain untuk mengonsumsi makanan berat saat malam. Hal ini akan menambah risiko kegemukan," ujarnya. + Dia juga menyoroti bahaya konsumsi obat pelangsing instan dan herbal yang dijual bebas. Ia mengingatkan bahwa banyak produk tersebut dicampur dengan zat farmasi berbahaya tanpa dicantumkan pada labelnya. + "Risikonya besar karena masyarakat tidak tahu apa yang sebenarnya mereka konsumsi," kata dr Maya. + Oleh karena itu, dia sangat menyarankan masyarakat untuk tidak mengandalkan obat-obatan, melainkan fokus pada perubahan gaya hidup. Edukasi dan kesadaran sejak usia muda dinilai sangat penting. Hal ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari dokter, orang tua, sekolah, hingga lingkungan sosial. “Hidup sehat itu sederhana. Tidur cukup, olahraga teratur, kurangi stres, jaga asupan gizi seimbang, dan sebaiknya mulai dari pola pikir. Kalau pikiran sehat, lebih mudah mengontrol kebiasaan sehari-hari,” dr Maya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t47su6430_masjid-bersejarah-suleymaniye-di-istanbul-tetap-jadi-pusat-ibadah.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t47su6430_masjid-bersejarah-suleymaniye-di-istanbul-tetap-jadi-pusat-ibadah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4d8693f1296ffc2b5d4878f3633c05a260093d13 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t47su6430_masjid-bersejarah-suleymaniye-di-istanbul-tetap-jadi-pusat-ibadah.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t47su6430/masjid-bersejarah-suleymaniye-di-istanbul-tetap-jadi-pusat-ibadah +title: "Masjid Bersejarah Suleymaniye di Istanbul Tetap Jadi Pusat Ibadah | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:45 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Masjid Bersejarah Suleymaniye di Istanbul Tetap Jadi Pusat Ibadah | Republika Online + +Suleymaniye bukanlah masjid biasa atau kompleks sederhana. REPUBLIKA.CO.ID,ISTANBUL -- Dianggap sebagai puncak arsitektur Ottoman, Masjid dan Kompleks Suleymaniye telah mempertahankan kemegahannya sejak dibuka pada tahun 1557, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pengetahuan, seni, dan peradaban yang membentuk semangat Istanbul. Meskipun mengalami gempa bumi dan kebakaran, Suleymaniye sebagian besar telah mempertahankan keasliannya. Pekerjaan restorasi komprehensif, yang dimulai pada era Republik, telah dengan cermat melindungi detail arsitektur dan desain akustiknya. Dengan restorasi yang terakhir dilakukan pada tahun 2010-an, masjid dan kompleks ini telah dikembalikan ke kejayaannya dan terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, dikutip dari laman Daily Sabah , Kamis (16/10/2025) Sejarawan dan penulis Ibrahim Akkurt mengevaluasi signifikansi historis dan budaya Masjid dan Kompleks Süleymaniye, menekankan maknanya di cakrawala kota selama berabad-abad. Akkurt mencatat bahwa kompleks ini dibangun antara tahun 1550 dan 1557 oleh arsitek Mimar Sinan atas perintah Sultan Suleiman yang Agung. “Suleymaniye bukanlah masjid biasa atau kompleks sederhana. Kompleks ini mencerminkan akumulasi pengetahuan selama 200-250 tahun tentang Kesultanan Utsmaniyah selama periode kejayaannya, serta pengalaman seumur hidup Sultan Suleiman dan Mimar Sinan selama tahun-tahun terbaik mereka," ujarnya. Akkurt menekankan bahwa, di sekitar masjid pusat, kompleks ini awalnya mencakup empat madrasah, sebuah pemandian, sebuah rumah sakit, dan sebuah imaret (dapur umum), yang berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial di area tersebut. Ask me! Masjid Bersejarah Suleymaniye di Istanbul Tetap Jadi Pusat Ibadah Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID,ISTANBUL -- Dianggap sebagai puncak arsitektur Ottoman, Masjid dan Kompleks Suleymaniye telah mempertahankan kemegahannya sejak dibuka pada tahun 1557, tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah tetapi juga sebagai pusat pengetahuan, seni, dan peradaban yang membentuk semangat Istanbul. + + + + + Meskipun mengalami gempa bumi dan kebakaran, Suleymaniye sebagian besar telah mempertahankan keasliannya. Pekerjaan restorasi komprehensif, yang dimulai pada era Republik, telah dengan cermat melindungi detail arsitektur dan desain akustiknya. + + + + + Baca Juga + + + Disdikbud Jateng Siap Beri Pendampingan Hukum kepada Korban Deepfake + + Rapor Kluivert Bersama Timnas Indonesia dan Skor Transfermarkt + + Ustadz Naja Hudia Al Hafidz Safari Dakwah di Sumbar dan Riau + + + Dengan restorasi yang terakhir dilakukan pada tahun 2010-an, masjid dan kompleks ini telah dikembalikan ke kejayaannya dan terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO, dikutip dari laman Daily Sabah , Kamis (16/10/2025) + Sejarawan dan penulis Ibrahim Akkurt mengevaluasi signifikansi historis dan budaya Masjid dan Kompleks Süleymaniye, menekankan maknanya di cakrawala kota selama berabad-abad. + + + + Akkurt mencatat bahwa kompleks ini dibangun antara tahun 1550 dan 1557 oleh arsitek Mimar Sinan atas perintah Sultan Suleiman yang Agung. + “Suleymaniye bukanlah masjid biasa atau kompleks sederhana. Kompleks ini mencerminkan akumulasi pengetahuan selama 200-250 tahun tentang Kesultanan Utsmaniyah selama periode kejayaannya, serta pengalaman seumur hidup Sultan Suleiman dan Mimar Sinan selama tahun-tahun terbaik mereka," ujarnya. + Akkurt menekankan bahwa, di sekitar masjid pusat, kompleks ini awalnya mencakup empat madrasah, sebuah pemandian, sebuah rumah sakit, dan sebuah imaret (dapur umum), yang berfungsi sebagai pusat kehidupan sosial di area tersebut.  +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t4nr67430_marbot-dan-pengurus-masjid-mendapat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t4nr67430_marbot-dan-pengurus-masjid-mendapat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d72780eddc5b446bfeb5cca29ba0366fd185abf5 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t4nr67430_marbot-dan-pengurus-masjid-mendapat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t4nr67430/marbot-dan-pengurus-masjid-mendapat-jaminan-sosial-ketenagakerjaan +title: "Marbot dan Pengurus Masjid Mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:44 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Marbot dan Pengurus Masjid Mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | Republika Online + +BPJS Ketenagakerjaan dan DMI menandatangi perjanjian kerja sama. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jumat (24/10/2025), menandatangani perjanjian kerja sama. Yakni, kerja sama dalam memberikan jaminan perlindungan kerjq kepada pengurus masjid dan mushalla. Penandatanganan ini dihadiri oleh Ketua Umum DMI Jusuf Kalla, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, dan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i. Adapun tempat acara dilakukan di Plaza Jamsostek, Kuningan, Jakarta. Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan, pihaknya tengah membangun kolaborasi dengan DMI untuk melindungi semua ekosistem masjid dan mushalla. Yakni, marbot, muazin, imam, khatib, pertugas kebersihan, termasuk pengurus DMI. Sekarang ini dilakukan bertahap dengan memetakan berapa banyak masjid di indonesia. "Adapun jaminan perlindungan kerja yang diberikan adalah kecelakaan kerja dan kematian. Ini program perlindungan risiko pekerjaan. Namun, tak menutup kemungkinan nanti akan diberikan program jaminan perlindungan hari tua," ujar Pramudya. Sementara, Ketua DMI Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dumia. Sebanyak 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam atau sekitar 240 juta orang yang beragama Islam. Adapun jumlah masjid dan mushala yang terdata yaitu mencapai 800 ribu unit. Ini juga menunjukkan jumlah masjid dan mushala terbanyak di dunia ada di Indonesia. Adapun jumlah pengurus masjid atau mushala, lanjut JK, jika dirata-ratakan satu masjid berisi lima orang pengurus seperti imam, khatib, muazin, marbot, keamanan, maka total keseluruhan pengurus masjid di Indonesia diperkirakan mencapai dua juta orang. Karena itu, lanjut JK, dia sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas inisiatif kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan DMI ini. Di mana tujuannya adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kerja. "Siapa yang membayar iurannya? Bisa Baznas, bisa pemerintah. Sehingga mereka bisa dapat sistem kesejahteraan yang dijamin," ujar JK. JK mencontohkan, pernah ada kejadian seorang khatib di Makassar, jatuh lalu meninggal saat khutbah. Karena itulah, hal-hal seperti ini perlu mendapat perhatian perlindungan jaminan kerja. "Sekali lagi saya berterima kasih atas kerja sama DMI dan BPJS Ketenagakerjaan. Pengurus masjid akan dijamin, imam, marbot, muazin, petugas kebersihan dan keamanan akan dijamin," ujar JK. Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengapresiasi langkah tersebut. Ini mengingat para pengurus masjid salah satu kalangan yang rentan. “Para marbot, imam, muazin, hingga petugas kebersihan masjid adalah sosok yang menjaga rumah Allah dengan sepenuh hati. Mereka juga memiliki keluarga dan kebutuhan hidup. Karena itu, perlindungan sosial ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian mereka,” ujarnya. Menurut dia, kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian serius. Kementerian Agama terus berupaya agar para penggiat masjid memperoleh haknya sebagai warga negara, termasuk dalam perlindungan sosial. “Jika kesejahteraan mereka terjamin, itu bukan hanya bentuk kebijakan sosial, tetapi juga ibadah sosial yang bernilai tinggi,” kata dia. Ia menilai kerja sama antara DMI dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai amal jariah berlapis. “Kita beramal kepada orang-orang yang beramal. Ini bukan sekadar perlindungan, melainkan bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka,” ujar Wamenag. l Ask me! Marbot dan Pengurus Masjid Mendapat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jumat (24/10/2025), menandatangani perjanjian kerja sama. Yakni, kerja sama dalam memberikan jaminan perlindungan kerjq kepada + + + + pengurus masjid dan mushalla. + + + + + Baca Juga + + + Bantah Dahnil, Sekjen Kemenag Tegaskan Pengalihan Aset Perhajian tak Ada Hambatan + + Dapat Pujian dari Kantor PBB: RI Jadi Pembela HAM yang Tangguh Bagi Warga Gaza + + Indonesia Siapkan Narasi Baru Sebagai Peradaban Tertua Usai Repatriasi Fosil + + + Penandatanganan ini dihadiri oleh Ketua Umum DMI Jusuf Kalla, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, dan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i. Adapun tempat acara dilakukan di Plaza Jamsostek, Kuningan, Jakarta. + Dirut BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro mengatakan, pihaknya tengah membangun kolaborasi dengan DMI untuk melindungi semua ekosistem masjid dan mushalla. Yakni, marbot, muazin, imam, khatib, pertugas kebersihan, termasuk pengurus DMI. Sekarang ini dilakukan bertahap dengan memetakan berapa banyak masjid di indonesia. + + + + "Adapun jaminan perlindungan kerja yang diberikan adalah kecelakaan kerja dan kematian. Ini program perlindungan risiko pekerjaan. Namun, tak menutup kemungkinan nanti akan diberikan program jaminan perlindungan hari tua," ujar Pramudya. + Sementara, Ketua DMI Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia memiliki penduduk Muslim terbesar di dumia. Sebanyak 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam atau sekitar 240 juta orang yang beragama Islam. + Adapun jumlah masjid dan mushala yang terdata yaitu mencapai 800 ribu unit. Ini juga menunjukkan jumlah masjid dan mushala terbanyak di dunia ada di Indonesia. + Adapun jumlah pengurus masjid atau mushala, lanjut JK, jika dirata-ratakan satu masjid berisi lima orang pengurus seperti imam, khatib, muazin, marbot, keamanan, maka total keseluruhan pengurus masjid di Indonesia diperkirakan mencapai dua juta orang. + Karena itu, lanjut JK, dia sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas inisiatif kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan DMI ini. Di mana tujuannya adalah untuk memberikan jaminan perlindungan kerja. + "Siapa yang membayar iurannya? Bisa Baznas, bisa pemerintah. Sehingga mereka bisa dapat sistem kesejahteraan yang dijamin," ujar JK. + JK mencontohkan, pernah ada kejadian seorang khatib di Makassar, jatuh lalu meninggal saat khutbah. Karena itulah, hal-hal seperti ini perlu mendapat perhatian perlindungan jaminan kerja. + "Sekali lagi saya berterima kasih atas kerja sama DMI dan BPJS Ketenagakerjaan. Pengurus masjid akan dijamin, imam, marbot, muazin, petugas kebersihan dan keamanan akan dijamin," ujar JK. + Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i mengapresiasi langkah tersebut. Ini mengingat para pengurus masjid salah satu kalangan yang rentan. + “Para marbot, imam, muazin, hingga petugas kebersihan masjid adalah sosok yang menjaga rumah Allah dengan sepenuh hati. Mereka juga memiliki keluarga dan kebutuhan hidup. Karena itu, perlindungan sosial ini menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian mereka,” ujarnya. + Menurut dia, kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian serius. Kementerian Agama terus berupaya agar para penggiat masjid memperoleh haknya sebagai warga negara, termasuk dalam perlindungan sosial. + “Jika kesejahteraan mereka terjamin, itu bukan hanya bentuk kebijakan sosial, tetapi juga ibadah sosial yang bernilai tinggi,” kata dia. + Ia menilai kerja sama antara DMI dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai amal jariah berlapis. + “Kita beramal kepada orang-orang yang beramal. Ini bukan sekadar perlindungan, melainkan bentuk penghargaan terhadap pengabdian mereka,” ujar Wamenag. + l + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t6j80l522_banjir-bandang-di-sumatera-pentingnya-ekosistem-hulu-dan-das-sebagai-nadi-keseimbangan-iklim.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t6j80l522_banjir-bandang-di-sumatera-pentingnya-ekosistem-hulu-dan-das-sebagai-nadi-keseimbangan-iklim.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eb8cefcdac06e350dfd093583b1d29503467298e --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t6j80l522_banjir-bandang-di-sumatera-pentingnya-ekosistem-hulu-dan-das-sebagai-nadi-keseimbangan-iklim.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t6j80l522/banjir-bandang-di-sumatera-pentingnya-ekosistem-hulu-dan-das-sebagai-nadi-keseimbangan-iklim +title: "Banjir Bandang di Sumatera, Pentingnya Ekosistem Hulu dan DAS Sebagai Nadi Keseimbangan Iklim | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:12:06 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Banjir Bandang di Sumatera, Pentingnya Ekosistem Hulu dan DAS Sebagai Nadi Keseimbangan Iklim | Republika Online + +80 Persen DAS di Sumatera berada dalam posisi kritis REPUBLIKA.CO.ID,jAKARTA – ‎Banjir bandang dan longsor melanda Sumatera imbas rusaknya ekosistem yang membentang di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara pada 24–25 November 2025, meninggalkan korban jiwa dan kerusakan besar. Hingga 26 November, sedikitnya 21 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terdampak. Material kayu besar, batu, dan lumpur terbawa arus deras menutupi akses jalan, sementara sejumlah wilayah pemukiman terdampak banjir dan tanah longsor. Di Taput, sedikitnya 50 rumah rusak dan dua jembatan terputus, membuat evakuasi harus melalui jalur alternatif. Area terdampak mencakup Kelurahan Angin Nauli, Aek Muara Pinang, Aek Habil, Pasar Belakang, Pasar Baru, Simare-mare, Sibolga Hilir, Hutabarangan, hingga Pancuran Kerambil dan Pancuran Gerobak. ‎ ‎Cuaca ekstrem di Sumatera Utara dipicu interaksi Siklon Tropis Koto dan Bibit Siklon 95B yang memicu hujan sangat lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi 2,5–4 meter di sejumlah perairan. Namun kerusakan parah yang terjadi bukan hanya akibat fenomena meteorologis. Di kawasan Batang Toru, kerusakan hutan di hulu akibat alih fungsi hutan menjadi kebun sawit, illegal logging, hingga ekspansi pertambangan dan pembangunan PLTA telah menghilangkan fungsi ekologis kawasan tersebut sebagai penyerap dan penahan air. Ketika hujan ekstrem terjadi, air tak lagi tertahan menuruni lereng dengan sangat cepat dan membawa potongan kayu dalam volume besar yang memperparah banjir bandang. ‎ ‎Senior Data and GIS Specialist Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi menjelaskan Greenpeace Indonesia mencatat dalam tiga dekade terakhir, Pulau Sumatera menjadi salah satu kawasan yang mengalami deforestasi tercepat di dunia. Sejak tahun 1990, lebih dari tujuh juta hektare hutan primer hilang, dan jutaan hektare lainnya mengalami degradasi hingga berubah menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman industri. Kebijakan ekspansi perkebunan skala besar, pembukaan kanal di rawa gambut, serta alih fungsi lahan di dataran rendah menjadikan lanskap hutan Sumatera terfragmentasi dan terdesak ke punggung Bukit Barisan. ‎ ‎"Akibatnya, lebih dari 80 persen DAS di Sumatera kini tercatat memiliki tutupan hutan alam kurang dari 25 persen, sebuah indikator bahwa sistem hidrologi yang menopang kehidupan puluhan juta masyarakat telah memasuki fase kritis," kata Sapta saat dihubungi Republika, Ahad (30/11/2025). ‎ ‎Hilangnya hutan tidak sekadar menurunkan luas tutupan hijau, tetapi memutus “mesin” pengatur air, serapan hujan berkurang drastis, aliran permukaan meningkat, sedimen menumpuk di badan sungai, dan banjir-longsor menjadi bencana tahunan. ‎ ‎Kajian risiko bencana Sumatera Utara 2022–2026 sudah mengklasifikasikan wilayah ini berisiko tinggi banjir bandang dan longsor. Dokumentasi lapangan dan citra satelit menunjukkan area berhutan yang kini gundul, menandakan degradasi yang berlangsung lama. ‎ ‎Kondisi ini menjadi bukti andil kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan menghasilkan bencana ekologis berulang setiap musim hujan. Kerusakan hutan di hulu mengakibatkan tanah tidak lagi stabil dan mudah longsor, sehingga setiap limpasan air hujan langsung mengarah ke hilir, menghantam pemukiman dan infrastruktur warga. ‎ ‎Berkurangnya sebaran dan tutupan hutan juga mempengaruhi kekuatan Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam konteks ini, terdapat sedikitnya 20 DAS yang berada pada level risiko tertinggi di Sumatera dan membutuhkan intervensi segera. Di Aceh, DAS Krueng Aceh, Krueng Meureudu, Singkil, dan Alas–Barumun memperlihatkan degradasi terbesar di bagian tengah dan hilir yang telah berulang kali memicu banjir bandang dan tanggul jebol di wilayah pesisir. ‎ ‎Di Sumatera Utara, tekanan perkotaan dan perkebunan di DAS Belawan, Deli, Asahan, dan Wampu menjadikan kawasan hunian jutaan penduduk rentan tenggelam hanya oleh hujan dengan intensitas moderat. Sumatera Barat mencatat risiko longsor ekstrem di DAS Batang Anai dan Batang Arau akibat hilangnya penahan lereng di Bukit Barisan. ‎ ‎Di bagian timur, DAS Indragiri dan Batanghari merupakan episentrum deforestasi terbesar yang juga berkontribusi pada krisis kabut asap dari lahan gambut kering. Sementara itu, DAS Musi di Sumatera Selatan dan Way Sekampung serta Way Seputih di Lampung telah kehilangan penyangga hidrologis alami sehingga kebutuhan air industri dan rumah tangga semakin rentan. ‎ ‎Bengkulu dan Kepulauan Riau tidak luput, dengan DAS Ketahun, Mukomuko, dan beberapa DAS kecil yang kehilangan kemampuan memulihkan diri setelah banjir besar. ‎ ‎"Namun demikian, penyusunan daftar DAS kritis tersebut sejatinya baru menggambarkan kategori risiko secara umum, belum sepenuhnya mencerminkan angka kerusakan hutan pada level yang lebih presisi," kata Sapta. ‎Kegagalan untuk segera memperbaiki kondisi ini akan membawa Sumatera ke dalam era bencana ekologi permanen, di mana banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran lahan tidak lagi bersifat musiman atau insidental, melainkan menjadi siklus hidup yang menyandera masyarakat dari tahun ke tahun. “Karena itu, pemulihan lanskap berbasis DAS bukan hanya upaya lingkungan, melainkan strategi menyelamatkan masa depan air, pangan, dan keselamatan jutaan warga,” tegas Sapta. Ask me! Banjir Bandang di Sumatera, Pentingnya Ekosistem Hulu dan DAS Sebagai Nadi Keseimbangan Iklim Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID,jAKARTA – ‎Banjir bandang dan longsor melanda Sumatera imbas rusaknya ekosistem yang membentang di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara pada 24–25 November 2025, meninggalkan korban jiwa dan kerusakan besar. Hingga 26 November, sedikitnya 21 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya terdampak. + + + + + Material kayu besar, batu, dan lumpur terbawa arus deras menutupi akses jalan, sementara sejumlah wilayah pemukiman terdampak banjir dan tanah longsor. Di Taput, sedikitnya 50 rumah rusak dan dua jembatan terputus, membuat evakuasi harus melalui jalur alternatif. Area terdampak mencakup Kelurahan Angin Nauli, Aek Muara Pinang, Aek Habil, Pasar Belakang, Pasar Baru, Simare-mare, Sibolga Hilir, Hutabarangan, hingga Pancuran Kerambil dan Pancuran Gerobak. + + + + ‎ ‎Cuaca ekstrem di Sumatera Utara dipicu interaksi Siklon Tropis Koto dan Bibit Siklon 95B yang memicu hujan sangat lebat, angin kencang, serta gelombang tinggi 2,5–4 meter di sejumlah perairan. Namun kerusakan parah yang terjadi bukan hanya akibat fenomena meteorologis. + + + + Di kawasan Batang Toru, kerusakan hutan di hulu akibat alih fungsi hutan menjadi kebun sawit, illegal logging, hingga ekspansi pertambangan dan pembangunan PLTA telah menghilangkan fungsi ekologis kawasan tersebut sebagai penyerap dan penahan air. Ketika hujan ekstrem terjadi, air tak lagi tertahan menuruni lereng dengan sangat cepat dan membawa potongan kayu dalam volume besar yang memperparah banjir bandang. ‎ ‎Senior Data and GIS Specialist Greenpeace Indonesia, Sapta Ananda Proklamasi menjelaskan Greenpeace Indonesia mencatat dalam tiga dekade terakhir, Pulau Sumatera menjadi salah satu kawasan yang mengalami deforestasi tercepat di dunia. Sejak tahun 1990, lebih dari tujuh juta hektare hutan primer hilang, dan jutaan hektare lainnya mengalami degradasi hingga berubah menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman industri. + Kebijakan ekspansi perkebunan skala besar, pembukaan kanal di rawa gambut, serta alih fungsi lahan di dataran rendah menjadikan lanskap hutan Sumatera terfragmentasi dan terdesak ke punggung Bukit Barisan. ‎ ‎"Akibatnya, lebih dari 80 persen DAS di Sumatera kini tercatat memiliki tutupan hutan alam kurang dari 25 persen, sebuah indikator bahwa sistem hidrologi yang menopang kehidupan puluhan juta masyarakat telah memasuki fase kritis," kata Sapta saat dihubungi Republika, Ahad (30/11/2025). + + Data Tutupan Hutan di Sumatera - (Greenpeace Indonesia) + + ‎ ‎Hilangnya hutan tidak sekadar menurunkan luas tutupan hijau, tetapi memutus “mesin” pengatur air, serapan hujan berkurang drastis, aliran permukaan meningkat, sedimen menumpuk di badan sungai, dan banjir-longsor menjadi bencana tahunan. ‎ ‎Kajian risiko bencana Sumatera Utara 2022–2026 sudah mengklasifikasikan wilayah ini berisiko tinggi banjir bandang dan longsor. Dokumentasi lapangan dan citra satelit menunjukkan area berhutan yang kini gundul, menandakan degradasi yang berlangsung lama. ‎ ‎Kondisi ini menjadi bukti andil kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan dan menghasilkan bencana ekologis berulang setiap musim hujan. Kerusakan hutan di hulu mengakibatkan tanah tidak lagi stabil dan mudah longsor, sehingga setiap limpasan air hujan langsung mengarah ke hilir, menghantam pemukiman dan infrastruktur warga. ‎ ‎Berkurangnya sebaran dan tutupan hutan juga mempengaruhi kekuatan Daerah Aliran Sungai (DAS). Dalam konteks ini, terdapat sedikitnya 20 DAS yang berada pada level risiko tertinggi di Sumatera dan membutuhkan intervensi segera. Di Aceh, DAS Krueng Aceh, Krueng Meureudu, Singkil, dan Alas–Barumun memperlihatkan degradasi terbesar di bagian tengah dan hilir yang telah berulang kali memicu banjir bandang dan tanggul jebol di wilayah pesisir. ‎ ‎Di Sumatera Utara, tekanan perkotaan dan perkebunan di DAS Belawan, Deli, Asahan, dan Wampu menjadikan kawasan hunian jutaan penduduk rentan tenggelam hanya oleh hujan dengan intensitas moderat. Sumatera Barat mencatat risiko longsor ekstrem di DAS Batang Anai dan Batang Arau akibat hilangnya penahan lereng di Bukit Barisan. ‎ ‎Di bagian timur, DAS Indragiri dan Batanghari merupakan episentrum deforestasi terbesar yang juga berkontribusi pada krisis kabut asap dari lahan gambut kering. Sementara itu, DAS Musi di Sumatera Selatan dan Way Sekampung serta Way Seputih di Lampung telah kehilangan penyangga hidrologis alami sehingga kebutuhan air industri dan rumah tangga semakin rentan. ‎ ‎Bengkulu dan Kepulauan Riau tidak luput, dengan DAS Ketahun, Mukomuko, dan beberapa DAS kecil yang kehilangan kemampuan memulihkan diri setelah banjir besar. ‎ ‎"Namun demikian, penyusunan daftar DAS kritis tersebut sejatinya baru menggambarkan kategori risiko secara umum, belum sepenuhnya mencerminkan angka kerusakan hutan pada level yang lebih presisi," kata Sapta. + + TUTUPAN DAS - (Greenpeace Indonesia) + + ‎Kegagalan untuk segera memperbaiki kondisi ini akan membawa Sumatera ke dalam era bencana ekologi permanen, di mana banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran lahan tidak lagi bersifat musiman atau insidental, melainkan menjadi siklus hidup yang menyandera masyarakat dari tahun ke tahun. + “Karena itu, pemulihan lanskap berbasis DAS bukan hanya upaya lingkungan, melainkan strategi menyelamatkan masa depan air, pangan, dan keselamatan jutaan warga,” tegas Sapta. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t75vus458_muhadjir-bandara-taif-dibuka-untuk-jamaah-haji-ri-durasi-masa-tinggal-bisa-lebih-singkat.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t75vus458_muhadjir-bandara-taif-dibuka-untuk-jamaah-haji-ri-durasi-masa-tinggal-bisa-lebih-singkat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cbee2383615ffc29d3114a12e341f828f53babfa --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t75vus458_muhadjir-bandara-taif-dibuka-untuk-jamaah-haji-ri-durasi-masa-tinggal-bisa-lebih-singkat.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t75vus458/muhadjir-bandara-taif-dibuka-untuk-jamaah-haji-ri-durasi-masa-tinggal-bisa-lebih-singkat +title: "Muhadjir- Bandara Taif Dibuka untuk Jamaah Haji RI, Durasi Masa Tinggal Bisa Lebih Singkat | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:01 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Muhadjir: Bandara Taif Dibuka untuk Jamaah Haji RI, Durasi Masa Tinggal Bisa Lebih Singkat | Republika Online + +Masa tinggal jamaah haji RI di Saudi dapat dipangkas menjadi 30-35 hari. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengajukan Bandara Taif, selain Bandara Madinah dan Jeddah, sebagai opsi pendaratan tambahan bagi jamaah haji RI di Arab Saudi. Apabila pihak Kerajaan Arab Saudi menerima usulan ini, durasi masa tinggal jamaah haji RI berpeluang menjadi lebih singkat. Hal itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Haji, Muhadjir Effendy. Menurut dia, Bandar Udara Taif dapat digunakan sebagai bandara alternatif untuk calon jamaah haji Indonesia. “Hitungan kami itu bisa proyeksikan (masa tinggal) 30-35 hari. Ada multiplayer effect dan itu bandaranya sejuk,” ujar Muhadjir saat menghadiri Milad ke-8 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, Jumat (12/12/2025). Pada penyelenggaraan sebelumnya, masa tinggal jamaah Indonesia di Tanah Suci bervariasi. Bagaimanapun, jamaah haji reguler RI umumnya berada di Arab Saudi selama kira-kira 40-42 hari. Durasi itu mencakup keberangkatan hingga kepulangan. Muhadjir mengatakan, Bandara Taif bisa menjadi entry point bagi jamaah Indonesia. Ia mengaku beberapa kali berkunjung ke Taif dan berkomunikasi dengan otoritas terkait. Bahkan, sebut mantan menko pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK) itu, pihak Bandara Taif memberikan lampu hijau meski disertai catatan. Menurut kepala bandara, demikian Muhadjir, Taif terbuka bagi jamaah haji Indonesia. Akan tetapi, fasilitas ini hanya bisa memberikan jaminan 10 slot penerbangan per hari. “Saya sudah berkunjung ke sana dan ada jaminan. Kepala Bandara Taif sudah terbuka untuk Indonesia, tetapi kalau 100 persen tidak bisa. Namun, akan memberikan 10 slot per hari,” ucap Muhadjir. Berkaitan dengan jarak, dari Bandara Taif ke Makkah hanya berjarak 70 kilometer. Apabila ditempuh dengan kendaraan, perlu waktu hanya 47 menit. “Tempatnya sangat tidak crowded. Ada tempat miqat juga. Selama ini, kita di atas pesawat dimintai niat umrah untuk ancang-ancang. Kalau menggunakan Taif, itu miqat yang bagus dan cocok untuk Indonesia,” kata tokoh Muhammadiyah ini, menjelaskan. Saat ini, Bandara Taif telah melayani penerbangan dari 11 maskapai internasional dan domestik, termasuk dari Iran, Mesir, dan Qatar. Namun, membutuhkan sejumlah penyesuaian, terutama terkait kapasitas terminal internasional yang saat ini hanya mampu menampung sekitar 500 penumpang. Sejak masih berbentuk sebuah badan negara, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI sudah mewacanakan pengurangan masa menetap jamaah haji Indonesia di Saudi. Rencananya, pengurangan durasi itu ialah dari yang awalnya sekitar 40 hari menjadi 30 hari. Efisiensi masa tinggal jamaah haji dapat diwujudkan dengan mengatur ulang frekuensi keberangkatan dan kepulangan jamaah. Namun, hal tersebut harus mempertimbangkan kesiapan asrama haji dan kemampuan teknis embarkasi. Jika Bandara Taif dapat digunakan, maka akan ada tiga bandara internasional di Arab Saudi yang siap menerima jamaah haji Indonesia. Dengan demikian, masa tinggal jamaah di Tanah Suci bisa dipangkas, sehingga biaya haji pun berpotensi turun karena pengeluaran untuk hotel dan konsumsi dapat ditekan. Ask me! Muhadjir: Bandara Taif Dibuka untuk Jamaah Haji RI, Durasi Masa Tinggal Bisa Lebih Singkat Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengajukan Bandara Taif, selain Bandara Madinah dan Jeddah, sebagai opsi pendaratan tambahan bagi jamaah haji RI di Arab Saudi. Apabila pihak Kerajaan Arab Saudi menerima usulan ini, durasi masa tinggal jamaah haji RI berpeluang menjadi lebih singkat. + + + + + Hal itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Haji, Muhadjir Effendy. Menurut dia, Bandar Udara Taif dapat digunakan sebagai bandara alternatif untuk calon jamaah haji Indonesia. + + + + Baca Juga + + + Kebutuhan Telur Meningkat Sejak MBG, Apa Peran Dokter Hewan? + + Shalat, Fondasi Disiplin Dalam Kehidupan + + Peran Dokter dalam Tindakan Aborsi: Dilema Etika dan Hukum + + + “Hitungan kami itu bisa proyeksikan (masa tinggal) 30-35 hari. Ada multiplayer effect dan itu bandaranya sejuk,” ujar Muhadjir saat menghadiri Milad ke-8 Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Jakarta, Jumat (12/12/2025). + Pada penyelenggaraan sebelumnya, masa tinggal jamaah Indonesia di Tanah Suci bervariasi. Bagaimanapun, jamaah haji reguler RI umumnya berada di Arab Saudi selama kira-kira 40-42 hari. Durasi itu mencakup keberangkatan hingga kepulangan. + + + + Muhadjir mengatakan, Bandara Taif bisa menjadi entry point bagi jamaah Indonesia. Ia mengaku beberapa kali berkunjung ke Taif dan berkomunikasi dengan otoritas terkait. Bahkan, sebut mantan menko pembangunan manusia dan kebudayaan (PMK) itu, pihak Bandara Taif memberikan lampu hijau meski disertai catatan. + Menurut kepala bandara, demikian Muhadjir, Taif terbuka bagi jamaah haji Indonesia. Akan tetapi, fasilitas ini hanya bisa memberikan jaminan 10 slot penerbangan per hari. + “Saya sudah berkunjung ke sana dan ada jaminan. Kepala Bandara Taif sudah terbuka untuk Indonesia, tetapi kalau 100 persen tidak bisa. Namun, akan memberikan 10 slot per hari,” ucap Muhadjir. + Berkaitan dengan jarak, dari Bandara Taif ke Makkah hanya berjarak 70 kilometer. Apabila ditempuh dengan kendaraan, perlu waktu hanya 47 menit. + “Tempatnya sangat tidak crowded. Ada tempat miqat juga. Selama ini, kita di atas pesawat dimintai niat umrah untuk ancang-ancang. Kalau menggunakan Taif, itu miqat yang bagus dan cocok untuk Indonesia,” kata tokoh Muhammadiyah ini, menjelaskan. + Saat ini, Bandara Taif telah melayani penerbangan dari 11 maskapai internasional dan domestik, termasuk dari Iran, Mesir, dan Qatar. Namun, membutuhkan sejumlah penyesuaian, terutama terkait kapasitas terminal internasional yang saat ini hanya mampu menampung sekitar 500 penumpang. + Sejak masih berbentuk sebuah badan negara, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI sudah mewacanakan pengurangan masa menetap jamaah haji Indonesia di Saudi. + Rencananya, pengurangan durasi itu ialah dari yang awalnya sekitar 40 hari menjadi 30 hari. Efisiensi masa tinggal jamaah haji dapat diwujudkan dengan mengatur ulang frekuensi keberangkatan dan kepulangan jamaah. Namun, hal tersebut harus mempertimbangkan kesiapan asrama haji dan kemampuan teknis embarkasi. + Jika Bandara Taif dapat digunakan, maka akan ada tiga bandara internasional di Arab Saudi yang siap menerima jamaah haji Indonesia. Dengan demikian, masa tinggal jamaah di Tanah Suci bisa dipangkas, sehingga biaya haji pun berpotensi turun karena pengeluaran untuk hotel dan konsumsi dapat ditekan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t8t4za425_cegah-superflu-dokter-imbau-masyarakat-terapkan-perilaku-hidup-sehat.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t8t4za425_cegah-superflu-dokter-imbau-masyarakat-terapkan-perilaku-hidup-sehat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d658ecda824cc3faa2886c0c437da60c80aae87a --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t8t4za425_cegah-superflu-dokter-imbau-masyarakat-terapkan-perilaku-hidup-sehat.md @@ -0,0 +1,135 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t8t4za425/cegah-superflu-dokter-imbau-masyarakat-terapkan-perilaku-hidup-sehat +title: "Cegah Super Flu, Dokter Imbau Masyarakat Terapkan Perilaku Hidup Sehat | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:36:07 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Cegah Super Flu, Dokter Imbau Masyarakat Terapkan Perilaku Hidup Sehat | Republika Online + +Superflu umumnya menimbulkan gejala yang mirip dengan flu musiman biasa. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Super flu tengah menjadi sorotan karena meningkatnya kasus influenza musiman yang disebabkan oleh varian virus influenza A(H3N2) subclade K di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski namanya terdengar menakutkan, istilah ini bukan nama penyakit baru atau virus baru secara resmi, melainkan istilah populer yang merujuk pada peningkatan penularan influenza yang cepat akhir-akhir ini. Dokter spesialis paru dr Brigitta Devi Anindita Hapsari, menyampaikan bahwa superflu umumnya menimbulkan gejala yang mirip dengan flu musiman biasa. Gejala tersebut meliputi demam tinggi, batuk dan pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala disertai nyeri otot, serta tubuh terasa lemas. Keluhan ini biasanya muncul secara bertahap dalam beberapa hari setelah seseorang terpapar virus. Secara klinis, dokter tidak dapat membedakan varian Superflu hanya berdasarkan gejala fisik, karena manifestasinya sangat menyerupai influenza musiman pada umumnya. "Virus influenza menyebar utamanya melalui percikan udara (droplet) ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Penularan juga bisa terjadi melalui kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi lalu menyentuh wajah, hidung, atau mulut," kata dr Brigitta dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (13/1/2026). Kemudian untuk kelompok yang paling berisiko terinfeksi maupun mengalami komplikasi serius akibat super flu meliputi anak-anak, khususnya balita, lanjut usia (lansia), serta orang dengan kondisi medis kronis seperti penyakit jantung, paru, diabetes, atau gangguan ginjal. Selain itu, penderita dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau gangguan imun juga memiliki risiko lebih tinggi karena tubuh tidak mampu melawan infeksi secara optimal. "Oleh karena itu, kelompok rentan ini perlu mendapatkan perhatian khusus melalui upaya pencegahan, pemantauan kesehatan, serta penanganan medis yang lebih dini," kata dia. Meskipun situasi saat ini masih tergolong terkendali, dr Brigita mengimbau masyarakat untuk menerapkan sejumlah langkah pencegahan penting. Imunisasi influenza tahunan tetap direkomendasikan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit penyerta, karena vaksin dapat menurunkan risiko sakit berat dan kebutuhan rawat inap. Selain itu, masyarakat dianjurkan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, menjaga etika batuk dan bersin, menggunakan masker saat muncul gejala flu, serta menghindari menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Upaya pencegahan juga perlu didukung dengan istirahat yang cukup dan konsumsi gizi seimbang guna menjaga daya tahan tubuh. "Apabila mengalami demam atau batuk, masyarakat disarankan tetap berada di rumah dan menghindari kerumunan hingga kondisi membaik, sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menekan risiko penularan. Segera hubungi fasilitas kesehatan jika gejala makin berat, seperti sesak napas atau gejala pneumonia," kata dia. A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) Ask me! Cegah Super Flu, Dokter Imbau Masyarakat Terapkan Perilaku Hidup Sehat Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Super flu tengah menjadi sorotan karena meningkatnya kasus influenza musiman yang disebabkan oleh varian virus influenza A(H3N2) subclade K di berbagai negara, termasuk Indonesia. Meski namanya terdengar menakutkan, istilah ini bukan nama penyakit baru atau virus baru secara resmi, melainkan istilah populer yang merujuk pada peningkatan penularan influenza yang cepat akhir-akhir ini. + + + + + Dokter spesialis paru dr Brigitta Devi Anindita Hapsari, menyampaikan bahwa superflu umumnya menimbulkan gejala yang mirip dengan flu musiman biasa. Gejala tersebut meliputi demam tinggi, batuk dan pilek, sakit tenggorokan, sakit kepala disertai nyeri otot, serta tubuh terasa lemas. Keluhan ini biasanya muncul secara bertahap dalam beberapa hari setelah seseorang terpapar virus. + + + + + Baca Juga + + + Tips Menjaga Daya Tahan Tubuh Saat Pancaroba Agar Terhindar dari Super Flu + + Waspada Super Flu Masuk Indonesia, Pakar Ingatkan Risiko Komplikasi Berat + + Buku Broken Strings Karya Aurelie Moremans Dibuat dalam Bentuk Cetak + + + Secara klinis, dokter tidak dapat membedakan varian Superflu hanya berdasarkan gejala fisik, karena manifestasinya sangat menyerupai influenza musiman pada umumnya. "Virus influenza menyebar utamanya melalui percikan udara (droplet) ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Penularan juga bisa terjadi melalui kontak langsung dengan permukaan yang terkontaminasi lalu menyentuh wajah, hidung, atau mulut," kata dr Brigitta dalam keterangan tertulis dikutip Selasa (13/1/2026). + Kemudian untuk kelompok yang paling berisiko terinfeksi maupun mengalami komplikasi serius akibat super flu meliputi anak-anak, khususnya balita, lanjut usia (lansia), serta orang dengan kondisi medis kronis seperti penyakit jantung, paru, diabetes, atau gangguan ginjal. Selain itu, penderita dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah atau gangguan imun juga memiliki risiko lebih tinggi karena tubuh tidak mampu melawan infeksi secara optimal. + + + + "Oleh karena itu, kelompok rentan ini perlu mendapatkan perhatian khusus melalui upaya pencegahan, pemantauan kesehatan, serta penanganan medis yang lebih dini," kata dia. + Meskipun situasi saat ini masih tergolong terkendali, dr Brigita mengimbau masyarakat untuk menerapkan sejumlah langkah pencegahan penting. Imunisasi influenza tahunan tetap direkomendasikan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, lansia, dan penderita penyakit penyerta, karena vaksin dapat menurunkan risiko sakit berat dan kebutuhan rawat inap. + Selain itu, masyarakat dianjurkan untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), antara lain dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, menjaga etika batuk dan bersin, menggunakan masker saat muncul gejala flu, serta menghindari menyentuh wajah dengan tangan yang kotor. Upaya pencegahan juga perlu didukung dengan istirahat yang cukup dan konsumsi gizi seimbang guna menjaga daya tahan tubuh. + "Apabila mengalami demam atau batuk, masyarakat disarankan tetap berada di rumah dan menghindari kerumunan hingga kondisi membaik, sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menekan risiko penularan. Segera hubungi fasilitas kesehatan jika gejala makin berat, seperti sesak napas atau gejala pneumonia," kata dia. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) + + + +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t94ywl458_sejarah-penulisan-hadis-pernah-dilarang-hingga-dibolehkan-rasulullah.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t94ywl458_sejarah-penulisan-hadis-pernah-dilarang-hingga-dibolehkan-rasulullah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d1462996adfc1973acdd6a569fea6c3ab1ba75ab --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_t94ywl458_sejarah-penulisan-hadis-pernah-dilarang-hingga-dibolehkan-rasulullah.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/t94ywl458/sejarah-penulisan-hadis-pernah-dilarang-hingga-dibolehkan-rasulullah +title: "Sejarah Penulisan Hadis- Pernah Dilarang Hingga Dibolehkan Rasulullah | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:34:27 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Sejarah Penulisan Hadis: Pernah Dilarang Hingga Dibolehkan Rasulullah | Republika Online + +Hadis adalah sumber primer kedua dalam ajaran Islam. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Syekh Yusuf Qardhawi dalam Kaifa Nata’amalu ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah , menjelaskan, Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan penafsiran Alquran dalam praktik. Sebab, Allah SWT sendiri telah menegaskan, Rasulullah SAW adalah contoh bagi sekalian manusia. “Telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kalian” (QS al-Ahzab: 21). Istilah lain untuk Sunnah Nabi SAW adalah hadis atau al-hadits. Secara kebahasaan, hadits memiliki sejumlah arti, yakni ‘baru’, ‘sesuatu yang dikutip’, serta ‘sesuatu yang sedikit dan banyak.’ Menurut Syekh Manna al-Qaththan dalam Mabahits fii ‘Ulumil Hadits, pengertian hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, dalam masa sebelum ataupun sesudah kenabiannya. Apakah hadis ditulis beriringan dengan penulisan Alquran? Ternyata, bukan demikian halnya. Sejak Nabi SAW menerima wahyu, sejumlah sahabat beliau menuliskan atau mencatat Alquran pada pelbagai alas, semisal pelepah kurma, lembaran kulit ternak, permukaan batu, dan sebagainya. Di antara banyak sahabat yang dikenal sebagai pencatat Alquran ialah Zaid bin Tsabit, Mu’adz bin Jabal, Ubay bin Ka’ab, serta Mu’awiyah bin Abi Sufyan. Alih-alih menginstruksikan atau menyarankan, Nabi SAW terlebih dahulu pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis. Al-Khudri meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu sekalian menulis apa pun dariku. Dan, barangsiapa yang menulis dariku selain Alquran, maka hapuslah” (HR Muslim). Pada suatu ketika, Abu Hurairah dan beberapa Muslimin sedang menulis. Keduanya kemudian dilihat Rasulullah SAW. “Apa yang telah kalian tulis?” tanya Nabi SAW. “Perkataan (hadis-hadis) yang telah kami dengar darimu, ya Rasulullah,” jawab mereka. “Kitab selain Kitabullah (Alquran)? Tidakkah kalian tahu, umat-umat sebelum kalian tidaklah tersesat kecuali karena telah menulis kitab-kitab bersama kitab Allah?” tanya beliau retoris. Maknanya, Rasulullah SAW saat itu belum meridhai umat Islam untuk menuliskan apa pun yang bersumber dari diri beliau selain Alquran. Barulah beberapa waktu kemudian, Nabi SAW membolehkan penulisan hadis meskipun secara terbatas. Beberapa sahabat yang mendapatkan kebolehan itu ialah, antara lain, Abdullah bin Amr bin Ash. Putra Amr bin Ash itu menuturkan, “Aku telah mencatat segala yang kudengar dari Rasulullah SAW karena hendak menghafalnya. Mengetahui itu, kaum Quraisy melarangku seraya berkata, ‘Apakah kamu menulis segala sesuatu dari Rasulullah, sementara Rasulullah sendiri adalah manusia biasa yang bertutur baik saat marah dan ridha?’ Maka aku pun menghentikan aktivitas penulisan itu. Namun, hal itu kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Aku melihat beliau mengangguk dan mengarahkan jarinya pada mulutnya seraya bersabda, ‘Tulislah. Demi Zat yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, tidak ada sesuatu yang keluar dari sini (mulut Nabi SAW) kecuali kebenaran.’” Transisi dari adanya pelarangan kepada pembolehan menulis hadis-hadis dapat dipahami dengan konsep nasakh-mansukh. Maksudnya, instruksi Nabi SAW yang melarang penulisan hadis-hadis dihapus (mengalami nasakh ) oleh beliau sendiri. Kalau menilik pada sejarah, pelarangan menulis hadis itu berlangsung pada masa awal syiar Islam. Ketika Muslimin sudah mengingat dengan kuat Alquran, maka hilanglah kekhawatiran bahwa teks Kitabullah akan tercampur-baur dengan teks hadis. Jadi, penulisan hadis pun dibolehkan oleh Rasulullah SAW meskipun secara terbatas pada beberapa sahabat. Ask me! Sejarah Penulisan Hadis: Pernah Dilarang Hingga Dibolehkan Rasulullah Rekomendasi Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Syekh Yusuf Qardhawi dalam Kaifa Nata’amalu ma’a as-Sunnah an-Nabawiyyah , menjelaskan, Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan penafsiran Alquran dalam praktik. Sebab, Allah SWT sendiri telah menegaskan, Rasulullah SAW adalah contoh bagi sekalian manusia. “Telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi kalian” (QS al-Ahzab: 21). + + + + + Istilah lain untuk Sunnah Nabi SAW adalah hadis atau al-hadits. Secara kebahasaan, hadits memiliki sejumlah arti, yakni ‘baru’, ‘sesuatu yang dikutip’, serta ‘sesuatu yang sedikit dan banyak.’ Menurut Syekh Manna al-Qaththan dalam Mabahits fii ‘Ulumil Hadits, pengertian hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, atau sirah beliau, dalam masa sebelum ataupun sesudah kenabiannya. + + + + + Baca Juga + + + Dari Bima untuk Indonesia dan Dunia + + Jadwal Liga Champions: Pemuncak Klasemen Italia dan Inggris Beradu, Inter Milan Hadapi Arsenal + + Kisah Negeri yang Diazab dengan Hujan + + + Apakah hadis ditulis beriringan dengan penulisan Alquran? Ternyata, bukan demikian halnya. + Sejak Nabi SAW menerima wahyu, sejumlah sahabat beliau menuliskan atau mencatat Alquran pada pelbagai alas, semisal pelepah kurma, lembaran kulit ternak, permukaan batu, dan sebagainya. Di antara banyak sahabat yang dikenal sebagai pencatat Alquran ialah Zaid bin Tsabit, Mu’adz bin Jabal, Ubay bin Ka’ab, serta Mu’awiyah bin Abi Sufyan. + + + + Alih-alih menginstruksikan atau menyarankan, Nabi SAW terlebih dahulu pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis. + Al-Khudri meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, “Janganlah kamu sekalian menulis apa pun dariku. Dan, barangsiapa yang menulis dariku selain Alquran, maka hapuslah” (HR Muslim). + Pada suatu ketika, Abu Hurairah dan beberapa Muslimin sedang menulis. Keduanya kemudian dilihat Rasulullah SAW. + “Apa yang telah kalian tulis?” tanya Nabi SAW. + “Perkataan (hadis-hadis) yang telah kami dengar darimu, ya Rasulullah,” jawab mereka. + “Kitab selain Kitabullah (Alquran)? Tidakkah kalian tahu, umat-umat sebelum kalian tidaklah tersesat kecuali karena telah menulis kitab-kitab bersama kitab Allah?” tanya beliau retoris. + Maknanya, Rasulullah SAW saat itu belum meridhai umat Islam untuk menuliskan apa pun yang bersumber dari diri beliau selain Alquran. + Barulah beberapa waktu kemudian, Nabi SAW membolehkan penulisan hadis meskipun secara terbatas. Beberapa sahabat yang mendapatkan kebolehan itu ialah, antara lain, Abdullah bin Amr bin Ash. + Putra Amr bin Ash itu menuturkan, “Aku telah mencatat segala yang kudengar dari Rasulullah SAW karena hendak menghafalnya. Mengetahui itu, kaum Quraisy melarangku seraya berkata, ‘Apakah kamu menulis segala sesuatu dari Rasulullah, sementara Rasulullah sendiri adalah manusia biasa yang bertutur baik saat marah dan ridha?’ Maka aku pun menghentikan aktivitas penulisan itu. + Namun, hal itu kemudian sampai kepada Rasulullah SAW. Aku melihat beliau mengangguk dan mengarahkan jarinya pada mulutnya seraya bersabda, ‘Tulislah. Demi Zat yang jiwaku dalam kekuasaan-Nya, tidak ada sesuatu yang keluar dari sini (mulut Nabi SAW) kecuali kebenaran.’” + Transisi dari adanya pelarangan kepada pembolehan menulis hadis-hadis dapat dipahami dengan konsep nasakh-mansukh. Maksudnya, instruksi Nabi SAW yang melarang penulisan hadis-hadis dihapus (mengalami nasakh ) oleh beliau sendiri. + Kalau menilik pada sejarah, pelarangan menulis hadis itu berlangsung pada masa awal syiar Islam. Ketika Muslimin sudah mengingat dengan kuat Alquran, maka hilanglah kekhawatiran bahwa teks Kitabullah akan tercampur-baur dengan teks hadis. Jadi, penulisan hadis pun dibolehkan oleh Rasulullah SAW meskipun secara terbatas pada beberapa sahabat.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:08 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026: Semarang Menunggu Maghrib diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tamn1r487_innalillahi-ibu-wali-kota-bandung-m-farhan-meninggal-dunia.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tamn1r487_innalillahi-ibu-wali-kota-bandung-m-farhan-meninggal-dunia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ec164ad63e2c8fab7703de1da86536bf12b2a758 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tamn1r487_innalillahi-ibu-wali-kota-bandung-m-farhan-meninggal-dunia.md @@ -0,0 +1,114 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/tamn1r487/innalillahi-ibu-wali-kota-bandung-m-farhan-meninggal-dunia +title: "Innalillahi, Ibu Wali Kota Bandung M Farhan Meninggal Dunia | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:56:19 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Innalillahi, Ibu Wali Kota Bandung M Farhan Meninggal Dunia | Republika Online + +Almarhumah akan disemayamkan di kediaman keluarga di Kota Bogor. REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Innalillahi wa inna ilaihi rojiun . Nani Rubiyani, ibunda dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninggal dunia pada Selasa (17/2/2026) sekitar pukul 22.58 WIB di Kota Bogor. Almarhumah akan disemayamkan di kediaman keluarga di Jalan Penggalang, Komplek Pertanian Loji, Kota Bogor dan dimakamkan di TPU Kompleks Pertanian Loji, Kota Bogor. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyampaikan belasungkawa atas wafatnya ibunda wali kota Bandung. Ia menyampaikan doa agar keluarga yang ditinggalkan, khususnya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan. “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami keluarga besar Pemerintah Kota Bandung turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Nani Rubiyani, ibunda dari Bapak Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Semoga almarhumah husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” kata dia melalui keterangan resmi. Ia mengatakan, Pemkot Bandung mendoakan agar bapak wali kota dan seluruh keluarga besar diberikan kesabaran, ketabahan, serta kekuatan dalam menghadapi ujian ini. "Semoga segala amal ibadah almarhumah diterima dan menjadi cahaya di alam kuburnya,” kata dia. Ia mengatakan, Pemkot Bandung mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan. Ask me! Innalillahi , Ibu Wali Kota Bandung M Farhan Meninggal Dunia Rekomendasi Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut Perang Iran-Israel tak Kunjung Reda, 15 WNI Asal Jabar Dievakuasi dari Timur Tengah Aksi Pengeroyokan Antar Pelajar SMAN 5 dan 2 Bandung Viral, Polisi Buru Pelaku REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Innalillahi wa inna ilaihi rojiun . Nani Rubiyani, ibunda dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninggal dunia pada Selasa (17/2/2026) sekitar pukul 22.58 WIB di Kota Bogor. Almarhumah akan disemayamkan di kediaman keluarga di Jalan Penggalang, Komplek Pertanian Loji, Kota Bogor dan dimakamkan di TPU Kompleks Pertanian Loji, Kota Bogor. + + + + + Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyampaikan belasungkawa atas wafatnya ibunda wali kota Bandung. Ia menyampaikan doa agar keluarga yang ditinggalkan, khususnya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi cobaan. + + + + Baca Juga + + + Israel Tegaskan Ogah Mundur dari Gaza + + Rumah Dipasangi Stiker 'Keluarga Penerima Bantuan', Ratusan Warga Majalengka Mundur Terima Bansos + + Sembako di Majalengka Naik Gila-gilaan, Cabe Rawit Merah dari Rp 40 Ribu Jadi Rp100 Ribu per Kg + + + “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami keluarga besar Pemerintah Kota Bandung turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Ibu Nani Rubiyani, ibunda dari Bapak Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Semoga almarhumah husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” kata dia melalui keterangan resmi. + Ia mengatakan, Pemkot Bandung mendoakan agar bapak wali kota dan seluruh keluarga besar diberikan kesabaran, ketabahan, serta kekuatan dalam menghadapi ujian ini. "Semoga segala amal ibadah almarhumah diterima dan menjadi cahaya di alam kuburnya,” kata dia. + + + + Ia mengatakan, Pemkot Bandung mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhumah agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi ketabahan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 19:35 WIB + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:52 WIB + + Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:48 WIB + + Perang Iran-Israel tak Kunjung Reda, 15 WNI Asal Jabar Dievakuasi dari Timur Tengah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:44 WIB + + Aksi Pengeroyokan Antar Pelajar SMAN 5 dan 2 Bandung Viral, Polisi Buru Pelaku diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tb7cvi320_innalillahi-wa-inna-ilaihi-rajiun-ketua-umum-fatayat-nu-margaret-aliyatul-maimunah-meninggal-dunia.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tb7cvi320_innalillahi-wa-inna-ilaihi-rajiun-ketua-umum-fatayat-nu-margaret-aliyatul-maimunah-meninggal-dunia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..68444e7ffd3effccd943e8c0d11e473a62d5f062 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tb7cvi320_innalillahi-wa-inna-ilaihi-rajiun-ketua-umum-fatayat-nu-margaret-aliyatul-maimunah-meninggal-dunia.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/tb7cvi320/innalillahi-wa-inna-ilaihi-rajiun-ketua-umum-fatayat-nu-margaret-aliyatul-maimunah-meninggal-dunia +title: "Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun, Ketua Umum Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah Meninggal Dunia | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:26:05 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun, Ketua Umum Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah Meninggal Dunia | Republika Online + +Ning Margaret akan dimakamkan di Pesantren Denanyar Jombang. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. ..kabar duka datang dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Salah satu kader terbaiknya, Ketua Umum PP Fatayat NU yang juga sekaligus Ketua KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, meninggal dunia. Almarhumah meninggal dunia pada Ahad (1/3/2026) pukul 08.25 WIB setelah dirawat beberapa hari di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Kabar disampaikan langsung oleh suaminya, KH Abdullah Masud. Jenazah akan disholatkan di PBNU pada pukul 12.00 WIB sebelum diberangkatkan menuju pemakaman keluarga di Pesantren Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang Jawa Timur. Ning Margaret, begitu akrab disapa, merupakan salah satu keluarga pendiri Nahdlatul Ulama, dari jalur KH Bisri Syansuri, pendiri Pesantren Denanyar. Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai aktivis. Dalam pandangan almarhumah, sebagaimana dikutip dari Antara,  perempuan Muslim Indonesia harus mengambil peran sebagai arsitek perubahan di tengah tantangan zaman. “Kita tidak bisa hanya menjadi penonton perubahan. Perempuan Muslim harus hadir sebagai pelaku, penggerak, dan penentu arah perubahan di lingkungannya,” ujar Margaret saat Penganugerahan Inspiring Moslem Women (IMW) 2026. Acara yang diselenggarakan Fatayat NU bersama Yayasan Compass Indonesiatama ini merupakan bagian dari peringatan Hari Lahir NU dan Fatayat NU 2026. Dia menyoroti tantangan global mulai dari ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, hingga kerentanan perempuan dalam kekerasan berbasis digital. Karena itu, menurutnya, perempuan Muslim harus memiliki tiga kekuatan utama yakni intelektual, spiritual-moral, serta solidaritas dan kepemimpinan sosial. Menurutnya, kekuatan intelektual menjadikan perempuan mampu membaca zaman dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekuatan spiritual-moral menjaga nilai dan akhlak di tengah derasnya arus informasi. Ask me! Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiun , Ketua Umum Fatayat NU Margaret Aliyatul Maimunah Meninggal Dunia Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. ..kabar duka datang dari keluarga besar Nahdlatul Ulama. Salah satu kader terbaiknya, Ketua Umum PP Fatayat NU yang juga sekaligus Ketua KPAI, Margaret Aliyatul Maimunah, meninggal dunia.  + + + + + Almarhumah meninggal dunia pada Ahad (1/3/2026) pukul 08.25 WIB setelah dirawat beberapa hari di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Kabar disampaikan langsung oleh suaminya, KH Abdullah Masud.  + + + + + Baca Juga + + + BREAKING NEWS: Innalillahi Wa Innailaihi Rajiun. ..Ayatollah Ali Khamenei Gugur + + Putri, Menantu, Hingga Cucu Khamenei Dikonfirmasi Gugur, Bagaimana Kondisi Sang Ayatollah? + + Garda Revolusi Iran: Kami akan Balas Kematian Khamenei dengan Telak + + + Jenazah akan disholatkan di PBNU pada pukul 12.00 WIB sebelum diberangkatkan menuju pemakaman keluarga di Pesantren Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang Jawa Timur.  + Ning Margaret, begitu akrab disapa, merupakan salah satu keluarga pendiri Nahdlatul Ulama, dari jalur KH Bisri Syansuri, pendiri Pesantren Denanyar. + + + + Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai aktivis. Dalam pandangan almarhumah, sebagaimana dikutip dari Antara,  perempuan Muslim Indonesia harus mengambil peran sebagai arsitek perubahan di tengah tantangan zaman. + “Kita tidak bisa hanya menjadi penonton perubahan. Perempuan Muslim harus hadir sebagai pelaku, penggerak, dan penentu arah perubahan di lingkungannya,” ujar Margaret saat Penganugerahan Inspiring Moslem Women (IMW) 2026.  + Acara yang diselenggarakan Fatayat NU bersama Yayasan Compass Indonesiatama ini merupakan bagian dari peringatan Hari Lahir NU dan Fatayat NU 2026. + Dia menyoroti tantangan global mulai dari ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, hingga kerentanan perempuan dalam kekerasan berbasis digital. + Karena itu, menurutnya, perempuan Muslim harus memiliki tiga kekuatan utama yakni intelektual, spiritual-moral, serta solidaritas dan kepemimpinan sosial. + Menurutnya, kekuatan intelektual menjadikan perempuan mampu membaca zaman dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekuatan spiritual-moral menjaga nilai dan akhlak di tengah derasnya arus informasi. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tbk574425_hanung-bramantyo-ungkap-misi-kemanusiaan-di-balik-pendirian-masjid-salim-kamil-jagakarsa.md b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tbk574425_hanung-bramantyo-ungkap-misi-kemanusiaan-di-balik-pendirian-masjid-salim-kamil-jagakarsa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..496c063c864bc8f121472e9e6d9001817a28e932 --- /dev/null +++ b/raw/khazanah.republika.co.id_berita_tbk574425_hanung-bramantyo-ungkap-misi-kemanusiaan-di-balik-pendirian-masjid-salim-kamil-jagakarsa.md @@ -0,0 +1,129 @@ +--- +url: https://khazanah.republika.co.id/berita/tbk574425/hanung-bramantyo-ungkap-misi-kemanusiaan-di-balik-pendirian-masjid-salim-kamil-jagakarsa +title: "Hanung Bramantyo Ungkap Misi Kemanusiaan di Balik Pendirian Masjid Salim Kamil Jagakarsa | Republika Online" +domain: khazanah.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:06:04 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Hanung Bramantyo Ungkap Misi Kemanusiaan di Balik Pendirian Masjid Salim Kamil Jagakarsa | Republika Online + +Setelah pembangunan dua tahun, Masjid Salim Kamil kini sudah bisa digunakan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kini kehadiran bangunan yang tidak hanya disusun dari semen dan bata, melainkan dari kegelisahan seorang sineas. Sutradara Hanung Bramantyo, setelah dua dekade berkarya di balik lensa, menemukan satu "mahakarya" yang membuatnya merasa benar-benar utuh. Bukan film peraih piala festival, melainkan rumah ibadah yang didirikan bersama sang istri, Zaskia Adya Mecca, dan para donatur yaitu Masjid Salim Kamil. Bangunan ini berdiri sebagai representasi visual dari perjalanan spiritual dan sosial pasangan selebritas tersebut, yang selama ini lebih banyak dikenal melalui layar kaca dan layar lebar. Hanung mengatakan proses pembangunan masjid ini memakan waktu sekitar dua tahun. Sebagai sutradara yang dikenal perfeksionis, ia tidak membiarkan satu detail pun meleset. Kedisiplinannya di lokasi syuting terbawa hingga ke setiap sudut konstruksi. Baginya, setiap pilar, lekuk dinding, dan tata cahaya adalah bagian dari sebuah frame besar yang harus menyampaikan pesan kepada siapa pun yang datang. Tak jarang, ia melakukan "penyuntingan" langsung jika struktur bangunan tidak sesuai dengan rasa yang ia inginkan. Baginya, sebuah bangunan harus memiliki jiwa, sama seperti sebuah skenario yang harus bernapas di tangan pemainnya. "Karena saya orang yang sangat detail jadi membuat rumah itu kayak membuat film. Jadi kalau ada yang perlu saya edit, saya edit. Jadi tukang-tukangnya juga saya 'jump cut' gitu kan? Kalau nggak sesuai sama detail yang pembangunannya yang saya mau, ya saya replace , saya ganti pemain. Saya ganti pemain aja, " ujarnya saat ditemui di Jakarta pada Rabu (4/3/2026). Masjid Salim Kamil bukanlah sekadar proyek estetika untuk memuaskan ego arsitektural. Hanung dan Zaskia membawa misi yang lebih dalam dari sekadar fisik bangunan yang megah. Mereka ingin mengubah paradigma tentang fungsi masjid di tengah masyarakat modern yang sering kali individualis. Selama ini, ada masjid yang hanya berfungsi sebagai tempat ritual formal yang terkunci di luar waktu sholat. Namun, bagi keluarga ini, Ramadhan dan Lebaran tahun ini menjadi momentum emosional karena karya ini menghubungkan urusan duniawi dengan harapan surgawi. Ini adalah "warisan" yang mereka siapkan bukan hanya untuk publik, tetapi sebagai teladan bagi anak-anak mereka tentang arti memberi kembali kepada masyarakat. "Ini adalah momentum kami Lebaran dan puasa yang membanggakan buat keluarga, buat saya, buat anak-anak keluarga, saya dan Saskia karena kami bisa berkarya bareng dan bukan hanya sekedar duniawi tapi surgawi," kata Hanung. Ask me! Hanung Bramantyo Ungkap Misi Kemanusiaan di Balik Pendirian Masjid Salim Kamil Jagakarsa Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, kini kehadiran bangunan yang tidak hanya disusun dari semen dan bata, melainkan dari kegelisahan seorang sineas. Sutradara Hanung Bramantyo, setelah dua dekade berkarya di balik lensa, menemukan satu "mahakarya" yang membuatnya merasa benar-benar utuh. Bukan film peraih piala festival, melainkan rumah ibadah yang didirikan bersama sang istri, Zaskia Adya Mecca, dan para donatur yaitu Masjid Salim Kamil. + + + + + Bangunan ini berdiri sebagai representasi visual dari perjalanan spiritual dan sosial pasangan selebritas tersebut, yang selama ini lebih banyak dikenal melalui layar kaca dan layar lebar. Hanung mengatakan proses pembangunan masjid ini memakan waktu sekitar dua tahun. + + + + + Baca Juga + + + Film Bumi Manusia Extended , Kado Seabad Pramoedya Ananta Toer + + Doa Yura Yunita dari Tanah Suci Sebelum Vidi Aldiano Meninggal Dunia + + Daftar 39 RT dan 13 Ruas Jalan di Jakarta yang Tergenang Banjir Pagi Ini + + + Sebagai sutradara yang dikenal perfeksionis, ia tidak membiarkan satu detail pun meleset. Kedisiplinannya di lokasi syuting terbawa hingga ke setiap sudut konstruksi. Baginya, setiap pilar, lekuk dinding, dan tata cahaya adalah bagian dari sebuah frame besar yang harus menyampaikan pesan kepada siapa pun yang datang. + + Masjid Salim Kamil di Jagakarsa, Jakarta Selatan. - (Dok. Instagram/@zaskiaadyamecca) + +   + + + + Tak jarang, ia melakukan "penyuntingan" langsung jika struktur bangunan tidak sesuai dengan rasa yang ia inginkan. Baginya, sebuah bangunan harus memiliki jiwa, sama seperti sebuah skenario yang harus bernapas di tangan pemainnya. + "Karena saya orang yang sangat detail jadi membuat rumah itu kayak membuat film. Jadi kalau ada yang perlu saya edit, saya edit. Jadi tukang-tukangnya juga saya 'jump cut' gitu kan? Kalau nggak sesuai sama detail yang pembangunannya yang saya mau, ya saya replace , saya ganti pemain. Saya ganti pemain aja, " ujarnya saat ditemui di Jakarta pada Rabu (4/3/2026). + Masjid Salim Kamil bukanlah sekadar proyek estetika untuk memuaskan ego arsitektural. Hanung dan Zaskia membawa misi yang lebih dalam dari sekadar fisik bangunan yang megah. Mereka ingin mengubah paradigma tentang fungsi masjid di tengah masyarakat modern yang sering kali individualis. + + Aktris Zaskia Adya Mecca - (Republika/Putra M. Akbar) + +   + Selama ini, ada masjid yang hanya berfungsi sebagai tempat ritual formal yang terkunci di luar waktu sholat. Namun, bagi keluarga ini, Ramadhan dan Lebaran tahun ini menjadi momentum emosional karena karya ini menghubungkan urusan duniawi dengan harapan surgawi. Ini adalah "warisan" yang mereka siapkan bukan hanya untuk publik, tetapi sebagai teladan bagi anak-anak mereka tentang arti memberi kembali kepada masyarakat. + "Ini adalah momentum kami Lebaran dan puasa yang membanggakan buat keluarga, buat saya, buat anak-anak keluarga, saya dan Saskia karena kami bisa berkarya bareng dan bukan hanya sekedar duniawi tapi surgawi," kata Hanung. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/kominfo.jatimprov.go.id_berita_bps-jatim-publikasikan-laporan-provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2024.md b/raw/kominfo.jatimprov.go.id_berita_bps-jatim-publikasikan-laporan-provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9d0e66548eba7651ed071dc1965d48d9705ab378 --- /dev/null +++ b/raw/kominfo.jatimprov.go.id_berita_bps-jatim-publikasikan-laporan-provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2024.md @@ -0,0 +1,18 @@ +--- +url: https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/bps-jatim-publikasikan-laporan-provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2024 +title: "BPS Jatim Publikasikan Laporan Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024 - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur" +domain: kominfo.jatimprov.go.id +crawl_date: 2026-03-24 16:37:52 +source_type: government +quality_score: 72 +is_priority: false +--- + +# BPS Jatim Publikasikan Laporan Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024 - Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur + +Jatim Newsroom – Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mempublikasikan laporan Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024. Mengutip laman BPS Jatim (25/3/2024), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan, publikasi ini memuat data dan informasi mulai dari Keadaan Geografi dan Iklim, Pemerintahan, Perkembangan Sosial-Demografi sampai dengan Keadaan Perekonomian Provinsi Jawa Timur. “Tabel pada publikasi ini ada yang menyajikan tingkat Kabupaten/Kota dan ada yang hanya sampai tingkat Provinsi. Beberapa tabel tertentu juga menyajikan data tingkat provinsi untuk menampilkan perbandingan antar provinsi,” ujarnya. Ia melanjutkan, untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data disertakan penjelasan teknis, grafik dan ulasan singkat dari beberapa jenis statistik yang disajikan. Publikasi ini, lanjut Kepala BPS Jatim, dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah, BUMN, maupun swasta. Laporan ini dapat diakses di laman resmi BPS Jatim, melalui tautan https://jatim.bps.go.id/publication.html. “Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan. (idc/s) Jl. A. Yani 242 - 244, Gayungan, Surabaya Telp: (031) 8294608 | Fax: (031) 8294517 Email: + + [email protected] © 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur BPS Jatim Publikasikan Laporan Provinsi Jawa Timur Dalam Angka + 2024 Berita Lainnya Perkuat Kolaborasi dengan Pemprov, Ketua PWI Jatim Ajak Media Jaga Optimisme Publik Wagub Emil Dardak: Media Pilar Penting Demokrasi dan Mitra Strategis Pemerintah High Level Meeting TPID-TP2DD, Jawa Timur Fokus Stabilkan Harga dan Ketahanan Pangan Terima Audiensi Sekretaris Utama BPS RI, Wagub Jatim Perkuat Sinergi Data dan Sensus Ekonomi 2026 Desember 2025, Penumpang Udara dan KA Melonjak Dinas Komunikasi dan Informatika + + Provinsi Jawa Timur Publikasi Kategori Jatim Newsroom – Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mempublikasikan laporan Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2024. Mengutip laman BPS Jatim (25/3/2024), Kepala BPS Jatim, Zulkipli mengatakan, publikasi ini memuat data dan informasi mulai dari Keadaan Geografi dan Iklim, Pemerintahan, Perkembangan Sosial-Demografi sampai dengan Keadaan Perekonomian Provinsi Jawa Timur.  “Tabel pada publikasi ini ada yang menyajikan tingkat Kabupaten/Kota dan ada yang hanya sampai tingkat Provinsi. Beberapa tabel tertentu juga menyajikan data tingkat provinsi untuk menampilkan perbandingan antar provinsi,” ujarnya.  Ia melanjutkan, untuk memudahkan pemahaman dan pemanfaatan data disertakan penjelasan teknis, grafik dan ulasan singkat dari beberapa jenis statistik yang disajikan.  Publikasi ini, lanjut Kepala BPS Jatim, dapat terwujud berkat kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak baik instansi pemerintah, BUMN, maupun swasta. Laporan ini dapat diakses di laman resmi BPS Jatim, melalui tautan https://jatim.bps.go.id/publication.html.  “Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Walaupun publikasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari masih ada kekurangan dan kesalahan yang terjadi. Untuk perbaikan publikasi ini, tanggapan dan saran yang bersifat konstruktif dari para pemakai sangat diharapkan. (idc/s) diff --git a/raw/lampung.viva.co.id_berita_8409-ken-setiawan-di-polinela-rendahnya-literasi-jadi-celah-masuknya-hoaks-dan-radikalisme.md b/raw/lampung.viva.co.id_berita_8409-ken-setiawan-di-polinela-rendahnya-literasi-jadi-celah-masuknya-hoaks-dan-radikalisme.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..99514b065e62294ce040fbc56cb81710e6a9974d --- /dev/null +++ b/raw/lampung.viva.co.id_berita_8409-ken-setiawan-di-polinela-rendahnya-literasi-jadi-celah-masuknya-hoaks-dan-radikalisme.md @@ -0,0 +1,916 @@ +--- +url: https://lampung.viva.co.id/berita/8409-ken-setiawan-di-polinela-rendahnya-literasi-jadi-celah-masuknya-hoaks-dan-radikalisme +title: "Ken Setiawan di Polinela- Rendahnya Literasi Jadi Celah Masuknya Hoaks dan Radikalisme" +domain: lampung.viva.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:38:52 +source_type: news +quality_score: 65 +is_priority: false +--- + +# Ken Setiawan di Polinela: Rendahnya Literasi Jadi Celah Masuknya Hoaks dan Radikalisme + +Bandar Lampung, Lampung – Politeknik Negeri Lampung ( Polinela ) bekerja sama dengan GMKI dan KAMMI menggelar Diskusi Publik Lintas Iman bertajuk "Merawat Keberagaman dalam Spirit Keimanan dan Pancasila", Sabtu (14/3/2026). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama di tengah momentum Ramadan dan Masa Pra-Paskah. Acara ini menghadirkan narasumber dari Kanwil Kemenag Lampung, Kanwil Kemenkumham Lampung, serta Kepala Bidang Pemuda dan Pendidikan FKPT Lampung, Ken Setiawan. Presiden Mahasiswa Polinela, Alifia Safitri, menyatakan bahwa diskusi ini bertujuan memperkuat toleransi dan persaudaraan sosial melalui dialog partisipatif. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi ruang perjumpaan lintas iman dan lintas kelompok. "Kami berkomitmen bersama terhadap kehidupan bermasyarakat yang damai, adil, dan inklusif, serta berkontribusi dalam penguatan kohesi sosial di Provinsí Lampung," ucap Alifia. Sementara itu, Ken Setiawan dalam paparannya menyampaikan keprihatinan saat ini tentang fakta bahwa literasi masyarakat Indonesia saat ini masih sangat minim dan terjebak pada tahapan menghafal. Padahal didalam level dunia Pendidikan, setelah membaca dan menghafal maka tahapan selanjutnya adalah memahami, menerapkan, menganalisa, mengevaluasi dan terakhir bisa menciptakan inovasi. Minimnya kemampuan untuk memfilter informasi membuat masyarakat menjadi pasar utama hoaks , terutama di media sosial, Tingkat literasi yang rendah berbanding lurus dengan tingginya penyebaran informasi palsu atau hoaks. Masyarakat cenderung langsung membagikan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Menurut Ken, Sistem pendidikan dan kebiasaan belajar di Indonesia masih sering berfokus pada hafalan (rote learning) daripada pemahaman konsep, analisis kritis, atau evaluasi informasi. "Sistem pendidikan kita masih sering berfokus pada hafalan daripada analisis kritis. Akibatnya, masyarakat mudah membagikan informasi tanpa verifikasi. Rendahnya literasi ini berbanding lurus dengan tingginya penyebaran informasi palsu," tegas Ken Setiawan. Ken mengungkapkan, meskipun teknologi berkembang pesat, ini justru membuat kebiasaan membaca konten panjang berkurang. "Masyarakat cenderung mengonsumsi informasi sepotong-sepotong dari media sosial, headline, atau tagar, yang memperparah krisis literasi mendalam," ungkapnya. Ken mengharapkan bahwa diskusi publik lintas iman ini menjadi ruang refleksi bersama dalam momentum Ramadhan dan masa Pra-Paskah untuk memperkuat toleransi, persaudaraan sosial, serta komitmen kebangsaan di Provinsi Lampung. Ken Setiawan di Polinela: Rendahnya Literasi Jadi Celah Masuknya Hoaks dan Radikalisme Menu Dinilai Tak Layak, SDS Soekarno Hatta Kotabumi Hentikan Distribusi Makanan Bergizi Gratis Semarak Syiar Islam: 3.590 Pelajar Ikuti Pawai Songsong Ramadhan di Lampung Utara Berbagi di Bulan Ramadan, Lapas Kalianda Berikan Sembako dan Bantuan Sekolah Menapaki Bumi Amerika, KH Maula Ibrahim Murad Gaungkan Dakwah di Washington DC Resahkan Warga dan Langgar Perda, Dua Tempat Hiburan Malam di Lampung Timur Ditutup Masuk Lewat Rolling Door, Pria di Palas Jaya Ditangkap Polisi Usai Gondol Barang Senilai Rp10 Juta Polda Lampung Luncurkan Aplikasi SIGER Presisi, Pemudik Bisa Pantau Arus Lalu Lintas Lewat Ponsel Ringankan Beban Ekonomi, Puluhan KPM Desa Pasuruan Terima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Aksi Curanmor di Kotabumi Terekam Ponsel, Pelaku Lepaskan Tembakan Saat Kepergok Warga Cegah Korupsi Dana Desa, Kejaksaan Aktifkan Pengawasan BPD di Lampung Selatan Antisipasi Lonjakan Pemudik, Dishub Lampung Siagakan 235 Bus Pariwisata sebagai Armada Cadangan Aksi Curanmor di Kotabumi Terekam Ponsel, Pelaku Lepaskan Tembakan Saat Kepergok Warga Cegah Korupsi Dana Desa, Kejaksaan Aktifkan Pengawasan BPD di Lampung Selatan Tambang Emas Ilegal Way Kanan Beromzet Miliaran, Akademisi UBL Sebut Sebagai Kejahatan Ekologis Polda Lampung Luncurkan Aplikasi SIGER Presisi, Pemudik Bisa Pantau Arus Lalu Lintas Lewat Ponsel Masuk Lewat Rolling Door, Pria di Palas Jaya Ditangkap Polisi Usai Gondol Barang Senilai Rp10 Juta Menko Yusril Sebut Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Terencana, Minta Aktor Intelektual Diungkap Pedas! Senator AS Sebut Trump Pembohong Kelas Kakap Terkait Serangan ke Sekolah Dasar di Iran Menteri Perang AS Sebut Mojtaba Khamenei Terluka, Wajahnya Cacat Prabowo: Banyak Kerja dari Rumah, Kita Efisiensi dan Hemat BBM Dalam Jumlah Besar Eks Kasat Narkoba Polres Bima Malaungi Ajukan Justice Collaborator, Siap 'Nyanyi' Jaringan Narkotika Polisi Selidiki Santri Pondok Pesantren Labbaik Indonesia Tewas dengan Luka Lebam Kendaraan Pribadi Mulai Dominasi Penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk Bocoran Harga Xiaomi 17T di India, Bawa Baterai 6.500mAh! Tegas, Kapolda Kalbar Perintahkan Jajarannya Sikat Penimbun BBM Ken Setiawan di Polinela: Rendahnya Literasi Jadi Celah Masuknya Hoaks dan Radikalisme Masuk Lewat Rolling Door, Pria di Palas Jaya Ditangkap Polisi Usai Gondol Barang Senilai Rp10 Juta Polda Lampung Luncurkan Aplikasi SIGER Presisi, Pemudik Bisa Pantau Arus Lalu Lintas Lewat Ponsel Kabar Berita Kabar Berita Kabar Berita Kabar Berita Kabar Berita Kabar Berita Kabar Berita Kabar Berita Kabar Berita Kabar Berita Kabar Berita Berita Berita Berita Berita Berita Siap Banyuwangi Gadget Siap Kabar Berita Kabar Berita Kabar Berita Berita Terkait + + + + + Menu Dinilai Tak Layak, SDS Soekarno Hatta Kotabumi Hentikan Distribusi Makanan Bergizi Gratis + + + + + Semarak Syiar Islam: 3.590 Pelajar Ikuti Pawai Songsong Ramadhan di Lampung Utara + + + + + Berbagi di Bulan Ramadan, Lapas Kalianda Berikan Sembako dan Bantuan Sekolah + + + + + Menapaki Bumi Amerika, KH Maula Ibrahim Murad Gaungkan Dakwah di Washington DC + + + + + Resahkan Warga dan Langgar Perda, Dua Tempat Hiburan Malam di Lampung Timur Ditutup Topik Terkait + + + + + literasi + + + + pendidikan + + + + hoaks + + + + polinela + + + + radikalisme + + + + teknologi + + + + refleksi + + + + diskusi + + + + kensetiawan Komentar Jangan Lewatkan + + + + + + + + + + + + + + + + + + Masuk Lewat Rolling Door, Pria di Palas Jaya Ditangkap Polisi Usai Gondol Barang Senilai Rp10 Juta + + + + + Kabar Berita + + + + + 9 jam lalu + + + + + + + Unit Reskrim Polsek Palas bersama Jatanras Polres Lampung Selatan berhasil menangkap seorang pria berinisial A.B.T. (32), pelaku pencurian dengan pemberatan di Desa Palas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Polda Lampung Luncurkan Aplikasi SIGER Presisi, Pemudik Bisa Pantau Arus Lalu Lintas Lewat Ponsel + + + + + Kabar Berita + + + + + 11 jam lalu + + + + + + + Lonjakan arus mudik Lebaran selalu menghadirkan pergerakan besar masyarakat menuju kampung halaman. Ribuan kendaraan diprediksi melintasi jalur utama di Lampung.. + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ringankan Beban Ekonomi, Puluhan KPM Desa Pasuruan Terima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa + + + + + Kabar Berita + + + + + 13 jam lalu + + + + + + + Pemerintah Desa Pasuruan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Triwulan I Tahun 2026 kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran bantuan tersebut d + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Aksi Curanmor di Kotabumi Terekam Ponsel, Pelaku Lepaskan Tembakan Saat Kepergok Warga + + + + + Kabar Berita + + + + + 15 jam lalu + + + + + + + Aksi nekat dilakukan dua pria terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kawasan Pasar Lama, Kelurahan Kotabumi Pasar, Jumat (13/3/2026) pagi. Kedua pelaku + + + + + + + + + + + + + + + + + + Cegah Korupsi Dana Desa, Kejaksaan Aktifkan Pengawasan BPD di Lampung Selatan + + + + + Kabar Berita + + + + + 15 jam lalu + + + + + + + Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan transparan dan akuntabel. Kejaksaan Agung RI menggandeng Badan... + + + + + + + + + + + + + + + + + + Antisipasi Lonjakan Pemudik, Dishub Lampung Siagakan 235 Bus Pariwisata sebagai Armada Cadangan + + + + + Kabar Berita + + + + + 16 jam lalu + + + + + + + Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung menyiagakan 235 unit bus pariwisata sebagai kendaraan cadangan untuk memperkuat angkutan Lebaran 2026. Armada ini disiapkan me Terpopuler + + + + + + + + + + + + + + + + Aksi Curanmor di Kotabumi Terekam Ponsel, Pelaku Lepaskan Tembakan Saat Kepergok Warga + + + + + Kabar Berita + + + + + 13 Mar 2026 + + + + + + + Aksi nekat dilakukan dua pria terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kawasan Pasar Lama, Kelurahan Kotabumi Pasar, Jumat (13/3/2026) pagi. Kedua pelaku + + + + + + + + + + + + + + + Cegah Korupsi Dana Desa, Kejaksaan Aktifkan Pengawasan BPD di Lampung Selatan + + + + + Kabar Berita + + + + + 13 Mar 2026 + + + + + + + Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) terus diperkuat untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan transparan dan akuntabel. Kejaksaan Agung RI menggandeng Badan... + + + + + + + + + + + + + + + Tambang Emas Ilegal Way Kanan Beromzet Miliaran, Akademisi UBL Sebut Sebagai Kejahatan Ekologis + + + + + Kabar Berita + + + + + 13 Mar 2026 + + + + + + + Aktivitas penambangan emas ilegal di lahan perkebunan milik PTPN di Kabupaten Way Kanan, Lampung, yang disebut-sebut menghasilkan hingga Rp2,8 miliar per hari menuai soro + + + + + + + + + + + + + + + Polda Lampung Luncurkan Aplikasi SIGER Presisi, Pemudik Bisa Pantau Arus Lalu Lintas Lewat Ponsel + + + + + Kabar Berita + + + + + 13 Mar 2026 + + + + + + + Lonjakan arus mudik Lebaran selalu menghadirkan pergerakan besar masyarakat menuju kampung halaman. Ribuan kendaraan diprediksi melintasi jalur utama di Lampung.. + + + + + + + + + + + + + + + Masuk Lewat Rolling Door, Pria di Palas Jaya Ditangkap Polisi Usai Gondol Barang Senilai Rp10 Juta + + + + + Kabar Berita + + + + + 13 Mar 2026 + + + + + + + Unit Reskrim Polsek Palas bersama Jatanras Polres Lampung Selatan berhasil menangkap seorang pria berinisial A.B.T. (32), pelaku pencurian dengan pemberatan di Desa Palas + + + + + + + Selengkapnya +  Terpopuler VIVA + + + + + + + + + + + + + + + + Menko Yusril Sebut Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Terencana, Minta Aktor Intelektual Diungkap + + + + + Berita + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Yusril Ihza Mahendra menegaskan tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus merupakan serangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan penegakan HAM. + + + + + + + + + + + + + + + + Pedas! Senator AS Sebut Trump Pembohong Kelas Kakap Terkait Serangan ke Sekolah Dasar di Iran + + + + + Berita + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Pemimpin Minoritas Senat AS, Chuck Schumer, pada Kamis menuduh Presiden Donald Trump berbohong terkait laporan serangan mematikan terhadap sekolah dasar di Iran + + + + + + + + + + + + + + + + Menteri Perang AS Sebut Mojtaba Khamenei Terluka, Wajahnya Cacat + + + + + Berita + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Menteri Perang AS Pete Hegseth mengatakan pada hari Jumat, 13 Maret 2026,bahwa Pemimpin Tertinggi Iran yang baru, Mojtaba Khamenei, terluka dan wajahnya kemungkinan cacat + + + + + + + + + + + + + + + + Prabowo: Banyak Kerja dari Rumah, Kita Efisiensi dan Hemat BBM Dalam Jumlah Besar + + + + + Berita + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia berhasil melewati masa sulit, seperti pandemi Covid-19. Ia menyebut saat itu Indonesia bisa melakukan penghematan BBM + + + + + + + + + + + + + + + + Eks Kasat Narkoba Polres Bima Malaungi Ajukan Justice Collaborator, Siap 'Nyanyi' Jaringan Narkotika + + + + + Berita + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota, Malaungi mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam kasus narkotika yang berada di bawah penanganan Ditresnarkoba Polda NTB. + + + + + + + + Selengkapnya +  Viva Partner Network + + + + + + + + + + + + + + + Polisi Selidiki Santri Pondok Pesantren Labbaik Indonesia Tewas dengan Luka Lebam + + + + + + Siap + + + + 9 menit lalu + + + + + + + Seorang santri Irfan Zaki Azizi (16) tewas dengan luka lebam di Pondok Pesantren Labbaik Indonesia di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada + + + + + + + + + + + + + + + Kendaraan Pribadi Mulai Dominasi Penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk + + + + + + Banyuwangi + + + + 18 menit lalu + + + + + + + Arus penyeberangan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, mengalami perubahan komposisi kendaraan pada Jumat, 13 Maret 2026 dini hari hingga siang hari. Jika sebelumnya didominasi + + + + + + + + + + + + + + + Bocoran Harga Xiaomi 17T di India, Bawa Baterai 6.500mAh! + + + + + + Gadget + + + + 20 menit lalu + + + + + + + Cek bocoran harga Xiaomi 17T yang segera rilis di India. Bawa chipset Dimensity 8500, baterai 6.500mAh, dan kamera Leica. Klik untuk detail lengkapnya! + + + + + + + + + + + + + + + Tegas, Kapolda Kalbar Perintahkan Jajarannya Sikat Penimbun BBM + + + + + + Siap + + + + 21 menit lalu + + + + + + + Pecah perang di Timur Tengah lantas muncul isu akan adanya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di masyarakat yang mengakibatkan masyarakat melakukan antre di sejumlah Sta + + + + + + + Selengkapnya +  Isu Terkini + + + + #1 + + + + Lapas + + + + + + #2 + + + + Banjir + + + + + + #3 + + + + Literasi + + + + + + #4 + + + + Tambang + + + + + + #5 + + + + Safari Pilihan Redaksi + + + + + + + + + + + + + + + Ken Setiawan di Polinela: Rendahnya Literasi Jadi Celah Masuknya Hoaks dan Radikalisme + + + + + Kabar Berita + + + + + 14 Mar 2026 + + + + + + + Politeknik Negeri Lampung (Polinela) bekerja sama dengan GMKI dan KAMMI menggelar Diskusi Publik Lintas Iman bertajuk "Merawat Keberagaman dalam Spirit Keimanan dan Panca + + + + + + + + + + + + + + + Masuk Lewat Rolling Door, Pria di Palas Jaya Ditangkap Polisi Usai Gondol Barang Senilai Rp10 Juta + + + + + Kabar Berita + + + + + 13 Mar 2026 + + + + + + + Unit Reskrim Polsek Palas bersama Jatanras Polres Lampung Selatan berhasil menangkap seorang pria berinisial A.B.T. (32), pelaku pencurian dengan pemberatan di Desa Palas + + + + + + + + + + + + + + + Polda Lampung Luncurkan Aplikasi SIGER Presisi, Pemudik Bisa Pantau Arus Lalu Lintas Lewat Ponsel + + + + + Kabar Berita + + + + + 13 Mar 2026 + + + + + + + Lonjakan arus mudik Lebaran selalu menghadirkan pergerakan besar masyarakat menuju kampung halaman. Ribuan kendaraan diprediksi melintasi jalur utama di Lampung.. diff --git a/raw/lpdp.kemenkeu.go.id_informasi_berita_lpdp-buka-beasiswa-akselerasi-universitas-unggulan-2026-akses-khusus-ke-kampus-top-dunia.md b/raw/lpdp.kemenkeu.go.id_informasi_berita_lpdp-buka-beasiswa-akselerasi-universitas-unggulan-2026-akses-khusus-ke-kampus-top-dunia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..267419be3586fc0fc8f514eb0eb90622526239f8 --- /dev/null +++ b/raw/lpdp.kemenkeu.go.id_informasi_berita_lpdp-buka-beasiswa-akselerasi-universitas-unggulan-2026-akses-khusus-ke-kampus-top-dunia.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +url: https://lpdp.kemenkeu.go.id/informasi/berita/lpdp-buka-beasiswa-akselerasi-universitas-unggulan-2026-akses-khusus-ke-kampus-top-dunia +title: "LPDP Buka Beasiswa Akselerasi Universitas Unggulan 2026, Akses Khusus ke Kampus Top Dunia" +domain: lpdp.kemenkeu.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:14:42 +source_type: government +quality_score: 73 +is_priority: false +--- + +# LPDP Buka Beasiswa Akselerasi Universitas Unggulan 2026, Akses Khusus ke Kampus Top Dunia + +Jakarta, 6 Maret 2026 – Kesempatan baru bagi talenta terbaik Indonesia untuk menempuh pendidikan di kampus-kampus top dunia kembali dibuka. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi membuka Beasiswa LPDP Akselerasi pada Universitas Unggulan mulai 6 hingga 27 Maret 2026 untuk jenjang magister dan doktor. Program ini merupakan salah satu upaya LPDP untuk mempercepat lahirnya talenta unggul Indonesia yang siap berkontribusi bagi pembangunan nasional melalui pendidikan di universitas terbaik dunia. Berdasarkan daftar universitas unggulan LPDP, program ini mencakup lebih dari 1.000 program studi pada jenjang magister dan doktor di berbagai bidang strategis, mulai dari digitalisasi, rekayasa dan teknologi, pertahanan, kebijakan publik, hingga bisnis, ekonomi, seni, dan ilmu sosial. Perguruan tinggi tujuan tersebar di berbagai negara dengan ekosistem riset terdepan seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Prancis, hingga Tiongkok. Sejumlah kampus papan atas dunia yang termasuk dalam daftar tersebut antara lain California Institute of Technology (Caltech), Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, University of Cambridge, University of California Berkeley, Tsinghua University, hingga The University of Tokyo. Beasiswa LPDP Akselerasi pada Universitas Unggulan menawarkan sejumlah kemudahan dalam proses seleksi, antara lain: Seluruh Warga Negara Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan S1/D4 untuk pendaftar magister serta S2, dokter spesialis, atau dokter subspesialis untuk pendaftar doktor dapat mendaftar pada program ini. Pendaftar juga harus memenuhi ketentuan usia maksimal 35 tahun untuk program magister dan 40 tahun untuk program doktor pada 31 Desember di tahun pendaftaran. LPDP memberikan pendanaan penuh yang mencakup berbagai komponen dukungan studi, antara lain biaya pendaftaran, tuition fee, tunjangan buku, dana penelitian tesis atau disertasi, seminar internasional, publikasi jurnal, serta dukungan penunjang seperti transportasi, visa, asuransi kesehatan, dan biaya hidup bulanan selama masa studi. Bagi pendaftar yang belum memiliki Letter of Acceptance (LoA), LPDP memberikan fleksibilitas untuk memilih hingga tiga program studi dan perguruan tinggi tujuan sesuai bukti pendaftaran yang diunggah dalam aplikasi. Komitmen Kontribusi bagi Indonesia LPDP menekankan bahwa penerima beasiswa memiliki komitmen untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, digitalisasi, kesehatan, hilirisasi industri, manufaktur, dan material maju. Melalui program ini, LPDP berharap semakin banyak talenta Indonesia yang dapat mengembangkan kapasitas akademik di universitas unggulan dunia sekaligus membawa pengetahuan, inovasi, dan jejaring global untuk mendukung kemajuan Indonesia. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi LPDP dengan mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan. Masyarakat yang memenuhi persyaratan diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan studi di universitas terbaik dunia sekaligus berkontribusi bagi masa depan Indonesia. Nikmati berbagai konten menarik dan pengumuman terbaru dari LPDP langsung di inbox kamu. Berita | 07-03-2026 Berita | 03-03-2026 Berita | 20-02-2026 LPDP Buka Beasiswa Akselerasi Universitas Unggulan 2026, Akses Khusus ke Kampus Top Dunia Berita Terkait Berlangganan Newsletter Sekarang! Kesempatan Jadi Doktor Peneliti! LPDP–BRIN Buka Beasiswa Doctor by Research Mata Garuda Tegaskan Komitmen Integritas dan Pengabdian kepada Bangsa Indonesia Narasi Kuat, Reputasi Meningkat: LPDP Borong 6 Piala PRIA 2026 Jakarta, 6 Maret 2026 – Kesempatan baru bagi talenta terbaik Indonesia untuk menempuh pendidikan di kampus-kampus top dunia kembali dibuka. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) resmi membuka Beasiswa LPDP Akselerasi pada Universitas Unggulan mulai 6 hingga 27 Maret 2026 untuk jenjang magister dan doktor. + Program ini merupakan salah satu upaya LPDP untuk mempercepat lahirnya talenta unggul Indonesia yang siap berkontribusi bagi pembangunan nasional melalui pendidikan di universitas terbaik dunia. + Berdasarkan daftar universitas unggulan LPDP, program ini mencakup lebih dari 1.000 program studi pada jenjang magister dan doktor di berbagai bidang strategis, mulai dari digitalisasi, rekayasa dan teknologi, pertahanan, kebijakan publik, hingga bisnis, ekonomi, seni, dan ilmu sosial. + Perguruan tinggi tujuan tersebar di berbagai negara dengan ekosistem riset terdepan seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Prancis, hingga Tiongkok. Sejumlah kampus papan atas dunia yang termasuk dalam daftar tersebut antara lain California Institute of Technology (Caltech), Harvard University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Oxford, University of Cambridge, University of California Berkeley, Tsinghua University, hingga The University of Tokyo. + Beasiswa LPDP Akselerasi pada Universitas Unggulan menawarkan sejumlah kemudahan dalam proses seleksi, antara lain: + Pendaftaran program magister wajib melampirkan Letter of Acceptance (LoA) dari perguruan tinggi tujuan sesuai ketentuan LPDP. + Pendaftar program doktor dibebaskan dari Seleksi Bakat Skolastik (SBS) meskipun belum memiliki LoA saat mendaftar, dan dapat melampirkan maksimal tiga program studi beserta bukti pendaftaran. Pendaftar magister maupun doktor yang telah memiliki LoA Unconditional tidak dipersyaratkan memenuhi batas minimal IPK maupun skor minimal kemampuan bahasa Inggris. + Timeline seleksi lebih cepat, sehingga penerima beasiswa dapat memulai studi paling cepat pada Juli 2026. + Seluruh Warga Negara Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan S1/D4 untuk pendaftar magister serta S2, dokter spesialis, atau dokter subspesialis untuk pendaftar doktor dapat mendaftar pada program ini. Pendaftar juga harus memenuhi ketentuan usia maksimal 35 tahun untuk program magister dan 40 tahun untuk program doktor pada 31 Desember di tahun pendaftaran. + LPDP memberikan pendanaan penuh yang mencakup berbagai komponen dukungan studi, antara lain biaya pendaftaran, tuition fee, tunjangan buku, dana penelitian tesis atau disertasi, seminar internasional, publikasi jurnal, serta dukungan penunjang seperti transportasi, visa, asuransi kesehatan, dan biaya hidup bulanan selama masa studi. + Bagi pendaftar yang belum memiliki Letter of Acceptance (LoA), LPDP memberikan fleksibilitas untuk memilih hingga tiga program studi dan perguruan tinggi tujuan sesuai bukti pendaftaran yang diunggah dalam aplikasi. + Komitmen Kontribusi bagi Indonesia + LPDP menekankan bahwa penerima beasiswa memiliki komitmen untuk kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional, khususnya pada sektor-sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, digitalisasi, kesehatan, hilirisasi industri, manufaktur, dan material maju. + Melalui program ini, LPDP berharap semakin banyak talenta Indonesia yang dapat mengembangkan kapasitas akademik di universitas unggulan dunia sekaligus membawa pengetahuan, inovasi, dan jejaring global untuk mendukung kemajuan Indonesia. + Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi LPDP dengan mengunggah seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan. Masyarakat yang memenuhi persyaratan diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melanjutkan studi di universitas terbaik dunia sekaligus berkontribusi bagi masa depan Indonesia. Berlangganan Newsletter Sekarang! Nikmati berbagai konten menarik dan pengumuman terbaru dari LPDP langsung di inbox kamu. diff --git a/raw/media.kemenkeu.go.id_getmedia_46a5372a-ddbc-4b8e-be87-6ea95d2f72a5_BUKU-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2024.pdf.md b/raw/media.kemenkeu.go.id_getmedia_46a5372a-ddbc-4b8e-be87-6ea95d2f72a5_BUKU-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2024.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..50b66a899f3e80146fd11ca2b211745e962a7b65 --- /dev/null +++ b/raw/media.kemenkeu.go.id_getmedia_46a5372a-ddbc-4b8e-be87-6ea95d2f72a5_BUKU-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2024.pdf.md @@ -0,0 +1,32002 @@ +--- +url: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/46a5372a-ddbc-4b8e-be87-6ea95d2f72a5/BUKU-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2024.pdf?ext=.pdf +title: "BUKU-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2024.pdf?ext=.pdf" +domain: media.kemenkeu.go.id +crawl_date: 2026-03-26 10:41:11 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# BUKU-II-Nota-Keuangan-RAPBN-TA-2024.pdf?ext=.pdf + +BHINNEKA TUNGGAL IKA +REPUBLIK INDONESIA +BUKU II +NOTA KEUANGAN +BESERTA +RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN +BELANJA NEGARA +TAHUN ANGGARAN +2024 +Lorem +ipsum +dolor +sit +amet, +consectetuer +adipiscing +elit, +sed +diam +nonummy +nibh +euismod +tincidunt +ut +laoreet +dolore +magna +aliquam +erat +volutpat. +Ut +wisi +enim +ad +minim +veniam, +quis +nostrud +exerci +tation +ullamcorper +suscipit +lobortis +nisl +ut +aliquip +ex +ea +commodo +consequat. +Duis +autem +vel +eum +iriure +dolor +in +hendrerit +in +vulputate +velit +esse +molestie +consequat, +vel +illum +dolore +eu +feugiat +nulla +facilisis +at +vero +eros +et +accumsan +et +iusto +odio +dignissim +qui +blandit +praesent +luptatum +zzril +delenit +augue +duis +dolore +te +feugait +nulla +facilisi. BUKU II +NOTA KEUANGAN +BESERTA +RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN +BELANJA NEGARA +TAHUN ANGGARAN +2024 Daftar Isi +DAFTAR ISI +Halaman +DAFTAR ISI...................................................................................................................................i +DAFTAR TABEL............................................................................................................................v +DAFTAR GRAFIK.......................................................................................................................vii +DAFTAR GAMBAR.....................................................................................................................xii +DAFTAR BOKS...........................................................................................................................xiii +DAFTAR SINGKATAN...............................................................................................................xv +INFOGRAFIS TAHUN ANGGARAN 2024 +RINGKASAN EKSEKUTIF......................................................................... 1 +BAB I PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH +KEBIJAKAN MAKRO .................................................................... 1-1 +1.1 PPeennddaahhuulluuaann .................................................................................................................................................................................................................................................. 11--11 +1.2 Dinamika dan Prospek Perekonomian Global ................................................................ 1-1 +1.3 Dinamika dan Prospek Perekonomian Domestik .......................................................... 1-8 +1.4 Sasaran dan Indikator Pembangunan ............................................................................... 1-29 +1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Makro ...................................................................................... 1-34 +BAB 2 PENDAPATAN NEGARA............................................................ 2-1 +2.1 Pendahuluan ......................................................................................................................... 2-1 +2.1.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024 2-2 +2.1.1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun 2024 ........ 2-4 +2.1.1.2 Perkembangan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Tahun 2019-2023 dan Rencana +Tahun 2024 ........................................................................................................................... 2-11 +2.1.1.3 Belanja Perpajakan ............................................................................................................... 2-16 +2.1.2 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2019-2023 dan Rencana +Tahun 2024 ........................................................................................................................... 2-19 +2.1.2.1. Pendapatan SDA .................................................................................................................. 2-20 +2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan .............................................................. 2-26 +2.1.2.3. PNBP Lainnya ...................................................................................................................... 2-27 +2.1.2.4. Pendapatan BLU .................................................................................................................. 2-31 +2.1.3 Perkembangan Penerimaan Hibah Tahun 2019–2023 dan Rencana Tahun 2024 ..... 2-35 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 i Daftar Isi +Halaman +BAB 3 BELANJA NEGARA ...................................................................... 3-1 +3.1 Pendahuluan ......................................................................................................................... 3-1 +3.2 Belanja Pemerintah Pusat .................................................................................................. 3-5 +3.2.1 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2019-2023 dan Rencana Tahun +2024 ........................................................................................................................................ 3-5 +3.2.1.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi .................. 3-7 +3.2.1.1.1 Belanja Kementerian/ Lembaga ...................................................................................... 3-7 +3.2.1.1.2 Belanja Non Kementerian Negara/ Lembaga ............................................................... 3-20 +3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ...................................................................... 3-38 +3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka Menengah hingga Penetapan Alokasi Anggaran +Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024 ............................................................................. 3-58 +3.3 Transfer ke Daerah ............................................................................................................. 3-59 +3.3.1 Perkembangan Transfer ke Daerah Tahun 2019-2023 dan Rencana 2024 ................. 3-59 +3.3.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) ...................................................................................................... 3-61 +3.3.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU).............................................................................................. 3-65 +3.3.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) ............................................................................................ 3-68 +3.3.1.4 Dana Otonomi Khusus ...................................................................................................... 3-94 +3.3.1.5 Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta ................................................................................. 3-96 +3.3.1.6 Dana Desa ............................................................................................................................. 3-98 +3.3.1.7 Insentif Fiskal ...................................................................................................................... 3-102 +BAB 4 REFORMASI TAHUN 2024 SERTA EVALUASI ANGGARAN +BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2022 .................................. 4-1 +4.1 Pendahuluan ......................................................................................................................... 4-1 +4.2 Pendidikan ............................................................................................................................. 4-3 +4.2.1 Tantangan dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di Indonesia .................................... 4-3 +4.2.2 Anggaran Pendidikan 2024 ................................................................................................ 4-9 +4.3 Kesehatan .............................................................................................................................. 4-16 +4.3.1 Perkembangan Anggaran Kesehatan ................................................................................ 4-16 +4.3.2 Program Percepatan Penurunan Stunting ........................................................................ 4-20 +4.4 Perlindungan Sosial.............................................................................................................. 4-26 +4.4.1 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial ................................................................. 4-26 +4.4.2 Melanjutkan Pelaksanaan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial ................................ 4-29 +4.4.2.1 Pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ........................................................ 4-30 +4.4.2.2 Pemanfaatan dan Mekanisme Pemutrakhiran Data Regsosek ...................................... 4-31 +4.4.3 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem ........................................................ 4-31 +4.5 Infrastruktur ......................................................................................................................... 4-33 +4.5.1 Perkembangan Pembangunan Infrastruktur .................................................................... 4-34 +ii Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Isi +Halaman +4.5.2 Anggaran Infrastruktur Mendukung Penguatan Investasi ............................................ 4-39 +4.5.3 Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) ....................................................... 4-44 +4.5.3.1 Pelaksanaan Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) dan Belanja Dukungan +Kelayakan untuk sebagian biaya Konstruksi (VGF) 2019-2023 dan Kebijakannya .. 4-45 +4.5.3.2 Outlook Belanja Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) dan Belanja Dukungan +Kelayakan untuk sebagian biaya Konstruksi (VGF) ...................................................... 4-45 +4.6 Ketahanan Pangan (termasuk dukungan pengendalian inflasi) .................................... 47 +4.7 Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan +dan Penganggaran ............................................................................................................... 4-51 +4.7.1 Evaluasi Atas Implementasi RSPP Hingga Tahun 2022 ............................................... 4-51 +4.7.2 Implementasi Peningkatan Kualitas Informasi Kinerja Melalui Kebijakan RSPP +Tahun 2023 ........................................................................................................................... 4-52 +4.7.3 Implementasi RSPP Pada Beberapa Kementerian/Lembaga ....................................... 4-53 +4.7.4 Rencana Penyempurnaan RSPP pada Tahun Anggaran 2024 ...................................... 4-67 +4.7.5 Manfaat RSPP Dalam Mendukung Kebijakan Spending Better .................................. 4-68 +4.8 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 .................................... 70 +4.8.1 Wilayah Sumatera ................................................................................................................. 76 +4.8.2 Wilayah Jawa ......................................................................................................................... 80 +4.8.3 Wilayah Kalimantan ............................................................................................................ 85 +4.8.4 Wilayah Sulawesi .................................................................................................................. 89 +4.8.5 Wilayah Bali – Nusa Tenggara ........................................................................................... 94 +4.8.6 Wilayah Maluku – Papua ................................................................................................... 98 +BAB 5 DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN .............................. 5-1 +5.1 Pendahuluan ......................................................................................................................... 5-1 +5.2 Perkembangan Defisit dan Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 - 2023 dan Rencana +Tahun 2024 ............................................................................................................................ 5-2 +5.2.1 Defisit APBN Periode 2019-2023 dan Rencana Defisit RAPBN Tahun Anggaran +2024 ........................................................................................................................................ 5-2 +5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2019 - 2023 dan Rencana Pembiayaan Anggaran +RAPBN Tahun Anggaran 2024 .......................................................................................... 5-4 +5.2.2.1 Pembiayaan Utang ............................................................................................................... 5-5 +5.2.2.2 Pembiayaan Investasi .................................................. ........................................................ 5-16 +5.2.2.3 Pemberian Pinjaman ............................................................................................................ 5-37 +5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan ........................................................................................................ 5-43 +5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya ............................................................................................................ 5-50 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 iii Daftar Isi +Halaman +BAB 6 RISIKO FISKAL .............................................................................. 6-1 +6.1 Pendahuluan ......................................................................................................................... 6-1 +6.1.1 Umum .................................................................................................................................... 6-1 +6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal ............................................................................................... 6-2 +6.1.3 Peta Risiko Fiskal ................................................................................................................. 6-2 +6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal .................................................................................... 6-3 +6.2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Makro ................................................................... 6-3 +6.2.1.1 Outlook Risiko Ekonomi Makro ...................................................................................... 6-3 +6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi terhadap Asumsi Dasar Ekonomi Makro ....... 6-4 +6.2.1.3 Sensitivitas Ekonomi Makro .............................................................................................. 6-5 +6.2.1.4 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara .......................... 6-10 +6.2.1.5 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara .................................. 6-14 +6.2.1.6 Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran ..................... 6-16 +6.2.2 Risiko Implementasi Program dan Kebijakan ................................................................. 6-20 +6.2.2.1 Risiko Pelaksanaan Kebijakan Mandatory Spending ........................................................... 6-20 +6.2.2.2 Risiko Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi .................................................... 6-23 +6.2.2.3 Risiko Program Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah . 6-24 +6.2.2.4 Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara ..................................................... 6-26 +6.2.2.5 Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang ........................................... 6-27 +6.2.3 Risiko Kewajiban Kontingensi........................................................................................... 6-28 +6.2.3.1 Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah .................................................................. 6-29 +6.2.3.2 Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur ......................................................... 6-35 +6.2.3.3 Risiko Jaminan Sosial .......................................................................................................... 6-38 +6.2.3.4 Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional ........................................ 6-46 +6.2.3.5 Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah .................................................................. 6-49 +6.2.3.6 Risiko Bencana ..................................................................................................................... 6-50 +6.2.3.7 Risiko Fiskal dari Lembaga Keuangan Tertentu ............................................................. 6-52 +6.2.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik ........................................................................ 6-57 +6.2.5. Risiko Kesinambungan Fiskal ............................................................................................ 6-63 +6.2.5.1 Tantangan Menjaga Kesinambungan Fiskal .................................................................... 6-63 +6.2.5.2 Perkembangan Kesinambungan Fiskal Jangka Menengah ............................................ 6-63 +6.2.5.3 Strategi untuk Menjaga Kesinambungan Fiskal .............................................................. 6-64 +6.2.6. Risiko Fiskal Daerah ............................................................................................................ 6-65 +BAB 7 KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH ................... 7-1 +7.1 Pendahuluan ......................................................................................................................... 7-1 +7.2. Kebijakan dan Prakiraan Maju Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah .. 7-2 +7.3 Kebijakan dan Prakiraan Maju Pendapatan Negara Jangka Menengah ....................... 7-5 +iv Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Isi +Halaman +7.3.1 Penerimaan Perpajakan ....................................................................................................... 7-6 +7.3.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ....................................................................... 7-7 +7.3.3 Penerimaan Hibah .............................................................................................................. 7-8 +7.4 Kebijakan dan Prakiraan Maju Belanja Negara pada Periode Jangka Menengah ...... 7-9 +7.4.1 Belanja Pemerintah Pusat ................................................................................................... 7-9 +7.4.1.1 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi ............................................................... 7-10 +7.4.1.2 Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi ...................................................................... 7-16 +7.4.2 Transfer ke Daerah .............................................................................................................. 7-21 +7.5 Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Jangka Menengah ................................................................................................................. 7-23 +Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2019-2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 v Daftar Tabel +DAFTAR TABEL Halaman +Tabel 1 POSTUR RAPBN 2024...................................................................................... 4 +Tabel 1.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global dan Negara-Negara Utama........... 1-4 +Tabel 1.2 Asumsi Dasar Ekonomi Makro, 2019-2024....................................................... 1-28 +Tabel 1.3 Sasaran dan Indikator Pembangunan.................................................................. 1-33 +Tabel 2.1 Pendapatan Negara, 2019-2024................................................................................. 2-2 +Tabel 2.2 Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak...................................... 2-18 +Tabel 2.3 Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian............................ 2-18 +Tabel 2.4 Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan......................... 2-19 +Tabel 2.5 Perkembangan PNBP pada 6 K/L dengan Layanan Utama, 2019-2024............ 2-28 +Tabel 2.6 Perkembangan Pendapatan BLU 6 K/L Terbesar, 2019-2024....................... 2-34 +Tabel 3.1 Belanja Pemerintah Pusat, 2023-2024....................................................................... 3-7 +Tabel 3.2 Belanja K/L Menurut Sumber Dana, 2023-2024...................................................... 3-17 +Tabel 3.3 Belanja K/L Menurut Organisasi, 2023-2024........................................................... 3-18 +Tabel 3.4 Belanja Subsidi, 2023-2024..................................................................................... 3-26 +Tabel 3.5 Subsidi Non Energi, 2023-2024................................................................................. 3-29 +Tabel 3.6 Rekonsiliasi Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2024......................................... 3-58 +Tabel 3.7 Transfer Ke Daerah, 2023-2024.......................................................................... 3-61 +Tabel 3.8 Dana Alokasi Khusus Fisik, 2023-2024..................................................................... 3-76 +Tabel 3.9 Dana Alokasi Khusus Nonfisik, 2023-2024.............................................................. 3-80 +Tabel 3.10 Hibah Kepada Daerah, 2023-2024...................................................................... 3-91 +Tabel 4.1 Realisasi Output Strategis pada Wilayah Sumatera Tahun 2022........................... 4-79 +Tabel 4.2 Realisasi Output Strategis pada Wilayah Jawa Tahun 2022.............................. 4-83 +Tabel 4.3 Realisasi Output Strategis pada Wilayah Kalimantan Tahun 2022........................... 4-88 +Tabel 4.4 Realisasi Output Strategis pada Wilayah Sulawesi Tahun 2022........................... 4-92 +Tabel 4.5 Realisasi Output Strategis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun 2022......... 4-97 +Tabel 4.6 Realisasi Output Strategis pada Wilayah Maluku-Papua Tahun 2022.................... 4-101 +Tabel 5.1 Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2019-2024......................................................... 5-3 +Tabel 5.2 Pembiayaan Utang, 2019-2024.................................................................................. 5-5 +Tabel 5.3 Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Jenis Instrumen, +2019-2023................................................................................................................... 5-6 +Tabel 5.4 Perkembangan Outstanding Utang Pemerintah Berdasarkan Mata Uang, +2019-2023................................................................................................................... 5-7 +Tabel 5.5 Perkembangan Persentase Kepemilikan SBN Tradable, 2019-2023....................... 5-10 +Tabel 5.6 Pembiayaan Investasi, 2019-2023.............................................................................. 5-18 +vi Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Tabel +Halaman +Tabel 5.7 Pembiayaan Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional, +2019-2024................................................................................................................... 5-29 +Tabel 5.8 Pembiayaan Investasi RAPBN Tahun Anggaran 2024.................................... 5-38 +Tabel 5.9 Rincian Penyaluran Pemberian Pinjaman Tahun 2024.................................... 5-40 +Tabel 5.10 Daftar Debitur BUMN dalam Proses Restrukturisasi...................................... 5-42 +Tabel 5.11 Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan, 2019-2024............................................ 5-50 +Tabel 5.12 Pembiayaan Lainnya, 2019-2024............................................................................... 5-51 +Tabel 6.1 Sensitivitas RAPBN 2024 terhadap Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi +Makro.......................................................................................................................... 6-6 +Tabel 6.2 Perkembangan Indikator Risiko Utang Pemerintah Pusat, 2019 s.d Juni +2023........................................................................................................................ 6-18 +Tabel 6.3 Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat dalam Jangka Menengah, hingga +akhir 2026................................................................................................................ 6-18 +Tabel 6.4 Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan +Internasional kepada BUMN............................................................................... 6-34 +Tabel 6.5 Pendapatan BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur , 2015-Triwulan II +2023......................................................................................................................... 6-36 +Tabel 6.6 Aset dan Leveraging BUMN Pelaksana Penugasan Infrastruktur, 2015- +Triwulan II 2023.................................................................................................... 6-37 +Tabel 6.7 Penugasan PKE kepada LPEI............................................................................. 6-55 +Tabel 7.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2024-2027......... 7-5 +Catatan: +Seluruh tabel dalam buku ini menggunakan pendekatan sebagai berikut : +1. Perbedaan penjumlahan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan. +2. Data yang lebih rinci dapat dilihat dalam Data Pokok yang merupakan lampiran Buku II. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 vii Daftar Grafik +DAFTAR GRAFIK Halaman +Grafik 1.1 Perkembangan Inflasi Beberapa Negara............................................................ 1-1 +Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan, 2020-2023............................................... 1-3 +Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan, 2020-2023............................................... 1-8 +Grafik 1.4 7DRR, Suku Bunga Kredit Tertimbang, dan Pertumbuhan Kredit 2019- +2023......................................................................................................................... 1-15 +Grafik 1.5 Perkembangan Suku Bunga Perbankan 2019-2023......................................... 1-15 +Grafik 1.6 Pertumbuhan Kredit, DPK, LDR 2019-2023................................................... 1-15 +Grafik 1.7 Arus Modal Masuk Keluar Di Pasar Keuangan 2019-2023............................ 1-16 +Grafik 1.8 Perkembangan Rata-Rata Nilai Tukar 2019-2023................................................ 1-17 +Grafik 1.9 Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia, 2019-2023............................. 1-18 +Grafik 1.10 Perkembangan Transaksi Berjalan Indonesia, 2019-2023................................ 1-19 +Grafik 1.11 Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia, 2019-2023.......................... 1-20 +Grafik 1.12 Perkembangan Transaksi Modal dan Finansial Indonesia 2015-2023........... 1-22 +Grafik 1.13 Posisi Cadangan Devisa, 2019-2023.................................................................... 1-23 +Grafik 1.14 Perkembangan Laju Inflasi Indonesia, 2019-2023............................................ 1-25 +Grafik 1.15 Perkembangan Lifting Minyak Indonesia, 2019-2023........................................ 1-28 +Grafik 1.16 Perkembangan Lifting Gas Bumi Indonesia, 2019-2023................................. 1-28 +Grafik 1.17 Perkembangan Tingkat Pengangguran Indonesia per Februari 2015-2023... 1-32 +Grafik 1.18 Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Ketimpangan per Maret 1-32 +2-8 +Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak, 2019-2024................................................. +2-8 +Grafik 2.2 Pajak Penghasilan, 2019-2024.................................................................................... +2-9 +Grafik 2.3 PPN dan PPnBM, 2019-2024..................................................................................... +2-10 +Grafik 2.4 Pajak Bumi dan Bangunan, 2019-2024....................................................................... +2-11 +Grafik 2.5 Pajak Lainnya, 2019-2024........................................................................................... +2-14 +Grafik 2.6 Cukai, 2019-2024................................................................................................... +2-15 +Grafik 2.7 Bea Masuk, 2019-2024.......................................................................................... +2-16 +Grafik 2.8 Bea Keluar, 2019-2024.......................................................................................... +2-17 +Grafik 2.9 Belanja Perpajakan, 2019-2024............................................................................ +2-20 +Grafik 2.10 Perkembangan PNBP, 201-2024............................................................................. +2-21 +Grafik 2.11 Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2019-2024............................................. +2-23 +Grafik 2.12 Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas, 2019-2024........................................ +2-26 +Grafik 2.13 Perkembangan Pendapatan KND, 2019-2024......................................................... +2-27 +Grafik 2.14 Perkembangan PNBP Lainnya, 2019-2024............................................................... +2-32 +Grafik 2.15 Perkembangan Pendapatan BLU, 2019-2024........................................................... +2-36 +Grafik 2.16 Hibah, 2019-2024.................................................................................................... +viii Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Grafik +Halaman +Grafik 3.1 Perkembangan Belanja Negara, 2019-2024.............................................................. 3-1 +Grafik 3.2 Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat, 2019-2024........................... 3-6 +Grafik 3.3 Perkembangan Belanja K/L, 2019-2024................................................................... 3-18 +Grafik 3.4 Perkembangan Belanja Non-K/L, 2019-2024......................................................... 3-20 +Grafik 3.5 Pembayaran Bunga Utang, 2019-2024................................................................ 3-22 +Grafik 3.6 Belanja Subsidi, 2019-2024................................................................................... 3-24 +Grafik 3.7 Perkembangan Program Pengelolaan Hibah, 2019-2024........................................ 3-33 +Grafik 3.8 Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, 2019-2024............. 3-39 +Grafik 3.9 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pelayanan Umum, 2019-2024........ 3-40 +Grafik 3.10 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pertahanan, 2019-2024......................... 3-41 +Grafik 3.11 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Ketertiban dan Keamanan, +2019-2024................................................................................................................ 3-43 +Grafik 3.12 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Ekonomi Periode 2019-2024............ 3-44 +Grafik 3.13 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup, +2019-2024................................................................................................................ 3-46 +Grafik 3.14 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, +2019-2024................................................................................................................ 3-47 +Grafik 3.15 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan, 2019-2024................. 3-49 +Grafik 3.16 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pariwisata, 2019-2024........................... 3-51 +Grafik 3.17 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Agama, 2019-2024......................... 3-52 +Grafik 3.18 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan, 2019-2024....................... 3-53 +Grafik 3.19 Perkembangan Alokasi Anggaran Fungsi Perlindungan Sosial, 2019-2024....... 3-55 +Grafik 3.20 Perkembangan Transfer ke Daerah, 2019-2024....................................................... 3-59 +Grafik 3.21 Perkembangan Dana Bagi Hasil, 2019-2024.............................................................. 3-63 +Grafik 3.22 Perkembangan Dana Alokasi Umum, 2019-2024..................................................... 3-67 +Grafik 3.23 Perkembangan DAU Menurut Provinsi, 2022-2023................................................. 3-68 +Grafik 3.24 Perkembangan DAK Fisik, 2019-2024...................................................................... 3-72 +Grafik 3.25 Perkembangan DAK Nonfisik, 2019-2024............................................................... 3-79 +Grafik 3.26 Perkembangan Hibah Kepada Daerah, 2019-2024........................................... 3-90 +Grafik 3.27 Perkembangan Dana Otonomi Khusus, 2019-2024......................................... 3-94 +Grafik 3.28 Perkembangan Dana Keistimewaan DIY, 2019-2024.............................................. 3-97 +Grafik 3.29 Perkembangan Dana Desa, 2019-2024..................................................................... 3-99 +Grafik 3.30 Perkembangan Insentif Fiskal, 2019-2024........................................................ 3-102 +Grafik 4.1 Human Development Index (HDI), 2015-2021...................................................... 4-4 +Grafik 4.2 Indikasi Learning Loss dari Kelas 1 SD-2SD..................................................... 4-5 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 ix Daftar Grafik +Halaman +Grafik 4.3 Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah, 2017-2022...................... 4-6 +Grafik 4.4 Perbandingan Nilai Siswa yang Menggunakan Kurikulum 2013 dan +Kurikulum Darurat................................................................................................ 4-8 +Grafik 4.5 Perkembangan Anggaran Pendidikan, 2019-2024............................................ 4-11 +Grafik 4.6 Perkembangan Anggaran Kesehatan, 2019-2024............................................. 4-16 +Grafik 4.7 Perkembangan Jumlah Output/Rincian Output K/L yang Mendukung +Percepatan Penurunan Stunting, 2019-2023...................................................... 4-22 +Grafik 4.8 Anggaran Percepatan Penurunan Stunting Melalui Belanja K/L, 2019- +2023.......................................................................................................................... 4-22 +Grafik 4.9 Perkembangan Anggaran Perlindungan Sosial, 2019-2024............................. 4-28 +Grafik 4.10 Perkembangan Anggaran Infrastruktur, 2019-2024......................................... 4-41 +Grafik 4.11 Perkembangan Anggaran Ketahanan Pangan, 2019-2024.............................. 4-48 +Grafik 4.12 Realisasi Belanja K/L Tahun 2022..................................................................... 4-74 +Grafik 4.13 Distribusi TKD per Jenis Pendanaan per Wilayah TA 2022........................... 4-75 +Grafik 4.14 TKDD per Jenis pada Wilayah Sumatera, 2020-2022................................................ 4-78 +Grafik 4.15 TKDD per Jenis pada Wilayah Jawa, 2020-2022........................................................ 4-84 +Grafik 4.16 TKDD per Jenis pada Wilayah Kalimantan, 2020-2022............................................ 4-87 +Grafik 4.17 TKDD per Jenis pada Wilayah Sulawesi, 2020-2022.................................................. 4-93 +Grafik 4.18 TKDD per Jenis pada Wilayah Bali-Nusa Tenggara, 2020-2022............................. 4-96 +Grafik 4.19 TKDD per Jenis pada Wilayah Maluku-Papua, 2020-2022....................................... 4-102 +Grafik 5.1 Perkembangan Defisit Anggaran, 2019-2024........................................................... 5-3 +Grafik 5.2 Perkembangan SBN, 2019-2023................................................................................ 5-8 +Grafik 5.3 Perkembangan Penerbitan SBN Rupiah dan SBN Valas, 2019-2023.................... 5-9 +Grafik 5.4 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Percepatan Pembangunan +Klaster Infrastruktur, 2019-2024............................................................................... 5-24 +Grafik 5.5 Perkembangan Pembiayaan Investasi untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan, +2019-2024................................................................................................................... 5-28 +Grafik 5.6 Perkembangan Pembiayaan Investasi dalam Rangka Meningkatkan +Kerja Sama Indonesia di Dunia Internasional, 2019-2024........................................ 5-33 +Grafik 5.7 Realisasi Penyaluran Penerusan Pinjaman, 2019-2024............................................. 5-39 +Grafik 5.8 Perkembangan Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman, +2019-2024................................................................................................................... 5-43 +Grafik 5.10 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2024-2026.......................................... 5-54 +Grafik 6.1 Peta Risiko Fiskal Tahun 2024............................................................................. 6-3 +x Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Grafik +Halaman +Grafik 6.2 Analisis Model Macro Stress Test terhadap Penerimaan Negara Dari BUMN +Tahun 2024.............................................................................................. 6-8 +Grafik 6.3 Hasil Analisis Model Macro Stress Test BUMN Sektor Keuangan Tahun 2024... 6-8 +Grafik 6.4 Hasil Analisis Model Macro Stress Test BUMN Sektor Karya Tahun 2024... 6-8 +Grafik 6.5 Hasil Analisis Model Macro Stress Test BUMN Sektor Energi Tahun 2024.... 6-9 +Grafik 6.6 Hasil Analisis Model Macro Stress Test BUMN Sektor Nonkeuangan Lainnya +Tahun 2024..................................................................................................... 6-9 +Grafik 6.7 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan +Negara......................................................................................................................... 6-10 +Grafik 6.8 Penerimaan Perpajakan.......................................................................................... 6-11 +Grafik 6.9 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja +Negara......................................................................................................................... 6-15 +Grafik 6.10 Peta Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan +Anggaran.................................................................................................................... 6-20 +Grafik 6.11 Perkembangan dan Proyeksi Mandatory Spending, 2019-2024.................................... 6-22 +Grafik 6.12 Peta Risiko Belanja Mandatory Spending.............................................................. 6-22 +Grafik 6.13 Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2019-2023................................... 6-23 +Grafik 6.14 Peta Risiko Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi.......................... 6-25 +Grafik 6.15 Realisasi Program FLPP, 2019 s.d. Juni 2023.................................................... 6-25 +Grafik 6.16 Peta Risiko Program Pembiayaan Perumahan Bagi MBR............................... 6-26 +Grafik 6.17 Peta Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara........................................ 6-27 +Grafik 6.18 Peta Risiko Kebijakan Terkait Pembiayaan Utang..................................................... 6-28 +Grafik 6.19 Pinjaman Baru BUMN Infrastuktur, 2015- Triwulan II 2023........................ 6-38 +Grafik 6.20 Peta Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur....................................... 6-38 +Grafik 6.21 Proyeksi Rasio Klaim Jaminan Kesehatan.......................................................... 6-40 +Grafik 6.22 Proyeksi Rasio Klaim Program JKK, JKM, JHT, dan JKP............................. 6-41 +Grafik 6.23 Proyeksi Ketahanan Dana Program JP............................................................... 6-42 +Grafik 6.24 Proyeksi Rasio Klaim PT TASPEN (Persero), 2022-2027............................... 6-42 +Grafik 6.25 Proyeksi Rasio Likuiditas Program THT, JKK, dan JKM PT TASPEN +(Persero), 2022-2027............................................................................................. 6-43 +Grafik 6.26 Proyeksi Rasio Kecukupan Dana Program THT, JKK, dan JKM, 2022- +2027.......................................................................................................................... 6-44 +Grafik 6.27 Proyeksi Rasio Solvabilitas PT TASPEN (Persero), 2022-2027..................... 6-44 +Grafik 6.28 Proyeksi Rasio Klaim Program JKK, JKM, dan THT, 2024-2028.................. 6-45 +Grafik 6.29 Proyeksi Pertumbuhan Aset Neto JKK dan JKM PT ASABRI (Persero), +2024-2028.................................................................................................................. 6-45 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xi Daftar Grafik +Halaman +Grafik 6.30 Rasio Likuiditas dan Solvabilitas PT. ASABRI (Persero), 2024-2028................. 6-46 +Grafik 6.31 Peta Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional............................ 6-49 +Grafik 6.32 Peta Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah..................................................... 6-50 +Grafik 6.33 Frekuensi Kejadian Bencana Alam di Indonesia, 2019- Juni 2023.................... 6-50 +Grafik 6.34 Peta Risiko Kerugian Akibat Bencana........................................................................ 6-51 +Grafik 6.35 Perkembangan Dana Cadangan Penanggulangan Bencana Alam, 2019- +202 4......................................................................................................................... 6-52 +Grafik 6.36 Perkembangan Kegiatan Pembiayaan Ekspor dan Posisi Permodalan LPEI +2019-2023 (RKAT)............................................................................................... 6-53 +Grafik 6.37 Perkembangan Jumlah Dana Simpanan yang Dijamin, Ekuitas, Cadangan/ +Provisi Klaim Penjaminan, dan Cadangan Penjaminan, 2019-Juni 2023............ 6-58 +Grafik 6.38 Peta Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik........................................................... 6-61 +Grafik 6.39 Perkembangan Indikator Kesinambungan Makro Fiskal............................... 6-65 +Grafik 6.40 Peta Risiko Inefisiensi Belanja Daerah............................................................... 6-67 +Grafik 7.1 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2024-2027..................... 7-6 +Grafik 7.2 Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2024-2027................................................... 7-7 +Grafik 7.3 Proyeksi Hibah Jangka Menengah, 2024-2027................................................... 7-9 +Grafik 7.4 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat, 2024-2027.................................................. 7-10 +Grafik 7.5 Proyeksi Transfer Ke Daerah, 2024-2027........................................................... 7-21 +Grafik 7.6 Proyeksi Anggaran Pendidikan Melalui TKD, 2024-2027............................... 7-21 +Grafik 7.7 Proyeksi Anggaran Kesehatan Melalui TKD, 2024-2027............................... 7-21 +Grafik 7.8 Proyeksi Anggaran Infrastruktur Melalui TKD, 2024-2027............................ 7-21 +Grafik 7.9 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2024-2027.................................... 7-25 +xii Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Boks +DAFTAR BOKS Halaman +Boks 1.1 Dampak Anggaran Pemerintah Terhadap Perekonomian.................................. 1-29 +Boks 1.2 APBN untuk Pengentasan Kemiskinan.............................................................. 1-35 +2-5 +Boks 2.1 Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)....... +Boks 2.2 Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Untuk +2-12 +Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.............. +3-2 +Boks 3.1 Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.................................... +3-55 +Boks 3.2 Belanja Kementerian/Lembaga Menurut Jenis Belanja......................................... +3-56 +Boks 3.3 Manajemen Aparatur Sipil Negara...................................................................... +Boks 3.4 Inisiatif KEM dan PPKF Regional dalam Rangka Penguatan Sinergi +Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah untuk Pengalokasian Sumber Daya +yang Lebih Efektif, Efisien, dan Berkesinambungan dalam Mencapai +3-60 +Tujuan Pembangunan............................................................................................ +3-103 +Boks 3.5 Peran Insentif Fiskal dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat............ +Boks 5.1 Sinergi dan Sinkronisasi Dukungan Fiskal Pemerintah kepada/melalui +5-51 +BUMN dalam RAPBN 2024................................................................................ +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xiii Daftar Gambar +DAFTAR GAMBAR Halaman +Gambar 3.1 Target Output DAK Fisik Tahun 2024......................................................... 3-77 +Gambar 3.2 Capaian Output Pemanfaatan Dana Desa, 2015-2022......................................... 3-100 +Gambar 4.1 Sasaran Pembangunan Kewilayahan Tahun 2020-2024................................. 4-70 +Gambar 4.2 Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Wilayah...................... 4-72 +Gambar 4.3 Belanja Negara menurut Wilayah Tahun 2022........................................... 4-73 +Gambar 4.4 Belanja Negara Per Kapita menurut Kewilayahan Tahun 2022........................ 4-76 +Gambar 4.5 Realisasi Belanja K/L dan TKD Wilayah Sumatera Tahun 2022............... 4-77 +Gambar 4.6 Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Jawa Tahun 2022........................... 4-82 +Gambar 4.7 Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Kalimantan Tahun 2022.......... 4-86 +Gambar 4.8 Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Sulawesi Tahun 2022................. 4-91 +Gambar 4.9 Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Bali-Nusa Tenggara Tahun +2022................................................................................................................... 4-95 +Gambar 4.10 Realisasi Belanja K/L dan TKDD Wilayah Maluku-Papua Tahun 2022..... 4-100 +Gambar 6.1 Framework Risiko Fiskal Daerah................................................................. 6-67 +xiv Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +DAFTAR SINGKATAN +1. 3T : Tertinggal, Terluar dan Terdepan +2. 3T : Tracing, Testing, Treatment +3. 5M : Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, +Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, serta Membatasi mobilisasi dan +interaksi +4. AD : Alokasi Dasar +5. ADB : Asian Development Bank +6. ADEM : Asumsi Dasar Ekonomi Makro +7. AEOI : Automatic Exchange of Information +8. AFD : Agence Française de Développement +9. AI : Artificial Intelligence +10. AIF : ASEAN Infrastructure Fund +11. AIIB : Asian Infrastructure Investment Bank +12. AIP : Akumulasi Iuran Pensiun +13. AKB : Angka Kematian Bayi +14. AKI : Angka Kematian Ibu +15. Almatsus : Alat Material Khusus +16. Alutista : Alat Utama Sistem Senjata +17. AMPK : Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus +18. AP : Availability Payment +19. AP : Administered price +20. APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah +21. APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara +22. APBNP : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan +23. APD : Alat Pengaman Diri +24. APH : Aparat Penegak Hukum +25. APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah +26. APK : Angka Partisipasi Kasar +27. APM : Angka Partisipasi Murni +28. AS : Amerika Serikat +29. ASEAN : The Association of Southeast Asian Nations +30. ASN : Aparatur Sipil Negara +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xv Daftar Singkatan +31. ASND : Aparatur Sipil Negara Daerah +32. ATENSI : Asistensi Rehabilitasi Sosial +33. ATM : Average Time to Maturity +34. ATR : Average Time to Refix +35. AUPB : Asas Umum Pemerintahan yang Baik +36. AUTP : Asuransi Usaha Tani Padi +37. BAKTI : Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi +38. Bansos : Bantuan Sosial +39. Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional +40. BA-BUN : Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara +41. BA-K/L : Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga +42. BBI : Balai Benih Ikan +43. BBM : Bahan Bakar Minyak +44. BCA : Bank Central Asia +45. BDRS : Bank Darah Rumah Sakit +46. BEPS : Base Erosion Profit Shifting +47. BH : Badan Hukum +48. BI : Bank Indonesia +49. BI 7DRR : Bank Indonesia 7-Day Repo Rate +50. Bidikmisi : Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi +51. BIG : Badan Informasi Geospasial +52. BK : Bea Keluar +53. BKC : Barang Kena Cukai +54. BKKBN : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional +55. BKP : Barang Kena Pajak +56. BLBI : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia +57. BLK : Balai Latihan Kerja +58. BLPS : Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah +59. BLSM : Bantuan Langsung Sementara Masyarakat +60. BLT : Bantuan Langsung Tunai +61. BLU : Badan Layanan Umum +62. BLUP3H : BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan +xvi Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +63. BLUPPP : BLU Pusat Pembiayaan Perumahan +64. BM : Bea Masuk +65. BMD : Barang Milik Daerah +66. BMN : Barang Milik Negara +67. BMP : Batas Maksimal Penjaminan +68. BMP : Batas Maksimal Pinjaman Luar Negeri +69. BMP SBSN : Batas Maksimal Penerbitan SBSN +70. BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana +71. BOG : Board of Governor +72. BOK : Bantuan Operasional Kesehatan +73. BOKB : Bantuan Operasional Keluarga Berencana +74. BOP : Bantuan Operasional Penyelenggaraan +75. BOS : Bantuan Operasional Sekolah +76. BOSP : Bantuan Operasional Satuan Pendidikan +77. BOSDA : Bantuan Operasional Sekolah Daerah +78. BP : Bukan Pekerja +79. BPD : Bank Pembangunan Daerah +80. BPDPKS : Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit +81. BPIH : Biaya Perjalanan Ibadah Haji +82. BPDLH : Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup +83. BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan +84. BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial +85. BPJT : Badan Pengatur Jalan Tol +86. BPK RI : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia +87. BPKB : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor +88. BPKP : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan +89. BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai +90. BPP : Belanja Pemerintah Pusat +91. BPP (listrik) : Biaya Pokok Penyediaan listrik +92. BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional +93. BPS : Badan Pusat Statistik +94. bps : basis point +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xvii Daftar Singkatan +95. BRT : Bus Rapid Transit +96. BSF : Bond Stabilization Framework +97. BSM : Bantuan Siswa Miskin +98. BSU : Bantuan Subsidi Upah +99. BUI : Badan Usaha Internasional +100. BUMD : Badan Usaha Milik Daerah +101. BUMN : Badan Usaha Milik Negara +102. BUMNIS : Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis +103. BUN : Bendahara Umum Negara +104. BUPI : Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur +105. BST : Bantuan Sosial Tunai +106. B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun +107. CAR : Capital Adequacy Ratio +108. CCUS : Carbon Captured Utilization and Storage +109. CDS : Credit Default Swap +110. CEQ : Commitment to Equity +111. CF : Celah Fiskal +112. CGIF : Credit Guarantee and Investment Facility +113. CHT : Cukai Hasil Tembakau +114. CJPP : Central Java Power Plant +115. CKPN : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai +116. CMP : Crisis Management Protocol +117. COD : Commercial Operation Date +118. CoF : Cost of Fund +119. Covid-19 : Corona Virus Infectious Disease-19 +120. CP Aramco : Contract Price Aramco +121. CPI : Climate Policy Initiative +122. CPNSD : Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah +123. CPP : Cadangan Pangan Pemerintah +124. CPO : Crude Palm Oil +125. Dana KPI : Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional +126. DAK : Dana Alokasi Khusus +xviii Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +127. DAS : Daerah Aliran Sungai +128. DAU : Dana Alokasi Umum +129. DBH : Dana Bagi Hasil +130. DBPB : Dana Bersama Penanggulangan Bencana +131. DER : Debt to Equity Ratio +132. DFAT : Department of Foreign Affair and Trade +133. DHPB : Dana Hasil Penjualan Batubara +134. DI : Daerah Istimewa +135. DID : Dana Insentif Daerah +136. Diklat : Pendidikan dan Pelatihan +137. DIY : Daerah Istimewa Yogyakarta +138. DJA : Direktorat Jenderal Anggaran +139. DJBC : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai +140. DJP : Direktorat Jenderal Pajak +141. DJS : Dana Jaminan Sosial +142. DKI : Daerah Khusus Ibukota +143. DMO : Domestic Market Obligation +144. DOB : Daerah Otonom Baru +145. DOB : Daerah Otonom Baru +146. DPD : Dewan Perwakilan Daerah +147. DPK : Dana Pihak Ketiga +148. DPL : Development Policy Loan +149. DPP : Daerah Pariwisata Prioritas +150. DPPN : Dana Pengembangan Pendidikan Nasional +151. DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia +152. DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah +153. DR : Dana Reboisasi +154. DRPH : Daftar Rincian Pemberian Hibah +155. DRPLN-JM : Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah +156. DTI : Dana Tambahan Infrastruktur +157. DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial +158. DTPK : Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xix Daftar Singkatan +159. DTP : Ditanggung Pemerintah +160. DTW : Daya Tarik Wisata +161. EA : Executing Agency +162. EA : Etil Alkohol +163. EBA : Efek Beragun Aset +164. EBET : Energi Baru Energi Terbarukan +165. e-bukpot : bukti potong elektronik +166. ECB : European Central Bank +167. EDCF : Economic Development Cooperation Fund +168. EPO : European Patent Office +169. ESDM : Energi dan Sumber Daya Mineral +170. EODB : Ease Of Doing Business +171. eop : end of period +172. EOR : Enhanced Oil Recovery +173. E-SRUT : Elektronik Sertifikat Registrasi Uji Tipe +174. ETM : Energy Transition Mechanism +175. ETP : Electronic Trading Platform +176. EUR : Euro +177. e-RDKK : Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik +178. Faskes : Fasilitas Kesehatan +179. FDG : Fasilitas Dana Geothermal +180. FDI : Foreign Direct Investment +181. FFR : The Fed Fund Rate +182. FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan +183. FKP : Forum Konsultasi Publik +184. FOMC : Federal Open Market Committee +185. FPS : Fasilitasi Penanaman Modal +186. FR : Fixed Rate +187. Frek-RHS : Frekuensi – Right Hand Side +188. FTA : Free Trade Agreement +189. FTC : Fiscal Transparency Code +190. FTP : Fast Track Program +xx Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +191. FTP : First Tranche Petroleum +192. G7 : Group of 7 +193. G20 : Group of 20 +194. GCI : General Capital Increase +195. GCI : Global Competitiveness Index +196. GEUDP : Geothermal Energy Upstream Development Project +197. GFC : Global Financial Crisis +198. GKG : Gabah Kering Giling +199. GMTN : Global Medium Term Note +200. GREM : Geothermal Resource Risk Mitigation +201. GRK : Gas Rumah Kaca +202. GVC : Global Value Chain +203. HBA : Harga Batubara Acuan +204. HBKN : Hari Besar Keagamaan Nasional +205. HBU : Highest and Best Use +206. HCI : Human Capital Index +207. HET : Harga Eceran Tertinggi +208. HGBT : Harga Gas Bumi Tertentu +209. HHBK : Hasil Hutan Bukan Kayu +210. Himbara : Himpunan Bank Milik Negara +211. HJE : Harga Jual Eceran +212. HKPD : Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan +Daerah +213. HLN : Hibah Luar Negeri +214. HLS : Harapan Lama Sekolah +215. HMETD : Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu +216. HNWI : High Net Worth Individual +217. HPA : Hasil Pengelolaan Aset +218. HPI : Harga Patokan Ikan +219. HPK : Hari Pertama Kehidupan +220. HPP : Harga Pokok Penjualan +221. HTI : Hutan Tanaman Industri +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xxi Daftar Singkatan +222. IB : Indeks Harga yang Dibayar +223. IBRD : International Bank for Reconstruction and Development +224. ICD : The Islamic Corporation for the Development of Private Sector +225. ICP : Indonesian Crude Oil Price +226. ICT : Information and Communication Technology +227. ICU : Intensive Care Unit +228. IDA : International Development Association +229. IDB : Islamic Development Bank +230. IDR : Indonesian Rupiah +231. IDD : Indonesian Deepwater Development +232. IDM : Indeks Desa Membangun +233. IEG : Infrastructure Enhancement Grant +234. IEP : Indonesia Economic Prospect +235. FAD : International Fund for Agricultural Development +236. IFC : International Finance Corporation +237. IFW : Indeks Fiskal dan Wilayah +238. IFWT : Indeks Fiskal dan Wilayah Teknis +239. IGD : Instalasi Gawat Darurat +240. IICE : Indonesian Infrastructure Conference and Exhibition +241. IJP : Imbal Jasa Penjaminan +242. IJR : Ijarah Fixed Rate +243. IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi +244. IKK : Indeks Kepercayaan Konsumen +245. IKM : Industri Kecil Menengah +246. IKN : Ibu Kota Nusantara +247. IMF : International Monetary Fund +248. IMO : Infrastructure, Maintenance, and Operation +249. IMO2020 : International Maritime Organization 2020 +250. INA : Indonesia Investment Authority +251. IOG : Indonesia Oil and Gas +252. IPA : Imbalan Pengelolaan Aset +253. IPALD : Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik +xxii Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +254. IPF : Investment Project Financing +255. IPK : Imbalan Pengelolaan Kinerja +256. IPL : Instalasi Pengendalian Limbah +257. IPM : Indeks Pembangunan Manusia +258. IPP : Independent Power Producer +259. Iptek : Pengetahuan dan Teknologi +260. IRA : Inflation Reduction Act +261. IRCo : International Rubber Consortium Company Limited +262. IRR : Internal Rate of Return +263. IT : Indeks Teknis +264. IT : Informasi Teknologi +265. IT : Indeks Harga yang Diterima +266. ITDC : Indonesia Tourism Development Corporation +267. IUD : Intra Uterine Device +268. IUP : Izin Usaha Pertambangan +269. IUPHHK-HTI : Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman +Industri +270. IUU : Illegal, Unreported, and Unregulated +271. Jabodebek : Jakarta Bogor Depok Bekasi +272. Jabodebek : Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi +273. Jamsos : Jaminan Sosial +274. Jasling : Jasa Lingkungan +275. JBIC : Japan Bank for International Cooperation +276. JHT : Jaminan Hari Tua +277. JICA : Japan International Cooperation Agency +278. JKK : Jaminan Kecelakaan Kerja +279. JKM : Jaminan Kematian +280. JKN : Jaminan Kesehatan Nasional +281. JKP : Jasa Kena Pajak +282. JTB : Jambaran Tiung Biru +283. Juknis : Petunjuk Teknis +284. JP : Jaminan Pensiun +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xxiii Daftar Singkatan +285. JPS : Jaring Pengaman Sosial +286. JPY : Japanese Yen +287. KA : Kereta Api +288. KAL : Kapal Angkatan Laut +289. KAT : Komunitas Adat Terpencil +290. K/L : Kementerian Negara/Lembaga +291. KB : Keluarga Berencana +292. KB : Kawasan Berikat +293. KDK : Kebutuhan Dasar Kesehatan +294. KEK : Kawasan Ekonomi Khusus +295. Kemenag : Kementerian Agama +296. KemenATR/BPN : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional +297. Kemendikbudristek : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi +298. Kemhan : Kementerian Pertahanan +299. Kemenhub : Kementerian Perhubungan +300. Kemenkes : Kementerian Kesehatan +301. Kemenkeu : Kementerian Keuangan +302. Kemenkominfo : Kementerian Komunikasi dan Informatika +303. Kemenkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia +304. Kemenpan RB : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi +Birokrasi +305. Kemensos : Kementerian Sosial +306. KfW : Kreditanstalt für Wiederaufbau +307. Kg : Kilogram +308. KI : Kekayaan Intelektual +309. KIE : Komunikasi, Informasi dan Edukasi +310. KIK : Kekayaan Intelektual Komunal +311. KIP : Kredit Investasi Pemerintah +312. KIP Kuliah : Kartu Indonesia Pintar Kuliah +313. KIS : Kartu Indonesia Sehat +314. KIT : Kawasan Industri Terpadu +315. KITE : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor +xxiv Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +316. KK : Kontrak Karya +317. KKD : Kemampuan Keuangan Daerah +318. KKKS : Kontraktor Kontrak Kerja Sama +319. KKP : Kantor Kesehatan Pelabuhan +320. KL : Kilo Liter +321. KMK : Keputusan Menteri Keuangan +322. KMS : Kilo Meter Sirkuit +323. KND : Kekayaan Negara yang Dipisahkan +324. KPH : Kesatuan Pengelolaan Hutan +325. KPHL : Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung +326. KPHP : Kesatuan Pengelola Hutan Produksi +327. KPBU : Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha +328. KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi +329. KPM : Keluarga Penerima Manfaat +330. KPR : Kredit Perumahan Rakyat +331. KPS : Kontrak Production Sharing +332. KPU/USO : Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation +333. KRD : Kereta Rel Diesel +334. KRI : Kapal Perang Republik Indonesia +335. KRIS : Kelas Rawat Inap Standar +336. KRISNA : Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran +337. KRL : Kereta Rel Listrik +338. KSN : Kawasan Strategis Nasional +339. KSP : Kerja Sama Pemanfaatan +340. KUMKM : Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah +341. KUA : Kebijakan Umum Anggaran +342. KUR : Kredit Usaha Rakyat +343. KURBE : Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor +344. KUKP : Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan +345. KTT : Konferensi Tingkat Tinggi +346. KTP : Kartu Tanda Penduduk +347. LDKPI : Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xxv Daftar Singkatan +348. LDR : Loan to Deposit Ratio +349. LHK : Lingkungan Hidup dan Kehutanan +350. LIBOR : London Interbank Offered Rate +351. Litbang : Penelitian Dan Pengembangan +352. LKB : Lembaga Keuangan Bank +353. LKBB : Lembaga Keuangan Bukan Bank +354. LKBN : Lembaga Kantor Berita Nasional +355. LKI : Lembaga Keuangan Internasional +356. LKPP : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat +357. LKS : Lembaga Kesejahteraan Sosial +358. LKSA : Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak +359. LPDB : Lembaga Pengelola Dana Bergulir +360. LPDB KUMKM : Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, +dan Menengah +361. LPDP : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan +362. LPI : Lembaga Pengelola Investasi +363. LMAN : Lembaga Manajemen Aset Negara +364. LNPRT : Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga +365. LNSW : Lembaga Nasional Single Window +366. LPDB : Lembaga Pengelola Dana Bergulir +367. LPDB-KUMKM : Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan +Menengah +368. LPDP : Lembaga Pengelola Dana Pendidikan +369. LPEI : Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia +370. LPG : Liquified Petroleum Gas +371. LPKD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah +372. LPMUKP : Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan +373. LPPMHP : Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan +374. LPS : Lembaga Penjaminan Simpanan +375. LRA : Laporan Realisasi Anggaran +376. LRF : Land Revolving Fund +377. LRT : Light Rail Transit +xxvi Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +378. LSFO : Low Sulfur Fuel Oil +379. MBOEPD : Million Barrels of Oil Equivalents Per Day +380. MBOPD : Million Barrels of Oil Per Day +381. MBR : Masyarakat Berpenghasilan Rendah +382. MCPS : Member Country Partnership Strategy +383. MDGs : Millenium Development Goals +384. MEF : Minimum Essential Force +385. MFF : Mitigation Fiscal Freamework +386. migas : minyak bumi dan gas alam +387. MICE : Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition / Pertemuan, Insentif, +Konvensi, dan Pameran +388. Migor : Minyak Goreng +389. Minerba : Mineral dan Batubara +390. MK : Mahkamah Konstitusi +391. MKJP : Metode Kontrasepsi Jangka Panjang +392. MMBTU : Million British Thermal Units +393. MMEA : Minuman Mengandung Etil Alkohol +394. MOPS : Mean of Platts Singapore +395. MoU : Memorandum of Understanding +396. MPASI : Makanan Pendamping Air Susu Ibu +397. MP3EI : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi +Indonesia +398. MP3KI : Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan +Indonesia +399. MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat +400. MRT : Mass Rapid Transit +401. MRV : Measuring, Reporting, and Verification +402. MSTB : Million Stock Tank Barrels +403. MT : Metrik Ton +404. MTN : Medium Term Note +405. MTBF : Medium Term Budget Framework +406. MTEF : Medium-Term Expenditure Framework +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xxvii Daftar Singkatan +407. MW : Mega Watt +408. NAPZA : Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif +409. NIA : National Interest Account +410. NIK : Nomor Induk Kependudukan +411. NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia +412. NLE : National Logistic Ecosystem +413. NOL : No Objection Letter +414. Nonmigas : Non Minyak Dan Gas Bumi +415. NPI : Neraca Pembayaran Indonesia +416. NPL : Non Performing Loan +417. NPG : Non Performing Guarantee +418. NPK : Nitrogen, Fosfor, dan Kalium +419. NPWP : Nomor Pokok Wajib Pajak +420. NRW : Non Revenue Water +421. NTB : Neraca Transaksi Berjalan +422. NTMF : Neraca Transaksi Modal dan Finansial +423. NTN : Nilai Tukar Nelayan +424. NTP : Nilai Tukar Petani +425. Obvit : Objek Vital +426. Obvitnas : Objek Vital Nasional +427. OECD : Organization for Economic Cooperation and Development +428. OJK : Otoritas Jasa Keuangan +429. OKKPD : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah +430. ON : Obligasi Negara +431. OPEC : Organization of the Petroleum Exporting Countries +432. OPT : Organisme Pengganggu Tanaman +433. ORI : Obligasi Negara Ritel +434. OSS : Online Single Submission +435. OTSUS : Otonomi Khusus +436. OVOP : One Village One Product +437. P2D2 : Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi +xxviii Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +438. P3 : Pertambangan, Perkebunan, dan Perhutanan +439. P4R : Program for Result +440. P4S : Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial +441. PAD : Pendapatan Asli Daerah +442. PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini +443. PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa +444. PBB : Pajak Bumi dan Bangunan +445. PBB P3 : Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan +446. PBI : Penerima Bantuan Iuran +447. PBK : Penganggaran Berbasis Kinerja +448. PBPU : Peserta Bukan Penerima Upah +449. PBS : Project Based Sukuk +450. PCBT : Penertiban Cukai Berisiko Tinggi +451. PC PEN : Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional +452. PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum +453. PDB : Produk Domestik Bruto +454. PDF : Project Development Facility +455. PDN : Pinjaman Dalam Negeri +456. PDRB : Produk Domestik Regional Bruto +457. PDRI : Pajak Dalam Rangka Impor +458. PDS : Project Development Services +459. Pemda : Pemerintah Daerah +460. Pemilu : Pemilihan Umum +461. PEN : Pemulihan Ekonomi Nasional +462. PENA : Pahlawan Ekonomi Nusantara +463. PEPC : Pertamina EP Cepu +464. Perlinsos : Perlindungan Sosial +465. Perpres : Peraturan Presiden +466. Perppu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang +467. Perumnas : Perum Pembangunan Perumahan Nasional +468. PFB : Pooling Fund Bencana +469. PHK : Pemutusan Hubungan Kerja +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xxix Daftar Singkatan +470. PHLN : Pinjaman dan Hibah Luar Negeri +471. PHT : Penjualan Hasil Tambang +472. PIBT : Penertiban Impor Berisiko Tinggi +473. Pilkada : Pemilihan Kepala Daerah +474. PIP : Pusat Investasi Pemerintah +475. PIP : Program Indonesia Pintar (siswa) +476. PIRT : Pangan Industri Rumah Tangga +477. PISA : Programme for International Student Assessment +478. PISP : Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi +479. PJBTL : Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik +480. PJPK : Penanggung Jawab Proyek Kerjasama +481. PKB : Penyuluh Keluarga Berencana +482. PKE : Penugasan Khusus Ekspor +483. PKH : Program Keluarga Harapan +484. PKH : Penggunaan Kawasan Hutan +485. PKLN : Pinjaman Komersial Luar Negeri +486. PKLWN : Pedagang Kaki Lima, Warung dan Nelayan +487. PKP : Penghasilan Kena Pajak +488. PKP : Pengeluaran Konsumsi Pemerintah +489. PKP2B : Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara +490. PKPS : Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham +491. PKP-SPM : Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal +492. PKSN : Pusat Kegiatan Strategi Nasional +493. PKTD : Padat Karya Tunai Desa +494. PK2UMK : Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil +495. PK2SIKM : Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan +Menengah +496. PLB : Pusat Logistik Berikat +497. PLKB : Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana +498. PLTA : Pembangkit Listrik Tenaga Air +499. PLTHS : Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid Surya-Angin +500. PLTMG : Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas +xxx Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +501. PLTMH : Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro +502. PLTP : Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi +503. PLTS : Pembangkit Listrik Tenaga Surya +504. PLTU : Pembangkit Listrik Tenaga Uap +505. PMA : Penanaman Modal Asing +506. PMI : Purchasing Managers’ Index +507. PMK : Peraturan Menteri Keuangan +508. PMK : Penyakit Mulut dan Kuku +509. PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +510. PMN : Penyertaan Modal Negara +511. PMSE : Perdagangan Melalui Sistem Elektronik +512. PMT : Proxy Means Test +513. PMTB : Pembentukan Modal Tetap Bruto +514. PMU : Pendidikan Menengah Universal +515. PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak +516. PNPM : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat +517. PNS : Pegawai Negeri Sipil +518. PNSD : Pegawai Negeri Sipil Daerah +519. Polri : Kepolisian Negara Republik Indonesia +520. Poltekkes : Politeknik Kesehatan +521. POPB : Per Orang Per Bulan +522. PSO : Public Service Obligation +523. PSN : Proyek Strategis Nasional +524. PSU : Prasarana, Sarana dan Utilitas +525. PP : Peraturan Pemerintah +526. pp : Percentage Point +527. PPDPP : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan +528. PPh : Pajak Penghasilan +529. PPK : Perusahaan Penjamin KUR +530. PPLKB : Pengawas Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana +531. PPN : Pajak Pertambahan Nilai +532. PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xxxi Daftar Singkatan +533. PPKM : Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat +534. PPA : Perlindungan Perempuan dan Anak +535. PPAS : Prioritas Plafon Anggaran Sementara +536. PPP : Purchasing Power Parity +537. PPP : Public Private Partnership / Kerjasama Pemerintah-Swasta +538. PPPK : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja +539. PPSDMK : Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan +540. PRIM : Provincial Road Improvement and Maintenance +541. PSAK : Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan +542. PSDH : Provisi Sumber Daya Hutan +543. PSPE : Penugasan Survei Pendahuluan dan Eksplorasi +544. PSN : Proyek Strategis Nasional +545. PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak +546. PT : Perseroan Terbatas +547. PT Askrindo : PT Asuransi Kredit Indonesia +548. PT BPUI : PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia +549. PT DI : PT Dirgantara Indonesia +550. PT HK : PT Hutama Karya +551. PT Inalum : PT Indonesia Asahan Aluminium +552. PT Jamkrindo : PT Jaminan Kredit Indonesia +553. PT KAI : PT Kereta Api Indonesia +554. PT KIW : PT Kawasan Industri Wijayakusuma +555. PT KS : PT Krakatau Steel +556. PT Pelindo III : PT Pelabuhan Indonesia III +557. PT Pelni : PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) +558. PT PII : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) +559. PT PLN (Persero) : PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) +560. PT PNM : PT Permodalan Nasional Mandiri +561. PT PPA (Persero) : PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) +562. PT PPI : PT Pengembangan Pariwisata Indonesia +563. PT SMF : PT Sarana Multigriya Finansial +564. PT SMI (Persero) : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) +xxxii Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +565. PTN : Perguruan Tinggi Negeri +566. PTN-BH : Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum +567. PTKIN : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri +568. PTKP : Penghasilan Tidak Kena Pajak +569. PTSL : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap +570. PUPN : Panitia Urusan Piutang Negara +571. Puskesmas : Pusat Kesehatan Masyarakat +572. Q1 : Quarter/Kuartal 1 +573. Q2 : Quarter/Kuartal 2 +574. qtq : quarter to quarter +575. Ranpur : Kendaraan Tempur +576. Rantis : Kendaraan Taktis Militer +577. Rastra : Program Beras Sejahtera +578. RA : Raudatul Athfal +579. RAD-GRK : Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca +580. RAN-GRK : Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca +581. RAPBN : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara +582. Rasio Utang FX : Rasio Utang Foreign Exchange +583. Raskin : beras untuk masyarakat miskin +584. RBC : Risk Based Capital +585. rbph : ribu barel per hari +586. rbsmph : ribu barel setara minyak per hari +587. RDI : Rekening Dana Investasi +588. Regident : Registrasi dan Identifikasi +589. Regsosek : Registrasi Sosial dan Ekonomi +590. REPO : Repurchase Agreement +591. RI : Republik Indonesia +592. RIDF : Regional Infrastructure Development Fund +593. RIMP : Rentang Irrigation Modernization Project +594. RIRN : Rencana Induk Riset Nasional +595. RKA-KL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga +596. RKD : Rasio Kecukupan Dana +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xxxiii Daftar Singkatan +597. RKP : Rencana Kerja Pemerintah +598. RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah +599. RKUD : Rekening Kas Umum Daerah +600. RLS : Rata-Rata Lama Sekolah +601. RMP : Rupiah Murni Pendamping +602. RO : Rincian Output +603. Rp : Rupiah +604. RPH : Rumah Potong Hewan +605. RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional +606. RPJPN : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional +607. RPP : Rancangan Peraturan Pemerintah +608. RS : Rumah Sakit +609. RSPP : Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran +610. RTM : Rumah Tangga Mampu +611. RTMC : Regional Traffic Management Center +612. RTR : Rencana Tata Ruang +613. RTS : Rumah Tangga Sasaran +614. RUU : Rancangan Undang-undang +615. S&P : Standard & Poor’s +616. SAC : Sistem Aplikasi Cukai +617. Sakernas : Survei Angkatan Kerja Nasional +618. SAKTI : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi +619. SAL : Saldo Anggaran Lebih +620. Satker : Satuan Kerja +621. SBI : Sertifikat Bank Indonesia +622. SBN : Surat Berharga Negara +623. SBSN : Surat Berharga Syariah Negara +624. SBSN PBS : Surat Berharga Syariah Negara Project Based Sukuk +625. SBN VR : SBN seri Variable Rate +626. SBR : Saving Bond Ritel +627. SBK : Subsidi Bunga Kredit Perumahan +628. SBUM : Subsidi Bantuan Uang Muka +xxxiv Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +629. SCI : Selected Capital Increase +630. SD : Sekolah Dasar +631. SDA : Sumber Daya Alam +632. SDHI : Sukuk Dana Haji Indonesia +633. SDGs : Sustainable Development Goals +634. SDM : Sumber Daya Manusia +635. SEC : Securities and Exchange Commission +636. SETDA : Sekretariat Daerah +637. SGE : Seken Geothermal Energy +638. SIAK : Sistem Informasi Administrasi Kependudukan +639. SIKASEP : Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan +640. SIKP : Sistem Informasi Kredit Program +641. SIKUMBANG : Sistem Informasi Kumpulan Pengembang +642. SiKPA : Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran +643. Silat : Sistem Informasi Izin Layanan Cepat +644. SiLPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran +645. SIM : Surat Izin Mengemudi +646. Simluhtan : Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian +647. SIMPONI : Sistem Informasi PNBP Online +648. Sisrute : Sistem Rujukan Terintegrasi +649. SIPD : Sistem Informasi Pembangunan Daerah +650. SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah +651. SJKU : Surat Jaminan Kelayakan Usaha +652. SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional +653. SKA : Surat Keterangan Asal +654. SKCK : Surat Keterangan Catatan Kepolisian +655. SKGPH : Standar Kubik Gas per Hari +656. SKK Migas : Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan +Gas Bumi +657. SLA : Subsidiary Loan Agreement +658. SLO : Sertifikat Laik Operasi +659. SLP : Subsidi Langsung Pupuk +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xxxv Daftar Singkatan +660. SLS : Satuan Lingkungan Setempat +661. Stranas : Strategi Nasional +662. SMART : Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi +663. SMV : Special Mission Vehicle +664. SOP : Standard Operating Procedure +665. SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum +666. SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik +667. SPHP : Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan +668. SPM : Standar Pelayanan Minimal +669. SPN : Surat Perbendaharaan Negara +670. SPT : Surat Pemberitahuan +671. SPN : Surat Perbendaharaan Negara +672. SPNS : Surat Perbendaharaan Negara Syariah +673. SR : Sambungan Rumah +674. SRG : Sistem Resi Gudang +675. SSRG : Skema Subsidi Resi Gudang +676. SSB : Subsidi Selisih Bunga +677. SSm : Single Submission +678. ST : Sukuk Tabungan +679. STNK : Surat Tanda Nomor Kendaraan +680. SUKRI : Sukuk Ritel +681. SUN : Surat Utang Negara +682. SUP : Surat Utang Pemerintah +683. Susenas : Survei Sosial Ekonomi Nasional +684. SWF : Sovereign Wealth Fund +685. TA : Tahun Anggaran +686. TAB : Trading Across Border +687. TAC : Track Access Charge +688. Tamsil : Tambahan Penghasilan +689. TAYL : Tahun Anggaran Yang Lalu +690. Tersus : Terminal Khusus +691. TF : Trust Fund +xxxvi Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Daftar Singkatan +692. THR : Tunjangan Hari Raya +693. THT : Tabungan Hari Tua +694. TIK : Teknologi Informasi dan Komunikasi +695. TKD : Transfer ke Daerah +696. TKG : Tunjangan Khusus Guru +697. TLDDP : Tempat Lain Dalam Daerah Pabean +698. TLI : Tes, Lacak, Isolasi +699. TMC : Traffic Management Center +700. TNI : Tentara Nasional Indonesia +701. TNKB : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor +702. TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja +703. TPG : Tunjangan Profesi Guru +704. TPID : Tim Pengendalian Inflasi Daerah +705. TPIP : Tim Pengendalian Inflasi Pusat +706. TPKS : Tindak Pidana Kekerasan Seksual +707. TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka +708. TSL : Tumbuhan dan Satwa Liar +709. TUKS : Terminal Untuk Kepentingan Sendiri +710. TUN : Tata Usaha Negara +711. UHH : Umur Harapan Hidup +712. UKK : Unit Kerja Keimigrasian +713. UKM : Usaha Kecil dan Menengah +714. ULP : Unit Layanan Paspor +715. UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah +716. UMi : Ultra Mikro +717. UMIC : Upper-middle income country +718. UKT : Uang Kuliah Tunggal +719. UNDP : United Nation Development Programme +720. UPSL : Unfunded Past Service Liability +721. UPTD : Unit Pelaksana Teknis Daerah +722. US : United States (of America) +723. USD : United States Dollar +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 xxxvii Daftar Singkatan +724. US T-Bill : United States Treasury Bill +725. UTD : Unit Transfusi Darah +726. UU : Undang-undang +727. UU HKPD : Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan +Pemerintah Daerah +728. UU HPP : Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan +729. UU P2SK : Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan +730. UUD 1945 : Undang-undang Dasar 1945 +731. VA : Volt Ampere +732. Valas : Valuta Asing +733. VGF : Viability Gap Fund +734. VR : Variable Rate +735. WASAP-D : Water and Sanitation Program - Subprogram D +736. WB : World Bank +737. WEO : World Economic Outlook +738. WHO : World Health Organization +739. WKP : Wilayah Kerja Panas Bumi +740. WLP : Whole Local Production +741. WNA : Warga Negara Asing +742. WNI : Warga Negara Indonesia +743. WP&B : Work Program and Budget +744. WP : Wajib Pajak +745. WPOPDN : Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri +746. WPP : Wilayah Pengelolaan Perikanan +747. WTI : West Texas Intermediate +748. YAPI : Yatim Piatu +749. yoy : year on year +750. ytd : year to date +751. ZBB : Zero Based Budgeting +752. ZC : Zero Coupon Bonds +753. ZEE : Zona Ekonomi Eksklusif +xxxviii Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 RANCANGAN +ANGGARAN PENDAPATAN +DAN BELANJA NEGARA +2024 +“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” +Asumsi Dasar Ekonomi Makro +RAPBN 2024 Outlook 2023 +Pertumbuhan Inflasi (%) Nilai Tukar Tingkat Suku Bunga Harga Minyak Lifting Minyak Lifting Gas +Ekonomi (%) Rupiah (Rp/US$) SBN 10 Tahun(%) (US$/barel) (rbph) (rbsmph) +RAPBN 2024 5,2 2,8 15.000 6,7 80 625 1.033 +Outlook 2023 5,1 3,1 15.100 6,8 78 614 985 +(Rp Triliun) +Pendapatan Negara tetap dioptimalkan di tengah +gejolak komoditas, tren digital, dan keberlanjutan 2.781,3 +momentum pemulihan ekonomi +Belanja Negara menyelesaikan proyek strategis +nasional, memberantas kemiskinan absolut dan stunting, 3.304,1 +perbaikan kesejahteraan dan memperkuat pertahanan +negara +(522,8) Rasio Defisit Anggaran terhadap PDB +terus menurun dan keseimbangan primer +(2,29%) PDB menuju arah positif +Pembiayaan Anggaran dilakukan dengan +522,8 +efisien, menjaga Indonesia dan mendukung +pembangunan berkelanjutan. +Pendapatan Negara Belanja Negara Pembiayaan Anggaran +RAPBN 2024 adalah tahun anggaran terakhirKabinet Indonesia Maju yang telah dan terus +bekerja untuk memenuhi janjiPresidenPeriode 2019-2024 serta menjadi instrumen +penting menghadapi berbagai guncangan dan situasi yang tidak mudah yang +mengancam rakyat, perekonomian dan NKRI +Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tinggi pada triwulan II Pendapatan Negara (Rp Triliun) +dengan naiknya konsumsi pemerintah, transportasi dan +akomodasi makanan serta minuman. Pemulihan ekonomi Perpajakan 2.118,3 2.307,8 +merata di seluruh wilayah dengan hilirisasi mendorong PNBP 515,8 473,0 +pertumbuhan yang kuat di beberapa wilayah. +Hibah 3,1 0,4 +Pertumbuhan Ekonomi (%) +Defisit thd PDB (%) Belanja Negara +(2,35) (2,30) (2,29) Belanja 2.298,2 2.446,5 +Pemerintah Pusat +(4,57) +Transfer ke Daerah 825,4 857,6 +5,3 +(6,14) 5,1 5,2 +3,7 +Defisit Anggaran +(2,1) Pembiayaan Anggaran 486,4 522,8 +Outlook RAPBN +2020 2021 2022 2023 2024 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara +Tahun Anggaran 2024 Ringkasan +Eksekutif Ringkasan Eksekutif +RINGKASAN EKSEKUTIF +RAPBN Tahun Anggaran 2024: Mempercepat Transformasi +Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan +Indonesia terus melaju menuju negara maju semakin dalam terhadap perekonomian global. +di tengah berbagai gejolak ekonomi dunia dan Di tengah belum sepenuhnya pulih dari dampak +tantangan global. Bersama dengan Tiongkok dan pandemi Covid-19, perekonomian global +India, kinerja perekonomian nasional mampu kembali diterjang tantangan yang berasal dari +tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi efek domino perang Rusia-Ukraina yang terjadi +global dalam satu dasawarsa terakhir. Indonesia pada tahun 2022. Kombinasi dampak tularan +mampu kembali menjadi negara berpendapatan pandemi dan konflik geopolitik menimbulkan +menengah atas (upper middle income) setelah stagflasi dan tekanan keuangan di banyak +mengalami penurunan akibat dampak pandemi negara yang menjadi faktor utama perlambatan +Covid-19. Salah satu kunci keberhasilan atas ekonomi global. +kinerja tersebut adalah pelaksanaan strategi +fiskal yang cermat, responsif, dan prudent. Tantangan global pascapandemi semakin berat +Peran APBN untuk meredam guncangan yang berpotensi datang dari berbagai sumber +dampak ketidakpastian global (shock absorber) risiko. Pertama, tensi geopolitik yang tinggi +dioptimalkan dalam menjaga daya beli, menjadi sumber utama ketidakpastian yang +kesejahteraan masyarakat, dan penguatan diperkirakan akan bertahan dan meningkat +pemulihan ekonomi. Target konsolidasi fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Hal ini +juga dapat dicapai lebih cepat dari jadwal yang dapat memicu terpecahnya kelompok-kelompok +ditetapkan dalam undang-undang. Demikian ekonomi (geoeconomics fragmentation) dan de- +pula, rasio utang diturunkan secara cepat pada globalisasi. Risiko yang kedua adalah potensi +tingkat yang aman dan terjaga. Dalam skala datangnya pandemi berikutnya yang diprediksi +global, Indonesia dan Vietnam merupakan semakin meningkat frekuensi kemunculannya +negara yang memiliki kinerja pertumbuhan PDB dan berpotensi menimbulkan krisis multidimensi +yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan yang mendalam. Risiko ketiga adalah perubahan +utangnya di tengah kondisi mayoritas negara- iklim juga dapat memberikan ancaman pada +negara G20 dan ASEAN justru mengalami kesehatan, keselamatan jiwa, ekonomi, serta +kenaikan utang lebih tinggi dibandingkan kesejahteraan rakyat. Risiko global juga berasal +pertumbuhan PDB. dari digitalisasi yang selain menjadi faktor +pendorong kemajuan juga memiliki risiko +Laju perekonomian global cenderung melambat disruptif yang dapat mengancam perekonomian +sejak krisis keuangan global 2008. Kondisi dunia. +tersebut semakin diperparah oleh Perang +Dagang Amerika Serikat–Tiongkok yang terjadi Prospek pemulihan ekonomi global sampai +mulai tahun 2017. Selanjutnya pada tahun dengan akhir tahun 2023 diperkirakan masih akan +2020, pandemi Covid-19 memberikan tekanan tertahan. Beberapa faktor yang memengaruhi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1 Ringkasan Eksekutif +perlambatan ekonomi global adalah tekanan Dengan memperhatikan proyeksi +sektor keuangan, kesulitan pembayaran utang perekonomian global, fundamental ekonomi +(debt distress), dampak eskalasi perang di yang kuat serta kebijakan fiskal yang cermat, +Ukraina, tingkat inflasi persisten tinggi, serta responsif, dan prudent tersebut, perekonomian +suku bunga yang tinggi dalam waktu yang lama. Indonesia tahun 2024 diperkirakan mampu +tumbuh 5,2 persen. Kinerja tersebut akan +Di tengah ketidakpastian global tersebut, ditopang oleh terjaganya inflasi dan nilai +Indonesia diperkirakan termasuk sebagai salah tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat +satu negara yang masih mampu tumbuh kuat yang stabil. Selain itu, pertumbuhan ekonomi +di tahun 2023, melanjutkan momentum positif akan dirancang agar lebih berkualitas untuk +periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencapai target kemiskinan pada rentang +nasional telah tumbuh di atas 5,0 persen 6,5 – 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka +dalam tujuh kuartal berturut-turut. Pemulihan pada rentang 5,0 – 5,7 persen, rasio gini pada +ekonomi nasional juga terjadi merata di seluruh rentang 0,374 – 0,377, indeks pembangunan +wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi manusia pada rentang 73,99 – 74,02 serta nilai +diarahkan lebih berkualitas dan inklusif yang tukar petani pada rentang 105 – 108 dan nilai +ditunjukkan terutama kemampuan menurunkan tukar nelayan pada rentang 107 – 110. +tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan +serta ketimpangan. Fundamental ekonomi Capaian pembangunan nasional tersebut +domestik yang kokoh dan stabil tersebut diharapkan akan menjadi pijakan kuat guna +ditopang oleh terjaganya inflasi di tingkat yang menggapai visi Indonesia Maju 2045. Oleh +relatif rendah. Selain itu, kontribusi ekspor karena itu, diperlukan percepatan transformasi +hilirisasi mineral dan sektor primer menopang ekonomi untuk mendorong pertumbuhan +peningkatan kinerja ekspor yang mendorong yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Strategi +penguatan neraca berjalan. Konsistensi atas tersebut tertuang dalam kebijakan RAPBN +penguatan neraca transaksi berjalan membuat tahun 2024. +Indonesia mampu keluar dari kelompok lima +negara yang memiliki tingkat kerentanan pada Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2024 +fundamental ekonomi (fragile five). +Tema kebijakan fiskal tahun 2024 adalah +Selanjutnya, proyeksi perekonomian global “Mempercepat Transformasi Ekonomi +pada tahun 2024 diperkirakan akan membaik. yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk +Menurut World Economic Outlook (IMF, mendukung tema tersebut, strategi kebijakan +Juli 2023), pertumbuhan ekonomi global yang ditempuh, yaitu (1) strategi kebijakan +tahun 2024 diperkirakan akan berada pada fiskal jangka pendek yang difokuskan pada +level 3,0 persen. Sementara pertumbuhan pengendalian inflasi (stabilitas harga), +ekonomi negara-negara berkembang di Asia penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan +diproyeksikan tumbuh 5,0 persen pada tahun prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. +2024. Sementara itu, strategi kebijakan fiskal jangka +2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Ringkasan Eksekutif +menengah dan panjang difokuskan pada pendek maupun menengah dan panjang, +penguatan kualitas sumber daya manusia mendorong subsidi tepat sasaran dan +(human capital), mengakselerasi pembangunan efektivitas program perlindungan sosial, serta +infrastruktur (physical capital) dan mendorong meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja +aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi +melalui hilirisasi sumber daya alam (natural dan pemerataan pembangunan, penciptaan +capital), serta penguatan reformasi kelembagaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan +dan simplifikasi regulasi (institutional reform). pengurangan kesenjangan antargolongan dan +Untuk mendukung percepatan transformasi antarwilayah. +ekonomi, perlu dilanjutkan reformasi fiskal +secara holistik, meliputi sisi pendapatan negara, Sementara itu, arah kebijakan transfer ke +belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. daerah (TKD) diarahkan terutama untuk: (1) +meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat +Strategi optimalisasi pendapatan negara dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan +dilakukan dengan tetap menjaga iklim daerah; (2) meningkatkan kualitas pengelolaan +investasi di tengah tantangan ketidakpastian TKD melalui penguatan implementasi UU +global. Untuk menjawab tantangan dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat +mengoptimalisasikan potensi penerimaan dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) secara +perpajakan 2024, maka kebijakan perpajakan terarah, terukur, akuntabel, dan transparan +diarahkan terutama antara lain: (1) mendorong serta mendorong pemanfaatan teknologi +tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi dalam informasi; serta (3) memperkuat earmarking +sistem perpajakan; serta (2) menjaga efektivitas TKD pada sektor prioritas untuk mendukung +implementasi UU Harmonisasi Peraturan percepatan transformasi ekonomi. +perpajakan (UU HPP) untuk mendorong +peningkatan rasio perpajakan. Sementara Kebijakan pembiayaan anggaran dalam +itu, kebijakan PNBP pada tahun 2024 rangka menutup defisit anggaran dilakukan +diarahkan terutama antara lain: (1) optimalisasi melalui langkah menjaga pembiayaan utang +pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan dalam batas yang aman dan manageable serta +kebijakan, perbaikan pengelolaan, peningkatan mengoptimalkan pembiayaan non utang. +nilai tambah, dengan tetap memperhatikan Kebijakan pembiayaan utang diarahkan +kelestarian lingkungan; serta (2) penguatan tata agar: (1) pengelolaan utang dilakukan secara +kelola dengan peningkatan sinergi. prudent dan fleksibel; (2) efisiensi biaya utang +melalui pengembangan dan pendalaman pasar +Selanjutnya, peningkatan kualitas belanja keuangan; serta (3) pinjaman utang yang +(spending better) diarahkan guna mendukung selektif dalam rangka mendorong penyediaan +penguatan reformasi struktural dan antisipasi infrastruktur dan alih teknologi. Sementara itu, +terhadap ketidakpastian global (fiscal buffer). kebijakan pembiayaan non utang dilakukan +Kebijakan tersebut dilakukan baik melalui melalui pembiayaan investasi yang efektif +belanja pemerintah pusat maupun transfer dalam mendukung transformasi ekonomi +ke daerah. Kebijakan belanja pemerintah melalui pemberdayaan BLU, BUMN, SMV, +pusat terutama diarahkan untuk mendukung dan SWF, serta optimalisasi pemanfaatan sisa +transformasi ekonomi baik sasaran jangka anggaran lebih (SAL) untuk mengantisipasi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3 Ringkasan Eksekutif +ketidakpastian. Pemerintah senantiasa menjaga yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap +kolaborasi yang solid antara kebijakan fiskal, memperhatikan pembiayaan anggaran yang +moneter, dan sektor keuangan. inovatif, prudent dan sustainable, defisit anggaran +diperkirakan akan berada pada tingkat 2,29 +Dengan memperhatikan arah dan strategi persen terhadap PDB atau lebih rendah dari +kebijakan fiskal tahun 2024 yang didesain outlook 2023. Selain itu, keseimbangan primer +untuk mendorong reformasi struktural dalam juga dapat dijaga menuju positif. Secara ringkas +rangka percepatan transformasi ekonomi postur RAPBN 2024 disajikan dalam Tabel 1. +TABEL 1 +POSTUR RAPBN 2024 +(triliun rupiah) +2023 2024 +Uraian +APBN Outlook RAPBN +A. PENDAPATAN NEGARA 2.463,0 2.637,2 2.781,3 +I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 2.462,6 2.634,1 2.780,9 +1. Penerimaan Perpajakan 2.021,2 2.118,3 2.307,9 +2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 441,4 515,8 473,0 +II. PENERIMAAN HIBAH 0,4 3,1 0,4 +B. BELANJA NEGARA 3.061,2 3.123,7 3.304,1 +I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2.246,5 2.298,2 2.446,5 +1. Belanja K/L 1.000,8 1.085,5 1.077,2* +2. Belanja Non K/L 1.245,6 1.212,8 1.369,3 +II. TRANSFER KE DAERAH 814,7 825,4 857,6 +C. KESEIMBANGAN PRIMER (156,8) (49,0) (25,5) +D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (598,2) (486,4) (522,8) +% Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB (2,84) (2,30) (2,29) +E. PEMBIAYAAN ANGGARAN 598,2 486,4 522,8 +Sumber: Kementerian Keuangan +*) Alokasi belanja K/L diperkirakan menjadi sebesar Rp.1.086,6 triliun, jika menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri +4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 +Perkembangan +Perekonomian +dan Arah Kebijakan +Makro Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +BAB I +PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN ARAH +KEBIJAKAN MAKRO +1.1 Pendahuluan +Pemulihan perekonomian Indonesia semakin +menguat dan berkualitas pada tahun 2023. 13,0 +11,0 +Pemerintah secara resmi mencabut kebijakan +9,0 +Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 7,0 +5,0 +(PPKM) pada 30 Desember 2022, yang diikuti +3,0 +pencabutan status pandemi di Indonesia pada 1,0 +-1,0 +21 Juni 2023. Pencabutan tersebut berdampak +positif terhadap performa perekonomian +domestik pada semester I-2023 karena aktivitas +melonjak di tahun 2021 – 2022 akibat disrupsi +perekonomian kembali berjalan seperti keadaan +suplai pascapandemi dan diperparah efek +prapandemi. Tingkat pengangguran pada bulan +perang Ukraina-Rusia, serta peningkatan tensi +Februari 2023 juga tercatat sebesar 5,45 persen +geopolitik lainnya, telah mengalami moderasi. +dimana angka tersebut lebih rendah dari tahun +Meskipun demikian, tingkat inflasi di negara +sebelumnya sebesar 5,83 persen. Turunnya +maju masih berada di atas target jangka +angka pengangguran menandakan terjadinya +menengah dan panjang, sehingga tingkat suku +pemulihan ekonomi yang berkualitas dengan +bunga diperkirakan tetap berada di level tinggi +disertai meningkatnya lapangan kerja. Selain itu, +untuk jangka waktu yang lama (higher for longer). +implementasi dari Undang-Undang Hubungan +Agresivitas pengetatan moneter terutama di +Keuangan antara Pemerintah Pusat dan +negara maju berdampak pada volatilitas sektor +Pemerintahan Daerah juga turut memperkuat +keuangan, meningkatkan beban utang negara +efektivitas kebijakan fiskal dalam rangka +berkembang, serta menekan aktivitas ekonomi +pencapaian berbagai sasaran pembangunan +global. Kinerja pertumbuhan ekonomi banyak +nasional. +negara pada triwulan I-2023 cenderung lemah, +termasuk di negara-negara besar seperti Amerika +1.2 Dinamika dan Prospek Perekonomian +Serikat (AS), Eropa, dan Tiongkok. Sementara +Global +itu, beberapa indikator terkini menunjukkan +situasi yang belum membaik, seperti PMI +Perkembangan Ekonomi Global Terkini +Manufaktur yang tertahan di zona kontraksi +Ekonomi global masih menghadapi tantangan dan pertumbuhan ekspor impor negara-negara +berat pasca pandemi Corona Virus Disease 2019 besar yang tercatat negatif. +(Covid-19). World Health Organization (WHO) +Tren pertumbuhan ekonomi triwulan II-2023 +secara resmi mencabut status pandemi Covid-19 +cukup beragam. Pertumbuhan ekonomi AS +pada 5 Mei 2023, namun berbagai risiko global +menguat ke 2,6 persen (yoy) jika dibandingkan +masih tereskalasi. Tekanan inflasi global yang +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-1 +12-naJ 12-raM 12-yaM 12-luJ 12-peS 12-voN 22-naJ 22-raM 22-yaM 22-luJ 22-peS 22-voN 32-naJ 32-raM 32-yaM 32-luJ +GRAFIK 1.1 +PERKEMBANGAN INFLASI BEBERAPA NEGARA +(%, YOY) +Indonesia Eropa Brazil +AS India Tiongkok +Sumber: Bloomberg, diolah Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +dengan triwulan II-2022 sebesar 1,8 persen, Tingkat inflasi global terus termoderasi, namun +karena penguatan konsumsi, belanja di sejumlah negara maju masih di atas target +pemerintah dan investasi. Sementara jangka menengah dan panjang. Data terkini AS +pertumbuhan ekonomi Zona Eropa terus menunjukkan inflasi berada di level 3,0 persen +mengalami perlambatan ke 0,6 persen (yoy) (yoy) di bulan Juni 2023, turun jauh dibanding +jika dibandingkan dengan periode yang titik puncak 9,1 persen pada Juni 2022. Angka +sama tahun sebelumnya sebesar 4,2 persen. inflasi Eropa juga tercatat melambat ke 5,5 +Jerman, ekonomi terbesar di Eropa, bahkan persen di Juni 2023, setelah sempat melonjak +mengalami resesi dengan kontraksi berturut- ke 10,6 persen pada Oktober 2022. Meskipun +turut sebesar 0,2 persen di triwulan I dan demikian, perlu menjadi catatan bahwa inflasi +II-2023. Perlambatan ekonomi signifikan inti masih cukup tinggi di sejumlah negara +di Eropa terutama disebabkan oleh inflasi dan angka inflasi utama beberapa negara maju +yang persisten tinggi dan respons pengetatan seperti AS dan Eropa masih berada di atas target +kebijakan moneter agresif. Pada triwulan II- jangka menengah sebesar 2,0 persen. Inflasi +2023, Tiongkok tumbuh sebesar 6,3 persen. di negara berkembang, seperti Brazil, India, +Meskipun tinggi, pertumbuhan Tiongkok dan Indonesia, sudah turun mendekati level +disebabkan oleh faktor low base tahun lalu prapandemi dan telah berada di bawah suku +dan masih di bawah ekspektasi pasar. bunga acuannya. Moderasi harga komoditas +Capaian pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan normalisasi rantai suplai menjadi faktor +disebabkan tingkat kepercayaan domestik perlambatan inflasi secara global. Hingga 7 +masih rendah, krisis sektor properti persisten, Agustus 2023, harga komoditas energi utama, +dan permintaan global yang melambat. Di kecuali minyak mentah, sudah turun signifikan, +sisi lain, India dan kawasan ASEAN bertahan antara lain batubara (-63,9 persen ytd), gas alam +sebagai bright spots dengan pertumbuhan yang (-35,9 persen ytd), dan minyak mentah Brent +relatif kuat dibanding kawasan lain, didukung (-1,0 persen ytd). Volatilitas harga komoditas +oleh pulihnya konsumsi dan kinerja ekspor. masih tinggi karena beberapa faktor seperti +Akan tetapi, tekanan di sisi permintaan global tren global power shifting, fragmentasi geopolitik, +yang telah terjadi sejak awal tahun 2023 perlu maupun faktor cuaca bagi komoditas pangan. +diwaspadai India dan ASEAN. +TABEL 1.1 +PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL +DAN NEGARA-NEGARA UTAMA % +Negara 2019 2020 2021 2022 2023F 2024F +Global 2,2 -3,1 6,3 3,5 3,0 3,0 +Eropa 1,6 -6,1 5,3 3,5 0,9 1,5 +AS 2,3 -2,8 5,9 2,1 1,8 1,0 +Tiongkok 6,0 2,2 8,4 3,0 5,2 4,5 +India 3,9 -5,8 9,1 7,2 6,1 6,3 +ASEAN-5 4,3 -4,4 3,8 5,5 4,6 4,5 +- Indonesia 5,0 -2,1 3,7 5,3 5,0 5,0 +- Malaysia 4,4 -5,5 3,1 8,7 4,5 4,5 +- Filipina 6,1 -6,1 5,7 7,6 6,2 5,5 +- Thailand 2,1 -6,1 1,5 2,6 3,4 3,6 +- Singapura 1,3 -3,9 8,9 3,7 1,5 2,1 +Sumber: International Monetary Fund +1-2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Suku bunga bertahan di level tinggi dalam suku bunga acuan yang secara agregat sejak +waktu lebih lama (higher for longer). Tingkat 2022 telah turun sebesar 25 bps ke tingkat 3,55 +suku bunga AS saat ini berada di level 5,50 persen, di tengah inflasi yang sangat rendah +persen, mengalami kenaikan 525 poin basis (0,0 persen yoy per Juni 2023) dan kondisi +(basis point/bps) dari 0,25 persen di bulan ekonomi domestik yang lesu. +Januari 2022. Eropa, yang bertahun-tahun +mempertahankan zero lower bound interest rate, Sejumlah indikator dini (leading indicators) +telah menaikkan suku bunga sebanyak 425 bps menunjukkan sinyal ekonomi global masih +sejak tahun 2022 menjadi 4,25 persen pada lemah. Indeks manufaktur global (Purchasing +bulan Juni 2023. Tingkat suku bunga Inggris Manager Index) tercatat 48,7 pada bulan Juli +bahkan lebih tinggi di tingkat 5,25 persen atau 2023, terendah dalam tujuh bulan terakhir dan +telah naik 525 bps. Respons kebijakan moneter melanjutkan tren kontraksi sejak September +saat ini belum berjalan sesuai tren penurunan 2022. Kurang dari sepertiga negara yang +inflasi. Meskipun agresivitas pengetatan suku disurvey berhasil mencatat ekspansi atas +bunga sudah berkurang, banyak negara maju manufakturnya. Sementara itu, kinerja +memberikan sinyal untuk mempertahankan manufaktur negara-negara utama justru jatuh +suku bunganya di level yang tinggi. Bank ke level kontraksi lebih dalam, seperti Eropa +sentral negara maju terindikasi tidak akan (42,7), AS (49,0), dan Jepang (49,6). Kinerja +terburu-buru mengubah arah kebijakannya manufaktur yang negatif ini disebabkan +karena angka inflasi saat ini masih jauh di penurunan permintaan lebih tajam dan +atas target tahunan serta kondisi pasar tenaga lemahnya aktivitas perdagangan internasional. +kerja yang ketat. Ketatnya pasar tenaga kerja Situasi ini sejalan dengan data pertumbuhan +antara lain tercermin dari pertumbuhan upah ekspor dan impor beberapa negara yang turun +yang tinggi di atas level prapandemi, seperti di drastis. Pertumbuhan ekspor dan impor AS +AS (4,3 persen yoy per Mei 2023) dan Eropa konsisten menurun sejak pertengahan 2021, +(4,6 persen yoy per triwulan I-2023). Namun, hingga terkontraksi ke 3,2 persen dan 6,8 +berlanjutnya kenaikan suku bunga dapat persen (yoy) di bulan Mei 2023. Demikian +berdampak pada likuiditas yang semakin ketat juga Tiongkok, yang ekspor dan impornya +dan memicu instabilitas sektor keuangan. Di mengalami kontraksi lebih dalam pada Juni +sisi lain, bank sentral Tiongkok (People’s Bank 2023, masing-masing 12,4 persen dan 6,8 +of China) justru menerapkan arah kebijakan persen. Kontraksi perdagangan internasional +moneter akomodatif melalui pemangkasan juga tidak dapat dihindari oleh India dan negara- +negara ASEAN. Tekanan ekspor dan impor +tercatat cukup dalam terjadi di India, Filipina, +dan Vietnam dengan kontraksi mencapai dua +digit. Sementara kontraksi ekspor impor di +14,0 Thailand dan Malaysia relatif masih terbatas. +12,0 +10,0 +8,0 +Outlook Ekonomi Global 2024 +6,0 +4,0 +2,0 +0,0 Pertumbuhan ekonomi global yang masih dalam +tren perlambatan pada tahun 2023 akan sedikit +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-3 +12-naJ 12-raM 12-yaM 12-luJ 12-peS 12-voN 22-naJ 22-raM 22-yaM 22-luJ 22-peS 22-voN 32-naJ 32-raM 32-yaM 32-luJ +GRAFIK 1.2 +PERKEMBANGAN SUKU BUNGA ACUAN BEBERAPA +NEGARA (%) +Indonesia Eropa Brazil +AS India Tiongkok +Sumber: Bloomberg, diolah Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +membaik di tahun 2024. IMF memprediksi properti, sementara dukungan fiskal di negara +pertumbuhan ekonomi global melambat dari AS dan Eropa cenderung lebih terbatas akibat +3,5 persen di tahun 2022 menjadi 3,0 persen menyempitnya ruang fiskal dan tekanan inflasi +di tahun 2023, dan tetap stabil hingga tahun yang masih tinggi. +2024. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, +pertumbuhan volume perdagangan global Pertumbuhan ekonomi global di tahun 2024 +yang telah tumbuh sebesar 5,2 persen pada akan ditopang oleh perekonomian Asia yang +tahun 2022 akan melambat di tahun 2023 ke masih solid. Prospek pertumbuhan ekonomi +level 2,0 persen dan rebound ke level 3,7 persen Tiongkok diperkirakan melambat, namun India +di tahun 2024. Negara berkembang diharapkan dan sejumlah negara ASEAN diprediksi terus +menjadi penopang utama pemulihan ekonomi menguat. Permintaan yang kuat serta potensi +global tahun 2024 di tengah prospek ekonomi investasi yang besar telah menjadi penopang +negara maju yang masih lemah. Sementara itu, resiliensi beberapa negara berkembang Asia +inflasi global yang di tahun 2023 diproyeksikan di tengah melemahnya ekonomi global, serta +menyentuh 6,8 persen akan mereda di tahun akan terus menjadi sumber pertumbuhan +2024 ke sekitar 5,2 persen. di jangka pendek maupun menengah dan +panjang. Prospek ekonomi Asia yang solid +Tren moderasi inflasi dan berkurangnya antara lain ditunjukkan oleh Indonesia yang +agresivitas pengetatan moneter memberi ruang kembali naik menjadi negara berpenghasilan +bagi pemulihan global di tahun 2024. Tekanan menengah ke atas (upper-middle income country), +inflasi global yang sudah mereda sejak tahun yang menunjukkan besarnya potensi konsumsi +2023 akan terus melanjutkan moderasi hingga maupun investasi. Tingginya komitmen +tahun 2024. Namun demikian, inflasi yang reformasi struktural yang ditunjukkan sejumlah +persisten tinggi di atas target jangka menengah negara Asia seperti India, Indonesia, Thailand, +berpotensi masih terjadi di beberapa negara dan Filipina juga diharapkan dapat semakin +maju. Seiring dengan tekanan inflasi global mengakselerasi pertumbuhan kawasan Asia, +yang terus mereda, agresivitas pengetatan dan pada gilirannya ekonomi global. +moneter di tahun 2024 akan mereda dan +pelonggaran diperkirakan akan dilakukan oleh Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diprediksi +beberapa negara utama, termasuk AS. Dalam melambat di tahun 2024, setelah sempat +dot plot terkini The Fed (Juni 2023), terindikasi rebound dari pandemi di tahun 2023. Reopening +suku bunga acuan Fed Funds Rate (FFR) akan yang tidak sesuai ekpektasi membebani +turun ke level 4,50 persen di akhir tahun 2024. pemulihan di tahun 2023 dan diperkirakan +Meskipun demikian, tingkat suku bunga acuan menghambat laju pemulihan ke depan. Setelah +tersebut relatif masih tinggi dan akan bertahan diproyeksikan oleh International Monetary Fund +tinggi (higher for longer) dalam beberapa periode (IMF) untuk tumbuh sebesar 5,2 persen pada +ke depan akibat inflasi yang masih di atas target. tahun 2023, ekonomi Tiongkok diprediksi +Di sisi fiskal, berbagai negara utama terus kembali melambat dengan pertumbuhan hanya +berupaya untuk memberikan daya dukung 4,5 persen di tahun 2024. World Bank juga +bagi perekonomian. Kebijakan fiskal yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok +sangat akomodatif terus diimplementasikan melambat ke tingkat 4,6 persen di 2024. +Tiongkok khususnya untuk pemulihan sektor Permintaan eksternal yang melemah, tingkat +1-4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +utang tinggi yang membebani sektor properti Dampak dari kondisi moneter yang ketat +serta berkurangnya stimulus pada infrastruktur terhadap ekonomi AS berlanjut di tahun 2024. +berpotensi membatasi pertumbuhan investasi. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi AS +Namun demikian, perekonomian Tiongkok masih akan melambat dari 1,8 persen di tahun +tetap didukung oleh sektor perdagangan dan 2023 menjadi hanya 1,0 persen di tahun 2024. +jasa, serta konsumsi yang masih relatif kuat. Sementara itu, World Bank memperkirakan +pertumbuhan ekonomi AS di tahun 2024 +Pertumbuhan ekonomi India diperkirakan terus hanya 0,8 persen. Terganggunya pemulihan +solid pada tahun 2024, menjadi yang tertinggi di ekonomi AS merupakan dampak pengetatan +antara negara G20. India sebagai penyumbang kebijakan moneter yang agresif sejak tahun +tiga-perempat output perekonomian kawasan 2022 serta inflasi yang persisten tinggi. +Asia Selatan, diperkirakan IMF akan dapat Dengan tingkat inflasi yang masih berada di +tumbuh sebesar 6,1 persen pada tahun ini dan atas target jangka menengah dan panjang, suku +meningkat di tahun 2024. World Bank juga bunga masih akan tetap tinggi dan menjadi +memperkirakan ekonomi India kian menguat penghambat ekspansi aktivitas ekonomi AS. +ke depan, dengan pertumbuhan di atas 6 persen Untuk menjaga agar prospek pertumbuhan +untuk tahun 2023 dan 2024. Pertumbuhan ekonomi tidak terlalu tertekan, Pemerintah +ekonomi India akan menjadi yang tertinggi AS berupaya mengarahkan kebijakan fiskal +diantara negara G20 didukung oleh konsumsi yang akomodatif namun tetap berhati-hati, +domestik yang terus terjaga. Pemulihan sektor seperti melalui insentif perbaikan rantai suplai +manufaktur India juga terus berlanjut pasca dan dukungan untuk sektor ekonomi hijau +pandemi. Reformasi dan strategi kebijakan serta sektor kesehatan dalam kerangka Inflation +India berfokus pada penguatan infrastruktur, Reduction Act (IRA). Meski bermanfaat bagi +investasi, manufaktur, dan teknologi. ekonomi AS, perlu diwaspadai dampak negatif +dari kebijakan ini terhadap arus investasi di +Prospek pertumbuhan ekonomi kawasan +negara berkembang. +ASEAN masih kuat. Pertumbuhan ekonomi +ASEAN yang diperkirakan mencapai 4,6 Pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa di tahun +persen di tahun 2023 dan 4,5 persen di tahun 2024 mampu bertahan di level positif meskipun +2024 berada di atas rata-rata pertumbuhan lemah. Kawasan Eropa diperkirakan oleh IMF +ekonomi global, ditopang oleh kekuatan akan tumbuh masing-masing sebesar 0,9 dan +pada konsumsi domestiknya. Di samping 1,5 persen di tahun 2023 dan 2024. Senada +itu, perekonomian ASEAN juga akan dengan IMF, World Bank juga memperkirakan +didorong pemulihan permintaan dari negara- ekonomi Eropa akan menguat ke angka 1,3 +negara Asia di sekitarnya. Sektor pariwisata persen setelah tumbuh lemah sebesar 0,4 persen +ASEAN juga terus mengalami peningkatan di tahun 2023. Pertumbuhan positif kawasan +dengan telah berakhirnya status pandemi ini didukung oleh inflasi yang sudah lebih +dan pulihnya aktivitas ekonomi secara global. terkendali dan efektifnya kebijakan moneter +Namun, negara-negara ASEAN harus mampu dari European Central Bank (ECB). Negara- +mendorong pertumbuhan yang lebih bernilai negara Eropa juga berupaya menyeimbangkan +tambah melalui revitalisasi industri dan ketatnya kondisi kebijakan moneter dengan +akselerasi adopsi teknologi. kebijakan fiskal yang lebih akomodatif seperti +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-5 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +melalui subsidi untuk mendorong transisi dan Amerika Latin, berpotensi menimbulkan +energi. Namun, ruang fiskal yang menyempit disrupsi rantai pasok global, kenaikan harga +dan inflasi yang masih tinggi membuat komoditas, geoeconomic-fragmentation, serta +beberapa negara Eropa tetap berhati-hati deglobalisasi. Hal ini dapat memperburuk +dalam mengelola kebijakan fiskalnya, seperti kinerja perdagangan dan investasi global yang +di Inggris yang telah membatalkan rencana dapat berdampak negatif terutama untuk +pemotongan pajak dan membatasi kenaikan negara berkembang termasuk Indonesia. +gaji pegawai publik. +Perang dagang AS – Tiongkok yang berlangsung +Risiko Global sejak tahun 2017 juga telah mendorong +terjadinya fenomena “the US – China +Prospek perekonomian global masih Decoupling” yang akan berdampak signifikan +dibayangi berbagai tantangan yang berat. pada negara-negara berkembang. Fenomena +Meskipun pandemi Covid-19 sudah mereda, decoupling merujuk pada situasi di mana AS dan +namun scarring effect yang ditimbulkan belum Tiongkok semakin tidak saling bergantung +sepenuhnya teratasi, termasuk tekanan inflasi satu dengan lainnya. Dua faktor utama yang +yang masih tinggi akibat disrupsi rantai memicu meningkatnya fenomena decoupling +pasok dan juga konflik Rusia – Ukraina yang adalah terkait isu keamanan (security concern) dan +belum usai. Tingginya tekanan inflasi telah defisit perdagangan di AS yang menyebabkan +mendorong pengetatan kebijakan moneter meningkatnya tensi geopolitik serta trade +di banyak negara, terutama di negara maju, barrier antara kedua negara. Meningkatnya +yang berakibat pada ketatnya likuiditas dan fenomena decoupling memiliki potensi dampak +meningkatnya volatilitas di sektor keuangan untuk negara-negara berkembang. Bagi negara- +global. Berbagai tantangan menyebabkan negara yang memiliki pangsa ekspor besar pada +semakin kompleksnya respons kebijakan kedua negara tersebut dapat menarik investasi +yang harus dilakukan di banyak negara, yang asing akibat relokasi industri dari Tiongkok +berpotensi disruptif dan mengancam prospek untuk menghindari proteksi perdagangan AS. +pemulihan ekonomi global. Tantangan tersebut Namun, di sisi lain, kompetisi di antara negara +juga bisa berdampak negatif bagi arus investasi berkembang juga meningkat, terutama apabila +asing yang masuk ke Indonesia, tingkat fenomena decoupling semakin mendorong +harga dan suku bunga, serta kinerja ekonomi peningkatan ketegangan geopolitik diantara +domestik. negara-negara berkembang. +Ketegangan geopolitik masih menjadi ancaman Tekanan inflasi global mulai mereda, namun +utama prospek ekonomi dan perdagangan tingkat inflasi masih cukup tinggi. Secara global, +global. Perang di Ukraina belum menunjukkan penurunan harga komoditas serta perbaikan +tanda-tanda berakhir. Di sisi lain, tensi supply chain telah mendorong perlambatan +hubungan dagang antara AS dan Tiongkok juga tingkat inflasi. Namun, inflasi negara-negara +menunjukkan peningkatan, khususnya dalam maju khususnya di Eropa masih berada di atas +hal penguasaan teknologi. Selain itu, fenomena rata-rata jangka menengah dan panjangnya. +dedolarisasi dan konflik di beberapa kawasan Oleh karena itu, bank sentral di beberapa +seperti di Semenanjung Korea, Timur Tengah, negara maju diperkirakan masih melanjutkan +1-6 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +pengetatan kebijakan moneter. Sementara Dampak negatif dari perubahan iklim juga +itu, reopening policy oleh Tiongkok yang fokus merupakan risiko nyata yang perlu terus +untuk peningkatan konsumsi dan output sektor diwaspadai. Cuaca ekstrem dan bencana +manufaktur berpotensi memberikan tekanan alam yang sering terjadi menjadi bukti nyata +inflasi global. Dengan adanya potensi kenaikan dari dampak perubahan iklim yang juga +inflasi akibat konflik geopolitik dan pulihnya berpengaruh pada kinerja ekonomi di banyak +aktivitas ekonomi global, kebijakan moneter negara. Dampak dari perubahan iklim tidak +secara global diperkirakan masih akan ketat hanya terlihat pada menurunnya produktivitas +dalam waktu yang relatif lama (higher for longer). beberapa sektor tertentu saja (sektor pertanian, +kehutanan, perikanan, dan pariwisata), tetapi +Di tengah kebijakan moneter yang masih juga meliputi kesehatan masyarakat, kerusakan +ketat, ruang fiskal semakin terbatas. Selama permukiman, dan kerusakan infrastruktur. Oleh +tiga tahun pandemi, berbagai negara di karena itu, kerugian akibat dampak perubahan +dunia menggunakan kebijakan fiskal sebagai iklim juga memiliki konsekuensi pada anggaran +instrumen countercyclical untuk penanganan Pemerintah untuk penanganan dan mitigasi +pandemi Covid-19 serta mitigasi dampaknya dampak, termasuk untuk perlindungan pada +kepada perekonomian. Membengkaknya masyarakat serta pendanaan rekonstruksi dari +belanja dan menurunnya pendapatan selama kerusakan yang timbul. +pandemi menyebabkan defisit fiskal melebar +dan utang Pemerintah meningkat. Akibatnya, Pesatnya perkembangan teknologi, termasuk +sebagian besar negara menghadapi ruang Artificial Intelligence (AI), juga memunculkan +fiskal yang semakin sempit untuk mendorong peluang sekaligus risiko. Perkembangan +akselerasi pemulihan ekonomi. teknologi tersebut perlu dimitigasi dengan +respons kebijakan yang tepat dan berdimensi +Risiko lain yang perlu diwaspadai adalah tren jangka panjang. Hilangnya berbagai jenis +Green Subsidy Race di negara-negara maju pekerjaan seiring dengan kemajuan teknologi +dalam rangka merespons isu perubahan iklim. dan AI dapat berdampak negatif bagi tenaga +Tren tersebut merujuk pada kecenderungan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi +munculnya kompetisi antarnegara dalam lain, keberhasilan pemanfaatan teknologi +memberikan subsidi terhadap pembangunan akan sangat tergantung pada keberhasilan +teknologi hijau dan energi bebas karbon. Sebagai membangun soft dan hard infrastucture, berupa +contoh, AS memberikan insentif pajak untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, +promosi penggunaan clean energy, sementara serta perluasan pembangunan infrastruktur +Eropa menerapkan tarif untuk produk tinggi terkait teknologi. Selain itu, iklim bisnis dan +karbon yang masuk ke Eropa. Kebijakan- investasi yang ramah teknologi juga perlu terus +kebijakan tersebut berpotensi memperparah diciptakan untuk meningkatkan arus investasi +fragmentasi perdagangan dan investasi global, dan alih teknologi ke Indonesia. Kegagalan +termasuk meningkatnya risiko pengembangan mempersiapkan soft dan hard infrastructure +energi terbarukan di Indonesia yang masih tersebut akan menghilangkan potensi +membutuhkan investasi besar. Indonesia dalam mempercepat transformasi +ekonomi menjadi negara maju. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-7 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +1.3 Dinamika dan Prospek Perekonomian GRAFIK 1.3 +PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULANAN, +Domestik 2020-2023 (%) +7,1 +5,5 5,7 5,0 5,2 +APBN berperan penting dalam pemulihan 3,0 5,0 5,0 5,0 +3,5 +-0,7 +ekonomi nasional di masa Pandemi Covid-19. +-2,2 +Penyebaran virus Covid-19 masuk ke Indonesia +-3,5 +di bulan Maret 2020, mendorong Pemerintah -5,3 +untuk mengambil langkah responsif melalui Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II Tw III Tw IV Tw I Tw II +2020 2021 2022 2023 +Sumber: Badan PusatStatistik +penerapan aturan pembatasan sosial demi +diperparah perang Rusia-Ukraina, dan semakin +melindungi keselamatan masyarakat. Perubahan +ketatnya kebijakan moneter global. Penguatan +pola hidup baru dengan melakukan mayoritas +investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan +kegiatan sehari-hari dari rumah menjadi faktor +konsumsi masyarakat menjadi penopang +utama dalam perlambatan ekonomi di tahun +utama pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun +2020 yang terkontraksi sebesar 2,1 persen, +2022. Hal ini tentunya didukung oleh upaya +yang merupakan kontraksi pertama kali sejak +pengendalian pandemi yang menyeluruh, +krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998. Namun +termasuk dengan akselerasi vaksinasi secara +demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia +masif. Selain itu, reformasi struktural juga +tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan +terus diimplementasikan secara konsisten +dengan negara-negara ASEAN maupun G20 +dan komprehensif guna memperkuat fondasi +yang mengalami kontraksi cukup dalam. Peran +perekonomian dengan meningkatkan daya +APBN dalam menjalankan fungsi countercyclical +saing dan produktivitas nasional. +untuk menangani pandemi dengan program +Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) +Di tengah proyeksi perlambatan ekonomi +mendorong proses pemulihan ekonomi +dunia, resiliensi perekonomian Indonesia +nasional yang telah terlihat di akhir tahun +di tahun 2023 diperkirakan tetap terjaga. +2020 dan terus menguat di sepanjang tahun +Pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren +2021. Pertumbuhan ekonomi pada tahun +yang kuat pada triwulan II-2023 yang tercatat +2021 mampu mencapai 3,7 persen dan nilai +sebesar 5,2 persen (yoy), sedikit lebih tinggi, +tukar rupiah melampaui level prapandemi. +jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya +Laju pemulihan juga semakin kuat dengan +yang tumbuh 5,0 persen (yoy). Resiliensi +mulai membaiknya kesejahteraan masyarakat, +perekonomian dari sisi sektor riil juga ditopang +sebagaimana ditunjukkan oleh penurunan +oleh stabilitas ekonomi makro lain seperti +tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran +inflasi yang semakin terkendali, fluktuasi di +nasional. +pasar keuangan yang terjaga, serta optimalisasi +peran fiskal kepada perekonomian. Pencabutan +Perekonomian Indonesia menunjukkan +status pandemi di bulan Mei 2023 oleh WHO +ketahanan ekonomi dan pemulihan yang +juga menjadi salah satu pendorong bagi +terus menguat di tengah tantangan global. +optimisme masyarakat dalam beraktivitas. +Di tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh +Ekspor masih dapat tumbuh positif di tengah +menguat 5,3 persen di tengah tren perlambatan +tren perlambatan ekonomi dunia. Meskipun +global akibat merebaknya gelombang varian +secara tren harga komoditas terus mengalami +Omicron, tingginya tekanan inflasi dunia yang +1-8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +penurunan, namun permintaan produk- (TPG) pada Tunjangan Hari Raya (THR) dan +produk unggulan secara volume masih terus Gaji ke-13. Rangkaian persiapan pelaksanaan +meningkat. Pemilu 2024 juga akan mendorong naiknya +konsumsi Pemerintah dalam pembentukan +Konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non- PDB tahun 2023. +Profit Rumah Tangga (LNPRT) di tahun +2023 diperkirakan masih akan tumbuh kuat. Di tengah dinamika perekonomian dunia serta +Meskipun secara level tidak setinggi triwulan menghadapi periode Pemilu 2024, kinerja +sebelumnya karena high base effect, konsumsi investasi diperkirakan tumbuh moderat di +rumah tangga tumbuh sebesar 5,2 persen tahun 2023. Pada triwulan II-2023, investasi +(yoy), atau menyumbang 2,8 persen kepada tumbuh 4,6 persen (yoy). Meningkatnya risiko +pertumbuhan secara agregat pada triwulan global mendorong investor untuk wait and see +II-2023. Tingkat inflasi yang terus terjaga dalam aktivitas investasi. Pada semester II- +diiringi dengan perbaikan tingkat pendapatan 2023, aktivitas investasi diperkirakan mulai +masyarakat, aktivitas konsumsi di periode hari menguat. Stabilitas makroekonomi nasional +besar keagamaan seperti bulan Ramadhan serta keberlanjutan hilirisasi sumber daya +dan Idul Fitri tahun 2023 meningkat cukup alam diperkirakan akan menjadi game changer +signifikan. Normalisasi pasca periode ini bagi aktivitas investasi ke depan. Pemerintah +pun tidak sedalam seperti periode-periode terus menyiapkan berbagai strategi untuk +sebelumnya. Aktivitas terkait dengan pariwisata mendorong kinerja investasi sebagai +tumbuh cukup kuat. Selain itu, aktivitas terkait katalisator perekonomian. Alokasi belanja +persiapan menjelang Pemilu tahun 2024 juga modal Pemerintah melalui penyelesaian +mulai memberikan dampak positif kepada Proyek Strategis Nasional (PSN) dan +perekonomian, sehingga konsumsi LNPRT infrastruktur prioritas serta IKN Nusantara +tumbuh sebesar 8,6 persen (yoy). diharapkan mampu mendorong aktivitas +konstruksi. Produk hilirisasi juga menjadi +Setelah terkontraksi pada 2022, kinerja motor pendukung investasi, seiring dengan +konsumsi Pemerintah tahun 2023 diperkirakan mulai beroperasinya realisasi hasil investasi +kembali tumbuh tinggi, sejalan dengan baru pada industri logam dasar dan industri +optimalisasi APBN dalam menstimulus pengolahan lainnya. Likuiditas perbankan +aktivitas perekonomian. Konsumsi masih cukup ample dengan net saving, menjadi +Pemerintah memiliki peran penting dalam amunisi pendanaan investor untuk melakukan +menjaga pelaksanaan agenda-agenda prioritas investasi. Peningkatan investasi melalui sektor +pembangunan termasuk mendorong penguatan potensial lainnya juga terus dilakukan melalui +aktivitas perekonomian, serta digunakan dalam pengembangan digitalisasi, ekonomi hijau, dan +rangka peningkatan pelayanan publik. Belanja pariwisata. +negara dalam APBN tahun anggaran 2023 di +antaranya untuk meningkatkan kesejahteraan Laju pertumbuhan perdagangan internasional +masyarakat, termasuk melalui pengendalaian Indonesia masih akan dipengaruhi oleh +inflasi, penanganan stunting, dan kemiskinan kondisi perlambatan ekonomi global di +ektrem. Selain itu, Pemerintah memberikan tahun 2023. Tingkat pertumbuhan ekonomi +tambahan komponen Tunjangan Profesi Guru negara mitra dagang utama nasional, seperti +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-9 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jepang, juga Kenaikan jumlah kelas menengah di Indonesia +tercatat masih dalam level yang relatif moderat akan mendorong peningkatan transaksi +hingga triwulan II-2023. Namun demikian, perbelanjaan dalam rangka memenuhi konsumsi +tingkat permintaan produk-produk unggulan rumah tangga. Peningkatan produksi barang +dalam negeri masih tumbuh positif, antara lain, juga berperan dalam menstimulasi masyarakat +volume ekspor batu bara, olahan kelapa sawit, untuk meningkatkan aktivitas perdagangan. +dan besi baja yang tumbuh masing- masing Selain itu, penjualan mobil dan sepeda motor +5,1; 56,4; dan 18,6 persen (yoy) pada triwulan diperkirakan akan terus tumbuh tinggi seiring +II-2023. Tingkat permintaan produk-produk dengan peningkatan mobilitas dan optimisme +olahan SDA diperkirakan masih terus tinggi masyarakat dalam melakukan konsumsi. +di semester II-2023. Keberlanjutan hilirisasi Meskipun demikian, aktivitas perdagangan +SDA mineral strategis diharapkan dapat internasional yang diperkirakan melambat akan +semakin meningkatkan daya saing ekspor dan menjadi faktor penahan laju pertumbuhan +memperkuat posisi Indonesia di dalam peta sektor perdagangan. Dengan arus distribusi +perdagangan internasional. barang yang lebih lancar, aktivitas perdagangan +juga diharapkan akan membaik. +Sektor industri pengolahan (manufaktur) +sebagai kontributor terbesar PDB Sektor pertanian diperkirakan tumbuh relatif +menunjukkan laju pertumbuhan yang relatif stabil di tahun 2023. Pada triwulan II-2023, +stabil di tahun 2023. Pada triwulan II-2023, sektor pertanian tumbuh 2,0 persen (yoy) lebih +sektor manufaktur tumbuh sebesar 4,9 persen tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan +(yoy) atau lebih tinggi jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Meningkatnya laju +dengan triwulan sebelumnya sebesar 4,4 persen pertumbuhan sektor pertanian disebabkan oleh +(yoy). Peningkatan permintaan domestik pada pergeseran masa panen padi. Permintaan akan +periode lebaran menopang pertumbuhan produk pertanian masih menguat dipengaruhi +sektor industri pengolahan, terutama industri oleh permintaan selama bulan Ramadan +makanan dan minuman. Selain itu, ekspor di awal triwulan II-2023. Pemerintah terus +produk manufaktur unggulan juga masih berupaya untuk mendorong sektor pertanian +tumbuh relatif stabil, seperti Industri logam demi meningkatkan ketahanan pangan, +dasar mampu tumbuh sebesar 11,5 persen penyediaan bahan pangan yang berkualitas, +(yoy), didorong oleh lonjakan permintaan luar serta peningkatan kesejahteraan petani. +negeri, terutama produk olahan bijih nikel, +seperti feronikel, nikel matte, dan nickel pig iron. Pada tahun 2023, pertumbuhan sektor +pertambangan diperkirakan masih ekspansif. +Sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi Pada triwulan II-2023, sektor pertambangan +mobil dan sepeda motor diperkirakan mampu tumbuh 5,0 persen (yoy), sedikit menguat jika +tumbuh dengan stabil di tahun 2023. Pada dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. +triwulan II-2023 realisasi sektor perdagangan Pertumbuhan tersebut didorong oleh +menguat jika dibandingkan dengan triwulan pertambangan batu bara dan lignit yang tumbuh +sebelumnya dengan tumbuh sebesar 5,3 persen 10,4 persen (yoy). Ke depan, sejalan dengan +(yoy), atau menyumbang 0,7 persen terhadap penyelesaian proyek-proyek pembangunan +pertumbuhan ekonomi dari lapangan usaha. smelter maka produksi sektor pertambangan +1-10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +khususnya terkait mineral masih akan tetap (yoy) dan 6,6 persen (yoy) di triwulan II- +ekspansif. 2023. Adapun pertumbuhan ekonomi Bali +dan Nusa Tenggara sedikit melambat ke 3,0 +Sektor konstruksi diperkirakan tumbuh persen (yoy), sama halnya dengan Maluku +moderat di tahun 2023. Sektor konstruksi dan Papua yang tumbuh 6,4 persen (yoy) pada +di triwulan II-2023 tumbuh 5,2 persen, lebih triwulan II-2023. Peningkatan konektivitas dan +tinggi jika dibandingkan dengantriwulan integrasi rantai nilai antar wilayah melalui PSN, +sebelumnya. Relatif tingginya harga komoditas ekspansi investasi infrastruktur transportasi +termasuk harga bahan baku menjadi salah darat, air, dan udara, prasarana irigasi dan +satu faktor penghambat pertumbuhan sektor bendungan, kawasan industri dan growth hub +konstruksi. Selain itu, aktivitas pembelian lainnya yang mendukung pengembangan +hunian juga masih relatif lambat meskipun daya comparative advantage regional, termasuk +beli masyarakat terus mengalami pemulihan. proyek pembangunan IKN Nusantara +Namun demikian, aktifitas belanja modal tak sekedar instrumen untuk mencapai +Pemerintah untuk mendukung PSN serta IKN target pembangunan jangka menengah +Nusantara akan menjadi salah satu pendorong 2024, melainkan juga untuk menjaga +kinerja sektor konstruksi. momentum pertumbuhan 2025-2029. +Tren ekspansi perekonomian terjadi di seluruh Menghadapi Pemilu dan Pilkada serentak, +kawasan nasional. Secara spasial, pertumbuhan kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga +ekonomi diperkirakan berada dalam tren dan LNPRT di tahun 2024 diperkirakan +penguatan seiring dengan ekspansi industri tumbuh menguat. Aktivitas penyelenggaraan +pengolahan dan sektor unggulan wilayah, di Pemilu dan Pilkada akan memiliki dampak +samping semakin membaiknya sisi permintaan. yang cukup signifikan bagi perekonomian +Di kawasan Indonesia bagian barat, PDRB nasional, terutama melalui konsumsi terkait +Sumatera tumbuh 4,9 persen (yoy) di triwulan penyelenggaraan Pemilu. Stabilitas politik +II-2023. Penguatan ekonomi Sumatera nasional diperkirakan dapat terus terjaga +ini, terutama didukung oleh peningkatan dan mendorong optimisme masyarakat dan +aktivitas perdagangan, produksi pertanian dan pelaku usaha untuk terus melanjutkan kegiatan +manufaktur, serta penguatan harga komoditas ekonomi dan tren positif pembukaan lapangan +unggulan. Adapun tingkat pertumbuhan kerja baru. Selain itu, perbaikan tingkat +ekonomi Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta kesejahteraan masyarakat juga akan menjadi +Maluku dan Papua mampu tumbuh di atas faktor pendorong konsumsi di tahun 2024. +level nasional. Pulau Jawa dengan share Peran APBN masih akan terus dioptimalkan +perekonomian terbesar, mampu tumbuh dalam memperkuat program perlindungan +5,2 persen pada triwulan II-2023 terutama sosial (perlinsos). Perbaikan basis data penerima +didukung oleh sektor tersier. Kawasan manfaat dan komplementaritas program +Indonesia bagian tengah pun demikian, perlinsos akan menjadi faktor penting dalam +Kalimantan dan Sulawesi mampu tumbuh efektivitas pemberian bantuan sosial untuk +tinggi didukung oleh peningkatan produktivitas mencapai target penurunan tingkat kemiskinan +hilirisasi komoditas tambang. Kedua wilayah serta penghapusan kemiskinan ekstrem di +tersebut, berturut-turut tumbuh 5,6 persen tahun 2024. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-11 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Konsumsi Pemerintah pada tahun 2024 Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), dan +diproyeksikan tumbuh relatif tinggi. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan +Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak (FLPP) yang saat ini disinergikan dengan +di tahun 2024 merupakan salah satu penopang Tapera. Pada tahun 2023 Pemerintah telah +tumbuhnya konsumsi Pemerintah tahun 2024. menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan +Dalam jangka pendek, penyelenggaraan pesta Nomor 60/PMK.010/2023 yang ditujukan +demokrasi pada tahun 2024 akan memengaruhi untuk meningkatkan ketersediaan rumah +iklim perekonomian Indonesia utamanya (availability), meningkatkan akses pembiayaan +investasi. Pemerintah akan menitikberatkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah +kebijakan anggaran belanja untuk menjaga (MBR) (accessibility), menjaga keterjangkauan +stabilitas perekonomian. Dalam jangka rumah yang layak huni (affordability) serta +menengah, strategi kebijakan pengeluaran menjaga keberlanjutan program dan fiskal +Pemerintah akan fokus pada penguatan kualitas (sustainability). Selain itu, untuk mengakselerasi +sumber daya manusia, keberlanjutan percepatan investasi melalui instrumen belanja modal, +pembangunan infrastruktur, dan mendorong Pemerintah terus mendorong penyelesaian +aktivitas transformasi ekonomi bernilai proyek strategis nasional dan infrastruktur +tambah tinggi. Konsumsi Pemerintah yang prioritas, serta IKN Nusantara. +tumbuh positif diharapkan memiliki multiplier +effect yang lebih tinggi terhadap perekonomian Perluasan hilirisasi SDA diperkirakan akan +bagi keberlangsungan transformasi ekonomi. menjadi kunci dalam mendorong kinerja +ekspor di tahun 2024. Aktivitas perdagangan +Investasi diperkirakan kembali menggeliat internasional diperkirakan mulai membaik di +di tahun 2024. Stabilitas kondisi politik tahun depan. Dorongan terhadap keberlanjutan +dan sosial di tengah gelaran Pemilu dan tahapan hilirisasi mineral untuk dapat +Pilkada serentak tahun 2024 akan berperan mendukung dan berpartisipasi dalam rantai +krusial dalam mendorong aktivitas investasi. pasok global juga diyakini terus memberikan +Keberlanjutan hilirisasi juga akan semakin manfaat yang signifikan pada daya saing dan +membuka minat dan daya tarik investasi di kinerja ekspor nasional. Pembangunan fasilitas +dalam negeri. Pembangunan fasilitas smelter pengolahan nikel semakin progresif dan +untuk mineral-mineral strategis seperti nikel, beberapa diantaranya mulai beroperasi di tahun +bauksit, dan tembaga akan semakin masif, 2024. Selain itu, pembangunan fasilitas smelter +sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam untuk bauksit dan tembaga terus diakselerasi +mendorong ekspansi pada sektor-sektor dan diperkirakan mulai berproduksi di tahun +terkait. Investasi terkait bangunan juga depan. Sementara itu, sejalan dengan tren +diperkirakan akan mulai meningkat. Daya beli ekspansi perekonomian secara agregat, +masyarakat yang semakin kuat akan dapat permintaan barang impor terutama untuk +meningkatkan minat investasi pada sektor real bahan baku dan barang modal juga diperkirakan +estat. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah meningkat di tahun 2024. Upaya peningkatan +memberikan insentif fiskal termasuk fasilitas partisipasi nasional dalam rantai pasok global +pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga akan semakin membuka peluang untuk +atas rumah umum/tapak dan rumah susun, impor produk intermediat dari negara lain. +1-12 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Dari sisi produksi, Sektor Manufaktur serta program lainnya, diharapkan menjadi +diperkirakan masih akan melanjutkan katalis pertumbuhan sektor pertanian. Namun +tren ekspansi di tahun 2024. Penyelesaian harus tetap diwaspadai downside risk, terutama +pembangunan beberapa smelter tambang dan yang berasal dari faktor cuaca dan penurunan +kawasan industri menjadi pendorong kinerja harga komoditas khususnya sawit. +sektor manufaktur di tahun 2024. Sentimen +bisnis pada sektor manufaktur Indonesia Kinerja sektor pertambangan diharapkan +juga masih relatif positif. Di sisi lain, sangat menjadi pendorong sektor manufaktur terkait +penting untuk terus menjaga perkembangan hilirisasi SDA di tahun 2024. Kebijakan +pertumbuhan permintaan yang berkelanjutan larangan ekspor diharapkan mempercepat +untuk mendukung aktivitas sektor manufaktur pembangunan smelter untuk komoditas +dan juga terus mengantisipasi risiko mineral yang masih perlu dikembangkan +gejolak ekonomi global. lebih lanjut, seperti bauksit dan tembaga. +Di sisi lain, kinerja produksi minyak dan gas +Pada tahun 2024 sektor perdagangan besar ke depan masih akan menjadi tantangan +dan eceran; reparasi mobil dan sepeda bagi perekonomian nasional. Dinamika +motor diperkirakan tumbuh lebih tinggi. ketidakpastian perekonomian global masih +Penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak akan memberikan dampak yang signifikan +yang berjalan lancar, aman, dan damai akan terhadap produksi migas dunia. +terus menjaga optimisme masyarakat untuk +melakukan aktivitas perdagangan. Selain Kinerja sektor konstruksi diperkirakan +itu, stabilitas kondisi politik akan menjaga membaik di tahun 2024 sejalan dengan +peningkatan pasokan barang domestik. menggeliatnya investasi. Seiring dengan +Masuknya Indonesia dalam kategori negara stabilitas kondisi politik terutama dalam +berpendapatan menengah atas memberikan menghadapi Pemilu 2024, sektor konstruksi +dampak positif bagi pembelian kebutuhan diperkirakan akan kembali ekspansif. Selain itu, +sekunder seperti mobil dan sepeda motor. Di percepatan penyelesaian PSN khususnya IKN +sisi lain, membaiknya aktivitas perdagangan Nusantara, dan normalisasi harga komoditas +internasional di tahun 2024 juga berkontribusi juga diharapkan akan turut menopang +positif dalam peningkatan pertumbuhan pertumbuhan sektor konstruksi. +sektor perdagangan. +Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh +Sektor pertanian di tahun 2024 diperkirakan 5,1 persen pada tahun 2023 dan meningkat +tumbuh menguat. Peningkatan di sektor menjadi 5,2 persen pada tahun 2024. Resiliensi +pertanian didorong oleh semakin besarnya perekonomian nasional di tahun 2023 akan +dukungan Pemerintah bagi produk pertanian, berperan penting dalam membentuk pijakan +baik yang akan dikonsumsi masyarakat, yang kuat bagi laju pertumbuhan ekonomi di +maupun yang akan menjadi bahan baku tahun 2024. Namun demikian, Pemerintah +industri pengolahan. Upaya peningkatan tetap mewaspadai risiko perekonomian dunia +pertanian dalam negeri melalui food estate, yang masih diliputi oleh ketidakpastian. +subsidi pupuk, peningkatan produksi bahan Pemerintah, bekerja sama dengan institusi +pangan hewani untuk pencegahan stunting, dan pemangku kepentingan lainnya, akan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-13 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +terus berkoordinasi dengan erat dalam bunga bagi UMKM, restrukturisasi kredit, +mengantisipasi dan menyiapkan langkah- hingga penjaminan kredit. Sementara itu, Bank +langkah mitigasi untuk menjaga keberlanjutan Indonesia telah menurunkan suku bunga acuan +tren positif pertumbuhan ekonomi nasional. secara drastis hingga ke tingkat 3,50 persen +untuk mengurangi tekanan pada perbankan +Pada periode prapandemi dan masa awal dan sektor finansial dan juga mendorong +pandemi, perekonomian domestik menghadapi pemulihan kredit dan sektor riil. +beberapa tantangan eksternal. Dampak +kebijakan tapering-off oleh AS dan perang dagang Proses pemulihan perekonomian berlangsung +AS dan Tiongkok memengaruhi perkembangan sejalan dengan proses vaksinasi dan adaptasi +moneter dan perbankan domestik. Dampak kebiasaan baru sehingga aktivitas ekonomi +kebijakan tapering off di awal tahun 2019 menguat sejak pertengahan tahun 2021. +serta kekhawatiran atas perang dagang telah Pemulihan ekonomi tecermin dari aktivitas +menyebabkan tekanan pada perekonominan sektor riil yang mulai mengalami peningkatan +global dan domestik, khususnya dari sisi fungsi di tahun 2021 terutama didorong oleh +intermediasi perbankan. Walaupun tekanan ekspor yang tumbuh tinggi seiring pemulihan +moneter global mulai mereda di semester permintaan negara mitra dagang utama. Pada +II-2019, namun akibat respons perbankan masa ini arah kebijakan moneter yang longgar +domestik yang masih berhati-hati, fungsi terus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan +intermediasi perbankan masih belum pulih dan pemulihan, khususnya lewat suku bunga acuan +baru menunjukkan pemulihan di awal tahun yang tetap rendah. Kondisi tersebut telah +berikutnya. Di awal tahun 2020, pemulihan daya mampu mendorong perbaikan kinerja kredit +dukung sektor perbankan kembali menghadapi perbankan yang mulai meningkat dan tumbuh +tantangan akibat dampak pandemi Covid-19. positif. Meski demikian, daya dukung pada +Pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat sektor riil masih menjadi tantangan, khususnya +dalam mengatasi pandemi berdampak pada terkait rasio kredit terhadap tabungan (Loan +kinerja sektor riil dan juga dukungan perbankan to Deposit Ratio - LDR) yang dipandang masih +pada sektor tersebut. Pertumbuhan kredit rendah dan di bawah tingkat masa prapandemi. +perbankan kembali melambat hingga mencatat Masalah tersebut diantaranya didorong oleh +pertumbuhan negatif di penghujung tahun peningkatan tabungan yang cukup tinggi pada +2020 dan berlanjut di awal tahun 2021. masa pandemi seiring preferensi masyarakat +untuk menahan konsumsinya. Tingkat LDR +Untuk mengatasi dampak pandemi tersebut, yang rendah ini mengindikasikan belum +Pemerintah telah mengambil beberapa termanfaatkannya dana tabungan masyarakat +langkah, baik untuk mengatasi wabah penyakit kepada sektor riil secara memadai. +yang terjadi dan juga mendorong daya tahan +sektor riil dan perbankan untuk mengatasi Proses pemulihan sektor perbankan kembali +tekanan yang terjadi. Sejumlah stimulus telah menghadapi tantangan baru akibat pengetatan +diberikan oleh Pemerintah, Bank Indonesia moneter guna memerangi inflasi tinggi yang +(BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan terjadi secara global. Pemulihan ekonomi +Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), melalui yang terjadi telah menyebabkan peningkatan +program PEN, seperti pemberian subsidi permintaan yang belum dapat diikuti oleh +1-14 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Pertumbuhan kredit perbankan yang +sebelumnya telah menunjukkan tren +14,0% +12,0% pertumbuhan yang baik, kembali tertahan dan +10,0% +8,0% mulai melambat di triwulan IV-2022. Kredit +6,0% +4,0% perbankan yang pada akhir tahun 2022 telah +2,0% +0,0% mencapai 11,0 persen (yoy) melambat hingga +-2,0% +-4,0% pada akhir triwulan II-2023 mencapai 7,8 +-6,0% +persen (yoy). Sementara itu, pertumbuhan +DPK juga melambat dan pada akhir triwulan +pemulihan sisi supply secara memadai. Hal +II-2023 tumbuh 5,8 persen (yoy). Pertumbuhan +ini pada gilirannya mendorong laju inflasi +kredit yang relatif lebih tinggi dari DPK +global. Di samping itu, munculnya ketegangan +berdampak pada perbaikan kinerja fungsi +geopolitik Rusia-Ukraina, juga menambah +intermediasi perbankan yang sedikit meningkat +tekanan inflasi yang terjadi di dunia. Kondisi +di tahun berjalan 2023. Namun demikian, +tersebut turut menyebabkan inflasi yang +perlu diwaspadai ke depan mengenai dampak +tinggi di banyak negara dan mendorong mulai +stance kebijakan moneter dan risiko krisis global +berbaliknya kebijakan moneter global menjadi +yang dapat memengaruhi perkembangan +lebih ketat, terutama di negara-negara besar +intermediasi perbankan pada kinerja ekonomi +dunia. Perubahan kebijakan tersebut akhirnya +domestik. +berdampak ke banyak negara termasuk +Indonesia. Kebijakan moneter mulai mengetat +Secara umum kinerja perbankan nasional +di pertengahan tahun 2022. Tingkat suku +masih cukup baik yang tercermin dari sejumlah +bunga acuan yang semula 3,50 persen mulai +indikator kinerja perbankan yang tetap +ditingkatkan hingga akhirnya mencapai 5,75 +baik dan berada di level aman. Permodalan +persen di awal tahun 2023. Kebijakan ini +perbankan kuat dengan rasio kecukupan modal +mendorong perlambatan kecepatan pemulihan +(Capital Adequacy Ratio/CAR) sebesar 25,4 +kredit dan akan berdampak pada pendanaan +persen pada bulan Juni 2023, jauh di atas +bagi aktivitas sektor riil domestik. Suku +batas aman antara 8–10 persen. Risiko kredit +bunga acuan yang relatif tinggi berpengaruh +juga terkendali, tercermin dari rasio kredit +pada suku bunga pasar keuangan perbankan, +bermasalah (Non Performing Loan/NPL) +termasuk juga suku bunga kredit. Hal ini +yang rendah, yaitu 2,4 persen pada Juni 2023. +akan berdampak pada perkembangan kredit +perbankan itu sendiri, yang pada gilirannya +Sementara itu, pada periode prapandemi, +berimbas pada kinerja sektor riil. +arus modal dari luar negeri mulai masuk ke +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-15 +J-9102 M M J S N J-0202 M M J S N J-1202 M M J S N J-2202 M M J S N J-3202 M M J +GRAFIK 1.4 +7DRR, SUKU BUNGA KREDIT TERTIMBANG, DAN +PERTUMBUHAN KREDIT 2019-2023 (%) +7DRR Total Kredit SB Kredit tertimbang +Sumber: BankIndonesia, diolah +GRAFIK 1.5 GRAFIK 1.6 +PERKEMBANGAN SUKU BUNGA PERBANKAN 2019-2023 PERTUMBUHAN KREDIT, DPK, LDR +(%, EOP) 2019-2023 (%) +12,0% 14,0% 100,00% +10,0% 12,0% 90,00% +10,0% +8,0% 8,0% 80,00% +6,0% +6,0% 70,00% +4,0% +4,0% 2,0% 60,00% +0,0% +2,0% 50,00% +-2,0% +0,0% -4,0% 40,00% +2019 2020 2021 2022 Jun-'23 2019 2020 2021 2022 Jul-'23 +7DRR Sk Bunga Kredit Tertimbang Sk Bg Dep 12 Mo LDR (RHS) Kredit DPK +Sumber: BankIndonesia, diolah Sumber: BankIndonesia, diolah Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Indonesia seiring dengan adanya pelonggaran +GRAFIK 1.7 +ARUS MODAL MASUK KELUAR DI PASAR KEUANGAN 2019-2023 +moneter global. Pelonggaran moneter terjadi (TRILIUN RUPIAH) +250 +seiring berkurangnya tekanan tapering off dan 200 +150 +penurunan suku bunga FFR. Kondisi ini +100 +mendorong arus modal masuk di pasar saham 50 +0 +dan pasar obligasi domestik dengan investor -50 +-100 +yang mencari keuntungan lebih melalui +-150 +investasi di negara-negara emerging market. -200 +2019 2020 2021 2022 2023 +Jul +Masuknya arus modal ke Indonesia mendorong Saham SBN Saham + SBN +Sumber: BankIndonesia, diolah +penguatan rupiah hingga mencapai Rp13.901/ +untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Hal +US$ pada akhir periode tahun 2019. +ini membuat arus modal kembali masuk ke +Indonesia dan mendorong kinerja nilai tukar +Memasuki tahun 2020, Indonesia dan banyak +terus membaik. +negara menghadapi tantangan pandemi +yang meningkatkan ketidakpastian, baik di +Tahun 2022 diawali dengan tantangan +perekonomian global maupun domestik. +geopolitik perang Rusia-Ukraina yang +Kondisi ini mendorong arus modal keluar dari +mendorong ketidakpastian global kembali +Indonesia dan banyak negara berkembang +meningkat. Hal ini turut berimbas terhadap +lainnya, terutama karena adanya kekhawatiran +kinerja perekonomian domestik. Disrupsi +kinerja ekonomi negara-negara berkembang. +rantai pasok barang yang terganggu seiring +Investor cenderung memilih safe haven assets +kecepatan pemulihan demand yang tidak +dan memindahkan dananya dari emerging market +seimbang dengan pasokan serta dampak +di tengah perekonomian dunia yang dipenuhi +perang menyebabkan inflasi di banyak negara +ketidakpastian. Kondisi ini mendorong +meningkat, baik di negara maju maupun +pelemahan nilai tukar rupiah hingga mencapai +berkembang. Pengetatan moneter global untuk +Rp16.700-an pada awal pandemi, namun +mengatasi tekanan inflasi yang kian meningkat +mengalami perbaikan hingga akhir tahun 2020 +serta gejolak pasar keuangan dan moneter global +ke level Rp14.000-an. +mendorong capital outflow dari banyak negara +berkembang, termasuk Indonesia. Dengan +Berbagai langkah yang ditempuh Pemerintah +banyaknya negara maju yang meningkatkan +untuk mengatasi dampak pandemi dan +suku bunganya untuk mengimbangi tingkat +mendorong penguatan pemulihan ekonomi +inflasi yang terus merangkak naik, hal ini +telah menunjukkan hasil. Sejak awal tahun +berimbas pada terjadinya capital outflow dari +2021, kinerja perekonomian menunjukkan +negara berkembang ke negara maju yang terus +proses pemulihan yang cukup kuat dan terus +meningkat untuk mengamankan aset di safe +berlangsung di periode berikutnya. Berbagai +heaven investment. Hal ini menyebabkan tekanan +indikator ekonomi seperti pertumbuhan +terhadap nilai tukar rupiah yang terus meningkat +ekonomi, kesempatan kerja, aktivitas sektor riil, +dan menyebabkan tren depresiasi nilai tukar +serta kinerja ekspor terus membaik. Penanganan +rupiah. Inflasi domestik yang meningkat cukup +dampak pandemi Covid-19 domestik yang +tajam yang dipicu keterbatasan pasokan energi +intensif dipandang cukup berhasil dan +serta harga minyak dunia yang terus meningkat +mengembalikan tingkat kepercayaan investor +menyebabkan depresiasi nilai tukar berlanjut. +1-16 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Memasuki tahun 2023, perekonomian +GRAFIK 1.8 +PERKEMBANGAN RATA RATA NILAI TUKAR 2019-2024 +global masih menghadapi gejolak bahkan (RP/US$) +15.100 +hingga triwulan II-2023 masih penuh 15.000 +14.871 +dengan ketidakpastian. Perlambatan aktivitas 15.066 +14.577 +manufaktur terus berlanjut di negara-negara +14.312 +besar. Secara umum, tingkat inflasi global mulai 14.146 +melandai, meskipun belum diikuti turunnya +suku bunga global. Pasar keuangan global masih +volatil dan kerentanannya sempat meningkat 2019 2020 2021 2022 2 0 Ju 2 l 3 2024 +akibat isu perbankan di AS dan Eropa, serta isu Sumber: BankIndonesia, diolah Outlook XR avg +gagal bayar AS pada akhir Mei lalu. Ketatnya moneter tersebut dapat kembali mendorong +pasar tenaga kerja di AS dan Eropa juga gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan +menjadi salah satu faktor inflasi global masih ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong +cukup tinggi. Untuk mengatasi hal tersebut, impor yang besar sehingga mengurangi daya +The Fed diperkirakan masih akan menaikkan dukung neraca perdagangan dan current account +suku bunga FFR lebih lanjut sepanjang tahun pada posisi Neraca Pembayaran Indonesia. +2023. Meskipun demikian, kondisi ekonomi Dengan memperhatikan peluang dan juga +domestik masih terus mengalami perbaikan risiko yang ada, nilai tukar rupiah tahun +yang ditandai dengan inflasi yang terus turun 2024 secara rata-rata ditargetkan sebesar +hingga mencapai target 3±1 persen di semester Rp15.000 per US$. +2, pertumbuhan ekonomi yang tetap stabil, +serta PMI Manufaktur yang terus ekspansif. Ketahanan eksternal Indonesia relatif +masih terjaga di tengah gejolak global. +Pada tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, +domestik akan terus berlangsung dan kembali Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) selalu +mendukung stabilitas nilai tukar rupiah mencatatkan surplus. Dimulai tahun 2019 +yang tetap terjaga. Kinerja dan kondisi pasar surplus NPI tercatat sebesar US$6,3 miliar +keuangan dan modal yang lebih baik mampu dan menurun menjadi sebesar US$2,6 miliar +terus mendukung kepercayaan asing dan arus pada tahun 2020 akibat tekanan pandemi +modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang Covid-19. Catatan surplus NPI terus +sama, perbaikan dan pengembangan kinerja berlanjut hingga tahun 2022. Pada tahun +sektor riil dan industri terus membuka peluang 2021 surplus NPI meningkat menjadi sebesar +masuknya direct investment dan juga peluang bagi US$13,5 miliar, ditopang oleh kinerja Neraca +kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, inflasi Transaksi Berjalan (NTB) yang mencatatkan +yang lebih rendah dan terjaga memberikan surplus setelah mengalami defisit pada tahun +peluang pelonggaran moneter dan turut sebelumnya dan peningkatan surplus Neraca +mendukung kinerja sektor riil. Kondisi-kondisi Transaksi Modal dan Finansial (NTMF) yang +tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai cukup besar. Pada tahun 2022 NPI mencatatkan +tukar rupiah di tahun tersebut. Di sisi lain, surplus sebesar US$4,0 miliar, lebih rendah +masih terdapat risiko yang diantaranya datang dibandingkan surplus tahun sebelumnya, +dari pelonggaran kebijakan moneter global didorong oleh peningkatan surplus NTB +yang lebih lambat dari perkiraan. Pelonggaran hampir empat kali lipat dari surplus tahun 2021 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-17 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +kinerja NTB mengalami penguatan dengan +GRAFIK 1.9 +PERKEMBANGAN NERACA PEMBAYARAN mencatat surplus masing-masing sebesar +INDONESIA, 2019-2023 (US$ MILIAR) +60 US$3,5 miliar (0,3 persen dari PDB) dan +40 sebesar US$13,2 miliar (1,0 persen dari PDB). +13,5 +20 4,7 2,6 4,0 6,5 Penguatan tersebut didukung oleh peningkatan +0 +surplus neraca perdagangan barang dan neraca +-20 +pendapatan sekunder, di tengah peningkatan +-40 +2019 2020 2021 2022 2023 - Tw. I defisit neraca jasa dan neraca pendapatan +Transaksi Berjalan Transaksi Modal & Finansial primer. +Selisih Perhitungan Bersih Neraca Keseluruhan +Sumber: BankIndonesia, diolah +Surplus neraca transaksi berjalan berlanjut +memasuki tahun 2023. Pada triwulan I-2023, +dan dibarengi pula dengan peningkatan defisit +NTB kembali mencatat surplus sebesar US$3,0 +NTMF. +miliar (0,9 persen dari PDB), sedikit menurun +Memasuki tahun 2023, kinerja NPI masih dibandingkan surplus pada triwulan IV-2022 +mampu menopang ketahanan eksternal. Pada sebesar US$4,2 miliar (1,3 persen dari PDB), +triwulan I-2023, NPI mencatatkan surplus namun jauh lebih tinggi dibandingkan surplus +sebesar US$6,5 miliar, meningkat dibandingkan pada periode yang sama tahun 2022 sebesar +surplus triwulan IV-2022 sebesar US$4,7 miliar US$0,6 miliar (0,2 persen dari PDB). Terus +dan jauh lebih baik dibandingkan kinerja berlanjutnya surplus NTB juga masih ditopang +pada periode yang sama tahun 2022 dengan oleh surplus neraca perdagangan barang dan +defisit sebesar US$1,8 miliar. Surplus NPI ini neraca pendapatan sekunder, yang termoderasi +terutama bersumber dari surplus NTB yang seiring dengan menyempitnya defisit neraca +masih berlanjut dan NTMF yang mencatat jasa dan neraca pendapatan primer. +surplus setelah mengalami defisit pada triwulan +Penguatan surplus NTB terutama didorong +sebelumnya. +oleh surplus neraca perdagangan nonmigas. +Kinerja NTB menguat signifikan dan menopang Dalam tahun 2020, neraca perdagangan +posisi keseimbangan eksternal Indonesia. mencatat surplus sebesar US$28,3 miliar, +Dalam tahun 2020, NTB mencatat defisit meningkat dibandingkan surplus tahun 2019 +sebesar US$4,4 miliar (0,4 persen dari PDB), sebesar US$3,5 miliar, terutama disebabkan +jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit oleh melemahnya aktivitas impor yang lebih +tahun 2019 sebesar US$30,3 miliar (2,7 persen dalam dibandingkan kinerja ekspor akibat +dari PDB). Penurunan defisit NTB ditopang berbagai langkah penanganan pandemi +oleh surplus neraca perdagangan barang yang Covid-19 yang dilakukan banyak negara. +meningkat signifikan dibandingkan tahun Dalam tahun-tahun selanjutnya, kinerja +sebelumnya, yang disebabkan oleh kontraksi neraca perdagangan terus membaik dan solid, +ekspor akibat melemahnya permintaan dari di tengah pandemi Covid-19 yang belum +negara mitra dagang yang terdampak Covid-19 sepenuhnya mereda dan terjadinya konflik +lebih rendah dibandingkan kontraksi impor geopolitik Rusia – Ukraina. Pada tahun 2021 +akibat melemahnya permintaan domestik. neraca perdagangan mencatat surplus sebesar +Sementara itu, dalam tahun 2021 dan 2022, US$35,4 miliar dan meningkat menjadi sebesar +1-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +US$54,5 miliar pada tahun 2022. Kinerja surplus ini bersumber dari penurunan surplus +neraca perdagangan yang membaik dan solid neraca barang nonmigas di tengah perbaikan +tersebut didorong oleh beberapa faktor krusial defisit neraca barang migas. Penurunan surplus +antara lain tingginya harga komoditas global, neraca barang nonmigas bersumber dari +masih kuatnya permintaan negara mitra ekspor nonmigas yang termoderasi lebih besar +dagang, dan program hilirisasi yang terus dibandingkan penurunan impor nonmigas, +berlanjut di dalam negeri. Di tengah kondisi karena pengaruh perkembangan harga +ekonomi global yang melambat dan belum komoditas internasional yang termoderasi sejak +pulihnya rantai pasok global, permintaan awal tahun 2023. Di sisi lain, perbaikan defisit +komoditas ekspor Indonesia dari negara mitra neraca barang migas bersumber dari penurunan +dagang utama, seperti dari Tiongkok dan India defisit neraca minyak yang lebih tinggi dari +masih tetap tinggi, terutama komoditas energi, penurunan surplus neraca gas. Turunnya +seperti batubara sehingga menopang kinerja defisit neraca minyak didorong oleh penurunan +neraca perdagangan. Komoditas lain yang juga impor minyak seiring dengan penurunan harga +memberikan pengaruh signifikan terhadap minyak global dan peningkatan ekspor minyak +peningkatan ekspor dan menguatkan surplus yang didorong oleh kenaikan volume ekspor. +neraca perdagangan antara lain produk CPO, Sementara itu, penurunan surplus neraca gas +bijih logam, kimia organik, dan pakaian serta bersumber dari penurunan ekspor gas yang +mesin listrik dan peralatannya. Faktor penting lebih tinggi dibandingkan penurunan impor +lain bersumber dari komoditas hasil hilirisasi gas. +besi dan baja serta nikel yang tumbuh tinggi +dalam dua tahun terakhir. Memasuki triwulan II-2023 kinerja neraca +perdagangan masih positif, meskipun surplus +Neraca perdagangan barang diperkirakan menurun. Pada bulan Juni 2023 surplus neraca +masih mencatat surplus di tahun 2023. Pada perdagangan tercatat sebesar US$3,4 miliar, +triwulan I-2023, surplus neraca perdagangan turun dibandingkan surplus pada Juni 2022 +barang tercatat sebesar US$14,7 miliar, sebesar US$5,1 miliar. Meskipun menurun, +termoderasi dari surplus pada triwulan IV- capaian tersebut menambah catatan surplus +2022 sebesar US$17,0 miliar, namun lebih neraca perdagangan menjadi 38 bulan berturut- +tinggi dibandingkan surplus pada triwulan turut sejak bulan Mei 2020. Penurunan surplus +I-2022 sebesar US$11,3 miliar. Moderasi ini didorong oleh nilai ekspor yang terkontraksi +lebih dalam dibandingkan kontraksi nilai +GRAFIK 1.10 impor. Ekspor pada bulan Juni 2023 tercatat +PERKEMBANGAN TRANSAKSI BERJALAN INDONESIA, +2019-2023 (US$ MILIAR) sebesar US$20,6 miliar, turun sekitar 21,2 +100 0,2 +persen (yoy) dibandingkan nilai ekspor bulan +50 +-2,7% -0,4% 0,3% 1,0% 0,9% Juni 2022 sebesar US$26,1 miliar. Kontraksi +0 0 ekspor terutama dipengaruhi oleh faktor harga +-4,4 3,5 13,2 3,0 +-50 -30,3 komoditas yang termoderasi, di tengah mulai +-100 -0,2 melambatnya permintaan dari negara mitra +2019 2020 2021 2022 2023 - Tw. I +Neraca Perdagangan Barang Jasa - jasa dagang terhadap komoditas ekspor Indonesia. +Pendapatan Primer Pendapatan Sekunder +Transaksi Berjalan (LHS) Transaksi Berjalan/GDP (%, RHS) Di sisi lain, kinerja impor pada bulan Juni 2023 +Sumber: BankIndonesia, diolah tercatat sebesar US$17,2 miliar, terkontraksi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-19 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +GRAFIK 1.11 +PERKEMBANGAN NERACA PERDAGANGAN INDONESIA, +2019-2023 (US$ MILIAR) +12 +Ekspor Neto Migas +10 Ekspor Neto Nonmigas +Neraca Perdagangan +8 +6 5,1 +3,5 +4 +2 +0 0,4 +-2 +-4 +Feb-19 Jun-19 Oct-19 Feb-20 Jun-20 Oct-20 Feb-21 Jun-21 Oct-21 Feb-22 Jun-22 Oct-22 Feb-23 Jun-23 +Sumber: Badan Pusat Statistik +sekitar 18,4 persen (yoy) dibandingkan nilai US$7,6 miliar. Defisit tersebut bersumber +impor bulan Juni 2022 sebesar US$21,0 miliar. dari peningkatan defisit jasa keuangan, jasa +Kontraksi impor terutama didorong oleh telekomunikasi, komputer, dan informasi, serta +moderasi harga komoditas dan penurunan jasa bisnis lainnya. Defisit terus berlanjut dan +volume impor. Dari sisi penggunaan, impor menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 +terbesar masih bersumber dari impor bahan dan 2022, masing-masing menjadi sebesar +baku/penolong, yang menunjukkan penurunan US$14,6 miliar dan US$20,0 miliar. Peningkatan +sebesar 23,8 persen (yoy), kemudian diikuti defisit neraca jasa didorong oleh kenaikan +oleh impor barang modal yang tumbuh sebesar defisit jasa transportasi, jasa konstruksi, jasa +4,1 persen (yoy) dan impor barang konsumsi asuransi dan dana pensiun, jasa keuangan, +yang terkontraksi sebesar 6,6 persen (yoy). biaya penggunaan kekayaan intelektual, jasa +Impor barang modal yang masih menunjukkan telekomunikasi, komputer dan informasi, serta +pertumbuhan positif dapat memberikan jasa bisnis lainnya. Defisit jasa transportasi yang +indikasi bahwa aktivitas perekonomian merupakan penyumbang terbesar terhadap +domestik masih terus berlanjut. defisit neraca jasa, mengalami kenaikan akibat +peningkatan pembayaran jasa transportasi +Ke depan, kinerja ekspor-impor Indonesia penumpang, barang, dan jasa lainnya. +diperkirakan masih berada dalam tren Tambahan defisit jasa transportasi barang +positif, meskipun sedikit melambat seiring terutama disumbang oleh jasa freight seiring +dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan impor barang, sedangkan +dan permintaan global, sementara impor defisit jasa transportasi penumpang disumbang +diperkirakan masih ekspansif seiring terutama oleh peningkatan pembayaran jasa +dengan aktivitas ekonomi domestik yang perjalanan wisatawan nusantara ke luar negeri, +masih berlanjut. Secara keseluruhan kinerja terutama dalam rangka ibadah haji dan umrah. +perdagangan internasional yang positif akan Sementara itu, jasa perjalanan menunjukkan +memberikan kontribusi positif terhadap tren pemulihan sehingga mencatat surplus +pertumbuhan ekonomi. sepanjang tahun 2021 dan 2022, terutama +didorong oleh peningkatan jumlah kunjungan +Pada tahun 2020, neraca jasa mencatat +wisatawan mancanegara yang didukung oleh +defisit sebesar US$9,8 miliar, lebih tinggi jika +kebijakan percepatan pemulihan pariwisata. +dibandingkan dengan defisit tahun 2019 sebesar +1-20 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Memasuki tahun 2023, defisit neraca jasa peningkatan pembayaran imbal hasil investasi +menurun, ditopang terutama oleh surplus jasa kepada investor asing karena dipengaruhi +perjalanan. Pada triwulan I-2023 defisit neraca oleh faktor kenaikan harga minyak global, +jasa mencapai US$4,6 miliar, lebih rendah jika kinerja perusahaan yang solid, khususnya +dibandingkan dengan defisit pada triwulan IV- eksportir nonmigas sebagai dampak dari harga +2022 sebesar US$5,5 miliar, bersumber dari komoditas yang masih tinggi, dan peningkatan +peningkatan surplus jasa perjalanan, seiring aktivitas ekonomi domestik. +dengan penurunan defisit jasa asuransi, jasa +terkait penggunaan kekayaan intelektual Pada tahun 2020, neraca pendapatan sekunder +dan jasa bisnis lainnya. Dibandingkan surplus sebesar US$5,9 miliar, lebih rendah +dengan kinerja neraca jasa pada triwulan jika dibandingkan dengan surplus tahun 2019 +I-2022 yang mencatat defisit sebesar US$4,4 sebesar US$7,6 miliar. Penurunan tersebut +miliar, terdapat kenaikan yang cukup besar. terutama disebabkan oleh menurunnya +Defisit jasa transportasi yang merupakan penerimaan transfer personal remitansi pekerja +penyumbang terbesar terhadap defisit neraca migran Indonesia seiring dengan penurunan +jasa, mengalami kenaikan akibat peningkatan jumlah ketersediaan pekerja migran Indonesia +pembayaran jasa transportasi penumpang, dan adanya penundaan (pembatasan) +barang, dan jasa lainnya. Tambahan defisit jasa pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar +transportasi barang terutama disumbang oleh negeri akibat pandemi Covid-19. Dalam tahun +jasa transportasi penumpang terutama karena 2021 surplus neraca pendapatan sekunder +peningkatan pembayaran jasa perjalanan melebar menjadi sebesar US$6,3 miliar, +wisatawan nusantara ke luar negeri, terutama terutama disebabkan oleh penerimaan hibah +dalam rangka ibadah haji dan umrah. Sementara oleh Pemerintah terkait dengan bantuan +itu, jasa perjalanan menunjukkan peningkatan penanganan Covid-19. Pelebaran surplus +surplus, terutama didorong oleh peningkatan tersebut terus berlanjut menjadi US$6,4 +jumlah kunjungan wisatawan mancanegara miliar pada tahun 2022, terutama bersumber +seiring dengan peningkatan mobilitas, dari peningkatan transfer personal remitansi +penyelenggaraan beberapa event internasional pekerja migran Indonesia di tengah penurunan +dan pembukaan kembali ekonomi Tiongkok. penerimaan hibah Pemerintah. Peningkatan +remitansi pekerja migran Indonesia didorong +Pada tahun 2020, neraca pendapatan primer oleh penambahan jumlah tenaga kerja +mengalami defisit sebesar US$28,9 miliar Indonesia yang bekerja di luar negeri menyusul +lebih rendah jika dibandingkan dengan defisit kebijakan Pemerintah yang menetapkan tahun +tahun 2019 sebesar US$33,8 miliar. Penurunan 2022 sebagai Tahun Penempatan. Sepanjang +defisit terutama bersumber dari penurunan tahun 2022, jumlah pekerja migran Indonesia +pembayaran imbal hasil atas investasi asing di luar negeri mencapai 3,44 juta orang, +langsung, investasi portofolio, dan investasi bertambah sebanyak 182 ribu orang jika +lainnya. Namun demikian, dalam tahun dibandingkan dengan tahun 2021. +2021 dan 2022 neraca pendapatan primer +menunjukkan pelebaran defisit masing- Memasuki tahun 2023 defisit neraca pendapatan +masing sebesar US$32,0 miliar dan US$35,8 primer menyempit, surplus neraca pendapatan +miliar. Defisit ini terutama bersumber dari sekunder menurun. Neraca pendapatan primer +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-21 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +pada triwulan I-2023 masih mencatatkan tersebut didorong terutama oleh arus keluar +defisit sebesar US$8,6 miliar, lebih rendah investasi portofolio seiring dengan masih +jika dibandingkan dengan defisit triwulan IV tingginya ketidakpastian pasar keuangan global +-2022 sebesar US$9,2 miliar dan melebar jika dan domestik, sehingga surplus investasi +dibandingkan dengan triwulan yang sama portofolio turun dari US$22,0 miliar pada +tahun 2022 sebesar US$7,9 miliar. Penurunan tahun 2019 menjadi US$3,4 miliar pada tahun +defisit ini terutama didorong oleh penurunan 2020. Selain itu, peningkatan defisit investasi +pembayaran imbal hasil atas investasi asing lainnya dari US$6,0 miliar menjadi US$9,6 +langsung yang lebih dalam jika dibandingkan miliar, yang bersumber dari penempatan dana +dengan pendapatan hasil investasi penduduk di perbankan luar negeri, rendahnya penarikan +di luar negeri. Di sisi lain, neraca pendapatan pinjaman, dan adanya pembayaran neto +sekunder pada triwulan I-2023 mencatatkan utang dagang, turut menyumbang penurunan +surplus sebesar US$1,5 miliar, turun jika surplus NTMF tahun 2020. Dalam tahun 2021 +dibandingkan dengan surplus pada triwulan surplus NTMF mengalami kenaikan menjadi +IV-2022 sebesar US$1,9 miliar dan sedikit sebesar US$12,6 miliar (1,1 persen dari PDB), +termoderasi dari surplus pada triwulan I-2022 terutama bersumber dari peningkatan investasi +sebesar US$1,5 miliar. Penurunan surplus ini langsung dan investasi portofolio masing- +terutama didorong oleh penurunan hibah yang masing menjadi sebesar US$17,3 miliar dan +diterima Pemerintah di tengah peningkatan US$5,1 miliar, di tengah peningkatan arus +remitansi pekerja migran Indonesia seiring keluar investasi lainnya. Sementara itu, dalam +bertambahnya jumlah tenaga kerja Indonesia tahun 2022 terjadi pembalikan arah NTMF +yang bekerja di luar negeri sebanyak 62,41 ribu dengan mencatat defisit sebesar US$8,9 miliar +orang hingga mencapai 3,50 juta orang pada (0,7 persen dari PDB). Pembalikan ini terjadi +triwulan I-2023. sebagai dampak meningkatnya ketidakpastian +pasar keuangan global. Defisit NTMF tahun +Kinerja NTMF menunjukkan pembalikan 2022 terutama didorong oleh peningkatan +arah dalam periode 2020-2022. Dalam tahun arus keluar investasi portofolio dan investasi +2020, NTMF mencatat surplus sebesar US$7,9 lainnya di tengah membaiknya kinerja investasi +miliar (0,8 persen dari PDB), menurun jika langsung. +dibandingkan dengan surplus pada tahun +2019 sebesar US$36,6 miliar. Penurunan Memasuki tahun 2023, kinerja NTMF membaik. +Pada triwulan I-2023 NTMF mencatat surplus +GRAFIK 1.12 +PERKEMBANGAN TRANSAKSI MODAL DAN FINANSIAL INDONESIA sebesar US$3,4 miliar (1,0 persen dari PDB), +2019-2023 (US$ MILIAR) +naik signifikan jika dibandingkan dengan +50 Investasi Langsung +36,6 surplus triwulan sebelumnya sebesar US$0,3 +40 Investasi Portofolio +Investasi Lainnya miliar (0,1 persen dari PDB) dan berbalik arah +30 12,6 Neraca Modal dan Finansial +20 7,9 -8,4 jika dibandingkan dengan triwulan I-2022 +3,4 +10 yang mencatat defisit sebesar US$1,8 miliar +0 +(0,6 persen dari PDB). Perbaikan signifikan ini +-10 +ditopang oleh peningkatan surplus investasi +-20 +-30 portofolio dan investasi langsung di tengah +2019 2020 2021 2022 2023-Tw.I +peningkatan defisit investasi lainnya. Investasi +Sumber: BankIndonesia, diolah +1-22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +langsung pada triwulan I-2023 mencatat GRAFIK 1.13 +POSISI CADANGAN DEVISA INDONESIA, 2019-2023 +surplus sebesar US$3,4 miliar, lebih tinggi jika (US$ miiar) (bulan) +150 12 +dibandingkan dengan surplus pada triwulan 9,76 +145 10 +sebelumnya sebesar US$3,2 miliar, namun 140 7,32 7,77 5,9 8 +6,21 +lebih rendah jika dibandingkan dengan periode 135 6 +yang sama tahun 2022 yang menunjukkan 130 4 +125 2 +surplus sebesar US$4,5 miliar. Surplus investasi +129,2 135,9 144,9 137,2 145,2 +120 0 +langsung yang masih tetap terjaga ditopang oleh 2019 2020 2021 2022 2023-Tw.I +Posisi Cadangan Devisa Dalam Bulan Impor & Pembayaran Utang LN Pemerintah (RHS) +optimisme investor terhadap iklim investasi +Sumber: BankIndonesia, diolah +dan prospek perekonomiam Indonesia yang devisa hingga mencapai level US$135,9 miliar. +juga masih tetap terjaga. Nilai tersebut setara dengan pembiayaan 9,8 +bulan impor dan utang luar negeri Pemerintah +Di sisi lain, investasi portofolio pada triwulan +(berada di atas standar kecukupan internasional, +I-2023 juga mencatatkan surplus sebesar US$ +selama 3 bulan impor). Peningkatan surplus +3,0 miliar, naik signifikan jika dibandingkan +NPI pada tahun 2021 juga menambah cadangan +dengan defisit pada triwulan IV-2022 sebesar +devisa menjadi sebesar US$144,9 miliar, +US$1,7 miliar dan pada triwulan I-2022 +ekuivalen dengan pembiayaan 7,8 bulan impor +sebesar US$3,2 miliar. Kondisi yang membaik +dan utang luar negeri Pemerintah. Dalam +ini terutama bersumber dari sisi kewajiban +tahun 2022, dengan menurunnya surplus NPI, +(inflows), khususnya investasi portofolio sektor +cadangan devisa juga berkurang hingga ke +publik (Surat Berharga Negara, SBN). Di sisi +level US$137,2 miliar, secara ekuivalen mampu +lain, terjadi peningkatan kewajiban sektor +menopang pembiayaan impor dan pembayaran +swasta yang dipengaruhi oleh penerbitan surat +utang luar negeri Pemerintah selama 5,9 bulan. +utang swasta dan pelepasan modal ekuitas +oleh asing. Secara umum, membaiknya kinerja Memasuki tahun 2023, surplus neraca +neraca investasi portofolio di awal tahun 2023 pembayaran pada triwulan I-2023 menyebabkan +menjadi salah satu penyebab membaiknya perubahan posisi cadangan devisa pada +kinerja NTMF. Sementara itu, kinerja investasi akhir triwulan I-2023 hingga mencapai level +lainnya pada triwulan I-2023 mencatat defisit US$145,2 miliar, lebih tinggi dibandingkan +sebesar US$3,2 miliar, naik dua kali dari defisit posisi pada akhir tahun 2022 sebesar US$137,2 +pada triwulan IV-2022 sebesar US$1,5 miliar, miliar. Tambahan cadangan devisa ini secara +namun sedikit lebih rendah jika dibandingkan ekuivalen mampu menopang pembayaran +dengan defisit pada triwulan I-2022 sebesar impor serta pembayaran utang luar negeri +US$3,3 miliar. Pelebaran defisit ini disumbang Pemerintah selama 6,2 bulan. Posisi cadangan +terutama oleh penempatan investasi neto sektor devisa yang relatif masih tinggi diharapkan +swasta pada aset nonresiden dan kebutuhan dapat mendukung ketahanan sektor eksternal +pembayaran utang luar negeri. serta menjaga stabilitas makroekonomi dan +sistem keuangan. +Surplus neraca pembayaran dalam periode +2020 – 2022 menambah cadangan devisa. Tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir +Dalam tahun 2020 surplus neraca pembayaran sebelum pandemi Covid-19 bergerak stabil +menyebabkan perubahan posisi cadangan dan berada dalam sasarannya. Pada tahun +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-23 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +2019, inflasi terkendali pada tingkat 2,7 persen confidence masyarakat, laju inflasi di tahun +(yoy), menurun dari tahun 2018. Stabilnya 2021 mulai meningkat. Di tahun 2021, inflasi +pergerakan inflasi tersebut didukung oleh tumbuh sebesar 1,9 persen (yoy), sedikit lebih +terjaganya seluruh komponen, terutama tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2020 +bahan pangan dan energi, dengan kondisi daya meskipun masih di bawah rentang sasaran +beli masyarakat yang tetap kuat. Hal ini juga 3,0±1,0 persen (yoy) akibat terkendala oleh +didukung oleh ekspektasi inflasi yang juga beberapa gelombang pandemi yang cukup +terus terjaga. berat di tahun tersebut. Proses pemulihan +perekonomian mendorong naiknya permintaan +Memasuki tahun 2020, pandemi Covid-19 di tengah supply yang masih terbatas sehingga +yang melanda, menekan perekonomian mendorong tingkat harga. Proses pemulihan +sehingga menyebabkan tingkat inflasi turun tersebut terjadi secara simultan di seluruh +secara signifikan. Pada tahun 2020, laju negara dan mendorong peningkatan harga +inflasi tercatat sebesar 1,7 persen (yoy), lebih komoditas secara global yang menjadi sumber +rendah dari sasaran inflasi tahun berjalan risiko imported inflation. Di tengah hal tersebut, +sebesar 3,0±1,0 persen (yoy). Pembatasan situasi geopolitik yang semakin memanas +mobilitas yang dilakukan dalam rangka menjadi akselerator peningkatan harga-harga +meminimalisasi tingkat penularan wabah komoditas. Laju inflasi Indonesia meningkat +menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi pesat menjadi 5,5 persen (yoy) di tahun 2022 jauh +yang berdampak, baik pada sisi permintaan di atas sasarannya, namun masih lebih moderat +maupun penawaran. Masyarakat membatasi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. +konsumsi dan fokus pada kebutuhan esensial Peningkatan tersebut juga disumbang oleh +sebagai dampak dari penurunan pendapatan tingginya inflasi administered price (AP) sebagai +sehingga menyebabkan penurunan daya beli. dampak kebijakan penyesuaian harga BBM +Di sisi lain, proses produksi banyak terhenti yang ditempuh Pemerintah guna mengurangi +dan distribusi menjadi terhambat akibat tingginya beban subsidi. Meskipun begitu, +berbagai pembatasan wilayah yang diterapkan. APBN tetap bekerja optimal sebagai shock +Tingginya ketidakpastian di tahun tersebut absorber, meredam dampak kenaikan harga +juga menyebabkan rendahnya ekspektasi global, baik di sisi pangan maupun energi. +masyarakat dan mendorong perlambatan Hal ini tercermin dari mampu diantisipasinya +inflasi secara signifikan, termasuk pada masa dampak rambatan akibat kebijakan penyesuaian +Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) harga BBM dan tetap terkendalinya harga +yang secara historis tercatat mengalami pangan. +tekanan. Dalam situasi tersebut, Pemerintah +terus berupaya agar stabilitas harga tetap dapat Tren penurunan inflasi masih terus berlanjut +diciptakan. Berbagai kebijakan dilakukan untuk hingga memasuki tahun 2023. Sejalan dengan +memperlancar distribusi, mengendalikan harga berkurangnya tekanan global dan moderasi +pangan agar tetap terjangkau, serta menjaga harga, inflasi di tahun 2023 diperkirakan +ekspektasi inflasi agar tetap positif. akan terus melandai dan kembali bergerak +dalam sasaran inflasi 3,0±1,0 persen +Seiring dengan kebijakan pengendalian (yoy). Melandainya inflasi secara umum +pandemi yang semakin efektif dan pulihnya tercermin dari perlambatan inflasi di seluruh +1-24 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +GRAFIK 1.14 +PERKEMBANGAN LAJU INFLASI INDONESIA, 2019-2023 (%) +16 +IHK Inti Administered Price Volatile Food +14 +12 +10 +8 8,4 +6 +4 3,1 +2 2,4 +0 0,0 +Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul Sep Nov Jan Mar Mei Jul +-2 +2019 2020 2021 2022 2023 +Sumber: Badan PusatStatistik +komponennya. Selain itu, terkendalinya inflasi menjadi 2,5±1,0 persen (yoy) di tahun 2024, +pada masa Ramadan dan Idul Fitri menjadi pencapaian target inflasi perlu didukung +modal penting dalam pencapaian target inflasi dengan sinergi kebijakan yang semakin kuat +di akhir tahun. Terjaganya inflasi pangan dan kualitas data yang memadai. Pemerintah +tidak lepas dari koordinasi yang kuat antara akan terus memperkuat koordinasi kebijakan +Pemerintah Pusat dan daerah serta Bank pusat dan daerah serta terus meningkatkan +Indonesia dalam menjaga stabilitas harga sinergi dengan Bank Indonesia dalam +dan ketersediaan pasokan melalui berbagai kerangka TPIP dan TPID untuk menciptakan +kebijakan, seperti operasi pasar, gelar pangan bauran kebijakan ekonomi yang tepat dan +murah, dan kegiatan fasilitas distribusi. Dari sisi terukur. Optimalisasi APBN dan APBD +komponen, inflasi inti diperkirakan bergerak dalam menjalankan peran shock absorber terus +stabil mencerminkan daya beli masyarakat yang dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan +kuat. Sementara itu, kelompok administered price pengendalian inflasi nasional. Strategi umum +bergerak menurun secara bertahap didukung pengendalian inflasi terus ditempuh sehingga +dengan kebijakan pengelolaan harga energi mampu menciptakan harga yang terjangkau, +domestik dan tarif angkutan. Dari sisi pangan, ketersediaan pasokan yang mencukupi, dan +meskipun inflasi pangan pada semester I-2023 distribusi yang semakin lancar, terutama untuk +masih terkendali, risiko dampak El Nino dan menjawab tantangan perubahan iklim dan +cuaca buruk di berbagai daerah di semester gangguan cuaca yang berpotensi menimbulkan +II-2023 tetap perlu diwaspadai karena berpotensi risiko gejolak harga pangan. Peningkatan +mengganggu produktivitas berbagai produk kerja sama antardaerah terus diperkuat untuk +hortikultura dan mengganggu arus distribusi. menciptakan stabilitas harga secara nasional. +Dengan mempertimbangkan faktor-faktor +Di tahun 2024, laju inflasi diperkirakan tersebut, laju inflasi dapat terkendali pada 2,8 +terkendali didukung oleh daya beli masyarakat persen (yoy). +yang kuat dan kebijakan pengelolaan energi +dan pangan yang semakin efisien. Di tengah Dalam koridor pengendalian inflasi, +tantangan sasaran inflasi yang menurun Pemerintah akan terus mendorong berbagai +dari 3,0±1,0 persen (yoy) di tahun 2023 program yang dapat mendukung stabilisasi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-25 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +harga baik dalam jangka pendek maupun sepanjang tahun 2020. Tingkat permintaan +menengah panjang. Menjaga keterjangkauan global menurun tajam hingga mencapai titik +harga melalui berbagai intervensi kebijakan, terendah di bawah US$20 per barel. Kondisi +yang salah satunya dilakukan melalui suplai yang berlebihan menyebabkan harga +optimalisasi peran APBN dan APBD sebagai bergerak di level yang rendah. Melihat +shock absorber, dilakukan untuk menjaga daya kondisi tersebut, OPEC+ merespons dengan +beli masyarakat. Program-program pemberian pemangkasan produksi meskipun sempat +bantuan dan gelar pangan murah diharapkan terjadi perang harga antara Arab Saudi dan +dapat berperan dalam menjaga tingkat harga. Rusia. Pemulihan tingkat permintaan minyak +Keberlanjutan pembangunan berbagai mentah dunia terus berlanjut di tahun 2021 +infrastruktur konektivitas juga menjadi krusial dan awal tahun 2022. Tingkat permintaan +untuk kelancaran distribusi dan mendorong minyak global di tahun 2021 menunjukkan +stabilitas harga dalam jangka panjang. Di tren perbaikan seiring mulai pulihnya +sisi hulu, program ketahanan pangan juga aktivitas industri, penerbangan, dan mobilitas +penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat global. Meskipun demikian, +pertanian dan menjaga ketersediaan pasokan dinamika beberapa gelombang pandemi +guna menjaga akses masyarakat terhadap memaksa beberapa negara masih berada dalam +kebutuhan pangan pokok. Dalam pelaksanaan level waspada sehingga masih melakukan +keseluruhan kebijakan, diperlukan komunikasi pembatasan mobilitas. Pemulihan ekonomi +efektif sebagai dukungan dalam menjaga yang secara global mulai terjadi mendorong +ekspektasi inflasi masyarakat. tingkat permintaan kembali meningkat secara +bertahap di tengah tingkat produksi yang +Pergerakan harga minyak mentah dunia masih mengalami penyesuaian akibat tekanan +sepanjang tahun 2019 dipengaruhi oleh di masa awal pandemi. Pemulihan tingkat +meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. permintaan minyak mentah dunia terus +Hal ini terutama merupakan dampak dari berlanjut di tahun 2022 sehingga mendorong +perang dagang Amerika Serikat - Tiongkok yang kenaikan harga minyak. Hal ini juga didorong +masih berlanjut. Harga sempat berada dalam oleh keputusan OPEC+ untuk melanjutkan +tren menurun, namun respons dari OPEC pemotongan produksinya. Kenaikan harga +dan Rusia atau OPEC+ yang menyepakati minyak mentah terus berlanjut dan mengalami +pemangkasan produksi guna mencegah harga kenaikan yang signifikan didorong oleh +jatuh lebih dalam. Harga sedikit membaik di naiknya tensi geopolitik antara Rusia dengan +akhir tahun dipengaruhi oleh sinyal positif Ukraina. Tekanan pada sisi penawaran serta +tercapainya kesepakatan perang dagang AS – sentimen negatif yang muncul mendorong +Tiongkok. harga bergerak pada level yang tinggi di atas +US$100 per barel dalam kurun beberapa bulan. +Dampak sentimen positif kesepakatan dagang +Disrupsi pasokan minyak terjadi pada Rusia +AS-Tiongkok masih berlanjut hingga awal +yang merupakan salah satu eksportir minyak +tahun 2020. Selain itu, eskalasi pandemi +terbesar karena sanksi oleh negara barat. +Covid-19 secara global telah memberikan +Harga minyak bahkan mencapai kisaran di atas +dampak yang sangat signifikan pada +US$120 per barel pada Juni 2022. +perkembangan harga minyak mentah dunia +1-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Harga minyak bergerak dengan tren menurun mencapai US$80 per barel. Seiring dengan +di paruh kedua tahun 2022 dan terus berlanjut pergerakan harga yang terus menurun, +di tahun 2023. Di sepanjang paruh kedua tahun OPEC+ pada pertengahan tahun bersepakat +2022, harga minyak bergerak dengan tren untuk meningkatkan pemotongan produksi +menurun seiring dengan peningkatan suplai hingga tahun 2024 untuk menjaga tingkat +global. Pada akhir tahun 2022, Rusia dikenakan harga. Kebijakan ini diperkirakan mendorong +sanksi price cap oleh beberapa negara maju kenaikan harga pada semester II-2023 seiring +dengan tujuan untuk menghambat sumber stok minyak global yang diperkirakan mengetat. +pembiayaan invasi. Harga terus melandai +terbatas hingga mencapai sedikit di atas US$80 Kinerja lifting minyak dan gas bumi di Indonesia +per barel pada akhir tahun 2022. Memasuki memiliki tren yang cenderung menurun dari +tahun 2023, penurunan harga minyak mentah tahun ke tahun. Lifting minyak di tahun 2022 +terus berlanjut. Kekhawatiran akan pelemahan tercatat sebesar 612 ribu barel per hari (bph). +ekonomi global, terutama AS dan Tiongkok Angka ini lebih rendah jika dibandingkan +sebagai importir terbesar menyebabkan dengan tahun 2020 dan 2021 sebesar 707 ribu +penurunan tingkat permintaan. Di sisi bph dan 705 ribu bph. Sementara lifting gas +penawaran, pasokan minyak mentah dunia bumi sempat meningkat di tahun 2021 dari 983 +mengalami sedikit peningkatan, terutama oleh ribu barel setara minyak bumi per hari (bsmph) +produksi non-OPEC. Namun, harga masih menjadi 995 ribu bsmph, namun kembali +terjaga pada kisaran US$80 per barel pada turun menjadi 954 ribu bsmph di tahun +semester I-2023. Harga minyak mentah global 2022. Penurunan produksi migas terutama +diperkirakan masih terus mengalami dinamika, disebabkan oleh sumur migas dan fasilitas +terutama disebabkan faktor nonfundamental. produksi migas utama yang telah menua dan +Situasi geopolitik masih menjadi faktor krusial kendala faktor teknis seperti unplanned shutdown +yang memengaruhi level harga. Sementara di berbagai wilayah kerja migas. Selain itu +dari sisi fundamental, permintaan masih minat investor dalam pengembangan wilayah +dipengaruhi oleh kekhawatiran melemahnya kerja tambang migas masih sangat rendah. +ekonomi global. Meskipun begitu, OPEC akan +Kinerja lifting minyak dan gas masih akan +terus merespons perkembangan harga untuk +menjadi tantangan bagi perekonomian nasional. +melakukan intervensi pasokan. +Lifting migas tahun 2023 masih menghadapi +Kebijakan pemotongan produksi yang tantangan utama berupa penurunan alamiah +dilanjutkan hingga tahun 2024 diperkirakan sumur produksi yang semakin tua, sehingga +memengaruhi kenaikan harga. Harga produktivitasnya semakin menurun dan terjadi +diperkirakan akan bergerak sedikit di atas unplanned shutdown di beberapa lapangan migas. +perkiraan 2023 karena stok global yang Investasi di pertambangan migas juga masih +diperkirakan menurun. Mempertimbangkan belum cukup menarik bagi investor. Saat +faktor-faktor tersebut, harga minyak mentah ini, investasi didominasi kegiatan produksi, +Indonesia juga mengalami pergerakan yang pengembangan sumur migas eksisting, dan +serupa. Mengacu pada pergerakan harga Brent administrasi, sedangkan aktivitas eksplorasi +sebagai acuan utama dalam formula ICP, sumber migas baru masih terbatas. +harga minyak mentah Indonesia diperkirakan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-27 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +GRAFIK 1.15 GRAFIK 1.16 +PERKEMBANGAN LIFTINGMINYAK INDONESIA, PERKEMBANGAN LIFTINGGAS BUMI INDONESIA, 2019-2023 +2019-2023 (RBPH) (RBSMPH) +746 +707 1.197 +660 +612 615 983 995 954 951 +2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 +Sumber: SKK Migas, diolah s.d Juli Sumber: SKK Migas, diolah s.d Juli +Meskipun tantangan dalam lifting migas akan upaya akan dilakukan untuk mempertahankan +terus terjadi, upaya peningkatan produksi produksi hulu migas. Proses penurunan secara +migas terus dilakukan. Beberapa perencanaan alamiah sumur-sumur produksi terus terjadi +optimalisasi lifting migas akan dijalankan pada karena sumur produksi yang semakin tua dan +tahun 2023 yang diantaranya adalah optimalisasi produktivitas sumur yang semakin turun. +produksi sumur migas eksisting, kegiatan Sementara itu, upaya penemuan lapangan +eksplorasi untuk menemukan lapangan migas migas baru belum membuahkan hasil meskipun +baru, dan peningkatan cadangan minyak dan kegiatan eksplorasi terus dilakukan. Upaya +gas bumi melalui penerapan enhanced oil recovery. peningkatan produksi hulu migas yang akan +Mempertimbangkan kondisi pasar minyak dilakukan diantaranya adalah pengembangan +dunia, situasi terkini terkait kondisi lapangan, giant fields jangka menengah, antara lain Tangguh +serta program kebijakan yang akan ditempuh, Train-3, Lapangan Abadi, dan Sakakemang; +capaian rata-rata lifting minyak sampai dengan mendorong kegiatan eksplorasi, peningkatan +Juli 2023 mencapai 615 ribu bph sementara data survei seismik, dan melanjutkan +rata-rata lifting gas sampai dengan Juli 2023 pelaksanaan enhanced oil recovery; perbaikan +mencapai 951 ribu bsmph. Perkembangan regulasi skema kontrak bagi hasil dan aspek +lifting minyak dan gas bumi periode 2019 kemudahan berusaha untuk menarik investor; +sampai dengan bulan Juli 2023 dapat dilihat dan peluang peningkatan lifting migas melalui +pada Grafik 1.15 dan Grafik 1.16. penyelenggaraan carbon captured utilization and +storage (CCUS). Mempertimbangkan berbagai +Walaupun lifting migas pada tahun 2024 upaya peningkatan kapasitas produksi sektor +diperkirakan mengalami penurunan, berbagai migas tersebut, maka lifting minyak bumi dan +TABEL 1.2 +ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO, 2019-2024 +2023 2024 +Indikator 2019 2020 2021 2022 +Outlook RAPBN +Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) 5,0 -2,1 3,7 5,3​ 5,1 5,2 +Inflasi (%,yoy) 2,7 1,7 1,9 5,5 3,1 2,8 +Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) 5,6 5,9 6,4 7,0 6,8 6,7 +Nilai Tukar (Rp/US$) 14.146 14.577 14.312 14.871 15.100 15.000 +Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 62 40 68 97 78 80 +Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari) 746 707 660 612 614 625 +Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.057 983 995 954 985 1.033 +Sumber: Kementerian Keuangan RI +1-28 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +gas bumi masing-masing diperkirakan berada penciptaan lapangan pekerjaan pasca pandemi +pada kisaran 625 ribu bph dan 1.033 ribu Covid-19 tercatat selalu lebih tinggi jika +bsmph pada tahun 2024. dibandingkan dengan penambahan angkatan +kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) +1.4 Sasaran dan Indikator Pembangunan juga kembali melanjutkan tren penurunan. +Di masa pandemi (per Agustus 2020), TPT +Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tercermin meningkat tajam menjadi sebesar 7,07 persen +dari perkembangan positif capaian sasaran dan dari tahun 2019 yang sebesar 5,23 persen. +indikator pembangunan nasional. Meskipun Kemudian, pada tahun 2021 dan 2022, TPT +pandemi tahun 2020 sempat membawa dampak terus menunjukkan perbaikan dan mengalami +negatif, pencapaian sasaran dan indikator penurunan masing-masing menjadi sebesar +pembangunan nasional kembali menunjukkan 6,49 persen dan 5,86 persen (per Agustus). Tren +perbaikan hingga awal tahun 2023. Sasaran dan pemulihan TPT terus berlanjut per Februari +indikator pembangunan yang tertuang dalam 2023 yang mencapai 5,45 persen. Kemampuan +rencana pembangunan nasional menunjukkan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan +target kualitas sumber daya manusia yang ingin kerja yang terus membaik terlihat pula dalam +dicapai Pemerintah sekaligus sebagai salah satu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) +indikator kesejahteraan masyarakat. Kualitas yang mengindikasikan besarnya penduduk usia +sumber daya manusia merupakan faktor kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara. +krusial dalam pembangunan karena menjadi Perkembangan TPAK semakin menunjukkan +salah satu enabler peningkatan produktivitas capaian yang positif apabila dibandingkan +sehingga Indonesia dapat naik dan mencapai dengan angka TPAK per Agustus 2019 yang +visi Indonesia Maju 2045. sebesar 67,53 persen. Per Agustus 2022 TPAK +tercatat sebesar 68,63 persen dan per Februari +Pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi +2023 sebesar 69,30 persen (Februari 2022: +Covid-19 telah mendorong pemulihan kondisi +69,06 persen). +dan kualitas lapangan kerja. Hingga tahun 2023, +BOKS 1.1 +DAMPAK ANGGARAN PEMERINTAH TERHADAP PEREKONOMIAN +Belanja Pemerintah (belanja negara dalam APBN) terhadap permintaan agregat (sektor riil) dapat +ditinjau dari sisi pengeluaran konsumsi Pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap bruto Pemerintah +(PMTB) dan dukungan terhadap konsumsi rumah tangga. Konsumsi Pemerintah berperan penting +dalam pemulihan ekonomi nasional selama pandemi. Secara nominal, konsumsi Pemerintah tumbuh +masing-masing sebesar 6,9 persen dan 5,3 persen pada tahun 2020 dan 2021. Faktor utama penopang +pertumbuhan tersebut adalah tingginya belanja Pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19, baik +melalui belanja barang maupun belanja sosial. Memasuki tahun 2022, konsumsi Pemerintah mengalami +kontraksi, utamanya disebabkan oleh lebih rendahnya belanja negara untuk penanganan Covid-19. Hal +ini sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19 yang semakin terkendali dan pemulihan aktivitas +perekonomian. Dilihat dari kontribusinya, konsumsi Pemerintah tahun 2022 menyumbang sebesar 7,7 +persen terhadap PDB, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 9,2 persen +terhadap PDB. Penurunan tersebut tidak lepas dari pengaruh capaian konsumsi Pemerintah yang lebih +rendah, sementara kontribusi ekspor terhadap PDB meningkat cukup signifikan. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-29 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +DAMPAK TERHADAP SEKTOR RIIL +1.500,0 +2020 2021 2022 +1.000,0 +500,0 +- +Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Pembentukan Modal Tetap Bruto Konsumsi Rumah Tangga +Sumber: KementerianKeuangan RI, diolah (PMTB) +Peranan belanja Pemerintah terhadap PMTB menjadi pendorong aktivitas investasi nasional. Selama +periode 2021–2022, anggaran Pemerintah dalam rangka pembentukan PMTB tumbuh positif, dengan +pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 yang mencapai sebesar 18,7 persen. Anggaran Pemerintah +untuk PMTB terbesar berasal dari belanja modal, baik yang bersumber dari Pemerintah pusat maupun +dari Pemerintah daerah. Faktor penopang utama peningkatan PMTB tahun 2021 adalah penguatan +belanja modal Pemerintah pusat, terutama terkait dengan carry over proyek infrastruktur, seperti Proyek +Strategis Nasional (PSN) yang tertunda pada tahun 2020. Pada tahun 2022, anggaran Pemerintah +menyumbang sebesar 7,6 persen terhadap pembentukan PMTB dalam PDB nominal, sedikit menurun +jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang tercatat sebesar 8,3 persen. Dengan semakin pulihnya aktivitas +perekonomian nasional, dukungan yang konsisten dari Pemerintah dalam mengalokasikan belanja modal +tersebut diharapkan menambah perolehan aset produktif dan memiliki efek multiplier sehingga mampu +mendorong perbaikan kinerja investasi secara keseluruhan. Anggaran belanja Pemerintah berdampak +secara tidak langsung terhadap konsumsi rumah tangga. Secara nominal, dampak anggaran Pemerintah +terhadap konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan +periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusi terbesar peningkatan anggaran tersebut terutama +berasal dari belanja subsidi dan belanja kompensasi energi. Meningkatnya belanja kompensasi energi +sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat sebagai upaya +untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional. +Transaksi keuangan Pemerintah melalui APBN memberikan dampak terhadap besaran moneter (likuiditas) +dalam perekonomian. Pengaruh kontraktif dari transaksi Pemerintah terhadap likuditas perekonomian +bersumber dari segala jenis transaksi untuk meningkatkan penerimaan Pemerintah, baik melalui instrumen +perpajakan maupun bukan pajak dan instrumen pembiayaan anggaran. Artinya, melalui instrumen +penerimaan dan pembiayaan tersebut Pemerintah menyerap likuiditas yang ada dalam perekonomian. +Sementara pengaruh ekspansif berasal dari transaksi belanja Pemerintah yang hakekatnya merupakan +injeksi likuiditas ke dalam perekonomian. Secara keseluruhan, dampak neto dari transaksi keuangan dalam +APBN terhadap likuiditas dalam perekonomian sangat tergantung pada selisih antara penerimaan dan +pembiayaan yang kontraktif, dengan belanja Pemerintah yang ekspansif. +Operasi keuangan memberikan dampak neto yang ekspansif terhadap likuiditas dalam perekonomian +selama periode 2021-2022. Selama tahun 2021, operasi keuangan Pemerintah memberikan dampak neto +yang ekspansif terhadap likuiditas dalam perekonomian yaitu sebesar Rp92,2 triliun. Hal ini dikarenakan +injeksi likuiditas ke dalam perekonomian melalui belanja negara mencapai Rp2.742,5 triliun lebih besar +dari penerimaan dan pembiayaan anggaran yang masing-masing tercatat sebesar Rp1.853,1 triliun dan +sebesar Rp797,2 triliun. Dampak ekspansi keuangan Pemerintah tersebut meningkat Rp28,4 triliun di +tahun 2022 atau tercatat sebesar Rp120,6 triliun. Kenaikan ini bersumber dari ekspansi belanja Pemerintah +sebesar Rp3.051,2 triliun, yang diimbangi dengan kontraksi dari pembiayaan sebesar Rp639,0 triliun. Lebih +rendahnya pembiayaan anggaran terutama berasal dari menurunnya penerbitan SBN di pasar dalam negeri. +1-30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +DAMPAK TERHADAP SEKTOR RIIL +2.800,0 +1.300,0 +(200,0) +2021 2022 +Penerimaan Rupiah Belanja Rupiah Pembiayaan Rupiah Dampak Rupiah +Sumber: KementerianKeuangan RI, diolah +Dampak APBN terhadap neraca pembayaran Indonesia (NPI) direpresentasikan melalui pengaruh +transaksi keuangan Pemerintah terhadap transaksi valuta asing (valas). Dalam periode 2021-2022, operasi +keuangan Pemerintah memberikan dampak yang positif terhadap penerimaan valas Pemerintah. Pengaruh +positif tersebut bersumber dari hasil penerimaan valas dalam transaksi berjalan serta transaksi modal +dan finansial. Dalam tahun 2021 penerimaan valas dari transaksi keuangan Pemerintah mencapai sekitar +Rp231,8 triliun, terutama ditopang oleh transaksi berjalan yang mencapai Rp158,5 triliun. +Penerimaan valas dari operasi keuangan Pemerintah dalam tahun 2022 naik sangat signifikan, ditopang +terutama oleh transaksi berjalan. Pada tahun 2022, penerimaan valas dari operasional keuangan Pemerintah +mencapai Rp351,5 triliun meningkat 51,6 persen dari tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp231,8 triliun. +Hal ini terjadi terutama karena adanya peningkatan pada transaksi berjalan terutama aliran masuk valas +dalam neraca barang yang mencatatkan kenaikan sangat signifikan. Sementara pada neraca modal dan +finansial terjadi penurunan aliran masuk valas akibat lebih rendahnya penerbitan SBN luar negeri dan +meningkatnya pembayaran SBN luar negeri yang jatuh tempo. +DAMPAK TERHADAP NERACA PEMBAYARAN +400,0 +200,0 +- +2021 2022 +Transaksi Berjalan Transaksi Modal dan Finansial Dampak Valas +Sumber: KementerianKeuangan RI, diolah +Pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan 2019, yaitu menjadi sebesar 9,22 persen. +kondisi lapangan kerja yang semakin membaik Namun, krisis yang terjadi akibat pandemi +berdampak positif terhadap perbaikan angka Covid-19 pada tahun 2020 telah menyebabkan +kemiskinan. Sebelum pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan kembali meningkat dan +tingkat kemiskinan telah berada pada tren mencapai 10,19 persen (per September +penurunan dan mengalami perbaikan signifikan. 2020). Salah satu langkah Pemerintah dalam +Tingkat kemiskinan nasional untuk pertama mengatasi krisis yang diakibatkan oleh +kalinya mencapai level digit tunggal pada tahun pandemi Covid-19 dijalankan melalui program +2018 dan mencapai titik terendah di September pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang salah +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-31 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +GRAFIK 1.17 GRAFIK 1.18 +PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN +INDONESIA PER FEBRUARI, 2015-2023 DAN TINGKAT KETIMPANGAN (PER MARET) +10,0 8,0 12 0,420 +6,26 +5,83 +5,45 11 0,410 +8,0 5,8 +5,5 5,3 5,13 5,01 4,94 6,0 10 9,78 9,36 0,400 +6,0 +9 0,390 +4,0 0,388 +4,0 8 0,381 0,380 +2,0 2,0 7 0,370 +6 0,360 +0,0 0,0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 +Jumlah Pengangguran (Juta Orang) Tingkat Pengangguran (%, rhs) Angka Kemiskinan (%) Rasio Gini (rhs) +Sumber: Badan Pusat Statistik Sumber: Badan Pusat Statistik +satu pilarnya adalah memperkuat perlindungan Kualitas sumber daya manusia yang tergambar +sosial untuk melindungi masyarakat terdampak dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) +akibat krisis. Program tersebut membantu juga tercatat terus meningkat bahkan dalam +Pemerintah dalam meredam dampak sosial masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2022, IPM +ekonomi akibat Covid-19 khususnya terkait tercatat di angka 72,91 dengan seluruh indikator +kenaikan tingkat kemiskinan. Hal ini terlihat pembentuk dimensi IPM mencatatkan +dari tingkat kemiskinan pada 2022 dan 2023 peningkatan. Dimensi umur panjang dan hidup +(per Maret) yang tercatat telah menurun sehat yang direpresentasikan oleh indikator +kembali ke level digit tunggal masing-masing Umur Harapan Hidup tercatat mencapai 71,85 +menjadi sebesar 9,54 persen dan 9,36 persen. tahun (meningkat 0,28 tahun). Hal tersebut +menunjukkan membaiknya taraf kesehatan +Perkembangan tingkat ketimpangan yang +penduduk Indonesia khususnya setelah +diukur menggunakan Rasio Gini juga sempat +pandemi Covid-19. Dimensi pengetahuan yang +membaik hingga tahun 2022. Sebelum pandemi +ditunjukkan oleh indikator Harapan Lama +Covid-19, Rasio Gini tercatat mengalami tren +Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah juga +penurunan dengan level terendah pada 0,380 +menunjukkan perbaikan, yakni masing-masing +di tahun 2019 (per September). Akan tetapi, +menjadi 13,1 tahun (naik 0,02 tahun) dan 8,7 +pandemi Covid-19 telah mengakibatkan Rasio +tahun (naik 0,15 tahun). Sementara itu, dimensi +Gini mengalami peningkatan yakni menjadi +standar hidup layak yang diukur oleh indikator +0,385 di tahun 2020 (per September), yang +Pengeluaran Per Kapita (yang disesuaikan) juga +mengindikasikan melebarnya ketimpangan. +tercatat meningkat menjadi Rp11,48 juta per +Pascapandemi, perbaikan terhadap kondisi +tahun (tumbuh 2,9 persen) seiring membaiknya +ketenagakerjaan nasional yang dibarengi pula +daya beli masyarakat. +dengan perbaikan infrastruktur dan layanan +dasar di level daerah telah berdampak positif Perbaikan kesejahteraan juga tercermin dari +terhadap semakin membaiknya kondisi capaian Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai +ketimpangan yang terlihat dari Rasio Gini yang Tukar Nelayan (NTN) yang telah melampaui +menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar level prapandemi. Pada tahun 2022, NTP dan +0,381 (per September) dan stabil di tahun 2022. NTN melanjutkan tren meningkat hingga +Namun, per Maret 2023 tingkat ketimpangan mencapai masing-masing sebesar 107,33 dan +kembali meningkat dengan Rasio Gini yang 106,45. Angka tersebut berhasil melebihi target +mencapai 0,388. indikator pembangunan pada tahun 2022 yang +1-32 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +TABEL 1.3 +SASARAN DAN INDIKATOR PEMBANGUNAN NASIONAL, 2019-2024 +2023 2024 +Target Pembangunan 2019 2020 2021 2022 +Target Target +Tingkat Kemiskinan (%) 9,22 10,19 9,71 9,57 7,5 -8,5 6,5 - 7,5 +Rasio Gini (Nilai) 0.380 0.385 0.381 0,381 0,375 - 0378 0,374 -0,377 +Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) 5,18 7,07 6,49 5,86 5,3 - 6,0 5,0 - 5,7 +Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) 71.92 71.94 72.29 72,91 73,31 - 73,49 73,99 - 74,02 +Nilai Tukar Petani (NTP) 103,21 101,65 104,63 107,33 105 - 107 105- 108 +Nilai Tukar Nelayan (NTN) 100,23 100,22 104,69 106,45 107 - 108 107 - 110 +Sumber: Badan Pusat Statistik, Bappenas, diolah +masing-masing diperkirakan berada dalam perbaikan ketepatan sasaran penerima manfaat +rentang 103 – 105 dan 104 – 106. Perkembangan program perlinsos juga akan terus ditingkatkan +positif NTP terutama dipengaruhi oleh seiring dengan reformasi program perlinsos. +naiknya indeks harga yang diterima oleh Hal ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi +petani. Indeks harga yang meningkat terutama dan efektivitas program perlinsos serta +terjadi di subsektor perkebunan, sejalan juga mengurangi exclusion dan inclusion errors. +dengan tren kenaikan harga komoditas hingga +akhir tahun 2022. Sementara itu, kenaikan pada Komitmen Pemerintah untuk mencapai +NTN didorong oleh kenaikan permintaan dan meningkatkan sasaran dan indikator +perikanan tangkap, baik dari domestik maupun pembangunan akan terus diperkuat di tahun +ekspor, serta kenaikan harga beberapa 2024. Tingkat pengangguran diharapkan akan +komoditas perikanan. Di tahun 2023 dan 2024, terus menurun hingga mencapai rentang +peningkatan NTP dan NTN diperkirakan 5,0–5,7 persen seiring dengan meningkatnya +terus berlanjut sejalan dengan komitmen nilai tambah, lapangan kerja, investasi, dan +Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas kualitas kinerja perekonomian nasional. Hal +sektor pertanian dan perikanan dalam rangka tersebut juga diharapkan akan meningkatkan +penguatan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya +kesejahteraan petani/nelayan. dapat menurunkan kemiskinan ke level 6,5– +7,5 persen dan Rasio Gini ke level 0,374– +Keberhasilan upaya pencapaian sasaran dan 0,377. Selain itu, perbaikan kualitas dan daya +indikator pembangunan terlihat dari tren saing sumber daya manusia juga ditargetkan +perbaikan indikator kesejahteraan khususnya terus membaik dan meningkat, dengan IPM +setelah pandemi. Penguatan pemulihan berada di kisaran 73,99–74,02. Fokus terhadap +ekonomi serta pemberdayaan sosial ekonomi peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan +secara berkelanjutan merupakan enabling factors juga terus diupayakan yang tercermin dalam +dalam mencapai hal tersebut. Perkembangan peningkatan target indikator NTP dan NTN +capaian reformasi struktural serta transformasi hingga masing-masing mencapai 105–108 dan +ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 107–110. Pencapaian serta proyeksi sasaran +diharapkan dapat mendorong peningkatan dan indikator pembangunan dapat dilihat pada +kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, upaya Tabel 1.3. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-33 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +1.5 Arah Kebijakan Ekonomi Makro ekonomi. Selama satu dekade terakhir, berbagai +pembangunan infrastruktur masif dilakukan +Pascapandemi Covid-19, kebijakan termasuk untuk meningkatkan konektivitas, +pembangunan kembali difokuskan untuk pembangunan sumber energi yang lebih +mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. ramah lingkungan, serta pembangunan +Perwujudan visi tersebut tentunya ditempuh kawasan industri guna menarik investasi ke +dengan berbagai kebijakan berkesinambungan, dalam negeri. Bersamaan dengan hal tersebut, +salah satunya dengan dukungan dari produktivitas SDM juga terus ditingkatkan +transformasi ekonomi yang sistematis, terarah, melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, +dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi akan debottlenecking birokrasi dilanjutkan untuk +dapat meningkatkan output perekonomian meningkatkan produktivitas layanan publik +dan mengembalikan perekonomian pada melalui digitalisasi pelayanan publik serta +jalur potensial prapandemi. Dorongan bagi penyederhanaan proses perizinan. +perekonomian juga perlu dilakukan dengan +mengatasi hambatan-hambatan struktural Hilirisasi SDA membuka peluang bagi +terutama dari sisi suplai yang dilakukan melalui pengembangan sumber-sumber pertumbuhan +implementasi reformasi struktural. baru yang bernilai tambah tinggi. Peran +komoditas strategis yang selama ini menjadi +Reformasi struktural menjadi faktor +pendorong perekonomian ditingkatkan dengan +pendorong transformasi ekonomi +pengolahan agar dapat memberikan nilai +berkelanjutan. Pengesahan UU Cipta Kerja di +tambah yang lebih besar. Kebijakan hilirisasi +tahun 2020 menjadi terobosan utama dalam +akan difokuskan pada beberapa komoditas +mendorong reformasi struktural terutama +potensial, yaitu nikel, tembaga, timah, +untuk mendorong kemudahan berusaha dan +bauksit, dan batubara. Selain itu, hilirisasi juga +berinvestasi. Dilanjutkan dengan pengesahan +dilakukan secara lebih menyeluruh dan tidak +UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan di +terbatas hanya pada komoditas pertambangan. +tahun 2021 dan UU Hubungan Keuangan +Komoditas pertanian juga menjadi sumber +antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan +pertumbuhan ekonomi selain juga berperan +Daerah di tahun 2022 yang ditujukan +penting bagi pemenuhan pangan dan energi +untuk meningkatkan kapasitas fiskal baik +terbarukan sehingga dorongan terhadap +di pusat maupun daerah dalam mengatasi +industri pengolahan hasil pertanian, peternakan +isu-isu struktural secara inklusif. Kemudian +dan hasil laut juga akan turut diakselerasi. +pengesahan UU Pengembangan dan Penguatan +Sektor Keuangan (P2SK) di tahun 2023 untuk +Agenda pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 +mengoptimalkan potensi sektor keuangan +berpotensi menjadi penggerak perekonomian +nasional dalam memberikan dukungan bagi +di berbagai daerah. Pemilu 2024 berpotensi +perekonomian. Implementasi berbagai UU +mendukung kinerja perekonomian baik +ini diyakini akan memperkuat fundamental +melalui peningkatan konsumsi Pemerintah +perekonomian nasional dalam jangka waktu +maupun melalui konsumsi rumah tangga. +menengah-panjang. +Selain melalui belanja negara untuk Pemilu, +Pembangunan infrastruktur dan SDM terus pengeluaran partai politik maupun calon +dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan legislatif akan memberikan injeksi kepada +1-34 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +BOKS 1.2 +APBN UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN +Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. +Pembangunan nasional yang dilaksanakan harus memberikan manfaat dan kesempatan untuk +hidup lebih baik/layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang +dicapai harus berlangsung secara inklusif, yang tercermin dari perbaikan beberapa indikator +kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menurunkan +tingkat kesenjangan ekonomi, baik antarkelompok pendapatan maupun antarwilayah (spasial). +APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan +ekonomi yang mendorong penurunan tingkat kemiskinan. Untuk mencapai hal tersebut, APBN memiliki +fungsi distribusi yang terdiri dari serangkaian kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat +melalui distribusi yang adil terhadap kelompok miskin dan rentan. Salah satu dari kebijakan tersebut +diimplementasikan melalui program perlindungan sosial (perlinsos). Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun +2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, kelompok miskin berhak untuk mendapatkan perlindungan +sosial serta pelayanan sosial melalui jaminan sosial serta kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan. +Program perlindungan sosial yang diberikan Pemerintah membantu dalam menanggulangi kemiskinan, +terlebih pada masa krisis akibat pandemi Covid-19. Berbagai bantuan sosial yang dianggarkan +dalam APBN sangat berperan penting dalam menahan dampak lebih dalam terhadap penurunan +kesejahteraan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Studi Bank Dunia (IEP, 2021) +mengungkapkan bahwa pandemi berpotensi meningkatkan kemiskinan menjadi sebesar 11,8 persen +tanpa tambahan program perlindungan sosial di 2020. Namun, tingkat kemiskinan per September 2020 +mampu ditahan pada level 10,19 persen. Dengan kata lain, tambahan program perlindungan sosial +melalui peningkatan cakupan penerima, percepatan penyaluran, dan tambahan nilai manfaat mampu +menyelamatkan sekitar 5 juta penduduk dari kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa program +perlindungan sosial mampu memitigasi dampak negatif pandemi terhadap daya beli rumah tangga. +Program perlindungan sosial dalam APBN diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan +kesenjangan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam periode +tahun 2019-2022, realisasi belanja bantuan sosial rata-rata mencapai 1,0 persen dari PDB dan +tumbuh rata-rata sebesar 23,1 persen per tahun. Jenis bantuan sosial dalam APBN diantaranya +meliputi program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT)/Kartu Sembako, +Program Indonesia Pintar (PIP), dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI +JKN). Selain itu, Pemerintah memberikan tambahan dan perluasan program Perlinsos pada saat +terjadi pandemi, antara lain tambahan nilai manfaat Program Sembako, Bantuan Beras Bulog, dan +diskon listrik yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat kelompok miskin dan rentan. +Program perlindungan sosial dalam APBN membantu mengurangi beban kelompok masyarakat miskin dan +rentan. Berdasarkan hasil analisis awal Commitment to Equity (CEQ) 2021 dengan menggunakan data Susenas +2021, berbagai program perlinsos di masa pandemi berperan penting dalam menyediakan dukungan bantuan +tunai dan nontunai kepada rumah tangga di kelompok 20 persen termiskin. Analisis CEQ 2021 merupakan +kerja sama antara Kementerian Keuangan dan World Bank yang menggunakan Garis Kemiskinan Nasional +Maret 2021 dan market income sebagai dasar perhitungan dengan tidak memperhitungkan pajak penghasilan +pribadi. Market income merupakan konsep pendapatan rumah tangga sebelum dikenai pajak, iuran +pensiun, dan kontribusi sosial lainnya, serta sebelum menerima bantuan sosial dan subsidi Pemerintah. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-35 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Kebijakan fiskal secara keseluruhan yang digulirkan pada saat pandemi di tahun 2021 telah +memberikan tambahan manfaat kepada rumah tangga di kelompok 40 persen termiskin. Kelompok +desil 1 rumah tangga mengalami tambahan nilai manfaat (cash net benefit) dari 22 persen menjadi +37 persen setelah mendapatkan program perlindungan sosial selama pandemi. Sementara itu, +masyarakat pada kelompok terkaya tetap menjadi pembayar bersih (net payers) pada APBN. +Respons kebijakan fiskal Pemerintah selama pandemi telah memberikan dukungan yang signifikan +dalam memitigasi kenaikan tingkat kemiskinan. Pandemi telah memberikan tekanan yang lebih +berat terhadap kelompok masyarakat miskin dan rentan. Namun, berbagai program perlinsos +dan kebijakan fiskal lainnya yang dilaksanakan selama pandemi pada tahun 2021 telah membantu +menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 7 poin persentase dibandingkan tingkat kemiskinan tanpa +program perlinsos (berdasarkan hasil analisis awal CEQ). Berbagai program bantuan sosial yang +diberikan selama pandemi memberikan kontribusi terbesar dalam penurunan tingkat kemiskinan +dan tingkat ketimpangan jika dibandingkan dengan subsidi energi yang memiliki dampak lebih kecil. +Meski demikian, pelaksanaan pemberian program perlindungan sosial masih menghadapi sejumlah +tantangan. Pertama, masih terdapat ketidaktepatan sasaran kelompok penerima manfaat yang perlu +untuk diperbaiki, terlihat dari masih terdapatnya inclusion dan exclusion errors pada beberapa program +perlinsos. Kedua, perbaikan data penerima manfaat penting dilakukan untuk meningkatkan efektivitas +ketepatan sasaran penerima manfaat dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Pemerintah +terus berkomitmen untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang dapat mendorong penurunan +tingkat kemiskinan. Di sisi lain, Pemerintah juga terus melakukan perbaikan untuk mewujudkan +perlindungan sosial sepanjang hayat bagi semua sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan +dan pembangunan kualitas SDM jangka menengah panjang menuju Indonesia Maju 2045. +perekonomian. Kebutuhan logistik Pemilu kritikal seperti UU Cipta Kerja dan UU P2SK +juga akan meningkatkan permintaan bagi juga akan memperkuat fondasi, daya saing, +usaha percetakan dan merchandising, terutama serta pertumbuhan ekonomi ke depan. +bagi UMKM di berbagai daerah. Pemerintah +akan memastikan Pemilu dilakukan secara adil 1.6 Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal +dan transparan untuk menjaga kepercayaan +Kebijakan fiskal didesain untuk merespon +investor, mendorong stabilitas ekonomi, dan +dinamika perekonomian secara efektif, +memastikan proses pemilihan yang lancar. +menjawab tantangan secara tepat dan +Berbagai potensi dan arah kebijakan ini mendukung berbagai agenda pembangunan +diharapkan dapat memberikan dorongan bagi secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, +pertumbuhan ekonomi ke depan. Dengan agar kebijakan fiskal efektif untuk menavigasi +akselerasi perbaikan produktivitas nasional, perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan +serta peningkatan kualitas dan kuantitas maka APBN sebagai instrumen utama +investasi diharapkan dapat mendorong laju harus terus didorong semakin sehat dan +pertumbuhan perekonomian yang lebih tinggi, berkelanjutan. Melalui APBN yang sehat +inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan hilirisasi maka fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi +diyakini akan memberikan nilai tambah dapat berfungsi optimal dalam menstimulasi +sehingga laju pertumbuhan ekonomi yang perekonomian dan meningkatkan derajat +lebih tinggi dapat dicapai. Perbaikan layanan kesejahteraan yang berkeadilan. +birokrasi serta implementasi regulasi-regulasi +1-36 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk dinamis, melihat prospek perekonomian ke +mempercepat transformasi ekonomi yang depan, serta agenda pembangunan yang telah +inklusif dan berkelanjutan yang didukung dicanangkan untuk mewujudkan kesejahteraan +oleh dua strategi utama yaitu strategi kebijakan masyarakat, strategi kebijakan fiskal jangka +jangka pendek serta strategi kebijakan jangka pendek difokuskan pada 4 (empat) hal sebagai +menengah-panjang. Strategi kebijakan jangka berikut. +pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai +tantangan serta memperkokoh fondasi untuk Fokus pertama, percepatan penghapusan +mengoptimalkan proses transformasi ekonomi. kemiskinan ekstrem di Indonesia pada tahun +Fokus kebijakan jangka pendek adalah: 2024. Sebagaimana dicantumkan dalam +i) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 +pada tahun 2024; ii) akselerasi penurunan tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan +prevalensi stunting mencapai 14 persen pada Ekstrem, Pemerintah menargetkan pada tahun +tahun 2024; iii) pengendalian inflasi; dan 2024 tidak ada lagi keluarga yang hidup dalam +iv) mendorong peningkatan investasi. kemiskinan ekstrem. Kemiskinan ekstrem +Sementara itu, strategi kebijakan jangka didefinisikan sebagai tingkat pengeluaran +menengah- panjang difokuskan untuk berada di bawah US$1,9 PPP (Purchasing +mendukung: i) penguatan kualitas Power Parity) per hari atau sekitar Rp322.170 +SDM (human capital); ii) percepatan per kapita per bulan (World Bank, 2022). +pembangunan infrastruktur (physical capital); Karakteristik rumah tangga miskin ekstrem +iii) mendorong aktivitas ekonomi bernilai berdasarkan data Susenas 2021 menunjukkan +tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya bahwa sekitar satu di antara tiga kepala rumah +alam (natural capital); iv) reformasi kelembagaan tangga, status pendidikannya tidak bersekolah +dan simplifikasi regulasi (institutional reform); atau tidak lulus SD. Selain itu, sekitar satu di +serta v) mendorong ekonomi hijau (green antara lima rumah tangga memiliki anggota +economy). rumah tangga penyandang disabilitas. Ditinjau +dari kondisi ekonomi, lebih dari separuh kepala +Untuk mendukung percepatan transformasi rumah tangga bekerja di sektor pertanian dan +ekonomi perlu dilakukan reformasi fiskal yang terdapat 12,8 persen kepala rumah tangga +holistik melalui: i) optimalisasi pendapatan lainnya tidak bekerja. Profil penduduk miskin +negara dengan tetap menjaga iklim investasi ekstrem perlu menjadi pertimbangan dalam +dan keberlanjutan dunia usaha; ii) penguatan perumusan kebijakan percepatan penghapusan +kualitas belanja negara yang efisien, fokus kemiskinan ekstrem. +terhadap program prioritas, dan berorientasi +pada output/outcome (spending better); dan Percepatan penghapusan kemiskinan +iii) pembiayaan yang inovatif, prudent, dan ekstrem akan dilakukan Pemerintah melalui +sustainable. tiga strategi kebijakan yaitu pengurangan +beban pengeluaran masyarakat, peningkatan +Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Pendek pendapatan masyarakat, dan penurunan +jumlah kantong-kantong kemiskinan. Sejak +Mencermati perkembangan perekonomian tahun 2021, Pemerintah telah memulai program +global dan domestik terkini yang bergerak penghapusan kemiskinan ekstrem dengan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-37 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +melakukan konvergensi program bantuan terhadap tingginya prevalensi gizi buruk. +sosial dan pemberdayaan di tingkat pusat Sementara itu, wilayah Maluku dan Papua +dan daerah. Inisiasi program dilakukan di 35 serta Sulawesi memerlukan perhatian khusus +wilayah prioritas pada tujuh provinsi kantong pada prevalensi bayi prematur dan pemberian +kemiskinan melalui pemberian tambahan ASI eksklusif. Di wilayah Papua, Kalimantan, +program Kartu Sembako dan Bantuan serta wilayah Bali dan Nusa Tenggara memiliki +Langsung Tunai (BLT) Desa. Program keterbatasan dalam pendidikan keluarga dengan +tersebut diperluas dari 212 wilayah pada tahun anggota ibu hamil dan keluarga dengan bayi. +2022 menjadi 514 wilayah pada tahun 2023. Banyaknya kasus penderita diare dan malaria di +wilayah Maluku dan Papua serta infeksi demam +Fokus kedua, mengakselerasi penurunan memerlukan penanganan khusus. Selain itu, +prevalensi stunting menuju 14 persen pada seluruh wilayah di Indonesia masih terdapat +tahun 2024. Tren prevalensi stunting di keterbatasan imunisasi bayi, terutama vaksinasi +Indonesia terus mengalami penurunan dalam campak dan Hepatitis B. +sepuluh tahun terakhir. Meskipun demikian, +upaya akselerasi pencapaian target prevalensi Kebijakan penurunan prevalensi stunting +stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024 difokuskan berdasarkan bukti yang berdaya +tidak dapat dilakukan hanya dengan business ungkit tinggi. Upaya tersebut ditempuh melalui +as usual tetapi dibutuhkan suatu terobosan penguatan intervensi spesifik dan sensitif di +kebijakan. Beberapa faktor yang kuat sebagai 12 provinsi prioritas yang terdiri dari tujuh +pemicu stunting antara lain keterbatasan fasilitas provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi +kesehatan (posyandu, rumah sakit bersalin), dan lima provinsi dengan jumlah anak stunting +masih terbatasnya kualitas makanan dan air terbesar. Provinsi dengan prevalensi stunting +bersih, serta masih terbatasnya pangan sehat tertinggi pada tahun 2022 meliputi Provinsi +untuk ibu dan anak, antara lain susu, daging, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, +buah, telur, dan Makanan Pendamping Air Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, +Susu Ibu (MPASI). Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara +dengan prevalensi stunting di atas 30 persen. +Prevalensi stunting erat kaitannya dengan Lima provinsi dengan jumlah anak stunting +kemiskinan dan cenderung lebih besar di terbesar, meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, +wilayah pedesaan. Oleh karena itu, TKD Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara. +merupakan instrumen penting untuk Sementara itu, penguatan intervensi spesifik +percepatan penurunan prevalensi stunting. dilakukan melalui penanganan penyebab- +Salah satunya DAK fisik bidang pembangunan penyebab langsung terjadinya kurang gizi, +air minum dapat dimanfaatkan untuk seperti pemberian suplementasi gizi untuk +pembangunan fasilitas air bersih pada keluarga ibu hamil dan balita kurus, serta promosi dan +miskin dengan ibu hamil dan bayi. konseling menyusui. Penguatan intervensi +sensitif diarahkan untuk menangani penyebab +Target pencapaian penurunan stunting perlu tidak langsung terjadinya kurang gizi, seperti +disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan ketahanan pangan rumah tangga, air dan +masing-masing daerah. Wilayah Bali dan sanitasi serta kemiskinan. +Nusa Tenggara memerlukan perhatian khusus +1-38 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +Fokus ketiga, Pemerintah terus berupaya melindungi daya beli masyarakat, terutama +mengendalikan inflasi dalam rangka menjaga masyarakat miskin dan rentan melalui +stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. kebijakan perlinsos lainnya. Salah satu peran +Pemulihan ekonomi pascapandemi mendorong APBN untuk pengendalian inflasi tercermin +peningkatan inflasi di berbagai negara. Hal dalam kebijakan subsidi dan kompensasi energi +ini didorong oleh meningkatnya permintaan serta penyesuaian harga BBM. Secara umum, +serta kenaikan harga komoditas, terutama di subsidi dan kompensasi energi dialokasikan +kelompok energi dan pangan. Kenaikan harga untuk meredam fluktuasi harga minyak +komoditas bersumber dari eskalasi konflik dunia yang terjadi. Kenaikan harga minyak +geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang dunia mengakibatkan inflasi administered price +menyebabkan terjadinya disrupsi perdagangan mengalami tekanan yang cukup signifikan +internasional, di tengah perekonomian pada tahun 2014 dan 2022. Pada saat yang +global yang belum sepenuhnya pulih. Hal ini sama, belanja subsidi dan kompensasi energi +mendorong tekanan inflasi semakin persisten sudah meningkat sangat signifikan sehingga +dan diikuti dengan pengetatan moneter yang Pemerintah harus menempuh penyesuaian +semakin agresif. Meskipun demikian, di tengah harga BBM bersubsidi. Di samping itu, +kondisi perekonomian global yang mengalami Pemerintah juga melaksanakan kebijakan +perlambatan pertumbuhan tersebut, kinerja penguatan daya beli masyarakat dan stabilitas +ekonomi Indonesia menunjukkan hasil yang harga dalam rangka pengendalian inflasi di era +sangat baik. Indonesia menjadi salah satu pandemi tahun 2020-2021. +negara yang paling resilien di tahun 2022 +dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai Inflasi yang terkendali menjadi fondasi +5,3 persen (yoy). Selain itu, tekanan inflasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang +global yang sangat tinggi juga tidak sepenuhnya berkelanjutan. Laju inflasi yang terkendali +tertransmisikan pada perekonomian domestik. bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat +mengingat konsumsi masyarakat merupakan +Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan komponen terbesar dalam perekonomian. +untuk menjawab berbagai tantangan yang Selain itu, harga yang stabil dapat mendukung +bersumber dari ketidakpastian global, disparitas peningkatan kesejahteraan dan stabilitas +pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta sosial masyarakat, mendukung stabilitas +ketidakpastian iklim dan cuaca. Menghadapi perekonomian, dan mempermudah pelaku +tantangan tersebut, Pemerintah akan berupaya ekonomi dalam pengambilan keputusan. +mengoptimalkan peran APBN dalam rangka Kebijakan pengendalian inflasi tahun 2024 +pengendalian inflasi di tingkat nasional maupun adalah sebagai berikut. +daerah, melindungi daya beli masyarakat, serta 1. Menciptakan keterjangkauan harga, +menjaga momentum pemulihan ekonomi. diwujudkan antara lain melalui: +(a) kebijakan stabilisasi harga dalam jangka +Peran APBN dalam pengendalian inflasi harus pendek, antara lain melalui operasi pasar +memerhatikan keberlanjutan fiskal jangka dan pasar murah oleh Pemerintah/pemda, +panjang. Meskipun kemampuan APBN serta program Stabilisasi Pasokan dan +sebagai shock absorber memiliki keterbatasan, Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog; +Pemerintah tetap berupaya menjaga dan (b) pengelolaan permintaan; +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-39 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +2. Menjamin ketersediaan pasokan, antara ekonomi. Investasi penanaman modal di +lain didukung oleh penguatan produksi Indonesia tahun 2015-2019 menunjukkan +domestik, seperti pengembangan food pertumbuhan positif, terutama didorong +estate, optimalisasi sarana dan prasarana, oleh sektor energi dan pertambangan. +pembangunan infrastruktur pertanian, riset Peningkatan investasi selama periode tersebut +budidaya dan pascapanen, serta dukungan juga didukung oleh berbagai insentif fiskal +lainnya. Di samping itu, penguatan dan kebijakan pembatasan impor. Pada tahun +cadangan pangan nasional dan lumbung 2020, kinerja penanaman modal menurun +pangan masyarakat perlu dilakukan untuk tajam sebagai dampak dari pandemi Covid-19 +menghindari terjadinya kelangkaan stok dan ketidakpastian global, terutama sektor +pangan. Selain itu, penguatan kelembagaan energi dan pertambangan yang terdampak +petani melalui korporasi petani dan akibat penurunan harga komoditas. Meskipun +dukungan pembiayaan baik melalui subsidi demikian, sektor industri, terutama manufaktur +maupun bantuan serta perlindungan dan teknologi informasi, menunjukkan +usaha tani melalui asuransi pertanian juga pertumbuhan yang stabil dan memiliki potensi +diharapkan dapat mendukung ketersediaan besar untuk penanaman modal. Memasuki +pasokan; tahun 2021 dan 2022, kinerja penanaman +3. Menjaga kelancaran distribusi, antara modal menunjukkan pemulihan yang +lain melalui peningkatan pengawasan didukung reformasi ekonomi, insentif fiskal, +dan pemantauan arus distribusi barang, dan perjanjian perdagangan bebas. Realisasi +penguatan kerja sama antardaerah, investasi sepanjang tahun 2022 mencapai +pembangunan infrastruktur perdagangan Rp1.207,2 triliun, 54,2 persennya merupakan +dan konektivitas yang lebih baik, serta Penanaman Modal Asing (PMA). Capaian +peningkatan fasilitasi distribusi; ini melampaui target yang ditetapkan yaitu +4. Melakukan komunikasi efektif, antara lain Rp1.200,0 triliun, dengan pertumbuhan 34 +dengan mendorong peran Badan Pangan persen (yoy), serta mampu menyerap 1,3 juta +Nasional dalam koordinasi kebijakan tenaga kerja. +pangan yang melibatkan BUMN Pangan +yaitu Bulog dan ID Food. Selain itu, Kebijakan fiskal dalam rangka mendorong +koordinasi kebijakan nasional melalui peningkatan investasi tahun 2024 diarahkan +sinergi pusat dan daerah juga terus antara lain: (i) melanjutkan kebijakan insentif +ditingkatkan. Peningkatan keandalan perpajakan; (ii) perbaikan kemudahan dan +Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kepastian usaha dengan memperhatikan +diperlukan untuk mendorong inovasi pembukaan lapangan kerja dan kesejahteraan +kebijakan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia; (iii) percepatan +data pangan yang berkesinambungan. pembangunan infrastruktur yang mendorong +Komunikasi kebijakan publik terus investasi; dan (iv) peningkatan SDM yang +diupayakan untuk semakin efisien dalam berkualitas. Kebijakan insentif perpajakan, +rangka menjaga ekspektasi inflasi. khususnya pajak penghasilan meliputi +tax holiday, tax allowance, dan super deduction, +Fokus keempat, mendorong peningkatan serta jenis pajak lainnya sepanjang badan +investasi untuk percepatan pertumbuhan usaha atau wajib pajak yang bersangkutan +1-40 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +memenuhi persyaratan yang ditentukan. Pada di bidang pendidikan. Berbagai kebijakan +sisi perbaikan dan kepastian usaha, penguatan yang akan ditempuh merupakan penguatan +implementasi UU HPP dan UU Nomor 6 atas berbagai kebijakan yang telah ditempuh +Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor sebelumnya agar capaian berbagai indikator +2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. pendidikan di masa mendatang dapat terus +meningkat untuk mendukung pencapaian +Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Visi Indonesia Maju 2045. Ke depan, +Menengah-Panjang kebijakan bidang pendidikan diarahkan untuk +menghadirkan pendidikan yang berkualitas +Kebijakan fiskal dalam jangka menengah +melalui perbaikan pada infrastruktur, SDM, +dan panjang diarahkan untuk mengatasi +dan ekosistem pendidikan. +permasalahan struktural. Kebijakan fiskal +tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai +Pemerintah juga terus berupaya untuk +binding constraints dari sisi supply dalam +memberikan layanan kesehatan berkualitas +mendukung transformasi ekonomi. Dengan +bagi rakyat Indonesia yang mencakup +demikian, Pemerintah perlu merumuskan arah +seluruh tahapan kehidupan manusia. Dalam +kebijakan fiskal jangka menengah-panjang +pelaksanaannya antara lain melalui penguatan +secara tepat, terukur, dan konsisten dalam +program JKN untuk meningkatkan akses +mendukung transformasi ekonomi dan upaya +seluruh masyarakat terhadap pelayanan +perbaikan isu struktural ke depan. Sejalan +kesehatan baik preventif maupun kuratif. +dengan hal tersebut, Pemerintah berkomitmen +Selain itu, Pemerintah juga memperkuat +untuk mendorong akselerasi transformasi +program pelayanan kesehatan ibu dan anak, +ekonomi untuk penguatan fondasi dalam +pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta +rangka keluar dari middle income trap. +peningkatan layanan kesehatan bagi lansia. +Fokus pertama, Pemerintah konsisten +Salah satu pembelajaran dari pandemi adalah +mendorong peningkatan kualitas SDM (human +pentingnya memiliki sistem kesehatan yang +capital). Kualitas SDM yang unggul berpengaruh +andal dan kemampuan meningkatkan kapasitas +terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi, +pelayanan kesehatan secara optimal. Bahkan +produktivitas, dan daya saing suatu negara. +sebelum pandemi, Pemerintah menghadapi +Strategi peningkatan kualitas SDM dilakukan +berbagai tantangan antara lain belum +secara komprehensif dengan membangun +optimalnya layanan dasar dan kegiatan promotif +SDM Indonesia yang sehat, terampil, inovatif +preventif yang tercermin dari antara lain masih +dan sejahtera. Untuk itu, Pemerintah secara +tingginya persentase Puskesmas yang belum +konsisten melakukan penguatan reformasi +memenuhi standar tenaga kesehatan. Selain itu, +struktural dalam meningkatkan kualitas +distribusi tenaga kesehatan juga masih menjadi +pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. +tantangan, khususnya ketersediaan tenaga +kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, +Pemerintah secara konsisten mengalokasikan +dan Kepulauan (DTPK). Secara khusus +anggaran pendidikan yang diarahkan untuk +terkait anggaran, masih perlu penguatan +mendukung kebijakan yang ditujukan untuk +kualitas perencanaan, pelaksanaan dan +merespons berbagai tantangan pembangunan +pertanggungjawaban penggunaan anggaran +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-41 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +TKD kesehatan oleh pemda. Kemudian, Hal ini dilakukan dengan memastikan +koordinasi lintas pemangku kebijakan terkait bahwa keluarga miskin dan rentan +pelaksanaan anggaran kesehatan juga perlu menerima berbagai jenis program (PKH, +diperkuat agar belanja kesehatan menjadi Sembako, PIP, PBI-JKN, subsidi listrik, +efektif dan efisien dan berdampak optimal. subsidi LPG, dan lainnya) sesuai dengan +Pada tahun 2024, Pemerintah akan terus komponen eligibilitasnya khususnya +mendukung transformasi sistem kesehatan memastikan rumah tangga pada desil 1 dan +melalui penguatan fasilitas kesehatan dan 2 memperoleh berbagai program perlinsos; +layanan kesehatan, serta terus memperbaiki 3. Perbaikan desain dan kualitas implementasi +kuantitas dan kualitas asupan nutrisi program perlinsos. Besaran manfaat +masyarakat untuk mendukung pencapaian program perlu direviu secara berkala untuk +target prevalensi stunting turun menjadi 14 melihat kecukupan manfaatnya. Selain itu, +persen, angka kematian bayi (AKB) turun mekanisme pelaksanaan program termasuk +menjadi 16 kematian per 1000 kelahiran, serta penyaluran perlu untuk disempurnakan +angka harapan hidup meningkat menjadi 73,6 agar berdampak optimal pada tujuan +tahun. penurunan kemiskinan; +4. Penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk +Pemerintah akan terus mengoptimalkan antisipasi aging population dan krisis di masa +anggaran perlinsos untuk mendorong mendatang. Pemerintah akan memperkuat +peningkatan kualitas SDM dan meningkatkan perlindungan untuk kelompok rentan +kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan termasuk penyandang disabilitas dan lansia. +melalui berbagai program perlinsos. Pada Selain itu, dilanjutkan penjajakan matching +tahun 2024, berbagai program perlinsos contribution pensiun untuk pekerja informal +diharapkan dapat mendorong pencapaian mikro dan pembangunan perlindungan +target penghapusan kemiskinan ekstrem dan sosial adaptif termasuk protokolnya dalam +penurunan kemiskinan. Sejalan dengan hal kondisi krisis; +tersebut, arah kebijakan perlinsos tahun 2024 5. Penguatan graduasi dari kemiskinan melalui +antara lain: program pemberdayaan. Hal ini dilakukan +dengan meningkatkan akses masyarakat +1. Melanjutkan perbaikan basis data dan +miskin dan rentan ke permodalan antara +metode pensasaran yang digunakan dalam +lain melalui program Ultra Mikro (UMi) +penentuan penerima manfaat program +dan KUR. Sedangkan untuk akses ke +perlinsos dan program Pemerintah +pekerjaan, diberikan melalui program +lainnya. Di tahun 2024, diharapkan sudah +Prakerja dan pelatihan di BLK. +terdapat basis data yang dimanfaatkan +untuk perbaikan pensasaran bansos Fokus kedua, akselerasi pembangunan +untuk mengurangi inclusion dan exclusion infrastruktur untuk mendorong peningkatan +error. Selain itu, digitalisasi penyaluran kapasitas produksi dan daya saing. Untuk +manfaat terus dikembangkan dengan meningkatkan konektivitas, Pemerintah telah +memanfaatkan teknologi sekaligus untuk membangun infrastruktur jalan tol maupun +meningkatkan inklusi keuangan; jalan nasional dan jalan daerah secara masif. +2. Mendorong konvergensi atau Pemerintah telah berusaha untuk membangun +komplementaritas antarprogram perlinsos. pembangkit listrik dan juga kapasitas aliran +1-42 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +listrik untuk mencapai rasio elektrifikasi 100 1. Pembebasan bea masuk impor peralatan, +persen. pembebasan pajak dalam rangka impor +(PDRI) untuk mesin dan barang strategis +Kebijakan fiskal untuk mengakselerasi lainnya, tarif PPnBM nol persen, larangan +pembangunan infrastruktur tahun 2024 ekspor bahan mentah, dan bea keluar +difokuskan pada beberapa hal, antara lain: bahan mentah/baku untuk mendukung +(i) melanjutkan infrastruktur pendukung ketersediaan/kecukupan bahan baku dan +kemudahan berusaha dan transformasi peralatan; +ekonomi seperti: infrastruktur TIK, energi, +2. Pengembangan kawasan khusus, antara +konektivitas, dan pangan; (ii) meningkatkan +lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), +infrastruktur dasar antara lain: jalan, air bersih, +Kawasan Industri, Kawasan Berikat, +dan sanitasi; (iii) membangun infrastruktur +Gudang Berikat, dan belanja K/L +yang berorientasi hijau sebagai bagian dari +dalam rangka mendukung penyediaan +mitigasi perubahan iklim; dan (iv) penguatan +infrastruktur dan pemberian fasilitas +infrastruktur pendukung hilirisasi SDA. +perpajakan; +3. Penjaminan Pemerintah (government +Pembangunan infrastruktur masih +guarantee), Viability Gap Fund (VGF), dan +menghadapi beberapa tantangan antara lain +Project Development Facility (PDF) dalam +perlunya peningkatan harmonisasi kebijakan +rangka mendukung skema KPBU; +atau regulasi antara Pemerintah dan pemda, +4. Tax holiday dan tax allowance, fasilitas +kebutuhan pendanaan yang cukup besar, serta +perpajakan, royalti nol persen peningkatan +sumber daya di dalam negeri yang terbatas. +nilai tambah batu bara, pembedaan +Ruang fiskal masih relatif terbatas sehingga +tarif royalti komoditas mineral, fasilitas +dibutuhkan strategi pembiayaan yang inovatif +ekspor oleh Lembaga Pembiayaan +untuk pembangunan infrastruktur. Salah +Ekspor Indonesia (LPEI), dan perjanjian +satu inovasi pembiayaan yang dilakukan +perdagangan Free Trade Agreement (FTA) +adalah dengan memberdayakan peran +dalam rangka mendorong investasi dan +swasta, BUMN/BUMD, SMV, BLU, dan +perluasan akses pasar, dan +SWF. Sementara itu, salah satu strategi untuk +menutup gap pendanaan infrastruktur dapat 5. Superdeduction PPh penelitian dan +ditempuh dengan mendorong pengembangan pengembangan dan vokasi, pemanfaatan +skema KPBU yang lebih masif dan blended Dana Abadi Penelitian, alokasi dana +financing dengan tetap menjaga sustainabilitas riset melalui K/L, serta alokasi anggaran +fiskal dalam jangka menengah-panjang. pendidikan untuk pengembangan SDM +yang sejalan dengan kebutuhan industri +Fokus ketiga, Pemerintah berkomitmen untuk dalam rangka mendorong riset dan SDM +mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah unggul. +tinggi. Hilirisasi SDA menjadi salah satu Fokus keempat, mendorong penguatan +strategi dalam menciptakan aktivitas ekonomi reformasi kelembagaan dan simplifikasi +bernilai tinggi. Pemerintah telah memberikan regulasi (institutional reform). Agenda reformasi +insentif fiskal untuk mendukung hilirisasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan +SDA, antara lain: penyederhanaan birokrasi merupakan dua dari +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-43 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +lima arahan strategis Presiden dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif +Visi Indonesia Maju 2045. Melalui reformasi secara sosial, tetapi juga wajib memitigasi +birokrasi, diharapkan dapat menghasilkan dampak-dampak pembangunan terhadap +pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu +mampu dengan cepat beradaptasi dengan tantangan terbesar adalah emisi gas rumah +teknologi pada era persaingan antarnegara yang kaca (GRK) yang dapat memicu naiknya +semakin sengit. Pada agenda penyederhanaan suhu bumi dan bencana alam. Berbagai +birokrasi, strategi yang dilakukan yaitu komitmen, kerja sama, dan perjanjian +pendekatan omnibus law yaitu penggabungan global telah disepakati sebagai upaya +beberapa ketentuan perundangan dalam satu kolektif untuk menurunkan emisi GRK. +UU yang bertujuan untuk mengurangi tumpang Oleh karena itu, sebagian besar kebijakan +tindih regulasi sehingga menghasilkan regulasi ekonomi hijau diarahkan untuk menjaga +yang berorientasi tujuan dan mengutamakan kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin +kualitas dibandingkan kuantitas. Sementara itu, keberlangsungan pembangunan generasi yang +pada agenda penyederhanaan birokrasi, strategi akan datang. Sejalan dengan hal tersebut, arah +yang dilakukan yaitu penyederhanaan prosedur kebijakan fiskal dalam mendukung ekonomi +dan penyelenggaraan e-government. hijau pada tahun 2024 akan ditempuh antara +lain melalui: +Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan 1. Berbagai dukungan fiskal yang telah tersedia +reformasi birokrasi pada tahun 2024 diarahkan dioptimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang +antara lain: a) mendorong pelaksanaan inovasi mendukung pencapaian pembangunan +layanan publik digital; b) penguatan Sistem ekonomi hijau seperti pengembangan +Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); energi terbarukan, penanganan sampah, +c) memperkuat mekanisme pemberian reward dan upaya mencegah dan mengurangi +dan punishment untuk mendorong kinerja ASN kerusakan hutan. Dukungan fiskal, baik +yang berintegritas; d) melanjutkan kebijakan melalui kebijakan perpajakan, belanja, +penguatan organisasi melalui rightsizing dan pembiayaan, harus terus disesuaikan +organisasi; e) mendorong efisiensi belanja dengan kebutuhan terkini agar secara +birokrasi untuk meningkatkan fiscal space untuk optimal menyasar tujuan kebijakannya; +menopang pelaksanaan transformasi ekonomi; +2. BUMN dan Swasta didorong untuk +f) melanjutkan perumusan desain reformasi +berperan lebih dalam upaya pencapaian +pensiun; dan g) peningkatan upaya pencegahan +pembangunan ekonomi hijau melalui +dan pemberantasan korupsi. +skema pembiayaan kreatif. Keterbatasan +kapasitas fiskal harus bisa ditutupi +Fokus kelima, mendorong pengembangan +dengan sumber-sumber pendanaan +ekonomi hijau (green economy). Reformasi +nonAPBN. BUMN dan Special Mission +struktural dan kebijakan fiskal diharapkan +Vehicle (SMV), khususnya yang di bawah +mampu menopang pembangunan ekonomi +koordinasi Kementerian Keuangan, +sekaligus memitigasi dampaknya terhadap +harus mampu menjalankan fungsinya +keberlanjutan lingkungan. Arah perkembangan +secara optimal untuk memobilisasi +ekonomi baru ini tidak hanya mengejar +sumber-sumber pendanaan nonAPBN +1-44 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 1 Perkembangan Perekonomian dan Arah Kebijakan Makro +baik yang bersumber dari swasta, donor serta mendorong reformasi pengelolaan aset +internasional, lembaga internasional, atau negara. +sumber lain yang relevan; +3. Komitmen penyelesaian inisiatif Kebijakan penguatan kualitas belanja +dalam rangka mendukung pencapaian diharapkan menghasilkan output/outcome yang +pembangunan ekonomi hijau terus optimal dalam menstimulasi perekonomian +didorong. Skema pasar karbon, pajak dan perbaikan derajat kesejahteraan. Penguatan +karbon, dan Energy Transition Mechanism kualitas belanja negara dilaksanakan melalui +(ETM) merupakan beberapa inisiatif efisiensi belanja operasional, penguatan +yang saat ini tengah difinalisasi. Inisiatif- belanja produktif, mendorong efektivitas dan +inisiatif ini dan berbagai inisiatif baru pengendalian belanja pegawai, peningkatan +yang mungkin muncul, akan memberikan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan +dorongan tambahan dalam upaya subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi +pencapaian pembangunan ekonomi hijau. kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi dan +harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah +Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2024 dilakukan agar pencapaian target pembangunan +nasional dapat lebih efisien dan efektif. +Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun +2024 didesain untuk mendorong reformasi Kebijakan pembiayaan yang inovatif, prudent, +struktural dalam rangka percepatan dan sustainable dilakukan antara lain dengan: +transformasi ekonomi. Untuk mendukung i) fokus pembiayaan untuk mendukung +percepatan transformasi ekonomi perlu transformasi ekonomi (antara lain infrastruktur +dilakukan reformasi fiskal yang holistik melalui: Teknologi Informasi dan Komunikasi +i) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap (TIK), energi, konektivitas, kawasan industri, +menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dan kawasan ekonomi); ii) mendorong +dunia usaha; ii) penguatan kualitas belanja skema KPBU yang sustainable lebih masif; +negara yang efisien, fokus terhadap program iii) pendalaman pasar keuangan domestik +prioritas, dan berorientasi pada output/outcome (financial deepening); serta (iv) penguatan peran +(spending better); dan iii) pembiayaan yang SWF dan SMV, BLU, BUMN, dan blended +inovatif, prudent, dan sustainable. finance, serta penguatan manajemen kas untuk +menjaga fiscal buffer yang handal dalam rangka +Upaya optimalisasi pendapatan negara penguatan ketahanan fiskal. Berdasarkan +dilakukan dengan menjaga efektivitas langkah strategis kebijakan fiskal tahun 2024 +pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) tersebut, maka disusunlah RAPBN tahun +melalui perbaikan sistem perpajakan yang anggaran 2024. +lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, +serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. +Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan +akan meningkatkan rasio perpajakan. +Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan +melalui peningkatan inovasi layanan publik +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1-45 Bab 2 +Pendapatan Negara Bab 2 Pendapatan Negara +BAB 2 +PENDAPATAN NEGARA +2.1 Pendahuluan dengan membaiknya aktivitas dunia usaha dan +sosial ekonomi di masyarakat, meningkatnya +Pendapatan negara menjadi kunci strategis volume ekspor dan impor, serta tingginya +dalam terwujudnya target konsolidasi fiskal harga komoditas unggulan Indonesia di pasar +serta menopang APBN dalam menjalankan internasional, seperti kelapa sawit serta mineral +fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi secara dan batubara (minerba). Adapun kinerja positif +optimal. Mobilisasi pendapatan negara menjadi pada PNBP selain dipengaruhi oleh kenaikan +salah satu komponen utama dari reformasi harga komoditas minyak bumi dan minerba, +fiskal yang terus digulirkan oleh pemerintah. juga diakibatkan oleh kenaikan pendapatan +dari layanan K/L. +Selanjutnya ketidakpastian global menjadi +tantangan berat perekonomian nasional Kinerja pendapatan negara berlanjut pada +dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut tahun 2022 yang mampu tumbuh 31,0 +berdampak pada pendapatan negara. Sebelum persen. Hal ini dipengaruhi oleh membaiknya +pandemi, perang dagang antara Amerika perekonomian nasional, dampak peningkatan +Serikat dan Tiongkok serta perlambatan harga harga komoditas, serta kebijakan reformasi +komoditas berdampak pada melambatnya perpajakan melalui implementasi Undang- +pendapatan negara pada tahun 2019. Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang +Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). +Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 yang terjadi +mulai triwulan I berdampak pada penurunan Di tengah pelemahan global, tren perekonomian +perekonomian nasional yang berpengaruh domestik tetap terjaga. Outlook pendapatan +terhadap turunnya kinerja pendapatan negara negara tahun 2023 diperkirakan mampu +yang sangat tajam. Di sisi lain, penurunan tumbuh 0,1 persen yang dipengaruhi oleh +pendapatan negara tersebut juga dipengaruhi meningkatnya aktivitas ekonomi domestik, +oleh respons kebijakan pemerintah dalam moderasi harga komoditas, keberlanjutan +memberikan insentif fiskal untuk penanganan implementasi UU HPP, serta perbaikan kinerja +pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi badan usaha. +nasional. +Memperhatikan proyeksi perekonomian +Kerja keras pemerintah membuahkan hasil domestik serta realisasi dan outlook pendapatan +yang ditandai dengan pemulihan ekonomi negara tahun sebelumnya, pendapatan negara +yang terjadi pada tahun 2021. Kinerja pada RAPBN tahun 2024 diperkirakan +pendapatan negara tahun 2021 mengalami sebesar Rp2.781.310,2 miliar atau meningkat +peningkatan yang signifikan, baik pada 5,5 persen dibandingkan outlook tahun 2023. +penerimaan perpajakan maupun PNBP. Perkembangan pendapatan negara tahun 2019 +Kinerja positif penerimaan perpajakan sejalan sampai dengan 2023 dan proyeksi RAPBN +2024 disajikan pada Tabel 2.1. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-1 Bab 2 Pendapatan Negara +TABEL 2.1 +PENDAPATAN NEGARA, 2019 - 2024 +(triliun rupiah) +Outlook RAPBN +Uraian 2019 2020 2021 2022 +2023 2024 +I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1 .955,1 1.629,0 2.006,3 2 .630,1 2 .634,1 2.780,9 +1. Penerimaan Perpajakan 1 .546,1 1.285,1 1 .547,8 2 .034,6 2.118,3 2 .307,9 +a. Penerimaan Pajak 1 .332,7 1 .072,1 1 .278,6 1.716,8 1.818,2 1 .986,9 +Tabel 2.1 Pendapatan Negara, 2019-2024 +b. Kepabeanan dan Cukai 2 13,5 2 13,0 2 69,2 317,8 300,1 3 21,0 +2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 409,0 343,8 458,5 595,6 5 15,8 473,0 +a. Pendapatan Sumber Daya Alam 1 54,9 9 7,2 149,5 268,8 223,3 1 97,8 +1) Pendapatan SDA Migas 1 21,1 6 9,1 96,6 148,7 103,6 1 04,9 +2) Pendapatan SDA Nonmigas 3 3,8 2 8,1 52,9 120,1 119,7 9 2,9 +b. Pendapatan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan 8 0,7 6 6,1 30,5 40,6 81,5 8 0,8 +c. PNBP Lainnya 1 24,5 1 11,2 152,5 196,3 131,5 1 11,0 +d. Pendapatan BLU 4 8,9 6 9,3 126,0 89,9 79,5 8 3,4 +II. HIBAH 5,5 18,8 5,0 5,7 3,1 0 ,4 +PENDAPATAN NEGARA 1.960,6 1.647,8 2 .011,3 2.635,8 2.637,2 2.781,3 +Sumber: Kementerian Keuangan +2.1.1 Perkembangan Penerimaan penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi +Perpajakan Tahun 2019-2023 dan nasional. Kebijakan pembatasan sosial serta +pemberian insentif tersebut membuat kinerja +Rencana Tahun 2024 +perpajakan mengalami kontraksi 16,9 persen. +Perpajakan sebagai salah satu instrumen +fiskal memiliki berbagai peran strategis. Peran Pada tahun 2021, upaya sistematis dan +tersebut diantaranya adalah optimalisasi konsisten yang dilakukan oleh Pemerintah baik +pendapatan, pengendalian eksternalitas negatif, dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 +redistribusi pendapatan untuk menciptakan maupun pemulihan ekonomi nasional +keadilan, serta pendorong daya saing melalui membuahkan hasil positif secara bertahap. +pemberian insentif fiskal yang terarah dan Kinerja penerimaan perpajakan mampu +terukur untuk kegiatan ekonomi strategis. rebound dan tumbuh positif sebesar 20,4 +persen. Di sisi lain, Pemerintah menjadikan +Selanjutnya ketidakpastian global dan momentum pandemi untuk melakukan +implementasi kebijakan menjadi faktor reformasi perpajakan secara menyeluruh. +utama dalam perkembangan perpajakan Pemerintah melakukan berbagai strategi +dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, kebijakan guna membangun sistem pajak +penerimaan perpajakan mampu tumbuh yang lebih adil, sehat, efektif, dan akuntabel. +meskipun mengalami perlambatan sebesar 1,8 Hal ini ditandai dengan diterbitkannya UU +persen sebagai dampak perang dagang serta Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi +penurunan harga komoditas. Peraturan Perpajakan (HPP). UU HPP +tersebut ditujukan agar peran penerimaan +Selanjutnya pada tahun 2020, penerimaan perpajakan sebagai tulang punggung (backbone) +perpajakan mengalami tekanan yang semakin dalam pendanaan APBN dapat berjalan secara +dalam akibat pandemi Covid-19 yang diikuti sehat dan berkesinambungan. Di sisi lain, UU +pembatasan sosial. Selain itu, Pemerintah HPP juga memberikan payung hukum dalam +juga memberikan insentif perpajakan guna optimalisasi penerimaan perpajakan sehingga +2-2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +kontribusinya terhadap pendapatan negara 2. Memperluas basis perpajakan melalui +semakin meningkat seiring dengan struktur intensifikasi dan ekstensifikasi; +perekonomian nasional. 3. Memperkuat sinergi melalui joint program, +pemanfaatan data, dan penegakan hukum; +Pemulihan ekonomi berlanjut di tahun 2022 4. Menjaga efektivitas implementasi UU +yang juga memberikan andil besar bagi HPP untuk mendorong peningkatan rasio +kinerja perpajakan. Beberapa faktor yang perpajakan; dan +turut memberikan dampak positif terhadap 5. Memberikan insentif perpajakan yang +penerimaan perpajakan yakni: (1) implementasi semakin terarah dan terukur guna +UU HPP yang berupa Program Pengungkapan mendukung iklim dan daya saing usaha, +Sukarela (PPS) dan penyesuaian tarif PPN; (2) serta akselerasi transformasi ekonomi yang +dampak kenaikan harga komoditas; (3) low-base bemilai tambah tinggi. +effect sebagai dampak pemberian insentif fiskal +tahun 2021. Bauran faktor-faktor tersebut Berdasarkan hal tersebut, dukungan kebijakan +mendorong kinerja penerimaan perpajakan teknis pajak tahun 2024 diarahkan untuk: +pada tahun 2022 mampu tumbuh mencapai 1. Perluasan basis pemajakan sebagai tindak +31,4 persen. lanjut UU HPP melalui tindak lanjut PPS +dan implementasi NIK sebagai NPWP; +Di tengah pelemahan ekonomi global, 2. Penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak +realisasi perpajakan pada semester I tahun serta pengawasan terarah dan berbasis +2023 mampu tumbuh positif yang didorong kewilayahan melalui implementasi +oleh membaiknya kinerja ekonomi domestik, penyusunan Daftar Sasaran Prioritas +harga komoditas yang termoderasi, serta Pengamanan Penerimaan Pajak dan +keberlanjutan implementasi UU HPP. Dengan prioritas pengawasan atas WP High Wealth +proyeksi perekonomian nasional yang tumbuh Individual (HWI) beserta WP grup, transaksi +solid, efektivitas implementasi kebijakan afiliasi, dan ekonomi digital; +dan pengawasan kepatuhan, serta moderasi 3. Optimalisasi implementasi core tax system +harga komoditas di semester II tahun 2023, melalui perbaikan layanan perpajakan, +penerimaan perpajakan diperkirakan tumbuh pengelolaan data yang berbasis risiko, dan +4,1 persen sampai dengan akhir tahun 2023. tindak lanjut kegiatan interoperabilitas data +pihak ketiga; +Selanjutnya, pada tahun 2024 pemerintah +4. Kegiatan penegakan hukum yang +berkomitmen melanjutkan reformasi fiskal +berkeadilan melalui optimalisasi +untuk mendukung akselerasi transformasi +pengungkapan ketidakbenaran perbuatan +ekonomi dan menjaga kesinambungan fiskal. +dan pemanfaatan kegiatan digital forensics; +Memperhatikan berbagai tantangan dan upaya +dan +optimalisasi potensi penerimaan perpajakan +5. Insentif fiskal yang terarah dan terukur +2024, kebijakan umum perpajakan tahun 2024 +untuk mendukung transformasi ekonomi +diarahkan untuk: +yang ditujukan untuk mendorong +1. Mendorong tingkat kepatuhan dan integrasi +pertumbuhan sektor tertentu dan +teknologi dalam sistem perpajakan; +memberikan kemudahan investasi. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-3 Bab 2 Pendapatan Negara +Selanjutnya kebijakan teknis kepabeanan dan 13. Penguatan DJBC melalui strategi +cukai tahun 2024 diarahkan pada: komunikasi, publikasi, bimbingan +1. Penguatan, harmonisasi, dan sinkronisasi pengguna jasa serta kerja sama antar +fasilitas fiskal bidang kepabeanan dan Lembaga; +cukai; 14. Perencanaan strategis, manajemen risiko, +2. Optimalisasi fasilitas Kawasan Khusus pengendalian internal, penguatan budaya +untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan integritas SDM; +dan pemerataan; 15. Kolaborasi dan sinergi dengan K/L, APH, +3. Penyediaan insentif fiskal untuk dan Pemda dalam rangka pengamanan +mendorong produktivitas sektor ekonomi penerimaan negara serta pengembangan +melalui pemberdayaan UMKM; organisasi yang modern serta manajemen +4. Pengembangan Pusat Logistik Berikat; transformasi yang dinamis. +5. Meningkatkan efektivitas diplomasi +ekonomi serta kerjasama kepabeanan Selanjutnya memperhatikan proyeksi kinerja +internasional; ekonomi nasional yang membaik, realisasi +6. Memperkuat pengawasan dengan mengacu dan outlook tahun sebelumnya, serta kebijakan +pada konsep lima pilar pengawasan (follow perpajakan, target penerimaan perpajakan +the goods, follow the money, follow the transporter, pada RAPBN tahun 2024 diperkirakan sebesar +follow the documents, follow the people); Rp2.307.859,9 miliar atau tumbuh 8,9 persen +7. Perbaikan proses bisnis pelayanan dan dari outlook tahun 2023. +peningkatan kinerja logistik melalui +implementasi National Logistic 2.1.1.1 Perkembangan Penerimaan Pajak +Ecosystems; Tahun 2019-2023 dan Rencana +8. Intensifikasi kebijakan tarif cukai HT +Tahun 2024 +melalui kebijakan penyesuaian tarif cukai +hasil tembakau (CHT) berupa sigaret yang Kinerja penerimaan pajak menunjukkan tren +bersifat multiyears pada tahun 2023 dan peningkatan dalam periode 2019-2023. Hal +2024 ratarata sebesar 10% dan untuk jenis ini dapat terlihat terutama dalam periode +sigaret kretek tangan (SKT) maksimum pemulihan ekonomi dari dampak Pandemi +sebesar 5 persen; Covid-19. Pada tahun 2019 penerimaan pajak +9. Ekstensifikasi BKC melalui penambahan mengalami perlambatan dan terkontraksi +objek cukai baru dan realisasi pemungutan pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun +cukai atas Produk Plastik dan Minuman 2021 dan 2022 penerimaan pajak kembali +Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), meningkat sejalan dengan perbaikan kondisi +implementasinya diselaraskan dengan perekonomian. Kinerja positif tersebut +pemulihan ekonomi dan daya beli diperkirakan juga terus berlanjut hingga akhir +masyarakat; tahun 2023. +10. Penyederhanaan probis cukai; +11. Pengembangan layanan berbasis digital; Pada tahun 2019 (prapandemi), penerimaan +12. Pengembangan layanan e-commerce melalui pajak mengalami perlambatan dibandingkan +integrasi dengan marketplace; tahun 2018 dengan pertumbuhan sebesar +1,5 persen. Kinerja tersebut dipengaruhi +2-4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +oleh perlambatan perekonomian global dan pertumbuhan signifikan penerimaan pajak +domestik akibat adanya perang dagang yang tahun 2022 mencapai level 34,3 persen. +terjadi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. +Selanjutnya, pada tahun 2020 penerimaan pajak Pada tahun 2023, penerimaan pajak +kembali mengalami tekanan yang dalam atau diperkirakan akan tetap tumbuh positif 5,9 +terkontraksi 19,6 persen. Hal ini dipengaruhi persen meskipun ada potensi termoderasi. +oleh kontraksi sebagian besar jenis pajak utama Kinerja tersebut dipengaruhi aktivitas ekonomi +seperti PPh Badan, PPN Dalam Negeri, dan domestik, normalisasi harga komoditas, dan +pajak-pajak dalam rangka impor sebagai akibat keberlanjutan implementasi UU HPP. +dari perlambatan ekonomi secara signifikan +Pada tahun 2024, penerimaan pajak +dan penurunan harga komoditas dampak +diproyeksikan akan tetap tumbuh positif +pandemi Covid-19. Selain itu, penurunan +seiring dengan proyeksi pertumbuhan +tersebut dipengaruhi oleh pemberian insentif +ekonomi, meskipun masih akan menghadapi +perpajakan dalam rangka penanganan pandemi +beberapa tantangan. Kondisi yang akan turut +dan pemulihan ekonomi nasional. +memengaruhi penerimaan pajak tahun 2024 +Selanjutnya, pada tahun 2021 penerimaan diantaranya seperti: (1) risiko perlambatan +pajak mampu kembali tumbuh sebesar ekonomi global dan volatilitas harga komoditas +19,3 persen sejalan dengan berbagai upaya utama; (2) perubahan struktur perekonomian +penanganan Covid-19 dan pemulihan yang mengarah pada digitalisasi, industrialisasi, +ekonomi nasional yang mampu mendorong dan ekonomi hijau; (3) pemenuhan target +perekonomian. Capaian positif tersebut terus penerimaan untuk mendukung agenda +berlanjut hingga tahun 2022 seiring dengan pembangunan; serta (4) keberlanjutan +berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional, pelaksanaan reformasi perpajakan. Dengan +implementasi kebijakan UU HPP (antara lain mempertimbangkan faktor-faktor di atas, +PPS dan penyesuaian tarif PPN baru), dan penerimaan pajak pada RAPBN tahun 2024 +tren peningkatan harga komoditas utama diperkirakan mencapai Rp1.986.879,9 miliar +yang salah satunya dipengaruhi oleh kondisi atau tumbuh sebesar 9,3 persen dari outlook +geopolitik dunia. Kondisi tersebut mendorong tahun 2023. +BOKS 2.1 +IMPLEMENTASI PEMBARUAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN +(CORE TAX SYSTEM) +Boks 2.1 Implementasi Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) +Pesatnya kemajuan teknologi khususnya teknologi digital, serta semakin meningkatnya ekspektasi para +pemangku kepentingan, terutama Wajib Pajak, terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan di Indonesia, +memberikan kesempatan dan dorongan kepada Pemerintah untuk melakukan penyempurnaan proses +bisnis, teknologi informasi dan basis data. Administrasi perpajakan yang rumit, sistem informasi yang +sudah out-of-date, dan basis data yang belum optimal sudah saatnya digantikan dengan proses bisnis yang +mudah dan sederhana menggunakan sistem informasi yang modern yang didukung oleh basis data yang +lebih andal. +Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Keuangan telah melaksanakan beberapa program/inisiatif, +dimulai dari Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (RBTK) serta +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-5 Bab 2 Pendapatan Negara +program Reformasi Perpajakan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/ +KMK.01/2016 tentang Implementrasi Inisiatif Strategis Program RBTK Kementerian Keuangan dan +Keputusan Menteri Keuangan Nomor 360/KMK.03/2017 tentang Program Reformasi Perpajakan. +Reformasi Perpajakan yang merupakan bagian dari RBTK, menetapkan 5 (lima) tema utama reformasi, +yaitu: organisasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan basis data, proses bisnis, serta peraturan +perundang-undangan. Program Reformasi Perpajakan tersebut kemudian diperkuat dengan legal formal +yang lebih tinggi yaitu melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan +Sistem Administrasi Perpajakan (PSAP) yang di dalamnya juga mengatur mengenai Pembaruan Sistem +Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). +Sebagai bagian dari Program Reformasi Perpajakan, PSIAP atau lebih dikenal dengan Core Tax System +berfokus pada rancang ulang proses bisnis inti administrasi perpajakan (business process redesign) melalui +pengembangan sistem informasi yang berbasis COTS (commercial off-the-shelf) disertai pembenahan basis +data perpajakan dalam rangka optimalisasi pelayanan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. +Rancang ulang proses bisnis mencakup 21 (dua puluh satu) proses bisnis utama administrasi perpajakan, +yaitu: pendaftaran, pembayaran, pelaporan, pelayanan, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penilaian, +penagihan, intelijen, penegakan hukum, keberatan dan banding, non-keberatan dan banding, Taxpayer +Account Management, Knowledge Management System, Document Management System, Data Quality Management, +Data Pihak Ketiga, Automatic Exchange of Information, Compliance Risk Management, dan Business Intelligence. +Rancang ulang proses bisnis yang dilakukan mengikuti dinamika perkembangan terkini dan international best +practices di bidang administrasi perpajakan dalam rangka mewujudkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan +yang mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti (MANTAP). +Program PSIAP (Core Tax) dimulai pada tahun 2017 yang didahului dengan penyusunan analisis kebutuhan. +Penyiapan anggaran serta persiapan pengadaan dilaksanakan pada tahun 2018. Kegiatan pengadaan +dimulai pada tahun 2019 dan 2020 melalui pelaksanaan pengadaan beberapa paket pengadaan yaitu +Agen Pengadaan, System Integrator, Owner’s Agent Project Management and Quality Assurance, dan Owner’s Agent +Change Management. Pada tahun 2021 dan 2022 telah diselesaikan kegiatan desain dan pengembangan +modul sistem. Di tahun 2023, fokus kegiatan adalah training dan testing. Sedangkan implementasi PSIAP +(Core Tax) direncanakan pada tahun 2024. +Seiring dengan rencana implementasi Core Tax System, dilakukan juga pemanfaatan Nomor Induk +Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi seluruh Wajib Pajak Orang +Pribadi penduduk Indonesia. Langkah ini akan memudahkan Wajib Pajak karena telah memanfaatkan +satu identitas untuk kependudukan dan perpajakan. Selain memudahkan administrasi, penggunaan nomor +identitas tunggal ini akan meningkatkan kualitas dan kapabilitas layanan dan pengawasan perpajakan di +masa depan. +Penggunaan nomor identitas tunggal tersebut juga mendukung pertukaran data antar institusi, +Kementerian/Lembaga dan pihak lainnya. Hal ini akan memudahkan pemadanan dan pertukaran data +dengan konsep interoperabilitas, yaitu keterhubungan sistem informasi antar entitas yang bertujuan untuk +menciptakan ekosistem pertukaran data yang lebih efisien dan efektif. +Sejalan dengan hal tersebut, sebagai open and integrated system, Core Tax memiliki interoperabilitas dengan +sistem lain baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun dengan sistem di luar Kementerian +Keuangan. Sampai dengan saat ini, sedang dikembangkan interoperabilitas Core Tax System dengan +beberapa entitas, meliputi antara lain Kementerian/Lembaga, Perbankan, Pemda, BUMN, dan beberapa +sektor industri lainnya. +Pemerintah mengharapkan implementasi sistem baru yang terintegrasi akan membantu meningkatkan +kemudahan dan efisiensi sistem administrasi perpajakan Indonesia yang akan menurunkan beban +2-6 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +kepatuhan (tax compliance cost) bagi Wajib Pajak dan beban administrasi bagi Pemerintah. Selanjutnya, +perbaikan administrasi bersama dengan penyempurnaan kebijakan perpajakan diharapkan dapat +mendorong peningkatan kemudahan berusaha Indonesia sebagai salah satu indikator untuk menarik +investasi asing bagi penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. +Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melanjutkan Reformasi Perpajakan demi menciptakan sistem +perpajakan yang kredibel, akuntabel, dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia Maju. Untuk itu +dukungan dari semua pihak atas upaya-upaya perbaikan dan reformasi yang sedang dilakukan Pemerintah +di bidang perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan. +Pajak Penghasilan (PPh) minyak bumi pada tahun 2024, penerimaan PPh +migas pada RAPBN tahun 2024 diperkirakan +Penerimaan PPh yang memiliki porsi terbesar sebesar Rp76.373,8 miliar atau tumbuh 1,9 +dalam penerimaan pajak juga mengalami tren persen dari outlook tahun 2023. +peningkatan dalam periode 2019–2023. Hal ini +Sementara itu, PPh nonmigas yang +dipengaruhi capaian penerimaan PPh migas +mendominasi penerimaan PPh mengalami +dan PPh nonmigas yang cenderung meningkat +perlambatan seiring dengan pelemahan +seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan +perekonomian dunia meskipun masih mampu +dinamika harga komoditas utama. Pada tahun +tumbuh 4,1 persen pada tahun 2019. Tekanan +2019, penerimaan PPh migas terkontraksi +tersebut berlanjut pada tahun 2020 yang +8,6 persen terutama disebabkan turunnya +menyebabkan PPh nonmigas terkontraksi +harga minyak bumi. Selanjutnya pada tahun +21,3 persen. Hal ini terutama dipengaruhi +2020, kondisi tersebut diperparah dengan +oleh perlambatan ekonomi dan terganggunya +menurunnya permintaan akibat Pandemi +rantai pasokan global akibat dari efek domino +Covid-19 yang menyebabkan PPh migas +pandemi Covid-19. Selain itu, melemahnya +terkontraksi lebih dalam sebesar 44,2 persen. +pasar tenaga kerja juga mendorong penurunan +Selanjutnya pada tahun 2021, penerimaan PPh penerimaan PPh nonmigas. Pemerintah juga +migas kembali meningkat dan tumbuh signifikan memberikan insentif perpajakan dalam rangka +60,0 persen. Hal ini terutama dipengaruhi tren pemulihan ekonomi nasional yang turut +penguatan harga minyak mentah Indonesia memengaruhi kinerja PPh nonmigas. +selama tahun 2021. Penerimaan PPh migas +Selanjutnya, pada tahun 2021 PPh nonmigas +pada tahun 2022 juga masih berada pada level +mampu kembali meningkat dengan tumbuh +yang tinggi dengan pertumbuhan signifikan +14,8 persen seiring upaya pemulihan ekonomi +sebesar 47,3 persen. Hal ini didorong oleh +yang terus dilaksanakan. Peningkatan tersebut +membaiknya harga minyak sejalan dengan +terus berlanjut hingga tahun 2022 yang +peningkatan harga komoditas utama di dunia. +mendorong penerimaan PPh nonmigas +Pada tahun 2023, penerimaan PPh migas tumbuh signifikan 43,0 persen. Hal ini terutama +diperkirakan akan mengalami kontraksi 3,7 dipengaruhi aktivitas perekonomian domestik +persen. Hal ini dipengaruhi proyeksi harga yang diperkirakan terus mengalami perbaikan, +minyak bumi yang akan mengalami moderasi tingginya kontribusi dari setoran PPh Badan +hingga akhir tahun 2023. Namun demikian, tahunan, serta dampak dari kebijakan PPS yang +dengan memperhatikan proyeksi tren harga berjalan sepanjang semester I tahun 2022. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-7 Bab 2 Pendapatan Negara +GRAFIK 2.1 +PERKEMBANGAN JUMLAH WAJIB PAJAK, 2019-2023 +(juta WP) +66,2 69,1 +62,3 +46,3 +42,5 +2019 2020 2021 2022 2023 +Jumlah WP +Sumber: Kementerian Keuangan +Pada tahun 2023, penerimaan PPh nonmigas PPh nonmigas dalam RAPBN tahun 2024 +diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhan diproyeksikan sebesar Rp1.063.409,9 miliar +positif dengan peningkatan 4,9 persen. Kinerja atau tumbuh 10,1 persen dari outlook tahun +Grafik 2.1 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak, 2019-2024 +Grafik 2.2 Pajak Penghasilan, 2019-2024 tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan 2023. Secara total penerimaan PPh pada +ekonomi dan peningkatan utilisasi serta upah RAPBN tahun 2024 mencapai Rp1.139.783,7 +tenaga kerja. Selain itu, kinerja tersebut juga miliar atau tumbuh 9,5 persen dari outlook +didukung oleh program pemadanan antara tahun 2023. Perkembangan PPh 2019–2023 +NIK pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan proyeksi tahun 2024 ditunjukkan dalam +dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Grafik 2.2. +menjadi penggunaan satu nomor yang sama +untuk kepentingan administrasi kependudukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak +dan juga administrasi perpajakan. Program Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) +tersebut berdampak pada peningkatan jumlah +wajib pajak (WP) yang signifikan pada tahun Penerimaan PPN dan PPnBM yang juga +2023. Perkembangan jumlah WP tahun 2019- merupakan kontributor utama penerimaan +2023 ditunjukkan pada Grafik 2.1. pajak mengalami pola capaian yang sama +dengan pola capaian penerimaan PPh dalam +Selanjutnya, dengan memperhatikan capaian periode 2019–2023. Pada tahun 2019, PPN +tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar 1,1 +perekonomian tahun 2024, penerimaan persen disebabkan oleh menurunnya kinerja +GRAFIK 2.2 +PAJAK PENGHASILAN, 2019-2024 +(triliun rupiah) +43,3 +3,0 17,3 4,3 9,5 +(23,1) +1.139,8 +998,2 1.040,8 76,4 +77,8 74,9 +772,3 +696,7 +59,2 594,0 52,8 +33,0 +713,1 561,0 643,8 920,4 965,9 1.063,4 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +PPh Non-Migas PPh Migas Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +2-8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +GRAFIK 2.3 +PPN DAN PPnBM, 2019-2024 +(triliun rupiah) +22,6 24,6 +7,9 9,2 +(1,1) +(15,3) 742,3 810,4 +687,6 +531,6 551,9 +450,3 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +PPN dan PPnBM Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +Grafik 2.1 PPN dan PPnBM, 2019-2024 +impor akibat perlambatan perekonomian 7,9 persen. Kinerja positif tersebut ditopang +global dan kebijakan percepatan restitusi pajak oleh tingkat konsumsi dalam negeri yang +sejak pertengahan tahun 2018. Selanjutnya, tetap terjaga selama tahun 2023. Selanjutnya +penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun pada RAPBN tahun 2024, PPN dan PPnBM +2020 mengalami kontraksi lebih dalam sebesar diperkirakan akan tumbuh 9,2 persen dari +15,3 persen sebagai akibat dari melemahnya outlook tahun 2023 atau ditargetkan mencapai +tingkat konsumsi rumah tangga karena adanya Rp810.365,0 miliar sebagaimana ditunjukkan +pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dalam Grafik 2.3. Target tersebut sejalan +sebagai respons dari adanya pandemi Covid-19. dengan tingkat konsumsi dan permintaan +Selain itu, berkurangnya permintaan impor dalam negeri yang tetap solid seiring semakin +bahan baku dan bahan modal akibat aktivitas membaiknya aktivitas perekonomian. +produksi sektor manufaktur domestik yang +melambat selama pembatasan sosial turut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) +memengaruhi penerimaan PPN dan PPnBM +pada tahun 2020. Pada periode 2019-2023 penerimaan PBB +mengalami pola capaian yang berbeda dari +Selanjutnya, PPN dan PPnBM pada tahun PPh serta PPN dan PPnBM. Pada tahun 2019 +2021 mampu kembali tumbuh 22,6 persen penerimaan PBB masih tumbuh 8,7 persen. +yang dipengaruhi meningkatnya konsumsi dan Namun, pada tahun 2020 penerimaan PBB +permintaan domestik sejalan dengan upaya mengalami kontraksi meskipun tidak terlalu +pemulihan ekonomi nasional. Peningkatan dalam sebesar 0,9 persen. Hal ini dipengaruhi +PPN dan PPnBM tersebut juga berlanjut terutama oleh penurunan PBB pertambangan, +pada tahun 2022 yang mampu tumbuh 24,6 minyak bumi, dan gas. +persen. Hal ini didorong peningkatan aktivitas +ekonomi dan kebijakan penyesuaian tarif PPN Sementara itu, berbeda dari PPh serta PPN +sebagai implementasi UU HPP. dan PPnBM yang kembali tumbuh pada tahun +2021, penerimaan PBB kembali terkontraksi +Pada tahun 2023, PPN dan PPnBM cukup dalam sebesar 9,7 persen. Namun, +diperkirakan tetap tumbuh positif mencapai pada tahun 2022 penerimaan PBB mampu +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-9 Bab 2 Pendapatan Negara +GRAFIK 2.4 +PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, 2019-2024 +(triliun rupiah) +22,9 +8,7 (0,9) 9,4 2,8 +(9,7) +25,5 26,2 +23,3 +21,1 21,0 +18,9 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Pajak Bumi dan Bangunan Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +kembali meningkat 22,9 persen. Faktor yang Selanjutnya, Pajak Lainnya pada tahun 2021 +memengaruhi penerimaan PBB di tahun kembali meningkat signifikan 63,8 persen yang +2022 tersebut antara lain adanya peningkatan disebabkan adanya kenaikan tarif bea meterai +aktivitas sektor hulu migas berupa wilayah sesuai dengan amanat Undang-Undang +Grafik 2.4 Pajak Bumi dan Bangunan, 2019-2023 +pertambangan lapangan onstream. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, +Grafik 2.5 Pajak Lainnya, 2019-2024 +yang efektif dilaksanakan sejak Januari 2021. +Pada tahun 2023, PBB diperkirakan mampu Namun kemudian, pada tahun 2022 pajak +tetap tumbuh 9,4 persen dipengaruhi harga lainnya kembali terkontraksi 30,9 persen +komoditas yang bertahan tinggi selama tahun dipengaruhi penurunan beberapa jenis setoran +2022. Selanjutnya, memperhatikan tren harga yaitu Pendapatan Bunga Penagihan PPh, +komoditas utama hingga akhir tahun 2023, Pendapatan Bea Meterai, Pendapatan Bunga +PBB dalam RAPBN tahun 2024 diperkirakan Penagihan PPN, dan Pendapatan Penjualan +sebesar Rp26.182,2 miliar atau tumbuh 2,8 Benda Meterai. +persen dari outlook tahun 2023 sebagaimana +ditunjukkan dalam Grafik 2.4. Pada tahun 2023, pajak lainnya diperkirakan +kembali meningkat signifikan sebesar 26,4 +Pajak Lainnya persen dipengaruhi peningkatan setoran Bea +Meterai dan penjualan Benda Meterai seiring +Penerimaan Pajak Lainnya mengalami fluktuasi +dengan proyeksi peningkatan aktivitas ekonomi. +selama periode 2019–2023. Penerimaan Pajak +Selanjutnya, dengan mempertimbangkan +Lainnya tumbuh 15,8 persen pada tahun +proyeksi perekonomian tahun 2024, pajak +2019. Namun, Pajak Lainnya pada tahun 2020 +lainnya dalam RAPBN tahun 2024 diperkirakan +mengalami kontraksi cukup dalam sebesar 11,5 +tumbuh 8,6 persen dari outlook tahun 2023 +persen disebabkan oleh menurunnya aktivitas +atau sebesar Rp10.549,0 miliar sebagaimana +ekonomi dampak pandemi Covid-19. +ditunjukkan dalam Grafik 2.5. +2-10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +GRAFIK 2.5 +PAJAK LAINNYA, 2019-2024 +(triliun rupiah) +63,8 +15,8 26,4 8,6 +(11,5) +(30,9) +11,1 9,7 10,5 +7,7 6,8 7,7 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Pajak Lainnya Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +2.1.1.2 Perkembangan Penerimaan itu, kinerja penerimaan di sektor perdagangan +Kepabeanan dan Cukai Tahun internasional menunjukkan peningkatan +signifikan yang ditopang oleh kenaikan +2019-2023 dan Rencana Tahun 2024 +penerimaan bea keluar. Tren positif tersebut +Kinerja kepabeanan dan cukai dalam lima tahun dilanjutkan di tahun 2022. Dengan didukung +terakhir sangat dipengaruhi oleh berbagai tingkat konsumsi dan relaksasi pembatasan +faktor diantaranya kebijakan pemerintah, sosial, penyesuaian tarif CHT, aktivitas ekspor +tingkat konsumsi masyarakat, serta aktivitas impor yang meningkat, serta harga komoditas +perdagangan internasional. Pada tahun 2019, terutama Crude Palm Oil (CPO) dan mineral +kepabeanan dan cukai mampu tumbuh yang tinggi, penerimaan kepabeanan dan cukai +3,9 persen meskipun terdapat pelemahan pada tahun 2022 mampu tumbuh 18,0 persen. +harga komoditas dan aktivitas perdagangan +internasional dampak perang dagang. Selanjutnya pada tahun 2023, kinerja +kepabeanan dan cukai diperkirakan mengalami +Selanjutnya, penurunan perekonomian akibat kontraksi 5,6 persen. Hal tersebut disebabkan +pembatasan sosial yang disertai respons cepat oleh faktor utama yaitu menurunnya produksi +pemerintah dengan memberikan insentif hasil tembakau serta penurunan bea keluar +fiskal dalam rangka penanganan pandemi dan akibat harga komoditas CPO yang lebih rendah +pemulihan ekonomi memberikan tekanan pada dan menurunnya volume ekspor mineral. +penerimaan kepabeanan dan cukai di tahun +2020. Hal ini menyebabkan kinerja kepabeanan Dengan memperhatikan perkembangan +dan cukai mengalami kontraksi 0,2 persen pada realisasi tahun sebelumnya dan outlook +akhir tahun 2020. penerimaan tahun 2023 serta kebijakan teknis +pada kepabeanan dan cukai tahun 2024, +Tren pemulihan ekonomi berdampak pada penerimaan kepabeanan dan cukai pada +kinerja kepabeanan dan cukai pada tahun RAPBN tahun 2024 diproyeksikan sebesar +2021 yang tumbuh double digits sebesar 26,4 Rp320.980,0 miliar atau meningkat 7,0 +persen dengan pertumbuhan yang merata persen dari outlook tahun 2023. Optimalisasi +pada semua komponen. Berbagai faktor yang kepabeanan dan cukai terutama dilakukan +memengaruhi adalah kebijakan relaksasi melalui ekstensifikasi objek cukai baru yaitu +pelunasan pita cukai dan penyesuaian tarif produk plastik dan minuman berpemanis +cukai hasil tembakau, perbaikan kinerja impor, dalam kemasan. Sementara itu, reformasi +peningkatan harga produk kelapa sawit, serta struktural juga dilakukan melalui implementasi +kenaikan volume ekspor tembaga. Sementara National Logistic Ecosystems. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-11 Bab 2 Pendapatan Negara +BOKS 2.2 +PENGENAAN CUKAI MINUMAN BERPEMANIS DALAM KEMASAN UNTUK +MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING +Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat +atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang. Kriteria barang kena cukai sesuai dengan +Undang-Undang Cukai adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya +menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, serta pemakaiannya perlu pembebanan +pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. +Sebagaimana pajak secara umum, cukai juga memiliki fungsi regulerend sekaligus fungsi budgetair. Selain +sebagai instrumen untuk mengatur, cukai juga menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Dalam +beberapa tahun terakhir cukai menjadi andalan bagi penerimaan negara, terlihat dari adanya peningkatan +penerimaan cukai dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan success story dari penerapan kebijakan cukai +yang telah dirumuskan pemerintah dalam kaitannya dengan penerimaan negara. +Boks 2.2 Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya +Saing Capaian penerimaan cukai pada tahun 2022 adalah sebesar Rp226.880,8 miliar atau 103,1 persen dari target +penerimaan cukai dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Dari capaian tersebut, penerimaan cukai hasil +tembakau berkontribusi sebesar Rp218.621,5 miliar atau 96,4 persen terhadap total penerimaan cukai. +Hal tersebut menunjukkan bahwa penerimaan cukai masih sangat bergantung pada penerimaan cukai +hasil tembakau. Dengan demikian, diperlukan adanya burden sharing kepada barang lainnya yang dapat +dikenakan cukai. Sampai saat ini, industri hasil tembakau masih menanggung beban target penerimaan +cukai secara dominan. +Selanjutnya, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia termasuk negara dalam kelompok +extremely narrow coverage dalam pengenaan cukai, karena hanya memiliki tiga jenis BKC, yaitu Hasil +Tembakau, Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Etil Alkohol. Atas kondisi tersebut, pemerintah saat +ini mendorong kebijakan untuk menambah jenis barang yang akan dikenakan cukai berupa Minuman +Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yaitu minuman dalam kemasan yang mengandung gula, pemanis +alami dan/atau pemanis buatan, yang dikemas bersama-sama maupun secara terpisah, tidak termasuk +minuman mengandung etil alkohol. +Salah satu latar belakang utama perlu adanya ekstensifikasi cukai terhadap MBDK adalah tingginya +prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia seperti diabetes melitus tipe II. Prevalensi diabetes +melitus di Indonesia meningkat sebesar 30 persen hanya dalam waktu 5 tahun sejak 2013 sampai 2018 +berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar terakhir. Dalam rangka mengendalikan konsumsi atas barang- +barang yang dianggap menimbulkan dampak negatif di bidang kesehatan dan menyebabkan tingginya +prevalensi penyakit tidak menular tersebut, Pemerintah mengusulkan kebijakan penambahan barang kena +cukai berupa MBDK dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: +1. Mendukung target agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan dalam SDG’s butir 3.4 yaitu +mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan +dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan. +2. Sejalan dengan salah satu agenda pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan +Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pada bagian meningkatkan sumber daya manusia berkualitas +dan berdaya saing yang salah satu programnya adalah perluasan penerapan cukai pada produk +pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan. +2-12 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +3. Sesuai dengan ketetapan menteri PPN/Kepala Bappenas No. 124/M.PPN/HK/20/2022 tentang +Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi, dimana salah satu program dalam peningkatan jaminan +keamanan dan mutu pangan yang ditetapkan adalah penetapan MBDK sebagai barang kena cukai +baru. +4. Terjadi peningkatan jumlah pembiayaan penyakit tidak menular di Indonesia yang ditanggung +oleh negara melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2022 yang memakan +biaya Rp24,1 triliun, dimana diabetes melitus merupakan salah satu penyakit yang memerlukan +pembiayaan sangat besar. +Dengan momentum pemulihan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi tahun +2022 sebesar 5,31 persen, memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk memberlakukan kebijakan +cukai terhadap MBDK di Tahun 2024. +Cukai sebagai dampak pembatasan sosial guna +mengatasi penyebaran pandemi Covid-19. +Penerimaan cukai memiliki fungsi strategis Penerimaan cukai juga didorong oleh capaian +baik sebagai penghimpun penerimaan cukai pada ethyl alkohol (EA) yang meningkat +negara sekaligus instrumen fiskal dalam seiring kebutuhan pembuatan produk sanitasi/ +mengendalikan eksternalitas negatif. Oleh disinfektan. +karena itu, dalam setiap perumusan kebijakan +tarif cukai, Pemerintah perlu memperhatikan Selanjutnya penerimaan cukai pada tahun 2021 +aspek-aspek yang dikenal dengan 4 Pilar mampu tumbuh 10,9 persen seiring dengan +Kebijakan yaitu aspek kesehatan (pengendalian tren konsumsi yang meningkat, penerapan +konsumsi), aspek keberlangsungan tenaga kebijakan tarif CHT, limpahan pelunasan +kerja, aspek penerimaan negara, dan aspek pemesanan pita cukai, serta upaya penindakan +dampak peredaran rokok ilegal. BKC ilegal. Kinerja penerimaan cukai tersebut +dilanjutkan pada tahun 2022 yang mampu +Sebelum pandemi, penerimaan cukai pada tumbuh 16,0 persen seiring konsistensi +tahun 2019 mampu tumbuh 8,0 persen. Faktor pemerintah dalam penerapan kebijakan tarif +yang memengaruhi adalah kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau dan upaya pengendalian +tarif cukai serta program penertiban cukai objek cukai ilegal, serta relaksasi pembatasan +berisiko tinggi (PCBT) melalui pemberantasan sosial. +rokok ilegal. Selain itu, upaya Pemerintah +untuk terus meningkatkan pengawasan dan Selanjutnya realisasi penerimaan cukai semester +penindakan terhadap barang kena cukai (BKC) I tahun 2023 masih mengalami kontraksi +ilegal, penerapan sistem aplikasi cukai (SAC) terutama disebabkan penurunan produksi +secara sentralisasi, serta peningkatan audit hasil tembakau sigaret kretek mesin (SKM) +terhadap para pengusaha BKC juga turut golongan I dan sigaret putih mesin (SPM) +mendukung peningkatan kinerja pendapatan golongan I. Namun demikian, dengan upaya +cukai. pengawasan objek cukai ilegal serta upaya +ekstensifikasi, penerimaan cukai pada akhir +Selanjutnya, kinerja cukai mulai melambat tahun 2023 diperkirakan mampu tumbuh 0,1 +pada tahun 2020 yang tumbuh 2,3 persen persen. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-13 Bab 2 Pendapatan Negara +GRAFIK 2.6 +CUKAI, 2019-2024 +(triliun rupiah) +8,0 10,9 16,0 8,3 +2,3 0,1 +246,1 +226,9 227,2 +195,5 +172,4 176,3 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Cukai Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +Dengan melihat perkembangan penerimaan Pada tahun 2019, Penerimaan bea masuk +cukai lima tahun terakhir serta kebijakan teknis, mengalami kontraksi sebesar 4,1 persen sebagai +penerimaan cukai dalam RAPBN tahun 2024 dampak pelemahan ekonomi global akibat +diperkirakan sebesar Rp246.079,4 miliar atau adanya efek domino perang dagang Amerika +Grafik 2.6 Cukai, 2019-2024 +tumbuh 8,3 persen dibandingkan outlook tahun Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. +2023. Optimalisasi penerimaan cukai akan +dilakukan antara lain melalui intensifikasi dan Kebijakan luar biasa yang dilakukan oleh seluruh +ekstensifikasi cukai dalam rangka mendukung negara di dunia dalam mengatasai penyebaran +implementasi UU HPP. Intensifikasi cukai Pandemi Covid-19 berdampak tekanan lebih +dilakukan dengan cara menyesuaikan kebijakan dalam pada penerimaan bea masuk pada tahun +tarif cukai terutama cukai HT yang disusun 2020 yang terkontraksi 13,5 persen. Tekanan +dalam jangka menengah dengan memperhatikan tersebut juga disebabkan kebijakan pemerintah +4 pilar kebijakan. Sedangkan ekstensifikasi cukai dalam memberikan insentif kepabeanan dalam +dilakukan dengan penerapan barang kena cukai mendorong penanganan pandemi Covid-19 +baru berupa plastik dan minuman berpemanis dan pemulihan ekonomi nasional. +dalam kemasan dengan memperhatikan aspek +Selanjutnya pemulihan ekonomi yang +pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. +mendorong peningkatan permintaan domestik +Perkembangan penerimaan cukai tahun 2019 +terutama di sektor industri pengolahan dan +sampai dengan 2023 serta proyeksi tahun 2024 +perdagangan memberikan dampak positif bagi +dapat ditunjukkan pada Grafik 2.6. +penerimaan bea masuk di tahun 2021. Kinerja +Bea Masuk bea masuk tahun 2021 mengalami rebound dan +tumbuh 20,6 persen. Selain itu, Pemerintah +Penerimaan bea masuk dalam lima tahun juga memberikan insentif fiskal kepabeanan +terakhir dipengaruhi utamanya oleh pengaruh terutama dalam mendukung upaya vaksinasi +ketidakpastian global dan tingkat pemintaan Covid-19 secara masif. +domestik. Selain itu, penerimaan bea masuk +juga dipengaruhi kebijakan pemerintah Selanjutnya tingkat permintaan dalam negeri +terutama dalam penanganan pandemi maupun yang menguat serta kenaikan harga komoditas, +pemulihan ekonomi nasional pada kurun memberikan dampak positif bagi capaian +waktu 2020-2022. penerimaan bea masuk pada tahun 2022 yang +2-14 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +GRAFIK 2.7 +BEA MASUK, 2019-2024 +(triliun rupiah) +30,6 +20,6 +8,1 +3,9 +(4,1) +(13,5) 51,1 53,1 57,4 +37,5 39,1 +32,4 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Bea Masuk Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +tumbuh 30,6 persen. Kinerja tersebut juga tetap penguatan dan harmonisasi kebijakan kawasan +memperhitungkan insentif kepabeanan untuk berfasilitas. Perkembangan penerimaan bea Grafik 2.7 Bea Masuk, 2019-2024 +mendukung penanganan Pandemi Covid-19 masuk tahun 2019 sampai dengan 2023 serta +dan pemulihan ekonomi nasional. proyeksi tahun 2024 dapat ditunjukkan pada +Grafik 2.7. +Pada tahun 2023, aktivitas produksi dan +konsumsi domestik diperkirakan tetap stabil Bea Keluar +meskipun proyeksi ekonomi global melambat +dan tren moderasi harga komoditas. Hal Sebagai komponen kepabeanan dan cukai +tersebut memengaruhi penerimaan bea masuk yang terhubung dengan aktivitas perdagangan +yang diperkirakan masih mampu tumbuh 3,9 internasional, penerimaan bea keluar tidak +persen pada akhir tahun 2023. Capaian tersebut dapat dilepaskan dengan dampak harga +juga disertai langkah-langkah extra effort komoditas utama dunia terutama yang +Pemerintah dalam menjaga kelancaran arus dikenakan pungutan ekspor (seperti produk +lalu lintas barang, administrasi dan organisasi kelapa sawit dan mineral) serta kebijakan +pemungutan, serta efektivitas pengawasan pemerintah terkait ekspor komoditas. +barang impor ilegal (penertiban impor berisiko +Pada tahun 2019, penerimaan bea keluar +tinggi/PIBT). +terkontraksi sebesar 47,9 persen sebagai +Dengan memperhatikan proyeksi dampak pelemahan ekonomi global dan +perekonomian global dan domestik, serta kebijakan larangan ekspor komoditas tertentu. +perkembangan dan outlook bea masuk tahun Larangan ekspor diberlakukan sebagai upaya +sebelumnya, bea masuk dalam RAPBN tahun mendukung kebijakan hilirisasi SDA. +2024 diperkirakan sebesar Rp57.372,5 miliar +Selanjutnya pada tahun 2020, sampai dengan +atau tumbuh 8,1 persen. Dari sisi reformasi +triwulan III, penerimaan bea keluar mengalami +struktural, pemerintah tetap akan melanjutkan +kontraksi akibat pelemahan aktivitas +ekosistem logistik nasional (NLE) dalam +perdagangan internasional sebagai dampak +rangka mendorong efisiensi waktu dan biaya +kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan +logistik nasional, harmonisasi kebijakan +hampir di seluruh dunia. Namun demikian, +barang larangan dan/ atau pembatasan dengan +pemulihan ekonomi di negara maju yang +Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait, serta +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-15 Bab 2 Pendapatan Negara +GRAFIK 2.8 +BEA KELUAR, 2019-2024 +(triliun rupiah) +708,2 +21,3 15,2 +(47,9) (50,3) (11,5) +34,6 39,8 +19,8 17,5 +3,5 4,3 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Bea Keluar Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +mulai terjadi pada triwulan IV tahun 2020 Dengan memperhatikan tren moderasi harga +berdampak pada kenaikan harga komoditas komoditas terutama CPO serta realisasi +Grafik 2.7 Bea Keluar, 2019-2024 +(terutama produk kelapa sawit dan produk dan outlook bea keluar tahun sebelumnya, +turunannya serta tembaga) dan meningkatnya penerimaan bea keluar dalam RAPBN +permintaan dari negara tujuan ekspor utama. tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp17.528,0 +Hal tersebut memberikan pengaruh positif miliar. Target tersebut mengalami kontraksi +pada penerimaan bea keluar yang mampu 11,5 persen dibandingkan dengan outlook +tumbuh 21,3 persen. Peningkatan harga tahun 2023. Perkembangan penerimaan bea +komoditas terutama harga CPO berlanjut pada keluar tahun 2019 sampai dengan 2023 serta +tahun 2021 yang disebabkan adanya kebijakan proyeksi tahun 2024 dapat ditunjukkan pada +lockdown yang dilakukan negara produsen CPO Grafik 2.8. Selanjutnya, Pemerintah juga akan +lainnya sehingga pasokan CPO dunia relatif mendorong perbaikan proses bisnis pelayanan +terbatas. Pada akhirnya, penerimaan bea keluar dan peningkatan kinerja logistik melalui +pada tahun 2021 mampu tumbuh signifikan implementasi NLE. Di sisi lain, kebijakan +sebesar 708,2 persen. bea keluar juga disinergikan dengan kebijakan +hilirisasi SDA sebagai bentuk implementasi +Tren peningkatan harga komoditas terutama amanat UU Minerba serta memberikan +CPO serta mineral berlanjut pada tahun 2022 nilai tambah dan faktor pengganda bagi +yang disebabkan oleh eskalasi geopolitik antara perekonomian nasional. +Rusia dan Ukraina sehingga berdampak pada +berkurangnya pasokan di pasar dunia. Hal ini 2.1.1.3 Belanja Perpajakan +membuat penerimaan bea keluar pada akhir +tahun 2022 mampu tumbuh 15,2 persen. Belanja perpajakan merupakan instrumen +penting dalam memberikan stimulus serta +Selanjutnya pada tahun 2023, penerimaan bea mendukung pertumbuhan perekonomian dan +keluar diperkirakan terkontraksi sebesar 50,3 kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. +persen. Hal ini dipengaruhi oleh moderasi Kebijakan belanja perpajakan dirancang +harga komoditas utama dunia terutama CPO, secara terarah dan terukur untuk turut +penurunan volume ekspor mineral, dan dapat mengantisipasi ketidakpastian serta +penyesuaian tarif bea keluar produk mineral tantangan ekonomi global dan domestik +seiring dengan kemajuan hilirisasi SDA. +2-16 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +GRAFIK 2.9 +BELANJA PERPAJAKAN, 2019-2024 +(triliun rupiah) +25,8 +6,6 4,4 9,1 6,1 +(12,2) +352,8 374,5 +310,0 323,5 +266,3 +246,5 +2019 2020 2021 2022 Proyeksi 2023 Proyeksi 2024 +Belanja Perpajakan Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +yang mungkin terjadi. Kebijakan tersebut mereka. Di kawasan Asia Tenggara, hanya +merupakan bukti kehadiran Pemerintah Indonesia dan Filipina yang telah melaporkan +Grafik 2.9 Belanja Perpajakan, 2019-2024 +dalam perekonomian. Untuk mencapai tujuan nilai belanja perpajakan. Hal ini menunjukkan +tersebut, belanja perpajakan didesain dengan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari +mempertimbangkan kebutuhan masing-masing sedikit negara di dunia yang memiliki komitmen +sektor dalam perekonomian antara lain sebagai besar dalam menerapkan keterbukaan +faktor pendorong investasi, peningkatan informasi kepada publik mengenai alokasi dan +riset dan inovasi, pengembangan SDM, serta penggunaan sumber daya fiskal. +penguatan UMKM. +Nilai belanja perpajakan secara keseluruhan +Kebijakan belanja perpajakan memberikan meningkat secara terukur seiring dengan +kontribusi yang signifikan dalam membantu pertumbuhan ekonomi, kegiatan produksi, dan +pemulihan ekonomi saat masa pandemi. konsumsi masyarakat. Nilai belanja perpajakan +Pemerintah telah meluncurkan berbagai Indonesia tahun 2022 sebesar Rp323.518,0 +insentif perpajakan yang bertujuan antara miliar atau sebesar 1,65 persen dari PDB. Nilai +lain untuk memulihkan sektor kesehatan, tersebut secara nominal meningkat sebesar 4,4 +membantu dunia usaha dalam menjaga persen dibandingkan nilai belanja perpajakan +keberlangsungan bisnisnya, serta menjaga daya tahun 2021 yang bernilai Rp309.995,6 miliar +beli masyarakat yang menjadi faktor kunci atau 1,83 persen PDB yang disebabkan oleh +dalam pemulihan ekonomi secara keseluruhan. mulai pulihnya perekonomian nasional. +Perkembangan nilai belanja perpajakan tahun +Sejak tahun 2018, Pemerintah telah 2019-2022 serta proyeksi tahun 2023-2024 +memublikasikan laporan belanja perpajakan terlihat pada Grafik 2.9. Selain itu, peningkatan +secara reguler. Laporan ini disusun dengan nilai belanja perpajakan tahun 2022 juga +memperhatikan elemen penting dalam dipengaruhi oleh antara lain karena adanya +prinsip transparansi fiskal sebagaimana penerapan kebijakan baru, pemutakhiran +yang diperkenalkan oleh IMF melalui Fiscal data SPT wajib pajak, dan hasil audit DJP. +Transparency Code yang menjadi salah satu acuan UU HPP membawa reformasi perpajakan +BPK. Berdasarkan Global Tax Expenditure dengan memperkenalkan diantaranya kenaikan +Database, kurang dari setengah negara di dunia tarif PPN menjadi 11 persen, perubahan +yang telah melaporkan nilai belanja perpajakan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-17 Bab 2 Pendapatan Negara +lapisan tarif PPh orang pribadi, dan batas +TABEL 2.2 +peredaran bruto sebesar Rp500 juta tidak ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN +BERDASARKAN JENIS PAJAK +dikenai pajak PPh bagi UMKM Orang Pribadi, (triliun rupiah) +yang memengaruhi benchmark perpajakan. Berdasarkan Estimasi Proyeksi +Jenis Pajak 2019 2020 2021 2022 2023* 2024* +Pertumbuhan nilai belanja perpajakan tahun PPN & PPnBM 155,2 140,9 175,3 192,8 209,4 228,1 +PPh 99,7 91,9 117,8 113,9 125,5 127,9 +2022 tidak sebesar pertumbuhan tahun +Bea Masuk dan Cukai 11,3 13,7 16,9 16,4 17,5 18,0 +sebelumnya karena beberapa fasilitas belanja PBB Sektor P3 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 +Bea Meterai - - - 0,4 0,4 0,5 +perpajakan PEN menjadi semakin sedikit nilai Total 266,3 246,5 310,0 323,5 352,8 374,5 +Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara +pemanfaatannya. +atau sebesar 35,2 persen dari total estimasi +Berdasarkan jenis pajak, nilai belanja belanja perpajakan. Dari estimasi nilai belanja +perpajakan masih didominasi oleh PPN dan perpajakan PPh tersebut, sebesar 18,0 persen +PPnBM yang mencapai lebih dari setengah berasal dari pengecualian atas penghasilan +dari total belanja perpajakan sebagaimana tertentu BPJS dan sebesar 13,9 persen berasal +ditunjukkan dalam Tabel 2.2. Untuk tahun dari PPh UMKM. Selain itu, belanja perpajakan +Tabel 2.2 Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Jenis Pajak +2022, belanja perpajakan PPN dan PPnBM PPh mengalami peningkatan karena fasilitas +Tabel 2.3 Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Sektor Perekonomian +mencapai Rp192.808,9 miliar atau sebesar pembebasan PPh atas dividen yang diterima +59,6 persen dari total belanja perpajakan tahun oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) +2022. Dari estimasi nilai PPN dan PPnBM sebagai amanat UU HPP, sudah mulai efektif +tersebut, sebesar 20,0 persen berasal dari PPN dimanfaatkan oleh wajib pajak. +dibebaskan atas barang kebutuhan pokok dan +25,4 persen berasal dari pengecualian pengusaha Berdasarkan sektor perekonomian penerima +kena pajak bagi UMKM. Sementara itu, belanja manfaat belanja perpajakan sebagaimana +perpajakan PPh mencapai Rp113.853,4 miliar pada Tabel 2.3, sektor industri pengolahan +TABEL 2.3 +ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN SEKTOR PEREKONOMIAN +(triliun rupiah) +Estimasi Proyeksi +Berdasarkan Sektor +2019 2020 2021 2022 2023* 2024* +Spesifik Sektor +Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 35,5 31,4 38,3 44,1 47,8 50,3 +Pertambangan dan Penggalian 3,0 4,1 3,4 3,8 3,3 3,4 +Industri Pengolahan 64,3 59,8 73,7 73,2 79,8 88,6 +Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas 6,7 6,9 7,0 8,0 8,6 9,3 +Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah 1,0 0,9 1,2 1,3 1,4 1,5 +Konstruksi 4,3 1,9 5,0 6,3 6,3 6,5 +Perdagangan 13,9 11,2 15,6 15,1 15,2 15,6 +Transportasi dan Pergudangan 15,7 14,3 19,0 22,5 26,8 29,5 +Penyediaan Akomodasi dan Makan-Minum 1,0 0,5 1,7 1,9 2,0 2,1 +Informasi dan Komunikasi 1,9 1,9 2,6 2,2 2,5 2,7 +Jasa Keuangan dan Asuransi 44,7 40,7 46,1 44,5 47,6 48,9 +Real Estat 6,9 3,4 5,6 7,1 6,3 6,3 +Jasa Perusahaan 2,7 1,9 2,5 3,2 3,6 3,8 +Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib 16,5 22,2 25,6 20,7 24,2 23,9 +Jasa Pendidikan 18,8 17,0 19,7 20,8 22,8 24,3 +Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,8 4,8 8,0 5,8 6,1 6,8 +Lainnya 15,9 14,3 23,4 30,0 34,6 36,7 +Multi sektor 9,8 9,3 11,6 13,0 14,1 14,4 +Total 266,3 246,5 310,0 323,5 352,8 374,5 +Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara +2-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +TABEL 2.4 +ESTIMASI BELANJA PERPAJAKAN BERDASARKAN TUJUAN KEBIJAKAN +(triliun rupiah) +Estimasi Proyeksi +Berdasarkan Tujuan +2019 2020 2021 2022 2023* 2024* +Meningkatkan iklim investasi 26,2 31,3 36,6 47,8 53,7 60,4 +Mendukung dunia bisnis 44,9 33,4 41,4 43,6 48,6 49,8 +Mengembangkan UMKM 66,0 59,1 69,6 69,7 74,8 79,5 +Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 129,2 122,7 162,4 162,4 175,7 184,8 +Total 266,3 246,5 310,0 323,5 352,8 374,5 +Sumber: Kementerian Keuangan *:angka sementara +menerima belanja perpajakan terbesar yaitu 2.1.2 Perkembangan Penerimaan Negara +Rp73.183,1 miliar atau 22,6 persen dari total Bukan Pajak Tahun 2019-2023 dan +belanja perpajakan tahun 2022. Selanjutnya, +Rencana Tahun 2024 +sektor-sektor yang memanfaatkan insentif +Tabel 2.4 Estimasi Belanja Perpajakan Berdasarkan Tujuan Kebijakan +belanja perpajakan terbesar adalah sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) +pertanian, kehutanan, dan perikanan serta merupakan sumber pendapatan negara +sektor sektor jasa keuangan dan asuransi yaitu terbesar kedua setelah penerimaan perpajakan. +masing-masing sebesar 13,6 persen dan 13,7 Selama periode 2019–2022, PNBP mengalami +persen dari total belanja perpajakan. pergerakan yang fluktuatif dengan rata-rata +pertumbuhan sebesar 11,8 persen per tahun +Berdasarkan tujuan kebijakannya sebagaimana +terutama dipengaruhi oleh pergerakan harga +pada Tabel 2.4, nilai belanja perpajakan +komoditas. Penurunan terendah terjadi pada +terbesar adalah untuk peningkatan +tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 15,9 +kesejahteraan masyarakat yang mencapai 50,2 +persen disebabkan oleh penurunan PNBP +persen dari total belanja perpajakan tahun +sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang +2022. Mayoritas kebijakan belanja perpajakan +menyebabkan perlambatan pada perekonomian +untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat +global dan penurunan harga komoditas yang +diberikan dalam bentuk pengecualian barang +signifikan. Sementara itu, pertumbuhan +dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan +tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar +pokok, jasa angkutan umum, serta jasa +33,4 persen. Hal ini terutama dipengaruhi +pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk +oleh peningkatan harga komoditas seperti +menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya, +minyak bumi, batubara, dan CPO di pasar +UMKM menerima manfaat sebesar Rp69.681,5 +internasional yang memberikan kinerja positif +miliar atau sebesar 21,5 persen dari total belanja +pada Pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) +perpajakan. Insentif tersebut diberikan untuk +dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). +mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil +Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat +yang dapat mendorong usaha kecil semakin +sebagai dampak dari mulai terkendalinya +berkembang. Sementara itu, untuk peningkatan +pandemi Covid-19 yang menyebabkan +iklim investasi dan dukungan kepada dunia +peningkatan pendapatan pada layanan K/L +bisnis, Pemerintah memberikan berbagai +juga memberikan pengaruh positif. +fasilitas antara lain tax holiday, tax allowance, dan +penurunan tarif PPh bagi perseroan terbuka. Pada tahun 2023, tren peningkatan harga +komoditas mengalami normalisasi setelah +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-19 Bab 2 Pendapatan Negara +GRAFIK 2.10 +PERKEMBANGAN PNBP, 2019-2024 +(triliun rupiah) +33,4 29,9 +(0,1) (15,9) (13,4) (8,3) +595,6 +515,8 +458,5 473,0 +409,0 +343,8 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Pendapatan SDA PKND PNBP Lainnya Pendapatan BLU Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +pemulihan pascapandemi di tahun 2022. b. Optimalisasi dividen BUMN dengan +Kondisi ini terlihat dari capaian semester I tahun mempertimbangkan faktor profitabilitas, +2023 yang tumbuh 5,5 persen dibandingkan agent of development, persepsi investor, +periode yang sama tahun 2022. Kenaikan regulasi dan covenant disertai perluasan +ini utamanya didukung oleh Pendapatan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; +SDA Nonmigas dari sektor pertambangan c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan +minerba sejalan dengan tingginya harga yang lebih luas baik yang dikelola oleh +komoditas batubara di semester I tahun satuan kerja termasuk BLU, serta kebijakan +Grafik 2.10 Perkembangan PNBP, 2019-2024 2023 dan Pendapatan KND seiring dengan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang +membaiknya kinerja BUMN, meskipun Milik Negara (BMN) yang lebih optimal; +harga komoditas minyak bumi mengalami serta +penurunan. Berdasarkan hal tersebut, hingga d. Penguatan tata kelola dan peningkatan +akhir tahun 2023 PNBP diperkirakan akan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan +mencapai Rp515.800,9 miliar, atau terkontraksi teknologi dan informasi diikuti pengawasan +13,4 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. dan kepatuhan yang lebih baik. +Perkembangan PNBP selama 2019-2023 dan +proyeksi tahun 2024 dapat dilihat pada Grafik 2.1.2.1. Pendapatan SDA +2.10. +Pendapatan SDA yang bersumber dari SDA +PNBP pada RAPBN tahun 2024 diperkirakan migas dan SDA nonmigas selama periode +mencapai Rp473.019,6 miliar atau terkontraksi tahun 2019–2022 memberikan kontribusi rata- +8,3 persen dibandingkan outlook tahun 2023. rata sebesar 36,0 persen tiap tahun terhadap +Kebijakan yang akan diambil Pemerintah dalam total PNBP. Dilihat dari pertumbuhannya, +rangka pencapaian target dan optimalisasi Pendapatan SDA tumbuh fluktuatif dengan +PNBP pada tahun 2024 dilakukan dengan rata-rata sebesar 20,5 persen selama periode +menerapkan kebijakan umum sebagai berikut: 2019–2022. Pertumbuhan terendah terjadi +a. Pemanfaatan SDA yang lebih optimal pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar +melalui langkah seperti penyempurnaan 37,2 persen dikarenakan penurunan signifikan +kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, pada harga komoditas terutama harga minyak +dan peningkatan nilai tambah dengan tetap bumi dan minerba karena perlambatan +memperhatikan kelestarian lingkungan; ekonomi dunia dampak pandemi Covid-19. +2-20 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sejalan dengan volatilitas ICP di pasar +yaitu sebesar 79,8 persen terutama dipengaruhi internasional. Pertumbuhan terendah terjadi +oleh peningkatan harga komoditas minyak pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 43,0 +bumi dan batubara di pasar internasional. persen disebabkan oleh termoderasinya ICP +hingga US$40,4 per barel dampak pandemi +Dalam outlook tahun 2023, Pendapatan SDA Covid-19. Sedangkan pertumbuhan tertinggi +diperkirakan mencapai sebesar Rp223.312,1 terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 53,9 +miliar terkontraksi sebesar 16,9 persen dari persen dipengaruhi oleh peningkatan ICP yaitu +realisasi tahun 2022. Penurunan tersebut mencapai US$97,1 per barel. +terutama disebabkan oleh adanya moderasi +harga komoditas minyak bumi dan batubara Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan SDA +yang akan memengaruhi Pendapatan SDA Migas diperkirakan sebesar Rp103.601,5 miliar +Migas dan Pendapatan SDA Nonmigas. atau terkontraksi 30,3 persen dibandingkan +Grafik 2.11 Perkembangan Pendapatan SDA Migas, 2019-2024 +realisasi tahun 2022. Penurunan tersebut +Pada RAPBN tahun 2024, Pendapatan SDA terutama disebabkan oleh tren moderasi harga +diperkirakan mencapai sebesar Rp197.811,6 komoditas terutama ICP yang diperkirakan +miliar atau terkontraksi 11,4 persen menurun yaitu berada pada kisaran US$78,0 +dibandingkan outlook tahun 2023, terdiri dari per barel, lebih rendah jika dibandingkan rata- +Pendapatan SDA Migas sebesar Rp104.936,4 rata realisasi ICP di tahun 2022 yang sebesar +miliar dan Pendapatan SDA Nonmigas sebesar US$97,1 per barel. Grafik 2.11 memperlihatkan +Rp92.875,1 miliar. Hal tersebut terutama perkembangan Pendapatan SDA Migas pada +dipengaruhi oleh tren harga komoditas minyak tahun 2019–2023 dan proyeksi tahun 2024. +bumi dan minerba di pasar internasional. +Pendapatan SDA Migas dalam RAPBN tahun +Pendapatan SDA Migas 2024 ditargetkan sebesar Rp104.936,4 miliar +atau tumbuh sebesar 1,3 persen dibandingkan +Perkembangan Pendapatan SDA Migas +outlook tahun 2023, terdiri atas Pendapatan +selama periode tahun 2019–2022 mengalami +Minyak Bumi sebesar Rp75.902,1 miliar dan +dinamika pergerakan yang fluktuatif dengan +Pendapatan Gas Bumi sebesar Rp29.034,3 +pertumbuhan rata-rata sebesar 8,9 persen, +miliar. Hal ini utamanya dipengaruhi oleh +GRAFIK 2.11 +PERKEMBANGAN PENDAPATAN SDA MIGAS, 2019-2024 +(triliun rupiah) +(15,2) (43,0) 39,9 53,9 (30,3) 1,3 +148,7 +121,1 +96,6 103,6 104,9 +69,1 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Minyak Bumi Gas Bumi Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-21 Bab 2 Pendapatan Negara +fluktuasi harga ICP di tahun 2024. Kebijakan Pendapatan SDA Nonmigas +yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam +rangka mengoptimalkan Pendapatan SDA Pendapatan SDA Nonmigas yang berasal dari +Migas, antara lain: pertambangan minerba, kehutanan, perikanan, +a. Penyempurnaan regulasi baik berupa dan panas bumi, tumbuh rata-rata sebesar +peraturan maupun kontrak perjanjian dan 46,9 persen selama periode tahun 2019–2022. +koordinasi untuk penyederhanaan dan Pertumbuhan ini utamanya dipengaruhi oleh +kemudahan perizinan melalui peningkatan pergerakan Harga Batubara Acuan (HBA) +dan perluasan kebijakan pelayanan satu dan volume produksi batubara. Pertumbuhan +pintu, serta perbaikan tata kelola aset hulu Pendapatan SDA Nonmigas terendah terjadi +migas; pada tahun 2020 yang terkontraksi sebesar +b. Implementasi penuh digitalisasi data hulu 16,7 persen dimana HBA mencapai titik +migas melalui sistem informasi terintegrasi terendah dalam 10 tahun terakhir yaitu sebesar +untuk efektivitas pengawasan dan US$58,2 per ton, sedangkan pertumbuhan +pelaporan migas; tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar +c. Peningkatan lifting migas, antara lain 127,1 persen. Pertumbuhan signifikan ini +melakukan transformasi sumber utamanya dipengaruhi oleh perkembangan +daya ke cadangan (seperti percepatan harga komoditas batubara dan mineral lainnya +eksplorasi untuk penemuan giant discovery, yang meningkat sejak tahun 2022 dimana HBA +pengembangan Wilayah Kerja (WK), mencapai rata-rata US$276,6 per ton, jauh +penggunaan metode baru penemuan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata HBA pada +dan teknologi Carbon Capture Storage tahun 2021 sebesar US$121,5 per ton. +(CCS) / Carbon Capture Utilization and +Pada tahun 2023, Pendapatan SDA Nonmigas +Storage (CCUS), mempertahankan tingkat +diperkirakan mencapai Rp119.710,7 miliar atau +produksi existing yang tinggi (dengan +terkontraksi 0,3 persen dibandingkan realisasi +teknologi terkini dan tepat guna termasuk +tahun 2022. Penurunan ini terutama disebabkan +percepatan Enhanced Oil Recovery/EOR, dan +oleh tren moderasi harga komoditas minerba +pemeliharaan keandalan fasilitas produksi), +terutama batubara yang terjadi sejak awal tahun +monitoring proyek pengembangan lapangan +2023. +onstream tepat waktu, serta term and condition +yang lebih menarik di WK remote area dan/ +Pendapatan SDA Nonmigas pada RAPBN +atau laut dalam; serta +tahun anggaran 2024 diperkirakan sebesar +d. Pengendalian biaya operasional kegiatan +Rp92.875,1 miliar atau terkontraksi 22,4 +usaha hulu migas yang lebih efektif dan +persen dibandingkan outlook tahun 2023. +efisien, antara lain melalui skema bagi +Hal ini disebabkan terutama oleh proyeksi +hasil pengusahaan hulu migas yang ada +terjadinya normalisasi harga komoditas +saat ini didorong agar pelaku usaha dapat +minerba di tahun 2024, walaupun pendapatan +menjalankan usahanya secara lebih efektif +di sektor perikanan diperkirakan mengalami +dan efisien. +peningkatan. Perkembangan Pendapatan SDA +2-22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +GRAFIK 2.12 +PENDAPATAN SDA NONMIGAS, 2019-2024 +(triliun rupiah) +127,1 +87,9 +(10,6) (16,7) (0,3) (22,4) +120,1 119,7 +92,9 +52,9 +33,8 28,1 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Minerba Kehutanan Perikanan +Panas Bumi Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +Nonmigas selama 2019–2023 dan proyeksi Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Pendapatan +Grafik 2.12 Perkembangan Pendapatan SDA Nonmigas, 2019-2024 +tahun 2024 disajikan dalam Grafik 2.12. Pertambangan Minerba diproyeksikan sebesar +Rp81.544,9 miliar atau terkontraksi 25,9 persen +Pendapatan SDA Pertambangan Minerba dibandingkan outlook tahun 2023. Penurunan +sebagai kontributor terbesar pada Pendapatan ini terutama dipengaruhi oleh fluktuasi harga +SDA Nonmigas, mengalami pertumbuhan komoditas minerba di pasar internasional. +rata-rata sebesar 56,5 persen dalam periode Dalam rangka pencapaian target tersebut, +2019–2022. Pertumbuhan tertinggi terjadi Pemerintah akan mengambil berbagai langkah +pada tahun 2022 sebesar 147,1 persen kebijakan teknis antara lain: +yang disebabkan oleh peningkatan harga 1. Peningkatan kualitas pengelolaan melalui +komoditas mineral terutama batubara. Rata- pengawasan/pemeriksaan bersama antar +rata HBA tahun 2022 sebesar US$276,6 per instansi dalam hal: (i) audit kewajiban +ton lebih tinggi dari rata-rata HBA tahun PNBP SDA Minerba oleh Tim Optimalisasi +2021 yang sebesar US$121,5 per ton. Selain Penerimaan Negara (OPN) BPKP dan +itu, pemberlakukan PP Nomor 15 Tahun BPK; (ii) kerjasama informasi data ekspor +2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau minerba (Kementerian Perdagangan, +Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Kementerian Perhubungan, Ditjen Bea +Usaha Pertambangan Batubara dan PP Nomor dan Cukai); serta (iii) bimbingan dan +26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif PNBP pengawasan terhadap pemegang IUP +pada Kementerian ESDM yang berlaku Minerba (mengoptimalkan fungsi pemda); +efektif tanggal 14 September 2022 juga turut 2. Implementasi Automatic Blocking System +menyumbang tingginya pertumbuhan tahun (ABS) dalam rangka optimalisasi penagihan +2022. Pada tahun 2023, Pendapatan SDA piutang PNBP sektor minerba; +Pertambangan Minerba diperkirakan mencapai 3. Pemanfaatan Sistem Informasi Mineral +Rp109.974,5 miliar atau terkontraksi 0,7 persen dan Batubara antar K/L (SIMBARA) yang +dibandingkan realisasi tahun 2022. Penurunan lebih optimal dalam rangka efektivitas +ini terutama disebabkan oleh tren moderasi pengawasan dan peningkatan kepatuhan +harga komoditas minerba sejak awal tahun wajib bayar, serta tata kelola hulu-hilir yang +2023 yang diperkirakan akan terus berlanjut lebih baik; +hingga akhir tahun. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-23 Bab 2 Pendapatan Negara +4. Bimbingan teknis kepada perusahaan kawasan hutan (implementasi Undang- +mineral dan batubara serta Pemerintah Undang Cipta Kerja); +Daerah terkait tata cara pemungutan, 2. Implementasi perizinan berusaha berbasis +penghitungan, dan pembayaran PNBP multiusaha; +minerba; serta 3. Optimalisasi produktivitas hasil hutan +5. Diseminasi dan enforcement implementasi kayu dan bukan kayu antara lain penerapan +peraturan baru sektor minerba seperti PP Silvikultur Intensif (SILIN); +Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan 4. Penguatan implementasi ABS untuk +Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan mendukung optimalisasi penagihan piutang +Pajak yang Berlaku pada Kementerian PNBP sektor kehutanan; serta +Energi dan Sumber Daya Mineral 5. Digitalisasi dan integrasi data sektor +(ESDM), PP Nomor 15 Tahun 2022 kehutanan antar K/L dalam rangka +tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau penguatan pengawasan dan kepatuhan +Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang wajib bayar. +Usaha Pertambangan Batubara, serta +regulasi terkait pemenuhan kebutuhan Sementara itu, Pendapatan SDA Perikanan pada +batubara dalam negeri. periode 2019–2022 mengalami pertumbuhan +yang positif dengan pertumbuhan rata-rata +Pendapatan SDA Kehutanan selama periode 29,4 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi +tahun 2019–2022 mengalami pertumbuhan pada tahun 2022 yaitu sebesar 68,5 persen. +rata-rata sebesar 5,8 persen. Pertumbuhan Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan +tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu oleh penyesuaian Harga Patokan Ikan sesuai +sebesar 22,6 persen didukung oleh kenaikan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan +penerimaan Penggunaan Kawasan Hutan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 serta +(PKH) dari peningkatan izin perusahaan peningkatan jumlah izin yang diterbitkan +tambang batubara sebagai dampak dari oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. +peningkatan harga batubara. Dalam tahun 2023, Pada tahun 2023, Pendapatan SDA Perikanan +Pendapatan SDA Kehutanan diperkirakan diperkirakan mencapai Rp1.628,0 miliar atau +mencapai Rp5.681,7 miliar atau terkontraksi tumbuh 36,5 persen dibandingkan realisasi +sebesar 2,1 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. Pertumbuhan ini diperkirakan +tahun 2022 yang disebabkan oleh penurunan disebabkan oleh perubahan metode +produksi kayu bulat. perhitungan PNBP Pungutan Hasil Perikanan +(PHP) dari praproduksi menjadi pascaproduksi +Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Pendapatan dimana Wajib Bayar akan dihitung PNBP-nya +SDA Kehutanan direncanakan sebesar pada saat mendaratkan ikan. +Rp5.654,8 miliar atau terkontraksi 0,5 persen +dibandingkan outlook tahun 2023. Kebijakan Pada RAPBN tahun 2024, Pendapatan SDA +yang akan dilakukan oleh Pemerintah dalam Perikanan direncanakan sebesar Rp3.500,0 +rangka mengoptimalkan SDA kehutanan tahun miliar atau tumbuh 115,0 persen dibandingkan +2024, antara lain: outlook tahun 2023. Pertumbuhan tersebut +1. Perbaikan tata kelola dan penertiban didukung oleh beberapa kebijakan yang +pemanfaatan dan penggunaan SDA di diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan +2-24 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +pemanfaatan SDA perikanan berbasis legal Panas Bumi karena adanya tambahan Setoran +regulated reported fishing (LRRF) melalui: Bagian Pemerintah (SBP) dari pembayaran atas +1. Implementasi kebijakan penangkapan ikan penjualan listrik Wayang Windu unit I periode +terukur dalam rangka pelestarian ekologi Juli 2022 – Januari 2023 yang sebelumnya +dan keberlanjutan sumber daya, dengan: tertunda karena perbedaan indeks eskalasi +i) memastikan produksi ikan sesuai daya harga. +dukungnya yang ditetapkan melalui +Dalam RAPBN Tahun 2024, Pendapatan +pengaturan zona penangkapan ikan dan +SDA Panas Bumi diperkirakan sebesar +kuota penangkapan ikan, ii) melakukan +Rp2.175,4 miliar atau terkontraksi 10,4 persen +perlindungan maksimal terhadap nelayan +dibandingkan outlook tahun 2023. Kebijakan +kecil dan mendukung pengembangan +yang akan diambil oleh Pemerintah dalam +ekonomi lokal, iii) mengimplementasikan +rangka optimalisasi Pendapatan SDA Panas +secara penuh skema pemungutan +Bumi antara lain: +PNBP pascaproduksi (berdasarkan +ikan hasil tangkapan yang didaratkan), 1. Penyempurnaan regulasi panas bumi +iv) menetapkan daerah penangkapan ikan antara lain revisi regulasi teknis peraturan +terbatas; Menteri ESDM, penyusunan pedoman +2. Kemudahan perizinan usaha penangkapan TKDN, penyederhanaan perizinan, +ikan; serta serta sinkronisasi di sektor kehutanan +3. Digitalisasi dan integrasi data sektor (konservasi area) bersama pemda; +perikanan antar K/L dalam rangka 2. Penguatan tata kelola pengusahaan panas +penguatan pengawasan dan kepatuhan bumi, antara lain dengan penerapan +wajib bayar. perizinan online, percepatan pelelangan +WKP, percepatan pelaksanaan survei +Selanjutnya, Pendapatan SDA Panas Bumi pendahuluan dan eksplorasi (PSPE), +dalam periode 2019–2022 mengalami penugasan ke BUMN, koordinasi dengan +pertumbuhan rata-rata sebesar 0,8 persen. PT PLN (agar tidak menerapkan derating +Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun atau curtailment), penguatan pembinaan +2022 sebesar 18,6 persen didukung oleh dan pengawasan, serta mendorong skema +peningkatan Pendapatan Pengusahaan Panas pengusahaan panas bumi yang lebih +Bumi atas tindak lanjut hasil audit BPKP menarik bagi pelaku usaha; +terhadap pengusaha panas bumi untuk 3. Peningkatan efisiensi biaya produksi, +tahun buku 2017-2018, adanya pembayaran antara lain melalui mitigasi risiko kegiatan +iuran produksi dari WKP Supreme Energy hulu panas bumi (kegiatan pembiayaan +Rantau Dedap, serta penambahan kapasitas eksplorasi), upgrade penggunaan teknologi +WKP Sorik Merapi Geothermal Power. Pada yang efisien dan peningkatan pemanfaatan +tahun 2023, Pendapatan SDA Panas Bumi brine; serta +diperkirakan mencapai Rp2.426,5 miliar atau 4. Penguatan data dan informasi, antara +tumbuh 6,0 persen dibandingkan realisasi lain dengan pemutakhiran data potensi, +tahun 2022. Pertumbuhan ini disebabkan pengembangan TIK dalam monitoring +adanya peningkatan Pendapatan Pengusahaan produksi dan pengawasan PNBP +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-25 Bab 2 Pendapatan Negara +(E-PNBP), dan integrasi serta kolaborasi sudah lebih dari 10 persen dari total kewajiban +sistem pengelolaan. moneter BI. +2.1.2.2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Pada tahun 2023, Pendapatan KND +diperkirakan sebesar Rp81.535,8 miliar atau +Dipisahkan +tumbuh 100,8 persen dibandingkan realisasi +PNBP dari pengelolaan Kekayaan Negara tahun 2022. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi +Dipisahkan (KND) mengalami pertumbuhan oleh peningkatan setoran dividen BUMN +positif selama periode 2019–2022 yaitu dampak dari membaiknya kinerja keuangan +tumbuh rata-rata sebesar 10,1 persen tiap BUMN pada tahun buku 2022 yang didorong +tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada oleh semakin pulihnya kondisi perekonomian. +tahun 2019 sebesar 79,2 persen disebabkan oleh Grafik 2.13 menjelaskan perkembangan +realisasi Pendapatan KND dari adanya Surplus Pendapatan KND periode 2019-2023 dan +Bank Indonesia (BI) bagian Pemerintah. proyeksi tahun 2024. +Grafik 2.13 Perkembangan Pendapatan KND, 2019-2024 +Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun +Pendapatan KND pada RAPBN Tahun 2024 +2021 yaitu terkontraksi sebesar 53,8 persen +diperkirakan mencapai Rp80.845,5 miliar +karena berkurangnya setoran Dividen BUMN +atau terkontraksi 0,8 persen dibandingkan +dampak penurunan kinerja BUMN Tahun +outlook tahun 2023. Penurunan tersebut +Buku 2020 akibat pandemi Covid-19 serta tidak +mempertimbangkan dinamika kondisi global +adanya realisasi Pendapatan KND dari sisa +dan stabilitas politik yang dapat memengaruhi +surplus BI bagian Pemerintah. Secara umum, +kinerja perekonomian domestik yang +kinerja capaian Pendapatan KND utamanya +berdampak pada kinerja keuangan BUMN +ditentukan oleh kinerja BUMN dan lembaga +pada tahun 2023. Selain itu, tantangan +lain (seperti BI) pada tahun sebelumnya. +terhadap penguatan tata kelola perlu terus +Namun demikian, Pendapatan KND dari Sisa +dilakukan terutama sejalan dengan kebijakan +Surplus BI tidak selalu berulang setiap tahun +restrukturisasi BUMN yang berdampak pada +mengingat pendapatan tersebut baru terealisasi +jumlah BUMN yang semakin sedikit. Dalam +apabila jumlah modal dan cadangan umum BI +rangka pencapaian target RAPBN tahun +GRAFIK 2.13 +PERKEMBANGAN PENDAPATAN KND, 2019-2024 +(triliun rupiah) +100,8 +79,2 +33,1 +(18,1) (0,8) +(53,8) +80,7 81,5 80,8 +66,1 +40,6 +30,5 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Dividen Surplus BI Pertumbuhan KND +Sumber: Kementerian Keuangan +2-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +2024 tersebut, Pemerintah akan mengambil sebesar 10,7 persen. Dalam outlook tahun +beberapa langkah kebijakan antara lain: 2023, PNBP Lainnya diperkirakan mencapai +1. Transformasi BUMN melalui perbaikan sebesar Rp131.493,6 miliar atau terkontraksi +tata kelola, penguatan fungsi manajemen 33,0 persen dibandingkan realisasi tahun +risiko, dan pengawasan secara berkelanjutan, 2022 sebagai akibat penurunan Pendapatan +serta penerapan aspek Environmental Social PHT dan Pendapatan DMO seiring dengan +Governance (ESG) dalam program kerja dan normalisasi harga komoditas minyak bumi +setiap investasi yang dilakukan; dan batubara di tahun 2023 serta penurunan +2. Pengawasan efektivitas kinerja PMN PNBP nonlayanan yang bersifat insidentil +terhadap kinerja usaha BUMN sebagai antara lain Premium Obligasi Negara, +agen pembangunan; Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran +3. Evaluasi proses penetapan dividen Yang Lalu (TAYL) serta Penempatan Uang +dengan mempertimbangkan profitabilitas, di Bank Indonesia (BI) dan Bank Umum. Grafik 2.13 Perkembangan PNBP Lainnya, 2019-2024 +likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi Perkembangan PNBP Lainnya periode +investor, regulasi dan covenant, serta peran 2019–2023 dan proyeksi tahun 2024 dapat +BUMN sebagai agen pembangunan; serta dilihat dalam Grafik 2.14. +4. Penguatan early warning untuk mendorong +Pada RAPBN tahun anggaran 2024, PNBP +kinerja BUMN yang lebih baik. +Lainnya ditargetkan sebesar Rp111.010,2 +miliar terkontraksi 15,6 persen dibandingkan +2.1.2.3. PNBP Lainnya +outlook tahun 2023. Penerimaan ini terdiri +Kinerja PNBP Lainnya yang terdiri atas PNBP dari PNBP K/L sebesar Rp77.765,8 miliar, +K/L, Penjualan Hasil Tambang (PHT), dan Pendapatan PHT sebesar Rp26.590,9 miliar, +Domestic Market Obligation (DMO) pada periode dan Pendapatan DMO sebesar Rp6.653,6 +tahun 2019–2022 mengalami pertumbuhan miliar. Penurunan PNBP lainnya dipengaruhi +rata-rata sebesar 13,0 persen per tahun. oleh terkontraksinya Pendapatan PHT sebesar +Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 26,3 persen sebagai akibat dari normalisasi +2021 yakni sebesar 37,1 persen dan terendah harga komoditas batubara, terkontraksinya +terjadi pada tahun 2020 yang terkontraksi Pendapatan DMO sebesar 4,9 persen +GRAFIK 2.14 +PERKEMBANGAN PNBP LAINNYA, 2019-2024 +(triliun rupiah) +37,1 28,7 +(3,2) (10,7) (15,6) +(33,0) +196,3 +152,5 +124,5 131,5 +111,2 111,0 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +PNBP K/L Pendapatan PHT Pendapatan DMO Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-27 Bab 2 Pendapatan Negara +sebagai akibat dari normalisasi harga minyak, 2024 (mencakup 65,5 persen dari total PNBP +dan terkontraksinya PNBP K/L sebesar K/L) adalah Kementerian Komunikasi dan +12,0 persen sebagai akibat penurunan PNBP Informatika, Kepolisian Negara Republik +nonlayanan yang bersifat insidentil antara Indonesia, Kementerian Perhubungan, +lain Premium Obligasi Negara, Penerimaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, +Kembali Belanja TAYL, dan Penempatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan +Uang di BI dan Bank Umum. Pertanahan Nasional, serta Kementerian +Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. +Optimalisasi PNBP Lainnya pada tahun Perkembangan PNBP K/L dengan kontribusi +2024 masih menghadapi beberapa tantangan layanan utama terbesar tahun 2019–2023 dan +yang memerlukan penyempurnaan kebijakan. proyeksi tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.5. +Beberapa tantangan tersebut diantaranya +volatilitas harga komoditas, kualitas layanan Kementerian Komunikasi dan Informatika +yang belum merata, dan perbaikan tata kelola (Kemenkominfo) +yang belum optimal. Dalam menghadapi +tantangan tersebut, Pemerintah berupaya Target PNBP Lainnya pada Kemenkominfo +melakukan berbagai kebijakan, antara lain: dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar +(1) peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan; Rp21.528,8 miliar atau tumbuh 4,7 persen +(2) optimalisasi pengelolaan aset BMN agar dibandingkan outlook tahun 2023. Kenaikan ini +lebih produktif; (3) penyempurnaan tata kelola didukung dari optimalisasi PNBP terutama dari +dan peningkatan penggalian potensi serta Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dan +pengawasan PNBP; (4) penyesuaian jenis Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi. +dan tarif PNBP; (5) peningkatan kerja sama/ Selain itu, pada revisi Peraturan Pemerintah +sinergi dengan instansi/pihak terkait; serta Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan +(6) perluasan pemanfaatan sistem informasi. Tarif atas Jenis PNBP pada Kemenkominfo +yang diperkirakan akan berlaku mulai bulan +Dilihat dari layanan utama yang diberikan Oktober 2023, terdapat jenis PNBP baru +kepada masyarakat, K/L yang diperkirakan antara lain beberapa jenis sertifikasi/pengujian +akan memberikan kontribusi terbesar di tahun perangkat telekomunikasi, BHP Sertifikasi +TABEL 2.5 +PERKEMBANGAN PNBP PADA 6 K/L DENGAN LAYANAN UTAMA, 2019–2024 +(triliun rupiah) +Tabel 2.5 Perkembangan PNBP pada 6 K/L dengan Layanan Utama, 2019-2024 +Outlook RAPBN +No Kementerian/Lembaga 2019 2020 2021 2022 +2023 2024 +1 Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 9,0 2 2,1 2 1,7 23,2 20,6 2 1,5 +2 Kepolisian Negara RI 9,4 7,7 8,8 9,4 9,9 1 0,1 +3 Kementerian Perhubungan 7,8 6,5 6,7 7,3 6,3 7,6 +4 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 4,4 2,9 3,2 6,5 6,0 7,8 +5 Kementerian ATR/BPN 2,3 1,8 2,2 2,6 2,4 2,6 +6 Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi 3,4 3,5 4,6 2,8 1,7 1,3 +Sumber: Kementerian Keuangan +2-28 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +Elektronik, pelatihan fungsional, penggunaan +dari sektor transportasi. Kebijakan yang akan +sarana dan prasarana, serta denda administratif. +diterapkan Pemerintah untuk mengoptimalkan +Kebijakan yang akan diterapkan Pemerintah +PNBP Lainnya dari Polri, antara lain: +untuk mengoptimalkan PNBP Lainnya dari +1. Peningkatan kualitas layanan melalui +Kemenkominfo, antara lain: +peningkatan pelayanan Registrasi dan +1. Peningkatan kualitas layanan melalui +Identifikasi (Regident) Lantas, SKCK, +penerapan Online Single Submission (OSS) +manajemen pengamanan Objek Vital +dalam proses pelaksanaan layanan +Nasional (Obvitnas), dan KTA/Ijazah +perizinan, dan penguatan kualitas serta +Satpam, serta Surat Izin Operasi Badan +kuantitas SDM; +Usaha Jasa Pengamanan (SIO BUJP); +2. Peningkatan penggunaan TIK melalui +2. Peningkatan penggunaan teknologi +optimalisasi pelaksanaan monitoring/ +informasi melalui pembangunan dan +verifikasi pembayaran PNBP +pengembangan data online, aplikasi SINAR, +memanfaatkan e-PNBP serta percepatan +aplikasi SIGNAL, SKCK online, dan database +penyediaan internet cepat dan berkualitas +Electronic Registration and Identification (ERI); +di daerah; +3. Penyempurnaan tata kelola PNBP, +3. Penyempurnaan tata kelola melalui +melalui peningkatan kompetensi SDM +pelaksanakan sosialisasi secara intensif, +yang profesional, unggul, serta memiliki +pemberian pendampingan kepada wajib +komitmen dalam pelaksanaan tugas serta +bayar serta peningkatan pemantauan +penerapan Standar Pelayanan Minimum +terhadap wajib bayar, dan penegakan +(SPM) Polres/Ta/Tabes/Metro; dan +hukum; serta +4. Optimalisasi PNBP melalui pelaksanaan +4. Optimalisasi PNBP melalui refarming +Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di +frekuensi, implementasi pengaturan jenis +seluruh Indonesia dan peningkatan kerja +dan tarif PNBP, sosialisasi secara intensif +sama dengan instansi terkait lainnya. +bagi penyelenggara telekomunikasi, serta +kerja sama dengan pihak terkait. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) +Kepolisian Negara Republik Indonesia Target PNBP Lainnya pada Kemenhub +(Polri) dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar +Rp7.616,7 miliar atau tumbuh 20,1 persen +Target PNBP Lainnya pada Polri dalam +dibandingkan outlook tahun 2023. Kenaikan +RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar +ini berasal dari PNBP Jasa Transportasi Laut, +Rp10.113,8 miliar atau tumbuh 2,6 persen +Transportasi Udara, dan Transportasi Darat +dibandingkan outlook tahun 2023. Kenaikan ini +yang disebabkan mulai pulihnya aktivitas +berasal dari peningkatan PNBP Fungsi Lalu +masyarakat dan dunia usaha pascapandemi +Lintas, antara lain dari pendapatan layanan +Covid-19 yang turut mendorong peningkatan +SIM, STNK, BPKB, TNKB, dan NRKB yang +kegiatan transportasi baik di laut, udara, +dipengaruhi adanya perkiraan peningkatan +maupun darat. Kebijakan yang akan diterapkan +penjualan kendaraan bermotor roda 2 (dua) +Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP +dan roda 4 (empat) sebagai akibat dari kembali +Lainnya dari Kemenhub, antara lain: +normalnya aktivitas perekonomian termasuk +1. Peningkatan tata kelola melalui sinergi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-29 Bab 2 Pendapatan Negara +dengan stakeholder internal dan eksternal, 2. Peningkatan PNBP antara lain melalui +penggunaan teknologi informasi untuk optimalisasi layanan paspor (layanan easy +simplifikasi layanan dan modernisasi probis, passport, paspor Simpatik, dan kebijakan +melibatkan Mitra Instansi Pengelola PNBP, paspor masa berlaku hingga 10 tahun), +penetapan self assessment pada wajib bayar, layanan e-visa, penerapan Golden Visa, +evaluasi proses bisnis pengelolaan PNBP intensifikasi PNBP layanan Balai Harta +dan peningkatan monitoring pengawasan Peninggalan (BHP), serta melanjutkan +dan pemeriksaan; dan Persetujuan Otomatis Pelayanan Kekayaan +2. Penggalian potensi PNBP melalui Intelektual (POP KI), Mobile IP Clinic, +peningkatan inovasi dan kualitas layanan, Program Intellectual Property (IP) Marketplace +optimalisasi pemanfaatan aset/ dan Patent examiner Goes to Campus; +BMN melalui sewa lahan, 3. Penguatan fungsi kehumasan melalui +gedung, bangunan, sarana dan Digital Media Campaign; +prasarana, evaluasi terhadap tarif dan jenis 4. Peningkatan kualitas layanan jasa hukum +PNBP, serta mendorong pelaksanaan kerja bidang kenotariatan, jaminan fidusia, dan +sama dalam pengelolaan BMN. Perseroan Perorangan melalui peningkatan +kerja sama dan penguatan tata kelola, +Kementerian Hukum dan Hak Asasi serta pelayanan Kekayaan Intelektual +Manusia (Kemenkumham) (KI) melalui implementasi Sertifikasi ISO +9001:2015; +Target PNBP Lainnya pada Kemenkumham +5. Ekstensifikasi kerja sama dan +dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar +pemberdayaan KI melalui transfer knowledge +Rp7.800,0 miliar atau tumbuh 30,9 persen +sebagai penerapan Corporate University +dibandingkan outlook tahun 2023. Peningkatan +dan IP Academy untuk masyarakat dan +ini disebabkan adanya potensi peningkatan +perguruan tinggi, kolaborasi Pusat dengan +penerimaan pada layanan Visa di tahun +Kanwil dan lembaga swadaya masyarakat +2024 seiring dengan semakin normalnya +serta kerja sama data sharing dan asistensi +perjalanan internasional. Selain itu, kemudahan +teknis dengan pihak internasional; serta +pembayaran PNBP layanan keimigrasian secara +6. Penguatan manajemen pengetahuan KI +langsung dari luar negeri maupun tersedianya +berbasis TIK melalui pembangunan platform +pilihan pembayaran menggunakan instrumen +digital KI serta pengembangan arsitektur +pembayaran internasional juga menjadi +dan rencana SPBE KI dan pengembangan +daya tarik bagi WNA untuk berkunjung ke +aplikasi serta database KI. +Indonesia. Kebijakan yang akan diterapkan +Pemerintah untuk mengoptimalkan PNBP Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ +Lainnya dari Kemenkumham, antara lain: Badan Pertanahan Nasional (KemenATR/ +1. Penambahan/perubahan jenis dan tarif BPN) +PNBP diantaranya melalui penambahan +Target PNBP Lainnya pada KemenATR/ BPN +jenis layanan pendidikan dan pelatihan +dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar +jabatan fungsional perancangan peraturan +Rp2.601,4 miliar atau tumbuh 7,8 persen +perundang-undangan serta layanan jasa +dibandingkan outlook tahun 2023. Kenaikan +hukum; +2-30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +ini antara lain disebabkan adanya layanan lima Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi +pertanahan berbasis elektronik (layanan hak PTN-BLU. Penerimaan PNBP Lainnya +tanggungan elektronik dan layanan pengecekan Kemendikbudristek akan dioptimalkan melalui +sertipikat) yang mengalami peningkatan kebijakan yang akan diambil Pemerintah, +dibandingkan tahun sebelumnya. Di sisi lain, antara lain: +ada jenis layanan PNBP yang cenderung turun 1. Melanjutkan dan mengevaluasi kebijakan +yaitu pada layanan Survei Pengukuran dan relaksasi UKT pada PTN bagi mahasiswa +Pemetaan serta layanan Pemeriksaan Tanah. terdampak bencana alam/non alam; +Layanan ini cukup signifıkan memengaruhi 2. Optimalisasi pemanfaatan aset/BMN; +penurunan PNBP Lainnya pada KemenATR/ 3. Perluasan kerja sama maupun kemitraan +BPN karena mempunyai tarif yang cukup dengan lembaga/organisasi tingkat nasional +besar, namun masih dapat ditutup dari maupun internasional yang mendukung +penerimaan PNBP layanan berbasis elektronik alih teknologi dan pemberdayaan iptek; +yang volumenya akan terus meningkat secara 4. Mendorong perubahan PTN Satker +signifikan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini menjadi PTN-BLU maupun PTN-BLU +didukung oleh kebijakan yang akan diambil menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan +Pemerintah, antara lain: Hukum (PTN-BH), seiring dengan misi +1. Perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP; merdeka belajar; serta +2. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan 5. Digitalisasi layanan Kemendikbudristek. +melalui peningkatan layanan informasi +sertipikat dan lokasi bidang tanah secara 2.1.2.4. Pendapatan BLU +elektronik serta proses diversifikasi layanan +informasi melalui tarif layanan berbasis BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah +digital; yang dibentuk guna memberikan pelayanan +3. Peningkatan pelayanan berbasis TIK kepada masyarakat berupa penyediaan barang +khususnya untuk layanan pertanahan dan dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan +penyelenggaraan penataan ruang; keuntungan dan menerapkan prinsip +4. Pemenuhan ketersediaan Rencana Detail efisiensi dan produktivitas dalam melakukan +Tata Ruang untuk percepatan layanan kegiatannya. Dalam hal pengelolaan, BLU +Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; diberikan fleksibilitas dalam mengelola +dan keuangannya antara lain melalui penggunaan +5. Optimalisasi pengelolaan BMN melalui pendapatan secara langsung tanpa perlu +pemanfaatan aset. menyetorkan terlebih dahulu ke kas negara +dengan berlandaskan kepada prinsip praktik +Kementerian Pendidikan Kebudayaan +bisnis yang sehat. +Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) +Sampai dengan semester I tahun 2023, terdapat +Target PNBP Lainnya pada Kemendikbudristek +272 satuan kerja pemerintah yang tersebar pada +dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar +19 K/L yang telah ditetapkan menjadi BLU. +Rp1.260,2 miliar atau terkontraksi 24,1 persen +Pada prinsipnya BLU memberikan layanan +dibandingkan outlook tahun 2023. Penurunan +dasar kepada masyarakat untuk meningkatkan +ini terutama disebabkan oleh beralihnya status +produktivitas dalam berkreativitas, berupa +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-31 Bab 2 Pendapatan Negara +penyediaan 128 fasilitas layanan kesehatan, sejak akhir tahun 2022 yang terus berlanjut +penyediaan 100 layanan pendidikan melalui pada semester pertama tahun 2023 dimana +PTN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harga rata-rata CPO menjadi US$879,6 per MT +Negeri (PTKIN), maupun pendidikan lebih rendah dari harga rata-rata CPO periode +vokasi, termasuk beasiswa S1 sampai dengan yang sama tahun 2022 sebesar US$1.533,3 per +S3 melalui BLU Lembaga Pengelola Dana MT. Perkembangan Pendapatan BLU periode +Pendidikan (LPDP). 2019–2023 dan proyeksi tahun 2024 disajikan +dalam Grafik 2.15. +Dalam periode 2019–2022, Pendapatan BLU +mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar Dalam RAPBN tahun 2024, Pendapatan +20,9 persen per tahun, terutama dipengaruhi BLU ditargetkan sebesar Rp83.352,4 miliar +oleh penambahan BLU baru, peningkatan atau tumbuh 4,9 persen dibandingkan outlook +dan pengembangan layanan, serta kontribusi tahun 2023. Kenaikan tersebut didukung +pungutan ekspor kelapa sawit. Pertumbuhan oleh peningkatan Pendapatan BLU pada +terendah terjadi pada tahun 2022 yang Kementerian Keuangan, Kementerian +terkontraksi sebesar 28,7 persen, sedangkan Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan +pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2021 Informatika serta Kementerian Agama. +sebesar 81,8 persen. Tingginya pertumbuhan Kebijakan teknis yang akan diambil Pemerintah +tersebut disebabkan adanya peningkatan dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan +pendapatan dari BLU Badan Pengelola Dana BLU, antara lain: +Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seiring 1. Peningkatan kemudahan akses terhadap +dengan meningkatnya harga CPO di pasar layanan BLU melalui penggunaan teknologi +internasional sebesar US$1.073,9 per ton. informasi; +2. Integrasi dan sinergi sumber daya antar +Pada tahun 2023, realisasi Pendapatan BLU +BLU untuk peningkatan efisiensi dan +diperkirakan sebesar Rp79.459,4 miliar +produktivitas; +atau terkontraksi 11,6 persen dibandingkan +3. Inovasi sumber pendanaan/pembiayaan +realisasi tahun 2022. Hal ini terutama masih +dalam rangka peningkatan aset BLU; serta +dipengaruhi oleh tren penurunan harga CPO +Grafik 2.15 Perkembangan Pendapatan BLU, 2019-2024 +GRAFIK 2.15 +PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU, 2019-2024 +(triliun rupiah) +81,8 +41,8 +4,9 +(11,3) (11,6) +(28,7) +126,0 +89,9 +79,5 83,4 +69,3 +48,9 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Pendapatan BLU Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +2-32 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +4. Modernisasi kelengkapan layanan dan Kesehatan serta terdapat beberapa satuan kerja +peningkatan kualitas perangkat layanan. PNBP yang mengalami merger ke BLU. +Secara lebih rinci, enam K/L dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan +Pendapatan BLU terbesar (90,5 persen dari Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) +total Pendapatan BLU) pada RAPBN tahun +anggaran 2024, sebagai berikut: Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, +Pendapatan BLU dari Kemendikbudristek +Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ditargetkan sebesar Rp8.376,7 miliar atau +terkontraksi 1,8 persen dibandingkan outlook +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, tahun 2023 sebesar Rp8.530,0 miliar. +Pendapatan BLU Kemenkeu ditargetkan Penurunan ini utamanya berasal dari jasa +sebesar Rp40.162,0 miliar atau tumbuh 5,9 layanan pendidikan yang disebabkan oleh +persen dibandingkan outlook tahun 2023 perubahan status lima PTN BLU menjadi +sebesar Rp37.909,8 miliar. Kenaikan tersebut PTN-BH yang berlaku efektif tahun 2023. +utamanya berasal dari Pendapatan BLU Badan +Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Komunikasi dan Informatika +(BPDPKS). Proyeksi pendapatan tersebut (Kemenkominfo) +dipengaruhi tren harga CPO internasional, +kurs dolar Amerika Serikat terhadap Rupiah, Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, +dan volume ekspor kelapa sawit. Harga CPO Pendapatan BLU dari Kemenkominfo +internasional memiliki dampak langsung ditargetkan sebesar Rp3.582,0 miliar atau +terhadap pendapatan pungutan ekspor kelapa tumbuh 14,9 persen dibandingkan outlook +sawit, karena harga CPO yang tinggi dapat tahun 2023 sebesar Rp3.117,1 miliar. Kenaikan +meningkatkan nilai ekspor yang pada akhirnya ini didukung dari peningkatan Pendapatan +meningkatkan pungutan ekspor. Selain itu, Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal +perubahan kurs dolar dan volume ekspor seiring perkembangan industri telekomunikasi +kelapa sawit juga memengaruhi besarnya yang masih tumbuh positif serta dari +pungutan ekspor mengingat kurs dolar dan pendapatan jasa penyediaan barang/jasa +volume ekspor juga merupakan komponen lainnya. +dalam penghitungan pungutan ekspor. +Kementerian Pertahanan (Kemhan) +Kementerian Kesehatan (Kemenkes) +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pendapatan BLU dari Kemhan ditargetkan +Pendapatan BLU dari Kemenkes ditargetkan sebesar Rp2.984,4 miliar atau terkontraksi +sebesar Rp17.051,1 miliar atau tumbuh 9,8 23,9 persen dibandingkan outlook tahun +persen dibandingkan outlook tahun 2023 2023 sebesar Rp3.922,9 miliar. Penurunan +sebesar Rp15.522,7 miliar. Kenaikan tersebut tersebut disebabkan oleh proyeksi pendapatan +dipengaruhi oleh beroperasinya beberapa jasa layanan rumah sakit yang diperkirakan +satuan kerja baru di lingkungan Kementerian turun seiring dengan tidak adanya lagi klaim +dana Covid-19. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-33 Bab 2 Pendapatan Negara +TABEL 2.6 +PERKEMBANGAN PENDAPATAN BLU 6 K/L TERBESAR, 2019-2024 +(triliun rupiah) +Outlook RAPBN +No Kementerian/Lembaga 2019 2020 2021 2022 +2023 2024 +1 Kementerian Keuangan 9,6 29,3 79,7 45,1 37,9 40,2 +2 Kementerian Kesehatan 12,9 13,8 15,4 15,0 15,5 17,1 +Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan +3 - 10,6 12,2 11,3 8,5 8,4 +Teknologi +4 Kementerian Komunikasi dan Informatika 3,8 3,4 3,7 3,9 3,1 3,6 +5 Kementerian Pertahanan 2,5 3,1 4,5 3,9 3,9 3,0 +6 Kementerian Agama 1,8 2,0 2,2 2,7 3,0 3,3 +Sumber: Kementerian Keuangan, diolah +Kementerian Agama (Kemenag) faskes dan sistem layanan kesehatan +terintegrasi melalui economic sharing untuk +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, digitalisasi layanan, big data kesehatan, +Pendapatan BLU dari Kemenag ditargetkan implementasi one stop service dan sister hospital, +sebesar Rp3.294,5 miliar atau tumbuh 11,1 serta investasi layanan kesehatan melalui +persen dari target outlook tahun 2023 sebesar digitalisasi dan integrasi layanan rujukan dan +Rp2.966,5 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh kesiap-siagaan penanganan krisis kesehatan. +Tabel 2.6 Perkembangan Pendapatan BLU 6 K/L Terbesar , 2019-2024 +adanya beberapa Perguruan Tinggi Keagamaan +2. BLU Bidang Layanan Pendidikan +Negeri (PTKN) yang beralih menggunakan +pola pengelolaan keuangan BLU diiringi BLU bidang layanan pendidikan pada +peningkatan kualitas dan kuantitas layanan tahun 2024 akan berfokus kepada +bagi peserta didik, pengembangan unit bisnis peningkatan kualitas institusi melalui +pada satker BLU, serta mulai berlakunya penguatan link and match dengan industri, +ketentuan kewajiban sertifikasi halal sehingga peningkatan aksesibilitas pendidikan +meningkatkan volume layanan sertifikasi halal tinggi, peningkatan akreditasi institusi +pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk berstandar internasional serta peningkatan +Halal (BPJPH). kualitas SDM melalui reformasi proses +pembelajaran dan penguatan karakter, +Perkembangan Pendapatan BLU dengan peningkatan kompetensi tenaga pengajar, +kontribusi terbesar tahun 2019–2024 disajikan serta peningkatan competitiveness. +pada Tabel 2.6. +3. BLU Bidang Layanan Program +Perlindungan Sosial +Berbagai bentuk peran serta pemberian +layanan kepada masyarakat oleh BLU dapat BLU bidang layanan program +dikelompokkan dalam beberapa bidang perlindungan sosial pada tahun 2024 akan +diantaranya sebagai berikut: berfokus kepada peningkatan aksesibilitas +1. BLU Bidang Layanan Kesehatan dalam menyalurkan UMi dan Usaha Mikro +dan Kecil (UMK), sinergi pembiayaan dan +BLU bidang layanan kesehatan pada tahun +integrated supply chain, subsidi energi, serta +2024 akan berfokus kepada peningkatan +2-34 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 2 Pendapatan Negara +peningkatan kualitas lingkungan hidup dan politik, hukum, dan pertahanan keamanan, +Energi Baru Terbarukan (EBT). sedangkan untuk hibah luar negeri didasarkan +pada kegiatan K/L yang direncanakan +4. BLU Bidang Layanan Infrastruktur +dengan pemberi hibah sesuai dengan prioritas +BLU bidang layanan infrastruktur +pembangunan nasional. +pada tahun 2024 akan berfokus kepada +peningkatan value asset untuk mendukung Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan hibah +program Proyek Strategis Nasional (PSN) tertinggi terjadi pada tahun 2020 mencapai +dan menyediakan infrastruktur TIK. Rp18.832,8 miliar yang disebabkan oleh +adanya penerimaan hibah dalam negeri dari +2.1.3 Perkembangan Penerimaan Hibah Pemerintah Daerah yang kemudian dananya +Tahun 2019–2023 dan Rencana digunakan untuk membiayai Pilkada pada +tahun 2020. +Tahun 2024 +Penerimaan hibah adalah penerimaan Pada tahun 2021, penerimaan hibah mencapai +Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, Rp5.013,0 miliar, yang dipengaruhi penerimaan +jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh hibah yang ditujukan antara lain untuk +dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar peningkatan pendidikan vokasi, pengembangan +kembali, yang berasal dari dalam negeri atau desa dan sistem perkotaan, penyediaan air +luar negeri. Atas hibah tersebut, pemerintah bersih, serta mendukung stabilitas politik, +mendapat manfaat secara langsung yang hukum, pertahanan, dan keamanan baik yang +digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan ke +K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah daerah. +Daerah, BUMN, dan BUMD. Faktor yang +Selanjutnya, penerimaan hibah dalam tahun +memengaruhi realisasi penerimaan hibah +2022 sebesar Rp5.696,1 miliar. Penerimaan +antara lain Peraturan Pemerintah untuk +tersebut ditujukan untuk: (1) mendukung +mempermudah lembaga donor dalam +pelestarian lingkungan hidup, sumber daya +menyalurkan hibah kepada Pemerintah +alam, dan budaya, serta kegiatan antisipasi +Indonesia melalui mekanisme hibah terencana +dampak perubahan iklim (climate change); (2) +maupun hibah langsung. Selain itu, kebijakan +memperkuat infrastruktur untuk mendukung +Pemerintah dalam administrasi dan akuntansi +pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; +pengelolaan hibah juga memengaruhi realisasi +serta (3) percepatan pencegahan stunting. Selain +hibah. Kebijakan ini dilakukan dengan +itu, penerimaan hibah berasal dari dalam negeri +mewajibkan K/L penerima hibah untuk +terutama untuk mendukung stabilitas politik, +mencatatkan semua penerimaan hibah dalam +hukum, dan keamanan. +Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). +Pada tahun 2023, outlook penerimaan hibah +Realisasi penerimaan hibah sangat berfluktuasi +diperkirakan akan mencapai Rp3.100,0 miliar. +karena bersifat sukarela yang terdiri dari +Penerimaan hibah tersebut berasal dari hibah +hibah dalam negeri dan hibah luar negeri. +luar negeri dan dalam negeri. Hibah luar +Penerimaan hibah langsung dalam negeri +negeri terutama digunakan antara lain untuk: +terutama dipengaruhi oleh dukungan stabilitas +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 2-35 Bab 2 Pendapatan Negara +(1) pengelolaan hutan berkelanjutan, ketahanan hutan antara lain didanai oleh hibah +bencana, dan perubahan iklim; (2) peningkatan Pemerintah Jerman melalui Kreditanstalt +kualitas dan kapasitas perguruan tinggi; fur Wiederaufbau (KfW). +(3) penegakan dan pelayanan hukum; serta 3. Percepatan penanganan stunting, +(4) perencanaan pembangunan nasional. transformasi kesehatan, penanganan +Sementara itu, hibah dari dalam negeri antara perubahan iklim (climate change), dan +lain digunakan untuk: (1) memperkuat stabilitas pengurangan emisi di perkotaan antara lain +politik, hukum, pertahanan, dan keamanan; didanai melalui hibah dari World Bank. +(2) mendukung pengelolaan dan pelayanan 4. Program-program pengembangan desa +pertanahan; serta (3) meningkatkan kualitas dan kewirausahaan melalui hibah dari +dan kapasitas pendidikan. The International Fund for Agricultural +Development (IFAD). +Selanjutnya, pada RAPBN tahun 2024, +proyeksi penerimaan hibah diperkirakan Dalam pelaksanaannya, Pemerintah akan +sebesar Rp430,6 miliar yang didasarkan pada menjaga agar penerimaan hibah baik +proyeksi hibah luar negeri terencana, baik yang terencana maupun langsung harus memenuhi +dikelola oleh K/L maupun diterushibahkan prinsip sebagaimana diatur dalam PP No. 10 +ke daerah. Proyeksi hibah tersebut merupakan Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan +hasil nota kesepakatan (Momerandum of Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan +Understanding/MoU) yang telah ditandatangani Hibah, yaitu transparan, akuntabel, efisien +Grafik 2.16 Hibah , 2019-2024 +antara Pemerintah sebagai penerima hibah dan efektif; kehati-hatian, tidak disertai +(grantee) dengan organisasi atau negara pemberi ikatan politik; serta tidak memiliki muatan +hibah. Penerimaan hibah tersebut antara lain yang dapat mengganggu stabilitas keamanan +akan ditujukan untuk kegiatan: negara. Oleh karena itu, perubahan besaran +1. Penurunan tingkat kemiskinan melalui penerimaan hibah selalu dilaporkan dalam +pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan LKPP. Perkembangan penerimaan hibah +terutama melalui hibah dari Millennium tahun 2019 sampai dengan 2023 serta +Challenge Corporation (MCC); proyeksi 2024 terdapat pada Grafik 2.16. +2. Keanekaragaman hayati dan pelestarian +GRAFIK 2.16 +HIBAH, 2019-2024 +(triliun rupiah) +18,8 +5,5 5,0 5,7 +3,1 +0,4 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Hibah +Sumber: Kementerian Keuangan +2-36 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 +Belanja Negara Bab 3 Belanja Negara +BAB 3 +BELANJA NEGARA +3.1 Pendahuluan dinamika yang terjadi, APBN melalui belanja +negara tetap menjalankan perannya sebagai shock +Belanja Negara sebagai salah satu instrumen absorber untuk menjaga daya beli masyarakat +kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam sekaligus menjaga momentum pertumbuhan +menggerakkan perekonomian nasional ditengah ekonomi. +ketidakpastian global maupun domestik. Maka +dari itu, belanja negara disusun agar dapat Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari +beradaptasi guna mendukung berbagai program pelaksanaan RPJMN Tahun 2020-2024 +pembangunan nasional. Sejalan dengan kondisi sehingga belanja negara akan difokuskan untuk +tersebut, belanja negara pada periode 2019-2023 pencapaian sasaran dan target prioritas nasional +telah diprioritaskan untuk penanganan pandemi serta penuntasan major project dan/atau Proyek +dan percepatan pemulihan ekonomi nasional Strategis Nasional (PSN). Belanja Negara tahun +ditengah kondisi global yang dinamis dan penuh 2024 akan diarahkan untuk penguatan kualitas +ketidakpastian. belanja sehingga menghasilkan output/outcome +yang optimal dalam mempercepat transformasi +Pada kurun waktu 2019-2022, rata-rata ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. +pertumbuhan ekonomi mencapai 1,9 persen Maka dari itu, belanja negara pada RAPBN +dan tingkat pengangguran turun dari 6,5 persen tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp3.304.135,2 +di tahun 2021 menjadi 5,9 persen di tahun 2022. miliar yang terdiri atas Belanja Pemerintah +Pada kuartal I tahun 2023, tingkat pengangguran Pusat (BPP) sebesar Rp2.446.543,5 miliar +turun menjadi 5,5 persen. Kinerja perekonomian (74,0 persen terhadap belanja negara) dan +tersebut sejalan dengan dukungan Pemerintah Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857.591,7 +melalui Belanja Negara yang meningkat dari miliar (26,0 persen terhadap belanja negara). +Rp2.309.287,3 miliar pada tahun 2019 menjadi Perkembangan belanja negara tahun 2019-2024 +Rp3.096.262,7 miliar pada tahun 2022 atau ditampilkan dalam Grafik 3.1. +tumbuh rata-rata sebesar 10,3 persen. Ditengah +GRAFIK 3.1 +PERKEMBANGAN BELANJA NEGARA, 2019-2024 +(triliun rupiah) +12,4 11,1 +2,8 7,4 +0,9 5,8 +857,6 +816,2 825,4 +785,7 +762,5 +813,0 +2.280,0 2.298,2 2.446,5 +1.833,0 2.000,7 +1.496,3 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +BPP TKDD Pertumbuhan (%) +Sumber:Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-1 Bab 3 Belanja Negara +Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal 3. mendorong subsidi tepat sasaran dan +tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi efektivitas program perlinsos melalui +Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, peningkatan akurasi data, perbaikan +kebijakan belanja negara dalam RAPBN tahun mekanisme penyaluran, dan sinergi +anggaran 2024 diarahkan sebagai berikut: program; +1. mendukung percepatan transformasi 4. penguatan sinergi dan harmonisasi +ekonomi melalui penghapusan kemiskinan kebijakan pusat dan daerah antara lain +ekstrem, penurunan stunting, pengendalian melalui implementasi kerangka ekonomi +inflasi, peningkatan investasi, memperkuat makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal +kualitas SDM, percepatan pembangunan regional; dan +infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, +deregulasi dan penguatan institusi; 5. penguatan efisiensi dan efektivitas belanja +negara (spending better) tidak hanya diarahkan +2. penguatan spending better yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, +dengan mendorong efisiensi kebutuhan namun juga untuk mendorong pemerataan +dasar, fokus pada prioritas pembangunan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, +dan berorientasi pada hasil (result-based pengentasan kemiskinan, dan pengurangan +budget execution); kesenjangan baik antargolongan maupun +antarwilayah. +BOKS 3.1 +POKOK-POKOK RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024 +RKP Tahun 2024 diposisikan untuk: (1) mencapai target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024; +(2) menyukseskan rangkaian Pemilu tahun 2024; dan (3) menciptakan pembangunan yang lebih baik +pada tahun akhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2020–2024 sebagai fondasi yang kokoh dalam melanjutkan +estafet pembangunan pada periode 2025–2029. +Tema RKP diarahkan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi pembangunan tahunan, serta +sebagai upaya untuk membaurkan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi secara tahunan +ke dalam skenario pembangunan dalam RKP dengan tetap memperhatikan koridor RPJMN. +Pemerintah berkomitmen untuk mengembalikan trajectory pertumbuhan ekonomi dan indikator makro +lainnya pada kondisi prapandemi Covid-19. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 +tetap mendorong transformasi ekonomi sebagai game changer menuju Indonesia Maju. Transformasi +ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di +dalam dan antarsektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah +relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan +pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan +pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui: (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi; +(2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan kesempatan kerja. +Penyusunan tema RKP Tahun 2024 dengan mempertimbangkan RPJMN Tahun 2020-2024, arahan +Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi +publik, kerangka ekonomi makro, agenda Pemilu Tahun 2024, dinamika ketidakpastian global, dan +3-2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +isu strategis lainnya yang menjadi perhatian. Memperhatikan beberapa koridor tersebut, maka tema +pembangunan RKP Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan +Berkelanjutan”. +Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan +pembangunan nasional tahun 2024, serta strategi yang melekat pada masing-masing arah kebijakan +sebagai berikut: +1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi: +(a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan +akurasi program perlindungan sosial; (b) konvergensi pelaksanaan program-program perlindungan +sosial; (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan; (d) peningkatan kesejahteraan +petani dan nelayan; dan (e) peningkatan kualitas konsumsi pangan. +2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan melalui strategi: +(a) memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; (b) reformasi sistem perlindungan +sosial; (c) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (d) meningkatkan +pemerataan layanan pendidikan berkualitas; (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; +dan (f) meningkatkan produktivitas dan daya saing. +3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi: (a) meningkatkan +daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai +pasok; serta (b) menyediakan iklim yang kondusif dalam penyusunan riset nasional. +4. Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi: (a) meningkatkan kualitas teknologi +informasi; (b) meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi; (c) mewujudkan investasi yang +berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif; (d) meningkatkan daya +saing UMKM dan koperasi; serta (e) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk +daya saing pertanian dan kelautan perikanan. +5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilaksanakan melalui strategi: (a) melaksanakan +pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan +berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir); +(b) konservasi lahan produktif; (c) menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi +berkeadilan; serta (d) meningkatkan layanan tenaga listrik yang merata, berkualitas, berkelanjutan +dan berkeadilan, serta perluasan pemanfaatan. +6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dilaksanakan melalui strategi: +(a) meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan +aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh; (b) meningkatkan +ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan +Hemat Air; (c) meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai +agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah; +(d) meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi; dan +(e) meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat +pelayanan dasar dan daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3 TP). +7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui strategi: (a) membangun +gedung pemerintahan dan hunian; dan (b) membangun infrastruktur utama. +8. Pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dilaksanakan melalui strategi: (a) mendorong terwujudnya +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-3 Bab 3 Belanja Negara +tahapan pemilu/pemilihan sesuai jadwal; (b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemiluan; +(c) mengamankan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024; dan (d) mendukung penyelenggaraan +pemilu di luar negeri. +Prioritas Nasional (PN) dalam RKP Tahun 2024 adalah: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk +Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi +Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan +Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur +untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, +Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam +dan Transformasi Pelayanan Publik. Prioritas Nasional ini dapat di jelaskan lebih lanjut sebagai berikut: +Prioritas Nasional 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan +Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang +inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan energi dengan +mengutamakan peningkatan EBT; peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan +ekonomi; peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan; peningkatan pengelolaan +kemaritiman, perikanan dan kelautan; penguatan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi; peningkatan +nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi; peningkatan ekspor bernilai +tambah tinggi dan penguatan TKDN; serta penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. +Prioritas Nasional 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin +Pemerataan diarahkan untuk percepatan transformasi sosial dan ekonomi; penguatan rantai produksi +dan rantai nilai di tingkat wilayah untuk meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah; +memperkuat integrasi perekonomian domestik dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar untuk +mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah; serta meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang +wilayah melalui strategi pembangunan. +Prioritas Nasional 3, Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing merupakan +kunci peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. +PN 3 pada tahun 2024 akan diarahkan pada memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan; +reformasi sistem perlindungan sosial, terutama untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; +meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; meningkatkan pemerataan +layanan pendidikan berkualitas; meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda; mengentaskan +kemiskinan, difokuskan pada penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, +pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi +penduduk miskin dan rentan; serta meningkatkan produktivitas dan daya saing. +Prioritas Nasional 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki kedudukan penting +dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, unggul, dan berdaya +saing. Pelaksanaan PN 4 akan difokuskan untuk: memperkuat pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi +Mental dan pembinaan Ideologi Pancasila; memperkuat pemajuan kebudayaan untuk mengembangkan +nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; mengembangkan moderasi beragama +untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial; serta mengembangkan budaya literasi, kreativitas, +dan inovasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. +Prioritas Nasional 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan +Pelayanan Dasar difokuskan pada pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar; peningkatan konektivitas +untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi; mendukung pembangunan inklusif dan +berkelanjutan terutama di wilayah 3TP, penyediaan layanan dan pembangunan infrastruktur konektivitas +yang merata; peningkatan layanan infrastruktur perkotaan; pembangunan energi dan ketenagalistrikan +3-4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +dalam mendukung transisi energi untuk menuju sistem energi rendah karbon; dan pembangunan dan +pemanfaatan infrastruktur TIK, serta pendorong enabler TIK dalam pertumbuhan ekonomi sebagai +bagian dari transformasi digital. +Prioritas Nasional 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan +Perubahan Iklim difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup +untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi +ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, +pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan +perubahan iklim diarahkan pada kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk +meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, terutama penanganan limbah bahan +berbahaya dan beracun (B3) medis pascapandemi Covid-19; penguatan budaya dan kelembagaan yang +bersifat antisipatif, responsif dan adaptif untuk membangun resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi +bencana; serta peningkatan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) dengan +fokus penurunan emisi GRK di sektor lahan, industri, dan energi. +Prioritas Nasional 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. +Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan diarahkan antara lain pada: pelaksanaan +Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 diarahkan pada penyelenggaraan pemilihan yang langsung, umum, +bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan jadwal; pembangunan kebebasan dan kesetaraan serta +kapasitas lembaga demokrasi yang substantial; peningkatan kualitas komunikasi publik; mendukung +pelaksanaan pembangunan bidang hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan peningkatan akses +terhadap keadilan; mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, dilakukan perbaikan tata kelola dan +birokrasi; serta pembangunan bidang pertahanan dan keamanan. +3.2 Belanja Pemerintah Pusat Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, +kualitas BPP terus ditingkatkan melalui +3.2.1 Perkembangan Belanja Pemerintah berbagai kebijakan dan perbaikan mekanisme +Pusat Tahun 2019-2023 dan Rencana perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan +anggaran. Hal ini terlihat dari kebijakan- +Tahun 2024 +kebijakan utama yang diambil pemerintah +Belanja Pemerintah Pusat (BPP) pada periode antara lain: (1) peningkatan kualitas SDM +2019-2022 mengalami peningkatan dari yang terampil, produktif dan berdaya saing +Rp1.496.313,9 miliar pada tahun 2019 menjadi melalui pendidikan, transformasi sistem +Rp2.280.027,9 miliar pada tahun 2022 dengan kesehatan dan akselerasi sistem perlindungan +pertumbuhan rata-rata sebesar 15,1 persen. sosial; (2) penyelesaian infrastruktur untuk +Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh peningkatan produktivitas dan mendukung +adanya kebijakan pemerintah untuk menangani transformasi ekonomi; (3) dukungan untuk +dampak pandemi dan juga percepatan revitalisasi industri dan adaptasi teknologi hijau +pemulihan ekonomi melalui berbagai program pengembangan energi baru terbarukan (EBT); +bantuan yang diberikan kepada masyarakat (4) peningkatan ketepatan sasaran penyaluran +untuk meminimalisir dampak ekonomi dari program bansos dan subsidi serta penajaman +pandemi dan ketidapastian global. Selanjutnya belanja bantuan pemerintah; (5) peningkatan +untuk tahun 2023 diperkirakan akan terealisasi efektivitas dan implementasi reformasi +sebesar Rp2.298.242,4 miliar meningkat birokrasi; (6) peningkatan efisiensi belanja +0,8 persen dari tahun 2022. barang non prioritas; dan (7) antisipasi dan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-5 Bab 3 Belanja Negara +mitigasi risiko fiskal dalam pelaksanaan APBN, ekonomi dan pemerataan pembangunan, +bencana dan kegiatan mendesak lainnya. penciptaan lapangan kerja, pengentasan +kemiskinan dan pengurangan kesenjangan +Pada tahun 2024, sejalan dengen tema kebijakan antargolongan antarwilayah. +fiskal yaitu “Mempercepat Transformasi +Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, Untuk mencapai tujuan tersebut, BPP +BPP akan diarahkan untuk peningkatan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 +kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas direncanakan sebesar Rp2.446.543,5 miliar. +guna mengakselerasi transformasi ekonomi, Anggaran tersebut akan dimanfaatkan untuk +dengan kebijakan antara lain: melaksanakan program-program prioritas +antara lain: (1) pengurangan kemiskinan +1. mendukung percepatan transformasi dan penghapusan kemiskinan ekstrem; +ekonomi melalui penghapusan kemiskinan (2) peningkatan akses dan kualitas pendidikan +ekstrem, penurunan stunting, pengendalian pada seluruh jenjang pendidikan melalui +inflasi, peningkatan investasi, penguatan perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan +kualitas SDM, percepatan pembangunan (PIP, KIP Kuliah); (3) percepatan/akselerasi +infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, penurunan prevalensi stunting dan melanjutkan +deregulasi dan penguatan institusi; transformasi sistem kesehatan; (4) hilirisasi +SDA; (5) penguatan daya saing investasi; +2. melakukan penguatan spending better +(6) percepatan pembangunan infrastruktur +melalui efisiensi kebutuhan dasar, fokus +dasar dan konektivitas; (7) percepatan +mendukung prioritas pembangunan dan +pembangunan Ibu Kota Nusantara; +berorientasi pada hasil; +(8) pelaksanaan Pemilu 2024; dan +(9) pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli +3. mendorong subsidi tepat sasaran dan +masyarakat. Perkembangan belanja pemerintah +efektivitas program perlinsos; +pusat secara detil dapat dilihat dalam +Grafik 3.2. +4. meningkatkan efektivitas dan efisiensi +belanja untuk mendorong pertumbuhan +GRAFIK 3.2 +PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2019-2024 +(triliun rupiah) +2,8 22,5 9,2 14,0 +0,8 6,5 +2.280,0 2.298,2 2.446,5 +1.833,0 2.000,7 +1.496,3 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +BPP Pertumbuhan (%) +Sumber:Kementerian Keuangan +3-6 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +TABEL 3.1 +BELANJA PEMERINTAH PUSAT, 2023-2024 +(triliun rupiah) +Uraian Outlook 2023 RAPBN 2024 +* +Belanja K/L 1.085,5 1.077,2 +Belanja Non-K/L 1.212,8 1.369,3 +Jumlah 2.298,2 2.446,5 +Sumber: Kementerian Keuangan +*) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri +3.2.1.1 Kebijakan dan Anggaran Belanja tantangan dan sekaligus harapan, mengingat +Pemerintah Pusat menurut kompleksitas permasalahan perekonomian +global yang dihadapi masih cukup berat yang +Organisasi +memengaruhi perkembangan perekonomian +Anggaran belanja pemerintah pusat nasional. Terlebih lagi terdapat agenda +dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) strategis Presiden yang harus dijaga, pelayanan +anggaran yang dialokasikan melalui Bagian operasional minimum pemerintahan yang harus +Anggaran (BA) Kementerian/Lembaga berkelanjutan, dan penguatan beberapa bidang +(K/L); dan (2) anggaran yang dialokasikan prioritas pembangunan harus terus berjalan +melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum karena menjadi faktor-faktor fundamental +Negara (BUN) atau belanja non-K/L. dalam mendukung percepatan transformasi +Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN ekonomi. Sebagai salah satu unsur utama +tahun anggaran 2024 terdiri dari belanja K/L dalam mengungkit perekonomian, dan dengan +sebesar Rp1.077.224,9 miliar dan belanja keterbatasan ruang fiskal yang ada, belanja K/L +non-K/L sebesar Rp1.369.318,6 miliar harus mampu mengelola seluruh isu tersebut +(alokasi Belanja K/L diperkirakan menjadi menjadi intervensi kebijakan belanja yang +sebesar Rp1.086.624,9 miliar jika menampung efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan +kenaikan gaji ASN pusat/TNI/Polri). guna menekan angka kemiskinan dan +Secara lengkap rincian BPP tahun 2023 dan kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja, +tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.1 dan mempercepat pemerataan pembangunan. +Perkembangan intervensi kebijakan belanja +3.2.1.1.1 Belanja Kementerian/ Lembaga K/L diuraikan sebagai berikut: +Sebagai keberlanjutan dari implementasi Realisasi belanja K/L tahun 2022 adalah sebesar +kebijakan pada tahun sebelumnya, Belanja Rp1.084.674,7 miliar. Efektivitas pemanfaatan +K/L masih tetap didorong untuk semakin belanja K/L yang tepat dalam penanganan +berkualitas, yang mampu menghasilkan output pandemi Covid-19 berperan besar dalam +yang optimal dalam menstimulasi pemulihan menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. +perekonomian dan perbaikan derajat Akselerasi program vaksinasi dan pendekatan +kesejahteraan pasca pandemi. Pemanfaatan yang tepat dalam penerapan pembatasan +belanja K/L yang lebih optimal tersebut menjadi sosial masyarakat yang adaptif secara efektif +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-7 Bab 3 Belanja Negara +mengendalikan penularan Covid-19 sekaligus pangan non-tunai (BPNT)/Kartu Sembako +menjaga aktivitas ekonomi untuk dapat melalui Kementerian Sosial; (2) peningkatan +pulih lebih cepat. Berbagai program belanja indeks bantuan program PKH; (3) penambahan +K/L untuk mendukung pemulihan ekonomi target PBI program JKN dan penyesuaian +melalui Program Penanganan Covid-19 dan besaran iuran; (4) percepatan pembangunan +Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) telah sarana dan prasarana bidang pendidikan, yang +memberikan dorongan besar bagi akselerasi dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum +pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022. dan Perumahan Rakyat; (5) percepatan +pembangunan infrastruktur konektivitas +Selama periode 2019-2022, realisasi belanja dan layanan dasar; (6) pengembangan food +K/L meningkat dari Rp873.427,2 miliar pada estate; optimalisasi pemanfaatan TIK untuk +tahun 2019 menjadi Rp1.084.674,7 miliar pada mempermudah delivery service dan mendukung +tahun 2022 dengan pertumbuhan rata-rata aktivitas perekonomian; (7) pengembangan +7,5 persen. Selama periode 2019-2022, belanja 5 destinasi pariwisata super prioritas (DPSP); +K/L sebagian besar dimanfaatkan untuk dan (8) pengadaan/pemeliharaan alat utama +meningkatkan kualitas sumber daya manusia sistem persenjataan khusus (Almatsus) TNI +Indonesia dan kemampuan daya saing, dan Polri. +meningkatkan dan memperlancar kegiatan +perekonomian, memberikan perlindungan Disamping itu, dalam rangka meningkatkan dan +sosial sebagai perwujudan keadilan bagi menjaga efisiensi dan efektivitas belanja K/L, +masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan +menciptakan rasa aman bagi masyarakat, dan diantaranya: (1) mendukung reformasi birokrasi +menyelesaikan pembangunan infrastruktur sejalan dengan pola kerja baru yang lebih efisien +strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dengan tetap mempertahankan produktivitas +dan mendukung produktivitas. dan meningkatnya kualitas pelayanan kepada +publik; (2) efisiensi belanja barang operasional +Selanjutnya, pada tahun 2023, belanja K/L dan belanja non-prioritas sejalan dengan pola +diperkirakan terealisasi sebesar Rp1.085.485,6 kerja baru dan optimalisasi pemanfaatan TI; +miliar meningkat 0,1 persen dari tahun 2022. (3) mendukung pendanaan dalam rangka +Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan pembangunan dan penyelesaian proyek +untuk penyaluran BOS, PIP, PKH, Kartu strategis nasional prioritas untuk pelayanan +Sembako, bantuan iuran bagi peserta PBI JKN, dasar dan meningkatkan produktivitas secara +bantuan bencana, pembangunan bendungan selektif; dan (4) mendorong pelaksanaan +dan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/ integrasi data penerima manfaat program +mesin, pemeliharaan jalan, pembangunan IKN, perlinsos secara bertahap. +persiapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024, dan +pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Selanjutnya, terkait dengan output prioritas +pada beberapa bidang pembangunan periode +Beberapa kebijakan strategis yang dilaksanakan 2019-2023 antara lain sebagai berikut: +dalam periode 2019-2023 antara lain: +(1) perubahan skema pemberian bantuan Pembangunan bidang kesehatan dilakukan +pangan, dari subsidi menjadi bantuan sosial melalui berbagai program kesehatan yang +3-8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +ditujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melalui Kartu Sembako; (2) penerima bantuan +mempertimbangkan tahapan perkembangan PKH sebanyak 10 juta KPM sejak tahun +kehidupan manusia. Pemerintah berkomitmen 2019; dan (3) pelaksanaan bantuan sosial +untuk memberikan pelayanan dari bayi untuk mendukung kebijakan PC PEN sebagai +dalam kandungan hingga lansia antara lain bantalan (safety net) bagi masyarakat miskin +melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, dan rentan untuk bertahan di situasi pandemi +pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta melalui bansos tunai kepada 10 juta KPM dan +layanan kesehatan bagi lansia. Pemerintah bantuan sembako PPKM kepada 5,9 juta KPM +juga melaksanakan program JKN untuk pada tahun 2021, dan pelaksanaan bantuan +meningkatkan akses masyarakat terhadap langsung tunai (BLT) minyak goreng kepada +layanan kesehatan. Selama periode 2019- 20,4 juta penerima (melalui Kemensos) dan +2023, output prioritas bidang kesehatan, antara BLT BBM kepada 20,7 juta penerima di tahun +lain: (1) cakupan peserta PBI sebanyak 96,5 2022. +juta jiwa pada tahun 2019 dan ditargetkan +sebanyak 96,8 juta jiwa pada tahun 2023; Sementara itu, pembangunan bidang pendidikan +(2) layanan pengendalian penyakit tuberculosis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah +(TB) sebanyak 800 layanan pada tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan mutu dan +dan ditargetkan menjadi pelaksanaan sosialisasi akses pendidikan, serta meningkatkan kualitas +dan diseminasi pencegahan dan pengendalian dan daya saing SDM Indonesia. Pembangunan +TBC kepada sebanyak 2.000 orang pada tahun SDM Indonesia merupakan modal utama +2023; (3) penugasan khusus tenaga kesehatan pembangunan nasional dan menjadi faktor +secara individu sebanyak 3.574 orang pada yang penting untuk menuju Indonesia menjadi +tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 4.000 negara maju pada tahun 2045. Beberapa +orang pada tahun 2023; (4) penugasan khusus output prioritas pada Kementerian Pendidikan, +tenaga kesehatan secara tim sebanyak 990 orang Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama +pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak periode 2019–2023, antara lain: (1) siswa yang +1.200 orang pada tahun 2023; dan (5) pengujian mendapatkan PIP ditargetkan sebanyak 17,9 +sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan juta siswa pada tahun 2023; (2) mahasiswa +suplemen kesehatan sebanyak 58.993 sampel penerima Bidikmisi/KIP Kuliah sebanyak +pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 433,6 ribu mahasiswa pada tahun 2019 dan +58.513 sampel pada tahun 2023. ditargetkan sebanyak 893,0 ribu mahasiswa +pada tahun 2023; (3) guru non-PNS yang +Selanjutnya, program-program pada bidang menerima tunjangan profesi sebanyak 225,2 +perlindungan sosial yang telah dilaksanakan ribu orang pada tahun 2019 dan ditargetkan +oleh Pemerintah bertujuan agar masyarakat sebanyak 246,1 ribu orang pada tahun 2023. +dapat menjangkau kebutuhan dasar, menjaga +daya beli dan meningkatkan kesejahteraan Sedangkan pada Kementerian Agama, +masyarakat. Beberapa output prioritas selama output prioritasnya antara lain: (1) siswa yang +periode 2019–2023 antara lain: (1) jumlah mendapatkan PIP sebanyak 2,2 juta siswa pada +penerima bansos pangan sebanyak 15,0 tahun 2019 dan ditargetkan 2,2 juta siswa pada +juta KPM pada tahun 2019 dan ditargetkan tahun 2023; (2) mahasiswa penerima bidik +sebanyak 18,8 juta KPM pada tahun 2023 misi/KIP Kuliah sebanyak 32,5 ribu mahasiswa +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-9 Bab 3 Belanja Negara +pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak tahun 2023; (5) pembangunan 7 pelabuhan +85,4 ribu mahasiswa pada tahun 2023; (3) guru penyeberangan baru pada tahun 2020 dan +non-PNS yang menerima tunjangan profesi ditargetkan sebanyak 22 pada tahun 2023; +sebanyak 278,6 ribu orang pada tahun 2019 (6) pembangunan 8 bandar udara baru pada +dan ditargetkan sebanyak 289,5 ribu orang tahun 2020 dan ditargetkan sebanyak 17 +pada tahun 2023. pada tahun 2023; (7) pembangunan rumah +susun sebanyak 5.634 unit pada tahun 2019, +Pembangunan bidang infrastruktur diarahkan dan ditargetkan sebanyak 5.528 unit pada +untuk mendorong percepatan dan pemerataan tahun 2023; (8) pembangunan rumah khusus +pembangunan infrastruktur dasar dan sebanyak 1.954 unit pada tahun 2019, dan +penggerak ekonomi yang berkelanjutan. ditargetkan sebanyak 3.362 unit pada tahun +Anggaran pembangunan bidang infrastruktur 2023; (9) pembangunan sistem penyediaan air +difokuskan pada penyediaan infrastruktur minum (SPAM) sebanyak 1.205,5 liter/detik +layanan dasar yang mencakup antara lain pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak +infrastruktur sumber daya air, konektivitas 1.214 liter/detik pada tahun 2023; dan +maupun perumahan dan pemukiman, (10) penyediaan akses internet sebanyak +serta infrastruktur yang diharapkan dapat 6.934 titik (akumulasi) pada tahun 2019, dan +mendukung pengembangan ekonomi dan ditargetkan sebanyak 9.755 titik (Baru) 33.465 +memberikan manfaat bagi pemulihan ekonomi titik (Eksisting) pada tahun 2023. +yang mencakup antara lain pembangunan +infrastruktur konektivitas dan ketersediaan Pembangunan bidang teknologi informasi +layanan transportasi yang memadai untuk dan komunikasi (TIK) diharapkan dapat +mendorong peningkatan kinerja investasi serta menjamin tersedianya infrastruktur TIK, +penurunan indeks kemahalan logistik. Selain pengembangan ekosistem TIK yang merata +itu, dalam rangka mendukung pengembangan dan efisien di seluruh wilayah Indonesia, serta +ekonomi digital, Pemerintah juga akan terus tersedianya akses dan kualitas informasi publik. +mengembangkan infrastruktur teknologi Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi +informasi dan komunikasi. dan Informatika (Kemenkominfo) akan terus +melaksanakan pembangunan infrastruktur +Beberapa output prioritas bidang infrastruktur TIK untuk mempercepat penuntasan target +dari tahun 2019-2023 antara lain: pembangunan dalam RPJMN. Beberapa output +(1) pembangunan bendungan yang selesai prioritas pembangunan TIK periode 2019– +sebanyak 3 unit pada tahun 2019, dan 2023 antara lain: (1) penyediaan BTS/ lastmile +ditargetkan sebanyak 15 unit pada tahun sebanyak 345 BTS (1.253 BTS akumulasi) pada +2023; (2) pembangunan jalan baru sepanjang tahun 2019 dan ditargetkan menjadi 332 lokasi +456 km pada tahun 2019 dan ditargetkan BTS (baru) dan 6.432 lokasi BTS (Existing) +sepanjang 422,4 km pada tahun 2023; (3) jalan pada tahun 2023; (2) pembangunan Pusat Data +tol beroperasi sepanjang 246 km pada tahun Nasional sebanyak 1 unit di tahun 2021, dan +2020, dan ditargetkan sepanjang 334,2 km ditargetkan menjadi 2 unit pada tahun 2023; +pada tahun 2023; (4) pembangunan jembatan dan (3) literasi digital bagi 36.235 peserta pada +baru sepanjang 7.780 m pada tahun 2020, tahun 2019, dan ditargetkan menjadi 5.500.000 +dan ditargetkan sepanjang 8.255,6 m pada peserta di tahun 2023. +3-10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +Pembangunan bidang ketahanan pangan signifikan akibat pandemi Covid-19, +merupakan salah satu sektor yang menjadi aktivitas pariwisata perlu tetap dipersiapkan +perhatian Pemerintah. Pemerintah berupaya dan dikembangkan. Pembangunan bidang +untuk mewujudkan kemandirian pangan agar pariwisata merupakan pembangunan lintas +dapat memenuhi kebutuhan pangan dari K/L, antara lain: (1) Kementerian PUPR +produksi dalam negeri dengan memanfaatkan dan Kementerian Perhubungan mendukung +potensi sumber daya alam, manusia, sosial, peningkatan infrastruktur dasar, konektivitas, +dan ekonomi. Pembangunan bidang ketahanan dan peningkatan sarana hunian di daerah +pangan dilaksanakan untuk peningkatan destinasi wisata; (2) Kementerian Parekraf/ +produktivitas komoditi pangan utama, baik Baparekraf melaksanakan berbagai kegiatan +pertanian maupun perikanan, dukungan seperti pelatihan dan sertifikasi SDM pariwisata, +penyediaan sarana dan prasarana, serta promosi dan event, serta pelatihan bidang +pengairan/irigasi. Selain itu Pemerintah ekonomi kreatif; dan (3) Kementerian LHK +juga terus berkomitmen untuk menyediakan mendukung dalam pengembangan Taman +akses dan konsumsi pangan berkualitas, Nasional dan Taman Wisata Alam. Beberapa +ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga output prioritas bidang pariwisata pada periode +pangan, pengendalian kerawanan pangan 2019–2023 antara lain: (1) Kementerian PUPR +dan pemantapan kewaspadaan pangan dan yaitu: (a) Penataan Kawasan Strategis Pariwisata +gizi. Beberapa output prioritas pembangunan Nasional (KSPN) sebesar 75 ha antara lain +ketahanan pangan periode 2019–2023 antara KSPN Danau Toba, KSPN Wakatobi, KSPN +lain: (1) pengembangan kawasan padi mulai dari Bromo-Tengger-Semeru, dan KSPN Morotai; +tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 seluas dan (b) Penataan Kawasan Strategis/Prioritas +1.145.194 ha, dan ditargetkan penambahan seluas 53 ha antara lain Kawasan Wisata +pengembangan seluas 163.050 ha pada tahun Banyuwangi, Kawasan Wisata Toraja, Kawasan +2023; (2) pengembangan kawasan jagung mulai Kota Lama Kesawan Kota Medan, dan +dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 Kawasan Koridor Pedestrian Kota Surakarta; +seluas 660.378 ha, dan ditargetkan penambahan (2) Kemenparekraf/Baparekraf antara lain: (a) +pengembangan seluas 33.100 ha pada tahun jumlah wisatawan mancanegara pada tahun +2023; (3) bantuan alat penangkapan ikan ramah 2019 sebanyak 16,1 juta orang dan pada tahun +lingkungan sebanyak 2.018 unit pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3,5 hingga 7,4 juta +2019, dan ditargetkan sebanyak 8.000 unit orang; (b) jumlah wisatawan nusantara pada +pada tahun 2023; (4) chest freezer sebanyak 300 tahun 2019 sebanyak 722,16 juta perjalanan +unit, dengan target 300 unit pada tahun 2023; dan pada tahun 2023 ditargetkan sebanyak +(5) bantuan kapal perikanan sebanyak 294 unit 1.200 - 1.400 juta perjalanan; serta (c) jumlah +pada tahun 2019, dan 51 unit pada tahun 2022; tenaga kerja pariwisata pada tahun 2019 +serta (6) bantuan excavator sebanyak 20 unit sebanyak 20,76 juta orang dan pada tahun 2023 +pada tahun 2019, dan ditargetkan sebanyak 62 sebanyak 21,93 juta orang. +unit pada tahun 2023. +Pada bidang pertahanan dan keamanan, +Selanjutnya, Pemerintah terus mendorong kegiatan yang bersifat prioritas dan strategis, +peningkatan pembangunan bidang pariwisata. antara lain tercermin dari kegiatan pada +Meskipun mengalami dampak yang cukup Kementerian Pertahanan dan Kepolisian +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-11 Bab 3 Belanja Negara +RI. Pada Kementerian Pertahanan, tetap a. meningkatkan kualitas belanja (spending +melanjutkan terwujudnya pemenuhan minimum better) yang lebih efisien, efektif, dan +essential force (MEF) agar menjamin tegaknya akuntabel yang disertai dengan penerapan +kedaulatan, terjaganya keutuhan wilayah reformasi dan disiplin fiskal agar +NKRI, dan terlindunginya keselamatan bangsa bermanfaat nyata bagi perekonomian dan +serta seluruh tumpah darah Indonesia dari kesejahteraan; +ancaman dan gangguan terhadap keutuhan +bangsa dan negara. Kegiatan prioritas tersebut b. memastikan pencapaian sasaran dan +dilaksanakan melalui Program Pelaksanaan target prioritas nasional serta penuntasan +Tugas TNI dengan output prioritas antara Proyek Prioritas Strategis (Major Projects) +lain: (1) operasi militer selain perang (OMSP); dan/atau PSN sesuai dengan arah +(2) persiapan pengamanan pemilu; kebijakan RKP Tahun 2024, yang terdiri +(3) peningkatan perumahan dinas; atas: (1) penurunan angka kemiskinan +(4) pengadaan, pemeliharaan dan perawatan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; +alutsista; (5) penguatan pertahanan dan (2) peningkatan kualitas pelayanan +keamanan di perbatasan dan pulau terluar; dan kesehatan dan pendidikan; (3) hilirisasi +(6) pembangunan dan pengembangan industri SDA; (4) penguatan daya saing investasi; +pertahanan. (5) pembangunan rendah karbon dan +transisi energi; (6) percepatan pembangunan +Pada Kepolisian RI, tetap melanjutkan kegiatan infrastruktur dasar dan konektivitas; +prioritas dan strategis khususnya menjaga (7) percepatan pembangunan IKN sebagai +stabilitas hukum pertahanan dan keamanan upaya untuk mewujudkan pembangunan +dan transformasi pelayanan publik dalam ekonomi yang inklusif, yang bertujuan +rangka mendukung pemulihan ekonomi serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi +melaksanakan reformasi struktural. Kegiatan baru, sehingga tidak hanya bertumpu di +prioritas tersebut dilaksanakan melalui output Pulau Jawa; dan (8) pelaksanaan Pemilu +prioritas antara lain: (1) Harkamtibmas 2024; +yang kondusif guna menciptakan rasa aman +ditengah masyarakat; (2) mengoptimalkan c. meningkatkan harmonisasi Belanja K/L +kualitas pelayanan publik; (3) penegakan hukum dengan Belanja Daerah untuk mendorong +yang transparan dalam rangka meningkatkan sinergi kebijakan fiskal nasional; +kepercayaan publik; (4) meningkatkan +d. mengoptimalkan penggunaan komponen/ +profesionalisme dan kesejahteraan SDM +produk dalam negeri untuk pengadaan +Polri; dan (5) pemenuhan sarana, prasarana, +barang dan jasa yang dapat dipenuhi +dan Almatsus yang modern dalam rangka +di dalam negeri berdasarkan Perpres +penguatan keamanan IKN, destinasi pariwisata, +12/2021 tentang Perubahan atas Perpres +dan objek vital. +16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa +Pada tahun 2024, fokus kebijakan umum Pemerintah; +belanja K/L diarahkan untuk: +e. mendukung penyelesaian infrastruktur +khususnya PSN (Proyek Strategis +Nasional); +3-12 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +f. memperkuat kebijakan belanja K/L h) Penurunan Stunting +berdasarkan jenis belanja, antara lain: Upaya percepatan penurunan +stunting antara lain dilakukan +1) belanja pegawai, dengan meningkatkan +melalui: (i) pendampingan +efektivitas dan efisiensi birokrasi +keluarga oleh tim pendamping +antara lain melalui digitalisasi serta +keluarga (TPK) di desa; +adaptasi pola kerja baru, dengan tetap +(ii) perluasan cakupan penyediaan +mempertahankan produktifitas; +makanan tambahan ibu hamil +kurang energi kronis (PMT +2) belanja barang, melakukan efisiensi +Bumil KEK) dan balita kurus; +perjalanan dinas, rapat di luar kantor, +(iii) perluasan cakupan imunisasi +dan honorarium melalui optimalisasi +dasar lengkap; (iv) penguatan +pemanfaatan IT; +kualitas data surveilans +(E-PPGBM); (v) pengembangan +3) belanja modal, untuk mendukung +jejaring RS layanan unggulan +pembangunan prasarana kesehatan, +dan peningkatan kapasitas +ketahanan pangan, pendidikan, +pelayanan primer; (vi) percepatan +dan meningkatkan TKDN dalam +penyediaan dokter spesialis; dan +pelaksanaan berbagai proyek +(vii) peningkatan kualitas air +infrastruktur dan pengadaan peralatan/ +minum dan sanitasi; +mesin; +b) Penghapusan Kemiskinan +4) belanja bantuan sosial, melanjutkan +Ekstrem +penyaluran bantuan sosial antara lain +PKH, Kartu Sembako, KIP Kuliah, +Arah kebijakan untuk percepatan +PIP, bantuan premi PBI JKN, dan +penghapusan kemiskinan ekstrem +asistensi rehabilitasi sosial untuk anak, +antara lain: (i) pengurangan beban +lansia, dan penyandang disabilitas +pengeluaran masyarakat melalui +dengan memanfaatkan basis data sesuai +penguatan PKH, Kartu Sembako, +ketentuan perundangan yang berlaku +dan Bantuan Langsung Tunai +dan pemutakhiran data penerima +(BLT) serta perbaikan ketepatan +bantuan secara berkelanjutan; +pensasaran program bantuan +sosial melalui pembangunan +g. mendukung keberlanjutan dan akselerasi +sistem data Registrasi Sosial +transformasi ekonomi melalui pendekatan +Ekonomi (terutama pada +penguatan beberapa kebijakan strategis +desil 1); (ii) peningkatan +yaitu: +pendapatan masyarakat melalui +tambahan proyek padat karya +5) penguatan fungsi stabilisasi dan +tunai melalui K/L; (iii) penurunan +distribusi untuk mendukung fokus +jumlah kantong-kantong +prioritas, dengan penekanan pada: +kemiskinan dilaksanakan melalui +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-13 Bab 3 Belanja Negara +pemenuhan pelayanan dasar melalui peningkatan keandalan tim +seperti peningkatan akses layanan pengendali inflasi daerah (TPID) +dan infrastruktur pendidikan dan dalam menciptakan inovasi +kesehatan, serta infrastruktur kebijakan, peningkatan kualitas +sanitasi dan air minum layak. dan kredibilitas data pangan, dan +komunikasi kebijakan publik yang +c) Pengendalian Inflasi semakin baik dan efisien. +Kebijakan pengendalian inflasi d) Peningkatan Investasi +ditempuh dengan kerangka 4K +yang terdiri dari: (i) keterjangkauan Penguatan kebijakan guna +harga antara lain melalui: meningkatkan daya saing investasi +kebijakan stabilisasi harga, dilakukan, antara lain melalui: +antara lain melalui operasi pasar, (i) memperkokoh fundamental +pasar murah, dan ketersediaan perekonomian, antara lain melalui +pasokan dan stabilisasi harga peningkatan kualitas SDM, +(KPSH)/ stabilisasi pasokan pembangunan infrastruktur, +dan harga pangan (SPHP), dan pembenahan sistem serta +pengelolaan permintaan, termasuk peraturan perundang-undangan +dalam menjaga stabilitas nilai tukar yang terkait kemudahan berusaha; +Rupiah; (ii) ketersediaan pasokan (ii) melanjutkan kebijakan +antara lain: penguatan produksi stabilisasi perekonomian +domestik yaitu pengembangan antara lain melalui kebijakan +food estate, optimalisasi sarpras, pengendalian inflasi, penguatan +pembangunan infrastruktur koordinasi dan komunikasi pusat- +pertanian, riset budidaya daerah serta antar daerah dengan +dan pascapanen, penguatan melibatkan peran otoritas moneter, +cadangan pangan nasional dan dan peningkatan kelancaran +lumbung pangan masyarakat, distribusi dan jalur konektivitas; +penguatan kelembagaan petani (iii) melanjutkan reformasi +serta dukungan pembiayaan birokrasi berupa inovasi digitalisasi +dan perlindungan usaha tani; layanan publik, rightsizing, serta +(iii) kelancaran distribusi antara efektivitas dan efisiensi belanja +lain melalui: pengawasan dan birokrasi untuk memperluas ruang +monitoring arus distribusi barang, fiskal guna menopang pelaksanaan +penguatan kerja sama antar daerah, transformasi ekonomi; +pembangunan infrastruktur (iv) pelaksanaan kebijakan +perdagangan dan konektivitas, dan revitalisasi industri yang +fasilitasi distribusi; (iv) komunikasi mendorong produktivitas +efektif antara lain melalui: bernilai tambah tinggi, memiliki +koordinasi kebijakan nasional kemampuan daya saing, dan +dengan sinergi pusat dan daerah berorientasi ekspor melalui +3-14 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +penguatan hilirisasi SDA; penggerak dan pemberian sertifikat +(v) mengembangkan ekonomi pendidik; serta (iv) penguatan +hijau yang mengadaptasi teknologi pendidikan vokasi dengan pasar +hijau, pengembangan EBT, dan tenaga kerja (link and match) antara +transisi energi. lain melalui penguatan teaching +industry dan SMK Pusat Unggulan. +2) penguatan fungsi alokasi dengan +berfokus pada keberlanjutan b) Bidang Kesehatan +reformasi struktural, khususnya pada +bidang-bidang prioritas pembangunan, Kerangka strategi kebijakan +yaitu: prioritas bidang kesehatan tahun +2024 merupakan keberlanjutan +c) Bidang Pendidikan kebijakan tahun 2023. Kebijakan +prioritas bidang kesehatan +Kerangka strategi kebijakan secara nasional diarahkan untuk +prioritas bidang pendidikan tahun akselerasi penurunan stunting dan +2024 merupakan keberlanjutan melanjutkan transformasi sistem +kebijakan tahun 2023 dan kesehatan. Kebijakan anggaran +sekaligus merespon atas penguatan kesehatan tahun 2024 antara +kebijakan strategis lainnya. lain: (i) percepatan penurunan +Kebijakan tersebut secara nasional stunting melalui penajaman lokasi +diarahkan untuk meningkatkan dan intervensi; (ii) peningkatan +kualitas SDM Indonesia untuk akses dan kualitas layanan +merespon berbagai tantangan kesehatan rujukan, antara lain +pembangunan, antara lain melalui: melalui pemenuhan alkes RS dan +(i) peningkatan akses pendidikan pembangunan RS di wilayah timur +pada seluruh jenjang pendidikan Indonesia; (iii) peningkatan kualitas +melalui perluasan wajib belajar dan distribusi tenaga kesehatan; +dan bantuan pendidikan (iv) penguatan teknologi kesehatan +(antara lain beasiswa afirmasi, dan kemandirian farmasi dalam +PIP, KIP Kuliah) termasuk negeri; dan (v) penguatan program +pada pendidikan keagamaan; JKN dilakukan melalui penajaman +(ii) percepatan peningkatkan manfaat program berdasarkan +kualitas sarpras penunjang kegiatan kebutuhan dasar kesehatan dan +pendidikan terutama di daerah penyaluran bantuan iuran bagi +3T baik pada pendidikan umum PBI JKN untuk mendukung +maupun pendidikan keagamaan; penurunan stunting dan kemiskinan. +(iii) peningkatan kompetensi guru +dan tenaga kependidikan dengan c) Bidang Perlindungan Sosial +tetap melanjutkan transformasi +guru dan tenaga kependidikan Dalam rangka mendukung +antara lain melalui program guru reformasi struktural dan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-15 Bab 3 Belanja Negara +penajaman tema prioritas, d) Bidang Pembangunan Infrastruktur +kebijakan bidang prioritas +perlindungan sosial (perlinsos) Strategi kebijakan yang akan +tahun 2024 diarahkan untuk disusun untuk pembangunan +mempercepat penurunan di bidang infrastruktur melalui +kemiskinan, meningkatkan belanja K/L pada tahun 2024 +kesejahteraan, dan pembangunan antara lain diarahkan untuk +SDM jangka panjang. Kebijakan mendorong percepatan dan +anggaran perlinsos tahun pemerataan pembangunan +2024 antara lain: (i) melakukan infrastruktur dasar dan penggerak +perbaikan basis data dan ekonomi yang berkelanjutan. +metode pensasaran dalam Kebijakan anggaran infrastruktur +penentuan penerima manfaat tahun 2024 antara lain: +program perlinsos dan program (i) mempercepat pembangunan +Pemerintah lainnya, antara lain infrastruktur penggerak ekonomi +melalui pemanfaatan Regsosek (konektivitas dan transportasi, +dan pengembangan digitalisasi energi dan ketenagalistrikan, serta +penyaluran manfaat dengan pangan); (ii) memprioritaskan +memanfaatkan teknologi sekaligus penyediaan infrastruktur +meningkatkan inklusi keuangan; pelayanan dasar dan proyek- +(ii) mendorong konvergensi atau proyek strategis yang mendukung +komplementaritas antar program prioritas pembangunan; +antara lain dengan memastikan (iii) mendukung percepatan +keluarga miskin dan rentan penyelesaian pembangunan IKN +pada desil 1 dan 2 memperoleh secara bertahap dan berkelanjutan; +berbagai program perlinsos; (iv) melakukan pemerataan +(iii) mendukung penguatan dan penguatan akses TIK yang +perlinsos sepanjang hayat, mendukung transformasi digital; +antara lain melalui penguatan dan (v) mendorong pemberdayaan +perlinsos untuk kelompok partisipasi badan usaha melalui +penyandang disabilitas dan lansia, skema KPBU dalam pembangunan +pembangunan perlinsos yang infrastruktur. +adaptif beserta protokolnya dalam +e) Bidang Ketahanan Pangan +kondisi krisis; dan (iv) memperbaiki +desain dan kualitas implementasi +Strategi kebijakan yang akan +perlinsos melalui reviu secara +disusun untuk pembangunan +berkala besaran manfaat program +di bidang prioritas ketahanan +perlinsos, dan penyempurnaan +pangan melalui belanja K/L +mekanisme pelaksanaan program +pada tahun 2024 antara lain: +termasuk penyaluran manfaat. +(i) peningkatan produksi pangan +3-16 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +TABEL 3.2 +BELANJA K/L MENURUT SUMBER DANA, 2023-2024 +(triliun rupiah) +Uraian Outlook 2023 RAPBN 2024 +I. Rupiah Murni 8 54,9 9 10,5 +II. Non Rupiah Murni 2 30,6 1 66,7 +a. Rupiah Murni Pendamping 9 ,3 10,1 +b. Pagu Penggunaan PNBP dan BLU 1 26,6 8 7,0 +c. Pinjaman dan Hibah 6 0,8 3 6,8 +d. SBSN 3 4,0 3 2,9 +Belanja K/L 1 .085,5 1.077,2 * +Sumber: Kementerian Keuangan +*) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri +domestik diantaranya melalui (THR) dan gaji ke-13; (2) pendanaan proyek +perbaikan penyaluran sarana multiyears; (3) modernisasi Alutsista; dan +dan prasarana, optimalisasi (4) kelanjutan reformasi penganggaran dengan +lahan, pengendalian organisme melanjutkan dan mempertajam kebijakan +penganggu tanaman (OPT) dan konsolidasi dan pendisiplinan fiskal. +dampak perubahan iklim (DPI), +penguatan riset budidaya dan Belanja K/L tersebut bersumber dari Rupiah +pascapanen, serta penguatan Murni, Rupiah Murni Pendamping (RMP), +kapasitas petani dan nelayan; pagu penggunaan PNBP/BLU, Pinjaman dan +(ii) penguatan kelembagaan Hibah Luar Negeri, Pinjaman Dalam Negeri +petani dan dukungan pembiayaan (PDN), dan Surat Berharga Syariah Negara +serta perlindungan usaha tani; (SBSN). Rincian belanja K/L menurut sumber +(iii) percepatan pembangunan dan dana dapat dilihat pada Tabel 3.2. +rehabilitasi infrastruktur pangan; +Beberapa pemanfaatan sumber pendanaan +(iv) pengembangan kawasan food +tersebut, antara lain: (1) PNBP akan digunakan +estate; dan (v) penguatan cadangan +antara lain untuk pelayanan dokumen +pangan nasional. +perjalanan, visa dan tempat pemeriksaan +Belanja K/L dalam RAPBN tahun anggaran imigrasi, pembangunan dan pengelolaan +2024 direncanakan sebesar Rp1.077.224,9 angkutan dan multimoda; (2) BLU digunakan +miliar (rencana alokasi kenaikan gaji ASN untuk pelayanan dasar masyarakat seperti +Pusat/TNI/Polri akan didistribusikan kepada layanan pendidikan, kesehatan (rumah sakit), +K/L dalam Pagu Alokasi Anggaran Tahun penyaluran dana perkebunan kelapa sawit, dan +2024). Anggaran tersebut selain dimanfaatkan layanan operasional UPT BLU; (3) Pinjaman +untuk mendukung keberlanjutan dan akselerasi Luar Negeri (PLN) digunakan antara lain untuk: +transformasi ekonomi, juga untuk mendukung: (a) Strengthening E-Government Infrastructure +(1) pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan (Development of Data Center in Jabodetabek Area); +pemerintahan termasuk tunjangan hari raya (b) Indonesia Disaster Resilience Initiatives +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-17 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.3 +PERKEMBANGAN BELANJA K/L, 2019-2024 +(triliun rupiah) +1.400,0 3,2 21,3 12,4 -8,9 0,1 -0,8 50,0 +1.200,0 0,0 +-50,0 +1.000,0 +-100,0 +800,0 +-150,0 +600,0 1.190,8 +1.059,6 1.084,7 1.085,5 1.077,2 * -200,0 +873,4 +400,0 +-250,0 +200,0 -300,0 +- -350,0 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Belanja K/L Pertumbuhan (%) +Sumber:Kementerian Keuangan +*) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri +TABEL 3.3 +BELANJA K/L MENURUT ORGANISASI, 2023-2024 +(triliun rupiah) +Outlook RAPBN +No. KODE BA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA +2023 2024 +1 001 MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 0,9 0,9 +2 002 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 6,0 6,1 +3 004 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 4,8 4,9 +4 005 MAHKAMAH AGUNG 12,0 11,6 +5 006 KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 13,8 17,4 +6 007 KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 3,2 2,7 +7 010 KEMENTERIAN DALAM NEGERI 3,4 3,3 +8 011 KEMENTERIAN LUAR NEGERI 8,4 8,5 +9 012 KEMENTERIAN PERTAHANAN 144,3 135,4 +10 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 18,4 18,4 +11 015 KEMENTERIAN KEUANGAN 75,3 48,4 +12 018 KEMENTERIAN PERTANIAN 15,0 14,7 +13 019 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 4,5 3,8 +14 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 6,5 6,8 +15 022 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 35,3 38,5 +16 023 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN 81,9 97,7 +TEKNOLOGI +17 024 KEMENTERIAN KESEHATAN 86,8 90,3 +18 025 KEMENTERIAN AGAMA 70,2 72,2 +19 026 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 4,8 6,1 +20 027 KEMENTERIAN SOSIAL 77,3 79,2 +21 029 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 7,4 7,6 +22 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 6,6 7,0 +23 033 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT 153,8 147,0 +24 034 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN 0,3 0,3 +KEAMANAN +25 035 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 0,5 0,5 +KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA +26 036 0,3 0,3 +DAN KEBUDAYAAN +27 040 KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN 3,3 3,4 +PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF +28 041 KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA 0,3 0,3 +29 044 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 1,3 1,5 +3-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN +30 047 0,3 0,3 +ANAK +KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN +31 048 0,3 0,5 +REFORMASI BIROKRASI +32 050 BADAN INTELIJEN NEGARA 13,7 10,1 +33 051 BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA 0,6 0,8 +34 052 DEWAN KETAHANAN NASIONAL 0,1 0,1 +35 054 BADAN PUSAT STATISTIK 7,8 4,7 +KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1,6 2,1 +36 055 NASIONAL/BAPPENAS +37 056 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN 7,6 7,2 +38 057 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 0,7 0,7 +39 059 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 19,6 14,8 +40 060 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 112,7 114,8 +41 063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 2,2 2,3 +42 064 LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 0,2 0,2 +43 065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 1,1 1,2 +44 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL 1,8 1,5 +KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN +45 067 2,8 2,8 +TRANSMIGRASI +4,1 4,2 +46 068 BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL +47 074 KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 0,1 0,1 +48 075 BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 3,0 2,8 +49 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM 20,2 28,4 +50 077 MAHKAMAH KONSTITUSI 0,4 0,6 +51 078 PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 0,3 0,2 +52 083 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL 0,4 0,8 +53 084 BADAN STANDARISASI NASIONAL 0,2 0,2 +54 085 BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR 0,1 0,1 +55 086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 0,3 0,3 +56 087 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 0,3 0,3 +57 088 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 0,7 0,8 +58 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 1,8 2,3 +59 090 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 2,4 2,0 +60 092 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 2,5 2,0 +61 093 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 1,2 1,3 +62 095 DEWAN PERWAKILAN DAERAH 1,2 1,2 +63 100 KOMISI YUDISIAL 0,2 0,2 +64 103 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2,4 1,0 +65 104 BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (BP2MI) 0,3 0,5 +66 106 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH 0,2 0,2 +67 107 BADAN SAR NASIONAL 1,8 2,1 +68 108 KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 0,1 0,1 +69 110 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA 0,2 0,2 +70 111 BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 0,2 0,2 +71 112 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN 2,1 2,7 +PELABUHAN BEBAS BATAM +72 113 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME 0,4 0,5 +73 114 SEKRETARIAT KABINET 0,4 0,3 +74 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 6,9 11,6 +75 116 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA 1,0 1,0 +76 117 LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA 1,6 1,6 +77 118 BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & 0,1 0,1 +PELABUHAN BEBAS SABANG +78 119 BADAN KEAMANAN LAUT 0,9 1,1 +79 120 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN 0,3 0,3 +INVESTASI +80 122 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA 0,3 0,3 +81 123 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 0,3 0,3 +82 124 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 6,0 5,7 +83 125 BADAN PANGAN NASIONAL 0,5 0,4 +84 126 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA 0,2 0,4 +JUMLAH 1.085,5 1.077.2* +*) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-19 Bab 3 Belanja Negara +Project (IDRIP); (c) Procurement of Multipurposes Pemerintah untuk menjaga akuntabilitas +Research Vessels, dan (d) Satelit Citra Resolusi pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi +Tinggi (30 cm) Tahap I. bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali +dengan pemilihan komposisi utang yang +Selanjutnya, perkembangan anggaran belanja optimal dan waktu pengadaan utang yang +K/L tahun 2019-2024 dapat dilihat dalam tepat; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat +Grafik 3.3. Sedangkan rincian anggaran belanja sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan +K/L pada RAPBN tahun anggaran 2024 daya beli masyarakat serta mendukung UMKM +menurut organisasi disajikan dalam Tabel 3.3. dan petani; (4) pemberian hibah internasional +untuk memperkuat tujuan dan kepentingan +3.2.1.1.2 Belanja Non Kementerian nasional Indonesia di tataran global; serta +Negara/ Lembaga (5) penyediaan dana cadangan untuk keperluan +mendesak dan penanganan bencana. Secara +Perkembangan belanja non-K/L 2019-2023 lebih detil pemanfaatan belanja non-K/L dapat +cenderung meningkat dengan pertumbuhan dijelaskan sebagai berikut: +rata-rata mencapai 24,3 persen dari Rp622.886,7 +miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.195.353,2 Program Pengelolaan Utang +miliar pada tahun 2022. Selanjutnya, pada outlook +tahun 2023 belanja non-K/L diperkirakan Upaya Pemerintah dalam rangka penanganan +akan terealisasi sebesar Rp1.212.756,8 miliar pandemi Covid-19 dan penguatan program +atau meningkat 1,5 persen dibanding tahun pemulihan ekonomi nasional telah +2022. Perkembangan belanja non-K/L tahun mengakibatkan adanya peningkatan outstanding +2019-2024 dapat dilihat pada Grafik 3.4. utang sejak tahun 2020. Namun seiring +berakhirnya pandemi, pulihnya perekonomian, +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, belanja dan dukungan kinerja APBN yang semakin +non-K/L direncanakan sebesar Rp1.369.318,6 baik, telah berdampak pada pengurangan +miliar. Anggaran tersebut akan digunakan pembiayaan utang di tahun 2023. Penurunan +untuk melaksanakan beberapa kebijakan pembiayaan utang tersebut selaras dengan +strategis antara lain: (1) memenuhi kewajiban upaya Pemerintah untuk menuju konsolidasi +GRAFIK 3.4 +PERKEMBANGAN BELANJA NON-K/L, 2019-2024 +(triliun rupiah) +47,6 +24,2 +2,3 4,7 +1,5 12,9 +1.369,3 +1.195,4 1.212,8 +773,3 809,9 +622,9 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Belanja Non K/L Pertumbuhan (%) +Sumber: KementerianKeuangan +3-20 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +fiskal dan mengembalikan defisit APBN di faktor yang memengaruhi besaran bunga +bawah 3 persen terhadap PDB sesuai dengan utang adalah rencana penambahan utang baru +UU Keuangan Negara mulai tahun 2023. tahun anggaran berjalan dan biaya pengelolaan +utang. Strategi penentuan komposisi dan timing +Penurunan pembiayaan utang akan mendorong pengadaan utang tahun berjalan akan sangat +efisiensi belanja pembayaran bunga utang yang memengaruhi besaran biaya pengadaan utang. +tentunya dapat memberikan ruang fiskal yang Dalam penentuan komposisi utang, Pemerintah +lebih baik. Efisensi bunga utang juga didukung mempertimbangkan kondisi portofolio utang +oleh pelaksanaan Keputusan Bersama Pemerintah, risiko utang, minat investor, +Pemerintah dan Bank Indonesia melalui SKB kapasitas, dan daya serap pasar keuangan untuk +II dan III yang telah berakhir pada tahun 2023, memperoleh biaya yang efisien dengan risiko +dimana sebagian penerbitan SBN memiliki yang manageable. +biaya yang lebih murah dan sebagian beban +biaya SBN yang diterbitkan ditanggung oleh Pembayaran bunga utang mengalami tren +Bank Indonesia. peningkatan seiring dengan penambahan +outstanding utang pemerintah, dimana dari +Efisiensi bunga utang juga searah dengan alokasi pembayaran bunga utang tahun +prinsip dan tujuan pembiayaan utang yakni 2019 sebesar Rp275.885,3 miliar meningkat +untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan menjadi Rp441.400,0 miliar pada tahun 2023. +anggaran dengan biaya yang efisien dan Pembayaran bunga utang didominasi oleh +bauran risiko yang manageable. Oleh karena bunga utang dalam negeri mengingat porsi +itu, Pemerintah terus mengupayakan untuk instrumen SBN yang dominan dalam portofolio +mendorong efisiensi belanja bunga utang utang. Pemerintah telah berkomitmen untuk +melalui pengembangan dan pendalaman mengoptimalkan potensi pendanaan utang +pasar keuangan dengan memperkuat sisi dari sumber domestik untuk mendukung +demand, supply, dan infrastruktur pendukung upaya kemandirian pembiayaan. Melalui kerja +pasar keuangan. Selain itu, koordinasi antara sama pembiayaan yang telah dilakukan antara +Pemerintah dengan otoritas moneter dan Pemerintah dan Bank Indonesia, bunga utang +sektor keuangan dalam menjaga stabilitas pasar berhasil ditekan agar tidak membebani APBN +keuangan diharapkan dapat mengendalikan dan menjaga kesinambungan fiskal dalam +tingkat bunga, sehingga dapat mendorong jangka menengah-panjang. +tercapainya efisiensi biaya utang. +Selain dampak dari outstanding utang, +Secara umum pembayaran bunga utang pembayaran bunga juga sangat dipengaruhi +dipengaruhi oleh outstanding utang dan oleh target pembiayaan utang tahun berjalan, +kebijakan/strategi pengelolaan utang. tingkat suku bunga utang khususnya imbal hasil +Outstanding utang merupakan akumulasi (yield) SBN yang dinamis mengikuti pergerakan +pengadaan utang tahun sebelumnya, sehingga pasar keuangan, dan perkembangan ekonomi +dengan kebijakan defisit APBN dalam domestik maupun global. Pada semester I tahun +beberapa tahun terakhir, akan berdampak pada 2023, tingkat imbal hasil SBN menunjukkan +peningkatan outstanding utang setiap tahunnya. tren penurunan merespon dimulainya proses +Selanjutnya dari sisi strategi pengelolaan utang, pemulihan ekonomi secara global dan langkah +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-21 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.5 +PEMBAYARAN BUNGA UTANG, 2019-2024 +(triliun rupiah) +600,0 +497,3 +500,0 441,4 +405,9 437,4 +373,3 386,3 +400,0 338,8 343,5 +314,1 +275,9 +275,5 +300,0 +200,0 +100,0 +0,0 +2019 2020 2021 2022 2023 2024 +APBN/RAPBN Realisasi/Outlook +SumSbuemr:b Keer:m Kenetmereiannt eKrieaunanKgaenuangan +less hawkish yang diterapkan berbagai bank Rp497.319,6 miliar, naik 12,7 persen dari +central di dunia akibat mulai meredanya laju alokasi pembayaran bunga utang pada APBN +inflasi di berbagai negara. Konsensus pasar tahun 2023. Jumlah tersebut terdiri atas: +memperkirakan akhir tahun 2023 akan menjadi (1) pembayaran bunga utang dalam negeri +puncak kenaikan suku bunga Fed Funds Rate sebesar Rp456.849,7 miliar; dan (2) pembayaran +dengan tingkat inflasi AS yang mulai menyentuh bunga utang luar negeri sebesar Rp40.469,9 +target The Fed. Tren penurunan yield SBN akan miliar. Pertumbuhan pembayaran bunga +terus berlangsung selama tahun 2024 dengan utang pada tahun 2024 tersebut lebih rendah +melihat perkembangan pasar global yang mulai apabila dibandingkan dengan pertumbuhan +stabil dan mulai masuknya capital inflow ke tahun 2023 yang sebesar 14,3 persen (terhadap +emerging market termasuk Indonesia. realisasi pembayaran tahun 2022). Hal ini +turut dipengaruhi oleh kebijakan pengurangan +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, pembiayaan utang tahun 2022 dan 2023 karena +pembayaran bunga utang diarahkan untuk: kinerja APBN yang lebih baik dan optimalisasi +(1) memenuhi kewajiban Pemerintah secara Saldo Anggaran Lebih (SAL). +tepat waktu dan tepat jumlah dalam upaya +menjaga akuntabilitas pengelolaan utang; Perhitungan besaran pembayaran bunga +dan (2) meningkatkan efisiensi bunga utang utang tahun 2024 secara garis besar meliputi +pada tingkat risiko yang terkendali dengan pembayaran bunga atas: (1) outstanding utang +pemilihan komposisi utang yang optimal dan yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun +waktu pengadaan yang tepat. sebelumnya; (2) rencana pembiayaan utang +tahun 2023 dan 2024; dan (3) rencana program +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024 pengelolaan portofolio utang (liabilities +pembayaran bunga utang direncanakan sebesar management). Selain itu, perhitungan besaran +3-22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +pembayaran bunga utang juga didasarkan pada oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia dan +beberapa asumsi, antara lain: (1) nilai tukar nilai tukar rupiah serta volume penyaluran +rupiah terhadap mata uang asing, terutama barang bersubsidi. Selain itu, kebijakan +dolar Amerika Serikat (USD), yen Jepang (JPY), pemerintah dalam rangka penanganan +dan euro (EUR); (2) tingkat bunga SBN tenor pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhadap +10 tahun; (3) referensi suku bunga pinjaman belanja subsidi, antara lain: (1) pemberian +serta asumsi spread-nya; (4) diskon penerbitan diskon listrik untuk golongan rumah tangga +SBN; serta (5) perkiraan biaya pengadaan 450 VA dan 900 VA yang termasuk dalam Data +utang baru. Perkembangan pembayaran bunga Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta +utang pada tahun 2019–2024 dapat dilihat pada pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA; +Grafik 3.5. (2) insentif penambahan subsidi bunga untuk +perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan +Program Pengelolaan Subsidi Rendah (MBR); (3) tambahan subsidi bunga +untuk UMKM yang terdampak Covid-19; dan +Program pengelolaan subsidi dialokasikan +(4) insentif pajak ditanggung pemerintah untuk +dalam rangka meringankan beban masyarakat +dunia usaha. +dan sekaligus untuk menjaga agar produsen +mampu menghasilkan barang dan jasa, Kinerja realisasi belanja subsidi pada periode +khususnya yang merupakan kebutuhan dasar tahun 2019–2023 juga dipengaruhi oleh upaya +masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan +juga bertujuan untuk meningkatkan produksi efektivitas penyaluran subsidi. Beberapa +pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan kebijakan subsidi yang telah dilakukan +publik khususnya pada sektor transportasi Pemerintah selama periode tersebut, antara +dan komunikasi, serta memberikan insentif lain: (1) penerapan Subsidi Listrik tepat sasaran +bagi dunia usaha dan masyarakat. Mengingat untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA +anggaran belanja subsidi merupakan komponen sesuai dengan DTKS; dan (2) penggunaan +yang sangat penting dan alokasi anggarannya Kartu Tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi +sangat besar, maka Pemerintah berkomitmen sehingga lebih tepat sasaran. +untuk menyempurnakan pengelolaan belanja +subsidi melalui perbaikan ketepatan sasaran Pelaksanaan kebijakan subsidi pada periode +dan peningkatan efektivitas penyaluran, 2019–2022 menghadapi beberapa tantangan, +dengan tetap menjaga kinerja badan usaha antara lain: (1) rendahnya tingkat validitas +yang melaksanakan penyaluran subsidi. data penerima subsidi; (2) masih terjadinya +ketidaktepatan sasaran penerima subsidi +Dalam periode 2019–2022, belanja subsidi (inclusion dan exclusion error); dan (3) fluktuasi +mengalami peningkatan rata-rata sebesar ICP, harga acuan produk BBM (Mean of Platts +7,8 persen, yaitu dari Rp201.802,6 miliar pada Singapore/MOPS) dan produk LPG (Contract +tahun 2019 menjadi Rp252.812,9 miliar pada Price Aramco/CP Aramco), serta nilai tukar +tahun 2022. Selanjutnya pada outlook tahun Rupiah. +2023, belanja subsidi diperkirakan mencapai +Rp271.399,0 miliar. Perkembangan belanja Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran +subsidi dalam periode 2019-2023 dipengaruhi belanja subsidi direncanakan sebesar +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-23 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.6 +BELANJA SUBSIDI, 2019–2024 +(triliun rupiah) +23,4 +4,4 7,4 4,2 +(7,0) (2,8) +271,4 282,7 +252,8 +242,1 +201,8 196,2 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Subsidi Energi Subsidi Non-Energi Pertumbuhan (%) +Sumber:Kementerian Keuangan +Rp282.743,9 miliar, terdiri atas Subsidi Energi Rp136.875,8 miliar pada tahun 2019 menjadi +sebesar Rp185.876,2 miliar dan Subsidi sebesar Rp171.858,8 miliar pada tahun 2022. +Non-Energi sebesar Rp96.867,7 miliar. Jumlah Pada outlook tahun 2023, Subsidi Energi +alokasi tersebut lebih tinggi 4,2 persen apabila diperkirakan mengalami peningkatan menjadi +dibandingkan dengan outlook tahun 2023 Rp185.356,8 miliar. +sebesar Rp271.399,0 miliar. Lebih tingginya +alokasi subsidi tahun 2024 disebabkan karena Realisasi Subsidi BBM dan LPG Tabung +peningkatan alokasi anggaran Subsidi Energi 3 kg selama periode 2019–2022 mengalami +dan Subsidi Bunga Kredit Program terutama fluktuasi dari semula Rp84.209,3 miliar pada +untuk Subsidi Bunga KUR. Perkembangan tahun 2019 menjadi Rp115.614,8 miliar pada +belanja subsidi selama tahun 2019–2024 dapat tahun 2022. Dalam outlook tahun 2023, Subsidi +dilihat dalam Grafik 3.6. Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung 3 kg +diperkirakan mencapai Rp114.475,1 miliar. +Subsidi Energi Realisasi Subsidi BBM dan LPG Tabung +3 kg tersebut dipengaruhi oleh perkembangan +Subsidi Energi terdiri atas Subsidi BBM dan asumsi dasar ekonomi makro, kuota volume +LPG Tabung 3 kg, serta Subsidi Listrik. Pada penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, +periode tahun 2019–2022 realisasi Subsidi harga acuan produk BBM (Mean of Plats +Energi mengalami perkembangan yang Singapore/MOPS) dan produk LPG (Contract +cenderung fluktuatif, terutama dipengaruhi Price Aramco/CP Aramco), serta pembayaran +perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, kurang bayar subsidi tahun sebelumnya. +volume penyaluran BBM dan LPG bersubsidi, +dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk Selain itu, perkembangan realisasi Subsidi BBM +minyak solar. Selama periode 2019–2022, juga dipengaruhi oleh perubahan kebijakan +Subsidi Energi berfluktuasi dari semula sebesar besaran subsidi tetap solar. Kebijakan besaran +3-24 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +subsidi solar pada periode tahun 2019–2022 Dalam melaksanakan program pengelolaan +telah beberapa kali mengalami penyesuaian. Subsidi Energi, Pemerintah menghadapi +Pada tahun 2019, besaran subsidi tetap solar berbagai tantangan, antara lain: (1) tingginya +adalah sebesar Rp2.000/liter, selanjutnya harga komoditas yang menyebabkan +menjadi sebesar Rp1.000/liter pada tahun meningkatnya kebutuhan Subsidi Energi; +2020, dan menjadi sebesar Rp500/liter pada (2) LPG tabung 3 kg dan solar masih +tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2023, didistribusikan secara terbuka; (3) validitas +besaran subsidi tetap solar menjadi sebesar data masyarakat yang berhak menerima subsidi +Rp1.000/liter. belum akurat; dan (4) kebutuhan anggaran +yang meningkat seiring dengan komitmen +Selama periode 2019–2023, perkembangan Pemerintah dalam memberikan dukungan +volume penyaluran BBM jenis solar cenderung kepada EBT. +mengalami kenaikan dari realisasi penyaluran +sebanyak 16,2 juta kilo liter pada tahun 2019 Untuk mengatasi tantangan tersebut, +menjadi 17,6 juta kilo liter pada tahun 2022. Pemerintah akan berupaya melakukan +Kuota penyaluran BBM jenis solar pada kuota beberapa hal, yaitu: (1) transformasi penyaluran +APBN tahun 2023 adalah sebanyak 17,0 juta Subsidi LPG tepat sasaran, integrasi Subsidi +kilo liter. Volume penyaluran BBM jenis minyak LPG dengan Program Perlindungan Sosial, +tanah relatif stabil mencapai 0,5 juta kilo liter disertai penyesuaian HJE LPG tabung +per tahun. Selanjutnya volume penyaluran LPG 3 kg (secara bertahap) diselaraskan dengan +tabung 3 kg mengalami tren peningkatan dari kondisi perekonomian yang kondusif; +realisasi penyaluran sebanyak 6,8 juta metrik (2) transformasi penyaluran Subsidi BBM tepat +ton pada tahun 2019 menjadi 7,8 juta metrik sasaran dengan pendataan pengguna BBM +ton pada tahun 2022. Kuota penyaluran LPG bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu; dan +tabung 3 kg pada APBN tahun 2023 sebanyak (3) memperkuat penerapan subsidi tepat +8,0 juta metrik ton. sasaran untuk R1 450 VA disertai dengan +kebijakan tariff adjustment untuk pelanggan +Realisasi Subsidi Listrik selama periode non-subsidi, diselaraskan dengan kondisi +2019–2022 mengalami peningkatan rata-rata perekonomian. +sebesar 2,2 persen, dari semula Rp52.666,5 +miliar pada tahun 2019 menjadi Rp56.244,0 Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Subsidi +miliar pada tahun 2022. Dalam outlook tahun Energi direncanakan sebesar Rp185.876,2 +2023, Subsidi Listrik diperkirakan mencapai miliar, terdiri atas Subsidi Jenis BBM Tertentu +Rp70.881,7 miliar. Peningkatan tersebut dan LPG Tabung 3 kg sebesar Rp110.045,0 +terutama disebabkan oleh perkembangan miliar dan Subsidi Listrik sebesar Rp75.831,2 +asumsi dasar ekonomi makro, volume listrik miliar. Dalam RAPBN tahun anggaran +bersubsidi, dan pembayaran kurang bayar 2024 tersebut, masih dialokasikan belanja +subsidi tahun sebelumnya. Selain itu, realisasi Subsidi LPG Tabung 3 kg dan Subsidi +Subsidi Listrik juga dipengaruhi oleh realisasi Listrik rumah tangga berbasis komoditas. +konsumsi listrik dan perkembangan asumsi Kebijakan transformasi Subsidi Energi +dasar ekonomi makro. menjadi subsidi berbasis orang/penerima +manfaat akan dilakukan secara bertahap +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-25 Bab 3 Belanja Negara +TABEL 3.4 +BELANJA SUBSIDI, 2023–2024 +(triliun rupiah) +Outlook RAPBN +Uraian +2023 2024 +A. ENERGI 185,4 185,9 +1. Jenis BBM tertentu dan LPG Tabung 3 Kg 114,5 110,0 +a. Jenis BBM Tertentu 23,3 25,7 +b. LPG tabung 3 kg 91,2 84,3 +2. Listrik 70,9 75,8 +B. NON-ENERGI 86,0 96,9 +JUMLAH 271,4 282,7 +Sumber: Kementerian Keuangan +dengan mempertimbangkan kesiapan data, Perhitungan anggaran Subsidi Jenis BBM +infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial Tertentu dan LPG Tabung 3 kg tahun 2024 +masyarakat. Secara rinci, belanja Subsidi dalam tersebut menggunakan asumsi dan parameter, +RAPBN tahun anggaran 2024 dapat dilihat antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap dolar +dalam Tabel 3.4. AS dan ICP; (2) subsidi terbatas minyak solar +sebesar Rp1.000/liter; (3) volume BBM jenis +Anggaran Subsidi Jenis BBM Tertentu solar sebesar 19,0 juta kilo liter dan minyak +dan LPG Tabung 3 kg dalam RAPBN tanah sebesar 0,58 juta kilo liter; dan (4) volume +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar LPG tabung 3 kg sebesar 8,03 juta metrik ton. +Rp110.045,0 miliar atau lebih rendah 3,9 persen +apabila dibandingkan dengan outlook tahun Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, +2023 sebesar Rp114.475,1 miliar. Anggaran anggaran Subsidi Listrik direncanakan +Subsidi Jenis BBM Tertentu dan LPG Tabung sebesar Rp75.831,2 miliar atau lebih tinggi +3 kg dalam tahun anggaran 2024 diarahkan 7,0 persen apabila dibandingkan dengan +untuk: (1) melanjutkan pemberian subsidi outlook tahun 2023 sebesar Rp70.881,7 miliar. +tetap untuk minyak solar dan subsidi (selisih Peningkatan alokasi ini terutama dipengaruhi +harga) untuk minyak tanah; (2) melanjutkan oleh peningkatan volume listrik bersubsidi dan +roadmap registrasi konsumen pengguna BBM; Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik. +dan (3) melanjutkan upaya transformasi Adapun penyebab kenaikan BPP sebagaimana +Subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis dimaksud antara lain: (1) kenaikan fuel mix +orang dan terintegrasi dengan data penerima BBM; dan (2) peningkatan pemakaian bahan +manfaat yang akurat, diantaranya dengan bakar biomassa untuk cofiring PLTU. +pendataan pengguna LPG tabung 3 kg +berbasis teknologi. Pelaksanaan transformasi Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun 2024 +Subsidi LPG Tabung 3 kg dilakukan dengan adalah untuk: (1) memberikan Subsidi Listrik +mempertimbangkan kondisi perekonomian kepada golongan yang berhak; (2) Subsidi +dan daya beli masyarakat. Listrik untuk rumah tangga diberikan secara +tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan +3-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +rentan, serta mendorong kebijakan tariff pangan nasional. Dalam periode 2019-2022, +adjustment untuk pelanggan non-subsidi yang realisasi subsidi pupuk berfluktuasi dari semula +diselaraskan dengan kondisi perekonomian sebesar Rp34.308,3 miliar pada tahun 2019 +dan daya beli masyarakat; dan (3) mendorong menjadi Rp29.769,0 miliar pada tahun 2022. +transisi energi yang lebih efisien dan adil Dalam outlook tahun 2023, subsidi pupuk +dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, diperkirakan mencapai Rp25.276,6 miliar. +sosial, fiskal, dan lingkungan. Mulai pertengahan tahun 2022, alokasi pupuk +bersubsidi difokuskan untuk jenis pupuk +Dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tertentu dan pada 9 jenis komoditas (padi, +tepat sasaran dan berkeadilan, Pemerintah jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang +telah melakukan upaya pelaksanakan kebijakan putih, kopi, kakao, tebu) dari sebelumnya +Subsidi Listrik tepat sasaran bagi rumah 70 komoditas berdasarkan kebutuhan pangan +tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. pokok dan komoditas strategis pertanian. +Pada tahun 2017, Pemerintah telah +melaksanakan pemadanan terhadap data Untuk meningkatkan kualitas pelayanan +pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan publik di sektor transportasi dan komunikasi, +DTKS. Hasilnya, terdapat penurunan jumlah Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi +pelanggan penerima subsidi dari semula untuk kewajiban pelayanan publik (Public +53,0 juta pelanggan pada tahun 2017 menjadi Service Obligation/PSO). Dalam periode +40,6 juta pelanggan pada tahun 2023. 2019–2022, realisasi Subsidi PSO mengalami +peningkatan rata-rata 15,1 persen per tahun +Subsidi Non-Energi dari semula sebesar Rp4.143,1 miliar pada +tahun 2019 menjadi Rp6.309,5 miliar pada +Pada periode 2019–2022, realisasi Subsidi +tahun 2022. Dalam outlook tahun 2023, Subsidi +Non-Energi mengalami perkembangan +PSO diperkirakan mencapai Rp5.894,5 miliar. +yang fluktuatif, terutama dipengaruhi oleh +Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk +kebijakan pemerintah dalam rangka Pemulihan +Subsidi PSO kepada masyarakat melalui +Ekonomi Nasional (PEN) dan adanya +BUMN yang mendapatkan penugasan untuk +perubahan parameter yang digunakan dalam +menjamin pelayanan produk atau jasa yang +perhitungan subsidi. Dalam periode 2019– +lebih terjangkau bagi masyarakat. BUMN +2022, realisasi Subsidi Non-Energi mengalami +yang mendapat penugasan terkait PSO +peningkatan rata-rata 7,6 persen per tahun dari +adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero), +Rp64.926,8 miliar pada tahun 2019 menjadi +PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), +Rp80.954,1 miliar pada tahun 2022. Pada tahun +dan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional +2023, outlook Subsidi Non-Energi diperkirakan +(LKBN) Antara. Pelaksanaan PSO pada +mencapai Rp86.042,2 miliar dan komponen +pelayanan angkutan kereta api meliputi +terbesar dari Subsidi Non-Energi tersebut +pelayanan angkutan kereta api (KA) ekonomi +adalah Subsidi Bunga KUR dan Subsidi Pupuk. +jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA +ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, +Anggaran Subsidi Pupuk dialokasikan dalam +Kereta Rel Diesel (KRD) ekonomi, Kereta Rel +APBN untuk mendukung peningkatan +Listrik (KRL) Jabodetabek, KRL Yogyakarta, +produksi pertanian dan program ketahanan +dan LRT Jabodebek. Pelaksanaan PSO pada +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-27 Bab 3 Belanja Negara +pelayanan angkutan laut meliputi pelayanan insentif dalam rangka pemulihan ekonomi +angkutan kapal laut kelas ekonomi. Selanjutnya nasional, antara lain Subsidi Bunga UMKM +pelaksanaan PSO pada penyelenggaraan baik KUR dan non-KUR dan Subsidi Imbal +informasi publik meliputi kegiatan peliputan Jasa Penjaminan (IJP) UMKM, Korporasi dan +dan/atau penyebarluasan informasi kegiatan BUMN, serta Subsidi Bunga Pinjaman Daerah. +kenegaraan dan kemasyarakatan baik di tingkat +nasional, daerah, maupun internasional, baik Selain berbagai jenis subsidi di atas, Pemerintah +dalam bentuk produksi berita teks, foto, juga mengalokasikan anggaran Subsidi +maupun TV (audio visual), khususnya di daerah Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk +tertinggal, terluar, dan rawan konflik. mendukung investasi dan daya saing industri +untuk sektor-sektor tertentu. Dalam periode +Dalam periode 2019-2022, realisasi 2019–2022, perkembangan realisasi Subsidi +Subsidi Bunga Kredit Program mengalami Pajak DTP mengalami peningkatan rata-rata +peningkatan sebesar 24,9 persen per tahun dari 11,0 persen per tahun dari semula sebesar +Rp14.967,5 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp11.507,9 miliar pada tahun 2019 menjadi +Rp29.140,2 miliar pada tahun 2022. Rp15.735,4 miliar pada tahun 2022. Kenaikan +Dalam outlook tahun 2023, Subsidi Bunga realisasi Subsidi Pajak DTP pada tahun +Kredit Program diperkirakan mencapai 2019-2022 terutama karena tambahan insetif +Rp46.983,9 miliar. pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi +nasional serta penanganan pandemi Covid-19, +Subsidi Bunga Kredit Program antara lain antara lain PPN DTP vaksin, PPN DTP +terdiri dari Subsidi Bunga Kredit Usaha Alat kesehatan, PPh DTP Pasal 21, dan PPh +Rakyat (KUR), Subsidi Bantuan Uang Muka Final UMKM. Dalam outlook tahun 2023, +Perumahan (SBUM), dan Subsidi Bunga Kredit Subsidi Pajak DTP diperkirakan mencapai +Perumahan (SBK). Program KUR adalah salah Rp7.887,2 miliar. +satu program pemerintah dalam meningkatkan +akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Subsidi +dan Menengah (UMKM) yang disalurkan Non-Energi direncanakan sebesar Rp96.867,7 +melalui lembaga keuangan dengan pola miliar, atau lebih tinggi Rp10.825,5 miliar +subsidi bunga. Program KUR dimaksudkan apabila dibandingkan dengan outlook tahun 2023 +untuk meningkatkan akses pembiayaan sebesar Rp86.042,2 miliar. Hal ini disebabkan +UMKM dan petani yang disalurkan melalui pada tahun 2024 terdapat kenaikan anggaran +lembaga keuangan dengan pola pinjaman untuk Subsidi Bunga Kredit Program terutama +untuk memperkuat permodalan debitur dalam untuk mendukung program KUR. Secara rinci, +rangka pelaksanaan kebijakan percepatan alokasi program pengelolaan Subsidi Non- +pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Energi pada tahun 2023–2024 dapat dilihat +UMKM. Selanjutnya, SBUM dan SBK dalam Tabel 3.5. +ditujukan untuk mendukung kepemilikan +rumah bagi MBR. Pada tahun 2020-2022 Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, +terdapat peningkatan anggaran Subsidi Bunga anggaran Subsidi Pupuk direncanakan sebesar +Kredit Program yang sangat signifikan terutama Rp26.686,9 miliar. Subsidi Pupuk diberikan +disebabkan adanya tambahan anggaran berupa untuk mendorong produktivitas petani kecil +3-28 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +TABEL 3.5 +SUBSIDI NON-ENERGI, 2023–2024 +(triliun rupiah) +Outlook RAPBN +Uraian +2023 2024 +1. Pupuk 25,3 26,7 +2. PSO 5,9 8,1 +- PT KAI 3,3 4,7 +- PT Pelni 2,4 3,2 +- LKBN Antara 0,2 0,2 +3. Bunga Kredit Program 47,0 53,8 +4. Pajak DTP 7,9 8,3 +JUMLAH 86,0 96,9 +Sumber: Kementerian Keuangan +dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan +mendukung ketahanan pangan. Dalam hal ini, pembangunan nasional guna meningkatkan +petani yang dimaksud adalah petani tanaman pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggaran +pangan, hortikultura, dan perkebunan yang belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2024 +terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen dialokasikan kepada: (1) PT Kereta Api +Penyuluh Pertanian (Simluhtan). Pemberian Indonesia (Persero) sebesar Rp4.714,2 miliar +Subsidi Pupuk tahun 2024 dibatasi untuk untuk mendukung perbaikan kualitas dan +jenis pupuk tertentu pada komoditas prioritas. inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan +Pemerintah terus melakukan penyempurnaan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, +digitalisasi sistem dari hulu sampai hilir pada KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi +satu platform dengan menggunakan data jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD +spasial agar lebih tepat sasaran dan lebih mudah ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, +dipantau. Selain itu juga dilakukan perbaikan dan LRT Jabodebek; (2) PT Pelni sebesar +data petani penerima Subsidi Pupuk secara Rp3.204,0 miliar untuk penugasan layanan +berkala 1-2 kali setahun. Pada tahun 2024 juga publik bidang angkutan laut untuk penumpang +akan dilakukan penerapan skema bantuan kelas ekonomi; dan (3) Perum LKBN Antara +langsung pupuk ke petani secara bertahap. sebesar Rp176,4 miliar dimanfaatkan untuk: (i) +peningkatan akses dan kecepatan aksesibilitas +Dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan informasi kebijakan serta program prioritas +pelayanan umum di bidang transportasi Pemerintah kepada masyarakat Indonesia di +dan penyediaan informasi publik, Subsidi dalam (termasuk daerah 3T) dan luar negeri; +PSO dalam RAPBN tahun anggaran 2024 (ii) pembentukan opini positif dan citra +direncanakan sebesar Rp8.094,6 miliar. Jumlah negara; dan (iii) pemberdayaan media lokal +tersebut lebih tinggi Rp2.200,1 miliar apabila atau berbasis komunitas agar tetap bertahan +dibandingkan dengan outlook tahun 2023 sebesar di bawah ketidakpastian global (media +Rp5.894,5 miliar. Pengembangan potensi dan sustainability) melalui optimalisasi sebaran +peningkatan peran PSO transportasi sebagai distribusi. +penghubung antar wilayah bertujuan untuk +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-29 Bab 3 Belanja Negara +Pada tahun 2024, Pemerintah tetap pertanian melalui KUR alsintan untuk +mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga meningkatkan pembiayaan terhadap usaha tani; +Kredit Program dalam rangka menunjang (6) pembatasan jumlah KUR yang berulang; +upaya peningkatan ketahanan pangan, (7) penegasan dan pemberian sanksi bagi +mendukung penyediaan perumahan untuk penyalur KUR yang menyalurkan KUR +MBR, meningkatkan daya saing usaha dan kepada debitur yang sebelumnya mengakses +akses permodalan bagi UMKM dan petani, kredit komersial dan bagi penyalur KUR yang +serta memenuhi kebutuhan masyarakat meminta agunan tambahan. +terhadap akses air minum. Anggaran Subsidi +Bunga Kredit Program dalam RAPBN Selain Subsidi Bunga KUR, Pemerintah juga +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR +Rp53.774,5 miliar, lebih tinggi Rp6.790,6 miliar (IJP KUR) yang bertujuan untuk mendukung +atau 14,5 persen apabila dibandingkan dengan pelaksanaan Program KUR dalam bentuk +outlook tahun 2023 sebesar Rp46.983,9 miliar. subsidi Pemerintah. Subsidi yang dimaksud +adalah berupa imbal jasa penjaminan yang +Anggaran terbesar Subsidi Bunga Kredit dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin +Program dialokasikan untuk Subsidi Bunga dalam rangka kegiatan usaha penjaminan untuk +KUR sebesar Rp47.788,9 miliar. Subsidi Bunga pelaksanaan program KUR. Dalam RAPBN +KUR diberikan dalam rangka meningkatkan tahun anggaran 2024, anggaran IJP KUR +koordinasi dan sinkronisasi pemberdayaan direncanakan sebesar Rp86,3 miliar. +UMKM khususnya program pembiayaan +usaha mikro, kecil, dan menengah antar Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan +K/L, meningkatkan daya saing usaha mikro, anggaran untuk Subsidi Bunga Kredit +kecil, dan menengah melalui peningkatan (SBK) Perumahan sebesar Rp4.609,4 miliar +akses pembiayaan dari lembaga keuangan, dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) +dan meningkatkan peran usaha mikro dan Perumahan sebesar Rp895,0 miliar. Pemerintah +kecil dalam pencipataan lapangan kerja dan memberikan Subsidi Bunga Kredit Perumahan +pertumbuhan ekonomi nasional. Penyaluran dan Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan +Subsidi Bunga KUR, dilakukan dengan untuk membantu MBR mendapatkan rumah +kebijakan antara lain: (1) pemberian suku dengan lebih murah, mudah, dan efektif. Pada +bunga KUR sebesar tiga persen untuk KUR tahun 2024, alokasi anggaran SBK Perumahan +Super Mikro, sedangkan untuk KUR jenis lain digunakan untuk pembayaran KPR subsidi atas +sebesar enam persen kepada UMKM/petani/ akad kredit yang telah diterbitkan pada tahun- +nelayan untuk meningkatkan daya saing usaha; tahun sebelumnya, sedangkan SBUM tetap +(2) suku bunga KUR naik berjenjang untuk menjadi komplemen Kredit Pemilikan Rumah +debitur KUR Mikro dan Kecil yang mengakses (KPR) dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan +KUR secara berulang; (3) peningkatan Perumahan (FLPP) kepada MBR yang +target debitur baru dan debitur graduasi/ diberikan sebesar Rp4 juta untuk wilayah non- +naik kelas; (4) penetapan target alokasi KUR Papua dan Rp10 juta untuk wilayah Papua. Saat +untuk sektor produksi sebesar 60-65 persen; ini terus dilakukan integrasi sistem pencairan +(5) peningkatan penyaluran KUR sektor FLPP dengan SBUM sehingga jumlah unit +SBUM mengikuti pencairan jumlah unit FLPP. +3-30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +Pemerintah dalam tahun 2024 mengalokasikan akses pembiayaan dengan suku bunga sebesar +anggaran untuk Subsidi Bunga Pinjaman enam persen kepada petani, kelompok tani, +Daerah sebesar Rp114,4 miliar. Anggaran gapoktan, koperasi tani, dan pelaku usaha +Subsidi Bunga Pinjaman Daerah akan dengan menjaminkan komoditi yang disimpan +digunakan untuk pembayaran subsidi bunga di Gudang SRG; (2) peningkatan jumlah +atas kredit yang diterbitkan pada tahun debitur dan plafon pinjaman per debitur; +2020-2022. Subsidi Bunga Pinjaman Daerah (3) penerima KUR tetap dapat mengakses +merupakan salah satu bentuk komitmen SSRG dan diperbolehkan skema syariah; serta +Pemerintah untuk mempercepat pemulihan (4) pembinaan dan pemberdayaan lembaga +ekonomi. Subsidi tersebut diberikan SRG. +berupa subsidi bunga atas pinjaman yang +disalurkan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur Subsidi Bunga Cadangan Pangan Pemerintah +(Persero)/PT SMI kepada Pemerintah Daerah (CPP) dalam RAPBN tahun anggaran 2024 +untuk pembangunan infrastruktur di daerah direncanakan sebesar Rp264,3 miliar. Subsidi +antara lain jalan, jembatan, perumahan, dan Bunga CPP diberikan untuk: (1) pemberian +sumber daya air. subsidi bunga untuk pinjaman melalui +Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga +Subsidi Bunga Air Bersih dalam RAPBN Keuangan Bukan Bank (LKBB) kepada BUMN +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Pangan dalam rangka pelaksanaan CPP; (2) +Rp12,4 miliar. Subsidi Bunga Air Bersih penyelenggaraan CPP setidaknya untuk 11 +diberikan dalam rangka percepatan penyediaan jenis komoditas yaitu beras, jagung, kedelai, +air minum bagi penduduk dan untuk bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, +mendorong pencapaian akses aman 100 daging ruminansia, gula konsumsi, minyak +persen air minum. Pemerintah memberikan goreng, dan ikan; dan (3) penyaluran CPP +jaminan dan subsidi bunga untuk mendorong untuk menanggulangi kekurangan pangan, +perbankan nasional dalam memberikan kredit gejolak harga pangan, bencana alam, bencana +investasi kepada PDAM. sosial, dan keadaaan darurat. +Selanjutnya, Skema Subsidi Resi Gudang Sementara itu, dalam RAPBN tahun anggaran +(SSRG) dalam RAPBN tahun anggaran 2024 2024, Subsidi Pajak DTP direncanakan +direncanakan sebesar Rp3,8 miliar. SSRG sebesar Rp8.311,7 miliar. Tujuan pemberian +diberikan dalam rangka membantu petani, Subsidi Pajak DTP dalam tahun 2024, antara +kelompok tani, gabungan kelompok tani, lain, sebagai insentif untuk menarik minat +koperasi tani, maupun pelaku usaha untuk investor dalam penerbitan obligasi valas dan +memperoleh akses pembiayaan dengan suku mendorong perkembangan sektor industri +bunga terjangkau dengan cara menjaminkan tertentu. Subsidi pajak diberikan berupa: (1) +barang (komoditas) yang disimpan di gudang PPh DTP atas komoditas panas bumi; (2) PPh +tertentu sesuai Skema Resi Gudang. Komoditas DTP atas bunga, imbal hasil, dan penghasilan +yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada +SSRG mencakup komoditas pangan pertanian, Pemerintah atau pihak lain yang mendapat +perkebunan, dan perikanan. Beberapa kebijakan penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan +yang akan dilakukan antara lain: (1) pemberian perundang-undangan dalam rangka penerbitan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-31 Bab 3 Belanja Negara +dan/atau pembelian kembali SBN di pasar 2019 menjadi Rp47,8 miliar pada tahun +internasional, tetapi tidak termasuk jasa 2022. Sedangkan pada tahun 2023 program +konsultan hukum lokal; dan (3) PPh DTP atas pengelolaan hibah negara diperkirakan akan +penghapusan secara mutlak piutang negara terealisasi sebesar Rp12,1 miliar. Tingginya +non-pokok yang bersumber dari penerusan realisasi pada tahun 2019 tersebut utamanya +pinjaman luar negeri, rekening dana investasi, didukung oleh adanya pemberian hibah kepada +dan rekening pembangunan daerah yang pemerintah asing/lembaga asing yang cukup +diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum tinggi pada tahun tersebut. +(PDAM). +Sejalan dengan salah satu tujuan negara +Program Pengelolaan Hibah Negara sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan +UUD 1945 adalah “ikut melaksanakan +Sejak tahun 2023 program pengelolaan hibah ketertiban dunia yang berdasarkan +negara mengalami perubahan sehubungan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan +dengan telah ditetapkannya Undang-Undang sosial”. Sebagai salah satu bentuk untuk +Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah +Keuangan antara Pemerintah Pusat dan telah memberikan bantuan kepada pemerintah +Pemerintahan Daerah. Sesuai Undang-Undang asing/lembaga asing dalam periode yang cukup +tersebut hibah ke daerah menjadi bagian lama. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan +yang terintegrasi dengan dana alokasi khusus. dan membangun kemandirian dalam pendanaan +Dengan demikian, kebijakan hibah ke daerah pemberian bantuan tersebut, pada tahun 2019 +di tahun 2023 mencerminkan desain baru dibentuk Indonesian Agency for International +hibah ke daerah sebagai bagian dari transfer ke Development (Indonesian AID) atau Lembaga +daerah yang tata kelolanya disesuaikan dengan Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional +siklus pengalokasian transfer ke daerah. Akibat (LDKPI) yang merupakan amanah PP No.57 +perubahan tersebut program pengelolaan Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No.48 +hibah negara pada tahun 2023 hanya terdiri Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian +atas hibah kepada pemerintah asing/lembaga Hibah kepada Pemerintah Asing/Lembaga +asing dan pengelolaan hibah lainnya. Asing. +Sejalan dengan perubahan tersebut maka Pada tahun 2020 dan 2021, Pemerintah +dilakukan penyesuaian terhadap perhitungan Indonesia melalui LDKPI sudah memberikan +pada program pengelolaan hibah negara hibah masing-masing sebesar Rp29,4 miliar +dalam periode tahun 2019–2022, dengan dan Rp32,0 miliar untuk bantuan kemanusiaan, +mengeluarkan komponen hibah ke daerah penanganan Covid-19, pembangunan +yang telah diakomodir di dalam perhitungan infrastruktur di bidang pendidikan, +transfer ke daerah. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah +di bidang diplomasi, hingga bantuan tugas +Berdasarkan penyesuaian perhitungan +pemerintahan di bidang keamanan. Sebesar +tersebut, realisasi program pengelolaan hibah +48,0 persen dari total pemberian hibah pada +negara dalam periode 2019-2022 mengalami +tahun 2021 berasal dari dana hasil investasi +penurunan dari Rp234,7 miliar pada tahun +endowment fund LDKPI. Mulai tahun 2022, +3-32 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.7 +PERKEMBANGAN PROGRAM PENGELOLAAN HIBAH, 2019-2024 +(triliun rupiah) +328,8 8,8 48,6 (45,5) +(87,4) +(74,7) +234,7 +29,5 32,1 47,8 12,1 6,6 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Belanja Hibah Pertumbuhan (%) +Sumber:Kementerian Keuangan +pemberian hibah sepenuhnya menggunakan Selanjutnya, dalam program pengelolaan hibah +100 persen dana hasil investasi endowment fund negara juga terdapat realisasi banking commission +LDKPI dengan realisasi pemberian hibah yang dimanfaatkan untuk pemenuhan +sebesar Rp47,5 miliar. Selanjutnya, dalam kewajiban pemerintah dalam proses +APBN tahun 2023 pemberian hibah melalui administrasi perbankan terkait hibah. Dalam +LDKPI diperkirakan akan terealisasi sebesar periode 2019-2022 banking commission secara +Rp12,0 miliar yang antara lain akan dimanfaatkan rata-rata terealisasi sebesar Rp224,0 juta, dan +untuk: (1) pemberian hibah kepada Secretariat diperkirakan pada tahun 2023 akan terealisasi +the Organization of African, Caribbean, and sebesar Rp101,2 juta. Secara keseluruhan +Pacific States – pelatihan terkait Information, perkembangan program pengelolaan hibah +Communication, and Technology (ICT); periode tahun 2019–2024 dapat dilihat pada +(2) pemberian hibah kepada negara- Grafik 3.7. +negara anggota CARICOM dan SICA - +Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, program +Kapasitas Pengurangan Dampak Risiko pengelolaan hibah direncanakan sebesar +Bencana Serta Adaptasi Perubahan Iklim Rp6,6 miliar. Alokasi tersebut diarahkan untuk +Untuk Negara Anggota Caribbean Community melaksanakan: +(CARICOM) dan Central American I; +1. Pemberian hibah internasional untuk +(3) pemberian hibah kepada negara-negara +memperkuat tujuan dan kepentingan +anggota MSG - Pelatihan Tahap Lanjutan +nasional Indonesia di tataran global; +di Bidang Perikanan Pesisir untuk negara- +negara Anggota MSG; serta (4) pemberian +2. Dukungan pelaksanaan diplomasi termasuk +hibah kepada Ethiopia - Bantuan Penanganan +diplomasi ekonomi, diplomasi kedaulatan +Dampak Krisis Kemanusiaan Akibat +wilayah Indonesia, dan diplomasi sosial +Kekeringan di Ethiopia. +budaya; +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-33 Bab 3 Belanja Negara +3. Penguatan engangement dengan development Program Pengelolaan Belanja Lainnya +partners internasional untuk memperkuat +efektivitas pemberian hibah. Program pengelolaan belanja lainnya merupakan +BPP yang menampung dana antisipatif untuk +Pada tahun 2024, pemberian hibah kepada keperluan belanja pegawai, bantuan sosial, +pemerintah asing/lembaga asing melalui dan belanja lain-lain. Pada periode tahun +LDKPI direncanakan akan menyalurkan 2019-2022, realisasi anggaran program +hibah sebesar Rp6,4 miliar. Alokasi tersebut pengelolaan belanja lainnya berfluktuasi, +akan dimanfaatkan untuk pemberian beasiswa namun cenderung tumbuh dengan rata- +pasca sarjana bagi mahasiswa/i Afghanistan rata sebesar 226,2 persen. Peningkatan +dan untuk memberikan dukungan pelatihan realisasi tersebut utamanya dipengaruhi oleh +manajemen bagi beberapa negara di kawasan pembayaran kewajiban kompensasi BBM dan +Afrika. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut listrik, khususnya pada tahun 2022 karena +diharapkan juga dapat melibatkan expert dan adanya percepatan pembayaran kompensasi +pelaku usaha dalam negeri. tahun 2019 sampai triwulan III tahun 2022, +dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas +Dalam pemberian hibah kepada pemerintah harga BBM dan tarif listrik serta menjamin arus +asing/lembaga asing, LDKPI berperan dalam kas badan usaha yang mendapat penugasan +melakukan inisiasi pemberian hibah untuk tersebut. Anggaran program pengelolaan +mendukung diplomasi ekonomi melalui belanja lainnya pada periode tersebut juga +optimalisasi dukungan terhadap BUMD dan dimanfaatkan untuk antara lain: (1) penanganan +sektor swasta dalam pasar nontradisional Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional +dan membantu penyiapan hibah K/L tahun 2020-2021, meliputi bantuan iuran +serta melakukan penyaluran hibah. Guna JKN bagi kelompok pekerja bukan penerima +mendukung kinerja pemberian hibah di upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas +tahun-tahun mendatang, akan dilakukan III serta bantuan pembayaran tagihan listrik +penyederhanaan proses pemberian hibah bagi golongan industri, bisnis, dan sosial; +kepada pemerintah asing/lembaga asing dan (2) pelaksanaan Program Kartu Prakerja sejak +penguatan kelembagaan LDKPI, melalui tahun 2020, meliputi bantuan biaya pelatihan +proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) dan insentif peserta serta biaya operasional +Nomor 48 Tahun 2018 dan PP Nomor 57 program; (3) penyelenggaraan cadangan beras +Tahun 2019 sehingga pemberian hibah dapat pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan +memberikan dampak optimal bagi diplomasi pasokan dan stabilitas harga beras serta +Indonesia. menanggulangi keadaan darurat/bencana; dan +(4) belanja lainnya yang terprogram, meliputi +Selain alokasi tersebut, dalam pos pengelolaan +belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan +hibah negara juga dialokasikan pengelolaan +Wakil Presiden, belanja operasional lembaga +hibah lainnya untuk rencana pembayaran +yang belum mempunyai bagian anggaran +banking commision dengan alokasi sebesar +sendiri (seperti SKK Migas dan Kawasan +Rp175,5 juta. +Bintan-Karimun), belanja ongkos angkut beras +PNS distrik pedalaman Papua dan Papua Barat, +3-34 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +dan belanja bantuan operasional layanan pos pengelolaan belanja lainnya juga direncanakan +universal. untuk belanja lainnya yang terprogram, meliputi +belanja bantuan kemasyarakatan Presiden dan +Outlook program pengelolaan belanja lainnya Wakil Presiden, belanja operasional lembaga +tahun 2023 mencapai Rp350.980,3 miliar. yang belum mempunyai bagian anggaran +Proyeksi realisasi tersebut akan dimanfaatkan sendiri (seperti SKK Migas dan Kawasan +utamanya untuk: (1) pembayaran kompensasi Bintan-Karimun), belanja ongkos angkut beras +BBM dan listrik; (2) pelaksanaan Program ASN distrik pedalaman provinsi-provinsi +Kartu Prakerja; (3) penyelenggaraan cadangan Papua, dan belanja bantuan operasional layanan +pangan pemerintah; dan (4) belanja lainnya pos universal. +yang terprogram. Selain itu, outlook tersebut +masih memperhitungkan alokasi untuk Program Pengelolaan Transaksi Khusus +antisipasi kebijakan penanggulangan bencana, +dukungan pemulihan ekonomi nasional, Pada program pengelolaan transaksi khusus +dukungan penyediaan pasokan dan stabilisasi terdapat, antara lain: (1) anggaran kontribusi +harga pangan, pembayaran kewajiban sosial yang dipergunakan untuk pembayaran +Pemerintah sesuai hasil audit, dan keperluan manfaat pensiun kepada pensiunan PNS/TNI/ +mendesak lainnya, yang dalam pelaksanaannya Polri serta pembayaran kewajiban Pemerintah +akan direalokasi ke BA K/L maupun sub- selaku pemberi kerja berupa premi program +BA yang lain dalam BA BUN sesuai dengan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan +peruntukkannya. Kematian (JKM), serta Jaminan Kesehatan +(Jamkes) ASN dan TNI/Polri, pejabat negara, +Anggaran program pengelolaan belanja pensiunan, serta veteran; (2) anggaran belanja +lainnya pada RAPBN tahun anggaran 2024 barang non K/L yang dipergunakan untuk +direncanakan sebesar Rp429.092,3 miliar dana kontribusi kepada lembaga internasional +(termasuk rencana alokasi kenaikan gaji ASN berupa pembayaran kontribusi, trust fund, dan +Pusat/TNI/Polri). Arah kebijakan penggunaan dana- dana lainnya yang diserahkan kepada +anggaran program pengelolaan belanja lainnya beberapa organisasi internasional; dana fasilitas +pada RAPBN tahun anggaran 2024, antara penyiapan proyek dan pelaksanaan transaksi +lain: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan (Project Development Facility/PDF) untuk proyek +penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko KPBU, dana dukungan kelayakan proyek +fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat (Viability Gap Fund/VGF) untuk proyek +perubahan asumsi dasar ekonomi makro KPBU, pendanaan operasional Bendahara +dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi Umum Negara, pengeloaan dukungan loss +dukungan cadangan pangan nasional dalam limit; Biaya Operasional Penyelenggaraan +rangka menjaga ketersediaan pasokan dan (BOP) atas pembayaran manfaat pensiun, +stabilitas harga pangan; (4) antisipasi kebutuhan dan penggantian biaya dan margin investasi +untuk kegiatan mendesak; (5) dukungan Pemerintah; serta (3) anggaran belanja lain-lain +pembayaran kewajiban pemerintah, a.l. untuk untuk pembayaran selisih harga beras Bulog. +kompensasi harga energi; dan (6) dukungan +pengembangan kualitas sumber daya manusia, Realisasi anggaran Belanja Pemerintah +a.l. program Kartu Prakerja. Selain itu, program Pusat pada program pengelolaan transaksi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-35 Bab 3 Belanja Negara +khusus pada tahun 2019–2022 mengalami Sumatera Selatan. Selain itu, pada periode yang +pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar sama, Pemerintah juga telah merealisasikan +4,7 persen, yaitu dari Rp127.440,9 miliar pada anggaran VGF sebesar Rp964,5 miliar yang +tahun 2019 menjadi Rp146.103,1 miliar pada dimanfaatkan antara lain untuk dukungan +tahun 2022. Realisasi pada tahun 2022 tersebut pembangunan konstruksi pada proyek SPAM +utamanya berasal dari belanja kontribusi sosial Umbulan dan SPAM Bandar Lampung. Selain +yang mencapai Rp144.760,3 miliar, antara lain itu terdapat pembayaran biaya operasional +digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun. penyelenggaraan (BOP) atas manfaat pensiun +Dalam kurun waktu yang sama, peningkatan sebesar Rp1.543,7 miliar yang dilaksanakan +belanja kontribusi sosial antara lain disebabkan oleh PT Taspen (Persero) dan PT ASABRI +oleh: (1) kenaikan jumlah penerima manfaat (Persero). +pensiun; (2) kenaikan pensiun pokok pada +tahun 2019; dan (3) kenaikan premi Jamkes Sejak tahun 2021, Pemerintah telah +melalui BPJS Kesehatan sejak tahun 2019. melakukan investasi program PEN dalam +bentuk investasi nonpermanen kepada +Selain untuk kontribusi sosial tersebut, terdapat BUMN. Investasi tersebut dilakukan antara +alokasi anggaran belanja barang non-K/L, lain melalui penugasan kepada dua BUMN +diantaranya untuk pembayaran kontribusi pada dan satu lembaga di bawah pembinaan +lembaga internasional dan trust fund yang perlu dan pengawasan Kementerian Keuangan, +dilakukan dalam rangka menjaga kredibilitas sebagai Pelaksana Investasi. Penugasan +maupun komitmen Pemerintah sebagai bagian tersebut dilakukan dalam rangka memberikan +integral dari masyarakat internasional, yang dukungan kepada BUMN untuk memperkuat +dituangkan dalam bentuk kerja sama bilateral dan menumbuhkan kemampuan ekonomi +dan multilateral dalam wadah Organisasi/ dalam program PEN. Berdasarkan PMK +Lembaga Keuangan Internasional. Selanjutnya, Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi +dalam rangka mendukung pembangunan Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan +infrastruktur, terdapat dana fasilitas penyiapan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah +proyek (PDF) yang merupakan alokasi dengan PMK Nomor 189/PMK.06/2021, +anggaran yang disiapkan oleh Pemerintah serta Perjanjian Pelaksanaan Investasi antara +untuk membantu peningkatan efektivitas Kementerian Keuangan dengan Pelaksana +pelaksanaan penyiapan dan/atau pelaksanaan Investasi, telah dinyatakan bahwa Pelaksana +transaksi proyek KPBU agar pelaksanaan Investasi berhak mendapatkan penggantian +proyek dapat memenuhi kualitas dan waktu atas seluruh biaya yang telah dikeluarkan dan +yang ditentukan. margin yang wajar atas pelaksanaan Investasi +Pemerintah PEN. Sampai dengan tahun 2022, +Dalam kurun waktu 2019–2022, Pemerintah Pemerintah telah merealisasikan anggaran +sudah memberikan dukungan dana fasilitas untuk kegiatan penyaluran penggantian biaya +proyek melalui pemberian PDF pada proyek- dan margin Investasi Pemerintah PEN sebesar +proyek KPBU sebesar Rp270,5 miliar yang Rp40,9 miliar. +telah dimanfaatkan antara lain untuk proyek +SPAM Pekanbaru, KA Makassar Pare-pare, dan Pada tahun 2023, outlook pada program +Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas pengelolaan transaksi khusus diperkirakan +3-36 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +sebesar Rp152.934,7 miliar atau sebesar 97,8 tahun 2024 direncanakan sebesar Rp228,6 +persen dari pagu, yang dipergunakan untuk: miliar atau mengalami kenaikan sebesar +(1) belanja pegawai non-K/L (pembayaran 0,8 persen terhadap outlook tahun 2023 yang +kontribusi sosial) sebesar Rp151.686,2 miliar; diperkirakan sebesar Rp226,8 miliar. Untuk +(2) belanja barang non-K/L sebesar pemberian fasilitas penyiapan proyek (PDF) +Rp1.151,3 miliar; dan (3) belanja lain-lain pada tahun 2024 yang direncanakan sebesar +(pembayaran selisih harga beras Bulog) sebesar Rp264,7 miliar dan akan dipergunakan untuk: +Rp97,1 miliar. kebutuhan dana PDF proyek KPBU IKN dan +mendukung penyiapan proyek KPBU non- +Pada outlook belanja barang non-K/L tahun IKN antara lain untuk penyiapan proyek sedang +2023 tersebut, dimanfaatkan antara lain untuk berjalan maupun proyek-proyek baru yang akan +penggantian biaya penugasan pada 13 proyek- masuk ke dalam pipeline. Sedangkan kebutuhan +proyek KPBU reguler dan KPBU dukungan anggaran untuk memberikan dukungan VGF +IKN kepada PT SMI dan PT PII sebesar pada proyek KPBU diperkirakan sebesar +Rp54,4 miliar, penggantian biaya penugasan Rp6,9 miliar. +VGF sebesar Rp24,2 miliar direncanakan +untuk proyek SPAM Pekanbaru, pembiayaan Pada tahun 2024, kebutuhan dana operasional +operasional BUN pengelolaan kas negara BUN dalam rangka pengelolaan kas negara +sebesar Rp281,3 miliar, dan BOP manfaat direncanakan sebesar Rp347,6 miliar +pensiun sebesar Rp554,7 miliar. atau mengalami peningkatan sebesar 23,6 +persen terhadap outlook tahun 2023 sebesar +Pada tahun 2024, anggaran program Rp281,3 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut +pengelolaan transaksi khusus direncanakan merupakan kewajiban PPN Pemerintah +sebesar Rp160.156,2 miliar atau mengalami selaku pemilik rekening dan pengguna jasa +peningkatan sebesar 4,7 persen dibandingkan transfer di Bank Indonesia antara lain untuk +dengan outlook tahun 2023 sebesar Rp152.934,7 pembayaran PPN atas transaksi BI RTGS +miliar. Peningkatan tersebut utamanya berasal di Bank Indonesia dan Bank Operasional, +dari belanja kontribusi sosial karena adanya pembayaran imbal jasa perbendaharaan, +kenaikan pembayaran manfaat pensiun seiring pembayaran fee bank kustodian untuk transaksi +dengan penambahan jumlah penerima manfaat. pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder. +Alokasi Kontribusi Sosial pada tahun 2024 Kebutuhan anggaran dana operasional +direncanakan sebesar Rp158.282,9 miliar atau BUN tersebut digunakan untuk menjamin +meningkat sebesar 4,3 persen dibandingkan ketersediaan kas negara setiap ada kewajiban +dengan outlook tahun 2023, antara lain Pemerintah dan negara yang harus dibayar +dipergunakan untuk: (1) pembayaran manfaat kepada beberapa pihak pemberi jasa dan +pensiun sebesar Rp146.514,3 miliar; dan layanan, seperti PT Pos (Persero) dan Bank +(2) pembayaran jaminan pelayanan kesehatan Indonesia, secara cepat, tepat, efektif, dan +ASN dan TNI/Polri oleh Pemerintah selaku efisien. +pemberi kerja sebesar Rp10.585,1 miliar. +Selanjutnya, salah satu kebijakan Pemerintah +Selain itu, pembayaran kontribusi Pemerintah dalam pemulihan ekonomi tahun 2024 +pada lembaga internasional dan trust fund pada antara lain melalui penjaminan kredit modal +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-37 Bab 3 Belanja Negara +kerja, baik untuk UMKM maupun korporasi biaya di tahun 2023 yang belum dianggarkan +sehingga pada kebijakan tersebut perlu sebelumnya dan akan dianggarkan di tahun +diantisipasi pengalokasian belanja sebagai 2024, seperti biaya penasehat transaksi dan/ +bentuk penjaminan oleh Pemerintah yaitu atau jasa penunjang lainnya, biaya manajemen, +dukungan loss limit/backstop loss limit yang akan dan perubahan rate PPN menjadi 11%. +menjadi bagian dari program pengelolaan +belanja transaksi khusus. Pada tahun 2024 Pada tahun 2024, kebutuhan anggaran +direncanakan kebutuhan anggaran yang pembayaran selisih harga beras Bulog +bersifat dukungan operasional atas kebijakan direncanakan sebesar Rp146,1 miliar atau +penjaminan tersebut sebesar Rp1,4 miliar. mengalami kenaikan sebesar 50,4 persen +terhadap outlook tahun 2023 sebesar Rp97,1 +Pada tahun 2024, kebutuhan anggaran miliar. Kebutuhan pembayaran selisih harga +BOP atas pembayaran manfaat pensiun beras Bulog tersebut merupakan biaya yang +direncanakan sebesar Rp861,2 miliar atau timbul akibat adanya tenggang waktu antara +mengalami peningkatan sebesar 55,3 persen harga yang seharusnya diterima Perum +terhadap outlook tahun 2023 sebesar Rp554,7 Bulog dengan penetapan harga beras oleh +miliar. Kebutuhan anggaran BOP tersebut Pemerintah dalam pelaksanaan pembayaran +direncanakan untuk pembayaran manfaat beras. Pembayaran beras dimaksud merupakan +pensiun yang dibayarkan oleh PT Taspen tunjangan beras kepada ASN yang diberikan +(Persero) dan PT ASABRI (Persero). Faktor- dalam bentuk natura (bentuk fisik). +faktor yang memengaruhi alokasi BOP +antara lain disebabkan oleh perhitungan 3.2.1.2 Belanja Pemerintah Pusat +yang terkait dengan penugasan berdasarkan Menurut Fungsi +praktik yang sehat, ekonomis, efisien dan +efektif. Perhitungan BOP tersebut berdasarkan Belanja Pemerintah Pusat diklasifikasikan +Unit Cost dan sudah mempertimbangkan: ke dalam fungsi sebagai perwujudan tugas +(1) angka dasar atas pelayanan yang diberikan kepemerintahan di bidang tertentu yang +dalam rangka penyaluran manfaat pensiun; dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan +(2) usulan inisatif baru dalam rangka pembangunan nasional. Terdapat 11 (sebelas) +peningkatan layanan dan inovasi; (3) perubahan fungsi yang terdiri dari: (1) Fungsi Pelayanan +peserta tahun berikutnya; serta (4) penyesuaian Umum; (2) Fungsi Pertahanan; (3) Fungsi +indeks dan perubahan kebijakan Pemerintah. Ketertiban dan Keamanan; (4) Fungsi +Ekonomi; (5) Fungsi Lingkungan Hidup; +Selain itu, dalam rangka melaksanakan Investasi (6) Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum; +Pemerintah pada tahun 2024 direncanakan (7) Fungsi Kesehatan; (8) Fungsi Pariwisata +anggaran penggantian biaya dan margin dan Ekonomi Kreatif; (9) Fungsi Agama; +atas Investasi Pemerintah sebesar Rp16,8 (10) Fungsi Pendidikan; dan (11) Fungsi +miliar atau mengalami peningkatan sebesar Perlindungan Sosial. +90,7 persen terhadap outlook tahun 2023 +sebesar Rp8,8 miliar. Kebutuhan anggaran Selama tahun 2019-2024, Fungsi Pelayanan +tersebut mengalami peningkatan antara lain Umum memiliki rata-rata porsi terbesar yang +disebabkan terdapat penambahan kebutuhan alokasinya digunakan untuk meningkatkan +3-38 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.8 +PERKEMBANGAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI, 2019-2024 +(triliun rupiah) +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban Keamanan Ekonomi +Perlindungan Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata +Agama Pendidikan Perlindungan Sosial +Sumber:Kementerian Keuangan +kinerja pemerintah dalam memberikan belanja subsidi pajak, belanja hibah, dan belanja +pelayanan kepada publik sehingga dapat lain-lain terkait pelayanan umum pemerintahan. +tercapai pemerintahan yang efisien, efektif, Anggaran tersebut terutama dimanfaatkan +melayani, dan bebas dari korupsi. Di sisi lain, untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam +fungsi ekonomi meningkat cukup signifikan memberikan pelayanan kepada publik sehingga +pada tahun 2023 sejalan dengan kebijakan kualitas pelayanan dapat lebih baik, efisien, dan +pemerintah untuk mempercepat pemulihan bebas dari korupsi. +ekonomi. Perkembangan alokasi menurut +fungsi tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Dalam jangka waktu tahun 2019-2022, +Grafik 3.8. realisasi anggaran fungsi pelayanan umum +tumbuh rata-rata sebesar 31,5 persen, yakni +Fungsi Pelayanan Umum sebesar Rp400.090,7 miliar pada tahun 2019 +menjadi Rp909.580,8 miliar pada tahun +Alokasi anggaran dalam fungsi pelayanan 2022. Pencapaian dari pelaksanaan berbagai +umum terdapat pada beberapa K/L antara lain program dan kegiatan pada fungsi pelayanan +Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian umum dalam periode tersebut, antara lain: +Pendayagunaan Aparatur Negara dan (1) peningkatan capaian indeks pelayanan +Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, publik, yaitu dari 3,83 (2019) menjadi 4,13 +Kementerian Dalam Negeri, Kementerian (2022) untuk K/L, dari 3,36 (2019) menjadi +Luar Negeri, Badan Pusat Statistik, Komisi 4,07 (2022) untuk Pemerintah Provinsi, serta +Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas dari 3,42 (2019) menjadi 3,60 (2022) untuk +Pemilihan Umum. Selain itu, anggaran fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota; (2) penerapan +pelayanan umum juga mencakup alokasi non- pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas +K/L, di antaranya pembayaran bunga utang, dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-39 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.9 +PERKEMBANGAN FUNGSI PELAYANAN UMUM, 2019-2024 +(triliun rupiah) +65,1 +34,4 +17,9 +6,6 2,4 +(20,7) +909,6 850,4 +721,2 +537,8 550,9 +400,1 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Fungsi Pelayanan Umum Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +dan Melayani (WBBM) di lingkungan K/L +(2) pembaruan sistem informasi administrasi +dan Pemda; (3) penerapan sistem birokrasi +perpajakan (PSIAP); (3) pelaksanaan sensus +berbasis elektronik dan peningkatan peringkat +pertanian 2023 lanjutan dan persiapan sensus +Indonesia pada e-Government Development +ekonomi 2026; (4) pelaksanaan Pemilihan +Index dari sebelumnya peringkat 88 pada +Umum 2024; dan (5) peningkatan efektivitas +tahun 2020 menjadi peringkat 77 dari 193 +diplomasi dan kualitas pelayanan serta +negara pada tahun 2022; (4) peningkatan +perlindungan WNI di luar negeri. Selain +peringkat transparansi anggaran Indonesia +itu, alokasi ini juga dimanfaatkan untuk +berdasarkan open budget survey, yaitu peringkat +pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pada K/L +18 dari 117 negara (2019) menjadi peringkat +yang melaksanakan fungsi pelayanan umum +17 dari 120 negara (2021) dengan skor 70; dan +serta pembayaran kewajiban bunga utang, +(5) pelayanan dan perlindungan Warga Negara +baik yang berasal dari dalam negeri maupun +Indonesia (WNI) di luar negeri. +dari luar negeri, yang dilakukan secara efisien +dan hati-hati. Perkembangan alokasi anggaran +Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan +fungsi pelayanan umum dalam periode 2019- +birokrasi dan layanan publik yang berintegritas, +2024 dapat dilihat dalam Grafik 3.9. +produktif, dan profesional, dalam RAPBN +tahun anggaran 2024 anggaran fungsi pelayanan +Fungsi Pertahanan +umum direncanakan sebesar Rp850.350,6 +miliar. Alokasi tersebut tumbuh 17,9 persen +Anggaran dalam fungsi pertahanan +dari outlook tahun 2023 sebesar Rp721.191,4 +dilaksanakan oleh tiga K/L, yaitu Kementerian +miliar. Melalui alokasi tersebut, Pemerintah +Pertahanan, Dewan Ketahanan Nasional, dan +terus berupaya meningkatkan kualitas layanan +Lembaga Ketahanan Nasional. Dalam kurun +publik antara lain melalui: (1) pengembangan +waktu tahun anggaran 2019–2022, realisasi +Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) +anggaran fungsi pertahanan secara nominal +yang mengintegrasikan proses perencanaan +mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar +dan penganggaran Pemerintah Daerah; +9,2 persen, yaitu dari Rp115.424,5 miliar pada +3-40 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +tahun anggaran 2019 menjadi Rp150.276,9 dan hibrida. Oleh karena itu, untuk +miliar pada tahun anggaran 2022. Peningkatan menghadapi berbagai kemungkinan yang +realisasi tersebut utamanya disebabkan datang, diperlukan penguatan pada sektor +oleh kegiatan pendisiplinan pelaksanaan pertahanan dan keamanan. Untuk itu, arah +penanganan dampak pandemi Covid-19, antara kebijakan fungsi pertahanan tahun 2024 akan +lain penyaluran dan pelaksanaan vaksinasi melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis +serta pelaksanaan bantuan pedagang kaki lima, dalam rangka mendukung terwujudnya +warung, dan nelayan (PKLWN) dan BLT pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) +minyak goreng. secara bertahap untuk menjamin keutuhan dan +tegaknya kedaulatan NKRI dan terlindunginya +Sementara itu, dalam outlook tahun 2023, keselamatan bangsa serta seluruh tumpah +anggaran fungsi pertahanan sebesar darah Indonesia dari ragam bentuk ancaman +Rp144.685,6 miliar atau mengalami kontraksi dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan +sebesar 3,7 persen dari tahun 2022. Hal negara serta memelihara kestabilan negara. +tersebut antara lain disebabkan pengadaan non Selanjutnya, guna mendukung pencapaian +alutsista, dan efisiensi pengelolaan organisasi target prioritas tersebut, maka langkah- +dan SDM di Kemenhan. Anggaran fungsi langkah yang akan ditempuh Pemerintah +pertahanan di tahun 2023 akan digunakan dalam melaksanakan fungsi pertahanan, antara +antara lain untuk pengadaan dan pemenuhan lain: (1) pengadaan dan pemenuhan alutsista +serta pemeliharaan alutsista dan non alutsista, dengan mengutamakan produksi dalam negeri; +penguatan pertahanan di wilayah perbatasan (2) pemeliharaan dan perawatan alustsita; +dan penegakan kedaulatan di daerah perairan (3) penguatan pertahanan dan keamanan di +Indonesia, serta bela negara. daerah perbatasan, pulau terluar, dan wilayah +laut; (4) peningkatan keamanan dan ketertiban +Saat ini, berbagai tantangan pertahanan dan +masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu; serta +keamanan yang dihadapi bangsa semakin +(5) pembinaan sumber daya pertahanan melalui +kompleks dan dinamis. Tantangan tersebut +pembinaan ideologi Pancasila dan bela negara. +dapat datang dari aspek militer, nonmiliter, +GRAFIK 3.10 +PERKEMBANGAN FUNGSI PERTAHANAN, 2019-2024 +(triliun rupiah) +18,6 19,5 +8,0 +(8,1) (3,7) (6,5) +115,4 136,9 125,8 150,3 144,7 135,3 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Fungsi Pertahanan Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-41 Bab 3 Belanja Negara +Dalam rangka mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional, seperti kegiatan +tersebut, anggaran fungsi pertahanan dalam pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan +RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan +sebesar Rp135.295,3 miliar. Beberapa output pelaksanaan program vaksinasi. +stategis pada fungsi pertahanan pada tahun +2024, antara lain: (1) operasi militer selain Selanjutnya, outlook fungsi ketertiban dan +perang (OMSP); (2) pembangunan rumah keamanan tahun 2023 diperkirakan sebesar +dinas prajurit; (3) pengadaan alutsista; Rp184.052,4 miliar atau mengalami peningkatan +(4) pemeliharaan/perawatan/peningkatan 7,1 persen dari tahun 2022. Peningkatan tersebut +alutsista; dan (5) pembangunan pengadaan terutama dipengaruhi oleh modernisasi +sarana prasarana pertahanan. Perkembangan almatsus dan sarana prasarana, kegiatan +alokasi anggaran fungsi pertahanan dalam pengamanan dan ketertiban masyarakat, +tahun anggaran 2019 – 2024 dapat dilihat termasuk pengamanan mudik lebaran tahun +dalam Grafik 3.10. 2023. Anggaran fungsi ketertiban dan +keamanan di tahun 2023 akan digunakan +Fungsi Ketertiban dan Keamanan antara lain untuk pemenuhan almatsus serta +penanganan tindak pidana umum, narkoba, +Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan terorisme, siber, dan pemulihan aset. +keamanan akan dilaksanakan oleh beberapa +K/L, antara lain Polri, Kementerian Saat ini Indonesia sedang menghadapi berbagai +Koordinator Bidang Politik, Hukum dan isu strategis yang dapat berpengaruh terhadap +Keamanan, Kementerian Hukum dan Hak aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat +Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah dan memerlukan perhatian dan kerja sama +Konstitusi, Komisi Yudisial, Kejaksaan, Badan dari seluruh elemen masyarakat. Beberapa isu +Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan strategis tersebut antara lain potensi instabilitas +Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, kawasan akibat peningkatan ketegangan politik +Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Badan dan keamanan global, upaya pencegahan +Keamanan Laut. penyalahgunaan narkotika, perluasan cakupan +pemantauan ruang siber, kegiatan operasi +Dalam kurun waktu 2019–2022, realisasi intelijen dan kontra intelijen penanganan +anggaran fungsi ketertiban dan keamanan terorisme dan separatisme/konflik, serta +secara nominal mengalami pertumbuhan deradikalisme. Selain itu, menjelang +rata- rata sebesar 5,1 persen, yaitu dari pelaksanaan Pemilu serentak 2024 harus +Rp147.956,0 miliar pada tahun 2019 menjadi diantisipasi sejak dini mengingat pelaksanaan +Rp171.798,5 miliar pada tahun 2022. tersebut berpotensi menimbulkan perselisihan +Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh politik yang dapat menjadi pemicu timbulnya +kegiatan pengamanan dan ketertiban dalam konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, +pelaksanaan event besar, antara lain Pemilu Pemerintah perlu menyiapkan arah kebijakan +Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden dan langkah-langkah antisipasi untuk penguatan +pada tahun 2019. Memasuki tahun 2020, ketertiban dan keamanan pada tahun 2024 +fungsi ketertiban dan keamanan utamanya antara lain melalui: (1) penyelenggaraan dan +digunakan untuk pemberian dukungan pengawasan pelaksanaan Pemilu serentak; +3-42 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.11 +PERKEMBANGAN FUNGSI KETERTIBAN KEAMANAN, 2019-2024 +(triliun rupiah) +3,2 4,2 2,1 9,2 7,1 2,6 +148,0 154,1 157,4 171,8 184,1 188,8 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Fungsi Ketertiban Keamanan Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +(2) pengamanan objek vital dan target kasus; (5) operasi intelijen kontra terorisme +rentan; (3) penanganan kasus tindak pidana sebanyak 1.076 operasi; serta (6) pemulihan +perdagangan orang (TPPO) serta kejahatan asset hasil tindak pidana korupsi sebanyak 120 +terhadap perempuan, anak, dan kelompok kasus. +rentan lainnya; (4) penguatan pertahanan +dan keamanan di daerah perbatasan, pulau Perkembangan alokasi anggaran fungsi +terluar, dan wilayah laut; (5) pencegahan dan ketertiban dan keamanan dalam periode +penanggulangan narkoba, terorisme, dan 2019–2024 dapat dilihat dalam Grafik 3.11. +konflik sosial; (6) optimalisasi penindakan +tindak pidana korupsi dan pencucian uang; Fungsi Ekonomi +serta (7) penguatan regulasi keamanan dan +Anggaran fungsi ekonomi dilaksanakan +ketahanan siber dan sandi nasional. +oleh beberapa K/L yang mengemban fungsi +ekonomi diantaranya Kementerian PUPR, +Selanjutnya, guna mendukung arah kebijakan +Kementerian Perhubungan, Kementerian +tersebut, anggaran pada fungsi ketertiban dan +Komunikasi dan Informatika, Kementerian +keamanan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 +Pertanian, Kementerian ESDM, dan +direncanakan sebesar Rp188.808,4 miliar atau +Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain +meningkat sebesar 2,6 persen dibandingkan +itu, anggaran fungsi ekonomi juga dilaksanakan +dengan outlook tahun 2023. Beberapa target +melalui beberapa program pada belanja non- +output prioritas fungsi ketertiban dan keamanan +K/L di antaranya: (1) program pengelolaan +pada tahun 2024 antara lain: Beberapa +subsidi meliputi subsidi BBM solar, subsidi +target output prioritas fungsi ketertiban dan +LPG, subsidi pupuk, subsidi bunga KUR, +keamanan pada tahun 2024 antara lain: +subsidi PSO perkeretaapian, subsidi PSO +(1) pemenuhan almatsus; (2) penanganan dan +angkutan laut kelas ekonomi; dan (2) program +penyelesaian tindak pidana umum 88.283 +pengelolaan belanja lainnya untuk pembayaran +kasus; (3) penanganan dan penyelesaian tindak +kompensasi BBM dan listrik, serta operasional +pidana narkoba 18.044 kasus; (4) penanganan +SKK Migas. +dan penyelesaian tindak pidana terorisme 40 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-43 Bab 3 Belanja Negara +Anggaran fungsi ekonomi tersebut antara (1) pembangunan dan preservasi jalan dan +lain digunakan untuk melanjutkan jembatan; (2) pembangunan jalur kereta +pembangunan proyek infrastruktur api dan sarana prasarana perkeretaapian; +konektivitas, termasuk penyediaan sarana dan (3) pembangunan dan pengembangan bandar +prasarana transportasi, penguatan ketahanan udara; (4) pembangunan dan pengembangan +pangan, pemberdayaan ketahanan energi, sarana dan prasarana pelabuhan laut; serta +optimalisasi pemanfaatan TIK, bantuan (5) pembangunan bendungan dan jaringan +subsidi kepada masyarakat berpenghasilan irigasi. +rendah dan petani, serta dukungan pemberian +modal kepada UMKM dalam meningkatkan Sementara itu, dalam outlook tahun 2023, +produktivitas dan daya saing. anggaran fungsi ekonomi sebesar Rp673.009,8 +miliar atau meningkat 51,7 persen dari +Dalam kurun waktu tahun 2019–2022, tahun 2022. Peningkatan tersebut utamanya +realisasi anggaran fungsi ekonomi mengalami dipengaruhi oleh pembayaran kompensasi +pertumbuhan rata-rata sebesar 7,4 persen, BBM dan listrik, penyaluran subsidi BBM, +yaitu dari Rp358.426,6 miliar pada tahun LPG, pupuk, subsidi PSO perkeretaapian dan +2019 menjadi Rp443.654,1 miliar pada tahun angkutan laut kelas ekonomi, serta operasional +2022. Peningkatan ini terutama didorong oleh SKK Migas. Selain itu, penyelesaian proyek +belanja untuk pembangunan infrastruktur yang infrastruktur prioritas, dukungan ketahanan +menjadi salah satu prioritas Pemerintah dalam pangan, ketahanan energi, dan bantuan program +kurun waktu tersebut. subsidi kepada masyarakat berpenghasilan +rendah dan petani terus diberikan pemerintah, +Anggaran fungsi ekonomi dalam periode terutama yang mendukung peningkatan +2019–2022 tersebut digunakan untuk konektivitas yang terintegrasi, pemenuhan +mendukung strategi kebijakan pembangunan prasarana pertanian, pemberdayaan program +ekonomi yang ditempuh oleh Pemerintah salah energi terbarukan, dan pemenuhan kebutuhan +satunya dalam mengakselerasi pembangunan energi, serta peningkatan daya beli dan +infrastruktur dasar, konektivitas, dan produktivitas masyarakat dalam mendorong +ketahanan pangan antara lain berupa: pertumbuhan ekonomi. +GRAFIK 3.12 +PERKEMBANGAN FUNGSI EKONOMI, 2019-2024 +(triliun rupiah) +51,7 +11,6 15,4 +(6,3) (3,8) (5,5) +673,0 636,1 +358,4 399,9 461,4 443,7 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Fungsi Ekonomi Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +3-44 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +Selanjutnya, kebijakan dan langkah-langkah alokasi anggaran fungsi ekonomi dalam periode +yang akan ditempuh Pemerintah dalam 2019–2024 dapat dilihat pada Grafik 3.12. +rangka melaksanakan fungsi ekonomi pada +tahun 2024, antara lain: (1) mendukung Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup +percepatan penyelesaian proyek infrastruktur +Anggaran fungsi perlindungan lingkungan +prioritas dan strategis; (2) mendukung +hidup dilaksanakan oleh beberapa K/L +pemenuhan sarana dan prasarana transportasi +yaitu Kementerian Lingkungan Hidup +termasuk peningkatan pelayanan umum; +dan Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, +(3) mendukung ketahanan energi melalui +Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan +program EBT dan energi hijau serta pemenuhan +Badan Informasi Geospasial. Selama periode +kebutuhan energi; (4) mendukung ketahanan +tahun 2019–2023, berbagai kebijakan pada +pangan melalui peningkatan produksi pangan +fungsi perlindungan lingkungan hidup +dan pembangunan sarana dan prasarana +diarahkan antara lain untuk peningkatan +pertanian; (5) mendorong produktifitas dan +kualitas lingkungan hidup, peningkatan +peningkatan daya saing kepada UMKM; dan +konservasi pengelolaan daerah aliran sungai +(6) memberikan bantuan subsidi kepada petani +(DAS), rehabilitasi hutan, rehabilitasi lahan, +dan UMKM. +pengendalian kebakaran hutan dan lahan, +Guna mendukung kebijakan tersebut, rehabilitasi mangrove, dan pengelolaan limbah. +anggaran pada fungsi ekonomi dalam RAPBN Dalam periode tersebut, anggaran fungsi +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar perlindungan lingkungan hidup mengalami +Rp636.072,3 miliar. Target yang akan dicapai fluktuasi, yaitu dari Rp16.094,0 miliar pada +pada tahun 2024 melalui alokasi anggaran tahun 2019 menjadi Rp12.805,9 miliar +fungsi ekonomi, di antaranya yaitu: pada tahun 2022 dan diproyeksikan sebesar +(1) pembangunan jalan baru sepanjang Rp13.093,8 miliar pada outlook tahun 2023. +323,45 km; (2) jalan tol beroperasi sepanjang +Pada tahun 2020, anggaran fungsi perlindungan +19,36 km; (3) pembangunan jembatan baru +lingkungan hidup mengalami penurunan dari +sepanjang 3.890 m; (4) pembangunan flyover/ +tahun 2019 seiring dengan adanya kebijakan +underpass/terowongan sepanjang 918,75.m; +anggaran untuk penanganan dampak pandemi +(5) panjang jalur kereta api kumulatif +Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional +7.451 km’sp; (6) pembangunan 21 bandar +(PC PEN). Namun demikian, pada tahun 2021 +udara baru; (7) pembangunan bendungan +anggaran tersebut mengalami peningkatan +sebanyak 18 unit (bendungan baru 1 unit, +yang antara lain dimanfaatkan untuk kegiatan +bendungan on going 17 unit – 10 unit +rehabilitasi mangrove. Pada tahun 2022, +ditargetkan selesai); (8) pembangunan dan +anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan +peningkatan jaringan irigasi seluas 4.000 Ha; +hidup mengalami penurunan dari tahun 2021 +(9) rehabilitasi jaringan irigasi seluas 38.000 +yang dipengaruhi oleh adanya kebijakan +Ha; (10) penyaluran subsidi jenis BBM tertentu +anggaran yang lebih difokuskan untuk +(solar dan minyak tanah) sebanyak 19,6 juta kl; +penanganan dampak pandemi Covid-19 dan +(11) penyaluran subsidi bunga KUR kepada +pemulihan ekonomi nasional. Selanjutnya +12 juta debitur; dan (12) penyaluran subsidi +anggaran pada fungsi perlindungan lingkungan +Pupuk sebanyak 5,2 juta ton. Perkembangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-45 Bab 3 Belanja Negara +hidup tahun 2023 antara lain digunakan dalam RKP tahun 2024 yaitu Membangun +dalam rangka penanganan pencemaran untuk Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan +meningkatkan kualitas udara, air, air laut, Bencana, dan Perubahan Iklim. Adapun +dan tutupan lahan sebagai penyangga sistem kebijakannya diarahkan untuk pengurangan +kehidupan masyarakat, penanganan limbah B3 dan penanggulangan beban pencemaran +dan sampah spesifik, pemulihan lahan hutan, untuk meningkatkan daya dukung dan daya +dan pemulihan ekosistem mangrove. tampung lingkungan hidup, penguatan budaya +dan kelembagaan untuk membangun resiliensi +Adapun output prioritas pada tahun 2019–2023 berkelanjutan dalam menghadapi bencana, +antara lain: (1) laju deforestasi kawasan hutan serta peningkatan capaian penurunan emisi +yang ditekan sebanyak 0,46 juta ha pada tahun dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK). +2019 dan ditargetkan sebanyak 0,2 juta ha Adapun kegiatan yang akan dilakukan antara +pada tahun 2023; (2) luas kebakaran hutan dan lain adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, +lahan seluas 624,2 ribu ha pada tahun 2019 dan konservasi keanekaragaman hayati, pemulihan +ditargetkan seluas 20,0 ribu ha pada tahun 2023; kerusakan ekosistem gambut, penanganan +(3) pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akses reforma agraria, pencegahan dan +sebanyak 770,76 ribu ton pada tahun 2019 pemulihan kerusakan pesisir dan pulau-pulau +dan ditargetkan sebanyak 205,3 ribu ton pada kecil, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan +tahun 2023; (4) akses kelola perhutanan sosial beracun, pengendalian kebakaran hutan dan +seluas 4,04 juta ha (kumulatif) pada tahun 2019 lahan, penyediaan sistem referensi geospasial +dan ditargetkan seluas 5,47 juta ha pada tahun indonesia, perencanaan dan pengawasan +2023 (kumulatif); dan (5) Sertipikat Hak Atas pengelolaan DAS, rehabilitasi ekosistem +Tanah (HAT) sebanyak 5,8 juta bidang pada mangrove, rehabilitasi hutan, serta rehabilitasi +tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 8,5 juta perairan darat. Dalam RAPBN tahun anggaran +bidang pada tahun 2023. 2024, anggaran fungsi perlindungan lingkungan +hidup direncanakan sebesar Rp13.929,7 miliar. +Selanjutnya, pada tahun 2024, anggaran fungsi +Adapun target output prioritasnya antara lain: +perlindungan lingkungan hidup diarahkan +(1) laju deforestasi kawasan hutan yang ditekan +untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional +seluas 0,2 juta ha; (2) hutan dan lahan kritis +GRAFIK 3.13 +PERKEMBANGAN FUNGSI PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP, 2019-2024 +(triliun rupiah) +17,4 +7,3 2,2 6,4 +(8,5) +(19,0) +16,1 +13,0 14,0 12,8 13,1 13,9 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +3-46 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.14 +PERKEMBANGAN FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM, 2019-2024 +(triliun rupiah) +34,4 35,4 +6,9 +(17,3) (14,4) (18,1) +33,9 36,3 +30,6 +26,6 22,8 25,1 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +yang direhabilitasi seluas 24.500 hektar; (3) luas bagi MBR melalui bantuan stimulan perumahan +kebakaran hutan dan lahan seluas 40,0 ribu ha; swadaya, penyediaan prasarana, sarana, dan +(4) pemulihan lahan terkontaminasi limbah utilitas; dan meningkatkan akses air minum dan +bahan berbahaya dan beracun (B3) sebanyak sanitasi yang layak. Dalam periode tersebut, +210,75 ribu ton; (5) akses kelola perhutanan anggaran fungsi perumahan dan fasilitas umum +sosial seluas 5,97 juta ha (kumulatif); dan mengalami fluktuasi yaitu dari Rp26.622,5 +(6) Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) sebanyak miliar pada tahun 2019 menjadi Rp25.071,8 +5,0 juta bidang. Perkembangan alokasi anggaran miliar pada tahun 2022 dan sebesar Rp33.937,0 +fungsi perlindungan lingkungan hidup miliar pada outlook tahun 2023. Pada tahun +dalam periode 2019–2024 dapat dilihat pada 2021, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas +Grafik 3.13. umum mengalami peningkatan dari tahun 2020 +seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk +Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum melanjutkan proyek-proyek infrastruktur +prioritas yang tertunda di tahun 2020 akibat +Anggaran fungsi perumahan dan fasilitas +adanya pandemi Covid-19. Selanjutnya pada +umum dilaksanakan oleh Kementerian PUPR +tahun 2022, anggaran fungsi perumahan dan +dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah +fasilitas umum mengalami penurunan dari +Tertinggal, dan Transmigrasi. Selain melalui +tahun 2021 yang dipengaruhi oleh adanya +belanja K/L, anggaran fungsi perumahan dan +kebijakan anggaran yang lebih difokuskan +fasilitas umum juga dialokasikan pada belanja +untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 +non-K/L yaitu melalui belanja subsidi bunga +dan pemulihan ekonomi nasional. +air bersih. Selama periode tahun 2019–2023, +berbagai kebijakan pada fungsi perumahan Adapun beberapa output prioritas pada fungsi +dan fasilitas umum diarahkan antara lain perumahan dan fasilitas umum dalam periode +untuk meningkatkan akses MBR terhadap 2019–2023 antara lain: (1) pembangunan +hunian baru yang layak, aman, dan terjangkau; rumah susun sebanyak 5.634 unit pada tahun +meningkatkan kualitas hunian dan permukiman 2019 dan ditargetkan sebanyak 5.528 unit pada +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-47 Bab 3 Belanja Negara +tahun 2023; (2) pembangunan rumah khusus Fungsi Kesehatan +sebanyak 1.954 unit pada tahun 2019 dan +ditargetkan sebanyak 3.362 unit pada tahun Pada periode tahun 2019–2022, realisasi +2023; dan (3) pembangunan dan peningkatan anggaran fungsi kesehatan mengalami +rumah swadaya sebanyak 241.687 unit pada pertumbuhan rata-rata sebesar 20,6 persen, +tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 150.050 yaitu dari Rp71.006,9 miliar pada tahun +unit pada tahun 2023; (4) bantuan prasarana 2019 menjadi Rp124.469,6 miliar pada tahun +dan sarana umum sebanyak 15.148 unit pada 2022. Anggaran fungsi kesehatan tersebut +tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 28.050 mengalami pertumbuhan yang signifikan +pada tahun 2023; dan (5) pembangunan utamanya dipengaruhi oleh tambahan belanja +SPAM dengan kapasitas 1.205,5 liter/detik pada tahun 2020–2022 untuk penanganan +dan ditargetkan sebesar 1.214 liter/detik pada pandemi Covid-19, antara lain untuk +tahun 2023. pembayaran biaya perawatan pasien, insentif +tenaga kesehatan, pengadaan alkes, serta +Selanjutnya, pada tahun 2024, anggaran fungsi pengadaan dan pelaksaaan vaksinasi Covid-19. +perumahan dan fasilitas umum mendukung Selain itu, pertumbuhan tersebut juga +salah satu Prioritas Nasional dalam RKP dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah untuk +tahun 2024 yaitu Memperkuat Infrastruktur menjaga keberlanjutan Program JKN, yaitu: +untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi (1) perluasan cakupan peserta Penerima +dan Pelayanan Dasar. Adapun kebijakannya Bantuan Iuran (PBI) yang terdiri dari +diarahkan antara lain untuk perluasan akses masyarakat miskin dan tidak mampu; +masyarakat terhadap perumahan yang layak dan (2) perluasan segmen penyediaan bantuan iuran +terjangkau; melanjutkan penanganan rumah Pemerintah kepada peserta pekerja bukan +tidak layak huni dan penanganan permukiman penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) +kumuh terpadu khususnya di perkotaan; kelas III; (3) peningkatan nilai bantuan iuran +penyediaan layanan air minum dan sanitasi JKN yang dibayarkan Pemerintah sesuai +yang aman. Pada RAPBN tahun anggaran dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang +2024, anggaran fungsi perumahan dan fasilitas Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 +umum direncanakan sebesar Rp36.270,2 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. +miliar. Adapun target output prioritasnya antara +lain: (1) pembangunan rumah susun sebanyak Outlook anggaran fungsi kesehatan tahun 2023 +2.864 unit; (2) pembangunan dan peningkatan mencapai Rp92.723,5 miliar atau menurun +rumah swadaya sebanyak 45.872 unit; 25,5 persen dibandingkan realisasi tahun 2022. +(3) bantuan prasarana dan sarana umum Penurunan ini utamanya karena pada tahun +sebanyak 820 unit; dan (4) pembangunan 2022 masih terdapat pelaksanaan program dan +SPAM dengan kapasitas 2.415 liter/detik. kegiatan Pemerintah dalam rangka penanganan +Perkembangan alokasi anggaran fungsi Covid-19. Adapun pada tahun 2023, seiring +perumahan dan fasilitas umum dalam periode dengan semakin terkendalinya pandemi +2019–2024 dapat dilihat pada Grafik 3.14. Covid-19 hingga dicabutnya status pendemi +pada bulan Juni 2023, proyeksi realisasi +penanganan Covid-19 tidak sebesar tahun +3-48 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +2022. Namun demikian, Pemerintah tetap penurunan stunting melalui penajaman lokasi +mengantisipasi risiko kesehatan lainnya. dan intervensi; (2) Peningkatan akses dan +kualitas layanan kesehatan rujukan, antara +Peningkatan anggaran fungsi kesehatan pada lain melalui pemenuhan alkes RS dan +periode tahun 2019―2023 sejalan dengan pembangunan RS di wilayah timur Indonesia; +peningkatan output prioritas bidang kesehatan, (3) Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga +antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi kesehatan; (4) Penguatan teknologi kesehatan +peserta PBI melalui JKN/KIS naik dari dan kemandirian farmasi dalam negeri; +96,5 juta jiwa pada tahun 2019 menjadi 96,8 juta (5) Penguatan program Jaminan Kesehatan +jiwa pada tahun 2023; (2) penugasan khusus Nasional (JKN) dilakukan melalui penajaman +tenaga kesehatan naik dari 4.564 orang pada manfaat program berdasarkan kebutuhan +tahun 2019 menjadi 5.200 orang pada tahun 2023; dasar kesehatan dan penyaluran bantuan iuran +(3) pasar aman dari bahan berbahaya naik bagi PBI JKN untuk mendukung penurunan +dari 213 pasar pada tahun 2019 menjadi stunting dan kemiskinan. +350 pasar pada tahun 2023; dan (4) penanganan +keluarga yang memiliki baduta terpapar Target output prioritas fungsi kesehatan +1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) naik dari pada tahun 2024, diantaranya yaitu: +2,9 juta keluarga pada tahun 2019 menjadi (1) cakupan penduduk yang menjadi peserta +8,1 juta keluarga pada tahun 2023. PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 juta jiwa; +(2) penyediaan makanan tambahan bagi 45 +Kebijakan anggaran fungsi kesehatan pada tahun ribu ibu hamil kurang energi kronis (KEK) +2024 diarahkan untuk akselerasi penurunan dan 100 ribu balita kurus; (3) sosialisasi dan +stunting dan melanjutkan transformasi diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC +sistem kesehatan. Kebijakan anggaran bagi 2.000 orang; (4) penugasan khusus tenaga +kesehatan tahun 2024 yaitu: (1) Percepatan kesehatan sebanyak 5.200 orang (secara tim +GRAFIK 3.15 +PERKEMBANGAN FUNGSI KESEHATAN, 2019-2024 +(triliun rupiah) +101,1 +48,0 +14,8 4,7 +(25,5) +(41,1) +211,3 +124,5 +105,1 92,7 97,1 +71,0 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Fungsi Kesehatan Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-49 Bab 3 Belanja Negara +1.200 orang dan secara individu 4.000 orang); serta Java Jazz Festival. Selanjutnya, pada tahun +(5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan 2020 dan 2021 sektor pariwisata mengalami +fasilitasi dan pembinaan 1.000 HPK sebanyak tekanan akibat adanya pandemi Covid-19, +8,1 juta keluarga; dan (6) sampel obat, obat yang menyebabkan diterapkannya kebijakan +tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan pembatasan sosial atau social distancing sehingga +yang diperiksa sebanyak 58.678 sampel. sebagian besar hotel, tempat hiburan, dan objek +wisata tidak dapat beroperasi secara optimal. +Guna mendukung kebijakan dan pencapaian +target output tersebut, anggaran pada fungsi Pada tahun 2022-2023 Pemerintah melakukan +kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran berbagai upaya untuk memulihkan sektor +2024 direncanakan mencapai Rp97.093,7 pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19 +miliar. Anggaran pada fungsi kesehatan dengan merumuskan strategi pemulihan +menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk melalui berbagai program, antara lain reaktivasi +meningkatkan produktivitas dan kualitas industri perhotelan dan sertifikasi Cleanliness, +SDM Indonesia melalui peningkatan derajat Health, Safety, and Environment Sustainability +kesehatan masyarakat. Perkembangan anggaran (CHSE) usaha dan destinasi pariwisata. +fungsi kesehatan dalam periode 2019–2024 Reaktivasi industri perhotelan dilaksanakan +dapat dilihat dalam Grafik 3.15. melalui penyediaan sarana perhotelan yang +dimanfaatkan untuk penyediaan akomodasi +Anggaran pada fungsi kesehatan utamanya tenaga kesehatan. Hal ini diharapkan dapat +dilaksanakan melalui belanja K/L yaitu membantu industri perhotelan sehingga +Kementerian Kesehatan, BPOM, dan tidak jatuh lebih dalam pada masa pandemi +BKKBN. Adapula komponen belanja Covid-19. Sedangkan sertifikasi CHSE +non-K/L dalam fungsi kesehatan, antara bertujuan untuk mempersiapkan destinasi dan +lain antisipasi penanganan kesehatan. Selain usaha pariwisata untuk menghadapi adaptasi +melalui fungsi kesehatan tersebut, terdapat kebiasaan baru sehingga menumbuhkan rasa +belanja K/L dan belanja non-K/L lainnya di nyaman bagi wisatawan untuk berkunjung. +luar fungsi kesehatan yang berkontribusi pada Selain itu, Pemerintah juga melaksanakan +kegiatan bidang kesehatan. Penjelasan dan kegiatan Fasilitasi Pengembangan Destinasi +rincian selengkapnya terkait Kesehatan dapat Pariwisata melalui Kegiatan BISA (Bersih, +dilihat dalam Bab 4 bagian prioritas kesehatan. Indah, Sehat, Aman) di Destinasi Pariwisata +berbagai kota di Indonesia. Kegiatan ini +Fungsi Pariwisata dilaksanakan juga dalam rangka memberikan +dukungan perlindungan sosial kepada pelaku +Pada periode tahun 2019–2023, realisasi +sektor parekraf yang terdampak Covid-19. +anggaran fungsi pariwisata mengalami fluktuasi +yaitu dari Rp4.229,9 miliar pada tahun 2019 +Pada tahun 2023, anggaran fungsi pariwisata +dan diproyeksikan sebesar Rp3.517,5 miliar +berfokus pada pemulihan dunia usaha melalui +pada outlook tahun 2023. Pada tahun 2019 +peningkatan produktivitas. Strategi yang akan +anggaran fungsi pariwisata dimanfaatkan +dilaksanakan untuk melanjutkan pemulihan +antara lain untuk penyelenggaraan event +pasar dan industri pariwisata dan ekonomi +berskala internasional, yaitu Bintan Triathlon +kreatif adalah sebagai berikut: (1) peningkatan +3-50 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.16 +PERKEMBANGAN FUNGSI PARIWISATA, 2019-2024 +(triliun rupiah) +30,5 +0,6 2,1 +(15,0) +(25,5) +(60,5) +4,2 3,2 4,1 4,1 3,5 3,6 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Fungsi Pariwisata Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +produktivitas melalui perbaikan rantai pasok; beberapa output prioritasnya antara lain: +(2) reskilling dan upskilling tenaga kerja; (1) jumlah wisatawan mancanegara pada tahun +(3) percepatan pembangunan infrastruktur, 2019 sebanyak 16,1 juta orang dan ditargetkan +amenitas, dan atraksi di 5 Destinasi Pariwisata pada tahun 2023 sebanyak 3,5–7,4 juta orang; +Super Prioritas dengan dukungan investasi, event, (2) jumlah wisatawan nusantara pada tahun +dan MICE; (4) scalling up startup ekonomi kreatif 2019 sebanyak 722,2 juta perjalanan dan +dan digital yang didukung akses pembiayaan dan ditargetkan pada tahun 2023 sebanyak 1.200- +investasi; (5) penyusunan peta potensi daerah 1.400 juta perjalanan; dan (3) pada tahun 2019 +guna efektif mendukung promosi investasi jumlah tenaga kerja pariwisata sebanyak 20,76 +kepada investor; (6) penguatan desa wisata; juta orang dan pada tahun 2022 ditargetkan +(7) revitalisasi infrastruktur ekonomi kreatif sebanyak 21,93 juta orang. +termasuk klaster/kota kreatif dan regenerasi +kota warisan; (8) Perluasan penerapan protokol Pada RAPBN tahun anggaran 2024 anggaran +kesehatan dan standar layanan di pariwisata fungsi pariwisata direncanakan sebesar +dan ekonomi kreatif; (9) peningkatan ekspor Rp3.592,4 miliar atau naik sebesar 2,1 persen +ekonomi kreatif dan digital, serta penguatan dari outlook tahun 2023. Anggaran tersebut +ekspor gastronomi melalui “Indonesia Spice Up untuk mendukung salah satu Prioritas Nasional +the World”; (10) perluasan program peningkatan (PN) dalam RKP tahun 2024 yaitu memperkuat +penggunaan produk dalam negeri dan Gerakan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan +Bangga Buatan Indonesia; (11) perluasan berkualitas dan berkeadilan di mana salah satu +penerapan pariwisata berkelanjutan; dan kebijakannya yaitu melalui peningkatan nilai +(12) percepatan penggunaan teknologi digital tambah, perluasan lapangan kerja, serta investasi +untuk perluasan pemasaran pariwisata dan dan industrialisasi di sektor pariwisata. Adapun +produk kreatif. target output prioritasnya antara lain: (1) jumlah +wisatawan mancanegara ditargetkan sebanyak +Selanjutnya, dalam mendukung pencapaian 9,5–14,3 juta orang; (2) jumlah wisatawan +sasaran pembangunan sektor pariwisata, nusantara ditargetkan sebanyak 1.250-1.500 +dari berbagai program dan kegiatan dalam juta perjalanan; dan (3) jumlah tenaga kerja +fungsi pariwisata selama periode 2019–2023, pariwisata ditargetkan sebanyak 22,08 juta +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-51 Bab 3 Belanja Negara +dampak pandemi Covid-19, Pemerintah +orang. Perkembangan alokasi anggaran fungsi +memutuskan tidak menyelenggarakan ibadah +pariwisata dalam periode 2019–2024 dapat +haji sebagaimana tertuang dalam Keputusan +dilihat pada Grafik 3.16. +Menteri Agama Nomor 494 Tahun 2020 dan +Keputusan Menteri Agama Nomor 660 +Fungsi Agama +Tahun 2021. +Sasaran strategis fungsi agama mencakup +Selanjutnya, dalam meningkatkan kualitas +kualitas penyelenggaraan ibadah haji, kualitas +pelayanan kehidupan beragama, telah dibangun +pemahaman dan pengamalan ajaran agama, +Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di +peningkatan kualitas pelayanan kehidupan +Pemerintah Pusat dan seluruh provinsi +beragama, dan kerukunan hidup umat +untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus +beragama. Pada periode tahun 2019–2022, +meningkatkan good corporate governance. Dengan +anggaran fungsi agama mengalami fluktuasi +semakin banyaknya Kantor Urusan Agama +yaitu dari Rp11.218,8 miliar pada tahun 2019 +(KUA) yang menerapkan PTSP berdampak +menjadi Rp9.488,0 miliar pada tahun 2020, +pada tingginya kepuasan layanan KUA. +kemudian naik menjadi sebesar Rp10.392,3 +Disamping itu, terus dilaksanakan peningkatan +miliar pada tahun 2022. Selanjutnya, pada +pelayanan pengurusan sertifikasi produk halal. +outlook tahun 2023 anggaran fungsi agama +diproyeksikan naik menjadi sebesar Rp11.013,9 +Dalam upaya menjaga kerukunan umat +miliar. +beragama, penguatan peran Forum Kerukunan +Umat Beragama (FKUB) semakin ditingkatkan +Berbagai program dan kegiatan yang +terutama untuk menyelesaikan kasus dan +dilaksanakan melalui fungsi agama telah +konflik keagamaan yang muncul di berbagai +dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. +wilayah dan berpotensi mengganggu kerukunan +Manfaat tersebut dapat terlihat pada tingginya +umat beragama. Di samping itu, bimbingan +kualitas penyelenggaraan ibadah haji dimana +masyarakat juga ditingkatkan efektivitasnya +Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia +melalui pembekalan penyuluh agama untuk +(IKJHI) sebesar 85,91 pada tahun 2019 dan +mengusung perspektif moderasi beragama +meningkat menjadi 90,45 pada tahun 2022. +serta penguatan relasi beragama, berbangsa, +Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 sebagai +GRAFIK 3.17 +PERKEMBANGAN FUNGSI AGAMA, 2019-2024 +(triliun rupiah) +19,6 +6,5 2,8 6,0 5,0 +(15,4) +11,2 9,5 10,1 10,4 11,0 11,6 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Fungsi Agama Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +3-52 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +dan bernegara. Moderasi beragama adalah cara bimbingan penyuluhan praktik peribadatan; +pandang dan praktik beragama yang moderat, (3) pemberdayaan ekonomi umat dan +esensial, inklusif, dan toleran. pengembangan layanan sertifikasi halal; dan +(4) pembangunan sarana prasarana layanan +Adapun output prioritas fungsi agama pada keagamaan. Perkembangan alokasi anggaran +periode tahun 2019–2023, salah satunya fungsi agama dalam periode 2019–2024 dapat +adalah jumlah Penyuluh Agama non-PNS yang dilihat pada Grafik 3.17. +mendapat tunjangan sebanyak 61,3 ribu orang +pada tahun 2019 dan ditargetkan sebanyak 61,0 Fungsi Pendidikan +ribu orang pada tahun 2023. +Selama periode 2019-2022, fungsi pendidikan +Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran diarahkan untuk peningkatan akses dan +2024, anggaran fungsi agama direncanakan kualitas layanan pendidikan dasar, menengah, +sebesar Rp11.561,0 miliar atau naik sebesar dan pengembangan pendidikan vokasi untuk +5,0 persen dari outlook tahun 2023. Anggaran meningkatkan kualitas SDM. Kebijakan ini +tersebut akan digunakan untuk mendukung dilanjutkan pada tahun 2022 tetapi untuk +Prioritas Nasional (PN) keempat dalam mengejar ketertinggalan akibat learning loss +RKP tahun 2024 yaitu Revolusi Mental dan yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19, +Pembangunan Kebudayaan, dimana salah satu Pemerintah menggulirkan program merdeka +kebijakannya yaitu mengembangkan moderasi belajar dimana pembelajaran difokuskan +beragama untuk memperkuat kerukunan dan untuk membangun kompetensi utama yang +harmoni sosial. Strategi kebijakan tersebut dibutuhkan di masa depan sesuai dengan +antara lain: (1) penguatan pemahaman dan perubahan situasi global dan kemajuan +pengamalan nilai ajaran agama yang substantif teknologi serta penguatan pendidikan karakter +serta praktik beragama yang moderat, dan bangsa yang berlandaskan pancasila. Dalam +berkarakter toleran; (2) pelaksanaan dialog kurun waktu 2019-2022 tersebut, anggaran +internal dan antar umat beragama serta fungsi pendidikan mengalami pertumbuhan +GRAFIK 3.18 +PERKEMBANGAN FUNGSI PENDIDIKAN, 2019-2024 +(triliun rupiah) +6,3 (0,03) 4,7 (1,4) 14,3 20,6 +220,8 +183,1 +155,2 155,1 162,3 160,1 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Fungsi Pendidikan Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-53 Bab 3 Belanja Negara +rata-rata sebesar 1,1 persen yaitu dari fungsi perlindungan sosial utamanya diarahkan +Rp155.160,2 miliar pada tahun 2019 menjadi pada berbagai kebijakan mengoptimalkan +Rp160.139,7 miliar pada tahun 2022. APBN sebagai shock absorber, antara lain berupa +PC PEN kluster perlindungan sosial. Kebijakan +Pada tahun 2023 outlook anggaran fungsi tersebut menjadi upaya untuk mengurangi +pendidikan diperkirakan sebesar Rp183.080,1 beban pengeluaran masyarakat terdampak +miliar dan diarahkan untuk meningkatkan pandemi Covid-19 dari tekanan ekonomi dan +sumber daya manusia berkualitas dan berdaya menjaga daya beli masyarakat serta menjaga +saing sebagaimana terdapat dalam salah satu momentum pemulihan ekonomi nasional. +Prioritas Nasional (PN) dengan kebijakan Kebijakan pemerintah dalam PC PEN kluster +yang diarahkan pada: (1) peningkatan akses perlindungan sosial tersebut berupa: (1) tahun +pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan 2020 dilaksanakannya Bantuan Sosial Sembako +melalui perluasan wajib belajar dan bantuan Jabodetabek; Bansos beras untuk KPM PKH, +pendidikan; (2) peningkatan kualitas sarana dan Bansos tunai bagi KPM Kartu Sembako +prasana penunjang pendidikan; (3) penguatan Non PKH; (2) tahun 2021 dilaksanakannya +link and match dengan pasar tenaga kerja; Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Kartu +(4) pemerataan kualitas pendidikan; dan Sembako PPKM, bantuan sosial penanganan +(5) penguatan kualitas layanan Pendidikan kemiskinan ekstrem di 35 Kabupaten/Kota; +Anak Usia Dini (PAUD). (3) pada tahun 2022 program PEN dialokasikan +pada PKH dan program sembako, dan untuk +Pada RAPBN tahun anggaran 2024 fungsi +merespon kenaikan harga minyak goreng, +pendidikan direncanakan sebesar Rp220.803,0 +diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) +miliar atau meningkat sebesar 20,6 persen +Minyak Goreng kepada 20,4 juta KPM dengan +dibandingkan dengan outlook tahun 2023. +indeks bantuan Rp100.000,- selama 3 bulan. +Adapun beberapa output prioritas pada fungsi +Selain itu juga diberikan BLT BBM untuk +pendidikan antara lain: (1) Program Indonesia +menjaga daya beli masyarakat karena kenaikan +Pintar untuk 20,8 juta siswa; (2) KIP Kuliah +harga BBM kepada 20,7 juta KPM. +untuk 1,0 juta mahasiswa; dan (3) Tunjangan +Guru non-PNS untuk 495,3 ribu guru. Pada tahun 2023 outlook anggaran fungsi +Penjelasan dan rincian selengkapnya terkait perlindungan sosial diperkirakan sebesar +pendidikan dapat dilihat dalam Bab 4 bagian Rp237.937,5 miliar dan diarahkan untuk +prioritas pendidikan. Perkembangan alokasi meningkatkan sumber daya manusia berkualitas +anggaran fungsi pendidikan dalam periode dan berdaya saing sebagaimana terdapat +2019-2024 dapat dilihat dalam Grafik 3.18. dalam salah satu Prioritas Nasional (PN) +dalam RKP tahun 2024 yaitu Meningkatkan +Fungsi Perlindungan Sosial SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan +kebijakan yang diarahkan pada: (1) akselerasi +Selama periode tahun 2019–2022 anggaran +reformasi perlindungan sosial melalui +pada fungsi perlindungan sosial mengalami +perbaikan data dan pensasaran program +pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 12,1 +perlinsos, penguatan perlinsos sepanjang hayat, +persen per tahun, yaitu dari Rp190.083,7 miliar +serta penguatan graduasi dari kemiskinan; dan +pada tahun 2019 menjadi Rp267.699,1 miliar +(2) peningkatan perlindungan hak perempuan, +pada tahun 2022. Dalam periode tersebut, +3-54 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +peningkatan perlindungan khusus anak, Pada RAPBN tahun anggaran 2024, fungsi +serta peningkatan kualitas hidup dan peran perlindungan sosial direncanakan sebesar +perempuan di berbagai bidang pembangunan. Rp252.766,7 miliar atau meningkat sebesar +GRAFIK 3.19 +PERKEMBANGAN FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL, 2019-2024 +(triliun rupiah) +55,5 +9,4 (7,7) (1,8) (11,1) 6,2 +295,5 272,7 267,7 237,9 252,8 +190,1 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Fungsi Perlindungan Sosial Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +BOKS 3.2 +BELANJA KEMENTERIAN/LEMBAGA MENURUT JENIS BELANJA +Belanja Pegawai +Belanja pegawai merupakan salah satu perwujudan komitmen Pemerintah dalam memperhatikan +kesejahteraan aparatur negara sekaligus sebagai instrumen strategis untuk mendorong produktivitas +dan kinerja aparatur negara dalam menjalankan tugasnya. Pada tahun 2024, anggaran untuk belanja +pegawai K/L direncanakan sebesar Rp276.340,1 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran +gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari +masing-masing K/L. Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2024 diarahkan untuk: (1) meningkatkan +efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi serta adaptasi pola kerja baru dengan tetap +mempertahankan produktivitas; (2) melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh +untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas; +serta (3) meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur +negara. +Belanja Barang +Belanja barang memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan operasional Pemerintah untuk +meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung program prioritas. Pemerintah berkomitmen +untuk terus meningkatkan kualitas belanja (spending better) namun dengan tetap memperhatikan kualitas +pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah terus mendorong peningkatan efisiensi terutama pada belanja +barang yang bersifat kurang produktif dan prioritas. +Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam melanjutkan kebijakan efisensi belanja, maka arah kebijakan +belanja barang tahun 2024 difokuskan pada: (1) melakukan efisiensi perjalanan dinas, rapat di luar kantor, +dan honorarium melalui optimalisasi pemanfaatan IT; (2) menjaga nilai aset melalui belanja pemeliharaan; +(3) melakukan sinergi berbagai program bantuan pemerintah secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-55 Bab 3 Belanja Negara +manfaat; (4) mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu; dan (5) mengoptimalkan penggunaan produk +dalam negeri. Selanjutnya guna mendukung arah kebijakan tersebut, belanja barang K/L direncanakan +pada RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp409.204,3 miliar. +Belanja Modal +Belanja modal merupakan salah satu indikator pengeluaran pemerintah dalam rangka mewujudkan +pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan belanja modal +diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan +infrastruktur antar wilayah, dan ketersediaan sarana dan prasarana publik yang layak dan memadai. +Sejalan dengan kebijakan fiskal dalam percepatan transformasi ekonomi untuk mendukung pertumbuhan +ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, arah kebijakan belanja modal tahun 2024 yaitu: +(1) mendukung pembangunan prasarana kesehatan, ketahanan pangan, dan pendidikan baik pendidikan +umum maupun keagamaan; (2) mendorong pertumbuhan investasi dan distribusi kebutuhan bahan +pokok; (3) menambah nilai asset produktif untuk masyarakat umum dan menggerakkan perekonomian; +(4) mendukung pendanaan secara selektif untuk proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas +nasional; (5) mendorong penyelesaian proyek secara tepat waktu; dan (6) meningkatkan TKDN dalam +pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur dan pengadaan peralatan/mesin. Guna mendukung arah +kebijakan tersebut, alokasi belanja modal dalam RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar +Rp239.407,1 miliar. +Belanja Bantuan Sosial +Dalam rangka meningkatkan tingkat perekonomian, kesejahteraan masyarakat miskin serta perlindungan +terhadap risiko sosial, pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat miskin, melalui berbagai +program antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), BPNT/Kartu Sembako, Program Indonesia +Pintar (PIP), Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi)/KIP Kuliah, dan Bantuan +Iuran PBI Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). +Pada RAPBN tahun anggaran 2024, belanja bantuan sosial K/L direncanakan sebesar Rp152.273,3 +miliar, dengan arah kebijakan: (1) melanjutkan penyaluran bantuan sosial antara lain PKH, Kartu +Sembako, KIP Kuliah, PIP, bantuan premi PBI JKN, rehabilitasi sosial untuk anak, lansia dan penyandang +disabilitas, serta mendorong bantuan sosial yang adaptif dalam rangka melindungi masyarakat dari +kemungkinan terjadinya risiko sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) meningkatkan +ketepatan sasaran penerima bantuan sosial, dengan memanfaatkan hasil pendataan registrasi sosial +ekonomi (Regsosek) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, dan pemutakhiran data penerima +bantuan secara berkelanjutan; dan (3) meningkatkan kualitas implementasi program termasuk penguatan +graduasi dari kemiskinan antara lain dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan memperkuat sinergi +antar stakeholder. +BOKS 3.3 +MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA +Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme +merupakan dasar penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, ASN +dituntut untuk mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan +Pancasila dan UUD 1945. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, manajemen ASN yang baik menjadi +syarat utama. +3-56 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +Komponen kesejahteraan merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen ASN yang salah +satunya mengatur terkait hak pegawai ASN. Berdasarkan UU ASN Nomor 5 tahun 2014, hak pegawai +ASN meliputi gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, dan +pengembangan kompetensi. Komponen kesejahteraan tersebut diberikan kepada pegawai ASN, baik +yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). +Sistem penggajian ASN yang berlaku saat ini merupakan sistem yang telah berlaku hampir selama +lima dasawarsa lamanya. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai +Negeri Sipil sampai dengan saat ini telah mengalami delapan belas kali perubahan berupa penyesuaian +besaran, yang umumnya menyesuaikan dengan indeks biaya hidup. Perubahan terakhir dilakukan melalui +pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas +Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. +Dari sisi penghargaan purna jabatan, komponen berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua diberikan +khusus kepada PNS sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua serta sebagai hak dan +penghargaan atas pengabdian PNS. Jaminan tersebut diberikan antara lain sebagai pelaksanaan program +jaminan sosial nasional. Selain itu, Pemerintah memberikan perlindungan berupa jaminan kesehatan, +jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. +Upaya penataan kembali manajemen ASN salah satunya ditempuh melalui inisiatif perubahan Undang- +Undang tentang ASN. Tujuan utama penataan kembali manajemen ASN adalah untuk mendorong +produktivitas para ASN dalam mendukung pembangunan nasional guna mencapai Indonesia Emas tahun +2045. Salah satu bagian dari manajemen ASN yang perlu ditata kembali adalah penghasilan, menuju ke +sistem yang lebih adil, layak, dan kompetitif. Selain itu, diperlukan harmonisasi pengaturan penghasilan +bagi pegawai ASN yang bekerja di instansi pusat dengan para pegawai ASN yang bekerja di instansi daerah. +Hal ini untuk mendukung peran ASN sebagai perekat persatuan dan kesatuan serta mendukung mobilitas +yang lebih fleksibel antar instansi pemerintah. Pada gilirannya, kapabilitas para ASN diharapkan setara +sesuai kebutuhan kompetensi instansi Pemerintah di seluruh Indonesia sehingga disparitas produktivitas +antarinstansi/antardaerah dapat berkurang. Selain itu, sebagai bagian dari komponen manajemen ASN, +penghargaan terhadap ASN setelah selesai masa dinasnya juga menjadi perhatian. Sistem imbalan +pascakerja yang adil dan layak akan dikembangkan, dengan tetap memperhatikan kelayakan dari sisi +manfaat, pengelolaan pendanaan yang bersumber dari iuran Pemerintah maupun dari ASN beserta hasil +pengembangannya, serta memenuhi standar akuntabilitas dan tata kelola yang baik. +6,2 persen dibandingkan dengan outlook orang; (6) korban penyalahgunaan narkotika, +tahun 2023. Adapun beberapa output prioritas psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) dan +pada fungsi perlindungan sosial, antara lain: orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan +(1) KPM yang mendapatkan bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 14.730 +pangan sembako sebanyak 18,8 juta KPM; orang; (7) rehabilitasi rumah tidak layak huni +(2) keluarga yang mendapatkan bantuan tunai bagi 1.500 KPM; (8) pemberdayaan komunitas +bersyarat sebanyak 10 juta KPM; (3) asistensi adat terpencil (KAT) sebanyak 2.800 KK; +rehabilitasi sosial anak kepada 38.401 orang; (9) perempuan potensial di perdesaan yang +(4) lanjut usia yang mendapatkan asistensi dilatih tentang kepemimpinan sebanyak 420 +rehabilitasi sosial sebanyak 32.604 orang; orang; (10) perempuan rentan yang dilatih +(5) penyandang disabilitas yang mendapatkan tentang kewirausahaan sebanyak 11.000 orang; +asistensi rehabilitasi sosial sebanyak 53.800 (11) anak yang memerlukan perlindungan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-57 Bab 3 Belanja Negara +khusus (AMPK) yang mendapatkan Kondisi tersebut di respon oleh bank sentral +penanganan komprehensif sebanyak 550 negara-negara tersebut dengan menaikan +orang; serta (12) pemenuhan kewajiban suku bunga dalam jangka waktu lama (higher +pemerintah terhadap pembayaran manfaat for longer) yang dapat memicu pelemahan +pensiun dan pembayaran jaminan pelayanan ekonomi yang lebih lama. Di lain sisi, APBN +kesehatan bagi PNS dan TNI/Polri serta dirancang agar dapat bersifat dinamis dan +para pensiunan dan veteran. Perkembangan adaptif terhadap kondisi perekonomian +alokasi anggaran fungsi perlindungan sosial global yang sangat berpengaruh terhadap +dalam periode 2019–2024 dapat dilihat dalam perhitungan KAJM. Rentang waktu antara +Grafik 3.19. penyusunan RAPBN yang disusun tahun +T-1 dengan pelaksanaannya pada tahun T, +3.2.2 Perkembangan Proyeksi Jangka menandakan bahwa terdapat dinamika yang +Menengah hingga Penetapan terjadi terhadap perekonomian global yang +tidak tertangkap pada RAPBN. Dengan +Alokasi Anggaran Belanja +demikian, dinamika tersebut seyogyanya +Pemerintah Pusat Tahun 2024 +tertangkap pada saat menyusun KAJM setiap +menyusun RAPBN. Dalam hal ini, RAPBN +KAJM 2024-2026 yang tertuang dalam +tahun anggaran 2024 merupakan produk dari +RAPBN tahun 2024 merupakan amanat +KAJM tahun 2022-2024 yang disusun pada +dari PP Nomor 6 Tahun 2023 Tentang +saat menyusun RAPBN tahun anggaran +Rencana Kerja Anggaran. Oleh karena itu, +2021 pada tahun 2020. Dalam kurun waktu +penganggaran belanja jangka menengah juga +tersebut RAPBN tahun anggaran 2024 telah +mempertimbangkan dinamika perekonomian +di update beberapa kali dalam KAJM tahun +yang terjadi, baik domestik maupun global. +2023-2025 dan KAJM tahun 2024-2026, +Dengan begitu, perhitungan dalam KAJM +sehingga kebutuhan belanja untuk tahun +akan di sesuaikan setiap kuartalan agar dapat +2024 menjadi semakin akurat. +menangkap kondisi terkini dari perekonomian, +baik risiko, tantangan, dan peluang, sehingga +Penyusunan kebutuhan anggaran yang +angka yang tercantum dalam KAJM merupakan +akurat di dalam RAPBN tahun anggaran +angka yang realistis dan akurat. Dalam +2024 juga berperan penting dalam +beberapa tahun terakhir, situasi ketidakpastian +memengaruhi pencapaian target indikator +global sangat tinggi terutama akibat konflik +makro ekonomi. Dalam struktur ekonomi +geopolitik yang menciptakan geoeconomic +menurut pengeluaran, peran belanja +fragmentation. Hal ini berimbas pada disrupsi +APBN terhadap perekonomian tidak +rantai supply yang menyebabkan tingginya +hanya tergambar dalam pertumbuhan +inflasi terutama pada negara-negara maju. +TABEL 3.6 +REKONSILIASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2024 +(triliun rupiah) +2024 +No Uraian KAJM +RAPBN Keterangan +Bawah Atas +1. Belanja K/L 1.050,7 1.050,7 1.077,2 * Melampaui batas atas, karena dampak kebijakan +2. Belanja Non K/L 1.186,7 1.462,1 1.369,3 Dalam range +Belanja Pemerintah Pusat 2.237,4 2 .512,8 2.446,5 Dalam range +Sumber: Kementerian Keuangan +*) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri +3-58 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +3.3 Transfer ke Daerah dan daerah, penguatan pengawasan oleh APIP +baik pusat maupun daerah, serta pemantauan +3.3.1 Perkembangan Transfer ke Daerah dan evaluasi dengan pemanfaatan teknologi +informasi. Selanjutnya, perkembangan anggaran +Tahun 2019-2023 dan Rencana 2024 +TKD periode tahun 2019-2024 disajikan dalam +Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) selama Grafik 3.20 berikut. +periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, +dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,4 Pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan +persen, yaitu dari sebesar Rp812.973,4 miliar kebijakan fiskal yang diarahkan untuk +pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp825.434,8 mempercepat transformasi agenda +miliar pada outlook tahun 2023. Faktor yang paling pembangunan ekonomi yang inklusif dan +memengaruhi perkembangan anggaran TKD berkelanjutan. Untuk mendukung hal tersebut, +dalam periode 2019-2023 tersebut adalah adanya disusun strategi kebijakan agar TKD yang +kebijakan Pemerintah dalam rangka pemulihan dikelola pemerintah daerah dapat bersinergi +ekonomi nasional (PEN) dan implementasi dengan belanja pemerintah pusat diantaranya +Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang untuk pengendalian inflasi, penghapusan +Hubungan Keuangan antara Pemerintah kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi +Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) stunting, peningkatan investasi, dan peningkatan +yang mulai diimplementasikan pada tahun kualitas belanja daerah. +2023. Pemerintah terus berupaya melakukan +Kebijakan TKD tahun 2024 diarahkan untuk +perbaikan dalam penyaluran dan penggunaan +mendukung transformasi ekonomi yang inklusif +anggaran TKD dalam rangka mengurangi dana +dan berkelanjutan antara lain melalui peningkatan +mengendap di rekening kas daerah, Pemerintah +kualitas tata kelola dan kinerja pengelolaan +juga telah melakukan kebijakan penyaluran TKD +TKD, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai +berbasis kinerja, penguatan sinergi belanja pusat +berikut: (1) meningkatkan sinergi kebijakan fiskal +GRAFIK 3.20 +PERKEMBANGAN TRANSFER KE DAERAH, 2019-2024 +(triliun rupiah) +857,6 +813,0 816,2 825,4 +785,7 +762,5 +7,3 +3,9 +3,0 3,9 +1,1 +(6,2) +2019 2020 2021 2022 2023 2024 +Outlook RAPBN +Transfer ke Daerah Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-59 Bab 3 Belanja Negara +BOKS 3.4 +INISIATIF KEM DAN PPKF REGIONAL +DALAM RANGKA PENGUATAN SINERGI KEBIJAKAN FISKAL PUSAT DAN +DAERAH UNTUK PENGALOKASIAN SUMBER DAYA YANG LEBIH EFEKTIF, +EFISIEN, DAN BERKESINAMBUNGAN DALAM MENCAPAI TUJUAN +PEMBANGUNAN +UU HKPD merupakan momentum penguatan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. +Evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa masih terdapat kondisi belum +selarasnya perencanaan penganggaran antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sehingga prioritas +nasional belum memperoleh dukungan yang optimal dari pemerintah daerah. +Salah satu upaya untuk perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah yaitu melalui penguatan pada proses +perencanaan penganggaran daerah. Dalam rangka penguatan perencanaan penganggaran di daerah dan +mewujudkan sinergitas antara APBN dan APBD, Pemerintah Pusat telah menyusun Kerangka Ekonomi +Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Regional Tahun 2024 yang memberikan +desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Kebijakan +Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS). +Penyusunan KEM dan PPKF Regional merupakan salah satu strategi untuk penyelarasan kebijakan +fiskal pusat dan daerah. Beberapa hal yang mendasari perlunya disusun KEM dan PPKF Regional yaitu: +(1) kebijakan fiskal daerah masih perlu ditingkatkan keselarasannya dengan kebijakan fiskal di tingkat +nasional; (2) dukungan fiskal daerah terhadap berbagai prioritas pembangunan nasional perlu dioptimalkan; +dan (3) penguatan pengalokasian angggaran daerah agar lebih fokus, efektif, dan efisien. +Untuk mendukung pencapaian target makro dan pembangunan nasional tahun 2024, strategi kebijakan +fiskal difokuskan pada: (1) pengendalian inflasi; (2) penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan +beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan akses infrastruktur +dasar; (3) penurunan prevalensi stunting; dan (4) peningkatan investasi. Selanjutnya, untuk mempercepat +akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah Pusat juga terus mendorong +penguatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah SDA. KEM dan +PPKF Regional yang memuat fokus kebijakan fiskal tersebut perlu diterjemahkan oleh pemerintah daerah +melalui kebijakan fiskal dalam APBD dan dukungan fiskal apa yang diberikan oleh pusat untuk mendukung +pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah tersebut. +Selanjutnya, melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diharapkan pengalokasian sumber +daya fiskal dapat lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan. Pemerintah daerah secara bersama-sama +dengan Pemerintah Pusat diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong +kesejahteraan masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. +pusat dan daerah serta harmonisasi belanja transformasi ekonomi, antara lain pendidikan, +pusat dan daerah dari tahap perencanaan kesehatan, infrastruktur, perlindungan +hingga penganggaran; (2) meningkatkan sosial, serta untuk pembayaran gaji PPPK; +kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan (4) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi +implementasi UU HKPD secara terarah, penggunaan TKD dalam mendukung +terukur, akuntabel, dan transparan serta pencapaian program prioritas nasional jangka +mendorong pemanfaatan teknologi informasi; pendek; (5) menerbitkan pedoman/juknis dan +(3) memperkuat earmarking TKD pada sektor peraturan menteri K/L terkait yang terintegrasi +prioritas untuk mendukung percepatan dan tersinkronisasi antara satu dengan +3-60 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +TABEL 3.7 +TRANSFER KE DAERAH, 2023-2024 +(triliun rupiah) +2023 2024 +Uraian +Outlook RAPBN +1. Dana Bagi Hasil 161,0 143,1 +2. Dana Alokasi Umum 388,0 427,7 +3. Dana Alokasi Khusus 180,0 188,1 +a. Dana Alokasi Khusus Fisik 48,1 53,8 +b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik 128,7 133,8 +c. Hibah kepada Daerah 3,2 0,5 +4. Dana Otonomi Khusus 17,2 18,3 +a. Dana Otsus Provinsi-Provinsi di Wilayah Papua 8,9 9,6 +b. Dana Otsus Provinsi Aceh 4,0 4,3 +c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus 4,4 4,4 +5. Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta 1,4 1,4 +6. Dana Desa 69,9 71,0 +7. Insentif Fiskal 7,8 8,0 +T O T A L 825,4 857,6 +Sumber : Kementerian Keuangan +lainnya sebelum tahun anggaran dimulai; ASN, dan dukungan penganggaran untuk +(6) meningkatkan harmonisasi kebijakan dan prioritas nasional seperti penurunan angka +pengalokasian TKD untuk pengendalian kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, +inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. +penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan Selanjutnya, postur anggaran TKD tahun +investasi, sesuai kondisi di masing-masing 2023-2024 disajikan dalam Tabel 3.7. +daerah serta mempertimbangkan masukan- +masukan daerah; dan (7) menerapkan aturan 3.3.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) +yang mendorong pemerintah daerah agar TKD +digunakan untuk mendanai kegiatan yang Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari +produktif dengan multiplier effect yang tinggi. TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase +atas pendapatan tertentu dan kinerja tertentu, +Sehubungan dengan arah kebijakan TKD tahun yang dibagikan kepada daerah penghasil +2024, TKD pada RAPBN tahun anggaran dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan +2024 direncanakan sebesar Rp857.591,7 fiskal antara Pemerintah dan daerah, serta +miliar, lebih tinggi sebesar Rp32.156,9 miliar kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka +atau 3,9 persen dibandingkan outlook tahun menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau +2023. Peningkatan alokasi TKD pada tahun meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. +2024 antara lain dipengaruhi oleh dukungan Sesuai amanat UU HKPD, pengalokasian +penggajian PPPK, kenaikan gaji pokok DBH tahun 2024 dilakukan berdasarkan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-61 Bab 3 Belanja Negara +perkiraan realisasi tahun anggaran sebelumnya Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan +(T-1). Selain itu, telah diterapkan persentase Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus. +pembagian baru yang memperhatikan Kebijakan TKD berbasis kinerja tersebut tetap +keadilan distribusi untuk daerah penghasil, dilanjutkan pada tahun 2023 dan 2024. +daerah berbatasan, daerah pengolah, serta +daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi Pada tahun 2024 kebijakan DBH meliputi: +(pemerataan). Pemerintah juga berkomitmen (1) melanjutkan kebijakan alokasi sesuai UU +untuk menambah jenis DBH lainnya mulai HKPD dengan memperhatikan distribusi +tahun 2023 yaitu DBH Perkebunan Sawit alokasi TKD untuk daerah penghasil, +yang ditentukan penggunaannya untuk daerah berbatasan, daerah pengolah, serta +infrastruktur jalan di daerah dan kegiatan daerah lainnya dalam satu wilayah provinsi; +lainnya yang ditetapkan oleh Menteri (2) melanjutkan kebijakan DBH earmarked +Keuangan. Penggunaan DBH Sawit tersebut (DBH CHT, DBH Dana Reboisasi/DBH +diharapkan dapat mendukung daerah dalam DR, DBH Tambahan Migas Otsus, dan DBH +menanggulangi eksternalitas negatif dari Perkebunan Sawit) untuk sektor-sektor prioritas +industri sawit, sekaligus meningkatkan dengan perluasan dan fleksibilitas penggunaan +kelancaran arus distribusi barang dan jasa di sesuai peraturan perundangan, termasuk +daerah. untuk penurunan stunting dan penguatan +perekonomian daerah; (3) mendorong +DBH terdiri atas: (a) DBH Pajak, terdiri dari peningkatan kinerja daerah di bidang pelestarian +DBH Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 dan lingkungan dan optimalisasi penerimaan +Pasal 25/29 WPOPDN), DBH PBB-P3 negara melalui penajaman penggunaan DBH +(DBH PBB Perkebunan, Perhutanan, dan untuk mengatasi eksternalitas negatif serta +Pertambangan), serta DBH Cukai Hasil penguatan sinergi dengan K/L dan daerah; +Tembakau (DBH CHT); (b) DBH Sumber (4) meningkatkan kualitas penggunaan DBH +Daya Alam (DBH SDA), terdiri dari DBH CHT, DBH DR, dan DBH Perkebunan +SDA Kehutanan, DBH SDA Mineral dan Batu Sawit melalui penguatan monitoring +Bara, DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan evaluasi (monev), serta mendorong +DBH SDA Panas Bumi, DBH SDA Perikanan; penggunaan teknologi informasi oleh daerah; +dan (c) DBH Perkebunan Sawit. (5) meningkatkan sinergi pengelolaan kas +pusat dan daerah melalui kebijakan penyaluran +Mulai tahun 2020 kebijakan TKD termasuk DBH dengan memperhatikan kinerja +DBH telah dilaksanakan berbasis kinerja, keuangan daerah dan sinergi dengan kebijakan +baik pada saat proses pengalokasian maupun pengelolaan keuangan negara, terutama +penyaluran, yaitu berdasarkan PMK Nomor untuk mengantisipasi perkembangan realisasi +139/PMK.07/2019 sebagaimana telah DBH yang disebabkan oleh fluktuasi harga +beberapa kali diubah, terakhir dengan (s.t.t.d.) komoditas; dan (6) meningkatkan transparansi +PMK Nomor 211/PMK.07/2022 tentang penghitungan DBH melalui perluasan cakupan +Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi perhitungan DBH serta melaksanakan +Umum, dan Dana Otonomi Khusus, dan diseminasi informasi, komunikasi, dan edukasi +PMK Nomor 76/PMK.07/2022 s.t.t.d. PMK kepada pemerintah daerah. +3-62 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.21 +PERKEMBANGAN DANA BAGI HASIL, 2019-2024 +(triliun rupiah) +168,4 +161,0 +143,1 +117,2 +43,8 +104,0 93,9 +24,8 +11,0 +(9,7) +(11,1) +(4,4) +2019 2020 2021 2022 2023 2024 +Outlook RAPBN +Dana Bagi Hasil Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +Selama periode 2019-2023, realisasi DBH Sampai dengan bulan Desember 2022, sebagian +mengalami fluktuasi dengan tren meningkat besar KB DBH tahun 2021 telah diselesaikan +dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 11,6 dengan nilai penyaluran sebesar Rp37.900,0 +persen, dari sebesar Rp103.980,0 miliar pada miliar atau sebesar 90,5 persen dari KB yang +tahun 2019 menjadi sebesar Rp161.040,6 miliar seharusnya dibayarkan. Selanjutnya, dengan +pada outlook tahun 2023. Peningkatan DBH memperhatikan arah kebijakan DBH di atas, +tersebut terutama karena peningkatan realisasi pada RAPBN tahun anggaran 2024 DBH +penerimaan negara yang dibagihasilkan dari direncanakan sebesar Rp143.099,9 miliar. +sektor pajak, peningkatan harga komoditas +pertambangan, serta adanya kebijakan DBH Pajak +untuk penyelesaian Kurang Bayar DBH. +DBH Pajak dibagikan kepada daerah +Perkembangan anggaran DBH selama periode +berdasarkan prinsip pengalokasian berbasis +tahun 2019-2024 disajikan dalam Grafik 3.21. +daerah penghasil (by origin). Dalam pengalokasian +Penyaluran DBH mengacu pada realisasi berdasarkan prinsip by origin, daerah penghasil +penerimaan negara yang dibagihasilkan (based pajak mendapatkan bagian DBH Pajak yang +on actual revenue), sehingga perlu dilakukan lebih besar dibanding daerah lain dalam satu +penyesuaian atas besaran DBH yang provinsi, sedangkan daerah nonpenghasil hanya +dialokasikan dengan realisasi penerimaan mendapatkan bagian berdasarkan pemerataan. +negara. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/ Selanjutnya, penyaluran DBH Pajak dilakukan +atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi berdasarkan proyeksi penerimaan negara +penerimaan dengan realisasi penyaluran DBH yang dibagihasilkan dari penerimaan pajak +pada tahun anggaran berkenaan, maka akan dan penerimaan cukai hasil tembakau pada +diperhitungkan sebagai Kurang Bayar (KB) tahun sebelumnya. Dalam hal terdapat selisih +dan/atau Lebih Bayar (LB) DBH untuk lebih dan/atau kurang alokasi DBH Pajak +diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. berdasarkan realisasi pajak dan cukai hasil +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-63 Bab 3 Belanja Negara +tembakau dengan realisasi penyaluran DBH negara yang dibagihasilkan satu tahun +Pajak pada tahun anggaran berkenaan, maka sebelumnya. Selanjutnya, dalam hal terdapat +akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar dan/ selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH SDA +atau Lebih Bayar DBH Pajak untuk diselesaikan berdasarkan realisasi dan/atau proyeksi realisasi +pada tahun anggaran berikutnya. PNBP SDA dengan realisasi penyaluran DBH +SDA pada tahun anggaran berkenaan, maka +Dalam periode tahun 2019-2023, realisasi akan diperhitungkan dengan tambahan DBH +DBH Pajak mengalami peningkatan rata- SDA dan/atau diperhitungkan sebagai kurang +rata sebesar 12,3 persen per tahun, yaitu dari bayar dan/atau lebih bayar DBH SDA untuk +sebesar Rp33.447,6 miliar pada tahun 2019 diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya. +menjadi Rp53.141,3 miliar dalam outlook tahun +Mulai tahun 2023, beberapa jenis DBH SDA, +2023. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh +seperti DBH Migas, DBH Minerba, DBH Panas +penerimaan negara dari PPh Pasal 25/29 +Bumi, dan DBH Kehutanan Provisi Sumber +Orang Pribadi dan PPh Pasal 21. Dalam +Daya Hutan, tidak hanya dialokasikan kepada +RAPBN tahun anggaran 2024, DBH Pajak +daerah penghasil, tetapi juga dialokasikan +direncanakan sebesar Rp55.773,9 miliar, +kepada daerah yang berbatasan langsung +meningkat Rp2.632,6 miliar atau 5,0 persen +dengan daerah penghasil. Lebih lanjut, DBH +apabila dibandingkan dengan outlook tahun +Migas, DBH Minerba, dan DBH Panas Bumi +2023. +juga dialokasikan kepada daerah pengolah. +Kebijakan pengalokasian kepada daerah yang +Kebijakan earmarking diterapkan atas salah satu +berbatasan langsung dengan daerah penghasil +jenis DBH Pajak yaitu DBH CHT. Kebijakan ini +dan daerah pengolah diberikan dalam rangka +akan tetap dilanjutkan pada tahun 2024 untuk +menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau +mendukung bidang kesehatan, kesejahteraan +meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah +masyarakat, dan penegakan hukum. Selain +sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD. +itu, fleksibilitas penggunaan DBH CHT juga +tetap dilanjutkan, dimana DBH CHT dapat +Realisasi anggaran DBH SDA dalam periode +digunakan untuk kegiatan lain sesuai kebutuhan +tahun 2019-2023 berfluktuasi dari sebesar +dan prioritas daerah apabila kebutuhan +Rp32.974,8 miliar pada tahun 2019 menjadi +anggaran untuk bidang penegakan hukum dan +Rp77.222,0 miliar pada outlook tahun 2023. +kesejahteraan masyarakat telah terpenuhi. +Dalam periode tahun 2019-2023, peningkatan +dan penurunan DBH SDA terutama disebabkan +DBH Sumber Daya Alam (SDA) +karena fluktuasi realisasi penerimaan negara +DBH SDA merupakan dana yang bersumber yang dibagihasilkan, fluktuasi ICP dan nilai +dari PNBP yang dibagihasilkan dan dialokasikan tukar, serta perkembangan harga komoditas +kepada daerah berdasarkan angka persentase pertambangan. Peningkatan harga komoditas +tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah seiring dengan membaiknya kondisi +dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Seperti perekonomian global berpengaruh terhadap +halnya DBH Pajak, DBH SDA juga dibagikan meningkatnya pendapatan negara, sehingga +kepada daerah berdasarkan prinsip by origin menyebabkan meningkatnya pagu DBH secara +dan berdasarkan proyeksi realisasi penerimaan nasional. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, +3-64 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +DBH SDA direncanakan sebesar Rp84.326,0 Untuk mendorong penggunaan DBH Sawit +miliar, meningkat Rp7.104,0 miliar atau 9,2 sesuai dengan tujuannya, daerah penerima DBH +persen apabila dibandingkan dengan outlook Sawit perlu menyusun Rancangan Kegiatan dan +tahun 2023. DBH SDA juga diarahkan untuk Penganggaran yang dibahas bersama dengan +mendukung upaya pelestarian lingkungan K/L terkait. Dengan demikian, diharapkan +melalui earmarking penggunaan DBH DR. penggunaan DBH Sawit dapat tepat sasaran dan +Pada tahun 2024, earmarking penggunaan atas selaras dengan program/kegiatan Pemerintah. +DBH DR tetap dilakukan, dengan memperluas Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, DBH +penggunaan DBH DR, sehingga dapat Sawit direncanakan sebesar Rp3.000,0 miliar. +mengakomodasi lebih banyak kebutuhan daerah +yang beragam. 3.3.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) +DBH Perkebunan Sawit Pemerintah mengalokasikan DAU dengan +tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal +Sesuai UU HKPD, Pemerintah dapat antardaerah guna mendanai kebutuhan daerah +menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dalam sektor layanan publik. Sesuai dengan +dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi UU HKPD, besaran DAU nasional ditetapkan +Daerah penghasilnya, dan digunakan untuk dengan mempertimbangkan kebutuhan +mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan pendanaan layanan publik sebagai bagian dari +kewenangan Daerah dan/atau prioritas pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi +nasional. Pada tahun 2023, telah dialokasikan kewenangan daerah dengan memperhatikan pagu +DBH Perkebunan Sawit (DBH Sawit) sebesar TKD secara keseluruhan, target pembangunan +Rp3.396,2 miliar. nasional, dan kemampuan keuangan negara. +Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH Sawit Dalam periode 2019-2023, alokasi DAU +diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 berfluktuasi yang dipengaruhi oleh adanya +Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan pandemi Covid-19, khususnya pada tahun 2020- +Sawit. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, 2021 yang memengaruhi kemampuan keuangan +DBH Sawit ditujukan untuk membiayai kegiatan negara yang mengakibatkan adanya penyesuaian +yang meliputi pembangunan dan pemeliharaan anggaran DAU. Pertumbuhan rata-rata DAU +infrastruktur jalan dan/atau kegiatan lainnya tahun 2020-2023 sebesar 0,6 persen, yaitu dari +yang ditetapkan oleh Menteri. DBH Sawit sebesar Rp381.612,5 miliar pada tahun 2020 +dibagikan kepada provinsi yang bersangkutan, menjadi sebesar Rp388.000,0 miliar pada outlook +kabupaten/kota penghasil, dan kabupaten/ tahun 2023. Selanjutnya, Pemerintah terus +kota lainnya yang berbatasan langsung dengan melakukan perbaikan belanja negara yang lebih +kabupaten/kota penghasil. Penentuan besaran mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas +rincian alokasi DBH Sawit mempertimbangkan pelaksanaan belanja termasuk untuk pelaksanaan +antara lain indikator luas lahan perkebunan sawit DAU sebagai bagian dari TKD. +dan produktivitas lahan perkebunan sawit, serta +memperhatikan kinerja daerah. Pada tahun 2024, kebijakan DAU adalah +sebagai berikut: (1) melanjutkan kebijakan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-65 Bab 3 Belanja Negara +pengalokasian DAU sesuai dengan UU alokasi DAU tahun 2024 juga diperhitungkan +HKPD, diantaranya kebijakan hold harmless faktor penyesuaian yang bertujuan untuk +sampai dengan tahun 2027; (2) memperkuat memberikan afirmasi alokasi kepada daerah +sinergi kebijakan penggunaan DAU yang karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi +Ditentukan Penggunaannya dengan program dan/atau karena karakteristiknya relatif +prioritas nasional dalam rangka memperbaiki membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan +kualitas kinerja layanan publik daerah dan daerah lainnya. Faktor Penyesuaian tersebut +belanja strategis daerah termasuk mendukung terdiri dari variabel Indeks Kemahalan +penggajian atas pengangkatan PPPK di daerah; Konstruksi (IKK), densitas penduduk, daerah +(3) meningkatkan kualitas penggunaan DAU bercirikan kepulauan, daerah pariwisata, daerah +yang Ditentukan Penggunaannya melalui ketahanan pangan, dan daerah konservasi +penguatan monev dan mendorong pemanfaatan hutan. +teknologi informasi oleh pemerintah daerah; +Alokasi DAU tahun 2024 tidak lagi bersifat +(4) menjaga tingkat pemerataan keuangan +block grants secara keseluruhan, melainkan +daerah melalui perbaikan bobot formula, dan +penggunaannya ditetapkan menjadi dua, yaitu +peningkatan kualitas data dasar penghitungan +DAU block grants dan DAU specific grants sesuai +alokasi DAU; serta (5) melanjutkan kebijakan +dengan penilaian target kinerja daerah, dengan +peningkatan kinerja pengelolaan belanja APBD +menambahkan earmarking untuk pendanaan +melalui penyaluran DAU berbasis kinerja. +kelurahan dan mempertimbangkan kebutuhan +Alokasi TKD pada tahun 2024 merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang +alokasi tahun kedua yang dilaksanakan di dalamnya termasuk memperhitungkan +berdasarkan UU HKPD, sehingga penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah +pengalokasian DAU akan berfokus pada (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan +pemerataan keuangan antardaerah, mendorong Perjanjian Kerja (PPPK). +pola belanja yang lebih baik dan percepatan +Dalam menghitung Kebutuhan Fiskal dan +ekualisasi layanan publik daerah. Untuk +Potensi Pendapatan, Pemerintah menggunakan +mencapai sasaran tersebut, penghitungan +data dasar yang bersumber dari beberapa +alokasi DAU dilakukan menggunakan formula +instansi Pemerintah, yaitu: +Celah Fiskal yang merupakan selisih antara +Kebutuhan Fiskal dan Potensi Pendapatan +1. Kebutuhan Dasar Penyelenggaraan +Daerah. +Pemerintahan terdiri dari: (a) gaji ASN +berdasarkan data gaji dan tunjangan +Kebutuhan Fiskal dihitung dengan +melekat untuk PNSD dan gaji PPPK dari +memperhatikan satuan biaya (unit cost) +pemerintah daerah yang dihimpun oleh +dikalikan target layanan, faktor penyesuaian, +Kementerian Keuangan; dan (b) formasi +serta mempertimbangkan kebutuhan dasar +PNSD dan PPPK berdasarkan data formasi +penyelenggaraan pemerintahan. Sementara +PNSD dan PPPK dari Kementerian +itu, Potensi Pendapatan Daerah dihitung +Pendayagunaan Aparatur Negara dan +berdasarkan penjumlahan atas potensi +Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB); +Pendapatan Asli Daerah (PAD), alokasi DBH, +dan alokasi DAK Nonfisik. Selain itu, dalam 2. Data jumlah penduduk yang bersumber +dari Kementerian Dalam Negeri; +3-66 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +3. Data luas wilayah yang bersumber dari bersumber dari pemerintah daerah yang +Kementerian Dalam Negeri dan data luas dihimpun oleh Kementerian Keuangan; +wilayah perairan/laut dari Badan Informasi 13. Data alokasi DBH Pajak yang bersumber +Geospasial; dari Kementerian Keuangan; +4. Data panjang jalan yang bersumber dari 14. Data alokasi DBH Sumber Daya Alam yang +Kementerian Pekerjaan Umum dan bersumber dari Kementerian Keuangan; +Perumahan Rakyat; dan +5. Data jumlah siswa yang bersumber dari 15. Data alokasi DAK Nonfisik yang +Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; bersumber dari Kementerian Keuangan. +6. Data IKK yang bersumber dari Badan Pada tahun 2024, DAU ditujukan agar lebih +Pusat Statistik; efektif dalam menjaga kemampuan keuangan +7. Data Indeks Pariwisata yang bersumber daerah, mengurangi ketimpangan fiskal +dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi antardaerah (horizontal imbalance), mendorong +Kreatif; pola belanja yang lebih baik, percepatan +8. Data Indeks Tutupan Lahan yang ekualisasi layanan publik daerah, sekaligus +bersumber dari Kementerian Lingkungan mendorong penggunaannya dalam rangka +Hidup dan Kehutanan; pemulihan ekonomi. Kebijakan pada tahap +penyaluran dan penggunaan DAU antara lain: +9. Data Indeks Pertanian yang bersumber +dari Kementerian Pertanian; +1. Penggunaan DAU per daerah terdiri +10. Data Indeks Perikanan yang bersumber dari: (a) DAU yang Tidak Ditentukan +dari Kementerian Kelautan dan Perikanan; Penggunaannya (Block Grant); dan +11. Data Produk Domestik Regional Bruto (b) DAU yang Ditentukan Penggunaannya +yang bersumber dari Badan Pusat Statistik; (Spesific Grant) yang terdiri dari: (i) DAU +12. Data Pendapatan Asli Daerah yang untuk Pendanaan Kelurahan; (ii) DAU +GRAFIK 3.22 +PERKEMBANGAN DANA ALOKASI UMUM, 2019-2024 +(triliun rupiah) +420,9 427,7 +381,6 +377,8 378,0 388,0 +10,2 +3,4 +2,6 +0,1 +(1,0) +(9,3) +2019 2020 2021 2022 2023 2024 +Outlook RAPBN +Dana Alokasi Umum Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-67 Bab 3 Belanja Negara +untuk bidang Pendidikan; (iii) DAU untuk 10,2 persen dibandingkan outlook tahun 2023. +bidang Kesehatan; (iv) DAU untuk bidang Selanjutnya, perkembangan anggaran DAU +Pekerjaan Umum; dan (v) DAU Penggajian periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada +PPPK. Grafik 3.22. +2. Penyaluran DAU berbasis kinerja, yaitu: +Sesuai Perpres Nomor 130 Tahun 2022 +(a)penyaluran DAU yang Tidak Ditentukan +tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan +Penggunaannya berdasarkan penyampaian +Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, +laporan belanja tertentu; (b) penyaluran +daerah yang mendapatkan alokasi DAU +DAU yang Ditentukan Penggunaannya +terbesar secara berurutan adalah daerah- +berdasarkan kinerja perencanaan anggaran +daerah se-Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa +atas penggunaan DAU per bidang; dan +Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Sulawesi +(c) penyaluran DAU yang Ditentukan +Selatan. Sementara itu, daerah yang mendapat +Penggunaannya berdasarkan kinerja +alokasi DAU terkecil secara berurutan adalah +laporan realisasi penyerapan dari DAU +Provinsi DKI Jakarta, daerah-daerah se-Papua +yang Ditentukan Penggunaannya untuk +Barat Daya, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan +masing-masing bidang. +Papua Selatan. Perkembangan DAU menurut +Selanjutnya, pagu DAU tahun 2024 Provinsi tahun 2022-2023 dapat dilihat pada +secara nasional ditetapkan dengan Grafik 3.23. +mempertimbangkan kebutuhan pelayanan +publik daerah, kemampuan keuangan 3.3.1 Dana Alokasi Khusus (DAK) +negara, pagu TKD secara keseluruhan, +target pembangunan nasional, dan kenaikan Sesuai dengan UU HKPD, Pemerintah +gaji pokok ASN. Dengan demikian, pagu mengalokasikan Dana Alokasi Khusus +DAU dalam RAPBN tahun anggaran 2024 (DAK) sesuai dengan kebijakan Pemerintah +direncanakan sebesar Rp427.699,3 miliar, untuk mendanai program, kegiatan, +lebih tinggi sebesar Rp39.699,3 miliar atau dan/atau kebijakan tertentu dengan +3-68 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +atrakaJ +IKD +ayaD +taraB +aupaP +aratU +natnamilaK +olatnoroG nataleS +aupaP +taraB +aupaP +gnutileB +akgnaB +taraB +isewaluS +uaiR +naualupeK +atrakaygoY +ID +hagneT +aupaP +rumiT +natnamilaK +nagnunugeP +aupaP +aupaP aratU +ukulaM +ulukgneB ilaB ibmaJ ukulaM nataleS +natnamilaK +netnaB aratU +isewaluS +taraB +araggneT +asuN +uaiR hagneT +isewaluS +hagneT +natnamilaK +araggneT +isewaluS +taraB +natnamilaK +nataleS +aretamuS +gnupmaL taraB +aretamuS +rumiT +araggneT +asuN +hecA nataleS +isewaluS +aratU +aretamuS +taraB +awaJ +hagneT +awaJ +rumiT +awaJ +GRAFIK 3.23 +PERKEMBANGAN ALOKASI DAU MENURUT PROVINSI, 2022 -2023 +(triliun rupiah) +Sumber: Kementerian Keuangan DAU 2022 DAU 2023 Bab 3 Belanja Negara +tujuan: (1) mencapai prioritas nasional; Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana +(2) mempercepat pembangunan daerah; Pembangunan Jangka Menengah Nasional +(3) mengurangi kesenjangan layanan publik; (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah +(4) mendorong pertumbuhan perekonomian (RKPD), KEM dan PPKF, Arahan Presiden, +daerah; (5) mendukung operasionalisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. +layanan publik; dan (6) membuat kebijakan Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan +DAK akselerasi terhadap berbagai usulan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya +DPR sesuai Dapil masing-masing sebagaimana dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di +diamanatkan dalam UU MD3. Kebijakan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. +Pemerintah dalam pengalokasian DAK kepada Dalam rangka optimalisasi capaian output, DAK +daerah didasarkan pada RPJMN, RKP, KEM fisik dilaksanakan berdasarkan tema, sasaran, +dan PPKF, Arahan Presiden, dan ketentuan dan arah kebijakan, serta dapat disinergikan +peraturan perundang-undangan. Dalam dengan pendanaan lainnya. +RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran DAK +direncanakan sebesar Rp188.101,0 miliar yang Selain itu, mekanisme penyaluran DAK +terdiri dari: (a) DAK Fisik sebesar Rp53.822,5 Fisik juga terus disempurnakan dalam +miliar; (b) DAK Nonfisik sebesar Rp133.764,6 rangka meningkatkan tata kelola dan kinerja +miliar; dan (c) Hibah kepada Daerah sebesar pelaksanaan DAK Fisik. Pada tahun 2018, +Rp513,9 miliar. persyaratan penyaluran DAK Fisik ditambah +dengan adanya pencantuman Rencana +3.3.1.1 Dana Alokasi Khusus Fisik Kegiatan. Kemudian pada tahun 2019, +terdapat penambahan kewajiban reviu atas +Untuk mengakselerasi pembangunan di daerah, laporan realisasi penyerapan dan capaian +Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik dalam output dari inspektorat daerah atau lembaga +APBN untuk disalurkan kepada daerah tertentu pemerintah yang berwenang melaksanakan +dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus pengawasan keuangan dan pembangunan +fisik. Kegiatan yang didanai DAK Fisik tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- +merupakan urusan daerah dan sesuai dengan undangan. Melalui penambahan syarat tersebut +prioritas nasional untuk menjaga ketercapaian diharapkan proses pelaksanaan kegiatan DAK +output dan outcome, berupa penyediaan prasarana Fisik dapat lebih terarah dan sesuai dengan +dan sarana pelayanan dasar publik, dalam target prioritas yang akan dicapai, serta agar +rangka mengatasi kesenjangan pelayanan capaian output yang disampaikan oleh daerah +publik antardaerah, serta untuk mendorong lebih dapat dipertanggungjawabkan dan tata +pertumbuhan perekonomian daerah. kelola yang tetap terjaga. +Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan Selanjutnya pada tahun 2020, ketentuan +DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas pengelolaan DAK Fisik diatur dalam +nasional, Pemerintah terus melakukan PMK Nomor 130/PMK.07/2019 tentang +perbaikan proses perencanaan, penganggaran, Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik +dan pengalokasian DAK Fisik. Hal tersebut dengan beberapa kebijakan baru, diantaranya: +dilakukan melalui sinkronisasi dengan belanja (1) penyaluran menjadi per jenis per bidang +pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam untuk bidang yang tidak memiliki subbidang +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-69 Bab 3 Belanja Negara +dan per subbidang untuk bidang yang memiliki menggunakan bahan baku dan tenaga kerja +subbidang; (2) penambahan syarat penyaluran lokal, yang diharapkan dapat meningkatkan +yaitu foto dengan titik koordinat yang pergerakan perekonomian daerah yang +menunjukkan realisasi fisik atas pelaksanaan tentunya menjadi stimulus perekonomian +kegiatan DAK Fisik; (3) penghitungan nasional. Penyaluran DAK Fisik tahun 2021 +persentase nilai pagu dan kontrak yang diinput dilakukan sesuai ketentuan dalam PMK Nomor +sebagai salah satu syarat penyaluran pada tahap 130/PMK.07/2019. Selanjutnya, beberapa +kedua; (4) percepatan penyaluran bidang/ kebijakan yang dikeluarkan dalam mendukung +subbidang DAK Fisik yang pembayarannya pemulihan ekonomi di daerah, yaitu: +tidak dilakukan secara bertahap yang semula +bulan Agustus menjadi bulan April; dan 1. PMK Nomor 17/PMK.07/2021 tentang +(5) penambahan pasal mengenai keadaan Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan +bencana. Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam +rangka mendukung penanganan pandemi +Di masa pandemi Covid-19, pada tahun 2020 Covid-19 dan dampaknya, yang mengatur +dilakukan refocusing anggaran DAK Fisik mengenai penyesuaian pagu alokasi DAK +melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dan PMK Fisik sehingga mendekati Rencana Kegiatan +Nomor 35/PMK.07/2020, pengalokasian dalam rangka refocusing dan penambahan +cadangan DAK Fisik per daerah untuk syarat penyaluran serapan tenaga kerja +mendukung program pemulihan ekonomi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi +nasional melalui Perpres Nomor 72 Tahun masyarakat pada masa pandemi Covid-19. +2020, serta kemudahan pelaksanaan penyaluran +DAK Fisik sebagaimana diatur dalam PMK 2. KMK Nomor 13/KM.7/2021 tentang +Nomor 101/PMK.07/2020, dengan pokok- Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan +pokok relaksasi penyaluran tahun 2020 yaitu Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana +perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran +dan Cadangan DAK Fisik menjadi penyaluran 2021, dalam rangka memitigasi risiko tidak +secara langsung sebesar nilai kontrak, tercapainya target Prioritas Nasional yang +adanya kemudahan syarat penyaluran, dan didanai melalui DAK Fisik dan mendorong +perpanjangan waktu penyampaian syarat salur. percepatan penyaluran DAK Fisik pasca +Covid-19. +Sementara itu, pada tahun 2021, DAK Fisik +diarahkan untuk meningkatkan sinergi dengan 3. KMK Nomor 18/KM.7/2021 tentang +belanja K/L dan sumber dana lainnya. Rincian Alokasi atas Penggunaan Cadangan +Selain itu, DAK Fisik juga bersifat lintas Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut +sektor berdasarkan pada tema/program yang Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran +mendukung pencapaian sasaran major project 2021 untuk Mendukung Percepatan +dan prioritas tertentu berkonsep tematik. Penanganan Persampahan dan Tata Cara +Lebih lanjut, sebagai langkah pemulihan Penyalurannya, mendukung percepatan +ekonomi nasional, pelaksanaan kegiatan DAK penanganan persampahan di kawasan +Fisik diarahkan melalui padat karya dengan Sarbagita melalui kegiatan pembangunan +3-70 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +dan revitalisasi Tempat Pengelolaan (pelaksanaan UU Cipta Kerja) dan DAK Fisik +Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). Perdagangan; (5) mempertajam penentuan +lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional; +4. KMK Nomor 19/KM.7/2021 tentang +(6) memperkuat sinergi pemanfaatan DAK +Rincian Alokasi atas Penggunaan Cadangan +Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh +Dana Alokasi Khusus Fisik Menurut +sumber pendanaan lainnya (Belanja K/L, +Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran +Pinjaman, KPBU); serta (7) meningkatkan +2021 untuk Mendukung Percepatan +akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik antara +Penanganan Limbah Medis Corona +lain melalui penguatan pengelolaan berbasis +Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Tata +kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan +Cara Penyalurannya, merespon dampak +kualitas pengawasan. +limbah B3 dari penanganan Covid-19 +dengan pembuatan tempat penyimpanan Penyaluran DAK Fisik tahun 2022, +sementara limbah B3 dan pengumpulan dilaksanakan sesuai PMK Nomor 198/ +limbah B3 di daerah. PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana +Alokasi Khusus Fisik, di mana terdapat +5. KMK Nomor 28/KM.7/2021 tentang +penyempurnaan mekanisme penyaluran dan +Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan +beberapa perubahan persyaratan penyaluran. +Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana +Untuk penyaluran sampai dengan Rp1,0 miliar +Alokasi Khusus Fisik Tahap II Tahun +didasarkan pada pagu subbidang dan dapat +Anggaran 2021, sebagai upaya percepatan +disalurkan lebih dari satu kali sebesar nilai +penyaluran DAK Fisik kepada daerah. +kontrak yang dimintakan. Selain itu, terdapat +penambahan syarat penyaluran berupa foto +Kemudian pada tahun 2022, kebijakan +geotagging untuk penyaluran sekaligus sampai +DAK Fisik difokuskan antara lain untuk: +dengan Rp1,0 miliar dan penyaluran sekaligus +(1) melanjutkan penguatan fokus kegiatan +atas rekomendasi K/L. Namun, rekap SP2D +DAK yang berdampak langsung pada +Bendahara Umum Daerah (BUD) tidak lagi +pertumbuhan ekonomi sebagai respon +menjadi syarat penyaluran. +dampak pandemi Covid-19; (2) melanjutkan +penguatan atas pemerataan layanan dan +Dalam rangka optimalisasi penyaluran mandatory +penyediaan infrastruktur dasar di daerah; +spending DAK Fisik Bidang Pendidikan dan +(3) mempercepat pencapaian target Prioritas +Bidang Kesehatan kepada Daerah, juga +Nasional melalui kebijakan DAK Penugasan +diterbitkan KMK Nomor 22/KM.7/2022 +berbasis Tematik yaitu Tematik Penguatan +tentang Perpanjangan Batas Waktu Penerimaan +DPP dan Sentra IKM, Tematik Pengembangan +Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana +Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra +Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan dan +Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani, +Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana +dan Tematik Peningkatan Konektivitas +Tahun Anggaran 2022. Sejalan juga dengan +Kawasan untuk Pembangunan Inklusif di +komitmen pemerintah dalam percepatan +wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; +penurunan angka prevalensi stunting, dilakukan +(4) mendukung pemulihan pelaku UMKM dan +penajaman intervensi melalui perubahan +Koperasi melalui menu DAK Fisik UMKM +tatalaksana penyediaan makanan tambahan, +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-71 Bab 3 Belanja Negara +sehingga ditetapkan KMK Nomor 24/ dalam hal pengajuan penyaluran dana dan +KM.7/2022 tentang Penghentian Penyaluran penyampaian laporan penggunaan. +DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB +Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan Selanjutnya pada tahun 2023, untuk merespon +Stunting Menu Penyediaan Makanan Tambahan beberapa kendala yang dihadapi pada +(Pabrikan) TA 2022 yang selanjutnya akan tahun sebelumnya, kebijakan DAK Fisik +dipenuhi melalui buffer stock dan pengadaan diarahkan antara lain untuk: (1) mendorong +makanan tambahan di Ditjen Kesehatan percepatan penyediaan infrastruktur +Masyarakat, Kementerian Kesehatan. pelayanan dasar serta tematik tertentu dengan +tujuan pencapaian prioritas nasional (PN), +Dalam pelaksanaan DAK Fisik masih terdapat percepatan pembangunan daerah, mengurangi +berbagai kendala. Kendala tersebut antara lain: kesenjangan layanan publik antardaerah, dan +(1) penyesuaian kodifikasi dan nomenklatur mendorong pertumbuhan perekonomian +dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah daerah; (2) mempertajam implementasi +(SIPD); (2) keterlambatan daftar barang/ konsep tematik berbasis pendekatan holistik, +peralatan dalam e-katalog; (3) keterlambatan integratif dan spasial dalam rangka pencapaian +petunjuk operasional yang diterbitkan oleh outcome yang optimal; (3) meningkatkan kualitas +masing-masing K/L teknis; (4) keterlambatan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan +proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan DAK Fisik melalui optimalisasi pemanfaatan +kontrak; (5) keterlambatan pelaksanaan reviu sistem informasi dalam proses perencanaan, +Aparat Pengawasan Internal Pemerintah penganggaran, penyaluran, pelaporan +(APIP); (6) keterlambatan penyampaian serta pemantauan dan evaluasi DAK Fisik; +dokumen syarat penyaluran; (7) realisasi (4) meningkatkan akuntabilitas pengelolaan +penyerapan belum menjadi ukuran kinerja DAK Fisik melalui penguatan alokasi dan +kepala SKPD/Kepala Daerah; dan (8) masih penyaluran berbasis kinerja serta penguatan +lemahnya koordinasi antar unit di Daerah kualitas pengawasan; (5) memperkuat sinergi +GRAFIK 3.24 +PERKEMBANGAN DAK FISIK, 2019-2024 +(triliun rupiah) +64,2 +57,1 +54,8 +53,8 +50,2 +10,3 48,1 +13,7 11,9 +(4,0) +(12,2) +(21,8) +2019 2020 2021 2022 2023 2024 +Outlook RAPBN +DAK Fisik Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +3-72 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +pendanaan DAK Fisik dengan kegiatan dan transisi energi; (2) mempertajam pemilihan +yang didukung oleh APBD, APBN, maupun daerah signifikan dengan mempertimbangkan +sumber pendanaan lainnya; (6) menentukan kinerja DAK Fisik tahun sebelumnya dan +kebijakan DAK Fisik yang terintegrasi antara kapasitas APBD/fiskal daerah; (3) memperkuat +satu bidang dengan bidang lainnya; serta kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai +(7) memperhatikan dengan sungguh-sungguh dampak (outcome) yang ditargetkan; dan +usulan anggota DPR RI untuk program DAK (4) memperkuat sinergi pendanaan DAK +Fisik sesuai dapil masing-masing, sebagaimana Fisik dengan kegiatan yang didukung APBN +amanat Undang-Undang tentang MPR, maupun sumber pendanaan lainnya, melalui +DPR, dan DPD. Tentunya, dengan perbaikan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan +penyatuan Petunjuk Teknis dan Petunjuk penganggaran, sehingga kualitas belanja lebih +Operasional yang mulai diimplementasikan optimal. +pada tahun 2023 (Peraturan Presiden Nomor +Desain kebijakan DAK Fisik tahun 2024 +15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis DAK +diarahkan untuk memenuhi ketuntasan +Fisik), dapat mempercepat proses pengadaan +pencapaian target prioritas nasional +di daerah. +sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN +Dalam periode tahun 2019-2023, alokasi DAK 2020-2024. Berdasarkan hal tersebut, arah +Fisik mengalami fluktuasi mengikuti perubahan kebijakan/tema/bidang/sasaran DAK Fisik +kebijakan dan rancangan bidang DAK Fisik tahun 2024 akan melanjutkan kebijakan tahun +dalam rangka perbaikan pengelolaan dan 2023, yakni: +pelaksanaan yang mendukung pembangunan +1. DAK Fisik Mendukung Pengurangan +infrastruktur daerah. Selanjutnya, dalam +Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan +RAPBN tahun anggaran 2024, DAK Fisik +Ekstrem, yaitu: +direncanakan sebesar Rp53.822,5 miliar, +lebih tinggi sebesar Rp5.742,2 miliar atau +b. Tematik Pengentasan Permukiman +11,9 persen dibandingkan outlook tahun 2023. +Kumuh Terpadu, terdiri dari bidang: +Perkembangan anggaran DAK Fisik tahun +(1) Air Minum; (2) Sanitasi; dan +2019-2024 disajikan dalam Grafik 3.24. +(3) Perumahan dan Permukiman. +Sesuai dengan ketentuan dalam UU HKPD dan +c. Tematik Kawasan Sentra Produksi +sejalan dengan tema RKP 2024 “Mempercepat +Pangan (Pertanian, Perikanan, +Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan +dan Hewani), terdiri dari bidang: +Berkelanjutan”, kebijakan DAK Fisik tahun +(1) Pertanian; (2) Irigasi; (3) Kelautan +2024 diarahkan untuk: (1) mengarahkan +Perikanan; dan (4) Jalan. +penggunaan untuk pengurangan kemiskinan +dan penghapusan kemiskinan ekstrem, +2. DAK Fisik Mendukung Penguatan Daya +penguatan daya saing usaha, peningkatan +Saing Usaha, terdiri dari dua tematik: +kualitas pelayanan kesehatan (termasuk +penurunan stunting) dan pendidikan, serta +c. Tematik Penguatan Destinasi +percepatan pembangunan infrastruktur dasar +Pariwisata Prioritas, terdiri dari bidang: +dan konektivitas pembangunan rendah karbon +(1) Pariwisata; (2) Industri Kecil dan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-73 Bab 3 Belanja Negara +Menengah (IKM); (3) Usaha Mikro Pendidikan dan Kesehatan serta mendukung +Kecil dan Menengah (UMKM); peningkatan Indeks Pembangunan +(4) Perdagangan; (5) Lingkungan Manusia (IPM), meningkatkan kualitas +Hidup; dan (6) Jalan. SDM melalui peningkatan ketersediaan/ +keterjaminan akses, dan mutu layanan +d. Tematik Pengembangan Food Estate, +pendidikan dalam rangka percepatan +terdiri dari bidang: (1) Pertanian; +Wajib Belajar 12 Tahun yang berkualitas, +(2) Irigasi; (3) Kehutanan; dan (4) Jalan. +dengan memberikan perhatian lebih +besar pada kebutuhan daerah afirmasi +3. DAK Fisik untuk Mendukung +dan daerah dengan kinerja pendidikan +Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan +rendah, memberikan bantuan kepada +dan Pendidikan, terdiri dari bidang: +pemerintah daerah melalui penuntasan +(1) Pendidikan (termasuk Subbidang +pemenuhan sarana dan prasarana +Perpustakaan Daerah); (2) Kesehatan +pendidikan untuk penyelenggaraan +(termasuk Subbidang Keluarga Berencana); +layanan pendidikan berkualitas dalam +(3) Air Minum; dan (4) Sanitasi. +rangka SPM, dan meningkatkan kualitas +sarana dan prasarana pendidikan dalam +4. DAK Fisik Mendukung Percepatan +mendukung pembelajaran berkualitas +Pembangunan Infrastruktur Dasar dan +untuk mampu menghasilkan lulusan yang +Konektivitas Pembangunan Rendah +berketerampilan dan berkeahlian terutama +Karbon dan Transisi Energi, terdiri dari: +dalam mendukung pembangunan kawasan +prioritas, major project, dan sektor prioritas +a. Tematik Peningkatan Konektivitas dan +nasional. +Elektrifikasi di Daerah Afirmasi, terdiri +dari bidang: (1) Transportasi Perdesaan; +2. Bidang Kesehatan diarahkan untuk +(2) Transportasi Perairan; (3) Jalan; +mendukung delapan area reformasi +(4) Infrastruktur Energi Terbarukan +sistem kesehatan nasional, meningkatkan +(IET); dan +kualitas dan akses pelayanan kesehatan ibu +b. Bidang Jalan. melahirkan dan balita melalui pemenuhan +standar sarana, prasarana, dan alat +Selain itu, terdapat juga dukungan untuk kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, +daerah dengan hutan lindung, daerah cagar serta mempercepat penurunan prevalensi +alam, daerah cagar budaya, melalui DAK balita stunting melalui optimalisasi intervensi +Fisik Bidang Kehutanan dan DAK Fisik spesifik dan penguatan surveilans gizi. +Bidang Pariwisata. +3. Bidang Jalan diarahkan untuk +Sementara jika ditinjau dari ruang lingkup meningkatkan konektivitas, aksesibilitas, +kegiatan, bidang DAK Fisik pada tahun 2024 dan kualitas jalan daerah menuju fasilitas +dapat dijabarkan sebagai berikut: pelayanan dasar publik dan simpul +perekonomian daerah, serta pada daerah +1. Bidang Pendidikan diarahkan untuk yang mendukung tematik peningkatan +meningkatkan kualitas pelayanan konektivitas dan elektrifikasi untuk +3-74 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +pembangunan inklusif di daerah afirmasi, pada Destinasi Pariwisata Prioritas +tematik kawasan sentra produksi pangan dalam mendukung nilai tambah industri, +(pertanian, perikanan, dan hewani), tematik penguatan rantai pasok kawasan industri +penguatan destinasi pariwisata prioritas, prioritas, dan pengembangan ekonomi +dan tematik pengembangan food estate. lokal melalui pembangunan dan revitalisasi +sentra IKM. +4. Bidang Air Minum diarahkan untuk +mendukung peningkatan kualitas pelayanan 8. Bidang Usaha Mikro Kecil dan +kesehatan dan pendidikan dengan fokus Menengah diarahkan untuk pembangunan +intervensi penurunan stunting, penyelesaian dan revitalisasi Pusat Layanan Usaha +Proyek Strategis Nasional (PSN) SPAM Terpadu (PLUT) sebagai sarana dalam +pada tahun 2024, dan Tematik Pengentasan rangka meningkatkan kemampuan +Permukiman Kumuh Terpadu. koperasi, UMKM, dan wirausaha dalam +aspek operasional, SDM, pemasaran, akses +5. Bidang Sanitasi diarahkan untuk pembiayaan, dan kelembagaan pada daerah +mendukung peningkatan kualitas pariwisata prioritas. +pelayanan kesehatan dan pendidikan +dengan fokus percepatan penurunan 9. Bidang Perdagangan diarahkan guna +stunting (air limbah domestik), penuntasan mendukung ekonomi masyarakat dengan +pembangunan sambungan rumah (SR) meningkatkan kualitas pasar rakyat melalui +di 4 (empat) Instalasi Pengolahan Air pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di +Limbah Domestik (IPALD) Skala Kota, daerah tematik pariwisata. +dan Tematik Pengentasan Permukiman +Kumuh Terpadu (air limbah domestik dan 10. Bidang Lingkungan Hidup diarahkan +persampahan). untuk mendukung peningkatan +pengelolaan sampah di DTW dalam +6. Bidang Pariwisata diarahkan untuk rangka mendukung kualitas amenitas dan +mendukung penguatan daya saing atraksi serta peningkatan pemantauan +usaha tahun 2024 yang ditunjukkan serta pengendalian pencemaran kualitas +oleh meningkatnya aktivitas ekonomi lingkungan di DTW dalam rangka +masyarakat dan rantai pasoknya, difokuskan mendukung kualitas amenitas dan atraksi. +pada penuntasan dan penyelesaian +pembangunan daya tarik wisata (DTW), 11. Bidang Pertanian diarahkan untuk +dan diharapkan dapat mendorong mendukung peningkatan ketersediaan +peningkatan perjalanan wisatawan. beras menjadi sebesar 46,84 juta ton secara +nasional dan produksi padi sebesar 5,06 +7. Bidang Industri Kecil dan Menengah juta ton (di Kalimantan Tengah, Nusa +diarahkan untuk memperkuat ketahanan Tenggara Timur, Sumatera Selatan, dan +ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan Papua Selatan), peningkatan produksi +serta meningkatkan produktivitas jagung 35,27 juta ton secara nasional dan +kualitas produk, jangkauan pasar, dan produksi jagung sebesar 3,07 juta ton +kemitraan Industri Kecil dan Menengah (di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-75 Bab 3 Belanja Negara +dan Papua), peningkatan produksi bawang DAK Tematik Penguatan Kawasan Sentra +merah 28.850 ton, bawang putih 524 ton Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, +dan cabai 252.501 ton (di Sumatera Utara), dan Hewani)/KSPP dengan sasaran untuk +peningkatan nilai tukar petani sebesar 105- menyediakan, menjaga dan meningkatkan +108, peningkatan nilai tambah per tenaga kehandalan fungsi layanan irigasi terutama +kerja pertanian sebesar Rp59,8 juta/orang/ pada daerah pengembangan food estate, +tahun, peningkatan produktivitas padi daerah lumbung pangan atau kawasan +5,3 persen dan Indeks Pertanaman (IP) sentra produksi pangan nasional, dan +5,0 persen per tahun, serta terbangunnya daerah lumbung pangan atau kawasan +Kawasan Food Estate seluas 61.400 Ha di sentra produksi pangan wilayah atau +Kalimantan Tengah. regional. +12. Bidang Irigasi diarahkan untuk 13. Bidang Kehutanan untuk mendukung +mendukung arah kebijakan DAK Tematik pemulihan kesehatan dan peningkatan +Pengembangan Food Estate (FE) serta daya dukung dan daya tampung daerah +TABEL 3.8 +DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, 2023-2024 +(triliun rupiah) +2023 2024 +No. Bidang +Outlook RAPBN +1 Pendidikan 14,6 15,8 +2 Kesehatan 11,5 13,4 +3 Air Minum 1,8 2,4 +4 Sanitasi 1,5 1,7 +5 Perumahan dan Permukiman 0,14 0,32 +6 Industri Kecil dan Menengah 0,39 0,40 +7 Pertanian 2,1 2,5 +8 Kelautan dan Perikanan 1,1 1,3 +9 Pariwisata 0,37 0,45 +10 Jalan 11,6 12,2 +11 Irigasi 1,4 1,7 +12 Lingkungan Hidup 0,13 0,14 +13 Kehutanan 0,03 0,03 +14 Transportasi Perdesaan 0,68 0,75 +15 Transportasi Perairan 0,39 0,40 +16 Perdagangan 0,11 0,13 +17 Usaha Mikro, Kecil & Menengah 0,08 0,10 +18 Infrastruktur Energi Terbarukan 0,08 0,09 +T O T A L 48,1 53,8 +Sumber : Kementerian Keuangan +3-76 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +GAMBAR 3.1 +TARGET OUTPUTDAK FISIK TAHUN 2024 +PENDIDIKAN JALAN +● RevitalisasiSekolah28.830 SP PenangananJalan dan Jembatanpada 37 Provinsidan +● Pembangunan Unit SekolahBaru47 SP 419 Kab/Kota +● Pembangunan Gedung LayananPerpustakaan126 Unit TRANSPORTASI PERAIRAN +● RehabilitasiFasilitasPelabuhan147 Pelabuhan +KESEHATAN +● PengadaanSarana(Moda) TransportasiPerairan32 Unit +● PenyediaanPuskesmasdi 62 Kecamatan +● Pembangunan RS Pratama10 RS PARIWISATA +● PeningkatanInfrastrukturdi 8.963 Puskesmas ● Pembangunan Amenitasdan AtraksiKawasan Wisata +● Pembangunan/Rehab BalaiPenyuluhanKB 1.945 Unit Baharidan Perairandi 40 DTW +● PengadaanAlokon1.101 Unit ● Pembangunan Amenitasdan AtraksiKawasan Wisata +Alam(Non Bahari) di 40 DTW +AIR MINUM +● Pembangunan Amenitasdan AtraksiKawasan Wisata +● PerluasanSPAM JaringanPerpipaan513.975 SR Budayadan Perkotaandi25 DTW +● PeningkatanSPAM JatringanPerpipaan280.574 SR ● Pembangunan Amenitasdan AtraksiKawasan Wisata +● Pembangunan BaruSPAM JaringanPerpipaan185.303 SR Perdesaandan DesaWisatadi 6 DTW +INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH +SANITASI +● Pembangunan 15 Sentra IKM +● SistemPengelolaanAir LimbahDomestikTerpusat53.602 SR ● Revitalisasi85 Sentra IKM +● SistemPengelolaanAir LimbahDomestikSetempat12.326 SR +dan 126.187 Unit USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH +● PengadaanTrukTinja52 Unit +● PengelolaanSampahpada TPS 3R 57 Unit ● Pembangunan 24 PLUT UMKM +● Revitalisasi6 PLUT UMKM +KELAUTAN DAN PERIKANAN +PERDAGANGAN +● Pembangunan/RehabilitasiSaranadan Prasarana70 Pelabuhan +Pembangunan Pasar Rakyat TematikWisata2 Unit +Perikanan +● Pembangunan/Rehabilitasi170 BalaiBenih +TRANSPORTASI PERDESAAN +● RehabilitasiPengolahandan PemasaranHasil Perikanandi 150 +Kab/Kota ● Pembangunan dan PeningkatanJalan DesaStrategis800 km +● Penggantiandan RenovasiJembatanGantung44 Unit +LINGKUNGAN HIDUP +KEHUTANAN +● PengadaanKontainerSampahKapasitas6 m3 47 Unit +● PengadaanAlatAngkutSampahArm Roll44 Unit ● PenanamanHutanRakyat 1.800 Ha +● PengadaanAlatAngkutSampahMotor RodaTiga57 Unit ● Pembangunan SumurResapan100 Unit +● PengadaanEarly Warning System PengendalianBencanadi 19 ● Pembangunan DAM Penahan300 Unit +Kab/Kota +IRIGASI +PERTANIAN +● Pembangunan/PeningkatanJaringanIrigasi53.244 Ha +● Pengadaan/RehabilitasiSumber-sumberAir 4.254 Unit ● RehabilitasiJaringanIrigasi191.495 Ha +● Pembangunan Screen House Hortikultura84 Unit ● Pembangunan InfrastrukturPengendaliBanjir19 km +● Pembangunan Unit OlahPakanTernak639 Unit +● Pembangunan Jalan Pertanian1.898 Unit +PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN +INFRASTRUKTUR ENERGI TERBARUKAN ● Pembangunan HunianBaruLayakHuniyang Terbangun +sebanyak6.555 unit +● Pembangunan PLTS TerpusatOff Grid 720 kW ● Panjang Jalan Lingkungandan DrainaseLingkunganyang +● Pembangunan PLMTH Off Grid 181,34 kW terbangunsebanyak335.664,9 m +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-77 Bab 3 Belanja Negara +aliran sungai, meningkatkan kesejahteraan perumahan dan permukiman layak +masyarakat terutama masyarakat sekitar dan aman yang terjangkau, terutama +kawasan hutan dengan pemberian akses memperbaiki kehidupan masyarakat +berupa sarana prasarana produksi hasil di permukiman kumuh dalam rangka +hutan untuk mendukung prioritas nasional. meningkatkan kualitas sumber daya +manusia dan mengurangi kemiskinan. +14. Bidang Transportasi Perdesaan +18. Bidang Infrastruktur Energi +ditujukan untuk meningkatkan konektivitas, +Terbarukan diarahkan untuk percepatan +aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan +peningkatan rasio elektrifikasi dan rasio +barang terhadap pusat pelayanan dasar dan +desa berlistrik, membantu meningkatkan +pusat kegiatan perekonomian wilayah di +pemenuhan kebutuhan energi dengan +daerah afirmasi. +mengutamakan Energi Baru Terbarukan +15. Bidang Transportasi Perairan +(EBT) untuk mencapai target porsi EBT +ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur +dalam bauran Energi Primer Nasional dan +transportasi perairan yang memadai dalam +Kapasitas Terpasang EBT, mendorong +mendukung peningkatan konektivitas, +pengembangan EBT di daerah afirmasi, dan +aksesibilitas dan mobilitas penumpang dan +mendukung pelaksanaan Rencana Umum +barang pada daerah lokasi prioritas DAK +Energi Daerah melalui pembangunan PLTS +Tematik Peningkatan Konektivitas dan +(Pembangkit Listrik Tenaga Surya) terpusat +Elektrifikasi untuk pembangunan inklusif +Off Grid dan PLTMH (Pembangkit Listrik +di daerah afirmasi yang mengandalkan +Tenaga Mikro Hidro) Off Grid. +sarana dan prasarana transportasi perairan +sebagai alat transportasi utama untuk Selanjutnya, rincian alokasi per bidang DAK +mendukung pengembangan Kawasan Fisik tahun 2023-2024 dapat dilihat dalam +Prioritas Nasional. Tabel 3.8. +Masing-masing bidang DAK Fisik dalam +16. Bidang Kelautan dan Perikanan +diarahkan untuk mendukung pelaksanaan RAPBN tahun anggaran 2024 ditujukan untuk +Major Project Penguatan Jaminan Usaha serta mencapai target output yang direncanakan. +350 Korporasi Petani dan Nelayan, Major Target output untuk masing-masing bidang +Project Revitalisasi Tambak di Kawasan DAK Fisik tahun 2024 dapat dilihat pada +Sentra Produksi Udang dan Bandeng, dan Gambar 3.1. +Major Project Integrasi Pelabuhan Perikanan +3.3.1.2 Dana Alokasi Khusus Nonfisik +dan Fish Market Bertaraf Internasional +serta merupakan salah satu alternatif +DAK Nonfisik dialokasikan untuk membantu +pendanaan dalam pelaksanaan Major Project +operasionalisasi layanan publik daerah +tersebut yang diarahkan pada kegiatan- +yang penggunaannya telah ditentukan oleh +kegiatan bidang Kelautan yang menjadi +Pemerintah. Selama periode tahun 2019-2023, +kewenangan daerah. +DAK Nonfisik mengalami pertumbuhan rata- +17. Bidang Perumahan dan Permukiman rata sebesar 1,3 persen, yaitu dari sebesar +diarahkan untuk meningkatkan akses Rp122.229,0 miliar pada tahun 2019 meningkat +masyarakat secara bertahap terhadap +3-78 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.25 +PERKEMBANGAN DAK NONFISIK, 2019-2024 +(triliun rupiah) +133,8 +122,2 126,4 127,6 128,7 +118,4 +8,7 +6,0 +3,4 +3,9 +0,9 +(7,2) +2019 2020 2021 2022 2023 2024 +Outlook RAPBN +DAK Nonfsik Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +menjadi Rp128.713,6 miliar pada outlook tahun hanya berdasarkan kebutuhan di daerah, +2023. Dalam perkembangannya, DAK Nonfisik namun juga turut memperhitungkan kinerja +mengalami berbagai perubahan kebijakan penyelenggaraan pelayanan. +penyaluran dan pengalokasian, baik cakupan, +besaran unit cost serta target sasarannya. Dalam Sementara itu, pada penyaluran DAK Nonfisik, +lima tahun terakhir jenis DAK Nonfisik terus kebijakan penyaluran berbasis kinerja telah +bertambah hingga menjadi 16 (enam belas) dimulai pada tahun 2017 dengan mensyaratkan +jenis. Cakupan DAK Nonfisik tersebut meliputi adanya pelaporan daerah untuk dapat dilakukan +belanja operasional pendidikan dan kesehatan, penyaluran tahap berikutnya. Selanjutnya +tunjangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) penyaluran DAK Nonfisik pada beberapa jenis +Daerah, peningkatan kapasitas koperasi, usaha dana diterapkan batas minimal penyerapan +mikro dan kecil, kepariwisataan, bantuan untuk untuk dapat melakukan pelaporan tahap I. +pengolahan sampah menjadi energi listrik, Hal ini dilakukan untuk mendorong daerah +ketahanan pangan dan pertanian, perlindungan mengoptimalkan penyerapan tahap I sebelum +perempuan dan anak, fasilitasi penanaman mengusulkan pencairan tahap II anggaran +modal, serta peningkatan sentra industri kecil DAK Nonfisik. Selanjutnya, untuk mendukung +menengah. percepatan penyaluran DAK Nonfisik +khususnya dana BOS, BOP PAUD, BOP +Selain dengan adanya perluasan cakupan Pendidikan Kesetaraan, dan BOK Puskesmas, +DAK Nonfisik, dalam pengalokasian DAK dilakukan perubahan kebijakan penyaluran +Nonfisik, Pemerintah juga telah menerapkan yaitu penyaluran langsung dari RKUN ke +kebijakan pengalokasian berbasis kinerja rekening satuan pendidikan atau puskesmas. +untuk meningkatkan kualitas pelaksanaannya. +Dimulai dengan kebijakan pengalokasian Pengaturan mengenai tata kelola DAK +BOS Kinerja pada tahun 2019, Pemerintah Nonfisik diatur dalam PMK Nomor 204/ +tidak lagi mengalokasikan DAK Nonfisik PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-79 Bab 3 Belanja Negara +TABEL 3.9 +DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK, 2023-2024 +(triliun rupiah) +2023 2024 +No. Uraian +Outlook RAPBN +1. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) 59,1 59,5 +2. Tunjangan Guru ASND 52,5 56,7 +3. BOP Museum dan Taman Budaya 0,17 0,17 +4. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 12,5 12,9 +5. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 3,2 3,2 +6. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMK 0,3 0,3 +7. Dana Pelayanan Kepariwisataan 0,1 0,1 +8. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah 0,1 0,1 +9. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 0,1 0,1 +10. Dana Fasilitasi Penanaman Modal 0,2 0,3 +11. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian 0,3 0,3 +12. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM 0,2 0,2 +T O T A L 1 28,7 1 33,8 +Sumber : Kementerian Keuangan +Alokasi Khusus Nonfisik. Dalam PMK guru; serta (3) meningkatkan pelayanan +dimaksud, syarat penyaluran DAK Nonfisik kesehatan pada Upaya Kesehatan Masyarakat +kepada daerah diperluas antara lain adanya (UKM) Primer. Selanjutnya, untuk mendukung +rencana penggunaan dana yang disampaikan arah kebijakan tersebut, DAK Nonfisik pada +K/L terkait, petunjuk teknis DAK Nonfisik, RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan +peraturan daerah mengenai APBD atau sebesar Rp133.764,6 miliar, lebih tinggi sebesar +peraturan kepala daerah mengenai penjabaran Rp5.051,0 miliar atau 3,9 persen dibandingkan +APBD, sehingga penyaluran DAK Nonfisik dengan outlook tahun 2023. Hal tersebut antara +baru dapat dilakukan jika pemerintah daerah telah lain dipengaruhi oleh adanya peningkatan unit +memenuhi ketentuan tersebut. Selanjutnya, cost, perluasan sasaran pada beberapa jenis +perkembangan DAK Nonfisik selama periode DAK Nonfisik, serta mengakomodir kenaikan +2019-2024 dapat dilihat pada Grafik 3.25. gaji pada tahun 2024 dalam alokasi Tunjangan +Profesi Guru ASND dan Tunjangan Khusus +Kebijakan DAK Nonfisik pada tahun 2024 Guru ASND di Daerah khusus. Rincian +difokuskan untuk: (1) mempertajam fokus anggaran DAK Nonfisik tahun 2023-2024 +kegiatan DAK Nonfisik untuk penghapusan dapat dilihat pada Tabel 3.9. +kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi +stunting, dan peningkatan investasi; Bantuan Operasional Satuan Pendidikan +(2) mempertajam kebijakan Bantuan (BOSP) +Operasional Satuan Pendidikan berbasis +Bantuan Operasional Satuan Pendidikan +kinerja dan memperluas target output tunjangan +(BOSP) pada RAPBN tahun anggaran 2024 +3-80 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +direncanakan sebesar Rp59.493,6 miliar, terdiri sekolah prestasi, dan 30.917 sekolah yang +dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), memiliki kemajuan terbaik yang dialokasikan +Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) kepada 546 daerah. +PAUD, dan BOP Pendidikan Kesetaraan. +Dana BOS tahun 2024 terdiri atas: (1) BOS +Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler diberikan kepada semua satuan +pendidikan yang diselenggarakan oleh +BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan pemerintah di seluruh provinsi, kabupaten, +Pasal 34 UU Nomor 20 Tahun 2003 dan kota, yang telah terdata dalam Sistem +tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah +mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat dan (Dapodik Dasmen); dan (2) BOS Kinerja +pemerintah daerah menjamin terselenggaranya digunakan untuk menambah pendanaan +wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan program sekolah penggerak, sekolah prestasi, +dasar tanpa memungut biaya. Selama periode dan sekolah yang memiliki kemajuan terbaik +tahun 2019-2023, Dana BOS mengalami dengan tujuan mentransformasi pembelajaran +pertumbuhan rata-rata sebesar 2,0 persen, di sekolah serta dukungan untuk sekolah +yaitu dari sebesar Rp49.200,3 miliar pada prestasi. Di sisi lain, pengalokasian dana BOS +tahun 2019 meningkat menjadi Rp53.301,9 pada tahun 2024 masih dilakukan dengan +miliar pada outlook tahun 2023. Seiring dengan menggunakan indikator unit cost majemuk yaitu +peningkatan alokasinya, Pemerintah juga terus memperhitungkan Indeks Biaya Pendidikan +meningkatkan kualitas kebijakan pengelolaan (IBP) dan median jumlah siswa sehingga +dana BOS, mulai dari peningkatan unit cost unit cost yang ditetapkan dapat merefleksikan +untuk berbagai jenjang, pengalokasian BOS sedekat mungkin dengan kondisi setiap daerah +Kinerja dan BOS Afirmasi pada tahun 2019, dan diharapkan dapat memperkecil kesenjangan +penyaluran dana BOS langsung ke rekening antara alokasi dana BOS dengan kebutuhan riil +sekolah pada tahun 2020, serta penggunaan di sekolah. +unit cost majemuk sejak tahun 2021 untuk +mendorong percepatan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan +BOS serta penyelenggaraan layanan pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) +yang merata dan berkualitas. +Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOP +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, BOS PAUD mengalami pertumbuhan rata-rata +direncanakan sebesar Rp53.459,0 miliar, sebesar 1,4 persen, yaitu dari sebesar Rp3.825,3 +meningkat Rp157,0 miliar atau 0,3 persen miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar +dibandingkan dengan outlook tahun 2023. Hal Rp4.047,4 miliar pada outlook tahun 2023. +ini utamanya dipengaruhi oleh peningkatan Peningkatan alokasi anggaran BOP PAUD +sasaran penerima BOS Reguler dan BOS tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah +Kinerja pada tahun 2024. Selanjutnya, jumlah peserta didik dari sebanyak 5,6 juta pada tahun +sasaran penerima manfaat dana BOS Reguler 2019 menjadi sekitar 5,9 juta pada tahun 2023. +meliputi 43,8 juta siswa dan dana BOS Kinerja Dana BOP PAUD bertujuan untuk meringankan +meliputi 8.435 sekolah penggerak, 2.836 beban masyarakat terhadap pembiayaan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-81 Bab 3 Belanja Negara +pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan +anak usia dini yang bermutu dan membantu (BOP) Pendidikan Kesetaraan +pemerintah daerah mewujudkan peningkatan +Pengalokasian Dana BOP Pendidikan +akses masyarakat terhadap pendidikan anak +Kesetaraan merupakan bentuk komitmen +usia dini yang lebih bermutu. Di samping itu, +Pemerintah dalam menyelenggarakan layanan +Dana BOP PAUD juga untuk mendukung +pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan +belanja operasional penyelenggaraan satuan +masyarakat, termasuk masyarakat yang +PAUD yang mempunyai nomor pokok satuan +mengalami ketertinggalan dalam mengenyam +PAUD nasional (NPSN) berdasarkan jumlah +pendidikan di jalur formal. Dana BOP +peserta didik yang terdata dalam DAPODIK +Pendidikan Kesetaraan dialokasikan kepada +PAUD DIKMAS pada lembaga/satuan +daerah berdasarkan jumlah peserta didik pada +pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan +lembaga/satuan pendidikan nonformal yang +sebelum jenjang pendidikan dasar, melalui +diselenggarakan sesuai jenjang pendidikan +jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau +dasar (Paket A dan Paket B) dan menengah +informal. +(Paket C). +Mulai tahun 2022, pengalokasian dana BOP +PAUD dilakukan dengan menggunakan Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOP +indikator unit cost majemuk yaitu Pendidikan Kesetaraan mengalami pertumbuhan +memperhitungkan IKK sehingga unit cost rata-rata sebesar 3,8 persen, yaitu dari sebesar +tersebut dapat merefleksikan sedekat mungkin Rp1.262,3 miliar pada tahun 2019 menjadi +dengan kondisi tiap daerah dan diharapkan sebesar Rp1.467,2 miliar pada outlook tahun +dapat memperkecil kesenjangan antara alokasi 2023. Mulai tahun 2023, pengalokasian dana +dana BOP PAUD dengan kebutuhan riil di BOP Pendidikan Kesetaraan dilakukan dengan +satuan PAUD. menggunakan indikator unit cost majemuk +yaitu memperhitungkan IKK sehingga unit +Dalam rangka mendukung program percepatan cost tersebut diharapkan dapat merefleksikan +penurunan prevalensi stunting, dana BOP kebutuhan tiap daerah dan dapat memperkecil +PAUD mulai tahun 2023 ditargetkan untuk kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan riil +penanganan stunting sekitar 9,0 persen dari dana BOP Pendidikan Kesetaraan di satuan +alokasi BOP PAUD Reguler. Selanjutnya, dana pendidikan kesetaraan. +BOP PAUD pada RAPBN tahun anggaran +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Dana +2024 direncanakan sebesar Rp4.146,0 miliar +BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan +atau lebih tinggi sebesar Rp98,6 miliar atau 2,4 +sebesar Rp1.678,8 miliar, meningkat Rp211,6 +persen dibandingkan outlook tahun 2023. Pada +miliar atau 14,4 persen dibandingkan dengan +tahun 2024 alokasi BOP PAUD terbagi menjadi +outlook tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh +dua, yaitu BOP PAUD Reguler sebesar Rp4.072,2 +peningkatan sasaran penerima BOP Pendidikan +miliar dengan sasaran 6,5 juta peserta didik +Kesetaraan Reguler dan BOP Pendidikan +dan BOP PAUD Kinerja sebesar Rp73,7 miliar +Kesetaraan Kinerja di tahun 2024. Selanjutnya, +untuk 3.302 satuan pendidikan. +3-82 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +sasaran penerima dana BOP Pendidikan 2023. Selanjutnya, memperhatikan besarnya +Kesetaraan Reguler meliputi 925.368 peserta anggaran Dana TPG ASND, Pemerintah +didik dan dana BOP Pendidikan Kesetaraan terus melakukan perbaikan kebijakan untuk +Kinerja meliputi 1.176 satuan pendidikan yang peningkatan kualitas pengalokasian Dana TPG +memiliki kemajuan terbaik. ASND, khususnya terkait dengan penguatan +akurasi data dan sasaran guru penerima melalui +Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara DAPODIK serta optimalisasi sisa dana di kas +Daerah (ASND) daerah yang diperhitungkan melalui proses +pengalokasian dan pengendalian penyaluran +Tunjangan Guru ASND dalam RAPBN +sesuai kebutuhan. Selain itu, dalam rangka +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar +mendorong peningkatan mutu dan kualitas +Rp56.651,9 miliar, terdiri dari Tunjangan Profesi +pendidikan serta pemenuhan kebutuhan dan +Guru (TPG) ASND, Tambahan Penghasilan +pemerataan guru, mulai tahun 2022 Dana TPG +(Tamsil) Guru ASND, dan Tunjangan Khusus +ASND juga diberikan kepada guru PPPK yang +Guru (TKG) ASND di Daerah Khusus. +telah bersertifikasi. +Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND Dana TPG ASND dalam RAPBN tahun +anggaran 2024 direncanakan sebesar +Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASND +Rp53.337,3 miliar, naik sebesar Rp3.895,5 +yang semula disebut Dana TPG PNSD +miliar atau 7,9 persen dibandingkan dengan +merupakan salah satu dana yang dialokasikan +outlook tahun 2023. Hal tersebut utamanya +untuk meningkatkan kualitas pendidikan. +dipengaruhi oleh perubahan target sasaran +Perubahan nomenklatur tersebut dimaksudkan +karena adanya pemutakhiran DAPODIK. +untuk mengakomodir penambahan/perluasan +Dana TPG ASND dalam tahun 2024 juga telah +penerima Dana TPG, yang sebelumnya hanya +memperhitungkan kenaikan gaji. Selanjutnya, +diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun +Dana TPG ASND tahun 2024 ditujukan bagi +2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang +sekitar 1,1 juta guru/tenaga pendidik ASND +telah bersertifikasi. Pemberian Dana TPG +yang telah bersertifikat. +ASND dimaksudkan untuk meningkatkan +profesionalisme dan etos kerja bagi guru Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru +atau tenaga pendidik melalui peningkatan ASND +kesejahteraan guru yang telah memiliki +Dana Tambahan Penghasilan (Tamsil) +sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan +ASND yang semula disebut Dana Tamsil +sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- +PNSD dialokasikan dengan tujuan untuk +undangan. Besaran Dana TPG ASND setiap +meningkatkan profesionalisme dan etos +bulannya adalah sebesar 1 (satu) kali gaji +kerja guru yang belum bersertifikasi melalui +pokok guru ASND yang bersangkutan, tidak +peningkatan kesejahteraan dengan pemberian +termasuk untuk gaji bulan ke-13. +tambahan penghasilan sebesar Rp250.000,0 +Selama periode tahun 2019-2023, Dana TPG +per bulan selama 12 bulan. Dana Tamsil +ASND cenderung berfluktuasi, yaitu dari +ASND mulai dialokasikan sejak tahun 2009 +sebesar Rp52.001,8 miliar pada tahun 2019 +sesuai amanat Perpres Nomor 52 Tahun 2009 +menjadi Rp49.441,8 miliar pada outlook tahun +tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-83 Bab 3 Belanja Negara +PNSD. Perubahan nomenklatur Dana Tamsil TKG dimaksudkan untuk mengakomodir +ASND dimaksudkan untuk mengakomodir penambahan/perluasan penerima, yang +penambahan/perluasan penerima, yang sebelumnya hanya diberikan kepada guru +sebelumnya hanya diberikan kepada guru PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada +PNSD, mulai tahun 2022 diberikan juga kepada guru PPPK yang mengajar di daerah khusus. +guru PPPK yang belum bersertifikasi. +Selama periode tahun 2019-2023, Dana +TKG ASND di Daerah Khusus berfluktuasi +Selama periode tahun 2019-2023, Dana Tamsil +yang dipengaruhi oleh jumlah sasaran guru +ASND mengalami pertumbuhan rata-rata +penerima, yaitu dari sebesar Rp1.977,2 miliar +sebesar 32,5 persen, yaitu dari sebesar Rp464,0 +pada tahun 2019 menjadi Rp1.621,0 miliar +miliar pada tahun 2019 menjadi Rp1.430,4 +pada outlook tahun 2023. Selanjutnya, Dana +miliar pada outlook tahun 2023. Selanjutnya, +TKG ASND di Daerah Khusus dalam RAPBN +dalam beberapa tahun terakhir tren realisasi +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar +Dana Tamsil ASND cenderung menurun yang +Rp2.005,6 miliar, meningkat sebesar Rp384,6 +disebabkan karena meningkatnya jumlah guru +miliar atau 23,7 persen dibandingkan dengan +yang telah tersertifikasi, optimalisasi sisa dana +outlook tahun 2023. Hal tersebut dipengaruhi +di kas daerah, dan tambahan kriteria guru yang +adanya kenaikan sasaran penerima, yakni dari +berhak menerima pada tahun 2020 dengan +semula sebanyak 43,2 ribu guru di tahun 2023, +kualifikasi pendidikan S1/D4. Selanjutnya, +menjadi 50,9 ribu guru pada tahun 2024, serta +Dana Tamsil ASND dalam RAPBN tahun +telah memperhitungkan kenaikan gaji pada +anggaran 2024 direncanakan sebesar +tahun 2024. +Rp1.309,0 miliar, turun sebesar Rp121,4 miliar +dibandingkan dengan outlook tahun 2023. Hal +Bantuan Operasional Penyelenggaraan +tersebut dipengaruhi oleh perubahan target +(BOP) Museum dan Taman Budaya +output/sasaran dari semula 527,4 ribu guru +Dana BOP Museum dan Taman Budaya +di tahun 2023 menjadi 503,4 ribu guru pada +dialokasikan kepada provinsi, kabupaten dan +tahun 2024. +kota sesuai dengan kewenangan pengelolaan +museum dan taman budaya di daerahnya. Dana +Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND di +BOP Museum dan Taman Budaya diarahkan +Daerah Khusus +untuk meningkatkan kualitas pelayanan +Dana Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASND museum dan taman budaya guna mendukung +di Daerah Khusus yang semula disebut Dana pemajuan kebudayaan, pembelajaran +TKG PNSD di Daerah Khusus dialokasikan berkualitas, dan Manajemen Talenta Nasional +pertama kali pada tahun 2017 sebagai Bidang Seni Budaya. +kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi +Selama periode tahun 2019-2023, Dana +dalam melaksanakan tugas di daerah khusus +BOP Museum dan Taman Budaya mengalami +yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri +pertumbuhan rata-rata sebesar 7,5 persen, yaitu +Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. +dari sebesar Rp127,5 miliar pada tahun 2019 +Sebagaimana halnya dengan Dana TPG dan +menjadi Rp170,0 miliar pada outlook tahun +Dana Tamsil, perubahan nomenklatur Dana +3-84 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +2023. Selanjutnya, Dana BOP Museum dan akreditasi RS D Pratama; (f) dukungan mutu +Taman Budaya dalam RAPBN tahun anggaran dan akreditasi FKTP; (g) kefarmasian dan +2024 direncanakan sebesar Rp170,0 miliar, BMHP; (h) pelayanan kesehatan bergerak; +dengan target output untuk BOP Museum (i) penguatan kolaborasi puskesmas dengan +semula 115 museum di tahun 2023 menjadi 109 klinik pratama dan TPMD dalam pelayanan +museum pada tahun 2024 dan untuk jumlah Program Prioritas; (j) peningkatan kapasitas +sasaran BOP Taman Budaya meningkat dari laboratorium kesehatan daerah menuju +sebelumnya 23 taman budaya di tahun 2023 standar BSL-2; (k) kalibrasi alat kesehatan; +menjadi 28 taman budaya pada tahun 2024. (l) pelatihan/peningkatan kapasitas +tenaga kesehatan untuk topik prioritas; +Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) +(m) peningkatan kapasitas dan +pemberdayaan kader kesehatan untuk +Kebijakan BOK tahun 2024 diarahkan untuk: +topik prioritas. +(1) penguatan penurunan Angka Kematian +Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan 3. BOK Pengawasan Obat dan Makanan +intervensi stunting; (2) pengendalian penyakit; untuk mendanai kegiatan: (a) pengendalian +dan (3) penguatan Sistem Kesehatan Nasional. dan pengawasan serta tindak lanjut +pengawasan sertifikat produksi pangan +Terdapat 2 jenis BOK yang dipisahkan +industri rumah tangga dan nomor P-IRT +berdasarkan mekanisme penyalurannya yaitu: +untuk produk makanan minuman tertentu +(1) BOK Dinas (BOK Dinkes Provinsi, +yang dapat diproduksi oleh industri rumah +BOK Dinkes Kab/Kota dan BOK POM) +tangga, (b) pemeriksaan post market pada +yang disalurkan ke rekening daerah; dan +produk makanan-minuman industri rumah +(2) BOK Puskesmas, yang disalurkan langsung +tangga yang beredar dan pengawasan +ke rekening puskesmas. +serta tindak lanjut pengawasan, dan +Menu Kegiatan untuk masing-masing jenis +(c) pengendalian dan pengawasan serta +BOK tersebut yaitu: +tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, +1. BOK Dinas Kesehatan Provinsi untuk toko obat, dan toko alat kesehatan +mendanai kegiatan: (a) penurunan AKI +4. BOK Puskesmas untuk mendanai kegiatan +dan AKB dan percepatan perbaikan +(a) pemberian makanan tambahan (PMT) +gizi masyarakat; (b) upaya deteksi dini, +berbahan pangan lokal, (b) penurunan AKI +preventif dan respons penyakit; dan +dan AKB dan perbaikan gizi masyarakat, +(c) kefarmasian dan BMHP. +(c) upaya deteksi dini, preventif dan +2. BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota respons penyakit, (d) insentif tenaga +untuk mendanai kegiatan: (a) penurunan UKM puskesmas, (e) penguatan kolaborasi +AKI dan AKB serta percepatan perbaikan puskesmas dengan klinik lratama dan +gizi masyarakat; (b) upaya deteksi TPMD dalam pelayanan program prioritas, +dini, preventif dan respons penyakit; dan (f) manajemen puskesmas +(c) upaya Gerakan Masyarakat Hidup +Tujuan Dana BOK untuk mendukung daerah +Sehat (Germas); (d) penguatan koordinasi +dalam pelaksanaan pembangunan bidang +tata kelola UKM Sekunder; (e) dukungan +kesehatan untuk mencapai target prioritas +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-85 Bab 3 Belanja Negara +nasional bidang kesehatan (RPJMN, Renstra, BOK direncanakan sebesar Rp12.878,7 miliar, +RKP, dan SPM) dalam rangka mendukung lebih tinggi sebesar Rp386,4 miliar atau 3,1 +reformasi sistem kesehatan nasional. persen dibandingkan outlook tahun 2023. Dana +Sehubungan dengan hal tersebut, dana BOK BOK pada tahun 2024 terdiri atas: (1) BOK +digunakan untuk mendanai: Dinas sebesar Rp4.778,0 miliar; dan (2) BOK +Puskesmas sebesar Rp8.100,7 miliar. Dana +1. Bantuan Operasional Kesehatan yang +BOK pada tahun 2024 ditujukan untuk 10.074 +meliputi: (a) BOK Provinsi digunakan +puskesmas dan 545 daerah. +untuk mendukung fungsi rujukan +UKM tersier dalam upaya pelayanan +Bantuan Operasional Keluarga Berencana +kesehatan masyarakat sekunder; +(BOKB) +(b) BOK Kabupaten/Kota digunakan +untuk meningkatkan fungsi rujukan +Selama periode tahun 2019-2023, Dana Bantuan +upaya kesehatan masyarakat sekunder +Operasional Keluarga Berencana (BOKB) +dalam mendukung peningkatan akses dan +mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,4 +mutu pelayanan kesehatan primer dengan +persen, yaitu dari sebesar Rp1.923,6 miliar +mengutamakan keselamatan pasien dan +pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp3.179,3 +masyarakat; dan (c) BOK Puskesmas +miliar pada outlook tahun 2023. Pemerintah +digunakan untuk meningkatkan akses dan +mengalokasikan Dana BOKB yang digunakan +mutu pelayanan kesehatan masyarakat +untuk mendanai: (1) operasional Balai +(promotif dan preventif) di wilayah kerja +Penyuluhan KB; (2) operasional Pelayanan KB; +puskesmas. +(3) operasional pergerakan di Kampung KB; +(4) penurunan prevalansi stunting; (5) operasional +2. Pengawasan Obat dan Makanan digunakan +Pembinaan Program Bangga Kencana oleh +untuk mendukung peningkatan kapasitas +Kader (PPKBD dan Sub PPKBD); serta +daerah dalam pelaksanaan pengawasan +(6) dukungan Manajemen dan Sistem Informasi +perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian +Keluarga (SIGA). +(apotek dan toko obat) dan Usaha Mikro +Obat Tradisional (UMOT), pengawasan +Dana BOKB dialokasikan berdasarkan: +pre-market dan post-market Industri Rumah +(1) balai penyuluhan KB yang telah selesai +Tangga Pangan (IRTP) dan Pangan Industri +dibangun sampai dengan tahun berjalan dan +Rumah Tangga (PIRT) di peredaran +telah dioperasionalkan dan/atau tempat lain +termasuk pengawasan label dan iklan +yang difungsikan sebagai balai penyuluhan +pangan, serta meningkatkan pengetahuan +KB; (2) jumlah fasilitas kesehatan pelayanan +masyarakat dalam keamanan pangan. +KB; (3) jumlah dukungan operasional +integrasi program Pembangunan Keluarga +Selama periode tahun 2019-2023, Dana BOK +Kependudukan dan Keluarga Berencana +mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar +(Bangga Kencana), dan program pembangunan +5,4 persen, dari sebesar Rp10.129,1 miliar +lainnya di kampung KB yang diberikan untuk +pada tahun 2019 menjadi sebesar Rp12.492,3 +setiap kecamatan; serta (4) jumlah dukungan +miliar pada outlook tahun 2023. Selanjutnya, +operasional penanganan stunting yang diberikan +dalam RAPBN tahun anggaran 2024 Dana +untuk setiap desa lokus stunting. +3-86 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +Pada tahun 2024 Dana BOKB diarahkan kesempatan kerja di bidang pariwisata. +untuk mendukung tercapainya sasaran prioritas Pemerintah mengalokasikan Dana Pelayanan +Program Bangga Kencana di 6.309 balai Kepariwisataan untuk peningkatan kapasitas +penyuluhan KB serta penanganan desa lokus tata kelola dan kualitas pelayanan keselamatan, +stunting. Sehubungan dengan hal tersebut, keamanan, dan kesehatan di destinasi wisata, +Dana BOKB dalam RAPBN tahun anggaran peningkatan kapasitas masyarakat pariwisata +2024 direncanakan sebesar Rp3.239,3 miliar, dan pelaku usaha pariwisata, peningkatan +lebih tinggi Rp60,0 miliar atau 1,9 persen kualitas perencanaan pengembangan destinasi +dibandingkan outlook tahun 2023. pariwisata serta dukungan operasional +nonrutin fasilitas pariwisata untuk Tourist +Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Information Centre (TIC) yang telah dibangun +Usaha Mikro dan Kecil (PK2UMK) melalui pendanaan DAK Fisik. +Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Selama periode 2019-2023, Dana Pelayanan +Mikro dan Kecil (PK2UMK) bertujuan Kepariwisataan berfluktuasi, yaitu dari +untuk membantu mendanai penyelenggaraan sebesar Rp210,7 miliar pada tahun 2019 +kegiatan peningkatan kapasitas bagi para menjadi sebesar Rp133,2 miliar pada outlook +pengurus, pengawas, anggota dan pengelola tahun 2023. Selanjutnya, Dana Pelayanan +koperasi, dan pelaku usaha mikro dan kecil Kepariwisataan dalam RAPBN tahun +melalui pelatihan, pendampingan, layanan anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp133,3 +bantuan dan pendampingan hukum, serta miliar, meningkat sebesar Rp0,1 miliar atau +inkubasi wirausaha. 0,1 persen dibandingkan outlook tahun 2023 +yang diperuntukkan bagi sekitar 28.940 peserta +Selama periode tahun 2019-2023, Dana +pelatihan dan 19 daerah penerima dukungan +PK2UMK mengalami pertumbuhan rata-rata +operasional nonrutin fasilitas pariwisata untuk +sebesar 5,8 persen, yaitu dari sebesar Rp199,8 +Tourist Information Centre (TIC). +miliar pada tahun 2019 menjadi sebesar +Rp250,0 miliar pada outlook tahun 2023. Dana Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan +PK2UMK merupakan program bantuan Sampah (BLPS) +Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah di +bidang koperasi dan UKM. Selanjutnya, Dana Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan +PK2UMK dalam RAPBN tahun anggaran Sampah (BLPS) merupakan pelaksanaan +2024 direncanakan sebesar Rp250,0 miliar atau Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 +sama dengan outlook tahun 2023 yang ditujukan tentang Percepatan Pembangunan Instalasi +bagi sekitar 47,7 ribu peserta pelatihan. Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik +(PSEL) Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan +Dana Pelayanan Kepariwisataan yang diarahkan untuk meningkatkan kesehatan +masyarakat dan kualitas lingkungan melalui +Dana Pelayanan Kepariwisataan adalah +pengurangan volume sampah secara signifikan. +dana yang dialokasikan untuk mendukung +Dana Bantuan BLPS ditujukan untuk +peningkatan kualitas destinasi pariwisata, daya +mendukung daerah-daerah yang mengalami +saing pariwisata daerah, kesejahteraan, dan +darurat sampah serta masuk dalam program +produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-87 Bab 3 Belanja Negara +prioritas nasional untuk pengembangan energi. potensi pelaku usaha dan peluang investasi +Selama periode tahun 2019-2023, Dana BLPS di masing-masing daerah. Penggunaan +mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 25,1 dana FPM ditujukan untuk kegiatan: +persen, yaitu dari sebesar Rp26,9 miliar pada (1) pengawasan pelaksanaan penanaman modal; +tahun 2019 menjadi sebesar Rp65,8 miliar (2) bimbingan teknis kepada para pelaku usaha; +pada outlook tahun 2023. Selanjutnya, dalam (3) penyelesaian permasalahan dan hambatan +RAPBN tahun anggaran 2024 Dana Bantuan pelaku usaha; dan (4) penyusunan Investement +BLPS direncanakan sebesar Rp65,8 miliar, atau Project Ready to Offer (IPRO). +sama dengan outlook tahun 2023 yang ditujukan +bagi instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Dana FPM dialokasikan untuk mendukung +Listrik (PSEL) Kota Surabaya. biaya operasional pada Dinas Penanaman +Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu +Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan (DPM-PTSP) pada provinsi, kabupaten/kota +dan Anak (Dana Pelayanan PPA) dengan memperhatikan kewenangan sesuai +ketentuan peraturan perundang-undangan. +Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024 Dana +Anak (PPA) mulai dialokasikan pada tahun +FPM direncanakan sebesar Rp250,0 miliar, +2021 dan diarahkan untuk meningkatkan +meningkat sebesar Rp1,9 miliar atau 0,8 persen +kualitas layanan kepada perempuan dan +dibandingkan dengan outlook tahun 2023. +anak korban kekerasan termasuk Tindak +Target sasaran Dana FPM pada tahun 2024 +Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang +ditujukan bagi sekitar 10.861 kegiatan usaha +ditujukan kepada provinsi dan kabupaten/ +dan 114,1 ribu pelaku usaha. +kota dengan memperhatikan kewenangan +penyediaan layanan PPA di daerah. +Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian +Penggunaan Dana Pelayanan PPA diarahkan +untuk kegiatan: (1) bantuan operasional +Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian mulai +pelayanan perlindungan perempuan dan +dialokasikan pada tahun 2021. Selanjutnya, +anak; (2) bantuan operasional pencegahan +pada tahun 2024 kebijakannya diarahkan +perlindungan perempuan dan anak; dan +untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan +(3) bantuan operasional manajemen +penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), +perlindungan perempuan dan anak. +peningkatan pelayanan kesehatan hewan dalam +Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran +mendukung peningkatan populasi dan produksi +2024 Dana Pelayanan PPA yang ditujukan bagi +ternak, dan peningkatan produksi sayuran +305 daerah, direncanakan sebesar Rp132,0 +pada tingkat rumah tangga guna mendukung +miliar atau sama dengan outlook tahun 2023. +penurunan stunting. Dana Ketahanan Pangan +dan Pertanian dalam RAPBN tahun anggaran +Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) +2024 direncanakan sebesar Rp300,0 miliar, +meningkat sebesar Rp3,3 miliar atau 1,1 +Dana Fasilitasi Penanaman Modal (FPM) +persen dibandingkan outlook tahun 2023. +mulai dialokasikan pada tahun 2021 dan +Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian +diarahkan untuk mendukung pencapaian target +ditujukan kepada Dinas Pertanian dan/atau +realisasi investasi melalui kegiatan fasilitasi +Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan pada +penanaman modal dalam rangka meningkatkan +3-88 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +kabupaten dan kota dengan memperhatikan 1,2 persen dibandingkan dengan outlook tahun +kewenangan sebagaimana diatur dalam 2023. Target atau sasaran Dana PK2SIKM +peraturan perundang-undangan. Target dan pada tahun 2024 ditujukan kepada sentra IKM +sasaran Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian yang terdapat di 160 daerah. +tahun 2024 ditujukan kepada 1.350 kelompok +masyarakat yang melaksanakan kegiatan 3.3.1.5 Hibah kepada Daerah +Pekarangan Pangan Lestari (P2L). +Hibah kepada Daerah merupakan salah satu +Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan komponen pendukung untuk mendanai +Sentra Industri Kecil dan Menengah (Dana penyelenggaraan urusan yang menjadi +PK2SIKM) kewenangan pemerintah daerah dalam +kerangka hubungan keuangan antara +Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. +Sentra Industri Kecil dan Menengah Karakteristik Hibah kepada Daerah yang utama +(PK2SIKM) merupakan jenis DAK Nonfisik adalah peruntukannya yang telah ditetapkan +yang mulai dialokasikan pada tahun 2022 dan secara spesifik, keterlibatan K/L teknis sebagai +diarahkan untuk membantu mendanai kegiatan executing agency (EA), dan dilakukan melalui +penguatan kelembagaan bidang Industri Kecil Perjanjian Hibah kepada Daerah. Sumber +dan Menengah (IKM) yang merupakan urusan dana Hibah kepada Daerah dapat berasal +daerah sesuai dengan prioritas industri nasional dari Pinjaman atau Hibah Luar Negeri dan +dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan Penerimaan Dalam Negeri. +daya saing produk sentra IKM. +Dalam periode tahun 2019-2022, rata-rata +Tujuan pengalokasian Dana PK2SIKM adalah kinerja realisasi Hibah kepada Daerah adalah +dalam rangka: (1) meningkatkan kemampuan 72,7 persen dari pagu dengan kinerja realisasi +SDM pelaku usaha dan pekerja di Sentra IKM; tertinggi tercatat pada tahun 2022 yaitu 82,1 +(2) meningkatkan jumlah pelaku usaha baru persen dari pagu dan terendah pada tahun +di Sentra IKM; (3) meningkatkan tata kelola 2021 yaitu 56,8 persen dari pagu. Secara +kelembagaan Sentra IKM; (4) meningkatkan nominal, nilai realisasi Hibah kepada Daerah +kualitas dan daya saing produk yang dihasilkan tertinggi tercatat pada tahun 2020 sebesar +oleh Sentra IKM; (5) meningkatkan pasokan Rp6.246,4 miliar dan realisasi Hibah kepada +produk dalam negeri yang dihasilkan oleh Daerah terendah tercatat pada tahun 2021 yaitu +Sentra IKM; (6) meningkatkan partisipasi sebesar Rp4.286,9 miliar. Pada Tahun 2020, +Sentra IKM dalam rantai pasok domestik dan Hibah kepada Daerah ikut berperan sebagai +ekspor; serta (7) meningkatkan diversifikasi instrumen pendanaan dalam rangka pemulihan +usaha Sentra IKM, termasuk sebagai pemasok ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 +produk pariwisata dan sebagai tujuan wisata melalui Hibah Pariwisata yang dialokasikan +edukasi. sebesar Rp3.300,0 miliar dan terealisasi +sebesar Rp2.264,6 miliar atau 68,6 persen dari +Alokasi Dana PK2SIKM dalam RAPBN tahun +pagu. Pada tahun 2022, realisasi Hibah kepada +anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp200,0 +Daerah naik menjadi sebesar 82,1 persen dari +miliar, meningkat sebesar Rp2,4 miliar atau +pagu atau Rp5.755,5 miliar. Hal ini didukung +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-89 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.26 +PERKEMBANGAN HIBAH KEPADA DAERAH, 2019-2024 +(triliun rupiah) +6,2 6,2 +5,8 +4,3 +3,2 +0,5 +2019 2020 2021 2022 2023 2024 +Outlook RAPBN +Hibah kepada Daerah +Sumber: Kementerian Keuangan +dari tingginya realisasi Hibah MRT akibat paket persen; (10) pemasangan 22.039 tangki septik; +pekerjaan yang berhasil terkontrak setelah (11) pemeliharaan dan perawatan 925,9 km +tahun sebelumnya mengalami gagal lelang. jalan; serta (12) rehabilitasi dan rekonstruksi +pascabencana untuk sarana prasarana yang +Pemanfaatan program Hibah kepada meliputi perbaikan 36 jembatan sepanjang +Daerah berperan penting dalam mendukung 1.625 m, perbaikan 21 ruas jalan sepanjang +ketercapaian prioritas nasional di daerah 21,3 km, relokasi 690 unit rumah warga, dan +antara lain melalui penyediaan layanan rehabilitasi rekonstruksi fasilitas umum lainnya. +dasar umum pada bidang perhubungan, +pembangunan sarana air minum, pengelolaan Dalam APBN tahun anggaran 2023, sesuai +sanitasi, irigasi, pertanian, dan jalan daerah. dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun +Beberapa hasil pemanfaatan belanja Hibah 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan +kepada Daerah pada tahun 2022 antara lain: dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, +(1) rehabilitasi jaringan irigasi 10.356,1 Ha; pagu Hibah kepada Daerah ditetapkan +(2) sekolah lapang untuk kelompok petani sebesar Rp2.077,5 miliar dan sampai dengan +sebanyak 46.717 unit; (3) bantuan alat semester I tahun 2023 telah dilakukan revisi +dan mesin pertanian sebanyak 4.273 sehingga total anggarannya menjadi Rp3.432,7 +unit; (4) pemberian 88.645 paket alat miliar. Pagu Hibah kepada Daerah tersebut +bantu pertanian dan sarana produksi; masih akan bersifat dinamis karena adanya +(5) pelatihan dan bimbingan lanjutan kepada kemungkinan percepatan pelaksanaan kegiatan +98.207 petani; (6) lanjutan pembangunan MRT hibah, khususnya Hibah kepada Daerah yang +Fase II A Bundaran HI-Kota sepanjang ±5,8 bersumber dari pinjaman dan hibah luar +km; (7) peningkatan kinerja pada 21 PDAM; negeri. Selanjutnya, perkembangan alokasi dan +(8) pemasangan 191.986 SR air minum; realisasi Hibah kepada Daerah periode 2019- +(9) pembangunan IPAL skala kota di Palembang 2024 dapat dilihat pada Grafik 3.26. +dengan progres penyelesaian mencapai 92,0 +3-90 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +TABEL 3.10 +HIBAH KEPADA DAERAH, 2023-2024 +(triliun rupiah) +2023 2024 +Uraian +Outlook RAPBN +A. Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan 2,04 0,33 +1 Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) 0,02 - +2 Mass Rapid Transit (MRT) Project 1,76 0,10 +3 Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI) 0,08 0,03 +4 The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND) 0,19 0,20 +5 Hibah Air Minum Berbasis Kinerja (NUWSP) 0,00 - +B. Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan 0,15 0,03 +1 Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia 0,04 0 ,01 +2 Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang (PCSP) 0,09 0,00 +3 Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape 0,02 0,02 +C. Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan 0,97 0,15 +1 Nationwide Water Hibah Program (NWHP) 0,55 - +2 Hibah Sanitasi 0,15 0,15 +3 Hibah Jalan Daerah 0,28 - +T O T A L 3,17 0,51 +Sumber : Kementerian Keuangan +Kinerja realisasi Hibah kepada Daerah pada dengan cara: (1) meningkatkan komitmen +tahun 2022 dipengaruhi oleh: (1) penyiapan pemerintah daerah untuk melaksanakan +skema pre-financing dalam penganggaran program hibah; (2) membangun koordinasi +APBD; (2) keterlambatan penerbitan pedoman yang intensif dengan K/L teknis selaku EA dan +pengelolaan hibah oleh K/L selaku EA; pemerintah daerah; (3) memberikan dukungan +(3) keterlambatan proses pelaksanaan dan pendampingan kepada pemerintah daerah +kegiatan di daerah karena faktor teknis dan untuk penyelesaian persyaratan penyaluran; +alam; (4) keterbatasan personil APIP dalam dan (4) ) memastikan ketercapaian output dari +melakukan verifikasi kegiatan hibah; dan program hibah. +(5)permintaan penyaluran hibah yang diajukan Sehubungan dengan telah ditetapkannya UU +oleh pemerintah daerah relatif dilakukan pada HKPD, maka Hibah kepada Daerah menjadi +akhir tahun. Selanjutnya, dengan pagu sebesar bagian yang terintegrasi dengan DAK. Dengan +Rp3.432,7 miliar di tahun 2023, diperkirakan demikian, kebijakan Hibah kepada Daerah di +realisasi penyalurannya mencapai Rp3.169,2 tahun 2023 mencerminkan desain baru Hibah +miliar atau 92,3 persen dari pagunya dengan kepada Daerah sebagai bagian dari TKD +mempertimbangkan adanya percepatan yang tata kelolanya disesuaikan dengan siklus +penarikan Hibah kepada Daerah yang berasal pengalokasian TKD pada tahun 2023. Program +dari pinjaman dan hibah luar negeri di tahun Hibah kepada Daerah diarahkan untuk: +2023. (1) mendukung penyediaan layanan +Sebagai upaya untuk terus meningkatkan dasar umum pada bidang perhubungan, +kinerja penyerapan Hibah kepada Daerah, pembangunan sarana air minum, pengelolaan +telah dilakukan langkah-langkah perbaikan sanitasi, irigasi, pertanian, lingkungan hidup, +mekanisme penyaluran Hibah kepada Daerah dan jalan daerah; (2) sinkronisasi dan sinergi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-91 Bab 3 Belanja Negara +pendanaan untuk mendukung penyediaan sampai dengan tahun 2028 diberikan kepada +infrastruktur daerah; (3) menguatkan peran Provinsi DKI Jakarta sebagai penerima +Hibah kepada Daerah dalam mendukung hibah. Direktorat Jenderal Perkeretaapian, +penanganan kondisi bencana serta sebagai Kementerian Perhubungan berperan selaku +instrumen antisipatif atas perubahan EA. Hibah MRT bertujuan untuk mengatasi +kondisi perekonomian; dan (4) menguatkan permasalahan transportasi di Jakarta dimana +pemantauan dan evaluasi pelaksanaan hibah pembangunan MRT telah menjadi prioritas +serta peningkatan koordinasi dengan K/L pembangunan nasional. Hibah MRT di tahun +dan pemerintah daerah untuk mempercepat 2024 akan digunakan untuk mengakomodasi +pelaksanaan kegiatan, penyaluran hibah kepada pembangunan lanjutan MRT Fase II A dan +daerah, dan mengoptimalkan output. dialokasikan sebesar Rp95,4 miliar atau turun +sebesar 94,6 persen apabila dibandingkan +Pada tahun 2024, terdapat 9 (sembilan) jenis dengan outlook di tahun 2023 sebesar Rp1.755,6 +Hibah kepada Daerah yang dialokasikan, terdiri miliar. Penurunan alokasi Hibah MRT pada +dari 5 (lima) jenis Hibah kepada Daerah yang tahun 2024 disebabkan karena penggunaan +bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang sisa dana on granting pada loan agreement eksisting +diterushibahkan, 3 (tiga) jenis yang bersumber porsinya lebih sedikit daripada porsi on lending. +dari Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, +dan 1 (satu) jenis yang bersumber dari 2. Rural Empowerment and Agricultural +Penerimaan Dalam Negeri. Secara keseluruhan, Development – Scalling Up Initiative +pagu Hibah kepada Daerah dalam RAPBN (READ-SI) +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar +Rp513,9 miliar yang terdiri atas Rp329,6 miliar Hibah READ-SI bersumber dari pinjaman +bersumber dari Pinjaman Luar Negeri yang International Fund for Agricultural +diterushibahkan, Rp34,3 miliar bersumber dari Development (IFAD) dengan tahun pelaksanaan +Hibah Luar Negeri yang diterushibahkan, dan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 +Rp150,0 miliar bersumber dari Penerimaan dan telah diperpanjang sampai dengan 2024 +Dalam Negeri. Rincian jenis Hibah kepada untuk 24 daerah (18 kabupaten dan 6 provinsi) +Daerah untuk tahun 2024 dapat dilihat pada di wilayah Sulawesi, Kalimantan Barat, dan +Tabel 3.10. Nusa Tenggara Timur. Badan Penyuluhan +dan Pengembangan Sumber Daya Manusia +Program Hibah kepada Daerah tahun 2024 dan Pertanian, Kementerian Pertanian berperan +perkembangannya dijabarkan sebagai berikut. selaku EA. Hibah READ-SI bertujuan untuk +meningkatkan kesejahteraan keluarga tani +A. Hibah kepada Daerah yang Bersumber miskin melalui pemberdayaan rumah tangga +dari Pinjaman Luar Negeri yang petani di perdesaan dan pemanfaatan sumber +Diterushibahkan daya untuk meningkatkan pendapatan di sektor +pertanian dan nonpertanian. Di tahun 2024, +1. Mass Rapid Transit (MRT) Project hibah READ-SI dialokasikan sebesar Rp32,8 +miliar atau turun sebesar 60,2 persen apabila +Hibah MRT bersumber dari pinjaman +dibandingkan dengan outlook di tahun 2023 +Japan International Cooperation Agency (JICA) +sebesar Rp82,4 miliar. Lebih rendahnya alokasi +dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2009 +3-92 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +tersebut disebabkan tahun 2024 menjadi tahun Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum +terakhir pelaksanaan hibah, di mana hanya dan Perumahan Rakyat berperan selaku EA. +digunakan untuk menyalurkan sisa dana hibah. Hibah ini bertujuan untuk meningkatkan +kinerja PDAM yang terukur sesuai penilaian +3. The Development of Integrated terhadap indikator kinerja yang ditentukan. +Farming System at Upland Areas Di tahun 2024, Hibah Air Minum Berbasis +Project (UPLAND) Kinerja dialokasikan sebesar Rp6,1 miliar atau +turun sebesar 84,1 persen apabila dibandingkan +Hibah UPLAND bersumber dari pinjaman +dengan outlook di tahun 2023 sebesar Rp38,7 +IFAD dan Islamic Development Bank (IsDB) +miliar. Lebih rendahnya alokasi tersebut +dengan tahun pelaksanaan mulai tahun 2021 +disebabkan tahun 2024 menjadi tahun terakhir +sampai dengan tahun 2024 untuk 13 daerah +pelaksanaan hibah, di mana hanya digunakan +di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa +untuk menyalurkan sisa dana hibah. +Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, +dan Gorontalo. Direktorat Jenderal Prasarana 2. Instalasi Pengolahan Air Limbah +dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian untuk Kota Palembang/Palembang +berperan selaku EA. Hibah UPLAND City Sewerage Project (PCSP) +bertujuan untuk meningkatkan produktivitas +Hibah PCSP bersumber dari Pemerintah +pertanian dan pendapatan petani di daerah +Australia dengan tahun pelaksanaan mulai +dataran tinggi melalui pengembangan +tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dengan +infrastruktur lahan dan air, pengembangan +Kota Palembang sebagai penerima hibah. +sistem agribisnis, dan penguatan sistem +Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian +kelembagaan. Di tahun 2024, hibah UPLAND +Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat +dialokasikan sebesar Rp201,4 miliar atau +berperan selaku EA. Hibah PCSP bertujuan +naik sebesar 6,0 persen apabila dibandingkan +untuk kegiatan pembangunan instalasi +dengan outlook di tahun 2023 sebesar Rp190,0 +pengelolaan air limbah skala domestik untuk +miliar. +Kota Palembang. Di tahun 2024, alokasi hibah +PCSP adalah sebesar Rp4,8 miliar atau turun +B. Hibah kepada Daerah yang Bersumber +sebesar 94,7 persen dari outlook di tahun 2023 +dari Hibah Luar Negeri yang +sebesar Rp89,9 miliar. Lebih rendahnya alokasi +Diterushibahkan +tersebut disebabkan tahun 2024 menjadi tahun +terakhir pelaksanaan hibah, di mana hanya +1. Hibah Air Minum Berbasis Kinerja +digunakan untuk menyalurkan sisa dana hibah. +Bantuan Pemerintah Australia +3. Bio Carbon Fund Initiative for +Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan +Sustainable Forest Landscape (BioCF +Pemerintah Australia bersumber dari hibah +ISFL) +Department of Foreign Affairs and Trade +(DFAT) Pemerintah Australia dengan tahun +Hibah BioCF ISFL bersumber dari pendanaan +pelaksanaan mulai tahun 2021 sampai dengan +multilateral yang dikelola oleh World Bank +tahun 2022 dan telah diperpanjang sampai +dengan Provinsi Jambi sebagai penerima hibah. +dengan tahun 2024 dengan target penerima +Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan +hibah sebanyak 18 daerah. Direktorat Jenderal +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-93 Bab 3 Belanja Negara +Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan 3.3.1.6 Dana Otonomi Khusus +Kehutanan, berperan selaku EA. Hibah BioCF +ISFL bertujuan untuk mengurangi emisi gas Pemerintah mengalokasikan anggaran +rumah kaca berbasis lahan dan meningkatkan Dana Otonomi Khusus untuk mendukung +cadangan karbon melalui pengelolaan lahan pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi +secara berkelanjutan, perlindungan hutan, dan Aceh dan provinsi-provinsi di wilayah Papua, +restorasi lahan terdegradasi di Provinsi Jambi. meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua +Di tahun 2024, alokasi hibah BioCF ISFL Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua +sebesar Rp23,4 miliar, naik 1,4 persen dari Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, serta +outlook di tahun 2023 sebesar Rp23,1 miliar. Provinsi Papua Barat Daya. Dalam periode +tahun 2019-2023, Dana Otsus dan DTI +C. Penerimaan Dalam Negeri yang dalam rangka Otsus mengalami fluktuasi, dari +Dihibahkan sebesar Rp20.979,9 miliar pada tahun 2019 +menjadi Rp17.241,3 miliar pada outlook tahun +Hibah dari Penerimaan Dalam Negeri yang +2023. Perkembangan alokasi Dana Otsus di +Dihibahkan, berasal dari Program Hibah +wilayah Papua dan Provinsi Aceh tersebut +Sanitasi. Hibah tersebut bertujuan untuk +utamanya dipengaruhi oleh perkembangan +meningkatkan cakupan pelayanan dalam +Pagu DAU nasional dan penurunan persentase +rangka pencapaian target 100,0 persen akses +Dana Otsus Provinsi Aceh mulai tahun 2023. +prasarana air limbah yang layak. Direktorat +Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 Dana +Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan +Otsus wilayah Papua ditetapkan sebesar 2,25 +Umum dan Perumahan Rakyat berperan +persen dan sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun +selaku EA. Program Hibah Sanitasi dimulai +2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk tahun +di tahun 2016. Di tahun 2024, Hibah Sanitasi +keenam belas sampai dengan tahun kedua +dialokasikan sebesar Rp150,0 miliar atau sama +puluh, Dana Otsus Provinsi Aceh ditetapkan +dengan outlook tahun 2023. +sebesar 1,0 persen dari pagu DAU nasional. +GRAFIK 3.27 +PERKEMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS, 2019-2024 +(triliun rupiah) +21,0 +19,6 19,5 20,4 +18,3 +17,2 +4,6 +4,9 6,0 +(0,4) +(15,6) +(6,8) +2019 2020 2021 2022 2023 2024 +Outlook RAPBN +Otsus Wilayah Papua Otsus Aceh +DTI Otsus Wilayah Papua Pertumbuhan (%) +3-94 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +Perkembangan Dana Otsus Wilayah Papua dan Selanjutnya, melalui PMK Nomor 76/ +Provinsi Aceh tahun 2019-2024 dapat dilihat PMK.07/2022, diatur bahwa penyaluran +pada Grafik 3.27. Dana Otsus di Wilayah Papua dan Provinsi +Aceh mulai tahun 2022 disalurkan secara +Ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 +bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30,0 persen; +yang merupakan revisi kedua atas UU Nomor +(2) tahap II paling besar 45,0 persen dengan +21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus +memperhatikan besaran realisasi tahap I; dan +Bagi Provinsi Papua, merupakan bentuk +(3) tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi +keberpihakan Pemerintah dalam rangka +dengan Dana Otsus Provinsi Papua/Provinsi +mendorong percepatan dan pemerataan +Aceh dan DTI yang telah disalurkan tahap I +pembangunan di provinsi/kabupaten/kota +sampai dengan tahap II. Penyaluran Dana +di wilayah Papua. Selain itu, telah ditetapkan +Otsus Provinsi Papua dilakukan langsung +peraturan pelaksanaan turunan dari UU +kepada RKUD provinsi dan kab/kota +Nomor 2 Tahun 2021 yakni melalui Peraturan +sedangkan penyaluran Dana Otsus Provinsi +Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang +Aceh dilakukan langsung kepada RKUD +Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan +Provinsi. +Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua +serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Kebijakan umum Dana Otsus dan DTI dalam +Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, rangka Otsus tahun 2024 antara lain: +Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan +1. Mendorong upaya: (a) penurunan +Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan +kemiskinan melalui perbaikan pendidikan, +Otonomi Khusus Provinsi Papua. +kesehatan, pemberdayaan ekonomi +Mekanisme penyaluran Dana Otsus dan DTI masyarakat, serta penyediaan akses air +pada periode tahun 2019-2021 dilaksanakan bersih dan sanitasi lingkungan; serta +dengan mengacu pada PMK Nomor 139/ (b) peningkatan investasi melalui +PMK.07/2019 yakni penyaluran dilaksanakan peningkatan aksesibilitas infrastruktur +secara bertahap yaitu: (1) tahap I sebesar 30,0 perhubungan dan telekomunikasi +persen paling cepat bulan Maret; (2) tahap II antarwilayah. +sebesar 45,0 persen paling cepat bulan Juli; +2. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana +(3) tahap III sebesar 25,0 persen paling cepat +Otsus melalui penggunaan sistem informasi +bulan Oktober, dengan persyaratan penyaluran +yang terintegrasi, pembinaan SDM melalui +yaitu pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri +bimbingan teknis, asistensi, dan supervisi, +yang dilampiri dengan rekapitulasi alokasi dan +terutama pada Daerah Otonomi Baru +realisasi penggunaan Dana Otsus dan DTI +(DOB), serta penajaman pemantauan dan +serta laporan realisasi penyerapan Dana Otsus +evaluasi. +dan DTI tahap sebelumnya, serta persyaratan +penyaluran tahap I DTI yakni pernyataan +3. Meningkatkan kualitas penggunaan +Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa +Dana Otsus melalui sinergi kebijakan +kegiatan DTI yang telah direviu Kementerian +perencanaan dan penganggaran, serta +Perencanaan Pembangunan Nasional bersama +sinergi pendanaan APBN dan APBD +K/L terkait telah sesuai dengan APBD. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-95 Bab 3 Belanja Negara +untuk mendukung pelaksanaan rencana sebesar 2,25 persen dari pagu DAU serta Dana +induk dan rencana aksi. Otsus Provinsi Aceh sebesar 1,0 persen dari +pagu DAU, maka alokasi Dana Otsus dan +4. Penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan +DTI dalam RAPBN tahun anggaran 2024 +untuk pembangunan infrastruktur +direncanakan sebesar Rp18.271,5 miliar, +penunjang gedung perkantoran, meliputi +yang terdiri atas: (1) Dana Otsus di Provinsi- +infrastruktur jalan dan jembatan menuju +provinsi wilayah Papua sebesar Rp9.623,2 +lokasi perkantoran, infrastruktur instalasi +miliar; (2) Dana Otsus Provinsi Aceh sebesar +listrik, infrastruktur jaringan air bersih, +Rp4.277,0 miliar; dan (3) DTI Otsus di +jaringan telekomunikasi, dan infrastruktur +Provinsi-provinsi wilayah Papua sebesar +sanitasi lingkungan. Hal ini dimaksudkan +Rp4.371,3 miliar. Alokasi Dana Otsus antara +guna mendukung percepatan penyelesaian +provinsi di wilayah Papua akan di bagi untuk 6 +pembangunan fasilitas gedung perkantoran +(enam) Provinsi dengan menggunakan variabel +DOB sehingga dapat segera berfungsi +diantaranya jumlah Orang Asli Papua (OAP), +secara optimal. +jumlah pendidik, jumlah wilayah darat dan laut, +jumlah kabupaten/kota, IKG, IKK, IPM dan +5. Pembangunan sistem informasi +indeks kinerja pengelolaan Otsus. Selanjutnya, +pengelolaan Dana Otsus yang terintegrasi +untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan +dengan prinsip interoperabilitas +perkantoran pada DOB dilakukan melalui +antarsistem elektronik, dalam rangka +sinergi pendanaan dengan TKD terutama yang +pertukaran data, informasi atau layanan +bersumber dari Dana Otus block grant dan DTI +sistem pemerintahan berbasis elektronik. +dalam rangka Otsus. +Pengalokasian Dana Otsus di wilayah Papua +Dana Otsus di wilayah Papua dan DTI +dilakukan berdasarkan indikator kewilayahan, +berdasarkan bidang anggaran mengacu kepada +kependudukan, kesulitan geografis, indikator +ketentuan penggunaan Dana Otsus dan DTI +capaian pembangunan, serta kinerja +yang diatur di dalam PP Nomor 107 Tahun +pengelolaan. Adapun pengalokasian DTI dalam +2021. Penggunaan Dana Otsus wilayah Papua +rangka Otsus dilakukan berdasarkan variabel +yang bersifat spesifik ditujukan untuk paling +yang menunjukkan kesenjangan infrastruktur +sedikit 30,0 persen untuk bidang pendidikan, +perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, air +paling sedikit 20,0 persen untuk bidang +bersih, dan sanitasi lingkungan. Di samping itu, +kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi +indikasi kebutuhan dana DTI, disusun dengan +masyarakat dan bidang lainnya. Selanjutnya, +memperhatikan antara lain: (1) kebutuhan +penggunaan DTI ditujukan untuk pendanaan +pendanaan berdasarkan prioritas kebutuhan +pembangunan infrastruktur perhubungan, +sebagaimana tertuang dalam dokumen +energi listrik, air bersih, telekomunikasi, dan +perencanaan percepatan pembangunan Papua; +sanitasi lingkungan. +(2) kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran +sebelumnya; dan (3) kemampuan keuangan 3.3.1.7 Dana Keistimewaan D.I.Yogyakarta +negara. +Pemerintah mengalokasikan Dana +Sesuai dengan pengaturan terkait persentase +Keistimewaan DIY sejak tahun 2013 +alokasi Dana Otsus wilayah Papua ditetapkan +berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 +3-96 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.28 +PERKEMBANGAN DANA KEISTIMEWAAN DIY, 2019-2024 +(triliun rupiah) +1,4 1,4 +1,3 1,3 1,3 +1,2 +2019 2020 2021 2022 2023 2024 +Outlook RAPBN +Dana Keistimewaan DIY +Sumber: Kementerian Keuangan +tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Dalam kurun waktu 2019-2023, Dana +Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan Keistimewaan DIY menunjukkan tren +kewenangan keistimewaan DIY yang meliputi peningkatan meskipun sempat mengalami +lima urusan kewenangan, yaitu: (1) tata cara stagnasi pada saat pandemi Covid-19 (tahun +pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan 2020-2022). Pada tahun 2023, alokasi Dana +wewenang gubernur dan wakil gubernur; Keistimewaan DIY mengalami peningkatan +(2) kelembagaan; (3) kebudayaan; sebesar Rp100,0 miliar sebagai bentuk +(4) pertanahan; dan (5) tata ruang. Sesuai keberpihakan Pemerintah dalam upaya +dengan UU Nomor 13 Tahun 2012, untuk meningkatkan penyelenggaraan urusan +melaksanakan kewenangan tersebut, keistimewaan DIY. Sementara itu, pertumbuhan +Pemerintah Provinsi DIY dapat mengajukan Dana Keistimewaan DIY cenderung fluktuatif, +usulan kebutuhan dana untuk program/ pada tahun 2019 sebesar Rp1.200,0 miliar dan +kegiatan kepada Kementerian Keuangan, mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,3 +Kementerian Perencanaan Pembangunan persen menjadi sebesar Rp1.420,0 miliar pada +Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan outlook tahun 2023. Perkembangan alokasi +Nasional, dan K/L teknis terkait, untuk Dana Keistimewaan DIY tahun 2019-2024 +dianggarkan dalam APBN sesuai dengan dapat dilihat pada Grafik 3.28. +kemampuan keuangan negara. Usulan tersebut +Kebijakan pengelolaan Dana Keistimewaan +akan dinilai kelayakannya berdasarkan: +DIY terus mengalami penyempurnaan dalam +(a) kesesuaian dengan program yang menjadi +rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, +prioritas nasional; (b) kesesuaian dengan +dan akuntabilitas. Mulai tahun 2023 proses +Peraturan Daerah Istimewa (Perdais); +perencanaan dan penganggaran Dana +(c) kewajaran nilai program dan kegiatan; +Keistimewaan DIY melibatkan Kementerian +(d) asas efisiensi dan efektivitas; dan +Keuangan, Bappenas, Kemendagri, K/L +(e) pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun +terkait, serta Inspektorat Pemerintah Daerah +sebelumnya. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-97 Bab 3 Belanja Negara +DI Yogyakarta, sebagaimana diatur dalam PMK Keistimewaan, Peraturan Daerah Istimewa +Nomor 16/PMK.07/2023 tentang Perubahan DIY, RPJMD, dan RKPD serta disinkronkan +atas PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang dengan RPJPN, RPJMN, dan Renstra K/L +Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah terkait; (2) memfokuskan pemanfaatan Dana +Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan untuk mengatasi isu strategis +di Provinsi D.I Yogyakarta, khususnya dalam +Berdasarkan PMK Nomor 16/PMK.07/2023, upaya penurunan tingkat kemiskinan, perluasan +evaluasi penilaian usulan program dan kegiatan akses layanan infrastruktur konektivitas dan +yang disampaikan pemerintah DIY dilakukan pelayanan dasar, serta peningkatan produktivitas +berdasarkan: (1) kesesuaian usulan rencana UMKM; (3) mengoptimalkan peran K/L +program dan kegiatan dengan prioritas nasional; terkait dalam mengawal penyelenggaraan Dana +(2) kesesuaian usulan rencana program dan Keistimewaan melalui penguatan koordinasi +kegiatan dengan dokumen rencana tata ruang dalam proses perencanaan dan penganggaran, +nasional; (3) kesesuaian usulan rencana program penyaluran, serta pelaporan dan pertanggung +dan kegiatan dengan Rencana Induk Dana jawaban; (4) memperbaiki mekanisme tata +Keistimewaan; (4) sinkronisasi usulan rencana kelola Dana Keistimewaan melalui keterlibatan +program dan kegiatan dengan rencana kerja APIP daerah mulai dari perencanaan +K/L; (5) kesesuaian output dengan pencapaian penggunaan Dana Keistimewaan DIY hingga +kemanfaatan output; dan (6) hasil pemantauan pelaporan realisasi anggaran dan capaian +dan evaluasi pelaksanaan Dana Keistimewaan. kinerja keluaran/hasil; (5) meningkatkan sinergi +kegiatan antara belanja daerah dan belanja K/L +Penyaluran Dana Keistimewaan DIY +dengan belanja Dana Keistimewaan untuk +dilakukan dalam tiga tahap dengan ketentuan +memastikan pencapaian prioritas nasional, +yaitu: (a) tahap I sebesar 15,0 persen disalurkan +prioritas daerah, target capaian (outcome) +paling cepat bulan Februari dan paling lambat +pusat-daerah dengan mempertimbangkan +bulan Maret; (b) tahap II sebesar 65,0 persen +kebutuhan dan prioritas pembangunan +paling cepat bulan April dan paling lambat +kabupaten/kota di D.I Yogyakarta; serta +bulan September; dan (c) tahap III sebesar 20,0 +(6) meningkatkan tata kelola pemanfaatan Dana +persen paling cepat bulan Oktober dan paling +Keistimewaan yang partisipatif dan transparan +lambat bulan Desember, dengan persyaratan +melalui pengembangan sistem informasi yang +penyaluran yakni rencana penggunaan, serta +terintegrasi. +laporan realisasi penyerapan dan laporan +pencapaian kinerja tahap sebelumnya yang +3.3.1.8 Dana Desa +telah diverifikasi oleh APIP daerah. +Berdasarkan UU HKPD, Dana Desa adalah +Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Dana +bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi +Keistimewaan DIY direncanakan sebesar +desa dengan tujuan untuk mendukung +Rp1.420,0 miliar atau sama dengan outlook tahun +pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, +2023. Arah Kebijakan Dana Keistimewaan +pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan +DIY tahun 2024 yaitu: (1) mengarahkan +masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa +usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan +dialokasikan dengan mempertimbangkan +pada kelima urusan Keistimewaan yang +pemerataan dan keadilan yang dihitung +berpedoman pada Rencana Induk Dana +3-98 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +GRAFIK 3.29 +PERKEMBANGAN DANA DESA, 2019-2024 +(triliun rupiah) +69,8 71,1 71,9 67,9 69,9 71,0 +16,6 +3,0 +1,8 1,1 (5,5) 1,5 +2019 2020 2021 2022 2023 2024 +Outlook RAPBN +Dana Desa Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah per desa juga meningkat dari sebesar Rp931,4 +penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan juta per desa pada tahun 2019 menjadi sebesar +tingkat kesulitan geografis. Pemanfaatan Dana Rp933,9 juta per desa pada tahun 2023. +Desa untuk mempercepat pembangunan dan Selanjutnya, jumlah desa yang menerima Dana +pemberdayaan masyarakat desa harus memiliki Desa juga meningkat yaitu dari 74.953 desa +output dan outcome yang jelas dan terukur melalui pada tahun 2019 menjadi sebanyak 74.954 desa +penetapan target penggunaan Dana Desa pada tahun 2023. +setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional +yang ditetapkan dalam UU tentang APBN. Pemanfaatan Dana Desa tahun 2023 masih +sejalan dengan prioritas pengunaan Dana +Dana Desa dialokasikan pertama kali pada Desa tahun sebelumnya yaitu diarahkan +tahun 2015 sebesar Rp20.766,2 miliar untuk mendukung pemulihan ekonomi dan +kemudian terus mengalami peningkatan hingga target prioritas dalam rangka mempercepat +mencapai Rp70.000,0 miliar pada tahun 2023, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat +dengan rincian sebagai berikut: (1) dialokasikan desa. Selanjutnya, sebagai bentuk dukungan +pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pemulihan ekonomi nasional, Dana Desa +berjalan sebesar Rp68.000,0 miliar; dan tahun 2023 juga diprioritaskan untuk +(2) dialokasikan pada tahun anggaran berjalan pembiayaan jaring pengaman sosial berupa +sebesar Rp2.000,0 miliar. bantuan langsung tunai (BLT) Desa kepada +masyarakat desa termasuk dukungan dalam +Perkembangan Dana Desa periode tahun upaya pengurangan kemiskinan ekstrem di +2019-2023, mengalami pertumbuhan rata-rata desa. Selanjutnya, penggunaan Dana Desa +sebesar 0,04 persen, dari sebesar Rp69.814,1 juga diprioritaskan untuk program ketahanan +miliar pada tahun 2019, menjadi sebesar pangan dan hewani. Perkembangan alokasi +Rp69.930,0 miliar pada outlook tahun 2023. Dana Desa selama periode tahun 2019-2024 +Di sisi lain, rata-rata Dana Desa yang diterima dapat dilihat pada Grafik 3.29. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-99 Bab 3 Belanja Negara +GAMBAR 3.2 +CAPAIAN OUTPUT PEMANFAATAN DANA DESA, 2015-2022 +DANA DESA 2022: PEMANFAATAN DANA DESA 2015 ­ 2022: +BLT Desa ­ Jalan Desa 311.656 km ­ Tambatan Perahu 7.420 unit +(7,48 juta KPM) +Rp26,9 triliun ­ Jembatan 1.602.227 meter ­ Embung 5.413 unit +­ Pasar Desa 12.297 unit ­ Irigasi 572.812 unit +Penanganan Covid­19 +Rp5,4 triliun +­ BUMDES 42.370 kegiatan ­ Penahan Tanah 249.415 unit +­ Sarana Olahraga 29.430 unit ­ Drainase 45.827,6 ribu meter +Ketahanan Pangan +Rp12,2 triliun +­ Air Bersih 1.502,6 ribu unit ­ PAUD Desa 66.727 kegiatan +­ Sarana MCK 444.465 unit ­ Posyandu 42.388 unit +Infrastruktur Desa +Rp10,0 triliun +­ Polindes 14.462 unit ­ Sumur 76.669 unit +Sumber: Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa PDTT +Sesuai dengan data Kementerian Keuangan 2015 menjadi 14,38 juta jiwa pada September +dan Kementerian Desa PDTT, selama kurun tahun 2022. +waktu 2015-2022 pemanfaatan anggaran Dana +Kondisi adanya pandemi Covid-19 yang +Desa telah menghasilkan berbagai capaian +melanda Indonesia pada awal tahun 2020, +yang menunjang aktifitas perekonomian dan +berimplikasi pada krisis sosial ekonomi yang +meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. +dampaknya dirasakan oleh hampir seluruh +Rincian capaian output Dana Desa tersebut +lapisan masyarakat, termasuk masyarakat di +disajikan dalam Gambar 3.2. +perdesaan. Kebijakan penggunaan Dana Desa +Selanjutnya, berdasarkan data Indeks Desa yang difokuskan untuk kegiatan penanganan +Membangun (IDM) yang diterbitkan oleh pandemi Covid-19 dan bantuan sosial berupa +Kementerian Desa PDTT terdapat kenaikan BLT Desa berdampak positif dalam menahan +jumlah desa berstatus Desa Mandiri sebanyak kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga +6.065 desa dari semula 173 desa pada tahun tingkat konsumsi dan daya beli kelompok +2015 meningkat menjadi 6.238 desa pada termiskin. +tahun 2022. Di sisi lain, terjadi penurunan +Berdasarkan data kemiskinan dari BPS, +jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal +persentase penduduk miskin perkotaan pada +sebanyak 26.751 desa dari semula 41.315 +Maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi +desa pada tahun 2015 turun menjadi 14.564 +7,53 persen pada September 2022. Sementara +desa pada tahun 2022. Capaian outcome atas +persentase penduduk miskin perdesaan +penggunaan Dana Desa selama periode +pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, +2015-2022 dapat diproksikan dari indikator +turun menjadi 12,36 persen pada September +penurunan jumlah penduduk miskin di desa +2022. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin +dari sebanyak 17,94 juta jiwa pada Maret tahun +3-100 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +perkotaan turun dari 12,18 juta orang pada maju. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi +Maret 2021, menjadi 11,98 juta orang pada atas kinerja desa dalam menaikan status desa +September 2022. Sementara itu, pada periode menjadi Desa Mandiri, penyaluran Dana Desa +yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan dimulai sejak tahun 2020 dilakukan dalam 2 +turun dari 15,37 juta orang pada Maret 2021 (dua) tahap (60,0 persen dan 40,0 persen) +menjadi 14,38 juta orang pada September untuk Desa Mandiri. +2022. Hal ini dapat diartikan bahwa peran +Seiring dengan peningkatan kualitas +Dana Desa termasuk program BLT Desa +pelaksanaan Dana Desa, arah kebijakan Dana +sangat membantu menurunkan masalah sosial +Desa pada tahun 2024, yaitu: +ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 +pada masyarakat di desa. +1. Melanjutkan kebijakan pengalokasian +Dana Desa sesuai UU HKPD, melalui: +Dalam rangka meningkatkan kualitas +(a) pengalokasian Dana Desa sebelum +pelaksanaan Dana Desa, sejak tahun 2020 +tahun anggaran berjalan berdasarkan +mekanisme penyaluran Dana Desa mengalami +formula dan pada tahun anggaran +beberapa upaya perbaikan. Kebijakan +berjalan sebagai tambahan Dana Desa +penyaluran yang dimulai tahun 2020 dilakukan +yang dialokasikan berdasarkan kriteria +melalui mekanisme pemindahbukuan dari +tertentu; dan (b) pengalokasian dengan +Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke +mempertimbangkan kinerja desa dalam +Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan +pengelolaan Dana Desa. +dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) +dilakukan secara bersamaan dan semua 2. Memperkuat fokus dan prioritas +transaksi penyaluran dilakukan oleh KPPN pemanfaatan Dana Desa agar lebih optimal +setempat. Melalui mekanisme tersebut, Dana dalam rangka: (a) dukungan penanganan +Desa lebih cepat diterima dan tanpa harus kemiskinan ekstrem; (b) dukungan program +menunggu semua desa siap salur. Namun ketahanan pangan hewani; (c) penanganan +demikian, sisi akuntabilitas tetap dijaga kesehatan masyarakat, termasuk stunting; +mengingat Dana Desa merupakan bagian dari (d) bantuan permodalan BUMDes; +anggaran TKD sehingga pemerintah daerah (e) operasional pemerintah desa; dan +tetap memiliki peran penting yakni dalam hal (f) dukungan program sektor prioritas di +verifikasi dokumen penyaluran yang disusun desa termasuk pembangunan infrastruktur +oleh desa dan melakukan penatausahaan Dana melalui program padat karya tunai desa +Desa dalam APBD. oleh penduduk miskin ekstrem desa, serta +program pengembangan desa lainnya +Selain itu, persentase penyaluran Dana Desa +sesuai dengan potensi dan karakteristik +dilakukan dalam 3 (tiga) tahap (40,0 persen; 40,0 +desa. +persen; dan 20,0 persen) yang mulai disalurkan +pada bulan Januari. Hal ini diharapkan dengan 3. Redesain mekanisme penyaluran Dana +semakin cepat dan besarnya Dana Desa yang Desa melalui: (a) memisahkan penyaluran +diterima desa, dapat membuat desa-desa lebih Dana Desa earmarked dan nonearmarked +cepat membangun, mandiri, dan semakin berdasarkan kinerja pelaksanaan; +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-101 Bab 3 Belanja Negara +(b) melanjutkan penyaluran Dana Desa 3.3.1.9 Insentif Fiskal +secara langsung dari Rekening Kas +Umum Negara ke Rekening Kas Desa; Insentif Fiskal merupakan nomenklatur baru +(c) melanjutkan pemberian reward dari Dana Insentif Daerah (DID) yang mulai +penyaluran Dana Desa dalam 2 (dua) digunakan dalam APBN tahun anggaran +tahap kepada desa berstatus Mandiri; 2023. Perkembangan Insentif Fiskal periode +(d) melanjutkan penerapan sanksi berupa tahun 2019-2023 berfluktuatif dengan realisasi +penghentian penyaluran Dana Desa jika tertinggi pada tahun 2020 sebesar Rp18.455,3 +terdapat desa bermasalah atau kepala desa/ miliar. DID pada tahun 2020 mengalami +aparat desa menyalahgunakan Dana Desa. peningkatan yang signifikan karena terdapat +pengalokasian DID Tambahan sebesar +4. Memperkuat monitoring pelaksanaan Rp5.000,0 miliar, sedangkan alokasi regulernya +kebijakan fiskal nasional (penghapusan sebesar Rp13.500,0 miliar. Pengalokasian +kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi DID Tambahan pada tahun 2020 merupakan +stunting, dan pengendalian inflasi) di tingkat salah satu respon kebijakan Pemerintah untuk +desa dan sinergi penggunaan Dana Desa. penanganan pandemi Covid-19 berdasarkan +Perpres Nomor 72 tahun 2020. Selanjutnya, +Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut alokasi DID pada tahun 2021 kembali pada +dan mempertimbangkan kemampuan alokasi reguler yaitu sebesar Rp13.500,0 miliar +keuangan negara, maka Dana Desa dalam dan pada tahun 2022 sebesar Rp7.000,0 miliar. +RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan Selanjutnya, dalam APBN tahun anggaran 2023 +sebesar Rp71.000,0 miliar, lebih tinggi sebesar dialokasikan Insentif Fiskal sebesar Rp8.000,0 +Rp1.070,0 miliar atau 1,5 persen dibandingkan miliar, meningkat sebesar Rp1.000,0 miliar +outlook tahun 2023. dibandingkan tahun 2022. Perkembangan +Insentif Fiskal tahun 2019-2024 dapat dilihat +pada Grafik 3.30. +GRAFIK 3.30 +PERKEMBANGAN INSENTIF FISKAL, 2019-2024 +(triliun rupiah) +18,5 +13,5 +90,4 +9,7 +7,8 8,0 +7,0 +17,8 +(48,1) 12,1 +2,0 +(27,0) +2019 2020 2021 2022 2023 2024 +Outlook RAPBN +Insentif Fiskal Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +3-102 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 3 Belanja Negara +BOKS 3.5 +PERAN INSENTIF FISKAL DALAM +PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT +Insentif fiskal bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam +pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan layanan +dasar pulik, peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan perekonomian daerah, dan +peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam meningkatan kesejahteraan masyarakat. Insentif +Fiskal dialokasikan dalam dua periode yaitu periode pertama berdasarkan kinerja pemerintah +daerah tahun sebelumnya dan periode kedua berdasarkan kinerja pemerintah pada tahun berjalan. +Dalam dua tahun terakhir, penilaian kinerja pemerintah daerah fokus dilakukan pada indikator-indikator +terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan perekonomian di daerah seperti +penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan pengendalian inflasi daerah. +Pada tahun 2023, Insentif Fiskal yang dialokasikan untuk penilaian kinerja penurunan stunting +alokasinya mencapai Rp230,8 miliar yang ditujukkan bagi 45 pemerintah daerah. Selain itu, dorongan +terhadap program penurunan stunting di daerah juga diberikan dalam bentuk arah kebijakan +penggunaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan yang salah satunya diarahkan untuk kegiatan +penurunan stunting Kebijakan tersebut akan dilanjutkan dalam arah kebijakan pemanfaatan Insentif +Fiskal di tahun 2024. Dalam rangka mengatasi kemiskinan ekstrem, Insentif Fiskal tahun 2023 +menjadikan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim tidak hanya sebagai salah satu indikator +penilaian namun juga sebagai bagian dari arah penggunaan dana insentif yang diterima oleh +daerah Kebijakan tersebut akan kembali dilanjutkan dalam kebijakan Insentif Fiskal tahun 2024. +Sebagai respon di tengah kondisi ekonomi global yang belum stabil, pengendalian inflasi di daerah +menjadi bagian penting dalam upaya menjaga daya beli masyarakat pasca terjadinya pandemi Covid-19. +Sejak tahun 2012, pemberian Insentif Fiskal ditujukan juga untuk mendorong peningkatan kinerja daerah +dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya masing-masing. Alokasi Insentif Fiskal yang diperuntukkan +untuk kinerja pengendalian inflasi daerah juga meningkat dari sebesar Rp465,0 miliar di tahun 2022, +menjadi sebesar Rp1.000,0 miliar pada tahun 2023. Kebijakan tersebut akan dilanjutkan dalam kebijakan +Insentif Fiskal tahun 2024 dengan tetap memperhatikan perkembangan ekonomi global dan nasional. +Pada tahun 2023, Insentif Fiskal diberikan dengan rincian sebesar Rp3.000,0 miliar +kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya, +antara lain berupa perbaikan dan/atau sebesar Rp1.000,0 miliar untuk penghargaan +pencapaian kinerja daerah di bidang tata kinerja tahun sebelumnya kepada daerah +kelola keuangan daerah, pelayanan umum tertinggal, dan sebesar Rp4.000,0 miliar untuk +pemerintahan, dan pelayanan dasar yang penghargaan kinerja tahun berjalan. +mendukung kebijakan strategis nasional dan/ +Alokasi Insentif Fiskal untuk penghargaan +atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional. +kinerja tahun sebelumnya bagi daerah +Selanjutnya, pengelolaan Insentif Fiskal +berkinerja baik dihitung berdasarkan: (1) klaster +tahun 2023 diatur dalam PMK Nomor 208/ +daerah yang diukur dengan kapasitas fiskal +PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif +daerah; (2) indikator kesejahteraan yang dinilai +Fiskal. Insentif Fiskal tahun 2023 dialokasikan +berdasarkan variabel penurunan persentase +kepada daerah yang berkinerja baik untuk +kinerja tahun sebelumnya dan tahun berjalan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3-103 Bab 3 Belanja Negara +penduduk miskin, indeks pembangunan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi. +manusia, dan penurunan tingkat pengangguran Adapun pengaturan terkait penggunaan +terbuka; (3) kriteria utama menggunakan Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja +indikator opini BPK atas Laporan Keuangan tahun berjalan digunakan untuk kegiatan yang +Pemerintah Daerah dan penetapan Perda manfaatnya dapat diterima dan/atau dirasakan +APBD tepat waktu; serta (4) kategori kinerja langsung oleh masyarakat dan mendukung +yang merupakan penilaian terhadap perbaikan pengendalian inflasi, penurunan prevalensi +dan pencapaian kinerja pemerintah daerah stunting, peningkatan investasi, dan penurunan +yang terkait dengan tata kelola keuangan kemiskinan. +daerah, pelayanan dasar publik, dan pelayanan +umum pemerintahan. Selanjutnya, alokasi Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Insentif +Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja Fiskal direncanakan sebesar Rp8.000,0 miliar, +tahun sebelumnya bagi daerah tertinggal meningkat sebesar Rp160,0 miliar atau 2,0 +dihitung berdasarkan kategori kinerja yang persen dibandingkan outlook tahun 2023. Arah +dikelompokkan atas tata kelola keuangan kebijakan Insentif Fiskal tahun 2024 yaitu: +daerah dan pelayanan dasar publik. (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian +berdasarkan kinerja tahun anggaran +Sesuai dengan PMK Nomor 208/PMK.07/2022 sebelumnya dan tahun anggaran berjalan; +diatur juga mengenai penggunaan Insentif (2) memprioritaskan penilaian indikator kinerja +Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun dan penggunaan antara lain mendukung +sebelumnya. Insentif Fiskal untuk penghargaan penurunan prevalensi stunting, penghapusan +kinerja tahun sebelumnya bagi daerah kemiskinan ekstrem, peningkatan daya +berkinerja baik digunakan untuk percepatan saing investasi, pengendalian inflasi daerah; +pemulihan ekonomi di daerah meliputi (3) mendorong percepatan belanja daerah, +infrastruktur, perlindungan sosial, dukungan mendukung penggunaan produksi dalam +terhadap dunia usaha khususnya usaha mikro negeri dan peningkatan kualitas lingkungan +kecil dan menengah, dan/atau penciptaan hidup pada tahun anggaran berjalan; dan +lapangan kerja. Sedangkan Insentif Fiskal (4) meningkatkan kualitas penggunaan Insentif +untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya Fiskal melalui penguatan monitoring dan +bagi daerah tertinggal digunakan untuk evaluasi. +pembangunan dan peningkatan infrastruktur +3-104 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 +Prioritas Pembangunan +dan Penguatan Reformasi +Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan +Wilayah Tahun 2022 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +BAB 4 +PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PENGUATAN +REFORMASI TAHUN 2024 SERTA EVALUASI ANGGARAN +BERDASARKAN WILAYAH TAHUN 2022 +4.1 Pendahuluan dan Menengah (UMKM). Perbaikan fondasi +ekonomi dalam sepuluh tahun terakhir juga +Pada tanggal 5 Mei 2023, WHO telah memberikan manfaat signifikan bagi penguatan +mengumumkan berakhirnya status Covid-19 daya tahan perekonomian nasional dari tekanan +sebagai kejadian darurat kesehatan global dan eksternal. +Pemerintah telah mencabut status pandemi +Berakhirnya status pandemi Covid-19 bukan +Covid-19. Hal ini memberikan kesempatan yang +berarti tantangan yang akan kita hadapi ke +sangat besar bagi Indonesia agar perekonomian +depan menjadi semakin ringan. Perkembangan +dapat kembali berjalan normal seperti sebelum +dinamika global yang sedemikian cepat +terjadinya pandemi. Keberhasilan ini tidak lepas +pascapandemi Covid-19, menciptakan +dari upaya bersama antara Pemerintah dengan +kompleksitas dan ketidakpastian dalam +DPR dan segenap lapisan masyarakat dalam +beberapa tahun ke depan yang masih perlu +menjaga kinerja ekonomi tetap solid, sehingga +untuk diantisipasi dan ditanggulangi. Setidaknya, +mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, +terdapat empat tantangan besar yang sedang +serta terus konsisten melaksanakan berbagai +dan akan dihadapi, yaitu ketegangan geopolitik, +agenda reformasi struktural. +disrupsi teknologi digital, dampak perubahan +Pencapaian ini bukan merupakan suatu iklim, serta dampak lanjutan pandemi Covid-19. +kebetulan. Kebijakan pengendalian pandemi +Meskipun kini status pandemi Covid-19 +serta antisipasi pengadaan vaksin yang cepat +sudah berakhir, namun kewaspadaan dan +telah efektif dalam membatasi penyebaran +kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang +virus dan membangkitkan kembali optimisme +mengingat dampak yang ditimbulkannya +masyarakat. Fungsi APBN sebagai shock +sangat besar, terlebih lagi tantangan lain +absorber juga berperan besar dalam meredam +dari dinamika perekonomian global masih +tekanan dari gejolak perekonomian global dan +dirasakan dampaknya hingga kini. Selain itu, +tingginya harga komoditas sehingga masyarakat +kita juga masih berjuang mengatasi dampak +terlindungi dan pemulihan ekonomi yang kuat +jangka panjang Covid-19, dalam bentuk scarring +terus berlanjut. Melalui program Penanganan +effect yang diperkirakan akan menahan kinerja +Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional +pertumbuhan ekonomi di banyak negara, +(PC-PEN), fleksibilitas kebijakan fiskal +termasuk perekonomian nasional. +dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi +tantangan yang sangat dinamis di masa pandemi, +Menyikapi hal tersebut, maka kebijakan +terutama untuk mengamankan kebutuhan +fiskal tahun 2024 didesain agar mampu +medis penanganan pandemi, melindungi +merespons dinamika perekonomian, menjawab +masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta +tantangan, dan mendukung pencapaian +meminimalkan risiko keterpurukan dunia usaha +target pembangunan secara optimal +yang lebih dalam, khususnya Usaha Mikro Kecil +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-1 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +dengan mengusung tema “Mempercepat beradaptasi. Kebijakan tersebut dilakukan +Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan antara lain melalui peningkatan akses pada +Berkelanjutan”. Peningkatan produktivitas seluruh jenjang pendidikan, penyediaan sarana +akan terus dimantapkan melalui strategi dan prasarana (sarpras), penyediaan bantuan +anggaran dan reformasi fiskal yang holistik pendidikan, dan peningkatan kualitas pendidikan +untuk mempercepat transformasi ekonomi termasuk kesesuaian (link and match) dengan +secara lebih optimal dan menghindari perangkap dunia industri. +pendapatan menengah (middle-income trap). Oleh +Prioritas bidang kesehatan, akan diarahkan +karena itu, struktur perekonomian nasional +untuk akselerasi penurunan stunting dan +dan tingkat produktivitas nasional perlu +melanjutkan transformasi sistem kesehatan. +diperkokoh melalui pengoptimalan: (1) fungsi +Kebijakan anggaran kesehatan tersebut +distribusi APBN, berupa penerapan kebijakan/ +dilakukan antara lain melalui penajaman lokasi +program afirmasi seperti penghapusan +dan intervensi program percepatan penurunan +kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting; +stunting, peningkatan akses dan kualitas layanan +(2) fungsi stabilisasi APBN sebagai shock +kesehatan primer dan rujukan, peningkatan +absorber, yaitu kebijakan pengendalian inflasi +kualitas dan distribusi tenaga kesehatan, +guna menjaga daya beli masyarakat dan +penguatan teknologi kesehatan dan kemandirian +kebijakan penguatan daya saing investasi +farmasi dalam negeri, serta penguatan program +untuk membuka peluang kesempatan kerja +Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). +seluas-luasnya guna memperkecil kesenjangan +pembangunan antarwilayah, menekan angka Prioritas bidang perlindungan sosial, +pengangguran dan mendorong pertumbuhan diarahkan untuk mempercepat penurunan +ekonomi; dan (3) fungsi alokasi APBN, melalui tingkat kemiskinan termasuk kemiskinan +penguatan reformasi struktural pada bidang- ekstrem, membangun SDM dalam jangka +bidang prioritas pembangunan yang bersifat panjang, dan meningkatkan kesejahteraan. +strategis guna mengubah secara bertahap: Kebijakan tersebut dilakukan antara lain melalui +(a) produktivitas yang rendah menjadi lebih perbaikan data targeting program perlindungan +tinggi; (b) nilai tambah yang semakin lebih baik; sosial melalui registrasi sosial ekonomi, +(c) aktivitas sosial ekonomi penduduk kota penguatan program pemberdayaan, serta +yang semula cenderung menghasilkan limbah penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat +(brown issue) menjadi ekosistem yang paham dan adaptif. +dan terbiasa untuk menjaga lingkungan bersih, +Prioritas bidang infrastruktur, +hijau dan terbuka, namun tetap optimal dalam +diarahkan untuk mendorong percepatan +produktivitas (green issue); dan (d) basis ekonomi +dan pemerataan pembangunan dalam rangka +yang sebelumnya terbatas menjadi lebih luas dan +peningkatan kapasitas produksi dan daya +inklusif. +saing. Kebijakan tersebut dilakukan antara +Bidang-bidang prioritas pembangunan tersebut lain melalui percepatan pembangunan +antara lain: infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas +dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, +Prioritas bidang pendidikan, akan diarahkan +dan pangan), memprioritaskan penyediaan +untuk meningkatkan kualitas sumber daya +infrastruktur pelayanan dasar dan proyek- +manusia (SDM) yang berdaya saing dan mampu +4-2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +proyek strategis yang mendukung prioritas Maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk +pembangunan, mendukung percepatan dapat menjamin terselenggaranya pendidikan +penyelesaian pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan mutu/kualitas yang baik. Bentuk +(IKN) secara bertahap dan berkelanjutan, keseriusan Pemerintah dalam bidang pendidikan +melakukan pemerataan dan penguatan akses tertuang dalam Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 +teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Amandemen ke 4 yang mengamanatkan bahwa +yang mendukung transformasi digital, dan negara memprioritaskan anggaran pendidikan +mendorong pemberdayaan partisipasi badan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN +usaha melalui skema kerja sama pemerintah serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan +dengan badan usaha (KPBU). penyelenggaraan pendidikan nasional. Sejalan +dengan hal tersebut, Pemerintah terus +Prioritas bidang ketahanan pangan, +berkomitmen untuk memberikan perhatian +diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan, +besar terhadap peningkatan kualitas sumber +akses, dan stabilitas harga pangan. Kebijakan +daya manusia. Hal ini ditunjukkan melalui +tersebut dilakukan antara lain melalui +pemenuhan mandatory anggaran pendidikan +peningkatan produksi domestik; penguatan +sebesar 20 persen dari APBN sejak tahun 2009. +kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan +petani; percepatan pembangunan dan rehabilitasi +4.2.1 Tantangan dan Peningkatan Kualitas +infrastruktur pangan; pengembangan kawasan +Pendidikan di Indonesia +Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan); +serta penguatan cadangan pangan nasional. +Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat +transformasi ekonomi yang inklusif dan +Selanjutnya, Pemerintah masih terus +berkelanjutan. Salah satu upaya percepatan +menyempurnakan implementasi peningkatan +tersebut adalah melalui reformasi struktural +kualitas informasi kinerja berdasarkan Redesain +yang berkesinambungan untuk mengatasi binding +Sistem Perencanaan dan Penganggaran +constraints pembangunan dan mengoptimalkan +(RSPP). Kebijakan tersebut dilakukan dalam +peluang yang ada. Sejalan dalam pelaksanaan +rangka penguatan kebijakan money follow program, +reformasi struktural tersebut, human capital atau +penerapan anggaran berbasis kinerja yang +SDM menjadi faktor kunci untuk mencapai +komprehensif, peningkatan integrasi belanja +pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan +antar Kementerian Negara/Lembaga (K/L) +memenangkan persaingan dalam kompetisi +untuk tingkat Pemerintah Pusat, dan integrasi +global. Kualitas SDM yang unggul akan mudah +belanja pusat dan daerah, sehingga sumber +diserap pasar tenaga kerja, dan selanjutnya +pendanaan dapat dikelola secara lebih efisien +dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan +dan target pembangunan nasional dapat dikelola +ekonomi melalui inovasi produk dan teknologi +secara bersama dan lebih tersinkronisasi dalam +yang menghasilkan produktivitas. Maka dari +mencapai tujuan yang memberikan manfaat +itu, strategi peningkatan SDM dilakukan secara +sebesar besarnya kepada masyarakat. +komprehensif dengan membangun SDM +Indonesia yang sehat, terampil, inovatif, dan +4.2 Pendidikan +sejahtera. +Pendidikan adalah variabel yang menentukan +kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-3 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Untuk itu, Pemerintah secara konsisten Seiring terjadinya pandemi Covid-19 pada +melakukan penguatan reformasi struktural awal tahun 2020, seluruh dunia tidak terkecuali +dalam meningkatkan kualitas pendidikan, Indonesia mengalami bencana dengan kehadiran +kesehatan, dan perlindungan sosial. Namun pandemi Covid-19. Hal ini memperparah +demikian, kondisi SDM Indonesia menghadapi krisis pembelajaran yang memang sebelumnya +sejumlah tantangan dan perlu lebih ditingkatkan. sudah terjadi di Indonesia. Selama pandemi +Hal ini ditunjukkan dari nilai indikator Human Covid-19, telah terjadi peningkatan kehilangan +Development Index (HDI) yang masih rendah pembelajaran (loss learning) yang signifikan +dan tertinggal dari peers. Dari 191 negara yang ditinjau dari pencapaian kompetensi literasi +dilakukan survey HDI dengan memperhitungkan dan numerasi siswa. Berdasarkan riset yang +komponen umur panjang dan hidup sehat, dilakukan oleh Kemendikbudristek, sebelum +pengetahuan, dan standar hidup layak yang pandemi Covid-19 kemajuan belajar selama 1 +dilakukan pada tahun 2021, Indonesia masih tahun (kelas 1 SD) adalah sebesar 129 poin untuk +berada di peringkat 114 sebagaimana nampak literasi dan 78 poin untuk numerasi. Sedangkan +dalam Grafik 4.1. saat pandemi Covid-19, kemajuan belajar +selama kelas 1 SD berkurang secara signifikan. +Skor PISA (Program for Internasional Student +Untuk literasi, kehilangan pembelajaran siswa +Assessment) Indonesia juga masih di bawah rerata +setara dengan 6 bulan belajar. Sedangkan untuk +OECD dan ASEAN-5. Hal yang sama juga +numerasi, kehilangan pembelajaran siswa setara +ditunjukkan dari Angka Partisipasi Kasar (APK) +dengan 5 bulan belajar. Indikasi learning loss dari +untuk perguruan tinggi (19-24 tahun) yang masih +kelas 1 sampai dengan kelas 2 SD dapat dilihat +tertinggal dibandingkan peers. Kondisi tersebut +pada Grafik 4.2. +mengindikasikan tantangan bagi Indonesia +untuk dapat mengejar persaingan tenaga kerja Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut +secara global. Di sisi lain, tingkat pengangguran sejak tahun 2021 reformasi pendidikan telah +lulusan pendidikan vokasi juga cukup tinggi. dilaksanakan dengan tujuan untuk mendorong +pengembangan SDM Indonesia unggul +GRAFIK 4.1 +HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI), 2015—2021 +0,72 +0,71 0,71 +0,70 0,71 +0,70 +0,70 +2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 +Malaysia Thailand Vietnam Philippines Indonesia +Sumber: UNDP diolah +4-4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GRAFIK4.2 +INDIKASI LEARNING LOSS DARI KELAS 1 SD—2 SD +129 +52 +(6 b7u7lan) 77 +Literasi +SEBELUM Indikasi Learning SESUDAH +(TA 19/20) Loss (TA 20/21) +78 +44 +Numerasi +(5 bulan) 34 +SEBELUM Indikasi Learning SESUDAH +(TA 19/20) Loss (TA 20/21) +Sumber: Kemendikbudristek +yang bersifat holistik. Pendidikan holistik ini Pembangunan pada bidang pendidikan telah +tidak hanya difokuskan pada kemampuan berhasil meningkatkan taraf pendidikan +literasi dan numerasi, namun juga difokuskan penduduk Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh +pada pendidikan karakter. Upaya ini telah peningkatan capaian sebagaimana terlihat pada +dilaksanakan melalui beberapa strategi yang Grafik 4.3. Capaian RLS penduduk usia 15 +terintegrasi dalam platform teknologi. Progres tahun ke atas meningkat sebesar 0,15 dari 8,54 +pelaksanaan reformasi pendidikan yang telah tahun (pada tahun 2021) menjadi 8,69 tahun +dilaksanakan sejak tahun 2021 sampai dengan (pada tahun 2022). +tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut. +Begitu juga untuk HLS meningkat 0,02 tahun +Pembangunan manusia di Indonesia terus +menjadi 13,10 tahun pada tahun 2022 (jika +mengalami kemajuan, selama tahun 2010–2022, +dibandingkan tahun 2021), dan ditargetkan +Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia +mencapai 13,22 pada tahun 2023. Hal ini +rata-rata meningkat sebesar 0,83 persen per +didukung dengan kenaikan tingkat penyelesaian +tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,91 +pendidikan dari jenjang pendidikan dasar +pada tahun 2022. Salah satu dimensi pembentuk +hingga menengah, yang pada tahun 2022 +IPM adalah dimensi pengetahuan yang memiliki +mencapai 97,82 persen untuk jenjang SD/MI/ +dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah +sederajat, 90,13 persen untuk jenjang SMP/ +(HLS) penduduk usia 7 tahun dan Rata-Rata +MTs/sederajat, dan 66,13 persen untuk jenjang +Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun +SMA/SMK/MA/sederajat. +ke atas, kedua indikator ini terus meningkat dari +tahun ke tahun. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-5 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GRAFIK 4.3 +HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA +SEKOLAH, +2017—2022 +12,9 12,9 13,0 13,0 13,1 13,1 +8,1 8,2 8,3 8,5 8,5 8,7 +2017 2018 2019 2020 2021 2022 +HLS RLS +Sumber: BPS diolah +Dari sisi pemerataan, layanan pendidikan dalam RPJMN. Selain itu, untuk pemerataan +semakin inklusif yang mencakup kepada seluruh akses antarwilayah, bantuan pendidikan untuk +strata sosial ekonomi masyarakat. Rasio APK 20 3.691 siswa di tahun 2022 dan 3.048 siswa di +persen penduduk termiskin dan 20 persen tahun 2023 diberikan melalui Program Afirmasi +penduduk terkaya untuk jenjang SMA/SMK/ Pendidikan Menengah (ADEM) Papua dan +MA/Sederajat pada tahun 2022 meningkat Papua Barat, daerah 3T, wilayah perbatasan +menjadi 0,78 dibandingkan kondisi tahun 2021 dan afirmasi. Untuk memastikan pembiayaan +sebesar 0,76. Pada jenjang pendidikan tinggi, layanan pendidikan yang terjangkau, Pemerintah +pemerintah juga telah berhasil meningkatkan juga telah mengalokasikan Bantuan Operasional +rasio APK antara penduduk dari kelompok 20 Sekolah (BOS) untuk SD/MI, SMP/MTs, +persen termiskin dan dari kelompok 20 persen dan SMA/SMK/MA, serta BOP PAUD dan +terkaya dari semula 0,29 pada tahun 2021 pendidikan kesetaraan sesuai dengan tingkat +menjadi 0,38 pada tahun 2022. Peningkatan ini kemahalan dan karakteristik daerah. Revitalisasi +mencerminkan adanya penurunan kesenjangan sarana dan prasarana pembelajaran semakin +partisipasi pendidikan antara penduduk pada diberikan perhatian dengan penerapan konsep +kelompok pengeluaran 20 persen termiskin dan ketuntasan pada DAK Fisik Bidang Pendidikan, +penduduk pada kelompok pengeluaran 20 yang pada tahun 2022 telah dapat dilakukan +persen terkaya. pada 50.034 satuan pendidikan. +Meningkatnya akses pendidikan antara lain Dalam rangka peningkatan partisipasi +didorong dengan upaya Pemerintah dalam pendidikan tinggi, Pemerintah telah menyalurkan +mengambil langkah melalui Program Indonesia bantuan pendidikan melalui Program KIP +Pintar (PIP), dimana bantuan pendidikan Kuliah mulai tahun 2020, yang sebelumnya +diberikan kepada siswa miskin dan rentan miskin merupakan Beasiswa Bidikmisi, serta bantuan +pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIk). Selain +sejak tahun 2020 hingga 2023 sebanyak 20,2 juta program tersebut, Kemendikbudristek dan +peserta didik sesuai dengan target yang tercantum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) +4-6 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +GRAFIK 4.3 +HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH, +2017—2022 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +berkolaborasi memperluas ruang lingkup dana yang berfokus pada kompetensi literasi, +abadi pendidikan untuk beasiswa pendidikan, numerasi, karakter, dan kondisi lingkungan +kampus merdeka, program vokasi, program belajar yang mendukung proses pembelajaran +prestasi, dan beasiswa kebudayaan. Program yang efektif. Asesmen Nasional menilai aspek +Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, +dilakukan melalui kegiatan studi mandiri, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter +micro-credential, Kampus Membangun Desa, murid. Terdapat 282.962 satuan pendidikan +Magang dan Studi Independen Bersertifikat yang melaksanakan asesmen pada tahun +(MSIB) di industri, Pertukaran Mahasiswa 2022 dan pada tahun 2023 sebanyak 285.663 +Merdeka, Indonesian International Student satuan pendidikan. Laporan hasil AN secara +Mobility Awards (IISMA), Kampus Mengajar, komprehensif juga tertuang dalam platform +Kewirausahaan Mahasiswa dan Praktisi Rapor Pendidikan. Selain itu dilakukan akreditasi +Mengajar. satuan PAUD dan Pendidikan Non-Formal +(PNF) sebanyak 35.833 lembaga di tahun 2022 +Hasil kualitas pembelajaran juga meningkat dan ditargetkan 45.777 lembaga di tahun 2023. +Dari sisi pemerataan, layanan pendidikan yang dapat dilihat dari meningkatnya persentase Akreditasi satuan pendidikan formal dasar dan +semakin inklusif yang mencakup kepada seluruh siswa dengan nilai asesmen kompetensi menengah sebanyak 52.690 lembaga di tahun +strata sosial ekonomi masyarakat. Rasio APK 20 (literasi) memenuhi kompetensi minimum 2022 dan ditargetkan 55.875 lembaga di tahun +persen penduduk termiskin dan 20 persen sebesar 6,95 dari 52,54 persen di tahun 2021 2023. Akreditasi Perguruan Tinggi/Prodi +penduduk terkaya untuk jenjang SMA/SMK/ menjadi 59,49 persen di tahun 2022. Sementara sebanyak 2.764 di tahun 2022 dan ditargetkan +MA/Sederajat pada tahun 2022 meningkat itu, persentase siswa dengan nilai asesmen 1.076 di tahun 2023. +menjadi 0,78 dibandingkan kondisi tahun 2021 kompetensi (numerasi) memenuhi kompetensi +sebesar 0,76. Pada jenjang pendidikan tinggi, minimum, meningkat sebesar 12,95 persen Pemerintah juga terus melakukan transformasi +pemerintah juga telah berhasil meningkatkan dari 32,29 persen di tahun 2021 menjadi 45,24 pada bidang pendidikan vokasi melalui +rasio APK antara penduduk dari kelompok 20 persen di tahun 2022. Dalam upaya peningkatan berbagai program. Tahun 2022 sebanyak +persen termiskin dan dari kelompok 20 persen kualitas pendidikan, terdapat lebih dari 150.000 1.401 SMK telah dikembangkan menjadi Pusat +terkaya dari semula 0,29 pada tahun 2021 satuan pendidikan telah mengimplementasikan Keunggulan, dan ditargetkan 1.551 SMK di +menjadi 0,38 pada tahun 2022. Peningkatan ini Kurikulum Merdeka, lebih dari 1,3 juta tahun 2023. Pemberian keterampilan kerja dan +mencerminkan adanya penurunan kesenjangan pendidik dan tenaga kependidikan yang telah berwirausaha bagi anak tidak sekolah melalui +partisipasi pendidikan antara penduduk pada memanfaatkan platform Merdeka Mengajar Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program +kelompok pengeluaran 20 persen termiskin dan dalam rangka peningkatan kompetensi, dan Kecakapan Wirausaha (PKW), di tahun 2022 +penduduk pada kelompok pengeluaran 20 lebih dari 14.000 satuan pendidikan dari 508 sebanyak 41.722 orang telah diberikan bantuan +persen terkaya. kabupaten/kota menjadi Sekolah Penggerak. PKK dan 22.063 bantuan PKW. Di tahun 2023 +Pelaksanaan Kebijakan Merdeka Belajar tersebut bantuan tersebut dialokasikan untuk 11.790 +Meningkatnya akses pendidikan antara lain mendukung pada peningkatan kualitas hasil orang penerima bantuan PKK, dan 7.910 +didorong dengan upaya Pemerintah dalam belajar peserta didik. bantuan PKW. +mengambil langkah melalui Program Indonesia +Pintar (PIP), dimana bantuan pendidikan Dalam upaya meningkatkan kualitas Selanjutnya untuk melakukan mitigasi +diberikan kepada siswa miskin dan rentan miskin pembelajaran dan relevansi pendidikan kehilangan pembelajaran akibat +pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di seluruh jenjang, Kemendikbudristek pandemi Covid-19, Pemerintah melalui +sejak tahun 2020 hingga 2023 sebanyak 20,2 juta melaksanakan Asesmen Nasional (AN) yang Kemendikbudristek mengeluarkan kebijakan +peserta didik sesuai dengan target yang tercantum merupakan sistem evaluasi pendidikan mutakhir dengan memberikan pilihan kepada sekolah +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-7 +GRAFIK 4.3 +HARAPAN LAMA SEKOLAH DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH, +2017—2022 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +untuk menggunakan kurikulum yang pemberlakuan pembelajaran daring, dan +disederhanakan (kurikulum darurat) agar penyesuaian dengan perkembangan situasi +dapat berfokus pada penguatan karakter dan kebutuhan terkini. Penggunaan kurikulum +dan kompetensi mendasar. Di samping yang lebih fleksibel terbukti efektif dalam +itu, Pemerintah juga menyediakan modul mendongkrak capaian pembelajaran peserta +literasi dan numerasi untuk membantu guru didik. +menerapkan kurikulum serta tersedia modul +untuk orang tua yang dapat digunakan di rumah. Berdasarkan survei pembelajaran di masa +Kebijakan ini dituangkan dalam Keputusan pandemi, jenjang pendidikan dasar dan +Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor menengah yang dilakukan oleh Badan Standar, +719/P/2020 yang intinya memberikan Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) +keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk pada Juli 2021, terdapat 59,2 persen satuan +mengimplementasikan kurikulum 2013 secara pendidikan yang tetap menggunakan kurikulum +penuh, menggunakan kurikulum darurat yang 2013 secara penuh, 31,5 persen satuan +merupakan penyederhanaan dari kurikulum pendidikan menggunakan kurikulum darurat, +2013 yang dikembangkan oleh pemerintah, atau dan 8,9 persen satuan pendidikan melakukan +satuan pendidikan melakukan penyederhanaan penyederhanaan kurikulum 2013 secara +kurikulum 2013 secara mandiri. mandiri, serta ada sekitar 0,4 persen satuan +pendidikan menggunakan kurikulum lainnya. +Pada kurikulum darurat dilakukan Berdasarkan implementasi kurikulum di masa +penyederhanaan materi di setiap mata pelajaran pandemi Covid-19, diperoleh fakta bahwa siswa +sehingga guru dan siswa dapat berfokus pengguna kurikulum darurat mendapat capaian +pada materi esensial dan prasyarat untuk belajar yang lebih baik daripada siswa yang +kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. menggunakan kurikulum 2013 secara penuh, +Penyederhanaan dan penyempurnaan terlepas dari latar belakang sosio-ekonominya. +kurikulum tentunya diperlukan sebagai akibat Survei yang dilakukan selama kurun waktu +dari learning loss dan learning gap akibat pandemi, bulan April-Mei 2021 menunjukkan perbedaan +sistem pengajaran yang akan berubah akibat hasil belajar yang signifikan antara kurikulum +GRAFIK4.4 +PERBANDINGAN NILAI SISWA YANG MENGGUNAKAN +KURIKULUM 2013 DAN KURIKULUM DARURAT +Selisih Skor Numerasi Selisih Skor Literasi +Kurikulum 2013 482 Kurikulum 2013 532 +Kurikulum darurat 517 Kurikulum darurat 570 ++ 4 bulan + 4 bulan +Sumber:Kemendikbudristek +4-8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +2013 dan kurikulum darurat. Selisih skor pendidikan untuk melaksanakan beberapa +literasi dan numerasinya setara dengan 4 bulan kebijakan dalam rangka mengatasi +pembelajaran. Pada skor numerasi, siswa tantangan dan permasalahan dalam bidang +pengguna kurikulum 2013 memperoleh skor pendidikan, antara lain sebagai berikut: +482 dibanding siswa pengguna kurikulum (1) mulai diterapkannya BOS berbasis +darurat dengan skor 517. Sementara skor literasi kinerja pada tahun 2019; (2) diserahkannya +siswa pengguna kurikulum 2013 memperoleh pelaksanaan rehabilitasi sarana dan prasarana +skor 532 dibanding siswa pengguna kurikulum pendidikan kepada Kementerian PUPR pada +darurat dengan skor 570. Hal ini dapat dilihat tahun 2019; (3) perluasan program beasiswa +pada Grafik 4.4. afirmasi/bidikmisi melalui KIP Kuliah; +(4) memperkuat pendidikan vokasi +4.2.2 Perkembangan Anggaran melalui pengembangan BLK Komunitas; +Pendidikan (5) pelaksanaan Program Kartu Prakerja dan +perubahan penyaluran BOS secara langsung +Kualitas SDM yang unggul akan berpengaruh ke rekening sekolah mulai tahun 2020; +terhadap pertumbuhan ekonomi, produktivitas, (6) pengalokasian dana abadi di bidang +dan daya saing suatu negara. Maka dari itu, pendidikan yang terus meningkat, dan hasil +Pemerintah tetap konsisten untuk mendorong kelolaannya terutama dimanfaatkan untuk +peningkatan kualitas SDM Indonesia, yang pemberian beasiswa; (7) pelaksanaan bantuan +dilakukan secara komprehensif untuk kuota internet pada tahun 2020 dan 2021 +membangun SDM Indonesia yang sehat, untuk menjamin keberlangsungan proses +terampil, dan inovatif. Sejalan dengan hal belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19; +tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen (8) pelaksanaan kurikulum darurat pada tahun +untuk memberikan perhatian besar terhadap 2020 dalam rangka meminimalisir terjadinya +peningkatan kualitas SDM. Hal ini ditunjukkan learning loss akibat pandemi Covid-19; dan (9) +melalui pemenuhan mandatory anggaran pelaksanaan program guru penggerak. +pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sejak +tahun 2009. Melalui berbagai pelaksanaan kebijakan dan +pemanfaatan anggaran pendidikan dalam +Alokasi anggaran pendidikan terus mengalami periode tersebut, terdapat berbagai capaian +peningkatan dari tahun ke tahun. Anggaran dari pemanfaatan anggaran pendidikan antara +pendidikan tersebut meningkat dari lain sebagai berikut: (1) pemberian bantuan +Rp460.316,8 miliar pada tahun 2019 menjadi melalui PIP pada kisaran 20,3 juta jiwa per +Rp480.258,8 miliar pada tahun 2022 atau tahun; (2) pemberian beasiswa bidikmisi yang +secara rata-rata meningkat sebesar 1,4 persen. kemudian diperluas menjadi KIP Kuliah +Selanjutnya pada tahun 2023, outlook anggaran kepada 466,1 ribu mahasiswa pada tahun 2019 +pendidikan meningkat signifikan menjadi dan meningkat menjadi 978,4 ribu mahasiswa +Rp552.065,5 miliar atau meningkat sebesar pada tahun 2023; (3) sejak tahun 2010 +15,0 persen dari realisasinya pada tahun 2022. sampai dengan tahun 2023, LPDP bekerja +sama dengan Kemendikbudristek untuk +Dalam periode tahun 2019―2023, menyalurkan beasiswa gelar kepada 17.521 +Pemerintah telah memanfaatkan anggaran orang dan beasiswa non-gelar kepada 142.231 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-9 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +orang. Pada pada periode yang sama, LPDP +dan pemberian sertifikat pendidik; +juga berkolaborasi dengan Kemenag untuk +5) Penguatan pendidikan vokasi dengan +menyalurkan beasiswa gelar kepada 4.284 +pasar tenaga kerja (link and match) antara +orang dan beasiswa non-gelar kepada 20.089 +lain melalui penguatan teaching industry dan +orang; (4) revitalisasi pendidikan vokasi; dan +SMK Pusat Unggulan; +(5) memperkuat peran lembaga pengelola dana +6) Peningkatan investasi di bidang pendidikan +abadi pendidikan sebagai Endowment Fund (EF) +antara lain untuk pemberian beasiswa, +pendidikan. +dukungan riset, pemajuan kebudayaan dan +penguatan perguruan tinggi. +Pemanfaatan anggaran pendidikan akan terus +diarahkan untuk mendukung kebijakan yang +Guna melaksanakan kebijakan-kebijakan +ditujukan untuk merespon berbagai tantangan +tersebut, anggaran pendidikan dalam RAPBN +pembangunan di bidang pendidikan. Berbagai +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar +kebijakan yang akan ditempuh merupakan +Rp660.828,0 miliar atau 20 persen dari belanja +penguatan atas kebijakan yang telah ditempuh +negara. Jumlah tersebut dialokasikan melalui +sebelumnya agar capaian indikator pendidikan +BPP, TKD, dan investasi Pemerintah pada +di masa mendatang dapat terus meningkat +pos pembiayaan. Perkembangan anggaran +untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia +pendidikan tahun 2019-2024 disajikan pada +Maju 2045. Ke depan, kebijakan pendidikan +Grafik 4.5. +diarahkan untuk menghadirkan pendidikan +yang berkualitas melalui perbaikan pada Anggaran pendidikan melalui BPP tahun +infrastruktur, SDM, dan ekosistem pendidikan. 2024 sebesar Rp237.269,3 miliar. Anggaran +Secara umum arah kebijakan anggaran tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk +pendidikan tahun 2024 akan difokuskan antara meningkatkan akses masyarakat terhadap +lain untuk mendukung: pendidikan serta memberikan kemudahan +untuk membebaskan biaya pendidikan bagi +1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa +jenjang pendidikan melalui perluasan wajib yang lain, agar peserta didik dapat memperoleh +belajar dan bantuan pendidikan (antara layanan pendidikan yang lebih baik. +lain beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah) +termasuk pada pendidikan keagamaan; Salah satu kegiatan yang dilakukan melalui +2) Penguatan kualitas dan ketersediaan layanan anggaran pendidikan pada BPP adalah, +PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana peningkatan akses dan pelaksanaan wajib +Desa; belajar yang dilakukan melalui penyediaan +3) Percepatan peningkatkan kualitas sarpras sarana dan prasarana pendidikan, serta +penunjang kegiatan pendidikan terutama penyediaan bantuan pendidikan bagi anak +di daerah 3T baik pada pendidikan umum kurang mampu. Beberapa langkah yang diambil +maupun pendidikan keagamaan; adalah penyaluran Program Indonesia Pintar +4) Peningkatan kompetensi guru dan tenaga (PIP) dan penyaluran Bantuan Operasional +kependidikan dengan tetap melanjutkan Sekolah (BOS). +transformasi guru dan tenaga kependidikan +Salah satu kegiatan yang ditujukan untuk +antara lain melalui program guru penggerak +memberikan keringanan biaya pendidikan bagi +4-10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GRAFIK 4.5. +PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDIDIKAN, 2019—2024 +(triliun rupiah) +19,7 +15,0 +6,6 +2,9 1,3 0,1 +660,8 +552,1 +460,3 473,7 479,6 480,3 +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023 2024 +Melalui BPP TKD Pembiayaan Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +peserta didik adalah program BOS. Dana BOS pendidikan menengah universal; mencegah +adalah program yang diusung Pemerintah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah +untuk membantu sekolah di Indonesia agar (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan +dapat memberikan pembelajaran dengan akibat kesulitan ekonomi; dan menarik siswa +lebih optimal. Bantuan yang diberikan melalui putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan +dana BOS yakni berbentuk dana yang dapat pendidikan agar kembali mendapatkan layanan +dipergunakan untuk keperluan sekolah, seperti pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan +pemeliharaan sarpras sekolah hingga membeli nonformal. +alat multimedia untuk menunjang kegiatan +pembelajaran. Pada tahun 2024, jumlah Selanjutnya, Pemerintah selalu berupaya untuk +siswa yang menerima BOS melalui Kemenag menjamin, bahwa anak Indonesia yang kurang +sebanyak 9,6 juta siswa, yang merupakan mampu terutama yang memiliki prestasi akan +bagian dari total BOS sebanyak 53,4 juta siswa. dapat terus menempuh pendidikan hingga +jenjang pendidikan tinggi. Sebagai kelanjutan +Selain itu, pada tahun 2024 Pemerintah sekaligus transformasi pembiayaan pendidikan +juga akan melanjutkan pemberian bantuan tinggi yang sejak tahun 2010 dilaksanakan +pendidikan melalui PIP kepada 20,8 juta siswa. melalui program Bidikmisi, KIP Kuliah mulai +PIP merupakan bantuan berupa uang tunai, tahun 2020 memberikan bantuan berupa +perluasan akses, dan kesempatan belajar dari uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan +Pemerintah yang diberikan kepada peserta yang belajar yang diberikan kepada peserta didik +berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan mahasiswa yang berasal dari keluarga +untuk membantu biaya personal pendidikan. miskin atau rentan miskin untuk membiayai +Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pendidikan tinggi. Peningkatan akses dan +akses bagi anak untuk mendapatkan layanan kesempatan belajar di perguruan tinggi ini juga +pendidikan sampai tamat satuan pendidikan sejalan dengan program Kampus Merdeka dan +menengah; untuk mendukung pelaksanaan Merdeka Belajar untuk memberikan keleluasaan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-11 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +mahasiswa menyelesaikan perkuliahan melalui mewujudkan lembaga pendidikan yang +fleksibilitas bentuk pembelajaran. KIP Kuliah memiliki pendidik dan tenaga kependidikan +ditujukan bagi keluarga miskin/rentan miskin/ yang berkualitas dan profesional, perlu +prioritas untuk membiayai pendidikan dan dilakukan transformasi tata kelola guru dan +membantu biaya hidup bagi siswa lulusan tenaga kependidikan secara berkelanjutan +SMA/SMK/sederajat yang diterima di melalui peningkatan kompetensi guru. +perguruan tinggi. Melalui program KIP Kuliah, Transformasi guru meliputi peningkatan +Pemerintah berupaya memberikan bantuan kualitas pembelajaran, pengembangan +kepada siswa/i yang mengalami keterbatasan kurikulum, penggunaan teknologi, dan +ekonomi orang tua, sehingga orang tua dapat kolaborasi antarguru. Dalam RAPBN tahun +terbantu dalam pembiayaan pendidikan tinggi. anggaran 2024, peningkatan kompetensi guru +Diharapkan melalui program KIP Kuliah ditargetkan sebanyak 293.605 guru antara lain +ini, dapat menarik siswa untuk melanjutkan untuk pengembangan karir kepada 139.105 +pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. guru, sertifikasi kepada 133.000 guru, dan +KIP Kuliah juga ditujukan untuk membantu program guru penggerak kepada 20.000 guru. +meringankan hambatan dalam keterbatasan +ekonomi orang tua dari siswa untuk bersekolah, Sarana dan prasarana pendidikan merupakan +sehingga nantinya membuat anak-anak tidak faktor yang tidak dapat diabaikan keberadaan +lagi terpikir untuk berhenti sekolah. Pada dan peranannya sebagai faktor pendukung +tahun 2024, penerima program KIP Kuliah terhadap keberhasilan kegiatan pembelajaran +ditargetkan sebanyak 1.046,0 ribu mahasiswa. di setiap jenjang pendidikan. Dukungan sarana +dan prasarana menjadi faktor determinan +Pemerintah juga mendorong pelaksanaan yang memiliki hubungan langsung terhadap +program Link and Match antara pendidikan motivasi belajar siswa/peserta didik. Dalam +vokasi dengan dunia industri yang dimulai dengan RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran sarana +pembuatan kurikulum bersama. Program ini dan prasarana pendidikan dialokasikan antara +bertujuan meningkatkan penyerapan lulusan lain untuk kebutuhan sarana dan prasarana +sekolah vokasi agar dapat menjadi tenaga kerja pendukung pembelajaran, museum yang +andal sesuai dengan kebutuhan industri. Untuk dibangun, serta pengembangan SMK menjadi +mendukung program ini, Kemendikbudristek Pusat Keunggulan kepada 1.340 satuan +melakukan revitalisasi pendidikan vokasi pendidikan, serta pembangunan, rehabilitasi +melalui peningkatan kualitas fasilitas, SDM, dan renovasi sarpras pendidikan dasar dan +dan akreditasi lembaga pendidikan vokasi. menengah sebanyak 732 unit sekolah. +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Link +and Match antara pendidikan vokasi dengan Selanjutnya, dalam RAPBN tahun anggaran +dunia industri direncanakan ditujukan kepada 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) +12 lembaga guna mendukung penyusunan diperhitungkan sebagai salah satu bagian dari +kurikulum berbasis industri dan penjaminan anggaran pendidikan. PKH adalah program +mutu perguruan tinggi vokasi. pemberian bantuan sosial bersyarat kepada +Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan +Salah satu komponen kunci dalam pendidikan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. +adalah guru sebagai pendidik. Untuk Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki +4-12 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +akses dan memanfaatkan pelayanan sosial pendidikan melalui DBH dan DAU bersifat +dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perkiraan, mengingat komponen tersebut +perawatan, dan pendampingan, termasuk sebagian besar bersifat block grant. Komponen +akses terhadap berbagai program perlindungan terbesar anggaran pendidikan melalui DAU +sosial lainnya yang merupakan program diperkirakan untuk pembayaran gaji tenaga +komplementer secara berkelanjutan. Salah pendidik yang bertugas di daerah. +satu komponen PKH adalah komponen +bantuan bidang pendidikan yaitu bantuan DBH berkontribusi melalui earmarking +bagi penerima PKH yang memiliki anak penggunaan dari alokasi Tambahan DBH +usia sekolah pada jenjang SD, SMP, dan SDA Migas dalam rangka Otsus yang +SMA. Kewajiban penerima manfaat pada penggunaannya untuk sektor pendidikan +komponen pendidikan yaitu mendaftarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas +dan memastikan kehadiran anggota keluarga daerah. Penggunaan Tambahan DBH SDA +PKH ke satuan pendidikan sesuai jenjang Migas dalam rangka otsus untuk Provinsi +sekolah dasar dan menengah. Mengingat Aceh diatur berdasarkan UU Nomor 11 +komponen PKH tersebut berkontribusi pada Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, +bidang pendidikan, Pemerintah memasukkan yaitu paling sedikit 30,0 persen dialokasikan +komponen bidang pendidikan pada PKH untuk membiayai pendidikan di Provinsi Aceh. +menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Selanjutnya, tambahan DBH Migas dalam +Jumlah target penerima PKH pada tahun rangka Otsus untuk Provinsi Papua Barat dan +2024 direncanakan mencapai 10 juta KPM. Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana diatur +Pemerintah berharap komponen pendidikan dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 digunakan +dalam PKH tersebut akan dapat berkontribusi sekurang-kurangnya 35,0 persen untuk biaya +secara signifikan untuk menurunkan tingkat pendidikan. Selain itu, dalam UU Nomor 2 +kemiskinan dan meningkatkan akses Tahun 2021 juga diatur penggunaan Dana +pendidikan bagi keluarga miskin, serta pada Otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua yang +akhirnya mampu mendorong peningkatan bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 30,0 +Indeks Pembangunan Manusia (IPM). persen untuk bidang pendidikan. +Anggaran pendidikan melalui TKD dalam Pada tahun 2023, Pemerintah mulai +RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan memberlakukan kebijakan DAU yang +sebesar Rp346.558,7 miliar. Jumlah tersebut Ditentukan Penggunaannya, salah satunya +meningkat 15,3 persen dibandingkan outlook adalah untuk pendidikan. Bagian DAU yang +tahun sebelumnya terutama disebabkan Ditentukan Penggunaanya untuk bidang +adanya kebijakan kenaikan gaji ASN. pendidikan tersebut dipergunakan untuk +Anggaran pendidikan melalui TKD terdiri mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik +atas beberapa komponen, yaitu: (1) DBH dalam rangka peningkatan kualitas layanan +dan DAU yang diperkirakan untuk bidang dasar bidang pendidikan sesuai dengan +pendidikan; (2) DAK; dan (3) Dana Otsus kegiatan dan subkegiatan prioritas dan +yang diperkirakan untuk bidang pendidikan, pendukung sesuai ketentuan perundang- +sebagaimana dimandatkan dalam peraturan undangan, termasuk untuk belanja yang terkait +perundang-undangan terkait otsus. Anggaran dengan peningkatan capaian SPM bidang +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-13 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +pendidikan serta belanja pegawai berupa guru/tenaga pendidik ASND yang bersertifikat; +gaji dan tunjangan melekat yang dibayarkan (8) Dana Tamsil ASND untuk 503,4 ribu +kepada ASND guru dan tenaga kependidikan guru ASND, serta (9) TKG ASND di Daerah +di daerah. Pada tahun 2024 kebijakan DAU Khusus untuk 50,9 ribu guru ASND. +yang Ditentukan Pengunaannya untuk bidang +pendidikan akan melanjutkan kebijakan yang Pemenuhan mandatory spending atau belanja +telah dilakukan pada tahun 2023 sehingga wajib anggaran pendidikan juga bersumber dari +memberikan dampak yang lebih baik bagi pembiayaan anggaran dalam pos pengeluaran +peningkatan layanan bidang pendidikan di pembiayaan investasi. Dalam RAPBN tahun +daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja anggaran 2024, Pemerintah akan melanjutkan +penggunaan DAU untuk bidang pendidikan. investasi di bidang pendidikan, diantaranya +melalui alokasi Dana Abadi di Bidang +Selanjutnya, komponen DAK yang merupakan Pendidikan. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun +bagian dari anggaran pendidikan mencakup 2021, Dana Abadi di Bidang Pendidikan +DAK Fisik Bidang Pendidikan dan DAK tersebut terdiri atas Dana Abadi Pendidikan +Nonfisik terkait pendidikan. DAK Fisik Bidang (DAP) (termasuk Dana Abadi Pesantren), Dana +Pendidikan bertujuan untuk mempercepat Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan +penyediaan infrastruktur publik terutama Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dananya +sarana dan prasarana pendidikan berupa dikelola oleh LPDP sebagai EF pendidikan. +pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas. +Sedangkan DAK Nonfisik bidang pendidikan Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, +antara lain meliputi BOS, BOP PAUD, Bantuan Pemerintah merencanakan Dana Abadi di +Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan sebesar Rp25.000,0 miliar +Kesetaraan (BOP Kesetaraan), Tunjangan dengan rincian alokasi DAP (termasuk Dana +Profesi Guru ASND, Tambahan Penghasilan Abadi Pesantren) sebesar Rp15.000,0 miliar, +Guru ASND, dan Tunjangan Khusus Guru Dana Abadi Penelitian sebesar Rp4.000,0 +ASND, serta BOP Museum dan Taman miliar, Dana Abadi Kebudayaan sebesar +Budaya. Rp2.000,0 miliar, dan Dana Abadi Perguruan +Tinggi sebesar Rp4.000,0 miliar. +Target output tahun 2024 antara lain: +(1) revitalisasi sekolah 28.830 SP; DAP direncanakan sebesar Rp15.000,0 +(2) pembangunan unit sekolah baru 47 SP; miliar, dimana sebesar Rp2.000,0 miliar akan +(3) pembangunan gedung layanan dialokasikan untuk Dana Abadi Pesantren. +perpustakaan 126 unit; (4) BOS Reguler DAP merupakan bentuk komitmen +untuk 43,8 juta siswa dan dana BOS Kinerja Pemerintah di bidang pendidikan sebagai +untuk 8.435 sekolah penggerak; (5) BOP langkah untuk menyiapkan SDM unggul dan +PAUD Reguler untuk 6,5 juta peserta didik berdaya saing melalui optimalisasi program +dan BOP PAUD Kinerja untuk 3.302 SP; beasiswa, pendanaan riset, serta menjamin +(6) BOP Pendidikan Kesetaraan Reguler untuk keberlangsungan program pendidikan bagi +925.368 peserta didik dan dana BOP Pendidikan generasi berikutnya sehingga dapat meneruskan +Kesetaraan Kinerja untuk 1.176 satuan tongkat kepemimpinan di masa yang akan +pendidikan; (7) TPG ASND untuk 1,1 juta datang. DAP tersebut akan dimanfaatkan +4-14 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +untuk mendukung komitmen LPDP untuk (RIIM), sehingga dapat mengakselerasi sasaran +menyalurkan beasiswa S2 dan S3 kepada dan target pembangunan di bidang Ilmu +4.000–5.000 orang per tahun untuk mencapai Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Riset- +target 70.000 orang pada tahun 2030. riset yang didanai Pemerintah diprioritaskan +pada kegiatan riset yang terkait dengan sektor- +Selanjutnya, sesuai dengan Perpres sektor yang memiliki potensi multiplier effect yang +Nomor 82 Tahun 2021 tentang besar dan juga riset strategis yang dibutuhkan +Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren dalam kondisi saat ini serta berpedoman pada +telah mengatur Dana Abadi Pesantren, Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). +yaitu dana yang dialokasikan khusus +untuk pesantren dan bersifat abadi untuk Dana Abadi Kebudayaan direncanakan +menjamin keberlangsungan pengembangan sebesar Rp2.000,0 miliar. Dalam UU Nomor +pendidikan pesantren yang bersumber dan 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, +merupakan bagian dari DAP. Pendanaan Pemerintah berupaya untuk mengembangkan +penyelenggaraan pesantren tersebut dikelola dan memanfaatkan kekayaan budaya secara +untuk pengembangan fungsi pesantren yang optimal untuk mendukung perekonomian +meliputi 3 (tiga) hal, yakni fungsi pendidikan, dan pembangunan nasional dengan dukungan +fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan teknologi dan inovasi yang mumpuni. +masyarakat. Dana Abadi Pesantren bertujuan Pemanfaatan hasil kelolaan Dana Abadi +untuk menjamin keberlangsungan program Kebudayaan dapat digunakan untuk fasilitasi +pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya bidang kebudayaan bagi komunitas dan +sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku budaya, produksi kegiatan kebudayaan, +antargenerasi. Dana Abadi Pesantren ini akan produksi media, dan program layanan lainnya +digunakan untuk peningkatan kapasitas dari sesuai arahan Dewan Penyantun. +pengelola, ustad, dan pendidikan lanjutan. +Berdasarkan Perpres Nomor 111 Tahun Dana Abadi Perguruan Tinggi direncanakan +2021 Pasal 13, hasil pengembangan DAP sebesar Rp4.000,0 miliar. Melalui dana abadi +termasuk didalamnya Dana Abadi Pesantren tersebut, Pemerintah berharap terciptanya +digunakan untuk program layanan yang keterpaduan perencanaan riset dan produk yang +meliputi: (1) beasiswa gelar dan nongelar; dihasilkan perguruan tinggi. Pemerintah juga +(2) peningkatan kompetensi gelar dan menggalakkan program Research Power-House, +nongelar; (3) pendanaan riset; (4) pendidikan penciptaan ekosistem inovasi, dan program +keagamaan dan pendidikan pesantren; dan konsorsium riset antara perguruan tinggi dan +(5) program layanan lainnya sesuai arahan swasta sehingga riset yang dilakukan mampu +Dewan Penyantun. menghasilkan inovasi yang sejalan dengan +kebutuhan industri. Melalui pengembangan +Selanjutnya, Dana Abadi Penelitian Dana Abadi Perguruan Tinggi diharapkan +direncanakan sebesar Rp4.000,0 miliar. kualitas perguruan tinggi bisa semakin baik +Pengelolaan dan pengembangan Dana Abadi sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan +Penelitian diharapkan dapat membiayai riset- peringkat perguruan tinggi. +riset strategis dan prioritas, termasuk program +kegiatan Riset Inovasi untuk Indonesia Maju +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-15 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +4.3 Kesehatan dari APBN menjadi pengalokasian anggaran +berdasarkan rencana induk bidang kesehatan. +Pemerintah secara konsisten mengalokasikan +Hal ini sesuai dengan prinsip money follow +anggaran kesehatan secara optimal sejalan +program demi meningkatkan efektifitas dan +dengan kebutuhan masyarakat. Upaya +efisiensi dalam penganggaran dan pencapaian +tersebut dilakukan dalam rangka menjamin +target di bidang kesehatan. Berdasarkan hal +terselenggaranya pembangunan bidang +tersebut, Pemerintah tetap berkomitmen +kesehatan demi mendukung peningkatan +untuk mengalokasikan anggaran kesehatan +kualitas SDM Indonesia. Sampai dengan +secara optimal guna mendukung peningkatan +tahun 2023, Pemerintah berkewajiban +derajat kesehatan masyarakat. Perkembangan +mengalokasikan anggaran kesehatan sekurang- +anggaran kesehatan tahun 2019―2024 +kurangnya sebesar 5 persen dari APBN +ditunjukkan pada Grafik 4.6. +sesuai amanat UU Nomor 39 tahun 2009 +tentang Kesehatan. Walaupun demikian, 4.3.1 Perkembangan Anggaran Kesehatan +pada kenyataannya pengalokasian anggaran Pada tahun 2019—2022, realisasi anggaran +di bidang kesehatan melebihi 5 persen dari kesehatan mengalami pertumbuhan dengan +APBN sejak tahun 2016 terutama untuk rata-rata mencapai 18,3 persen, yakni dari +penanganan permasalahan kesehatan pada saat Rp113.619,6 miliar pada tahun 2019 menjadi +pandemi Covid-19 pada tahun 2020 sampai Rp188.122,6 miliar pada tahun 2022. +dengan 2023. Pertumbuhan realisasi anggaran kesehatan +yang relatif tinggi tersebut utamanya +Sejalan dengan telah disahkannya UU Nomor +disebabkan oleh adanya tambahan belanja +17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terdapat +Pemerintah untuk penanganan pandemi +beberapa perubahan pengaturan, yang salah +Covid-19 selama tahun 2020 s.d. 2022, yang +satunya mengubah kewajiban pengalokasian +antara lain dimanfaatkan untuk penggantian +anggaran kesehatan pada persentase tertentu +klaim biaya perawatan pasien Covid-19, +GRAFIK 4.6 +PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN, 2019—2024 +(triliun rupiah) +81,3 +51,7 +4,0 8,1 +-8,3 +312,4 -39,8 +188,1 186,4 +172,3 172,5 +113,6 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Anggaran Kesehatan Pertumbuhan % +4-16 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +pengadaan obat dan alat kesehatan, penyaluran penanganan Covid-19 tidak sebesar tahun +insentif dan santunan kematian tenaga 2022. Namun demikian, Pemerintah tetap +kesehatan, serta pengadaan dan pelaksanaan mengantisipasi risiko kesehatan lainnya. +vaksinasi Covid-19. Selanjutnya, pertumbuhan +Peningkatan anggaran kesehatan pada periode +alokasi anggaran kesehatan juga dipengaruhi +tahun 2019―2023 sejalan dengan peningkatan +oleh kebijakan Pemerintah dalam rangka +output prioritas bidang kesehatan, antara lain: +mewujudkan cakupan kesehatan semesta +(1) cakupan penduduk yang menjadi peserta +melalui kesinambungan Program JKN. Pada +PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat +periode tahun 2019―2022, dilaksanakan +(KIS) naik dari 96,5 juta jiwa pada tahun 2019 +perluasan cakupan peserta Penerima Bantuan +menjadi 96,8 juta jiwa pada tahun 2023; (2) +Iuran (PBI) JKN, yakni peserta yang tergolong +layanan pengendalian penyakit tuberculosis +masyarakat miskin dan tidak mampu. Adapun +(TB) sebanyak 800 layanan pada tahun 2019 +atas nilai bantuan iuran yang dibayarkan +dan ditargetkan menjadi pelaksanaan sosialisasi +Pemerintah bagi peserta PBI JKN juga +dan diseminasi pencegahan dan pengendalian +meningkat mulai tahun 2020 sesuai dengan +TBC kepada sebanyak 5.400 orang pada tahun +amanat Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang +2023; (3) penugasan khusus tenaga kesehatan +Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 +naik dari 4.564 orang pada tahun 2019 menjadi +Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selain +5.200 orang pada tahun 2023; (4) jumlah pasar +itu, Perpres dimaksud juga mengamanatkan +aman dari bahan berbahaya naik dari 213 +perluasan segmen pemberian bantuan iuran +pasar pada tahun 2019 menjadi 350 pasar pada +JKN kepada peserta Pekerja Bukan Penerima +tahun 2023; dan (5) penanganan keluarga yang +Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas +memiliki bayi usia bawah dua tahun (baduta) +III, sebagai bagian dari respon Pemerintah +terpapar 1.000 Hari Pertama Kehidupan +di tengah kondisi finansial masyarakat yang +(HPK) naik dari 2,9 juta keluarga pada tahun +terdampak pandemi Covid-19 demi menjaga +2019 menjadi 8,1 juta keluarga pada tahun +kesinambungan terhadap akses pelayanan +2023. +kesehatan. +Pembangunan bidang kesehatan ke depan +Outlook anggaran kesehatan tahun 2023 +dihadapkan pada berbagai tantangan dan +mencapai Rp172.475,0 miliar atau 96,5 persen +risiko yang perlu diantisipasi. Penguatan sistem +dari APBN tahun 2023, relatif menurun +kesehatan pascapandemi Covid-19 di seluruh +sebesar 8,3 persen dibandingkan realisasi +wilayah Indonesia menjadi perhatian utama +tahun 2022. Penurunan ini utamanya karena +Pemerintah. Transformasi sistem kesehatan +pada tahun 2022 alokasi untuk mendukung +utamanya berfokus pada ketersediaan dan +pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah +peningkatan kualitas pelayanan kesehatan +dalam rangka penanganan Covid-19 masih +primer dan sekunder, peningkatan kualitas dan +tinggi, antara lain pembayaran klaim perawatan +distribusi tenaga kesehatan, serta kemandirian +pasien Covid-19, pengadaan dan pelaksanaan +persediaan bahan baku farmasi dan alat +vaksinasi Covid-19, serta pemberian insentif +kesehatan. Pembangunan bidang kesehatan di +tenaga kesehatan. Adapun pada tahun 2023, +Indonesia juga menitikberatkan pada upaya +seiring dengan semakin terkendalinya pandemi +percepatan penurunan angka prevalensi +Covid-19 hingga dicabutnya status pendemi +stunting serta penanganan penyakit katastropik +pada bulan Juni 2023, proyeksi realisasi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-17 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +yang masih signifikan, di samping mendorong (1) Kemenkes, utamanya untuk implementasi +kesiapsiagaan terhadap risiko kesehatan di 6 pilar transformasi, yaitu transformasi layanan +masa depan. primer, transformasi layanan sekunder, +transformasi sistem ketahanan kesehatan, +Untuk menghadapi tantangan tersebut, +transformasi pembiayaan kesehatan, +kebijakan anggaran kesehatan pada tahun +transformasi SDM kesehatan, dan transformasi +2024 diarahkan pada akselerasi penurunan +teknologi kesehatan; (2) BPOM, utamanya +stunting dan melanjutkan transformasi sistem +untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi +kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan +pengawasan obat dan makanan; (3) BKKBN, +tahun 2024 yaitu: (1) percepatan penurunan +utamanya untuk peningkatan kesehatan dan +stunting melalui penajaman lokasi dan +gizi ibu dan anak, Keluarga Berencana (KB), +intervensi; (2) peningkatan akses dan kualitas +dan kesehatan reproduksi, serta pelayanan +layanan kesehatan primer dan rujukan, +kesehatan usia lanjut; serta (4) Kemenhan dan +antara lain melalui peningkatan ketersediaan +Polri, terkait kegiatan penyelenggaraan layanan +puskesmas di wilayah timur Indonesia; (3) +kesehatan dan pengadaan alat kesehatan pada +peningkatan kualitas dan distribusi tenaga +RS TNI dan RS Polri. +kesehatan; (4) penguatan teknologi kesehatan +dan kemandirian farmasi dalam negeri; dan (5) Adapun anggaran kesehatan melalui belanja +penguatan program JKN dilakukan melalui non-K/L tahun 2024 direncanakan sebesar +penajaman manfaat program berdasarkan Rp13.432,7 miliar. Belanja non-K/L +kebutuhan dasar kesehatan dan penyaluran tersebut akan digunakan antara lain untuk: +bantuan iuran bagi PBI JKN untuk mendukung (1) jaminan kesehatan bagi ASN/TNI/Polri; +penurunan stunting dan kemiskinan. dan (2) antisipasi belanja kesehatan lainnya. +Sementara itu, dukungan anggaran kesehatan +Dalam rangka mendukung arah kebijakan +melalui Transfer ke Daerah (TKD) tahun +di atas, anggaran kesehatan dalam RAPBN +2024 direncanakan sebesar Rp66.078,6 miliar. +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar +Anggaran kesehatan melalui TKD pada tahun +Rp186.408,6 miliar atau 5,6 persen dari +2024 diarahkan untuk penguatan koordinasi +belanja negara tahun 2024. Anggaran +dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan +kesehatan tersebut mengalami peningkatan +pemerintah daerah dalam rangka penguatan +dibandingkan anggaran kesehatan tahun 2023, +akses dan mutu pelayanan kesehatan. +sehingga diharapkan target penurunan angka +Dukungan Anggaran Kesehatan melalui +prevalensi stunting serta pelayanan kesehatan +TKD terdiri dari beberapa jenis dana yaitu +dan ketahanan kesehatan di Indonesia semakin +DBH, DAU, DAK, dan Dana Otonomi +membaik untuk memitigasi dan merespon +Khusus (Otsus). DBH berkontribusi melalui +berbagai risiko penyakit. +earmarking 25 persen dari alokasi Tambahan +Sebagian besar anggaran kesehatan DBH Migas dalam rangka Otsus pada +tahun 2024 dianggarkan melalui Belanja Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua +Pemerintah Pusat (BPP), terutama Barat Daya sesuai UU Nomor 2 Tahun 2021 +melalui belanja K/L direncanakan tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor +sebesar Rp106.897,2 miliar. Anggaran 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus +kesehatan melalui belanja K/L terdiri atas: bagi Provinsi Papua yang digunakan untuk +4-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +belanja kesehatan dan perbaikan gizi. Dalam stunting; (2) pembangunan puskesmas di +UU Nomor 2 Tahun 2021 tersebut juga seluruh kecamatan tanpa puskesmas; dan +diatur penggunaan Dana Otonomi Khusus (3) ketersediaan layanan unggulan urologi- +Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang nefrologi di tingkat provinsi dan di tingkat +bersifat spesifik ditujukan paling sedikit 20 kabupaten/kota, dengan sinergi pendanaan +persen untuk bidang kesehatan. Selanjutnya, belanja K/L. Selanjutnya, prioritas kesehatan +juga terdapat kebijakan pemanfaatan DBH dari DAK Nonfisik dialokasikan melaui Dana +CHT untuk pelayanan kesehatan promotif/ BOK dan BOKB yang diarahkan antara lain +preventif, kuratif/rehabilitatif, penyediaan dan untuk: (1) mendukung 8 area reformasi Sistem +peningkatan sarpras fasilitas kesehatan, fasilitas Kesehatan Nasional (SKN) dalam penguatan +sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih, ketahanan kesehatan; (2) pemenuhan +serta pembayaran iuran JKN. ketersediaan kebutuhan obat, vaksin, dan bahan +medis habis pakai (BMHP) di tingkat pelayanan +Pada tahun 2023, Pemerintah mulai +primer; (3) meningkatkan kualitas dan akses +memberlakukan kebijakan DAU yang +pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan +Ditentukan Penggunaannya, salah satunya +dan nifas melalui pendidikan kesehatan +adalah untuk bidang kesehatan. Bagian DAU +reproduksi, jaminan ketersediaan sarana +yang Ditentukan Penggunaannya untuk +transportasi dan tempat tunggu kelahiran serta +bidang kesehatan tersebut dipergunakan untuk +penguatan pelayanan maternal di puskesmas; +mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik +(4) mempercepat penurunan prevalensi balita +dalam rangka peningkatan kualitas layanan +stunting melalui optimalisasi koordinasi lintas +dasar bidang kesehatan sesuai dengan kegiatan +sektor di daerah serta penguatan intervensi +dan subkegiatan prioritas sesuai ketentuan +spesifik dan sensitif; serta (5) mendukung +perundang-undangan, termasuk belanja yang +tercapainya sasaran prioritas Program Bangga +terkait dengan peningkatan capaian Standar +Kencana di 6.309 balai penyuluhan KB serta +Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, +penanganan desa lokus stunting. +belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan +melekat yang dibayarkan kepada ASND di +Berdasarkan kebijakan dan alokasi anggaran +bidang kesehatan dan belanja pemenuhan +kesehatan tersebut, Pemerintah menargetkan +JKN. Pada tahun 2024, kebijakan DAU yang +perbaikan sasaran indikator prioritas nasional +Ditentukan Penggunaannya untuk bidang +bidang kesehatan sesuai dengan RKP tahun +kesehatan akan melanjutkan kebijakan yang +2024, antara lain: (1) penurunan angka kematian +telah dilakukan pada tahun 2023 sehingga +ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dari 305 +memberikan dampak yang lebih baik bagi +pada tahun 2015 menjadi 183 pada tahun 2024; +peningkatan layanan kesehatan di daerah +(2) penurunan angka kematian bayi (AKB) +dengan adanya keberlanjutan kinerja +per 100.000 kelahiran hidup dari 24,0 pada +penggunaan DAU untuk bidang kesehatan. +tahun 2017 menjadi 16,0 pada tahun 2024; +Fokus utama dari kebijakan DAK Fisik tahun (3) penurunan prevalensi stunting pada balita +2024 adalah untuk memenuhi aspek ketuntasan dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 14,0 +dari RPJMN 2020-2024. Di bidang kesehatan, persen pada tahun 2024; dan (4) penurunan +DAK Fisik akan berfokus untuk memenuhi insidensi TBC per 100.000 penduduk dari 312 +target: (1) penurunan angka prevalensi pada tahun 2019 menjadi 190 pada tahun 2024. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-19 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Dalam mendukung upaya tersebut, sasaran Pencegahan Anak Kerdil (stunting) yang telah +output prioritas bidang kesehatan tahun 2024 dilaksanakan sejak tahun 2018. Perpres ini +antara lain: (1) cakupan penduduk yang menjadi juga berfungsi untuk memperkuat kerangka +peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 96,8 intervensi dan kelembagaan dalam pelaksanaan +juta jiwa; (2) penyediaan makanan tambahan bagi percepatan penurunan stunting, termasuk +45.000 ibu hamil kurang energi kronis (KEK) penajaman intervensi di lapangan. +dan 100.000 balita kurus; (3) sosialisasi dan +Penyebab stunting bersifat multidimensional +diseminasi pencegahan dan pengendalian TBC +sehingga penanganannya melibatkan +bagi 2.000 orang; (4) penugasan khusus tenaga +intervensi lintas sektor, antara lain sektor +kesehatan sebanyak 5.200 orang (secara tim +kesehatan, pangan, perlindungan sosial, +1.200 orang dan secara individu 4.000 orang); +infrastruktur, dan pendidikan. Secara umum, +(5) keluarga dengan baduta yang mendapatkan +intervensi untuk penurunan stunting terdiri +fasilitasi dan pembinaan 1.000 Hari Pertama +atas dua jenis, yaitu intervensi gizi spesifik +Kehidupan (HPK) sebanyak 8,1 juta keluarga; +dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi +(6) sampel obat, obat tradisional, kosmetik, +spesifik menyasar penyebab langsung stunting, +dan suplemen kesehatan yang diperiksa +melalui: (1) pemberian kecukupan asupan +sebanyak 58.678 sampel; (7) pembangunan +makanan dan gizi; (2) perawatan, promosi, +10 RS Pratama; (8) pembangunan/rehabilitasi +dan pemantauan kesehatan dan gizi; dan +1.945 balai penyuluhan KB; (9) penyediaan +(3) pengobatan infeksi/penyakit. Sementara +puskesmas di 62 kecamatan dan peningkatan +itu, intervensi gizi sensitif mengatasi +infrastruktur pada 8.963 puskesmas; (10) +penyebab tidak langsung stunting, melalui: +penyediaan bantuan operasional kesehatan +(1) peningkatan akses pangan bergizi; +untuk 10.074 puskesmas dan 545 daerah; serta +(2) peningkatan kesadaran dan +(11) penyediaan bantuan operasional KB untuk +praktik pengasuhan gizi ibu dan anak; +6.309 balai penyuluhan KB. +(3) peningkatan akses dan kualitas pelayanan +gizi dan kesehatan; serta (4) peningkatan +4.3.2 Program Percepatan Penurunan +akses air bersih dan sanitasi layak. Intervensi- +Stunting +intervensi tersebut diarahkan untuk menyasar +Pemerintah terus menjaga komitmen untuk kelompok sasaran prioritas stunting, meliputi +meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM rumah tangga dengan ibu hamil dan anak +Indonesia, salah satunya melalui percepatan berusia 0―23 bulan (keluarga 1.000 hari +penurunan stunting. Kebijakan ini telah pertama kehidupan/HPK), ibu menyusui dan +ditetapkan menjadi salah satu proyek prioritas anak berusia 24―59 bulan, serta remaja putri +nasional sesuai dengan amanat Perpres dan calon pengantin. Selain itu, dilakukan pula +Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN intervensi pendukung pelaksanaan intervensi +2020―2024. Dalam mendukung pelaksanaan gizi spesifik dan sensitif yang meliputi +penurunan stunting dimaksud, Pemerintah penyusunan regulasi, pendampingan, tata +telah menerbitkan Perpres Nomor 72 Tahun kelola, penguatan SDM, penguatan database, +2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dukungan riset, koordinasi, serta monitoring dan +sebagai penguatan dan payung hukum bagi evaluasi. +pelaksanaan Strategi Nasional Percepatan +4-20 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Pelaksanaan kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan koordinasi dengan K/L terkait +upaya percepatan penurunan stunting di dan pemerintah daerah guna memastikan +Indonesia telah menunjukkan hasil positif. konvergensi antarprogram mulai dari tingkat +Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa/ +prevalensi stunting pada balita menjadi sebesar kelurahan, hingga rumah tangga.Mengingat +21,6 persen pada tahun 2022 dari semula intervensi percepatan penurunan stunting +sebesar 30,8 persen pada tahun 2018 (Studi melibatkan lintas K/L dan program/ kegiatan, +Status Gizi Indonesia, 2022). Namun demikian, upaya penguatan konvergensi belanja melalui +tantangan yang dihadapi Pemerintah masih K/L diinternalisasi melalui proses penandaan +tinggi untuk mencapai target angka prevalensi (tagging) tematik anggaran yang berkontribusi +stunting menjadi sebesar 14,0 persen pada tahun terhadap percepatan penurunan stunting. Proses +2024. Oleh karena itu, sinergi multisektor penandaan selaras dengan Peraturan Menteri +baik Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.02/2018 +serta berbagai organisasi masyarakat dan yang memberikan mandat kepada K/L +swasta dalam mendukung upaya percepatan untuk melakukan penandaan output ke dalam +penurunan stunting perlu terus ditingkatkan. beberapa tematik APBN, termasuk tema +Upaya Konvergensi Penanganan Stunting. +Dari sisi Pemerintah Pusat, dukungan +Sejalan dengan penguatan koordinasi dalam +APBN untuk percepatan penurunan stunting +beberapa tahun terakhir, kepatuhan K/L +dialokasikan melalui: +dalam melakukan penandaan anggaran tematik +1) Belanja K/L +stunting meningkat dari 41,8 persen pada tahun +Intervensi percepatan penurunan stunting +2019 menjadi 100 persen pada tahun 2023. +melibatkan beberapa K/L melalui +Perbaikan kepatuhan penandaan tersebut +berbagai program/kegiatan antara lain: +kedepannya akan terus dijaga agar proses +(1) Kementerian Kesehatan terkait penguatan +pemantauan dan evaluasi anggaran dapat +intervensi spesifik seperti perbaikan gizi, +dilaksanakan lebih efisien. +pengendalian penyakit, promosi kesehatan, +dan pelayanan kesehatan; (2) Kementerian Perkembangan jumlah output/rincian output +Sosial terkait program bantuan sosial untuk K/L yang mendukung percepatan penurunan +menaikkan daya beli masyarakat terhadap stunting periode tahun 2019-2023 dapat dilihat +bahan pangan bergizi; (3) Kementerian pada Grafik 4.7. Perubahan jumlah output/ +Pertanian terkait peningkatan pasokan pangan rincian output antartahun utamanya disebabkan +bergizi; (4) Kementerian PUPR terkait oleh restrukturisasi program/kegiatan/output/ +pembangunan infrastruktur air bersih dan rincian output K/L serta adanya perubahan besar +sanitasi layak; dan (5) beberapa K/L lainnya pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) +dengan program/kegiatan terkait pemberian K/L utama, yaitu Kementerian Kesehatan dan +edukasi, pendampingan dan dukungan teknis. Kementerian Sosial. Namun secara substansi, +intervensi yang dilakukan relatif sama sesuai +Mulai tahun 2021, sesuai dengan Perpres +dengan hasil pemetaan keberlanjutan intervensi +Nomor 72 tahun 2021, BKKBN juga ditunjuk +antartahun. Implementasi kebijakan RSPP +sebagai koordinator pelaksana percepatan +pada tahun 2021 menyebabkan perubahan +penurunan stunting di Indonesia, yakni untuk +struktur anggaran yang berdampak pada +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-21 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GRAFIK 4.7 +PERKEMBANGAN JUMLAH OUTPUT/RINCIAN OUTPUTK/L +YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING, +2019—2023 +2019 26 38 34 98 output dari 19 K/L +2020 23 31 32 86 output dari 19 K/L +2021 80 94 57 231 output dari 20 K/L +2022 81 42 56 179 output dari 17 K/L +2023 64 66 59 189output dari 18K/L +Intervensi Gizi Spesifik Intervensi Gizi Sensitif Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis +Sumber: Kementerian Keuangan +penandaan anggaran tematik stunting dari Pada tahun 2021, realisasi anggaran terkait +sebelumnya pada level Output menjadi pada penurunan stunting mencapai Rp30.631,9 +level Rincian Output (RO). Struktur data yang miliar (96,5 persen dari pagu revisi). Realisasi +baru berdasarkan kebijakan RSPP tersebut pada tahun 2021 mengalami penurunan +memungkinkan proses penajaman alokasi yang dibandingkan realisasi tahun 2020 sebesar +mendukung penurunan stunting dengan lebih Rp48.444,2 miliar (96,8 persen dari pagu revisi). +akurat. Penurunan ini utamanya karena pada tahun +2020, terdapat peningkatan alokasi bantuan +Realisasi anggaran program percepatan sosial dalam intervensi gizi sensitif, berupa +penurunan stunting melalui belanja K/L tahun bantuan pangan nontunai (BPNT), bantuan +2019―2023 dapat dilihat pada Grafik 4.8. tunai bersyarat (Program Keluarga Harapan), +dan bantuan iuran PBI JKN bagi keluarga +atau rumah tangga miskin dengan 1.000 HPK, +GRAFIK 4.8 +ANGGARAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING +MELALUI BELANJA K/L, 2019—2023 +(triliun rupiah) +60,0 +48,4 +50,0 +40,0 30,6 28,3 30,0 +25,4 +30,0 +20,0 +10,0 +- +2019 2020 2021 2022 2023 +Intervensi Gizi Spesifik Intervensi Gizi Sensitif Pendampingan, Koordinasi dan Dukungan Teknis +Sumber: Kementerian Keuangan +4-22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +sebagai respons Pemerintah dalam menangani menjadi 514 kabupaten/kota pada tahun 2022. +dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya, Selanjutnya, Pemerintah terus mendorong agar +seiring dengan pengendalian kasus Covid-19, pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif +bantuan sosial tersebut pada tahun 2022 lebih dapat mencapai kinerja yang lebih baik dengan +rendah daripada tahun 2021, sehingga realisasi menyasar sasaran prioritas 1.000 HPK dan +anggaran penurunan stunting tahun 2022 sasaran penting lainnya pada lokasi prioritas, +menurun menjadi sebesar Rp28.291,2 miliar serta meningkatkan koordinasi dengan +(97,9 persen dari pagu revisi). Namun demikian, stakeholders terkait, baik antar-K/L, pemerintah +realisasi anggaran untuk intervensi gizi spesifik daerah, maupun swasta/mitra nonpemerintah. +pada tahun 2022 meningkat dibandingkan +Pada tahun 2023, terdapat 189 RO K/L yang +tahun 2021, menunjukkan bahwa intervensi +mendukung penurunan stunting dengan alokasi +yang langsung menyasar penyebab langsung +mencapai Rp30.038,5 miliar. Pelaksanaan +stunting dapat dijaga dengan baik, bahkan +program penurunan stunting melibatkan 18 K/L, +ditingkatkan. +lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, +Sebagian besar output yang mendukung dengan penambahan Badan Pangan Nasional +penurunan stunting memiliki capaian volume (Bapanas). Beberapa kegiatan dan target RO +lebih dari 90 persen dari targetnya. Beberapa K/L tahun 2023 yang mendukung percepatan +capaian output tahun 2022, antara lain: penurunan stunting, antara lain: +(1) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) +1) Suplementasi gizi makro, dengan RO antara +kepada 256.410 ibu hamil KEK (100 persen dari +lain PMT bagi 92.477 Ibu Hamil KEK dan +target); (2) PMT kepada 303.030 balita kurus +138.889 Balita Kurus (Kemenkes, bersifat +(100 persen dari target); (3) pengembangan +bufferstock karena kegiatan ini utamanya +kawasan padi kaya gizi (biofortifikasi) 94.150 +dilakukan melalui DAK Nonfisik +Ha (99,9 persen dari target); (4) penyaluran +Kesehatan). +bantuan sosial pangan sembako kepada +2) Pelayanan kesehatan ibu dan anak, dengan +1.973.653 keluarga (100 persen dari target); +RO antara lain: (1) jumlah penduduk yang +(5) penyaluran bantuan sosial bersyarat kepada +mendapat Jaminan Persalinan dengan +2.099.271 keluarga (100 persen dari target); +target 29.584 orang (Kemenkes); dan (2) +(6) pembinaan desa pangan aman di 648 desa +paket penanganan kasus gangguan tumbuh +(100 persen dari target); (7) pembangunan +kembang balita tingkat rujukan dengan +akses sanitasi layak untuk 47.539 keluarga (93,8 +target 50 paket (Kemenkes). +persen dari target); dan (8) fasilitasi kompetensi +3) Peningkatan akses pangan bergizi, +holistik integratif kepada 5.000 lembaga (100 +dengan RO antara lain: (1) Kawasan Padi +persen dari target). +Kaya Gizi (Biofortifikasi) dengan target +Terkait kinerja upaya percepatan penurunan 150.000 Ha (Kementan); (2) Kampanye +stunting, hasil evaluasi belanja K/L menunjukkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan +perbaikan kualitas konvergensi lokasi untuk (Gemarikan) dengan target 185 promosi +intervensi gizi spesifik dan sensitif. Dalam kurun (KKP); dan (3) Keluarga Penerima Manfaat +waktu tahun 2019―2022, terjadi perluasan yang memperoleh bantuan sosial sembako +cakupan lokasi kabupaten/kota prioritas, secara tunai dengan target 18,8 juta KPM +dari 160 kabupaten/kota pada tahun 2019 (Kemensos). +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-23 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +4) Peningkatan kesadaran, komitmen, dan pengantin. Dengan demikian, intervensi yang +praktik pengasuhan, dengan RO antara dilakukan Pemerintah melalui belanja K/L +lain: (1) Lembaga Pendidikan Anak diharapkan dapat memiliki daya ungkit yang +Usia Dini (PAUD) Menyelenggarakan lebih tinggi terhadap penurunan prevalensi +Holistik Integratif dengan target stunting. +5.000 lembaga (Kemendikbudristek); +(2) Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Pemerintah akan melanjutkan fokus terhadap +termasuk pemberian materi kesehatan percepatan penurunan stunting pada tahun 2024, +reproduksi dan pencegahan stunting dengan arah kebijakan yaitu: (1) peningkatan +pada 750.000 pasang (Kemenag); dan intervensi spesifik melalui pendampingan +(3) Keluarga dengan baduta yang kepada setiap ibu hamil serta anak usia baduta +mendapatkan fasilitas dan pembinaan dan balita; peningkatan cakupan dan kualitas +1.000 HPK dengan target 8,1 juta keluarga pemantauan pertumbuhan balita melalui +(BKKBN). pemenuhan alat terstandar serta pelatihan untuk +5) Peningkatan akses pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan kader; peningkatan akses +dengan RO antara lain: (1) Cakupan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan +Penduduk yang Menjadi Peserta PBI JKN/ aman; pemberian tablet tambah darah (TTD) +KIS dengan target 96,8 juta jiwa termasuk untuk ibu hamil (minimal 90 tablet selama +di antaranya ibu hamil dan balita untuk masa kehamilan), calon pengantin/calon ibu, +memastikan akses kelompok tersebut dan remaja putri; serta pemberian makanan +terhadap pelayanan kesehatan (Kemenkes); pendamping air susu ibu (MP-ASI) untuk anak +dan (2) Keluarga Miskin Yang Mendapat usia 6-23 bulan; dan (2) peningkatan cakupan +Bantuan Sosial Bersyarat dengan target intervensi sensitif melalui peningkatan akses +10 juta KPM yang mencakup prasyarat sanitasi dan air minum layak dan aman; +pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan pendampingan keluarga berisiko stunting; +balita (Kemensos). serta integrasi data sasaran dan penguatan +6) Peningkatan akses air dan sanitasi, dengan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi +RO antara lain: (1) Infrastruktur Air Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). +Minum Berbasis Masyarakat dengan target +2) Transfer ke Daerah (TKD) +170.080 SR (Kementerian PUPR); dan (2) +TKD juga berperan dalam percepatan +Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik +penurunan stunting, yakni melalui DAK +Setempat dengan Skala Individu dengan +Fisik dan DAK Nonfisik. Intervensi melalui +target 56.700 KK dengan kriteria desa yang +dukungan DAK Fisik dan DAK Nonfisik +memiliki ibu hamil, baduta, anak stunting, +untuk pencegahan stunting pada tahun 2023 +dan keluarga miskin (Kementerian PUPR). +difokuskan pada 12 provinsi prioritas stunting +Intervensi pada RO tersebut diarahkan agar dengan total alokasi anggaran sebesar +dapat dilaksanakan di lokasi dengan angka Rp10.989,4 miliar, terdiri dari: (1) DAK Fisik +prevalensi stunting tinggi di 514 kabupaten/ sebesar Rp5.913,5 miliar melalui DAK Fisik +kota, serta ditujukan untuk menyasar kelompok Bidang Kesehatan, Bidang Sanitasi, dan Bidang +sasaran prioritas mulai dari ibu hamil, baduta, Air Minum; dan (2) DAK Nonfisik meliputi +ibu menyusui, balita, remaja putri, dan calon Dana BOK, BOKB, Bantuan Operasional +4-24 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini prioritas stunting, dengan tetap memperhatikan +(BOP PAUD) dan Ketahanan Pangan dan provinsi/kabupaten/kota yang masih memiliki +Pertanian (KPP) dengan total alokasi sebesar gap ketersediaan sarana/prasarana/alat yang +Rp5.075,9 miliar. Secara umum kebijakan DAK akan didukung di tingkat daerah. Kemudian +Fisik dan Nonfisik pada tahun 2023 masih dalam rangka penurunan stunting di tingkat +melanjutkan kebijakan tahun 2022 dengan desa, seluruh desa di wilayah kabupaten/ +penguatan program kegiatan dan konvergensi kota di 12 provinsi prioritas stunting dapat +antarbidang. menjadi rujukan prioritas dalam pemetaan +lokasi intervensi DAK. Lebih lanjut, referensi +Selanjutnya, kebijakan DAK Fisik dan DAK lokus desa prioritas tersebut bersumber dari +Nonfisik pada tahun 2024 salah satunya juga daftar desa prioritas lokus penurunan stunting +diarahkan untuk mendorong percepatan tahun 2024 yang diusulkan pemerintah daerah +penurunan stunting dengan memperkuat melalui sistem Aksi BANGDA Kementerian +sinergi pendanaan dengan APBN, APBD, Dalam Negeri. +maupun sumber pendanaan lainnya. Selain +itu, kebijakan DAK tahun 2024 masih Dalam rangka mendukung kegiatan intervensi +diarahkan untuk mendorong peran BKKBN stunting yang bersumber dari DAK Nonfisik +sebagai koordinator lapangan. Dalam rangka tahun 2024 dialokasikan melalui BOK, BOKB, +mendukung kegiatan intervensi stunting yang BOP PAUD, dan Dana KPP yang berfokus +terintegrasi, bidang/subbidang/menu kegiatan pada program yang menyasar penyebab +yang bersumber dari DAK Fisik tahun 2024 terjadinya stunting, serta kelompok sasaran +untuk percepatan penurunan stunting adalah prioritas. Dukungan dari BOK dilaksanakan +DAK Fisik Bidang Air Minum, Bidang Sanitasi, melalui penyediaan bahan makanan tambahan +dan Bidang Kesehatan. Untuk DAK Fisik berbasis lokal, pengadaan obat program gizi +Bidang Air Minum baik Tematik Pengentasan dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), pelayanan +Permukiman Kumuh Terpadu atau Non imunisasi, dan pendampingan balita rujukan +Tematik, keduanya mendukung program stunting. Dana BOKB akan mendukung +penurunan stunting. DAK Fisik Bidang Sanitasi penanganan stunting melalui kegiatan pengadaan +baik Tematik Pengentasan Permukiman BKB Kit Stunting, pendampingan sasaran calon +Kumuh Terpadu ataupun Non Tematik juga pengantin, keluarga berisiko dan balita stunting, +mendukung program penurunan stunting, dan pemberian edukasi gizi kepada kader +kecuali Menu Penyediaan Tempat Pengelolaan dapur sehat atasi stunting maupun kelompok +Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R). Untuk sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, dan ibu +DAK Fisik Bidang Kesehatan mencakup Menu yang memiliki balita). Untuk Dana BOP +Penyediaan Sanitarian Kit pada Subbidang PAUD dilaksanakan melalui penyelenggaraan: +Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu, (1) kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan; +Bayi, dan Intervensi Stunting, serta seluruh (2) kegiatan pelaksanaan evaluasi/asesmen +menu pada Subbidang Keluarga Berencana. pembelajaran dan bermain; (3) kegiatan +pembiayaan diskusi perkembangan anak; dan +Sasaran lokasi yang menjadi prioritas dalam (4) kegiatan pertemuan kelas orang tua. Dana +percepatan penurunan stunting difokuskan KPP akan mendukung penanganan stunting +pada 246 kabupaten/kota di 12 provinsi melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-25 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +(P2L) yang dilaksanakan oleh kelompok terjadi akibat pandemi Covid-19. Namun +masyarakat secara bersama-sama dengan melalui berbagai kebijakan dan progam +mengusahakan lahan pekarangan untuk budi perlindungan sosial (perlinsos), Pemerintah +daya komoditas pertanian sebagai sumber mampu mengoptimalkan APBN sebagai +pangan. shock absorber untuk melindungi masyarakat +terutama yang berpenghasilan rendah dari +Selain itu, kebijakan penggunaan Dana Desa +tekanan ekonomi dan menjaga momentum +juga diarahkan untuk dukungan terhadap +pemulihan ekonomi nasional. Kinerja +program percepatan penurunan stunting di desa. +positif dari berbagai program dan kebijakan +Dalam rangka mendukung program prioritas +perlinsos selama masa pandemi tercermin +tersebut, Pemerintah (Pemerintah Pusat atau +pada kembalinya tingkat kemiskinan menjadi +Daerah) melakukan langkah-langkah sebagai +single digit pada Maret 2022 yang mencapai 9,54 +berikut: (1) menyusun pedoman penggunaan +persen dari sebelumnya mencapai 10,14 persen +Dana Desa untuk mendukung penanganan +pada Maret 2021, dan semakin membaik pada +stunting di desa, diantaranya dalam rangka +Maret 2023 yang mencapai 9,36 persen. Segala +tindakan promotif dan preventif untuk +upaya Pemerintah melalui berbagai program +pencegahan dan penurunan stunting sesuai +dan kebijakan perlinsos juga mampu menjadi +dengan kewenangan desa dan diputuskan +salah satu pendorong terwujudnya Indonesia +dalam musyawarah desa; dan (2) dalam proses +kembali masuk ke dalam kategori negara +penyaluran Dana Desa, laporan konvergensi +upper-middle income country (UMIC) di tahun +pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran +2023. Namun demikian, berbagai tantangan +sebelumnya dijadikan sebagai persyaratan +masih akan kembali dihadapi oleh Pemerintah +dalam penyaluran tahap II bagi Desa Mandiri +di tahun 2024 antara lain seperti ketegangan +dan tahap III bagi Desa Nonmandiri. Laporan +geopolitik yang dapat menyebabkan perubahan +tersebut berguna sebagai input, data, dan +signifikan arah kebijakan ekonomi berbagai +masukan juga sebagai dasar dalam pengambilan +negara besar, perkembangan teknologi digital +kebijakan di bidang percepatan penurunan +yang begitu cepat, serta perubahan iklim yang +stunting secara nasional. Berdasarkan data +dapat menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, +Kemendesa PDTT, persentase anggaran +keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Di tengah +stunting tahun 2023 adalah 15,2 persen dari +berbagai tantangan yang akan dihadapi di tahun +pagu Dana Desa selain tambahan Dana Desa +2024 tersebut, Pemerintah akan terus berupaya +tahun berjalan. Dari persentase tersebut, maka +mengoptimalkan program perlinsos untuk +direncanakan anggaran stunting yang berasal +dapat mempercepat penurunan kemiskinan, +dari Dana Desa pada tahun 2024 sebesar +meningkatkan kesejahteraan, dan membangun +Rp10.470,8 miliar. +SDM dalam jangka panjang. +4.4 Perlindungan Sosial +4.4.1 Perkembangan Anggaran +Perlindungan Sosial +Sejak penyebaran Covid-19 dinyatakan oleh +World Health Organization (WHO) sebagai +Dalam periode tahun 2019―2022, realisasi +Global Pandemic pada tanggal 11 Maret +anggaran perlinsos meningkat dari +2020, sejak saat itu pemerintah Indonesia +Rp308.384,4 miliar pada tahun 2019 menjadi +dihadapkan pada berbagai tantangan yang +4-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Rp460.643,2 miliar pada tahun 2022, sehingga sembako bagi 18,8 juta KPM; (3) PIP bagi +rata-rata pertumbuhannya mencapai 14,3 20,1 juta siswa; (4) program KIP Kuliah +persen. Pertumbuhan tersebut antara lain bagi 978,4 ribu mahasiswa; (5) penyaluran +dipengaruhi oleh adanya peningkatan nilai bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI JKN; +manfaat maupun perluasan cakupan penerima (6) pelaksanaan program Kartu Prakerja +manfaat pada beberapa program bantuan sosial bagi 500 ribu peserta; (7) penyaluran subsidi +(bansos), serta kebijakan Pemerintah yang bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi +menjadikan anggaran perlinsos untuk dapat 9,1 juta debitur; (8) penyaluran BLT Desa +melindungi daya beli masyarakat miskin dan bagi 4,7 juta KPM; (9) penyaluran subsidi +rentan yang terdampak pandemi Covid-19 pada listrik, BBM, dan LPG tabung 3 kg; serta +tahun 2020 dan 2021. Peningkatan anggaran (10) program penanggulangan bencana +perlinsos selama tahun 2019―2022 juga diiringi termasuk pembiayaan investasi berupa Dana +dengan peningkatan output strategis. Beberapa Bersama Penanggulangan Bencana (DBPB)/ +capaian output strtategis program perlinsos Pooling Fund Bencana (PFB). +antara lain: (1) peningkatan penerima bansos +pangan sembako bagi 15,0 juta KPM pada Dengan memperhatikan pelaksanaan anggaran +tahun 2019 menjadi 18,8 juta KPM pada tahun perlinsos pada tahun berjalan, outlook anggaran +2022; (2) capaian penerima PKH sebanyak perlinsos hingga akhir tahun 2023 diperkirakan +9,9 juta KPM pada tahun 2022; (3) pemberian sebesar Rp439.056,7 miliar atau menurun +Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM bagi sebesar 4,7 persen dari realisasi pada tahun 2022. +20,7 juta KPM di tahun 2022; (4) pemberian Hal ini dipengaruhi oleh normalisasi program +BLT Minyak Goreng (Migor) bagi 20,4 juta perlinsos dalam rangka program pemulihan +penerima di tahun 2022 melalui Kemensos; (5) ekonomi nasional dan penangan pandemi +peningkatan penerima program Bidikmisi/KIP Covid-19, antara lain pelaksanaan program +Kuliah dari 466,1 ribu mahasiswa pada tahun BLT BBM, BLT Migor, pemberian BSU, +2019 menjadi 847,8 ribu mahasiswa pada tahun bantuan tunai bagi PKLWN, serta penyesuaian +2022 (6) pemberian Bantuan Subsidi Upah target penerima BLT Desa pada tahun 2023. +(BSU) bagi 12,1 juta pekerja di tahun 2022; (7) +Pada RAPBN tahun anggaran 2024, anggaran +pemberian bantuan tunai bagi 2,1 juta Pedagang +perlinsos direncanakan sebesar Rp493.494,1 +Kaki Lima, Warung dan Nelayan (PKLWN) di +miliar. Anggaran perlinsos pada tahun 2024 +tahun 2022; (8) pelaksanaan program Kartu +tersebut masih akan terus dioptimalkan +Prakerja kepada 5,0 juta peserta pada tahun +untuk mendorong peningkatan kualitas +2022; serta (9) penyaluran BLT desa bagi 7,5 +SDM dan meningkatkan kesejahteraan +juta KPM pada tahun 2022. +masyarakat miskin dan rentan. Sejalan dengan +Memasuki tahun 2023, Pemerintah melakukan hal tersebut, kebijakan anggaran perlinsos +upaya persiapan transisi pandemi ke endemi pada tahun 2024 akan diarahkan untuk: +seiring dengan membaiknya kondisi pendemi (1) perbaikan basis data dan metode pensasaran +Covid-19. Anggaran perlinsos pada tahun 2023 dalam penentuan penerima manfaat program +dialokasikan sebesar Rp476.049,0 miliar yang perlinsos maupun program pemerintah +antara lain dimanfaatkan untuk pelaksanaan: lainnya, antara lain melalui pemanfaatan +(1) PKH bagi 10 juta KPM; (2) bansos Registrasi Sosial dan Ekonomi (Regsosek) +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-27 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +dan pengembangan digitalisasi penyaluran 2024 dialokasikan melalui Belanja Pemerintah +manfaat dengan memanfaatkan teknologi Pusat (BPP) yang terdiri dari belanja K/L +sekaligus meningkatkan inklusi keuangan; dan Non-K/L. Anggaran perlinsos melalui +(2) mendorong konvergensi atau K/L direncanakan sebesar Rp156.071,3 miliar +komplementaritas antarprogram, antara yang dialokasikan pada: (1) Kementerian +lain dengan memastikan keluarga miskin Sosial antara lain untuk penyaluran bantuan +dan rentan pada desil 1 dan 2 memperoleh tunai bersyarat melalui PKH bagi 10 juta +berbagai program perlinsos; (3) mendukung KPM, bansos pangan sembako bagi 18,8 +penguatan perlinsos sepanjang hayat, antara juta KPM, pelaksanaan Asistensi Rehabilitasi +lain melalui penguatan perlinsos untuk Sosial (ATENSI) anak sebanyak 38,4 ribu +kelompok penyandang disabilitas dan lansia orang, ATENSI lansia sebanyak 32,6 ribu +serta pembangunan perlinsos yang adaptif orang, ATENSI penyandang disabilitas +dan protokolnya dalam kondisi krisis; sebanyak 53,8 ribu orang, dan ATENSI +(4) memperbaiki desain dan kualitas korban penyalahgunaan NAPZA dan ODHIV +implementasi perlinsos antara lain melalui sebanyak 14,7 ribu orang; (2) Kementerian +reviu secara berkala besaran manfaat program Kesehatan untuk penyaluran bantuan iuran +perlinsos dan penyempurnaan mekanisme program JKN bagi 96,8 juta peserta PBI dan +pelaksanaan program termasuk penyaluran 49,6 juta peserta Pekerja Bukan Penerima +manfaat; dan (5) mendukung penguatan Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas +graduasi dari kemiskinan melalui program III; (3) Kemendikbudristek dan Kemenag +pemberdayaan, antara lain seperti peningkatan untuk pelaksanaan PIP bagi 20,8 juta siswa dan +akses ke permodalan melalui program Program KIP Kuliah bagi 1,0 juta mahasiswa; +Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan KUR serta (4) BNPB untuk penyediaan Dana Siap +serta peningkatan akses ke pekerjaan melalui Pakai Bencana. Anggaran Perlinsos melalui +program Prakerja dan pelatihan di Balai belanja non-K/L direncanakan sebesar +Latihan Kerja (BLK). Rp326.772,7 miliar antara lain dialokasikan +untuk penyaluran subsidi BBM sebanyak +Sebagian besar anggaran perlinsos tahun 19,58 juta kilo liter, penyaluran subsidi LPG +GRAFIK 4.9 +PERKEMBANGAN ANGGARAN +PERLINDUNGAN SOSIAL, 2019—2024 +(triliun rupiah) +61,5 +5,0 -6,0 -1,6 -4,7 12,4 +498,0 468,2 460,6 439,1 493,5 +308,4 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Anggaran Perlindungan Sosial Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +4-28 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +tabung 3 Kg sebanyak 8,03 juta metrik ton, dan 1) Memperluas jangkauan perlinsos yang +penyaluran subsidi bunga KUR untuk 12 juta koheren, selaras dengan memastikan +debitur. tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat +manfaat berdasarkan kerentanan dalam +Selain melalui BPP, anggaran perlinsos juga kondisi normal maupun bencana dengan +dialokasikan melalui TKD. Anggaran perlinsos memperhatikan kesetaraan gender dan +melalui TKD tahun 2024 direncanakan sebesar prinsip inklusivitas; +Rp10.650,0 miliar yang akan digunakan untuk 2) Mengembangkan basis data yang +pelaksanaan penyaluran BLT Desa bagi 2,96 terintegrasi, mutakhir, akurat, dan dapat +juta KPM. Perkembangan anggaran perlinsos dipertanggungjawabkan untuk keperluan +tahun 2019―2024 dapat dilihat pada Grafik perencanaan, penganggaran, penentuan +4.9. target, dan pelaksanaan program melalui +pengembangan Regsosek; +4.4.2 Melanjutkan Pelaksanaan Reformasi 3) Memperkuat kelembagaan perlinsos untuk +Sistem Perlindungan Sosial mewujudkan pelaksanaan program yang +terintegrasi dan inklusif; +Perlindungan sosial merupakan salah satu +4) Memperkuat skema pendanaan dan +bentuk intervensi pemerintah untuk merespon +integrasi perlinsos yang menjamin +berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi +kesinambungan program, peningkatan +oleh masyarakat, baik yang diakibatkan +kemandirian penerima manfaat, dan +oleh risiko siklus hidup, keadaan disabilitas, +kesiapsiagaan terhadap bencana; +bencana, dan guncangan sosial ekonomi, +5) Meningkatkan pemberdayaan penerima +terutama untuk warga negara yang miskin +manfaat melalui perluasan metode +dan rentan. Perlindungan sosial juga menjadi +penyaluran bansos menggunakan layanan +investasi jangka panjang guna mewujudkan +keuangan yang inklusif dan memudahkan +pembangunan SDM berkualitas dan berdaya +penerima manfaat, termasuk di daerah 3T; +saing sebagai salah satu modal dalam upaya +serta +percepatan transformasi ekonomi yang inklusif +6) Memastikan pengendalian penyelenggaraan +dan berkelanjutan. Reformasi perlindungan +reformasi sistem perlinsos melalui +sosial pada tahun 2024 didesain untuk +penguatan sistem pemantauan dan evaluasi +meningkatkan efektivitas program perlinsos +serta pelaporan. +sebagai upaya pencapaian target RPJMN tahun +2020-2024. +Pada tahun 2023 reformasi perlinsos +dilaksanakan melalui beberapa kebijakan +Reformasi sistem perlinsos telah dilaksanakan +antara lain: (1) perbaikan basis data +secara bertahap dan terukur sejak tahun 2021 +dan target penerima program perlinsos +dalam rangka mengoptimalkan penurunan +melalui pembangunan data Regsosek; +tingkat kemiskinan dan peningkatan kualitas +(2) penyempurnaan perlinsos sepanjang +SDM jangka panjang. Tujuan penyelenggaraan +hayat khususnya perluasan cakupan manfaat +reformasi sistem perlinsos, antara lain: +bansos bagi anak, lansia dan disabilitas; +(3) penguatan program perlinsos yang +adaptif; (4) penguatan kesiapan digitalisasi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-29 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +penyaluran bansos nontunai; serta 4.4.2.1 Pelaksanaan Registrasi Sosial +(5) percepatan graduasi program bansos Ekonomi (Regsosek) +melalui penguatan program perlinsos berbasis +Pengembangan Regsosek telah diamanatkan +pemberdayaan. +sejak tahun 2022. Peraturan Presiden Nomor +Implementasi program perlinsos masih akan +134 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja +menghadapi berbagai tantangan pada tahun +Pemerintah Tahun 2023 menyebutkan +2024, termasuk kompleksitas karakteristik +bahwa pelaksanaan pendataan awal Regsosek +program dan tata kelola institusi pelaksana +dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di +bansos. Beberapa tantangan lainnya antara +tahun 2022 di seluruh wilayah kabupaten/kota +lain: (1) masih terdapatnya ketidaktepatan +dan hasil pendataan akan disampaikan kepada +sasaran dalam pemberian bansos dan subsidi; +Kementerian Perencanaan Pembangunan +dan (2) efektivitas program di bidang perlinsos +Nasional (PPN)/Bappenas tahun 2023. Sejalan +mengalami penurunan yang dipengaruhi +dengan Perpres tersebut, pada tahun 2022 +proporsi nilai manfaat program terhadap +Pemerintah melalui BPS telah melaksanakan +pengeluaran rumah tangga yang cenderung +pendataan awal Regsosek yang menjangkau +menurun, serta mekanisme dan ketepatan +seluruh penduduk. +waktu penyaluran bansos yang tidak efisien. +Sebagai tindak lanjut atas pendataan awal, +Dalam kerangka kebijakan tahun 2024, +pelaksanaan kegiatan Regsosek pada tahun +pelaksanaan reformasi perlinsos meliputi: +2023 dibagi menjadi tiga tahap; yaitu +(1) pemanfaatan dan pemutakhiran data +(1) pengolahan data; (2) Forum Konsultasi +Regsosek yang terinteroperabilitaskan +Publik (FKP); dan (3) penyebarluasan data. +dengan berbagai basis data, termasuk +Kegiatan pengolahan data hasil pendataan +Nomor Induk Kependudukan (NIK), +lapangan telah dilaksanakan selama periode +untuk mendukung proses perencanaan, +Januari s.d. April 2023. Kegiatan pengolahan +penganggaran, dan penyelenggaraan program, +data tersebut terdiri dari entry dan validasi data, +termasuk penargetan penerima manfaat yang +data cleaning, analisis coverage, skoring, serta +meminimalisir exclusion dan inclusion error; +pemeringkatan dengan model. Sekitar 77 juta +(2) perbaikan mekanisme integrasi program, +keluarga yang telah diberikan skoring dilakukan +termasuk graduasi dan pemberdayaan untuk +pemeringkatan kesejahteraan tahap awal dan +menghindari moral hazard atau ketergantungan +dijadikan sebagai bahan dasar prelist FKP. +terhadap program; (3) pengembangan skema +perlindungan sosial adaptif; serta (4) perbaikan +Selama bulan Mei tahun 2023, pemerintah +mekanisme penyaluran bansos nontunai +telah melaksanakan FKP yang melibatkan +yang memudahkan penerima manfaat dan +masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial +meningkatkan inklusi keuangan. +untuk menyepakati daftar keluarga dan tingkat +Salah satu prasyarat utama reformasi perlinsos kesejahteraannya oleh berbagai stakeholders +adalah tersedianya data yang mencakup 100 di tingkat desa. Hasil FKP diharapkan dapat +persen penduduk Indonesia. Untuk memenuhi memperbaiki inclusion error dan exclusion error +hal tersebut, sejak tahun 2022 Pemerintah telah dari aspek cakupan dan model pemeringkatan +memulai perbaikan basis data perlinsos melalui kesejahteraan melalui Proxy Means Test. FKP +pembangunan Regsosek. telah dilaksanakan di lebih dari 150 ribu lokasi, +4-30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua pada basis data Regsosek dan basis data +Satuan Lingkungan Setempat (SLS), Babinsa, terkait melalui proses interoperabilitas +Bhabinkamtibmas, serta tokoh masyarakat. data dengan menggunakan Sistem +Finalisasi data Regsosek pada Juni 2023 telah Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); +mencakup 78 juta keluarga, termasuk keluarga 2) Pemutakhiran Mandiri, pemutakhiran +yang sebelumnya tidak terdata. Data final data sosial ekonomi atas inisiatif mandiri +Regsosek dan pemeringkatan kesejahteraan masyarakat maupun aparat yang difasilitasi +akan disampaikan kepada Kementerian PPN/ oleh pemerintah desa/kelurahan setiap +Bappenas melalui sistem infrastruktur dalam waktu; +Pusat Data Nasional. 3) Pemutakhiran Penjangkauan Aktif, +pembaruan data serentak setiap 1 (satu) +4.4.2.2 Pemanfaatan dan Mekanisme +tahun sekali untuk menangkap perubahan +Pemutrakhiran Data Regsosek +kondisi penduduk terkini dengan cakupan +Pemerintah membangun Regsosek sebagai luas melalui kunjungan rumah terutama +bagian dari Satu Data Indonesia yang pada keluarga yang belum termutakhirkan. +terinteroperabilitaskan dengan berbagai Petugas pemutakhiran adalah Mitra atau +basis data K/L, termasuk data NIK. Dengan aparat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/ +menggunakan satu data, Pemerintah dapat Kelurahan. +melaksanakan berbagai programnya secara +4.4.3 Percepatan Penanggulangan +terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih +Kemiskinan Ekstrem +efisien. Data Regsosek akan digunakan +oleh pemerintah ditingkat pusat, provinsi, +Presiden RI telah mengamanatkan +kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan +penghapusan kemiskinan ekstrem mencapai +sebagai data acuan dalam melakukan +nol persen pada 2024. Hal ini sejalan dengan +penargetan dan komplementaritas program- +fokus pada penguatan percepatan pelaksanaan +program bansos, jamsos, subsidi energi, +transformasi ekonomi untuk penuntasan +pemberdayaan masyarakat, layanan dasar, +agenda pembangunan yang termuat dalam +ketersediaan infrastruktur, kesiapsiagaaan +RPJMN tahun 2020–2024 dan arahan Presiden +bencana, dan program terkait lainnya, termasuk +RI (pengendalian inflasi, penghapusan +penguatan perencanaan dan penganggaran +kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi +berbasis bukti. +stunting, serta peningkatan investasi). +Perubahan kesejahteraan masyarakat bersifat +Pemerintah melalui Instruksi Presiden +sangat dinamis. Untuk itu Regsosek harus +Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan +menjadi data hidup yang dapat dimutakhirkan +Penghapusan Kemiskinan Ekstrem +secara terus menerus. Setiap unsur pemerintah +menargetkan pada tahun 2024 tidak ada +diharapkan akan dapat berkolaborasi untuk +lagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan +melakukan pemutakhiran Regsosek melalui +ekstrem. Kemiskinan ekstrem adalah kondisi +tiga skema, yaitu: +ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan +dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum +1) Pemutakhiran Bagi Pakai (Otomasi), +bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat +perubahan data real time secara otomatis +tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-31 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi 1) Dalam hal layanan dasar, masih terdapat +juga akses pada layanan sosial (PBB, 1996). rumah tangga miskin yang belum +Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin mendapatkan akses air minum layak, +ekstrem adalah penduduk yang memiliki sanitasi layak dan jaminan kesehatan. +kemampuan dalam memenuhi kebutuhan Penduduk miskin ekstrem lebih banyak +hidup sehari-hari tidak lebih dari USD1,9 terdapat di perdesaan, akan tetapi pada +PPP (Purchasing Power Parity) per hari atau beberapa daerah penduduk miskin ekstrem +sekitar Rp322.170 per kapita per bulan (World lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. +Bank, 2022). Karakteristik rumah tangga 2) Penyaluran bantuan untuk penduduk +miskin ekstrem berdasarkan data Susenas miskin ekstrem terlihat masih belum tepat +2021 menunjukkan sekitar satu di antara tiga sasaran. +kepala rumah tangga, status pendidikannya Salah satu tantangan utama pengentasan +tidak bersekolah atau tidak lulus SD. Selain kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem +itu, sekitar satu di antara lima rumah tangga adalah masih adanya ketidaktepatan +memiliki anggota rumah tangga penyandang sasaran kelompok penerima bantuan. +disabilitas. Dari sisi kondisi ekonomi, lebih Data Terpadu Kesejahteraan Sosial +dari separuh kepala rumah tangga bekerja di (DTKS) yang selama ini digunakan sebagai +sektor pertanian dan terdapat 12,8 persen basis data untuk menyalurkan bantuan +kepala rumah tangga lainnya tidak bekerja. belum dapat menangkap pergerakan +Pertimbangan kondisi dan profil penduduk kesejahteraan masyarakat yang dinamis. +miskin diperlukan dalam perumusan kebijakan Hal ini ditunjukkan oleh masih terdapat +percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. masyarakat menengah atas (inclusion error) +yang menerima bantuan, tetapi di saat +Pada Maret 2022 tingkat kemiskinan ekstrem +bersamaan masih banyak masyarakat miskin +sebesar 2,04 persen atau 5,59 juta jiwa, menurun +dan rentan (40 persen terbawah) yang +dari Maret 2021 yang sebesar 2,16 persen atau +tidak mendapat bantuan yang seharusnya +5,8 juta jiwa. Penurunan kemiskinan ekstrem +(exclusion error). Seperti rumah tangga +perlu didorong hingga turun minimal 0,55 +miskin yang mendapatkan BLT Desa masih +persen poin per tahun atau setara dengan 1,5 +kurang dari 20 persen. Namun di sisi lain, +juta jiwa/tahun untuk mencapai target RPJMN. +terdapat rumah tangga tidak miskin (desil +Fokus pensasaran program penghapusan +5 hingga desil 10) yang mendapatkan BLT +kemiskinan ekstrem harus menggunakan basis +Desa. Penyebab rendahnya akurasi data +data yang dapat mengidentifikasi peringkat +penerima manfaat, adalah: +kesejahteraan hingga tingkat persentil dan +a) Data yang belum mencakup 100% +secara khusus ditujukan bagi individu pada +penduduk, belum inklusif, dan belum +persentil 1 hingga persentil 3. Namun secara +dimutakhirkan secara berkala dan +umum, program pengentasan kemiskinan +serentak; +dapat disasarkan pada penduduk di desil 1 atau +b) Identifikasi tingkat kerentanan +sekitar 27,4 juta jiwa. +penduduk belum dilaksanakan +Beberapa tantangan dalam penghapusan melalui pemeringkatan kesejahteraan +kemiskinan ekstrem, antara lain: penduduk; dan +4-32 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +c) Mekanisme penanganan keluhan dan seperti peningkatan akses layanan dan +rujukan program belum terintegrasi infrastruktur pendidikan, layanan dan +lintas Kementerian Negara /Lembaga/ infrastruktur kesehatan, serta infrastruktur +Daerah. sanitasi air minum layak. +3) Terbatasnya integrasi pelaksanaan program +4.5 Infrastruktur +lintas sektor yang berisiko mengurangi +efektivitas program, terutama dari aspek +Dalam rangka mencapai tujuan +keterpaduan dan fokus sasaran serta +pembangunan tahun 2045 yaitu Indonesia +keberlanjutan dan komplementaritas +Maju, salah satu fokus utama agenda +program bagi penduduk miskin ekstrem. +Pemerintah melalui transformasi ekonomi +4) Regulasi dan pedoman bersama dalam +diantaranya melanjutkan pembangunan +pelaksanaan program penghapusan +infrastruktur disertai peningkatan kualitas +kemiskinan ekstrem belum sepenuhnya +SDM, pengembangan ekonomi hijau dan +menjadi acuan K/L, pemerintah provinsi, +pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), +kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan. +penguatan reformasi birokrasi, dan simplifikasi +regulasi. Pembangunan infrastruktur +Dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem +merupakan salah satu agenda Prioritas +pada tahun 2024, Pemerintah telah menyusun +Nasional yang terdapat dalam RPJMN 2020- +tiga strategi utama yang dituangkan dalam +2024 yaitu “Memperkuat Infrastruktur untuk +Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, yaitu: +Mendukung Pengembangan Ekonomi dan +1) Pengurangan beban pengeluaran +Pelayanan Dasar”. Sesuai dengan tema RKP +masyarakat, diselenggarakan melalui +tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi +program bansos, jamsos, subsidi, kebijakan +Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, +stabilitas harga, dan/atau program lainnya +salah satu Prioritas Nasional tahun 2024 yaitu +yang dapat mengurangi beban pengeluaran +Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung +masyarakat. Kebijakan diarahkan pada +Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar +perbaikan ketepatan pensasaran program +difokuskan pada: (1) pemenuhan infrastruktur +perlinsos terutama pada desil 1, penguatan +pelayanan dasar; (2) peningkatan konektivitas +PKH dan Sembako, serta optimalisasi BLT. +untuk mendukung percepatan transformasi +2) Peningkatan pendapatan masyarakat, +ekonomi; (3) mendukung pembangunan +diselenggarakan melalui peningkatan +inklusif dan berkelanjutan terutama di wilayah +produktivitas dan pemberdayaan +3T dan perbatasan, serta penyediaan layanan +masyarakat. Upaya percepatan +dan pembangunan infrastruktur yang merata; +penghapusan kemiskinan ekstrem akan +(4) pelayanan infrastruktur perkotaan; (5) +didorong melalui tambahan proyek padat +pembangunan energi dan ketenagalistrikan +karya tunai K/L dan optimalisasi Padat +dalam mendukung transisi energi untuk +Karya Tunai Desa (PKTD). +menuju sistem energi rendah karbon; (6) +3) Penurunan jumlah kantong-kantong +pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur +kemiskinan, dilaksanakan melalui sinergi +TIK; serta (7) pendorong (enabler) TIK dalam +kebijakan peningkatan produktivitas dan +pertumbuhan ekonomi sebagai bagian dari +pemberdayaan ekonomi. Salah satunya +transformasi digital. +melalui pemenuhan pelayanan dasar, +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-33 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang Kawasan Permukiman. Beberapa program +dalam RPJMN 2020-2024, RKP tahun yang diberikan Pemerintah antara lain melalui +2024, dan KEM PPKF tahun 2024, telah pembangunan rumah susun dan rumah +disusun kebijakan BPP yang diarahkan khusus, serta bantuan stimulan perumahan +untuk peningkatan kualitas belanja melalui swadaya untuk MBR. Pembangunan rumah +efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi susun menjadi alternatif untuk menjawab +transformasi ekonomi, antara lain melalui kebutuhan perumahan dan permukiman di +percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan +kerangka kebijakan prioritas untuk transformasi penduduk yang tinggi dan ketersediaan lahan +ekonomi, anggaran infrastruktur diarahkan yang terbatas. Melalui desain vertical housing +untuk mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan rumah susun dapat mengurangi +pembangunan terutama pemenuhan penggunaan lahan dan mengoptimalkan ruang +infrastruktur dasar dan infrastruktur penggerak terbuka untuk kebutuhan tempat tinggal yang +ekonomi secara berkelanjutan layak huni. Sejak tahun 2015 hingga tahun +2022, Pemerintah telah membangun 62.246 +4.5.1 Perkembangan Pembangunan +unit rumah susun. Selain itu, Pemerintah +Infrastruktur +juga telah membangun rumah khusus yang +Dalam rangka mengakselerasi penyelesaian diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan +pembangunan infrastruktur, Pemerintah khusus, yaitu rumah untuk korban bencana, +terus menjamin ketersediaan infrastruktur masyarakat di daerah terpencil, masyarakat di +dasar diantaranya penyediaan perumahan daerah perbatasan, dan untuk anggota TNI/ +dan permukiman yang layak dan terjangkau, Polri. Jumlah unit rumah khusus yang telah +serta penyediaan air minum yang bersih dan dibangun dari tahun 2015-2022 sebanyak +berkualitas. Seiring meningkatnya populasi 33.557 unit. +dan aktivitas manusia, kebutuhan air minum +Selanjutnya, dalam rangka mendorong +pun juga meningkat, sehingga diperlukan +pertumbuhan ekonomi nasional dan +suatu sistem penyediaan air minum guna +tercapainya konektivitas antarwilayah, +memenuhi kebutuhan yang memadai dalam +kemantapan kapasitas jalan dan pengembangan +menjamin kehidupan masyarakat yang sehat +sistem jaringan jalan terus ditingkatkan. +dan produktif sebagaimana amanat dalam +Jaringan jalan sebagai moda utama angkutan +PP Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem +penumpang dan jalur distribusi barang dan +Penyediaan Air Minum. Hingga tahun +jasa maupun logistik dapat meningkatkan +2022 terdapat 1.659 infrastruktur Instalasi +aktivitas perekonomian. Pembangunan +Pengolahan Air Sistem Penyediaan Air Minum +konektivitas jalan merupakan salah satu major +(IPA SPAM) yang tersebar di 34 provinsi. +project berdasarkan amanat UU Nomor 2 +Penyediaan akses perumahan dan permukiman +tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas +yang layak, aman, dan terjangkau juga terus +UU Nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan yang +dibangun oleh Pemerintah, karena rumah +mendukung pengembangan kawasan prioritas +merupakan kebutuhan primer manusia sebagai +dan kawasan strategis nasional, seperti kawasan +tempat tinggal yang layak huni dan sarana +ekonomi khusus (KEK), kawasan industri +pembinaan keluarga sebagaimana amanat UU +(KI), kawasan strategis pariwisata nasional +Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan +(KSPN), kawasan perbatasan, serta kawasan +4-34 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +IKN. Hingga tahun 2021 total panjang jalan kondisi geografis wilayah setempat. Dalam +nasional mencapai 47.603,4 km. Secara mewujudkan pemerataan pembangunan yang +umum kondisi jalan nasional di Indonesia berkeadilan, pelaksanaan berbagai program +tahun 2021 dalam kondisi mantap dengan konektivitas di bidang transportasi darat, laut, +persentase 92,2 persen. Sementara itu, dalam dan udara juga terus dilakukan dalam rangka +rangka pengembangan wilayah sebagai wujud menjamin kehadiran negara di daerah 3T yang +pemerataan pembangunan, Pemerintah terus memiliki kondisi geografis, sosial, ekonomi dan +mendorong penyelesaian pembangunan jalan budaya yang kurang berkembang dibandingkan +tol yang merupakan bagian dari sistem jaringan daerah lain dalam skala nasional. Selain itu, +jalan sebagai jalan nasional yang memberikan cakupan pembangunan moda transportasi +kontribusi dalam mengurangi biaya logistik yang terintegrasi juga menyasar daerah KSPN +nasional sehingga distribusi arus barang dan yakni 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). +jasa menghasilkan biaya yang rendah. Hingga Beberapa output prioritas yang dilaksanakan +tahun 2022, telah terbangun 68 ruas jalan tol melalui program infrastruktur konektivitas di +dengan total panjang 2.545 km yang sudah bidang transportasi diantaranya pembangunan +beroperasi (termasuk 11 ruas Jalan Tol Trans dan rehabilitasi prasarana bandar udara +Sumatera atau JTTS sepanjang 707,6 km), untuk peningkatan kapasitas bandar udara, +serta 27 ruas jalan tol sepanjang 1.813 km yang pembangunan pelabuhan penyeberangan +masih dalam proses pembangunan (termasuk termasuk layanan angkutan laut perintis dan +8 ruas JTTS sepanjang 925,6 km). Selain jalan, penyeberangan perintis, pembangunan jalur +Pemerintah juga tetap melanjutkan program kereta api dan pengembangan/peningkatan +pembangunan dan revitalisasi jembatan yang prasarana perkeretaapian, serta pembangunan +merupakan bangunan infrastruktur yang terminal penumpang kendaraan umum. +digunakan untuk menghubungkan tempat, Hingga akhir tahun 2022, jumlah bandar +rute, atau lintasan yang terpisah karena faktor udara yang telah beroperasi sebanyak 222 unit +geografis, seperti sungai, rawa, danau, selat, bandar udara yang melayani rute domestik, +saluran jalan raya, jalur kereta api, dan kondisi internasional, dan penerbangan perintis. +lainnya. Keberadaan jembatan mendukung Jumlah pelabuhan komersial di Indonesia +efisiensi waktu dan kelancaran akses yang sampai dengan tahun 2022 sebanyak 111 +juga berimplikasi pada pengurangan biaya pelabuhan yang dioperasikan oleh PT Pelindo +transportasi. Hingga tahun 2022, total panjang I-IV, BP Sabang, dan BP Batam. Total panjang +jembatan nasional mencapai 557.344,7 m. jalur kereta api sampai dengan tahun 2022 +Secara umum jembatan di Indonesia dengan secara kumulatif sebesar 6.642,3 km’sp yang +kondisi mantap sebesar 85,9 persen. terdiri dari jalur ganda (double track) sepanjang +4.069,6 km’sp dan jalur tunggal (single track) +Percepatan pembangunan infrastruktur +sepanjang 2.572,7 km’sp. Jumlah terminal +konektivitas juga didukung melalui +penumpang kendaraan umum sampai dengan +pengembangan jaringan transportasi dalam +tahun 2022 sebanyak 126 terminal dengan +mengintegrasikan transportasi wilayah +rincian terminal yang telah beroperasi sejumlah +dengan menitikberatkan pada konektivitas +118 terminal dan sisanya sebanyak 8 terminal +darat, laut, udara, dan perkeretaapian, +belum beroperasi karena masih dalam proses +yang menghubungkan antarpulau maupun +pembangunan. +antarprovinsi dengan mempertimbangkan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-35 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Dalam rangka pemenuhan akses, pasokan listrik, karena energi fosil masih memiliki peran +energi, dan tenaga listrik yang merata, handal, penting untuk dikembangkan sebelum energi +efisien, dan berkelanjutan, peningkatan EBT yang bersih tersedia. Perhatian Pemerintah +serta pemanfaatan energi ramah lingkungan dalam pemenuhan infrastruktur di bidang +(green energy) terus dikembangkan Pemerintah, energi juga dilakukan melalui pembangunan +sejalan dengan kebijakan energi nasional bendungan dengan tujuan multi purpose dam yang +yaitu tercapainya bauran energi nasional. dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik +Ketersediaan potensi yang besar di Indonesia tenaga air (PLTA). Beberapa kegiatan prioritas +semakin mendukung rencana Pemerintah dan strategis di bidang infrastruktur energi dan +dalam pengarusutamaan sumber EBT ketenagalistrikan diantaranya: (1) pemberian +sebagai sumber penyediaan energi utama. bantuan konverter kit kepada kapal nelayan +Pengembangan EBT secara masif juga kecil dan petani masing-masing sebanyak +dapat mendatangkan penanaman modal/ 30.000 paket pada tahun 2022, dengan tujuan +investasi yang dapat menggerakkan sektor mengalihkan dari konsumsi BBM yang lebih +perekonomian. Tenaga listrik merupakan salah mahal ke LPG yang lebih murah dan bersih; +satu infrastruktur utama di sektor energi dalam (2) pemasangan sambungan baru listrik bagi +mendukung pertumbuhan ekonomi. Seiring rumah tangga yang tidak mampu atau berada +dengan meningkatnya kebutuhan listrik dan di daerah 3T sebanyak 80.183 rumah tangga +pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan pada tahun 2022; (3) pemasangan penerangan +terutama pada daerah yang belum teraliri jalan umum tenaga surya (PJU-TS) di daerah +listrik, Pemerintah dengan PT PLN (Persero) terpencil sebanyak 20.503 unit pada tahun +berupaya untuk mewujudkan ketersediaan 2022; (4) pendistribusian alat penyalur daya +pasokan listrik dengan target rasio elektrifikasi listrik (APDAL) yang merupakan piranti +mencapai 100 persen sehingga masyarakat penyimpanan dan penyaluran energi listrik +mendapatkan kemudahan akses listrik, berbasis baterai yang dapat diisi ulang +terutama di wilayah 3T. pada stasiun pengisian energi listrik untuk +memberikan aliran listrik pada daerah 3T +Penguatan dan perluasan pelayanan pasokan sebanyak 11.365 paket APDAL; (5) konversi +energi dan tenaga listrik ditempuh melalui kendaraan motor BBM ke motor listrik; (6) +pembangunan jaringan pipa transmisi gas pembangunan jaringan gas rumah tangga, +dalam rangka peningkatan infrastruktur dengan total mencapai 871.645 sambungan +gas bumi. Disamping itu, Pemerintah rumah tangga dari tahun 2014 sampai dengan +juga membangun jaringan gas kota untuk tahun 2022; (7) pembangunan pipa gas +meningkatkan pemanfaatan gas bagi industri transmisi tahap I ruas Semarang-Batang; dan +dan rumah tangga. Saat ini, teknologi yang (8) pembangunan bendungan hingga tahun +sudah dimanfaatkan dalam tahapan transisi 2022 mencapai 215 unit yang telah beroperasi. +energi adalah kendaraan bermotor berbasis +listrik (electric vehicle) walaupun jumlahnya Sementara itu, pembangunan infrastruktur di +masih relatif kecil dibandingkan kendaraan bidang pangan bertujuan untuk meningkatkan +konvensional. Akan tetapi, minyak bumi produksi dan komoditas hasil pertanian +masih sebagai energi utama untuk transportasi melalui penyediaan sarana dan prasarana +sebelum digantikan sepenuhnya oleh kendaraan pertanian dalam rangka menjamin kebutuhan +4-36 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +pangan masyarakat tetap terpenuhi. Melalui perlu dijaga mengingat perannya sangat vital +infrastruktur di bidang pangan, Pemerintah dalam mengendalikan stabilitas harga termasuk +terus meningkatkan pencapaian program daya beli masyarakat. +swasembada pangan dengan upaya penyediaan +irigasi yang diselaraskan dengan jumlah lahan Selanjutnya, dalam mendukung transformasi +pertanian, terutama lahan pertanian pangan ekonomi, penguatan dan pemerataan akses +yang produktif dan mendukung kawasan Food digital dalam bidang TIK terus dilakukan +Estate. Penyediaan jaringan irigasi dilakukan oleh Pemerintah terutama penuntasan +dengan beberapa cara, seperti melakukan dan pemanfaatan infrastruktur TIK yang +pembukaan jaringan irigasi pertanian baru mendukung pengembangan ekonomi dan +dan melakukan rehabilitasi jaringan irigasi stabilitas pelayanan publik. Pemerintah +yang sudah ada. Ketersediaan jaringan irigasi terus berkomitmen untuk mengakselerasi +pertanian merupakan salah satu komponen dari transformasi digital melalui perluasan akses dan +kesiapan lahan pertanian dalam mendukung kebermanfaatan teknologi digital agar dapat +target produksi komoditas hasil pertanian dirasakan secara nyata oleh seluruh masyarakat. +secara nasional dengan memastikan seluruh Percepatan transformasi digital meliputi +lahan pertanian beririgasi. Keberhasilan atas pembangunan infrastruktur digital, digitalisasi +tingkat pemenuhan pengairan lahan pertanian pemerintahan, pengembangan ekonomi +didukung oleh kinerja aspek pengelolaan digital, pemerataan literasi dan keterampilan +air irigasi dalam rangka meningkatkan digital masyarakat, serta pengelolaan informasi +efektivitas dan efisiensi pendistribusian air dan komunikasi publik. Pembangunan +ke seluruh lahan pertanian melalui kegiatan: infrastruktur digital punya peranan penting +(1) rehabilitasi jaringan irigasi tersier; dalam pertumbuhan daya saing nasional +(2) pengembangan sumber air; dan diberbagai sektor, dan menjadi salah satu motor +(3) konservasi air dan lingkungan hidup untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi. Karena +penambahan areal pertanian. Pada tahun 2022, kegiatan tetap harus dapat berjalan tanpa +capaian konservasi air dan lingkungan hidup diperlukan interaksi secara fisik, pembangunan +berupa pengembangan embung pertanian infrastruktur digital makin mendesak untuk +sebanyak 545 unit, rehabilitasi jaringan irigasi dipenuhi. Untuk itu, Pemerintah terus +tersier sebesar 3.934 unit atau seluas 196.700 berupaya memenuhi kebutuhan digital dan +Ha, dan pengembangan sumber air dengan mengurangi kesenjangan digital serta membuat +kegiatan irigasi perpompaan sebanyak 300 semua orang terhubung secara digital, sehingga +unit dan irigasi perpipaan 150 unit untuk pembangunan infrastruktur tersebut adil, +meningkatkan ketersediaan air pada lahan inklusif, dan bermanfaat. +pertanian yang dapat mengurangi risiko +Pembangunan infrastuktur digital dilakukan +terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan +dalam tiga lapisan, meliputi jaringan tulang +pada lahan usaha tani di musim kemarau. +punggung (backbone), middle mile, dan lastmile. +Selain melalui irigasi perpompaan dan irigasi +Melalui backbone, program Palapa Ring +perpipaan, pengembangan sumber air juga +dilanjutkan kepada tahap peningkatan +dilakukan melalui bangunan konservasi air dan +utilisasi jaringan. Palapa Ring dibangun untuk +antisipasi anomali iklim sebanyak 394 unit. +mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang +Keberlanjutan program ketahanan pangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-37 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +terintegrasi di Indonesia, yang membentang (a) pembangunan rumah susun sebanyak +dari wilayah barat, tengah, hingga timur 17.353 unit, (b) pembangunan rumah khusus +Indonesia. Pemanfaatan Palapa Ring didorong sebanyak 11.199 unit, (c) pembangunan +menjadi stimulus untuk penetrasi jaringan SPAM dengan kapasitas 3.850,5 liter/detik, +telekomunikasi operator di Indonesia. Hingga (d) sistem pengelolaan persampahan sebanyak +akhir tahun 2021, utilisasi Palapa Ring wilayah 2.030.638 KK, dan (e) pembangunan, +barat telah mencapai sebesar 144 Gbps dari rehabilitasi dan renovasi sarpras pendidikan +kapasitas 300 Gbps, wilayah tengah sebesar dasar dan menengah sebanyak 10.753 unit +197 Gbps dari kapasitas 600 Gbps, dan wilayah sekolah; (2) infrastruktur konektivitas, berupa +timur sebesar 244 Gbps dari kapasitas 800 (a) pembangunan jalan baru sepanjang +Gbps. Pada lapisan middle mile, proyek satelit 1.899,8 km, (b) jalan tol beroperasi sepanjang +multifungsi Pemerintah (SATRIA) merupakan 1.027,1 km, (c) pembangunan jembatan baru +salah satu proyek strategis nasional (PSN) sepanjang 73.187,6 m, (d) pembangunan flyover/ +sebagai solusi dalam menjangkau daerah underpass/terowongan sepanjang 8.248,5 m, +terpencil yang tidak terjangkau oleh penyedia (e) pembangunan 23 pelabuhan penyeberangan +jaringan terrestrial guna solusi tepat dalam akses baru, (f) panjang jalur kereta api kumulatif +broadband internet. Dari sisi last mile, penyediaan 6.642 km’sp, dan (g) pembangunan 32 lokasi +Base Transceiver Station (BTS) 4G merupakan bandar udara baru; (3) infrastruktur energi dan +program bersama antara Pemerintah dengan ketenaga listrikan, berupa (a) pembangunan +operator seluler untuk pemenuhan layanan bendungan baru sebanyak 7 unit, (b) penyediaan +seluler 4G terutama di wilayah 3T. Hingga akhir APDAL sebanyak 12.604 unit, (c) bantuan +tahun 2022, tercatat penyelesaian pembangunan konverter kit kepada nelayan dan petani masing- +BTS 4G sebanyak 5.410 lokasi. Selanjutnya, masing sebesar 68.305 unit dan 44.448 unit, +digitalisasi penyiaran merupakan bagian dalam (d) bantuan pasang baru listrik kepada 80.183 +mengakselerasi transformasi digital, yaitu rumah tangga, (e) pembangunan infrastruktur +migrasi siaran televisi analog menjadi siaran jaringan gas bumi kepada 377.535 rumah +digital atau analog switch off (ASO). Dari segi tangga, dan (f) pembangunan transmisi pipa +jangkauan, hingga akhir tahun 2021, jangkauan gas bumi tahap I ruas Semarang-Batang; +layanan penyiaran digital di Indonesia mencapai (4) infrastruktur pangan, berupa +70,7 persen dari total populasi Indonesia. (a) pembangunan dan peningkatan jaringan +Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi irigasi seluas 265.249 Ha, (b) rehabilitasi +dan Informatika (Kominfo) juga melaksanakan jaringan irigasi seluas 1.267.256 Ha, +tugas dalam penyediaan aspek infrastruktur (c) rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas +digital pemerintahan yang mendukung SPBE, 773.828 Ha, (d) embung pertanian sebanyak +khususnya pembangunan Pusat Data Nasional 1.345 unit, (e) irigasi perpompaan sebanyak +yang akan dibangun di dua lokasi yaitu Bekasi 1.867 unit, dan (f) irigasi perpipaan sebanyak +dan Batam dengan pertimbangan kebutuhan 426 unit; (5) infrastruktur TIK, berupa +integrasi data antarwilayah yang perlu dipenuhi. (a) dukungan ekosistem siaran layanan TV +digital kepada 1,2 juta rumah tangga miskin +Beberapa capaian output bidang infrastruktur +yang mendapatkan bantuan set top box, +dari tahun 2019—2022 melalui Belanja K/L +(b) penyediaan akses internet sebanyak 15.395 +antara lain: (1) infrastruktur dasar, berupa +lokasi, (c) konstruksi proyek SATRIA dalam +4-38 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +rangka penyediaan kapasitas satelit komunikasi secara mandiri pada awal tahun 2023; (5) +(Leased Capacity Satellite) tahap 1 dan 2 sebesar meningkatkan sinergitas pendanaan antar- +29,7 Gbps dan Hot Backup Satellite (HBS), K/L, pusat dan daerah, serta melalui penerapan +(d) peningkatan utilisasi palapa ring paket barat skema pembiayaan KPBU. +63,33 persen, paket tengah 35,50 persen, paket +Selanjutnya, target pembangunan infrastruktur +timur 35,50 persen, dan (e) pembangunan +tahun 2023 melalui belanja K/L, antara lain: +Pusat Data Nasional di 2 lokasi. +(1) infrastruktur dasar, berupa (a) pembangunan +4.5.2 Anggaran Infrastruktur Mendukung rumah susun sebanyak 5.528 unit, +Penguatan Investasi (b) pembangunan rumah khusus sebanyak +3.362 unit, (c) pembangunan SPAM dengan +Pembangunan infrastruktur merupakan kapasitas 1.214 liter/detik, (d) sistem pengelolaan +kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi persampahan sebanyak 739.390 KK, dan +untuk membangun atau meningkatkan (e) pembangunan, rehabilitasi dan renovasi +kemampuan infrastruktur, dan/atau sarpras pendidikan dasar dan menengah +kegiatan pengelolaan infrastruktur, dan/atau sebanyak 639 unit sekolah; (2) infrastruktur +pemeliharaan infrastruktur. Infrastruktur konektivitas, berupa (a) pembangunan +dapat berupa fasilitas teknis, fisik, sistem jalan baru sepanjang 422,4 km, (b) jalan +perangkat keras dan lunak yang diperlukan tol beroperasi sepanjang 334,2 km, +dalam meningkatkan pelayanan kepada (c) pembangunan jembatan baru sepanjang +masyarakat, mendorong peningkatan aktivitas 8.255,6 m, (d) pembangunan flyover/ +ekonomi dan sosial, serta mendukung underpass/terowongan sepanjang 2.165,9 m, +pertumbuhan ekonomi. Pembangunan (e) pembangunan 22 pelabuhan penyeberangan +infrastruktur tahun 2023 masih menjadi baru, (f) panjang jalur kereta api kumulatif +prioritas utama Pemerintah, utamanya proyek- 7.369 km’sp, dan (g) pembangunan 17 lokasi +proyek strategis yang mendukung agenda bandar udara baru; (3) infrastruktur energi dan +prioritas pembangunan. Pada tahun 2023, ketenagalistrikan, berupa (a) pembangunan +outlook anggaran infrastruktur diperkirakan bendungan baru sebanyak 5 unit, +sebesar Rp399.580,7 miliar yang diarahkan (b) penyediaan APDAL sebanyak 8.097 unit, +untuk mendorong percepatan pembangunan (c) bantuan konverter kit kepada nelayan dan +infrastruktur yang mendukung transformasi petani masing-masing sebesar 13.000 unit dan +ekonomi dan sentra pertumbuhan baru, 39.000 unit, (d) bantuan pasang baru listrik +dengan arah kebijakan yaitu: (1) mengakselerasi kepada 125.000 rumah tangga, (e) PJU TS +pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan sebanyak 31.075 unit, dan (f) pembangunan +layanan dasar; (2) mendukung pemerataan akses transmisi pipa gas bumi tahap I ruas Cirebon- +terhadap infrastruktur TIK dalam mendukung Semarang; (4) infrastruktur pangan, berupa +aktivitas ekonomi; (3) pembangunan (a) pembangunan dan peningkatan jaringan +infrastruktur yang mendukung transformasi irigasi seluas 46.757 Ha, (b) rehabilitasi jaringan +ekonomi (energi, pangan, konektivitas, dan irigasi seluas 290.455 Ha, (c) rehabilitasi +transportasi); (4) mendukung penyelesaian jaringan irigasi tersier sebanyak 3.213 unit, +PSN dan pembangunan IKN secara bertahap (d) embung pertanian sebanyak 391 +dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan unit, (e) irigasi perpompaan sebanyak 288 +peran Otorita IKN untuk dapat beroperasi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-39 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +unit, dan (f) irigasi perpipaan sebanyak Upaya peningkatan investasi dilakukan melalui +149 unit; (5) infrastruktur TIK, berupa percepatan pembangunan infrastruktur yang +(a) Digitalization on Broadcasting System (DBS) mendorong investasi, salah satunya yaitu +untuk 50 unit (40 perangkat pemancar peningkatan akses infrastruktur konektivitas +dan 10 studio siaran), (b) penyediaan untuk peningkatan kapasitas produksi (supply +akses internet baru sebanyak 9.755 lokasi, chain) dan daya saing investasi. Tingkat +(c) operasional proyek SATRIA dalam rangka kemantapan kondisi jalan antarwilayah +penyediaan kapasitas satelit komunikasi (Leased diperlukan untuk meningkatkan daya saing +Capacity Satellite) tahap 1 dan 2 sebesar 29,7 investasi sehingga dapat mempengaruhi +Gbps dan konstruksi HBS, (d) peningkatan kelancaran distribusi logistik yang pada +utilisasi Palapa Ring paket barat 62,5 persen, akhirnya dapat menurunkan indeks kemahalan +paket tengah 50 persen, paket timur 50 persen, logistik. Dalam menjaga iklim investasi yang +dan (e) pembangunan Pusat Data Nasional di terus tumbuh, pemberdayaan partisipasi badan +2 lokasi. usaha melalui skema KPBU dan blended financing +juga perlu ditingkatkan terutama di kawasan +Pada tahun 2024 anggaran infrastruktur +industri, kawasan pariwisata super prioritas, +difokuskan mendukung transformasi ekonomi +dan kawasan IKN sehingga perekonomian +untuk pemerataan pembangunan, dengan arah +domestik terus tumbuh dan dapat membuka +kebijakan yaitu: (1) mempercepat pembangunan +lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. +infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas +Selain itu, pengembangan infrastruktur +dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, +untuk mendukung substitusi batubara pada +dan pangan); (2) memprioritaskan penyediaan +rasio tertentu dengan bahan biomassa pada +infrastruktur pelayanan dasar dan proyek- +beberapa PLTU menuju transisi energi dari +proyek strategis yang mendukung prioritas +pemanfaatan energi konvensional ke EBT +pembangunan; (3) mendukung percepatan +yang lebih bersih dan rendah emisi perlu secara +penyelesaian pembangunan IKN secara +bertahap dilakukan. Saat ini, Pemerintah masih +bertahap dan berkelanjutan; (4) melakukan +memberikan dukungan infrastruktur di sektor +pemerataan dan penguatan akses TIK +energi untuk menarik minat investasi di dalam +yang mendukung transformasi digital; dan +negeri. Disamping itu, proses alih teknologi +(5) mendorong pemberdayaan partisipasi +industri dengan pengoptimalan EBT juga +badan usaha melalui skema KPBU dalam +perlu dilakukan secara hati-hati seiring dengan +pembangunan infrastruktur. +komitmen Pemerintah untuk secara bertahap +Dengan memperhatikan dinamika dan prospek meminimalkan dampak emisi gas buang +perekonomian ke depan, serta agenda prioritas yang ditimbulkan dengan tidak menimbulkan +pembangunan, arah kebijakan fiskal 2024 perlambatan pertumbuhan ekonomi. Guna +juga ditempuh melalui strategi jangka pendek. mendukung berbagai kebijakan tersebut, +Strategi tersebut difokuskan untuk mengatasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN +berbagai tantangan dan memperkokoh fondasi tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar +agar transformasi ekonomi dapat berjalan Rp422.720,9 miliar. Alokasi anggaran +optimal, salah satunya peningkatan investasi. infrastruktur tersebut terdiri atas: (1) BPP +sebesar Rp233.950,6 miliar, yang meliputi +belanja K/L sebesar Rp213.672,3 miliar +4-40 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GRAFIK 4.10 +PERKEMBANGAN ANGGARAN INFRASTRUKTUR, 2019—2024 +(triliun rupiah) +31,2 +0,0 -7,6 7,2 5,8 +-22,0 +422,7 +394,1 403,3 399,6 +372,8 +307,3 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Total Anggaran Infrastruktur Pertumbuhan (%) +Sumber: Kementerian Keuangan +dan Non K/L sebesar Rp20.278,3 miliar; (3) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, +(2) anggaran infrastruktur melalui TKD berupa (a) pembangunan bendungan sebanyak +sebesar Rp94.846,6 miliar; dan (3) anggaran 28 unit (bendungan baru 1 unit, bendungan +infrastruktur melalui Pembiayaan Anggaran on going 17 unit, dan bendungan ditargetkan +sebesar Rp93.923,7 miliar. Perkembangan selesai 10 unit), (b) bantuan konverter +Anggaran Infrastruktur 2019-2024 dapat kit kepada nelayan dan petani masing- +dilihat di Grafik 4.10. masing sebesar 15.000 unit dan 19.000 unit, +(c) bantuan pasang baru listrik kepada 80.000 +Dengan arah kebijakan dan dukungan rumah tangga, dan (d) pembangunan transmisi +anggaran infrastruktur tersebut, maka target pipa gas bumi tahap I ruas Cirebon-Semarang; +pembangunan infrastruktur dalam RAPBN (4) infrastruktur pangan, berupa +tahun anggaran 2024 meliputi antara lain: (a) pembangunan dan peningkatan jaringan +(1) infrastruktur dasar, berupa (a) pembangunan irigasi seluas 4.000 Ha, (b) rehabilitasi jaringan +rumah susun sebanyak 2.864 unit, irigasi seluas 38.000 Ha, (c) rehabilitasi +(b) pembangunan rumah khusus sebanyak 130 jaringan irigasi tersier sebanyak 4.263 unit, +unit, (c) pembangunan SPAM dengan kapasitas (d) embung pertanian sebanyak 850 unit, +2.415 liter/detik, (d) sistem pengelolaan (e) irigasi perpompaan sebanyak 800 unit, +persampahan sebanyak 91.000 KK, dan dan (f) irigasi perpipaan sebanyak 250 unit; +(e) pembangunan, rehabilitasi, dan renovasi (5) infrastruktur TIK, berupa (a) DBS untuk +sarpras pendidikan dasar dan menengah 62 unit, (b) penyediaan akses internet baru +sebanyak 732 unit sekolah; (2) infrastruktur di 30 lokasi, (c) operasional proyek SATRIA +konektivitas, berupa (a) pembangunan jalan dalam rangka penyediaan kapasitas satelit +baru sepanjang 323,5 km, (b) jalan tol beroperasi komunikasi (Leased Capacity Satellite) tahap +sepanjang 19,4 km, (c) pembangunan 1 dan 2 sebesar 29,7 Gbps dan operasional +jembatan baru sepanjang 3.890 m, HBS, (d) peningkatan utilisasi Palapa Ring +(d) pembangunan flyover/underpass/terowongan paket barat 62,5 persen, paket tengah +sepanjang 918,8 m, (e) pembangunan 36 50 persen, paket timur 50 persen, dan +pelabuhan penyeberangan baru, (f) panjang (f) pembangunan Pusat Data Nasional di 2 +jalur kereta api kumulatif 7.451 km’sp, dan lokasi. +(g) pembangunan 21 lokasi bandar udara baru; +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-41 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Selanjutnya, dukungan TKD yang diarahkan hal tersebut, DAK Fisik difokuskan untuk +untuk bidang infrastruktur publik dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur dasar +antara lain melalui DAU, DBH, DAK Fisik, dan konektivitas pembangunan rendah karbon +Hibah kepada Daerah, Dana Otsus, dan Dana dan transisi energi, pengurangan kemiskinan +Tambahan Infrastruktur Otsus di Provinsi- dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta +Provinsi wilayah Papua. Pada tahun 2023, penguatan daya saing usaha yang mendukung +Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan program tematik yang bersifat lintas sektor. +DAU yang Ditentukan Penggunaannya Selanjutnya, Hibah kepada Daerah turut +di mana salah satunya diarahkan untuk mendukung penyediaan infrastruktur, yang +pekerjaan umum yang digunakan untuk meliputi pembangunan Mass Rapid Transit +mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik di DKI Jakarta melalui Hibah Mass Rapid +dalam rangka peningkatan kualitas layanan Transit, pembangunan sambungan rumah air +dasar bidang pekerjaan umum sesuai dengan minum dan dukungan BUMD Air Minum +kegiatan dan subkegiatan prioritas serta melalui Hibah Air Minum Berbasis Kinerja, +pendukung sesuai ketentuan peraturan pembangunan tanki septik rumah tangga +perundang-undangan termasuk belanja yang dan akses sanitasi skala kota melalui Hibah +terkait dengan peningkatan capaian SPM bidang Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota +pekerjaan umum. Pada tahun 2024, kebijakan Palembang dan Hibah Air Limbah Setempat. +DAU yang Ditentukan Pengunaannya untuk +bidang pekerjaan umum akan melanjutkan Dana Tambahan Infrastruktur Otsus di +kebijakan yang telah dilakukan pada tahun Provinsi-provinsi wilayah Papua ditujukan +2023 sehingga memberikan dampak yang lebih untuk pendanaan pembangunan infrastruktur +baik bagi peningkatan layanan pekerjaan umum perhubungan, energi listrik, air bersih, +di daerah dengan adanya keberlanjutan kinerja telekomunikasi, dan sanitasi lingkungan di +penggunaan DAU untuk bidang pekerjaan wilayah Papua. +umum. +Sementara itu, sasaran pembangunan +Selanjutnya, mulai tahun 2023 telah infrastruktur melalui TKD antara lain: +dianggarkan jenis DBH lainnya yaitu DBH penanganan jalan dan jembatan pada +Perkebunan Sawit, yang utamanya difokuskan 37 provinsi dan 419 kabupaten/kota, +untuk pembangunan dan pemeliharaan pembangunan baru SPAM JP 185.803 SR, serta +infrastruktur jalan. Pada tahun 2024, alokasi pengembangan dan pembangunan 53.602 SR +DBH Perkebunan Sawit tetap diarahkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. +untuk infrastruktur jalan, dengan mengacu +Selanjutnya, pembangunan infrastruktur +pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah +melalui pembiayaan anggaran diarahkan +Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi +untuk memenuhi kebutuhan investasi +Hasil Perkebunan Sawit. +Pemerintah, dengan arah kebijakan +Selanjutnya, DAK Fisik diarahkan untuk pembiayaan investasi, antara lain: +memenuhi ketuntasan pencapaian target (1) mengembangkan pembiayaan inovatif +prioritas nasional sebagaimana diamanatkan melalui penguatan peran BUMN, BLU, +dalam RPJMN 2020-2024. Berdasarkan sovereign wealth fund (SWF), dan special mission +4-42 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +vehicle (SMV) sebagai dukungan alternatif karena tidak sesuai antara dokumen +pembiayaan yang efisien dalam mendukung perencanaan dengan kondisi geologi di lokasi +akselerasi pembangunan infrastruktur pekerjaan; (5) gangguan keamanan di wilayah +yang menjadi program prioritas nasional; Papua dan Papua Barat; (6) belum matangnya +(2) mendukung percepatan pembangunan kesiapan rencana pengembangan kawasan serta +infrastruktur, khususnya terkait pembangunan pembebasan lahan; dan (7) pengaruh cuaca +IKN, dan proyek-proyek infrastruktur yang ekstrem. +ditargetkan selesai paling lambat tahun 2024; +Meskipun demikian, beberapa kendala masih +(3) mendukung pembiayaan perumahan bagi +mampu dikelola dalam pencapaian output +MBR; (4) mengembangkan infrastruktur +prioritas tersebut antara lain denganm elakukan +pariwisata dan aviasi; serta (5) mendukung +penyusunan ulang skala prioritas, melakukan +pembebasan lahan yang diperlukan dalam +perpanjangan kontrak tahun jamak, menunda +penyelesaian proyek strategis dan prioritas. +sebagian program infrastruktur yang belum +mendesak, serta penyiapan feasibility study +Pemanfaatan anggaran infrastruktur melalui +dan detail engineering design sejak dini sebelum +pembiayaan anggaran mencakup antara lain: +kegiatan/proyek dilaksanakan. Beberapa upaya +(1) penyelesaian konstruksi 8 ruas Jalan JTTS +percepatan mulai dari perencanaan hingga +oleh PT Hutama Karya sepanjang 182 km; (2) +pelaksanaan sebagai langkah tindak lanjut atas +pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan +kendala yang dihadapi, yakni: (1) mempercepat +oleh PT PLN (Persero) berupa transmisi, +proses pengadaan lahan untuk proyek-proyek +gardu induk, dan distribusi listrik desa, serta +strategis; (2) peningkatan kualitas perencanaan +mendukung pengembangan 5 Destinasi +lelang melalui Balai Pelaksana Pemilihan +Pariwisata Super Prioritas; (3) penyelesaian +Jasa Konstruksi (BP2JK), baik dari segi +ruas tol Kayu Agung Palembang–Betung +kelengkapan dokumen maupun sumber daya; +dan ruas tol Pasuruan–Probolinggo oleh PT +(3) meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan +Waskita Karya; (4) penyelesaian pembangunan +harmonisasi dalam penyelesaianp royek bersama +ruas tol Solo–Yogyakarta–YIA Kulonprogo +seluruh stakeholder terkait yang melibatkan +dan ruas tol Yogyakarta–Bawen oleh PT Adhi +peran K/L dan Pemerintah Daerah; dan +Karya; (5) pelaksanaan program KPR Fasilitas +(4) memfokuskan perencanaan, pemrograman, +Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) +dan penganggaran pada infrastruktur yang +untuk MBR; dan (6) pengadaan tanah bagi +mendukung pengembangan ekonomi dan +pembangunan PSN oleh BLU LMAN. +pelayanan dasar melalui proses penajaman/ +penguatan/pengoptimalan infrastruktur +Dalam beberapa tahun terakhir, masih +prioritas maupun strategis. Hal ini diharapkan +terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan +dapat memberikan manfaat bagi pemerataan +pembangunan infrastruktur diantaranya: (1) +pembangunan wilayah 3T disamping dapat +kendala dalam pengadaan maupun pembebasan +menurunkan indeks kemahalan logistik. +lahan (termasuk persiapan dan pembangunan +IKN); (2) kenaikan harga BBM (solar) dan aspal +Secara umum, anggaran infrastruktur yang +untuk kebutuhan pembangunan konstruksi; +bersumber dari APBN belum sepenuhnya +(3) permasalahan ketersediaan pasokan +mampu membiayai kebutuhan investasi +sumber daya; (4) perubahan desain konstruksi +pembangunan infrastruktur nasional. Oleh +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-43 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +karena itu, diperlukan upaya inovatif untuk Kerjasama dalam KPBU dilakukan dalam +mendorong peran serta investasi swasta dan beberapa model, tergantung dari cakupan +badan usaha melalui beberapa skema KPBU dan layanan yang akan dikerjasamakan, yang +skema pembiayaan kreatif lainnya. secara umum meliputi perancangan (design), +pembangunan (build), pembiayaan (finance), +4.5.3 Kerja Sama Pemerintah dan Badan +operasi (operate), dan pemeliharaan (maintain). +Usaha (KPBU) +Tingginya risiko dan tidak layaknya proyek +secara finansial menjadi hambatan utama +Penyediaan infrastruktur diperlukan untuk +dalam KPBU. Oleh karena itu, Pemerintah +mewujudkan tersedianya pelayanan publik +memberikan fasilitas-fasilitas dalam KPBU +yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan +antara lain penjaminan untuk Proyek KPBU, +masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan +fasilitas penyiapan proyek (Project Development +ekonomi. Keterlibatan pihak swasta sebagai +Facility/PDF), dan dana dukungan kelayakan +inovasi dalam pembangunan infrastruktur akan +proyek (Viability Gap Fund/VGF). Selain itu, +menciptakan pelayanan publik yang lebih baik. +untuk meminimalkan risiko komersial dari sisi +Terkait hal tersebut, Pemerintah Indonesia +swasta, Pemerintah telah memperkenalkan +memperkenalkan skema KPBU dalam +skema Availability Payment/AP. Pemberian +penyediaan infrastruktur guna memberikan +fasilitas dukungan tersebut tidak semata-mata +ruang bagi Pemerintah untuk bekerja sama +untuk mengurangi tingginya risiko saja dan juga +dengan swasta berdasarkan prinsip pembagian +dapat membuat proyek menjadi layak secara +risiko (risk sharing) yang proporsional. Pada +finansial dan ekonomi serta meningkatkan +skema KPBU terdapat pembagian risiko +minat dan partisipasi pihak swasta. +kepada pihak yang lebih mampu mengelolanya, +yakni di antara Pemerintah dan pihak swasta, +Lebih lanjut, guna meningkatkan kualitas +sehingga dapat mendorong kualitas layanan +pembiayaan infrastruktur dan mendorong +infrastuktur yang dihasilkan oleh swasta. +partisipasi investor global dan dana filantropi, +Implementasi skema ini telah diatur dalam +Pemerintah telah mengintegrasikan faktor +Perpres Nomor 38 Tahun 2015. +Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) ke +dalam pemberian dukungan Pemerintah dalam +Dalam periode tahun 2019―2024, Pemerintah +proyek KPBU. LST, atau secara best practice +memprioritaskan penggunaan skema +dikenal dengan konsep Environment, Social, dan +KPBU untuk sektor-sektor infrastruktur +Governance (ESG) diterapkan sejak 2022 melalui +layanan dasar, antara lain sektor air dan +10 standar yang terdiri dari empat standar yang +sanitasi, perumahan, kesehatan/rumah sakit, +mencakup 11 dimensi lingkungan, empat +pengelolaan persampahan, jaringan gas, dan +standar yang mencakup 11 dimensi sosial, dan +transportasi perkotaan. Lebih lanjut, proses +dua standar yang mencakup enam dimensi tata +penyiapan proyek didorong untuk memiliki +kelola. Penerapan kebijakan ESG ini diharapkan +pendekatan yang lebih terprogram sehingga +dapat menjadi kontribusi terhadap pencapaian +terdapat kesinambungan antara pembangunan +target-target SDGs serta panduan bagi para +proyek infrastruktur dengan kepastian layanan +pemangku kepentingan untuk memperhatikan +dapat dinikmati oleh masyarakat. +aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam +pelaksanaan proyek. +4-44 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Skema KPBU juga menjadi salah satu skema pada proyek SPAM Umbulan, SPAM Bandar +pendanaan dalam rencana penyediaan Lampung, dan SPAM Pekanbaru. +infrastruktur di IKN. Skema KPBU ini +Tahun 2023, secara khusus anggaran untuk +didorong untuk menjadi back bone dalam +fasilitas penyiapan proyek telah dialokasikan +pembiayaan kreatif seperti blended finance dan +senilai Rp131,6 miliar pada Daftar Isian +diberikan dukungan Pemerintah sesuai dengan +Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 +ketentuan yang berlaku. Dukungan Pemerintah +dan direncanakan untuk memenuhi kebutuhan +untuk KPBU IKN diberikan dengan tujuan +penggantian biaya pelaksanaan fasilitas +untuk menjaga kesinambungan APBN dalam +penyiapan proyek KPBU reguler dan IKN +percepatan penyediaan infrastruktur di IKN +sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan fasilitas +dengan mengoptimalkan pendanaan selain +untuk IKN pada tahun 2023 menyesuaikan +APBN dan diberikan untuk menurunkan risk +implementasi fasilitas sesuai dengan PMK +premium penyediaan infrastruktur oleh swasta. +Nomor 139 tahun 2022 dan PMK Nomor +Dengan demikian, diharapkan sumber-sumber +220 tahun 2022 yang merupakan dasar hukum +dana non-Pemerintah dapat berpartisipasi +pemberian fasilitas penyiapan proyek untuk +dalam penyediaan infrastruktur di IKN. +IKN dan fasilitas dalam rangka optimalisasi +4.5.3.1Pelaksanaan Belanja Fasilitas BMN dan pendapatan untuk pembiayaan IKN. +Penyiapan Proyek (PDF) dan Di sisi lain, pada periode yang sama Pemerintah +Belanja Dukungan Kelayakan telah mengalokasikan Rp26,8 miliar untuk dana +untuk sebagian biaya Konstruksi VGF untuk sebagian biaya konstruksi tahap +(VGF) 2019-2023 dan Kebijakannya +kedua pada proyek KPBU SPAM Pekanbaru. +Dalam rangka mendukung pembangunan +4.5.3.2 Outlook Belanja Fasilitas +infrastruktur, Pemerintah menyediakan dana +Penyiapan Proyek (PDF) dan +PDF yang merupakan alokasi anggaran untuk +Belanja Dukungan Kelayakan +membantu peningkatan efektivitas pelaksanaan +untuk sebagian biaya Konstruksi +penyiapan dan/atau pelaksanaan transaksi +(VGF) +proyek KPBU agar pelaksanaan proyek dapat +memenuhi kualitas dan waktu yang ditentukan. +Fasilitas Penyiapan Proyek (Project +Development Facility/PDF) Tahun 2024 +Dalam kurun waktu 2019–2022, Pemerintah +sudah memberikan PDF pada proyek-proyek +Outlook fasilitas PDF diperkirakan akan +KPBU sebesar Rp270,5 miliar yang telah +meningkat seiring dengan peningkatan jenis +dimanfaatkan oleh 26 proyek KPBU, antara +fasilitas penyiapan proyek dan cakupan fasilitas. +lain SPAM Pekanbaru, SPAM Semarang Barat, +Sejak diterbitkannya PMK Nomor 139 tahun +KA Makassar Pare-pare, Preservasi Jalan +2022 dan PMK Nomor 220 tahun 2022, +Lintas Timur Sumatera Ruas Riau, Preservasi +fasilitas penyiapan proyek dapat diberikan +Jalan Lintas Timur Sumatera Ruas Sumatera +kepada proyek KPBU IKN dan dapat +Selatan, dan Proving Ground Bekasi. Selain itu, +digunakan dalam rangka optimalisasi BMN +pada periode yang sama, Pemerintah juga +guna meningkatkan pendapatan dalam rangka +telah merealisasikan anggaran VGF sebesar +pembiayaan IKN. Beberapa bentuk fasilitas +Rp964,5 miliar yang dimanfaatkan, antara lain +terkait penyiapan IKN yang telah diterbitkan +untuk dukungan pembangunan konstruksi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-45 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +persetujuannya hingga paruh waktu tahun Adapun outlook VGF untuk proyek KPBU +2023 antara lain fasilitas pendukung penerapan di tahun 2024 menurun dan direncanakan +skema pendanaan IKN dan fasilitas untuk sebesar Rp6,9 miliar. Anggaran tersebut akan +penyiapan dan transaksi pemanfaatan BMN. dimanfaatkan untuk pemberian dukungan +Selain kedua fasilitas tersebut, akan disediakan sebagian biaya konstruksi tahap ketiga pada +fasilitas pengembangan proyek KPBU IKN. proyek KPBU SPAM Pekanbaru. Namun, +Durasi penyediaan fasilitas juga diperkirakan seiring dengan proses transaksi proyek KPBU +lebih panjang dari durasi fasilitas penyiapan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir +proyek KPBU reguler. Sampah (TPPAS) Legok Nangka, diperkirakan +terdapat kebutuhan tambahan anggaran VGF +Di sisi lain, fasilitas penyiapan untuk proyek +pada tahun 2025-2027. Besaran kebutuhan +KPBU reguler sesuai PMK Nomor 180 tahun +anggaran tersebut akan menyesuaikan hasil +2020 masih terus berjalan dan diberikan. +lelang serta persetujuan final yang diterbitkan. +Hingga tahun 2024, pemberian fasilitas +penyiapan proyek masih diprioritaskan untuk +Skema Pembayaran Ketersediaan Layanan +sektor infrastruktur layanan dasar seperti +(Availability Payment/AP) +sektor air, perumahan, kesehatan/rumah +sakit, pengelolaan sampah, jaringan gas, +Skema pembayaran ketersediaan layanan +dan transportasi perkotaan. Fasilitas untuk +adalah mekanisme pengembalian investasi +KPBU reguler juga akan diberikan dengan +dalam bentuk pembayaran yang dilakukan +mengintegrasikan prinsip LST. Jumlah +oleh Pimpinan K/L/Daerah kepada Badan +anggaran yang direncanakan tahun 2024 +Usaha (BU) berdasarkan ketersediaan layanan +sebesar Rp99,2 miliar. +yang diberikan BU Pelaksana. Pembayaran +dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan +Sebagian besar proyek infrastuktur publik +infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/ +memiliki karakter layak secara ekonomi, namun +atau kriteria sesuai dengan ketentuan dalam +tidak layak secara finansial. Oleh karena itu, +perjanjian KPBU. Pembayaran AP dilakukan +VGF diberikan guna meningkatkan kelayakan +setelah proyek infrastruktur tersebut mulai +finansial melalui penurunan project cost dan +beroperasi. +peningkatan internal rate of return project (IRR) +sehingga pemberian VGF akan berdampak: (1) Keunggulan skema KPBU AP adalah +menimbulkan minat dan partisipasi badan usaha; Pemerintah tidak terbebani dengan biaya +(2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek; konstruksi yang besar di masa konstruksi +(3) mendukung proses pengadaan badan sehingga APBN dapat dialokasikan untuk +usaha sesuai dengan kualitas dan waktu yang prioritas yang lain, serta risiko konstruksi, +direncanakan; dan (4) mewujudkan layanan risiko operasi, dan pemeliharaan dapat +publik yang tersedia melalui infrastruktur dialihkan kepada badan usaha yang dianggap +dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. lebih kompeten dalam pengelolaannya, biaya +VGF biasanya diberikan untuk proyek KPBU keseluruhan siklus hidup proyek (project life +yang membebankan tarif kepada masyarakat cycle cost) lebih rendah dan efisien dalam jangka +(user pays). Jadwal pencairan VGF diatur dalam panjang. Pemerintah dapat memberikan +perjanjian KPBU antara Pemerintah dan badan kepastian pengembalian investasi kepada BU, +usaha (swasta). dan bagi masyarakat sebagai pengguna akan +4-46 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +mendapatkan layanan dengan kualitas yang dengan perseorangan. Kondisi tersebut +lebih baik. tercermin dari tersedianya pangan yang +cukup (baik jumlah maupun mutunya), aman, +Pemerintah telah berhasil menerapkan skema +beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta +KPBU AP sejak tahun 2018, yakni pada proyek +tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, +di sektor telekomunikasi, proyek Palapa Ring +dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup +Paket Tengah dan Paket Barat. Disusul dengan +sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan +penerapan skema AP untuk proyek Palapa +(UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan). +Ring Paket Timur pada tahun berikutnya, +Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam +tren penggunaan skema AP terus meningkat. +kehidupan manusia, ketahanan pangan +Pemerintah juga telah berhasil menerapkan +menjadi prasyarat mutlak. Oleh sebab itu, +skema KPBU AP kepada proyek KPBU +pembangunan ketahanan pangan mempunyai +telekomunikasi dan KPBU di sektor lain, yaitu: +peran vital dalam menjaga stabilitas sosial dan +(1) proyek SATRIA; (2) proyek Perkeretaapian +ekonomi dalam negeri. +Makassar–Pare-pare di Sulawesi Selatan; (3) +proyek Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur Anggaran ketahanan pangan kembali meningkat +Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan; (4) mulai tahun 2021 seiring dengan pengendalian +proyek Preservasi Jalan Nasional Lintas Timur pandemi Covid-19 dan pemulihan aktivitas +Sumatera di Provinsi Riau; (5) Penggantian dan/ ekonomi. Rata-rata pertumbuhan anggaran +atau Duplikasi Jembatan Callender-Hamilton; ketahanan pangan tahun 2019-2022 mencapai +dan (6) Proving Ground Balai Pengujian Laik 3,2 persen per tahun. Outlook anggaran +Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor ketahanan pangan 2023 diproyeksikan kembali +(BPLJSKB) Bekasi yang telah berhasil tumbuh sebesar 13,7 persen dibandingkan +melakukan penandatanganan perjanjian kredit tahun 2022. Pertumbuhan tersebut utamanya +antara lenders dan BU Pelaksana (mencapai dipengaruhi oleh akselerasi pembangunan +financial close) pada bulan Maret 2023. Proyek irigasi dan bendungan serta peningkatan +Palapa Ring (Paket Barat, Tengah, dan Timur) dukungan anggaran ketahanan pangan melalui +dan Perkeretapian Makassar–Pare-pare telah TKD. Perkembangan anggaran ketahanan +beroperasi. Proyek SATRIA dan Preservasi pangan tahun 2019-2024 dapat dilihat pada +Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di +Grafik 4.11 +Provinsi Sumsel direncanakan mulai beroperasi +pada tahun 2023, dan Preservasi Jalan Nasional Peningkatan anggaran sejalan dengan +Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau beserta meningkatnya nilai tukar petani (NTP) dan +Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan nilai tukar nelayan (NTN) hingga mencapai +Callender-Hamilton direncanakan tersedia masing-masing sebesar 107,33 dan 106,45 pada +layanannya pada tahun 2024. tahun 2022, lebih tinggi dari target indikator +pembangunan pada tahun 2022 yang masing- +4.6 Ketahanan Pangan (termasuk masing ditargetkan berada dalam rentang +dukungan pengendalian inflasi) 103–105 dan 104–106. Pemanfaatan anggaran +ketahanan pangan juga ditunjukkan dengan +Ketahanan pangan adalah kondisi +capaian beberapa output prioritas pembangunan +terpenuhinya pangan bagi negara sampai +ketahanan pangan periode 2019–2023 antara +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-47 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GRAFIK 4.11 +PERKEMBANGAN ANGGARAN KETAHANAN PANGAN, +2019—2024 +(triliun rupiah) +-6,7 -7,7 15,4 3,3 13,7 7,8 50,0 +0,0 +108,8 +100,9 -50,0 +85,9 88,8 -100,0 +80,7 +74,5 -150,0 +-200,0 +-250,0 +-300,0 +-350,0 +-400,0 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Anggaran Ketahanan Pangan Pertumbuhan (%) +lain: (1) kawasan kedelai dari 145.520 ha pada mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan +tahun 2019 menjadi 250.000 ha pada target ternak pada tahun 2022. Tantangan produksi +tahun 2023; (2) kawasan bawang merang dari pangan lainnya adalah keterbatasan jumlah +5.141 ha pada tahun 2019 menjadi 8.932 ha dan kerusakan infrastruktur pangan (jaringan +pada target tahun 2023; (3) produksi telur dari irigasi dan bendungan), antara lain karena +5,4 juta ton pada tahun 2019 menjadi 6,4 juta kondisi geologi, kendala pengadaan lahan, +ton pada target tahun 2023; (4) bantuan alat dan persoalan administrasi lainnya. Selain +penangkapan ikan ramah lingkungan sebanyak itu, ketahanan pangan domestik juga masih +2.018 unit pada tahun 2019 menjadi 8.000 dibayangi risiko terganggunya rantai pasokan +unit pada target tahun 2023; (5) rehabilitasi pangan akibat dinamika geopolitik, disparitas +saluran tambak dari 10 unit pada tahun 2019 pasokan antarwaktu dan antarwilayah, serta +menjadi 55 unit pada target tahun 2023; serta ketidakpastian iklim dan cuaca. Hal ini dapat +(6) pelatihan masyarakat perikanan dari 22.650 mempengaruhi jumlah ketersediaan pasokan +orang pada tahun 2019 menjadi 31.490 orang dan stabilitas harga pangan, sehingga akhirnya +pada target tahun 2023. bisa berimbas pada inflasi pangan dan daya beli +masyarakat. +Namun kondisi sektor pangan di Indonesia +masih menghadapi berbagai tantangan. Hasil Untuk menghadapi tantangan-tantangan +produksi pangan dinilai belum optimal, antara tersebut, Pemerintah menempatkan +lain karena keterbatasan sarana prasarana ketahanan pangan sebagai salah satu bidang +produksi (benih, pupuk, dan pakan), alih fungsi prioritas pembangunan dalam kebijakan +lahan, serta keterbatasan jumlah dan kapasitas transformasi ekonomi pada tahun 2024. +SDM. Produksi pangan juga terpengaruh oleh Kebijakan pembangunan bidang ketahanan +gangguan organisme pengganggu tumbuhan pangan pada tahun 2024 diarahkan untuk +(OPT), dampak perubahan iklim (DPI), dan peningkatan ketersediaan, akses, dan stabilisasi +penyakit lainnya, termasuk wabah penyakit harga pangan, yang dilakukan melalui: +4-48 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +(1) peningkatan produksi domestik, antara pangan antara lain melalui pembangunan +lain dengan perbaikan penyaluran sarana dan infrastruktur dan konektivitas, peningkatan +prasarana, optimalisasi lahan, pengendalian fasilitasi distribusi, peningkatan pengawasan +OPT dan DPI, penguatan riset budidaya dan dan pemantauan arus distribusi, serta +pascapanen, serta penguatan kapasitas petani penguatan kerja sama antardaerah; dan +dan nelayan; (2) penguatan kelembagaan (4) melakukan komunikasi efektif, antara lain +petani melalui korporasi petani, dukungan melalui komunikasi kebijakan publik yang +pembiayaan melalui subsidi dan bantuan efisien dan penguatan koordinasi kebijakan +lainnya, serta perlindungan usaha tani pangan baik dengan Bapanas dan BUMN +melalui asuransi pertanian; (3) percepatan Pangan maupun sinergi pusat dan daerah, serta +pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur peningkatan inovasi kebijakan dan kualitas data +pangan, yakni jaringan irigasi dan bendungan; pangan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) +(4) pengembangan kawasan Food Estate, yaitu dan Daerah (TPID). +di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera +Utara, dan Nusa Tenggara Timur; dan Untuk mendukung pelaksanaan berbagai +(5) penguatan cadangan pangan nasional. kebijakan di atas, anggaran ketahanan +Upaya peningkatan NTP dan NTN juga akan pangan dalam RAPBN tahun anggaran 2024 +berlanjut di tahun 2024, dengan target NTP direncanakan sebesar Rp108.764,2 miliar. +dan NTN masing-masing pada kisaran 105– Sebagian besar anggaran ketahanan pangan +108 dan 107–110, sejalan dengan komitmen tahun 2024 dialokasikan melalui BPP, terutama +Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas melalui belanja K/L. K/L yang mendukung +sektor pertanian dan perikanan dalam rangka bidang ketahanan pangan meliputi: +penguatan ketahanan pangan dan peningkatan (1) Kementan, KKP, dan Bapanas sebagai +kesejahteraan petani/nelayan. K/L sektor pangan; (2) Kementerian PUPR +dalam rangka pembangunan infrastruktur +Selain itu, pengendalian inflasi pangan juga pangan; dan (3) K/L pendukung lainnya, +akan menjadi fokus kebijakan fiskal tahun 2024 yaitu Kemendesa PDTT dalam rangka +guna melindungi daya beli masyarakat dan mendukung pengembangan kawasan Food +menjaga akses pangan masyarakat sehingga Estate serta Kemenko Bidang Perekonomian +tercapai kondisi ketahanan pangan. Kebijakan dan Kemenko Bidang Marvest dalam rangka +pengendalian inflasi atau stabilisasi harga penyusunan rekomendasi kebijakan terkait +pangan tahun 2024, yaitu: (1) menciptakan pangan. Sementara itu, alokasi anggaran +keterjangkauan harga, antara lain melalui ketahanan pangan melalui belanja non-K/L +operasi pasar dan pasar murah, program utamanya adalah subsidi. Kebijakan subsidi +stabilisasi pasokan dan harga pangan, dan untuk mendukung ketahanan pangan, antara +pengelolaan permintaan; (2) menjamin lain Subsidi Pupuk, Skema Subsidi Resi +ketersediaan pasokan bahan pangan, antara Gudang (SSRG), dan Subsidi Bunga Pinjaman +lain melalui penguatan produksi domestik, Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah +penguatan cadangan pangan nasional, serta (CPP) yang disalurkan kepada sektor pertanian +penguatan kelembagaan petani, dukungan dan perikanan untuk membantu petani dan +pembiayaan, dan perlindungan usaha tani; pelaku usaha perikanan dalam memproduksi +(3) menjaga kelancaran distribusi bahan bahan pangan secara berkelanjutan dan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-49 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +berkualitas. Dalam belanja non-K/L juga pendukungnya. Selanjutnya, Dana Ketahanan +dialokasikan antisipasi CPP dalam rangka Pangan dan Pertanian yang merupakan +antisipasi ketersediaan pasokan dan stabilisasi bagian dari DAK Nonfisik diarahkan untuk: +harga pangan. (1) peningkatan kualitas penyelenggaraan +penyuluhan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP); +Beberapa target output strategis bidang (2) peningkatan pelayanan kesehatan hewan +ketahanan pangan melalui BPP pada tahun dalam mendukung peningkatan populasi +2024 adalah sebagai berikut: (1) kawasan padi dan produksi ternak; dan (3) peningkatan +sebanyak 253.500 ha; (2) kawasan jagung produksi sayuran pada tingkat rumah tangga +sebanyak 60.000 ha; (3) kawasan kedelai guna mendukung penurunan prevalensi +sebanyak 184.650 ha; (4) daging sapi/kerbau stunting. Selain itu, terdapat Hibah kepada +405.440 ton dan daging ayam/itik 4.047.157 Daerah pada tahun 2024 dialokasikan melalui +ton; (5) bantuan alat penangkap ikan ramah Hibah Rural Empowerment and Agricultural +lingkungan sebanyak 17.000 unit; (6) chest freezer Development–Scalling Up Initiative (READ-SI) +300 unit; (7) pelatihan masyarakat kelautan dan untuk memberdayakan rumah tangga petani +perikanan 29.173 orang; (8) rehabilitasi saluran di pedesaan dan Hibah The Development of +tambak sebanyak 10 unit; (9) gerakan pangan Integrated Farming System at Upland Areas Project +murah di 514 lokasi; (10) pembangunan jaringan (Upland) untuk meningkatkan produktivitas +irigasi seluas 4.000 ha; (11) pembangunan pertanian di daerah dataran tinggi. +bendungan lanjutan sebanyak 17 unit dan +pembangunan bendungan baru sebanyak 1 Ada pula dukungan Dana Desa untuk ketahanan +unit; serta (12) rehabilitasi jaringan irigasi pangan sejalan dengan pengembangan +seluas 38.000 ha dan irigasi tersier sebanyak sektor prioritas pembangunan Indonesia +4.263 unit. yang termaktub dalam prioritas ketahanan +pangan dan penciptaan lapangan kerja. +TKD turut memberikan dukungan dalam Dalam skala desa berupa program ketahanan +program ketahanan pangan, utamanya melalui pangan dan hewani melalui sektor pertanian, +DAK. DAK Fisik Tematik Pengembangan perkebunan, perternakan, dan perikanan +Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra tangkap dan budidaya. Ketahanan pangan +Produksi Pertanian, Perikanan dan Hewani tersebut dimaksudkan selain untuk mengakhiri +terdiri dari bidang pertanian, bidang kelautan kelaparan, mencapai penguatan pangan, +dan perikanan, bidang irigasi, bidang memperbaiki nutrisi dan mempromosikan +kehutanan, bidang lingkungan hidup, bidang pertanian yang berkelanjutan juga untuk +jalan, dan bidang perdagangan. Tematik meningkatkan indeks nilai tukar petani dan +ini bertujuan untuk memfasilitasi dan nelayan. Berdasarkan data dari Kemendesa +mendukung pengembangan Food Estate dan PDTT, persentase anggaran ketahanan pangan +daerah pendukungnya secara terintegrasi tahun 2023 adalah 13,1 persen dari pagu +hulu-hilir dalam rangka penguatan ketahanan Dana Desa selain tambahan Dana Desa tahun +pangan dan pemulihan ekonomi nasional. berjalan. Berdasarkan persentase tersebut, +Selain itu, tematik ini juga bertujuan untuk maka anggaran ketahanan pangan yang berasal +meningkatkan ownership dan kapasitas daerah dari Dana Desa tahun 2024 diperkirakan +dalam pengembangan Food Estate dan daerah sebesar Rp9.017,9 miliar. +4-50 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Target output 2024 anggaran ketahanan pangan dioptimalkan di antaranya melalui peningkatan +melalui TKD diantaranya: (1) pembangunan/ sinkronisasi perencanaan penganggaran +peningkatan jaringan irigasi 53.224 Ha; BPP dan TKD, serta peningkatan kualitas +(2) rehabilitasi jaringan irigasi 191.495 Ha; informasi kinerja yang tertuang dalam +(3) pembangunan/rehabilitasi sumber-sumber dokumen penganggaran. Oleh karena itu, +air 4.254 unit; (4) pembangunan screen house Pemerintah melakukan kebijakan RSPP +hortikultura 84 unit; (5) pembangunan unit dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan +olah pakan ternak 639 unit; (6) pembangunan implementasi kebijakan value for money dalam +jalan pertanian 1.898 unit; (7) pembangunan/ proses perencanaan dan penganggaran serta +rehabilitasi sarana dan prasarana 70 pelabuhan pelaksanaannya, memperkuat penerapan +perikanan; (8) pembangunan/rehabilitasi 170 anggaran berbasis kinerja, meningkatkan +balai benih; (9) rehabilitasi pengolahan dan konvergensi program dan kegiatan antar- +pemasaran hasil perikanan di 150 kabupaten/ K/L melalui perencanaan dengan pendekatan +kota; dan (10) Dana Ketahanan Pangan dan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan +Pertanian untuk 1.350 kelompok masyarakat aspek kewilayahan atau spasial. Kebijakan +yang melaksanakan kegiatan P2L. tersebut diharapkan dapat mengurangi +terjadinya tumpang tindih program dan +4.7 Peningkatan Kualitas Informasi kegiatan antar-K/L, meningkatkan integrasi +belanja antar-K/L untuk tingkat Pemerintah +Kinerja Berdasarkan Redesain Sistem +Pusat, dan integrasi belanja pusat – daerah. +Perencanaan dan Penganggaran +Perkembangan penerapan kebijakan untuk +4.7.1 Evaluasi Atas Implementasi RSPP +memperkuat informasi kinerja melalui +Hingga Tahun 2022 +implementasi RSPP tersebut, sejauh ini telah +mampu menyederhanakan 428 program +Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi +eksisting pada K/L menjadi 102 program +sistem perencanaan penganggaran eksisting, +yang terbagi atas 1 program bersifat generik, +terdapat beberapa temuan atas sistem +17 program bersifat teknis lintas K/L, dan 84 +perencanaan dan penganggaran eksisting yaitu: +program bersifat teknis spesifik K/L. +(1) program belanja pusat dan daerah masih +belum sinkron sehingga capaian kinerjanya +Program yang bersifat generik tersebut +tidak optimal; (2) program yang digunakan +berisi beberapa kegiatan yang digunakan +dalam dokumen perencanaan dan dokumen +oleh beberapa unit Eselon II yang memiliki +penganggaran berbeda, sehingga sulit +karakteristik sejenis sebagai unit pendukung, +dikonsolidasikan; (3) rumusan nomenklatur +seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat +program dan output dari sebuah program tidak +Jenderal, Badan Diklat, dan kesekretariatan +terlihat secara langsung (bersifat normatif); +Direktorat Jenderal/Sekretariat Jenderal/ +dan (4) informasi kinerja pembangunan +Inspektorat Jenderal/Badan yang memiliki +yang tertuang dalam dokumen perencanaan +Program Dukungan Manajemen. +penganggaran sulit dipahami oleh publik. +Program yang bersifat teknis lintas, berisikan +Upaya perbaikan perencanaan dan +beberapa kegiatan antar eselon II dalam satu +penganggaran belanja negara perlu terus +unit eselon I atau lintas unit eselon I dalam +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-51 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +satu K/L atau antar K/L. Sedangkan program dengan dokumen renja; (2) penyempurnaan +yang bersifat teknis spesifik, berisikan kegiatan rumusan KRO/RO dan indikator kinerjanya +spesifik yang ada pada unit eselon II tertentu. melalui penetapan definisi KRO dan panduan +penyusunan RO; (3) peningkatan kepatuhan +Selain melakukan penyederhanaan program, K/L untuk menggunakan RO dan KRO yang +salah satu implementasi penguatan informasi telah terstandardisasi khususnya pada Program +kinerja melalui RSPP lainnya adalah Dukungan Manajemen, Belanja TIK dan KRO +mengidentifikasi keluaran (output) agar lebih Teknis tertentu; dan (4) sinkronisasi rumusan +mencerminkan keluaran yang bersifat real work RO yang dilaksanakan oleh K/L dengan +atau eye catching, yaitu sebagai produk akhir kegiatan/proyek yang didanai dengan DAK +dari pelaksanaan kegiatan. Rumusan output Fisik melalui pencantuman lokus baik berupa +ini dibedakan menjadi dua, yaitu Klasifikasi wilayah administratif atau referensi spesifik +Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO). pada bidang tertentu. +KRO merupakan pengelompokkan (cluster) +dari rincian output yang sejenis, sedangkan Selanjutnya, jumlah KRO yang digunakan +RO merupakan produk akhir kegiatan dalam tahun anggaran 2023 sebanyak 249 +Pemerintah, baik berupa barang ataupun jasa. KRO, meningkat dari sebelumnya sebanyak +Dengan adanya perbaikan informasi kinerja 215 KRO. KRO tersebut dikelompokkan ke +secara berkelanjutan melalui RSPP, maka dalam 6 grup KRO yaitu grup: (1) Kerangka +proses sinkronisasi antara aspek perencanaan Regulasi; (2) Kerangka Pelayanan Umum; +pembangunan yang tercermin dari RPJMN, (3) Kerangka Investasi Fisik; (4) Kerangka +Rencana Strategis K/L, RKP, Rencana Kerja Investasi SDM dan Sosial Ekonomi; +K/L dengan aspek penganggaran yaitu (5) Administrasi Pemerintahan Internal +RAPBN dan RKA-K/L akan lebih mudah K/L; dan (6) Administrasi Pemerintahan +terwujud dan selaras serta mudah dievaluasi Internal Pemerintahan (antar-K/L dan antar- +secara end-to-end untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Pusat-Daerah). Khusus untuk KRO +infomasi di masa yang akan datang maupun grup Administrasi Pemerintahan Internal K/L, +untuk memudahkan identifikasi pada aspek RO pada RKA K/L TA 2023 telah dilakukan +mana yang perlu terus diperbaiki. Hasil akhir standardisasi dan penyederhanaan untuk +dari evaluasi tersebut dapat dilihat dari laporan Program Dukungan Manajemen. Dengan +kinerja pembangunan, kinerja anggaran, dan demikian, anggaran terkait Program Dukungan +kinerja organisasi. Manajemen akan mudah dikonsolidasikan dan +akan terwujud efisiensi layanan internal K/L. +4.7.2 Implementasi Peningkatan Kualitas +Beberapa tantangan yang hingga saat ini masih +Informasi Kinerja Melalui Kebijakan +dihadapi, antara lain: (1) koordinasi perumusan +RSPP Tahun 2023 +sasaran dan indikator serta pelaksanaan +program lintas belum cukup optimal; +Perbaikan implementasi RSPP pada tahun +(2) kesesuaian dan keselarasan antara pemilihan +2023, antara lain: (1) pengembangan modul +KRO dengan RO; (3) terdapat perumusan RO +sinkronisasi perencanaan penganggaran +yang bukan produk akhir; dan (4) terdapat +untuk mengurangi deviasi informasi kinerja +rumusan komponen dalam RO yang bukan +yang terdapat dalam dokumen RKA-K/L +4-52 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +menggambarkan tahapan/aktivitas pencapaian dengan tugas dan fungsi masing masing Unit +RO. Dengan demikian masih terdapat ruang kerja serta kontribusinya dalam program tersebut. +untuk penguatan dan penyempurnaan Penyederhanaan ini menjadikan program tidak +implementasi RSPP di tahun berikutnya. lagi identik dengan Unit Eselon I tertentu. +Penguatan implementasi RSPP pada tahun Program-program hasil RSPP memberikan +2023 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi relevansi yang lebih jelas melalui informasi +dan efektivitas perencanaan dan penganggaran dalam indikator kinerja program dan sasaran +program/kegiatan Pemerintah sehingga program yang akan mendukung pencapaian +dapat memberikan manfaat yang besar bagi sasaran strategis Kemendikbudristek sebagai +masyarakat. contoh untuk sasaran strategis “Meningkatnya +pemerataan layanan pendidikan bermutu di +4.7.3 Implementasi RSPP Pada Beberapa seluruh jenjang” melibatkan dua program +Kementerian/Lembaga yaitu (1) program Pendidikan Tinggi dengan +sasaran program meningkatnya partisipasi +Implementasi RSPP pada K/L yang berbeda pendidikan tinggi, dan (2) program PAUD +memiliki tantangan dan dinamika yang beragam dan Wajib Belajar 12 Tahun dengan sasaran +mengingat karakteristik dan ruang lingkup program meningkatnya partisipasi pendidikan +K/L yang berbeda. Berikut adalah gambaran anak usia dini, dasar, dan menengah. Untuk +implementasi RSPP pada beberapa K/L. pencapaian sasaran strategis tersebut +melibatkan 3 Unit Eselon I yaitu Sekretariat +Implementasi RSPP pada Kementerian Jenderal melaksanakan layanan pembiayaan +Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan pendidikan dasar menengah dan pendidikan +Teknologi tinggi, Ditjen PAUD Dasmen melaksanakan +pembinaan sekolah dari jenjang pendidikan +Kebijakan RSPP mulai tahun anggaran 2021 +usia dini, dasar, menengah, atas, dan Ditjen +didasarkan pada redesain pada level program, +Diktiristek yang melaksanakan pembinaan +kegiatan, dan keluaran (output). Penyederhanaan +pendidikan tinggi. +program pada Kemendikbudristek telah +dilakukan dari semula sebanyak 9 program Dengan relevansi yang lebih baik pada level +sesuai dengan jumlah Unit Eselon I menjadi program tersebut sekaligus berdampak +6 program yang terdiri atas 5 program teknis pada perbaikan relevansi pada kegiatan dan +yaitu: (1) Program PAUD dan Wajib Belajar 12 output yang memiliki kontribusi sejenis yang +Tahun; (2) Program Pemajuan dan Pelestarian sebelumnya tersebar di beberapa Unit Eselon +Bahasa dan Kebudayaan; (3) Program Kualitas I pada program-program yang berbeda. +Pengajaran dan Pembelajaran; (4) Program Konstruksi ini membuat intervensi terhadap +Pendidikan Tinggi; (5) Program Pendidikan peningkatan akses dan mutu yang semula +dan Pelatihan Vokasi; dan (6) satu program tersebar di beberapa program berbeda sesuai +generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Unit Eselon I masing-masing dapat dilihat +Enam program tersebut seluruhnya menjadi secara komprehensif di dalam program yang +program lintas yang dapat digunakan oleh sama sehingga potensi adanya duplikasi dan +semua Unit Eselon I yang memiliki relevansi overlapping lebih mudah diidentifikasi sejak +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-53 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +awal. Kondisi ini memberikan pengaruh yang (KIP Kuliah) dan Ditjen Diktiristek terkait +sangat baik dalam penerapan PBK, terutama layanan pendidikan tinggi pada PTN. Selain itu, +pada dua hal, yaitu perbaikan informasi kinerja referensi KRO yang menjadi klaster rujukan +dan penguatan keterkaitan antara output dan belum semua dapat mengakomodir ragam +outcome yang menjadi dua instrumen penting RO yang ada. Hal tersebut dapat memberikan +dalam PBK. persepsi yang berbeda misalnya untuk RO +terkait penilaian buku yang menggunakan +RSPP telah memberikan arah yang lebih baik KRO dengan satuan model. +terkait orientasi terhadap target kinerja yang +Pelaksanaan RSPP mulai tahun 2021 +akan dicapai (sasaran) dan kebutuhan prioritas +memberikan dampak yang signifikan +yang dilakukan (program) harus didahulukan +terhadap perbaikan informasi kinerja bagi +unit mana yang akan melakukannya (Unit +Kemendikbudristek. Implementasinya dalam +Eselon I). Sasaran dan program dipetakan +perencanaan dan penganggaran mendorong +secara tuntas terlebih dahulu baru kemudian +Kemendikbudristek untuk melakukan +dilakukan pembagian tugas pada masing- +perbaikan Renstra sebagai sumber utama +masing Unit Eselon I yang sesuai. Hal ini juga +informasi kinerja. Sasaran dan indikator +memberikan konsistensi terhadap struktur +kinerja baik pada level strategis, program, +anggaran karena dengan program yang tidak +maupun kegiatan ditinjau ulang dan dilakukan +identik dengan Unit Eselon I tertentu, dinamika +perbaikan secara struktur maupun kualitasnya. +perubahan organisasi tidak akan memberikan +Rumusan informasi kinerja dalam Renstra lama +pengaruh secara langsung terhadap struktur +dinilai belum dapat secara optimal memberikan +yang ada. +informasi sesuai dengan arah dan maksud dari +RSPP. +Dalam konteks Kemendibudristek, redesain +program tersebut tercermin dari besarnya +Pada program teknis yang bersifat lintas +intervensi anggaran untuk peningkatan akses, +Unit Eselon I, sasaran dan indikator kinerja +dan mutu serta relevansi pendidikan serta +program Unit Eselon I yang menggunakan +capaian yang lebih mudah untuk diukur dan +program sama dipetakan kembali dan sebagian +dipetakan, baik secara keseluruhan terhadap +dirumuskan ulang sehingga lebih tergambar +kinerja K/L ataupun kontribusi dari masing- +perbedaan dan kontribusi riil dari masing- +masing Unit Eselon I yang melaksanakan +masing Unit Eselon I tersebut terhadap +program lintas peningkatan mutu dan akses. +sasaran strategis Kementerian. Sedangkan pada +Namun demikian, implementasi tersebut +program generik dukungan manajemen dari +masih menghadapi beberapa tantangan +semula memiliki variasi yang berbeda antarunit +antara lain untuk Program Pendidikan Tinggi +Eselon I dilakukan standardisasi sasaran dan +misalnya masih identik dengan Unit Eselon I +indikator kinerjanya sehingga lebih mudah +Ditjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi +membandingkan dan mengukur alokasi dan +sementara dalam program tersebut juga +tingkat kinerja dari masing-masing Unit Eselon +terdapat dua intervensi, yaitu untuk peningkatan +I untuk substansi yang sama. +akses dan mutu pendidikan tinggi yang +dilaksanakan oleh 2 Unit Eselon I Sekretariat +Penerapan RSPP telah memberikan dampak +Jenderal terkait pembiayaan Pendidikan tinggi +yang baik untuk perbaikan informasi kinerja +4-54 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +yang juga secara otomatis meningkatkan hanya mempunyai 5 (lima) program yang +kualitas informasi terkait relevansi antara mencerminkan tugas dan fungsi Kementerian +input, proses, output, dan outcome dari Agama, meliputi: +Kemendikbudristek. Namun demikian, +1) Program PAUD dan Wajib Belajar +berdasarkan evaluasi aspek konteks atas +12 Tahun, yang mendukung program +perbaikan yang dilakukan baik pada aplikasi +Pemerintah untuk menyelenggarakan wajib +Krisna maupun SMART, masih terdapat hal- +belajar. Capaian dari program ini tercermin +hal yang perlu dilakukan penyempurnaan. +dalam RO-RO yang ada di dalamnya seperti: +Untuk melakukan penyempurnaan informasi +(1) pemberian BOS bagi siswa tingkat dasar +tersebut pada aplikasi dimaksud saat ini +sampai atas untuk memastikan bahwa +masih terkendala dengan belum adanya +setiap anak usia sekolah dapat mengakses +regulasi terhadap bagaimana implementasi +pendidikan (sekolah swasta maupun +perbaikan tersebut dilakukan. Merujuk pada +negeri); (2) KIP diberikan kepada siswa +regulasi untuk perubahan RPJMN yang dapat +yang mempunyai keterbatasan dari sisi +dilakukan setiap tahunnya melalui RKP, +finansial, untuk melengkapi BOS yang telah +perubahan informasi kinerja dalam Renstra +diberikan kepada setiap anak usia sekolah, +seyogianya dapat dilakukan melalui mekanisme +dengan harapan dapat membantu hal-hal +penyusunan Renja sehingga dapat menjadi +yang tidak di-cover dalam BOS. Pemberian +dasar dalam melakukan perbaikan Renstra +PIP selain mencerminkan kehadiran +setiap tahunnya dalam rangka peningkatan +Pemerintah dalam Pendidikan, juga +kualitas informasi kinerja. +memastikan adanya keadilan sosial sesuai +amanat Undang-Undang Dasar karena +Implementasi RSPP pada Kementerian +penerimanya dari keluarga tidak mampu +Agama +yang terdata pada Kementerian Sosial +yang membutuhkan bantuan Pemerintah; +Sejalan dengan perubahan sistem perencanaan +(3) Bantuan Pontren dan RA, bantuan ini +dan penganggaran yang digaungkan oleh +diberikan kepada siswa pondok pesantren +Kementerian Keuangan dengan tujuan agar +(Pendidikan keagamaan) dan Raudhatun +setiap rupiah yang dikeluarkan dari APBN +Atfal atau setara TK pada sekolah umum +bisa diukur dengan jelas dan dirasakan +sesuai dengan amanat Undang-Undang +oleh masyarakat output dan outcome nya. +Dasar; +Kementerian Agama mulai melakukan +2) Program Kualitas Pengajaran dan +implementasi RSPP sejak 2021 dengan merubah +Pembelajaran, Pemerintah tidak hanya +program-program yang ada pada Kementerian +memberikan akses kepada setiap anak +Agama yang selama ini masih mengedepankan +usia sekolah untuk menerima pendidikan, +struktur organisasi menjadi program-program +tetapi juga ingin memastikan bahwa +yang menggambarkan tugas dan fungsi +pendidikan yang diberikan berkualitas. +Kementerian Agama. Sebelum implementasi +Program ini terutama bertujuan untuk +RSPP, Kementerian Agama mempunyai 11 +memperbaiki mutu pendidikan melalui +(sebelas) program sesuai dengan jumlah unit +perbaikan kurikulum dan peningkatan +eselon I pada Kementerian Agama. Setelah +kualitas guru. Peningkatan kualitas +implementasi RSPP, Kementerian Agama +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-55 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +guru dilakukan dengan memberikan (3) peningkatan kompetensi SDM +pelatihan-pelatihan yang tercermin Kementerian Agama; dan (4) layanan +melalui RO Peningkatan Kompetensi umum. +Tenaga Pendidik dan Kependidikan, dan +Implementasi RSPP pada Kementerian +Pemberian Beasiswa Gelar S2/S3 untuk +Kesehatan +meningkatkan kapasitas guru. Selain itu, +Implementasi RSPP dilaksanakan dalam +dilakukan upaya standardisasi guru melalui +rangka mendukung pencapaian arah kebijakan +RO penyelenggaraan sertifikasi dan +dalam RPJMN 2020-2024 melalui penajaman +peningkatan kesejahteraan guru melalui +target indikator kinerja dan arah belanja yang +pemberian Tunjangan Profesi Guru +berfokus pada 7 (tujuh) pilar transformasi +(TPG). Sementara peningkatan mutu +sistem kesehatan sebagai berikut: +dilakukan dengan penyusunan kurikulum +Pendidikan; +1) Layanan Primer, meliputi: (1) Penguatan +3) Program Pendidikan Tinggi. Akselerasi +Upaya Promotif Preventif; (2) Pemenuhan +peningkatan kualitas SDM dilakukan +Sarana, Prasarana, Obat dan Alkes; dan +melalui perluasan akses pada jenjang +(3) Penguatan tatakelola manajemen, +lebih tinggi, dengan RO utama meliputi: +pelayanan esensial dan rujukan; +(1) pemberian Bantuan Operasional +2) Layanan Rujukan, meliputi: (1) Penguatan +Pendidikan Tinggi Negeri (BOPTN); +mutu rumah sakit, layanan unggulan +(2) KIP Kuliah; (3) pengadaan sarpras +dan pengembangan layanan lainnya; +untuk menyediakan tempat pendidikan +(2) Pemenuhan sarpras, alkes, obat dan +yang layak; (4) sertifikasi dosen; +BMHP; dan (3) Penguatan tatakelola +(5) Tunjangan Profesi Dosen; dan +manajemen dan pelayanan spesialistik; +(6) beasiswa gelar S3. +3) Resiliensi farmasi dan alat kesehatan, +4) Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan +meliputi: (1) Produksi alat kesehatan dalam +Beragama. Capain program ini tercermin +negeri; (2) Produksi bahan baku obat, obat, +dalam beberapa RO yang mewujudkan +dan obat tradisional dalam negeri; dan +kerukunan umat beragama meliputi: +(3) Produksi vaksin dalam negeri; +(1) Forum Kerukunan Umat Beragama; +4) Ketahanan tanggap darurat, meliputi: +(2) dialog intern umat beragama; dan +(1) Surveilans; (2) Penanganan bencana; +(3) pemberian tunjangan penyuluh agama. +dan (3) Penguatan sistem kegawatdaruratan +Adapun RO Layanan Kehidupan Beragama +Kesehatan; +meliputi: (1) penyelenggaraan Haji; +5) Pembiayaan Kesehatan, meliputi: +(2) sertifikat Halal; (3) pencetakan Kitab +(1) Integrasi pembiayaan kesehatan (universal +Suci; (4) pemberian bantuan rumah ibadah +health coverage) antara Pemerintah dan +dan Lembaga Keagamaan; (5) Layanan +swasta; (2) Penguatan dan pengembangan +Nikah rujuk; dan (6) event keagamaan. +berbagai skema dalam rangka pembiayaan +5) Program Dukungan Manajemen. Program +kesehatan yang lebih efektif dan efisien; +ini meliputi: (1) pembayaran gaji pegawai, +dan (3) Penguatan pembiayaan kesehatan +guru dan dosen di bawah Kementerian +pada kegiatan promotif dan preventif; +Agama; (2) operasional untuk satker yang +6) SDM Kesehatan, meliputi: (1) Pemenuhan +memberikan layanan kepada masyarakat; +dan pemerataan SDM Kesehatan; +4-56 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +(2) Peningkatan kompetensi dan pelatihan tersebut diikuti dengan penajaman informasi +SDM kesehatan; dan (3) Pembinaan kinerja mulai dari level kegiatan, KRO, RO, +jabatan fungsional kesehatan dan karir hingga ke komponen belanja termasuk besaran +SDM kesehatan. anggaran di dalamnya. +7) Teknologi Kesehatan, meliputi: (1) +Integrasi dan pengembangan sistem Selanjutnya, implementasi RSPP juga +data kesehatan; (2) Integrasi dan mendukung harmonisasi penganggaran antara +pengembangan sistem aplikasi kesehatan; belanja pemerintah pusat dan daerah melalui +dan (3) Pengembangan ekosistem teknologi DAK fisik dan non-fisik di bidang kesehatan. +kesehatan. Upaya kolaboratif dilakukan pada forum +Multilateral Meeting (MM) bidang kesehatan +Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh antara Kementerian Keuangan, Kementerian +Kementerian Kesehatan dalam implementasi PPN/Bappenas, dan Kementerian Kesehatan +RSPP, diantaranya melalui: (1) penerapan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran/ +lintas program pada unit-unit eselon I; target pembangunan nasional dan agar tidak +(2) penajaman informasi kinerja pada masing- terjadi duplikasi pendanaan pada lokus +masing program dan kegiatan mulai dari level penerima manfaat yang sama. Sinkronisasi +KRO dan RO sampai dengan komponen bidang kesehatan terdiri dari 3 (tiga) subbidang, +belanja ke arah mendukung pelaksanaan yaitu: (1) penguatan penurusan AKI-AKB dan +pilar-pilar transformasi sistem kesehatan; intervensi stunting; (2) pengendalian penyakit; +(3) penyederhanaan jumlah satker dalam dan (3) penguatan sistem kesehatan. Hal ini +rangka efisiensi belanja yang bersifat dukungan bertujuan untuk mengurangi potensi tumpang +pada satker untuk pelaksanaan penguatan tindih penganggaran dan mendorong sinergi +pendanaan program dan kegiatan teknis; untuk mempercepat pencapaian RPJMN dan +(4) perubahan struktur organisasi dan tata kerja implementasi pilar-pilar transformasi sistem +dengan fokus untuk percepatan pencapaian kesehatan. +target RPJMN dan implementasi pilar-pilar +transformasi sistem kesehatan. Implementasi RSPP Pada Badan +Kependudukan dan Keluarga Berencana +Secara spesifik, upaya penerapan lintas program Nasional +pada unit-unit Eselon I berdampak terhadap +adanya penyederhanaan jumlah program di Penerapan RSPP pada Badan Kependudukan +level strategis. Program yang semula sebanyak dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) +9 (sembilan) program disederhanakan dimulai dari tahun 2021 mengacu pada +menjadi sebanyak 6 (enam) program yaitu: aturan dan ketentuan yang berlaku terkait +(1) Program Pelayanan Kesehatan dan JKN; implementasi RSPP pada K/L serta petunjuk +(2) Program Kesehatan Masyarakat; (3) Program teknis penyusunan RKA-KL. Proses +Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; penerapan dilakukan mulai level program yang +(4) Program Kebijakan Pembangunan merupakan tingkatan makro strategis sampai +Kesehatan; (5) Program Pendidikan dan dengan komponen yang merupakan tingkatan +Pelatihan Vokasi; dan (6) Program Dukungan proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan +Manajemen. Perubahan jumlah program di level program meliputi penyederhanaan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-57 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +jumlah program yang semula 4 (empat) alokasi anggaran belanja BKKBN dengan +program menjadi 2 (dua) program yang sudah alokasi anggaran melalui DAK Fisik dan non +mencerminkan fungsi utama yang diemban oleh Fisik. Langkah yang dilakukan adalah dengan +BKKBN, yaitu: (1) Program Pembangunan merumuskan informasi kinerja BKKBN dan +Keluarga, Kependudukan dan Keluarga menu kegiatan DAK yang dialokasikan pada +Berencana (Program Bangga Kencana); dan lokasi/kedalaman data dari bidang kesehatan, +(2) Program Dukungan Manajemen. Dengan subbidang keluarga berencana antara lain pada +adanya perubahan di level program tersebut, menu: (1) sarana prasarana pelayanan KB; +maka dilakukan pula penyesuaian pada level dan (2) percepatan penurunan stunting. Dalam +di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan proses perencanaan dilakukan harmonisasi +Komponen. penganggarannya melalui kesepakatan +pembahasan Multilateral Meeting (MM) Belanja +Pelaksanaan RSPP memberikan dampak +K/L TA 2024 antara Kementerian Keuangan, +yang signifikan terhadap perbaikan informasi +Kementerian PPN/Bappenas, dan BKKBN +kinerja bagi BKKBN. Implementasinya dalam +sebelum ditetapkan dalam Pagu Indikatif, Pagu +perencanaan dan penganggaran mendorong +Anggaran dan alokasi anggaran dalam APBN +BKKBN untuk melakukan perbaikan Renstra +Tahun Anggaran 2024. +sebagai sumber utama informasi kinerja. +Sasaran dan indikator kinerja baik pada level Implementasi RSPP Pada Badan Pengawas +strategis, program, maupun kegiatan ditinjau Obat dan Makanan +ulang dan dilakukan perbaikan secara struktur +Implementasi RSPP pada Badan Pengawas +maupun kualitasnya. Rumusan informasi +Obat dan Makanan (BPOM) dimulai dari tahun +kinerja dalam Renstra lama dinilai belum dapat +2021. Hal ini dapat terlihat pada penyederhanaan +secara optimal memberikan informasi sesuai +program yang semula 3 program menjadi 2 +dengan arah dan maksud dari RSPP. +program, sesuai RSPP dan SOTK baru yaitu +Program-program hasil RSPP memberikan Program Pengawasan Obat dan Makanan +relevansi yang lebih jelas dan selaras antara dengan 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan +yang akan dilakukan dengan sasaran Program Dukungan Manajemen dengan 9 +strategis yang ingin dicapai oleh BKKBN. (sembilan) Kegiatan yang dilaksanakan oleh +Adapun sasaran strategis tersebut terdiri 10 satker Unit Pusat, 34 satker Balai Besar/ +dari: (1) menurunnya angka kelahiran Balai POM dan 39 satker Loka POM. Dengan +total; (2) meningkatnya angka prevalensi adanya perubahan di level program tersebut, +kontrasepsi modern; (3) Menurunnya maka dilakukan pula penyesuaian pada level +kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi; di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan +(4) Menurunnya angka kelahiran remaja; Komponen. +(5) Meningkatnya Indeks Pembangunan +Penyusunan rumusan 22 kegiatan pada +Keluarga; dan (6) Meningkatnya median usia +Program Pengawasan Obat dan Makanan +kawin pertama perempuan. +dalam rangka menjalankan fungsi BPOM +Implementasi RSPP juga berfokus pada di bidang pengawasan obat dan makanan, +harmonisasi penganggaran pusat dan daerah yaitu: (1) penyusunan kebijakan nasional; +untuk memastikan tidak adanya duplikasi (2) pelaksanaan kebijakan nasional; +4-58 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +(3) penyusunan dan penetapan norma, standar, mutu obat dan makanan; (3) meningkatnya +prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap +sebelum beredar dan pengawasan selama kinerja pengawasan obat dan makanan; (4) +beredar; (4) pelaksanaan pengawasan sebelum meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan +beredar dan pengawasan selama beredar; obat dan makanan; (5) meningkatnya efektivitas +(5) koordinasi pelaksanaan pengawasan obat pengawasan dan pelayanan publik di bidang +dan makanan dengan instansi pemerintah obat dan makanan. +pusat dan daerah; (6) pemberian bimbingan +Implementasi RSPP Pada Kementerian +teknis dan supervisi; (7) pelaksanaan +Sosial +penindakan terhadap pelanggaran ketentuan +peraturan perundang-undangan; (8) koordinasi +Implementasi RSPP pada Kementerian +pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian +Sosial dilakukan mulai level program yang +dukungan administrasi kepada seluruh unsur +merupakan tingkatan makro strategis sampai +organisasi di lingkungan BPOM; (9) pengelolaan +dengan komponen yang merupakan tingkatan +barang milik/kekayaan negara yang menjadi +proses atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan +tanggung jawab BPOM; (10) pengawasan +tingkatan tersebut meliputi penyederhanaan +atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; +jumlah program yang semula 7 (tujuh) program +dan (11) pelaksanaan dukungan yang bersifat +berdasarkan jumlah unit eselon I menjadi 2 +substantif kepada seluruh unsur organisasi di +(dua) program yang digunakan oleh seluruh +lingkungan BPOM. +unit eselon I. Adapun kedua program tersebut, +Pelaksanaan RSPP memberikan dampak yaitu: (1) Program Perlindungan Sosial; dan +yang signifikan terhadap perbaikan informasi (2) Program Dukungan Manajemen. Kedua +kinerja bagi BPOM. Implementasinya dalam program tersebut telah mencerminkan tugas +perencanaan dan penganggaran mendorong dan fungsi yang diemban oleh Kementerian +BPOM untuk melakukan perbaikan Renstra Sosial. Dengan adanya perubahan di level +sebagai sumber utama informasi kinerja. program tersebut, maka pada level di bawahnya +Sasaran dan indikator kinerja baik pada level mengalami penyesuaian jumlah kode dan +strategis, program, maupun kegiatan ditinjau nomenklatur pada level Kegiatan, KRO, RO, +ulang dan dilakukan perbaikan secara struktur dan Komponen. +maupun kualitasnya. Rumusan informasi +RSPP telah memberikan arah yang lebih +kinerja dalam Renstra lama dinilai belum dapat +baik terkait target kinerja yang akan dicapai +secara optimal memberikan informasi sesuai +(sasaran) dan kebutuhan prioritas yang +dengan arah dan maksud dari RSPP. +dilakukan (program) sesuai dengan tugas dan +Program-program hasil RSPP memberikan fungsi unit eselon I yang mengampu. Sasaran +relevansi yang lebih jelas dan selaras antara yang dan program dipetakan secara komprehensif, +akan dilakukan dengan sasaran strategis yang sehingga memberikan konsistensi terhadap +ingin dicapai oleh BPOM. Adapun sasaran penyederhanaan struktur anggaran karena +strategis tersebut terdiri dari: (1) terwujudnya program tidak lagi identik dengan unit eselon +obat dan makanan yang aman dan bermutu; I, namun berdasarkan tugas dan fungsi. +(2) meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan +kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-59 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Penerapan RSPP telah memberikan dampak yang Terkait harmonisasi dan sinkronisasi anggaran +baik untuk perbaikan informasi kinerja yang sarana dan prasarana pendidikan pada: (1) +bermuara pada peningkatan kualitas informasi Kementerian PUPR; (2) Kemendikbudristek; dan +terkait relevansi antara input, proses, output, dan (3) DAK Fisik bidang pendidikan, dilakukan +outcome pada Kementerian Sosial. melalui: +Implementasi RSPP Pada Kementerian 1) memastikan tidak adanya duplikasi alokasi +Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat anggaran untuk pendanaan kegiatan pada +satuan pendidikan (sekolah) jenjang SD, +Implementasi RSPP antara lain berfokus SMP, dan SMA yang sama di setiap daerah; +pada harmonisasi penganggaran pusat dan 2) Daftar Kegiatan, KRO, dan RO belanja +daerah untuk memastikan tidak adanya bidang pendidikan pada anggaran +duplikasi alokasi pendanaan kegiatan di bidang Kementerian PUPR dan pada anggaran +pendidikan dan bidang infrastruktur jalan pada Kemendikbudristek mengikuti hasil +Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan kesepakatan pembahasan Multilateral +Rakyat (PUPR) dengan alokasi anggaran Meeting Belanja K/L tahun anggaran +melalui DAK Fisik. Dengan harmonisasi, 2024 antara Kementerian Keuangan, +juga akan didapatkan agregasi alokasi dan Kementerian PPN/Bappenas, serta +target fisik pembangunan infrastruktur dan Kemendikbudristek dan Kementerian +sarana pendidikan untuk masing-masing lokus PUPR. +sebagai bahan evaluasi pengalokasian anggaran +dengan informasi yang lengkap dari belanja Di bidang insfrastuktur jalan akan dilakukan +Kementerian PUPR dan DAK (terintegrasi). sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran +untuk memastikan tidak adanya duplikasi +Langkah yang dilakukan dengan merumuskan +alokasi anggaran pada Direktorat Jenderal Bina +menu kegiatan DAK Fisik dan KRO/RO +Marga, Kementerian PUPR dengan Transfer +belanja Kementerian PUPR yang dialokasikan +ke Daerah khususnya pada DAK Fisik bidang +pada lokasi/kedalaman data dari bidang +jalan jenis penugasan pada tematik penguatan +pendidikan dan infrastruktur jalan, dalam +DPP dan Sentra Industri Kecil dan Menengah +proses perencanaan dilakukan harmonisasi +(Tematik DPP dan SIKM). +penganggarannya sebelum ditetapkan dalam +Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Pagu Sinergi dilakukan berdasarkan kewenangan +Alokasi APBN Tahun Anggaran 2024. jalan pada masing-masing level pemerintahan +dengan level kedalaman data hingga ruas +Sinkronisasi dan harmonisasi penganggaran +jalan yang diintervensi. Belanja K/L melalui +bidang pendidikan dilaksanakan pada BPP +Kementerian PUPR dilaksanakan untuk ruas +dan TKD. Sinkronisasi dan harmonisasi +jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah +penganggaran bidang pendidikan +Pusat, sedangkan DAK Fisik bidang jalan +dilaksanakan pada BPP antara lain +dilaksanakan untuk ruas jalan yang menjadi +rehabilitasi/pembangunan fisik sekolah yang +kewenangan pemerintah daerah (provinsi, +penganggarannya melalui Kementerian PUPR, +kabupaten, dan kota). Selanjutnya, dilakukan +dan pengadaan alat TIK/media pendidikan +telaahan atas data-data RK DAK Fisik dengan +melalui Kemendikbudristek. +4-60 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +dokumen RKA-K/L Kementerian PUPR Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi +yang berpotensi duplikasi, yang dilengkapi yang diimplementasikan pada Badan Litbang +dengan penjelasan perbandingan rincian data Perhubungan; dan (4) Program Dukungan +paket/ruas penanganan jalan/jembatan by Manajemen yang merupakan program generik +name by address untuk memudahkan identifikasi ada di semua unit eselon I. Selanjutnya, dengan +pada ruas yang sumber pendanaannya melalui adanya kebijakan nasional bahwa terhadap +belanja Kementerian PUPR dan pada ruas yang Program Riset dan Inovasi, Ilmu Pengetahuan +pendanaannya melalui DAK Fisik. dan Teknologi hanya dilaksanakan oleh +Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), +Dengan mulai dialokasikannya anggaran untuk maka terhadap program yang ada dilakukan +pembangunan IKN tahun anggaran 2022, penyesuaian kembali. Adapun perubahannya +dan alokasi anggaran terbesar dialokasikan menjadi: (1) Program Infrastruktur +melalui Kementerian PUPR, maka capaian Konektivitas yang diimplementasikan pada +dan target baik fisik maupun keuangan dalam program teknis di Ditjen Perhubungan +desain sistem perencanaan dan penganggaran Darat, Laut, Udara, Perketaapian, Badan +telah dirumuskan ke dalam RO yang spesifik Kebijakan Transportasi Perhubungan dan +agar mudah dilakukan dalam sinkronisasi BKT; (2) Program Pendidikan dan Pelatihan +pemrograman/penganggaran dan pemantauan Vokasi yang diimplementasikan pada Badan +termasuk pelaporan, untuk masing-masing Pengembangan SDM Perhubungan; dan +bidang (sumber daya air, konektivitas dan (3) Program Dukungan Manajemen yang +perumahan/permukiman). merupakan program generik yang ada di semua +unit eselon I. Penyusunan RSPP ini merupakan +Implementasi RSPP pada Kementerian aktivitas yang dilakukan Kementerian +Perhubungan Perhubungan yang sudah distandardisasi untuk +menghasilkan keluaran (output) dalam rangka +Implementasi RSPP pada Kementerian +mendukung terlaksananya sasaran strategis +Perhubungan dilakukan mulai level program +utama Kementerian Perhubungan meliputi: +yang merupakan instrumen kebijakan yang +(1) terwujudnya konektivitas nasional; (2) +dirumuskan oleh Kementerian Perhubungan +meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan; +dalam menjabarkan prioritas pembangunan +(3) meningkatnya keselamatan transportasi; (4) +nasional. Perubahan tingkatan tersebut +meningkatnya kualitas tata kelola kebijakan, +meliputi penyederhanaan jumlah program +regulasi, dan hukum; (5) meningkatnya kualitas +yang semula 9 (sembilan) program mengalami +SDM yang kompeten; (6) meningkatnya +perubahan pertama menjadi 4 (empat) +kualitas transportasi yang berkelanjutan; (7) +program, yaitu: (1) Program Infrastruktur +meningkatnya pengawasan dan pengendalian; +Konektivitas yang diimplementasikan pada +dan (8) meningkatnya kualitas tata kelola +program teknis di Ditjen Perhubungan Darat, +pemerintahan yang baik. Dengan adanya +Laut, Udara, Perketaapian dan Badan Pengelola +perubahan di level program tersebut, maka +Transportasi Jabodetabek (BPTJ); (2) Program +pada level di bawahnya dilakukan penyesuaian, +Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang +yaitu pada kegiatan, KRO, RO, dan komponen. +diimplementasikan pada Badan Pengembangan +SDM Perhubungan; (3) Program Riset dan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-61 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Implementasi RSPP pada Kementerian Fokus pada Program Ketersediaan, Akses, +Pertanian dan konsumsi Pangan Berkualitas adalah +peningkatan produksi komoditas pangan dan +Penerapan RSPP pada Kementerian Pertanian hortikultura (food crops) serta pertanian dan +mengacu pada aturan dan ketentuan yang peternakan strategis yaitu padi, jagung, kedelai, +berlaku terkait implementasi RSPP pada K/L, bawang merah, cabai, dan daging. Sementara +petunjuk teknis penyusunan Renja K/L, serta itu, Program Nilai Tambah dan Daya Saing +petunjuk teknis penyusunan RKA-K/L. Proses Industri difokuskan untuk meningkatkan +penerapan dilakukan secara mendasar berupa produktivitas komoditas pertanian yang bersifat +pembahasan dan penyusunan program yang komersial (cash crops), seperti tebu, kopi, karet, +dapat menampung aktivitas terkait peningkatan kakao, dan kelapa, serta aktivitas pascapanen +produksi komoditas pertanian dan peningkatan yang dapat meningkatkan nilai tambah +nilai tambah terhadap kegiatan pertanian. komoditas pertanian. Sedangkan program +Penyusunan program tersebut didesain agar lainnya merupakan program pendukung bagi +dapat digunakan lintas K/L yang mendukung program teknis utama, baik dari sisi dukungan +produksi pertanian dan ketahanan pangan, internal maupun pendidikan dan pelatihan bagi +serta peningkatan nilai tambah bagi kegiatan penyuluh pertanian. +pertanian. +Implementasi RSPP pada Kementerian +Perubahan yang paling mendasar adalah Kelautan dan Perikanan +penerapan RSPP tidak lagi menggunakan +struktur organisasi sebagai penentu jumlah Penerapan RSPP pada Kementerian Kelautan +program dan kegiatan, namun diarahkan dan Perikanan mengacu pada ketentuan +menjadi sebagai salah satu pendekatan yang berlaku terkait implementasi RSPP +keluaran yang dihasilkan oleh Kementerian pada K/L serta petunjuk teknis penyusunan +Pertanian. Hal ini tampak dari efisiensi dan penelaahan Renja dan Anggaran K/L. +program, semula terdapat 11 program Kebijakan RSPP pada Kementerian Kelautan +menjadi berjumlah 4 (empat) program setelah dan Perikanan didasarkan pada level program +penerapan RSPP. Keempat program tersebut yang merupakan tingkatan makro strategis, +adalah: (1) Program Ketersediaan, Akses, dan kegiatan, dan keluaran (output) sampai dengan +Konsumsi Pangan Berkualitas; (2) Program komponen yang merupakan tingkatan atau +Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) tahapan suatu pekerjaan. +Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan +(4) Program Dukungan Manajemen. Program Perubahan yang paling mendasar adalah +Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi +Berkualitas; Program Nilai Tambah dan Daya unit eselon I, tetapi lebih mencerminkan +Saing Industri; dan Program Pendidikan dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan. +Pelatihan Vokasi merupakan program teknis Penyederhanaan program di Kementerian +lintas K/L yang digunakan oleh beberapa K/L. Kelautan dan Perikanan semula 9 (sembilan) +program menjadi 5 (lima) program yang terdiri +4-62 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +dari 4 (empat) program teknis dan 1 (satu) yang diemban oleh Polri, yaitu: (1) Program +program generik, dimana kelima program Profesionalisme SDM Polri; (2) Program +tersebut sudah mencerminkan fungsi utama Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana; +dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, (3) Program Modernisasi Almatsus dan Sarana +yaitu: (1) Program Pengelolaan Perikanan Prasarana Polri; (4) Program Pemeliharaan +dan Kelautan; (2) Program Nilai Tambah dan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; dan +Daya Saing Industri; (3) Program Kualitas (5) Program Dukungan Manajemen. Dengan +Lingkungan Hidup; (4) Program Pendidikan adanya perubahan di level program tersebut, +dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Program maka pada level di bawahnya mengalami +Dukungan Manajemen. Dengan adanya penyesuaian, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan +perubahan pada level program tersebut, maka Komponen. +dilakukan penyesuaian pada level di bawahnya +(kegiatan, KRO, RO, dan Komponen). Penajaman penggunaan KRO, RO, dan +Komponen semakin diperkuat dengan +Di antara 5 (lima) program tersebut, terdapat menyelaraskan rumusan nomenklatur Program, +3 (tiga) program teknis yang merupakan Kegiatan, Keluaran (Output) Kegiatan yang +program lintas K/L, yaitu Program Kualitas mencerminkan real work (konkret) yang telah +Lingkungan Hidup, Program Nilai Tambah dan diimplementasikan dalam RSPP dilingkup +Daya Saing Industri, dan Program Pendidikan Polri, diharapkan dapat meminimalisir redudancy +dan Pelatihan Vokasi. Mulai tahun 2022 pengalokasian anggaran serta mendorong +Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak value for money dalam proses perencanaan dan +lagi mengampu program Riset dan Inovasi penganggaran serta pelaksanaannya sehingga +Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menjadi lebih mudah untuk dikonsolidasikan. +merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 78 +Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Implementasi RSPP pada Kementerian +Nasional. Pertahanan +Implementasi RSPP pada Kepolisian RI Penyederhanaan program menjadi hal yang +paling terlihat dari kebijakan RSPP pada +Implementasi RSPP lingkup Kepolisian RI Kemenhan/TNI. Sebelum RSPP, dalam +(Polri) yang dilakukan sejak tahun 2021 sampai dokumen informasi kinerja dan DIPA +dengan tahun 2023 dilakukan mulai level Kemenhan/TNI terdapat 27 program yang +program yang merupakan tingkatan makro mencerminkan tusi setiap unit eselon I dan +strategis sampai dengan komponen yang matra. Seluruh program tersebut kemudian +merupakan tingkatan proses atau tahapan disederhanakan menjadi 7 program pada tahun +suatu pekerjaan. Perubahan tingkatan tersebut 2021. +meliputi penyederhanaan jumlah program +Level Program pada Kemenhan/TNI yang +yang semula 13 (tiga belas) program menjadi +memiliki tusi pada bidang pertahanan negara +5 (lima) program. Kelima program tersebut +masih beririsan dengan tusi K/L lain yang +telah mencerminkan tugas dan fungsi spesifik +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-63 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +memiliki tusi yang serupa, seperti Polri dan disepakati perubahan nomenklatur tersebut +Bakamla yang idealnya dapat bersifat lintas untuk mewadahi hal dimaksud. +K/L (antara lain: modernisasi alutsista dan +profesionalisme prajurit). Pada level Kegiatan, Dalam dinamika tahun 2023 dan tahun 2024, +adanya Kegiatan yang sifatnya generik namun rumusan Program dan Kegiatan serta KRO +berada pada program teknis, dan sebaliknya masih menggunakan rumusan eksisting, disertai +Kegiatan yang sifatnya teknis tapi berada dengan kelengkapan indikator, target, dan +pada program generik (Program Dukungan satuan volume sebagai kelengkapan informasi +Manajemen). Sebagai contoh yang dianggap kinerja. Selain itu, pengalokasian anggaran +Kegiatan generik namun berada pada program bagi penugasan tambahan Kemenhan dan +tusi, yaitu Kegiatan Pendidikan dan Latihan TNI juga ditampung melalui revisi informasi +prajurit. Pada K/L lain, Kegiatan Pendidikan kinerja, dengan melakukan penambahan +dan Latihan dimasukkan ke dalam program RO yang mengandung informasi volume +generik, namun hal ini tidak memungkinkan dan satuan pekerjaan yang telah dialokasikan +jika diimplementasikan pada Kemenhan/TNI anggarannya, baik yang berasal dari pergeseran +mengingat organisasinya yang sangat besar dan anggaran dalam satu K/L maupun pergeseran +membutuhkan organisasi setingkat eselon I dari BA BUN. Dengan demikian, diharapkan +untuk menjalankan tusi pendidikan dan latihan tetap dapat mengukur efektivitas dan efisiensi +prajurit. anggaran yang telah dialokasikan dalam DIPA +sebagaimana tujuan awal RSPP. +Pada level KRO dan RO, masih terdapat adanya +KRO generik pada program teknis/sebaliknya, Implementasi RSPP pada Kementerian +serta masih adanya KRO yang berbeda untuk Komunikasi dan Informatika +klasifikasi yang sama. Sementara itu pada level +Implementasi RSPP pada Kementerian +RO, masih terdapat RO yang tidak memiliki +Komunikasi dan Informatika (Kominfo) +kesamaan satuan volume dengan KRO, +dimulai dengan melakukan penyederhanaan +kemudian masih terdapat RO yang bukan +program. Sebelumnya terdapat 8 (delapan) +merupakan output riil yang terdapat pada +program yang menggambarkan tugas +level komponen/subkomponen. Selain itu, +dan fungsi masing-masing unit eselon I, +terdapat nomenklatur RO yang masih merujuk +selanjutnya dilakukan redesain menjadi 5 +pada nama unit organisasi, nomenklatur RO +(lima) program. Kelima program tersebut +tidak menggambarkan output final, serta tidak +telah mencerminkan tugas dan fungsi +spesifik lokus dan fokusnya. +spesifik yang dilaksanakan oleh Kementerian +Seiring dengan dinamika, terdapat perubahan Kominfo yaitu: (1) Program Pemanfaatan +nomenklatur Program pada tahun 2021 Teknologi Informasi dan Komunikasi; (2) +ke tahun 2022. Pada tahun 2021, Program Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi +Penggunaan Kekuatan diubah menjadi Informasi dan Komunikasi; (3) Program +Program Pelaksanaan Tugas TNI pada tahun Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika; (4) +2022, yang semula merupakan level Kegiatan. Program Komunikasi Publik; dan (5) Program +Namun, mengingat dinamika penugasan TNI Dukungan Manajemen. +yang semakin memerlukan sifat adaptif, maka +4-64 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Seiring dengan penyempurnaan RSPP, terdapat Implementasi RSPP pada Komisi +perubahan nomenklatur Program pada tahun Pemilihan Umum +2021 ke tahun 2022 yaitu Program Penataan +Pengelolaan Pos dan Informatika diubah Implementasi RSPP lingkup Komisi Pemilihan +menjadi Program Pengelolaan Spektrum Umum (KPU) dilakukan mulai level program +Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan yang merupakan tingkatan makro strategis +Publik. Perubahan nomenklatur program sampai dengan komponen yang merupakan +tersebut diperlukan dengan memperhatikan tingkatan proses atau tahapan suatu pekerjaan. +kesesuaian antara kegiatan utama, ruang lingkup Perubahan di level program meliputi +kerja yang berfokus pada farming dan refarming perubahan dari program yang hanya diemban +spektrum frekuensi radio, serta penguatan KPU diubah menjadi program lintas. Program +fungsi pengawasan dan pengendalian spektrum lintas tersebut adalah Program Penyelenggaraan +frekuensi radio. Selain berfokus pada spektrum Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi, +frekuensi radio, program ini juga mencakup yang diemban oleh KPU sebagai penyelenggara +seluruh layanan publik yang dilaksanakan Pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu. +oleh Kementerian Kominfo, seperti layanan Perubahan di level program tersebut, diikuti +perizinan Biaya Hak Penggunaan (BHP) dengan penyesuaian pada level di bawahnya, +frekuensi radio, penyiaran, telekomunikasi dan yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan Komponen. +pos, serta layanan publik lain terkait aplikasi +Pada level Kegiatan, terdapat penyelarasan +informatika. +kegiatan yang semula menggunakan +Pada level kegiatan, nomenklatur dirumuskan pendekatan yang mencerminkan tugas pokok +untuk menggambarkan aktivitas yang dilakukan dan fungsi masing-masing biro, diubah +oleh unit kerja untuk menunjang Program menjadi Kegiatan yang mencerminkan proses +yang telah ditentukan. Selanjutnya pada level pencapaian Keluaran Program. Rumusan +KRO dilakukan standardisasi bidang TIK Kegiatan/Tahapan Pemilu yang merupakan +yaitu KRO Data dan Informasi Publik; Sarana Prioritas Nasional, menggunakan nomenklatur +Bidang TIK; Prasarana Bidang TIK; Operation Kegiatan sesuai dengan pasal 167 UU +and Maintenance (OM) Sarana Bidang TIK; Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu: +OM Prasarana Bidang TIK; Sistem Informasi (1) Perencanaan Program dan Anggaran +Pemerintahan; Kebijakan Bidang Teknologi serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan +Informasi; dan Pelatihan Bidang Komunikasi Penyelenggaraan Pemilu; (2) Pemutakhiran +dan Informatika. Perumusan nomenklatur RO data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; +disusun dengan memperhatikan karakteristik (3) Pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu; +khusus pada masing-masing Program yang (4) Penetapan Peserta Pemilu; (5) Penetapan +diampu oleh unit eselon I yang merupakan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan; +output riil sehingga dapat mendorong value for (6) Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden +money. serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan +DPRD kabupaten/kota; (7) Masa Kampanye +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-65 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Pemilu; (8) Masa Tenang; (9) Pemungutan program tersebut adalah: (1) Program +dan penghitungan suara; (10) Penetapan hasil Pembentukan Regulasi; (2) Program Penegakan +Pemilu; dan (11) Pengucapan sumpah/janji dan Pelayanan Hukum; (3) Program Pemajuan +presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, dan Penegakan Hak Asasi Manusia; dan +DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/ (4) Program Dukungan Manajemen. Di antara +kota. Perubahan rumusan Kegiatan ini untuk keempat program tersebut, terdapat 2 (dua) +mempermudah dalam melakukan monitoring program teknis yang merupakan program +dan evaluasi pada perencanaan anggaran dan lintas K/L, yaitu Program Penegakan dan +realisasi tahapan-tahapan Pemilu. Pelayanan Hukum serta Program Pemajuan +dan Penegakan Hak Asasi Manusia. Dengan +Tahapan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada adanya perubahan di level program tersebut, +tahun 2022, sesuai dengan PKPU Nomor 3 maka dilakukan pula penyesuaian pada level +Tahun 2022, terdapat 6 (enam) Kegiatan yang di bawahnya, yaitu Kegiatan, KRO, RO, dan +dilaksanakan, yaitu: (1) Perencanaan Program Komponen. +dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan +Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu; Pada tahun 2023, rumusan Program dan +(2) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Kegiatan masih menggunakan rumusan +daftar pemilih; (3) Pendaftaran dan verifikasi eksisting, dengan beberapa penyesuaian sasaran +peserta Pemilu; (4) Penetapan Peserta Pemilu; serta indikator kinerja beserta targetnya yang +(5) Penetapan jumlah kursi dan penetapan lebih menggambarkan tujuan yang akan dicapai. +daerah pemilihan; serta (6) Pencalonan Presiden Pada level KRO dan RO, dilakukan penajaman +dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, dengan menyelaraskan rumusan KRO dan +DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. RO dengan sasaran kegiatan dan indikator, +sehingga diharapkan lebih menggambarkan +Implementasi RSPP pada Kementerian output riil yang akan dihasilkan untuk mencapai +Hukum dan Hak Asasi Manusia value for money. +Implementasi RSPP lingkup Kementerian Dengan adanya UU Nomor 22 tahun 2022 +Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pemasyarakatan dan Reorganisasi pada +(Kemenkumham) dilakukan mulai level 2 (dua) unit eselon I (yang saat ini masih dalam +program pada tahun 2021 yang merupakan tahap pembahasan aturan turunan organisasi +tingkatan makro strategis sampai dengan dan tata kerja Kemenkumham) antara lain +komponen yang merupakan tingkatan proses Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum +atau tahapan suatu pekerjaan. Perubahan dan HAM menjadi Badan Strategi Kebijakan +di level program meliputi penyederhanaan serta penambahan unit eselon II pada Ditjen +jumlah program yang semula 11 (sebelas) Administrasi Hukum Umum, akan berdampak +program yang menggambarkan tugas dan pula terhadap struktur informasi kinerja +fungsi masing-masing unit eselon I menjadi pada RKA-KL Kemenkumham, sehingga +4 (empat) program dimana keempat program diharapkan pengalokasian anggaran dapat +tersebut sudah mencerminkan fungsi utama terukur secara efektif dan efisien melalui output +yang diemban oleh Kemenkumham. Keempat real work yang dihasilkan. +4-66 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +4.7.4 Rencana Penyempurnaan RSPP evaluasi; serta (4) simplifikasi proses end to end +pada Tahun Anggaran 2024 perencanaan dan penganggaran. +Kebijakan pada tahun 2024 masih akan Pendefinisian KRO bertujuan untuk +melanjutkan penguatan kualitas informasi meningkatkan keselarasan pemilihan KRO +kinerja pada tahap perencanaan dan dengan uraian RO yang ditampung karena +penganggaran berdasarkan RSPP melalui berdasarkan hasil implementasi di tahun 2021 +proses pengembangan dan perbaikan kebijakan hingga tahun 2023, masih terdapat rincian +secara berkelanjutan. ouput yang tidak sesuai dengan KRO. Perluasan +perumusan RO standar bertujuan agar agregasi +Pertama, K/L didorong untuk terus RO dengan tema tertentu dapat dilakukan +menyempurnakan rumusan informasi kinerja untuk memudahkan analisis atas alokasi +sesuai pedoman penerapan RSPP antara lain anggaran, benchmarking biaya, dan kinerja antar- +melalui: (1) penyempurnaan rumusan sasaran K/L. +program dan indikator kinerja utama program, +khususnya untuk program yang bersifat lintas Sinkronisasi informasi kinerja pusat dan daerah +unit eselon l; (2) penyempurnaan rumusan bertujuan untuk memfasilitasi penyandingan +kegiatan, khususnya untuk kegiatan yang bersifat alokasi pusat dan daerah pada tema dan lokasi +lintas unit eselon I/II; (3) penyempurnaan yang sama. Sinkronisasi informasi kinerja +rumusan KRO/RO dan indikator kinerjanya; pusat dan daerah akan mengurangi potensi +serta (4) perbaikan penggunaan KRO yang duplikasi alokasi belanja pusat dan daerah, dan +kurang tepat/kesesuaian RO dengan KRO. mendorong belanja yang saling melengkapi/ +komplementer antara belanja pusat dan daerah. +Kedua, penggunaan output tertentu harus Sinkronisasi perumusan informasi kinerja yang +sesuai standardisasi KRO dan/atau RO terhubung antara satu sama lain menjadi salah +yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, satu target pengembangan sistem. +anggaran untuk Belanja Operasional (Belanja +Pegawai dan Belanja Barang Operasional) Integrasi sistem perencanaan penganggaran +dialokasikan dengan menggunakan RO dan monitoring evaluasi menjadi salah +Layanan Perkantoran di dalam KRO Layanan satu faktor pendukung keberhasilan dalam +Dukungan Manajemen Internal dan anggaran implementasi RSPP. Integrasi sistem akan +untuk belanja operasional dan pemeliharaan menyederhanakan proses bisnis perencanaan +sarana/prasarana bidang TIK pada KRO OM penganggaran dan monitoring evaluasi +Sarana/Prasarana Bidang TIK. anggaran dan menghasilkan data yang sama +yang dapat diakses seluruh pihak yang terlibat +Selain itu, beberapa area untuk penguatan sesuai kebutuhan. Untuk itu, penyelesaian +dan penyempurnaan penerapaan RSPP integrasi aplikasi Krisna dan SAKTI serta +antara lain adalah: (1) pendefinisian KRO sistem monitoring dan evaluasi menjadi +dan perluasan perumusaan RO standar; penting, mengingat segala kompleksitas +(2) sinkronisasi informasi kinerja pusat dan dalam penyelenggaraan sistem tidak terlepas +daerah; (3) penyelesaian integrasi aplikasi dari proses digitalisasinya. Selain upaya +Krisna dan SAKTI serta sistem monitoring dan perubahan subtantif dan digitalisasi proses, +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-67 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +upaya perbaikan ke depan yang akan dilakukan TKD dengan memperhatikan prioritas +adalah penyederhanaan proses bisnis utama pembangunan Pemerintah, pembagian +perencanaan penganggaran serta monitoring urusan, struktur anggaran, dan siklus +dan evaluasi. Hal ini sangat penting agar anggaran); +proses perencanaan dan penganggaran tidak 2) RPP Pengelolaan TKD (DAK disinergikan +terjebak dalam aktivitas tanpa nilai tambah. dengan TKD lainnya dan/atau belanja +Penyederhanaan proses juga perlu menjadi K/L); dan +bagian tidak terpisah dalam upaya perbaikan +3) RPP Harmonisasi Kebijakan Fiskal +RSPP, agar para pihak yang terkait akan lebih +Nasional (skema sinergi pendanaan). +terarah pada substansi anggaran. +Seluruh pengembangan dan penguatan RSPP +tersebut diharapkan dapat meningkatkan +Pengembangan RSPP pada tahun 2024 juga +efisiensi dan efektivitas perencanaan dan +akan semakin diarahkan pada keselarasan +penganggaran program/kegiatan Pemerintah +belanja pemerintah pusat dan daerah +sehingga dapat memberikan manfaat yang +melalui penyelarasan informasi kinerja +besar bagi masyarakat. +penganggarannya. Diharapkan, untuk +kegiatan/proyek yang dilaksanakan oleh K/L +4.7.5 Manfaat RSPP Dalam Mendukung +sama atau serupa dengan kegiatan/proyek +yang didanai melalui DAK Fisik. Dengan Kebijakan Spending Better +demikian, rumusan RO yang digunakan oleh +Arah kebijakan belanja negara tahun 2024, +K/L dan DAK Fisik harus diselaraskan. +antara lain melanjutkan penguatan efektivitas +Kebijakan RSPP di masa depan juga akan +dan efisiensi belanja negara (Spending Better) +diikuti oleh penguatan berbagai sisi kebijakan +yang dilakukan dengan mendorong efisiensi +penganggaran seperti pengembangan +kebutuhan dasar, fokus pada prioritas +implementasi Standar Biaya Keluaran (SBK) di +pembangunan, dan berorientasi pada hasil +mana terdapat tambahan keluaran umum yang +(result based budget execution). Hal ini bertujuan +memiliki SBK dan diharapkan seluruh K/L +agar belanja negara mampu mendorong lebih +dapat mengimplementasikannya. Selanjutnya, +kuat pertumbuhan ekonomi, pemerataan +dari sisi sistem informasi, penyelarasan sistem +pembangunan, penciptaan lapangan kerja, +perencanaan dan penganggaran juga akan +pengentasan kemiskinan, dan pengurangan +semakin dikuatkan. +kesenjangan sosial. Untuk itu, diperlukan +adanya keselarasan antarprogram serta +Adapun dari sisi regulasi, terdapat beberapa +kejelasan dan keterukuran produk keluaran +kebijakan yang mendukung pengembangan +(output) yang dihasilkan dan tercermin dari +RSPP, antara lain penyusunan desain asesmen +kualitas informasi kinerja setiap K/L sesuai +kinerja daerah dalam rangka pengalihan +implementasi kebijakan RSPP saat ini. +Belanja K/L ke DAK, penetapan SOP Link, +dan penyesuaian berbagai regulasi seperti: +Beberapa area yang saat ini terus diperbaharui +dalam mengimplementasikan kebijakan RSPP +1) PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang +guna mendukung penguatan spending better, +Penyusunan Rencana Kerja Anggaran +antara lain: +(melakukan sinkronisasi terhadap BPP dan +4-68 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun 2024 serta Evaluasi +Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +1) Peningkatan fokus dan desain analisis: Perpres tentang rincian APBN +dilakukan dengan mengoptimalkan +b) Melalui penyiapan kerangka logis sistem informasi yang terintegrasi +yang mampu menjelaskan hubungan antara sisi perencanaan dan +struktur anggaran dengan pengambilan penganggaran. Dengan digitalisasi +kebijakannya. Sebagai contoh, KRO proses ini diharapkan akan terbentuk +yang diturunkan dari Renja K/L dan big data yang mudah dan cepat diakses, +RKA-K/L dapat diklasifikasikan dan sekaligus mampu menyimpan +sebagai KRO Prioritas dan KRO Non beberapa informasi strategis seperti +Prioritas. Turunan dari masing-masing kebijakan-kebijakan penganggaran +KRO tersebut berupa RO dapat yang menyertai dalam setiap proses +ditelusuri untuk mendukung proyek penyusunan anggaran, sehingga +prioritas yang mana dari struktur akan memudahkan sebagai bahan +Prioritas Nasional yang ada dan dana pertimbangan dalam perumusan +APBN yang dialokasikan. kebijakan ke depan. +c) Pemanfaatan peran strategis d) Peningkatan pola interaksi dengan +instrumen penganggaran berbasis pihak eksternal. Setiap pengembangan +kinerja (indikator kinerja, standar dan peningkatan sistem informasi +biaya, dan monitoring kinerja) dalam senantiasa selalu disosialisasikan untuk +mempertimbangkan alokasi anggaran. memudahkan dalam pemanfaatannya. +Pemanfaatan standar biaya akan +memudahkan untuk pengukuran dan 5) Effective Change Management +pemenuhan aspek akuntabilitas suatu +unit dalam melaksanakan tugas dan a) Peningkatan pemahaman atas +pengelolaan anggaran. Pemanfaatan perubahan yang dilakukan +standar biaya ini juga akan tetap +b) Peningkatan sense of urgency dan sense +dievaluasi dan diperbaharui secara +of belonging. Setiap pelatihan yang +berkala untuk menjaga agar kegiatan +terkait pengembangan dan penguatan +yang akan dibiayai tetap terukur dan +sistem informasi RSPP, dilakukan +efisien. +dengan melibatkan lembaga yang +2) Penyederhanaan dan digitalisasi proses memiliki tugas dalam pembinaan +kualitas SDM. Hal ini bertujuan agar +c) Penyederhanaan proses end-to-end tujuan dari penerapan kebijakan RSPP +penyusunan anggaran dan penguatan tidak hanya sekedar terbentuknya +digitalisasi setiap proses. Penyusunan proses sinkronisasi perencanaan dan +anggaran yang dimulai sejak tahap penganggaran yang semakin ideal, +tinjau ulang angka dasar, penyusunan namun juga mampu membentuk +pagu indikatif, pagu anggaran, dan karakter pengelolanya yang lebih andal, +alokasi anggaran hingga penyusunan cekatan, dan berintegritas. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-69 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +4.8 Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan pengembangan wilayah tidak hanya berkaitan +Wilayah Tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga +pemerataan pembangunan bagi seluruh wilayah +APBN merupakan instrumen kebijakan fiskal dan masyarakat. Lebih lanjut, arah pembangunan +Pemerintah yang ditujukan untuk sebesar- kewilayahan setidaknya memiliki empat sasaran, +besarnya kemakmuran rakyat melalui tiga yaitu: (1) meningkatkan pemerataan antarwilayah +fungsi utamanya, yaitu alokasi, distribusi, dan (antara Kawasan Barat dengan Kawasan Timur +stabilisasi. APBN juga memiliki peran strategis Indonesia dan antara Jawa dengan Luar Jawa); +dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi (2) meningkatnya keunggulan kompetitif pusat- +yang inklusif, menstimulasi investasi, serta pusat pertumbuhan di wilayah; (3) meningkatnya +memastikan pembangunan dan kesejahteraan kualitas dan akses pelayanan dasar, daya saing, +di Indonesia terdistribusi secara merata dan serta kemandirian daerah; dan (4) meningkatnya +berkeadilan. Oleh karena itu, implementasi sinergi pemanfaatan ruang dan wilayah. +fungsi APBN diarahkan untuk mencapai Selanjutnya, sasaran pembangunan kewilayahan +sasaran pembangunan nasional yang merata dan juga perlu memperhatikan karakteristik dan +berkeadilan bagi seluruh wilayah tanah air. potensi ekonomi daerah yang akan menjadi +modal utama pembangunan daerah. Sasaran +Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, sasaran pembangunan kewilayahan tahun 2020-2024 +pembangunan kewilayahan menekankan pada dapat dilihat pada Gambar 4.1. +terbangunnya struktur perekonomian yang +kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif Guna mewujudkan arah pembangunan +di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM kewilayahan melalui strategi pertumbuhan dan +yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam pemerataan, maka perlu dilakukan identifikasi +upaya mewujudkan keunggulan kompetitif atas isu strategis kependudukan yang akan +di berbagai wilayah, pendekatan dan strategi menjadi dasar kebijakan pembangunan. +GAMBAR 4.1 +SASARAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN TAHUN 2020-2024 +Kalimantan +Sebagailumbung energinasional, paru-paru Sulawesi +dunia, pengembangankomoditasunggulan Sebagaipusatpertumbuhandan +Sumatera perkebunan, industrimanufaktur, batubara, hub perdagangandi kawasantimur, +Sebagaipintuperdagangan pengilanganmigas, kayu, angkutanair dan lumbung pangannasional, +internasional, dan terwujudnya penyebrangan, sertapembangunanpusat- pengembangankomoditas +pusat-pusatpertumbuhanbaru pusatpertumbuhanutama. unggulantanamanpangan, +melaluipembangunaninfrastruktur perikanan, dan industripengolahan +dan peningkatankualitasSDM. bahangalianbukanlogam. +Jawa +Sebagaipusatpertumbuhanutama, +kegiatanindustridan jasa, lumbung Maluku dan Papua +pangannasional, pengembangan Sebagailumbung ikannasional, komoditas +komoditasunggulan, industri Bali dan Nusra unggulantanamanperkebunan, industri +manufaktur, perdaganganbesardan Sebagaidestinasipariwisataunggulan, pengolahankayu, barangdarikayudan gabus, +eceran, sertapariwisata komoditasunggulanpeternakan, tanaman sertatransportasidan perdagangan. +pangan, perkebunan, dan penyediaan +akomodasisertamakandan minum. +Sumber: RPJMN 2020-2024 +4-70 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Isu strategis kependudukan bermuara pada pengetatan kebijakan moneter di negara maju, +permasalahan komposisi demografi yang tidak dan perang antara Rusia dengan Ukraina +merata, yaitu konsentrasi jumlah penduduk menimbulkan gejolak bagi perekonomian +di Pulau Jawa, permasalahan kemiskinan, global. Selain itu dari sisi ekologis, terdapat +pengangguran, dan ketimpangan pendapatan ancaman ketahanan pangan yang diakibatkan +antarkelompok masyarakat. Oleh sebab oleh perubahan iklim. Dinamika kondisi +itu, program pembangunan dan dukungan perekonomian, geopolitik, dan ekologis +kebijakan fiskal senantiasa diarahkan agar tersebut berdampak terhadap perekonomian +pembangunan dan pemerataan dapat terwujud nasional. +demi kesejahteraan masyarakat menuju visi +Indonesia Maju di tahun 2045. Di tengah badai krisis global, kebijakan +fiskal dihadapkan pada alternatif kebijakan +Dalam rangka mendukung pembangunan yang tidak utopis. APBN sebagai instrumen +kewilayahan sebagaimana dirumuskan pada strategis Pemerintah, dituntut untuk dapat +RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Pusat menjaga keseimbangan kebijakan ekspansif +mengalokasikan APBN ke wilayah melalui dan berperan sebagai shock absorber dengan +Belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) risiko yang terkendali, sehingga tetap sehat dan +dan Transfer ke Daerah (TKD) yang meningkat berkelanjutan. Belanja APBN harus mampu +signifikan sejak implementasi otonomi menjadi bantalan perlindungan sosial sekaligus +daerah. Kebijakan alokasi anggaran melalui menjadi motor penggerak perekonomian +Belanja K/L dan TKD secara langsung dapat dengan melanjutkan program pemulihan +dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui ekonomi dan rencana pembangunan. Oleh +program-program prioritas Pemerintah seperti karena itu, kualitas penganggaran dan +pembangunan infrastruktur serta program di pelaksanaan APBN menjadi penting dan +bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan menentukan, sehingga mampu menjadi +sosial, dan ketahanan pangan. Sesuai UU katalis dalam mendorong pertumbuhan +Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan perekonomian. +Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan +Pemerintahan Daerah, penyaluran TKD terus Ekonomi Indonesia tumbuh kuat di tahun +diarahkan menjadi berbasis kinerja seperti 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun +DAU yang Ditentukan Penggunaannya, DAK 2022 mencapai 5,3 persen (c-to-c), melampaui +Fisik dan Dana Desa yang bersifat investasi dan asumsi pertumbuhan ekonomi di APBN +berkontribusi secara langsung bagi pembangunan sebesar 5,2 persen, dan mengalami akselerasi +dan kesejahteraan rakyat sampai dengan level dibandingkan tahun 2021 yang tercatat sebesar +terendah, yaitu desa. Hal tersebut diharapkan 3,7 persen. Pertumbuhan ekonomi terjadi di +mampu menstimulus peningkatan kemandirian seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi +fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, dan berada di wilayah Maluku-Papua sebesar 8,65 +pendapatan per kapita masyarakat. persen, sedangkan terendah dialami wilayah +Sumatera sebesar 4,69 persen. Kontribusi dan +Sepanjang tahun 2022, dunia mengalami +pertumbuhan ekonomi menurut wilayah dapat +turbulensi yang kuat. Pandemi Covid-19 yang +dilihat dalam Gambar 4.2. +berkepanjangan, tekanan inflasi yang tinggi, +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-71 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GAMBAR 4.2 +KONTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI MENURUT WILAYAH +C-to-C Y-on-Y +5,31% 5,01 +22,04 % +4,69 % +9,23 % 7,03 % +4,94 % 7,05 % +2,50 % +8,65 % +56,48 % +5,31 % +2,72 % +5,08 % +Keterangan: +Kontribusi +Pertumbuhan +Sumber: BPS +Kinerja perekonomian Indonesia tahun 2022 ekonomi global menjadi kunci untuk +menghasilkan angka Produk Domestik Bruto mewujudkan pemulihan ekonomi nasional. +(PDB) sebesar Rp19.588,4 triliun. Angka Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia +tersebut mengalami peningkatan dibandingkan semakin terkendali seiring turunnya kasus harian +tahun 2021, yaitu sebesar Rp16.950,6 triliun. dan tingginya tingkat vaksinisasi. Momentum +PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau perbaikan pemulihan perekonomian nasional +US$4.783,9, sehingga Indonesia masih termasuk tetap terjaga meski di tengah gejolak tantangan +kedalam kategori negara berpendapatan global melalui perbaikan indikator pada +menengah ke bawah (lower midle income country). berbagai sektor. Sektor konsumsi dan investasi +mengalami perbaikan yang ditandai dengan +Dari sisi pengeluaran, Konsumsi RT masih menguatnya daya beli masyarakat, terjaganya +menjadi penyumbang terbesar PDB nasional. indikator Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) +Tercatat, Konsumsi RT berkontribusi sebesar dan penjualan eceran, terjaganya Purchasing +51,9 persen terhadap PDB nasional, disusul Managers Index (PMI) manufaktur pada level +dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto ekspansi, serta kredit perbankan yang tumbuh +(PMTB) sebesar 29,1 persen, sedangkan di atas 10,0 persen sejak Juni 2022. Capaian +Konsumsi Pemerintah murni sebesar 7,7 persen. positif juga turut ditunjukkan sektor eksternal +Pada komponen sisi pengeluaran, hampir seluruh yang ditandai dengan surplus neraca transaksi +komponen mencapai pertumbuhan positif, berjalan dan neraca perdagangan yang didorong +kecuali Konsumsi Pemerintah yang terkontraksi oleh ekspor komoditas utama seperti batu bara, +4,51 persen seiring dengan menurunnya palm oil, dan nikel, serta terjaganya cadangan +dukungan belanja Pemerintah untuk pandemi devisa dan rasio utang pada level aman. +Covid-19 karena sudah lebih terkendali. +Sejalan dengan peningkatan perekonomian, +Keberhasilan penanganan dan pengendalian indikator kesejahteraan juga menunjukkan +pandemi Covid-19 serta peredaman tekanan perbaikan. Tingkat kemiskinan mengalami +4-72 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GAMBAR 4.3 +BELANJA NEGARA MENURUT WILAYAH TAHUN 2022 +(triliun rupiah) +Sumatera, Rp305,4T (16,1%) Kalimantan, Rp154,5 T (8,1%) +• Belanja K/L (Rp95,2T) • Belanja K/L (Rp41,7 T) +• Belanja TKD(Rp210,2T) • Belanja TKD(Rp112,7 T) +Sulawesi, Rp143,6T (7,6%) +• Belanja K/L (Rp52,4T) +• Belanja TKD(Rp91,2T) +Jawa, Rp1.086,4 T (57,2%) Maluku dan Papua, Rp128,6T (6,8%) +• Belanja K/L (Rp829,2T) • Belanja K/L (Rp33,7T) +• Belanja TKD(Rp257,2T) • Belanja TKD (Rp94,9T) +Bali dan Nusra, Rp82,4T (4,3%) +• Belanja K/L (Rp32,5 T) +Keterangan: Data belanjanegara terdiriatasbelanjaK/L dan TKD • Belanja TKD (Rp49,9T) +Sumber: Kementerian Keuangan +penurunan menjadi sebesar 9,57 persen wilayah Indonesia. Berdasarkan kewilayahan, +dan tingkat pengangguran juga mengalami realisasi tersebut yang paling besar berada +penurunan menjadi sebesar 5,86 persen. pada wilayah Jawa, diikuti Sumatera, Sulawesi, +Angka IPM menunjukkan peningkatan kondisi Kalimantan, Maluku-Papua, dan Bali-Nusa +kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan Tenggara. Porsi belanja negara tersebut +dari 72,29 menjadi 72,91. Namun, di tengah sebagian besar berada di wilayah Jawa yang +perbaikan pada indikator kesejahteraan, memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi +tingkat ketimpangan masih sama dengan tahun pusat kegiatan industri, perdagangan, dan +sebelumnya sebesar 0,381. pariwisata, serta pencairan Program PC-PEN +yang dilakukan terpusat, sehingga belanja +Dari sisi kinerja fiskal, realisasi Belanja Negara tersebut diakui dilakukan di wilayah Jawa, +dalam APBN tahun anggaran 2022 sebesar meskipun penerima manfaat tersebar di +Rp3.096.262,7 miliar telah bekerja keras untuk seluruh Indonesia. Namun demikian, upaya +melanjutkan dukungan pada Program PC- Pemerintah dalam mengembangkan kawasan +PEN, serta mampu berperan sebagai shock Indonesia Timur di tengah pandemi Covid-19 +absorber dalam meredam dampak gejolak masih tetap dilakukan seoptimal mungkin. +perekonomian dunia terhadap perekonomian Hal ini menunjukkan perhatian Pemerintah +dalam negeri. APBN tahun anggaran 2022 Pusat terhadap kawasan di luar Jawa sebagai +menjadi manifestasi atas kebijakan fiskal bagian dari upaya pemerataan ekonomi untuk +ekspansif, memberikan berbagai stimulus mendorong kesejahteraan masyarakat. Sebaran +ekonomi, dan menjadi motor penggerak belanja negara menurut kewilayahan dapat +pembangunan dan perekonomian nasional. dilihat pada Gambar 4.3. +Pada tahun 2022, realisasi belanja negara yang Belanja Pemerintah Pusat melalui Belanja K/L +dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD yang dibelanjakan di daerah merupakan bagian +mencapai Rp1.900.909,5 miliar untuk seluruh kewenangan pelaksanaan anggaran dari APBN +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-73 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +yang dilaksanakan oleh satker pusat dan satker dan pemeliharaan/perawatan alutsista. Profil +daerah. Walaupun Belanja K/L masuk sebagai distribusi Belanja K/L menurut wilayah pada +kategori Belanja Pemerintah Pusat, namun tahun 2022 disajikan dalam Grafik 4.12. +pelaksanaan dan manfaatnya dirasakan sampai +ke daerah. Alokasi Belanja K/L terkait hal +GRAFIK 4.12 +tersebut dapat dibagi menjadi tiga jenis. REALISASI BELANJA K/L TAHUN 2022 +(triliun rupiah) +Pertama, pelaksanaan kegiatannya dilakukan Sumatera, +95,2 +Kalimantan +di daerah dalam rangka mendanai program- , 41,7 +program Pemerintah di daerah, seperti Sulawesi, +52,4 +pembangunan infrastruktur, pendidikan (Kartu Bali dan NT, +32,5 +Indonesia Pintar dan Bidikmisi), kesehatan Jawa, +829,2 +Maluku dan +(penyediaan obat-obatan), serta program Papua, 33,7 +perlindungan sosial (PKH dan bantuan Sumber:Kementerian Keuangan +pangan) yang manfaatnya juga dirasakan oleh +daerah. Kedua, dana dekonsentrasi dan tugas +pembantuan yang merupakan pelimpahan Realisasi Belanja K/L pada tahun 2022 +wewenang atau penugasan dari Pemerintah mencapai Rp1.084.674,7 miliar yang antara +kepada gubernur/daerah yang berasal dari lain digunakan untuk melaksanakan berbagai +APBN dan dilaksanakan oleh gubernur/ program prioritas (perlindungan sosial, +daerah. Beberapa kegiatan yang termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), +dalam kategori ini antara lain: (1) penyaluran operasional penyelenggaraan pemerintah, +benih, jaringan irigasi, pekarangan pangan dan pelaksanaan program PC-PEN. Realisasi +lestari, dan insentif penyuluh pertanian oleh tersebut terdistribusi pada berbagai wilayah +Kementerian Pertanian; (2) pencegahan dan diseluruh Indonesia yang sebagian besar berada +pengendalian penyakit dan kegiatan untuk di wilayah Jawa sebesar 76,4 persen diikuti +peningkatan perilaku kesehatan masyarakat dengan wilayah Sumatera sebesar 8,8 persen, +oleh Kementerian Kesehatan; wilayah Sulawesi sebesar 4,8 persen, wilayah +(3) operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi Kalimantan sebesar 3,8 persen, wilayah Maluku +serta preservasi pemeliharaan jalan dan dan Papua sebesar 3,1 persen, serta wilayah Bali +jembatan oleh Kementerian PUPR; dan Nusa Tenggara sebesar 3,0 persen. Terjadi +(4) pemeliharaan jalan/jembatan/jaringan kenaikan dan penurunan distribusi dalam +irigasi oleh Kementerian PUPR; (5) bantuan tiga tahun terakhir. Proporsi yang berbeda +sarana produksi pertanian dan pengembangan dari masing-masing wilayah disebabkan +satuan permukiman pada kawasan transmigrasi oleh beberapa hal antara lain: (1) pencatatan +pada Kementerian Desa dan PDTT; dan belanja untuk kebutuhan operasional di kantor +(6)pembangunan/revitalisasi pasar rakyat oleh pusat K/L yang sebagian besar berlokasi di +Kementerian Perdagangan. Ketiga, Belanja Pulau Jawa; (2) profil demografi dan geografi +K/L yang alokasi anggarannya tercatat di pusat dari masing-masing wilayah (seperti jumlah +namun kegiatannya ada di daerah, antara lain penduduk dan luas wilayah); (3) profil tingkat +bantuan untuk iuran dalam rangka jaminan pendapatan masyarakat di masing-masing +kesehatan nasional, serta kegiatan pengadaan wilayah yang akan berpengaruh terhadap +4-74 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +distribusi program perlindungan sosial; Selain dilihat dari sisi besaran alokasinya, +(4) kegiatan ekonomi pada masing-masing analisis belanja negara menurut spasial juga +wilayah. perlu ditinjau dari sisi jumlah penduduk, yaitu +dengan melakukan analisis anggaran belanja +Selanjutnya, realisasi TKD pada tahun 2022 negara per kapita. Analisis belanja negara per +mencapai Rp816.234,8 miliar. Gambaran kapita merupakan salah satu indikator yang +sebaran realisasi TKD tahun 2022 adalah digunakan untuk melihat besaran alokasi belanja +sebagai berikut: (1) realisasi DAU sebesar negara yang diterima tiap penduduk di wilayah +Rp378.000,0 miliar, dengan proporsi terbesar tertentu. Alokasi belanja negara per kapita pada +berada di wilayah Jawa sebesar 31,3 persen; tahun 2022 terbesar berada di wilayah Maluku- +(2) realisasi DBH sebesar Rp168.414,1 Papua yang mencapai Rp14,7 juta per kapita, +miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah diikuti wilayah Kalimantan Rp9,1 juta per +Kalimantan sebesar 32,8 persen; (3) realisasi kapita, wilayah Sulawesi Rp7,1 juta per kapita, +DAK Fisik mencapai Rp54.784,0 miliar, wilayah Jawa Rp7,0 juta per kapita, wilayah +dengan proporsi terbesar di wilayah Sumatera Bali-Nusa Tenggara Rp5,4 juta per kapita, +sebesar 25,3 persen; (4) realisasi DAK serta wilayah Sumatera Rp5,1 juta per kapita. +Nonfisik sebesar Rp118.380,7 miliar, dengan Porsi belanja terbesar terdapat di wilayah Jawa +proporsi terbesar di wilayah Jawa sebesar 45,8 karena terdapat pencairan yang dilakukan +persen; (5) realisasi DID sebesar Rp6.993,7 secara terpusat di DKI Jakarta, meskipun +miliar, dengan proporsi terbesar di wilayah penerima manfaat dapat berada di luar wilayah +Jawa sebesar 32,5 persen; (6) realisasi Dana Jawa. Selain itu, proporsi belanja tesebut juga +Otsus sebesar Rp20.436,3 miliar dan Dana menunjukkan perhatian Pemerintah Pusat +Keistimewaan (Dais) D.I. Yogyakarta sebesar dalam mendukung pembangunan wilayah +Rp1.320,0 miliar; (7) Realisasi Dana Desa Indonesia Timur, termasuk dukungan sumber +sebesar Rp67.906,1 miliar, dengan proporsi daya manusianya. Dengan demikian, kebijakan +terbesar di wilayah Jawa sebesar 34,8 persen. pengalokasian belanja negara secara garis +Distribusi TKD perjenis pendanaan per besar dipengaruhi jumlah penduduk yang +wilayah dapat dilihat pada Grafik 4.13. menunjukkan banyaknya sasaran penerima +manfaat pada wilayah tertentu, dan penentuan +GRAFIK 4.13 +DISTRIBUSI TKD PERJENIS PENDANAAN PER WILAYAH +TA 2022 +100% +80% +60% +40% +20% +0% +Sumatera Bali Nusra Jawa Sulawesi Kalimantan Maluku-Papua +DBH DAU DAK Fisik DAK Nonfisik Dana Otsus dan Dais DIY DID Dana Desa +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-75 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GAMBAR 4.4 +BELANJA NEGARA PER KAPITA MENURUT KEWILAYAHAN TAHUN 2022 +(juta rupiah per-kapita) +Sumatera +(21,7% pendudukIndonesia) Kalimantan +Rp5,1juta/kapita (6,1% pendudukIndonesia) Sulawesi +Rp9,1 juta/kapita (7,4% pendudukIndonesia) +Rp7,1juta/kapita +Jawa +(56,1% pendudukIndonesia) +Rp7,0juta/kapita Maluku dan Papua +Bali dan Nusa Tenggara (3,2% pendudukIndonesia) +(5,5% pendudukIndonesia) Rp14,7juta/kapita +Rp5,4juta/kapita +Keterangan: Data belanjanegara terdiriatasbelanjaK/L dan TKD +Sumber: Kementerian Keuangan +prioritas Pemerintah untuk pengembangan perekonomian Sumatera di tahun 2022 tumbuh +kawasan dan wilayah dalam rangka pemerataan sebesar 4,69 persen dengan nilai PDRB sebesar +pembangunan antarwilayah. Sebaran belanja Rp4.220,2 triliun atau 22,04 persen dari PDB +negara per kapita menurut kewilayahan dapat nasional. Tingkat inflasi pada tahun 2022 +dilihat pada Gambar 4.5. sebesar 6,14 persen. Inflasi tertinggi tercatat di +Provinsi Sumatera Barat sebesar 7,43 persen, +4.8.1 Wilayah Sumatera sedangkan inflasi terendah dialami Provinsi +Kepulauan Bangka Belitung sebesar 5,38 +Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah persen. Dari indikator kesejahteraan, seluruh +Sumatera memiliki sasaran pembangunan provinsi mengalami kenaikan IPM dengan +sebagai pintu perdagangan internasional dan IPM tertinggi berada di Provinsi Kepulauan +terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan baru Riau sebesar 76,46 dan terendah di Provinsi +melalui pembangunan infrastruktur serta Lampung sebesar 70,45. Tingkat kemiskinan +peningkatan kualitas SDM. Untuk mencapai di Sumatera adalah sebesar 9,47 persen +sasaran tersebut, Sumatera menghadapi dengan jumlah penduduk miskin mengalami +tantangan untuk meningkatkan produktivitas, penurunan dari 5,86 juta orang di tahun 2021 +kualitas, dan hilirisasi industri pengolahan hasil menjadi 5,76 juta orang di tahun 2022. Tingkat +sektor perkebunan, meningkatan akses dan pengangguran di Sumatera tercatat sebesar 5,37 +mutu pendidikan guna menciptakan SDM yang persen dengan jumlah pengangguran sebanyak +mampu mengelola potensi dan produktivitas 1,64 juta jiwa atau turun 42,03 ribu orang +di sektor unggulan wilayah, kemampuan dalam dari tahun sebelumnya. Tingkat ketimpangan +mengelola risiko, mitigasi, dan penanganan di Sumatera secara umum membaik dengan +pasca bencana, serta upaya untuk mendorong tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di +pengembangan infrastruktur konektivitas. Provinsi Jambi sebesar 0,335, sedangkan yang +terendah terdapat di Provinsi Kepulauan +Dengan jumlah penduduk 59,8 juta jiwa Bangka Belitung 0,255. Selanjutnya, angka +atau 21,8 persen dari total populasi nasional, prevalensi stunting di Sumatera secara umum +4-76 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +membaik dari sebelumnya 22,86 persen ditahun pemeliharaan irigasi. Berbagai dukungan fiskal +2021 menjadi 20,00 persen di tahun 2022 di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya +dengan prevalensi stunting tertinggi terdapat di Pemerintah dalam membangun daerah dalam +Provinsi Aceh sebesar 31,2 persen dan yang rangka pemerataan kesejahteraan seluruh +terendah terdapat di Provinsi Lampung sebesar wilayah. +15,2 persen. +Dari sisi fiskal, pada kurun waktu tahun +Sektor unggulan wilayah Sumatera antara lain 2020 sampai dengan 2022, wilayah Sumatera +sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi terhadap pendapatan negara +dengan persentase produksi terhadap PDRB dengan rata-rata sebesar 5,4 persen dari +sebesar 21,74 persen, Konstruksi sebesar 10,75 total pendapatan negara nasional, dan +persen. Sektor potensial wilayah Sumatera yaitu berkontribusi terhadap belanja negara dengan +Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan rata-rata sebesar 10,8 persen dari belanja +rata-rata laju pertumbuhan dalam kurun waktu nasional. Pembangunan di wilayah Sumatera +2020 sampai dengan 2022 sebesar 3,21 persen. terus dilanjutkan untuk mengatasi masalah +kemiskinan dan pengangguran yang masing- +Implementasi dukungan fiskal dalam masing berkontribusi sebesar 21,9 persen dan +upaya pengembangan dan pembangunan 19,4 persen dari angka nasional di tahun 2022. +perekonomian di wilayah Sumatera dilakukan +melalui pembangunan di sektor prioritas. Wilayah Sumatera menghimpun pendapatan +Pada sektor pendidikan dukungan fiskal negara dengan rata-rata sebesar Rp112.345,3 +dialokasikan untuk rehabilitasi dan renovasi miliar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. +sarana pendidikan, TPG, BOS, KIP, dan Realisasi pendapatan negara pada tahun 2022 +layanan pendidikan perguruan tinggi. Bidang mencapai Rp145.201,1 miliar. Pendapatan +kesehatan antara lain berupa penyediaan alkes Pajak masih berkontribusi sebagai sumber +dan obat-obatan habis pakai serta operasional pendapatan terbesar sekitar 90,4 persen, disusul +dan pemeliharaan UPT, sedangkan pada sektor dengan kontribusi PNBP sebesar 9,6 persen. +infrastruktur antara lain berupa pemeliharaan +jalan dan jembatan, pembangunan bendungan, Realisasi belanja negara yang dilaksanakan +bantuan stimulan perumahan swadaya, dan melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun +GAMBAR 4.5 +REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SUMATERA TAHUN 2022 +Aceh +Rp47,5 T +Sumatera Utara +Rp60,4 T +KepulauanRiau +Rp15,1 T +Riau +Rp30,8 T +Sumatera Barat +Rp29,5 T +Jambi +Rp21,4 T Bangka Belitung +Rp10,7 T +Sumatera +Bengkulu Selatan +Rp14,0 T Rp46,1 T +Lampung +Rp29,8 T +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-77 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +2022 mencapai Rp305.401,2 miliar atau 16,1 PUPR sebesar Rp351,2 miliar untuk operasi +persen dari total Belanja K/L dan TKD dan pemeliharaan irigasi. +nasional. Jumlah tersebut terdiri dari Belanja +K/L sebesar Rp95.177,5 miliar dan TKD Selanjutnya realisasi sebagian output strategis +sebesar Rp210.223,8 miliar. Realisasi terbesar pada tahun 2022 untuk wilayah Sumatera dapat +belanja tersebut berada di Provinsi Sumatera dilihat pada Tabel 4.1. +Utara sebesar Rp60.411,8 miliar, diikuti +Sejalan dengan Belanja K/L, realisasi TKD +Provinsi Aceh sebesar Rp47.496,5 miliar, dan +memiliki proporsi terbesar kedua dengan +Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp46.104,4 +rata-rata Rp208.312,2 miliar dalam periode +miliar. +2020-2022. Realisasi TKD pada tahun 2022 +Realisasi Belanja K/L di wilayah Sumatera mencapai Rp210.223,8 miliar atau 25,8 persen +memiliki proporsi terbesar kedua setelah dari total TKD nasional. Realisasi DAU masih +wilayah Jawa dengan rata-rata Rp95.859,8 menjadi transfer terbesar disusul DTK, DBH, +miliar dalam kurun waktu 2020-2022. Pada dan Dana Desa. Komposisi TKD pada wilayah +tahun 2022, Belanja K/L di wilayah Sumatera Sumatera dapat dilihat pada Grafik 4.14. +terealisasi sebesar Rp95.177,5 miliar, sehingga +berkontribusi sebesar 8,8 persen terhadap total +GRAFIK 4.14 +Belanja K/L nasional. Realisasi yang cukup TKD PER JENIS PADA WILAYAH SUMATERA, 2020-2022 +RpTriliun +besar di wilayah Sumatera disebabkan oleh +250,00 +204,7 210,0 210,2 +beberapa hal, antara lain: (1) jumlah penduduk 200,00 +di wilayah Sumatera adalah terbesar kedua 150,00 +setelah Jawa; (2) terdapat dua lembaga negara 100,00 +50,00 +yang bertempat di wilayah Sumatera yaitu +- +Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan 2020 2021 2022 +DAU DTK DBH Dana Desa Pendanaan lainnya +Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BP +Sumber:Kementerian Keuangan +Sabang) serta Badan Pengusahaan Kawasan +Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas +Batam (BP Batam) serta; (3) jumlah provinsi +Rata-rata realisasi DAU dalam kurun waktu +yang paling banyak dibandingkan dengan +2020-2022 mencapai Rp103.302,6 miliar +wilayah lainnya. Selanjutnya, realisasi dana +atau 27,2 persen dari DAU nasional dan +dekonsentrasi dan tugas pembantuan di +merupakan porsi terbesar kedua. Realisasi +wilayah Sumatera mencapai Rp525,3 miliar +DAU tahun 2022 mencapai 102.966,3 miliar +atau 26,0 persen dari keseluruhan realisasi +dan merupakan komponen terbesar TKD +dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. +pada wilayah Sumatera. Sama halnya dengan +Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas +DAU, proporsi DBH untuk wilayah Sumatera +pembantuan merupakan kegiatan Kementerian +terhadap DBH nasional dalam kurun waktu +Pertanian sebesar Rp755,3 miliar antara lain +2020-2022 merupakan terbesar kedua yaitu +untuk kegiatan pelayanan kesehatan hewan, +mencapai rata-rata 23,9 persen dari total DBH +lahan pertanian, insentif penyuluh pertanian. +nasional, dengan rata-rata pertahun sebesar +Selain itu, terdapat juga dana dekonsentrasi +Rp29.713,5 miliar. Realisasi DBH di Sumatera +dan tugas pembantuan dari Kementerian +4-78 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +TABEL 4.1 +REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH SUMATERA TAHUN 2022 +No. Sektor Output Jumlah +Pendidikan a. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek) 50.991 +b. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek) 155.810 +c. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek) 4.078.154 +d. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag) 83 +e. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag) 27.434 +f. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag) 1.343.332 +2. Kesehatan a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes 201 +b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes 2.119 +c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK) 125.335 +d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus) 109.516 +e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket) 47 +f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket) 109 +g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang) 33.617 +h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes) 5.420 +i. Pasar Aman (pasar) 87 +3. Infrastruktur a. Pembangunan Bendungan (unit) 5 +b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit) 763 +c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km) 61,5 +d. Pembangunan Jembatan (m) 1.732,1 +e. Pembangunan Jalan (km) 56,7 +f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR) 28.477 +g. Bandar Udara (paket) 12 +h. Pemeliharaan Jembatan (m) 137.547,8 +i BTS/lastmile (titik/lokasi) 225 +4. Perlindungan a. Program Keluarga Harapan (KPM) 2.070.680 +Sosial b. Kartu Sembako (KPM) 3.483.682 +c. BLT Minyak Goreng (KPM) 3.871.145 +d. BLT BBM (KPM) 3.919.492 +e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang) 10.987 +f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang) 194.989 +g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah) 2.176 +5. Ketahanan a. Kawasan Padi (Ha) 37.138 +Pangan b. Kawasan Jagung (Ha) 2.027 +c. Kawasan Kedelai (Ha) 18.231 +d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor) 588.834 +e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit) 876 +f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit) 2.959 +g. Benih dan Calon Induk (juta ekor) 15,6 +Sumber: Kementerian Keuangan +pada tahun 2022 mencapai Rp35.895,7 miliar. miliar (32,8 persen), SDA Pertambangan +Provinsi penerima DBH terbesar adalah Umum sebesar Rp 8.233,8 miliar (22,9 persen), +Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau, SDA Gas Bumi sebesar Rp5.760,5 miliar (16,0 +terutama didukung oleh kekayaan sumber persen), dan PPh sebesar Rp3.995,5 miliar +daya alam yang cukup besar yaitu minyak dan (11,1 persen). +gas bumi serta batubara. Penyumbang DBH +terbesar adalah DBH PBB sebesar Rp11.773,9 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-79 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Realisasi Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dari pendanaan lainnya nasional. Besarnya nilai +dan DAK Nonfisik) untuk wilayah Sumatera tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya +dalam periode 2020-2022 mencapai rata- realisasi Dana Otonomi Khusus Provinsi +rata 25,3 persen dari total Dana Transfer Aceh pada tahun 2022 sebesar Rp7.560,0 +Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun miliar. Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera +mencapai Rp44.998,3 miliar. Realisasi DAK bersumber dari DID. Dari sisi penerima +Fisik dalam periode 2020-2022 di wilayah DID, Provinsi Aceh merupakan provinsi +Sumatera mencapai rata-rata Rp14.215,5 dengan realisasi DID terbesar di Sumatera +miliar, terbesar dibanding wilayah lainnya. yang mencapai Rp330,0 miliar. Sebanyak 78,7 +Realisasi DAK Fisik di wilayah Sumatera persen Pemda di Sumatera menerima DID +pada tahun 2022 mencapai Rp13.886,8 miliar, pada tahun 2022, dengan rata-rata alokasi +sebagian besar merupakan realisasi DAK Fisik perdaerah sebesar Rp14,3 miliar. Pemda +di bidang pendidikan (36,8 persen), bidang +penerima tertinggi adalah Provinsi Sumatera +kesehatan (22,2 persen), dan bidang jalan +Selatan sebesar Rp60,9 miliar dan Provinsi +(21,8 persen). Capaian pembangunan melalui +Bangka Belitung sebesar Rp58,1 miliar. +pendanaan DAK Fisik di wilayah Sumatera +tahun 2022, antara lain sebagai berikut: +Di wilayah Sumatera, realisasi Dana Desa +(1)penanganan jalan sepanjang 1.023,4 km dan +dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata +penanganan jembatan sepanjang 1.445,1 meter; +Rp19.544,4 miliar atau 27,8 persen dari Dana +(2)rehabilitasi jaringan irigasi seluas 10.864 Ha +dan peningkatan jaringan irigasi seluas 9.565 Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana +Ha; serta (3) perluasan Sistem Penyediaan Desa mencapai Rp18.793,2 miliar atau sebesar +Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (JP) 27,7 persen realisasi Dana Desa nasional, +sebanyak 94.843 Sambungan Rumah (SR), terbesar kedua setelah wilayah Jawa, dengan +pembangunan SPAM JP sebanyak 15.023 +jumlah desa penerima sebanyak 23.044 desa. +SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak +BLT Desa disalurkan kepada 2,02 juta KPM +15.388 SR. +dengan nilai total mencapai Rp7.285,7 miliar. +Dana Desa juga turut menyumbang pada +Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Sumatera +penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat +dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar +tertinggal dari sebanyak 17.091 desa pada tahun +kedua, yaitu mencapai rata-rata 24,8 persen dari +2014 menjadi 3.928 desa pada tahun 2022. +total DAK Nonfisik nasional, dengan rata-rata +pertahun mencapai Rp30.782,8 miliar. Realisasi +4.8.2 Wilayah Jawa +DAK Nonfisik di wilayah Sumatera pada tahun +2022 mencapai Rp29.323,9 miliar, sebagian +Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, +besar merupakan realisasi DAK Nonfisik +wilayah Jawa memiliki sasaran pembangunan +untuk Tunjangan Profesi Guru ASND (TPG) +sebagai pusat pertumbuhan ekonomi +sebesar 41,8 persen dan Bantuan Operasional +utama, kegiatan industri dan jasa, lumbung +Sekolah (BOS) sebesar 41,2 persen. +pangan nasional, pengembangan komoditas +unggulan, industri manufaktur, perdagangan +Pendanaan lainnya di wilayah Sumatera +besar dan eceran, serta pariwisata. Untuk +memiliki realisasi terbesar kedua selama +mencapai sasaran tersebut, Jawa menghadapi +periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi +tantangan untuk meningkatkan kualitas +sebesar Rp10.753,4 miliar atau 31,5 persen +4-80 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +layanan birokrasi dan perizinan agar menarik sebesar 0,365. Selanjutnya, angka prevalensi +lebih banyak investasi, mempertahankan hasil stunting di Jawa secara umum membaik dari +sektor pertanian di tengah meningkatnya alih sebelumnya 21,25 persen ditahun 2021 menjadi +fungsi lahan ke arah industrial, meningkatkan 18,57 persen di tahun 2022 dengan prevalensi +produktivitas dan pemerataan kesejahteraan di stunting tertinggi terdapat di Provinsi Jawa +tengah kepadatan dan pertumbuhan populasi Tengah sebesar 20,8 persen dan yang terendah +yang tinggi, diantaranya melalui penyediaan terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 14,8 +lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM, persen. +serta pemanfaatan dan pengelolaan lahan +subur di sekitar gunung api yang aktif untuk Sektor unggulan wilayah Jawa antara lain +meningkatkan produktivitas sektor pertanian. sektor Industri Pengolahan dengan persentase +kontribusi terhadap PDRB sebsear 28,00 +Wilayah Jawa memiliki jumlah penduduk persen, Perdagangan Besar dan Eceran dengan +sebanyak 154,3 juta jiwa atau 56,4 persen dari persentase kontribusi terhadap PDRB sebesar +jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2022, 16,03 persen, dan Jasa Pendidikan sebesar 3,72 +perekonomian Jawa mengalami pertumbuhan persen. Selain itu, wilayah Jawa memiliki sektor +sebesar 5,31 persen dengan nominal PDRB potensial yaitu sektor Kontruksi dengan rata- +sebesar Rp10.814,0 triliun atau 56,48 persen rata laju pertumbuhan sebesar 0,60 persen +dari PDB nasional. Inflasi Wilayah Jawa tahun dalam tiga tahun terakhir. +2022 sebesar 5,27 persen dengan inflasi tertinggi +dialami oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 6,52 Implementasi dukungan fiskal dalam +persen, sedangkan inflasi terendah dialami upaya pengembangan dan pembangunan +Provinsi DKI Jakarta sebesar 4,21 persen. Dari perekonomian di wilayah Jawa dilakukan +sisi kesejahteraan, seluruh provinsi mengalami melalui pembangunan di sektor prioritas. +kenaikan IPM dengan capaian IPM tertinggi Pada sektor pendidikan dukungan fiskal +di Provinsi DKI Jakarta sebesar 81,65 dan dialokasikan untuk KIP, PIP, BOS, TPG, serta +terendah Provinsi Jawa Timur 72,75. Jumlah beasiswa LPDP. Selanjutnya, pada bidang +penduduk miskin mengalami penurunan kesehatan antara lain berupa klaim pembayaran +dibandingkan tahun 2021 dari 14,02 juta orang pasien Covid-19, PBI/JKN, perawatan pasien +menjadi 13,94 juta orang. Tingkat kemiskinan Covid-19, serta insentif santunan kematian +tertinggi terdapat di Provinsi D.I. Yogyakarta tenaga kesehatan penanganan Covid-19. +sebesar 11,49 persen, sedangkan yang terendah Pada sektor infrastruktur antara lain berupa +terdapat di Provinsi DKI Jakarta sebesar pembangunan bendungan, jalan, jembatan, dan +4,61 persen. Jumlah pengangguran turun jaringan irigasi, pembangunan dan peningkatan +dibandingkan tahun 2021 dari 5,95 juta orang bangunan pengendalian banjir, serta bantuan +menjadi 5,46 juta orang. Tingkat pengangguran stimulan perumahan swadaya. +tertinggi berada di Provinsi Jawa Barat sebesar +Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai dengan +8,31 persen, sedangkan terendah di Provinsi +2022, wilayah Jawa berkontribusi terhadap +D.I. Yogyakarta sebesar 4,06 persen. Tingkat +pendapatan negara dengan rata-rata sebesar +ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi +88,7 persen dari total pendapatan negara +D.I. Yogyakarta sebesar 0,459, sedangkan +nasional, dan berkontribusi untuk belanja +yang terendah terdapat di Provinsi Jawa Timur +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-81 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +negara dengan rata-rata sebesar 72,3 persen dilaksanakan melalui Belanja K/L dan TKD +dari belanja negara nasional. Pembangunan di mencapai Rp1.086.424,8 miliar, yang terdiri +wilayah Jawa terus berlanjut untuk mengatasi dari Belanja K/L sebesar Rp829.175,3 miliar +masalah kemiskinan dan pengangguran yang dan TKD sebesar Rp 257.249,4 miliar. +masing-masing berkontribusi sebesar 52,86 Realisasi terbesar dari belanja tersebut berada +persen dan 64,81 persen dari angka nasional di di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp697.382,9 +tahun 2022. miliar, lalu diikuti Provinsi Jawa Timur sebesar +Rp124.284,1 miliar, dan Provinsi Jawa Barat +Wilayah Jawa mencatat rata-rata pendapatan sebesar Rp113.687,5 miliar. +negara sebesar Rp1.861.787,7 miliar sepanjang +tahun 2020-2022 atau sekitar 88,7 persen Realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa +dari pendapatan negara nasional. Realisasi memiliki proporsi yang paling besar apabila +pendapatan negara di wilayah Jawa pada dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya +tahun 2022 mencapai Rp2.328.928,2 miliar. dengan rata-rata Rp861.781,7 miliar atau 77,5 +Pendapatan Pajak masih berkontribusi sebagai persen dalam tiga tahun terakhir. Realisasi +sumber pendapatan terbesar sekitar 75,5 persen, Belanja K/L di wilayah Jawa pada tahun +disusul dengan kontribusi PNBP sebesar 24,2 2022 mencapai Rp829.175,3 miliar. Tingginya +persen, dan hibah sebesar 0,2 persen. porsi realisasi Belanja K/L di wilayah Jawa +disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: +Pada tahun 2022, wilayah Jawa merupakan (1) kegiatan-kegiatan operasional 84 K/L +wilayah yang memiliki proporsi belanja negara akan tercatat di wilayah Jawa terutamanya di +yang berasal dari Belanja K/L dan TKD terbesar Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibu kota +yaitu mencapai 57,2 persen dari total Belanja negara; (2) jumlah penduduk sebagian besar +K/L dan TKD nasional, hal ini disebabkan berada di wilayah Jawa; (3) terdapat banyak +wilayah Jawa memiliki jumlah penduduk yang kawasan industri di wilayah Jawa sehingga +paling besar di Indonesia, sehingga jumlah memerlukan pembangunan infrastruktur +sasaran penerima manfaat menjadi lebih banyak yang lebih banyak. Selanjutnya, realisasi +di Jawa. Selain itu, terdapat skema pencairan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan +yang dilakukan secara terpusat, meskipun di wilayah Jawa mencapai Rp1.981,8 miliar +penerima manfaat dapat berada di luar wilayah atau 30,4 persen dari keseluruhan realisasi +Jawa. Realisasi belanja negara tahun 2022 yang dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. +GAMBAR 4.6 +REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH JAWA TAHUN 2022 +DKI Jakarta +Rp697,4 T +Banten +Rp27,1 T JawaBarat +Rp113,7 T +JawaTengah +Rp102,0 T +JawaTimur +Rp124,3 T +DI Yogyakarta +Rp21,9 T +4-82 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas untuk operasi dan pemeliharaan irigasi, serta +pembantuan merupakan kegiatan Kementerian preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan. +Pertanian sebesar Rp1.112,4 miliar antara +lain untuk layanan kesehatan hewan, ternak Selanjutnya realisasi sebagian output strategis +ruminansia potong dan perah serta unggas, pada tahun 2022 untuk wilayah Jawa dapat +jaringan irigasi. Selain itu, Kementerian PUPR dilihat pada Tabel 4.2. +membiayai kegiatan sebesar Rp443,7 miliar +TABEL 4.2 +REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH JAWA TAHUN 2022 +No. Sektor Output Jumlah +1. Pendidikan a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan) 5.183 +b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek) 194.567 +c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik) 22.066.364 +d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek) 331.583 +e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek) 9.504.572 +f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag) 345 +g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag) 148.372 +h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag) 4.823.641 +2. Kesehatan a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes 227 +b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes 5.284 +c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK) 28.138 +d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus) 80.362 +e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket) 213 +f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket) 88 +g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang) 1.803.084 +h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes) 7.274 +i. Pasar Aman (pasar) 56 +3. Infrastruktur a. Pembangunan Bendungan (unit) 1316 +b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit) 4.073 +c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km) 14,0 +d. Pembangunan Jembatan (m) 2.869,4 +e. Pembangunan Jalan (km) 69,9 +f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR) 60.567 +g. Bandar Udara (paket) 3 +h. Pemeliharaan Jembatan (m) 107.645,9 +i. BTS/lastmile (titik/lokasi) 5 +4. Perlindungan a. Program Keluarga Harapan (KPM) 5.598.611 +Sosial b. Kartu Sembako (KPM) 11.480.121 +c. BLT Minyak Goreng (KPM) 12.224.588 +d. BLT BBM (KPM) 12.411.866 +e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang) 48.525 +f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang) 233.987 +g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah) 6.304 +5. Ketahanan a. Kawasan Padi (Ha) 89.282 +Pangan b. Kawasan Jagung (Ha) 10.302 +c. Kawasan Kedelai (Ha) 98.450 +d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor) 2.415.202 +e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit) 1.550 +f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit) 6.406 +g. Benih dan Calon Induk (juta ekor) 65,2 +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-83 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Selanjutnya, rata-rata realisasi TKD dalam Rp17.988,4 miliar atau 38,9 persen dari total +periode 2020-2022 di wilayah Jawa mencapai DBH di pulau Jawa. Sebagian besar DBH +Rp258.082,1 miliar atau 32,7 persen dari bersumber dari PPh Pasal 21 (75,5 persen) +seluruh TKD dan merupakan porsi terbesar yang 55,5 persennya untuk DKI Jakarta dan +realisasi TKD. Realisasi TKD di wilayah SDA Minyak Bumi sebesar Rp7.281,9 miliar +Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp257.249,4 (15,7 persen) yang 94,9 persennya untuk Jawa +miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer Timur. +terbesar disusul DTK, DBH, Dana Desa, dan +pendanaan lainnya. Komposisi TKD pada Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah +wilayah Jawa dapat dilihat pada Grafik 4.15 Jawa dalam periode 2020-2022 mencapai +rata-rata 38,1 persen dari total Dana Transfer +Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun +GRAFIK 4.15 mencapai Rp67.920,7 miliar. Realisasi Dana +TKD PER JENIS PADA WILAYAH JAWA, 2020-2022 +RpTriliun Transfer Khusus di wilayah Jawa pada tahun +300,0 +250,0 251,5 265,5 257,2 2022 mencapai Rp 65.532,5 miliar. +200,0 +150,0 +Realisasi DAK Fisik periode 2020-2022 di +100,0 +50,0 wilayah Jawa mencapai rata-rata Rp10.825,6 +- miliar atau 20,0 persen dari DAK Fisik +2020 2021 2022 +DAU DTK DBH Dana Desa Pendanaan lainnya nasional, terbesar kedua setelah wilayah +Sumber:Kementerian Keuangan +Sumatera. Realisasi DAK Fisik di wilayah +Jawa pada tahun 2022 mencapai Rp11.295,2 +Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 di miliar. Sebagian besar DAK Fisik merupakan +wilayah Jawa rata-rata sebesar Rp118.498,7 realisasi DAK Fisik di bidang pendidikan +miliar atau 31,3 persen dari DAU nasional sebesar 38,2 persen serta bidang kesehatan +dan merupakan porsi terbesar. Realisasi DAU sebesar 18,7 persen. DAK Fisik di wilayah Jawa +digunakan antara lain untuk: (1) peningkatan +di wilayah Jawa pada tahun 2022 mencapai +jalan sepanjang 767,6 km dan pemeliharaan +Rp118.186,9 miliar. Provinsi DKI Jakarta +berkala/rehabilitasi jalan sepanjang 250,2 km; +merupakan satu-satunya provinsi yang tidak +(2)rehabilitasi jaringan irigasi seluas 67.703 Ha +menerima DAU karena memiliki kemandirian +dan peningkatan jaringan irigasi seluas 5.719 +fiskal yang sangat tinggi. +Ha; dan (3) pembangunan SPAM JP sebanyak +11.430 SR, peningkatan SPAM JP sebanyak +Proporsi DBH untuk wilayah Jawa terhadap +27.940 SR, dan perluasan SPAM JP sebanyak +DBH nasional dalam periode 2020-2022 82.124 SR. +mencapai rata-rata 34,6 persen dari total DBH +nasional, dengan rata-rata pertahun sebesar Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Jawa +Rp42.431,0 miliar. Realisasi DBH pada tahun terhadap DAK Nonfisik Nasional dalam +2022 di wilayah Jawa mencapai Rp46.280,1 periode 2020-2022 merupakan terbesar dari +miliar atau 27,5 persen dari total DBH wilayah lain yaitu mencapai rata-rata 46,0 persen +nasional, menjadi yang terbesar kedua setelah dari total DAK Nonfisik nasional, dengan rata- +wilayah Kalimantan. Daerah penerima terbesar rata pertahun mencapai Rp57.095,1 miliar. +adalah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Jawa tahun +4-84 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +2022 mencapai Rp54.237,2 miliar, sebagian 4.8.3 Wilayah Kalimantan +besar merupakan realisasi BOS sebesar 47,6 +persen dan TPG ASND sebesar 38,8 persen. Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, wilayah +Kalimantan memiliki sasaran pembangunan +Pendanaan lainnya di wilayah Jawa memiliki sebagai lumbung energi nasional, paru-paru +realisasi terbesar ketiga selama periode 2020- dunia, pengembangan komoditas unggulan +2022 dengan rata-rata realisasi sebesar Rp5.845,7 perkebunan, industri manufaktur, batubara, +miliar atau 17,1 persen dari pendanaan lainnya pengilangan migas, kayu, angkutan air dan +nasional. Pendanaan lainnya di wilayah Jawa penyeberangan, serta pembangunan pusat- +bersumber dari DID dan Dana Keistimewaan pusat pertumbuhan utama baru. Untuk +D.I. Yogyakarta. Dari sisi penerima DID, mencapai sasaran tersebut, Kalimantan +Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi menghadapi tantangan dalam pemanfaatan +penerima DID terbesar di wilayah Jawa pada SDA terutama pertambangan dan kehutanan +tahun 2022 yaitu mencapai Rp744,7 miliar dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian +(32 Pemda penerima DID). Pemda penerima lingkungan, mendorong partisipasi penduduk +DID untuk wilayah Jawa mencapai 79,8 persen dalam pendidikan agar dapat mengelola +dari seluruh Pemda di wilayah Jawa dengan potensi SDA yang dimiliki wilayah yang +rata-rata alokasi perdaerah sebesar Rp24,0 menyadari pentingnya menjaga kelestarian +miliar dimana penerima DID tertinggi adalah lingkungan, khususnya hutan yang mulai +Kota Yogyakarta sebesar Rp73,5 miliar dan gencar dilakukan alih fungsi sebagai lahan +Provinsi Jawa Timur sebesar Rp67,3 miliar. eksplorasi pertambangan. +Pendanaan lainnya dari TKD untuk wilayah +Jawa yang berasal dari Dana Keistimewaan Wilayah Kalimantan memiliki jumlah penduduk +D.I.Yogyakarta terealisasi sebesar Rp1.320,0 sebanyak 16,9 juta jiwa atau 6,1 persen dari +miliar untuk tahun 2022, atau 100,0 persen dari jumlah penduduk nasional. Pada tahun 2022, +pagunya. perekonomian wilayah Kalimantan tumbuh +sebesar 4,94 persen dengan nominal PDRB +Di wilayah Jawa, realisasi Dana Desa dalam Rp1.767,1 triliun atau 9,23 persen dari PDB +periode 2020-2022 mencapai rata-rata nasional. Pada tahun 2022, inflasi di Wilayah +Rp23.385,9 miliar atau 33,3 persen dari Dana Kalimantan sebesar 5,94 persen. Inflasi +Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi tertinggi dialami oleh Provinsi Kalimantan +Dana Desa mencapai Rp23.654,0 miliar, yang Selatan sebesar 6,99 persen, sedangkan inflasi +merupakan proporsi Dana Desa terbesar terendah dialami Provinsi Kalimantan Utara +mencapai 34,8 persen dari total Dana Desa sebesar 4,74 persen. Dari sisi kesejahteraan +nasional, dengan jumlah desa penerima masyarakat, provinsi dengan IPM terendah +sebanyak 22.472 desa. BLT Desa disalurkan adalah Provinsi Kalimantan Barat dengan +kepada 2,67 juta KPM dengan nilai total angka 68,63, sedangkan tertinggi adalah +mencapai Rp9.599,0 miliar. Dana Desa juga Provinsi Kalimantan Timur dengan angka +turut menyumbang pada penurunan jumlah 77,44. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat +desa tertinggal dan sangat tertinggal dari di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 6,86 +sebanyak 6.847 desa pada tahun 2014 menjadi persen, sedangkan yang terendah terdapat +218 desa pada tahun 2022. di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,61 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-85 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +persen. Jumlah pengangguran tahun 2022 2020 sampai dengan 2022 yang relatif besar, +adalah sebanyak 423,44 ribu, menurun 46,11 yaitu berada di kisaran 9,53 persen. +ribu orang dari tahun sebelumnya. Tingkat +pengangguran di Wilayah Kalimantan sebesar Implementasi dukungan fiskal dalam +4,97 persen dengan tingkat pengangguran upaya pengembangan dan pembangunan +tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan perekonomian di wilayah Kalimantan +Timur sebesar 5,71 persen, sedangkan terendah dilakukan melalui pembangunan di sektor +di Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,26 prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan +persen. Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat fiskal dialokasikan dalam untuk rehabilitasi +di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 0,317, sarana pendidikan, BOS, TPG, KIP, PIP, dan +sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi kuota internet. Bidang kesehatan antara lain +Kalimantan Utara 0,270. Selanjutnya, angka berupa penyediaan alat dan obat kontrasepsi, +prevalensi stunting di Kalimantan secara umum pengadaan alat dan bahan kesehatan, serta +membaik dari sebelumnya 27,50 persen ditahun layanan kesehatan untuk aktivitas transportasi. +2021 menjadi 25,33 persen di tahun 2022 Pada sektor infrastruktur antara lain berupa +dengan prevelansi stunting tertinggi terdapat pembangunan jalan, jembatan, embung, dan +di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 27,8 jaringan irigasi; perbaikan kondisi sanitasi +persen dan yang terendah terdapat di Provinsi dan persampahan; serta bantuan stimulan +Kalimantan Utara sebesar 22,1 persen. perumahan swadaya. Berbagai dukungan fiskal +di sektor prioritas menjadi manifestasi upaya +Sektor unggulan wilayah Kalimantan antara pemerintah dalam membangun daerah dalam +lain sektor Pertambangan dan Penggalian rangka pemerataan kesejahteraan seluruh +dengan persentase kontribusi terhadap wilayah. +PDRB sebesar 37,97 persen, sektor Industri +Pengolahan sebesar 14,22 persen, dan sektor Dari sisi fiskal, pada tahun 2020 sampai dengan +Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2022, wilayah Kalimantan berkontribusi +11,77 persen. Sementara itu, sektor potensial terhadap pendapatan negara rata-rata sebesar +wilayah Kalimantan adalah Sektor Konstruksi 2,7 persen dari total pendapatan negara nasional, +dengan rata-rata kontribusi dalam kurun waktu dan berkontribusi untuk belanja negara dengan +GAMBAR 4.7 +REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2022 +Kalimantan Utara +Rp11,2 T +Kalimantan +Kalimantan Barat Timur +Rp29,5 T Rp54,4 T +Kalimantan Tengah +Rp25,5 T +Kalimantan Selatan +Rp33,9 T +4-86 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +rata-rata sebesar 4,7 persen dari belanja negara dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. +nasional. Pembangunan di wilayah Kalimantan Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas +terus dilanjutkan untuk mengatasi masalah pembantuan merupakan kegiatan Kementerian +kemiskinan dan pengangguran yang masing- Pertanian sebesar Rp273,9 miliar antara lain +masing berkontribusi sebesar 3,78 persen dan untuk kegiatan penyaluran benih dan kawasan +5,03 persen dari angka nasional di tahun 2022. padi; jagung; serta kedelai, sarana dan prasarana +pascapanen, optimalisasi reproduksi, jaringan +Wilayah Kalimantan mencatat pendapatan irigasi perpompaan dan irigasi perpipaan, serta +negara dengan rata-rata sebesar Rp57.111,5 embung pertanian. Selain itu, Kementerian +miliar dalam kurun waktu 2020-2022 atau PUPR juga membiayai kegiatan sebesar +sekitar 2,7 persen dari total pendapatan negara Rp162,5 miliar untuk preservasi pemeliharan +nasional. Realisasi pendapatan tahun 2022 jalan dan jembatan, operasionalisasi dan +di wilayah Kalimantan mencapai Rp78.439,6 pemeliharaan irigasi, serta jalan strategis. +miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi +sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar Selanjutnya realisasi sebagian output strategis +93,3 persen, disusul dengan kontribusi PNBP pada tahun 2022 untuk wilayah Kalimantan +sebesar 6,7 persen. dapat dilihat pada Tabel 4.3. +Realisasi belanja negara yang dilaksanakan Realisasi TKD rata-rata dalam periode 2020- +melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022 2022 di wilayah Kalimantan sebesar Rp93.356,3 +di wilayah Kalimantan mencapai Rp154.476,9 miliar atau 11,8 persen dari seluruh TKD dan +miliar atau 8,1 persen dari total Belanja K/L merupakan porsi terbesar ketiga realisasi TKD. +dan TKD nasional. Realisasi tersebut terdiri Realisasi TKD di wilayah Kalimantan tahun +dari Belanja K/L sebesar Rp41.727,2 miliar 2022 mencapai Rp112.749,6 miliar. Realisasi +dan TKD sebesar Rp112.749,6 miliar. Realisasi DBH masih menjadi transfer terbesar disusul +terbesar belanja tersebut berada di Provinsi DAU, DTK, Dana Desa, dan pendanaan +Kalimantan Timur sebesar Rp54.359,8 miliar, lainnya. Komposisi TKD pada wilayah +lalu diikuti Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Kalimantan dapat dilihat pada Grafik 4.16. +Rp33.936,0 miliar, dan Provinsi Kalimantan +Barat sebesar Rp29.452,0 miliar. GRAFIK 4.16 +TKD PER JENIS PADA WILAYAH KALIMANTAN, 2020-2022 +RpTriliun +120,0 112,7 +Realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan 100,0 84,3 83,0 +memiliki proporsi terbesar keempat nasional 80,0 +60,0 +dengan rata-rata Rp38.746,6 miliar atau +40,0 +3,5 persen selama kurun waktu 2020-2022. 20,0 +- +Realisasi Belanja K/L di wilayah Kalimantan 2020 2021 2022 +DAU DTK DBH Dana Desa Pendanaan lainnya +tahun 2022 mencapai Rp41.727,2 miliar +Sumber:Kementerian Keuangan +atau 3,8 persen dari total realisasi Belanja +K/L nasional. Selanjutnya, realisasi dana Dalam periode 2020-2022, proporsi DAU +dekonsentrasi dan tugas pembantuan di merupakan komponen TKD terbesar di +wilayah Kalimantan mencapai Rp666,9 miliar wilayah Kalimantan dengan rata-rata sebesar +atau 10,2 persen dari keseluruhan realisasi Rp36.753,1 miliar atau 9,7 persen dari +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-87 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +TABEL 4.3 +REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2022 +No. Sektor Output Jumlah +1. Pendidikan a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan) 2.073 +b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek) 10.566 +c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik) 2.951.206 +d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek) 51.883 +e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek) 900.391 +f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag) 19 +g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag) 5.345 +h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag) 328.708 +2. Kesehatan a. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes 19 +b. PMT bagi Ibu Hamil (KEK) 15.573 +c. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus) 42.396 +d. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket) 6 +e. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket) 122 +f. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang) 37.097 +g. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes) 1.759 +i. Pasar Aman (pasar) 28 +3. Infrastruktur a. Pembangunan Bendungan (unit) 2 +b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit) 131 +c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km) 41,1 +d. Pembangunan Jembatan (m) 4.819,7 +e. Pembangunan Jalan (km) 164,6 +f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR) 9.118 +g. Bandar Udara (paket) 12 +h. Pemeliharaan Jembatan (m) 67.945,7 +i. BTS/lastmile (titik/lokasi) 601 +4. Perlindungan a. Program Keluarga Harapan (KPM) 433.007 +Sosial b. Kartu Sembako (KPM) 718.831 +c. BLT Minyak Goreng (KPM) 811.596 +d. BLT BBM (KPM) 814.257 +e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang) 916 +f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang) 38.998 +g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah) 196 +5. Ketahanan a. Kawasan Padi (Ha) 22.006 +Pangan b. Kawasan Kedelai (Ha) 4.779 +c. Optimalisasi Reproduksi (akseptor) 60.271 +d. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit) 197 +e. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit) 816 +f. Benih dan Calon Induk (juta ekor) 7,8 +Sumber: Kementerian Keuangan +DAU nasional. Namun pada tahun 2022, dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata +DBH menjadi komponen TKD terbesar di 26,5 persen dari total DBH nasional, dengan +wilayah Kalimantan dengan realisasi sebesar rata-rata pertahun sebesar Rp33.457,9 miliar. +Rp55.188,0 miliar, diikuti oleh DAU sebesar Adapun provinsi penerima DBH terbesar +Rp36.649,4 miliar. Proporsi DBH untuk adalah Provinsi Kalimantan Timur karena +wilayah Kalimantan terhadap DBH nasional didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang +4-88 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +cukup besar terutama mineral dan batubara Nonfisik tersebut sebagian besar merupakan +yang mengalami peningkatan permintaan dan realisasi untuk TPG ASND sebesar 39,9 persen +harga pada tahun 2022. Penyumbang DBH dan BOS sebesar 38,5 persen. +terbesar di wilayah Kalimantan adalah SDA +Pertambangan Umum sebesar Rp43.807,6 Pendanaan lainnya di wilayah Kalimantan +miliar (79,4 persen) dan PBB sebesar Rp5.221,5 selama periode 2020-2022 memiliki rata-rata +miliar (9,5 persen). realisasi sebesar Rp1.590,4 miliar atau 4,7 +persen dari total pendanaan lainnya nasional. +Realisasi Dana Transfer Khusus untuk Seluruh pendanaan lainnya bersumber dari +wilayah Kalimantan dalam periode 2020-2022 DID dengan realisasi pada tahun 2022 +mencapai rata-rata 8,7 persen dari total Dana mencapai Rp762,8 miliar. Dari sisi penerima +Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata DID, Provinsi Kalimantan Timur menerima +pertahun mencapai Rp15.430,4 miliar. Realisasi DID terbesar di wilayah Kalimantan yang +Dana Transfer Khusus di wilayah Kalimantan mencapai Rp222,8 miliar (8 Pemda penerima +pada tahun 2022 mencapai Rp14.489,2 miliar. DID). Pemda di wilayah Kalimantan menerima +DID pada tahun 2022 sebanyak 90,2 persen, +Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 dengan rata-rata alokasi perdaerah sebesar +di wilayah Kalimantan mencapai rata-rata Rp13,9 miliar, dimana penerima tertinggi +Rp5.958,5 miliar atau 11,0 persen dari total adalah Kota Samarinda sebesar Rp46,4 miliar +DAK Fisik nasional, terbesar kelima. Realisasi dan Kota Balikpapan sebesar Rp44,4 miliar. +DAK Fisik di wilayah Kalimantan tahun 2022 +mencapai Rp5.514,9 miliar. Sebagian besar Di wilayah Kalimantan, realisasi Dana Desa +DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata +di bidang pendidikan (34,7 persen), bidang Rp6.124,6 miliar atau 8,7 persen dari Dana +kesehatan (24,0 persen), dan jalan (22,8 persen). Desa nasional. Pada tahun 2022, realisasi Dana +Selanjutnya, realisasi output DAK Fisik Tahun Desa mencapai Rp5.660,2 miliar atau sebesar +2022 wilayah Kalimantan antara lain sebagai +8,3 persen realisasi Dana Desa nasional, +berikut: (1) penanganan jalan 339,4 km; +terbesar kelima dengan jumlah desa penerima +(2)rehabilitasi jaringan irigasi seluas 15.243 Ha +sebanyak 6.614 desa. BLT Desa disalurkan +dan peningkatan jaringan irigasi seluas 3.159 +kepada 576,7 ribu KPM dengan nilai total +Ha; dan (3) pembangunan SPAM JP sebanyak +mencapai Rp2.076,0 miliar. Dana Desa juga +2.451 SR, perluasan SPAM JP sebanyak 37.440 +turut menyumbang pada penurunan jumlah +SR, serta peningkatan SPAM JP sebanyak +desa tertinggal dan sangat tertinggal dari +3.153 SR. +sebanyak 5.460 desa pada tahun 2014 menjadi +Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah 520 desa pada tahun 2022. +Kalimantan terhadap DAK Nonfisik nasional +dalam periode 2020-2022 merupakan terbesar 4.8.4 Wilayah Sulawesi +keempat dengan rata-rata 7,6 persen dari +total DAK Nonfisik nasional dengan rata- Berdasarkan tahun RPJMN tahun 2020- +rata pertahun mencapai Rp9.471,9 miliar. 2024, wilayah Sulawesi memiliki sasaran +Realisasi DAK Nonfisik di wilayah Kalimantan pembangunan sebagai pusat pertumbuhan +tahun 2022 mencapai Rp8.974,4 miliar. DAK dan hub perdagangan di Kawasan Timur +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-89 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Indonesia, lumbung pangan nasional, Provinsi Gorontalo sebesar 2,34 persen. +pengembangan komoditas unggulan tanaman Tingkat ketimpangan tertinggi terdapat di +pangan, perikanan dan industri pengolahan Provinsi Gorontalo sebesar 0,423, sedangkan +barang galian bukan logam. Untuk mencapai yang terendah terdapat di Provinsi Sulawesi +sasaran tersebut, Sulawesi menghadapi Tengah 0,305. Selanjutnya, angka prevalensi +tantangan dalam peningkatan produktivitas stunting di Sulawesi secara umum membaik +dan manajemen budidaya sektor perikanan dan dari sebelumnya 28,62 persen ditahun 2021 +kelautan, mempertahankan budaya dan mata menjadi 27,07 persen di tahun 2022 dengan +pencaharian penduduk sebagai nelayan yang prevalensi stunting tertinggi terdapat di Provinsi +diiringi pemanfaatan dan adopsi teknologi Sulawesi Barat sebesar 35,0 persen dan yang +agar dapat meningkatkan produktivitas dan terendah terdapat di Provinsi Sulawesi Utara +budidaya para nelayan, serta pemanfaatan lokasi sebesar 20,5 persen. +strategis Sulawesi sebagai pintu gerbang masuk +KTI, diantaranya sebagai hub konektivitas arus Sektor unggulan wilayah Sulawesi antara lain +barang dan orang. sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan +dengan persentase kontribusi terhadap PDRB +Wilayah Sulawesi memiliki jumlah penduduk sebesar 22,03 persen, sektor Konstruksi +sebanyak 20,3 juta jiwa atau 7,4 persen dari sebesar 11,93 persen, serta Pertambangan dan +total penduduk Indonesia. Pada tahun 2022, Penggalian sebesar 9,11 persen. Sementara itu, +perekonomian Sulawesi tumbuh sebesar sektor potensial wilayah Sulawesi yaitu sektor +7,05 persen dengan nilai PDRB sebesar Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi +Rp1.346,2 triliun atau 7,0 persen dari PDB Mobil dan Sepeda Motor dengan rata-rata laju +nasional. Pada tahun 2022, inflasi wilayah pertumbuhan dalam tiga tahun sebesar 3,58 +Sulawesi mencapai 5,75 persen, inflasi tertinggi persen. +dialami Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar +7,39 persen, sedangkan terendah dialami Implementasi dukungan fiskal dalam +Provinsi Sulawesi Utara sebesar 4,00 persen. upaya pengembangan dan pembangunan +Dari sisi kesejahteraan, seluruh provinsi perekonomian di wilayah Sulawesi dilakukan +mengalami kenaikan IPM, dengan angka melalui pembangunan di sektor prioritas. Pada +IPM tertinggi dicatat oleh Provinsi Sulawesi sektor pendidikan dukungan fiskal dialokasikan +Utara sebesar 73,81, sedangkan terendah antara lain untuk layanan pendidikan perguruan +dicatat Provinsi Sulawesi Barat dengan angka tinggi, rehabilitasi dan renovasi sekolah, TPG, +66,92. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat BOPTN, dan BOS. Bidang kesehatan antara +di Provinsi Gorontalo sebesar 15,51 persen, lain berupa operasional dan pemeliharaan +sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi UPT, obat-obatan habis pakai, serta pengadaan +Sulawesi Utara sebesar 7,34 persen. Jumlah alkes, sedangkan pada sektor infrastruktur +pengangguran tahun 2022 sebanyak 417,30 antara lain berupa pembangunan bendungan, +ribu orang, turun 74,27 ribu orang dari tahun pemeliharaan jalan, jembatan, dan irigasi, +sebelumnya dengan tingkat pengangguran serta bantuan stimulan perumahan swadaya. +sebesar 4,09 persen. Tingkat pengangguran Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas +tertinggi terdapat di Provinsi Sulwesi Utara menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam +sebesar 6,61 persen sedangkan terendah di +4-90 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GAMBAR 4.8 +REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH SULAWESI TAHUN 2022 +Gorontalo +Rp10,2 T +Sulawesi Utara +Rp22,9 T +Sulawesi Tengah +Rp24,9 T +Sulawesi Barat +Rp9,8 T +Sulawesi Tenggara +Rp25,8 T +Sulawesi Selatan +Rp50,0 T +membangun daerah dalam rangka pemerataan miliar atau 7,6 persen dari total Belanja K/L +kesejahteraan seluruh wilayah. dan TKD nasional. Realisasi tersebut terdiri +dari Belanja K/L sebesar Rp52.369,0 miliar +Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai dengan dan TKD sebesar Rp91.211,1 miliar. Realisasi +2022, wilayah Sulawesi berkontribusi terhadap terbesar belanja tersebut berada pada Provinsi +pendapatan negara dengan rata-rata sebesar Sulawesi Selatan sebesar Rp50.023,2 miliar, +1,4 persen dari total pendapatan negara lalu diikuti Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar +nasional, dan berkontribusi terhadap belanja Rp25.779,4 miliar dan Provinsi Sulawesi +negara dengan rata-rata sebesar 5,0 persen dari Tengah sebesar Rp24.937,0 miliar. +total belanja negara nasional. Pembangunan di +wilayah Sulawesi terus berlanjut untuk mengatasi Realisasi Belanja K/L di wilayah Sulawesi +masalah kemiskinan dan pengangguran yang memiliki proporsi terbesar ketiga dengan rata- +masing-masing berkontribusi sebesar 7,70 rata Rp50.472,5 miliar atau 4,5 persen dalam +persen dan 4,95 persen dari angka nasional di tiga tahun terakhir. Realiasasi Belanja K/L +tahun 2022. di wilayah Sulawesi tahun 2022 mencapai +Rp52.369,0 miliar. Sementara itu, realisasi +Wilayah Sulawesi mencatat rata-rata pendapatan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di +negara sebesar Rp28.935,9 miliar dalam kurun wilayah Sulawesi mencapai Rp1.205,9 miliar +waktu 2020-2022 atau sekitar 1,4 persen dari atau 18,5 persen dari keseluruhan realisasi +total pendapatan negara nasional. Realisasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. +pendapatan negara di wilayah Sulawesi tahun Sebagian besar dana dekonsentrasi dan tugas +2022 mencapai Rp37.108,7 miliar. Pendapatan pembantuan merupakan kegiatan Kementerian +Pajak masih berkontribusi sebagai sumber Pertanian sebesar Rp574,7 miliar antara lain +pendapatan terbesar sekitar 84,0 persen, disusul untuk kegiatan jaringan irigasi tersier, dan +dengan kontribusi PNBP sebesar 16,0 persen. penyaluran benih padi. Selain itu, Kementerian +PUPR juga turut membiayai kegiatan sebesar +Realisasi belanja negara yang dilaksanakan +Rp244,5 miliar untuk operasionalisasi dan +melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun 2022 +pemeliharan irigasi serta preservasi pemeliharan +di wilayah Sulawesi mencapai Rp143.580,1 +jalan. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-91 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Selanjutnya realisasi sebagian output strategis Realisasi TKD rata-rata dalam periode 2020- +pada tahun 2022 untuk wilayah Sulawesi dapat 2022 di wilayah Sulawesi sebesar Rp90.584,8 +dilihat pada Tabel 4.4. miliar atau 11,5 persen dari seluruh TKD dan +merupakan porsi terbesar keempat realisasi +TABEL 4.4 +REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH SULAWESI TAHUN 2022 +No. Sektor Output Jumlah +1. Pendidikan a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan) 3.196 +b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek) 15.413 +c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik) 3.550.106 +d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek) 123.307 +e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek) 1.712.729 +f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag) 41 +g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag) 9.099 +h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag) 328.550 +2. Kesehatan a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes 72 +b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes 1.412 +c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK) 26.350 +d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus) 50.695 +e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket) 6 +f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket) 52 +g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang) 200.779 +h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes) 2.152 +i. Pasar Aman (pasar) 40 +3. Infrastruktur a. Pembangunan Bendungan (unit) 7 +b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit) 914 +c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km) 39,7 +d. Pembangunan Jembatan (m) 292,4 +e. Pembangunan Jalan (km) 28,4 +f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR) 18.319 +g. Bandar Udara (paket) 18 +h. Pemeliharaan Jembatan (m) 81.907,0 +i BTS/lastmile (titik/lokasi) 462 +4. Perlindungan a. Program Keluarga Harapan (KPM) 853.278 +Sosial b. Kartu Sembako (KPM) 1.388.438 +c. BLT Minyak Goreng (KPM) 1.549.268 +d. BLT BBM (KPM) 1.567.344 +e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang) 12.818 +f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang) 132.593 +g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah) 790 +5. Ketahanan a. Kawasan Padi (Ha) 19.131 +Pangan b. Kawasan Jagung (Ha) 6.400 +c. Kawasan Kedelai (Ha) 24.306 +d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor) 149.956 +e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit) 821 +f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit) 1.747 +g. Benih dan Calon Induk (juta ekor) 47,0 +Sumber: Kementerian Keuangan +4-92 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +TKD. Realisasi TKD di wilayah Sulawesi tahun rata-rata 12,7 persen dari total Dana Transfer +2022 mencapai Rp91.211,1 miliar atau 11,2 Khusus nasional, dengan rata-rata pertahun +persen dari TKD nasional. Realisasi DAU mencapai Rp22.624,6 miliar. Realisasi Dana +masih menjadi transfer terbesar disusul DTK, Transfer Khusus di wilayah Sulawesi tahun +Dana Desa, DBH, dan pendanaan lainnya. 2022 mencapai Rp21.775,4 miliar. +Komposisi TKD pada wilayah Sulawesi dapat +dilihat pada Grafik 4.17. Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020- +2022 di wilayah Sulawesi mencapai rata-rata +GRAFIK 4.17 Rp9.694,6 miliar atau 17,9 persen dari total +TKD PER JENIS PADA WILAYAH SULAWESI, 2020-2022 +RpTriliun DAK Fisik nasional, terbesar ketiga. Realisasi +100,0 88,6 91,6 91,2 +DAK Fisik di wilayah Sulawesi tahun 2022 +80,0 +60,0 mencapai Rp9.505,6 miliar. Sebagian besar +40,0 DAK Fisik merupakan realisasi DAK Fisik +20,0 di bidang pendidikan (29,9 persen), bidang +- +2020 2021 2022 kesehatan (27,5 persen), dan bidang jalan (20,5 +DAU DTK DBH Dana Desa Pendanaan lainnya +persen). Realisasi output DAK Fisik Tahun +Sumber:Kementerian Keuangan +2022 di wilayah Sulawesi antara lain sebagai +berikut: (1) peningkatan jalan sepanjang 722 +Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 di +km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas +wilayah Sulawesi rata-rata sebesar Rp51.545,2 +27.788 Ha dan pembangunan jaringan irigasi +miliar atau 13,6 persen dari DAU nasional +seluas 1.889 Ha; dan (3) pembangunan SPAM +dan merupakan porsi terbesar ketiga. Realisasi +JP sebanyak 14.633 SR, perluasan SPAM JP +DAU di wilayah Sulawesi pada tahun 2022 +sebanyak 29.374 SR, serta peningkatan SPAM +mencapai Rp51.366,5 miliar. DAU masih +JP sebanyak 12.495 SR. +menjadi komponen TKD terbesar di wilayah +Sulawesi. Sementara itu, proporsi DBH untuk Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Sulawesi +wilayah Sulawesi terhadap DBH nasional terhadap DAK Nonfisik nasional dalam periode +dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata 2020-2022 merupakan terbesar ketiga dengan +5,4 persen dari total DBH Nasional, dengan rata-rata 10,4 persen dari total DAK Nonfisik +rata-rata pertahun mencapai Rp6.811,8 miliar. nasional, mencapai Rp12.930,0 miliar. Realisasi +Realisasi DBH di wilayah Sulawesi pada tahun DAK Nonfisik di wilayah Sulawesi tahun 2022 +2022 mencapai Rp9.858,8 miliar. Provinsi mencapai Rp12.269,8 miliar, sebagian besar +penerima DBH terbesar adalah Provinsi merupakan realisasi TPG ASND sebesar 45,1 +Sulawesi Tenggara sebesar Rp3.901,6 miliar persen dan BOS sebesar 33,9 persen. +dan Sulawesi Tengah sebesar Rp2.832,3 +miliar. Penyumbang DBH terbesar di wilayah Pendanaan lainnya di wilayah Sulawesi +Sulawesi adalah SDA Pertambangan Umum merupakan realisasi terbesar keempat selama +sebesar Rp5.855,2 miliar (59,4 persen), PBB periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi +sebesar Rp1.452,3 miliar (14,7 persen), dan sebesar Rp1.860,3 miliar atau 5,5 persen dari +PPh sebesar Rp1.246,3 miliar (12,6 persen). total pendanaan lainnya nasional. Seluruh +pendanaan lainnya bersumber dari DID dengan +Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah realisasi pada tahun 2022 mencapai Rp982,6 +Sulawesi dalam periode 2020-2022 mencapai miliar. Dari sisi penerima DID, Provinsi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-93 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Sulawesi Selatan menerima DID terbesar di pemeliharaan destinasi wisata bahari, serta +wilayah Sulawesi yang mencapai Rp214,6 miliar pemanfaatan potensi pariwisata alam yang +(18 Pemda penerima DID). Sebanyak 81,6 masih belum tergali. +persen Pemda di wilayah Sulawesi menerima +DID pada tahun 2022, dengan rata-rata alokasi Wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki +per daerah sebesar Rp13,8 miliar dimana jumlah penduduk sebanyak 15,3 juta jiwa. +penerima tertinggi adalah Provinsi Gorontalo Jumlah tersebut berkontribusi sebesar 5,6 +sebesar Rp70,6 miliar dan Provinsi Sulawesi persen terhadap penduduk Indonesia secara +Tengah sebesar Rp60,9 miliar. keseluruhan. Perekonomian Bali-Nusa +Tenggara tahun 2022 mengalami pertumbuhan +Di wilayah Sulawesi, realisasi Dana Desa sebesar 5,08 persen setelah memperoleh +dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata pukulan berat yang disebabkan oleh pandemi +Rp7.742,8 miliar atau 11 persen dari total Covid-19 tahun 2020. PDRB wilayah Bali-Nusa +alokasi Dana Desa nasional. Pada tahun 2022, Tenggara tahun 2022 sebesar Rp520,9 triliun +realisasi Dana Desa mencapai Rp7.227,7 miliar atau sebesar 2,72 persen dari PDB nasional. +atau 10,6 persen realisasi Dana Desa nasional, Inflasi di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun +dengan jumlah desa penerima sebanyak 8.744 2022 sebesar 6,29 persen. Inflasi tertinggi +desa pada 6 provinsi dan 71 Pemda. BLT Desa dialami oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur +disalurkan kepada 806,5 ribu KPM dengan sebesar 6,65 persen, sedangkan inflasi terendah +nilai total mencapai Rp2.903,3 miliar. Dana dialami Provinsi Bali mengalami inflasi sebesar +Desa juga turut menyumbang pada penurunan 6,20 persen. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, +jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal angka IPM seluruh provinsi mengalami +dari sebanyak 5.885 desa pada tahun 2014 peningkatan, dengan IPM tertinggi berada di +menjadi 1.059 desa pada tahun 2022. Provinsi Bali sebesar 76,44, sedangkan terendah +di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar +4.8.5 Wilayah Bali – Nusa Tenggara 65,28. Tingkat kemiskinan tertinggi terdapat di +Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 20,23 +Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, persen, sedangkan yang terendah terdapat +wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki sasaran di Provinsi Bali sebesar 4,53 persen. Jumlah +pembangunan sebagai destinasi pariwisata pengangguran tahun 2022 sebanyak 319,43 +unggulan, pengembangan komoditas unggulan ribu orang. Tingkat pengangguran sebesar +peternakan, tanaman pangan, perkebunan, 3,73 persen, dengan tingkat pengangguran +serta penyediaan akomodasi serta makan dan tertinggi terdapat di Provinsi Bali sebesar 4,80 +minum. Untuk mencapai sasaran tersebut, Bali- persen sedangkan terendah di Provinsi Nusa +Nusa Tenggara menghadapi tantangan untuk Tenggara Barat sebesar 2,89 persen. Tingkat +menggali potensi ekonomi di sektor selain ketimpangan tertinggi terdapat di Provinsi +pariwisata untuk mengurangi ketergantungan Nusa Tenggara Barat sebesar 0,374, sedangkan +terhadap sektor pariwisata, mendorong yang terendah terdapat di Provinsi Nusa +terciptanya diversifikasi kompetensi SDM Tenggara Timur sebesar 0,340. Selanjutnya, +untuk meningkatkan produktivitas khususnya angka prevalensi stunting di Bali-Nusa Tenggara +generasi muda yang berakar pada budaya lokal, secara umum membaik dari sebelumnya 26,70 +serta meningkatkan kualitas pengelolaan dan persen ditahun 2021 menjadi 25,33 persen di +4-94 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GAMBAR 4.9 +REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2022 +Bali +Rp23,0 T Nusa Tenggara +Nusa Tenggara Timur +Barat Rp33,7 T +Rp25,7 T +tahun 2022 dengan prevalensi stunting tertinggi Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai +terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 2022, wilayah Bali-Nusa Tenggara +sebesar 35,3 persen dan yang terendah terdapat berkontribusi terhadap pendapatan negara +di Provinsi Bali sebesar 8,0 persen. dengan rata-rata sebesar 0,9 persen dari total +pendapatan negara nasional dan berkontribusi +Sektor unggulan di wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap belanja negara dengan rata-rata +antara lain sektor Konstruksi dengan persentase sebesar 2,9 persen dari total belanja negara +kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,05 nasional. Pembangunan di wilayah Bali-Nusa +persen dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Tenggara terus dilanjutkan untuk mengatasi +4,48 persen. Sektor potensial wilayah Bali- masalah kemiskinan dan pengangguran yang +Nusa Tenggara yaitu sektor Pertambangan dan masing-masing berkontribusi sebesar 7,96 +Penggalian dengan rata-rata laju pertumbuhan persen dan 3,79 persen dari angka nasional di +dalam tiga tahun terakhir sebesar 14,19 persen. tahun 2022. +Implementasi dukungan fiskal dalam Wilayah Bali-Nusa Tenggara mencatat +upaya pengembangan dan pembangunan pendapatan negara rata-rata sebesar +perekonomian di wilayah Bali-Nusa Tenggara Rp19.327,5 miliar dalam kurun waktu 2020- +dilakukan melalui pembangunan di sektor 2022 atau sekitar 0,9 persen dari pendapatan +prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan negara nasional. Realisasi pendapatan negara +fiskal dialokasikan untuk tunjangan profesi di wilayah Bali-Nusa Tenggara tahun 2022 +dosen, tunjangan khusus guru, beasiswa dan mencapai Rp23.281,8 miliar. Pendapatan +sebagainya. Selanjutnya, bidang kesehatan Pajak masih berkontribusi sebagai sumber +antara lain berupa obat-obatan habis pendapatan terbesar sekitar 79,8 persen, disusul +pakai, operasional dan pemeliharaan UPT, dengan kontribusi PNBP sebesar 20,2 persen. +pengadaan alkes, dan sebagainya. Pada sektor +infrastruktur antara lain berupa pembangunan Realisasi belanja negara yang dilaksanakan +dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun +bantuan stimulan perumahan swadaya. 2022 di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai +Berbagai dukungan fiskal di sektor prioritas Rp82.410,4 miliar atau 4,3 persen dari total +menjadi manifestasi upaya pemerintah dalam Belanja K/L dan TKD nasional, yang +membangun daerah dalam rangka pemerataan terdiri dari Belanja K/L sebesar Rp32.512,0 +kesejahteraan seluruh wilayah. miliar dan TKD sebesar Rp49.898,4 miliar. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-95 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Realisasi terbesar berada di Provinsi Nusa Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 di +Tenggara Timur sebesar Rp33.651,9 miliar, wilayah Bali-Nusa Tenggara memiliki rata- +diikuti Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar rata sebesar Rp27.593,2 miliar atau 7,3 persen +Rp25.716,0 miliar, dan Provinsi Bali sebesar dari DAU nasional. Realisasi DAU di wilayah +Rp23.042,5 miliar. Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai +Rp27.531,7 miliar. DAU masih menjadi +Realisasi Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa komponen TKD terbesar di wilayah Bali-Nusa +Tenggara memiliki proporsi terkecil dengan Tenggara. Sementara itu, proporsi DBH untuk +rata-rata Rp31.189,5 miliar atau 2,8 persen wilayah Bali-Nusa Tenggara terhadap DBH +dalam kurun waktu 2020-2022. Realisasi nasional dalam periode 2020-2022 mencapai +Belanja K/L di wilayah Bali-Nusa Tenggara rata-rata 1,8 persen dari total DBH nasional, +tahun 2022 mencapai Rp32.512,0 miliar. merupakan proporsi terkecil dengan rata-rata +Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi pertahun mencapai Rp2.316,8 miliar. Realisasi +dan tugas pembantuan di wilayah Bali dan DBH di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun +Nusa Tenggara mencapai Rp583,3 miliar 2022 mencapai Rp3.059,0 miliar. Provinsi +atau 8,9 persen dari keseluruhan realisasi penerima DBH terbesar adalah Provinsi Nusa +dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tenggara Barat sebesar Rp2.149,2 miliar. +Sebagian besar dana dekonsentrasi dan Penyumbang DBH terbesar di wilayah Bali- +tugas pembantuan merupakan kegiatan Nusa Tenggara adalah SDA Pertambangan +Kementerian Pertanian sebesar Rp329,2 miliar, Umum sebesar Rp1.195,9 miliar (39,1 persen), +antara lain untuk kegiatan layanan kesehatan PPh sebesar Rp803,3 miliar (26,3 persen), +hewan, jaringan irigasi, dan lahan pertanian. PBB sebesar Rp560,2 miliar (18,3 persen), dan +Selain itu, Kementerian PUPR membiayai Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp400,4 miliar +kegiatan sebesar Rp74,0 miliar untuk kegiatan (13,1 persen). +operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi serta +preservasi pemeliharaan jalan dan jembatan. Realisasi Dana Transfer Khusus untuk wilayah +Bali-Nusa Tenggara dalam periode 2020-2022 +Selanjutnya sebagian realisasi output strategis mencapai rata-rata 7,6 persen dari total Dana +pada tahun 2022 untuk wilayah Bali-Nusa Transfer Khusus nasional, dengan rata-rata +Tenggara dapat dilihat pada Tabel 4.5. pertahun mencapai Rp13.548,9 miliar. Realisasi +Dana Transfer Khusus di wilayah Bali–Nusa +Realisasi TKD rata-rata dalam periode 2020- +Tenggara tahun 2022 mencapai Rp13.984,5 +2022 di wilayah Bali–Nusa Tenggara mencapai +miliar. +Rp49.410,2 miliar atau 6,3 persen dari seluruh +TKD dan merupakan porsi terkecil dari TKD GRAFIK 4.18 +TKD PER JENIS PADA WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA, 2020-2022 +nasional. Realisasi TKD di wilayah Bali-Nusa +RpTriliun +Tenggara tahun 2022 mencapai Rp49.898,4 60,0 +48,9 49,4 49,9 +miliar. Realisasi DAU masih menjadi transfer 40,0 +terbesar disusul DTK, Dana Desa, DBH, dan +20,0 +pendanaan lainnya. Komposisi TKD pada +wilayah Bali–Nusa Tenggara dapat dilihat pada - 2020 2021 2022 +DAU DTK DBH Dana Desa Pendanaan lainnya +Grafik 4.18. +Sumber:Kementerian Keuangan +4-96 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +TABEL 4.5 +REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH BALI-NUSA TENGGARA TAHUN 2022 +No. Sektor Output Jumlah +1. Pendidikan a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan) 1.543 +b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek) 11.368 +c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik) 2.914.554 +d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek) 49.297 +e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek) 466.751 +f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag) 17 +g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag) 470 +h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag) 87.997 +2. Kesehatan a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes 1 +b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes 599 +c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK) 25.969 +d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus) 91.718 +e. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket) 24 +f. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang) 9.236 +g. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes) 1.400 +h. Pemeriksaan Sampel Obat Sesuai Standar (sampel) 6.091 +i. Pasar Aman (pasar) 18 +3. Infrastruktur a. Pembangunan Bendungan (unit) 8 +b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit) 1.935 +c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km) 32,9 +d. Pembangunan Jembatan (m) 637,6 +e. Pembangunan Jalan (km) 102,9 +f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR) 8.174 +g. Bandar Udara (paket) 9 +h. Pemeliharaan Jembatan (m) 28.682,8 +i. BTS/lastmile (titik/lokasi) 578 +4. Perlindungan a. Program Keluarga Harapan (KPM) 821.527 +Sosial b. Kartu Sembako (KPM) 1.087.878 +c. BLT Minyak Goreng (KPM) 1.262.435 +d. BLT BBM (KPM) 1.267.823 +e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang) 10.071 +f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang) 116.993 +g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah) 934 +5. Ketahanan a. Kawasan Padi (Ha) 12.679 +Pangan b. Kawasan Jagung (Ha) 16.018 +c. Kawasan Kedelai (Ha) 5.606 +d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor) 210.567 +e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit) 410 +f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit) 1.358 +g. Benih dan Calon Induk (juta ekor) 67,5 +Sumber: Kementerian Keuangan +Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 Rp5.936,6 miliar. Sebagian besar DAK Fisik +di wilayah Bali-Nusa Tenggara mencapai rata- merupakan realisasi DAK Fisik di bidang +rata Rp5.258,9 miliar atau 9,7 persen dari DAK pendidikan (26,3 persen), bidang kesehatan +Fisik nasional, porsi paling kecil dibanding (23,4 persen), dan bidang jalan (23,1 persen). +wilayah lainnya. Realisasi DAK Fisik di wilayah Capaian pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2022 +wilayah Bali-Nusa Tenggara antara lain sebagai +Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 mencapai +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-97 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +berikut: (1) peningkatan jalan sepanjang 522,3 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp4.593,8 +km; (2) rehabilitasi jaringan irigasi seluas miliar atau sebesar 6,8 persen realisasi Dana +19.508 Ha dan pembangunan jaringan irigasi +Desa nasional, memiliki porsi paling rendah +seluas 352 Ha; serta (3) peningkatan SPAM +dibanding wilayah lainnya, dengan jumlah +JP sebanyak 6.873 SR, perluasan SPAM JP +desa sebanyak 4.667 desa yang tersebar pada 3 +sebanyak 17.257 SR, dan pembangunan SPAM +provinsi dan 38 Pemda. BLT Desa disalurkan +JP sebanyak 13.211 SR. +kepada 539,1 ribu KPM dengan nilai total +mencapai Rp1.940,9 miliar. Dana Desa juga +Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Bali- +turut menyumbang pada penurunan jumlah +Nusa Tenggara terhadap DAK Nonfisik +desa tertinggal dan sangat tertinggal dari +nasional dalam periode 2020-2022 merupakan +sebanyak 3.046 desa pada tahun 2014 menjadi +terbesar kelima dengan rata-rata 6,7 persen +1.439 desa pada tahun 2022. +dari total DAK Nonfisik nasional mencapai +Rp8.290,0 miliar. Realisasi DAK Nonfisik +4.8.6 Wilayah Maluku – Papua +di wilayah Bali–Nusa Tenggara tahun 2022 +mencapai Rp8.047,9 miliar, sebagian besar +Berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, +merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk BOS +wilayah Maluku-Papua memiliki sasaran +sebesar 42,9 persen dan TPG ASND sebesar +pembangunan sebagai lumbung ikan nasional, +36,9 persen. +komoditas unggulan tanaman perkebunan, +industri pengolahan kayu, barang dari kayu +Pendanaan lainnya di wilayah Bali-Nusa +dan gabus, serta transportasi dan pergudangan. +Tenggara memiliki realisasi terkecil selama +Untuk mencapai sasaran tersebut, Maluku- +periode 2020-2022 dengan rata-rata realisasi +Papua menghadapi tantangan untuk +sebesar Rp1.120,1 miliar atau 3,3 persen +meningkatkan kemandirian daerah dalam +dari pendanaan lainnya nasional. Seluruh +memenuhi kebutuhan pangan regional, +pendanaan lainnya bersumber dari DID +khususnya makanan pokok selain hasil +dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar +perikanan dan kelautan, meningkatkan kualitas +Rp729,3 miliar. Provinsi Bali menerima DID +dan mutu serta sarana dan prasarana layanan +terbesar di wilayah Bali-Nusa Tenggara yang +dasar, terutama pada bidang pendidikan dan +mencapai Rp400,5 miliar (10 Pemda penerima +kesehatan, serta pembangunan infrastruktur +DID). Sebanyak 88,6 persen Pemda di wilayah +dan penyediaan sarana transportasi yang +Bali-Nusa Tenggara menerima DID pada +mendukung konektivitas baik jalur darat, laut, +tahun 2022, dengan rata-rata alokasi perdaerah +maupun udara. +sebesar Rp18,7 miliar dengan penerima +tertinggi adalah Kabupaten Badung sebesar +Wilayah Maluku-Papua memiliki jumlah +Rp77,3 miliar dan Kabupaten Gianyar sebesar +penduduk sebanyak 8,7 juta jiwa atau 3,2 persen +Rp68,8 miliar. +dari penduduk Indonesia secara keseluruhan. +Pada tahun 2022, wilayah Maluku-Papua +Di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, realisasi +mengalami pertumbuhan perekonomian +Dana Desa dalam periode 2020-2022 +sebesar 8,65 persen dengan nominal PDRB +mencapai rata-rata Rp4.831,2 miliar atau 6,9 +sebesar Rp478,4 triliun atau 2,5 persen dari +persen dari Dana Desa nasional. Pada tahun +4-98 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +PDB nasional. Inflasi tahun 2022 sebesar 5,28 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar +persen, inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi 12,41 persen, dan sektor Konstruksi sebesar +Maluku sebesar 6,39 persen, sedangkan inflasi 11,74 persen. Sementara itu, sektor potensial +terendah dialami Provinsi Maluku Utara wilayah Maluku-Papua adalah sektor Industri +sebesar 3,37 persen. Dari sisi kesejahteraan pengolahan dengan rata-rata laju pertumbuhan +masyarakat, angka IPM seluruh provinsi tiga tahun terakhir sebesar 10,51 persen. +mengalami perbaikan kondisi, tetapi angka IPM +masih di bawah angka IPM nasional. Provinsi Implementasi dukungan fiskal dalam +Maluku memiliki IPM tertinggi dengan angka upaya pengembangan dan pembangunan +70,22, sedangkan Provinsi Papua memiliki IPM perekonomian di wilayah Maluku-Papua +terendah dengan angka 61,39 yang sekaligus dilakukan melalui pembangunan di sektor +menjadi provinsi dengan IPM terendah di prioritas. Pada sektor pendidikan dukungan +Indonesia. Jumlah penduduk miskin berkurang fiskal dialokasikan antara lain untuk layanan +sebanyak 4,46 ribu orang dibandingkan tahun pendidikan perguruan tinggi, rehabilitasi dan +2021 sehingga menjadi 1,54 juta orang. Tingkat renovasi sarana pendidikan, BOPTN, BOS, +kemiskinan tertinggi terdapat di Provinsi Papua KIP, PIP, dan TPG. Bidang kesehatan antara +sebesar 26,80 persen, sedangkan yang terendah lain berupa pengadaan alkes, operasional dan +terdapat di Provinsi Maluku Utara sebesar pemeliharaan UPT, pelatihan penurunan +6,37 persen. Jumlah pengangguran tahun 2022 stunting, serta sarana dan prasarana Poltekkes. +sebanyak 168,0 ribu atau turun 14,7 ribu orang Pada sektor infrastruktur antara lain berupa +dari tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran pembangunan dan pemeliharaan jalan dan +wilayah Maluku-Papua sebesar 4,22 persen, jembatan, pembangunan dan pengembangan +dengan tingkat pengangguran tertinggi bandar udara, pembangunan bendungan, serta +terdapat di Provinsi Maluku sebesar 6,88 angkutan kargo perintis. Berbagai dukungan +persen sedangkan terendah di Provinsi Papua fiskal di sektor prioritas menjadi manifestasi +sebesar 2,83 persen. Tingkat ketimpangan upaya pemerintah dalam membangun daerah +tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar dalam rangka pemerataan kesejahteraan +0,393, sedangkan yang terendah terdapat di seluruh wilayah. +Provinsi Maluku 0,306. Selanjutnya, angka +Dari sisi fiskal, di tahun 2020 sampai dengan +prevalensi stunting di Maluku-Papua secara +2022, wilayah Maluku-Papua berkontribusi +umum menurun dari sebelumnya 27,98 persen +terhadap pendapatan negara dengan rata- +ditahun 2021 menjadi 29,20 persen di tahun +rata sebesar 0,9 persen dari total pendapatan +2022 dengan prevalensi stunting tertinggi +negara nasional, sedangkan belanja negara +terdapat di Provinsi Papua sebesar 34,6 persen +berkontribusi dengan rata-rata sebesar 4,3 +dan yang terendah terdapat di Provinsi Maluku +persen dari total belanja negara nasional. +dan Maluku Utara sebesar 26,1 persen. +Pembangunan di wilayah Maluku-Papua +Sektor unggulan di wilayah Maluku-Papua terus ditingkatkan untuk mengatasi masalah +antara lain: sektor Pertambangan dan kemiskinan dan pengangguran yang masing- +Penggalian dengan persentase kontribusi masing berkontribusi sebesar 5,83 persen dan +terhadap PDRB sebesar 27,56 persen, sektor 1,99 persen dari angka nasional di tahun 2022. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-99 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +GAMBAR 4.10 +REALISASI BELANJA K/L DAN TKD WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2022 +Maluku Utara +Rp16,4 T +Papua Barat +Rp29,6 T +Papua +Maluku Rp62,5 T +Rp20,2 T +Wilayah Maluku-Papua mencatat pendapatan Papua tahun 2022 mencapai Rp33.713,7 miliar. +negara rata-rata sebesar Rp18.816,6 miliar Sementara itu, realisasi dana dekonsentrasi +dalam kurun waktu 2020-2022 atau sekitar dan tugas pembantuan di wilayah Maluku dan +0,9 persen dari pendapatan negara nasional. Papua mencapai Rp479,3 miliar atau 7,4 persen +Realisasi pendapatan negara di wilayah Maluku– dari keseluruhan realisasi dana dekonsentrasi +Papua tahun 2022 mencapai Rp22.883,7 dan tugas pembantuan. Sebagian besar +miliar. Pendapatan Pajak masih berkontribusi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan +sebagai sumber pendapatan terbesar sekitar merupakan kegiatan Kementerian Pertanian +92,0 persen, disusul dengan kontribusi PNBP sebesar Rp208,0 miliar, antara lain untuk +sebesar 8,0 persen. membiayai pengembangan kawasan kopi, +kakao, kelapa, dan sagu, optimalisasi reproduksi +Realisasi belanja negara yang dilaksanakan dan penyaluran hewan ternak, serta bantuan +melalui Belanja K/L dan TKD pada tahun sarana pascapanen komoditas tanaman pangan. +2022 di wilayah Maluku dan Papua mencapai Selain itu, terdapat juga kegiatan Kementerian +Rp128.616,1 miliar atau 6,8 persen dari total PUPR sebesar Rp59,0 miliar, antara lain untuk +Belanja K/L dan TKD nasional yang terdiri membiayai preservasi pemeliharaan jalan dan +dari Belanja K/L sebesar Rp33.713,7 miliar jembatan, termasuk jalan trans Papua Merauke- +dan TKD sebesar Rp94.902,5 miliar. Realisasi Sorong dan jalan pada wilayah 3T, serta untuk +terbesar berada pada Provinsi Papua yang operasionalisasi dan pemeliharaan irigasi. +mencapai Rp62.466,5 miliar, kemudian Provinsi +Papua Barat sebesar Rp29.589,7 miliar, dan Selanjutnya realisasi sebagian output strategis +Provinsi Maluku sebesar Rp20.157,2 miliar. pada tahun 2022 untuk wilayah Maluku-Papua +dapat dilihat pada Tabel 4.6. +Realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku- +Papua rata-rata mencapai Rp33.651,6 miliar Rata-rata realisasi TKD dalam periode 2020- +atau 3,0 persen dalam kurun waktu 2020-2022. 2022 di wilayah Maluku-Papua mencapai +Realisasi Belanja K/L di wilayah Maluku– Rp88.412,0 miliar atau 11,2 persen dari total +4-100 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +TABEL 4.6 +REALISASI OUTPUT STRATEGIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA TAHUN 2022 +No. Sektor Output Jumlah +1. Pendidikan a. Rehabilitasi/Pembangunan Prasarana Pendidikan (unit) (DAK Fisik Pendidikan) 1.423 +b. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemendikbudristek) 1.046 +c. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (DAK Nonfisik) 1.536.745 +d. Kartu Indonesia Pintar Kuliah (orang) (Kemendikbudristek) 68.134 +e. Program Indonesia Pintar (orang) (Kemendikbudristek) 466.751 +f. Rehab Sarana Pendidikan (unit) (Kemenag) 17 +g. Tunjangan Profersi Guru Non-PNS (orang) (Kemenag) 470 +h. Bantuan Operasi Sekolah (orang) (Kemenag) 87.997 +2. Kesehatan a. Obat-Obatan Habis Pakai (paket): UPT Yankes 8 +b. Pengadaan Alkes (unit) - Yankes 45 +c. PMT bagi Ibu Hamil (KEK) 35.465 +d. Penyediaan Makanan Tambahan Bagi Balita Kurus (Balita Kurus) 70.347 +e. Pengadaan Alat dan Bahan Laboratorium (paket) 11 +f. Pengadaan Alat dan Bahan Kekarantinaan Kesehatan (paket) 25 +g. Layanan Kesehatan Pelabuhan/Bandara (orang) 1.953 +h. Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) (faskes) 1.315 +i. Pasar Aman (pasar) 30 +3. Infrastruktur a. Pembangunan Bendungan (unit) 1 +b. Rumah Susun dan Rumah Khusus (unit) 415 +c. Pembangunan Jaringan Irigasi (km) 65,7 +d. Pembangunan Jembatan (m) 7.999,2 +e. Pembangunan Jalan (km) 177,8 +f. Infrastruktur Air Minum Berbasis Masyarakat (SR) 6.480 +g. Bandar Udara (paket) 27 +h. Pemeliharaan Jembatan (m) 79.486 +i. BTS/lastmile (titik/lokasi) 3.539 +4. Perlindungan a. Program Keluarga Harapan (KPM) 172.767 +Sosial b. Kartu Sembako (KPM) 631.382 +c. BLT Minyak Goreng (KPM) 652.253 +d. BLT BBM (KPM) 669.218 +e. Bantuan Korban Bencana Sosial dan Non Alam (orang) 8.240 +f. Bantuan Korban Bencana Alam (orang) 62.396 +g. Rumah Sejahtera Terpadu (rumah) 90 +5. Ketahanan a. Kawasan Padi (Ha) 5.238 +Pangan b. Kawasan Jagung (Ha) 948 +c. Kawasan Kedelai (Ha) 3.750 +d. Optimalisasi Reproduksi (akseptor) 7.498 +e. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (unit) 80 +f. Bantuan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan (unit) 1.346 +g. Benih dan Calon Induk (juta ekor) 0,3 +Sumber: Kementerian Keuangan +TKD. Realisasi TKD di wilayah Maluku– Dana Desa. Pendanaan lainnya relatif lebih +Papua tahun 2022 mencapai Rp94.902,5 miliar. tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya +Realisasi DAU masih menjadi transfer terbesar karena adanya dana otonomi khusus untuk +disusul DBH, DTK, pendanaan lainnya, dan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-101 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Provinsi Papua dan Papua Barat. Komposisi Realisasi DAK Fisik dalam periode 2020-2022 +TKD pada wilayah Maluku dan Papua dapat di wilayah Maluku-Papua mencapai rata-rata +dilihat pada Grafik 4.19. Rp8.056,8 miliar atau 14,9 persen dari total +DAK Fisik nasional. Realisasi DAK Fisik di +GRAFIK 4.19 +TKD PER JENIS PADA WILAYAH MALUKU-PAPUA,2020-2022 wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai +RpTriliun Rp8.644,8 miliar. Sebagian besar merupakan +100,0 94,9 +84,3 86,1 +80,0 realisasi DAK Fisik di bidang kesehatan (27,2 +60,0 persen), bidang pendidikan (22,5 persen), +40,0 +dan bidang jalan (21,4 persen). Capaian +20,0 +pembangunan DAK Fisik tahun 2022 di wilayah +- +2020 2021 2022 Maluku-Papua antara lain sebagai berikut: +DAU DTK DBH Dana Desa Pendanaan lainnya +(1) penanganan jalan 433,9 km dan penanganan +Sumber:Kementerian Keuangan +jembatan 332,1 m; (2) pembangunan irigasi +seluas 633,6 Ha dan rehabilitasi jaringan irigasi +Realisasi DAU dalam periode 2020-2022 +seluas 1.508 Ha; serta (3) perluasan SPAM JP +di wilayah Maluku-Papua rata-rata sebesar +sebanyak 16.857 SR, peningkatan SPAM JP +Rp41.441,9 miliar atau 10,9 persen dari DAU +sebanyak 2.231 SR, dan pembangunan SPAM +nasional. Realisasi DAU di wilayah Maluku– +JP sebanyak 7.824 SR. +Papua tahun 2022 mencapai Rp41.299,1 +miliar. DAU masih menjadi komponen TKD +Realisasi DAK Nonfisik untuk wilayah Maluku- +terbesar di wilayah Maluku-Papua. Sementara +Papua terhadap DAK Nonfisik nasional dalam +itu, proporsi DBH untuk wilayah Maluku- +periode 2020-2022 merupakan porsi terendah +Papua terhadap DBH Nasional dalam periode +dibandingkan wilayah lain dengan rata-rata +2020-2022 mencapai rata-rata 9,3 persen dari +4,5 persen dari total DAK Nonfisik nasional +total DBH nasional, dengan rata-rata pertahun +atau sebesar Rp5.547,5 miliar. Realisasi DAK +mencapai Rp11.761,5 miliar. Realisasi DBH di +Nonfisik di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 +wilayah Maluku–Papua tahun 2022 mencapai +mencapai Rp5.527,5 miliar, sebagian besar +Rp18.132,4 miliar. Provinsi penerima DBH +merupakan realisasi DAK Nonfisik untuk BOS +terbesar adalah Provinsi Papua sebesar +sebesar 43,1 persen dan TPG ASND sebesar +Rp9.693,0 miliar. Penyumbang DBH terbesar +21,2 persen. +di wilayah Papua adalah SDA Pertambangan +Umum sebesar Rp9.166,9 miliar (50,6 persen), Pendanaan lainnya di wilayah Maluku-Papua +SDA Gas Bumi sebesar Rp3.904,1 miliar (21,5 memiliki realisasi terbesar dibanding wilayah +persen), dan PBB sebesar Rp2.988,0 miliar lainnya selama periode 2020-2022 dengan rata- +(16,5 persen). rata realisasi sebesar Rp12.946,4 miliar atau 37,9 +persen dari total pendanaan lainnya nasional. +Realisasi Dana Transfer Khusus untuk +Besarnya nilai tersebut terutama dipengaruhi +wilayah Maluku-Papua dalam periode 2020- +oleh adanya realisasi Dana Otonomi Khusus +2022 mencapai rata-rata 7,6 persen dari total +serta pendanaan lainnya yang bersumber dari +Dana Transfer Khusus nasional atau sebesar +DID. Realisasi DID di wilayah Maluku–Papua +Rp13.604,4 miliar. Realisasi Dana Transfer +tahun 2022 mencapai Rp445,1 miliar. Dari +Khusus di wilayah Maluku–Papua tahun 2022 +sisi penerima DID, Provinsi Maluku Utara +sebesar Rp14.172,3 miliar. +menerima DID terbesar di wilayah Maluku- +4-102 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 4 Prioritas Pembangunan dan Penguatan Reformasi Tahun +2024 serta Evaluasi Anggaran Berdasarkan Wilayah Tahun 2022 +Papua yang mencapai Rp154,2 miliar (9 Pemda Desa nasional, terbesar ketiga. Pada tahun +penerima DID). Sebanyak 58,2 persen Pemda 2022, realisasi Dana Desa mencapai Rp7.977,2 +di Maluku-Papua menerima DID pada tahun miliar, mencapai 11,7 persen dari total Dana +2022, dengan rata-rata alokasi perdaerah Desa nasional, dengan jumlah desa sebanyak +sebesar Rp11,5 miliar dimana penerima 9.413 desa pada 4 provinsi dan 61 Pemda. +tertinggi adalah Kota Tidore Kepulauan BLT Desa disalurkan kepada 871,8 ribu KPM +sebesar Rp48,6 miliar dan Provinsi Maluku dengan nilai total sebesar Rp3.138,4 miliar. +Utara sebesar Rp38,7 miliar. Selain itu, dalam Dana Desa juga telah mampu menyumbang +rangka mendukung pelaksanaan Otonomi penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat +Khusus, pada tahun 2022 terdapat Dana Otsus tertinggal di wilayah Maluku-Papua, dari 8.845 +sebesar Rp12.876,3 miliar yang telah disalurkan desa pada tahun 2014 menjadi 7.400 desa pada +bagi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. tahun 2022. +Di wilayah Maluku-Papua, realisasi Dana Desa +dalam periode 2020-2022 mencapai rata-rata +Rp8.657,8 miliar atau 12,3 persen dari Dana +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 4-103 Bab 5 +Defisit dan +Pembiayaan Anggaran Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +BAB 5 +DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN +5.1 Pendahuluan Nomor 2 Tahun 2020 dimana relaksasi batasan +defisit anggaran melebihi 3 persen terhadap +Pada periode tahun 2020 s.d. 2022, kebutuhan PDB untuk paling lama dilakukan sampai +belanja negara yang meningkat dalam rangka dengan berakhirnya tahun anggaran 2022. +penanganan pandemi Covid-19 dan program +pemulihan ekonomi nasional telah memberikan Selanjutnya, kebijakan defisit anggaran tahun +dampak signifikan pada pembiayaan anggaran. 2024 diarahkan dalam mendukung kelanjutan +Tercatat realisasi pembiayaan anggaran tahun konsolidasi fiskal dan untuk mendorong +2020 naik signifikan menjadi Rp1.193.293,8 miliar peningkatan produktivitas, kesejahteraan +atau naik 196,8 persen dari tahun 2019 sebelum masyarakat dan akselerasi transformasi +pandemi Covid-19. Realisasi defisit anggaran ekonomi. Upaya konsolidasi fiskal tersebut +tahun 2020 juga melebar menjadi sebesar 6,14 disertai reformasi fiskal yang komprehensif +persen lebih tinggi dari batasan defisit dalam melalui optimalisasi penerimaan negara, +kondisi perekonomian normal, yaitu maksimal peningkatan kualitas belanja, dan juga diimbangi +3 persen terhadap PDB. Alokasi pembiayaan dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan +anggaran tahun 2022 sebagaimana tertuang berkesinambungan. Pembiayaan anggaran +dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2022 tentang dilaksanakan searah dengan kebijakan defisitnya +Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 dan akan dipenuhi melalui pembiayaan utang +Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan dan nonutang. Pembiayaan utang terdiri dari +Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran penerbitan SBN dan penarikan pinjaman, +2022 menurun menjadi sebesar Rp840.226,3 sedangkan pembiayaan nonutang terdiri dari +miliar dengan defisit anggaran terhadap PDB pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, +sebesar 4,50 persen, lebih rendah dari realisasi kewajiban penjaminan dan pembiayaan +defisit anggaran tahun 2021 sebesar 4,57 persen. lainnya. Kebijakan pembiayaan anggaran +Pembiayaan dan defisit anggaran yang berangsur- secara umum mengarah kepada pembiayaan +angsur menurun seiring dengan berakhirnya inovatif dan sustainable. Hal ini dilakukan +pandemi, pulihnya perekonomian nasional, antara lain dengan: (1) diarahkan untuk +serta dukungan kinerja APBN yang semakin mendukung transformasi ekonomi (antara +baik. Dampak positif ini terus berlangsung lain infrastruktur ICP, energi, konektivitas, +dimana pembiayaan anggaran dalam APBN kawasan industri, dan kawasan ekonomi); +tahun 2023 juga menurun menjadi sebesar (2) mendorong skema KPBU yang sustainable +Rp598.151,4 miliar atau sebesar 2,84 persen lebih masif; (3) pendalaman pasar keuangan +terhadap PDB. Penurunan defisit anggaran domestik (financial deepening); dan (4) penguatan +tahun 2023 ini sejalan dengan konsolidasi fiskal peran SMF dan SMV. +dimana batasan defisit anggaran maksimal +3 persen terhadap PDB sebagaimana amanat Tantangan yang juga dihadapi Pemerintah di +UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan tahun 2024 antara lain tekanan inflasi masih +Negara dan sekaligus menjalankan amanat UU cukup tinggi akibat disrupsi rantai pasok +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-1 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +yang diperparah oleh konflik Rusia-Ukraina. mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, +Masih ketatnya kebijakan moneter dan terarah, dan terukur untuk mendukung +likuiditas berdampak pada kenaikan suku transformasi ekonomi. +bunga, volatilitas pasar keuangan global, dan +meningkatnya biaya utang. Munculnya tren 5.2 Perkembangan Defisit dan +Green Subsidy Race di negara-negara maju Pembiayaan Anggaran Tahun 2019 - +dalam rangka merespons isu perubahan iklim +2023 dan Rencana Tahun 2024 +yang berpotensi menjadi beban ekonomi dan +fiskal mengingat masih adanya kebutuhan yang +5.2.1 Defisit APBN Periode 2019-2023 +cukup besar atas investasi swasta, baik asing +dan Rencana Defisit RAPBN Tahun +maupun domestik, dalam pengembangan +Anggaran 2024 +energi terbarukan di Indonesia. Risiko ekonomi +global akan berdampak pada penurunan daya +Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah +beli (konsumsi masyarakat), meningkatkan +menerapkan kebijakan fiskal ekspansif +cost of fund dan berpotensi menghambat tren +yang terukur, terarah, dan secara konsisten +pertumbuhan, sehingga APBN melalui tiga +menciptakan akselerasi pembangunan nasional +fungsi utamanya (alokasi, distribusi, dan +sekaligus menjaga momentum pertumbuhan +stabilisasi) didorong untuk menjaga agar +ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. +momentum pertumbuhan ekonomi semakin +Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan +menguat dan melindungi daya beli masyarakat, +Pemerintah juga untuk menghindari opportunity +sehingga kondisi fiskal perlu dijaga tetap sehat +loss sejalan dengan semakin tingginya target +dan berkelanjutan. +pencapaian berbagai sasaran dan target +pembangunan nasional. Implementasi dari +Untuk menjaga keberlanjutan agenda +kebijakan fiskal ekspansif adalah anggaran +pembangunan di tengah dinamika +defisit dengan tetap mempertimbangkan +perekonomian dan tantangan yang ada, +kebijakan fiskal yang berkesinambungan. +maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 +diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi +Secara umum defisit anggaran senantiasa +Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. +terkendali dalam batas aman (prudent) dan +Pemerintah akan menempuh kebijakan +masih berada dalam level selera risiko (risk +fiskal ekspansif yang terarah dan terukur +appetite). Dalam perkembangannya, defisit +untuk mempercepat upaya pertumbuhan, +anggaran cenderung naik dari 2,20 persen +menstimulasi perekonomian, mengakselerasi +terhadap PDB pada tahun 2019 menjadi +pencapaian sasaran pembangunan, serta +sebesar 6,14 persen terhadap PDB pada tahun +menjaga momentum terutama dalam +2020 seiring dengan langkah extraordinary yang +upaya menjaga kesehatan dan peningkatan +diambil oleh Pemerintah pada tahun 2020. +kesejahteraan masyarakat. Konsekuensi +Namun sejak tahun anggaran 2021 dan 2022, +kebijakan tersebut adalah munculnya defisit +defisit anggaran secara bertahap terus menurun +dan pembiayaan anggaran. Sejalan dengan hal +sehingga menjadi 4,57 dan 2,35 persen +tersebut, Pemerintah menjalankan berbagai +terhadap PDB. Selanjutnya, mengingat tahun +strategi pembiayaan anggaran baik pembiayaan +anggaran 2023 merupakan tahun konsolidasi +utang maupun pembiayaan nonutang guna +fiskal kembali ke defisit anggaran maksimal +5-2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +GRAFIK 5.1 +PERKEMBANGAN DEFISIT ANGGARAN, 2019-2024 +(triliun rupiah) +(348,7) +(460,4) (486,4) (522,8) +(775,1) +(947,7) +(2,20) (2,35) (2,30) (2,29) +(4,57) +(6,14) +2019 2020 2021 2022 Outlook RAPBN +2023* 2024 +Defisit Anggaran % Defisit terhadap PDB +*) % defisit outlook 2023 memperhitungkan update perkiraan PDB tahun 2023 +Sumber: Kementerian Keuangan +3 persen terhadap PDB, maka outlook defisit merupakan masa lanjutan kebijakan konsolidasi +anggaran diperkirakan sebesar 2,30 persen fiskal yang dimulai sejak tahun 2022. Langkah +terhadap PDB. Perkembangan defisit anggaran kebijakan konsolidasi fiskal tersebut dilakukan +dimaksud ditampilkan pada Grafik 5.1. dalam rangka APBN mengantisipasi potensi +terjadinya risiko lain setelah pandemi Covid-19, +Pemerintah dengan DPR RI dalam pembicaraan baik dari sisi ekonomi maupun stabilitas +pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2024 keuangan akibat ketidakpastian kondisi global. +telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal Berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana +tahun anggaran 2024 didorong untuk menjaga ditampilkan dalam Tabel 5.1, maka defisit +momentum pertumbuhan ekonomi semakin RAPBN tahun anggaran 2024 direncanakan +menguat dan mampu melindungi daya beli sebesar Rp522.825,0 miliar atau sebesar 2,29 +masyarakat sehingga kondisi fiskal terjaga persen terhadap PDB. +tetap sehat dan berkelanjutan. Tahun 2024 +TABEL 5.1 +DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN, 2019-2024 +(triliun rupiah) +Outlook RAPBN +Uraian 2019 2020 2021 2022 +2023* 2024 +A.PENDAPATAN NEGARA 1.960,6 1.647,8 2.011,3 2.635,8 2.637,2 2.781,3 +B.BELANJA NEGARA 2.309,3 2.595,5 2.786,4 3.096,3 3.123,7 3.304,1 +C. KESEIMBANGAN PRIMER (73,1) (633,6) ( 431,6) (74,1) (49,0) (25,5) +D.SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B) (348,7) (947,7) ( 775,1) (460,4) (486,4) (522,8) +% Defisit terhadap PDB (2,20) (6,14) (4,57) (2,35) (2,30) (2,29) +E.PEMBIAYAAN ANGGARAN 402,1 1.193,3 871,7 591,0 486,4 522,8 +I.Pembiayaan Utang 437,5 1.229,6 870,5 696,0 4 06,4 6 48,1 +II.Pembiayaan Investasi (49,4) (104,7) ( 142,5) ( 106,7) (153,4) (176,2) +III.Pemberian Pinjaman (1,3) 1,0 1,9 2,1 4,0 (0,3) +IV.Kewajiban Penjaminan - (3,6) (2,7) (1,1) (0,3) (0,8) +V.Pembiayaan Lainnya 15,2 70,9 144,4 0,7 2 29,7 52,0 +Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 53,4 2 45,6 9 6,7 130,6 - - +*) % defisit outlook 2023 memperhitungkan update perkiraan PDB tahun 2023 +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-3 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +5.2.2 Pembiayaan Anggaran Periode 2019 miliar. Perkembangan pembiayaan anggaran +- 2023 dan Rencana Pembiayaan dimaksud ditampilkan pada Tabel 5.1. +Anggaran RAPBN Tahun Anggaran +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, rincian +2024 +pembiayaan anggaran akan disajikan dari aspek +sumber/jenis dan peruntukan pembiayaannya, +Pembiayaan anggaran merupakan setiap +yaitu pembiayaan utang, pembiayaan investasi, +penerimaan yang perlu dibayar kembali, +pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, +penerimaan kembali atas pengeluaran +dan pembiayaan lainnya. Dengan penyajian +pembiayaan tahun-tahun anggaran +dimaksud akan didapat gambaran yang jelas +sebelumnya, pengeluaran kembali atas +terkait sumber dan penggunaan pembiayaan +penerimaan pembiayaan tahun-tahun anggaran +anggaran. +sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, +dan/ atau pengeluaran yang akan diterima +Dalam rangka menjaga momentum +kembali, baik pada tahun anggaran yang +pertumbuhan ekonomi semakin menguat +bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran +dan mampu melindungi daya beli masyarakat +berikutnya. Penerimaan pembiayaan antara +sehingga kondisi fiskal terjaga tetap sehat +lain berupa penarikan utang, penerimaan +dan berkelanjutan, kebijakan pembiayaan +cicilan pengembalian pemberian pinjaman, +tahun 2024 antara lain diarahkan untuk: +dan penerimaan kembali investasi. Sedangkan, +(1) mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, +pengeluaran pembiayaan antara lain berupa +terarah, dan terukur untuk mendukung +pembayaran cicilan pokok utang, pembiayaan +transformasi ekonomi; (2) mengendalikan +investasi, pemberian pinjaman, dan kewajiban +defisit dan utang dalam batas manageable; +penjaminan. +(3) mendorong efektivitas pembiayaan investasi +untuk mendukung transformasi ekonomi +Secara umum, pembiayaan anggaran +dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, +dilaksanakan searah dengan kebijakan +SMV, dan SWF dengan mempertimbangkan +defisitnya. Dalam perkembangannya, +kinerja keuangan, kinerja operasional, serta +pembiayaan anggaran meningkat dari +kesiapan teknis operasional; (4) memperkuat +Rp402.051,5 miliar pada tahun 2019 menjadi +ketahanan fiskal untuk antisipasi ketidakpastian +Rp1.193.293,8 miliar pada tahun 2020 sejalan +global dengan menyediakan fiscal buffer yang +dengan kebutuhan menutup defisit anggaran +andal dan efisien, serta menjaga fleksibilitas +yang juga meningkat. Namun pada tahun +dengan penguatan kolaborasi yang solid antara +2021 dan 2022, pembiayaan anggaran terus +kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan; +menurun sehingga menjadi Rp871.723,2 +(5) mendukung pembiayaan investasi untuk +miliar dan Rp590.978,1 miliar sejalan dengan +memperkuat peran Indonesia di forum +kebutuhan defisit anggaran yang juga secara +internasional; (6) akselerasi pembiayaan bagi +bertahap terus menurun. Pada tahun anggaran +MBR dan UMKM, serta (7) mendorong +2023 yang merupakan tahun konsolidasi +pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui +fiskal kembali ke defisit anggaran maksimal +skema KPBU. +3 persen terhadap PDB, outlook pembiayaan +anggaran diperkirakan sebesar Rp486.428,4 +5-4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +5.2.2.1 Pembiayaan Utang turun menjadi Rp406.385,0 miliar. Hal ini +menunjukkan komitmen Pemerintah untuk +Selain untuk menutup defisit APBN, mendorong kinerja positif APBN dan +pembiayaan utang juga dipergunakan untuk optimalisasi pembiayaan nonutang untuk +membiayai pengeluaran pembiayaan, seperti mengendalikan besaran pembiayaan utang di +pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, level yang aman. +serta kewajiban penjaminan. Pembiayaan utang +pada tahun 2020 mencapai Rp1.229.628,5 Perkembangan pembiayaan utang dalam tahun +miliar yang disebabkan oleh meningkatnya 2019–2024 ditampilkan pada Tabel 5.2. +kebutuhan anggaran untuk penanganan +pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi Pada tahun 2024, kondisi perekonomian +nasional sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun diharapkan semakin pulih ditopang pemulihan +2020, dimana defisit APBN dapat melampaui ekonomi negara Asia termasuk China dan +3 persen terhadap PDB hingga tahun 2022. India. Hal ini diharapkan dapat mendorong +ekonomi domestik tumbuh semakin solid dan +Seiring dengan berakhirnya pandemi dan mendorong peningkatan penerimaan negara +pulihnya perekonomian nasional, pembiayaan sehingga defisit APBN dapat ditekan kembali +utang tahun 2021 dan 2022 menurun menjadi dan pembiayaan utang semakin menurun. +Rp870.535,9 miliar dan Rp696.019,4 miliar. +Pada APBN tahun 2023 sebagai tahun Namun demikian, masih terdapat risiko yang +konsolidasi fiskal, defisit kembali di bawah perlu diwaspadai. Dalam jangka pendek, +3 persen terhadap PDB dan pembiayaan risiko global terutama bersumber dari konflik +utang ditetapkan sebesar Rp696.317,6 geopolitik Rusia - Ukraina yang belum +miliar. Berdasarkan outlook laporan realisasi terselesaikan serta moderasi harga komoditas +APBN semester I tahun 2023 defisit APBN yang dapat berdampak pada penurunan +diperkirakan turun dari 2,84 persen terhadap pendapatan negara, serta volatilitas pasar +PDB menjadi 2,30 persen terhadap PDB, keuangan global juga masih perlu dicermati. +sehingga outlook pembiayaan utang juga Meskipun Federal Open Market Committee +TABEL 5.2 +PEMBIAYAAN UTANG, 2019-2024 +(triliun rupiah) +Outlook RAPBN +Uraian 2019 2020 2021 2022 +2023 2024 +I.Surat Berharga Negara (Neto) 446,3 1.177,2 877,5 658,8 362,9 666,4 +II.Pinjaman (Neto) (8,7) 52,5 (7,0) 37,2 43,4 (18,4) +1.Pinjaman Dalam Negeri (Neto) 3,0 2,4 0,9 8,2 8,8 (0,6) +a.Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) 4,2 3,8 2,5 10,1 11,6 3,3 +b.Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri (1,2) (1,4) (1,5) (1,9) (2,8) (3,9) +2.Pinjaman Luar Negeri (Neto) (11,8) 50,1 (7,9) 29,0 34,7 (17,7) +a.Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) 74,2 141,1 74,2 108,3 117,3 67,8 +i.Pinjaman Tunai 36,7 102,3 41,6 65,6 66,7 30,0 +ii.Pinjaman Kegiatan 37,5 38,9 32,6 42,7 50,6 37,8 +(1)Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat 31,8 35,2 30,6 40,9 48,1 33,6 +(2)Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda 5,7 3,6 2,0 1,8 2,4 4,2 +b.Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri (86,0) (91,0) (82,1) (79,3) (82,6) (85,5) +Jumlah 437,5 1.229,6 870,5 696,0 406,4 648,1 +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-5 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +(FOMC) meeting bulan Juni 2023 memutuskan terkendali. Sebagai bagian dari komitmen untuk +FFR tetap di level 5,0 s.d. 5,25 persen, namun mengendalikan biaya (cost) dan risiko (risk) utang +potensi kenaikannya diperkirakan masih terjadi pada level yang aman, kredibel, dan manageable, +2 kali di tahun 2023. Pemerintah melakukan diversifikasi portofolio +utang, antara lain melalui diversifikasi jenis +Dari sisi pasar keuangan domestik hingga instrumen utang, suku bunga, mata uang, dan +semester I tahun 2023 menunjukan tren positif, tenor, sehingga Pemerintah dapat memperoleh +dimana yield SBN memiliki tren menurun tingkat portofolio yang optimal. +sejalan dengan masuknya modal asing ke pasar +domestik. Selain itu, Pemerintah terus menjaga Perkembangan posisi utang, baik yang +keseimbangan sektor fiskal, sektor moneter, bersumber dari instrumen pinjaman maupun +sektor keuangan, sektor riil, serta stabilitas instrumen SBN dalam periode 2019 – 2023 +pasar keuangan. Pemerintah juga menjaga disajikan dalam Tabel 5.3. +supply SBN di pasar domestik agar searah +rencana pengurangan target pembiayaan utang Pemerintah melakukan diversifikasi pengadaan +dan kondisi likuiditas kas negara saat ini yang utang dalam mata uang asing, dengan +cukup ample. mengutamakan mata uang kuat (hard currency) +seperti dolar Amerika Serikat (USD), yen +Dalam pengelolaan utang, Pemerintah Jepang (JPY), dan Euro (EUR) dalam upaya +terus mengedepankan prinsip kehati-hatian, mitigasi pengendalian risiko nilai tukar. Selain +menjaga agar selalu mendukung terciptanya itu, diversifikasi dilakukan untuk mendukung +kesinambungan fiskal, dan memperhatikan natural hedging dalam pengelolaan keuangan +kerentanan risiko fiskal. Batasan rasio utang negara, yaitu untuk mengimbangi penerimaan +60 persen terhadap PDB dan defisit APBN dan belanja negara dalam valuta asing. Dari +3 persen terhadap PDB merupakan cerminan tahun ke tahun, perkembangan posisi utang +disiplin fiskal agar utang Pemerintah aman dan dalam mata uang asing semakin menurun dari +TABEL 5.3 +PERKEMBANGAN OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH +BERDASARKAN JENIS INSTRUMEN, 2019-2023 +(triliun rupiah) +Instrumen 2019 2020 2021 2022 2023* +Pinjaman 7 71.8 857.5 822.2 929.8 855.1 +1. Pinjaman Luar Negeri 7 61.6 845.0 808.8 908.2 830.6 +Bilateral 2 97.9 3 34.8 296.7 322.5 260.3 +Multilateral 4 24.4 4 65.5 467.9 530.6 516.5 +Komersial 3 9.2 4 4.6 44.1 55.0 53.8 +Suppliers - - - - - +2. Pinjaman Dalam Negeri 1 0.2 1 2.5 13.5 21.7 24.5 +Surat Berharga Negara 4 ,014.8 5,222.4 6,091.7 6,846.9 6,950.1 +Denominasi Rupiah 2 ,961.3 4 ,025.6 4,822.8 5,452.4 5,632.9 +Denominasi Valas 1 ,053.5 1 ,196.8 1,269.0 1,394.5 1,317.2 +Jumlah 4,786.6 6,079.9 6,914.0 7,776.7 7,805.2 +*Outstanding per akhir Juni 2023 +Sumber: Kementerian Keuangan +5-6 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +37,9 persen pada tahun 2019 menjadi 27,5 Arah kebijakan pembiayaan utang tahun 2024 +persen pada semester I tahun 2023. Lebih adalah sebagai berikut: (1) mengelola utang +lanjut, posisi utang Pemerintah per akhir Juni secara fleksibel dan hati-hati dengan tetap +2023 berdasarkan mata uang disajikan pada menjaga rasio utang dalam batas manageable; +Tabel 5.4. (2) mengedepankan efisiensi biaya utang +melalui pengembangan dan pendalaman +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, pasar keuangan (memperluas basis investor +pembiayaan utang direncanakan sebesar dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk +Rp648.085,5 miliar yang akan dipenuhi daerah); (3) melakukan pinjaman diantaranya +melalui penarikan pinjaman dan penerbitan untuk mendorong pembangunan infrastruktur +SBN. Pinjaman Pemerintah terdiri dari yang menambah aset, modal, ataupun alih +pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar teknologi; (4) menjaga portofolio optimal agar +negeri. Instrumen pinjaman akan lebih banyak memiliki biaya dan risiko yang manageable; dan +dimanfaatkan untuk mendorong kegiatan/ (5) mendorong pengembangan dan +proyek prioritas Pemerintah. Sementara itu, pendalaman pasar keuangan sehingga dapat +utang yang berasal dari SBN akan dipenuhi mendorong terciptanya pasar SBN yang dalam +melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) (deep), aktif, dan likuid. +dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/ +Sukuk Negara. Surat Berharga Negara (SBN) +Rencana pembiayaan utang sebagian besar SBN memiliki peranan penting dalam upaya +dilakukan dalam mata uang rupiah, berbunga pengembangan pasar keuangan domestik. +tetap, dan dengan tenor menengah–panjang. Di samping sebagai instrumen utama +Dalam rangka menjaga risiko pengelolaan pembiayaan APBN (general financing), SBN juga +utang dan mendorong efisiensi bunga, menjadi instrumen investasi bagi masyarakat. +Pemerintah memanfaatkan fleksibilitas dalam Masyarakat yang berinvestasi di SBN dapat +menentukan komposisi portofolio utang yang memperoleh imbal hasil dan sekaligus berperan +akan dituangkan lebih lanjut dalam strategi langsung dalam pembiayaan pembangunan. +pembiayaan utang. Meningkatnya porsi kepemilikan SBN oleh +TABEL 5.4 +PERKEMBANGAN OUTSTANDING UTANG PEMERINTAH +BERDASARKAN MATA UANG, 2019-2023 +Uraian 2019 2020 2021 2022 2023* +Mata Uang Asli +- IDR (triliun) 2,971.5 4,037.6 4,836.2 5,472.0 5,657.4 +- USD (miliar) 93.0 98.0 99.1 101.4 101.9 +- JPY (miliar) 2,048.9 2,207.1 2,392.5 2,450.9 2,486.4 +- EUR (miliar) 14.2 17.5 19.8 21.4 19.9 +- Lainnya (ekuivalen miliar USD) 2.8 3.9 3.0 2.4 2.3 +Ekuivalen triliun rupiah +- IDR 2,971.5 4,037.6 4,836.3 5,474.0 5,657.4 +- USD 1,292.9 1,382.1 1,417.3 1,620.8 1,528.1 +- JPY 262.2 301.2 296.8 289.2 259.8 +- EUR 221.6 303.2 320.6 354.7 325.8 +- Lainnya 38.4 55.8 43.0 38.1 34.1 +Jumlah 4,786.6 6,079.9 6 ,914.0 7,776.7 7,805.2 +*Outstanding per akhir Juni 2023 +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-7 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +investor domestik dalam jangka panjang dapat SBN domestik dalam mendukung terciptanya +mendukung terwujudnya pasar keuangan kemandirian pembiayaan serta pasar keuangan +domestik yang dalam dan likuid sehingga domestik yang dalam, aktif, dan likuid. +tahan terhadap guncangan dan volatilitas yang +berasal dari pasar keuangan global. Penerbitan SBN merupakan pembiayaan +utang yang dominan, yang dipengaruhi oleh +Penerbitan SBN juga memiliki peran referensi beberapa faktor yaitu: (1) kebutuhan APBN +(benchmark) sektor swasta termasuk BUMN untuk menutup defisit dan pembiayaan +dalam penerbitan obligasi korporasi. Selain itu, nonutang di antaranya investasi Pemerintah; +SBN juga menjadi instrumen operasi moneter (2) penurunan porsi pembiayaan utang +yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. yang berasal dari pinjaman; (3) kebutuhan +Oleh karena itu, Pemerintah terus menjaga fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio +supply SBN dengan penerbitan SBN di pasar dan risiko utang; serta (4) kebutuhan untuk +domestik dilakukan secara teratur dan dalam pengembangan pasar keuangan domestik. +jumlah yang terukur, antara lain melalui lelang Grafik 5.2 menggambarkan perkembangan +SBN secara reguler. penerbitan SBN dari tahun 2019-2023. +Penerbitan SBN juga sebagai alternatif Target penerbitan SBN dipenuhi melalui dua +instrumen investasi bagi masyarakat, instrumen yaitu SUN dan SBSN, baik dalam +khususnya untuk SBN ritel. Sampai dengan rupiah maupun valas. Pemerintah senantiasa +saat ini, Pemerintah telah menerbitkan lima mengutamakan penerbitan SBN dalam Rupiah +jenis SBN ritel yang dikhususkan bagi investor di pasar domestik yang ditujukan untuk +ritel atau individu warga negara Indonesia di mengendalikan risiko nilai tukar dan untuk +pasar perdana. Instrumen tersebut adalah mendukung pengembangan pasar keuangan +Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel domestik. Secara umum, penerbitan SBN +(Sukri), Savings Bond Ritel (SBR), Sukuk dalam Rupiah di pasar domestik dilakukan +Tabungan (ST), dan Cash Waqf Linked Sukuk secara merata sepanjang tahun melalui lelang +Ritel (CWLS Ritel). SBN ritel juga ditujukan reguler. Daya serap pasar domestik dan +untuk mendorong perluasan basis investor partisipasi investor asing memiliki pengaruh +GRAFIK 5.2 +PERKEMBANGAN SBN, 2019-2023 +(triliun rupiah) +1.541,3 +1.352,8 +1.177,2 +1.097,5 +921,5 877,5 +658,8 +446,3 461,9 +157,9 +(475,2) (364,1) (475,3) (438,6) (304,0) +2019 2020 2021 2022 2023* +Penerbitan Jatuh Tempo dan Buyback SBN (Neto) +* Realisasi s.d. Juni 2023 +Sumber: KementerianKeuangan +5-8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +yang besar terhadap penerbitan SBN dalam untuk pertama kalinya. Selanjutnya, pada tahun +Rupiah di pasar domestik. 2021, Pemerintah juga menerbitkan SBSN +(Sukuk) Valas dengan tenor 30 tahun untuk +Selanjutnya, Pemerintah menerbitan SBN valas pertama kalinya. Grafik 5.3 menggambarkan +dengan tujuan, antara lain: (1) menghindari perkembangan penerbitan SBN dalam Rupiah +potensi crowding out effect di pasar keuangan dan valas dari tahun 2019-2023. +domestik; (2) menyediakan benchmark bagi aset +keuangan Indonesia di pasar internasional; Outstanding SBN per akhir Juni 2023 sebesar +(3) mengelola portofolio utang Pemerintah; Rp6.950,1 triliun yang terdiri dari SBN Rupiah +(4) mendukung pengelolaan neraca pembayaran sebesar Rp5.632,9 triliun (Rp5.458,8 triliun +dan menjaga stabilitas moneter; serta tradable dan Rp174,1 triliun non tradable) dan SBN +(5) menyediakan alternatif instrumen utang valas sebesar Rp1.317,2 triliun. Kepemilikan +dalam mendukung tercapainya portofolio SBN tradable dikelompokan berdasarkan +optimal. investor perbankan dan nonperbankan. Investor +perbankan dan Bank Indonesia mendominasi +Besaran penerbitan SBN valas dipengaruhi kepemilikan SBN domestik hingga mencapai +oleh beberapa faktor, antara lain adalah 51,1 persen terhadap outstanding. Secara rinci, +kebutuhan belanja dan pembiayaan dalam perkembangan kepemilikan SBN tradable +valas, kondisi pasar keuangan global, profil domestik masing-masing investor disajikan +risiko, serta strategi pengelolaan utang. Sebagai dalam Tabel 5.5. +implementasi strategi pengelolaan utang +di tengah pandemi Covid-19, Pemerintah Pemerintah senantiasa waspada terhadap +cenderung menerbitkan SBN valas bertenor gejolak perkenomian domestik maupun global +panjang untuk meningkatkan durasi portofolio karena SBN merupakan instrumen pasar +utang dan mengurangi risiko refinancing. keuangan yang terekspos risiko volatilitas. +Sebagai contoh, pada tahun 2020, Pemerintah Di samping itu, Pemerintah juga telah +menerbitkan SUN valas dalam mata uang menyiapkan protokol manajemen krisis (crisis +USD (Global Bond) dengan tenor 50 tahun management protocol/ CMP) pasar SBN untuk +GRAFIK 5.3 +PERKEMBANGAN PENERBITAN SBN RUPIAH DAN SBN VALAS, 2019 -2023 +(triliun rupiah) +1.382,1 +1.177,9 +973,4 +772,9 +403,2 +148,6 159,2 174,8 124,0 +58,8 +2019 2020 2021 2022 2023* +Penerbitan SBN Valas Penerbitan SBN Rupiah +* Realisasi s.d. Juni 2023 +Sumber: KementerianKeuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-9 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +TABEL 5.5 +PERKEMBANGAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SBN TRADABLE DOMESTIK, 2019-2023 +(persen) +Uraian 2019 2020 2021 2022 2023* +Bank 21,1 35,5 34,0 29,6 29,6 +Bank Indonesia 9,5 11,7 17,1 20,9 20,9 +Non Bank 69,3 52,7 48,9 49,6 49,6 +- Reksadana 4,8 4,2 3,4 3,2 3,2 +- Asuransi dan dana pensiun 17,1 14,0 14,0 15,9 15,9 +- Asing 38,6 25,2 23,8 21,9 21,9 +- Lain-lain 8,9 9,4 7,7 8,6 8,6 +Jumlah 1 00,0 1 00,0 100,0 100,0 100,0 +* Posisi akhir Juni 2023 +Sumber: Kementerian Keuangan +mengetahui level kondisi pasar SBN terkini. instrumen SBN dalam mata uang rupiah. +Untuk mengantisipasi kondisi pasar SBN Lebih lanjut, pemilihan instrumen dan tenor +yang bergerak volatile, Pemerintah juga telah penerbitan akan mempertimbangkan faktor- +menyiapkan skema mekanisme stabilisasi pasar faktor antara lain kebijakan pengelolaan utang, +SBN melalui Bond Stabilization Framework (BSF). biaya penerbitan SBN, risiko pasar keuangan +domestik dan global, preferensi investor, dan +Hingga akhir Juni 2023, pasar SBN berada kapasitas daya serap pasar. +dalam kondisi yang relatif stabil. Namun +demikian, beberapa risiko masih tetap harus Dalam melanjutkan upaya pengembangan pasar +diwaspadai, terutama yang berasal dari pasar keuangan domestik, Pemerintah menetapkan +global. Meskipun inflasi di AS mulai menurun, kebijakan pengelolaan SBN tahun 2024 +namun levelnya masih berada di atas target sebagai berikut: (1) melakukan pengembangan +yang ingin dicapai. Hal ini tidak menutup pasar perdana SBN melalui optimalisasi +kemungkinan the Fed untuk menaikkan lagi penerbitan di pasar domestik, (2) melakukan +tingkat suku bunganya jika penurunan inflasi pengembangan pasar sekunder SBN, melalui +di AS masih relatif lambat. Berbeda dengan langkah-langkah antara lain: (i) optimalisasi +AS, tingkat inflasi di Kawasan Eropa masih peran, kapasitas dan pengembangan dealer +tinggi sehingga mendorong kenaikan tingkat utama (primary dealers), (ii) pelaksanaan +suku bunga lebih lanjut. Perang di Ukraina penukaran utang (debt switch) dan pembelian +yang belum usai menjadi risiko geopolitik yang kembali (buyback) secara aktif dan terjadwal; +masih harus diwaspadai. (3) melakukan pengembangan dan perluasan +basis investor melalui diversifikasi instrumen +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, SBN; (4) mengembangkan instrumen SBSN +pembiayaan utang yang bersumber dari SBN melalui penyempurnaan fitur, penyediaan +(neto) direncanakan sebesar Rp666.447,9 miliar landasan hukum dan syariah, pengembangan +atau naik 83,6 persen jika dibandingkan dengan struktur dan dasar penerbitan (underlying +outlook APBN tahun 2023 sebesar Rp362.938,2 asset); (5) memprioritaskan penerbitan SBN +miliar. Upaya pemenuhan target pembiayaan valas dalam mata uang kuat (hard currency) +utang melalui penerbitan SBN tahun 2024 secara terukur dan sebagai pelengkap untuk +akan dilakukan dengan memprioritaskan menghindari crowding out di pasar domestik; +5-10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +(6) mendorong penerbitan SBN yang ditujukan yang semakin bervariasi dan lokasi proyek +untuk pembiayaan kegiatan/proyek diantaranya yang semakin menyebar di seluruh wilayah +Sustainable Development Goals (SDGs) bonds dan Indonesia. Nilai proyek SBSN meningkat +project financing SBN serta pembiayaan proyek sejak dimulai dari tahun 2013 sebesar Rp800 +yang memenuhi kriteria green project melalui miliar hingga mencapai Rp34.444,9 miliar pada +penerbitan Green Bond/Sukuk; (7) memperkuat tahun 2023 dengan total pembiayaan proyek +kerangka stabilisasi obligasi (bond stabilization SBSN dari tahun 2013-2023 mencapai nilai +framework/BSF); serta (8) meningkatkan Rp209.827,2 miliar. +kualitas strategi komunikasi dengan investor +dan kelembagaan, serta penyusunan basis data Dari sisi jumlah proyek/kegiatan yang dibiayai, +target investor. pada tahun pertama untuk 1 (satu) pilot project +yaitu pembangunan Jalur Ganda Kereta Api +Secara umum, penerbitan SBN di pasar Cirebon – Kroya, dan terus meningkat hingga +domestik tahun 2024 akan dilakukan melalui tahun 2023 berkembang menjadi 999 proyek, +instrumen SUN dan SBSN dengan tenor 2-50 dengan akumulasi total jumlah proyek dari +tahun dan SPN/S. Penerbitan SBN dapat 2013 s.d. 2023 sebanyak 5.159 proyek yang +dilakukan dalam bentuk Obligasi Negara tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Adapun +Ritel, Sukuk Ritel, Saving Bonds Ritel, dan untuk jumlah unit Eselon I dan Kementerian/ +Sukuk Tabungan dengan target ke investor Lembaga (K/L) berkembang dari 1 unit Eselon +institusi dan investor ritel. Dengan penerbitan I pada 1 K/L di tahun 2013 menjadi 27 unit +SBN ritel secara daring, diharapkan dapat Eselon I pada 12 K/L pada tahun 2023. +meningkatkan akses masyarakat, terutama +generasi milenial, untuk berinvestasi pada SBN. Perkembangan kinerja pembiayaan proyek +Selain penerbitan SBN domestik melalui lelang pemerintah melalui SBSN pada rentang waktu +dan SBN ritel, Pemerintah juga melanjutkan 2017 s.d 2023 juga mengalami peningkatan +inovasi penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk yang cukup baik terutama pada tahun 2020. +sebagai salah satu upaya untuk mendukung Beberapa hal yang menunjukkan kinerja positif +Gerakan Wakaf Nasional. Melalui Sukuk selama 2017 s.d. 2023 yaitu: +Wakaf ini, Pemerintah memfasilitasi para +• Kemampuan menyerap luncuran/ +pewakaf uang, baik yang bersifat temporer +lanjutan cukup tinggi (di atas 93 persen), +maupun permanen, agar dapat menempatkan +menunjukkan proyek dapat diselesaikan +wakaf uangnya pada instrumen investasi yang +(walaupun membutuhkan waktu +aman dan produktif. +tambahan). +• Kualitas output cukup baik dimana terdapat +Selain sebagai pembiayaan umum APBN, +monitoring dan evaluasi baik oleh K/L, +SBN khususnya SBSN juga digunakan secara +Bappenas, maupun Kemenkeu. +langsung untuk pembiayaan proyek/kegiatan +kementerian/lembaga (earmarked). Pembiayaan • Penyelesaian proyek mengutamakan +proyek pemerintah melalui SBSN meningkat penggunaan sumber daya dalam negeri +secara signifikan dari tahun ke tahun baik dari (bahan baku, teknologi, tenaga ahli, dsb.) +sisi nilai nominal maupun dari unit/satuan Pada tahun 2023, outlook penyerapan +kerja pemrakarsa proyek dengan jenis proyek pembiayaan proyek SBSN diproyeksikan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-11 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +berkisar pada 87 persen terhadap alokasinya, menjadi 16 K/L, dengan indikasi proyek +lebih tinggi dari rata-rata kinerja realisasi mencapai Rp58.445,5 miliar. Selanjutnya, +dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2023) yaitu telah dilakukan pembahasan dan konfirmasi +83,6 persen. kesiapan dari berbagai aspek melalui Trilateral +Meeting I dan II diusulkan pembiayaan SBSN +Dalam perencanaan SBSN pembiayaan Proyek dalam RAPBN tahun anggaran 2024 +proyek tahun 2024, terdapat pokok-pokok sebesar Rp32.895,0 miliar. +kebijakan pengalokasian, di antaranya: +(1) memastikan kelanjutan kegiatan tahun Pinjaman +jamak (multiyears) pada masing-masing K/L.; +(2) perencanaan kegiatan baru pada tahun 2024: Pembiayaan utang melalui penarikan pinjaman +(a) fokus pada pencapaian langsung agenda akan dibiayai dari pinjaman dalam negeri dan +pembangunan sesuai RPJMN 2020-2024, pinjaman luar negeri. Pada APBN tahun 2023 +utamanya Proyek Prioritas Strategis (Major pembiayaan melalui pinjaman sebesar negatif +Project), dan (b) mempertimbangkan kapasitas Rp16.620,6 miliar terdiri dari pinjaman dalam +eksekusi K/L dan kesiapan pelaksanaannya; negeri neto sebesar Rp749,5 miliar dan pinjaman +(3) melakukan pengendalian luncuran/lanjutan luar negeri neto sebesar negatif Rp17.370,0 +dengan membatasi alokasi baru untuk K/L miliar. Sementara outlook pinjaman tahun 2023 +dengan nilai luncuran/lanjutan besar, serta (4) adalah Rp43.446,8 miliar terdiri dari pinjaman +melakukan kebijakan moratorium kepada K/L dalam negeri neto sebesar Rp8.768,3 miliar dan +yang memiliki historis kinerja rendah pada pinjaman luar negeri neto sebesar Rp34.678,5 +tahun-tahun sebelumnya, yaitu berupa tidak miliar. Perencanaan pinjaman dilakukan +diberikan alokasi untuk satker tertentu, wilayah dengan hati-hati dan sesuai dengan arah serta +tertentu, atau program tertentu untuk tahun kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang +2024. dalam dokumen perencanaan yang ditetapkan +Pemerintah. +Sementara itu, untuk kegiatan/proyek baru di +tahun 2024, terdapat beberapa hal yang perlu Pembiayaan pinjaman pada RAPBN tahun +diperhatikan antara lain: (1) memperhatikan 2024 direncanakan sebesar negatif Rp18.362,4 +kapasitas kemampuan K/L dalam penyelesaian miliar menurun 142,3 persen dibandingkan +Proyek setiap tahunnya; (2) mempertimbangkan outlook tahun 2023. Pinjaman neto tersebut +roadmap jangka panjang yang disiapkan oleh akan dipenuhi melalui pinjaman dalam negeri +K/L untuk kegiatan yang bersangkutan; neto sebesar negatif Rp636,2 miliar dan +(3) aspek kesiapan untuk pelaksanaan kegiatan/ pinjaman luar negeri neto sebesar negatif +proyek tersebut setelah mendapatkan alokasi; Rp17.726,2 miliar. +(4) kelengkapan administrasi, termasuk surat +rekomendasi teknis dari Kementerian PUPR Pinjaman Dalam Negeri (PDN) +terkait ruang lingkup proyek, kebutuhan dana, +Pinjaman dalam negeri dimanfaatkan sebagai +dan jangka waktu pelaksanaan proyek. +sumber pembiayaan APBN sejak tahun 2010, +seiring diterbitkannya Peraturan Pemerintah +Pada tahun 2024, K/L yang mengajukan +Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara +usulan pembiayaan melalui SBSN meningkat +Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam +5-12 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Negeri oleh Pemerintah (PP 54/2008). Pemanfaatan pinjaman dalam negeri pada +Sesuai Pasal 4 PP 54/2008, Pinjaman dalam tahun 2024 tetap difokuskan untuk upaya +negeri digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan industri dalam negeri untuk +tertentu pada K/L atau kegiatan tertentu pada pengadaan alutsista dan almatsus pada +Pemerintah Daerah, BUMN, dan perusahaan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian +daerah melalui penerusan pinjaman. Negara RI dalam rangka menjaga kedaulatan +negara dan stabilitas keamanan nasional. +Dalam periode tahun 2019-2022, target +penarikan pinjaman dalam negeri bergerak Pemerintah menetapkan kebijakan teknis +dinamis dari Rp1.956,4 miliar pada tahun pengelolaan pinjaman dalam negeri tahun 2024 +2019 menjadi Rp3.581,8 miliar pada tahun sebagai berikut: +2022. Realisasinya juga bervariasi, yaitu dari +1. Mendorong sinergi perencanaan dan +216,8 persen pada tahun 2019 hingga sebesar +penganggaran pinjaman dalam negeri +282,7 persen pada tahun 2022. Sementara itu, +dalam APBN; +penarikan pinjaman dalam negeri pada tahun +2. Mempercepat penyelesaian kegiatan yang +2023 ditargetkan sebesar Rp3.481,6 miliar, +telah terkontrak dan penyelesaian kontrak +dengan outlook sebesar Rp11.568,3 miliar +atas kegiatan-kegiatan prioritas tahun- +atau setara 332,3 persen dari target penarikan +tahun sebelumnya; +pinjaman dalam negeri di APBN 2023. +Peningkatan signifikan tersebut sebagai upaya 3. Optimalisasi monitoring dan evaluasi atas +Pemerintah dalam melakukan percepatan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan +pelaksanaan program-program yang dibiayai pinjaman dalam negeri; +melalui pinjaman dalam negeri. Pemerintah 4. Membatasi masa berlaku pinjaman dengan +terus melakukan perbaikan proses perencanaan tujuan untuk meningkatkan ownership +dan penganggaran serta meningkatkan pelaksana kegiatan dalam menyelesaikan +koordinasi dengan industri strategis dalam kegiatan sesuai target yang telah +negeri, sehingga penyerapan pinjaman pada direncanakan; dan +tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat +5. Mendorong perbaikan kapasitas pelaksana +semakin baik. Sementara itu, rata-rata realisasi +kegiatan, dalam hal ini K/L di sisi +pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam +perencanaan dan pelaksanaan kegiatan +negeri untuk periode tahun 2019-2022 sebesar +serta pelaku industri dalam negeri di +89,7 persen dari alokasinya dalam APBN. +sisi kapasitas pelaksanaan kontrak. +Pinjaman dalam negeri (neto) dalam RAPBN +Pinjaman Luar Negeri +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar +negatif Rp636,2 miliar atau lebih rendah dari +Pinjaman luar negeri merupakan instrumen +outlook APBN tahun 2023 sebesar Rp8.768,3 +utang yang pertama kali dimanfaatkan +miliar. Pinjaman dalam negeri (neto) tersebut +Pemerintah untuk membiayai defisit APBN. +terdiri atas penarikan pinjaman dalam +Sejalan dengan usaha Pemerintah untuk +negeri (bruto) sebesar Rp3.258,4 miliar dan +semakin meningkatkan peran investor +pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam +domestik melalui penerbitan SBN dan +negeri sebesar negatif Rp3.894,7 miliar. +mengurangi ketergantungan terhadap sumber +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-13 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +pembiayaan luar negeri, pinjaman luar negeri (ADB) sebesar ekuivalen US$1,6 miliar. +terus mengalami penurunan secara relatif Penarikan pinjaman tunai pada tahun 2020 +terhadap total utang. Namun demikian, peran juga melebihi target karena adanya tambahan +penting pinjaman luar negeri tidak dapat penarikan pinjaman program sampai dengan +dipungkiri dalam mendukung pendanaan Rp102.259,7 miliar atau 473,4 persen dari +proyek terutama proyek infrastruktur. APBN sebagai bagian strategi Pemerintah +dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 +Pinjaman luar negeri dapat berupa pinjaman serta pemulihan ekonomi nasional. +tunai maupun pinjaman kegiatan. Pinjaman +tunai digunakan untuk membiayai APBN secara Selain dimanfaatkan untuk pembiayaan tunai, +umum (general financing) yang tidak terkait dengan pinjaman luar negeri juga dapat dimanfaatkan +suatu proyek Pemerintah. Sampai saat ini, secara langsung untuk membiayai kegiatan/ +pinjaman tunai yang dimanfaatkan Pemerintah proyek prioritas. Pembiayaan melalui penarikan +terutama berupa pinjaman program yang pinjaman kegiatan yang bersumber dari +berasal dari mitra pembangunan multilateral pinjaman luar negeri bersifat fleksibel dalam +dan bilateral. Dari sisi basis (underlying) transaksi, membiayai proyek atau pengadaan barang/ +pinjaman tunai dibedakan menjadi pinjaman jasa Pemerintah yang bersifat lintas tahun atau +program dengan basis kebijakan (policy matrix) tahun jamak (multiyears) seperti pembangunan +dan refinancing modality. Pada pinjaman tunai infrastruktur ataupun pembelian alutsista +dengan policy matrix, Pemerintah menentukan TNI dan almatsus Polri. Selain itu, mengingat +persyaratan yang akan dituangkan ke dalam pembiayaan kegiatan melalui pinjaman luar +policy matrix dan disampaikan kepada mitra negeri melibatkan kreditur internasional, +pembangunan sebagai pemenuhan kondisi terdapat nilai tambah yang dapat meningkatkan +untuk melakukan penarikan pinjaman. Policy kualitas proses perencanaan dan penyiapan +matrix yang digunakan sebagai underlying kegiatan, serta mendukung upaya alih teknologi +pencairan pinjaman disusun sesuai dengan dari negara lain. +rencana pembangunan jangka menengah +dan prioritas nasional. Sementara itu dengan Bila dikelompokkan berdasarkan sektor +mekanisme refinancing modality, penarikan pembangunan, pinjaman kegiatan terbagi ke +pinjaman tunai dikaitkan dengan pencapaian dalam lima sektor utama, yaitu infrastruktur, +indikator dalam program tertentu yang didanai energi, pendidikan, pertahanan dan keamanan, +rupiah murni, yang telah disepakati dengan serta sektor lain- lain. Sektor lain-lain mencakup +mitra pembangunan. antara lain kesehatan, pengembangan dan +pemanfaatan teknologi, serta pemberdayaan +Realisasi penarikan pinjaman tunai dalam masyarakat. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah +periode 2019-2023 rata-rata mencapai target dalam RPJMN 2020-2024, pinjaman kegiatan +sebagaimana yang direncanakan dalam APBN. sebagian besar dialokasikan untuk penyediaan +Realisasi tertinggi pinjaman tunai terjadi pada infrastruktur dasar dan sektor energi. Fokus +tahun 2020 saat Pemerintah menarik pinjaman pembangunan infrastruktur dasar di antaranya +tunai senilai US$6,9 miliar, yang antara lain untuk pengembangan sarana dan prasarana +bersumber dari World Bank sebesar ekuivalen transportasi dan perkeretaapian dalam rangka +US$1,2 miliar, dan Asian Development Bank mendukung konektivitas nasional. Selain +5-14 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +itu, fokus pembangunan infrastruktur juga pembiayaan yang mendesak, termasuk +dimaksudkan untuk mencapai target rumah dalam rangka penanggulangan bencana dan +tangga yang memiliki akses terhadap air pemulihan ekonomi dengan memperhatikan +bersih dan sanitasi yang baik. Sedangkan kemudahan pencairan pinjaman. Penarikan +pinjaman kegiatan di sektor energi diarahkan pinjaman tunai tahun 2024 direncanakan +untuk pemenuhan kebutuhan listrik secara berupa pinjaman program dengan basis +merata di seluruh wilayah di Indonesia dengan kebijakan yang disepakati antara Pemerintah +mendukung pencapaian target listrik 35.000 dengan pemberi pinjaman. Pengadaan +MW melalui pembangunan pembangkit pinjaman tunai mempertimbangkan kapasitas +listrik dan pembangunan jaringan transmisi. pemberi pinjaman dari mitra pembangunan +Sektor pertahanan dan keamanan menempati multilateral dan bilateral dengan melihat beban +alokasi terbesar selanjutnya, dimana alokasi di biaya dan risiko yang timbul, ketersediaan +sektor tersebut digunakan untuk mendukung kebijakan yang menjadi basis pinjaman, dan +pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan mata uang yang dibutuhkan dalam rangka +almatsus Polri. Pemenuhan kebutuhan ini telah pengelolaan kas negara. +mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemilik +kapasitas militer terkuat di Asia Tenggara. Penarikan pinjaman tunai dalam mata uang +Ditambah dengan jumlah penduduk yang asing tahun 2024-2027 direncanakan sebesar +sangat besar, Indonesia akan siap menghadapi US$2,0 miliar per tahun dengan target +situasi darurat. dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar +Rp30.000,0 miliar. Target penarikan pinjaman +Di samping melakukan penarikan pinjaman program tersebut dapat disesuaikan dengan +luar negeri, Pemerintah melakukan kewajiban mempertimbangkan kondisi pasar SBN, +pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri kapasitas mitra pembangunan multilateral +sesuai dengan jadwal jatuh tempo. Dalam dan bilateral, serta kesiapan pemenuhan policy +periode 2019-2023, realisasi pembayaran matrix. +cicilan pokok pinjaman luar negeri rata- +rata mencapai 99,8 persen terhadap pagu Sementara itu, dalam rangka meningkatkan +APBN. Perkembangan realisasi pembayaran kinerja pinjaman luar negeri khususnya +cicilan pokok pinjaman luar negeri terutama pinjaman kegiatan, Pemerintah menetapkan +dipengaruhi oleh perkembangan nilai tukar kebijakan teknis pengelolaan pinjaman kegiatan +rupiah terhadap mata uang asing dan jadwal tahun 2024, yaitu: a) meningkatkan koordinasi +pembayaran pinjaman jatuh tempo. internal Pemerintah dalam perencanaan +kegiatan yang dibiayai pinjaman kegiatan; +Pada tahun 2024, Pemerintah menetapkan b) meningkatkan kualitas penganggaran +kebijakan teknis pengelolaan pinjaman tunai kegiatan yang dibiayai oleh pinjaman termasuk +sebagai berikut: (1) mengutamakan pinjaman pinjaman yang diteruspinjamkan (on-lending) +tunai dari lembaga multilateral dan bilateral, dan pinjaman yang diterushibahkan (on- +dengan memperhatikan kapasitas pemberi granting); c) optimalisasi monitoring dan evaluasi +pinjaman dan ketersediaan underlying transaksi; atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dengan +dan (2) memanfaatkan pinjaman tunai untuk pinjaman; d) memperbaiki dan meningkatkan +berjaga-jaga dalam hal terdapat kebutuhan kapasitas pelaksana kegiatan; e) membatasi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-15 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +masa laku pinjaman dengan tujuan untuk nilai tukar rupiah terhadap beberapa mata +mendorong pelaksana kegiatan menyelesaikan uang asing. Dalam pemenuhan pembayaran +kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah cicilan pokok tersebut, Pemerintah berusaha +disepakati; dan f) memberikan reward and agar dapat melaksanakan secara tepat waktu +punishment sesuai dengan kinerja pelaksanaan dan tepat jumlah sehingga dapat terhindar dari +kegiatan. risiko gagal bayar. +Penarikan pinjaman kegiatan dalam RAPBN 5.2.2.2 Pembiayaan Investasi +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar +Rp37.751,2 miliar. Penarikan pinjaman kegiatan Investasi Pemerintah telah menjadi bagian +terutama berasal dari mitra pembangunan penting dalam pencapaian target-target +bilateral dan multilateral seperti Jepang, pembangunan dan penciptaan nilai tambah +Tiongkok, Jerman, Korea Selatan, World dalam perekonomian. Investasi Pemerintah +Bank, Islamic Development Bank (IsDB), merupakan penempatan sejumlah dana dan/ +Asian Development Bank (ADB), Asian atau barang oleh Pemerintah dalam jangka +Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan panjang, yang diharapkan memberikan hasil +pengadaan pinjaman yang bersumber dari dan nilai tambah di masa yang akan datang +kreditur swasta asing. berupa pengembalian nilai pokok ditambah +dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/ +Pinjaman luar negeri (neto) dalam RAPBN atau manfaat lainnya. Secara umum, arah +tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar kebijakan pembiayaan investasi dalam APBN +negatif Rp17.726,2 miliar, yang terdiri atas tahun 2019–2023 mengacu pada Rencana +penarikan pinjaman luar negeri (bruto) sebesar Pembangunan Jangka Menengah Nasional +Rp67.751,2 miliar dan pembayaran cicilan (RPJMN) 2014–2019 dan 2020–2024. +pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Beberapa tema pokok yang menjadi sasaran +Rp85.477,4 miliar. Dengan demikian, pinjaman kebijakan pembiayaan investasi dalam kurun +luar negeri (neto) RAPBN tahun anggaran waktu 2019–2023 antara lain sebagai berikut: +2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan (1) mendukung pembangunan infrastruktur +target outlook APBN tahun 2023 sebesar dan Proyek Strategis Nasional (PSN); +Rp34.678,5 miliar terutama disebabkan oleh (2) mendukung akses pembiayaan perumahan +lebih rendahnya rencana penarikan pinjaman bagi Masyarakat Penghasilan Rendah (MBR); +tunai. Penurunan ini telah mempertimbangkan (3) meningkatkan akses pendidikan melalui +indikasi komitmen pendanaan dari mitra program Dana Abadi di Bidang Pendidikan; +pembangunan (development partners) bilateral dan (4) mendukung peningkatan ekspor dan +multilateral, biaya dan risiko portofolio utang, akses pembiayaan Koperasi, UMKM dan +serta arah pengembangan pasar SBN domestik. UMi; (5) meningkatkan kualitas lingkungan +hidup, ketahanan bencana dan iklim, +Sementara itu, alokasi pembayaran cicilan serta pembangunan rendah karbon; dan +pokok pinjaman luar negeri dalam RAPBN (6) mendukung peran aktif Indonesia dalam +tahun anggaran 2024 dihitung berdasarkan kerja sama internasional melalui pembiayaan +proyeksi pembayaran sesuai jadwal pembayaran kepada organisasi/lembaga keuangan +utang, dan mempertimbangkan perkembangan internasional/badan usaha internasional. +5-16 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Dalam rangka pemulihan ekonomi Fund (SWF) dan Special Mission Vehicle (SMV). +pascapandemi Covid-19, Pemerintah pada Upaya ini ditempuh dengan mendorong value +tahun 2020–2022 juga memberikan PMN creation dari BUMN, BLU, SMV, dan SWF. +dalam kerangka program PEN kepada +sejumlah BUMN yang terkena dampak Peningkatan value creation tersebut dilakukan +Covid-19 termasuk melaksanakan penugasan melalui penguatan penilaian dalam +khusus dalam pelaksanaan program PEN. perencanaan PMN dan penguatan pengawasan +Selain melalui mekanisme PMN, di tahun dalam pelaksanaannya. Terkait dengan hal +2020, Pemerintah juga memberikan dukungan tersebut, arah kebijakan pembiayaan investasi +kepada BUMN dalam bentuk investasi tahun 2024 ditujukan untuk: (1) menguatkan +pemerintah nonpermanen melalui skema value creation melalui peningkatan kinerja, +pinjaman. Dukungan juga diberikan melalui efektivitas pembiayaan investasi, serta layanan +skema pinjaman PEN daerah sebagai alternatif BUMN dan BLU secara berkesinambungan; +pembiayaan bagi Pemerintah Daerah pada (2) meningkatkan peran BUMN, BLU, dan +tahun anggaran 2020 dan 2021. badan hukum lainnya dalam pembangunan +nasional sebagai agent of development. BUMN +Pada tahun 2022, profitabilitas BUMN dan badan hukum lainnya diharapkan antara +penerima PMN menunjukkan perbaikan lain mendukung pembangunan perumahan, +signifikan pasca tekanan yang terjadi akibat konektivitas, serta Energi Baru dan Terbarukan +pandemi Covid-19 di tahun-tahun sebelumnya. (EBT). Adapun BLU diharapkan mendukung +Tercatat total laba BUMN mencapai Rp135,0 penyediaan tanah untuk pembangunan +triliun di tahun 2022 setelah sebelumnya infrastruktur, pelestarian lingkungan hidup, +sempat turun drastis negatif Rp38,0 triliun di penyediaan fasilitas pendidikan, riset dan +tahun 2020. kebudayaan, serta kerja sama internasional; +(3) meningkatkan sinergi antara BUMN +Pada tahun 2023, Pemerintah mengalokasikan dan BLU dengan SWF dan SMV dalam +pembiayaan investasi baik kepada BUMN rangka percepatan pembangunan melalui +maupun BLU yang difokuskan antara lain pada skema KPBU; (4) meningkatkan kontribusi +penyelesaian proyek-proyek strategis nasional BUMN dan BLU pada penerimaan negara +agar tuntas dan dapat memberikan nilai tambah dengan memperhatikan keberlanjutan usaha +secara optimal kepada masyarakat sebagaimana BUMN dan BLU yang bersangkutan; serta +yang ditargetkan. (5) mengembangkan kapasitas dan kualitas +layanan BLU melalui digitalisasi, integrasi, dan +Perkembangan realisasi pembiayaan investasi +sinergi layanan, serta inovasi pendanaan dan +tahun 2019–2023 sebagaimana ditampilkan +integrasi pengelolaan kas. +dalam Tabel 5.6. +Dalam fokus kebijakan jangka menengah- +Sejalan dengan arahan kebijakan fiskal tahun +panjang, Pemerintah melalui APBN berupaya +2024 yaitu mempercepat transformasi ekonomi +mempercepat reformasi struktural dalam +yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah +rangka menutup human capital gap, infrastructur +mendorong peningkatan efektivitas pembiayaan +gap, dan institutional gap. Pembiayaan investasi +investasi dan penguatan peran Sovereign Wealth +menjadi bagian alat kebijakan dalam APBN +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-17 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +TABEL 5.6 +PEMBIAYAAN INVESTASI, 2019-2023 +(triliun rupiah) +Outlook +URAIAN 2019 2020 2021 2022 +2023 +I.Investasi Kepada BUMN (17,8) (31,3) (71,2) (59,2) (45,8) +1. PMN PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (0,8) (1,8) (2,3) (2,0) (1,5) +2. PMN PT Hutama Karya (Persero) (10,5) (11,0) (25,2) (31,4) (28,9) +3. PMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) - (6,3) (20,0) - - +4. PMN PT Geo Dipa Energi (Persero) - (0,7) - - - +5. PMN PT PNM (Persero) - (2,5) - - - +6. PMN PT PLN (Persero) (6,5) (5,0) (5,0) (5,0) (10,0) +7. PMN PT Pelindo III (Persero) - - (1,2) - - +8. PMN PT PAL Indonesia (Persero) - - (1,3) - - +9. PMN PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) - (0,5) (0,5) - - +10. PMN PT Kawasan Indutri Wijayakusuma (Persero) - - (1,0) - - +11. PMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) - (1,6) - (1,1) - +12. PMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk - - (7,9) (3,0) - +13. PMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk - - - (2,0) +14. PMN PT Kereta Api Indonesia (Persero) - - (6,9) (3,2) - +15. PMN Perum Perumnas - - - (1,6) - +16. PMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. - - - (7,5) - +17. PMN PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - - - (2,5) - +18. PMN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) - - - - (2,6) +19. PMN PT Len Industri (Persero) - - - - (2,2) +20. PMN Perum LPPNPI/Airnav Indonesia - - - - (0,7) +21. PMN PT Biofarma (Persero) - (2,0) - - - +II.Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya (2,5) (25,0) (21,0) (0,5) - +1. PMN Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) (2,5) (10,0) (5,0) - - +2. PMN Lembaga Pengelola Investasi/Indonesia Investment Authority (INA) - (15,0) (15,0) - - +3. PMN Bank Tanah - - (1,0) (0,5) - +III.Investasi Kepada BLU (28,2) (31,3) (64,0) (52,8) (53,9) +1. Dana Bergulir (8,2) (11,3) (18,6) - - +a. Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) (5,2) (9,0) (16,6) - - +b. Pusat Investasi Pemerintah (3,0) (1,0) (2,0) - - +c. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM - (1,3) - - - +2. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)/Dana Abadi di Bidang Pendidikan (6,0) (18,0) (29,0) (20,0) (20,0) +a. Dana Abadi Pendidikan (5,0) (10,0) (20,0) (20,0) (10,0) +b. Dana Abadi Penelitian (1,0) (4,0) (3,0) - (5,0) +c. Dana Abadi Kebudayaan - (1,0) (2,0) - (2,0) +d. Dana Abadi Perguruan Tinggi - (3,0) (4,0) - (3,0) +3. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) (12,0) - (14,4) (28,8) (25,4) +4. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) (2,0) - (2,0) (1,0) (2,0) +5. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) - (2,0) - (3,0) (6,5) +a. Dana Bersama Penanggulangan Bencana/Pooling Fund Bencana - - - (3,0) (4,3) +b. Pengalihan Dana Reboisasi - - - (2,2) +IV.Investasi kepada Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional (2,3) (0,7) (0,9) (1,0) (1,5) +V.Investasi Pemerintah oleh BUN (Non-Permanen) - (38,4) (10,0) (20,3) (19,5) +1. PT. Garuda Indonesia (Persero) - (8,5) - - - +2. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) - (3,5) - - - +3. Perum Perumnas - (0,7) - - - +4. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - (4,0) - (1,2) - +5. PT Krakatau Steel (Persero) - (3,0) - - - +6. Pinjaman PEN Daerah - (18,8) (10,0) - - +7. Program FLPP - - - (19,1) (19,5) +VI.Pembiayaan Investasi Lainnya - - - - (49,5) +1. Pembiayaan Pendidikan - - - - (49,5) +VII.Cadangan Investasi - (5,7) +VIII.Penerimaan Kembali Investasi 1,4 22,0 24,7 27,1 22,6 +1. Dana Bergulir BLU Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) 1,4 - - 0,0 0,1 +2. Dana Bergulir BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan - 2,0 - - - +3. Rekonsiliasi Belanja Modal Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) - 20,0 22,9 16,0 17,0 +4. Pinjaman PEN Daerah - - 1,8 2,3 1,5 +5. Penerimaan IP Non-Permanen PEN - - - 8,7 4,0 +a. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. - - - 7,5 - +b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) - - - 1,2 - +c. PT Waskita Karya (Persero) Tbk. - - - - 3,0 +d. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. - - - - 0,8 +e. PT Kereta Api Indonesia (Persero) - - - - 0,2 +Jumlah (49,4) (104,7) (142,5) (106,7) (153,4) +5-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +untuk mengatasi khususnya human capital gap Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, +dan infrastructure gap. Selain itu, pembiayaan pembiayaan investasi dilakukan pada enam +investasi merupakan bagian dari kebijakan fiskal klaster yaitu klaster infrastruktur, klaster +ekspansif, sehingga alokasinya diharapkan pendidikan, klaster kerja sama internasional, +dapat membantu mengakselerasi pertumbuhan klaster pangan dan lingkungan hidup, serta +ekonomi di sektor-sektor terkait. Namun, klaster lainnya. +alokasi pembiayaan investasi tetap harus +dibatasi pada tingkat yang optimum dengan Pembiayaan Investasi Klaster Infrastruktur +memperhatikan agar rasio utang terhadap PDB +Perhatian Pemerintah di bidang infrastruktur +tidak terus bertambah tinggi dalam rangka +pada beberapa tahun terakhir telah berkontribusi +menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan +pada percepatan peningkatan kuantitas dan +fiskal. +kualitas infrastruktur di Indonesia. Percepatan +Pemerintah menetapkan strategi dan arah penyediaan infrastruktur menjadi penting +kebijakan pembiayaan investasi melalui untuk menutup defisit infrastruktur nasional +kebijakan pengalokasian yang selektif dan (infrastructure gap) sejak krisis finansial Asia +fokus bersinergi dengan agenda pembangunan tahun 1998, krisis ekonomi global tahun 2008, +pada RAPBN tahun anggaran 2024 terutama dan pandemi Covid-19 tahun 2020. Komitmen +penguatan kualitas SDM melalui kebijakan Pemerintah dalam percepatan pembangunan +antara lain di bidang pendidikan, penyelesaian infrastruktur bertujuan untuk meningkatkan +pembangunan infrastruktur di tahun 2024, kapasitas produksi dan penguatan daya saing. +serta pembangunan ekonomi hijau. Sementara Percepatan pembangunan infrastruktur +itu, batasan rasio utang terhadap PDB menjadi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan +ukuran dalam memastikan optimalisasi dan ekonomi jangka menengah dan panjang. +batas aman dalam alokasi pembiayaan investasi. Salah satu upaya percepatan pembangunan +infrastruktur dilakukan melalui penambahan +Dari sisi postur anggaran, alokasi pembiayaan PMN kepada BUMN. Sebagian besar PMN +investasi pada RAPBN tahun anggaran 2024 kepada BUMN diarahkan untuk memperkuat +direncanakan sebesar 0,8 persen terhadap PDB konektivitas nasional agar tercapai +dengan tetap memperhatikan perkembangan keseimbangan pembangunan, mempercepat +dan dinamika realisasi tahun 2023 maupun penyediaan infrastruktur perumahan dan +ekonomi domestik dan global. Selain itu, kawasan pemukiman (air minum dan +alokasi pembiayaan investasi tahun 2024 sanitasi) serta infrastruktur kelistrikan, dan +juga dilakukan dengan mempertimbangkan mengembangkan sistem transportasi massal +kesehatan dan kesinambungan APBN jangka dalam kota. +menengah-panjang. Pembiayaan investasi +dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah Beberapa capaian output dari alokasi investasi +pada BUMN dan BLU, serta mengoptimalkan kepada BUMN pada tahun 2019–2023 antara +peran aktif sebagai agent of development dalam lain: (1) pembangunan proyek ruas tol Trans +rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Jawa (Pejagan–Pemalang, Solo–Ngawi, dan +dan kesejahteraan masyarakat. Ngawi–Kertosono) dan pembangunan jalan tol +Trans Sumatera (Medan–Binjai, Palembang– +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-19 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Indralaya, Bakauheni–Terbanggi Besar, (LMAN); serta melalui investasi pemerintah +dan Terbanggi Besar–Kayu Agung), yang nonpermanen untuk Program Fasilitas +diharapkan akan memperlancar lalu lintas di Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). +daerah yang telah berkembang, mempermudah +distribusi barang dan jasa guna menunjang PT Hutama Karya (Persero) +pertumbuhan ekonomi sehingga meningkatkan +pemerataan hasil pembangunan dan keadilan; PT Hutama Karya (Persero) atau PT HK +(2) pengembangan kapasitas Terminal 3 (Persero) melanjutkan penyelesaian penugasan +Ultimate Bandara Internasional Soekarno- dari Pemerintah terkait jalan bebas hambatan +Hatta dalam rangka menjadi bandara transit dari Bakauheni sampai dengan Banda Aceh +guna melayani penerbangan jarak jauh sehingga atau 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) +diharapkan dapat mempromosikan Indonesia sepanjang 2.812 km. Mengingat JTTS layak +secara global untuk menjadi tujuan wisata secara ekonomi namun tidak layak secara +mancanegara; (3) perwujudan kemandirian finansial, maka proyek ini perlu mendapat +dan ketahanan energi melalui pembangunan dukungan pemerintah salah satunya melalui +pembangkit listrik di Musi Banyuasin-Sumatera pemberian pembiayaan investasi kepada +Selatan dan Kendari-Sulawesi Tenggara serta BUMN. Penugasan pembangunan JTTS +pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan +seperti 315 proyek pembangkit, 378 proyek Jangka Menengah Nasional IV 2020–2024 +transmisi dan gardu induk, serta 39 proyek yang di antaranya memperkuat infrastruktur +distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia; untuk mendukung pengembangan ekonomi +(4) pembangunan proyek Light Rail Transit dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur +(LRT) Jabodebek untuk mewujudkan moda ditujukan untuk mendukung aktivitas +transportasi yang terintegrasi sehingga mampu perekonomian serta mendorong pemerataan +meningkatkan nilai ekonomi dari wilayah pembangunan nasional. +tersebut; serta (5) pembangunan sarana dan +Pemerintah telah memberikan PMN kepada +prasarana pelabuhan di kawasan Indonesia +PT HK (Persero) selama 2020-2023 untuk +timur antara lain Pelabuhan Bitung, Kendari, +meningkatkan konektivitas nasional yang +Tarakan, Sorong, Merauke, Manokwari, +salah satunya melalui pembangunan jalan tol. +Jayapura, Ternate, dan Ambon, yang +Progres pembangunan jalan tol tersebut hingga +mempunyai peran sangat penting dan strategis +semester I tahun 2023 yang sudah beroperasi +untuk pertumbuhan industri dan perdagangan +adalah: (1) ruas Medan–Binjai dengan panjang +serta merupakan segmen usaha yang dapat +17 km; (2) ruas Pekanbaru–Dumai dengan +memberikan kontribusi bagi perekonomian +panjang 131 km; (3) ruas Palembang– Simpang +dan pembangunan nasional. +Indralaya dengan panjang 22 km; (4) ruas +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, investasi Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu +kepada sektor infrastruktur akan dilakukan Agung dengan panjang 189 km; (5) ruas +melalui alokasi PMN kepada PT Hutama Bakauheni–Terbanggi Besar dengan panjang +Karya (Persero) dan PT Sarana Multigriya 141 km; (6) ruas Taba Penanjung-Bengkulu +Finansial (Persero); melalui investasi kepada dengan panjang 18 km. Ruas yang beroperasi +BLU Lembaga Manajemen Aset Negara sebagian (1) ruas Sigli-Banda Aceh dengan +5-20 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +panjang 74 km; (2) ruas Binjai-Langsa dengan jumlah masing-masing tahun sebanyak 102.500 +panjang 58 km; (3) ruas Pekanbaru-Koto unit, 157.500 unit, 200.000 unit, 220.000 unit, +Kampar dengan panjang 64 km. Sedangkan dan 220.000 unit. Sesuai Kepmen PUPR No. +ruas yang masih dalam proses konstruksi 463/2018 tentang Proporsi Pendanaan Kredit/ +adalah: (1) ruas Kisaran-Indrapura; (2) ruas Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera, +Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Siantar; (3) ruas proporsi pendanaan KPR FLPP terbagi atas 75 +Sicincin-Padang; (4) ruas Simpang Indralaya- persen dana FLPP/Pemerintah, dan 25 persen +Muara Enim seksi Simpang Indralaya- dana perbankan. Dalam hal ini, PT SMF diberi +Prabumulih. Total realisasi panjang terbangun mandat untuk mendukung Program KPR +JTTS sampai dengan semester I tahun 2023 FLPP melalui penyediaan pembiayaan kepada +sepanjang 919 km. bank penyalur pada porsi 25 persen. +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Penyaluran dana oleh PT SMF dilakukan +Pemerintah kembali mengalokasikan investasi dengan mengalirkan dana dari pasar modal ke +melalui tambahan PMN kepada PT HK sektor riil perumahan melalui penyalur KPR +(Persero) sebesar Rp12.500,0 miliar. PMN dengan memfasilitasi transaksi sekuritisasi +kepada PT HK (Persero) tersebut akan dan penyaluran pinjaman dari pasar modal ke +difokuskan untuk penyelesaian pembangunan penyalur KPR. Akumulasi dana yang dialirkan +jalan tol. oleh PT SMF ke sektor pembiayaan perumahan, +sejak tahun 2006 sampai dengan Desember +Manfaat pemberian PMN kepada PT HK tahun 2022, mencapai Rp89,75 triliun dalam +(Persero) tersebut diantaranya menunjang rangka: (1) memfasilitasi sekuritisasi sebesar +percepatan pembangunan infrastruktur dan Rp13,29 triliun; dan (2) menyalurkan pinjaman +perkembangan ekonomi serta mendukung (refinancing) sebesar Rp76,47 triliun termasuk +program pemerintah di bidang konektivitas pembelian KPR sebesar Rp156,3 miliar. +nasional serta meningkatkan efisiensi waktu +tempuh perjalanan di wilayah terkait sehingga Penugasan kepada PT SMF dalam Program +mendukung penurunan biaya transportasi FLPP adalah sebagai penyedia pembiayaan +barang dan manusia. jangka panjang/menengah dengan suku bunga +tertentu (4,45 persen) bagi penyalur KPR FLPP +PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) sehingga porsi dana FLPP dari APBN dapat +diturunkan dari awalnya 90 persen menjadi +PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau +75 persen dan suku bunga ke MBR dapat +PT SMF sebagai Special Mission Vehicle (SMV) +dipertahankan sebesar 5 persen. PT SMF mulai +diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk +melakukan penyaluran pembiayaan untuk +melaksanakan kegiatan yang mendukung +Program KPR FLPP sejak bulan Agustus 2018 +pelaksanaan program Pemerintah di sektor +setelah penetapan Keputusan Menteri PUPR +perumahan. Sesuai Perpres Nomor 18 Tahun +Nomor 463/KPTS/M/2018 tentang Proporsi +2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 +Pendanaan Kredit/Pembiayaan Pemilikan +Lampiran III, Pemerintah menetapkan target +Rumah Sejahtera. +penyaluran FLPP sebanyak 900.000 unit rumah +yang terbagi selama periode 2020- 2024 dengan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-21 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Sampai dengan Desember 2022, Pemerintah target KPR FLPP sebanyak 166.000 unit; 2) +telah menempatkan dana PMN ke dalam mendorong kepemilikan rumah yang layak dan +modal saham pada PT SMF sebesar Rp12,80 terjangkau bagi MBR; serta 3) meningkatkan +triliun. Tambahan PMN pada periode tahun pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga +2017-2022 kepada PT SMF ditujukan untuk kerja pada sektor-sektor terkait. +memperbaiki struktur permodalan dan +meningkatkan kapasitas usaha PT SMF dalam BLU Lembaga Manajemen Aset Negara +menjalankan perannya sebagai penyedia (LMAN) +pembiayaan pada Program FLPP. Dana +BLU Lembaga Manajemen Aset Negara +tambahan PMN yang diterima PT SMF +(LMAN) mendapatkan penugasan dari +tersebut akan di-leveraging melalui penerbitan +Pemerintah untuk menyediakan uang ganti +surat utang di pasar modal hingga diperoleh +kerugian pengadaan lahan dalam rangka +target blended Cost of Fund (CoF) sebesar 4,45 +pembangunan infrastruktur PSN. Dari +persen, yang mana merupakan rate penyaluran +perspektif percepatan pelaksanaan proyek +pinjaman PT SMF kepada bank penyalur KPR +pembangunan infrastruktur khususnya PSN, +FLPP. Dengan total tambahan PMN pada +skema pendanaan melalui LMAN merupakan +periode tahun 2017-2022 sebesar Rp7,8 triliun, +bagian dari komitmen Pemerintah, dalam rangka +PT SMF telah mampu melakukan leveraging +menjamin pendanaan lahan untuk kepentingan +sebesar Rp7,1 trilun per Desember 2022 +umum. Pendanaan pengadaan tanah PSN +sehingga secara akumulasi pembiayan FLPP +oleh LMAN yang mana merupakan dukungan +yang disalurkan oleh PT SMF adalah sebesar +terhadap pembangunan infrastruktur sesuai +Rp15,0 triliun untuk mendukung 421.650 unit +dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan +rumah FLPP. +Berkelanjutan (The 2030 Agenda for Sustainable +Tambahan PMN kepada PT SMF diperlukan Development atau SDGs) yang mencakup tema +untuk meningkatkan kapasitas perseroan dalam Industry, Innovation, and Infrastructure dalam +menjalankan mandat pada Program FLPP rangka membangun infrastruktur tangguh, +sehingga mampu menyediakan pembiayaan mendorong industrialisasi yang inklusif dan +bagi bank penyalur KPR FLPP dengan rate berkelanjutan serta mendorong inovasi. +4,45 persen, dan mendukung porsi pendanaan +Progres pendanaan pengadaan lahan PSN +FLPP dari APBN pada porsi 75 persen. Tanpa +oleh LMAN per semester I tahun 2023 adalah +adanya tambahan PMN, kemampuan PT +sebesar Rp113,5 triliun. Realisasi pendanaan +SMF untuk memperoleh sumber dana melalui +lahan dimaksud meliputi 114 PSN yang terdiri +penerbitan surat utang terbatas karena untuk +dari 52 proyek jalan tol, 38 proyek bendungan, +mitigasi risiko, dimana tingkat leverage dijaga +9 proyek jalur kereta api, 1 proyek pelabuhan, +tidak lebih dari 4 kali. +5 proyek daerah irigasi, 1 proyek air baku, 1 +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, proyek Kawasan Strategis Pariwisata Nasional +Pemerintah kembali mengalokasikan tambahan (KSPN), dan 6 proyek Ibu Kota Negara. Atas +investasi kepada PT SMF sebesar Rp1.891,0 realisasi tersebut, total bidang tanah yang telah +miliar untuk program KPR FLPP bagi MBR. dibebaskan sebanyak 176.006 bidang tanah +Manfaat yang akan didapatkan melalui investasi dengan luas 289.548.427 m2. +tersebut antara lain: 1) mendukung pembiayaan +5-22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Dalam rangka kesinambungan pengadaan tentang Mekanisme Pengalihan Dana Fasilitas +tanah PSN, guna mencapai target selesainya Likuiditas Pembiayaan Perumahan dari Pusat +keseluruhan PSN yang didanai oleh LMAN Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan +pada tahun 2024 nanti, dalam RAPBN kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan +tahun anggaran 2024, Pemerintah kembali Rakyat dan Penarikan Kembali Dana Fasilitas +mengalokasikan pembiayaan investasi kepada Likuiditas Pembiayaan Perumahan oleh +LMAN sebesar Rp15.000,0 miliar. Alokasi Pemerintah, dana FLPP mulai dialihkan dan +tersebut rencananya akan digunakan untuk dikelola oleh BP Tapera pada tahun 2022. +pengadaan tanah PSN di sektor jalan tol dan di +sektor sumber daya air. Pengalokasian anggaran Pada tahun 2022, BP Tapera telah menyalurkan +tersebut diharapkan dapat memberikan sebanyak 226.000 unit rumah KPR sejahtera +manfaat terkait dengan peningkatan daya beli (dengan nilai sebesar Rp25,15 triliun). +masyarakat yang menerima uang ganti kerugian. Capaian ini merupakan 100 persen dari +Percepatan pembangunan infrastruktur yang target yang ditetapkan oleh Komite Investasi +pendanaan lahannya didanai oleh LMAN Pemerintah (KIP) dan melebihi target tahun +akan mendorong pertumbuhan ekonomi 2022 (sebanyak 200.000 unit rumah). Secara +sebagai implikasi perbaikan konektivitas dan keseluruhan, kinerja penyaluran dana FLPP +aksesibilitas, penurunan biaya logistik, dan tahun 2010-semester I tahun 2023 adalah +peningkatan investasi di berbagai bidang. sebesar Rp111,46 triliun untuk pembiayaan +perkembangan kinerja penyaluran FLPP +Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan sampai dengan semester I tahun 2023 sebanyak +Perumahan (FLPP) 1.269.112 unit rumah. +Program FLPP merupakan terobosan Dalam rangka keberlanjutan program +kebijakan Pemerintah di bidang perumahan pemberian fasilitas pembiayaan perumahan bagi +guna meningkatkan aksesibilitas MBR MBR sebagai bagian pemenuhan kebutuhan +terhadap kredit pembiayaan perumahan. papan untuk meningkatkan kesejahteraan +Sektor perumahan memegang peranan yang masyarakat, dalam RAPBN tahun anggaran +sangat penting terhadap perkembangan sosial 2024, Pemerintah kembali mengalokasikan +dan ekonomi di suatu negara, karena sektor investasi untuk Program FLPP melalui BP +perumahan merupakan salah satu sektor yang Tapera sebesar Rp13.720,0 miliar, yaitu yang +mempunyai efek pengganda (multiplier effect) bersumber dari APBN sebesar Rp13.039,0 +sangat besar terhadap sektor - sektor lainnya. miliar dan dana imbal hasil pada Rekening +Investasi Bendahara Umum Negara (RIBUN) +Dana FLPP untuk pembiayaan KPR FLPP sebesar Rp681,0 miliar. Alokasi ini nantinya +telah dialokasikan sejak tahun 2010 dengan akan digunakan untuk penyaluran FLPP +total dana kelolaan dari APBN per 31 kepada 166.000 unit dan diharapkan memberi +Desember 2022 sebesar Rp79.775,1 miliar. kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap backlog +Dana FLPP dikelola oleh BLU PPDPP untuk kepemilikan rumah MBR. Kontribusi program +periode tahun 2010 sampai dengan tahun FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap +2021. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan backlog kepemilikan rumah MBR diperkirakan +Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2021 mencapai 7,5 persen. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-23 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Perkembangan alokasi pembiayaan investasi Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun +untuk klaster infrastruktur tahun 2019–2023 2010 tentang APBN-P 2010, Pemerintah +dan RAPBN tahun anggaran 2024 dapat dilihat menetapkan Dana Pengembangan Pendidikan +dalam Grafik 5.4. Nasional (DPPN) yang dikelola dengan +bentuk dana abadi (endowment fund). Dana +Pembiayaan Investasi Klaster Pendidikan abadi tersebut kemudian dikelola oleh BLU +Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). +Amendemen keempat UUD 1945 mewajibkan +Sesuai perkembangannya, selain program +negara memprioritaskan anggaran pendidikan +DPPN yang kini berganti nama menjadi Dana +sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. +Abadi Pendidikan (DAP), Pemerintah mulai +Dengan demikian, besaran alokasi untuk +mengalokasikan dana abadi lainnya, yaitu Dana +anggaran pendidikan bergantung pada besaran +Abadi Penelitian pada tahun 2019, kemudian +APBN setiap tahunnya dan kegiatannya +Dana Abadi Kebudayaan dan Dana Abadi +harus dilaksanakan pada satu tahun anggaran. +Perguruan Tinggi pada tahun 2020. Melalui +Pembentukan dana abadi di bidang pendidikan +Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 +memberikan fleksibilitas penyerapan anggaran +tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, +lebih dari satu tahun anggaran sehingga +Dana Abadi di Bidang Pendidikan terdiri +diharapkan alokasi anggaran pendidikan dapat +dari Dana Abadi Pendidikan (termasuk Dana +digunakan untuk pelaksanaan program yang +Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, +lebih terarah dan efektif. Dana abadi di bidang +Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi +pendidikan dialokasikan untuk menciptakan +Perguruan Tinggi. +sebuah dana yang bermanfaat antar generasi +(intergenerational fund) guna mewujudkan Sejak tahun 2010-2023, akumulasi dana abadi +keberlangsungan pendanaan (sustainable funding) di bidang pendidikan yang dikelola oleh LPDP +sektor pendidikan di Indonesia. telah mencapai Rp134,1 triliun. LPDP sebagai +pengelola dana abadi tersebut melakukan +GRAFIK 5.4 +PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI +KLASTERINFRASTRUKTUR, 2019-2024 +(triliun rupiah) +97.6 +85.3 +76.4 +49.2 +44.3 +40.4 +43.1 +35.0 31.0 28.8 +29.5 25.4 +17.8 17.2 19.0 19.1 19.5 +14.4 15.0 13.7 +9.0 +- - - - 1.0 - 0.5 - - +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Investasi Kepada BUMN Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya +Investasi Kepada BLU Investasi Pemerintah +Total Investasi Untuk Klaster Infrastruktur +Sumber: KementerianKeuangan +5-24 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +investasi pada berbagai instrumen untuk Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp471,0 +mendapatkan nilai tambah yang diharapkan miliar, dan Dana Abadi Kebudayaan sebesar +(expected return) dengan risiko terukur. Proyeksi Rp201,0 miliar. Secara akumulatif, total +imbal hasil dari pengembangan akumulasi dana hasil pengembangan Dana Abadi di Bidang +abadi di bidang pendidikan tersebut sepanjang Pendidikan sejak 2010 sampai dengan semester +tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp8.499,0 I tahun 2023 sebesar Rp32.544,0 miliar. +miliar . +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, +Dari hasil pengembangan Dana Abadi tersebut, Pemerintah mengalokasikan Dana Abadi +LPDP telah menyalurkan beasiswa gelar untuk di Bidang Pendidikan sebesar Rp25.000,0 +S2 dan S3 (beasiswa native LPDP) kepada miliar dengan rincian alokasi Dana Abadi +kurang lebih 40.175 orang. Selain itu LPDP Pendidikan (termasuk Dana Abadi Pesantren) +juga bekerjasama dengan Kemdikbudristek sebesar Rp15.000,0 miliar, Dana Abadi +untuk menyalurkan beasiswa gelar kepada Penelitian sebesar Rp4.000,0 miliar, Dana +17.521 orang dan beasiswa nongelar kepada Abadi Kebudayaan sebesar Rp2.000,0 miliar, +142.231 orang pada periode yang sama. LPDP dan Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar +juga berkolaborasi dengan Kemenag untuk Rp4.000,0 miliar dengan penjelasan sebagai +menyalurkan beasiswa gelar kepada 4.284 berikut: +orang dan beasiswa nongelar kepada 15.805 +a. Dana Abadi Pendidikan dialokasikan +orang. Sementara itu untuk beasiswa riset, +sebesar Rp15.000,0 miliar, dimana sebesar +LPDP telah mendukung pendanaan bagi 2.426 +Rp2.000,0 miliar akan dialokasikan untuk +riset. +Dana Abadi Pesantren. Dana Abadi +Melalui bantuan tersebut, diharapkan dana abadi Pendidikan merupakan bentuk komitmen +di bidang pendidikan mampu meningkatkan Pemerintah di bidang pendidikan sebagai +kualitas SDM dan riset Indonesia. Peningkatan langkah untuk menyiapkan sumber +kualitas SDM terutama masyarakat miskin daya manusia unggul dan berdaya saing +pada jenjang pendidikan tinggi diharapkan melalui optimalisasi program beasiswa, +akan melahirkan pemimpin dan profesional pendanaan riset, serta menjamin +di berbagai bidang, serta peningkatan dan keberlangsungan program pendidikan +pengembangan kualitas riset Indonesia akan bagi generasi berikutnya sehingga dapat +memberikan kontribusi bagi pengentasan meneruskan tongkat kepemimpinan di +kemiskinan, pengurangan pengangguran, masa yang akan datang. Dana Abadi +peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, Pendidikan dialokasikan untuk mendukung +dan peningkatan kesejahteraan rakyat. komitmen LPDP menyalurkan +beasiswa S2 dan S3 kepada 5.000- +Hasil pengembangan dana abadi di bidang 7.000 orang per tahun untuk mencapai +pendidikan sampai dengan akhir tahun 2023 target 70.000 orang pada tahun 2030. +diproyeksikan sebesar Rp8.014,0 miliar yang +terdiri dari hasil pengembangan Dana Abadi Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden +Pendidikan sebesar Rp6.805,0 miliar, Dana Nomor 111 Tahun 2021, terdapat perluasan +Abadi Penelitian sebesar Rp537,0 miliar, Dana mandat penggunaan hasil pengembangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-25 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Dana Abadi Pendidikan, yakni dengan b. Dana Abadi Penelitian diusulkan untuk +bertambahnya pendanaan untuk layanan dialokasikan sebesar Rp4.000,0 miliar. +peningkatan kompetensi gelar dan Pengelolaan dan pengembangan Dana +nongelar, serta pendidikan keagamaan Abadi Penelitian diharapkan dapat +dan pendidikan pesantren. BLU LPDP membiayai riset-riset strategis dan +diharapkan ikut mendanai penambahan prioritas, termasuk program kegiatan Riset +layanan beasiswa yang diberikan oleh Inovasi untuk Indonesia Maju (RIIM), +Kemendikbudristek dan Kemenag, serta sehingga dapat mengakselerasi sasaran dan +diproyeksikan meningkat setiap tahunnya. target pembangunan di bidang IPTEK. +Riset-riset yang didanai Pemerintah +Kemudian, Peraturan Presiden Nomor diprioritaskan pada kegiatan riset yang +82 Tahun 2021 tentang Pendanaan terkait dengan sektor-sektor yang memiliki +Penyelenggaraan Pesantren telah potensi multiplier effect yang besar dan juga +mengatur Dana Abadi Pesantren, riset strategis yang dibutuhkan dalam +yaitu dana yang dialokasikan khusus kondisi saat ini serta berpedoman pada +untuk pesantren dan bersifat abadi Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). +untuk menjamin keberlangsungan +pengembangan pendidikan pesantren Pemerintah melalui Dana Abadi Penelitian +yang bersumber dan merupakan bagian yang dikelola oleh LPDP berupaya terus +dari Dana Abadi Pendidikan. Pendanaan mendanai riset yang implementatif dan +penyelenggaraan pesantren tersebut bermanfaat bagi masyarakat, termasuk +dikelola untuk pengembangan fungsi merespon kebutuhan pemerintah dalam +pesantren yang meliputi 3 hal, yakni fungsi upaya penanganan pasca pandemi +pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi Covid-19 serta tantangan perekonomian +pemberdayaan masyarakat. Dana Abadi global. LPDP telah berhasil mendukung +Pesantren bertujuan untuk menjamin produksi dan penelitian Vaksin Merah +keberlangsungan program pendidikan Putih serta pengembangan alat untuk +pesantren bagi generasi berikutnya sebagai mendeteksi suspect Covid-19 dari +bentuk pertanggungjawaban antargenerasi. Universitas Gadjah Mada yakni GeNose +Dana Abadi Pesantren ini akan digunakan C19. Upaya mendorong inovasi teknologi +untuk peningkatan kapasitas dari pengelola, dan daya saing akan berdampak signifikan +ustad, dan pendidikan lanjutan. Berdasarkan bagi perekonomian negara. Dukungan +Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 Pemerintah yang konsisten terhadap +Pasal 13, hasil Pengembangan Dana Abadi pendanaan penelitian dapat menjadi katalis +Pendidikan termasuk didalamnya Dana dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi +Abadi Pesantren digunakan untuk program sesuai target pembangunan. +layanan yang meliputi: (a) beasiswa gelar +dan nongelar; (b) peningkatan kompetensi c. Dana Abadi Kebudayaan diusulkan +gelar dan nongelar; (c) pendanaan riset; untuk dialokasikan sebesar Rp2.000,0 +(d) pendidikan keagamaan dan pendidikan miliar. Dalam Undang-Undang Nomor +pesantren; dan (e) program layanan lainnya 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan +sesuai arahan Dewan Penyantun. Kebudayaan, Pemerintah berupaya untuk +5-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +mengembangkan dan memanfaatkan tinggi bisa semakin baik sehingga pada +kekayaan budaya secara optimal akhirnya mampu meningkatkan peringkat +untuk mendukung perekonomian dan perguruan tinggi. +pembangunan nasional dengan dukungan +teknologi dan inovasi yang mumpuni. Target penyaluran LPDP tahun 2024 adalah +Pemanfaatan hasil kelolaan Dana beasiswa sebesar Rp1.896,7 miliar yang terdiri +Abadi Kebudayaan dapat digunakan dari program LPDP sebesar Rp1.201,5 miliar, +untuk fasilitasi bidang kebudayaan program beasiswa gelar Kemendikbudristek +bagi komunitas dan pelaku budaya, sebesar Rp283,4miliar dan nongelar sebesar +produksi kegiatan kebudayaan, produksi Rp240,8 miliar, program beasiswa gelar +media, dan program layanan lainnya Kemenag sebesar Rp102,6 miliar dan nongelar +sesuai arahan Dewan Penyantun. sebesar Rp68,4 miliar, program pendanaan +riset LPDP dan riset Kemendikbudristek +Manfaat yang diharapkan melalui tambahan sebesar Rp329,2 miliar, operasional LPDP +investasi pada Dana Abadi Kebudayaan sebesar Rp163,8 miliar. Penyaluran Dana +antara lain mendorong masyarakat untuk Abadi Penelitian sebesar Rp396,8 miliar, Dana +menciptakan karya kreatif dan inovatif Abadi Kebudayaan sebesar Rp152,7 miliar, dan +terkait tantangan isu kebudayaan di Dana Abadi Perguruan Tinggi sebesar Rp305,5 +masa kini serta melahirkan kegiatan- miliar. Sementara itu, target penerima beasiswa +kegiatan kebudayaan yang memiliki nilai native LPDP tahun 2024 diproyeksikan +pelestarian kearifan lokal, pewarisan nilai sebanyak 3.000 orang, sedangkan mahasiswa +budaya, memperkuat karakter bangsa, dan ongoing (dalam pendanaan) berjumlah 3.120 +keragaman budaya serta sikap toleransi orang. Layanan Pendanaan Riset menargetkan +antarbudaya. 28 riset baru dan 47 riset lanjutan. +d. Dana Abadi Perguruan Tinggi diusulkan Manfaat yang akan didapatkan dari tambahan +untuk dialokasikan sebesar Rp4.000,0 miliar. investasi kepada LPDP untuk Dana Abadi di +Melalui alokasi Dana Abadi Perguruan Bidang Pendidikan antara lain: (1) meningkatkan +Tinggi ini, Pemerintah mendorong jumlah sumber daya manusia yang berkualitas +terciptanya keterpaduan perencanaan riset di Indonesia; (2) meningkatkan pertumbuhan +dan produk yang dihasilkan oleh perguruan ekonomi nasional melalui sumber daya manusia +tinggi. Pemerintah juga menggalakkan yang berkualitas; (3) meningkatkan kualitas +program Research Power-House, penciptaan perguruan tinggi yang mampu bersaing secara +ekosistem inovasi, dan program global; (4) meningkatkan jumlah dan kualitas +konsorsium riset antara perguruan tinggi riset di Indonesia; serta (5) tersedianya dana +dan swasta sehingga riset yang dilakukan untuk pendidikan antar generasi. +mampu menghasilkan inovasi yang sejalan +Perkembangan realisasi pembiayaan investasi +dengan kebutuhan industri. Melalui +untuk peningkatan kualitas pendidikan +pengembangan Dana Abadi Perguruan +Indonesia tahun 2019–2023 dan RAPBN tahun +Tinggi diharapkan kualitas perguruan +anggaran 2024 ditampilkan dalam Grafik 5.5. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-27 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +GRAFIK 5.5 +PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI +KLASTERPENDIDIKAN 2019-2024 +(triliun rupiah) +Dana Abadi Perguruan Tinggi +Dana Abadi Kebudayaan 29.0 +Dana Abadi Penelitian +25.0 +4.0 +Dana Abadi Pendidikan +2.0 +Total Investasi Untuk Klaster 20.0 20.0 4.0 +Pendidikan 18.0 3.0 +--- 2.0 +3.0 +3.0 2.0 4.0 +1.0 +4.0 5.0 +20.0 20.0 +6.0 +15.0 +1--.0 +10.0 10.0 +5.0 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Sumber: KementerianKeuangan +Pembiayaan Investasi Klaster Kerja Sama Selain itu, kerja sama internasional di berbagai +Internasional bidang saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan +dan Indonesia sebagai bagian integral +Pengalokasian pembiayaan investasi pada klaster dari masyarakat internasional yang harus +kerja sama internasional merupakan bagian ikut terlibat di dalamnya dengan berbagai +dari upaya Pemerintah untuk mewujudkan konsekuensi kewajiban yang harus dipenuhi. +kebijakan politik luar negeri Indonesia yang Berbagai bentuk kerja sama internasional +bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan dituangkan dalam bentuk kerja sama bilateral +nasional dan jati diri sebagai negara maritim. dan multilateral dalam wadah Organisasi/ +Upaya tersebut dilakukan antara lain melalui Lembaga Keuangan Internasional. +mempertahankan dan memperkuat posisi +Indonesia di dalam Organisasi/Lembaga Keterlibatan aktif Indonesia dalam kerja +Keuangan Internasional (LKI)/Badan Usaha sama pembangunan internasional semakin +Internasional (BUI), serta melalui dukungan mendorong Pemerintah untuk meningkatkan +pembangunan dunia, termasuk mengatasi tata kelola kerja sama pembangunan +kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan internasional kepada negara sahabat secara +melalui kerja sama pembangunan internasional. tertib, efisien, akuntabel, dan transparan. +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, +Investasi kepada Organisasi/LKI/ Pemerintah mengalokasikan investasi kepada +BUI ditujukan dalam rangka memenuhi Organisasi/LKI/BUI dalam rangka membayar +kewajiban Indonesia sebagai anggota serta komitmen penambahan modal yang pernah +mempertahankan proporsi kepemilikan disampaikan Pemerintah kepada Organisasi/ +saham (shares) dan hak suara (voting rights). LKI/BUI. Perkembangan realisasi investasi +Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi/ kepada Organisasi/LKI/BUI tahun 2019– +LKI/BUI dilakukan dalam rangka memperoleh 2023 dan RAPBN tahun anggaran 2024 dapat +manfaat bagi kepentingan nasional sesuai dilihat pada Tabel 5.7. +peraturan perundangan yang berlaku dengan +memperhatikan efisiensi penggunaan anggaran. +5-28 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +TABEL 5.7 +PEMBIAYAAN INVESTASI KEPADA ORGANISASI/LKI/BADAN USAHA INTERNASIONAL 2019-2024 +(miliar rupiah) +Outlook RAPBN +URAIAN 2019 2020 2021 2022 +2023 2024 +1. Islamic Development Bank (IsDB) (80,8) (82,1) (78,6) (82,8) (266,8) (1.531,2) +2. The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) (42,1) (41,9) - - - - +3. International Fund for Agricultural Development (IFAD) (42,6) (42,3) (57,0) (43,1) (44,3) (59,6) +4. International Development Association (IDA) (214,4) (216,4) (169,0) (208,7) (256,2) (316,3) +5. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (1.895,2) - - - - - +6. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) - (233,3) (235,7) (237,3) (487,9) - +7. Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) - (42,3) (42,8) (43,1) (132,8) - +8. International Finance Corporation (IFC) - - (324,7) (327,0) (336,1) - +9. Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) - (2,5) - - - - +Jumlah (2.275,1) (660,7) (907,7) (942,0) (1.523,9) (1.907,1) +Sumber: Kementerian Keuangan +Investasi kepada Islamic Development pinjaman untuk proyek produktif Pemerintah +Bank (IsDB) dan swasta. +IsDB didirikan tahun 1975 dalam perjanjian Selain itu, IsDB juga membantu dalam promosi +yang ditandatangani oleh 22 negara, dan saat perdagangan luar negeri khususnya barang +ini jumlah anggota sudah mencapai 57 negara modal antara negara anggota, memberikan +yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama bantuan teknis kepada negara-negara +Islam (OKI). Kantor Pusat IsDB di Jeddah, anggota, dan memperluas fasilitas pelatihan +Saudi Arabia dan Regional Office di Maroko, bagi personil yang terlibat dalam kegiatan +Malaysia dan Kazakhstan serta memiliki Field pembangunan di negara-negara Muslim +Representative di setiap negara anggota termasuk untuk sesuai syariah. Dukungan IsDB kepada +di Indonesia. Indonesia sendiri menjadi anggota Indonesia sebagaimana tertuang dalam Member +IsDB sejak tahun 1975 berdasarkan Keppres Country Partnership Strategy (MCPS) 1, MCPS 2, +Nomor 5 Tahun 1975 tentang Mengesahkan dan MCPS 3 selama ini diprioritaskan kepada +Agreement Establishing the Islamic Development pembangunan pelayanan dasar yaitu sektor +Bank di Jeddah. pendidikan dan kesehatan, serta mendukung +pengembangan pada sektor pertanian yang +IsDB bertujuan untuk mendorong masuk dalam program prioritas Pemerintah. +pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial +negara anggota serta masyarakat muslim secara Posisi hak suara Indonesia saat ini sejumlah +individu maupun bersama-sama sesuai dengan 109.101 hak suara atau 2,29 persen dari total +prinsip-prinsip syariah dengan memberikan suara. Indonesia merupakan pemilik hak +modal dan pinjaman untuk proyek-proyek suara terbesar dalam konstituensi Asia C-2. +produktif dan perusahaan, selain memberikan Dalam perkembangannya, terdapat rencana +bantuan keuangan kepada negara-negara peningkatan kepemilikan Indonesia pada IsDB +anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan untuk menjadi Top 3 Shareholder IsDB melalui +ekonomi dan sosial serta mempromosikan Special Capital Increase (SCI) Indonesia. Dengan +perdagangan luar negeri antar negara anggota. posisi Top 3 Shareholder IsDB, Indonesia akan +Selain itu, IsDB juga melakukan kegiatan memperoleh 1 kursi Permanent Executive Director +untuk mendapatkan keuntungan dengan (ED), sehingga diharapkan Indonesia dapat +melakukan investasi modal serta memberikan berperan lebih besar pada kebijakan strategis +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-29 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +IsDB yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan Penambahan investasi yang dilakukan dapat +kembali untuk kepentingan Indonesia. IsDB meningkatkan kemampuan pembiayaan IsDB +telah menyetujui usulan kenaikan saham khusus kepada negara anggota, yang secara tidak +SCI Indonesia sebesar 8,43 persen atau Islamic langsung juga akan memberikan tambahan +Dinar (ID)881,6 juta yang akan dicicil sebesar akses pembiayaan untuk pembangunan +ID62,9 juta setiap tahunnya selama 14 tahun. Indonesia, serta dengan adanya Executive +Kenaikan saham tersebut akan menempatkan Director permanen dapat meningkatkan +Indonesia pada posisi pemegang saham pengaruh dan posisi tawar Indonesia di +terbesar ke-3 setelah Saudi Arabia dan Libya. IsDB maupun forum internasional. Fasilitas +pembiayaan IsDB digunakan untuk sektor +Total investasi Indonesia pada IsDB per strategis melalui MCPS sesuai dengan RPJMN +Desember 2022 sebesar ID152,2 juta ekuivalen 2020-2024 terutama untuk pembangunan +Rp3.072,4 miliar dan Indonesia mendapatkan infrastruktur fisik, penguatan keuangan syariah, +hak suara sebesar 2,29 persen. Indonesia dan penguatan sektor swasta. +berkomitmen sebesar ID79,9 juta pada IsDB +General Capital Increase (GCI) 4 yang akan Investasi kepada International Fund for +dicicil sebesar ID4,0 juta setiap tahunnya Agricultural Development (IFAD) +selama 20 tahun, dari tahun 2016-2035, serta +berkomitmen sebesar ID124,5 juta pada IsDB International Fund for Agricultural +GCI 6 yang akan dicicil sebesar ID8,9 juta Development (IFAD) adalah lembaga khusus +setiap tahunnya selama 14 tahun, dari tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang +2023-2036. Pada tahun 2024, Indonesia akan didirikan sebagai sebuah lembaga keuangan +membayar cicilan tahun ke-9 untuk IsDB GCI pada tahun 1977. IFAD sendiri merupakan +4 sebesar ID4,0 juta ekuivalen Rp80,6 miliar lembaga yang dibentuk dari Konferensi +dan cicilan tahun ke-2 untuk IsDB GCI 6 Pangan Internasional tahun 1974, dimana +sebesar ID8,9 juta ekuivalen Rp179,5 miliar. konferensi tersebut merupakan tanggapan atas +Selain itu, pada tahun 2024, Indonesia juga krisis pangan terutama yang melanda negara di +akan membayar cicilan tahun pertama untuk Afrika di awal tahun 1970-an. +SCI sebesar ID62,9 juta ekuivalen Rp1.271,0 +Misi IFAD adalah untuk memberdayakan +miliar. +masyarakat miskin dengan tujuan +Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah menghapuskan kemiskinan melalui sektor +kembali mengalokasikan investasi kepada pertanian karena 75 persen penduduk miskin di +IsDB sebesar Rp1.531,2 miliar dalam RAPBN dunia sejumlah 800 juta manusia yang hidup di +tahun anggaran 2024. Manfaat yang akan daerah terpencil dan sangat bergantung dengan +didapatkan dari investasi ini antara lain: aktivitas pertanian untuk mempertahankan +(1) fasilitas pembiayaan untuk sektor strategis hidupnya. +melalui MCPS; (2) memperbaiki kehidupan +Dalam melakukan aktivitasnya, IFAD +sosial masyarakat melalui tambahan akses +bekerjasama dengan pemerintah, negara +dana pembiayaan untuk pembangunan; serta +pendonor, organisasi nonpemerintahan, dan +(3) memperkuat kerja sama Pemerintah dan +rekanan lainnya. IFAD berfokus pada solusi +meningkatkan hak suara. +5-30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +country specific, yang akan meningkatkan akses lingkungan dan perubahan iklim, gender, +penduduk miskin kepada jasa finansial, pasar, kepemudaan, dan nutrisi, sehingga diharapkan +teknologi, lahan, dan sumber daya alam. dapat memberikan dampak lebih besar +terhadap pencapaian SDGs karena ditujukan +Sesuai dengan Preliminary Application of the langsung bagi kelompok marginal. Pengalaman +Performance-based Allocation System (PBAS), IFAD di bidang pertanian dan pemberdayaan +Indonesia mendapat indikasi alokasi perempuan dan pemuda akan sangat +pembiayaan pada periode IFAD Replenishment bermanfaat untuk membantu pemerintah +ke-11 (2019-2021) sebesar US$76,4 juta. dalam meningkatkan ketahanan pangan dan +Namun demikian, sesuai koordinasi dengan menanggulangi kemiskinan khususnya di +Bappenas kebutuhan pendanaan pada proyek daerah marginal. Keberhasilan dan inovasi +pipeline untuk 2019-2021 adalah US$215 juta dalam proyek investasi IFAD di Indonesia +yang dengan demikian melebihi alokasi yang tercatat sebagai best practices dan diapresiasi di +diterima. Alternatifnya, di periode IFAD forum IFAD, serta berpotensi disebarluaskan +Replenishment ke-12 (2022-2024) Indonesia ke negara lainnya. +diharapkan dapat memperoleh tambahan +alokasi untuk menutupi kekurangan tersebut, Sampai dengan semester 1 tahun 2023, hak +terutama untuk memenuhi kebutuhan proyek suara Indonesia sejumlah 46.118 votes, atau +Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu sejumlah 0,73 persen dari keseluruhan total +(TEKAD) dan untuk meningkatkan pemulihan suara. Melalui posisi tersebut, Indonesia dapat +perekonomian pedesaan pasca Covid-19. memperoleh bantuan pembangunan sesuai +dengan misi IFAD yang sejalan dengan RPJMN +Dari 5 skenario replenishment IFAD yang telah 2020-2024 dan diharapkan dapat memperluas +disusun dengan mempertimbangkan tiga isu jangkauan proyek yang mendukung sektor +utama yang dibahas selama consultation sessions pertanian skala kecil, memberikan solusi +IFAD Replenishment ke-12, yaitu transition/ bagi tantangan perubahan iklim, teknologi +graduation issue, mainstreaming issue, dan dampak pascapanen yang dapat mengurangi food losses, +finansial Covid-19 terhadap IFAD dan stress dan mencapai output berkesinambungan. Total +test, Indonesia dipandang perlu mewujudkan investasi Indonesia pada IFAD per Desember +komitmen dukungannya kepada IFAD melalui 2022 sebesar US$85,0 juta ekuivalen Rp1.265,9 +skenario B dimana kontribusi Indonesia miliar. Komitmen pembayaran kepada IFAD +diperkirakan sebesar US$10,0 juta. Selanjutnya, didasarkan pada komitmen Pemerintah +Pemerintah Indonesia telah berkomitmen RI pada IFAD Replenishment ke-12 yang +sebesar US$10,0 juta untuk IFAD Replenishment disampaikan dalam 44th Session of the IFAD’s +ke-12 dengan pembayaran dilakukan selama 3 Governing Council Meeting, pada Februari 2021, +tahun dari 2022-2024, dengan nilai pada tahun di Roma, yaitu sebesar US$10,0 juta dengan +2024 sebesar US$4,0 juta atau setara Rp59,6 jadwal pembayaran sebesar US$3,0 juta pada +miliar. tahun 2022 dan 2023, serta US$4,0 juta pada +tahun 2024. +Adapun dana dari IFAD Replenishment ke-12 +akan digunakan untuk membiayai proyek- Untuk itu, dalam RAPBN tahun anggaran +proyek yang berfokus pada 4 (empat) isu yaitu 2024, Pemerintah mengalokasikan investasi +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-31 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +kepada IFAD sebesar Rp59,6 miliar. Manfaat Secara garis besar, keanggotaan Indonesia +yang diharapkan dari investasi tersebut antara pada IDA telah memberikan keuntungan +lain: (1) memperkuat kapasitas masyarakat secara ekonomi yang cukup besar sejak tahun +terpencil serta kapasitas kelembagaan mereka; 1968, dalam bentuk dukungan pendanaan +(2) memperbaiki akses atas sumber daya alam untuk pembangunan berbagai sektor di +yang produktif dan akses atas teknologi; dan Indonesia. Saat ini Indonesia sudah menjadi +(3) meningkatkan akses penduduk miskin graduate country dan termasuk ke dalam +terhadap jasa-jasa keuangan dan pasar produksi. kategori middle income countries. Implikasinya, +Indonesia sudah tidak dapat lagi meminjam +Investasi kepada International kepada IDA. Indonesia akan berfokus untuk +Development Association (IDA) melunasi seluruh pinjaman yang masih harus +dibayar kepada IDA. Indonesia secara rutin +IDA merupakan salah satu anak grup bank +diwajibkan untuk berkontribusi kepada IDA +dunia yang terbentuk pada tahun 1960 dengan +serta dituntut agar dapat lebih berperan aktif +misi membantu negara-negara miskin di dunia +di dalam penentuan kebijakan IDA untuk +untuk keluar dari lubang kemiskinan. IDA +mendukung pembangunan di Indonesia pada +bertanggung jawab dalam memberikan hibah +berbagai bidang, terutama di bidang kesehatan, +dan pinjaman kepada negara-negara miskin +pendidikan, ekonomi dan pembangunan +di dunia di mana hampir 50 persen penerima +daerah, termasuk pertanian dan perikanan. +bantuan merupakan negara-negara miskin di +Afrika. Pinjaman yang diberikan juga berbentuk Melalui IDA Replenishment ke-17 (IDA17), +pinjaman jangka panjang yang biasanya dalam Indonesia untuk pertama kalinya berperan +jangka 30-40 tahun dan tidak berbunga (interest sebagai negara donor di IDA, yang kemudian +free loan). dilanjutkan pada IDA Replenishment ke-18 +(IDA18), IDA Replenishment ke-19 (IDA19), +IDA mengelola kontribusi dari negara mitra +dan IDA Replenishment ke-20 (IDA20). Dengan +dengan cara menyediakan distribusi yang efisien +menjadi negara donor, selain bertujuan +dalam menyalurkan bantuan pembangunan +untuk membantu IDA yang selama ini telah +di negara-negara miskin. Operasional IDA +ikut menopang pembiayaan pembangunan +dilengkapi dengan studi analitis yang mendukung +Indonesia, juga untuk memperoleh tambahan +desain kebijakan untuk mengurangi kemiskinan +hak suara yang lebih besar dalam lembaga +sehingga IDA dapat memberikan masukan +ini, sehingga Indonesia dapat berperan lebih +kepada pemerintah terkait mekanisme untuk +optimal dalam mengarahkan agenda dan +memperluas basis pertumbuhan ekonomi dan +prioritas nasional. +melindungi masyarakat miskin dari guncangan +ekonomi. IDA juga berkoordinasi dengan Komitmen Indonesia pada IDA18 disampaikan +bantuan pendonor lainnya untuk memberikan pada tahun 2016, dengan total Rp1,1 triliun dan +bantuan bagi negara-negara miskin yang dibayarkan tunai dalam 7 kali pembayaran, di +tidak bisa mengelola debt-service burden dan mana pada tahun 2024 merupakan pembayaran +memiliki sistem untuk mengalokasikan hibah ketujuh (terakhir) yaitu sebesar Rp145,0 miliar. +berdasarkan risiko negara debt distress yang Komitmen Indonesia pada IDA19 disampaikan +dirancang untuk membantu negara-negara pada tahun 2019, dengan total US$30,0 juta +agar dapat menjamin debt sustainability. +5-32 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +dan dibayarkan tunai dalam 8 kali pembayaran pada berbagai bidang, terutama di bidang +di mana pada tahun 2024 merupakan cicilan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan +ketiga yaitu sebesar US$4,5 juta atau setara pembangunan daerah, termasuk pertanian dan +Rp67,0 miliar. Komitmen Indonesia pada perikanan. +IDA20 disampaikan pada tahun 2021, dengan +total US$30,0 juta dan dibayarkan tunai dalam Perkembangan pembiayaan investasi dalam +8 kali pembayaran, mulai tahun 2023 sampai rangka meningkatkan kerja sama Indonesia +dengan tahun 2030 dengan jumlah pembayaran di dunia internasional tahun 2019–2023 serta +yang bervariasi tiap tahunnya. Pada tahun 2024, RAPBN tahun anggaran 2024 ditampilkan +akan dilakukan pembayaran sebesar US$7,0 dalam Grafik 5.6. +juta atau setara Rp10,4 miliar. +Pembiayaan Investasi Pada Klaster +Investasi Pemerintah Indonesia pada IDA di Ketahanan Pangan dan Pelestarian +tahun 2022 sebesar US$79,6 juta atau setara Lingkungan Hidup +Rp1.185,4 miliar dengan posisi hak suara per 31 +Untuk klaster ketahanan pangan dan +Maret 2023 sebesar 264.921 atau 0,86 persen. +lingkungan hidup dalam RAPBN tahun +Terkait hal tersebut, dalam RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan +anggaran 2024, Pemerintah mengalokasikan investasi sebesar Rp1.212,7 miliar kepada BLU +investasi kepada IDA sebesar Rp316,3 miliar. BPDLH dalam rangka pemenuhan kebutuhan +Manfaat yang diharapkan melalui investasi dana rehabilitasi mangrove. Pemberian PMN +tersebut antara lain: (1) berpartisipasi aktif dalam tunai melalui kegiatan rehabilitasi mangrove +mendorong pertumbuhan ekonomi dunia; ini sejalan dengan agenda Pemerintah dalam +(2) meningkatkan produktivitas dan standar RPJMN tahun 2020-2024 yang antara lain +hidup negara-negara terbelakang; (3) menjaga terkait dengan peningkatan kualitas lingkungan +dan meningkatkan peran serta Indonesia dalam hidup, peningkatan ketahanan bencana dan +kebijakan strategis dunia internasional; serta iklim, serta pembangunan rendah karbon. +(4) mendukung pembangunan di Indonesia +GRAFIK 5.6 +PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN INVESTASI +KLASTERKERJA SAMA INTERNASIONAL 2019-2024 +(triliun rupiah) +4.3 +3.5 +2.9 +2.3 +1.9 1.5 1.9 +0.9 +0.7 0.9 +2.0 2.0 2.0 1.9 +0.7 1.0 +- - +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +LDKPI Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional Total Investasi Untuk Klaster Kerja Sama Internasional +Sumber: KementerianKeuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-33 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020 tentang PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia +Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, (Persero) +Pemerintah menargetkan rehabilitasi mangrove +seluas 600.000 ha sampai dengan tahun 2024, PMN kepada PT Bahana Pembinaan Usaha +yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun Indonesia/BPUI (Persero) diberikan dalam +2021. Kegiatan ini merupakan perwujudan rangka memenuhi kebutuhan pendanaan bagi +komitmen Pemerintah dalam mendukung anak perusahaannya yaitu PT Asuransi Jiwa +pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan IFG atau IFG Life dalam menerima polis +(Sustainable Development Goals/SDGs). Pada hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya +tahun 2030, target penurunan emisi karbon (Persero). Penambahan PMN ini merupakan +sebesar 31,9 persen dengan usaha sendiri atau bagian dari komitmen Pemerintah dalam +43,2 persen dengan bantuan internasional dapat penyelesaian secara tuntas penyelamatan polis +terwujud. Dengan tercapainya penurunan emisi Jiwasraya, yang apabila tidak dilakukan akan +karbon tersebut diharapkan akan berkontribusi memiliki dampak ekonomi dan sosial. +positif pada kinerja sektor-sektor terkait antara +Hingga semester I tahun 2023 terdapat +lain pertanian, energi, industri, limbah, dan +liabilitas (polis) kurang lebih sebesar Rp7,4 +kehutanan. +triliun yang telah menyetujui restrukturisasi +Manfaat yang akan didapat dari investasi namun masih tertinggal di Jiwasraya, sehingga +Pemerintah pada kegiatan rehabilitasi proses pengalihan polis tersebut masih terus +mangrove dimaksud yaitu: (1) terpulihkannya dilakukan secara bertahap dan memerlukan +ekosistem mangrove; (2) meningkatkan dukungan Pemerintah agar dapat dilakukan +kesejahteraan ekonomi, ketahanan sosial percepatan dengan tetap menjaga kondisi +dan lingkungan masyarakat, serta kedaulatan keuangan IFG Life tetap sehat. Total +negara; (3) menumbuhkan kegiatan-kegiatan kebutuhan pendanaan yang diperlukan dalam +ekonomi baru di sekitar kawasan mangrove; proses pengalihan polis Jiwasraya ke IFG Life +serta (4) mengurangi risiko bencana tsunami, diperkirakan sekitar Rp8.010,0 miliar. Alokasi +sehingga diharapkan nantinya dapat menekan PMN kepada PT BPUI (Persero) dalam +biaya penanggulangan bencana. RAPBN tahun anggaran 2024 ini merupakan +bagian dari pemenuhan kebutuhan pendanaan +Pembiayaan Investasi untuk Klaster tersebut. Selain dukungan Pemerintah tersebut, +Lainnya PT BPUI (Persero) juga akan mengoptimalkan +pendanaan secara korporasi dalam memenuhi +Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah kebutuhan pendanaan terkait pengalihan polis +mengalokasikan pembiayaan investasi untuk Jiwasraya. Dalam skenario optimis, PT BPUI +Klaster lainnya, yaitu PMN kepada PT BPUI (Persero) diperkirakan mampu menghimpun +(Persero) dan PMN nontunai kepada PT Len pendanaan secara korporasi hingga Rp1.450,0 +Industri (Persero), PMN kepada Lembaga miliar, dari fundraising. +Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), +cadangan pembiayaan investasi dan cadangan Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, PMN +pembiayaan lainnya, serta pembiayaan yang akan diberikan kepada PT BPUI (Persero) +pendidikan yang bersifat cadangan. sebesar Rp3.556,0 miliar. Manfaat yang akan +5-34 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +diperoleh dari investasi Pemerintah melalui pertama sebesar US$39,9 juta dan tahap kedua +PMN kepada PT BPUI (Persero) tersebut Tranche A sebesar US$3,6 juta. +antara lain teruwujudnya penyelesaian proses +restrukturisasi, bail-in, dan pengalihan polis dari Outstanding utang PT Dirgantara Indonesia +Jiwasraya kepada IFG Life, di mana nasabah (Persero) sebesar US$43,5 juta tersebut berupa +yang memiliki polis tersebut berasal dari utang pokok sebesar US$43,5 juta dan bunga +berbagai lapisan masyarakat termasuk profesi sebesar US$56,1 ribu. Telah disepakati bahwa +guru yang menginvestasikan uang pensiunnya. utang pokok akan ditindaklanjuti dengan +proses restrukturisasi melalui cara konversi +PT Len Industri (Persero) menjadi tambahan PMN. Sementara itu, utang +bunga akan diselesaikan dengan pembayaran +PT Len Industri (Persero) merupakan tunai ke Rekening Kas Umum Negara +induk holding BUMN Industri pertahanan di (RKUN) selambat-lambatnya sebelum PP +Indonesia, salah satu anggotanya merupakan PMN diterbitkan. +PT Dirgantara Indonesia (Persero). Sebelum +terbentuknya holding BUMN industri Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, PMN +pertahanan, PT Dirgantara Indonesia (Persero) nontunai dalam bentuk konversi utang pokok +memiliki pinjaman dana talangan dari Badan menjadi tambahan PMN akan dialokasikan +Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). sebesar Rp649,2 miliar kepada PT Dirgantara +Perjanjian pinjaman tersebut ditandatangani Indonesia (Persero) melalui induk holding-nya +pada tahun 2003 dan 2004 yang digunakan yaitu PT Len Industri (Persero). Manfaat yang +untuk mendukung Program Restrukturisasi akan didapat dengan dialokasikan pembiayaan +Sumber Daya Manusia. investasi melalui PMN nontunai tersebut +antara lain: (1) memperbaiki kinerja dan +Pinjaman dana talangan tersebut terdiri dari kesehatan keuangan PT Dirgantara Indonesia +dua tahap dengan nilai total sebesar US$65,7 (Persero); (2) memperkuat permodalan holding +juta. Tahap pertama sebesar US$49,1 juta BUMN industri pertahanan dalam rangka +diberikan pada 18 November 2003 dan Tahap mewujudkan ketahanan industri pertahanan +kedua sebesar US$16,6 juta diberikan pada 23 di level internasional; (3) meningkatkan +Februari 2004. Pinjaman dana talangan tahap pengembalian dividen dan nilai perseroan; dan +kedua terdiri dari Tranche A sebesar US$3,6 (4) meningkatkan potensi penerimaan negara +juta dan Tranche B sebesar US$13,0 juta. melalui peningkatan PPh Badan. +Total pinjaman dana talangan sebesar US$65,7 Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia +juta tersebut telah diselesaikan sebesar US$22,2 (LPEI) +juta. Pinjaman tahap satu telah diselesaikan +sebesar US$9,2 juta secara tunai. Sementara LPEI mendapatkan penugasan khusus ekspor +itu, pinjaman tahap kedua Tranche B telah (PKE) dari Pemerintah untuk menyediakan +dikonversikan menjadi PMN sebesar US$13,0 pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek +juta (PP No.73 Tahun 2011). Masih terdapat yang secara komersial sulit dilaksanakan, +sisa pinjaman dana talangan sebesar US$43,5 namun dianggap perlu oleh Pemerintah +juta yang terdiri dari saldo pinjaman tahap untuk mendukung kebijakan ekspor nasional. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-35 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Penugasan tersebut meliputi ekspor barang, Program PKE secara umum menunjukkan hasil +ekspor jasa dan kegiatan pendukung untuk dampak yang positif terhadap 13 sektor dan +ekspor. Program PKE yang masih berlangsung hanya 1 sektor yang mengalami dampak negatif +memiliki masa berlaku penugasan yang yaitu sektor Perdagangan, Perhotelan dan +beragam. Beberapa program berakhir pada 31 Restoran karena output yang diproduksi dalam +Desember 2023 dan beberapa program lainnya sektor tersebut lebih dipilih untuk dijual dalam +berakhir pada 31 Desember 2027. Tambahan domestik dibanding dijual ke luar negeri dalam +PMN akan digunakan untuk menambah asumsi maksimisasi profit oleh para produsen. +kapasitas dari PKE yang alokasinya sudah Dengan adanya dukungan pembiayaan melalui +mendekati pagu. program PKE, dapat memberikan daya +saing bagi pelaku ekspor dalam pelaksanaan +Selain secara spesifik mendukung program proyek dan kegiatan ekspor sehingga dapat +Pemerintah yang terdapat pada K/L pengusul, berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan +dukungan terhadap program ekspor nasional ekonomi termasuk penerimaan devisa +yang dilakukan melalui Program PKE sejalan negara yang akan memberikan dampak pada +dengan Strategi Perdagangan Internasional meningkatnya penerimaan pajak dan nonpajak. +dalam Visi Indonesia 2045 yang telah +ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Total PMN kepada LPEI untuk pelaksanaan +Pembangunan Nasional/Bappenas. Target PKE sampai dengan semester I tahun 2023 +untuk perdagangan luar negeri pada tahun 2045 sebesar Rp8.700,0 miliar. Dari total PMN yang +adalah menjadi negara pengekspor terbesar telah diterima dalam rangka pelaksanaan PKE, +ke-10 dunia dengan pangsa pasar sebesar 2,0 telah ditetapkan 12 program PKE di mana +persen baik barang maupun jasa, meningkat sampai dengan semester I tahun 2023 terdapat +dari urutan ke-29 dunia dengan pangsa pasar delapan Program PKE masih berlaku masa +sebesar 0,9 persen pada tahun 2015. Untuk penugasannya, yaitu PKE Pengembangan +mencapai target tersebut, pengembangan Pariwisata KEK Mandalika; PKE Kawasan +perdagangan luar negeri dilakukan dalam tiga Afrika, Asia Selatan, dan Timur Tengah; +tahap, di mana tahap pertama (2016-2025) PKE Dukungan Pelaku UKM Berorientasi +dilakukan melalui pengembangan ekspor yang Ekspor; PKE Industri Penerbangan Indonesia; +diarahkan pada perbaikan pranata pendukung PKE Penyediaan Trade Finance dalam rangka +ekspor, baik berupa investasi pada sektor yang Pemulihan Ekonomi Nasional; PKE Industri +berorientasi ekspor maupun penguatan industri Alat Transportasi; PKE Pengembangan +berorientasi ekspor. Adapun strategi yang telah Destinasi Pariwisata Super Prioritas; dan PKE +ditetapkan Bappenas untuk periode 2016- Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. +2025 sejalan dengan pelaksanaan program +PKE, di mana strategi perdagangan luar negeri Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, +akan dilakukan melalui diversifikasi (produk Pemerintah kembali mengalokasikan investasi +maupun pasar) ekspor sehingga struktur terkait penugasan khusus ekspor kepada +ekspor Indonesia yang awalnya mengandalkan LPEI sebesar Rp10.000,0 miliar. Manfaat +ekspor komoditas, secara bertahap bergeser yang diharapkan dari investasi tersebut antara +pada ekspor produk manufaktur yang bernilai lain: (1) membantu memberikan pembiayaan +tambah dan peranan ekspor jasa yang semakin ekspor pada area yang tidak dimasuki oleh +meningkat terutama dari jasa pariwisata. +5-36 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +bank atau lembaga keuangan komersial; Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi +(2) meningkatkan peluang penetrasi pasar Perguruan Tinggi. +ke negara nontradisional; (3) mendorong +peningkatan pembiayaan ekspor nasional pada Alokasi pembiayaan investasi pada RAPBN +produk ekspor unggulan dan potensial; serta tahun anggaran 2024 dirinci berdasarkan +(4) diversifikasi fasilitas keuangan tidak hanya klaster, yaitu klaster infrastruktur, klaster +pembiayaan namun penjaminan dan asuransi. pendidikan, klaster pangan dan lingkungan +hidup, klaster kerja sama internasional, serta +Cadangan Pembiayaan Investasi klaster lainnya sebagaimana ditampilkan dalam +Tabel 5.8. +Dalam rangka mengakomodasi rencana +pembiayaan investasi pada BUMN dan/ 5.2.2.3 Pemberian Pinjaman +atau Lembaga/Badan Lainnya yang masih +memerlukan kondisi/prasyarat tertentu, 5.2.2.3.1 Penyaluran Pemberian Pinjaman +Pemerintah mengalokasikan cadangan +pembiayaan investasi dan cadangan Program pemberian pinjaman diatur dalam +pembiayaan lainnya. Cadangan tersebut Pasal 6 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 2004 +dapat dilaksanakan setelah memperoleh hasil tentang Perbendaharaan Negara. Sebagaimana +pemantauan kesiapan dan progres pelaksanaan diamanatkan, Pemerintah dapat memberikan +kinerja BUMN dan/atau Lembaga/Badan pinjaman kepada entitas dimaksud dengan +Lainnya yang masih memerlukan kondisi/ dana bersumber dari APBN. Pemberian +prasyarat tertentu. Pemerintah mengalokasikan pinjaman diatur lebih lanjut melalui Peraturan +cadangan pembiayaan investasi sebesar Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.05/2019 +Rp25.780,0 dan cadangan pembiayaan lainnya tentang Perubahan atas Peraturan Menteri +sebesar Rp13.000,0 miliar dalam RAPBN Keuangan Nomor 108/PMK.05/2016 tentang +tahun anggaran 2024. Tata Cara Penerusan Pinjaman Dalam Negeri +dan Penerusan Pinjaman Luar Negeri kepada +Kemudian, pembiayaan pendidikan Badan Usaha Milik Negara dan Pemerintah +dialokasikan sebesar Rp52.000,0 miliar dalam Daerah. +RAPBN tahun anggaran 2024 dan bersifat +cadangan. Hal ini terkait dengan pemenuhan Pemberian pinjaman yang berasal dari APBN +amanat UUD 1945 untuk mengalokasikan 20 berperan sebagai pilihan pinjaman lunak +persen total belanja negara sebagai anggaran untuk digunakan dalam capital expenditure +pendidikan. Komitmen Pemerintah untuk pada BUMN dan Pemda, khususnya proyek +mendukung sektor pendidikan melalui penugasan Pemerintah. Namun demikian, tren +tambahan alokasi anggaran pada pos pemberian pinjaman dalam beberapa tahun +pembiayaan pendidikan yang bersifat cadangan terakhir menurun dengan sedikitnya jumlah +dapat direalisasikan apabila terdapat kebutuhan BUMN yang mengajukan proposal pemberian +antara lain melalui realokasi dari pos cadangan pinjaman baru, sedangkan beberapa pinjaman +pembiayaan pendidikan ke pos Dana Abadi telah selesai masa penarikannya. Pemberian +di Bidang Pendidikan kepada BLU LPDP pinjaman kepada Pemda dilaksanakan dalam +terkait kebutuhan DAP (termasuk Dana rangka alternatif pembiayaan pengembangan +Abadi Pesantren), Dana Abadi Penelitian, +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-37 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +TABEL 5.8 +PEMBIAYAAN INVESTASI RAPBN TAHUN ANGGARAN 2024 +(triliun rupiah) +URAIAN JUMLAH +1. Klaster Infrastruktur (43,1) +- PMN kepada BUMN (14,4) +PT Hutama Karya (Persero) (12,5) +PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (1,9) +- Investasi kepada BLU LMAN (15,0) +- Investasi Pemerintah Non-Permanen untuk FLPP (13,7) +2. Klaster Pendidikan (25,0) +- Investasi kepada BLU LPDP (25,0) +3. Klaster Pangan dan Lingkungan Hidup (1,2) +-Investasi kepada BLU BPDLH untuk rehabilitasi mangrove (1,2) +4. Klaster Kerja Sama Internasional (1,9) +- Investasi kepada Islamic Development Bank (IsDB) (1,5) +- Investasi kepada International Fund for Agriculture Development (IFAD) (0,1) +- Investasi kepada International Development Association (IDA) (0,3) +5. Klaster Lainnya (105,0) +-PMN kepada PT BPUI (Persero) (3,6) +-PMN Non-tunai kepada PT Len Industri (Persero) (0,6) +-PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) (10,0) +-Cadangan Pembiayaan Investasi (25,8) +-Cadangan Pembiayaan Lainnya (13,0) +-Pembiayaan Pendidikan (52,0) +TOTAL (176,2) +daerah bagi Pemda. Alternatif pembiayaan dan kelayakan kegiatan/proyek. Sumber +tersebut bertujuan agar Pemda mampu pembiayaan diperoleh melalui lembaga/ +memberikan pelayanan terbaik kepada kreditur bilateral, multilateral, swasta asing, +masyarakat, serta memberikan kontribusi bagi dan/atau Lembaga Penjamin Kredit Ekspor +pembangunan sosial dan ekonomi jangka untuk kemudian diteruspinjamkan kepada +panjang. Pada tahun 2023 telah dilakukan BUMN/Pemda untuk membiayai proyek +penandatanganan perjanjian pinjaman baru sesuai daftar kegiatan yang telah ditetapkan. +proyek MRT Jakarta Fase 2 sebagai kelanjutan +proyek MRT Jakarta Fase 1 yang sebelumnya Pemberian pinjaman pada tahun 2024 +closing di tahun 2022. Selain Pemprov DKI digunakan untuk mendukung pembiayaan +Jakarta, direncanakan penandatanganan pembangunan infrastruktur, pencapaian +pinjaman sebagai pendanaan proyek Construction target Sustainable Development Goals (SDG’s) +of Haji General Hospital Medan to International serta mendorong penyelesaian proyek-proyek +Standard yang akan dilaksanakan oleh Pemprov pembangkit listrik berbasis energi baru +Sumatera Utara. terbarukan seperti PLTA dan PLTP. Hal ini +dilakukan guna mendukung pencapaian target +Pemberian pinjaman kepada BUMN/Pemda bauran energi baru terbarukan sebesar 23,0 +dilakukan dengan mempertimbangkan persen pada tahun 2025. +kemampuan membayar kembali debitur +5-38 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Selain proyek ketenagalistrikan, program Kebijakan Pengelolaan Pemberian +pemberian pinjaman turut serta dalam Pinjaman, Perkembangan Pelaksanaan +pengembangan pembiayaan inovatif dan dan Realisasi Penarikan Pemberian +green economy, terutama dalam menanggulangi Pinjaman +dampak perubahan iklim melalui proyek +pendanaan yang dilaksanakan PT SMI Pemberian pinjaman yang berasal dari +(Persero) diantaranya proyek Geothermal Resource penerusan pinjaman luar negeri dilaksanakan +Mitigation, dan SIO-Green Finance Facility. sesuai Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri +Jangka Menengah (DRPLN-JM/Blue Book), +Proyek Mass Rapid Transportation (MRT) Jakarta Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri +Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI yang dibiayai (DRPPLN/Green Book), dan Daftar Kegiatan +melalui pinjaman JICA dilaksanakan dalam dua yang diterbitkan/ditetapkan oleh Kementerian +skema, yaitu hibah dan penerusan pinjaman Perencanaan Pembangunan Nasional/ +kepada Pemprov DKI Jakarta, dimana porsi Bappenas. Pemberian pinjaman kepada +yang diteruspinjamkan dengan realisasi BUMN dilakukan dengan mempertimbangkan +penarikan pinjaman sebesar Rp6.811,2 miliar kemampuan membayar kembali debitur +telah selesai dan telah beroperasi di tahun 2019. dan kelayakan pembiayaan kegiatan/proyek. +Pada tahun 2023 Pemprov DKI Jakarta telah Sumber pembiayaan diperoleh melalui pinjaman +menyepakati perjanjian pinjaman JICA IP- luar negeri dari lembaga/kreditur bilateral, +585 untuk pembiayaan lanjutan proyek MRT multilateral, swasta asing, dan/atau Lembaga +Jakarta fase II di tahun 2023 sampai dengan Penjamin Kredit Ekspor. Setiap ketentuan yang +2025 dengan komitmen pinjaman sebesar diatur dalam kontrak/perjanjian pinjaman luar +JPY80,5 miliar. negeri secara umum diteruskan kepada debitur, +termasuk biaya-biaya terkait pinjaman tersebut +Perkembangan penyaluran pemberian sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun +pinjaman tahun 2019 – 2023 ditampilkan 2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor +dalam Grafik 5.7. 108/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah +dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor +108/PMK.05/2019. +GRAFIK 5.7 +REALISASI PENYALURAN PENERUSAN PINJAMAN, 2019-2023 +(triliun rupiah) +5,7 +3,6 +2,4 +2,0 +1,8 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-39 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Ketidaktepatan pengelolaan pemberian loan BUMN dan Pemda, yaitu PT PLN (Persero) +pinjaman akan menghambat upaya percepatan sebanyak 8 (delapan) pinjaman, PT Pertamina +pembangunan dan dapat menimbulkan (Persero) 1 (satu) pinjaman, PT SMI (Persero) +tambahan beban keuangan negara, salah 5 (lima) pinjaman, Pemprov DKI Jakarta 1 +satunya adalah keterlambatan dalam (satu) pinjaman, dan Pemprov Sumatera Utara +pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh pinjaman 1 (satu) pinjaman dengan rencana penyaluran +luar negeri yang menyebabkan rendahnya sebesar Rp4.171,9 miliar. Rincian penyaluran +tingkat penyerapan. Salah satu upaya untuk pemberian pinjaman tahun 2024 ditampilkan +menghindari rendahnya tingkat penyerapan dalam Tabel 5.9. +adalah dengan membuat perencanaan, baik +itu perencanaan pelaksanaan kegiatan/ Penyelesaian Pinjaman BUMN dan Pemda +proyek maupun perencanaan penarikan +Status pinjaman lancar diberikan kepada debitur +pinjaman untuk membiayai kegiatan/proyek. +yang membayar kewajiban sebelum/sesuai +Rencana penarikan dana pemberian pinjaman +dengan jadwal pembayaran yang ditetapkan +dilaksanakan untuk tertib administrasi dan +dalam perjanjian pinjaman. Pembayaran +menciptakan good governance. +kembali pinjaman dilakukan sesuai jadwal yang +Untuk menjaga progres pelaksanaan kegiatan/ telah diatur dalam perjanjian/amandemen +pembangunan proyek yang dibiayai sesuai pinjaman. Setiap periode dilakukan rekonsiliasi +dengan kontrak/perjanjian pinjaman, atas kewajiban jatuh tempo pinjaman. Debitur +Pemerintah melaksanakan monitoring dan yang memenuhi kewajibannya hingga akhir +evaluasi atas penyerapan/realisasi penarikan pembayaran selanjutnya akan diterbitkan surat +dana debitur. Hal ini untuk memastikan keterangan lunas. Kemudian untuk debitur yang +agar kegiatan/proyek selesai tepat waktu, melakukan pembayaran melewati jatuh tempo +berdaya guna, dan memberikan hasil positif dikenakan sanksi/penalti biaya administrasi. +bagi keuangan debitur sehingga risiko Apabila debitur tidak mampu memenuhi +ketidaklancaran pembayaran kembali dapat kewajibannya dalam jangka lebih dari 3 (tiga) +dimitigasi sejak awal. tahun setelah jatuh tempo maka status pinjaman +debitur masuk ke dalam kategori macet, sesuai +Pada tahun 2024, direncanakan penyaluran PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang +dana pemberian pinjaman terhadap 16 project Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan +TABEL 5.9 +RINCIAN PENYALURAN PEMBERIAN PINJAMAN TAHUN 2024 +(miliar rupiah) +No Pengguna Dana Jumlah +1 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2.115,8) +2 PT Pertamina (Persero) (877,1) +3 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (267,3) +4 Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (1,0) +5 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (910,8) +Total (4.171,9) +Sumber: Kementerian Keuangan +5-40 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan PMK.05/2019. Penyelesaian dilaksanakan +Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan melalui skema: (1) penjadwalan kembali; (2) +Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian perubahan persyaratan; dan (3) penghapusan +Negara/Lembaga dan Bendahara Umum melalui skema pertukaran sebagian atau seluruh +Negara. Dalam hal piutang Pemerintah kewajiban nonpokok atas pinjaman Pemerintah +pada debitur masuk kategori macet, debitur Daerah dengan kewajiban Pemerintah Daerah +berkenaan wajib mengajukan permohonan untuk mendanai kegiatan sarana dan prasarana +optimalisasi penyelesaian piutang negara sesuai yang dibiayai dengan dana belanja modal yang +PMK 211/PMK.05/2021 tentang Tata Cara bersumber dari Anggaran Pendapatan dan +Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Belanja Daerah (debt swap). +yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman +Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada +Optimalisasi penyelesaian piutang sebagaimana +BUMN/Perseroan/BHL. +dimaksud di atas dilaksanakan dengan lebih +dari 1 (satu) cara. Dalam hal optimalisasi +a. Kebijakan restrukturisasi pinjaman BUMN +penyelesaian piutang negara melalui +mekanisme dimaksud tidak dapat diselesaikan, +Pelaksanaan restrukturisasi pinjaman BUMN +penyelesaiannya dilakukan melalui pengurusan +berpedoman pada PMK Nomor 211/ +oleh PUPN dengan mengikuti mekanisme +PMK.05/2021. Berdasarkan PMK tersebut, +peraturan perundang-undangan yang berlaku. +optimalisasi penyelesaian piutang negara pada +Optimalisasi penyelesaian piutang negara +BUMN dilakukan dengan cara: (1) penjadwalan +tersebut perlu mendapatkan persetujuan +kembali; (2) perubahan persyaratan; (3) Debt to +Menteri Keuangan. Setelah syarat dan +Asset Swap; (4) PMN; (5) penghapusan; dan +ketentuan pinjaman berubah sesuai dengan +(6) keringanan (discount) pembayaran. +hasil analisis prospek usaha dan kemampuan +bayar Pemda, maka dilakukan amandemen +Sampai dengan semester I tahun 2023, +terhadap perjanjian pinjaman dimaksud. +terdapat 1 usulan restrukturisasi pinjaman +dari BUMN/PT dalam proses pemenuhan +Sampai dengan semester I tahun 2023 masih +kelengkapan dokumen (PT Mega Eltra). +terdapat 4 Pemda yang sedang dalam proses +Total hak tagih Pemerintah yang telah dan +penyelesaian utang melalui mekanisme +akan direkstrukturisasi s.d. semester I tahun +restrukturisasi pinjaman, diantaranya Pemprov. +2023 sebesar Rp2.626,0 miliar. Adapun +Maluku, Pemkab. Lampung Utara, Pemkab. +rincian BUMN yang sedang dalam proses +Lampung Tengah, dan Pemkot. Makassar serta +restrukturisasi adalah sebagaimana Tabel 5.10. +1 Pemda melalui mekanisme potong DAU +yaitu Pemkab. Aceh Timur. +b. Kebijakan restrukturisasi pinjaman Pemda +Dalam rangka penyelesaian pinjaman Pemda 5.2.2.3.2 Penerimaan Cicilan +yang mengalami kesulitan pembayaran Pengembalian Pemberian +dilakukan melalui restrukturisasi pinjaman. Pinjaman kepada BUMN/Pemda +Penyelesaian pinjaman dilaksanakan sesuai +PMK Nomor 176/PMK.05/2016 yang Penerimaan cicilan pengembalian pemberian +terakhir diubah dengan PMK Nomor 104/ pinjaman timbul dari kewajiban debitur +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-41 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +TABEL 5.10 +DAFTAR DEBITUR BUMN DALAM PROSES RESTRUKTURISASI +(miliar rupiah) +Utang +Utang Historis Restrukturisasi dan Rencana Nilai +No BUMN Non +Pokok PMN Restrukturisasi +Pokok +Rp 358,17 miliar atau Rp 6,32 miliar +PT Industri Kapal (RDI)danUSD 19,79juta (SLA)selama +1. 204,7 153,5 +Indonesia (Persero) 20 tahun tingkat bunga 0% (RDI) dan +1,25% (SLA) +10 tahun tingkat bunga 0% dengan opsi +2. PT Mega Eltra 22,1 24,2konversi sisa tagihan menjadi modal +pada tahun 2031. +Dalam proses +PT Dok Perkapalan +3. 89,2 433,6 PKPU tanggal 27 +Kodja Bahari (Persero) +Juni 2023 +Total 316,0 611,3 +Sumber: Kementerian Keuangan +BUMN/Pemda untuk membayar kembali memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi. +cicilan pokok dan bunga sebagaimana diatur Selain itu, pengelolaan pinjaman dilakukan +dalam naskah perjanjian penerusan pinjaman. dengan memperhatikan tata kelola yang baik +Naskah perjanjian tersebut antara lain mengatur melalui penggunaan sarana IT seperti aplikasi +tanggal jatuh tempo, nilai kewajiban pokok, dan Debt Management & Financial Analysis System +kewajiban lainnya. Berdasarkan jadwal jatuh (DMFAS) dan Subsidiary Loan Information +tempo pinjaman, Pemerintah melalui KPPN Management (SLIM), rekonsiliasi jatuh tempo +Khusus Investasi, selaku unit yang memiliki pinjaman, serta penagihan yang dilakukan secara +kewenangan untuk mengadministrasikan tepat waktu. Sementara itu, penerimaan cicilan +pengelolaan pinjaman dan menerbitkan tagihan pokok pemberian pinjaman pada tahun 2020 +jatuh tempo. Surat tagihan tersebut menjadi di bawah targetnya yang disebabkan adanya +dasar bagi debitur membayarkan kewajiban rencana penerimaan nontunai yang berasal +jatuh temponya dan kemudian menyetorkan dari konversi PMN yang tidak direalisasikan, +kewajibannya melalui Rekening Dana Investasi yaitu PT PANN (Persero) sebesar Rp3.762,8 +(RDI) atau Rekening Pemerintah Daerah miliar dan PT BPUI (Persero) sebesar Rp268,0 +(RPD). Selanjutnya, penerimaan tersebut akan miliar, serta tidak tercapainya penerimaan kas +dicatat sebagai penerimaan pembiayaan untuk senilai Rp1.828,8 miliar. +kewajiban pokok sedangkan kewajiban bunga +dan denda akan dicatat sebagai PNBP. Pada tahun anggaran 2022, penerimaan cicilan +pengembalian pemberian pinjaman terealisasi +Realisasi penerimaan cicilan sebelum tahun sebesar Rp3.952,2 miliar atau 94,9 persen dari +2020 selalu di atas target, disebabkan oleh target tahun 2022 sebesar Rp4.163,6 miliar. +beberapa faktor antara lain proses penyusunan Penerimaan cicilan pengembalian pemberian +proyeksi yang dilakukan berdasarkan jadwal pinjaman pada semester I tahun 2023 sebesar +pinjaman lancar yang jatuh tempo, sehingga Rp2.004,5 miliar atau 31,1 persen dari target +5-42 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +penerimaan cicilan pengembalian pemberian 5.2.2.4 Kewajiban Penjaminan +pinjaman tahun 2023. Proyeksi nilai penerimaan +cicilan pengembalian pemberian pinjaman Dalam rangka mendukung percepatan +sampai dengan akhir tahun 2023 diproyeksikan pembangunan infrastruktur, sejak tahun 2008 +senilai Rp6.461,9 miliar atau lebih tinggi Pemerintah telah memberikan penjaminan. +sebesar 1,8 persen dari target tahun 2023. Nilai Dalam perkembangannya, selama periode +tersebut dipengaruhi oleh perbedaaan/selisih tahun 2020-2022, Pemerintah juga memberikan +nilai kurs yang digunakan dalam penyusunan penjaminan dalam rangka PEN. Kewajiban +target penerimaan cicilan pengembalian penjaminan merupakan kewajiban yang +pemberian pinjaman dengan posisi kurs tengah menjadi beban Pemerintah akibat pemberian +per 20 Juni 2023 (Rp14.993,5/US$). jaminan kepada K/L, Pemda, BUMN, +BUMD, dan pelaku usaha yaitu UMKM, +Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, korporasi, dan BUMN dalam program PEN. +penerimaan cicilan pengembalian pemberian Penjaminan tersebut diberikan dalam hal +pinjaman kepada BUMN/Pemda ditargetkan K/L, Pemda, BUMN, BUMD, dan pelaku +sebesar Rp3.921,3 miliar. Penerimaan cicilan usaha yaitu UMKM, korporasi, dan BUMN +pokok BUMN masih menjadi kontributor dalam program PEN dimaksud tidak dapat +terbesar dengan nilai penerimaan ekuivalen memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan/ +Rp3.845,4 miliar. Nilai proyeksi tersebut disusun atau badan usaha sesuai perjanjian pinjaman +menggunakan asumsi nilai tukar Rp15.000/ atau perjanjian kerja sama. +US$. Faktor yang memengaruhi penerimaan +cicilan pengembalian pemberian pinjaman Mekanisme penjaminan diberikan dalam dua +antara lain fluktuasi kurs dimana pinjaman bentuk, yaitu penjaminan kredit (pinjaman +BUMN/Pemda sebagian besar menggunakan perbankan dan obligasi) dan penjaminan +mata uang asing. Perkembangan realisasi investasi. Penjaminan kredit diberikan oleh +dan target penerimaan cicilan pengembalian Pemerintah kepada pihak terjamin atas +pemberian pinjaman tahun 2019-2023 dapat kewajiban pembayaran kredit perbankan dan/ +dilihat pada Grafik 5.8. atau obligasi yang tidak dapat dibayarkan oleh +GRAFIK 5.8 +PERKEMBANGAN PENERIMAAN CICILAN PENGEMBALIAN +PEMBERIAN PINJAMAN, 2019-2024 +(triliun rupiah) +6,5 +4,6 +4,4 +3,9 4,0 3,9 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Sumber: KementerianKeuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-43 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +pihak terjamin. Enam proyek infrastruktur Jaminan Pemerintah untuk Percepatan +dengan penjaminan kredit yaitu: (1) Proyek Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik +10.000 MW Tahap I; (2) Proyek Percepatan yang Menggunakan Batu Bara. Sejak awal +Penyediaan Air Minum; (3) Proyek Jalan Tol pelaksanaannya hingga Juni 2023, Pemerintah +di Sumatera; (4) Proyek Infrastruktur dengan telah menerbitkan jaminan pinjaman sebanyak +Skema Pinjaman Langsung; (5) Proyek Light 32 surat jaminan untuk proyek pembangkit +Rail Transit (LRT) Jakarta, Bogor, Depok, dan 4 (empat) surat jaminan untuk proyek +dan Bekasi (Jabodebek); dan (6) Proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah +Infrastruktur Ketenagalistrikan. Selain tersebut adalah sebesar Rp40.891,9 miliar dan +itu, dalam rangka PEN, Pemerintah telah US$3,9 miliar. Pembangunan Proyek 10.000 +memberikan penjaminan antara lain melalui MW Tahap I mencakup 37 PLTU dengan +badan usaha penjaminan yang ditunjuk dalam total kapasitas sebesar 9.975 MW. Dikarenakan +bentuk penjaminan atas kredit/obligasi kepada berbagai kendala, 4 PLTU dengan jumlah +BUMN dan kredit modal kerja pelaku usaha kapasitas 78 MW dibatalkan. Sampai dengan +yang diberikan oleh perbankan. Sementara semester I tahun 2023, PLTU yang telah +itu, penjaminan investasi diberikan bersama beroperasi mencapai sebesar 9.722 MW dan +Pemerintah dan/atau PT Penjaminan sisa kapasitas sebesar 175 MW masih dalam +Infrastruktur Indonesia/PII (Persero) dalam proses konstruksi. Lokasi PLTU tersebar di +menjamin risiko infrastruktur sesuai prinsip seluruh Indonesia yaitu di wilayah Jawa-Bali +alokasi risiko dalam proyek KPBU dan sebanyak 10 PLTU (7.490 MW), di wilayah +penjaminan risiko politik oleh Pemerintah Sumatera 8 PLTU (1.411 MW), di wilayah +pada PSN. Kalimantan dan Sulawesi 9 PLTU (845 MW), +serta di wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan +Secara umum penjaminan Pemerintah diberikan Papua sebanyak 6 PLTU (151 MW). Dari sisi +dalam rangka penugasan yang diklasifikasikan penjaminan, sampai dengan semester I tahun +ke dalam tiga kategori, yaitu penjaminan untuk 2023, sebanyak 31 pinjaman telah selesai/lunas +percepatan pembangunan proyek infrastruktur dengan total nilai pinjaman sebesar Rp36.217,0 +nasional, penyediaan pembiayaan infrastruktur miliar dan US$2,7 miliar, sedangkan penjaminan +daerah kepada BUMN, dan dukungan yang masih efektif yaitu 5 (lima) surat jaminan +penjaminan pada program PEN. dengan posisi outstanding sebesar Rp1.757,1 +miliar dan US$0,1 miliar. +Penugasan Percepatan Pembangunan +Proyek Infrastruktur Nasional Sementara itu, penjaminan Pemerintah dalam +mendukung Program Percepatan Penyediaan +Penjaminan Pemerintah dalam mendukung +Air Minum diberikan kepada perbankan +program percepatan pembangunan pembangkit +dalam rangka menjamin pinjaman proyek +tenaga listrik diberikan kepada pembangkit +pembangunan penyediaan air minum oleh +tenaga listrik yang menggunakan batu bara +PDAM sebagaimana amanat Perpres Nomor +(Proyek 10.000 MW Tahap I). Hal ini sejalan +29 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi +dengan amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2007 +Perpres Nomor 46 Tahun 2019 tentang +tentang Perubahan atas Peraturan Presiden +Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh +Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian +Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan +5-44 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Penyediaan Air Minum. Sejak awal program pembangunan jalan tol di Sumatera sebagaimana +hingga bulan Juni 2023, Pemerintah telah amanat Perpres Nomor 100 Tahun 2014 +menerbitkan 14 surat jaminan kepada 13 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di +PDAM terjamin dengan total nilai komitmen Sumatera, kemudian diubah dengan Perpres +pinjaman sebesar Rp624,7 miliar, yaitu kepada Nomor 117 Tahun 2015. Secara keseluruhan, +PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Kabupaten PT Hutama Karya (Persero) diberikan +Lombok Timur, PDAM Kabupaten Bogor, penugasan membangun 24 ruas jalan tol dari +PDAM Kota Malang, PDAM Bandarmasih Bakauheni sampai Banda Aceh, dengan rencana +Kota Banjarmasin, PDAM Giri Menang, pembangunan tahap pertama atas 8 (delapan) +PDAM Kota Denpasar, PDAM Kabupaten ruas jalan tol. PT Hutama Karya (Persero) +Banyumas, PDAM Kabupaten Cilacap, mendapatkan penugasan yang meliputi +PDAM Kabupaten Palopo, PDAM Kabupaten pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan +Buleleng, PDAM Kota Palembang, dan PDAM konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan. +Kota Bogor. Pada tahun 2016, Pemerintah telah Secara umum, hingga semester I tahun 2023 +menerbitkan 1 (satu) surat pengakhiran surat Pemerintah telah menerbitkan 10 surat jaminan +jaminan kepada PDAM Kabupaten Buleleng, untuk 6 (enam) ruas jalan tol dengan total nilai +mengingat PDAM Kabupaten Buleleng tidak jaminan Rp54.943,7 miliar dan US$0,6 miliar, +memanfaatkan pinjaman perbankan senilai dengan posisi outstanding sebesar Rp43.405,5 +Rp3,5 miliar untuk program penyediaan air miliar. Adapun hingga semester I tahun 2023, +minum di Kabupaten Buleleng melainkan perkembangan pembangunan dan pembebasan +menggunakan dana internal PDAM. Selain itu, lahan untuk 6 (enam) ruas jalan tol yaitu: +hingga Juni 2023 terdapat 6 (enam) PDAM yang (1) Medan–Binjai; (2) Palembang–Indralaya; +telah selesai/melunasi pinjaman perbankannya, (3) Bakauheni–Terbanggi Besar; (4) Pekanbaru– +yaitu PDAM Kabupaten Lombok Timur, Dumai; (5) Terbanggi Besar–Pematang +PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Kota Panggang; dan (6) Pematang Panggang–Kayu +Malang, PDAM Kabupaten Ciamis, PDAM Agung telah selesai dan beroperasi seluruhnya. +Bandarmasih Kota Banjarmasin, dan PDAM +Denpasar dengan total fasilitas pinjaman sebesar Penjaminan Pemerintah juga diberikan kepada +Rp237,5 miliar. Penjaminan yang masih efektif proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan +sebanyak 7 (tujuh) surat jaminan dengan posisi dengan skema KPBU sebagaimana amanat +outstanding penjaminan sebesar Rp15,7 miliar. Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang +Secara umum, perkembangan pembangunan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja +proyek penyediaan air minum telah dilakukan Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang +oleh 11 PDAM dan telah digunakan untuk Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan +menyalurkan air bersih kepada masyarakat, Infrastruktur. Adapun mekanisme penjaminan +sementara untuk 3 (tiga) proyek PDAM yang atas proyek-proyek infrastruktur tersebut +baru mendapatkan penjaminan di awal tahun dilakukan bersama antara Pemerintah dan +2023 masih dalam tahap persiapan konstruksi. PT PII (Persero). Sampai dengan semester I +tahun 2023, Pemerintah dan PT PII (Persero) +Selanjutnya, penjaminan Pemerintah juga telah menandatangani 7 (tujuh) perjanjian +diberikan untuk pinjaman dan obligasi PT penjaminan bersama yaitu proyek PLTU Jawa +Hutama Karya (Persero) dalam rangka Tengah dengan kapasitas 2x 1.000 MW (Central +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-45 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Java Power Plant/CJPP) dengan nilai proyek menandatangani 11 perjanjian jaminan dengan +sebesar ±US$4,2 miliar, dimana PT PII (Persero) total nilai US$3,6 miliar dan €1,0 miliar, +menjamin sebesar Rp300,0 miliar sedangkan dengan posisi outstanding sebesar Rp38.936,7 +sisanya dijamin oleh Pemerintah, dan 6 (enam) miliar. Adapun perkembangan penarikan +proyek jalan tol (ruas Jakarta-Cikampek pinjaman proyek infrastruktur yang dibiayai +II Elevated, ruas Krian-Legundi-Bunder- melalui direct lending hingga Juni 2023 adalah +Manyar, ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan, sebagai berikut: (1) Proyek Pengembangan +ruas Serang-Panimbang, ruas Probolinggo- Jaringan Kelistrikan Sumatera dengan sumber +Banyuwangi, dan ruas Jakarta-Cikampek pendanaan ADB dengan capaian 100,0 persen +sisi Selatan) dengan total nilai penjaminan dan telah beroperasi; (2) Pengembangan +sebesar Rp68.536,1 miliar. Adapun outstanding Jaringan Distribusi Sumatera dengan sumber +penjaminan KPBU sebesar Rp96.877,4 miliar. pendanaan IBRD World Bank dengan +Secara umum, hingga semester I tahun 2023 capaian 100,0 persen dan telah beroperasi; +perkembangan pembangunan proyek CJPP (3) Penguatan Jaringan Listrik Nasional (Power +telah mencapai 100 persen, sedangkan untuk Grid Enhancement Project) dengan sumber +perkembangan proyek 6 (enam) ruas jalan pendanaan IsDB dengan capaian 62,5 persen; +tol sebagai berikut: (1) jalan tol ruas Krian- (4) Pengembangan/Penguatan Jaringan +Legundi-Bunder-Manyar sebesar 92,5 persen Distibusi Sulawesi dan Nusa Tenggara dengan +(ruas Krian-Legundi-Bunder telah beroperasi sumber pendanaan ADB dengan capaian 100,0 +komersial sejak 13 Desember 2020); (2) jalan persen dan telah beroperasi; (5) pembangunan +tol ruas Cileunyi-Sumedang-Dawuan (porsi KEK Mandalika (pembangunan jalan beserta +BUJT) sebesar 92,4 persen; (3) jalan tol ruas fasilitas pendukung, fasilitas drainase, jaringan +Serang-Panimbang sebesar 73,9 persen; kelistrikan, instalasi, dan jaringan limbah, +(4) ruas Jakarta-Cikampek sisi Selatan sebesar serta fasilitas publik lainnya) dengan sumber +33,8 persen; (5) jalan tol ruas Probolinggo- pendanaan AIIB kepada PT Pengembangan +Banyuwangi masih dalam tahap persiapan; dan Pariwisata Indonesia (Persero) dengan capaian +(6) jalan tol Jakarta Cikampek II Elevated telah 44,4 persen; (6) Proyek Hydropower Plant +digunakan sejak 12 Desember 2019 dengan dengan sumber pendanaan KfW dengan +pemberlakuan operasional tarif integrasi capaian 0,7 persen; (7) Geothermal Power +dengan jalan tol Jakarta-Cikampek sejak 17 Generation yang dibiayai ADB dengan capaian +Januari 2021. 31,8 persen (untuk Ordinary Capital Resources) +dan 5,7 persen (untuk Clean Technology Fund); +Selain itu, Pemerintah juga menjamin (8) Jaringan Listrik Sulawesi dan Nusa Tenggara +pembiayaan infrastruktur melalui skema yang dibiayai KfW dengan capaian 50,6 persen; +pinjaman langsung (direct lending) sebagaimana (9) Jaringan Distribusi Indonesia Bagian Timur +amanat Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Tahap 2 yang dibiayai ADB dengan capaian +Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan 46,0 persen; (10) Jaringan Distribusi Timur +Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Jawa dan Bali yang dibiayai oleh AIIB dengan +Lembaga Keuangan Internasional kepada Badan capaian 31,2 persen; dan (11) Jaringan Listrik +Usaha Milik Negara. Secara umum, Pemerintah Jawa Barat dan Tengah yang dibiayai oleh ADB +sampai dengan semester I tahun 2023 telah dengan capaian 25,0 persen. +5-46 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Terkait penjaminan untuk proyek LRT pembangunan PLTU dan PLTMG Tahap +Jabodebek, sebagaimana amanat Perpres II dengan total kapasitas 610 MW dengan +Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan status sudah beroperasi sebesar 510 MW; +Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light (3) pinjaman untuk pembangunan jalur transmisi +Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, dan gardu induk yang tersebar di Pulau Jawa +Bogor, Depok, dan Bekasi, kemudian diubah dengan status 100 persen telah beroperasi; dan +dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017, (4) pinjaman untuk pembangunan PLTU +Pemerintah telah menerbitkan penjaminan Timor 1 dengan kapasitas 2x50 MW yang +untuk pinjaman sindikasi perbankan kepada masih dalam tahap awal konstruksi. Sementara +PT KAI (Persero) dalam rangka pembangunan untuk proyek yang mendapatkan penjaminan +proyek LRT Jabodebek senilai Rp19.250,0 kelayakan usaha, PLTU Jawa 4 sebesar 2.000 +miliar pada tahun 2017 dan penambahan MW telah beroperasi, PLTU Jawa 1 sebesar +plafon pinjaman senilai Rp4.169,1 miliar pada 1.000 MW dalam tahap konstruksi, dan PLTU +tahun 2020 sehingga total pinjaman menjadi Jawa 3 telah diterminasi karena tidak mencapai +Rp23.419,1 miliar, dengan outstanding pinjaman financial close dalam batas waktu yang telah +per semester I tahun 2023 sebesar Rp14.487,0 disepakati. Sampai dengan semester I tahun +miliar. Adapun perkembangan konstruksi dari 2023, nilai outstanding penjaminan program PIK +proyek LRT Jabodebek tahap 1 sebagai berikut: adalah Rp6.398,0 miliar dan US$5,8 miliar. +(1) prasarana sebesar 99,2 persen; (2) sarana +sebesar 69,8 persen; (3) akses stasiun sebesar Sementara itu, terhadap PSN sebagaimana +97,3 persen; (4) integrasi sistem sebesar 91,2 amanat Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang +persen; dan (5) depo sebesar 97,1 persen. Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis +Nasional, kemudian diubah dengan Perpres +Selanjutnya, penjaminan untuk program Nomor 109 Tahun 2020, hingga semester I +Percepatan Pembangunan Infrastruktur tahun 2023 belum ada jaminan Pemerintah +Ketenagalistrikan (PIK) sebagaimana amanat yang telah diterbitkan, mengingat beberapa +Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang proyek masih dalam tahap persiapan oleh +Percepatan Pembangunan Infrastruktur pihak terjamin atau penanggung jawab proyek +Ketenagalistrikan, kemudian diubah dengan strategis nasional untuk diusulkan memperoleh +Perpres Nomor 14 Tahun 2017, Pemerintah jaminan Pemerintah. +hingga akhir Juni 2023 telah menerbitkan +4 (empat) surat jaminan untuk pinjaman PT Penugasan Penyediaan Pembiayaan +PLN (Persero) dengan total nilai pinjaman Infrastruktur Daerah kepada BUMN +sebesar Rp15.173,8 miliar dan 3 (tiga) surat +Outstanding pinjaman daerah dalam rangka +jaminan kelayakan usaha PT PLN (Persero) +penugasan penyediaan pembiayaan +untuk proyek PLTU Jawa 1, PLTU Jawa 3, dan +infrastruktur daerah kepada BUMN hingga +PLTU Jawa 4 dengan total nilai proyek sebesar +semester I tahun 2023 sebesar Rp2.266,6 miliar +US$9,2 miliar. Keempat pinjaman tersebut +untuk pembiayaan 28 proyek. Jumlah tersebut +terdiri dari: (1) pinjaman untuk pembangunan +merupakan outstanding pinjaman dari PT SMI +PLTU dan PLTMG Tahap I dengan total +(Persero) kepada Pemda untuk membiayai +kapasitas 275 MW dengan status sudah +pembangunan 27 proyek yang sudah dalam +beroperasi sebesar 165 MW; (2) pinjaman untuk +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-47 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +tahap beroperasi atau telah dimanfaatkan oleh Untuk dukungan loss limit pelaku UMKM +masyarakat, dan membiayai pembangunan tersebut, Pemerintah telah mengalokasikan +1 (satu) proyek yang masih dalam tahap anggaran kewajiban penjaminan pada tahun +konstruksi. Secara umum, proyek infrastruktur 2020 sebesar Rp1.000,0 miliar, tahun 2021 +daerah yang dilakukan Pemda dengan sebesar Rp1.000,0 miliar, dan tahun 2022 +menggunakan pinjaman PT SMI (Persero) sebesar Rp814,0 miliar. Jumlah kredit modal +yaitu proyek RSUD, jalan, jembatan, dan pasar. kerja yang dijamin sebesar Rp66.084,9 +miliar dengan nilai outstanding sampai dengan +Dukungan pada program PEN semester I tahun 2023 sebesar Rp31.849,6 +miliar, yang terdiri dari Rp20.394,6 miliar +Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional +atas penjaminan PEN generasi ke-1 dan +akibat dari dampak pandemi Covid-19, +Rp11.455,0 atas penjaminan PEN generasi ke- +berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2020 +2. Adapun terhadap penjaminan PEN UMKM +sebagaimana telah diubah menjadi PP +generasi ke-2, Pemerintah tidak memberikan +Nomor 43 Tahun 2020, Pemerintah dapat +dukungan loss limit sehingga Pemerintah tidak +memberikan penjaminan secara langsung +menanggung beban klaim dalam hal loss ratio +dan/atau melalui badan usaha yang ditunjuk +melebihi threshold yang ditentukan sebagaimana +kepada BUMN dan pelaku usaha dalam +penjaminan PEN UMKM generasi ke-1. +bentuk penjaminan atas obligasi atau kredit +yang diberikan oleh perbankan. Adapun Selain melakukan penjaminan kepada pelaku +tujuan pemberian penjaminan pemerintah UMKM, Pemerintah juga memberikan +tersebut untuk melindungi, mempertahankan, penjaminan kredit modal usaha bagi pelaku +dan meningkatkan kemampuan ekonomi usaha korporasi. Pada skema penjaminan ini, +para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor Pemerintah menugaskan/menunjuk LPEI +keuangan dalam menjalankan usahanya. untuk pelaksanaan penjaminan kredit modal +kerja bagi pelaku usaha korporasi. Untuk +Dalam rangka pelaksanaan penjaminan +menjaga kapasitas LPEI dalam melaksanakan +Pemerintah melalui badan usaha penjaminan, +penugasan, Pemerintah memberikan dukungan +pada tahun 2020, Pemerintah telah +loss limit yang ditujukan untuk membatasi +menugaskan/menunjuk PT Jamkrindo +risiko LPEI dalam melaksanakan penugasan. +(Persero) dan PT Askrindo (Persero) untuk +Dalam rangka pemberian dukungan loss +melaksanakan penjaminan atas pemenuhan +limit tersebut, Pemerintah melalui Menteri +kewajiban finansial atas kredit modal kerja +Keuangan menugaskan PT PII (Persero). PT +yang diberikan oleh perbankan kepada pelaku +PII (Persero) sebagai pelaksana dukungan loss +Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). +limit juga menerima dukungan Pemerintah +Pada skema penjaminan tersebut, Pemerintah +berupa backstop loss limit sebagai antisipasi +memberikan dukungan berupa pembayaran +adanya risiko kelebihan klaim atas dukungan +subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan +loss limit yang ditanggung oleh PT PII (Persero). +dukungan loss limit kepada PT Jamkrindo +Untuk dukungan backstop loss limit tersebut, +(Persero) dan PT Askrindo (Persero) dalam +Pemerintah mengalokasikan anggaran +hal rasio klaim kepada penjamin telah melebihi +kewajiban penjaminan sebesar Rp2.000,0 +ambang batas/threshold yang telah ditetapkan. +miliar pada tahun 2020 dan Rp1.000,0 miliar +5-48 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +pada tahun 2021. Jumlah kredit modal kerja diusulkan memperoleh jaminan pada tahun +yang dijamin untuk pelaku usaha korporasi 2023–2026 sebesar 1,5 persen terhadap PDB +sebesar Rp7.361,5 miliar dengan nilai outstanding per tahun. Realisasi BMP selama awal tahun +penjaminan sampai dengan semester I tahun 2023 hingga semester I tahun 2023 sebesar +2023 sebesar Rp3.315,3 miliar. Rp296,6 miliar atau 0,0014 persen terhadap +PDB. Adapun akumulasi realisasi pemberian +Dalam perkembangannya, Pemerintah juga penjaminan Pemerintah yang masih efektif +telah menyediakan fasilitas penjaminan sejak tahun 2008 sampai dengan semester I +PEN untuk BUMN. Fasilitas penjaminan ini tahun 2023 sebesar Rp492.824,4 miliar atau +diberikan kepada BUMN yang terdampak sekitar 2,3 persen terhadap PDB tahun 2023. +pandemi Covid-19 dan/atau yang mendapatkan +penugasan program PEN, yaitu untuk menjamin Selain itu, sejak tahun 2008 Pemerintah +pemenuhan kewajiban finansial BUMN dalam telah mengalokasikan anggaran kewajiban +rangka program PEN, baik yang berasal dari penjaminan dalam APBN. Berdasarkan UU +pinjaman maupun obligasi yang diterbitkan APBN, alokasi anggaran kewajiban penjaminan +oleh BUMN terjamin. Selain menjamin Pemerintah akan dipindahbukukan ke dalam +secara langsung, Pemerintah turut menunjuk rekening dana cadangan di Bank Indonesia +PT PII (Persero) dan LPEI sebagai badan (Rekening Dana Cadangan Penjaminan +usaha penjaminan yang dapat turut menjamin Pemerintah dan Rekening Dana Jaminan +BUMN. Untuk meningkatkan kredibilitas Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah) +serta menjaga kapasitas dan likuiditas badan yang bersifat kumulatif dalam rangka menjaga +usaha penjaminan tersebut, Pemerintah dapat ketersediaan dana yang dapat digunakan +memberikan dukungan berupa PMN, IJP, serta apabila timbul klaim atas jaminan Pemerintah. +memastikan penyelesaian piutang regres dari Untuk optimalisasi dana cadangan penjaminan +BUMN. Untuk PEN BUMN, telah diterbitkan direncanakan akan dilakukan pengelolaan dana +penjaminan sebesar Rp63.255,1 miliar dengan melalui operator investasi Pemerintah. Hingga +nilai outstanding penjaminan sampai dengan semester I tahun 2023, posisi saldo Rekening +semester I tahun 2023 sebesar Rp10.407,3 Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah +miliar. sebesar Rp11.513,1 miliar, sedangkan Rekening +Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan +Kebijakan Kewajiban Penjaminan Infrastruktur Daerah sebesar Rp372,5 miliar. +Kewajiban penjaminan tahun 2024 diarahkan Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah +untuk meningkatkan kelayakan proyek mengalokasikan anggaran kewajiban +infrastruktur atau program penugasan penjaminan untuk penugasan percepatan +Pemerintah dalam rangka pemberdayaan peran pembangunan proyek infrastruktur nasional +swasta, badan usaha, dan BUMN. Dalam sebesar Rp824,0 miliar, yang digunakan +rangka mitigasi risiko pelaksanaan pemberian untuk penugasan percepatan pembangunan +penjaminan, Pemerintah telah menyusun infrastruktur nasional. Rincian alokasi +Batas Maksimal Penjaminan (BMP), yaitu nilai anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah +maksimal yang diperkenankan untuk penerbitan tahun 2019–2024 ditampilkan pada Tabel 5.11. +jaminan Pemerintah terhadap proyek baru yang +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-49 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +TABEL 5.11 +ALOKASI ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN, 2019-2024 +(miliar rupiah) +Outlook RAPBN +NO URAIAN 2019* 2020 2021 2022 +2023 2024 +A. Penugasan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Nasional - (421,1) (715,7) (316,9) (296,2) (824,0) +1. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang +- - (15,6) (5,8) (7,7) - +Menggunakan Batu Bara +2. Percepatan Penyediaan Air Minum - - - - - - +3. Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan +Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan - - (173,7) (158,5) (159,8) (681,5) +Infrastruktur +4. Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga +- - ( 5,4) (7,7) (6,7) (55,5) +Keuangan Internasional kepada Badan Usaha Milik Negara +5. Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera - - (100,0) (141,9) (96,8) (25,4) +6. Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit/LRT Jabodebek - (421,1) (420,5) - (18,7) - +7. Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik 35.000 MW +- - ( 0,5) (3,1) (6,4) (61,5) +(Infrastruktur Ketenagalistrikan) +B. Dukungan Penjaminan pada Program Pemulihan Ekonomi +- (3.000,0) (2.000,0) (814,0) - - +Nasional (PEN) dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan +1. Penjaminan pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan yang +Ditunjuk dalam rangka Pelaksanaan Program PEN - ( 3.000,0) (2.000,0) (814,0) - - +C. Penugasan Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur Daerah Kepada +- (169,5) - - (34,4) - +BUMN +Jumlah - (3.590,6) (2.715,7) (1.130,9) (330,5) (824,0) +Penulisan angka dalam kurung karena bersifat pengeluaran pembiayaan +* Tidak terdapat anggaran kewajiban penjaminan APBN 2019 karena banyaknya program prioritas lainnya dan dana cadangan penjaminan Pemerintah dinilai mencukupi terhadap +potensi risiko +Sumber: Kementerian Keuangan +5.2.2.5 Pembiayaan Lainnya Sejak tahun 2019, penerimaan HPA cenderung +turun dari tahun ke tahun. Penurunan tersebut +Pembiayaan lainnya terdiri atas Saldo Anggaran sebagai konsekuensi atas menurunnya jumlah +Lebih (SAL), Hasil Pengelolaan Aset (HPA), aset yang dikelola karena telah dilikuidasi. Selain +dan rekening pembangunan hutan. Penggunaan itu, kebijakan pengelolaan aset saat ini bergeser +alokasi SAL merupakan bagian dari upaya dari penjualan menjadi pemanfaatan aset untuk +Pemerintah untuk mengurangi penerbitan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Untuk +utang, sehingga rasio utang terhadap PDB dapat tahun 2020, meskipun penerimaan HPA tidak +dijaga di tingkat yang optimal dan diupayakan direncanakan penerimaannya, namun pada +turun secara bertahap. Hasil pengelolaan aset akhir tahun 2020 terdapat penerimaan sebesar +merupakan sumber penerimaan pembiayaan Rp299,5 miliar. +yang berasal dari proses penjualan/likuidasi +aset-aset bank eks. BPPN/BDL. Sementara Sebagai konsekuensi atas penerapan kebijakan +itu, penerimaan pembiayaan yang bersumber penanganan pandemi Covid-19 yang +dari rekening pembangunan hutan merupakan berdampak terhadap pelebaran defisit anggaran +bagian dari proses pengalihan dana reboisasi yang mencapai 6,14 persen terhadap PDB pada +kepada BPDLH. tahun 2020, Pemerintah membutuhkan sumber +pembiayaan guna menutup defisit tersebut +Selain melakukan pengelolaan secara langsung yang salah satu sumbernya adalah pemanfaatan +atas aset-aset yang dikelola oleh Kementerian SAL. Pada tahun 2020 penggunaan SAL +Keuangan, Pemerintah juga melaksanakan sebesar Rp70.640,0 miliar. Pada tahun 2021, +penyerahkelolaan sebagian aset eks. BPPN Pemerintah kembali menggunakan SAL +kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). +5-50 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +sebesar Rp143.966,3 miliar. Pada tahun sebagai instrumen pengurang utang dan fiscal +2022, penggunaan SAL direncanakan sebesar buffer sebesar Rp51.381,0 miliar dan alokasi +Rp127.300,0 miliar, tetapi pada akhir tahun HPA sebesar Rp649,2 miliar terkait konversi +tidak ada realisasi penggunaan dana SAL. piutang eks. BPPN menjadi PMN nontunai +Kemudian di tahun 2023, penggunaan SAL kepada anak perusahaan PT Len Industri (yaitu +diperkirakan sebesar Rp226.880,2 miliar. PT Dirgantara Indonesia). Rincian pembiayaan +lainnya tahun 2019–2024 ditampilkan dalam +Pada RAPBN tahun anggaran 2024, Tabel 5.12. +Pemerintah mengalokasikan penggunaan SAL +TABEL 5.12 +PEMBIAYAAN LAINNYA, 2019-2024 +(triliun rupiah) +Outlook RAPBN +Uraian 2019 2020 2021 2022 +2023 2024 +1. Saldo Anggaran Lebih 15,0 70,6 144,0 127,3 226,9 51,4 +2. Hasil Pengelolaan Aset 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 +3. Pembiayaan Lain-lain - - - - 2,2 - +Jumlah 15,2 70,9 144,4 127,8 229,7 52,0 +Sumber: Kementerian Keuangan +BOKS 5.1 +SINERGI DAN SINKRONISASI DUKUNGAN FISKAL PEMERINTAH +KEPADA/MELALUI BUMN DALAM RAPBN 2024 +Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat turut +berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran BUMN sebagai agen pembangunan +antara lain dilakukan melalui kegiatan usaha dalam menghasilkan barang dan/atau jasa maupun pelaksanaan +penugasan yang diberikan oleh Pemerintah. BUMN sebagai badan usaha diharapkan memberikan +kontribusi positif bagi APBN untuk mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah. +Dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, pemantauan kinerja BUMN senantiasa dilakukan +sebagai upaya optimalisasi peran BUMN sehingga BUMN dapat menjadi perpanjangan tangan +pemerintah dan dapat bekerja sama dengan sektor swasta dalam mewujudkan pembangunan ekonomi +yang berkelanjutan dan inklusif. +Dalam pelaksanaan kegiatan BUMN, baik dalam rangka mencari keuntungan, penyediaan barang dan +jasa bagi masyarakat, atau pelaksanaan penugasan Pemerintah, BUMN diberikan dukungan fiskal dari +APBN oleh Pemerintah melalui beberapa instrumen/modalitas. Instrumen-instrumen tersebut dapat +berupa penugasan untuk penyaluran subsidi, pinjaman, penjaminan pemerintah dan penyertaan modal +negara (PMN). +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-51 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +Lebih lanjut, instrumen dukungan fiskal kepada/melalui BUMN diarahkan antara lain untuk: +i. mendukung transformasi ekonomi dengan berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur (terutama +TIK, konektivitas, dan hilirisasi); +ii. meningkatkan kinerja BUMN secara berkesinambungan melalui penguatan profitabilitas, efisiensi, +dan leveraging dengan memperhatikan faktor risiko; serta +iii. mendukung pencapaian target pembangunan nasional. Selain itu, dukungan APBN kepada/melalui +BUMN juga tetap diarahkan untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, sejalan +dengan prioritas pembangunan Pemerintah. +Dalam mendukung program Pemerintah pada RAPBN tahun anggaran 2024, Pemerintah memberikan +dukungan fiskal kepada BUMN/melalui antara lain sebagai berikut: +1. Penerusan pinjaman kepada BUMN sebesar Rp3,3 triliun antara lain untuk mendukung pencapaian +target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) dan ekonomi hijau seperti proyek pembangkit listrik +geotermal dan pembangkit listrik tenaga air (pumped storage). +2. Alokasi anggaran kewajiban penjaminan Pemerintah Rp0,14 triliun, yang akan diakumulasikan +menjadi rekening cadangan penjaminan Pemerintah, untuk antisipasi pembayaran kewajiban +penjaminan Pemerintah diantaranya percepatan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, penjaminan +pinjaman langsung lembaga keuangan internasional kepada BUMN (direct lending) untuk pembiayaan +infrastruktur. +3. Penyertaan Modal Negara kepada BUMN sebesar Rp18,6 triliun antara lain untuk mendukung +pembangunan di bidang infrastruktur dan pembiayaan perumahan. +4. Penyaluran berbagai jenis subsidi kepada masyarakat melalui BUMN sebesar Rp236,2 triliun antara +lain untuk penyediaan Jenis BBM Tertentu (JBT), Liquefied Petroleum Gas (LPG), Listrik, Pupuk, dan +Public Service Obligation (PSO) di bidang transportasi. +Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa BUMN yang mendapatkan lebih dari satu dukungan instrumen +fiskal Pemerintah dalam RAPBN tahun anggaran 2024. PT PLN (Persero) mendapatkan penugasan +dari Pemerintah untuk menyalurkan subsidi kepada masyarakat golongan rumah tangga daya 450 VA +dan 900 VA sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan alokasi sebesar Rp80,5 +triliun. PT PLN (Persero) juga mendapatkan alokasi penerusan pinjaman luar negeri pada 2024 sebesar +Rp2,1 triliun antara lain untuk proyek ongoing seperti kegiatan engineering services Hululais Geothermal Power +Plant Project di Provinsi Bengkulu, kegiatan Development of Pumped Storage in Java-Bali System Project (PLTA +Pumped Storage Jawa Barat), dan kegiatan Peusangan Hydroelectric Power Plant Construction (PLTA Peusangan +Takengon Aceh). Selain itu, Pemerintah memberikan dukungan fiskal dalam bentuk penjaminan +berupa jaminan kelayakan usaha yang diperuntukkan untuk proyek pembangkit listrik dengan skema +Independent Power Producer (IPP) pada program Fast Track Program (FTP)-2 dan Percepatan Infrastruktur +Ketenagalistrikan (PIK) maupun dalam bentuk jaminan kredit yaitu untuk program FTP-1, PIK, dan +pinjaman PLN dengan skema direct lending. +5-52 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 5 Defisit dan Pembiayaan Anggaran +PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pertamina (Persero) juga mendapatkan lebih dari satu instrumen +fiskal Pemerintah. Dalam RAPBN tahun anggaran 2024, PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan +dukungan Pemerintah berupa penjaminan atas pinjaman yang dilakukan untuk pembangunan Jalan Tol +Trans Sumatera (JTTS) dan PMN untuk melanjutkan pembangunan beberapa proyek jalan tol. Sementara +itu, PT Pertamina (Persero) menerima penugasan penyaluran subsidi JBT dan LPG tabung 3 kg kepada +masyarakat dengan alokasi dalam RAPBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp121,1 triliun. PT Pertamina +(Persero) juga mendapatkan alokasi penerusan pinjaman sebesar Rp0,88 triliun untuk kegiatan Lumut +Balai Geothermal Power Plant Project di Provinsi Sumatera Selatan. +Pemberian berbagai dukungan Pemerintah kepada BUMN perlu disinergikan dan terkoordinasi. Dengan +demikian, peran BUMN yang mendapat dukungan Pemerintah dapat mendorong percepatan pencapaian +target pembangunan maupun penyediaan layanan publik kepada masyarakat. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5-53 Bab 6 +Risiko Fiskal Bab 6 Risiko Fiskal +BAB 6 +RISIKO FISKAL +6.1 Pendahuluan juga akan berdampak cukup besar, baik bagi +perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi +6.1.1 Umum global. +Pelaksanaan APBN dipengaruhi oleh kondisi Dinamika dan tantangan global yang +ekonomi global maupun domestik. Dengan semakin kompleks tersebut perlu diwaspadai. +kondisi global dan domestik yang dinamis, Melemahnya kinerja ekonomi global +perlu diwaspadai adanya tekanan terhadap berdampak pada kinerja ekspor Indonesia, +APBN, diantaranya terjadi pembalikan arus terutama akibat tren moderasi harga +modal asing (capital outflow) dari negara– komoditas unggulan Indonesia, khususnya +negara berkembang. Hal ini dapat disebabkan batu bara dan CPO. Persaingan untuk menarik +oleh kebijakan pengetatan moneter melalui investor ke dalam negeri juga semakin ketat +peningkatan suku bunga bank sentral. Capital dengan meningkatnya kepedulian terhadap isu +outflow dapat mengganggu stabilitas nilai tukar, lingkungan (Environment, Social, and Government/ +kondisi pasar modal, dan stabilitas pasar ESG). Prospek pasar keuangan domestik, +keuangan Indonesia. Tekanan juga dapat termasuk pergerakan nilai tukar rupiah dan +terjadi dalam hal kebijakan pengetatan moneter yield SBN akan sangat dipengaruhi dinamika +bank sentral global direspons Bank Indonesia pasar global. +dengan menaikkan suku bunga. Di pasar +keuangan domestik, hal ini dapat memicu biaya Dengan berbagai tantangan tersebut, +modal (cost of capital) menjadi lebih tinggi. berbagai upaya perlu dilakukan Pemerintah +untuk mewujudkan cita-cita besar dalam +Ketidakpastian global juga timbul akibat mengantarkan Indonesia masuk menjadi negara +tensi geopolitik konflik Rusia-Ukraina dan maju pada tahun 2045 serta menargetkan +berlanjutnya perang dagang AS dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. +Tiongkok. Dampak yang dapat dirasakan di Dalam mencapai cita-cita nasional tersebut, +beberapa negara termasuk Indonesia adalah pengelolaan risiko keuangan negara +harga komoditas global yang berfluktuasi, diarahkan untuk mengantisipasi tekanan yang +melonjaknya inflasi global, dan fragmentasi bersumber dari global maupun domestik. +geopolitik global yang dapat mengganggu kerja Pemerintah perlu untuk mengambil langkah +sama dan kemitraan strategis. Dengan kondisi mitigasi dalam berbagai bentuk kebijakan seperti +ini, akibatnya aktivitas perdagangan dan arus kebijakan optimalisasi pendapatan negara, +investasi global melambat. Negara berkembang penghematan atau realokasi belanja negara, +yang banyak tergantung pada pasar ekspor pengelolaan kewajiban Pemerintah (liabilities +dan aliran modal luar negeri terkena dampak management), atau kombinasi dari kebijakan- +yang cukup signifikan. Fragmentasi global kebijakan tersebut. Stabilitas ekonomi makro +juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang menjadi area penting dalam pengelolaan risiko +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-1 Bab 6 Risiko Fiskal +fiskal dengan memperhatikan bauran kebijakan Pada tahun 2020 dan 2021, pengungkapan +untuk meminimalkan dampak guncangan risiko fiskal mengalami reklasifikasi menjadi +pada perekonomian dan kebijakan pre-emptive tiga area utama, yaitu: (1) risiko kondisi +dan antisipatif. ekonomi makro; (2) risiko APBN meliputi +risiko pendapatan negara, risiko belanja negara, +6.1.2 Pengungkapan Risiko Fiskal dan risiko pembiayaan anggaran; dan (3) risiko +fiskal tertentu yang terdiri dari risiko bencana +Pengungkapan risiko fiskal menjadi bagian dari alam, tuntutan hukum kepada Pemerintah, +Nota Keuangan yang telah dimulai sejak tahun risiko program pembiayaan perumahan bagi +2008 dan telah mengalami perkembangan dari masyarakat berpenghasilan rendah, risiko +tahun ke tahun. Selama periode 2010 sampai pengembangan energi baru terbarukan, +dengan 2015, pengungkapan risiko fiskal dan risiko BUMN dalam pembangunan +mencakup empat area utama yaitu: (1) risiko infrastruktur. Namun demikian, pada tahun +atas sensitivitas APBN terhadap penerimaan 2021 terdapat penekanan pembahasan risiko +dan belanja negara; (2) risiko utang Pemerintah atas dampak pandemi serta berbagai mitigasi +Pusat; (3) risiko kewajiban kontingensi; dan yang perlu dilakukan Pemerintah sehingga +(4) risiko atas belanja wajib (mandatory spending). terdapat penambahan risiko baru yaitu terkait +program PEN. +Pada tahun 2016 sampai dengan 2018, +Pemerintah melakukan penyesuaian seiring Pada tahun 2022 sampai 2024, seiring dengan +dengan identifikasi risiko fiskal yang lebih penyusunan kerangka kerja pengelolaan risiko +luas. Perubahan tersebut bertujuan agar keuangan negara, risiko fiskal diklasifikasikan +pengungkapan dan kebijakan mitigasi sesuai dengan taksonomi risiko fiskal yang +risiko menjadi lebih komprehensif. umum dipraktikkan di berbagai negara. Risiko +Untuk pengungkapan risiko fiskal tahun fiskal dibagi menjadi empat, antara lain: +2016 antara lain terdiri dari: (1) risiko (1) risiko perubahan kondisi ekonomi makro; +penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan; (2) risiko implementasi program dan kebijakan; +(2) kewajiban kontingensi Pemerintah Pusat; dan (3) risiko kewajiban kontingensi Pemerintah +(3) risiko fiskal tertentu yang mencakup Pusat; dan (4) risiko neraca konsolidasi sektor +risiko bencana alam, tuntutan hukum kepada publik. Pada tahun 2024, terdapat penambahan +Pemerintah, risiko transaksi internasional, risiko fiskal daerah sesuai dengan amanat +dan risiko program sejuta rumah untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang +rakyat. Sementara itu, untuk tahun 2017 dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat +2018, pengungkapan risiko meliputi berbagai dan Pemerintah Daerah. +area yang tercakup sebagaimana tahun +sebelumnya dan memperkaya pembahasan 6.1.3 Peta Risiko Fiskal +dengan menambahkan risiko yang bersumber +dari stabilisasi harga pangan, risiko program Secara umum, sumber–sumber risiko fiskal +pembiayaan perumahan, dan risiko beserta dampak (impact) dan kemungkinan +pengembangan energi baru terbarukan. keterjadiannya (likelihood) untuk tahun anggaran +2024 dapat disarikan pada peta risiko fiskal yang +digambarkan pada Grafik 6.1. Pada peta risiko +6-2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +tersebut, sumbu X menunjukkan impact risiko +terhadap APBN. Dampak dibagi ke dalam lima +level, yaitu level 1 berarti sangat kecil, level 2 kecil, +level 3 sedang, level 4 tinggi, serta level 5 sangat +tinggi. Sementara itu, sumbu Y menunjukkan +likelihood risiko fiskal, yang dibagi ke dalam lima +level, yaitu level 1 berarti sangat rendah, level 2 +rendah/jarang, level 3 mungkin, level 4 sangat +mungkin, serta level 5 hampir pasti. +5 +S +B +4 C +H E D +R +3 +N +G +K L I +2 A +P F +J +1 O +M +Q +0 +0 1 2 3 4 5 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-3 +doohilekiL +6.2.1 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi +Makro +Risiko ekonomi makro merupakan risiko yang +berasal dari perubahan cyclical atau struktural +dalam perekonomian yang dapat memengaruhi +proyeksi pendapatan negara, belanja negara, +dan pembiayaan anggaran. Risiko terkait +GRAFIK 6.1. +PETA RISIKO FISKAL TAHUN 2024 +Impact +Sumber:Kementerian Keuangan +KODE SUMBER RISIKO +A Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pendapatan Negara +B Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Belanja Negara +C Risiko Dampak Perubahan Ekonomi Makro terhadap Pembiayaan Anggaran +D Risiko Pelaksanaan Kebijakan Mandatory Spending +E Risiko Pengembangan Energi Terbarukan Panas Bumi +F Risiko Program Pembiayaan Perumahan MBR +G Risiko Implementasi Kebijakan Pendapatan Negara +H Risiko Implementasi Kebijakan terkait Pembiayaan Utang +I Risiko Penjaminan Infrastruktur Pemerintah +J Risiko BUMN dalam Pembangunan Infrastruktur +K Risiko Program Jaminan Sosial Kesehatan +L Risiko Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan +M Risiko Program Jaminan Sosial TNI/Polri +N Risiko Penjaminan Program Pemulihan Ekonomi Nasional +O Risiko Tuntutan Hukum kepada Pemerintah +P Risiko Kerugian akibat Bencana +Q Risiko Fiskal Lembaga Keuangan Tertentu +R Risiko Neraca Konsolidasi Sektor Publik +S Risiko Inefisiensi Belanja Daerah +variabel ekonomi makro terutama mencakup +6.2 Sumber dan Mitigasi Risiko Fiskal +pertumbuhan ekonomi, demografi, harga +Pengelolaan risiko fiskal semakin berkembang komoditas SDA, serta sektor keuangan. +seiring dengan perkembangan kebijakan +Pemerintah dan perubahan kondisi 6.2.1.1 Outlook Risiko Ekonomi Makro +perekonomian. Adapun beberapa sumber risiko +Pada tahun 2023, kondisi ekonomi secara +yang diidentifikasi dan upaya mitigasinya adalah +perlahan sudah mulai pulih seiring dengan +sebagai berikut. +aktivitas masyarakat yang kembali normal. Bab 6 Risiko Fiskal +Hal ini diharapkan dapat menjadi basis ekonomi global diproyeksikan membaik, +yang kuat bagi pembangunan ekonomi harga komoditas global diperkirakan masih +tahun 2024. Kondisi ekonomi tahun 2024 berfluktuasi sepanjang tahun 2024. Harga +diproyeksikan tumbuh lebih baik dibandingkan minyak mentah Indonesia diperkirakan US$80 +tahun 2023 akibat meningkatnya aktivitas per barel, dengan lifting minyak 625 ribu barel +ekonomi masyarakat di tahun politik. Tingkat per hari, serta lifting gas 1.033 ribu barel setara +pengangguran diproyeksikan berkurang minyak per hari. Namun demikian, kondisi di +sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi Timur Tengah dan kebijakan perekonomian +tersebut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 di Iran dapat memengaruhi produksi minyak +diproyeksikan sebesar 5,2 persen dengan global di tengah kenaikan permintaan. +inflasi terjaga sebesar 2,8 persen. Namun, +realisasi terhadap indikator ekonomi tersebut Sejalan dengan itu, agenda global terkait +diperkirakan mengalami fluktuasi akibat perubahan iklim khususnya ekonomi hijau +adanya pengaruh faktor-faktor global maupun kembali menjadi prioritas pascapandemi +domestik sehingga hal tersebut berpotensi Covid-19. Kesepakatan global terkait +meningkatkan ketidakpastian. perubahan iklim seperti Paris Agreement mulai +diimplementasikan oleh Pemerintah negara +Pemulihan ekonomi global bergantung maju. Secara khusus, Eropa dan Tiongkok +pada beberapa faktor antara lain: (1) situasi memiliki kebijakan transformasi energi ramah +geopolitik; (2) efektivitas kebijakan; serta lingkungan yang telah menjadi agenda politik +(3) kondisi sektor keuangan dan perkembangan jangka panjang. Kondisi ini menjadi warna +harga komoditas. Dengan pemulihan ekonomi baru yang positif bagi arah pembangunan yang +yang berjalan baik, terdapat risiko perubahan berkelanjutan dan secara khusus memberikan +kebijakan moneter di negara maju melalui dampak positif bagi sektor komoditas energi +penyesuaian suku bunga acuan. Kebijakan ini dan mineral. +memiliki implikasi terhadap sektor keuangan +dan fiskal di negara berkembang, termasuk 6.2.1.2 Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi +Indonesia. terhadap Asumsi Dasar Ekonomi +Makro +Berdasarkan data historis, kebijakan normalisasi +suku bunga di AS dapat memengaruhi yield +Penyusunan APBN menggunakan beberapa +obligasi, meningkatkan capital outflow, dan +asumsi dasar ekonomi makro. Volatilitas kondisi +depresiasi mata uang negara berkembang. +ekonomi global dan domestik berpotensi +Kondisi ini berdampak pada kapasitas fiskal +memberikan dampak terhadap risiko fiskal +negara berkembang dalam memberikan +karena adanya deviasi antara asumsi yang +dukungan fiskal terhadap pemulihan ekonomi. +ditetapkan dengan realisasinya. Deviasi tersebut +Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah +akan menyebabkan perbedaan antara target +memperkirakan nilai tukar rupiah rata-rata +dan realisasi pada pendapatan negara, belanja +tahun 2024 sebesar Rp15.000/US$. +negara, dan pembiayaan anggaran. Sebagai +contoh, apabila realisasi pendapatan negara lebih +Sementara suku bunga SBN 10 tahun +rendah dari target APBN yang ditetapkan dan +diperkirakan sebesar 6,7 persen. Meskipun +realisasi belanja negara diperkirakan memenuhi +6-4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +target, maka hal ini merupakan risiko fiskal 1. Pertumbuhan ekonomi dan inflasi secara +yang harus diantisipasi pemenuhan sumber langsung akan berpengaruh positif pada +besaran pendapatan negara terutama +pembiayaannya. +penerimaan perpajakan (PPh nonmigas, +PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan +Dampak dari deviasi antara asumsi dasar +bea masuk) mengingat basis dari +ekonomi makro dengan realisasi kondisi +perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas +ekonomi dinilai relatif kecil. Untuk +perekonomian. Namun, dengan adanya +mengantisipasi risiko tersebut, Pemerintah +kenaikan outlook pendapatan negara +mengalokasikan dana cadangan risiko +tahun sebelumnya yang menjadi dasar +perubahan asumsi dasar ekonomi makro. Dana perhitungan pendapatan negara dalam +cadangan tersebut berfungsi sebagai bantalan RAPBN, maka beberapa komponen +(cushion) untuk mengurangi bertambahnya belanja negara juga diperkirakan akan +besaran defisit APBN. mengalami kenaikan antara lain anggaran +transfer ke daerah terutama DBH. Selain +itu, setiap perubahan pada sisi belanja +6.2.1.3 Sensitivitas Ekonomi Makro +negara juga mempunyai konsekuensi +terhadap perubahan anggaran mandatory +6.2.1.3.1 Sensitivitas RAPBN Tahun 2024 +spending khususnya untuk memenuhi +terhadap Perubahan Asumsi alokasi anggaran pendidikan minimum +20,0 persen terhadap total belanja negara +Dasar Ekonomi Makro +sesuai amanat konstitusi. +Dalam penyusunan RAPBN tahun 2024, +2. Perubahan tingkat suku bunga SBN 10 +terdapat beberapa asumsi dasar ekonomi +tahun dapat berdampak langsung pada +makro yang digunakan sebagai acuan dalam +besaran pembayaran bunga utang domestik. +perhitungan besaran pendapatan negara, belanja +Perubahan tingkat suku bunga berdampak +negara, defisit anggaran, dan pembiayaan +pada perubahan biaya dari bunga utang +anggaran. Indikator ekonomi makro tersebut (cost of fund). Perubahan tersebut juga akan +merupakan angka proyeksi hasil asesmen atas diikuti oleh perubahan pada anggaran +kondisi dinamika perekonomian saat ini dan mandatory spending untuk pendidikan. +estimasi terhadap dinamika ekonomi yang akan +3. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap +terjadi di masa yang akan datang. Pengaruh +dolar AS secara langsung akan +perubahan indikator asumsi dasar ekonomi +memengaruhi komponen APBN yang +makro terhadap besaran APBN dapat bersifat +basis perhitungannya menggunakan mata +langsung maupun tidak langsung, mengingat +uang asing terutama dolar AS. Di sisi +setiap indikator pada dasarnya dapat saling +pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar +memengaruhi dalam konteks perekonomian rupiah secara langsung akan berpengaruh +secara luas. Dampak perubahan indikator pada penerimaan yang terkait dengan +asumsi dasar ekonomi makro dapat bersifat aktivitas perdagangan internasional, seperti +positif atau negatif terhadap APBN. Berikut PPh Pasal 22 impor, PPN dan PPnBM +impor, bea masuk, dan bea keluar. Selain +ini adalah gambaran dampak dari perubahan +itu, perubahan nilai tukar rupiah juga akan +indikator asumsi dasar ekonomi makro dalam +berdampak pada penerimaan PPh migas +menentukan besaran-besaran dalam postur +dan PNBP SDA migas. Pada sisi belanja +APBN. +negara, perubahan nilai tukar rupiah +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-5 Bab 6 Risiko Fiskal +terhadap dolar AS akan berpengaruh 5. Perubahan lifting minyak dan gas akan +terhadap pembayaran bunga utang, berdampak terhadap postur APBN. +subsidi energi, serta DBH migas akibat Perubahan tersebut akan memengaruhi +perubahan PNBP SDA migas. Pada sisi anggaran yang bersumber dari produksi +pembiayaan anggaran, fluktuasi nilai tukar dan penjualan minyak mentah dan gas +rupiah akan berdampak pada penarikan yaitu pada sisi pendapatan negara antara +pinjaman luar negeri, baik pinjaman tunai lain penerimaan PPh migas dan PNBP +maupun pinjaman kegiatan, penerusan SDA migas serta sisi belanja negara yang +pinjaman/Subsidiary Loan Agreement terkait migas. +(SLA), dan pembayaran cicilan pokok +utang luar negeri. Selain lima hal tersebut, dampak ekonomi atas +perubahan satu variabel dapat memengaruhi +4. Harga minyak mentah Indonesia/ICP +variabel lainnya, sehingga angka-angka +akan berpengaruh terhadap pendapatan +estimasi dampak perubahan indikator +negara yang berbasis komoditas migas +ekonomi makro atau angka sensitivitas dalam +yaitu penerimaan PPh migas dan PNBP +Tabel 6.1 bersifat indikatif. +SDA migas. Namun demikian, secara tidak +langsung perubahan harga ICP juga akan +Analisis sensitivitas tersebut menunjukkan +berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi +di sektor pertambangan dan sektor lain perkiraan perubahan besaran komponen- +yang terkait sehingga dampaknya pada sisi komponen dalam APBN jika terjadi +pendapatan negara, baik di sisi perpajakan perubahan asumsi dasar ekonomi makro. +maupun PNBP dapat menjadi lebih besar. Perhitungan dampak ekonomi atas perubahan +Di sisi belanja negara, peningkatan ICP +satu variabel menggunakan sensitivitas bersifat +akan berpengaruh langsung terhadap +linear dengan asumsi ceteris paribus yaitu ketika +kenaikan belanja subsidi energi dan DBH, +variabel lain tidak berubah. Sensitivitas APBN +serta dampaknya terhadap pemenuhan +memproyeksikan dampak perubahan asumsi +anggaran pendidikan. +TABEL 6.1 +SENSITIVITAS RAPBN 2024 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO +(triliun rupiah) +2024 +Pertumbuhan Nilai Tukar Lifting +URAIAN SBN 10 Tahun Lifting Gas +Ekonomi ↑ Inflasi ↑ 0,1% Rupiah ↑ ICP ↑ US$1 Minyak +↑ 0,1% ↑ 10rb +0,1% Rp100/US$ ↑ 10rb +A. Pendapatan Negara 1,9 1,7 0,0 4,0 3,6 2,1 1,1 +I. Penerimaan Dalam Negeri 1,9 1,7 0,0 4,0 3,6 2,1 1,1 +1. Penerimaan Perpajakan 1,9 1,7 0,0 3,0 1,8 0,4 0,5 +2. PNBP 0,0 0,0 0,0 1,0 1,8 1,7 0,6 +II. Penerimaan Hibah 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 +B. Belanja Negara 0,1 0,1 1,2 10,2 10,1 0,3 0,3 +I. Belanja Pemerintah Pusat* 0,0 0,0 1,2 9,5 9,8 0,1 0,0 +II. Transfer ke Daerah 0,1 0,1 0,0 0,7 0,3 0,3 0,2 +C. Surplus/(Defisit) Anggaran 1,8 1,6 -1,2 -6,2 -6,5 1,8 0,8 +D. Pembiayaan Anggaran 0,0 0,0 0,0 -1,2 0,0 0,0 0,0 +Catatan: +1. Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi makro dengan asumsi indikator lain tetap (ceteris paribus). +2. Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap APBN yang tercermin dalam analisis sensitivitas belum memperhitungkan diskresi kebijakan Pemerintah. +3. Metode sensitivitas belum mengakomodasi beberapa faktor yang memengaruhi penerimaan migas antara lain skema bagi hasil dan saldo uncovered cost pada tahun sebelumnya. +* Sensitivitas Belanja Pemerintah termasuk di dalamnya Kompensasi Energi +Sumber : Kementerian Keuangan +6-6 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +dasar ekonomi makro terhadap postur APBN. peningkatan tensi geopolitik, inflasi global yang +Hal ini digunakan sebagai bahan rekomendasi persisten, dan berlanjutnya penguatan dolar +kebijakan terkait langkah mitigasi terhadap AS. Faktor risiko tersebut dapat mengubah +potensi risiko ekonomi makro yang mungkin eksposur terhadap APBN dari BUMN yang +terjadi. sebelumnya sudah diperhitungkan saat +penyusunan APBN. Eksposur terhadap APBN +6.2.1.3.2 Sensitivitas Proyeksi APBN dari BUMN tersebut mencakup pendapatan +Jangka Menengah terhadap negara yang bersumber dari BUMN (antara +lain penerimaan pajak dan dividen), belanja +Perubahan Asumsi Dasar +negara (antara lain subsidi dan kompensasi +Ekonomi Makro +atas kebijakan untuk mempertahankan harga +komoditas energi di dalam negeri), dan +APBN jangka menengah disusun dengan +pembiayaan anggaran (antara lain PMN dan +mengacu pada perkembangan dan kinerja +pinjaman kepada BUMN). Perubahan eksposur +perekonomian global maupun domestik, +APBN dari BUMN tersebut diproyeksikan +khususnya terkait prospek berbagai indikator +dengan menggunakan model macro stress test. +ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi +Model tersebut menggunakan sampel 24 +dasar ekonomi makro. Deviasi yang terjadi pada +BUMN yang mencakup sektor keuangan, +asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan +energi, karya, dan nonkeuangan. +dalam penyusunan postur APBN jangka +menengah akan menyebabkan perubahan +Berdasarkan Grafik 6.2, variabel makro +pada besaran pendapatan negara, belanja +ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap +negara, defisit anggaran, dan pembiayaan +penerimaan negara yang bersumber dari +anggaran jangka menengah. Selain itu, kondisi +BUMN adalah harga minyak bumi, valuta asing +perekonomian dalam jangka menengah +(valas), dan PDB. Hal ini disebabkan besarnya +cenderung tidak pasti jika dibandingkan dengan +penurunan kontribusi penerimaan negara +kondisi perekonomian dalam jangka satu tahun. +yang bersumber dari BUMN sektor energi +Kondisi ini menyebabkan proyeksi APBN lebih +dan transportasi dipengaruhi kenaikan harga +dinamis dalam jangka menengah sehingga +minyak. Selain itu, kenaikan harga minyak +cenderung lebih sensitif terhadap perubahan +juga menyebabkan kenaikan subsidi yang +asumsi dasar ekonomi makro. +diberikan Pemerintah kepada BUMN. Dalam +model macro stress test ini, subsidi menjadi +6.2.1.3.3 Sensitivitas Risiko Fiskal BUMN +pengurang kontribusi penerimaan negara. +terhadap Perubahan Variabel +Kenaikan harga minyak tersebut berdampak +Ekonomi Makro +pada kenaikan biaya operasi beberapa BUMN +seperti PT PLN (Persero), PT KAI (Persero), +Beberapa faktor risiko yang berpotensi +dan PT Garuda Indonesia (Persero) yang +memengaruhi kinerja keuangan BUMN tahun +menyebabkan penurunan laba bersih operasi +2024 antara lain adalah pelemahan aktivitas +dan besaran kontribusi pajak yang disetorkan +ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa, +ke Pemerintah. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-7 Bab 6 Risiko Fiskal +GRAFIK 6.2 Berdasarkan Grafik 6.4, kenaikan tingkat +ANALISIS MACRO STRESS TEST TERHADAP inflasi diprediksi akan menyebabkan +PENERIMAAN NEGARA DARI BUMN TAHUN 2024 penurunan pendapatan BUMN sektor +DEVIASI PENERIMAANPAJAK DANPNBP +karya, sedangkan kenaikan suku bunga +Inflasi(Target+1%) (0,1%) +dan penurunan PDB akan menyebabkan +Suku Bunga(Target+1%) 1,8% +kenaikan pendapatan BUMN tersebut. Hal +Harga Minyak(Target+20 US$) (18,9%) +Valas(120% Target) 11,8% ini disebabkan besarnya porsi penugasan +PDB(94% Target) 7,5% Pemerintah kepada BUMN sektor karya +-0,25 -0,2 -0,15 -0,1 -0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 +Sumber: Kementerian Keuangan atas pembangunan infrastruktur. Ketiga +variabel tersebut juga memiliki dominasi atas +Selain dilakukan stress test secara agregat, +pengaruh perubahan nilai aset dan utang +dilakukan juga stress test untuk BUMN sektor +bersih pada BUMN karya dibandingkan +keuangan, energi, karya, dan nonkeuangan +dengan variabel lain yang diukur. +lainnya secara terpisah. Berdasarkan +Grafik 6.3, fluktuasi pendapatan BUMN +GRAFIK 6.4 +sektor keuangan sebagai salah satu kontributor +HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST +utama penerimaan perpajakan dan PNBP BUMN SEKTOR KARYA TAHUN 2024 +dipengaruhi oleh empat variabel utama yaitu +DEVIASIPENERIMAAN PAJAKDANPNBP +inflasi, suku bunga, valas, dan PDB. Kenaikan +(1,3%) Inflasi(Target+1%) +inflasi, suku bunga, dan valas akan +1,6% Suku Bunga(Target+1%) +meningkatkan margin pendapatan perbankan. +0,0% Harga Minyak(Target+20 US$) +Sebaliknya, penurunan PDB akan mengurangi 0,0% Valas(120% Target) +margin pendapatan perbankan. Keempat 1,5% PDB(94% Target) +-0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 +variabel tersebut juga berpengaruh terhadap +nilai aset dan utang bersih BUMN sektor +DEVIASIUTANGDANASETBERSIH +keuangan. +INFLASI (TARGET+1%) (0,2%) 0,6% +GRAFIK 6.3 SUKU BUNGA (TARGET+1%)(1,0%) 2,9% +HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST BUMN HARGA MINYAK (TARGET + 20 USD) 0 0 , , 0 0 % % +VALAS (120% TARGET) 0 0 , , 0 0 % % +SEKTOR KEUANGAN TAHUN 2024 +PDB (94% TARGET)(0,9%) 0,0% +-1,5%-1,0%-0,5%0,0%0,5%1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5% +DEVIASIPENERIMAAN PAJAKDANPNBP +Deviasi Utang Bersih Deviasi Aset Bersih +INFLASI (ITnAflRasGiE(TTa+r1g%e)t+1%) 2,3% Sumber: Kementerian Keuangan +SUKU BUNSuGkAu (BTuAnRgGaE(TT+a1r%ge)t+1%) 4,3% +HARGA MINHYaArgKa ( TMAiRnyGaEkT( T+ a2r0g UetS+D2)0 US$) 0,0% Berdasarkan Grafik 6.5, kenaikan harga +VALAS (1V20a%la TsA(1R2G0%ET T)arget) 3,2% minyak yang tidak disertai dengan penyesuaian +PDB (9P4%D BTA(9R4G%E TT)arget)(11,0%) tarif harga diproyeksikan secara agregat akan +-12,0%-10,0%-8,0%-6,0%-4,0%-2,0% 0,0% 2,0% 4,0% +berpengaruh terhadap penurunan pendapatan +BUMN sektor energi. Hal ini didorong oleh +DEVIASIUTANGDANASETBERSIH +0 +0 +, +, +4 +3 +% +% +INInFfLlaAsSiI( (TTaArgReGtE+T1%+1)%) harga jual produk minyak PT Pertamina +0, 0 0 , % 4% SUSuKkUu B BUuNnGgaA ((TTaArRgGetE+T1+%1)%) (Persero) yang tidak mencerminkan harga +0 0 , , 0 0 % % HHARarGgAa MMIiNnyYaAkK( T(TaArgReGt+E2T0 + U 2S0$ U)SD) +0,1% 2,9% VVALalAaSs ((112200%% T TAaRrGgeEtT)) keekonomian. Secara khusus untuk PT PLN +(6,9%) +(0,5%) PPDDB B(94(9%4 %TA TRaGrEgeTt)) +(Persero), meskipun minyak merupakan +-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% +Deviasi Utang Bersih Deviasi Aset Bersih bahan baku untuk memproduksi listrik dan +Sumber: Kementerian Keuangan +kenaikan harga minyak berdampak pada +6-8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +peningkatan biaya operasinya, saat ini porsi minyak dan depresiasi rupiah berpengaruh +penggunaan minyak semakin kecil sehingga negatif pada nilai aset dan utang bersih BUMN +kenaikan harga minyak tidak memberikan nonkeuangan lainnya. Hal ini didorong oleh +tekanan secara signifikan terhadap penurunan dampak negatif perubahan variabel ekonomi +pendapatan PT PLN (Persero). Secara umum, makro yang diterima, utamanya oleh BUMN +variabel valas dan harga minyak berpengaruh transportasi, seperti PT Garuda Indonesia +secara signifikan terhadap nilai aset dan utang (Persero), PT PELNI (Persero), dan PT KAI +bersih BUMN sektor energi. (Persero). +GRAFIK 6.6 +GRAFIK 6.5 ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST BUMN +HASIL ANALISIS MODEL MACRO STRESS TEST +BUMN SEKTOR ENERGI TAHUN 2024 SEKTOR NONKEUANGAN LAINNYA TAHUN 2024 +DEVIASIPENERIMAAN PAJAKDANPNBP DEVIASI PENERIMAANPAJAKDANPNBP +INFLASII n(TflaAsRiG(TEaTr+g1e%t+)1%) 0,0% Inflasi(Target+1%) (1,2%) +Suku Bunga(Target+1%) 12,8% +SUKU BSUuNkuG AB u(TnAgRaG(TEaTr+g1e%t+)1%) 0,3% +Harga Minyak(Target+20 US$) 38,4% +HARGA MHINarYgAa KM (iTnAyRakG(ETTa +rg 2e0t +U2S0D U)S$) (17,8%) +Valas(120% Target) 17,4% +VALASV (1a2l0a%s (T12A0R%G ETTa)rget) 9,5% +PDB(94% Target) +PDB P(9D4%B T(9A4R%G ETTar)get) 11,9% +-0,13 -0,03 0,07 0,17 0,27 0,37 0,47 0,57 +-20,0% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% +DEVIASIUTANGDANASETBERSIH +DEVIASIUTANGDANASETBERSIH (2%) 1% IINnFflLaAsiS(IT (TarAgReGt+E1T%+)1%) +0,0% 0,1% INFLASI (TARGET+1%) 0 0 % % SSUuKkUu BBUunNgGaA( T(TaArgReGt+E1T%+)1%) +0,0% 0,1% SUKU BUNGA (TARGET+1%) (2%) 10% HHAaRrgGaA M MinINyaYkA(KT (aTrAgRetG+E20T U+ S2$0) USD) +(7,3%) 6,3% HARGA MINYAK (TARGET + 20 USD) (5%) 9% VVAaLlaAsS ((112200%% TTAaRrgGeEt)T) +(1,3%) 12,9%VALAS (120% TARGET) ( ( 2 2 % % ) ) PPDDBB (9(49%4% T ATRaGrgEeTt)) +( ( 0 0 , , 9 8 % % ) ) PDB (94% TARGET) -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% +-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% Deviasi Utang Bersih Deviasi Aset Bersih +Deviasi Utang Bersih Deviasi Aset Bersih Sumber: Kementerian Keuangan +Sumber: Kementerian Keuangan +Pada tahap recovery di tahun 2024, tidak +Grafik 6.6 menunjukkan bahwa variabel- +menutup kemungkinan timbul risiko baru +variabel ekonomi makro yang berpengaruh +yang bersumber dari BUMN. Kementerian +terhadap kontribusi penerimaan perpajakan +BUMN telah meningkatkan manajemen risiko +dan PNBP yang bersumber dari BUMN +dari setiap BUMN. Dengan demikian, masing- +nonkeuangan lainnya diantaranya harga +masing BUMN diharapkan telah memiliki +minyak, valas, dan PDB. Ketiga variabel +rencana mitigasi risiko yang memadai sehingga +ekonomi makro tersebut juga berpengaruh +dapat melakukan pengambilan keputusan yang +terhadap deviasi aset dan utang bersih BUMN +tepat untuk penanganan risiko yang timbul. +sektor nonkeuangan lainnya. +Sebagai contoh, BUMN dapat membatasi dan +Di satu sisi, sebagian BUMN mendapatkan mengendalikan besarnya eksposur perubahan +dampak negatif, sementara sebagian lainnya faktor-faktor ekonomi makro, diantaranya +mendapatkan dampak positif atas perubahan melalui pemanfaatan kontrak lindung nilai atas +variabel tersebut sehingga timbul efek saling aktiva maupun pasiva yang dimilikinya. +meniadakan. Namun demikian, kenaikan harga +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-9 Bab 6 Risiko Fiskal +6.2.1.4 Dampak Perubahan Ekonomi +GRAFIK 6.7 +Makro terhadap Pendapatan PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO +TERHADAP PENDAPATAN NEGARA +Negara +SANGAT +TINGGI +Pendapatan negara terdiri dari penerimaan +perpajakan, PNBP, dan penerimaan hibah. TINGGI +Kinerja pendapatan negara terutama +MUNGKIN +penerimaan perpajakan dan PNBP secara +umum dipengaruhi oleh perubahan asumsi • • +RENDAH +dasar ekonomi makro, implementasi kebijakan +SANGAT +Pemerintah, serta harga komoditas. Beberapa RENDAH +asumsi dasar ekonomi makro yang secara +SANGAT SANGAT +RENDAH SEDANG BESAR +KECIL BESAR +langsung berdampak pada pendapatan +negara adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, +nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga +minyak mentah Indonesia, serta lifting minyak (cukai, bea masuk, dan bea keluar), +dan gas bumi. Selain itu, terdapat faktor secara historis mendominasi capaian +lain yang juga memengaruhi pendapatan pendapatan negara. Tren perkembangan +negara, baik yang berasal dari internal penerimaan perpajakan dalam kurun waktu +maupun eksternal. Implementasi kebijakan 2019-2024 menunjukkan kinerja yang +Pemerintah merupakan faktor internal yang meningkat sebagaimana digambarkan pada +berdampak pada pendapatan negara, seperti Grafik 6.8. Tren peningkatan terjadi terutama +kebijakan pelarangan ekspor mineral atau sejak berlangsungnya pemulihan ekonomi +kebijakan perluasan basis perpajakan melalui mulai tahun 2021. +ekstensifikasi objek perpajakan. Adapun faktor +eksternal yang juga signifikan memengaruhi Pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan +kinerja pendapatan negara diantaranya kondisi pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan +perekonomian global, situasi geopolitik, serta perpajakan mengalami peningkatan. Pada +perubahan iklim, yang selanjutnya berdampak tahun 2021 perpajakan tumbuh signifikan +pada fluktuasi harga komoditas. 20,4 persen (yoy), dimana secara nominal +realisasinya sudah kembali ke level prapandemi +Peta risiko dampak perubahan ekonomi makro Covid-19. Kinerja perpajakan tahun 2022 juga +terhadap pendapatan negara dapat dilihat pada kembali tumbuh secara signifikan mencapai +Grafik 6.7. 31,4 persen (yoy) yang didukung oleh faktor +pemulihan ekonomi, dorongan tren harga +a. Penerimaan Perpajakan komoditas yang masih tinggi, dan kebijakan +reformasi perpajakan yang dilaksanakan sejak +Penerimaan perpajakan yang terdiri +awal tahun 2022. +dari penerimaan pajak (PPh, PPN dan +PPnBM, PBB, pajak lainnya) serta +Penerimaan perpajakan tahun 2023 diharapkan +penerimaan kepabeanan dan cukai +masih akan terus tumbuh meskipun +6-10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +DOOHILEKIL +IMPACT +Sumber: Kementerian Keuangan Bab 6 Risiko Fiskal +GRAFIK 6.8 +PENERIMAAN PERPAJAKAN, 2019 -2024 +(triliun rupiah) +321,0 +300,1 +317,8 +213,5 269,2 +213,0 +1.332,7 1.072,1 1.278,6 1.716,8 1.818,2 1.986,9 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Pajak Kepabeanan dan Cukai +Sumber : Kementerian Keuangan +menghadapi moderasi harga komoditas. Tren terdapat beberapa tantangan utama yang perlu +peningkatan ekonomi nasional di tengah mendapat perhatian antara lain sebagai berikut. +pelemahan ekonomi global berdampak +pada berlanjutnya kinerja positif perpajakan 1. Risiko masih berlanjutnya konflik geopolitik +pada semester I tahun 2023. Penerimaan dan pengetatan kebijakan moneter yang +perpajakan mencapai Rp1.105.625,5 miliar berpotensi menyebabkan perlambatan +atau 54,7 persen terhadap APBN 2023. ekonomi global dan volatilitas harga +Kinerja perpajakan tersebut tumbuh 5,4 persen komoditas utama. Dampak perlambatan +dari periode yang sama tahun sebelumnya. ekonomi global baik langsung maupun tidak +Selanjutnya kinerja perpajakan sampai dengan langsung akan memengaruhi pertumbuhan +tahun 2023 dipengaruhi oleh tren kinerja ekonomi Indonesia yang pada gilirannya +positif perekonomian nasional semester I, akan memberikan tekanan pada penerimaan +stabilitas ekonomi makro, dan efektivitas perpajakan. Sementara itu, volatilitas harga +kebijakan fiskal yang terjaga dengan baik. komoditas dapat berdampak pada potensi +Dengan memperhitungkan realisasi semester I deviasi pendapatan negara terutama yang +tahun 2023, penerimaan perpajakan akhir tahun berkaitan dengan harga komoditas utama. +2023 diperkirakan mencapai Rp2.118.348,0 +2. Meningkatnya shadow economy sebagai +miliar atau tumbuh 4,1 persen dari tahun +konsekuensi perubahan struktur +realisasi 2022. +perekonomian yang mengarah pada +digitalisasi dan tingginya sektor informal. +Pencapaian target penerimaan perpajakan +Digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi +tahun 2024 diperkirakan akan menghadapi +berdampak bagi kemudahan berusaha dan +beberapa tantangan. Setelah pencapaian tahun +penyederhanaan proses bisnis. Namun, +2022 yang menunjukkan kinerja sangat baik +jika peningkatan ini tidak dibarengi +dan masih berlanjut hingga semester I tahun +dengan kesiapan sistem perpajakan dalam +2023 serta diperkirakan akan bertahan tumbuh +menangkap aktivitas ekonomi digital +positif sampai dengan akhir tahun 2023, +maka akan berpotensi terjadi peningkatan +penerimaan perpajakan tahun 2024 masih +penghindaran kewajiban perpajakan. Hal ini +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-11 Bab 6 Risiko Fiskal +akan memengaruhi penerimaan perpajakan lainnya, pemberian insentif terhadap +di masa mendatang akibat basis perpajakan sektor-sektor strategis diharapkan +yang stagnan karena tingginya shadow economy mampu memberikan nilai tambah +dan rendahnya kepatuhan perpajakan. tinggi pada perekonomian nasional. +Selain itu, perkembangan kontribusi sektor +Dalam rangka mitigasi risiko dampak +jasa terhadap perekonomian nasional yang +perubahan ekonomi terhadap penerimaan +semakin meningkat memberikan risiko bagi +perpajakan tahun 2024, Pemerintah +peningkatan sektor informal di Indonesia. +melaksanakan beberapa kebijakan yang +Tingginya sektor informal juga terlihat +diarahkan untuk mendukung proses +dari jumlah dan distribusi tenaga kerja +transformasi ekonomi terus berjalan di tengah +informal yang mencapai di atas 50 persen +berbagai tantangan yang ada. Berdasarkan +terhadap total tenaga kerja di Indonesia. +hal tersebut, kebijakan umum perpajakan +Hal ini dapat memengaruhi kestabilan +tahun 2024 antara lain: (1) mendorong +penerimaan perpajakan, mengingat sektor +tingkat kepatuhan dan integrasi teknologi +informal saat ini belum sepenuhnya +tertangkap oleh sistem perpajakan di dalam sistem perpajakan; (2) memperluas +Indonesia, sehingga pelaksanan kewajiban basis perpajakan melalui intensifikasi dan +perpajakannya masih rendah. Meskipun ekstensifikasi; (3) memperkuat sinergi melalui +demikian, Pemerintah telah menerapkan +joint program, pemanfaatan data, dan penegakan +pemberlakuan NIK menjadi NPWP +hukum; (4) menjaga efektivitas implementasi +guna memudahkan administrasi wajib +UU HPP untuk mendorong peningkatan rasio +pajak serta pemberlakuan pajak digital. +perpajakan; serta (5) memberikan insentif +3. Efektivitas dan efisiensi insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur +perpajakan. Pemberian insentif perpajakan guna mendukung iklim dan daya saing usaha, +yang masif pada saat terjadinya pandemi serta transformasi ekonomi yang bernilai +Covid-19 berhasil mengendalikan tambah tinggi. +dampak pandemi. Hal ini berpengaruh +positif bagi pertumbuhan dan pemulihan b. Penerimaan Negara Bukan Pajak +ekonomi. Insentif perpajakan tersebut +PNBP terdiri atas PNBP SDA, PNBP dari +akan terus dilanjutkan secara selektif +Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), +dan terukur. Oleh karena itu, Pemerintah +PNBP lainnya, dan pendapatan BLU. +perlu untuk terus melakukan monitoring +Sumber penerimaan terbesar PNBP berasal +dan evaluasi dampak pemberian insentif +dari PNBP SDA sehingga kinerja PNBP +perpajakan terhadap berbagai sektor usaha +relatif tergantung dengan volatilitas harga +yang memperoleh manfaat. Besarnya +komoditas. Selain itu, terdapat beberapa +revenue forgone akibat pemberian insentif +faktor lain yang memengaruhi kinerja PNBP +perpajakan juga memberikan risiko pada +seperti kinerja perekonomian, perubahan +penerimaan perpajakan. Hal ini karena +kebijakan/regulasi, dan inovasi lainnya. +pemberian insentif perpajakan tidak selalu +berdampak langsung kepada perekonomian +Untuk tahun 2023, realisasi PNBP sampai +dalam waktu singkat. Dengan berbagai +dengan bulan Juni telah mencapai Rp302.134,3 +dukungan kebijakan dan faktor ekonomi +miliar atau 68,5 persen dari target APBN, +6-12 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +tumbuh positif 5,5 persen dibandingkan Dinamika perekonomian global yang +periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja menunjukkan tren perlambatan telah +ini didorong oleh pertumbuhan PNBP SDA mendorong moderasi harga komoditas global +khususnya PNBP SDA Minerba yang tumbuh di tahun 2023 setelah sebelumnya sempat +positif sebesar 104,7 (yoy), akibat tingginya melonjak tinggi di tahun 2022. Pada bulan Juni +Harga Batubara Acuan (HBA) dari US$239,8/ 2023, rata-rata harga minyak mentah Indonesia +ton (tahun 2022) menjadi US$254,6/ton sebesar US$69,4 per barel, atau turun US$0,7 +(proyeksi tahun 2023) atau meningkat sebesar per barel dari US$70,1 per barel di Mei 2023. +6,2 persen. Namun demikian, SDA migas HBA pada bulan Juni juga turun di angka +mengalami perlambatan sebesar 19,9 persen US$191,3/ton setelah sebelumnya berada di +(yoy) sedangkan SDA nonmigas tumbuh sebesar angka US$206,2/ton pada Mei 2023. Sebagian +94,7 persen (yoy) akibat masih tingginya harga komoditas mineral lainnya juga menunjukkan +komoditas terutama minerba dibandingkan moderasi harga seperti nikel, seng, aluminium, +periode yang sama tahun sebelumnya. dan tembaga. Sementara itu, meskipun lebih +rendah dibandingkan tahun 2022, tren harga +Selain PNBP SDA, kinerja positif juga produk minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ +ditunjukkan oleh PNBP KND yang CPO) sampai Juni 2023 masih relatif stabil +diproyeksikan akan melebihi target APBN sekitar US$767,6 per ton. Terlepas dari isu +mengingat capaian per bulan Juni tahun 2023 moderasi harga, Pemerintah juga diharapkan +telah mencapai Rp42.373,5 miliar atau sebesar untuk dapat terus mengembangkan Energi +86,3 persen dari target APBN. Realisasi PNBP Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan +KND tumbuh positif sebesar 19,4 persen pasar karbon untuk menuju target Nationally +dibandingkan periode yang sama tahun Determined Contribution (NDC) dan Net Zero +sebelumnya. Capaian PNBP KND didorong Emissions (NZE). Tren moderasi harga dan +oleh kenaikan setoran dividen BUMN respons terhadap perubahan iklim ini dapat +utamanya sektor perbankan. memberikan dampak negatif sekaligus positif +pada kinerja PNBP SDA. +Di sisi lain, PNBP lainnya dan PNBP BLU +menunjukkan capaian kinerja yang sedikit Pemerintah berusaha melakukan mitigasi +terkontraksi dibandingkan tahun 2022. risiko terkait ketercapaian target PNBP +Realisasi PNBP lainnya hingga Juni 2023 di tengah berbagai tantangan moderasi +mencapai Rp82.990,9 miliar atau terkontraksi harga. Pemerintah berupaya melakukan +5,5 persen (yoy). Penurunan tersebut penyempurnaan dari berbagai sisi seperti +disebabkan oleh pendapatan PHT sebesar regulasi, proses bisnis, organisasi dan SDM, +-16,5 persen meskipun pendapatan PNBP serta instrumen optimalisasi lainnya. Wujud +K/L tumbuh sebesar 4,7 persen. Selanjutnya mitigasi risiko yang dilakukan antara lain melalui +realisasi PNBP BLU hingga Juni 2023 sebesar evaluasi dan penyusunan tarif, pemantauan dan +Rp38.432,1 miliar atau terkontraksi 19,8 persen pengawasan, pengembangan kapasitas SDM, +(yoy). Kontraksi pada PNBP BLU tersebut dan extra efforts berupa kegiatan pemeriksaan +disebabkan oleh turunnya pendapatan dari bersama, penagihan melalui Automatic Blocking +pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit dan System (ABS), serta joint analysis dan joint business +penurunan pendapatan BPJS Kesehatan. process. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-13 Bab 6 Risiko Fiskal +Selain itu, kebijakan PNBP tahun 2024 juga perlu memperhatikan berbagai faktor yang +diarahkan untuk mendorong optimalisasi memengaruhi belanja negara, salah satunya +penerimaan negara dengan tetap menjaga yaitu dinamika kondisi ekonomi makro. +kualitas layanan publik dan kelestarian Perubahan indikator asumsi dasar ekonomi +lingkungan. Kebijakan pengelolaan PNBP makro dapat memberikan dampak positif atau +tahun 2024 juga dilakukan sesuai ragam dan negatif terhadap belanja negara. +jenis sumber penerimaannya agar masing- +masing komponen PNBP dapat lebih Pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang +optimal dan peran PNBP dalam pendapatan terkendali dan terukur memiliki korelasi +negara meningkat. Kebijakan umum PNBP positif dengan belanja negara. Ketika terdapat +di tahun 2024 antara lain: (1) pemanfaatan kenaikan pendapatan negara, beberapa +SDA yang lebih optimal melalui langkah komponen belanja negara akan mengalami +seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan peningkatan antara lain anggaran transfer +pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai ke daerah terutama DBH. Selain itu, setiap +tambah dengan tetap memperhatikan perubahan pada sisi belanja negara juga +kelestarian lingkungan; (2) optimalisasi mempunyai konsekuensi terhadap mandatory +dividen BUMN dengan mempertimbangkan spending khususnya anggaran pendidikan. Risiko +faktor profitabilitas, kebutuhan pendanaan ketidakpastian global berpotensi meningkatkan +perusahaan, persepsi investor, regulasi dan inflasi terutama pada bahan makanan yang +covenant disertai perluasan perbaikan kinerja selanjutnya dapat mendorong meningkatnya +dan efisiensi BUMN; (3) peningkatan inovasi belanja perlindungan sosial. Pemerintah +dan kualitas layanan yang lebih luas baik yang melakukan mitigasi terkait adanya upside risk +dikelola oleh satuan kerja termasuk BLU, apabila realisasi pertumbuhan ekonomi di atas +serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan target melalui penyerapan belanja APBN. +aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih +Perubahan tingkat suku bunga, baik domestik +optimal; serta (4) penguatan tata kelola dan +maupun global, memiliki pengaruh langsung +peningkatan sinergi, termasuk perluasan +pada belanja negara, utamanya pada belanja +pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti +pembayaran bunga utang. Pengaruh tersebut +pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik. +juga akan memiliki konsekuensi pada perubahan +anggaran pendidikan. Kenaikan tingkat suku +6.2.1.5 Dampak Perubahan Ekonomi +bunga dapat diartikan sebagai kenaikan biaya +Makro terhadap Belanja Negara +(cost of fund) yang dampaknya bersifat jangka +panjang. Secara tidak langsung, perubahan +Untuk mendorong percepatan pemulihan +tingkat suku bunga juga berpengaruh pada +ekonomi dan mendukung transformasi +pembiayaan anggaran dalam APBN, aktivitas +ekonomi, diperlukan belanja negara yang +perekonomian secara umum, dan komponen- +berkualitas. Untuk itu, Pemerintah secara +komponen lain dalam APBN, termasuk +konsisten berupaya meningkatkan kualitas +belanja negara. Oleh karena itu, Pemerintah +belanja negara di tengah berbagai tantangan +terus memperhatikan arah suku bunga global +dalam melaksanakan APBN. Pemerintah +di tahun 2024. +6-14 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Peningkatan kualitas belanja negara yang +AS merupakan basis perhitungan untuk senantiasa dilakukan Pemerintah untuk +sektor komoditas dan transaksi di pasar mendorong pertumbuhan ekonomi dan +keuangan global. Kenaikan nilai mata uang reformasi struktural mempertimbangkan +dolar AS menyebabkan peningkatan beberapa asumsi dasar ekonomi makro. Kenaikan +komponen seperti pembayaran bunga utang, belanja akibat kenaikan basis pendapatan +subsidi, dan kompensasi energi, serta DBH antara lain diakibatkan oleh pertumbuhan +migas akibat perubahan PNBP migas. Akan ekonomi, kenaikan harga ICP dan komoditas +tetapi, pengaruh tersebut juga terjadi di sisi lain, serta kenaikan lifting minyak dan gas. +pendapatan sehingga dampak neto terhadap Namun demikian, jika realisasi asumsi makro +APBN cenderung minim. dimaksud berada di bawah target, Pemerintah +memiliki fleksibilitas belanja yang lebih rendah. +ICP dan harga komoditas lain memengaruhi +penerimaan minyak dan gas bumi serta Selain menggunakan analisis perubahan +berpengaruh terhadap perhitungan belanja indikator ekonomi makro terhadap APBN, +subsidi, kompensasi energi, dan DBH. perhitungan risiko fiskal RAPBN tahun 2024 +Selain itu, perubahan harga tersebut juga yang tercermin dalam peta risiko perubahan +memengaruhi perubahan mandatory spending kondisi ekonomi juga mempertimbangkan +anggaran pendidikan. Tingginya kenaikan ICP kemungkinan terjadinya deviasi antara target +selain memiliki konsekuensi meningkatkan dan realisasi asumsi dasar ekonomi makro, +anggaran subsidi dan kompensasi, juga serta besaran deviasinya. Risiko ekonomi +menimbulkan risiko peningkatan anggaran makro terhadap belanja negara pada tahun +perlindungan sosial untuk menjaga daya beli 2024 memiliki dampak kecil terhadap belanja +masyarakat. Sama halnya dengan nilai tukar, negara dengan likelihood tinggi sebagaimana +perubahan ICP dan harga komoditas tidak digambarkan pada Grafik 6.9. +hanya meningkatkan belanja negara, tetapi +GRAFIK 6.9 +juga meningkatkan sisi pendapatan negara, PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO +TERHADAP BELANJA NEGARA +maka dampak neto terhadap APBN cenderung +SANGAT +terkendali. +TINGGI +• +TINGGI +Lifting minyak dan gas bumi menjadi tolok +ukur utama kinerja industri hulu minyak dan • +MUNGKIN +gas bumi karena langsung memengaruhi +penerimaan negara dan juga belanja negara, RENDAH +serta pembiayaan yang berhubungan dengan +SANGAT +komoditas tersebut. Perubahan lifting minyak RENDAH +dan gas akan berdampak terhadap belanja SANGAT SANGAT +KECIL SEDANG BESAR +KECIL BESAR +negara yang juga berakibat penyesuaian pada +mandatory spending. Pemerintah melihat kenaikan +lifting minyak dan gas merupakan upside risk +karena kenaikan belanja negara juga diikuti Di tengah berbagai tantangan pengelolaan +kenaikan pendapatan negara. fiskal, Pemerintah akan menjaga agar +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-15 +DOOHILEKIL +IMPACT +Sumber: Kementerian Keuangan Bab 6 Risiko Fiskal +implementasi kebijakan khususnya belanja mencapai 9,8 persen pada tahun 2019. +negara dapat dilaksanakan secara optimal Pada tahun 2020 rasio VR meningkat yang +didorong oleh penerbitan SBN kepada +sehingga pertumbuhan ekonomi dapat +Bank Indonesia (BI) sebagai bentuk +tercapai dan transformasi ekonomi dapat +implementasi SKB Pemerintah dan BI +terlaksana. Oleh karena itu, pemantauan +untuk mendukung pemenuhan pembiayaan +dan evaluasi atas implementasi kebijakan +APBN dalam rangka penanganan dampak +belanja negara terus dilakukan dan sinergi +pandemi Covid-19 dan PEN. Rasio VR +antarpemangku kepentingan terus diperkuat +di bulan Juni 2023 tercatat sebesar 19,2 +dalam implementasi program/kebijakan persen, namun rasio VR yang berasal dari +Pemerintah. Selain itu, Pemerintah juga terus utang di luar SBN kepada BI hanya sebesar +mendorong spending better dengan mendukung 8,6 persen. Dalam jangka menengah, rasio +VR diperkirakan akan terus menurun +belanja negara yang berorientasi pada hasil +seiring jatuh tempo SBN SKB II dan III +(result-based budget execution), efisiensi kebutuhan +yang sebagian besar akan dibiayai kembali +dasar, dan fokus pada prioritas pembangunan. +melalui penerbitan SBN dengan tingkat +Kebijakan belanja negara terkait subsidi juga +bunga tetap. Terdapat potensi refinancing +diarahkan agar lebih tepat sasaran, perlinsos +dengan tingkat bunga tetap yang lebih +ditingkatkan efektivitasnya, serta dilakukan +rendah mengingat kenaikan tingkat bunga +penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah. oleh otoritas moneter global sudah relatif +terbatas seiring dengan laju inflasi yang +6.2.1.6 Dampak Perubahan Ekonomi sudah mulai menunjukkan tren penurunan. +Meski demikian, pengelolaan risiko +Makro terhadap Pembiayaan +tingkat bunga akan tetap memperhatikan +Anggaran +arah pemulihan ekonomi global serta +dinamika kondisi pasar keuangan. +Dinamika kondisi ekonomi makro +2. Risiko nilai tukar (exchange rate risk), +pascapandemi Covid-19 telah berpengaruh +merupakan potensi peningkatan beban +terhadap kebutuhan pembiayaan yang berlanjut +kewajiban utang Pemerintah akibat +hingga tahun 2023. Kebutuhan pembiayaan +perubahan nilai tukar rupiah terhadap +sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi +mata uang asing. Indikator risiko nilai +pascapandemi membawa dampak secara +tukar diwakili oleh rasio utang valas +langsung pada risiko pengelolaan utang yang (Foreign Exchange/FX) terhadap total +mencakup risiko tingkat bunga, risiko nilai utang. Rasio utang valas mencapai 37,9 +tukar, risiko refinancing, serta risiko shortage persen di tahun 2019 dan terus menurun +pembiayaan. hingga mencapai 27,5 persen di Juni 2023. +Penurunan rasio utang valas dimaksud +1. Risiko tingkat bunga (interest rate risk), merupakan dampak dari implementasi +merupakan potensi penambahan beban strategi untuk mengutamakan penerbitan +anggaran akibat perubahan tingkat utang baru dalam denominasi rupiah +bunga di pasar yang dapat meningkatkan sebagai komitmen untuk terus +pembayaran kewajiban utang. Indikator meningkatkan partisipasi investor +risiko tingkat bunga diwakili oleh rasio domestik, baik institusi maupun ritel. +Variable Rate (VR) atau rasio tingkat bunga +3. Risiko pembiayaan kembali (refinancing +mengambang terhadap total utang. Dalam +risk), merupakan risiko Pemerintah +10 tahun terakhir, rasio VR terus menurun +tidak dapat melakukan pembiayaan +6-16 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +kembali utang jatuh tempo atau adanya pembiayaan tahun berjalan dikarenakan +potensi biaya utang yang tinggi pada saat perubahan kondisi ekonomi makro, +melakukan pembiayaan kembali. Hal pasar keuangan, maupun kebijakan fiskal. +ini berdampak pada tidak terpenuhinya Pemenuhan kebutuhan pembiayaan pada +kebutuhan pembiayaan atau meningkatnya biaya dan risiko yang terkendali dilakukan +beban APBN. Upaya meminimalkan untuk memastikan terpenuhinya defisit, +risiko refinancing dapat dilakukan dengan menjaga kas negara, menghindari potensi +mendistribusikan jatuh tempo utang setiap risiko default atas kewajiban utang yang +tahun sedemikian rupa untuk menghindari harus dipenuhi, mendukung pengelolaan +penumpukan pada suatu periode tertentu. portofolio utang yang optimum, serta +Risiko refinancing diterjemahkan dalam rasio mendukung kesinambungan fiskal. +jatuh tempo utang dalam 1, 3, dan 5 tahun Secara historis, pemenuhan kebutuhan +terhadap total utang dan Average Time to pembiayaan melalui utang terus diupayakan +Maturity (ATM). Rasio jatuh tempo utang mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan +dalam 1 tahun terus menurun, yakni dari APBN yang dinamis. Di sisi lain, timing +8,1 persen pada tahun 2019 menjadi 6,4 pembiayaan juga menyesuaikan kondisi +persen tahun 2021 dan sedikit meningkat kas dan realisasi APBN. Dinamika APBN, +hingga mencapai 8,2 persen pada Juni 2023. kondisi kas, dan volatilitas pasar keuangan +dikelola dan direspons dengan baik melalui +Risiko refinancing yang dikelola dengan baik berbagai forum koordinasi reguler dan +ditunjukkan oleh stabilnya rasio utang jatuh strategi pengelolaan utang yang fleksibel +tempo dalam 5 tahun, yaitu rata-rata sekitar namun tetap dilaksanakan secara prudent. +41,3 persen dalam periode 2019–2023. +Perkembangan outstanding dan indikator risiko +Dalam periode yang sama, ATM stabil +utang selama kurun waktu tahun 2019 sampai +pada kisaran 8,2 s.d. 8,6 tahun, lebih tinggi +dibandingkan target jangka menengah Juni 2023 ditunjukkan pada Tabel 6.2. +yakni minimal 7 tahun. Sejauh ini risiko +refinancing cukup terjaga berkat komitmen +Proyeksi Risiko Utang Pemerintah Pusat +Pemerintah untuk mengutamakan +Dalam jangka menengah, Pemerintah tetap +pengadaan utang dengan tenor menengah- +panjang dan mengendalikan utang akan memprioritaskan penerbitan SBN di +dengan tenor pendek dengan tetap pasar domestik, tingkat bunga tetap, dan +memperhatikan kecenderungan demand tenor jangka menengah–panjang dengan tetap +investor, termasuk biaya pengadaan utang. mempertahankan ketersediaan penerbitan +Pengendalian kemampuan pembayaran +instrumen utang jangka pendek berupa Surat +kewajiban utang menjadi penting dalam +Perbendaharaan Negara (SPN) dan Surat +rangka menurunkan risiko gagal bayar dan +Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS). +mendukung ketersediaan ruang fiskal untuk +Proyeksi indikator risiko pengelolaan utang +optimalisasi belanja dan kesinambungan +dalam jangka menengah dapat dilihat pada +fiskal. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki +waktu lebih panjang untuk mempersiapkan Tabel 6.3. +kewajiban pembayaran dan memiliki +kesempatan untuk melakukan reprofiling Dalam jangka menengah, pengadaan utang +utang melalui operasi liability management. baru dalam mata uang asing tetap dilakukan +secara selektif. Sejalan dengan itu, risiko nilai +4. Risiko shortage pembiayaan merupakan +tukar diupayakan menurun hingga maksimal +risiko tidak terpenuhinya kebutuhan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-17 Bab 6 Risiko Fiskal +TABEL 6.2 +PERKEMBANGAN INDIKATOR RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT +2019 - Juni 2023 +Uraian 2019 2020 2021 2022 Juni 2023 +Indikator Risiko Utama +Interest Rate Risk (%) +- Rasio Variable Rate 9,8 14,2 16,3 18,8 19,2 +Rasio VR di luar SBN SKB dengan BI 9,8 7,6 7,4 8,2 8,6 +Exchange Rate Risk (%) +- Rasio Utang FX-Total Utang 37,9 33,5 30,0 29,2 27,5 +Refinancing Risk +- Utang Jatuh Tempo <1 tahun (%) 8,1 7,8 6,4 7,5 8,2 +- Utang Jatuh Tempo <3 tahun (%) 24,3 22,8 22,8 24,6 25,2 +- Utang Jatuh Tempo <5 tahun (%) 41,0 39,6 40,1 42,5 43,2 +- Average Time to Maturity (tahun) 8,5 8,5 8,6 8,3 8,2 +Sumber : KementerianKeuangan +30,0 persen pada akhir tahun 2026. Pemerintah Mitigasi Potensi Risiko Utang +terus menjaga rasio utang jatuh tempo dalam Pemerintah Pusat +satu tahun untuk menyeimbangkan biaya Beberapa upaya dalam mitigasi potensi +dan risiko utang serta memperhitungkan meningkatnya risiko utang dalam periode +kemampuan membayar kembali. pemulihan ekonomi sebagai berikut. +Risiko utang yang berkaitan dengan +kesinambungan fiskal yaitu rasio utang 1. Mitigasi risiko terhadap risiko tingkat +terhadap PDB yang diproyeksikan tetap pada bunga, nilai tukar, dan pembiayaan +kembali. Pemerintah berupaya agar +level yang manageable dalam jangka menengah +indikator risiko tetap berada di +dengan memperhatikan kondisi pemulihan +level yang terkendali, antara lain. +ekonomi. +a. Mengoptimalkan potensi pendanaan +TABEL 6.3 dari sumber utang dalam negeri dan +PROYEKSI RISIKO UTANG PEMERINTAH PUSAT DALAM JANGKA +MENENGAH HINGGA AKHIR 2026 memanfaatkan sumber utang luar +Uraian s.d. 2026 negeri sebagai pelengkap. Hal ini +Indikator terkait Pengelolaan Utang dapat ditempuh, misalnya di pasar +Interest Rate Risk +SBN, dengan melakukan penguatan- +- Rasio Variable Rate maksimal 20,0 persen +Exchange Rate Risk penguatan pada sisi penawaran, +- Rasio Utang FX-Total Utang maksimal 30,0 persen infrastruktur, dan permintaan. +Refinancing Risk +Penguatan sisi penawaran SBN +- Utang Jatuh Tempo <1 tahun maksimal 12,5 persen +- Average Time to Maturity (tahun) minimal 7,0 tahun dilakukan antara lain melalui prioritas +Indikator terkait Fiskal (%) +penerbitan SBN di pasar domestik +- Rasio utang terhadap PDB Kisaran 40,0 persen +dan penerbitan SBN valas sebagai +- Rasio bunga terhadap PDB Kisaran 3,0 persen +pelengkap dengan mengutamakan +Sumber : KementerianKeuangan +mata uang kuat (hard currency), +mengelola portofolio SBN secara +6-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +aktif dan terjadwal, dan diversifikasi perekonomian dan pasar keuangan +instrumen SBN untuk mendukung melalui pengelolaan yang prudent. +pengembangan pasar, mengurangi +e. Pengelolaan risiko utang terus +fragmentasi pasar, dan mengendalikan +dijalankan dalam kerangka +biaya dan risiko utang. Penguatan sisi +pengelolaan aset dan kewajiban negara +infrastruktur SBN antara lain dengan +secara transparan dan akuntabel. +mengoptimalkan peran dan kapasitas +mitra penjualan SBN di pasar perdana, +2. Mitigasi risiko terhadap potensi kekurangan +partisipasi aktif dalam pengembangan +(shortage) pada pembiayaan melalui utang. +electronic trading platform dan peran +Kebijakan mitigasi terhadap risiko shortage +Pemerintah di market surveillance, +pembiayaan dilakukan melalui strategi +melanjutkan penyempurnaan aturan +diversifikasi pembiayaan yaitu tidak hanya +manajemen krisis, Bond Stabilization +mengandalkan pada penerbitan SBN, +Framework (BSF), Securities Lending +tetapi juga melakukan pengembangan +Facilities (SLF), serta pengembangan +pembiayaan kreatif dengan tetap +infrastruktur transaksi online. +memperhatikan level biaya dan risiko yang +Penguatan sisi permintaan dengan +bersedia ditanggung Pemerintah. Beberapa +melakukan penyusunan dan +contoh peluang pembiayaan, yaitu: +harmonisasi strategi komunikasi, +a. Memanfaatkan sumber-sumber +edukasi dan sosialisasi, serta program +pembiayaan lain, antara lain idle +kerja sama kelembagaan dan literasi +cash dari BLU dan dana SAL. +keuangan, membangun sinergi dengan +dunia akademik dan stakeholder lainnya, b. Pengembangan pembiayaan kreatif, +serta meningkatkan koordinasi dan dengan mengombinasikan beberapa +kerja sama dengan otoritas moneter, instrumen utang (blended financing) +otoritas pasar keuangan, pelaku pasar, dan mendorong pengembangan +dan pemangku kepentingan lainnya. sumber, skema, dan instrumen +pembiayaan antara lain melalui KPBU, +b. Memprioritaskan penerbitan utang +untuk mendukung pembiayaan +baru dengan tenor menengah- +pembangunan nasional dan +panjang dan tingkat bunga tetap. +pemenuhan kebutuhan defisit APBN. +c. Mengupayakan langkah-langkah +c. Percepatan penarikan pinjaman dan/ +pengelolaan portofolio utang +atau tambahan penerbitan SBN dengan +lebih aktif, dengan memanfaatkan +memperhatikan kondisi kas serta target +instrumen lindung nilai dan/atau +biaya dan risiko yang menjadi acuan +liability management, dalam rangka +dalam strategi pengelolaan utang. +pengendalian risiko utang dan/atau +mencapai portofolio utang optimum. d. Diversifikasi instrumen SBN, baik +konvensional maupun syariah, +d. Mengendalikan rasio utang +dengan memperhatikan basis dan +terhadap PDB pada batas aman +perilaku investor yang ingin dikelola +dengan memperhatikan dinamika +dan preferensi dari investor maupun +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-19 Bab 6 Risiko Fiskal +ekosistem sistem keuangan, misalnya GRAFIK 6.10 +PETA RISIKO DAMPAK PERUBAHAN EKONOMI MAKRO +pengembangan SBN ritel baik dari TERHADAP PEMBIAYAAN ANGGARAN +sisi tema, struktur, maupun perluasan +SANGAT +TINGGI +jalur distribusi dan kanal pembayaran, +• • +penerbitan SBN sebagai alternatif TINGGI +instrumen pemberian pinjaman +MUNGKIN +kepada Pemda, BUMN, BUMD, +dan lembaga Pemerintah lainnya, RENDAH +serta penerbitan SBN dengan tema +SANGAT +tertentu yang difokuskan pada RENDAH +program prioritas pembangunan dan/ SANGAT SANGAT +KECIL SEDANG BESAR +KECIL BESAR +atau komitmen Pemerintah terhadap +pembiayaan inklusif dan berkelanjutan +seperti thematic bonds yang mendukung +Sustainable Development Goals, perubahan +iklim, dan termasuk rencana +prioritas mencapai net zero emission. +e. Melakukan perencanaan strategis atas +private placement institusi potensial. +Pelaksanaan private placement +dimungkinkan apabila: (1) terdapat +kondisi mendesak terkait kebutuhan +kas; (2) hasil pelaksanaan lelang +SBN tidak mencapai target dan/ +atau memiliki biaya yang tinggi; +(3) dimaksudkan untuk memberikan +kesempatan kepada investor institusi +yang tidak bisa membeli instrumen +keuangan lain selain SBN dan investor +institusi yang mempunyai kewajiban +untuk memiliki portofolio SBN dengan +jumlah atau persentase tertentu; dan +(4) penerbitan dilakukan dalam rangka +konversi dana transfer ke daerah. +Adapun peta risiko dampak perubahan +ekonomi makro terhadap pembiayaan anggaran +digambarkan pada Grafik 6.10. +6-20 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +DOOHILEKIL +IMPACT +Sumber: Kementerian Keuangan +6.2.2 Risiko Implementasi Program dan +Kebijakan +6.2.2.1 Risiko Pelaksanaan Kebijakan +Mandatory Spending +Pemenuhan kebutuhan APBN yang mengikat +harus dialokasikan oleh Pemerintah termasuk +yang sifatnya wajib sebagai amanat perundang- +undangan (mandatory spending) memengaruhi +ruang gerak fiskal (fiscal space) Pemerintah. +Risiko peningkatan alokasi mandatory spending +mengakibatkan kapasitas APBN dan fleksibilitas +ruang gerak fiskal Pemerintah semakin terbatas +untuk mendanai belanja prioritas lain yang dapat +mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti +percepatan pembangunan infrastruktur. Di sisi +lain, semakin besarnya alokasi belanja negara, +maka alokasi mandatory spending khususnya +untuk anggaran pendidikan otomatis akan +meningkat untuk memenuhi alokasi anggaran +pendidikan minimum 20,0 persen terhadap +total belanja negara sesuai amanat konstitusi, +yang selanjutnya dapat berdampak pada +peningkatan total belanja negara dan defisit +anggaran. Bab 6 Risiko Fiskal +Realisasi anggaran mandatory spending untuk lebih rendah dibandingkan beberapa negara +tahun anggaran 2022 mencapai sebesar ASEAN; (4) partisipasi pada PAUD dan +Rp2.156.066,0 miliar atau setara 69,6 persen perguruan tinggi tergolong rendah; serta +terhadap belanja negara. Total anggaran (5) tingkat pengangguran lulusan pendidikan +mandatory spending tersebut mengalami kenaikan vokasi termasuk tinggi. +pada outlook tahun 2023 menjadi sebesar +Rp2.276.901,0 miliar atau setara 72,9 persen Memperhatikan beberapa tantangan tersebut +terhadap belanja negara. Mulai tahun 2024, dan untuk merespons dinamika pembangunan +anggaran kesehatan sudah tidak termasuk pendidikan, maka alokasi anggaran pendidikan +dalam mandatory spending sehubungan dengan pada tahun 2024 akan diarahkan untuk +persetujuan DPR atas perubahan RUU meningkatkan kualitas SDM Indonesia +Kesehatan, yang salah satunya mengubah yang berdaya saing, antara lain melalui: +ketentuan terkait kewajiban pengalokasian (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh +anggaran kesehatan dari semula sekurang- jenjang pendidikan melalui perluasan wajib +kurangnya sebesar 5,0 persen terhadap APBN belajar dan bantuan pendidikan (beasiswa +menjadi pengalokasian anggaran berdasarkan afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah) termasuk +rencana induk bidang kesehatan. Berdasarkan pada pendidikan keagamaan; (2) penguatan +hal tersebut, Pemerintah tetap berkomitmen kualitas dan ketersediaan layanan PAUD +untuk mengalokasikan anggaran kesehatan melalui optimalisasi APBD/Dana Desa; +secara optimal untuk mencapai berbagai (3) percepatan peningkatan kualitas sarpras +target bidang kesehatan, yang pada RAPBN terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, +tahun 2024 anggaran kesehatan direncanakan dan Terluar) pada pendidikan umum maupun +sebesar 5,6 persen terhadap belanja negara. pendidikan keagamaan; (4) peningkatan +Adapun anggaran mandatory spending dalam kompetensi guru dan tenaga pendidikan +RAPBN tahun 2024 secara nominal dengan tetap melanjutkan transformasi guru +diperkirakan meningkat menjadi sebesar dan tenaga kependidikan antara lain melalui +Rp2.420.678,6 miliar, atau 73,3 persen program guru penggerak dan pemberian +terhadap belanja negara. Peningkatan tersebut sertifikat pendidik; (5) penguatan pendidikan +antara lain berasal dari peningkatan nominal vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and +anggaran pendidikan, serta belanja nondiskresi match) antara lain melalui penguatan teaching +DAU, dana otonomi khusus, dan pembayaran industry dan SMK Pusat Unggulan; dan +bunga utang. (6) peningkatan investasi di bidang pendidikan +antara lain untuk pemberian beasiswa, +Pemanfaatan anggaran pendidikan tersebut dukungan riset, pemajuan kebudayaan, dan +sangat krusial, mengingat masih terdapat perguruan tinggi. +beberapa tantangan yang dihadapi dalam +meningkatkan kualitas SDM Indonesia Perkembangan realisasi dan proyeksi alokasi +agar dapat menjadi generasi yang unggul. anggaran mandatory spending terhadap total +Beberapa tantangan tersebut antara lain: anggaran belanja negara tahun 2019-2024 +(1) Human Capital Index (HCI) Indonesia masih ditampilkan dalam Grafik 6.11 dan peta +di bawah rata-rata negara ASEAN; (2) skor risiko tambahan anggaran mandatory spending +PISA Indonesia belum meningkat signifikan; ditampilkan dalam Grafik 6.12. +(3) rata- rata lama sekolah penduduk Indonesia +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-21 Bab 6 Risiko Fiskal +GRAFIK 6.11 +PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI MANDATORY SPENDING, +2019 -2024 +(triliun rupiah) +78,8 +76,0 74,1 72,9 73,3 +69,6 +1.819,3 1.971,5 2.064,4 2.156,1 2.276,9 2.420,7 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Anggaran Pendidikan Anggaran Kesehatan* +Transfer ke Daerah Lainnya** +Persentase terhadap Belanja Negara (RHS) (persen) +* Mulaitahun 2024, Anggaran Kesehatan tidak lagi termasuk mandatory spending +** a.l. Belanja Operasional, Belanja Pegawai non K/L, Pembayaran Bunga Utang, dan Subsidi +Sumber : KementerianKeuangan +GRAFIK 6.12 yang terbatas dapat menjadi lebih berdaya +SANGAT guna. +TINGGI +TINGGI Dalam rangka peningkatan kualitas belanja +• • negara, Pemerintah juga melaksanakan +MUNGKIN +kebijakan pengalihan program kurang +RENDAH +produktif ke program yang lebih produktif, +SANGAT +RENDAH antara lain dengan mengurangi alokasi untuk +SANGAT SANGAT kegiatan konsumtif seperti perjalanan dinas +KECIL SEDANG BESAR +KECIL BESAR +dan paket meeting. Hal ini sejalan dengan +kebijakan pemerintah dalam melaksanakan +Dalam memitigasi risiko fiskal terkait mandatory penganggaran berbasis kinerja sehingga +spending, Pemerintah senantiasa mengoptimalkan pengalokasian anggaran diharapkan dapat +pemanfaatan alokasi mandatory spending agar sesuai dengan kebutuhan dan pencapaian +dapat memberikan outcome yang optimal, antara target. Selain itu, dalam rangka percepatan +lain melalui program reformasi pendidikan. pembangunan infrastruktur di tengah +Dalam menghadapi kondisi keterbatasan keterbatasan ruang fiskal, Pemerintah juga +ruang fiskal, Pemerintah mencari peluang mengembangkan skema pembiayaan kreatif +untuk meningkatkan ruang fiskal, baik dari dan inovatif dengan optimalisasi pemanfaatan +sisi pendapatan maupun belanja negara. Dari alternatif pembiayaan proyek infrastruktur, +sisi pendapatan negara, beberapa hal yang antara lain melalui mekanisme penyediaan +dilakukan Pemerintah diantaranya menggali infrastruktur dengan skema KPBU. +potensi perpajakan serta optimalisasi PNBP. +Dalam kaitannya dengan belanja negara, +Dari sisi belanja negara, Pemerintah berupaya +juga terdapat risiko terkait pencapaian +meningkatkan kualitas belanja negara (spending +pelaksanaan anggaran terhadap target yang +better), melalui peningkatan efisiensi dan +sudah ditentukan. Ketika realisasi pelaksanaan +efektivitas belanja, sehingga dengan alokasi +6-22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +DOOHILEKIL +PETA RISIKO BELANJA MANDATORY SPENDING +IMPACT +Sumber: Kementerian Keuangan Bab 6 Risiko Fiskal +belanja negara jauh di bawah rencana, maka pemanfaatannya masih di bawah 10,0 persen. +pencapaian output maupun outcome dari anggaran Di samping itu, berbagai karakteristik panas +yang sudah dialokasikan dapat terganggu bumi seperti tingkat intermittent rendah dengan +sehingga program Pemerintah tidak terlaksana faktor kapasitas tinggi dibandingkan jenis +dengan baik. Kecenderungan penumpukan EBT lain, menjadikan EBT panas bumi cocok +penyerapan belanja di kuartal IV juga dapat digunakan sebagai alternatif energi baseload +mengurangi efektivitas peran APBN sebagai untuk menggantikan bahan bakar fosil. +pendorong perekonomian di tahun berjalan. +Dari sisi penyerapan belanja, upaya Pemerintah Panas bumi merupakan satu-satunya sumber +dalam mitigasi risiko antara lain meningkatkan energi EBT yang memiliki resource risk +kualitas perencanaan, meningkatkan untuk utilisasinya dan membutuhkan proses +kedisiplinan dalam melaksanakan rencana eksplorasi. Selain itu, terdapat berbagai kendala +kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan dalam pemanfaatan potensi panas bumi +program/kegiatan/proyek, serta melakukan Indonesia, salah satunya yaitu tingginya risiko +percepatan pelaksanaan pengadaan barang/ pada tahap eksplorasi sehingga cenderung +jasa. Adapun penyerapan belanja Pemerintah tidak bankable untuk melakukan akses terhadap +Pusat ditampilkan pada Grafik 6.13. sumber pembiayaan konvensional. Risiko +kegagalan eksplorasi dinyatakan terjadi apabila +PENYERAPAN ANGGARAN BE G L R A A N FI J K A 6 P . E 13 MERINTAH PUSAT, 2019 -2023 setelah kegiatan pengeboran selesai dilakukan +(triliun rupiah) +menyimpulkan bahwa data dan informasi +99,0 102,4 103,0 102,3 +91,6 panas bumi yang dihasilkan tidak layak dan +809,9 1.337,5 1.212,7 kegiatan pengeboran selanjutnya tidak dapat +773,3 +622,9 dilakukan. Dengan adanya risiko yang tinggi +dibandingkan jenis EBT lain, Pemerintah +873,4 1.059,6 1.190,8 1.032,5 1.085,5 menyediakan insentif fiskal dalam bentuk +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 +Belanja K/L Belanja Non-K/L Penyerapan BPP terhadap APBN (persen) pembiayaan khusus untuk pengembangan +Sumber:Kementerian Keuangan +panas bumi yang memiliki fitur de-risking untuk +tahap eksplorasi. Fasilitas de-risking atau risk +6.2.2.2 Risiko Pembiayaan Infrastruktur +sharing ini akan menurunkan risiko eksplorasi +Sektor Panas Bumi +sehingga mendorong kegiatan eksplorasi +Sebagai bagian dari upaya pencapaian +semakin masif dan selanjutnya meningkatkan +kemandirian energi dan ketahanan energi +minat investor untuk berpartisipasi di +nasional serta komitmen global terkait +industri sektor panas bumi. Pemerintah +perubahan iklim, Pemerintah memiliki +telah menugaskan PT SMI (Persero) dan +komitmen untuk mencapai target 23,0 persen +PT Geo Dipa Energi (GDE) (Persero) untuk +EBT dari total bauran energi primer nasional +pembiayaan dan teknis eksplorasi atas dua +pada tahun 2025. Salah satu upaya untuk +lokasi, yaitu Wae Sano-NTT dalam progres +mencapai target tersebut adalah melalui +penyelesaian isu safeguard dan Jailolo-Malut +percepatan pengembangan EBT sektor +dalam tahap update feasibility study dan safeguard. +panas bumi, yang mana Indonesia memiliki +potensi terbesar di dunia, namun tingkat +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-23 Bab 6 Risiko Fiskal +Selain digunakan untuk government drilling, dana kegagalan eksplorasi panas bumi sebesar 50,0 +Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi persen, sehingga dari aspek likelihood risiko +(PISP) juga telah disalurkan kepada PT GDE berada di level mungkin. +(Persero) untuk pembiayaan pembangunan +PLTP small scale 10 MW di Dieng, Jawa Tengah, Langkah mitigasi risiko perlu dilakukan +dengan nilai sebesar US$17,5 juta. PLTP small dalam rangka meminimalkan risiko, yaitu: +scale dimaksud saat ini sudah memasuki tahap (1) penguatan kerja sama serta kolaborasi dana +Commercial Operation Date (COD). PISP dengan berbagai sumber dana eksternal +seperti Geothermal Energy Upstream Development +Untuk skema SOE drilling pada dana PISP, Project (GEUDP) dan GREM, sehingga +Pemerintah menyediakan risk sharing dengan dalam hal terjadi risiko kegagalan eksplorasi, +BUMN dengan menyerap risiko kegagalan tidak langsung berdampak kepada APBN; +eksplorasi sampai dengan 50,0 persen dari nilai (2) meningkatkan koordinasi dan kerja sama +pinjaman BUMN. Terdapat beberapa lokasi dengan berbagai stakeholders, baik domestik +di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat maupun global, untuk meningkatkan akurasi +yang berpotensi menerapkan skema tersebut. data hasil eksplorasi melalui penerapan +Sementara itu, skema private drilling saat ini berbagai prosedur dan teknologi yang tepat +tersedia fasilitas dana Geothermal Resource Risk seperti survei 3G (geologi, geofisika, dan +Mitigation (GREM) dari Bank Dunia yang dapat geokimia) lanjutan dan deep slim hole drilling; +diteruspinjamkan kepada badan usaha swasta (3) sinergitas berbagai BUMN untuk +di bawah kerangka dana PISP, disertai fitur risk percepatan pelaksanaan eksplorasi; +sharing sampai dengan 50,0 persen dari nilai (4) penerapan skema hybrid financing untuk +pinjaman badan usaha swasta. percepatan kegiatan government drilling; +(5) penguatan peran komite bersama sebagai +Sebagai salah satu instrumen fiskal, program forum kolektif untuk pengambilan keputusan +percepatan pengembangan energi panas bumi strategis, termasuk diantaranya penyelesaian +melalui fasilitas de-risking memberikan potensi isu sosial serta pengambilan keputusan stop +eksposur risiko fiskal apabila terjadi kegagalan or go pada fase pengeboran eksplorasi; dan +eksplorasi. Pada tahun 2024, kegiatan eksplorasi (6) penguatan tata kelola pada kegiatan government +proyek government drilling untuk lokasi Wae Sano drilling melalui penyusunan guideline pengeboran +masih dalam pembahasan terkait penyelesaian eksplorasi sebagai pedoman pelaksanaan +isu safeguard dan opsi keberlanjutan status proyek eksplorasi. Dengan demikian, likelihood risiko +dalam program government drilling. Sementara pengembangan EBT panas bumi diharapkan +lokasi Jailolo dengan estimasi biaya ekplorasi dapat diturunkan dari mungkin menjadi rendah, +sebesar +US$30,0 juta akan menggunakan dana sebagaimana tergambar pada Grafik 6.14. +hibah Bank Dunia sehingga belum terdapat +risiko fiskal atas kegagalan ekplorasi di lokasi 6.2.2.3 Risiko Program Pembiayaan +Perumahan bagi Masyarakat +tersebut. Dengan mempertimbangkan kondisi +Berpenghasilan Rendah +tersebut, risiko kegagalan ekplorasi tahun 2024 +dari aspek impact berada di level sangat kecil. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah +Adapun dari sisi likelihood, berdasarkan hasil khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan +kajian Bank Dunia, kemungkinan terjadinya Rendah (MBR), terdapat beberapa program +6-24 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +GRAFIK 6.14 satuan rumah susun umum. Adapun kinerja +PETA RISIKO PENGEMBANGAN ENERGI +FLPP periode 2019 sampai dengan Juni 2023 +TERBARUKAN PANAS BUMI +ditampilkan dalam Grafik 6.15. +SANGAT +TINGGI +Risiko fiskal dari program pembiayaan +TINGGI +perumahan bagi MBR adalah risiko yang +• +MUNGKIN bersumber dari potensi tambahan belanja dan +• pembiayaan dari APBN atas backlog kepemilikan +RENDAH +rumah bagi MBR. Backlog kepemilikan dihitung +SANGAT +RENDAH berdasarkan angka rumah tangga yang belum +SANGAT KECIL SEDANG BESAR SANGAT menempati rumah milik sendiri. Berdasarkan +KECIL BESAR +data Susenas 2022, persentase backlog +Sumber: Kementerian Keuangan kepemilikan rumah bagi MBR berada di angka +pembiayaan perumahan yang bersumber baik 16,1 persen dari keseluruhan rumah tangga +dari APBN maupun non-APBN. Program yang yang berstatus MBR. Dalam pelaksanaan +bersumber dari APBN diantaranya program pemenuhan kebutuhan perumahan bagi MBR, +FLPP, Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi terdapat potensi risiko di tahun 2024 dengan +Bantuan Uang Muka (SBUM), dan Bantuan level dampak kecil. Potensi risiko tersebut +Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan memiliki probabilitas keterjadian yang rendah +(BP2BT). Untuk program yang bersumber dari karena dibutuhkan intervensi khusus dari +non-APBN diantaranya program pembiayaan Pemerintah apabila hendak meningkatkan +dari pengembang, CSR perumahan, dan tambahan biaya mengingat saat ini telah ada +masyarakat umum. program yang sedang berjalan di bidang +perumahan yaitu program satu juta rumah. +Program FLPP adalah fasilitas likuiditas +pembiayaan perumahan kepada MBR yang Dalam rangka mitigasi risiko atas program +bertujuan untuk menyediakan dana dalam pembiayaan perumahan bagi MBR ini, +mendukung kredit pemilikan rumah bagi MBR dapat dilakukan melalui peningkatan +untuk memperoleh rumah umum tapak dan pembiayaan yang berasal dari non-APBN +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-25 +DOOHILEKIL +IMPACT +GRAFIK 6.15 +REALISASI PROGRAM FLPP, 2019-JUNI 2023 +Realisasi (triliun rupiah) 220.000 +Target (triliun rupiah) +226.000 +Realisasi (unit) +178.728 +Target (unit) +*) Periode 1 Januari -30Juni2023 +25,18 +(Target) +109.253 +77.835 +82.361 +7,6 11,2 19,6 25,1 9,2 +2019 2020 2021 2022 2023 *) +Sumber: Kementerian PUPR dan BP Tapera Bab 6 Risiko Fiskal +seperti meningkatkan kembali pembangunan dapat terus memberikan dampak positif +perumahan bagi MBR oleh pengembang, CSR yang berkelanjutan terhadap penerimaan +perumahan, atau dapat melibatkan pihak swasta negara. Data yang berhasil dikumpulkan dari +untuk ikut berpartisipasi dalam pemenuhan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terus +rumah bagi MBR. KPBU juga dapat dilakukan dimanfaatkan untuk memperluas basis data +sebagai salah satu alternatif untuk membangun perpajakan. Selain itu, upaya memperluas +perumahan. Selain itu, kemudahan MBR basis data perpajakan juga dilakukan dengan +terhadap akses ke perbankan yang memberikan memberlakukan NIK sebagai NPWP secara +fasilitas pembiayaan juga dapat ditingkatkan. penuh mulai 1 Januari 2024. Penyusunan +Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat peraturan turunan dari UU HPP terus dilakukan +ikut berperan dalam mengurangi backlog untuk mendukung reformasi perpajakan. +kepemilikan rumah sehingga setelah mitigasi Kebijakan reformasi perpajakan harus +tersebut dilaksanakan diharapkan dampak dipastikan terus berlanjut untuk mendukung +risiko menjadi sangat kecil. Adapun peta risiko terciptanya sistem perpajakan yang sehat, adil, +program pembiayaan perumahan bagi MBR dan berkelanjutan dalam mendukung APBN +ditampilkan pada Grafik 6.16. yang sehat dan kuat. +Terdapat beberapa risiko pelaksanaan UU HPP, +GRAFIK 6.16 +PETA RISIKO PROGRAM PEMBIAYAAN PERUMAHAN antara lain: (1) penyusunan peraturan turunan +BAGI MBR +dari UU HPP membutuhkan waktu yang +SANGAT panjang sehingga belum selesai seluruhnya +TINGGI +pada tahun 2024; (2) implementasi peraturan +turunan dari UU HPP membutuhkan waktu +TINGGI +sosialisasi untuk dapat diterapkan secara +MUNGKIN efektif; (3) resistensi masyarakat atas peraturan +turunan dari UU HPP; (4) belum optimalnya +• • +RENDAH pemanfaatan data yang diperoleh dari program +PPS, integrasi NIK sebagai NPWP, dan +SANGAT +pertukaran data untuk penggalian potensi pajak +RENDAH +karena kualitas data yang kurang memadai; serta +SANGAT SANGAT +KECIL KECIL SEDANG BESAR BESAR (5) dibutuhkan waktu adaptasi bagi pegawai +maupun wajib pajak terhadap sistem inti +Sumber: Kementerian Keuangan administrasi perpajakan yang baru. +6.2.2.4 Risiko Implementasi Kebijakan +Selain itu, Pemerintah juga berupaya +Pendapatan Negara +meningkatkan tax ratio melalui penggalian +Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan potensi peningkatan basis perpajakan melalui +negara tahun 2024, Pemerintah menjalankan implementasi pemungutan objek cukai +beberapa kebijakan, antara lain mendorong baru berupa produk plastik dan Minuman +efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK). +melalui implementasi UU HPP yang diharapkan Implementasi kebijakan ini memiliki risiko +6-26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +DOOHILEKIL +IMPACT Bab 6 Risiko Fiskal +belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 6.2.2.5 Risiko Implementasi Kebijakan +apabila proses penyusunan regulasi masih terkait Pembiayaan Utang +mengalami tantangan sehubungan dengan +berbagai pertimbangan terutama daya beli Kebijakan fiskal ekspansif merupakan +masyarakat. bagian dari upaya mengejar ketertinggalan +pembangunan, baik fisik maupun SDM. +Berbagai kebijakan pendapatan negara yang Sejalan dengan kebijakan ekspansif tersebut, +diimplementasikan diperkirakan mempunyai pembiayaan utang telah berkontribusi +dampak risiko yang kecil dengan level signifikan utamanya dalam mengakselerasi +kemungkinan (likelihood) yang mungkin. pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, +Pemerintah berupaya untuk melakukan mitigasi infrastruktur, maupun penurunan kemiskinan +risiko agar level dampak risiko menjadi sangat dan kesenjangan. Pembiayaan utang juga +kecil sehingga pendapatan perpajakan dapat berperan besar dalam mendorong penguatan +terjaga sesuai dengan target yang ditetapkan. pasar keuangan domestik sekaligus menjadi +Mitigasi yang dilakukan antara lain: (1) sosialisasi alat dalam menjaga keseimbangan makro. +peraturan turunan UU HPP dilakukan +secara komprehensif dengan menggunakan Peran penting pembiayaan utang memiliki +berbagai media dan platform untuk dapat konsekuensi adanya potensi risiko yang perlu +menjangkau seluruh lapisan masyarakat; dikelola secara hati-hati dan terukur. Secara +(2) penguatan koordinasi antar instansi dalam historis, disiplin fiskal secara konsisten dijaga +melakukan pertukaran data yang berkualitas dengan defisit di bawah 3,0 persen terhadap +dalam peningkatan basis data perpajakan; serta PDB sebelum pandemi Covid-19. Namun, +(3) pelatihan pegawai secara masif dan merebaknya pandemi Covid-19 di tahun 2020 +berkesinambungan agar pemanfaatan sistem telah berdampak pada penyesuaian prioritas +baru dapat optimal. Grafik 6.17 menunjukkan kebijakan fiskal, termasuk arah kebijakan +peta risiko kebijakan pendapatan negara, pembiayaan utang. Peningkatan kebutuhan +terutama perpajakan, sebelum dan sesudah pembiayaan sebagai konsekuensi naiknya +mitigasi. kebutuhan penanggulangan pandemi dan +pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 +GRAFIK 6.17 +sampai tahun 2022 mendorong peningkatan +PETA RISIKO IMPLEMENTASI +risiko utang, namun masih dalam batas wajar +SANGAT dan terkendali. +TINGGI +TINGGI Terkait dengan fleksibilitas fiskal yang diatur +dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah +• • +MUNGKIN +berhasil melakukan konsolidasi fiskal lebih +cepat dan smooth dimana pada akhir tahun +RENDAH +2022 defisit anggaran berhasil turun ke level +SANGAT 2,35 persen terhadap PDB dan berlanjut pada +RENDAH +tahun 2023 dimana outlook defisit diperkirakan +SANGAT KECIL SEDANG BESAR SANGAT +KECIL BESAR +sebesar 2,30 persen terhadap PDB. Di tahun +2024, kebijakan defisit anggaran diarahkan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-27 +DOOHILEKIL +KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA +IMPACT +Sumber: Kementerian Keuangan Bab 6 Risiko Fiskal +untuk mendukung kelanjutan konsolidasi Dalam rangka mitigasi risiko pelaksanaan +fiskal dan akselerasi transformasi ekonomi. kebijakan pembiayaan utang, Pemerintah +Kebijakan fiskal tetap diarahkan untuk berkomitmen menjalankan kebijakan +meningkatkan produktivitas, kesejahteraan optimalisasi pengadaan utang baru +masyarakat dan akselerasi transformasi dari sumber pembiayaan domestik dan +ekonomi. Upaya konsolidasi tersebut disertai menggunakan sumber pembiayaan +reformasi fiskal yang komprehensif melalui eksternal sebagai pelengkap. Selain itu, +optimalisasi pendapatan negara, peningkatan Pemerintah mengupayakan pengembangan +kualitas belanja negara, dan juga diimbangi pembiayaan alternatif non-utang seperti +dengan kebijakan pembiayaan inovatif dan mengombinasikan beberapa instrumen utang +berkesinambungan. (blended financing), mendorong pengembangan +sumber, skema, dan instrumen pembiayaan +Tantangan pembiayaan utang tahun non-utang antara lain melalui KPBU dengan +2024 bersumber dari dalam negeri dan tetap memperhatikan level biaya dan risiko +dinamika global. Pemilihan umum termasuk yang dapat ditanggung Pemerintah, atau +pemilihan Presiden baru diperkirakan akan melalui optimalisasi SAL dan penyesuaian +meningkatkan dinamika di dalam negeri yang pengeluaran pembiayaan investasi. Peta +tentunya juga akan terus dipantau oleh para risiko kebijakan terkait pembiayaan utang +investor. Sementara itu, ketidakpastian kondisi digambarkan pada Grafik 6.18. +global sedikit banyak akan berpengaruh +terhadap upaya pemulihan ekonomi Indonesia. GRAFIK 6.18 +PETA RISIKO IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERKAIT +Kebijakan moneter ketat masih mungkin PEMBIAYAAN UTANG +dilakukan untuk merespons tekanan inflasi +SANGAT +TINGGI +dan tensi geopolitik. Selain itu, yang perlu +diwaspadai adalah pelemahan aktivitas +TINGGI +ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa, policy +space yang semakin sempit (fiskal dan moneter), • +MUNGKIN +penguatan dolar AS, serta moderasi harga +komoditas. Kondisi tersebut diperkirakan akan +RENDAH +memberi tekanan pada imbal hasil (yield) utang +Pemerintah sehingga akan meningkatkan biaya SANGAT • +RENDAH +utang. Selain itu, tantangan pembiayaan utang +SANGAT SANGAT +lainnya diperkirakan berasal dari persepsi KECIL KECIL SEDANG BESAR BESAR +investor dan masyarakat atas kenaikan jumlah +utang. +Tantangan pembiayaan utang tersebut dapat 6.2.3 Risiko Kewajiban Kontingensi +berdampak pada risiko pelaksanaan kebijakan +pembiayaan utang, yakni yang terkait langsung Dalam RAPBN tahun 2024, hasil identifikasi +pada risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko kewajiban kontingensi Pemerintah +risiko refinancing, dan risiko shortage pembiayaan beserta mitigasi risikonya dijelaskan sebagai +serta biaya utang. berikut. +6-28 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +DOOHILEKIL +IMPACT +Sumber: Kementerian Keuangan Bab 6 Risiko Fiskal +6.2.3.1 Risiko Penjaminan Total kapasitas proyek FTP 1 yang sudah +Infrastruktur Pemerintah beroperasi sampai dengan bulan Juni 2023 +sebesar 9.722 MW atau 97,5 persen dari target +Pemberian dukungan/jaminan infrastruktur +sebesar 9.975 MW dan sisanya sebesar 14 MW +membawa konsekuensi fiskal bagi Pemerintah +gagal tender, sebesar 64 MW diterminasi, serta +dalam bentuk peningkatan kewajiban +175 MW sedang dalam proses penyelesaian. +kontingensi Pemerintah yang kemudian dapat +Sampai dengan Juni 2023 dari total 36 perjanjian +menjadi tambahan beban bagi APBN apabila +kredit yang dijamin, terdapat 31 perjanjian +terjadi gagal bayar (default). Secara umum, +kredit yang telah lunas sehingga surat jaminan +risiko peningkatan kewajiban kontingensi yang +Pemerintah untuk perjanjian kredit tersebut +bersumber dari pemberian dukungan/jaminan +juga berakhir dengan sendirinya. +Pemerintah berada pada kategori kecil dengan +kemungkinan terjadinya gagal bayar sangat +2. Program Percepatan Pembangunan +rendah karena secara historis belum pernah +Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW +terjadi. +(Fast Track Program/FTP) 2 +1. Program Percepatan Pembangunan +Sampai dengan bulan Juni 2023, Pemerintah +Pembangkit Tenaga Listrik 10.000 MW +telah menerbitkan 13 SJKU untuk proyek +(Fast Track Program/FTP) 1 +dengan skema Independent Power Producer (IPP). +Dari total 13 SJKU tersebut, 3 SJKU telah +Risiko fiskal yang timbul dengan adanya +berakhir yaitu untuk proyek PLTU Kaltim, +jaminan penuh Pemerintah (full credit guarantee) +PLTP Rajabasa, dan PLTP Ijen. Sementara +terjadi ketika PT PLN (Persero) tidak mampu +itu, terdapat tiga proyek yaitu PLTU Jawa 1, +memenuhi kewajiban kepada kreditur FTP 1 +PLTU Jawa 4, dan PLTU Jawa 3 yang masuk +tepat waktu. Pemerintah melalui Kementerian +ke dalam program Percepatan Infrastruktur +Keuangan akan segera melakukan pembayaran +Ketenagalistrikan (PIK) 35.000 MW mengingat +kepada kreditur dalam waktu 30 sampai dengan +dasar hukum penerbitan SJKU-nya mengacu +45 hari sejak kreditur menyampaikan bahwa +kepada PMK Nomor 130/PMK.08/2016 +PT PLN (Persero) tidak mampu memenuhi +sebagaimana telah diubah menjadi PMK +kewajibannya dan akan menjadi piutang +Nomor 135/PMK.08/2019. Total kapasitas +Pemerintah kepada PT PLN (Persero). +proyek FTP 2 yang sudah beroperasi sampai +Beberapa faktor risiko yang dapat memengaruhi dengan bulan Juni 2023 sebesar 836 MW +kemampuan PT PLN (Persero) dalam atau 75,3 persen dari total sebesar 1.110 MW. +memenuhi kewajiban kepada kreditur secara Adapun untuk sisa unit pembangkit yang +tepat waktu antara lain berupa komitmen belum beroperasi yaitu PLTP Muara Laboh +subsidi dari Pemerintah, kebijakan tarif, Unit 2 dan Unit 3 (140 MW) dan PLTP Rantau +fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga BBM, serta Dedap Unit 2 (134 MW), diharapkan seluruh +kekurangan pasokan batubara. Sebagai upaya kemajuan progresnya dapat dilaksanakan +pengelolaan risiko, Pemerintah melakukan sesuai dengan jadwal. +pemantauan secara berkala atas pemenuhan +Faktor-faktor risiko yang dapat memengaruhi +kewajiban PT PLN (Persero) terhadap proyek +keberlangsungan proyek maupun kemampuan +FTP 1. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-29 Bab 6 Risiko Fiskal +PT PLN (Persero) dalam memenuhi kewajiban yang sudah beroperasi adalah 8 pembangkit +finansial kepada IPP, antara lain kebijakan tarif (3.675 MW) atau sebesar 94,6 persen dari total +dan subsidi, perizinan, fluktuasi nilai tukar, dan 17 pembangkit (3.885 MW) dan untuk proyek +kenaikan harga BBM. Untuk proyek-proyek transmisi/gardu induk yang terdiri dari 18 +yang masih dalam pembangunan terdapat lokasi telah selesai dan energize seluruhnya. +potensi risiko dari sisi IPP yaitu adanya +keterlambatan proses pengadaan pembangkit Risiko terbesar dalam pembangunan +dan keterlambatan proses konstruksi pembangkit PIK adalah keterlambatan +pembangkit sehingga dapat menyebabkan pekerjaan engineering, keterlambatan pekerjaan +keterlambatan COD pembangkit dari jadwal commissioning, dan keterlambatan pelaksanaan +yang seharusnya. konstruksi. Selain itu, ada kemungkinan +dilakukannya penyesuaian kembali jadwal +Mitigasi yang dilakukan atas potensi risiko COD terkait dengan menurunnya demand +tersebut yaitu dengan melakukan monitoring dan pertumbuhan yang tidak sesuai dengan +secara periodik atas kondisi likuiditas proyeksi awal. Adapun langkah-langkah +perusahaan khususnya terkait pemenuhan mitigasi yang dilakukan diantaranya adalah +kewajiban pembelian tenaga listrik kepada meminta kontraktor untuk menyampaikan +IPP berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga detail gambar/design acuan pekerjaan tepat +Listrik (PJBTL), dan melakukan monitoring waktu, rapat koordinasi dengan pengelola +progres penyelesaian proyek. Sementara dari sistem kelistrikan dimulai 2 (dua) bulan +sisi PT PLN (Persero) perlu memastikan sebelum pekerjaan commissioning, dan +kesesuaian jadwal antara COD pembangkit mengingatkan/menegur kontraktor apabila +serta ketersediaan transmisi dan gardu induk deviasi sudah terlalu besar. Atas pemberian +untuk penyelesaian evakuasi dan backfeeding. fasilitas penjaminan tersebut, timbul risiko +fiskal yang bersumber dari potensi terjadinya +3. Program Percepatan Pembangunan klaim penjaminan yang dapat berdampak pada +Pembangkit Tenaga Listrik/Percepatan APBN. +Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) +35.000 MW Meskipun demikian, potensi risiko terjadinya +klaim atas jaminan pemerintah masih berada +Mengingat besarnya target penyelesaian di level sangat kecil dengan probabilitas +infrastruktur yang tercakup dalam proyek sangat rendah. Mitigasi yang dilakukan atas +35.000 MW, PT PLN (Persero) membutuhkan potensi risiko tersebut yaitu dengan melakukan +pendanaan dalam jumlah yang sangat besar monitoring secara periodik atas kondisi likuiditas +dimana salah satunya dipenuhi melalui perusahaan, monitoring progres penyelesaian +pinjaman. Sampai bulan Juni 2023, Pemerintah proyek, dan menyediakan dana cadangan +telah menerbitkan jaminan atas pinjaman penjaminan untuk memitigasi potensi +untuk proyek transmisi dan gardu induk Jawa terjadinya klaim. +Bagian Tengah, PLTU & PLTMG Tahap I, +PLTU & PLTMG Tahap II, PLTU & PLTMG 4. Percepatan Penyediaan Air Minum +Tahap III, dan proyek yang memperoleh SJKU. +Sampai dengan bulan Juni 2023, pembangkit Pemerintah telah memberikan jaminan atas +pinjaman perbankan PDAM yang ditujukan +6-30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +untuk percepatan penyediaan air minum melakukan berbagai upaya mitigasi risiko +melalui dua perpres yaitu Perpres Nomor 29 untuk mencegah terjadinya gagal bayar, antara +Tahun 2009 dan Perpres Nomor 46 Tahun lain monitoring atas pelaporan yang dilakukan +2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi oleh PDAM dan bank pemberi kredit. Adapun +Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaporan dilakukan secara triwulanan atas +Percepatan Penyediaan Air Minum. perkembangan proyek, penarikan pinjaman, +pembayaran pinjaman, serta escrow account. +Pemberian jaminan berdasarkan Perpres Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun +Nomor 29 Tahun 2009 telah berakhir pada 2019, dilakukan pula monitoring atas capaian +tanggal 31 Desember 2014 dan 11 PDAM IKU dan manajemen risiko oleh PDAM. +mendapatkan penjaminan Pemerintah. Dalam hal PDAM tidak mencapai target +Namun, hanya 10 PDAM yang memanfaatkan IKU yang telah ditetapkan, Pemerintah dapat +penjaminan tersebut karena PDAM Buleleng memberikan rekomendasi baik finansial +menggunakan dana internal untuk membangun maupun nonfinansial dalam rangka perbaikan +proyeknya. Dari 10 PDAM tersebut, manajemen. +seluruhnya telah menyelesaikan pembangunan +proyek 100 persen dan 6 PDAM telah melunasi 5. Program Kerja Sama Pemerintah dengan +pinjaman perbankannya. Sementara 4 PDAM Badan Usaha (KPBU) +lainnya yaitu PDAM Palopo, PDAM Giri +Menang Mataram, PDAM Cilacap, dan PDAM Penjaminan infrastruktur dalam skema KPBU +Banyumas masih memiliki pinjaman yang adalah pemberian jaminan atas kewajiban +dijamin Pemerintah. Sampai dengan semester finansial Penanggung Jawab Proyek Kerja +I tahun 2023, seluruh PDAM melakukan Sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan +pembayaran kembali pinjaman perbankan perjanjian penjaminan. Kewajiban finansial +dengan tertib dan belum pernah ada PDAM PJPK yaitu kewajiban untuk membayar +yang mengalami gagal bayar. kompensasi finansial kepada badan usaha atas +terjadinya risiko infrastruktur yang menjadi +Selanjutnya, pemberian jaminan berdasarkan tanggung jawab pihak PJPK sesuai dengan +Perpres Nomor 46 Tahun 2019 berakhir pada alokasi risiko sebagaimana disepakati dalam +tanggal 31 Desember 2022 dan 3 PDAM telah perjanjian kerja sama. Dalam konteks KPBU, +mendapatkan penjaminan Pemerintah yaitu risiko infrastruktur adalah peristiwa yang +PT Air Minum Giri Menang Perseroda, mungkin terjadi pada proyek KPBU selama +Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, dan berlakunya perjanjian kerja sama yang dapat +Perumda Tirta Musi Palembang. Sampai memengaruhi secara negatif investasi badan +dengan semester I tahun 2023, belum ada usaha, yang meliputi ekuitas dan pinjaman dari +pinjaman perbankan yang ditarik karena ketiga pihak ketiga. +PDAM masih dalam masa grace period. +Penjaminan infrastruktur pada proyek KPBU +Atas jaminan yang telah diberikan, terdapat dapat dilaksanakan dengan cara penjaminan +potensi risiko terjadi gagal bayar yang hanya oleh Badan Usaha Penjaminan +mengakibatkan jaminan terklaim. Pemerintah +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-31 TABEL 6.4 +PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BU +Bab 6 Risiko Fiskal +Infrastruktur (BUPI) atau penjaminan BUPI keterlambatan pengadaan tanah, keterlambatan dari LKI kepada BUMN dengan syarat +bersama-sama dengan penjaminan Pemerintah. penyesuaian tarif, perubahan hukum dan/ dan kondisi setara pinjaman Pemerintah. +Keterlibatan Pemerintah dalam penjaminan atau tindakan/tiadanya tindakan Pemerintah, Melalui alternatif pembiayaan ini, BUMN +infrastruktur menimbulkan risiko fiskal berupa dan akibat keadaan kahar. Untuk penjaminan dapat memiliki akses terhadap pinjaman +kewajiban kontingensi atas kemungkinan yang diberikan, baik melalui BUPI maupun bertenor panjang dan berbunga rendah. +terjadinya klaim penjaminan apabila PJPK Pemerintah, timbul hak regres yang dikenakan Perpres Nomor 82 Tahun 2015 memberikan +tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya terhadap PJPK atas klaim yang dibayarkan oleh kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk +dalam hal terjadi risiko infrastruktur. penjamin. Regres adalah hak penjamin untuk memberikan jaminan Pemerintah terhadap +menagih PJPK atas apa yang telah dibayarkan pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN +Terdapat 7 (tujuh) proyek KPBU yang kepada penerima jaminan dalam rangka untuk pembiayaan infrastruktur. Jaminan ini +mendapat penjaminan BUPI bersama- memenuhi kewajiban finansial PJPK dengan merupakan credit guarantee terhadap kemampuan +sama dengan penjaminan Pemerintah, memperhitungkan nilai waktu dari uang keuangan BUMN dalam membayar kewajiban +yaitu PLTU Batang 2x1.000 MW, jalan yang dibayarkan tersebut. Dalam hal pihak pinjaman. +tol Jakarta-Cikampek II (elevated), jalan yang menjadi PJPK adalah Menteri/Kepala +tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, jalan Lembaga, mekanisme regres pada penjaminan Adapun jaminan tersebut terdiri dari 9 +tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, jalan tol Pemerintah tidak berlaku. (sembilan) jaminan Pemerintah (sovereign +Serang-Panimbang, jalan tol Probolinggo- guarantee) terhadap pinjaman langsung yang +Banyuwangi, dan jalan tol Jakarta-Cikampek Dalam rangka mitigasi risiko tersebut, dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam +II Selatan. Penjaminan infrastruktur pada Pemerintah melakukan monitoring dalam mendukung proyek ketenagalistrikan dengan +proyek PLTU Batang 2x1.000 MW dilakukan memitigasi terjadinya risiko-risiko total jaminan senilai US$3,0 miliar dan €1,0 +dengan cara penjaminan bersama, yaitu infrastruktur, utamanya risiko kahar (force miliar, 1 (satu) jaminan Pemerintah terhadap +penjaminan infrastruktur yang dilaksanakan majeure). Dengan keberadaan BUPI sebagai pinjaman langsung PT Pengembangan +oleh Pemerintah bersama BUPI. Perjanjian fiscal tool Pemerintah, mekanisme yang telah Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC dalam +penjaminan untuk proyek senilai kurang lebih dibangun akan dimanfaatkan secara efektif mendukung pembangunan infrastruktur +US$4,2 miliar tersebut telah ditandatangani guna memastikan keberlangsungan proyek pariwisata Mandalika dengan nilai US$248,4 +bersama dengan penandatanganan perjanjian infrastruktur yang dijamin dan pelaksanaan juta, dan 1 (satu) jaminan Pemerintah terhadap +jual beli tenaga listrik pada 6 Oktober 2011. prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan pinjaman langsung PT GDE (Persero) dalam +Proyek tersebut telah mencapai financial close risiko keuangan negara (ring fencing). Pemerintah mendukung pembangunan PLTP Dieng-2 +pada 6 Juni 2016 dan saat ini telah beroperasi juga berusaha memastikan bahwa kewajiban dan Patuha-2 dengan nilai US$335,0 juta, +sejak Agustus 2022 dengan masa konsesi finansial dalam kontrak KPBU dapat dipenuhi sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.4. +sampai 25 tahun. Pemerintah bersama BUPI dan dilaksanakan sesuai dengan tata kelola +menjamin kegagalan pembayaran pembelian yang telah dibangun dalam kerangka kebijakan Terdapat potensi risiko kegagalan pemenuhan +tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dan penjaminan. kewajiban finansial pada beberapa proyek yang +terminasi yang disebabkan oleh risiko politik didanai melalui pinjaman langsung BUMN. +dengan pembagian klaim sampai dengan 6. Pembiayaan Infrastruktur melalui Untuk proyek penyediaan green energy dari +Rp300,0 miliar dijamin oleh BUPI, sedangkan Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan pembangkit PLTP yang dilaksanakan oleh +selebihnya dijamin oleh Pemerintah. Internasional kepada BUMN dengan Jaminan PT GDE (Persero), terdapat kemungkinan +Pemerintah kemunduran jadwal operasi pembangkit baru +Selanjutnya, lingkup penjaminan Pemerintah sebagai akibat dari terkendalanya pembiayaan +pada proyek jalan tol adalah pembayaran Salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur pembangunan pembangkit baru +nilai terminasi yang mungkin terjadi akibat non-APBN adalah melalui pinjaman langsung +6-32 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 TABEL 6.4 +PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PINJAMAN LANGSUNG DARI LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BU +Bab 6 Risiko Fiskal +dari LKI kepada BUMN dengan syarat Sebagai upaya mitigasi risiko untuk mengurangi +dan kondisi setara pinjaman Pemerintah. tekanan APBN dari klaim jaminan, sebagai +Melalui alternatif pembiayaan ini, BUMN pelaksanaan atas PMK Nomor 101 Tahun +dapat memiliki akses terhadap pinjaman 2018, Pemerintah telah menugaskan PT PII +bertenor panjang dan berbunga rendah. (Persero) untuk ikut bersama memberikan +Perpres Nomor 82 Tahun 2015 memberikan jaminan Pemerintah terhadap pinjaman +kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk langsung BUMN mulai tahun 2018 sebagai +memberikan jaminan Pemerintah terhadap first loses base atas klaim penjaminan serta +pinjaman langsung dari LKI kepada BUMN melakukan pemantauan bersama dengan +untuk pembiayaan infrastruktur. Jaminan ini Kementerian Keuangan. Dengan keterlibatan +merupakan credit guarantee terhadap kemampuan PT PII (Persero), APBN tidak terekspose +keuangan BUMN dalam membayar kewajiban secara langsung ketika BUMN gagal memenuhi +pinjaman. pembayaran kewajiban finansial (default) kepada +penerima jaminan dalam hal ini LKI di tahun +Adapun jaminan tersebut terdiri dari 9 berjalan. +(sembilan) jaminan Pemerintah (sovereign +guarantee) terhadap pinjaman langsung yang 7. Penugasan Percepatan Pembangunan Jalan +dilakukan oleh PT PLN (Persero) dalam Tol di Sumatera +mendukung proyek ketenagalistrikan dengan +total jaminan senilai US$3,0 miliar dan €1,0 Risiko fiskal timbul sebagai konsekuensi +miliar, 1 (satu) jaminan Pemerintah terhadap pemberian jaminan Pemerintah kepada PT +pinjaman langsung PT Pengembangan Hutama Karya (Persero) dalam melaksanakan +Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC dalam penugasan untuk membiayai pembangunan +mendukung pembangunan infrastruktur dan pengoperasian proyek Jalan Tol Trans +pariwisata Mandalika dengan nilai US$248,4 Sumatera (JTTS) tahap I. Sampai dengan bulan +juta, dan 1 (satu) jaminan Pemerintah terhadap Juni 2023, Pemerintah telah menerbitkan 10 +pinjaman langsung PT GDE (Persero) dalam (sepuluh) surat/perjanjian jaminan Pemerintah +mendukung pembangunan PLTP Dieng-2 yang terdiri dari 6 (enam) surat jaminan +dan Patuha-2 dengan nilai US$335,0 juta, Pemerintah senilai Rp54.943,7 miliar dan +sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.4. 1 (satu) perjanjian penjaminan atas 1 (satu) +obligasi global sebesar US$0,6 miliar. +Terdapat potensi risiko kegagalan pemenuhan +kewajiban finansial pada beberapa proyek yang Dengan struktur pendanaan yang telah disusun +didanai melalui pinjaman langsung BUMN. dalam pendanaan JTTS tahap I khususnya 5 +Untuk proyek penyediaan green energy dari (lima) ruas dengan jaminan Pemerintah, risiko +pembangkit PLTP yang dilaksanakan oleh gagal bayar penjaminan Pemerintah pada JTTS +PT GDE (Persero), terdapat kemungkinan dapat dimitigasi melalui pemanfaatan fasilitas +kemunduran jadwal operasi pembangkit baru CDS, mengusahakan pemanfaatan value capture +sebagai akibat dari terkendalanya pembiayaan untuk peningkatan pendapatan, dan efisiensi +pembangunan pembangkit baru biaya operasional ruas-ruas JTTS, serta +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-33 Bab 6 Risiko Fiskal +TABEL 6.4 +PENJAMINAN PEMERINTAH UNTUK PINJAMAN LANGSUNG DARI +LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL KEPADA BUMN +Nilai dan Bentuk Tahun Penerbitan +No. Proyek BUMN dan LKI +Pinjaman Jaminan +US$600,0 juta (ADB-OCR +US$575,0 juta dan AIF +Pengembangan jaringan kelistrikan di Sumatera +US$25,0 juta) skema RBL +1. berupa reconductoring jaringan transmisi dan PT PLN, ADB 4 Desember 2015 +(US$538,7 juta dikonversi +pembangunan jaringan distribusi. +menjadi €489,9 juta pada +Februari 2020) +PT PLN, US$500,0 juta dengan skema +2. Pengembangan Jaringan Distribusi di Sumatera 23 Mei 2016 +IBRD – WB Program for Result +Penguatan Jaringan Kelistrikan Berupa Pengadaan +dan Pemasangan Trafo Tegangan Tinggi dan US$330,0 juta dengan model +3. PT PLN, IDB 11 April 2017 +Menengah di Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan pembiayaan Installment Sale +Barat dan Sulawesi. +Pengembangan Jaringan Kelistrikan di Indonesia US$600,0 juta dengan skema +4. PT PLN, ADB 16 November 2017 +Timur - Sulawesi dan Nusa Tenggara RBL +Pengembangan Kawasan Pariwisata KEK +5. ITDC, AIIB US$248,4 juta 31 Desember 2018 +Mandalika +6. Hydropower Programme PT PLN, KfW €294,7 juta 05 September 2019 +7. Pengembangan PLTP Dieng dan Patuha II PT Geo Dipa, ADB US$335,0 juta 19 Agustus 2020 +Pengembangan distribusi di Indonesia Timur- +8. PT PLN, ADB US$600,0 juta (Skema RBL) 8 Desember 2020 +Kalimantan Maluku Papua +Pengembangan Jaringan Distribusi Sulawesi dan +9. PT PLN, KfW €255,5 juta 8 Desember 2020 +Nusa Tenggara (lanjutan pembiayaan ADB-RBL) +10. Pengembangan Distribusi di Jawa Timur dan Bali PT PLN, AIIB US$310 juta 10 Februari 2021 +Pengembangan Transmisi dan Distribusi di Jawa US$600,0 juta dengan skema +11. PT PLN, ADB 19 Mei 2022 +Bagian Tengah dan Jawa Bagian Barat RBL +Total US$3,6 miliar dan €1,0 miliar +Sumber: Kementerian Keuangan +melakukan pemantauan berkala kemampuan default) sehingga Pemerintah harus memenuhi +bayar kewajiban pinjaman. Risiko lainnya kewajiban pembayaran tersebut. Sampai dengan +yang dapat timbul adalah kecukupan CDS Juni 2023, Pemerintah telah mengeluarkan 1 +dan kecukupan kontribusi tarif pengguna tol (satu) surat jaminan Pemerintah atas fasilitas +terhadap biaya operasi dari 8 (delapan) ruas pinjaman senilai Rp23.419,1 miliar. Tingkat +JTTS tahap I lainnya yang dibangun dengan probabilitas risiko default PT KAI (Persero) +pendanaan dari fiskal (PMN dan dukungan pada tahun 2024 masuk dalam kategori sangat +konstruksi). Risiko dimaksud dimitigasi rendah, mengingat telah tersedianya fasilitas +melalui pengurangan beban pinjaman dengan mitigasi risiko dalam bentuk bridging loan PT +memanfaatkan hasil asset recycling ruas–ruas KAI (Persero). Fasilitas mitigasi risiko tersebut +JTTS tahap I yang telah beroperasi. digunakan untuk memenuhi gap/mismatch antara +pendapatan proyek LRT Jabodebek ditambah +8. Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api subsidi Pemerintah dengan kewajiban +Ringan (Light Rail Transit) Terintegrasi di finansial PT KAI (Persero). LRT Jabodebek +Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi direncanakan akan beroperasi pada tahun +2023, sehingga akan mendapat penerimaan +Risiko fiskal yang dapat timbul dengan adanya +dari penumpang dan subsidi Pemerintah. +jaminan Pemerintah atas pembiayaan proyek +LRT Jabodebek adalah dalam hal PT KAI 9. Penyediaan Pembiayaan Infrastruktur +(Persero) tidak mampu memenuhi kewajiban Daerah melalui Penugasan kepada PT SMI +kepada kreditur secara tepat waktu (risiko (Persero) +6-34 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +Risiko fiskal dapat timbul akibat kebijakan miliar per Juni 2023 yang berasal dari portofolio +Pemerintah dalam memberikan penugasan pinjaman daerah kepada 21 Pemda (debitur). +pembiayaan infrastruktur daerah yang dalam Berdasarkan hal tersebut, probabilitas atas +hal ini melalui penugasan kepada PT SMI dampak risiko pada APBN termasuk dalam +(Persero). Dalam penugasan penyediaan kategori rendah. +pembiayaan infrastruktur daerah, risiko terjadi +ketika terdapat keterlambatan pembayaran 6.2.3.2 Risiko BUMN dalam +kewajiban baik berupa pokok pinjaman dan/ Pembangunan Infrastruktur +atau bunga terutang yang jatuh tempo atas +pinjaman daerah yang disalurkan PT SMI Pada awal tahun 2023, pendapatan beberapa +(Persero) selaku kreditur kepada Pemda selaku BUMN infrastruktur telah berangsur pulih +debitur. Apabila keterlambatan tersebut terus dan kembali meningkat seperti pendapatan +berlanjut selama 30 hari, maka debitur akan pada saat sebelum masa pandemi, namun +dinyatakan status gagal bayar, sehingga PT SMI beberapa BUMN infrastruktur lainnya +(Persero) selaku kreditur dapat menyampaikan khususnya BUMN konstruksi masih dalam +tagihan klaim atas peristiwa gagal bayar tersebut proses recovery keuangannya. Pemulihan kinerja +kepada Kementerian Keuangan. keuangan beberapa BUMN infrastruktur +tersebut didukung oleh aktivitas industri dan +Untuk meminimalkan dampak gagal bayar mobilitas yang telah berjalan kembali normal. +Pemda kepada PT SMI (Persero), langkah- Pada tahun 2024, secara umum BUMN +langkah mitigasi risiko yang telah disusun infrastruktur akan mengalami peningkatan +antara lain: (1) mengurangi probabilitas risiko yang berasal dari peningkatan tensi +keterjadian dengan koordinasi bersama geopolitik, inflasi global yang persisten dan +stakeholder pinjaman daerah penugasan berlanjutnya penguatan dolar AS. +PT SMI (Persero) dalam pembahasan isu +strategis dan debottlenecking pada forum yang Sampai dengan semester I tahun 2023, secara +beranggotakan Kementerian Koordinator umum kinerja keuangan PT PLN (Persero) +Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam mengalami perbaikan dimana terdapat +Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian peningkatan laba bersih dan aset dibandingkan +Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan periode yang sama tahun 2022. Hal ini juga +Pembangunan Nasional, dan PT SMI (Persero); didukung oleh tren positif pendapatan +serta (2) memberikan alternatif-alternatif penjualan tenaga listrik. Namun demikian, +solusi atas permasalahan pengelolaan keuangan situasi geopolitik juga dapat berpengaruh +daerah, termasuk di dalamnya perhitungan terhadap kinerja keuangan BUMN energi +potensi dana transfer dan pengurangan belanja diantaranya menimbulkan risiko kenaikan +tak terduga sehingga Pemda tetap fokus pada harga-harga komoditas misalnya batubara dan +prioritas sebagaimana yang sudah ditetapkan ICP serta fluktuasi nilai tukar yang berdampak +dalam APBD. Besaran nominal eksposur baik terhadap kenaikan biaya operasional yang +berupa outstanding pokok pinjaman maupun harus ditanggung. +bunga terutang tercatat sebesar Rp2.266,6 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-35 Bab 6 Risiko Fiskal +Untuk PT Pertamina (Persero), di luar Penugasan Pemerintah pada BUMN +penugasan penyediaan produk BBM bagi untuk pembangunan infrastruktur +masyarakat, harga komoditas energi global yang berdampak pada penambahan investasi +stabil dan cenderung di bawah asumsi APBN, pada BUMN infrastruktur berupa PMN. +berdampak negatif bagi kinerja keuangan Selanjutnya BUMN infrastruktur akan +korporasi secara konsolidasi, khususnya kinerja menambah utang baru, baik berupa penarikan +di sektor hulu. Sementara di sektor hilir dan pinjaman atau penerbitan surat utang baru +subholding lainnya memiliki kinerja yang positif. sebagai leveraging untuk memenuhi kebutuhan +Pada akhirnya, terjaganya harga komoditas pembiayaan pembangunan infrastruktur. +energi global yang berada di bawah asumsi Dengan demikian, penugasan kepada BUMN +APBN tidak menimbulkan tekanan yang infrastruktur akan meningkatkan nilai aset dan +besar bagi APBN, namun terjadi pengurangan leveraging BUMN infrastruktur. Kenaikan aset +pendapatan dan laba bagi korporasi sehingga dan leveraging BUMN pelaksana penugasan +menurunkan kapasitas pendanaan internal infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 6.6. +untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur +di sektor energi BBM. Pemerintah menyadari bahwa kondisi tersebut +akan meningkatkan risiko terhadap APBN +Di sisi lain, beberapa BUMN di bidang di kemudian hari, mengingat sebagian besar +konstruksi sudah menunjukkan perbaikan pembiayaan yang digunakan untuk BUMN +kinerja keuangan namun masih ada beberapa tersebut berasal dari perbankan dan pasar +BUMN konstruksi yang belum mengalami modal. Sebagai mitigasi awal, Pemerintah +perbaikan. Permasalahan utama bagi BUMN dapat memberikan penjaminan atas penarikan +sektor konstruksi adalah manajemen kas pinjaman atau penerbitan surat utang baru +untuk operasional yang membutuhkan untuk menurunkan beban bunga BUMN +kredit modal kerja dari perbankan untuk infrastruktur tersebut, dimana Pemerintah +menutup kekurangan kas operasi. Data terkait tetap memperhatikan kemampuan bayar dalam +pendapatan BUMN pelaksana penugasan pemberian jaminan tersebut. +infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 6.5. +TABEL 6.5 +PENDAPATAN BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR, 2015-TRIWULAN II 2023 +(triliun rupiah) +BUMN 2019 2020 2021 2022 Triwulan II 2023 +PT PLN (Persero) 285,6 345,4 368,2 441,1 115,1 +PT Pertamina (Persero)* 758,7 622,0 862,6 1404,9 0,0 +PT Hutama Karya (Persero)* 26,4 23,4 20,5 24,2 6,4 +PT Waskita Karya (Persero)* 31,4 16,2 12,2 15,3 2,7 +PT Adhi Karya (Persero)* 15,3 10,8 11,5 9,0 2,7 +PT Wijaya Karya( Persero) 27,2 16,5 17,8 21,5 4,3 +PT KAI (Persero) 26,3 14,4 15,5 25,2 6,1 +PT Pembangunan Perumahan (Persero)* 24,7 15,8 16,8 13,5 4,4 +*sampai dengan Triwulan I 2023 +Sumber : KementerianKeuangan +6-36 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +TABEL 6.6 +ASET DAN LEVERAGING BUMN PELAKSANA PENUGASAN INFRASTRUKTUR, 2015-TRIWULAN II 2023 +Total PMN 2015- Kenaikan Aset 2015- Leveraging +Leveraging +BUMN Triwulan I 2023 Triwulan I 2023 (kenaikan aset +(Debt to Equity) +(triliun rupiah) (triliun rupiah) dibagi total PMN) +PT PLN (Persero) 50,1 332,2 6,6 10,9 +PT Pertamina (Persero)* 28,4 622,8 17,2 4,9 +PT Hutama Karya (Persero)* 105,1 143,7 1,4 0,8 +PT Waskita Karya (Persero)* 24,4 67,9 2,8 17,7 +PT Adhi Karya (Persero)* 3,4 22,4 6,6 11,9 +PT KAI (Persero) 12,5 50,5 4,0 7,7 +PT Pembangunan Perumahan (Persero) 2,3 39,6 17,6 50,6 +PT Wijaya Karya( Persero) 4,0 52,6 13,1 20,9 +*sampai dengan Triwulan I 2023 +Sumber : KementerianKeuangan +Grafik 6.19 menunjukkan beberapa BUMN ekonomi makro; (3) perubahan regulasi +infrastruktur cukup aktif dalam peningkatan termasuk penentuan tarif yang tidak sesuai +utang baru, baik untuk membiayai modal dengan rencana pengembalian investasi; +kerja maupun untuk aktivitas operasional (4) risiko operasional yang melekat pada +korporasi. Hal ini menyebabkan akumulasi pembangunan proyek infrastruktur; (5) risiko +utang baru yang terlihat besar. Risiko APBN operasional dari pengelolaan aset infrastruktur +yang berasal dari peningkatan utang BUMN yang dapat menurunkan kinerja keuangan +infrastruktur tersebut dapat bersifat langsung BUMN; dan (6) tuntutan hukum. +maupun tidak langsung. BUMN infrastruktur +yang telah mendapat jaminan Pemerintah Terhadap risiko BUMN infrastruktur +akan menimbulkan risiko APBN yang bersifat yang berdampak kepada perbankan (risiko +langsung sebagai akibat potensi pembayaran penjalaran/contagion risk BUMN infrastruktur +klaim terhadap pinjaman BUMN infrastruktur kepada sektor keuangan), Pemerintah +yang memperoleh jaminan Pemerintah. Selain secara rutin melakukan pemantauan dan +itu, risiko BUMN infrastruktur yang bersifat pengendalian risiko. Peningkatan nilai pinjaman +tidak langsung kepada APBN adalah risiko BUMN infrastruktur dari perbankan untuk +keuangan yang berdampak pada kinerja membangun proyek prioritas dan strategis +keuangan BUMN infrastruktur berupa nasional berpotensi memunculkan risiko +kewajiban kontingensi APBN sebagai last resort penjalaran kepada sektor keuangan apabila +serta dampak lanjutannya kepada perbankan BUMN infrastruktur mengalami gagal bayar +dan pasar modal. atas kewajiban keuangan dari pinjaman. Risiko +tersebut diukur menggunakan Altman Z-Score +Potensi risiko fiskal yang bersumber dari untuk memprediksi kemampuan bayar masing- +penugasan BUMN infrastruktur antara lain: masing BUMN kepada kreditur. Sementara +(1) proyek yang dibangun oleh BUMN bersifat itu, risiko keuangan perbankan diukur melalui +feasible secara ekonomi, tetapi secara komersial monitoring kinerja keuangan, default indicator, dan +tidak sepenuhnya viable; (2) fluktuasi variabel operating indicator. Seluruh indikator tersebut +dibandingkan dengan kinerja perbankan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-37 Bab 6 Risiko Fiskal +GRAFIK 6.19 +PINJAMAN BARU BUMN INFRASTRUKTUR, +2015 -TRIWULAN II 2023 +655,0 361,0 393,0 83,7 27,8 75,6 67,9 76,5 +* sampaidengan triwulan I 2023 +Sumber : KementerianKeuangan +nasional dan ketentuan yang diatur oleh Otoritas pemantauan risiko keuangan BUMN yang +Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan hasil melakukan pembangunan infrastruktur secara +analisis dari indikator tersebut, Pemerintah reguler serta koordinasi dengan lembaga +dapat secara dini mengetahui peningkatan risiko pengawas perbankan, dan stakeholder terkait, +BUMN infrastruktur dan dampaknya terhadap Pemerintah berkeyakinan dapat menurunkan +kesehatan keuangan BUMN perbankan. likelihood risiko penjalaran keuangan dari BUMN +infrastruktur kepada sektor keuangan, dengan +Selama tahun 2023, secara umum BUMN peta risiko digambarkan pada Grafik 6.20. +infrastruktur memiliki risiko keuangan yang +GRAFIK 6.20 +berada pada ambang batas aman, namun PETA RISIKO BUMN DALAM +PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR +sebagian lainnya membutuhkan dukungan +SANGAT +Pemerintah. Walaupun risiko keuangan TINGGI +pada BUMN infrastruktur dapat terdampak +TINGGI +dari struktur permodalan yang ditopang +oleh tingginya pinjaman, tetapi pendapatan +MUNGKIN +pada BUMN infrastruktur mulai mengalami +• +perbaikan. Berdasarkan hal tersebut, RENDAH +proyeksi risiko penjalaran kepada BUMN +SANGAT • +perbankan tahun 2024 tergolong relatif RENDAH +rendah, tercermin dari indikator kesehatan +SANGAT SANGAT +KECIL SEDANG BESAR +KECIL BESAR +BUMN perbankan yang jauh di atas regulasi +perbankan ketika dilakukan guncangan +(shock) terhadap BUMN infrastruktur. +Indikator kesehatan yang digunakan adalah +sisi rasio kecukupan modal dan 6.2.3.3 Risiko Jaminan Sosial +rasio kredit macet/Non Perfoming Loan Program jaminan sosial nasional meliputi +(NPL). Melalui serangkaian kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan +6-38 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +DOOHILEKIL +IMPACT +Sumber: Kementerian Keuangan Bab 6 Risiko Fiskal +Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian memberikan tekanan yang cukup signifikan +(JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan terhadap ketahanan DJS Kesehatan. +Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan +Pekerjaan (JKP). Secara umum, risiko fiskal Terdapat 3 klaster risiko yang perlu dimitigasi +yang berasal dari program jaminan sosial pada tahun 2024. Klaster pertama adalah +nasional pada tahun 2024 diproyeksikan relatif penerimaan iuran, klaster kedua adalah belanja +terkendali. manfaat, dan klaster ketiga adalah pengelolaan +dana investasi DJS. Risiko klaster penerimaan +Kondisi ini didukung oleh pemulihan iuran diantaranya belum optimalnya +perekonomian pascapandemi Covid-19 kolektabilitas iuran peserta PBPU dan BP, serta +yang berpengaruh positif terhadap proyeksi pengelolaan penagihan iuran pada segmen +keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) PBPU, BP, dan segmen PPU Badan Usaha +Kesehatan, pembayaran jaminan dan kurang efektif. +penerimaan iuran DJS Ketenagakerjaan, serta +kondisi likuiditas PT Taspen (Persero) dan Sementara itu, risiko pada klaster belanja +PT Asabri (Persero). Sumber utama risiko manfaat antara lain: (1) perubahan kondisi +fiskal berasal dari kecukupan dana program pandemi menjadi endemi sehingga biaya +jaminan sosial untuk pembayaran manfaat pelayanan untuk kasus Covid-19 menjadi +program. Terdapat dua indikator untuk menilai jaminan manfaat program JKN; dan +ketahanan dana program jaminan sosial yaitu (2) peningkatan utilisasi akibat kenaikan kasus +besaran rasio klaim dan tingkat kesehatan rujukan internal pascapandemi Covid-19, +keuangan dana jaminan sosial untuk setiap seiring dengan berlakunya penyesuaian tarif +program. pelayanan kesehatan dan penambahan Fasilitas +Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). +1. Program Jaminan Sosial Nasional +Dari sisi klaster investasi DJS, risiko +a. Jaminan Sosial Kesehatan bersumber dari kondisi pasar diantaranya: +(1) volatilitas parameter ekonomi dan keuangan +Kondisi keuangan DJS Kesehatan sampai +yang menyebabkan deviasi yang signifikan +dengan tahun 2024 diproyeksikan masih +dengan asumsi yang ditetapkan; dan (2) risiko +surplus. Hal ini masih terpengaruh oleh +perubahan tingkat suku bunga acuan yang dapat +kebijakan masa pandemi Covid-19 dimana +mengubah return investasi DJS Kesehatan. +biaya kesehatan masih ditanggung Pemerintah. +Namun, pascapandemi terdapat proyeksi +Mitigasi risiko pada klaster penerimaan +peningkatan rasio klaim sebagaimana +dilakukan melalui: (1) optimalisasi penyediaan +digambarkan pada Grafik 6.21 seiring dengan +data dan peningkatan akurasi serta analisis +penanganan Covid-19 yang baik dan dicabutnya +data potensi peserta program JKN-KIS; +status kedaruratan Covid-19 sehingga +(2) melakukan inovasi sumber pendanaan dalam +aktivitas masyarakat dapat kembali normal. +perluasan cakupan kepesertaan JKN-KIS; serta +Peningkatan rasio klaim tersebut disebabkan +(3) meningkatkan efektivitas dan intensitas +adanya peningkatan utilisasi layanan kesehatan +pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan +disertai penyesuaian tarif layanan kesehatan +terhadap pemberi kerja dan peserta. +pada tahun 2023. Hal ini berpotensi dapat +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-39 Bab 6 Risiko Fiskal +GRAFIK 6.21 +PROYEKSI RASIO KLAIM JAMINAN KESEHATAN +130,3% 133,7% +123,0% +114,7% +100,4% +79,2% +71,3% +64,7% +2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 +Rasio Klaim +Sumber : BPJS Kesehatan +Selanjutnya, mitigasi risiko dalam klaster b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan +belanja manfaat dilakukan melalui: +(1) memastikan perluasan akses pelayanan dan Jaminan sosial ketenagakerjaan diselenggarakan +peningkatan kepatuhan faskes; (2) koordinasi oleh BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi +dengan Kementerian Kesehatan untuk program JKK, JKM, JHT, JP, dan JKP. +penyempurnaan sistem rujukan berjenjang; Program tersebut dapat menimbulkan risiko +(3) digitalisasi klaim untuk meningkatkan fiskal apabila terjadi tekanan kesehatan +kualitas klaim dan pemanfaatan machine learning keuangan yang dapat dinilai dari rasio klaim dan +pada area verifikasi; dan (4) penguatan tools pertumbuhan aset neto. Rasio klaim program +deteksi pencegahan kecurangan. JKK tahun 2024 diproyeksikan sebesar 42,7 +persen dengan tren menurun dan rasio likuiditas +Selain itu, mitigasi risiko dalam klaster sebesar 177,0 persen serta aset neto sebesar +pengelolaan investasi dilakukan melalui: Rp56.078,2 miliar. Kondisi ini dikategorikan +(1) kesesuaian durasi penempatan aset aman dan sustainable dalam jangka panjang. +investasi dengan liabilitas DJS Kesehatan +untuk mengoptimalkan hasil investasi; Namun, rasio klaim untuk program JKM +(2) melakukan penjualan/realisasi sebagai tahun 2024 diproyeksikan mencapai 87,2 +upaya meminimalkan risiko penurunan persen serta memiliki tren meningkat dalam +harga surat utang korporasi/obligasi yang jangka menengah dan proyeksi aset neto +diakibatkan adanya perubahan suku bunga tahun 2024 sebesar Rp8.550,4 miliar. Sebagai +di pasar; (3) optimalisasi komposisi deposito konsekuensinya, kesehatan keuangan program +pada Kelompok Bank berdasarkan Modal JKM berpotensi mengalami penurunan dan +Inti (KBMI) 3 dan 2 untuk mendapatkan diproyeksikan mulai tahun 2027 aset neto DJS +suku bunga kompetitif; serta (4) penempatan Kematian berisiko negatif sehingga diperlukan +investasi dengan memperhatikan tingkat mitigasi atas kondisi tersebut. +kesehatan dan risiko perbankan. +6-40 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +Proyeksi tersebut dilakukan berdasarkan program JKP relatif terkendali. Rasio klaim +skenario adanya rekomposisi iuran JKM program-program tersebut ditampilkan pada +sebesar 0,1 persen untuk pendanaan program Grafik 6.22. +JKP. Selain itu, proyeksi yang dilakukan +sudah memperhitungkan penambahan Untuk program JP, aset DJS JP diproyeksikan +kepesertaan BPU sesuai dengan grand strategy akan dapat membiayai manfaat program +BPJS Ketenagakerjaan periode 2022-2026. hingga akhir tahun 2072 dengan menggunakan +Mitigasi risiko dilakukan melalui monitoring iuran DJS JP sebesar 3,0 persen yang berlaku +perkembangan kesehatan keuangan program saat ini. Apabila hanya mengandalkan iuran +JKM dan melakukan evaluasi regulasi yang tanpa menggunakan hasil investasi dan dana +dapat memengaruhi sustainabilitas program. kelolaan, ketahanan dana cukup hingga +tahun 2056. Hal tersebut digambarkan pada +Untuk program JHT, rasio klaim tahun Grafik 6.23. +2024 diproyeksikan 74,9 persen dengan tren +meningkat dan Rasio Kecukupan Dana (RKD) Dari sisi rasio klaim, dengan +per Juni 2023 sebesar 100,2 persen. Kondisi mempertimbangkan eligibilitas manfaat +ini relatif aman dalam jangka menengah. pensiun normal, rasio klaim per Juni 2023 +Dari sisi likuiditas, dana JHT juga relatif adalah 5,0 persen, termasuk pembayaran +aman untuk memenuhi liabilitas tahunannya. manfaat pensiun untuk kasus meninggal dunia +Dengan menggunakan skenario konservatif, dan cacat total tetap, serta pengambilan secara +rasio klaim JKP pada tahun 2023 dapat lump sum. Walaupun DJS JP diproyeksikan +mencapai 16,7 persen dan untuk tahun 2024 bertahan sampai dengan tahun 2072, kewajiban +diproyeksikan sebesar 19,8 persen. Dengan aktuaria akan muncul setelah tahun 2051 yang +adanya tren peningkatan penerimaan iuran disebabkan karena distribusi peserta usia muda +dan tren pembayaran klaim yang relatif stabil, yang tinggi. Untuk memperpanjang ketahanan +maka aset neto DJS KP juga diproyeksikan dana program JP, Pemerintah terus melakukan +meningkat sehingga ketahanan dana pengkajian besaran iuran JP yang sesuai dan +GRAFIK 6.22 +PROYEKSI RASIO KLAIM PROGRAM JKK, JKM, JHT, DAN JKP +102,5% +99,1% +91,3% +87,2% +91,7% +84,9% +74,9% +67,6% +50,1% +42,7% 45,0% 45,6% +27,9% +24,0% +19,8% +16,7% +2023 2024 2025 2026 +Rasio Klaim JKK Rasio Klaim JKM Rasio Klaim JHT Rasio Klaim JKP +Sumber : BJPSKetenagakerjaan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-41 Bab 6 Risiko Fiskal +GRAFIK 6.23 2. Program Jaminan Sosial Aparatur Sipil +PROYEKSI KETAHANAN DANA PROGRAM JP +Negara dan TNI/Polri +a. Program Jaminan Sosial ASN yang +diselenggarakan oleh PT Taspen +(Persero) +PT Taspen (Persero) menyelenggarakan +2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 +program JKK, JKM, Tabungan Hari Tua +Aset Suplus Iuran dan Investasi Surplus Iuran +Sumber : BJPSKetenagakerjaan (THT), dan JP. Program JKK relatif masih +pengelolaan aset dan investasi sebagai langkah aman, dengan rasio klaim pada tahun 2024 +mitigasi risiko pendanaan program. diproyeksikan sebesar 21,3 persen. Rasio +klaim untuk program JKK menunjukkan +Dengan melakukan penilaian terhadap +tren yang meningkat sejak tahun 2023 sampai +indikator tersebut, secara umum risiko fiskal +dengan proyeksi tahun 2027, namun masih di +yang berasal dari program jaminan sosial +bawah 100,0 persen. Sementara rasio klaim +yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan +program JKM menunjukkan tren penurunan +tahun 2024 diproyeksikan relatif terkendali. +hingga tahun 2027 menjadi di bawah 100,0 +Namun, untuk jangka menengah, Pemerintah +persen. Proyeksi klaim program JKM pada +melakukan evaluasi terhadap kondisi +akhir tahun 2023 dan 2024 berturut-turut +ketahanan dana program JKM yang menurun +diproyeksikan sebesar 98,7 persen dan 96,8 +akibat pandemi Covid-19. Apabila recovery +persen. Penurunan ini disebabkan karena +perekonomian Indonesia pascapandemi +pandemi Covid-19 yang sudah mereda menjadi +berlangsung baik, maka dalam jangka +endemi. Mitigasi atas rasio klaim yang tinggi +menengah risiko fiskal akan menurun karena +salah satunya melalui perbaikan program +iuran JKK dan JKM dapat terakumulasi lebih +JKM agar lebih sustain. Dengan penerapan +besar, imbal hasil pengembangan dana program +mitigasi tersebut, level risiko bergerak dari +dapat diperoleh lebih tinggi, dan klaim peserta +rendah menjadi sangat rendah. Proyeksi risiko +program terjadi penurunan. +klaim PT Taspen (Persero) digambarkan pada +Grafik 6.24. +GRAFIK 6.24 +PROYEKSI RASIO KLAIM PT TASPEN (PERSERO), 2022-2027 +251,7% 252,3% 258,3% 254,7% +240,9% 243,7% +100,1% 98,7% 96,8% 96,1% 95,0% 95,9% +17,5% 19,4% 21,3% 22,2% 23,3% 23,8% +2022 2023 2024 2025 2026 2027 +Rasio Klaim THT Rasio Klaim JKK Rasio Klaim JKM +Sumber : PTTaspen (Persero) +6-42 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +Untuk program THT, rasio klaim program seluruh kewajiban jangka pendek dapat +THT pada tahun 2024 diproyeksikan di atas dipenuhi dengan aset lancar, sehingga relatif +100,0 persen tetapi dana program masih cukup aman. Sementara itu, proyeksi rasio likuiditas +untuk membiayai klaim manfaat. Selain itu, program JKM di bawah 100,0 persen karena +RKD juga meningkat dari tahun 2022 ke 2023. premi yang diterima seluruhnya digunakan +Hingga tahun 2027, iuran yang diterima dan untuk membayarkan klaim/manfaat. Rasio +hasil pengembangan dana THT masih dapat likuiditas program THT, JKK, dan JKM tahun +memenuhi kewajiban program THT. 2022-2027 digambarkan pada Grafik 6.25. +Rasio solvabilitas program THT diproyeksikan Berdasarkan proyeksi RKD, program JKK, +meningkat dalam jangka menengah sampai JKM, dan THT dalam jangka menengah +tahun 2027. Namun, terdapat potensi risiko relatif terkendali sebagaimana terlihat dalam +yaitu kekurangan pendanaan sebagai dampak Grafik 6.26. Untuk program JP, dengan +perubahan yang gradual dalam penggunaan skema pay as you go yang mana pembayaran +metode dan asumsi perhitungan sesuai dengan manfaat berasal dari APBN, risiko berasal dari +standar praktik aktuaria yang berlaku umum, pengelolaan investasi dana Akumulasi Iuran +sehingga perlu dilakukan langkah-langkah Pensiun (AIP). Pembayaran manfaat pensiun +mitigasi yang tepat. secara nominal setiap tahunnya memang +terdapat kenaikan, namun beban pensiun +Atas rasio klaim THT dan JKM tersebut, saat terhadap PDB cenderung stabil dan menurun. +ini Pemerintah bersama stakeholders terkait +sedang mengkaji langkah-langkah usulan Program pensiun dan THT ASN di jangka +perbaikan untuk keberlangsungan program menengah dan jangka panjang dapat +THT dan program JKM sebagai salah satu menimbulkan risiko apabila reformasi program +mitigasi risiko fiskal. tidak didesain secara cermat dan hati-hati. +Potensi sumber risiko fiskal tersebut berasal +Kesinambungan program THT dan program dari skema program dan skema pembiayaan +JKK PT Taspen (Persero) dapat dinilai dari yang dapat berdampak langsung pada beban +rasio likuiditas yang terjaga di atas 100,0 persen, program pensiun terhadap APBN. Untuk +dimana proyeksi sampai jangka menengah itu, Pemerintah tetap cermat dan hati-hati +GRAFIK 6.25 +PROYEKSI RASIO LIKUIDITAS PROGRAM THT, JKK, DAN JKM +PT TASPEN (PERSERO), 2022-2027 +13.429,0% 12.888,0% 13.074,0% 13.426,0% 13.893,0 +11.138,0% +186,0% 211,0% 214,0% 208,0% 216,0% 228,0% +54,0% 36,0% 37,0% 38,0% 38,0% 37,0% +2022 2023 2024 2025 2026 2027 +Program JKM Program THT Program JKK +Sumber : PTTaspen (Persero) +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-43 Bab 6 Risiko Fiskal +proyeksi rasio klaim tahun 2024 sebesar 38,1 +GRAFIK 6.26 +PROYEKSI RASIO KECUKUPAN DANA PROGRAM THT, JKK, DAN JKM, +2022-2027 persen untuk JKK dan 66,3 persen untuk JKM, +137,7% kecuali program THT yang diproyeksikan pada +134,5% +131,9% +127,3% 129,1% tahun 2024 mencapai 121,3 persen. Hal ini dapat +dilihat pada Grafik 6.28 dimana dalam jangka +panjang rasio klaim program JKK dan JKM +108,9% +cenderung terus menurun, sedangkan program +2022* 2023** 2024** 2025** 2026** 2027** +THT cenderung meningkat yang disebabkan +Sumber : PTTaspen (Persero) +tingkat pertumbuhan premi THT belum dapat +dalam menentukan skema program dan +mengimbangi tingkat pertumbuhan beban +skema pembiayaan tersebut. Selain itu, dengan +klaim THT. +jumlah ASN yang sebagian besar berada pada +rentang usia 40–50 tahun, program pensiun Sementara itu, apabila dilihat dari pertumbuhan +akan menjadi beban pada beberapa tahun aset neto khususnya program JKK dan JKM +mendatang sehingga perlu kebijakan yang sebagaimana tergambar pada Grafik 6.29, +tepat. Secara keseluruhan, program PT Taspen nilainya cenderung semakin naik. Hal ini +(Persero) salah satunya dapat dinilai dari rasio menunjukkan pertumbuhan aset yang semakin +solvabilitas yang terjaga di atas 100,0 persen tinggi dari tahun ke tahun seiring dengan +dengan tren meningkat, dimana proyeksi akumulasi penerimaan iuran dan pengelolaan +seluruh kewajiban sampai jangka menengah investasi yang baik dengan penempatan +dapat dipenuhi dengan aset, sehingga risiko pada instrumen investasi fixed income. Secara +solvabilitas sangat kecil sebagaimana terlihat bertahap, komposisi portofolio PT Asabri +dalam Grafik 6.27. (Persero) bergerak ke arah instrumen fixed +income. Dengan kepemilikan aset fixed income +GRAFIK 6.27 +PROYEKSI RASIO SOLVABILITAS PT TASPEN (PERSERO), yang lebih besar, diharapkan adanya aliran dana +2022-2027 +yang konsisten dan peningkatan likuiditas. +1775,6% +1614,2% +1481,2% +1244,2% 1337,6% +Pada program JP, manfaat yang diberikan +dibiayai dari APBN setiap tahunnya, sehingga +369,9% +tidak akan memengaruhi besaran penghasilan +2022 2023 2024 2025 2026 2027 +pensiun yang diberikan kepada pensiunan +Sumber : PTTaspen (Persero) +TNI/Polri. Namun, mengingat beban APBN +yang meningkat dengan skema pay as you go +b. Program yang dikelola oleh PT Asabri ini dan juga manfaat yang diterima belum +(Persero) +memenuhi standar hidup yang layak, sedang +dilakukan kajian reformasi program pensiun +PT Asabri (Persero) mengelola pendanaan +untuk memperoleh skema yang berkelanjutan +program JKK, JKM, THT, dan JP untuk +dalam jangka panjang dan manfaat yang lebih +TNI/Polri, dimana dalam jangka pendek +baik. +maupun jangka panjang secara umum relatif +aman dengan beberapa catatan. Potensi risiko +Kesinambungan program yang dikelola oleh +fiskal yang bersumber dari program JKK dan +PT Asabri (Persero) juga dapat dilihat dari rasio +JKM bagi TNI/Polri relatif terkendali dengan +6-44 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +GRAFIK 6.28 +PROYEKSI RASIO KLAIM PROGRAM JKK, JKM, DAN THT, +2024-2028 +128,7% 127,2% 127,2% 129,2% +121,3% +66,3% 64,3% 62,1% 60,3% 58,5% +38,1% 36,9% 35,8% 34,4% 33,3% +2024 2025 2026 2027 2028 +Program JKK Program JKM Program THT +Sumber : PTAsabri (Persero) +GRAFIK 6.29 itu, program THT memerlukan penanganan +PROYEKSI PERTUMBUHAN ASET NETTO JKK DAN JKM PT +ASABRI (PERSERO), 2024-2028 +segera terhadap aset tidak produktif, antara +1.254 1.287 1.319 +1.100 lain melalui penambahan aset baru maupun +952 +827 849 870 +644 732 pemulihan aset bermasalah. Dua faktor +tersebut menyebabkan likuiditas PT Asabri +(Persero) memerlukan penanganan segera +2024 2025 2026 2027 2028 +Aset Netto JKK Aset Netto JKM untuk dilakukan pemulihan. +Sumber : PTAsabri (Persero) +likuiditas yang masih dalam batas aman di atas Selanjutnya, potensi risiko fiskal pada tahun +100,0 persen. Dalam hal ini, proyeksi jangka 2024 yang juga perlu diperhatikan antara lain +menengah seluruh kewajiban jangka pendek kekurangan pendanaan pada program THT +dapat dipenuhi dengan aset lancar, sehingga sebagai dampak perubahan yang gradual dalam +relatif aman. Potensi risiko selanjutnya adalah penggunaan metode dan asumsi perhitungan +penurunan rasio solvabilitas PT Asabri sesuai dengan standar praktik aktuaria yang +(Persero). Penurunan solvabilitas disebabkan berlaku umum yang mulai diterapkan pada +oleh peningkatan nilai liabilitas yang tidak tahun 2024 pada PT Asabri (Persero), sehingga +diimbangi dengan peningkatan aset. Hal ini perlu dilakukan langkah-langkah mitigasi yang +sebagaimana tergambar pada Grafik 6.30. tepat. Risiko lainnya adalah penurunan nilai +aset investasi yang diakibatkan oleh fluktuasi +Secara umum sustainabilitas semua program pasar dan masih adanya aset nonproduktif +yang dikelola oleh PT Asabri (Persero) dalam yang menjadi penghambat peningkatan aset +kondisi yang baik, namun perlu dicermati untuk investasi. Guna memitigasi kondisi tersebut +program THT, dimana rasio klaim terhadap telah dilakukan serangkaian upaya antara +premi diproyeksikan lebih dari 100,0 persen lain: (1) rebalancing aset secara bertahap +dan cenderung meningkat. Risiko ini perlu ke arah instrumen yang lebih produktif; +dimitigasi mengingat pembayaran klaim THT (2) pengelolaan investasi yang dilakukan +harus dipenuhi dari likuidasi aset sehingga berdasarkan karakteristik per program kelolaan +berpotensi menurunkan solvabilitas. Selain serta berfokus pada Liabilities Driven Investing +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-45 Bab 6 Risiko Fiskal +GRAFIK 6.30 +PROYEKSI RASIO LIKUIDITAS DAN SOLVABILITAS +PT ASABRI (PERSERO), 2024-2028 +384,6% 348,9% 340,4% 338,2% 329,6% +2024 2025 2026 2027 2028 +(577,4%) +(694,5%) (799,0%) +(1.664,9%) (1.676,8%) +Rasio Likuiditas Rasio Solvabilitas +Sumber : PTAsabri (Persero) +dimana pengelolaan aset diselaraskan dengan beban fiskal berupa pembayaran subsidi IJP +kewajiban PT Asabri (Persero) kepada peserta; sampai dengan tahun 2024. +(3) pemantauan limit likuiditas per program +kelolaan secara berkala; dan (4) penguatan Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa +komite investasi. sumber risiko yang dapat diidentifikasi, +antara lain kinerja keuangan pelaku usaha +6.2.3.4 Risiko Penjaminan Program belum kembali pulih seperti kondisi sebelum +Pemulihan Ekonomi Nasional +pandemi Covid-19 sehingga berdampak +pada potensi terjadinya klaim penjaminan. +Penjaminan Pemerintah dalam rangka program +Sumber risiko lainnya adalah masih rentannya +PEN merupakan dukungan berupa penjaminan +stabilitas sistem keuangan akibat kondisi +yang diberikan oleh Pemerintah melalui badan +global yang berdampak pada terganggunya +usaha penjaminan yang ditunjuk atas kredit dari +pertumbuhan/kinerja perekonomian yang +pelaku usaha, baik UMKM, korporasi, maupun +tidak sesuai harapan. Adapun penjelasan +BUMN. Meskipun pemberian penjaminan +mengenai risiko penjaminan dalam rangka +dalam rangka program PEN telah berakhir pada +program PEN, baik untuk penjaminan +tahun 2022, outstanding atas penjaminan yang +UMKM, penjaminan korporasi, maupun +telah diberikan tetap berpotensi menimbulkan +penjaminan BUMN adalah sebagai berikut. +risiko bagi APBN. Risiko fiskal yang timbul +dari program penjaminan ini bersumber +a. Penjaminan PEN untuk Pelaku UMKM +dari kewajiban kontingensi Pemerintah yang +kemudian dapat menjadi tambahan beban +Selama periode tahun 2020-2021 (penjaminan +bagi APBN. Timbulnya risiko tersebut terjadi +PEN generasi 1) total kredit modal kerja yang +apabila rasio klaim dari bank kepada penjamin +dijamin sebesar Rp53.415,1 miliar atas 2.495,2 +atas penjaminan kredit pelaku usaha atau badan +ribu pelaku usaha, sedangkan selama periode +usaha telah melewati ambang batas (threshold) +tahun 2022 (penjaminan PEN generasi 2) +yang telah ditetapkan. Selain itu, penjaminan +total kredit modal kerja yang dijamin sebesar +yang dilakukan juga menimbulkan tambahan +Rp12.669,7 miliar atas 763,9 ribu pelaku usaha, +6-46 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +sehingga total kredit modal kerja UMKM yang masih dapat terserap seluruhnya oleh badan +dijamin sebesar Rp66.084,9 miliar dengan total usaha penjaminan. Dalam rangka memberikan +debitur sebanyak 3.259,1 ribu pelaku usaha. dukungan loss limit tersebut dan menjaga dari +risiko sudden shock kepada APBN, Pemerintah +Sebagaimana diatur dalam PMK telah membentuk dana cadangan penjaminan +Nomor 28/PMK.08/2022, untuk penjaminan untuk kredit modal kerja UMKM dengan +PEN UMKM generasi 2 yang dibuka sejak posisi per Juni 2023 sebesar Rp2.814,0 milliar. +tanggal 30 Maret 2022 s.d. 30 November 2022, +Pemerintah tidak memberikan dukungan loss b. Penjaminan PEN untuk Pelaku Usaha +limit atas penjaminan dimaksud sehingga risiko Korporasi +klaim akan diserap sepenuhnya oleh penjamin. +Berdasarkan data pada sistem penjaminan Selama pelaksanaan program penjaminan +korporasi dan UMKM (e-JamKU), sampai PEN korporasi sampai dengan tahun 2022, +dengan Juni 2023, total outstanding kredit modal akumulasi total kredit modal kerja korporasi +kerja pelaku UMKM PEN generasi 1 sebesar yang mendapatkan penjaminan mencapai +Rp20.394,6 miliar dengan jumlah debitur Rp7.361,5 miliar untuk 76 korporasi. Atas +sebanyak 46,0 ribu debitur. kredit modal kerja yang dijamin tersebut, +Pemerintah memberikan dukungan berupa loss +Atas kredit modal kerja yang dijamin tersebut, limit dan backstop loss limit. Melalui dukungan loss +Pemerintah masih memberikan dukungan limit, Pemerintah menetapkan batas/threshold +berupa loss limit. Pada dukungan loss limit, atas akumulasi klaim maksimal 85,0 persen +Pemerintah menetapkan batas/threshold dari akumulasi IJP yang diterima oleh badan +maksimal 90,0 persen atas loss ratio dari usaha penjaminan. Apabila akumulasi klaim +akumulasi klaim penjaminan yang dibandingkan telah melebih 85,0 persen dari akumulasi IJP, +dengan akumulasi IJP yang diterima oleh maka kelebihan klaim akan menjadi beban/ +badan usaha penjaminan. Adapun loss ratio PT tanggung jawab PT PII (Persero) sebagai +Askrindo (Persero) dan PT Jamkrindo (Persero) penyedia dukungan loss limit untuk pelaksanaan +sebagai pelaksana penugasan penjaminan penjaminan program PEN untuk pelaku usaha +Pemerintah per Juni 2023 masing-masing korporasi. Selanjutnya, dalam hal klaim loss +sebesar 13,1 persen dan 14,9 persen untuk limit telah melampaui threshold sebesar 90,0 +penjaminan PEN UMKM generasi 1 serta 0,3 persen dari akumulasi IJP loss limit yang telah +persen dan 0,5 persen untuk penjaminan PEN diterima oleh PT PII (Persero), maka kelebihan +UMKM generasi 2. Apabila akumulasi klaim klaim akan menjadi beban/tanggung jawab +telah melebihi 90,0 persen dari akumulasi IJP, Pemerintah melalui dukungan backstop loss +maka kelebihan klaim akan menjadi beban/ limit. Adapun loss ratio LPEI sebagai pelaksana +tanggung jawab Pemerintah. penugasan penjaminan Pemerintah per Juni +2023 sebesar 1,9 persen. +Dengan proyeksi total klaim sebesar Rp1.839,4 +miliar dan proyeksi akumulasi IJP yang diterima Dengan proyeksi total klaim sebesar Rp228,6 +oleh badan usaha penjaminan sampai akhir miliar serta proyeksi total IJP yang diterima +tahun 2024 sebesar Rp6.303,6 miliar, maka oleh LPEI sampai dengan akhir tahun 2024 +potensi klaim yang akan terjadi di tahun 2024 sebesar Rp659,9 miliar dan total IJP loss limit +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-47 Bab 6 Risiko Fiskal +yang diterima PT PII (Persero) sebesar Rp160,4 PT Len Industri (Persero), dan Perum +miliar, maka potensi klaim yang akan terjadi di DAMRI dengan total nilai penjaminan sebesar +tahun 2024 masih dapat terserap seluruhnya Rp55.996,8 miliar dan €0,1 miliar dengan +oleh badan usaha penjaminan. Selain itu, tenor rata-rata 3 tahun. Selain itu, terdapat 3 +untuk memitigasi potensi klaim backstop loss (tiga) penjaminan atas penerbitan obligasi dan +limit kepada Pemerintah, telah dibentuk dana sukuk yang diterbitkan oleh PT Waskita Karya +cadangan penjaminan untuk kredit modal kerja (Persero) dengan nilai total sebesar Rp5.048,4 +korporasi dengan posisi per Juni 2023 sebesar miliar dengan tenor 5 tahun dan 7 tahun. +Rp3.000,0 miliar. Penjaminan PEN BUMN dilaksanakan dengan +tetap mempertimbangkan prinsip kemampuan +c. Penjaminan PEN BUMN keuangan negara dan pengelolaan risiko yang +penuh kehati-hatian, menghindari timbulnya +Untuk penjaminan PEN BUMN, Pemerintah +moral hazard, serta membagi biaya dan risiko +memberikan keringanan kepada BUMN +antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan +terjamin berupa subsidi IJP yang telah +kewenangan masing-masing. +dibayarkan kepada badan usaha penjaminan +sampai dengan 31 Desember 2022. Subsidi Sampai dengan akhir Juni 2023, tidak terdapat +IJP yang dibayarkan pada badan usaha klaim atas jaminan Pemerintah kepada BUMN +penjaminan setelah tahun 2022 menjadi dalam rangka program PEN. Namun demikian, +tanggung jawab BUMN terjamin sehingga pada semester 2 tahun 2023 dan seterusnya +pada tahun 2023 dan seterusnya, Pemerintah Pemerintah tetap menghadapi potensi risiko +tidak lagi mengalokasikan subsidi IJP untuk klaim yang bersumber dari ketidakmampuan +penjaminan PEN BUMN. Pemberian subsidi BUMN terjamin dalam memenuhi kewajiban +IJP ini terkait dengan fungsi ring-fencing APBN finansialnya kepada penerima jaminan, +yang disediakan oleh PT PII (Persero) dengan keterbatasan porsi first loss yang ditanggung +skema first loss basis sehingga PT PII (Persero) PT PII (Persero), serta adanya instrumen +yang akan menyediakan pembayaran klaim obligasi BUMN yang sepenuhnya dijamin +terlebih dahulu sebesar porsi penjaminan yang oleh Pemerintah. Untuk meminimalkan risiko +ditanggung oleh PT PII (Persero). Dengan tersebut, Pemerintah secara rutin memantau +adanya ring-fencing tersebut, apabila terjadi klaim pelaksanaan atas jaminan yang telah diberikan. +atas penjaminan PEN BUMN, Pemerintah +memiliki waktu untuk mengalokasikan Dengan melihat kondisi pada tahun 2023 dan +anggaran pembayaran klaim penjaminan PEN proyeksi tahun 2024, dampak risiko fiskal +BUMN sesuai siklus APBN yang berlaku yang bersumber dari pelaksanaan penjaminan +sehingga tidak terjadi sudden shock APBN. program PEN berada pada kategori sangat +kecil. Adapun kemungkinan terjadinya klaim +Sampai dengan berakhirnya masa penerbitan ke Pemerintah berada pada kategori mungkin +penjaminan PEN BUMN pada akhir karena klaim dari pelaku usaha akan terlebih +Desember 2022, Pemerintah telah menerbitkan dahulu diserap oleh badan usaha penjaminan +8 (delapan) penjaminan PEN BUMN yang yang ditunjuk sampai dengan ambang batas +terdiri dari 5 (lima) penjaminan atas pinjaman (threshold) yang telah ditetapkan. Dengan melihat +untuk PT Waskita Karya (Persero), PT dampak dan kemungkinan terjadinya risiko +Pertamina (Persero), PT INKA (Persero), serta langkah mitigasi dengan mengalokasikan +6-48 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +dana cadangan kewajiban penjaminan dengan +Perkara-perkara tuntutan hukum yang ditujukan +tujuan menurunkan dampak dari kewajiban +kepada Pemerintah yang telah diputuskan +kontingensi Pemerintah, maka peta risiko +pengadilan dan telah mempunyai kekuatan +penjaminan program PEN dapat ditampilkan +hukum tetap, dapat berdampak kepada APBN +sebagaimana Grafik 6.31. +berupa pengeluaran negara sejumlah nominal +tertentu atau pelepasan aset negara (dalam +GRAFIK 6.31 +PETA RISIKO PENJAMINAN hal ini BMN). Oleh karena itu, tuntutan +PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL +hukum kepada Pemerintah perlu dilakukan +SANGAT penatausahaan dengan baik. Berdasarkan data +TINGGI +yang telah ditatausahakan per Juni 2023 melalui +TINGGI aplikasi berbasis website, yaitu Sistem Informasi +Penatausahaan Tuntutan Hukum (Sepatuh), +MUNGKIN +terdapat 130 perkara yang telah berkekuatan +hukum tetap (inkracht). Atas perkara inkracht +RENDAH +tersebut menimbulkan potensi pengeluaran +SANGAT +RENDAH negara sebesar Rp7.311,3 miliar, US$116,9 +juta, RM2,1 juta, €9.553,7, serta penyerahan +SANGAT SANGAT +KECIL SEDANG BESAR +KECIL BESAR +aset berupa tanah dan/atau bangunan total +seluas 427 ha. +Berdasarkan nominal potensial pengeluaran atas +6.2.3.5 Risiko Tuntutan Hukum kepada +putusan pengadilan yang telah inkracht, dampak +Pemerintah +risiko tuntutan hukum kepada Pemerintah +termasuk pada level dampak kecil dengan level +Pemerintah berdasarkan kewenangannya +kemungkinan rendah. Atas pengukuran level +dalam undang-undang dapat melakukan +dampak dan level kemungkinan tersebut, risiko +perbuatan hukum, baik dalam lingkup +tuntutan hukum kepada Pemerintah dapat +hukum publik maupun lingkup hukum privat. +dipetakan dalam Grafik 6.32. +Namun, pelaksanaan kebijakan dan tindakan +Pemerintah dapat berpotensi menimbulkan +Dalam rangka mitigasi risiko atas tuntutan +sengketa antara Pemerintah dengan masyarakat, +hukum kepada Pemerintah, K/L akan terus +baik secara individu maupun bersama-sama. +melakukan upaya semaksimal mungkin untuk +Sebagian besar penyelesaian sengketa adalah +menyelesaikan penanganan tuntutan hukum +melalui jalur hukum (legal approach), dalam hal +melalui pelaksanaan prinsip kecermatan sesuai +masyarakat baik perorangan maupun Badan +dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik +Hukum yang merasa kepentingannya dirugikan +(AUPB) dalam proses meminimalkan kewajiban +oleh suatu tindakan Pemerintah mengajukan +Pemerintah yang ujungnya berdampak pada +gugatan perdata di lembaga peradilan. Hal ini +APBN. Upaya mitigasi tersebut diharapkan +juga berlaku sebaliknya dalam hal Pemerintah +mampu menurunkan level dampak risiko +dirugikan oleh perbuatan masyarakat baik +tuntutan hukum kepada Pemerintah. +perorangan maupun badan usaha. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-49 +DOOHILEKIL +IMPACT +Sumber: Kementerian Keuangan Bab 6 Risiko Fiskal +Selama kurang lebih 15 tahun terakhir, rata- +GRAFIK 6.32 +PETA RISIKO TUNTUTAN HUKUM KEPADA PEMERINTAH rata kerugian per tahun akibat bencana +SANGAT alam mencapai Rp22.850,0 miliar. Bencana +TINGGI +penyumbang kerugian secara finansial terbesar +TINGGI adalah gempa bumi, tsunami, letusan gunung +api, kebakaran, dan banjir. Bencana tsunami +MUNGKIN +di Aceh pada tahun 2004 menjadi bencana +penyumbang terbesar kerugian negara sebesar +RENDAH +Rp51.400,0 miliar. Selanjutnya, bencana +SANGAT +RENDAH gempa Yogyakarta pada tahun 2006 sebesar +Rp29.150,0 miliar, bencana gempa Padang +SANGAT SANGAT +KECIL SEDANG BESAR +KECIL BESAR +pada tahun 2009 sebesar Rp28.500,0 miliar, +gempa dan tsunami Sulawesi Tenggara pada +tahun 2018 sebesar Rp23.100,0 miliar, dan +6.2.3.6 Risiko Bencana +gempa Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 +Kejadian bencana alam di Indonesia memiliki sebesar Rp18.200,0 miliar. Selain itu, kerugian +intensitas yang tinggi dan berpengaruh akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun +terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat 2015 sebesar Rp16.100,0 miliar, banjir DKI +serta berpotensi risiko pembiayaan bencana Jakarta pada tahun 2007 sebesar Rp5.180,0 +yang bersumber dari APBN. Dalam kurun miliar, dan erupsi Gunung Merapi pada tahun +waktu 5 tahun terakhir terjadi peningkatan 2010 sebesar Rp3.630,0 miliar. +kejadian bencana alam. Peningkatan kejadian +bencana alam di Indonesia dengan keterjadian Potensi risiko fiskal yang bersumber dari +terbanyak yaitu banjir, tanah longsor, dan bencana alam adalah kerugian finansial yang +puting beliung. Data kejadian bencana alam diakibatkan bencana alam melebihi anggaran +periode tahun 2019 sampai dengan Juni 2023 bencana yang sudah dialokasikan di APBN. +ditampilkan dalam Grafik 6.33. Dalam rangka memitigasi risiko bencana alam, +Pemerintah menyediakan alokasi dana cadangan +6-50 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +DOOHILEKIL +IMPACT +Sumber: Kementerian Keuangan +GRAFIK 6.33 +FREKUENSI KEJADIAN BENCANA ALAM DI INDONESIA, +2019 -JUNI 2023 +5.402 +3.758 +3.544 +2.951 +2.216 +2019 2020 2021 2022 2023* +BANJIR GELOMBANG PASANG / ABRASI GEMPA BUMI +KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN KEKERINGAN LETUSAN GUNUNG API +PUTING BELIUNG / CUACA EKSTRIM TANAH LONGSOR TSUNAMI +* perJuni 2023 +Sumber : BadanNasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bab 6 Risiko Fiskal +penanggulangan bencana di APBN. Rata- mitigasi pembiayaan risiko bencana sebagai +rata realisasi dana cadangan penanggulangan berikut. +bencana pada APBN dalam periode tahun +2012-2022 adalah sekitar Rp3.902,9 miliar per 1. Strategi penyediaan dana bagi +tahun. Berdasarkan data historis tersebut, risiko pembiayaan risiko bencana yang +kerugian akibat bencana alam dikategorikan memadai dan berkelanjutan, terdiri +kecil dengan likelihood rendah sebagaimana dari: (a) mengombinasikan instrumen +tergambar pada Grafik 6.34. pembiayaan untuk mendapatkan skema +pembiayaan yang efisien dan efektif; +GRAFIK 6.34 (b) menanggung/menyerap risiko untuk +PETA RISIKO KERUGIAN AKIBAT BENCANA +bencana yang sering terjadi atau bencana +SANGAT +TINGGI dengan dampak kerugian yang kecil +melalui APBN dan/atau APBD; (c) +TINGGI +menggunakan instrumen pembiayaan +kontingensi sebagai komplemen APBN +MUNGKIN +dalam menanggung risiko bencana dengan +dampak kerugian sedang sampai tinggi; +RENDAH +(d) membentuk pooling fund bencana +SANGAT +RENDAH untuk memperkuat peran APBN; serta +(5) mentransfer risiko melalui asuransi +SA K N E G CI A L T KECIL SEDANG BESAR S B A E N S G A A R T +untuk pembiayaan bencana yang jarang +Sumber: Kementerian Keuangan terjadi namun mengakibatkan dampak +kerugian yang besar. +Selain bencana alam, Indonesia juga terpapar +risiko bencana nonalam antara lain berupa 2. Prioritas pembiayaan meliputi +kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, perlindungan Barang Milik Negara (BMN) +dan wabah penyakit. Dampak bencana dan Barang Milik Daerah (BMD) melalui +nonalam berpotensi sangat substansial, transfer risiko (asuransi) atas BMN/BMD +misalnya pandemi Covid-19 yang berpengaruh yang mempunyai nilai ekonomis dan +terhadap berbagai sektor khususnya kesehatan kemanfaatan yang tinggi, berkaitan dengan +dan ekonomi. Dalam konteks penanggulangan pelayanan umum, perlindungan rumah +bencana, Pemerintah mempunyai tanggung MBR, dan kehidupan sosial masyarakat. +jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan +3. Implementasi dan optimalisasi skema +bencana diantaranya perlindungan masyarakat +transfer risiko seperti asuransi pertanian +dan pemulihan kondisi dari dampak +(Asuransi Usaha Tani Padi/AUTP), +bencana, melalui pengalokasian anggaran +asuransi usaha ternak sapi, asuransi +penanggulangan bencana dalam APBN/APBD. +budidaya ikan kecil, serta asuransi rumah +Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan- +MBR. +kegiatan tahap prabencana (pengurangan risiko +bencana), saat tanggap darurat bencana, dan +4. Perbaikan pengelolaan fiskal bencana dan +pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). +saluran distribusi dana yang optimal dan +Pemerintah menetapkan strategi kebijakan +transparan. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-51 +DOOHILEKIL +IMPACT Bab 6 Risiko Fiskal +5. Mendorong keterlibatan peran Pemda, Opsi lain ex-ante financing yang akan +swasta, dan masyarakat dalam skema diterapkan dalam jangka pendek adalah +pembiayaan yang lebih luas dan dengan pembentukan pooling fund bencana +pengembangan pasar asuransi domestik. dan pinjaman kontingensi dalam rangka +pendanaan penanggulangan bencana. Pooling +Perkembangan dana cadangan bencana tahun fund bencana merupakan dana bersama +2019–2024 ditampilkan dalam Grafik 6.35. penanggulangan bencana yang berasal dari +GRAFIK 6.35 +PERKEMBANGAN DANA CADANGAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM, +2019 -2024 +(triliun rupiah) +207,3 +77,7 59,5 50,8 100,0 +7,5 +5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 +3,8 +10,4 3,0 4,5 2,5 +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023 RAPBN 2024 +Alokasi Realisasi Penyerapan Dana (persen) +Sumber : Kementerian Keuangan +Skema risk transfer diimplementasikan melalui +berbagai sumber. Dana bersama tersebut +pelaksanaan asuransi BMN dan asuransi +digunakan untuk mendukung dan melengkapi +pertanian. BMN yang dapat diasuransikan +dana penanggulangan bencana yang memadai +berupa gedung dan bangunan yang memenuhi +dan berkelanjutan dalam menghadapi +kriteria mempunyai dampak yang besar +kebutuhan pendanaan penanggulangan +terhadap pelayanan umum apabila rusak atau +bencana, baik pada tahap prabencana, darurat +hilang, serta menunjang kelancaran tugas +bencana, maupun pascabencana. +dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. +Sementara itu, asuransi pertanian diarahkan +6.2.3.7 Risiko Fiskal dari Lembaga +untuk memitigasi risiko kegagalan produksi +Keuangan Tertentu +(panen) pertanian padi akibat kejadian bencana. +Risiko fiskal yang berasal dari lembaga +Selain skema risk transfer, Pemerintah juga +keuangan tertentu timbul karena adanya +mengimplementasikan pinjaman kontingensi/ +peraturan perundangan yang mewajibkan +siaga (standby loan/deferred drawdown option) +Pemerintah untuk menambah modal +yaitu pinjaman yang dapat dicairkan apabila +lembaga keuangan, yaitu LPS, LPEI, dan +trigger penarikan pinjaman terpenuhi. Saat ini +PT PII (Persero), dalam hal modal lembaga +Pemerintah sudah memiliki fasilitas pinjaman +keuangan tersebut di bawah jumlah tertentu. +siaga yang berasal dari lembaga multilateral +Berdasarkan data historis, tambahan modal +untuk mengantisipasi kejadian tertentu maupun +Pemerintah kepada BI nilainya relatif kecil +penanggulangan bencana lainnya pada tahun +dengan probabilitas keterjadian yang rendah, +mendatang. +sehingga tidak ditampilkan risikonya dalam +6-52 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +Nota Keuangan RAPBN tahun anggaran Sementara itu, ekuitas juga diperkirakan +2024. Namun demikian, Pemerintah tetap mengalami pertumbuhan sebesar 0,5 persen. +melakukan pemantauan terhadap kegiatan Perkembangan kegiatan pembiayaan ekspor +serta perkembangan posisi permodalan dari dan posisi permodalan LPEI periode 2019- +lembaga keuangan tersebut termasuk BI agar 2023 ditampilkan pada Grafik 6.36. +tidak menimbulkan potensi risiko fiskal. +Terdapat beberapa hal yang perlu mendapat +perhatian dalam penyaluran pembiayaan +a. Lembaga Pembiayaan Ekspor +Indonesia (LPEI) ekspor antara lain terkait progres dari perbaikan +kualitas pembiayaan dari nonperforming +Pada tahun 2023 total aset LPEI diproyeksikan +financing existing serta perkembangan konflik +turun sebesar 5,6 persen dari realisasi tahun 2022. +geopolitik internasional dan pengetatan +Seiring dengan kondisi pemulihan ekonomi +kondisi finansial global yang berpotensi +yang masih perlu diwaspadai, beberapa hal +mendistorsi pemulihan ekonomi. Sampai +yang perlu mendapatkan perhatian antara lain: +dengan Juni 2023, total pembiayaan tercatat +(1) risiko kredit dari peningkatan kapasitas +sebesar Rp78.213,5 miliar dan ditargetkan +usaha dan juga potensi kenaikan suku bunga +meningkat sampai dengan akhir tahun 2023 +terkait perkembangan ekonomi global dan +sebesar Rp83.607,0 miliar. Adapun NPL gross +domestik; (2) risiko kredit dari Penugasan +tercatat sebesar Rp21.999,3 miliar (turun +Khusus Ekspor (PKE) terutama industri +sebesar 1,2 persen ytd) dan akan diproyeksikan +penerbangan dan PKE UKM; serta (3) risiko +terus membaik menjadi Rp20.100,0 miliar di +dari klaim penjaminan dan asuransi. Selama +akhir tahun 2023. +tahun 2023, total pembiayaan diproyeksikan +tidak ada perubahan yang signifikan dengan +LPEI juga bertindak sebagai kepanjangan +tahun sebelumnya. Namun demikian, +tangan dari Pemerintah dalam melaksanakan +pertumbuhan goodbank pada tahun 2023 +program PEN melalui penjaminan Pemerintah. +diproyeksikan sebesar Rp3.010,00 miliar dan +Adapun terkait dengan risiko klaim dari program +adanya hapus buku pada tahun 2023 sebesar +penjaminan Pemerintah dalam rangka PEN, +Rp2.200,0 miliar. Penjaminan diproyeksikan +LPEI hanya akan menyerap akumulasi klaim +tumbuh sebesar 8,8 persen dan asuransi +maksimal 85,0 persen dari akumulasi IJP yang +diproyeksikan tumbuh sebesar 40,0 persen. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-53 +7,801 +8,79 +1,01 2,8 9,81 +1,29 4,09 +9,9 1,8 8,42 +0,98 0,48 +1,31 9,01 1,03 +8,38 6,38 +4,21 8,61 9,62 +2,67 2,87 +0,11 5,9 9,62 +2,97 6,38 +5,31 5,32 0,72 +GRAFIK 6.36 +PERKEMBANGAN KEGIATAN PEMBIAYAAN EKSPOR DAN POSISI PERMODALAN +LPEI, 2019 -2023 (RKAT) +(triliun rupiah) +2019 2020 2021 2022 JUNI 2023 2023 (RKAT) +Total Aktiva Pembiayaan Ekspor Penjaminan Asuransi Ekuitas +Sumber : Kementerian Keuangan Bab 6 Risiko Fiskal +telah diterima. Selanjutnya, apabila akumulasi tersebut dikontribusikan oleh pertumbuhan +telah melebihi 85,0 persen, Pemerintah telah bisnis goodbank dan penurunan pencadangan. +menyediakan dukungan backstop loss limit melalui Dengan demikian, probabilitas kejadian risiko +PT PII (Persero) sampai dengan threshold 90,0 fiskal tergolong cukup rendah. +persen. Dalam hal terjadi kelebihan klaim yang +melampaui threshold sebesar 90,0 persen, maka b. PT Penjaminan Infrastruktur +kelebihan klaim akan menjadi tanggung jawab Indonesia (Persero) +Pemerintah. +Penjaminan infrastruktur sebagai bentuk +dukungan fiskal dari Pemerintah dimaksudkan +Sampai dengan Juni 2023 terdapat 8 program +untuk memberikan kepastian kepada investor +PKE yang masih berjalan dengan total +dalam berinvestasi terkait komitmen PJPK +alokasi dana sebesar Rp8.700,0 miliar dan +dalam memenuhi kewajiban finansialnya. +total outstanding sebesar Rp3.634,9 miliar +Perjanjian KPBU dilakukan dengan menjamin +sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.7. +risiko politik dari Pemerintah, baik pusat +Sumber risiko penugasan umum dan penugasan +maupun daerah selaku PJPK. Oleh karena itu, +khusus berasal dari risiko gagal bayar atas +kehadiran PT PII (Persero) diharapkan mampu +outstanding pembiayaan ekspor yang diberikan +mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta +kepada pelaku ekspor yang dapat berdampak +konsistensi dalam pemberian penjaminan dan +ke penurunan nilai ekuitas. +pemrosesan klaimnya, dengan tetap menjaga +kepentingan Pemerintah, utamanya terkait +Untuk memitigasi risiko kredit yang timbul +kewajiban kontingensi yang mungkin timbul +di tahun 2023, LPEI melakukan hal-hal +kepada Pemerintah. +sebagai berikut: (1) penguatan operasional dan +organisasi pengelola NPL; (2) penguatan tata +Dalam menjalankan fungsi penjaminan +kelola dan manajemen risiko, serta penerapan +infrastruktur sebagai bidang usaha utama, +prinsip kehati-hatian; (3) pelaksanaan +hingga saat ini Pemerintah telah melakukan +mekanisme early warning detection (past due +penyertaan modal ke PT PII (Persero) +obligation monitoring) dan pengembangan alat +melalui PMN sebesar Rp9.085,0 miliar dan +bantunya; (4) penanganan NPL oleh unit +penyertaan modal yang diperuntukan kepada +khusus yaitu PT Indonesia Exim Bank (IEB) +penjaminan di luar bidang infrastruktur. +Prima Aset; (5) pembentukan Cadangan +Sampai dengan Juni 2023, PT PII (Persero) +Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai +telah melaksanakan penjaminan atas 48 +Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan +proyek dengan total nilai investasi proyek +(PSAK) 71; serta (6) pengembangan sistem +sebesar Rp498.359 miliar yang terdiri dari 40 +informasi pemantauan portofolio pembiayaan. +penjaminan proyek infrastruktur dengan total +Dalam hal tingkat kecukupan modal, Capital +nilai investasi proyek sebesar Rp435.186 miliar +Adequacy Ratio (CAR) LPEI per Juni 2023 +dan 8 (delapan) penjaminan BUMN dalam +tercatat sebesar 37,2 persen pada tingkat +rangka PEN dengan nilai investasi proyek +yang kuat dan diproyeksikan sebesar 30,7 +sebesar Rp63.173 miliar Proyek infrastruktur +persen pada Desember 2023 di atas rata- +yang telah dijamin tersebar dalam 7 (tujuh) +rata perbankan. Meskipun rasio CAR pada +sektor infrastruktur, yakni: (1) sektor jalan +akhir tahun 2023 diproyeksikan menurun, hal +sejumlah 18 proyek; (2) sektor telekomunikasi +6-54 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +TABEL 6.7 +PENUGASAN PKE KEPADA LPEI +Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Alokasi Dana +No. Tahun +(Masa Penugasan telah Berakhir) (triliun rupiah) +KMK No. 1156/KMK.08/2015 +1. 0,3 2015 +(PKE Gerbong Penumpang Kereta Api) +KMK No. 167/KMK.08/2016 atas perubahan KMK No. 1231/KMK.08/2015 +2. 0,7 2015 +(PKE Dukungan Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah) +KMK No. 513/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 474/KMK.08/2017 +3. 1,0 2017 +(PKE Gerbong Penumpang Kereta Api) +KMK No. 512/KMK.08/2018 atas perubahan KMK No. 649/KMK.08/2017 +4. 0,4 2017 +(PKE Pesawat Udara) +Jenis Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Alokasi Dana +No. Masa Penugasan +(Masa Penugasan masih Berjalan/Masih terdapat Outstanding) (triliun rupiah) +KMK No. 387/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 685/KMK.08/2019 +1. 1,6 s.d. 31 Desember 2024 +(PKE Pariwisata Mandalika ) +KMK No. 1/KMK.08/2019 atas perubahan KMK No.787/KMK.08/2017 +2. 1,6 s.d. 31 Desember 2023 +(PKE Kawasan Afrika) +KMK No. 409/KMK.08/2021 atas perubahan KMK No. 428/KMK.08/2020 dan +3. No.372/KMK.08/2020 1,0 s.d. 31 Desember 2025 +(PKE Sektor UKME dan UMBE) +KMK No. 428/KMK.08/2020 +4. 1,0 s.d. 31 Desember 2021 +(PKE Industri Penerbangan) +KMK No. 494/KMK.08/2022 atas perubahan KMK No. 410/KMK.08/2021 dan +5. 526/KMK.08/2019 1,0 s.d. 31 Desember 2024 +(PKE Trade Finance) +KMK No.406/KMK.08/2021 +6. 1,5 s.d 31 Desember 2026 +(PKE Alat Transportasi) +KMK No. 272/KMK.08/2022 +7. 0,5 s.d. 31 Desember 2024 +(PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas) +KMK No. 145/2023 +8. 0,5 s.d. 31 Desember 2027 +(PKE Industri Farmasi dan Alat Kesehatan) +Total 8,7 +Sumber: Kementerian Keuangan +dan informatika sejumlah 4 proyek; sisi penyiapan proyek dan pendampingan +(3) sektor air minum sejumlah 6 proyek; transaksi, PT PII (Persero) telah mendapatkan +(4) sektor transportasi sejumlah 2 proyek; penugasan untuk melakukan pendampingan +(5) sektor ketenagalistrikan sejumlah 8 proyek; dan penyiapan transaksi. Sampai dengan bulan +(6) sektor pariwisata sejumlah 1 proyek; dan Juni 2023, PT PII (Persero) sedang memproses +(7) sektor konservasi energi sejumlah 1 proyek. penugasan untuk 7 (tujuh) proyek aktif, yang +meliputi 2 proyek sektor transportasi, 1 proyek +Atas penjaminan tersebut, sampai dengan sektor air minum, 2 proyek sektor perumahan +Juni 2023, dengan ekuitas sebesar Rp14.050,0 rakyat, 1 proyek sektor sistem pengelolaan +miliar (tanpa memperhitungkan tambahan persampahan, serta 1 proyek sektor minyak +PMN untuk pelaksanaan penugasan PEN dan gas (energi). +sebesar Rp1.570,0 miliar), gearing ratio PT PII +(Persero) berada pada 5,9 kali berdasarkan Dari nilai maksimum eksposur penjaminan +jumlah eksposur maksimum atas 40 sejumlah Rp82.751,0 miliar, risiko klaim +proyek infrastruktur yang dijamin sebesar berdasarkan pada kondisi yang dapat terjadi +Rp82.751,0 miliar. tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 +mencapai sebesar Rp846 miliar, utamanya +Penjaminan PT PII (Persero) diberikan bersumber dari risiko keterlambatan pengadaan +kepada proyek yang memiliki kelayakan tanah di beberapa ruas tol yang dijamin dan +teknis dan finansial serta dapat memberikan risiko keterlambatan pembayaran bulanan. +manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat. Dari +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-55 Bab 6 Risiko Fiskal +Serangkaian koordinasi antara PJPK dan pihak maka terdapat potensi risiko fiskal berupa +Badan Usaha Pelaksana telah dilakukan untuk kebutuhan tambahan PMN dan/atau pinjaman +dapat mempercepat pengadaan tanah dan Pemerintah untuk menjaga kemampuan PT PII +memilah alternatif kompensasi yang dapat (Persero) dalam melakukan pembayaran klaim +diberikan. dan melakukan penjaminan. Sebagai salah +satu bentuk mitigasi potensi risiko fiskal yang +Sehubungan dengan penjaminan program bersumber dari PT PII (Persero), Pemerintah +PEN untuk pelaku usaha korporasi, pada secara berkala melakukan pemantauan dan +tahun 2021 PT PII (Persero) telah memberikan evaluasi atas potensi risiko yang berasal dari +persetujuan atas permohonan dukungan loss kegiatan penjaminan dan kondisi keuangan +limit dari LPEI untuk penerbitan penjaminan PT PII (Persero). Oleh karena itu, proyeksi +program PEN dengan total nilai pinjaman keterjadian risiko fiskal yang berasal dari PT +yang dijamin sebesar Rp7.361,5 miliar. Selain PII (Persero) yang berdampak kepada APBN +itu, PT PII (Persero) juga telah melaksanakan dapat dikategorikan sangat kecil dengan +penjaminan bersama dengan LPEI dengan likelihood sangat rendah. +total nilai pinjaman yang dijamin sebesar +Rp2.610,0 miliar. Adapun eksposur penjaminan +c. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) +terkait program PEN di luar penjaminan PEN +Berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2023 +korporasi sebesar Rp7.784 miliar, dengan risiko +tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor +klaim yang dapat terjadi tahun 2023 sampai +Keuangan (UU P2SK), LPS memiliki fungsi +dengan tahun 2024 sebesar Rp888 miliar. +untuk menjamin simpanan dan polis asuransi, +turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem +Proyeksi likuiditas PT PII (Persero) atas +keuangan sesuai dengan kewenangannya, +perkiraan sumber daya keuangan yang tersedia +melakukan resolusi bank, dan melakukan +sampai dengan Juni 2023 adalah sebesar +penyelesaian permasalahan perusahaan +Rp15.224,1 miliar. Jika dibandingkan dengan +asuransi dan perusahaan asuransi syariah +potensi risiko klaim secara keseluruhan +yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Dalam +sampai dengan bulan Juni 2023, indikasi dan +menjalankan fungsinya tersebut, kewenangan +eksposur atas terjadinya klaim penjaminan +LPS diantaranya: (1) menetapkan dan +untuk proyek-proyek yang telah dijamin oleh +memungut premi penjaminan, iuran berkala +PT PII (Persero) masih akan dapat dipenuhi +penjaminan polis, serta kontribusi pertama +berdasarkan kecukupan kapasitas dan kondisi +bank dan perusahaan asuransi; (2) melakukan +likuiditas perusahaan saat ini. +pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS; +(3) mendapatkan data simpanan nasabah, +Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan +kesehatan bank, laporan keuangan bank, +Nomor 460/KMK.08/2022 tentang Penetapan +dan laporan hasil pemeriksaan bank; +Batas Kemampuan (Gearing Ratio) Badan Usaha +(4) mendapatkan data pemegang polis, +Penjaminan Infrastruktur dalam Melakukan +tertanggung, dan peserta asuransi; data +Kegiatan Penjaminan, gearing ratio ditetapkan +kesehatan perusahaan asuransi; laporan +sebesar maksimal 12 kali. Dalam hal risiko atas +keuangan dan laporan hasil pemeriksaan +klaim penjaminan PT PII (Persero) meningkat +perusahaan asuransi; (5) melakukan +tajam di luar kapasitas PT PII (Persero), +pemeriksaan bank dan perusahaan asuransi, +6-56 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +baik sendiri maupun bersama dengan OJK; 6.2.4. Risiko Neraca Konsolidasi Sektor +serta (6) melakukan penempatan dana Publik +pada bank dalam penyehatan berdasarkan +permintaan dari OJK. Pengelolaan risiko keuangan negara yang +berbasis neraca konsolidasi sektor publik +Sampai dengan Juni 2023, ekuitas LPS terus memberikan gambaran secara holistik +berkembang menjadi sebesar Rp198,8 triliun. mengenai kondisi aset dan kewajiban +Risiko fiskal dari LPS merupakan risiko negara secara agregrat yang meliputi entitas +likuiditas dan solvabilitas. Sesuai dengan Pemerintah Pusat, Pemda (provinsi dan +ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 kabupaten/kota), Bank Indonesia, dan BUMN. +Tahun 2004, dalam hal modal LPS menjadi Agregasi tersebut diperlukan mengingat adanya +kurang dari Rp4.000,0 miliar, Pemerintah hubungan transaksi keuangan yang signifikan +dengan persetujuan DPR menutup kekurangan antar entitas, baik pada sisi aset maupun +tersebut. Oleh karena itu, ketika dalam kewajiban seperti kepemilikan Pemerintah +menjalankan kegiatan usahanya modal LPS Pusat atas modal Bank Indonesia dan BUMN, +kurang dari Rp4.000,0 miliar, maka timbul kepemilikan SBN oleh Bank Indonesia dan +risiko untuk menambah PMN. Selain itu, BUMN, alokasi belanja TKD dari Pemerintah +Pemerintah juga dapat memberikan pinjaman Pusat ke Pemda, utang Pemerintah Pusat yang +untuk membantu kondisi likuiditas LPS apabila dialokasikan untuk belanja TKD, SLA kepada +diperlukan. BUMN, dan PMN kepada BUMN. Transaksi +resiprokal di antara entitas sektor publik +Mitigasi atas risiko fiskal yang timbul dari LPS +dimaksud akan menciptakan mekanisme natural +adalah dengan telah dibentuknya KSSK dalam +hedging. Efektivitas mekanisme natural hedging +rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas +dimaksud dapat dilihat melalui pendekatan +sistem keuangan, termasuk di dalamnya peran +Sovereign Asset and Liability Management (SALM) +LPS dalam melakukan koordinasi penanganan +atas neraca konsolidasi sektor publik yang ada +permasalahan bank sistemik, baik dalam +di Indonesia. +kondisi normal maupun kondisi krisis sistem +keuangan. Langkah mitigasi lainnya adalah SALM menganalisis kesesuaian struktur aset +dengan asesmen kondisi keuangan dan dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap entitas +likuiditas LPS secara berkala oleh Kementerian sektor publik, baik dari sisi nilai, jangka waktu, +Keuangan. jenis mata uang, tingkat bunga, dan atribut lain +yang relevan. Di samping itu, analisis risiko +Oleh karena itu, dengan asumsi bahwa tidak +ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi +terjadi suatu guncangan (shock) yang ekstrem +dan mengantisipasi terjadinya eksposur +pada kondisi perbankan nasional, risiko fiskal +secara mendadak (sudden shock) dengan jumlah +yang berasal dari LPS dapat dikategorikan +signifikan pada APBN, baik dalam jangka +sangat kecil dengan likelihood sangat rendah. +menengah maupun panjang, melalui transmisi +Perkembangan jumlah dana simpanan yang +langsung dari setiap entitas sektor publik +dijamin, ekuitas, cadangan/provisi klaim +(misalnya subsidi, kompensasi, PMN, TKD, +penjaminan, dan cadangan penjaminan dalam +dan SLA) maupun melalui jalur transmisi +periode 2019 s.d. Juni 2023 ditampilkan dalam +ikutan/dampak seperti kewajiban kontingensi. +Grafik 6.37. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-57 Bab 6 Risiko Fiskal +GRAFIK6.37 +PERKEMBANGAN JUMLAH DANA SIMPANAN YANG DIJAMIN, EKUITAS ,CADANGAN /PROVISI KLAIM +PENJAMINAN,DAN CADANGAN PENJAMINAN, +2019 -Juni 2023 +(triliun rupiah) +3.989,0 4.009,0 +3.234,0 3.464,0 3.614,0 +186,0 198,8 +161,1 +139,2 +119,8 +145,6 155,8 +125,7 +108,2 +92,7 +0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 +2019 2020 2021 2022 Juni 2023 +Cadangan (Provisi) Klaim Penjaminan (LHS) Ekuitas (LHS) +Cadangan Penjaminan (LHS) Simpanan Yang Dijamin (RHS) +Keterangan +1. Posisi Ekuitas (modal) sampai dengan 2022 berdasarkan Laporan Keuangan (Audited), sedangkan posisi ekuitas +per 30 Juni 2023 berdasarkan Laporan Keuangan yang belum diaudit. +2. Berdasarkan hasil audit BPK atas Laporan Keuangan LPS, sejak tahun 2015 s.d. tahun 2019, CKP/PKP dibukukan +sebesar Rp0 (nihil), dan selanjutnya CKP/PKP diungkapkan sebagai liabilitas kontijensi. Pada tahun 2020, LPS +menyajikan kembali nilai Cadangan (Provisi) Klaim Penjaminan sebesar Rp153 miliar. +3. Berdasarkan Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 85 UU LPS, surplus yang diperoleh LPS dari kegiatan operasional dalam satu +tahun dialokasikan 20% untuk Cadangan Tujuan dan 80% untuk Cadangan Penjaminan. Dalam hal terjadi defisit +dalam satu tahun karena pembayaran klaim penjaminan, defisit tersebut diperhitungkan sebagai pengurang Cadangan +Penjaminan. +4. Simpanan yang dijamin tahun 2019-2022 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin per 31 Desember, +sedangkan nilai simpanan yang dijamin periode Juni 2023 merupakan nilai simpanan Bank Umum dan BPR yang dijamin +per 30 Juni 2023. +Sumber : LembagaPenjamin Simpanan +Neraca konsolidasi sektor publik dipengaruhi merumuskan dan mengimplementasikan +kondisi perekonomian global dan domestik. berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. +Dari sisi global, terdapat potensi peningkatan Namun demikian, terdapat beberapa faktor +risiko (impact dan likelihood) dikarenakan yang perlu diwaspadai, antara lain: +ketidakpastian kondisi saat ini, akibat +meningkatnya tensi perang dagang antar a. era commodity boom yang diproyeksikan +beberapa negara, tensi konflik geopolitik berakhir pada tahun 2023, yang akan +di beberapa kawasan, serta perluasan berdampak terhadap ekonomi Indonesia, +dampak perubahan iklim. Kondisi dimaksud utamanya penurunan penerimaan dan +berdampak pada tingginya volatilitas indikator devisa negara dari ekspor komoditas; +perekonomian seperti harga komoditas, nilai +b. tahun politik (2023–2024), yang berpotensi +tukar, suku bunga, dan inflasi. +menimbulkan perubahan preferensi +Dari sisi domestik, sejauh ini ketahanan investor yang cenderung menahan investasi +ekonomi Indonesia masih terjaga kuat di sehingga berdampak terhadap volatilitas +tengah pertumbuhan ekonomi global yang indikator ekonomi makro seperti nilai +melambat dan berbagai ancaman global tukar dan tingkat suku bunga. +lainnya. Hal ini terindikasi dari pertumbuhan +Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut, perlu +ekonomi nasional masih berada di atas rata-rata +dilakukan analisis risiko yang mengukur tingkat +pertumbuhan global, yang antara lain didukung +kerentanan neraca konsolidasi sektor publik +oleh neraca perdagangan yang positif dan +secara agregat. Analisis dimaksud diperlukan +tingkat inflasi yang relatif stabil. Kondisi ini +dalam rangka mengukur kemampuan negara +merupakan hasil dari sinergi yang solid antar +dalam memenuhi kewajiban, baik dalam +entitas, baik Pemerintah, Bank Indonesia, +jangka pendek maupun jangka panjang, serta +OJK, LPS, BUMN, dan entitas lainnya dalam +6-58 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +mengukur ketahanan neraca terhadap dinamika berlanjut mengingat belum stabilnya ekonomi +kondisi pasar yang tercermin dalam perubahan AS. Penyesuaian suku bunga acuan BI7DDR +nilai tukar. Secara spesifik telah dilakukan akan berdampak pada peningkatan yield SBN +analisis atas tiga risiko utama terkait neraca yang akan bertransmisi terhadap kenaikan +konsolidasi sektor publik, yaitu risiko likuiditas, alokasi belanja bunga utang Pemerintah. +risiko solvabilitas, dan risiko nilai tukar yang Namun demikian, potensi peningkatan alokasi +dijelaskan sebagai berikut. belanja bunga utang akibat meningkatnya yield +SBN masih cukup terkendali dan diproyeksikan +1. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas sebesar 0,015 persen dari PDB atau kisaran 0,6 +persen dari pembayaran bunga utang dalam +Sebagai respons atas dinamika perekonomian +RAPBN tahun 2024. +global serta dalam rangka mendukung +pemulihan ekonomi, telah dilakukan berbagai Sementara dari aspek korporasi, kontribusi +terobosan program dan kebijakan oleh BUMN dalam melaksanakan berbagai mandat +seluruh entitas sektor publik, baik Pemerintah, penugasan Pemerintah seperti Public Service +Bank Indonesia, maupun BUMN. Dari sisi Obligation (PSO) dan pelaksanaan proyek +fiskal, kebijakan countercyclical melalui defisit strategis mendukung terselenggaranya +anggaran untuk belanja Pemerintah, baik pelayanan umum dan tersedianya infrastruktur +di sektor ekonomi, pendidikan, maupun yang memadai sehingga mendukung pemulihan +kesehatan, termasuk belanja TKD berperan ekonomi nasional. Begitu pula dengan kebijakan +besar dalam meningkatkan kualitas hidup BUMN sektor perbankan dalam mendukung +masyarakat, menjaga daya beli, dan menjamin pembiayaan APBN dan mendorong ekspansi +keberlangsungan pelayanan umum. Kebijakan kredit dalam rangka pemulihan ekonomi +peningkatan investasi untuk pembangunan nasional. Namun demikian, kebijakan +infrastruktur juga berperan dalam pembangunan infrastruktur dan pemulihan +meningkatkan kelancaran arus barang dan ekonomi melalui mekanisme penugasan +jasa serta mendorong pertumbuhan ekonomi kepada BUMN berdampak terhadap kondisi +yang semakin merata. Namun demikian, hal ini keuangan BUMN, baik dari aspek laba/rugi +berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan maupun permodalan. +pembiayaan utang dan akumulasinya. +Berbagai kebijakan tersebut di satu sisi +Dari sisi moneter, BI 7-Day Reverse Repo Rate berkontribusi positif terhadap percepatan +(BI7DDR) meningkat seiring kebijakan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan +peningkatan suku bunga The Fed. Hal ini kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, +dilakukan dalam rangka stabilisasi makro hal tersebut berimplikasi terhadap perubahan +ekonomi dan penyediaan likuiditas pasar kondisi keuangan pada masing-masing entitas +keuangan, sehingga inflasi domestik terkendali sektor publik, baik pada Pemerintah Pusat, +dan mencegah terjadinya capital outflow yang Pemda, BUMN, maupun BI akibat perubahan +dapat menimbulkan guncangan nilai tukar faktor internal maupun eksternal. Hal ini +rupiah. Ketidakpastian ekonomi global masih berpengaruh terhadap kapasitas entitas dalam +perlu diwaspadai, terutama peningkatan suku memenuhi kewajiban finansial, baik dalam +bunga The Fed yang diperkirakan masih akan jangka pendek maupun jangka panjang, yang +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-59 Bab 6 Risiko Fiskal +pada akhirnya memengaruhi kemampuan penerbitan utang dalam valas masih perlu +entitas dalam menjalankan mandat masing- dilakukan dengan beberapa pertimbangan +masing secara berkesinambungan serta seperti diversifikasi sumber pembiayaan, +berdampak pada perubahan kondisi struktur kebutuhan pengelolaan risiko dan portofolio +aset dan kewajiban dalam neraca konsolidasi utang Pemerintah, menciptakan benchmark +sektor publik secara keseluruhan, baik dari di pasar keuangan domestik, dan upaya +aspek likuiditas maupun solvabilitas neraca. Hal memperkuat cadangan devisa guna mendukung +ini perlu mendapatkan perhatian, mengingat ketahanan pasar keuangan dalam menghadapi +signifikansi hubungan keuangan antar entitas turbulensi ekonomi dan moneter. +sektor publik, dimana gejolak yang terjadi pada +salah satu sektor akan bertransmisi terhadap Peningkatan kewajiban, baik dalam mata uang +sektor lain, yang pada akhirnya akan bermuara rupiah maupun valas diperkirakan juga terjadi +pada APBN. pada BUMN. Hal ini merupakan dampak yang +tidak terhindarkan dari adanya perlambatan +Sebagai dampak atas berbagai program dan ekonomi yang dipicu pandemi Covid-19, +kebijakan selama periode pandemi tahun sehingga menurunkan kinerja keuangan BUMN. +2020-2022 serta kondisi ekonomi global Oleh karena itu, Pemerintah sebagai entitas +yang penuh tantangan sepanjang tahun 2023, pemilik BUMN perlu melakukan upaya antara +menyebabkan peningkatan risiko likuiditas. lain melalui penyertaan modal dalam rangka +Pada tahun 2022, current ratio secara agregat menjamin keberlangsungan program-program +sebesar 0,84 dan diproyeksikan menurun penugasan yang saat ini tengah dilaksanakan +menjadi 0,8 pada tahun 2024. Risiko solvabilitas oleh BUMN. Hal ini berpotensi meningkatkan +juga mengalami peningkatan, yang ditunjukkan kebutuhan tambahan PMN tahun 2024 sebesar +dengan debt to equity ratio dari 2,1 pada tahun 0,45 persen terhadap PDB, yang diperlukan +2022 dan diproyeksikan menjadi 2,5 pada tahun dalam rangka perbaikan solvabilitas BUMN +2024. Meskipun risiko likuiditas dan solvabilitas guna menjamin keberlangsungan entitas dan +berpotensi mengalami peningkatan, kondisi tercapainya program-program Pemerintah +neraca negara masih cukup aman dengan yang dilaksanakan melalui BUMN. +nilai ekuitas yang masih cukup tinggi. Hal ini +didukung oleh pengendalian tingkat defisit Dari perspektif neraca konsolidasi sektor +yang dapat memperlambat pertumbuhan publik, penambahan utang dalam valas +utang. oleh Pemerintah Pusat dan BUMN akan +meningkatkan risiko nilai tukar akibat +2. Risiko Nilai Tukar melebarnya gap antara kewajiban valas dengan +aset valas, dimana saat ini terdapat gap sebesar +Fluktuasi nilai tukar akibat dinamika US$29,6 miliar dan diperkirakan meningkat +perekonomian global, termasuk di dalamnya seiring fluktuasi cadangan devisa dan utang +kebijakan kenaikan tingkat suku bunga oleh valas. Pelebaran gap ini dapat berdampak +The Fed yang cukup signifikan, menjadi pada kondisi solvabilitas neraca, dimana +sumber risiko yang perlu diwaspadai. Terlebih pelemahan nilai tukar akan meningkatkan +kebutuhan pembiayaan Pemerintah khususnya valuasi atas kewajiban akibat cukup tingginya +dalam valas masih cukup tinggi, mengingat komposisi valas dalam struktur kewajiban. Hal +6-60 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +ini selanjutnya akan memberikan tekanan pada mitigasi risiko yang dilakukan dapat bersifat +ekuitas neraca sektor publik, dimana depresiasi komprehensif. Beberapa mitigasi risiko dalam +rupiah sebesar 10 persen akan menurunkan rangka menjaga neraca negara dalam kondisi +nilai ekuitas neraca sektor publik sebesar 0,7 sehat sekaligus mengendalikan berbagai risiko +persen. terkait secara efektif, perlu memperhatikan +beberapa hal sebagai berikut. +Meskipun terdapat dinamika pada beberapa +parameter risiko tersebut, secara umum neraca 1. Penguatan koordinasi melalui berbagai +konsolidasi sektor publik masih memiliki aset mekanisme dan forum di antara Pemerintah +yang lebih besar dari kewajiban, sehingga Pusat, Pemda, Bank Indonesia, BUMN, +memiliki ekuitas (net worth) surplus. Pada tahun dan entitas sektor publik lain. Hal ini +2022, total ekuitas mencapai Rp6.888.478,8 antara lain untuk meningkatkan efektivitas +miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi identifikasi berbagai potensi risiko pada +Rp6.976.038,3 miliar pada tahun 2024. setiap entitas sektor publik, sekaligus untuk +Berdasarkan risiko-risiko tersebut, dampak merumuskan rencana mitigasi risiko dan +risiko atas neraca konsolidasi sektor publik sinergi kebijakan yang komprehensif. +masuk dalam kategori sedang dengan likehood +pada kategori mungkin, yang digambarkan 2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan +pada Grafik 6.38. negara yang didorong melalui implementasi +UU Pengembangan dan Penguatan Sektor +GRAFIK 6.38 Keuangan (P2SK) dan PP Nomor 6 Tahun +PETA RISIKO NERACA KONSOLIDASI SEKTOR PUBLIK +2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja +SANGAT +dan Anggaran. +TINGGI +TINGGI +3. Monitoring secara cermat dan sistematis +• terhadap berbagai indikator makro +MUNGKIN +ekonomi global, antara lain volatilitas +• +RENDAH +harga komoditas, nilai tukar, tingkat +SANGAT bunga, inflasi, termasuk mencermati dan +RENDAH +mewaspadai berbagai isu, seperti situasi +SANGAT SANGAT +KECIL KECIL SEDANG BESAR BESAR geopolitik, perang dagang antar negara, +perubahan iklim global, pasokan dan +distribusi komoditas, serta kebijakan +keuangan, ekonomi, dan politik di beberapa +Mitigasi Risiko atas Hasil Analisis Neraca +negara tertentu. +Konsolidasi Sektor Publik +Mengingat tujuan dari analisis risiko neraca 4. Pengendalian utang Pemerintah Pusat +konsolidasi sektor publik adalah meminimalkan dan BUMN melalui pengembangan dan +gap antara total aset dan total kewajiban serta penerapan berbagai instrumen pembiayaan +beberapa komponen kunci di dalamnya, kreatif (creative financing/blended financing) +untuk mendorong terciptanya natural hedging, untuk membiayai berbagai program +maka diperlukan kebijakan yang saling pembangunan nasional, termasuk proyek- +bersinergi lintas entitas sektor publik, sehingga proyek infrastruktur. Dengan demikian, +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-61 +DOOHILEKIL +IMPACT +Sumber: Kementerian Keuangan Bab 6 Risiko Fiskal +ketergantungan terhadap instrumen dan perizinan, serta penyediaan +pembiayaan utang dalam APBN dapat infastruktur yang berdaya saing. +semakin dikurangi, sehingga neraca Implementasi UU Nomor 11 Tahun +Pemerintah Pusat dan negara (sovereign) 2020 tentang Cipta Kerja secara +semakin sehat. komprehensif juga dapat menjadi +faktor pendorong peningkatan +5. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan investasi; +pengawasan terhadap Pinjaman Komersial +Luar Negeri (PKLN) yang dilakukan e. Mendorong pariwisata nasional +oleh BUMN dan BUMS, khususnya yang antara lain melalui promosi wisata, +memiliki eksposur valas besar, sehingga international events, kemudahan visa, +eksposur risiko nilai tukar tetap terkendali. perbaikan akses dan infrastruktur +pariwisata, serta pembangunan +6. Dalam rangka memperkuat cadangan destinasi wisata prioritas; +devisa yang memiliki peran krusial sebagai +aset valas pada neraca konsolidasi, dapat f. Penguatan dan perluasan penerapan +dilakukan melalui. Local Currency Settlement (LCS) bagi +para pelaku usaha untuk mengurangi +a. Pengurangan porsi utang valas penggunaan valas dalam transaksi +Pemerintah Pusat, antara lain dengan barang dan jasa antar negara. Perlu +peningkatan porsi utang domestik yang dilakukan perluasan yang tidak hanya +didukung dengan upaya pendalaman terkait jenis transaksi, namun juga +pasar domestik; negara yang menjadi mitra; dan +b. Peningkatan ekspor barang dan jasa, g. Perluasan penggunaan Quick Response +antara lain melalui upaya peningkatan Code Indonesian Standard (QRIS), +kualitas produk ekspor yang bernilai terutama di luar negeri, dengan +tinggi, pengurangan ekspor bahan memperbanyak negara mitra. Dengan +mentah (raw material), pembukaan demikian, warga Indonesia yang +pasar baru negara tujuan ekspor, melakukan perjalanan ke luar negeri +dan dukungan Penugasan Khusus tidak perlu lagi menukar rupiah ke +Ekspor/program National Interest valas untuk melakukan transaksi +Account; barang dan jasa di negara lain. +c. Pengendalian impor antara lain Pengendalian momentum pertumbuhan +melalui penerapan ketentuan Tingkat ekonomi secara efektif, antara lain melalui +Komponen Dalam Negeri (TKDN) kemudahan akses keuangan bagi para pelaku +secara relevan dan tepat sasaran; usaha terutama UMKM, menjaga daya beli +masyarakat melalui program perlindungan +d. Mendorong peningkatan investasi +sosial dan subsidi yang tepat sasaran, program +antara lain melalui iklim investasi +peningkatan kualitas SDM, mempercepat +yang atraktif, simplifikasi prosedur +pembangunan infrastruktur secara lebih +6-62 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +merata, serta menciptakan pusat pertumbuhan reformasi struktural untuk mendukung +ekonomi baru seperti proyek Ibu Kota Negara pencapaian visi Indonesia 2045. Reformasi +Nusantara dan berbagai green projects. struktural yang dilakukan melalui penguatan +kualitas SDM, infrastruktur, dan kelembagaan +6.2.5. Risiko Kesinambungan Fiskal membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Di +tengah terbatasnya anggaran, upaya ini akan +Kesinambungan fiskal merupakan kemampuan menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi. +Pemerintah untuk menjaga kondisi fiskal yang +sehat dan kredibel serta dapat memberikan 6.2.5.2 Perkembangan Kesinambungan +layanan kepada masyarakat dalam jangka +Fiskal Jangka Menengah +panjang. Kesinambungan fiskal dapat juga +diartikan sebagai kemampuan Pemerintah Secara umum, kondisi kesinambungan fiskal +untuk mempertahankan belanja, pajak, dan membaik pasca tahun 2020, seiring dengan +kebijakan lainnya dalam jangka panjang tanpa terkendalinya pandemi Covid-19 dan terus +mengancam solvabilitas atau tanpa melalaikan berlanjutnya pemulihan ekonomi, yang +liabilitas Pemerintah. Secara khusus untuk berdampak positif pada kinerja APBN. +Indonesia, hal ini diindikasikan dengan Capaian rasio perpajakan dalam periode +terjaganya defisit anggaran dan rasio utang 2021–2022 meningkat dan realisasi rasio +terhadap PDB. Untuk dapat mewujudkan keseimbangan primer terhadap PDB bergerak +fiskal yang berkesinambungan, Pemerintah menuju ke arah positif. Rasio utang terhadap +perlu menjalankan fungsi kebijakan fiskal PDB juga terjaga baik dimana pada tahun +(alokasi, stabilisasi, dan distribusi) dalam jangka 2022 rasio ini dapat terjaga di bawah 40,0 +menengah-panjang dengan tetap menjaga persen. Kinerja pendapatan yang membaik +fiskal dalam kondisi solvent. seiring dengan pemulihan ekonomi juga +meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam +6.2.5.1 Tantangan Menjaga membayar kewajiban dan pokok utang yang +Kesinambungan Fiskal terlihat dari tren debt service ratio dan interest ratio +yang menurun. +Tensi geopolitik berpotensi menjadi sumber +utama ketidakpastian dalam jangka menengah- APBN didesain untuk menjaga kesinambungan +panjang. Selain itu, perubahan iklim perlu fiskal seiring dengan perekonomian yang +diwaspadai karena menjadi ancaman bagi terus menguat di masa pascapandemi. Rasio +kesehatan, keselamatan, ekonomi, dan defisit anggaran dalam outlook tahun 2023 +kesejahteraan. Di sektor kesehatan, meskipun diproyeksikan sebesar 2,30 persen terhadap +status pandemi Covid-19 telah berakhir, namun PDB sesuai dengan upaya konsolidasi fiskal +ke depan terdapat peluang terjadinya pandemi dengan menjaga defisit anggaran di bawah +lain yang berpotensi menimbulkan krisis 3 persen terhadap PDB. Lebih lanjut, target +multidimensional yang berdampak signifikan. penerimaan perpajakan pada outlook tahun +2023 secara nominal lebih tinggi dibandingkan +Di sisi lain, Pemerintah terus mengupayakan realisasi penerimaan perpajakan pada tahun +percepatan pemulihan ekonomi pascapandemi 2022. Pemerintah juga berupaya menjaga +dan di saat yang sama juga mendorong utang dalam batas aman dimana rasio utang +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-63 Bab 6 Risiko Fiskal +terhadap PDB di tahun 2023 diproyeksikan reformasi perpajakan (UU HPP) +dapat menurun ke level 37,8 persen. Namun, melalui perbaikan sistem perpajakan +debt service ratio dan interest ratio tahun 2023 yang lebih sehat dan adil, penggalian +diperkirakan meningkat seiring adanya potensi dan perluasan basis pajak, serta +kebutuhan untuk pembayaran kewajiban dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. +pokok utang yang meningkat. Efektivitas pelaksanaan UU HPP +diharapkan akan meningkatkan rasio +Secara umum, meskipun mengalami tekanan di perpajakan. Sementara itu, optimalisasi +masa pandemi, indikator kesinambungan fiskal PNBP dilakukan melalui peningkatan +periode 2020-2023 masih berada pada level inovasi layanan publik serta mendorong +yang aman dan cenderung membaik. Untuk reformasi pengelolaan aset negara. +tahun 2024, di tengah masih tingginya risiko +global, kesinambungan fiskal diperkirakan 2. Penguatan spending better dilakukan dengan +akan terus membaik dibandingkan tahun mendorong efisiensi kebutuhan dasar, +sebelumnya meskipun untuk rasio utang fokus pada prioritas pembangunan dan +terhadap PDB belum dapat sepenuhnya berorientasi pada hasil (result-based budget +kembali ke level prapandemi. Perkembangan execution). Selain itu, terus mendorong +indikator kesinambungan fiskal ditampilkan subsidi tepat sasaran dan efektivitas +pada Grafik 6.39. perlinsos, serta sinergi dan harmonisasi +kebijakan pusat dan daerah. +6.2.5.3 Strategi untuk Menjaga +Kesinambungan Fiskal +3. Mendorong pembiayaan yang inovatif, +prudent, dan sustainable. Hal ini antara lain +Dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal, +dilakukan dengan meningkatkan peran +konsolidasi fiskal telah dilakukan bahkan sejak +BUMN, BLU, SMV, dan SWF, menyediakan +tahun 2022 dengan mengembalikan defisit di +fiscal buffer yang andal dan efisien untuk +bawah tiga persen yaitu 2,35 persen terhadap +antisipasi ketidakpastian global dengan +PDB (audited). Dalam APBN tahun 2023, +memperkuat kolaborasi yang solid antara +defisit anggaran direncanakan sebesar 2,85 +kebijakan fiskal, moneter, dan sektor +persen terhadap PDB namun diproyeksikan +keuangan, serta mendorong skema KPBU +akan lebih rendah yaitu sebesar 2,28 persen +yang sustainable secara lebih masif. +terhadap PDB. Di tahun 2024, APBN akan +diarahkan untuk mendukung transformasi +4. Penguatan daya tahan dan mitigasi risiko +ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. +yang kolaboratif. Hal ini dilakukan dengan +Di sisi lain, Pemerintah melanjutkan reformasi +mempersiapkan buffer untuk antisipasi +fiskal guna mendukung transformasi ekonomi +ketidakpastian, penguatan fleksibilitas +tersebut dan juga untuk menjaga keberlanjutan +fiskal, penguatan manajemen kas, dan +fiskal melalui empat strategi utama sebagai +penguatan kolaborasi dan sinergi kebijakan +berikut. +fiskal, moneter, sektor keuangan, dan +Pemda. +1. Mobilisasi pendapatan. Hal ini ditempuh +dengan menjaga efektivitas pelaksanaan +6-64 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +GRAFIK 6.39 +PERKEMBANGAN INDIKATOR KESINAMBUNGAN MAKRO FISKAL +RASIO PERPAJAKAN (% PDB) DEFISIT ANGGARAN (% PDB) +10,4 2019 2020 2021 2022 Outlook 2023* RAPBN 2024 +10,0 10,1 +9,8 (2,20) (2,35) (2,30) (2,29) +9,1 +8,3 +(4,57) +(6,14) +2019 2020 2021 2022 Outlook 2023* RAPBN 2024 +KESEIMBANGAN PRIMER (% PDB) RASIO UTANG (% PDB) +Outlook 40,7 +2019 2020 2021 2022 2023* RAPBN 2024 39,4 39,7 +37,8 +(0,5) (0,4) (0,2) (0,1) +30,2 +(2,5) +(4,1) 2019 2020 2021 2022 Outlook 2023* +* outlook tahun 2023 memperhitungkan update perkiraan PDB tahun 2023 +Sumber: Kementerian Keuangan +6.2.6. Risiko Fiskal Daerah Namun demikian, terdapat potensi risiko +fiskal daerah yang akan berdampak kepada +TKD merupakan komponen penting perekonomian secara nasional maupun APBN, +dalam kebijakan fiskal daerah. Pemerintah salah satunya risiko inefisiensi belanja daerah +mengalokasikan TKD untuk mendukung pada saat Pemda membelanjakan sumber- +penugasan layanan publik yang diserahkan sumber penerimaan fiskal daerah. Selain itu, +kepada Pemda yang meliputi pemenuhan masih terdapat potensi lemahnya tata kelola +layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, belanja di daerah, bahwa penggunaan dana +dan sosial ekonomi. Tercatat lebih dari 64,0 publik belum sepenuhnya dijalankan secara +persen pendapatan daerah ditopang oleh disiplin, efisien, efektif, ekonomis, transparan, +penerimaan dari transfer pusat ke daerah. dan akuntabel yang memprioritaskan +Dalam UU HKPD, TKD merupakan instrumen peningkatan kebutuhan masyarakat di daerah. +fiskal yang strategis, yaitu alat pemerataan Alokasi belanja APBD belum secara penuh +sumber pendanaan fiskal daerah, instrumen didasarkan pada pertimbangan objektif yang +perluasan dan peningkatan akses pelayanan mencerminkan kebutuhan dan karakteristik +publik, sekaligus pendorong pertumbuhan dan masing-masing daerah. Hasil evaluasi +pemerataan perekonomian regional. Pemda menunjukkan bahwa porsi realisasi belanja +didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan operasional mendominasi belanja daerah pada +dana transfer untuk meningkatkan belanja rentang 58,0-73,0 persen, masing-masing +investasi yang produktif, pembangunan terdiri dari 33,0-34,0 persen belanja pegawai +infrastruktur, dan sektor-sektor ekonomi yang dan 25,0-39,0 persen belanja barang dan jasa +memiliki potensi pertumbuhan. dari keseluruhan belanja daerah. Sementara +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-65 Bab 6 Risiko Fiskal +belanja modal hanya berada pada kisaran 14,0- ekonomi regional. Dalam konteks ini, belanja +16,0 persen. Selain itu, pola serapan belanja K/L dapat digunakan sebagai instrumen +masih menunjukkan lambatnya kecepatan penyeimbang dari pola belanja daerah yang +serapan khususnya belanja modal. Dalam lima dapat berdampak pada perekonomian +tahun terakhir, rata-rata realisasi belanja modal daerah. Dengan pertimbangan ketepatan +sebesar 84,6 persen, merupakan yang terendah waktu dalam penyerapan, apabila belanja +dibandingkan jenis belanja lain, sedangkan daerah menunjukkan perlambatan pada suatu +belanja lainnya merupakan yang tertinggi periode, maka belanja K/L bisa diintensifkan +(99,1 persen). Kondisi pola serapan belanja untuk menyeimbangkannya. Sebaliknya, jika +mencerminkan indikasi dari tingkat kualitas belanja daerah berada dalam kondisi intensitas +perencanaan penganggaran belanja daerah, yang sangat tinggi, maka belanja K/L dapat +efektivitas pengelolaan pengadaan barang dan diturunkan intensitasnya. Hal ini memerlukan +jasa daerah, dan kapasitas SDM pengelola dukungan sistem monitoring dan evaluasi belanja +keuangan daerah. secara aktual, sehingga efisiensi penyerapan +dapat dikendalikan dengan baik. +Berdasarkan hasil estimasi dengan asumsi +proporsi jenis belanja APBD sesuai kondisi Kedua, kebijakan penyaluran transfer berbasis +existing, apabila pola serapan tersebut tidak kinerja yang meliputi kepatuhan terhadap +berubah, maka terdapat potensi perlambatan prinsip-prinsip pengelolaan dan pelaporan +laju pertumbuhan perekonomian regional dana transfer. Dana transfer ke daerah akan +sebesar 0,514 persen terhadap PDB tahun disalurkan ke daerah setelah komponen +2023, atau kurang lebih Rp114.585,8 miliar akuntabilitas diterima. Substansi dan materi +dengan probabilitas keterjadian ada pada pelaporan atas penggunaan dana periode +82,4 persen daerah seprovinsi. Berdasarkan sebelumnya telah ditelaah oleh aparatur +perhitungan indeks pola belanja, daerah yang pengawas internal daerah. +berada di wilayah luar Jawa perlu menerapkan +strategi pola belanja yang lebih efisien. Ketiga, pemantauan dan evaluasi pengelolaan +Beberapa mitigasi untuk mengatasi dampak dana transfer dilakukan terhadap keluaran dan +risiko dari inefisiensi belanja daerah tersebut hasil. Pelaporan pelaksanaan transfer ke daerah +berupa strategi kebijakan sebagai berikut. tidak hanya berkenaan dengan berapa dana +transfer yang dibelanjakan, melainkan juga +Pertama, penerapan harmonisasi pengelolaan Pemda memastikan bahwa penyelenggaraan +kebijakan fiskal antara pusat dan daerah layanan publik telah tersampaikan kepada +yang berfokus pada pengendalian inflasi, penerima manfaat di daerah. +penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan +prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Keempat, penguatan kelembagaan melalui +Selain sinergi di tahapan perencanaan dan regulasi dan tata kelola yang baik untuk +penganggaran, pada tahap implementasi memastikan efektivitas penggunaan dana +kebijakan perlu dipertimbangkan strategi sinergi transfer. Penggunaan dana transfer ke +penyerapan belanja pusat (K/L) dan daerah daerah memerlukan perangkat regulasi yang +agar intervensi fiskal di daerah tidak kehilangan lebih teknis sebagai kerangka kerja, kriteria, +momentum dalam mendorong pertumbuhan pedoman, dan instrumen pengawasan serta +evaluasi. +6-66 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 6 Risiko Fiskal +Dengan demikian, untuk mengakselerasi GRAFIK 6.40 +PETA RISIKO INEFISIENSI BELANJA DAERAH +transfer ke daerah menjadi belanja daerah yang +efisien dan efektif diperlukan ketepatan waktu S T A I N N G G A G T I +perangkat regulasi seperti petunjuk teknis dan +• • +TINGGI +petunjuk pelaksanaan, khususnya untuk transfer +yang bersifat spesifik dan sektoral sehingga MUNGKIN +memudahkan daerah dalam implementasinya. +RENDAH +Melalui berbagai mitigasi tersebut, dampak +risiko inefisiensi belanja daerah diperkirakan SANGAT +RENDAH +dapat ditekan dari sedang menjadi kecil yaitu +0,17 persen terhadap PDB tahun 2023 atau SA K N E G CI A L T KECIL SEDANG BESAR S B A E N S G A A R T +sekitar Rp37.594,3 miliar dengan probabilitas +keterjadian pada 58,8 persen daerah seprovinsi, +Kedepan, risiko fiskal daerah yang akan +dengan peta risiko digambarkan pada +berdampak kepada perekonomian secara +Grafik 6.40. Dengan kebijakan tersebut, +nasional maupun APBN akan terus dipantau +diharapkan Pemda terdorong untuk memiliki +berdasarkan framework sebagaimana ditampilkan +strategi yang tepat dalam membelanjakan +pada Gambar 6.1. Dengan framework risiko +dana transfer sesuai dengan kebutuhan dan +fiskal dimaksud, Pemerintah akan dapat +prioritas pembangunan daerah. Selain itu, +mengidentifikasi sumber-sumber dan potensi +Pemda semakin objektif mempertimbangkan +risiko fiskal daerah beserta dampaknya secara +penggunaan dana transfer sesuai prinsip +lebih presisi sehingga mitigasi risiko yang +efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, +dilakukan akan memadai dan dapat diambil +dan akuntabilitas. +keputusan yang tepat untuk penanganan risiko +yang timbul. +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 6-67 +DOOHILEKIL +IMPACT +Sumber: Kementerian Keuangan +GAMBAR 6.1 +FRAMEWORK RISIKO FISKAL DAERAH Bab 7 +Kerangka Anggaran +Jangka Menengah Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +BAB 7 +KERANGKA ANGGARAN JANGKA MENENGAH +7.1 Pendahuluan serta memberdayakan peran dari Sovereign Wealth +Fund (SWF), Surat Modal Ventura (SMV), Badan +Untuk mendukung transformasi ekonomi, Usaha Milik Negara (BUMN), dan pendekatan +pemerintah akan terus mendorong kebijakan blended finance. Selain itu, manajemen kas yang +fiskal yang lebih sehat dan berkesinambungan baik akan ditekankan untuk mempertahankan +dalam jangka menengah-panjang. Upaya tersebut cadangan fiskal yang kuat dan tahan terhadap +akan mencakup konsolidasi fiskal dan reformasi perubahan kondisi ekonomi. +secara menyeluruh untuk mengoptimalkan +penerimaan negara, meningkatkan kualitas Dengan melaksanakan reformasi fiskal ini, +belanja, serta merangsang pembiayaan inovatif. diharapkan rasio perpajakan terhadap Produk +Domestik Bruto (PDB) akan terus meningkat, +Mobilisasi penerimaan negara akan dilakukan dan belanja pemerintah yang berkualitas akan +dengan menjaga efektivitas reformasi tercermin dalam keseimbangan primer yang +perpajakan dan memberikan insentif fiskal mencapai nilai positif. Defisit anggaran akan +yang mendorong investasi untuk mendukung tetap dalam batas terkendali, dan rasio utang +transformasi ekonomi. Sementara itu, akan berada dalam batas yang dapat dikelola +peningkatan kualitas belanja akan terus diperkuat dengan baik. +antara lain dengan tetap melanjutkan kebijakan +reformasi struktural dan reformasi fiskal melalui Perhitungan proyeksi asumsi dasar ekonomi +penguatan efisiensi dan efektivitas belanja makro untuk jangka menengah merupakan +negara (spending better) yang diarahkan untuk langkah yang sangat penting untuk dapat +mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus mendukung target dan arah pembangunan +pada prioritas pembangunan dan berorientasi yang telah ditentukan dalam jangka menengah. +pada hasil (result-based budget execution), subsidi Berdasarkan hal tersebut, pada saat penyusunan +tepat sasaran dan efektivitas program perlinsos Nota Keuangan APBN 2023, Pemerintah +melalui peningkatan akurasi data, penguatan telah menyusun proyeksi ADEM jangka +sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan menengah untuk tahun 2024-2026. Seiring +daerah, dan juga untuk mendorong pemerataan dengan berjalannya waktu, terdapat dinamika +pembangunan, penciptaan lapangan kerja, perekonomian yang harus diperhitungkan +pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kembali pada saat penyusunan RAPBN tahun +kesenjangan baik antar-golongan maupun 2024. Untuk itu, diperlukan penyesuaian ADEM +antarwilayah. tahun 2024 dengan memperhatikan capaian +tahun 2022, realisasi pada semester I-2023, serta +Untuk memfasilitasi pembiayaan yang inovatif dinamika perekonomian global terkini pada saat +dan berkelanjutan, akan didorong penggunaan menyusun RAPBN 2024. Penyesuaian tersebut +skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dapat terjadi pada satu atau lebih indikator +(KPBU) yang lebih berkesinambungan dan luas, ADEM dan akan memengaruhi besaran target +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-1 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +pendapatan negara, belanja negara, serta defisit produktivitas. Pembangunan infrastruktur yang +dan pembiayaan anggaran pada RAPBN 2024. telah dilakukan secara masif dan merata dalam +beberapa tahun terakhir diharapkan akan mampu +7.2. Kebijakan dan Prakiraan Maju menopang aktivitas industri dan meningkatkan +Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka produktivitas ekonomi. Efisiensi birokrasi juga +Menengah terus digalakkan oleh Pemerintah, salah satunya +melalui deregulasi perizinan untuk mendukung +Pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus peningkatan kemudahan berusaha domestik. +meningkat dalam jangka menengah di tengah Dengan demikian, biaya produksi dan logistik +semakin kuatnya daya saing perekonomian diharapkan akan turun dalam jangka menengah +nasional. Di tengah dinamika geopolitik dunia, sehingga daya saing produk buatan Indonesia +pemerintahan baru akan memberikan optimisme akan meningkat dan mendorong peningkatan +yang kuat bagi seluruh pelaku ekonomi di dalam investasi, serta mendukung tumbuhnya industri- +negeri. Reformasi struktural dan transformasi industri baru di dalam negeri. +ekonomi diharapkan dapat menjadi kunci bagi +akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional Pemerintah juga akan meningkatkan competitive +sebagai bagian untuk membuka peluang advantage regional dengan mengintegrasikan value +mewujudkan Visi Indonesia Maju tahun 2045. chain sektor primer, sekunder, dan tersier menjadi +Pembangunan sektor-sektor bernilai tambah salah satu kunci untuk menjaga momentum +tinggi, termasuk sektor yang memanfaatkan pertumbuhan jangka menengah yang lebih +sumber daya alam domestik ke dalam rantai inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Adapun +pasok global, terus berlanjut dan dapat semakin peluang ekspansi perekonomian regional tahun +meningkatkan daya tarik perekonomian 2025-2029 diperkirakan semakin membesar +Indonesia sebagai tujuan investasi. Pembukaan seiring dengan peningkatan interkoneksi area +lapangan kerja yang berkualitas juga diiringi urban dan rural, kemajuan kawasan growth +dengan perbaikan kapasitas sumber daya center, penguatan faktor kelembagaan daerah, +manusia. Tingkat kesejahteraan yang semakin peningkatan kapabilitas mitigasi bencana, +membaik juga akan berdampak positif kepada perluasan inklusi keuangan, dan pembaikan +perbaikan basis konsumsi domestik. Selain harga komoditas ekspor. Aglomerasi kawasan +itu, pembangunan sektor-sektor yang semakin urban metropolitan, sedang, kecil, dan kota baru +kompetitif juga akan terus mendorong kinerja serta pemenuhan pelayanan dasar di kawasan +ekspor nasional. penyangga (hinterland) juga merupakan kunci +bagi konvergensi pembangunan interregional. +Reformasi struktural antara lain dilakukan Pertumbuhan ekonomi nasional diharapkan +dengan meningkatkan kualitas SDM, mampu tumbuh pada kisaran 5,5–6,4 persen +meningkatkan kemudahan berusaha, efisiensi pada tahun 2025–2027. +birokrasi, serta pembangunan infrastruktur. +Dengan pendidikan yang berkualitas, maka akan Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan +tercipta SDM yang mumpuni dan unggul yang ekonomi ke depan, stabilitas inflasi juga menjadi +dapat dengan mudah terserap di pasar tenaga syarat penting yang harus dijaga. Pemerintah +kerja, dan pada akhirnya menjadi katalisator akan terus menjaga laju inflasi domestik tetap +bagi perekonomian melalui peningkatan berada pada level yang rendah untuk mendukung +7-2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +keberlanjutan dan kinerja positif pertumbuhan Perbaikan struktur ekonomi yang mendukung +ekonomi nasional. Meskipun diharapkan akan peningkatan daya saing di pasar domestik dan +menurun seiring dengan pasar yang semakin global disertai munculnya produk-produk ekspor +efisien, laju inflasi domestik diharapkan juga unggulan baru akan mendukung penguatan +tetap berada dalam level moderat, terutama performa neraca pembayaran dan cadangan +sebagai stimulus untuk mendorong aktivitas devisa Indonesia. Penguatan pasar keuangan +perekonomian nasional. Level inflasi yang domestik yang terjadi seiring disahkannya UU +moderat juga dibutuhkan bagi otoritas moneter Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan +untuk dapat menjalankan kebijakan moneter dan Penguatan Sektor Keuangan dan aturan +yang diperlukan jika terjadi kondisi atau krisis turunannya akan mengurangi ketergantungan +yang membutuhkan intervensi kebijakan pasar keuangan domestik terhadap arus modal +moneter. luar negeri. Namun, dari dalam negeri masih +terdapat beberapa faktor yang mengganggu +Pemerintah bersama Bank Indonesia terus kinerja nilai tukar, seperti perbaikan pendapatan +berupaya untuk mengendalikan inflasi agar nasional yang dapat mendorong kebutuhan +stabil dan rendah serta mencerminkan kondisi impor yang tidak dapat diproduksi di dalam +pasar yang semakin efisien, namun tetap negeri. Penguatan struktur ekonomi nasional +memberikan ruang bagi dunia usaha untuk diperkirakan dapat mendorong kebutuhan +tetap berkembang. Daya beli masyarakat terus impor untuk perbaikan infrastruktur. +dijaga agar semakin kuat didukung dengan +kebijakan pengendalian harga pangan guna Dari sisi eksternal, pemulihan perekonomian +menjaga akses pangan masyarakat. Selain itu, global ke depan menjadi faktor pendorong +kebijakan administered price terus didesain agar penguatan dolar AS terhadap mata uang +risiko dapat terukur dan terkelola namun tetap mancanegara. Sementara itu, kondisi geopolitik +dapat mendukung stabilitas inflasi dalam jangka global akan memainkan peran penting +panjang. Ekspektasi inflasi terus dijaga positif terhadap kecenderungan pergerakan nilai tukar +guna mendukung pencapaian target inflasi. mancanegara dan juga dolar AS. Beberapa +Laju inflasi domestik dalam jangka menengah kondisi konflik geopolitik yang masih menjadi +diperkirakan akan stabil dan berada dalam tren perhatian antara lain potensi kelanjutan konflik +menurun pada rentang target 1,5–3,5 persen. di kawasan Eropa (Ukraina–Rusia), kawasan +Asia Timur (Tiongkok–Taiwan), fenomena +Secara umum, pergerakan nilai tukar rupiah dedolarisasi, serta konflik di beberapa kawasan +dalam jangka menengah diperkirakan masih akan berpengaruh terhadap nilai tukar di +akan dipengaruhi dinamika perekonomian yang kawasan regional dan global. Nilai tukar rupiah +terjadi, baik secara global maupun domestik. dalam tahun 2025–2027 diperkirakan mencapai +Dari sisi domestik, terpilihnya pemerintahan kisaran Rp14.600-15.200 per dolar AS. +yang baru akan menjadi faktor utama bagi +stabilitas rupiah ke depan. Kebijakan-kebijakan Faktor-faktor yang memengaruhi nilai tukar juga +yang baru dan mendukung perbaikan kinerja akan turut berpengaruh pada suku bunga Surat +ekonomi lebih lanjut akan tetap menjadi Berharga Negara (SBN) pada jangka menengah. +pendorong utama masuknya penanaman Faktor perbaikan kinerja ekonomi dalam negeri +modal asing dan mendorong apresiasi rupiah. lebih lanjut akan mendorong kepercayaan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-3 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +investor akan kebijakan Pemerintah dan faktor nonfundamental lainnya. Sisi permintaan +mendorong penguatan pasar SBN. Langkah diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan +penguatan pasar keuangan dalam negeri akan pulihnya aktivitas ekonomi sehingga mendorong +mendorong akses pasar dan literasi masyarakat peningkatan konsumsi minyak dunia. Namun di +atas peran SBN dalam perekonomian. Hal ini sisi lain, meningkatnya gerakan transisi energi +diyakini akan semakin mendorong penurunan dengan penggunaan energi alternatif yang lebih +beban yield SBN ke depan. ramah lingkungan akan berpotensi menahan +kenaikan permintaan minyak mentah. Dari sisi +Sementara itu, kebijakan fiskal yang kredibel, penawaran, kebijakan OPEC+ dan produksi +diantaranya pengendalian defisit APBN yang minyak yang terus melakukan penyesuaian +terkontrol juga akan semakin mendorong besaran produksi seiring dengan perkembangan +kepercayaan investor akan pengelolaan fiskal permintaan akan memengaruhi fluktuasi harga +serta mendorong penurunan risiko dan yield minyak dunia. +SBN. Di samping itu, komunikasi dengan +masyarakat juga perlu terus dilakukan untuk Faktor nonfundamental yang dapat +menjaga transparansi pelaksanaan kebijakan memengaruhi pergerakan harga minyak dunia +fiskal. Hal ini dilakukan untuk dapat terus antara lain berupa faktor risiko geopolitik, +mendorong kepercayaan masyarakat. tingkat inflasi, maupun kondisi ekonomi +di berbagai negara. Faktor-faktor tersebut +Dari sisi eksternal, tekanan volatilitas pasar dapat berpengaruh terhadap peningkatan +keuangan global diperkirakan akan menurun ataupun penurunan permintaan minyak global. +dalam jangka menengah. Pengetatan kebijakan Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, +moneter yang agresif, terutama di negara- pada jangka menengah ICP diperkirakan +negara maju diperkirakan telah mencapai bergerak di kisaran US$70–US$90 per barel, +puncaknya dan akan dipertahankan bahkan mengikuti pola pergerakan harga minyak +tidak menutup kemungkinan akan dilonggarkan mentah dunia. +seiring dengan semakin menurunnya tekanan +inflasi global. Menurunnya tingkat risiko Dalam jangka menengah, lifting minyak dan gas +volatilitas pasar keuangan global tersebut akan bumi diharapkan dapat mengalami peningkatan +memengaruhi minat investor terhadap pasar dan stabil. Produksi hulu migas terus diupayakan +obligasi di negara-negara emerging markets yang dalam jangka menengah melalui Rencana +masih memberikan tingkat imbal hasil yang Strategis Indonesia Oil and Gas (IOG) 4.0 +menarik, sehingga akan memberikan dampak SKK Migas untuk mencapai 1 juta barel per +positif terhadap pergerakan suku bunga hari dan produksi gas diupayakan mencapai 12 +obligasi di pasar domestik. Tingkat suku bunga miliar standar kaki kubik gas per hari (SKGPH) +SBN 10 tahun diperkirakan tetap stabil dalam pada tahun 2030. Pengembangan giant fields +jangka menengah dan berada pada kisaran 6,3- dalam jangka menengah juga diupayakan agar +7,5 persen. peningkatan lifting dapat dicapai, di antaranya +yaitu proyek pengembangan Tangguh Train-3, +Pergerakan harga minyak mentah dalam jangka Lapangan Abadi, dan Sakakemang. Selain itu, +menengah dipengaruhi oleh faktor fundamental upaya enhanced oil recovery juga diupayakan untuk +dari sisi permintaan dan penawaran, maupun menahan laju penurunan produksi sumur yang +7-4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +sudah lama beroperasi. Kegiatan eksplorasi 7.3 Kebijakan dan Prakiraan Maju +untuk menambah cadangan migas di wilayah Pendapatan Negara Jangka Menengah +kerja baru maupun peningkatan eksplorasi +di wilayah kerja yang telah berproduksi juga Reformasi struktural dan transformasi ekonomi +menjadi salah satu langkah untuk mencapai akan menjadi kunci untuk memperkokoh +target lifting minyak dan gas bumi dalam jangka struktur dan akselerasi kinerja ekonomi nasional +menengah. pada jangka menengah. Reformasi struktural +antara lain dilakukan dengan menjaga iklim +Selain peningkatan melalui kegiatan teknis usaha serta efisiensi administrasi dan birokrasi. +lapangan migas, dalam rangka peningkatan lifting Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat +minyak dan gas bumi diperlukan usaha dari sisi meningkatkan investasi serta mendukung +nonteknis seperti regulasi dan aspek kemudahan pengembangan industri baru yang dapat +berusaha. Perbaikan regulasi skema kontrak bagi mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka +hasil dan insentif eksplorasi bagi perusahaan menengah. Kebijakan transformasi ekonomi +minyak dan gas bumi harus terus didorong juga akan terus didorong dengan struktur +agar semakin berkembang. Kemudahan iklim perekonomian dari sektor yang produktivitasnya +investasi di sektor migas termasuk aspek rendah menjadi tinggi. Selain itu, penerapan pola +kemudahan berusaha, perbaikan fiscal terms, dan perdagangan emisi termasuk penerapan pajak +percepatan Plan of Development yang mangkrak karbon akan mengarahkan investasi kepada +juga perlu diupayakan agar daya tarik investasi sektor terbarukan dan mendukung percepatan +di sektor ini dapat meningkat. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan +kondisi saat ini, potensi dan tantangan, serta serta akselerasi hilirisasi SDA menuju ekonomi +upaya reformasi kebijakan dan tata kelola hulu bernilai tambah tinggi. +migas, lifting minyak dan gas bumi dalam jangka +menengah diperkirakan masing-masing berada Dalam rangka mendorong reformasi struktural +pada kisaran 606–756 ribu bph dan 1.052–1.340 dan akselerasi transformasi ekonomi, pendapatan +ribu bsmph. negara jangka menengah diarahkan untuk +mendorong optimalisasi sumber penerimaan +Secara keseluruhan, asumsi dasar ekonomi makro negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan +jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 7.1 kelestarian lingkungan. Beberapa kebijakan yang +TABEL 7.1 +ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH TAHUN 2024-2027 +Tabel 7.1Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah Tahun 2024-2027 +2024 +Indikator 2025 2026 2027 +RAPBN +Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy) 5,2 5,5 - 6,0 5,6 - 6,3 5,7-6,4 +Inflasi (%,yoy) 2,8 1,5 - 3,5 1,5 - 3,5 1,5 - 3,5 +Nilai Tukar (Rp/US$) 15.000 14.800-15.200 14.700-15.100 14.600-15.000 +Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%) 6,7 6,3-7,5 6,3-7,5 6,3-7,5 +Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel) 80 70-90 70-90 70-90 +Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari) 625 606-684 624-731 618-756 +Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari) 1.033 1.052-1.147 1.175-1.307 1.151-1.340 +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-5 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +akan dilanjutkan diantaranya adalah (1) menjaga proyeksi perekonomian dan kebijakan +efektivitas penerapan reformasi perpajakan perpajakan jangka menengah, penerimaan +melalui UU HPP; (2) mendorong sistem perpajakan hingga 2027 diperkirakan mencapai +perpajakan yang selaras dengan perkembangan 10,31-10,77 persen PDB. Proyeksi penerimaan +perekonomian; (3) mendorong peningkatan tax perpajakan jangka menengah dapat dilihat pada +ratio melalui penggalian potensi peningkatan Grafik 7.1. +basis perpajakan dan kepatuhan wajib pajak; +GRAFIK 7.1 +(4) mendorong optimalisasi pengelolaan aset; PROYEKSI PENERIMAAN PERPAJAKAN +Grafik 7.1 Proyeksi Penerimaan Perpajakan Jangka Menengah, 2024-2027 +JANGKA MENENGAH 2024-2027 +dan (5) mendorong inovasi layanan. Dengan +(triliun rupiah) +berbagai kebijakan tersebut, pendapatan 3.000,0 +2.500,0 +negara pada jangka menengah diproyeksikan +2.000,0 +1.500,0 +akan terus meningkat hingga dapat mencapai +1.000,0 +12,42–12,99 persen dari PDB di tahun 2027 500,0 +0,0 +seiring dengan prospek perekonomian yang RRAAPPBBNN 2025 2026 2027 +diperkirakan makin membaik. 20220424 Batas bawah Batas atas +Sumber: Kementerian Keuangan +7.3.1 Penerimaan Perpajakan Penerimaan pajak utamanya berasal dari +PPh serta PPN dan PPnBM. Penerimaan +Kebijakan optimalisasi perpajakan pada PPh akan dipengaruhi oleh pertumbuhan +jangka menengah dilakukan dengan menjaga ekonomi dan perbaikan utilisasi tenaga kerja, +efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan serta pengaruh harga migas yang diperkirakan +melalui implementasi sistem inti perpajakan mengalami moderasi/normalisasi. Sedangkan +(core tax system) yang menjadi motor perubahan PPN dan PPnBM akan tumbuh sejalan dengan +berbagai aspek perpajakan dan diiringi peningkatan konsumsi domestik, perluasan +dengan penguatan sisi administrasi antara lain basis pajak, dan implementasi kebijakan UU +penguatan proses bisnis, regulasi, sumber daya HPP. Adapun PBB diproyeksikan juga tumbuh +manusia, dan penggunaan teknologi informasi. antara lain seiring dengan penambahan +Sementara itu, dari sisi kebijakan, Pemerintah dan pengembangan wilayah kerja dan +menjaga agar sistem perpajakan lebih adil, pengembangan lapangan onstream. Sementara +sehat dan berkelanjutan serta berpihak kepada itu, Pajak Lainnya diproyeksikan akan tumbuh +masyarakat dan UMKM. Pemerintah juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang +secara konsisten melanjutkan upaya perluasan diperkirakan meningkat, yang diharapkan +basis pajak sebagai tindak lanjut pasca PPS dapat mendorong peningkatan transaksi yang +dan implementasi NIK sebagai NPWP. Selain menggunakan Bea Meterai termasuk perekatan +itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan bea meterai elektronik. Dengan memperhatikan +insentif pajak untuk percepatan transformasi faktor-faktor tersebut, penerimaan pajak pada +ekonomi sekaligus meningkatkan daya tarik tahun 2027 diperkirakan mencapai 8,89-9,32 +investasi.Selanjutnya untuk mendorong persen PDB. +efisiensi waktu dan biaya logistik nasional, +Pemerintah terus meningkatkan efektivitas Sementara itu, penerimaan kepabeanan +implementasi National Logistic Ecosystem (NLE) dan cukai akan sangat dipengaruhi oleh +secara bertahap. Dengan memperhatikan rencana penyesuaian tarif cukai hasil +7-6 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +tembakau yang dilakukan bertahap dengan +GRAFIK 7.2 +mempertimbangkan beberapa aspek yaitu +PROYEKSIPNBPJANGKA MENENGAH 2024-2027 +pengendalian konsumsi, keberlangsungan (triliun rupiah) Grafik 7.2 Proyeksi PNBP Jangka Menengah, 2024-2027 +industri, potensi penerimaan negara, dan 700,0 +600,0 +pengendalian free rider berupa peredaran 500,0 +400,0 +rokok ilegal. Implementasi pengenaan barang 300,0 +200,0 +kena cukai baru diharapkan juga berdampak +100,0 +- +dalam ekstensifikasi penerimaan negara +RAPBN 2025 2026 2027 +dan pengendalian konsumsi barang kena 2024 Batas Bawah Batas Atas +cukai yang memiliki eksternalitas negatif. Sumber: KementerianKeuangan +Kinerja pendapatan SDA dalam jangka +Adapun penerimaan bea masuk diperkirakan +menengah masih akan dipengaruhi oleh +mengalami pertumbuhan seiring dengan +pergerakan harga komoditas terutama +perkembangan kondisi perekonomian global +harga minyak dan gas bumi, serta mineral +dan domestik, disertai meningkatnya volume +dan batubara. Pendapatan SDA migas +perdagangan internasional dalam periode +akan terus dioptimalkan antara lain melalui +jangka menengah. Di sisi lain, penerimaan +penyempurnaan regulasi, perbaikan tata kelola +bea keluar diperkirakan dipengaruhi oleh +aset hulu migas, serta upaya peningkatan lifting +perkembangan harga komoditas utamanya +minyak dan gas bumi dengan mendorong +kelapa sawit. Dengan memperhatikan faktor- +peningkatan iklim investasi di sektor hulu +faktor tersebut, penerimaan kepabeanan dan +migas. Sementara itu, pendapatan SDA +cukai pada tahun 2027 diperkirakan mencapai +nonmigas secara umum masih diarahkan pada +1,41–1,45 persen PDB. +langkah optimalisasi pendapatan baik dari +sektor pertambangan mineral, sektor kehutan, +7.3.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak +sektor perikanan dan sektor panas bumi. +(PNBP) +Beberapa langkah kebijakan akan dilakukan +Dalam jangka menengah, PNBP yang antara lain meliputi upaya optimalisasi dari +merupakan sumber pendanaan terbesar iuran produksi/royalti dan renegosiasi +kedua pada pendapatan negara akan terus kontrak karya (KK) dan PKP2B untuk sektor +dioptimalkan, walaupun diperkirakan masih pertambangan batubara, optimalisasi dalam +akan menghadapi beberapa tantangan. rangka pemanfaatan dan penggunaan SDA di +Volatilitas harga komoditas masih akan untuk kawasan hutan, optimalisasi di sektor +mempengaruhi dinamika kinerja PNBP ke perikanan melalui kemudahan perizinan usaha +depan terutama pada komponen PNBP yang penangkapan ikan, serta penguatan tata kelola +berasal dari SDA yang memiliki kontribusi pengusahaan panas bumi. Langkah kebijakan +cukup besar terhadap total PNBP. Selain itu, optimalisasi Pendapatan SDA ini akan tetap +perbaikan dan penguatan tata kelola PNBP dilakukan dengan menjaga keseimbangan +sebagai upaya peningkatan layanan kepada dengan kelestarian lingkungan serta memenuhi +masyarakat juga akan terus dilakukan oleh keadilan antar generasi. +Pemerintah secara berkelanjutan. Proyeksi +PNBP jangka menengah dapat dilihat pada Pendapatan KND akan diarahkan pada +Grafik 7.2 peningkatan kinerja BUMN dalam +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-7 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +rangka meningkatkan kontribusi terhadap dalam maupun luar negeri. Dalam jangka +perekonomian dan pendapatan negara. menengah, penerimaan hibah didasarkan atas +Seiring dengan kondisi ekonomi yang semakin proyeksi hibah terencana yang akan dikelola +membaik, secara umum kinerja BUMN juga K/L, terutama yang bersumber dari luar +mengalami peningkatan. Selain itu beberapa negeri. Proyeksi tersebut meliputi penerimaan +hal telah dilakukan oleh Pemerintah untuk hibah yang telah direncanakan dalam bentuk +mendorong perbaikan kinerja BUMN uang dan digunakan untuk membiayai suatu +diantaranya melalui kebijakan perbaikan kegiatan. Proses pencairannya dilakukan +portofolio dan penguatan struktur keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan +BUMN melalui pembentukan holding strategis, Negara. Kegiatan yang akan dilaksanakan +restrukturisasi BUMN, maupun pengurangan pada dasarnya diselaraskan dengan rencana +proporsi utang terhadap struktur pendanaan pembangunan nasional. Adapun penerimaan +(deleveraging). Kebijakan ini diharapkan dapat hibah yang tidak direncanakan baik dari dalam +meningkatkan kinerja BUMN yang pada maupun luar negeri dalam tahun berjalan dapat +akhirnya meningkatkan kontribusi BUMN tetap dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan +pada APBN antara lain berupa peningkatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat +dividen BUMN bagian Pemerintah. (LKPP). +PNBP non SDA terutama pada layanan K/L Proyeksi penerimaan hibah dalam jangka +dalam jangka menengah akan diarahkan pada menengah dilakukan berdasarkan proyeksi +peningkatan kualitas layanan publik melalui dari dokumen perencanaan pemberi hibah +penerapan standar pelayanan, digitalisasi serta progress kinerja kegiatan yang dibiayai +layanan, pembangunan dan pengembangan dari hibah untuk kegiatan hibah yang telah +sistem data online, serta peningkatan kualitas berjalan, sesuai dokumen perjanjian hibah atau +SDM. Dalam rangka perbaikan tata kelola MoU yang sudah disepakati. Hibah terencana +Pemerintah akan melakukan optimalisasi yang dialokasikan merupakan hibah yang on +pengelolaan BMN melalui pemanfaatan going atau multiyears terutama yang berkaitan +aset dalam rangka peningkatan PNBP. dengan penurunan tingkat kemiskinan melalui +Selain itu, Pemerintah akan terus berupaya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, +melakukan perbaikan dan penyempurnaan penanganan perubahan iklim (climate +regulasi termasuk jenis dan tarif PNBP K/L. change), pengurangan emisi di perkotaan, +Pendapatan BLU dalam jangka menengah juga keanekaragaman hayati, dan pelestarian hutan. +akan terus dioptimalkan melalui peningkatan +kualitas layanan dan penerapan kebijakan Proyeksi penerimaan hibah jangka menengah +tarif yang tepat untuk meningkatkan dan cenderung meningkat dipengaruhi oleh +memperluas akses keterjangkauan layanan bagi proyeksi penerimaan hibah terutama berasal +masyarakat. dari Millennium Challenge Corporation +yang ditujukan untuk penurunan tingkat +7.3.3 Penerimaan Hibah +kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi +Penerimaan hibah memiliki karakteristik yang yang berkelanjutan. Proyeksi penerimaan hibah +bersifat sukarela. Penerimaan hibah terdiri sampai dengan tahun 2027 disajikan dalam +dari hibah terencana dan langsung baik dari Grafik 7.3. +7-8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +7.4.1 Belanja Pemerintah Pusat +GRAFIK 7.3 +PROYEKSI HIBAH +JANGKA MENENGAH, 2024-2027 Belanja Pemerintah Pusat (BPP) memiliki peran Grafik 7.3 Proyeksi Hibah Jangka Menengah, 2024-2027 +(triliun rupiah) +7,0 penting sebagai instrumen pemerintah untuk +6,0 mendorong pembangunan dan pertumbuhan +5,0 +ekonomi yang berkeadilan dan dapat dirasakan +4,0 +oleh seluruh masyarakat. +3,0 +2,0 +Dalam jangka menengah arah kebijakan BPP +1,0 +- difokuskan untuk mendorong transformasi +RAPBN 2024 2025 2026 2027 +ekonomi guna peningkatan kapasitas produksi +Batas Bawah Batas atas +dan daya saing melalui reformasi struktural. +Sumber: Kementerian Keuangan +Untuk mencapai sasaran tersebut, BPP ke depan +7.4 Kebijakan dan Prakiraan Maju +akan tetap difokuskan pada tujuh prioritas +Belanja Negara pada Periode Jangka nasional yaitu: (1) memperkuat ketahanan +Menengah ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas +dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah +Tahun 2025 merupakan tahap akhir RPJPN untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin +2005-2025, maka dari itu periode ini menjadi pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya +sangat penting sebagai pendorong terciptanya manusia berkualitas dan berdaya saing; +fondasi yang kokoh bagi pembangunan (4) revolusi mental dan pembangunan +nasional jangka menengah periode 2025-2029 kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur +dan pencapaian Visi Indonesia 2045. Oleh untuk mendukung pengembangan ekonomi +karena itu, dalam jangka menengah kebijakan dan pelayanan dasar; (6) membangun +fiskal diarahkan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan +struktural yang ditujukan untuk mengatasi bencana, dan perubahan iklim; serta +berbagai faktor penghambat (binding constraints) (7) memperkuat stabilitas polhukhankam dan +dari sisi suplai dalam mendukung transformasi transformasi pelayanan publik. +ekonomi. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai +komitmen untuk mendorong akselerasi Selain itu, kebijakan BPP juga akan menjaga +transformasi ekonomi untuk penguatan keberlanjutan kebijakan-kebijakan yang telah +fondasi dalam rangka keluar dari middle dilaksanakan, antara lain pemulihan sosial- +income trap. Sejalan dengan hal tersebut, arah ekonomi, pengembangan kualitas SDM +kebijakan jangka menengah difokuskan untuk melalui pelaksanaan program Indonesia pintar, +mendukung penguatan kualitas SDM (human pelaksanaan pembangunan infrastruktur, +capital), akselerasi pembangunan infrastruktur pelaksanaan berbagai program perlindungan +(physical capital), mendorong aktivitas ekonomi sosial yang adaptif, serta pemerataan dan +bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber pengurangan kesenjangan baik antarkelas +daya alam (natural capital), dan reformasi pendapatan dan antarwilayah. Proyeksi Belanja +kelembagaan dan simplifikasi regulasi Pemerintah Pusat jangka menengah dapat +(institutional reform), serta mendorong ekonomi dilihat pada Grafik 7.4 . +hijau (green economy). +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-9 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +arah kebijakan ekonomi negara-negara besar +GRAFIK 7.4 +PROYEKSI BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2024-2027 +yang semakin terfragmentasi sesuai kedekatan +(triliun rupiah) +3.500,0 aliansinya dan berlangsung cukup lama. +Grafik 7.4 Proyeksi Belanja Pemerintah Pusat, 2024-2027 3.000,0 Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian +2.500,0 +yang tinggi bagi banyak negara yang masih +2.000,0 +1.500,0 banyak bergantung pada pasar ekspor dan +1.000,0 aliran modal luar negeri. +500,0 +0,0 +RAPBN 2024 2025 2026 2027 2) Perkembangan teknologi informasi +Batas Bawah Batas Atas +Sumber:Kementerian Keuangan yang cepat +7.4.1.1 Belanja Pemerintah Pusat Meskipun pemanfaatan teknologi informasi +secara tepat dan optimal akan mampu +Menurut Organisasi +membawa manfaat bagi kehidupan manusia +Menurut organisasi, belanja pemerintah pusat berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan +dikelompokkan dalam dua bagian yaitu: (1) BPP skala produksi, namun di sisi lain juga +yang dialokasikan melalui Bagian Anggaran berpotensi mengurangi peranan pemanfaatan +(BA) Kementerian Negara/Lembaga (K/L); tenaga kerja manusia (labor saving) secara masif, +dan (2) BPP yang dialokasikan melalui Bagian persoalan privasi, dan keamanan siber (cyber +Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) security). Pasar tenaga kerja nasional yang hingga +atau belanja non-K/L. saat ini masih didominasi tenaga kerja tidak +terampil (unskilled-workers) dengan pendidikan +1. Belanja Kementerian/Lembaga rendah diperkirakan akan terdampak, sehingga +jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran +Dengan memperhatikan dinamika akan meningkat signifikan, terutama pada +perekonomian global saat ini yang turut kelompok tenaga kerja dengan keterampilan +memengaruhi perkembangan perekonomian dan pendidikan rendah. +nasional, setidaknya ada empat tantangan besar +yang sedang dan akan dihadapi perekonomian 3) Perubahan iklim serta respons kebijakan +di masa depan. Menyikapi hal tersebut, yang mengikutinya +Pemerintah harus mampu mengidentifikasi +Perubahan iklim dan cuaca ekstrem hingga +tantangan dan/atau permasalahan yang +bencana alam yang sering terjadi telah +dihadapi dan selanjutnya memitigasinya melalui +membuktikan bahwa hal ini membawa dampak +instrumen kebijakan APBN yang terarah dan +kerugian yang begitu besar, baik korban jiwa, +terpadu. +hilangnya aset serta menurunnya aktivitas +produksi khususnya di sektor pertanian. Sejauh +a. Tantangan di Masa Depan +ini, respons kebijakan mitigasi dan adaptasi +Pada saat ini, setidaknya terdapat empat oleh negara-negara maju terhadap perubahan +tantangan tersebut meliputi: iklim juga akan menimbulkan persoalan +bagi banyak negara berkembang. Beberapa +1) Ketegangan geopolitik +kebijakan yang digulirkan oleh banyak negara +Hal ini menjadi tantangan terberat karena +maju seperti penerapan kebijakan Non- +telah menyebabkan perubahan signifikan +Tariff Measures (NTMs) telah berdampak +7-10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +pada perdagangan barang internasional. bernilai tambah tinggi, reformasi kelembagaan +Sebagai contoh adalah adanya pembatasan dan penyederhanaan regulasi, serta mendorong +kuantitas yang diperdagangkan terhadap pengembangan ekonomi hijau. +harga dan bahkan kedua-duanya, meskipun +hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan b. Arah kebijakan pemanfaatan belanja +masyarakat atau lingkungan. Kondisi ini Kementerian/Lembaga (K/L) pada +menuntut Pemerintah harus cermat dalam jangka menengah dan panjang +mengatur dan menganalisis kebijakan yang +1) Mendukung peningkatan kualitas SDM +bisa menyelaraskan antara pembangunan +ekonomi, namun di saat yang sama juga harus Belanja K/L tetap diarahkan untuk menjaga +memperhatikan aspek lingkungan. kesinambungan pembangunan bidang prioritas +pendidikan, kesehatan, dan perlindungan +4) Dampak pandemi Covid-19 yang masih sosial. Hal ini dipandang prioritas mengingat +terasa peningkatan kualitas SDM yang dilakukan +secara komprehensif akan menciptakan SDM +Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah +Indonesia yang sehat, terampil, inovatif, dan +berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap- +sejahtera. Penjelasan selengkapnya adalah +siagaan perlu kita bangun dari sekarang +sebagai berikut: +mengingat dampak yang ditimbulkannya +sangat besar dan berdampak panjang yaitu +a) Bidang prioritas pendidikan +adanya scarring effect yang diperkirakan akan +menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di Secara umum, kualitas SDM Indonesia masih +banyak negara. Laju inflasi global diperkirakan perlu terus ditingkatkan agar dapat berdaya +belum akan kembali ke level normal periode saing secara lebih optimal di tingkat global. +pra pandemi, sehingga suku bunga acuan global Adapun beberapa tantangan yang masih +cenderung akan bertahan pada level yang tinggi dihadapi dalam pembangunan di bidang +dalam jangka waktu yang lama (higher for longer) pendidikan antara lain: (1) skor PISA Indonesia +dan ruang kebijakan di banyak negara juga yang belum meningkat signifikan; (2) tingkat +semakin terbatas dengan meningkatnya utang pengangguran lulusan pendidikan vokasi yang +akibat pandemi. cukup tinggi; dan (3) tingkat partisipasi PAUD +dan Perguruan Tinggi yang relatif rendah. +Menyikapi adanya tantangan tersebut, +diperlukan langkah mitigasi kebijakan APBN Pemanfaatan anggaran pendidikan akan +untuk menjaga kesinambungan pembangunan, terus diarahkan untuk mendukung kebijakan +meminimalkan risiko yang dihadapi, dan yang ditujukan untuk merespons berbagai +juga sekaligus untuk memperkuat dan tantangan pembangunan di bidang pendidikan. +mengembangkan potensi ekonomi, antara Pemanfaatan belanja K/L antara lain untuk +lain melalui optimalisasi intervensi kebijakan perbaikan pada infrastruktur, SDM, dan +belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) ekosistem pendidikan. Fokus dari kebijakan +yang berfokus pada penguatan kualitas Sumber tersebut antara lain: (1) peningkatan akses +Daya Manusia (SDM), akselerasi pembangunan pendidikan melalui perluasan wajib belajar +infrastruktur, hilirisasi Sumber Daya Alam dan bantuan pendidikan (antara lain beasiswa +(SDA) guna mendorong aktivitas ekonomi yang afirmasi, PIP, dan KIP Kuliah); (2) penguatan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-11 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +kualitas dan ketersediaan layanan PAUD; c) Bidang prioritas Perlindungan Sosial +(3) percepatan peningkatan kualitas sarana (Perlinsos) +dan prasarana pendidikan terutama di +Di jangka menengah dan panjang, Pemerintah +daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T); +secara bertahap akan melakukan normalisasi +(4) peningkatan kompetensi guru dan tenaga +perlinsos seiring berlanjutnya pemulihan +pendidikan; dan (5) penguatan pendidikan +ekonomi dan perubahan status pandemi +vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and +menjadi endemi, dengan tetap menjaga +match), antara lain melalui penguatan teaching +fleksibilitas dalam merespons dinamika +industry dan SMK Pusat Unggulan. +perekonomian. Pemanfaatan belanja K/L akan +tetap difokuskan pada penajaman kebijakan +b) Bidang prioritas Kesehatan +untuk meminimalkan ketidaktepatan sasaran +Intervensi kebijakan belanja K/L untuk dalam pemberian bansos dan subsidi serta +pembangunan kesehatan antara lain melalui dampak program perlinsos yang belum +penguatan program JKN untuk meningkatkan optimal dalam menurunkan angka kemiskinan +akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan dan melanjutkan kebijakan: (1) melakukan +kesehatan, baik preventif maupun kuratif. perbaikan basis data dan metode pensasaran +Selain itu, Pemerintah juga memperkuat yang digunakan dalam penentuan penerima +program pelayanan kesehatan ibu dan anak, manfaat program perlinsos dan program +pencegahan dan deteksi dini penyakit, serta pemerintah lainnya untuk mengurangi inclusion +peningkatan layanan kesehatan bagi lansia. dan exclusion error; (2) mendorong konvergensi +Pemerintah juga terus mengupayakan atau komplementaritas antar program perlinsos. +penurunan stunting antara lain melalui: Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa +(1) Penajaman lokasi dan intervensi. Penajaman keluarga miskin dan rentan menerima berbagai +lokasi difokuskan dengan pemberdayaan jenis program (PKH, Sembako, PIP, PBI-JKN, +kampung KB dalam rangka penurunan subsidi listrik, subsidi LPG, dan lainnya) sesuai +stunting. Intervensi penurunan stunting dengan komponen eligibilitasnya, khususnya +difokuskan melalui pemberian makanan memastikan rumah tangga pada desil 1 dan +tambahan bagi ibu hamil kekurangan energi 2 memperoleh berbagai program perlinsos; +kronis dan balita kurus; (2) Peningkatan akses (3) melakukan perbaikan desain dan kualitas +dan kualitas layanan kesehatan primer dan implementasi program perlinsos. Besaran +rujukan. Hal ini dilakukan antara lain melalui manfaat program perlu direviu secara berkala +peningkatan ketersediaan Puskesmas di wilayah untuk melihat kecukupan manfaatnya. Selain +timur Indonesia; (3) Peningkatan kualitas dan itu, mekanisme pelaksanaan program termasuk +distribusi tenaga kesehatan; (4) Penguatan penyaluran perlu untuk disempurnakan agar +teknologi kesehatan dan kemandirian farmasi berdampak optimal pada tujuan penurunan +dalam negeri; dan (5) Penguatan program JKN. kemiskinan; serta (4) melakukan penguatan +Penguatan ini dilakukan dengan penajaman perlinsos sepanjang hayat untuk antisipasi +manfaat program berdasarkan kebutuhan dasar aging population dan krisis di masa mendatang. +kesehatan. Selain itu, penyaluran bantuan iuran Pemerintah akan memperkuat perlindungan +bagi PBI JKN diperkuat untuk mendukung untuk kelompok rentan termasuk penyandang +penurunan stunting dan mendukung disabilitas dan lansia. +penurunan kemiskinan. +7-12 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +2) Mendukung akselerasi pembangunan bergerak lebih lincah dan mampu dengan +infrastruktur untuk mendorong cepat beradaptasi dengan teknologi pada era +peningkatan kapasitas produksi dan persaingan antarnegara yang semakin sengit. +daya saing. Pada agenda penyederhanaan birokrasi, +strategi yang dilakukan yaitu pendekatan +Kebijakan belanja K/L diarahkan untuk +omnibus law, yaitu penggabungan beberapa +melanjutkan; (1) pembangunan infrastruktur +ketentuan perundangan dalam satu UU yang +pendukung kemudahan berusaha dan +bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih +transformasi ekonomi seperti: infrastruktur +regulasi sehingga menghasilkan regulasi yang +TIK, energi, konektivitas, dan pangan); +berorientasi pada tujuan dan mengutamakan +(2) meningkatkan infrastruktur dasar antara lain: +kualitas dibandingkan kuantitas. Sementara +jalan, air bersih, dan sanitasi; (3) membangun +itu, pada agenda penyederhanaan birokrasi, +infrastruktur yang berorientasi hijau sebagai +strategi yang dilakukan, yaitu penyederhanaan +bagian dari mitigasi perubahan iklim; dan (4) +prosedur dan penyelenggaraan e-government. +penguatan infrastruktur pendukung hilirisasi +SDA. +Beberapa upaya reformasi yang telah dan +akan dilanjutkan antara lain: (1) pemangkasan +3) Mendorong aktivitas ekonomi bernilai +proses layanan kepegawaian; (2) optimalisasi +tambah tinggi. +penggunaan teknologi informasi Sistem +Hilirisasi SDA menjadi salah satu strategi dalam +Informasi ASN (SIASN); (3) perbaikan data +menciptakan aktivitas ekonomi bernilai tinggi. +anomali ASN; (4) penyelesaian pemutakhiran +Di jangka menengah dan panjang, belanja +data mandiri merupakan upaya yang telah +K/L antara lain diarahkan untuk mendukung: +dilakukan; dan (5) penerapan pola reformasi +(1) Pengembangan kawasan khusus, antara lain +birokrasi tematik untuk mendorong perbaikan +Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan +tata kelola pemerintahan, khususnya yang +Industri, Kawasan Berikat, dan gudang berikat; +berkaitan dengan capaian pembangunan +(2) penelitian dan pengembangan serta vokasi; +nasional. +dan (3) pengembangan SDM yang sejalan +kebutuhan industri dalam rangka mendorong Kebijakan reformasi birokrasi di masa depan +riset dan SDM unggul. diarahkan untuk melanjutkan: (1) pelaksanaan +inovasi layanan publik digital; (2) penguatan +4) Mendorong penguatan reformasi +Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik +kelembagaan dan simplifikasi regulasi +(SPBE); (3) memperkuat mekanisme +(institutional reform) +pemberian reward dan punishment untuk +Intervensi kebijakan belanja K/L di jangka mendorong kinerja ASN yang berintegritas; (4) +menengah dan panjang antara lain diarahkan melanjutkan kebijakan penguatan organisasi +untuk mendukung penyederhanaan regulasi melalui rightsizing organisasi; (5) mendorong +dan penyederhanaan birokrasi. Ini merupakan efisiensi belanja birokrasi untuk meningkatkan +dua dari lima arahan strategis Presiden fiscal space untuk menopang pelaksanaan +dalam mencapai Visi Indonesia Maju 2045. transformasi ekonomi; +Melalui reformasi birokrasi, diharapkan +dapat menghasilkan pemerintahan yang +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-13 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +5) Mendorong pengembangan ekonomi Pusat dengan Pemerintah Daerah, terutama +hijau (green economy) dalam mengelola beberapa bidang prioritas +pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, +Indonesia secara aktif terlibat dalam komitmen +perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan +global untuk mengurangi emisi Gas Rumah +pangan dan energi melalui pengoptimalan +Kaca (GRK). Wujud nyata dari peran tersebut +pembagian urusan pemerintahan dan +ditandai dengan ratifikasi Persetujuan Paris +kewenangan. Selain untuk menghindari adanya +melalui UU 16/2016 tentang Pengesahan +tumpang tindih kebijakan, juga bertujuan agar +Paris Agreement To The United Nations Framework +anggaran belanja yang dikelola lebih efisien, +Convention On Climate Change (Persetujuan Paris +efektif, dan terukur. +Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan +Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). +7) Melanjutkan kebijakan pemanfaatan +Berdasarkan dokumen Enhanced Nationally +belanja yang berorientasi pengoptimalan +Determined Contribution (NDC) terbaru, +Tingkat Kandungan Dalam Negeri +Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk +(TKDN) +menurunkan emisi GRK pada tahun 2030 dari +29,0 persen menjadi 31,9 persen dengan usaha Guna mendorong pengembangan industri +sendiri dan 41,0 persen menjadi 43,2 persen dalam negeri yang merata di seluruh wilayah +dengan bantuan internasional. dan agar lebih memiliki keunggulan dan +kemampuan daya saing dalam membelanjakan +Untuk mendorong pencapaian target kebutuhan proyek-proyek pemerintah melalui +pengurangan emisi GRK yang ditetapkan belanja K/L diutamakan menggunakan produk +dalam NDC, Pemerintah telah melakukan dalam negeri, baik yang bersifat barang maupun +berbagai inisiatif. Dari sisi kebijakan belanja jasa. Peningkatan kualitas SDM, pembaharuan +K/L, Pemerintah akan melanjutkan kebijakan dan standardisasi secara berkelanjutan, dan +belanja yang mendukung langkah: (1) mitigasi disertai dengan pengembangan inovasi, serta +dan adaptasi perubahan iklim; (2) pemanfaatan dukungan kebijakan berupa kemudahan +Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET); berusaha menjadi beberapa faktor kunci +(3) pengendalian emisi GRK; dan (4) dalam penerapan kebijakan pengoptimalan +percepatan transisi energi dari bahan bakar pemanfaatan TKDN. +fosil ke energi bersih. +8) Melanjutkan peningkatan kualitas +6) Memperkuat harmonisasi belanja K/L informasi kinerja belanja berdasarkan +dengan belanja daerah Redisain Sistem Perencanaan dan +Penganggaran (RSPP) +Dalam merespons kebutuhan pendanaan +pembangunan nasional yang besar dan di sisi Agar agenda pembangunan ke depan yang +lain dukungan ruang fiskal di dalam negeri tercermin dari dokumen perencanaan dapat +yang cukup terbatas, Pemerintah berkomitmen dengan mudah dikonsolidasikan dengan +bahwa kerjasama dalam mengelola kebijakan dokumen penganggaran, mudah dipahami +fiskal tidak harus selalu bertumpu/ oleh publik, dan dapat tersinkronisasi antara +menggantungkan dari intervensi kebijakan program belanja K/L dengan belanja daerah, +Pemerintah Pusat. Diperlukan sinergi dan pada jangka menengah dan panjang, kualitas +harmonisasi yang kuat antara Pemerintah informasi kinerja pada belanja K/L akan +7-14 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +terus disempurnakan, antara lain melalui pelengkap untuk menghindari crowding out +kebijakan: (1) Perluasan standardisasi kepada effect dan sebagai upaya natural hedging; dan +tema-tema di luar Program Dukungan (5) pelaksanaan pengelolaan portofolio utang +Manajemen; (2) Pengembangan perumusan (liability management) dengan melanjutkan upaya +biaya standar berdasarkan kebijakan perluasan debt swap, konversi pinjaman debt switch dan +standardisasi; (3) Peningkatan kesesuaian buyback untuk mengendalikan risiko utang. +antara informasi kinerja pusat dan daerah; dan +(4) Penuntasan integrasi sistem informasi pada b. Program Pengelolaan Subsidi +aspek perencanaan pembangunan dan aspek +Kebijakan program pengelolaan subsidi +penganggaran yang disertai dengan penguatan +jangka menengah akan diarahkan untuk: +sistem monitoring dan evaluasi. +(1) pelaksanaan transformasi subsidi energi +lebih tepat sasaran dari subsidi berbasis +2. Belanja Non Kementerian Negara/ +komoditas menjadi subsidi berbasis penerima +Lembaga +manfaat; (2) pengelolaan belanja subsidi +a. Program Pengelolaan Utang (energi dan non-energi) secara lebih efisien +dengan memperhatikan ketepatan sasaran +Dalam periode jangka menengah, Pemerintah +penerimanya; (3) pengendalian anggaran +akan tetap mengambil langkah kebijakan fiskal +subsidi; (4) penggunaan metode perhitungan +ekspansif dengan defisit fiskal yang terukur +subsidi yang didukung dengan perbaikan basis +dan terarah. Kebijakan ekspansif ini tentunya +data yang transparan; dan (5) penataan ulang +akan memiliki konsekuensi pada penggunaan +sistem penyaluran subsidi agar lebih akuntabel. +pembiayaan utang untuk menutup defisit +tersebut, sehingga akan berdampak pada +c. Program Pengelolaan Hibah +pembayaran bunga utang. Kebijakan belanja +pembayaran bunga utang terutama difokuskan Dalam jangka menengah program +pada pemenuhan kewajiban Pemerintah pengelolaan hibah akan tetap diarahkan untuk: +kepada pemberi pinjaman dan investor secara (1) memperkuat tujuan dan kepentingan +tepat waktu dan tepat jumlah untuk menjaga nasional Indonesia di tataran global; +akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan (2) dukungan pelaksanaan diplomasi, +utang. termasuk diplomasi ekonomi, diplomasi +kedaulatan wilayah Indonesia, dan diplomasi +Selanjutnya, Pemerintah juga akan terus sosial budaya; serta (3) penguatan engagement +berupaya untuk meningkatkan efisiensi bunga dengan development partner internasional untuk +utang. Hal ini antara lain dilakukan melalui: memperkuat efektivitas pemberian hibah. +(1) pendalaman dan pengembangan pasar +d. Program Pengelolaan Belanja Lainnya +keuangan yang berkesinambungan untuk +mendorong penurunan imbal hasil SBN; Kebijakan Program Pengelolaan Belanja +(2) mengoptimalkan komposisi pembiayaan Lainnya dalam jangka menengah diarahkan +utang yang memiliki biaya dan risiko yang antara lain untuk: (1) antisipasi risiko fiskal +lebih baik; (3) optimalisasi potensi pendanaan akibat perubahan asumsi ekonomi makro dan/ +utang dari dalam negeri untuk mendorong atau kebijakan fiskal; (2) antisipasi kegiatan +kemandirian pembiayaan, termasuk SBN tanggap darurat dan penanggulangan bencana; +Ritel; (4) sumber utang dari luar negeri sebagai +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-15 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +(3) antisipasi pembayaran atas kewajiban publik; (2) peningkatan efektivitas birokrasi +Pemerintah sesuai hasil audit; (4) antisipasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat; +tambahan pegawai baru, honorarium, (3) peningkatan kompetensi, pembinaan, +tunjangan khusus, dan belanja pegawai lainnya; dan tata kelola aparatur sipil negara; +(5) antisipasi dukungan kebijakan ketahanan (4) peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan +pangan dan stabilisasi harga pangan; dan (6) belanja daerah; dan (5) penguatan diplomasi +antisipasi keperluan mendesak. ekonomi dan kerjasama internasional. +e. Program Pengelolaan Transaksi Khusus 2. Fungsi Pertahanan +Kebijakan belanja pemerintah pusat pada Dalam periode jangka menengah, untuk +program pengelolaan transaksi khusus dalam mendukung agenda pembangunan nasional +jangka menengah antara lain diarahkan untuk: yang dituangkan kedalam RPJMN tahun 2020- +(1) mendukung implementasi UU Nomor 40 2024, Kemhan dan TNI harus menjalankan +tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial tugas dan fungsinya selaku penyelenggara +Nasional, khususnya untuk aparatur negara; pertahanan negara dalam pemerintahan agar +(2) melanjutkan kontribusi terhadap sasaran pembangunan yang ditetapkan dapat +pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap tercapai. sasaran pembangunan yang telah +pensiunan PNS dan TNI/POLRI; ditetapkan mencakup keseluruhan program +(3) memenuhi kewajiban kontribusi Pemerintah dan kegiatan prioritas nasional dan sasaran +Indonesia pada organisasi internasional dan pembangunan Kemhan dan TNI. +trust fund dalam rangka menjaga kredibilitas +Pemerintah di tingkat internasional; Fungsi pertahanan dalam jangka menengah +(4) mendukung percepatan pembangunan difokuskan untuk: (1) memperkuat keamanan +infrastruktur yang dilaksanakan melalui laut, daerah perbatasan, dan pulau-pulau +skema KPBU dengan prioritas pada sektor- kecil terluar/tertinggal/terdepan (PPKT); +sektor infrastruktur layanan dasar perkotaan (2) memenuhi kebutuhan Alutsista TNI +(urban) seperti sektor air, perumahan, dengan didukung pemberdayaan industri +kesehatan/rumah sakit, pengelolaan sampah, pertahanan dalam negeri dalam upaya +jaringan gas, dan transportasi perkotaan; memenuhi kebutuhan kekuatan pokok +dan (5) mendukung percepatan mobilisasi minimum (minimum essential force/MEF); +ASN dan TNI/POLRI maupun percepatan (3) membangun teknologi, sistem informasi +pembangunan pada Ibu Kota Nusantara (IKN) dan komunikasi bidang pertahanan dalam +dalam rangka pemerataan ekonomi, penduduk, rangka membangunan kerjasama internasional +maupun pendapatan masyarakat. dengan negara–negara lain; (4) meningkatkan +keamanan dan kedaulatan wilayah NKRI +7.4.1.2 Belanja Pemerintah Pusat terutama pada lintas batas negara (cross border) +dari ancaman terorisme, radikalisme, dan +Menurut Fungsi +transnasional termasuk obat-obat terlarang +1. Fungsi Pelayanan Umum +(narkoba); (5) meningkatkan kesiapan operasi +Fungsi pelayanan umum dalam jangka alutsista TNI, termasuk pemeliharaan, +menengah diarahkan pada: (1) peningkatan perawatan, dan perbaikan alat peralatan +keterbukaan informasi dan komunikasi pertahanan yang dimiliki TNI dalam rangka +7-16 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +melaksanakan tugas-tugas baik OMP maupun Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. +OMSP; (6) meningkatkan sistem pertahanan Polri menindaklanjuti dengan melakukan +dan intelijen siber yang terintegrasi, sinergis persiapan-persiapan yaitu menyusun rencana +dan modern; (7) meningkatkan pemeliharaan pemindahan Mabes Polri yang meliputi personel, +profesionalisme melalui peningkatan kualitas Faskon, Almatsus, konsep Smart Security dalam +dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit Smart City yang merupakan konsep Ibu Kota +TNI termasuk penugasan operasi militer Negara baru beserta kebutuhan anggarannya. +maupun nonmiliter serta menyediakan fasilitas Polri sesuai dengan fungsi mempersiapkan cipta +perumahan dinas prajurit; (8) mendukung kondisi dan pengamanan sebelum, saat dan +pelaksanaan mobilsasi pegawai ASN maupun pasca pemindahan Ibu Kota Negara sehingga +anggota TNI dalam rangka pengamanan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman, +wilayah dan percepatan pembangunan Ibukota tertib dan terkendali serta tidak menimbulkan +Nusantara; (9) mendukung pembangunan gejolak yang berarti. Pada tahun 2024 Polri +dan penataan sistem pertahanan militer telah siap secara administratif dan operasional +terpadu di wilayah Kalimantan Timur sebagai melaksanakan tugas di Ibu Kota Negara Baru. +lokasi pemindahan ibukota Nusantara; +dan (10) meningkatkan srategi kebijakan Dalam melaksanakan fungsi ketertiban dan +dalam rangka karekter pembangunan keamanan jangka menengah, maka K/L terkait +bangsa ditempuh dengan pembinaan akan memfokuskan untuk: (1) mendukung +kesadaran dan kemampuan bela negara. pemenuhan Alat Material Khusus (Almatsus) +Polri untuk mendukung pelaksanaan operasi +3. Fungsi Ketertiban dan Keamanan keamanan dan ketertiban masyarakat; +(2) memantapkan kemampuan dan +Sebagai alat negara, Polri dalam menyusun +meningkatkan profesionalisme Polri untuk +perencanaan kerangka anggaran jangka +melindungi dan mengayomi masyarakat, +menengah perlu memperhatikan arahan +mencegah tindak kejahatan dan kriminalitas +strategis yang terdapat dalam RPJPN dan +termasuk pencegahan dan penanggulangan +RPJMN 2004-2024. Selain memperhatikan +terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan +arahan strategis tersebut, Polri juga +gangguan Kamtibmas lainnya; (3) membangun +memperhatikan prioritas nasional. Dalam hal +kapabilitas lembaga intelijen dan kontra-intelijen +ini, arahan nasional tentang keamanan dan +negara dalam penciptaan keamanan nasional; +ketertiban harus dijabarkan ke dalam arah +(4) penguatan pencegahan dan penanggulangan +kebijakan dan strategi Polri. Berdasarkan hal +penyalahgunaan obat terlarang (narkoba); +tersebut, Polri fokus dalam melayani stakeholders +(5) terbangunnya sistem keamanan nasional +serta menjalankan fungsi keamanan dan +yang terintegrasi dengan meningkatkan +ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, +koordinasi antarinstitusi pertahanan dan +dan memberikan perlindungan, pengayoman, +keamanan dengan institusi lainnya; dan +dan pelayanan kepada masyarakat. +(6) mendukung pelaksanaan mobilsasi +pegawai ASN maupun anggota Polri dalam +Pada tanggal 26 Agustus 2019 Presiden +rangka pengamanan wilayah dan percepatan +telah melaksanakan konferensi pers tentang +pembangunan Ibukota Nusantara. +pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten +Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-17 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +4. Fungsi Ekonomi penyediaan infrastruktur dan penyebarluasan +informasi geospasial. +Fungsi ekonomi dalam jangka menengah +diarahkan pada: (1) menjamin ketersediaan +6. Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum +dan pemenuhan infrastruktur layanan dasar +(perumahan dan permukiman, serta air Fungsi perumahan dan fasilitas umum +minum) yang layak, untuk menjamin kehidupan dalam jangka menengah akan diarahkan +masyarakat yang sehat dan produktif; pada pembangunan infrastruktur pelayanan +(2) mendorong penyelesaian pembangunan dasar yang meliputi perumahan permukiman +infrastruktur konektivitas sebagai penggerak termasuk air minum, air limbah domestik dan +ekonomi serta peningkatan kualitas layanan persampahan untuk mendukung peningkatan +transportasi publik; (3) mendukung ketahanan kesehatan masyarakat dan lingkungan. +energi melalui program EBT dan energi hijau Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara +serta pemenuhan pasokan energi listrik; (4) lain penyediaan akses masyarakat terhadap +meningkatkan layanan akses digital yang perumahan dan permukiman layak dan +mendukung pengembangan ekonomi digital; terjangkau, melanjutkan penanganan rumah +(5) mendukung ketahanan pangan melalui tidak layak huni dan penanganan permukiman +pengembangan Food Estate dalam memenuhi kumuh terpadu, integrasi hulu-hilir dalam +kecukupan pangan nasional; (6) melanjutkan penyediaan rantai layanan air minum dan +penyaluran bantuan subsidi secara tepat sasaran sanitasi serta pengelolaan persampahan +dalam rangka meningkatkan produktivitas dan terpadu. +daya saing UMKM serta petani, dan menjaga +daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. 7. Fungsi Kesehatan +Kebijakan fungsi kesehatan jangka menengah +5. Fungsi Perlindungan Lingkungan +diarahkan untuk penguatan cakupan kesehatan +Hidup +semesta terutama mendukung pemerataan +Fungsi perlindungan lingkungan hidup dalam kinerja sistem kesehatan di seluruh wilayah +jangka menengah akan diarahkan antara Indonesia dengan penguatan pelayanan +lain untuk mendukung pengurangan dan kesehatan dasar dan rujukan serta distribusi +penanggulangan pencemaran; mendukung tenaga kesehatan. Untuk mencapai tujuan +peningkatan ketahanan bencana dan perubahan bidang kesehatan tersebut, upaya-upaya akan +iklim; dan mendukung pembangunan rendah yang dilakukan Pemerintah antara lain: (1) +karbon. Berbagai kebijakan tersebut akan peningkatan kapasitas dan kapabilitas layanan +dilaksanakan melalui antara lain pengendalian kesehatan rujukan di seluruh wilayah Indonesia, +pencemaran lingkungan, pemulihan kerusakan yang berfokus pada peningkatan kegiatan +lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan promotif dan preventif serta pemenuhan +bahan dan limbah berbahaya dan beracun, alat kesehatan RS; (2) penguatan kemandirian +rehabilitasi hutan, pengelolaan kawasan farmasi dan ketahanan tanggap darurat +konservasi, konservasi keanekaragaman hayati dalam negeri, antara lain melalui peningkatan +spesies dan genetik, pengendalian kebakaran produksi obat, vaksin, dan alat kesehatan dalam +hutan dan lahan, pencegahan dan pemulihan negeri, pengembangan produksi bahan baku +kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan obat dalam negeri, serta penguatan jejaring +7-18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +nasional surveilans kesehatan; (3) peningkatan menyesuaikan model bisnis pasca pandemi dan +pemanfaatan teknologi sektor kesehatan, membangun awareness terhadap pentingnya tata +dengan prioritas pada pelaksanaan integrasi +kelola organisasi yang baik; (4) pengelolaan +SDM dan kelembagaan pariwisata antara +dan pengembangan data kesehatan dan aplikasi +lain melalui optimasi kelembagaan maupun +pelayanan kesehatan, serta pengembangan +kurikulum Pendidikan dan pelatihan vokasi +ekosistem teknologi kesehatan; (4) penguatan +pariwisata dan ekonomi kreatif pendidikan dan +ketersediaan dan distribusi tenaga kesehatan, +pelatihan vokasi yang dilakukan akan mampu +melalui berbagai upaya peningkatan kuantitas +menghasilkan SDM yang siap bekerja sesuai +tenaga kesehatan, pemerataan distribusi bidang keahliannya. Strategi ini menitikberatkan +tenaga kesehatan melalui beasiswa afirmasi pada optimasi pendidikan dan pelatihan +daerah, pemberdayaan diaspora kesehatan, vokasi pariwisata dan ekonomi kreatif, baik +kelembagaan pendidikan dan pelatihannya, +serta pelaksanaan sertifikasi internasional bagi +maupun kurikulum yang disesuaikan dengan +tenaga kesehatan dalam negeri. +kebutuhan lapangan kerja; (5) mendorong +riset, inovasi, adopsi teknologi, serta kebijakan +8. Fungsi Pariwisata +pariwisata yang berkualitas dan berorientasi +Kebijakan fungsi pariwisata dalam jangka pada peningkatan nilai tambah dan daya saing. +menengah diarahkan untuk melanjutkan +kebijakan pembangunan sektor pariwisata 9. Fungsi Agama +terhadap ketahanan ekonomi nasional. +Kebijakan fungsi agama dalam jangka +Rancangan arah dan strategi kebijakan +menengah diarahkan untuk melanjutkan +di jangka menengah, antara lain: (1) +kebijakan sebelumnya dengan lebih +pengembangan destinasi pariwisata, antara +meningkatkan kualitas: (1) pemahaman dan +lain melalui kebijakan meningkatkan kesiapan +destinasi pariwisata berdasarkan prioritas pengamalan ajaran agama, antara lain melalui +sesuai permintaan pasar secara komprehensif, kebijakan pembinaan dan peningkatan +terintegrasi dan berkelanjutan. Strategi ini kompetensi penyuluh agama dan penyiar +menekankan kepada pengembangan dan agama dalam melakukan bimbingan keagamaan +pengelolaan destinasi pariwisata nasional kepada umat beragama; (2) moderasi beragama +dalam menarik wisatawan mancanegara dan kerukunan umat beragama, antara lain +maupun wisatawan nusantara. Pengembangan +melalui kebijakan peningkatan peran penyuluh +dan pengelolaan destinasi dilakukan dengan +agama, lembaga keagamaan, organisasi sosial +memperhatikan aspek kebersihan, keselamatan, +keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, +dan keamanan; (2) pemasaran pariwisata +dan menginternalisasi dan menyebarkan +berbasis kemitraan strategis yang difokuskan +nilai-nilai agama yang moderat, substantif, +pada pasar potensial dengan menggarap ceruk +inklusif, dan toleran; (3) penyiaran moderasi +pasar (niche market) wisatawan manca negara +beragama pada lembaga keagamaan, institusi, +premium, yaitu wisatawan dengan pengeluaran +dan media masa, antara lain melalui kebijakan +yang tinggi selama berada di destinasi wisata. +Strategi ini dilakukan melalui promosi Meeting, penyusunan literasi keagamaan yang moderat +Incentives, Conference and Exhibition (MICE) selaras dengan kearifan lokal, dalam bentuk +kepada wisatawan di dalam maupun di luar elektronik yang disimpan dalam clearing house +negeri; (3) pengembangan industri pariwisata yang mudah diakses; (4) keselarasan relasi +yang terintegrasi dengan pengembangan +agama dan budaya, antara lain melalui kebijakan +ekonomi kreatif yang dilakukan dengan +penguatan dialog lintas agama dan budaya +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-19 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +yang melibatkan unsur agamawan, budayawan, lintas sektor untuk penerapan pendidikan anak +media, kaum milenial, dan akademisi; usia dini holistik integratif (PAUD-HI), dan +(5) pelayanan kehidupan beragama, antara lain penguatan layanan satu tahun pra-sekolah; dan +melalui kebijakan digitalisasi layanan keagamaan (4) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan +agar mudah diakses, transparan dan kaya informasi; pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan +dan (6) pemanfaatan ekonomi keagamaan yang merata, dengan percepatan revitalisasi +umat antara lain melalui kebijakan penyusunan lembaga pendidikan tenaga kependidikan +regulasi dan pendataan lembaga pengelola (LPTK) dan penguatan pendidikan profesi +dana sosial keagamaan dan potensi ekonomi guru (PPG), peningkatan kualifikasi guru +keagamaan umat. dan dosen, penerapan strategi distribusi dan +redistribusi berbasis pemetaan kebutuhan, +10. Fungsi Pendidikan peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja, +dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan +Kebijakan fungsi pendidikan dalam jangka +tenaga kependidikan. +menengah diarahkan untuk membangun +SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, +11. Fungsi Perlindungan Sosial +terampil, mengusai ilmu pengetahuan dan +teknologi yang didukung dengan kerja sama Fungsi perlindungan sosial dalam jangka +industri dan talenta global. Untuk mencapai menengah diarahkan pada meningkatkan +tujuan tersebut langkah-langkah yang akan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya +dilakukan, antara lain: (1) peningkatan saing. Untuk mencapai tujuan tersebut +kualitas pengajaran dan pembelajaran dengan langkah-langkah yang akan dilakukan, antara +penerapan kurikulum dan model pembelajaran lain: (1) meningkatnya kemandirian sosial +untuk mendorong penguasaan kemampuan ekonomi penduduk miskin dan rentan melalui +berpikir tingkat tinggi, kualitas sistem penilaian peningkatan kemampuan penduduk miskin +hasil belajar termasuk penilaian pada tataran dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan +kelas oleh pendidik, peningkatan kompetensi dasar, peningkatan keberfungsian sosial +pendidik, penguatan keterampilan nonteknis penduduk miskin dan rentan, peningkatan +dan pendidikan karakter, peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin +pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, dan rentan; (2) meningkatnya kualitas +peningkatan kualitas kepemimpinan di pemberi layanan kesejahteraan sosial melalui +sekolah, peningkatan pengasuhan dan peran peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan +keluarga dalam pendidikan, dan kesentosaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan +siswa (student well-being), serta kesehatan mental social; (3) meningkatnya kualitas data terpadu +dalam pendidikan; (2) percepatan pelaksanaan kesejahteraan sosial, melalui penguatan skema +wajib belajar dengan meningkatkan layanan dan pendataan terpadu; (4) memberikan +pencegahan putus sekolah, strategi pendataan, perlindungan terhadap perempuan dari berbagai +penjangkauan, dan sinkronisasi upaya lintas tindak kekerasan; (5) meningkatkan kualitas +sektor dalam penanganan anak tidak sekolah hidup dan peran perempuan di berbagai bidang +(ATS), pemenuhan sarana dan prasarana pembangunan; (6) meningkatkan perlindungan +pendidikan berdasarkan kebutuhan, dan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, +afirmasi pada daerah 3T, termasuk pemulihan dan perlakuan salah lainnya; (7) melanjutkan +di daerah terdampak bencana; (3) kolaborasi pemenuhan kewajiban Pemerintah dalam +7-20 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +rangka jaminan sosial bagi PNS/TNI/Polri dilihat pada Grafik 7.5. Selanjutnya proyeksi +dan pensiunan; dan (8) melanjutkan subsidi TKD untuk mendukung bidang pendidikan, +bunga kredit perumahan dan bantuan uang kesehatan, dan infrastruktur disajikan pada +muka perumahan. Grafik 7.6, Grafik 7.7, dan Grafik 7.8. +7.4.2 Transfer ke Daerah +GRAFIK 7.5 Grafik 7.5 Proyeksi Transfer Ke Daerah, 2024-2027 +PROYEKSI TRANSFER KE DAERAH, 2024-2027 +(triliun rupiah) Grafik 7.6 Proyeksi Anggaran Pendidikan Melalui TKD, 2024-2027 +Anggaran TKD merupakan instrumen 1.000,0 +Grafik 7.7 Proyeksi Anggaran Kesehatan Melalui TKD, 2024-2027 +800,0 +penting dalam mendorong pembangunan Grafik 7.8 Proyeksi Anggaran Infrastruktur Melalui TKD, 2024-2027 +600,0 +dan pertumbuhan ekonomi di daerah secara +400,0 +merata dan berkeadilan, yang pada akhirnya +200,0 +akan berdampak kepada kesejahteraan - +RAPBN Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas +masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, 2024 2025 2026 2027 +pengalokasian TKD harus dapat berkontribusi Sumber: Kementerian Keuangan +secara optimal dalam pencapaian +rencana pembangunan nasional. Dalam +rangka mendukung tujuan dimaksud, +GRAFIK 7.6 +kebijakan pengelolaan TKD dalam PROYEKSI ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI TKD, +2024-2027 +jangka menengah akan diarahkan untuk: (triliun rupiah) +400,0 +350,0 +(1) penguatan pengelolaan TKD ke depan untuk +300,0 +250,0 +menjawab tantangan dinamika desentralisasi +200,0 +150,0 +fiskal dan isu strategis nasional; (2) enforcement 100,0 +50,0 +pemenuhan pemerintah daerah untuk belanja - +RAPBN Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas +wajib sesuai ketentuan perundang-undangan, 2024 2025 2026 2027 +antara lain bidang pendidikan dan bidang Sumber: Kementerian Keuangan +kesehatan; (3) refocusing pemanfaatan belanja +GRAFIK 7.7 +PROYEKSI ANGGARAN KESEHATAN MELALUI TKD, +mandatory oleh daerah untuk penguatan akses +2024-2027 +(triliun rupiah) +dan layanan, termasuk kualitas SDM; dan 90,0 +80,0 +(4) sinergitas program dan kebijakan dengan 70,0 +60,0 +50,0 +belanja K/L maupun program pemerintah 40,0 +30,0 +yang relevan. 20,0 +10,0 +- +RAPBN Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas +Mempertimbangkan hal tersebut, pada 2024 2025 2026 2027 +Sumber: Kementerian Keuangan +periode jangka menengah, Pemerintah akan +terus melakukan penguatan pengelolaan +GRAFIK 7.8 +PROYEKSI ANGGARAN INFRASTRUKTUR MELALUI TKD, +TKD untuk mendukung pembangunan yang 2024-2027 +(triliun rupiah) +inklusif yang tetap fokus pada pembangunan 140,0 +120,0 +daerah sebagai ciri negara yang melaksanakan 100,0 +80,0 +desentralisasi fiskal dan seiring dengan 60,0 +40,0 +dinamika perekonomian nasional yang 20,0 +- +diperkirakan semakin kondusif. Selanjutnya, RAPBN Bawah Atas Bawah Atas Bawah Atas +2024 2025 2026 2027 +proyeksi TKD jangka menengah dapat +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-21 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +Mulai tahun 2023 DBH dialokasikan DAK Nonfisik diproyeksikan juga terus +berdasarkan realisasi penerimaan negara meningkat dalam periode jangka menengah. +satu tahun sebelumnya (T-1). Seiring dengan Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan +peningkatan proyeksi penerimaan pajak DAK Nonfisik ditujukan untuk mendukung +maupun PNBP pada beberapa tahun ke depan, program prioritas nasional diantaranya +maka DBH diproyeksikan akan mengalami penguatan pelayanan dasar publik prioritas, +peningkatan. Peningkatan alokasi DBH pada yaitu bidang pendidikan dan kesehatan. +periode jangka menengah diperkirakan lebih +moderat dibandingkan dengan peningkatan Hibah kepada Daerah diproyeksikan +realisasi DBH dua tahun terakhir seiring berfluktuasi dalam periode jangka menengah +fluktuasi harga komoditas. Kebijakan DBH mengingat sebagian besar program-program +periode jangka menengah difokuskan untuk hibah telah selesai di tahun 2023 dan 2024. +meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam Kebijakan pengalokasian Hibah kepada +rangka mengurangi vertical imbalance dan Daerah pada periode jangka menengah +untuk mengatasi eksternalitas negatif. DBH diarahkan untuk: (1) peningkatan penyediaan +juga akan diarahkan untuk meningkatkan layanan infrastruktur dasar; (2) mendukung +kinerja pemerintah daerah antara lain dalam penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan +mendukung optimalisasi penerimaan negara ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan; +dan/atau pemeliharaan lingkungan. (3) penanganan pemulihan infrastruktur dan +perekonomian daerah pasca bencana alam; dan +Kebijakan DAU pada periode jangka menengah (4) penguatan kualitas pelaksanaan kegiatan +difokuskan untuk meningkatkan kualitas melalui monitoring dan evaluasi (monev) +kinerja layanan publik daerah melalui sinergi dan sinergi antar K/L untuk mendorong +kebijakan penggunaan DAU yang Ditentukan peningkatan capaian output. +Penggunaannya dengan program prioritas +nasional. Pola penyaluran berbasis kinerja Kebijakan Dana Otsus pada periode jangka +akan terus dilaksanakan untuk memastikan menengah diarahkan antara lain: (1) perbaikan +bahwa DAU sebagai sumber daya keuangan perencanaan dengan capaian output yang terukur +daerah telah digunakan dengan optimal dalam mengacu kepada rencana induk pengelolaan +mencapai output layanan di bidang pendidikan, Dana Otsus; (2) penguatan pembinaan dan +kesehatan, pekerjaan umum, serta layanan pengawasan pengelolaan Dana Otsus dengan +umum bagi masyarakat. melibatkan DPR, DPD, Pemerintah Pusat, +pemerintah daerah, BPK, dan perguruan +DAK Fisik diproyeksikan terus meningkat tinggi negeri; serta (3) penguatan monitoring +dalam periode jangka menengah. Peningkatan dan evaluasi dalam rangka meningkatkan +alokasi DAK Fisik tersebut ditujukan untuk akuntabilitas penggunaan Dana Otsus. +mendukung program prioritas nasional sejalan +dengan RPJMN 2025-2029. Kebijakan DAK Kebijakan Dana Keistimewaan DIY pada +Fisik pada periode jangka menengah antara lain periode jangka menengah diarahkan untuk: +diarahkan untuk mendukung pembangunan di (1) meningkatkan kualitas perencanaan melalui +daerah yang sejalan dengan program prioritas penyusunan grand design yang selaras dengan +nasional. program/kebijakan belanja pemerintah yang +7-22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +relevan; (2) mendorong ketepatan penggunaan Insentif Fiskal atas pencapaian kinerja pemda +melalui kesesuaian target dengan capaian yang telah ditetapkan di bidang pengelolaan +output dan outcome yang terukur dan fokus pada keuangan daerah, pelayanan umum +tujuan Dana Keistimewaan dalam peraturan pemerintahan, dan pelayanan dasar; serta +perundang-undangan; dan (3) meningkatkan (2) pemanfaatan Insentif Fiskal untuk +pemantauan dan evaluasi dalam mendukung mendukung pencapaian prioritas nasional +efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan dan kebutuhan daerah dalam meningkatkan +keistimewaan DIY. kualitas dan/atau mempercepat penyediaan +layanan dasar publik. +Kebijakan Dana Desa pada periode jangka +menengah diarahkan untuk: (1) melanjutkan 7.5 Kebijakan dan Prakiraan Maju Defisit +kebijakan pengalokasian Dana Desa +dan Pembiayaan Anggaran Jangka +sesuai UU HKPD, melalui pengalokasian +Menengah +berdasarkan formula dan alokasi tambahan +tahun berjalan berdasarkan kriteria tertentu, +Dalam rangka mendukung transformasi +dan mempertimbangkan kinerja desa dalam +ekonomi, maka kebijakan fiskal akan terus +pengelolaan Dana Desa; (2) memperkuat fokus +didorong agar lebih sehat dan +dan prioritas pemanfaatan Dana Desa dalam +berkesinambungan dalam jangka menengah- +rangka dukungan penanganan kemiskinan +panjang. Hal tersebut ditempuh dengan +ekstrem, program ketahanan pangan hewani, +melakukan konsolidasi dengan disertai +penanganan kesehatan masyarakat, termasuk +reformasi fiskal yang komprehensif baik pada +stunting, operasional pemerintah desa, serta +sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. +dukungan program sektor prioritas di +Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan +desa sesuai potensi dan karakteristik desa, +tax ratio akan terus meningkat dan belanja yang +termasuk bantuan permodalan BUMDes; (3) +semakin berkualitas terefleksi pada primary +meningkatkan tata kelola pengelolaan dan +balance yang menuju positif, defisit terkendali, +penyaluran Dana Desa melalui pemisahan +dan rasio utang dalam batas manageable. +penyaluran Dana Desa earmarked dan +Pada tahun 2027, rasio utang terhadap PDB +nonearmarked berdasarkan kinerja pelaksanaan +diharapkan berada pada rentang 36,81-38,08 +yang disalurkan secara langsung dari RKUN +persen. +ke RKD, pemberian reward berupa percepatan +penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Dalam rangka menjaga konsolidasi fiskal, +Mandiri, dan penerapan sanksi berupa Pemerintah melalui strategi pengelolaan +penghentian penyaluran Dana Desa terhadap utang jangka menengah, berkomitmen +desa bermasalah atau penyalahgunaan Dana menjaga prinsip pengelolaan utang dengan +Desa; serta (4) memperkuat monitoring mengedepankan: (1) prinsip akseleratif, yaitu +pelaksanaan kebijakan fiskal nasional jangka mendorong pemanfaatan utang sebagai +menengah di tingkat desa dan sinergi instrumen countercyclical dalam rangka +penggunaan Dana Desa. percepatan pemulihan sosial-ekonomi dan +reformasi struktural; (2) prinsip efisiensi biaya +Kebijakan Insentif Fiskal pada periode jangka +utang, yaitu mendorong efisiensi biaya utang +menengah diarahkan antara lain: (1) pemberian +melalui pendalaman pasar meliputi perluasan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-23 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +basis investor, penyempurnaan infrastruktur Dalam penyelenggaraan penerbitan utang +pasar SBN, dan diversifikasi pembiayaan jangka menengah, Pemerintah tetap +utang; serta (3) prinsip keseimbangan, berkomitmen untuk mewujudkan portofolio +yaitu mewujudkan keseimbangan antara utang dengan risiko yang manageable. Dalam +makroekonomi dan fiskal serta target biaya dan mewujudkannya, pengadaan utang baru +risiko melalui komposisi portofolio utang yang diarahan dengan mempriotitaskan dalam +optimal dalam rangka mendukung terwujudnya mata uang rupiah, tingkat bunga tetap, dan +kesinambungan fiskal. tenor menengah-panjang. Pada periode yang +sama, Pemerintah terus berkomitmen untuk +Kebijakan umum pengelolaan utang dalam mengelola utang agar sesuai koridor yang +periode jangka menengah mengarahkan ditetapkan dalam Strategi Pengelolaan Utang +Pemerintah untuk: (1) mengendalikan rasio Jangka Menengah. +utang terhadap PDB pada batas aman +dalam mendukung kesinambungan fiskal; Di sisi pembiayaan investasi, arah kebijakan +(2) mengoptimalkan sumber utang dari periode jangka menengah dengan +dalam negeri dan memanfaatkan sumber mempertimbangkan kesinambungan program +utang luar negeri sebagai pelengkap; dalam mendukung tercapainya agenda +(3) mengembangkan instrumen utang dalam pembangunan RPJMN IV tahun 2020–2024 +rangka memperluas alternatif sumber adalah: (1) mendorong penguatan kualitas SDM +pembiayaan; (4) memperluas basis investor yang berdaya saing serta memenuhi keadilan +melalui sosialisasi dan edukasi yang aktif antar generasi; (2) mendukung akselerasi +dan dinamis; (5) mendorong pengembangan kelanjutan pembangunan infrastruktur yang +pembiayaan inovatif dan berkelanjutan dalam menjadi program prioritas nasional serta +mendukung pembiayaan pembangunan, memperkuat peran Sovereign Wealth Fund (SWF) +percepatan transformasi ekonomi, serta sebagai dukungan alternatif pembiayaan +pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN; infrastruktur; (3) meningkatkan dukungan +(6) mengoptimalkan pemanfaatan skema akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan +liability management dan/atau instrumen MBR; serta (4) mendorong peningkatan ekspor +lindung nilai dalam mengendalikan risiko serta mendukung percepatan pemulihan +utang; (7) menerapkan kebijakan pemberian ekonomi nasional. +penjaminan yang terukur dan prudent +dalam menjaga momentum pertumbuhan Selain itu, akselerasi penyediaan infrastruktur +dan percepatan transformasi ekonomi dalam jangka menengah juga akan didukung +dengan tetap memperhatikan risiko fiskal; melalui mekanisme pemberian penjaminan. +(8) melakukan koordinasi pengelolaan Kewajiban penjaminan jangka menengah +risiko utang dalam keranga pengelolaan diarahkan untuk meningkatkan kelayakan +risiko keuangan negara; serta proyek infrastruktur atau program penugasan +(9) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah dalam rangka pemberdayaan +pengelolaan utang melalui penyediaan peran swasta, badan usaha, dan BUMN, serta +informasi publik secara berkala dan strategi untuk mendukung penyelenggaraan cadangan +komunikasi holistik dan terstruktur. pangan Pemerintah. +7-24 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Bab 7 Kerangka Anggaran Jangka Menengah +Prakiraan maju pemberian pinjaman diajukan PT PLN (Persero) dalam bentuk +jangka menengah didominasi oleh proyek proyek pipeline masih dalam tahap pengajuan +ketenagalistrikan/EBET milik PT PLN untuk memperoleh SLA. +(Persero) dan proyek pendanaan infrastruktur +oleh PT SMI (Persero) serta proyek konstruksi Dengan memperhatikan kebijakan pada +MRT Fase II oleh Pemprov DKI Jakarta. pembiayaan anggaran pada jangka menengah, +Sejumlah proyek ketenagalistrikan yang proyeksi defisit dan pembiayaan anggaran +ditampilkan pada Grafik 7.9. +GRAFIK 7.9 +PROYEKSI DEFISIT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN 2024-2027 +(triliun rupiah) +Rp persen +800,0 0,0 Grafik 7.9 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan Anggaran, 2024-2027 +700,0 +-0,5 +600,0 +-1,0 +500,0 +400,0 -1,5 +300,0 +-2,0 +200,0 +-2,5 +100,0 +0,0 -3,0 +RAPBN 2024 2025 2026 2027 +batas bawah Pembiayaan Anggaran batas atas Pembiayaan Anggaran +batas bawah defisit thd PDB batas atas defisit thd PDB +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7-25 Lampiran +Data Pokok APBN +Tahun 2019 ̶ 2024 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 1 +1 +LEBAT +4202-9102 +,ORKAM +IMONOKE +RASAD +ISMUSA +NBPAR +kooltuO +PPKL +PPKL +PPKL +PPKL +rotakidnI +4202 +3202 +2202 +1202 +0202 +9102 +2,5 +1,5 +3,5 +7,3 +1,2- +0,5 +)yoy,%( +imonokE +nahubmutreP +8,2 +1,3 +5,5 +9,1 +7,1 +7,2 +)yoy,%( +isalfnI +000.51 +001.51 +178.41 +213.41 +775.41 +641.41 +)$SU/pR( +rakuT +ialiN +7,6 +8,6 +0,7 +4,6 +9,5 +6,5 +)%( +nuhaT +01 +NBS +agnuB +ukuS +takgniT +08 +87 +79 +86 +04 +26 +)lerab/$SU( +aisenodnI +hatneM +kayniM +agraH +526 +416 +216 +066 +707 +647 +)irah +rep +lerab +ubir( +hatneM +kayniM +gnitfiL +330.1 +589 +459 +599 +389 +750.1 +)irah +rep +kaynim +arates +lerab +ubir( +saG +gnitfiL +nagnaueK +nairetnemeK +:rebmuS Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +2 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +2 +LEBAT +4202-9102 +,NBPA +NASAKGNIR +)haipur +railim( +NBPAR +kooltuO +PPKL +PPKL +PPKL +PPKL +naiarU +4202 +3202 +2202 +1202 +0202 +9102 +2,013.187.2 +9,842.736.2 +0,348.536.2 +1,743.110.2 +3,387.746.1 +6,336.069.1 +ARAGEN +NATAPADNEP +.A +6,978.087.2 +9,841.436.2 +0,741.036.2 +0,433.600.2 +5,059.826.1 +2,631.559.1 +IREGEN +MALAD +NATAPADNEP +.I +9,958.703.2 +0,843.811.2 +4,255.430.2 +1,148.745.1 +3,631.582.1 +9,141.645.1 +NAKAJAPREP +NAAMIRENEP +.1 +4,959.232.2 +0,054.540.2 +8,456.349.1 +7,541.474.1 +1,514.842.1 +2,880.505.1 +iregeN +malaD +kajaP +natapadneP +.a +6,009.47 +0,898.27 +7,798.09 +4,596.37 +2,127.63 +7,350.14 +lanoisanretnI +nagnagadreP +kajaP +natapadneP +.b +6,910.374 +9,008.515 +6,495.595 +0,394.854 +2,418.343 +3,499.804 +KAJAP +NAKUB +ARAGEN +NAAMIRENEP +.2 +6,034 +0,001.3 +1,696.5 +0,310.5 +8,238.81 +3,794.5 +HABIH +NAAMIRENEP +.II +2,531.403.3 +3,776.321.3 +7,262.690.3 +4,114.687.2 +1,184.595.2 +3,782.903.2 +ARAGEN +AJNALEB +.B +5,345.644.2 +4,242.892.2 +9,720.082.2 +8,307.000.2 +9,059.238.1 +9,313.694.1 +TASUP +HATNIREMEP +AJNALEB +.I +**9,422.770.1 +6,584.580.1 +7,476.480.1 +3,318.091.1 +3,716.950.1 +2,724.378 +L/K +ajnaleB +.1 +6,813.963.1 +8,657.212.1 +2,353.591.1 +5,098.908 +6,333.377 +7,688.226 +L/K +noN +ajnaleB +.2 +7,195.758 +8,434.528 +8,432.618 +6,707.587 +2,035.267 +4,379.218 +*HAREAD +EK +REFSNART +.II +)4,505.52( +)6,799.84( +)9,770.47( +)9,865.134( +)6,906.336( +)6,231.37( +REMIRP +NAGNABMIESEK +.C +)0,528.225( +)3,824.684( +)7,914.064( +)3,460.577( +)8,796.749( +)7,356.843( +)B +- +A( +NARAGGNA +)TISIFED( +/SULPRUS +.D +)92,2( +)03,2( +)53,2( +)75,4( +)41,6( +)02,2( +BDP +padahret +naraggnA +)tisifeD( +/sulpruS +% +0,528.225 +3,824.684 +1,879.095 +2,327.178 +8,392.391.1 +5,150.204 +NARAGGNA +NAAYAIBMEP +.E +5,580.846 +0,583.604 +4,910.696 +9,535.078 +5,826.922.1 +8,835.734 +GNATU +NAAYAIBMEP +.I +)0,612.671( +)7,063.351( +)3,427.601( +)8,264.241( +)2,896.401( +)0,983.94( +ISATSEVNI +NAAYAIBMEP +.II +)7,052( +6,910.4 +8,641.2 +1,049.1 +6,410.1 +)3,872.1( +NAMAJNIP +NAIREBMEP +.III +)0,428( +)5,033( +)9,031.1( +)7,517.2( +)6,095.3( +- +NANIMAJNEP +NABIJAWEK +.VI +2,030.25 +0,517.922 +2,766 +7,524.441 +5,939.07 +0,081.51 +AYNNIAL +NAAYAIBMEP +.V +- +- +5,855.031 +9,856.69 +1,695.542 +8,793.35 +NARAGGNA +NAAYAIBMEP +)NAGNARUKEK(/NAHIBELEK +hareaD +nahatniremeP +nad +tasuP +hatniremeP +aratnA +nagnaueK +nagnubuH +gnatnet +2202 +nuhaT +1 +romoN +gnadnU-gnadnU +nakrasadreb +rutalknemon +nahabureP +)* +: +.teK +irloP/INT/tasuP +NSA +ijag +nakianek +gnupmanem +muleB +)** +nagnaueK +nairetnemeK +:rebmuS Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 3 +3 +LEBAT +4202-9102 +.ARAGEN +NATAPADNEP +)haipur +railim( +NBPAR +kooltuO +PPKL +PPKL +PPKL +PPKL +naiarU +4202 +3202 +2202 +1202 +0202 +9102 +6,978.087.2 +9,841.436.2 +0,741.036.2 +0,433.600.2 +5,059.826.1 +2,631.559.1 +IREGEN +MALAD +NATAPADNEP +I +9,958.703.2 +0,843.811.2 +4,255.430.2 +1,148.745.1 +3,631.582.1 +9,141.645.1 +nakajapreP +naamireneP +.1 +4,959.232.2 +0,054.540.2 +8,456.349.1 +7,541.474.1 +1,514.842.1 +2,880.505.1 +iregeN +malaD +kajaP +natapadneP +.a +7,387.931.1 +4,897.040.1 +8,312.899 +6,676.696 +3,330.495 +7,562.277 +nalisahgneP +kajaP +natapadneP +)1 +8,373.67 +7,739.47 +6,248.77 +0,938.25 +7,620.33 +3,051.95 +sagiM +hPP +natapadneP +)a +9,904.360.1 +7,068.569 +2,173.029 +6,738.346 +6,600.165 +4,511.317 +sagimnoN +hPP +natapadneP +)b +0,563.018 +5,462.247 +5,906.786 +5,009.155 +1,823.054 +3,775.135 +haweM +gnaraB +sata +nalaujneP +kajaP +nad +ialiN +nahabmatreP +kajaP +natapadneP +)2 +2,281.62 +7,264.52 +7,462.32 +8,429.81 +6,359.02 +9,541.12 +nanugnaB +nad +imuB +kajaP +natapadneP +)3 +4,970.642 +0,012.722 +8,088.622 +8,715.591 +3,903.671 +9,124.271 +iakuC +natapadneP +)4 +0,945.01 +4,417.9 +1,686.7 +0,621.11 +8,097.6 +3,776.7 +aynniaL +kajaP +natapadneP +)5 +6,009.47 +0,898.27 +7,798.09 +4,596.37 +2,127.63 +7,350.14 +lanoisanretnI +nagnagadreP +kajaP +natapadneP +.b +5,273.75 +0,490.35 +7,770.15 +7,221.93 +5,344.23 +0,725.73 +kusaM +aeB +natapadneP +)1 +0,825.71 +0,408.91 +9,918.93 +7,275.43 +7,772.4 +7,625.3 +rauleK +aeB +natapadneP +)2 +6,910.374 +9,008.515 +6,495.595 +0,394.854 +2,418.343 +3,499.804 +kajaP +nakuB +arageN +naamireneP +.2 +6,118.791 +1,213.322 +9,077.862 +4,984.941 +1,522.79 +3,598.451 +malA +ayaD +rebmuS +natapadneP +.a +4,639.401 +5,106.301 +9,896.841 +4,616.69 +2,080.96 +9,980.121 +sagiM +ADS +natapadneP +)1 +1,209.57 +1,153.67 +9,299.111 +8,899.46 +8,868.44 +3,226.38 +imuB +kayniM +natapadneP +)a +3,430.92 +3,052.72 +9,507.63 +6,716.13 +3,112.42 +5,764.73 +imuB +saG +natapadneP +)b +1,578.29 +7,017.911 +0,270.021 +0,378.25 +9,441.82 +4,508.33 +sagimnoN +ADS +natapadneP +)2 +9,445.18 +5,479.901 +8,687.011 +4,538.44 +0,971.12 +7,343.62 +arabutaB +nad +lareniM +nagnabmatreP +natapadneP +)a +8,456.5 +7,186.5 +1,408.5 +3,004.5 +3,304.4 +3,700.5 +nanatuheK +natapadneP +)b +0,005.3 +0,826.1 +9,291.1 +2,807 +7,006 +9,125 +nanakireP +natapadneP +)c +4,571.2 +5,624.2 +2,882.2 +1,929.1 +0,269.1 +5,239.1 +imuB +sanaP +natapadneP +)d +5,548.08 +8,535.18 +1,795.04 +8,694.03 +5,080.66 +1,627.08 +nakhasipiD +arageN +naayakeK +irad +natapadneP +.b +2,010.111 +6,394.131 +3,423.691 +0,405.251 +3,002.111 +6,305.421 +aynniaL +PBNP +.c +4,253.38 +4,954.97 +3,209.98 +8,200.621 +3,803.96 +3,968.84 +ULB +natapadneP +.d +6,034 +0,001.3 +1,696.5 +0,310.5 +8,238.81 +3,794.5 +HABIH +NAAMIRENEP +II +2,013.187.2 +9,842.736.2 +0,348.536.2 +1,743.110.2 +3,387.746.1 +6,336.069.1 +ARAGEN +NATAPADNEP +nagnaueK +nairetnemeK +:rebmuS Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +4 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +4 +LEBAT +4202-9102 +,ISGNUF +TURUNEM +TASUP +HATNIREMEP +AJNALEB +)haipur +railim( +NBPAR +kooltuO +PPKL +PPKL +PPKL +PPKL +ISGNUF +EDOK +4202 +3202 +2202 +1202 +0202 +9102 +6,053.058 +4,191.127 +8,085.909 +7,929.055 +0,028.735 +7,090.004 +MUMU +NANAYALEP +1 +3,592.531 +6,586.441 +9,672.051 +9,897.521 +2,809.631 +5,424.511 +NANAHATREP +2 +4,808.881 +4,250.481 +5,897.171 +6,963.751 +6,701.451 +0,659.741 +NANAMAEK +NAD +NABITRETEK +3 +3,270.636 +8,900.376 +1,456.344 +6,714.164 +0,039.993 +6,624.853 +IMONOKE +4 +7,929.31 +8,390.31 +9,508.21 +1,699.31 +8,140.31 +0,490.61 +PUDIH +NAGNUKGNIL +NAGNUDNILREP +5 +2,072.63 +0,739.33 +8,170.52 +5,126.03 +1,487.22 +5,226.62 +MUMU +SATILISAF +NAD +NAHAMUREP +6 +7,390.79 +5,327.29 +6,964.421 +8,823.112 +5,880.501 +9,600.17 +NATAHESEK +7 +4,295.3 +5,715.3 +2,931.4 +9,311.4 +8,151.3 +9,922.4 +ATASIWIRAP +8 +0,165.11 +9,310.11 +3,293.01 +5,601.01 +0,884.9 +8,812.11 +AMAGA +9 +0,308.022 +1,080.381 +7,931.061 +0,643.261 +1,311.551 +2,061.551 +NAKIDIDNEP +01 +7,667.252 +5,739.732 +1,996.762 +2,576.272 +8,715.592 +7,380.091 +LAISOS +NAGNUDNILREP +11 +5,345.644.2 +4,242.892.2 +9,720.082.2 +8,307.000.2 +9,059.238.1 +9,313.694.1 +halmuJ +nagnaueK +nairetnemeK +:rebmuS Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 5 +5 +LEBAT +4202-9102 +,SINEJ +TURUNEM +TASUP +HATNIREMEP +AJNALEB +)haipur +railim( +NBPAR +kooltuO +PPKL +PPKL +PPKL +PPKL +NAIARU +4202 +3202 +2202 +1202 +0202 +9102 +7,124.184 +4,454.234 +7,144.204 +5,257.783 +2,235.083 +3,470.673 +iawageP +ajnaleB +.1 +6,139.014 +3,661.814 +1,941.624 +3,950.035 +2,833.224 +2,814.433 +gnaraB +ajnaleB +.2 +1,704.442 +1,178.852 +3,075.042 +3,236.932 +8,919.091 +5,148.771 +ladoM +ajnaleB +.3 +6,913.794 +8,034.734 +8,143.683 +4,594.343 +1,880.413 +2,125.572 +gnatU +agnuB +narayabmeP +.4 +7,948.654 +0,902.214 +9,716.373 +1,368.233 +7,451.792 +0,670.452 +iregeN +malaD +.a +9,964.04 +7,122.52 +9,327.21 +3,236.01 +4,339.61 +2,544.12 +iregeN +rauL +.b +9,347.282 +0,993.172 +9,218.252 +8,680.242 +5,132.691 +6,208.102 +idisbuS +.5 +2,678.581 +8,653.581 +8,858.171 +2,593.041 +5,048.801 +8,578.631 +igrenE +idisbuS +.a +7,768.69 +2,240.68 +1,459.08 +6,196.101 +9,093.78 +8,629.46 +igrenE +noN +idisbuS +.b +6,6 +1,21 +3,308.5 +0,913.4 +9,572.6 +2,674.6 +habiH +ajnaleB +.6 +3,372.251 +1,964.641 +1,325.161 +1,456.371 +0,035.202 +3,084.211 +laisoS +nautnaB +.7 +7,934.773 +7,934.333 +8,583.404 +4,407.97 +2,530.021 +7,996.11 +niaL-niaL +ajnaleB +.8 +5,345.644.2 +4,242.892.2 +9,720.082.2 +8,307.000.2 +9,059.238.1 +9,313.694.1 +halmuJ +nagnaueK +nairetnemeK +:rebmuS Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +6 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +6 +LEBAT +)1( +4202-9102 +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +NBPAR +kooltuO +PPKL +PPKL +PPKL +PPKL +EDOK +AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +.oN +4202 +3202 +2202 +1202 +0202 +9102 +AB +1,229 +1,678 +1,237 +2,417 +4,207 +3,788 +TAYKAR +NATARAWAYSUMREP +SILEJAM +100 +1 +5,380.6 +6,410.6 +9,206.5 +2,614.5 +6,128.4 +8,417.4 +TAYKAR +NALIKAWREP +NAWED +200 +2 +5,378.4 +1,657.4 +6,889.3 +7,766.3 +1,934.3 +8,037.3 +NAGNAUEK +ASKIREMEP +NADAB +400 +3 +5,555.11 +3,120.21 +9,872.11 +3,905.01 +4,604.9 +3,178.8 +GNUGA +HAMAKHAM +500 +4 +2,704.71 +5,477.31 +2,897.01 +4,074.8 +1,088.6 +6,538.6 +AISENODNI +KILBUPER +NAASKAJEK +600 +5 +2,056.2 +6,561.3 +3,914.3 +2,342.2 +6,040.2 +3,544.2 +ARAGEN +TAIRATERKES +NAIRETNEMEK +700 +6 +8,023.3 +6,673.3 +8,002.3 +0,909.2 +6,647.2 +0,792.3 +IREGEN +MALAD +NAIRETNEMEK +010 +7 +8,145.8 +7,544.8 +2,836.7 +8,834.7 +1,341.7 +6,617.7 +IREGEN +RAUL +NAIRETNEMEK +110 +8 +0,744.531 +6,662.441 +8,834.051 +6,688.521 +4,178.631 +7,153.511 +NANAHATREP +NAIRETNEMEK +210 +9 +8,893.81 +4,324.81 +4,000.61 +6,252.41 +5,993.21 +4,477.31 +AISUNAM +ISASA +KAH NAD +MUKUH +NAIRETNEMEK +310 +01 +4,353.84 +6,772.57 +6,109.57 +6,054.78 +0,380.26 +1,645.93 +NAGNAUEK +NAIRETNEMEK +510 +11 +1,856.41 +0,879.41 +1,746.51 +7,178.51 +7,881.51 +3,424.91 +NAINATREP +NAIRETNEMEK +810 +21 +0,167.3 +9,884.4 +1,585.2 +2,457.2 +7,579.1 +0,863.3 +NAIRTSUDNIREP +NAIRETNEMEK +910 +31 +2,677.6 +4,584.6 +4,316.5 +2,438.4 +9,178.5 +9,467.4 +LARENIM +AYAD +REBMUS +NAD +IGRENE +NAIRETNEMEK +020 +41 +1,774.83 +3,933.53 +4,128.23 +2,196.33 +8,717.43 +7,596.93 +NAGNUBUHREP +NAIRETNEMEK +220 +51 +8,107.79 +0,509.18 +8,243.18 +0,507.48 +8,160.97 +7,494.63 +IGOLONKET +NAD +,TESIR +,NAAYADUBEK +,NAKIDIDNEP +NAIRETNEMEK +320 +61 +4,172.09 +8,777.68 +1,950.121 +7,713.802 +4,702.201 +3,972.76 +NATAHESEK +NAIRETNEMEK +420 +71 +3,661.27 +4,291.07 +8,236.76 +0,295.86 +2,489.76 +4,649.36 +AMAGA +NAIRETNEMEK +520 +81 +5,380.6 +8,038.4 +9,534.21 +0,581.21 +3,642.43 +4,882.5 +NAAJREKAGANETEK +NAIRETNEMEK +620 +91 +8,891.97 +0,733.77 +4,435.69 +6,503.501 +4,882.031 +6,627.75 +LAISOS +NAIRETNEMEK +720 +02 +6,846.7 +2,124.7 +1,843.6 +3,614.7 +2,691.7 +0,348.8 +NANATUHEK +NAD +PUDIH +NAGNUKGNIL +NAIRETNEMEK +920 +12 +7,640.7 +2,616.6 +8,793.5 +5,027.4 +9,908.4 +1,550.5 +NANAKIREP +NAD NATUALEK +NAIRETNEMEK +230 +22 +4,789.641 +2,018.351 +6,771.721 +8,296.251 +1,397.001 +5,755.001 +TAYKAR +NAHAMUREP +NAD +MUMU NAAJREKEP +NAIRETNEMEK +330 +32 +4,133 +1,813 +5,272 +4,032 +7,452 +1,962 +NANAMAEK +NAD +MUKUH +,KITILOP +GNADIB +ROTANIDROOK +NAIRETNEMEK +430 +42 +0,125 +0,825 +7,434 +8,683 +1,604 +7,724 +NAIMONOKEREP +GNADIB +ROTANIDROOK +NAIRETNEMEK +530 +52 +3,752 +5,052 +8,712 +9,302 +3,702 +0,972 +NAAYADUBEK +NAD +AISUNAM +NANUGNABMEP +GNADIB +ROTANIDROOK +NAIRETNEMEK +630 +62 +8,614.3 +1,423.3 +7,194.3 +5,113.3 +3,014.3 +8,236.3 +FITAERK +IMONOKE +NAD +ATASIWIRAP +NADAB/FITAERK +IMONOKE +NAD ATASIWIRAP +NAIRETNEMEK +040 +72 +7,503 +8,752 +6,691 +9,091 +1,062 +5,202 +ARAGEN +KILIM +AHASU +NADAB +NAIRETNEMEK +140 +82 +- +- +- +2,998 +3,667.1 +0,994.54 +)* +LANOISAN +ISAVONI +NAD +TESIR +NADAB/IGOLONKET +NAD +TESIR +NAIRETNEMEK +240 +92 +9,794.1 +1,723.1 +8,102.1 +4,790.61 +4,652.92 +7,409 +HAGNENEM +NAD +LICEK +AHASU +NAD ISAREPOK +NAIRETNEMEK +440 +03 +7,903 +9,582 +4,242 +4,412 +5,991 +2,084 +KANA +NAGNUDNILREP +NAD +NAUPMEREP +NAAYADREBMEP +NAIRETNEMEK +740 +13 +4,364 +2,582 +9,982 +5,242 +0,902 +6,313 +ISARKORIB +ISAMROFER +NAD +ARAGEN +RUTARAPA +NAANUGAYADNEP +NAIRETNEMEK +840 +23 +9,221.01 +2,847.31 +2,378.8 +2,552.9 +9,762.8 +7,694.5 +ARAGEN +NEJILETNI +NADAB +050 +33 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 7 +6 +LEBAT +)2( +4202-9102 +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +NBPAR +kooltuO +PPKL +PPKL +PPKL +PPKL +EDOK +AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +.oN +4202 +3202 +2202 +1202 +0202 +9102 +AB +8,177 +1,226 +5,445 +6,414.1 +9,120.1 +8,072.2 +ARAGEN +IDNAS +NAD +REBIS +NADAB +150 +43 +8,05 +5,35 +6,84 +5,64 +9,54 +3,94 +LANOISAN +NANAHATEK +NAWED +250 +53 +3,396.4 +4,587.7 +2,113.8 +8,927.3 +0,662.4 +3,479.4 +KITSITATS +TASUP +NADAB +450 +63 +7,201.2 +5,916.1 +3,063.1 +6,651.1 +9,611.1 +2,085.1 +SANEPPAB/LANOISAN +NANUGNABMEP +NAANACNEREP +NAIRETNEMEK +550 +73 +0,381.7 +2,116.7 +4,843.7 +9,927.7 +7,529.6 +2,905.8 +NPB/GNAUR +ATAT NAD +AIRARGA +NAIRETNEMEK +650 +83 +2,127 +5,017 +6,846 +4,955 +4,934 +4,827 +AISENODNI +KILBUPER +LANOISAN +NAAKATSUPREP +750 +93 +0,548.41 +1,085.91 +7,083.12 +6,314.32 +0,549.7 +9,894.6 +AKITAMROFNI +NAD ISAKINUMOK +NAIRETNEMEK +950 +04 +2,467.411 +6,876.211 +1,042.411 +2,952.201 +5,373.001 +1,191.89 +AISENODNI +KILBUPER +ARAGEN +NAISILOPEK +060 +14 +1,503.2 +3,102.2 +2,510.2 +4,987.1 +5,954.1 +6,820.2 +NANAKAM +NAD +TABO +SAWAGNEP +NADAB +360 +24 +3,581 +6,681 +9,671 +3,451 +3,671 +7,502 +LANOISAN +NANAHATEK +AGABMEL +460 +34 +4,622.1 +3,270.1 +8,522.1 +0,118 +1,215 +1,795 +LADOM +NAMANANEP +ISANIDROOK +NADAB +560 +44 +5,635.1 +8,508.1 +0,507.1 +7,314.1 +2,455.1 +7,915.1 +LANOISAN +AKITOKRAN +NADAB +660 +54 +3,757.2 +8,428.2 +7,278.2 +5,749.2 +2,154.2 +8,561.5 +ISARGIMSNART +NAD +,LAGGNITRET +HAREAD +NANUGNABMEP +,ASED +NAIRETNEMEK +760 +64 +3,942.4 +1,870.4 +4,107.3 +4,701.3 +8,319.2 +2,835.3 +LANOISAN +ANACNEREB +AGRAULEK +NAD +NAKUDUDNEPEK +NADAB +860 +74 +7,231 +6,701 +3,301 +6,69 +0,69 +6,79 +AISUNAM +ISASA +KAH +LANOISAN +ISIMOK +470 +84 +7,967.2 +8,769.2 +1,893.2 +9,264.2 +0,670.2 +3,804.2 +AKISIFOEG +NAD +IGOLOTAMILK +,IGOLOROETEM +NADAB +570 +94 +5,563.82 +5,632.02 +7,594.3 +6,080.3 +0,602.11 +3,234.71 +MUMU +NAHILIMEP +ISIMOK +670 +05 +5,606 +9,114 +2,203 +7,803 +6,912 +9,915 +ISUTITSNOK +HAMAKHAM +770 +15 +3,242 +1,982 +5,312 +6,871 +3,802 +7,591 +NAGNAUEK +ISKASNART +SISILANA +NAD +NAROPALEP +TASUP +870 +25 +- +- +- +0,207.1 +6,581.1 +8,134.1 +)* +AISENODNI +NAUHATEGNEP +UMLI +AGABMEL +970 +35 +- +- +- +0,575 +4,406 +3,679 +)* +LANOISAN +RILKUN +AGANET +NADAB +080 +45 +- +- +- +0,143.1 +5,053.1 +0,165.1 +)* +IGOLONKET +NAPARENEP +NAD +NAIJAKGNEP +NADAB +180 +55 +- +- +- +9,355 +0,845 +3,697 +)* +LANOISAN +ASKIRATNA +NAD +NAGNABRENEP +AGABMEL +280 +65 +9,238 +0,044 +2,604 +9,404 +3,034 +0,576 +LAISAPSOEG +ISAMROFNI +NADAB +380 +75 +5,822 +4,522 +8,891 +9,091 +2,542 +5,142 +LANOISAN +ISASIRADNATS +NADAB +480 +85 +8,621 +4,121 +0,511 +2,601 +9,09 +3,371 +RILKUN AGANET +SAWAGNEP +NADAB +580 +95 +3,403 +2,723 +3,113 +8,103 +7,582 +8,833 +ARAGEN +ISARTSINIMDA +AGABMEL +680 +06 +7,972 +2,572 +5,742 +7,432 +6,651 +4,903 +AISENODNI +KILBUPER +LANOISAN +PISRA +780 +16 +6,377 +6,466 +1,826 +3,407 +3,595 +8,416 +ARAGEN +NAIAWAGEPEK +NADAB +880 +26 +0,113.2 +0,438.1 +2,817.1 +3,085.1 +3,584.1 +6,295.1 +NANUGNABMEP +NAD +NAGNAUEK +NASAWAGNEP +NADAB +980 +36 +7,459.1 +3,973.2 +6,770.2 +8,189.2 +7,442.3 +5,642.3 +NAGNAGADREP +NAIRETNEMEK +090 +46 +1,910.2 +3,074.2 +3,220.3 +9,835.2 +6,411.1 +2,150.2 +AGAR +HALO NAD +ADUMEP +NAIRETNEMEK +290 +56 +4,543.1 +2,842.1 +3,462.1 +8,300.1 +0,378 +4,498 +ISPUROK +NASATNAREBMEP +ISIMOK +390 +66 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +8 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +6 +LEBAT +)3( +4202-9102 +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +NBPAR +kooltuO +PPKL +PPKL +PPKL +PPKL +EDOK +AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +.oN +4202 +3202 +2202 +1202 +0202 +9102 +AB +4,361.1 +9,851.1 +8,060.1 +8,400.1 +6,649 +9,730.1 +HAREAD +NALIKAWREP +NAWED +590 +76 +1,071 +2,771 +2,261 +8,301 +5,08 +3,321 +LAISIDUY +ISIMOK +001 +86 +2,759 +1,953.2 +7,540.5 +2,341.7 +6,757.11 +9,970.8 +ANACNEB +NAGNALUGGNANEP +LANOISAN +NADAB +301 +96 +5,625 +5,923 +5,933 +8,213 +0,652 +8,213 +)IM2PB( +AISENODNI +NARGIM +AJREKEP +NAGNUDNILEP +NADAB +401 +07 +391 +7,391 +461 +9,541 +4,331 +7,232 +HATNIREMEP +ASAJ +GNARAB +NAADAGNEP +NAKAJIBEK +AGABMEL +601 +17 +1,580.2 +1,748.1 +1,876.1 +9,208.1 +8,994.1 +0,989.1 +LANOISAN +RAS +NADAB +701 +27 +5,511 +9,311 +0,431 +5,631 +2,311 +8,431 +AHASU +NAGNIASREP +SAWAGNEP +ISIMOK +801 +37 +- +- +- +9,51 +0,96 +1,181 +UDAMARUS +HAYALIW +NAGNABMEGNEP +NADAB +901 +47 +6,742 +4,342 +1,691 +8,091 +6,531 +4,161 +AISENODNI +KILBUPER +NAMSDUBMO +011 +57 +3,132 +7,342 +9,132 +8,051 +9,302 +5,871 +NASATABREP +ALOLEGNEP +LANOISAN +NADAB +111 +67 +6,266.2 +7,141.2 +9,736.1 +2,920.2 +5,396.1 +3,565.1 +MATAB +SABEB +NAHUBALEP +NAD +SABEB +NAGNAGADREP +NASAWAK +NAAHASUGNEP +NADAB +211 +77 +2,564 +4,624 +7,424 +1,383 +3,824 +0,446 +EMSIRORET +NAGNALUGGNANEP +LANOISAN +NADAB +311 +87 +8,843 +9,053 +6,592 +6,682 +6,132 +5,783 +TENIBAK +TAIRATERKES +411 +97 +5,506.11 +5,319.6 +8,516.2 +9,337.1 +4,285.4 +4,304.6 +MUMU +NAHILIMEP +SAWAGNEP +NADAB +511 +08 +0,030.1 +2,120.1 +6,149 +9,871.1 +1,649 +1,309 +AISENODNI +KILBUPER +OIDAR +KILBUP +NARAIYNEP +AGABMEL +611 +18 +6,855.1 +8,326.1 +4,535.1 +9,561.1 +6,102.1 +7,859 +AISENODNI +KILBUPER +ISIVELET +KILBUP +NARAIYNEP +AGABMEL +711 +28 +3,26 +5,56 +0,36 +7,96 +7,17 +3,781 +GNABAS +SABEB +NAHUBALEP +& +SABEB +NAGNAGADREP +NASAWAK +NAAHASUGNEP +NADAB +811 +38 +1,350.1 +9,478 +5,557 +1,444 +5,445 +1,424 +TUAL +NANAMAEK +NADAB +911 +48 +3,043 +9,613 +7,623 +8,262 +4,442 +0,152 +ISATSEVNI +NAD +NAMITIRAMEK +GNADIB +ROTANIDROOK +NAIRETNEMEK +021 +58 +- +- +- +- +- +6,595 +FITAERK +IMONOKE +NADAB +121 +68 +1,143 +3,733 +5,303 +9,351 +4,741 +5,141 +ALISACNAP +IGOLOEDI +NAANIBMEP +NADAB +221 +78 +8,772 +5,392 +9,971 +141 +- +- +NABROK +NAD +ISKAS +NAGNUDNILREP +AGABMEL +321 +88 +6,276.5 +0,240.6 +8,586.5 +- +- +- +LANOISAN +ISAVONI +NAD +TESIR +NADAB +421 +98 +6,144 +0,854 +- +- +- +- +LANOISAN +NAGNAP +NADAB +521 +09 +7,334 +1,022 +- +ARATNASUN +ATOK +UBI +ATIROTO +621 +19 +**9,422.770.1 +6,584.580.1 +7,476.480.1 +3,318.091.1 +3,716.950.1 +2,724.378 +HALMUJ +:nagnaretek +NIRB +ek +nakisargetniid +2202 +nuhat +iraunaJ +ialum +,1202 +nuhat +87 +romoN +serpreP +iauseS +)* +irloP/INT/tasuP +NSA +ijag +nakianek +gnupmanem +muleB +)** +nagnaueK +nairetnemeK +: rebmuS Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 9 +7 +LEBAT +)1( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +4,207 +3,788 +RPM +100 +6,461 +2,851 +IR +RPM +laredneJ +tairaterkeS +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP1 +8,735 +1,927 +aynnapakgneleK +talA +nad +RPM +lanoisutitsnoK +saguT +naanaskaleP +margorP +2 +6,128.4 +8,417.4 +RPD +200 +9,512.1 +5,373.1 +IR +RPD +laredneJ +tairaterkeS +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +8,92 +4,44 +IR +RPD +naagabmeleK +nataugneP +margorP +2 +4,343.3 +4,518.2 +IR +RPD +isgnuF +naanaskaleP +margorP +3 +6,232 +5,184 +naweD +isgnuF +nailhaeK +nagnukuD +margorP +4 +1,934.3 +8,037.3 +KPB +400 +4,766 +1,528 +KPB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +7,177.2 +7,509.2 +arageN +nagnaueK +naaskiremeP +margorP +2 +4,604.9 +3,178.8 +AM +500 +3,002.8 +8,555.7 +gnugA +hamakhaM +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +5,226 +5,666 +gnugA +hamakhaM +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +0,961 +6,33 +IR gnugA +hamakhaM +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +3 +5,331 +1,702 +gnugA +hamakhaM +rutarapA +nahitaleP +nad +nakididneP +margorP +4 +0,68 +9,571 +gnugA +hamakhaM +arakreP +naiaseleyneP +margorP +5 +5,42 +0,931 +mumU +nalidareP +nemejanaM +natakgnineP +margorP +6 +4,141 +1,07 +amagA +nalidareP +nemejanaM +natakgnineP +margorP +7 +3,92 +1,32 +)NUT( +arageN +ahasU +ataT +nad +retiliM +nalidareP +nemejanaM +natakgnineP +margorP +8 +1,088.6 +6,538.6 +IR +NAASKAJEK +600 +8,631.5 +9,863.4 +IR +naaskajeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +2,312.1 +8,457.1 +IR +naaskajeK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +0,61 +2,52 +IR +naaskajeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +3 +5,031 +3,811 +naaskajeK +rutarapA +nahitaleP +nad +nakididneP +margorP +4 +2,94 +7,58 +maknaH +nad +mukuH +DUBSOSKELOPI +gnadiB +id +mukuH +nahalasamreP +nagnalaggneP/nanamagneP/nakidileyneP +margorP +5 +3,502 +7,013 +mumU +anadiP +arakreP +naiaseleyneP +nad +nanagnaneP +margorP +6 +0,021 +2,751 +ispuroK +anadiP +kadniT +arakreP +nad +tareB +gnay +maH +naraggnaleP +,susuhK +anadiP +arakreP +naiaseleyneP +nad +nanagnaneP +margorP +7 +0,9 +8,41 +arageN +ahasU +ataT +nad +atadreP +arakreP +naiaseleyneP +nad +nanagnaneP +margorP +8 +6,040.2 +3,544.2 +GENTES +NEMEK +700 +4,251.1 +9,753.2 +arageN +tairaterkeS +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +4,65 +4,78 +nediserP +likaW +nad +nediserP +adapeK +nakajibeK +nagnukuD +nanayaleP +naaraggneleyneP +margorP +2 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +10 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +7 +LEBAT +)2( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +6,647.2 +0,792.3 +IRGADNEMEK +010 +5,114 +1,964 +iregeN +malaD +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +4,45 +8,67 +hareaD +nahatniremeP +naaraggneleyneP +nasawagneP +nad +iregeN +malaD +nairetnemeK +lanretnI +nasawagneP +margorP +2 +0,64 +3,05 +iregeN +malaD +nairetnemeK +nagnabmegneP +nad +naitileneP +margorP +3 +2,861 +7,472 +iregeN +malaD +nahatniremeP +rutarapA +aisunaM +ayaD +rebmuS +nagnabmegneP +margorP +4 +1,002 +9,812 +hareaD +nanugnabmeP +aniB +margorP +5 +7,26 +4,29 +hareaD +imonotO +aniB +margorP +6 +0,47 +5,841 +nahayaliweK +isartsinimdA +aniB +margorP +7 +1,25 +3,87 +hareaD +hatniremeP +nagnaueK +satisapaK +natakgnineP +margorP +8 +8,997 +6,028 +lipiS +natatacneP +nad +nakududnepeK +isartsinimdA +naataneP +margorP +9 +2,391 +2,442 +mumU +nahatniremeP +naaraggneleyneP +nad +kitiloP +naanibmeP +margorP +01 +0,555 +6,495 +naajarpgnomapeK +nakididneP +margorP +11 +7,921 +5,822 +aseD +nahatniremeP +aniB +margorP +21 +1,341.7 +6,617.7 +ULNEMEK +110 +0,680.5 +9,275.4 +iregeN +rauL +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +8,447 +5,399 +iregeN +rauL +nairetnemeK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +3,02 +1,63 +iregeN +rauL +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +3 +1,43 +2,55 +NAESA +amasajreK +iulaleM +iregeN +rauL +kitiloP +nad +nagnubuH +natakgnineP +margorP +4 +6,306 +0,298 +laretalitluM +amaS +ajreK +gnadiB +id +aisenodnI +nanipmimepeK +nad +nareP +natakgnineP +margorP +5 +2,54 +8,99 +akirfA +nad +kifisaP +aisA +nasawaK +id +isamolpiD +isasilamitpO +atreS +iregeN +rauL +kitiloP +nad +nagnubuH +napatnameP +margorP +6 +7,62 +4,14 +lanoisanretnI +naijnajreP +nad +mukuH +naalolegneP +nagneD +tiakreT +isamolpiD +isasilamitpO +margorP +7 +6,83 +2,85 +aporE +nad +akiremA +nasawaK +id +isamolpiD +isasilamitpO +atreS +iregeN +rauL +kitiloP +nad +nagnubuH +napatnameP +margorP +8 +7,12 +9,43 +iregeN +rauL +nakajibeK +nagnabmegneP +nad +naijakgneP +margorP +9 +7,47 +1,901 +narelusnokeK +nad +nalokotorpeK +nanayaleP +satilauK +natakgnineP +margorP +01 +4,94 +4,001 +kilbuP +isamolpiD +nad +isamrofnI +isasilamitpO +margorP +11 +0,893 +2,327 +iregeN +rauL +id +IR +nalikawreP +adap +lanoisanretnI +amasajreK +nad +isamolpiD +naanaskaleP +margorP +21 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 11 +7 +LEBAT +)3( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +4,178.631 +7,153.511 +NAHNEMEK +210 +4,165.2 +4,214.2 +nanahatreP +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +3,776.72 +4,529.01 +nanahatreP +nairetnemeK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +2,35 +5,56 +nanahatreP +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +3 +9,912 +1,942 +nanahatreP +nairetnemeK +nagnabmegneP +nad +naitileneP +margorP +4 +7,672 +6,492 +INT/nahmeK +nahitaleP +nad +nakididneP +margorP +5 +1,17 +7,521 +nanahatreP +igetartS +margorP +6 +8,66 +5,77 +nanahatreP +naraggnagneP +nad +mumU +naanacnereP +margorP +7 +2,223.3 +3,825.2 +nanahatreP +irtsudnI +nad +igolonkeT +nagnabmegneP +margorP +8 +8,712 +9,662 +nanahatreP +isnetoP +margorP +9 +1,59 +7,111 +nanahatreP +nataukeK +margorP +01 +7,398.3 +2,740.3 +fitargetnI +nanahatreP +nataukeK +naanuggneP +margorP +11 +9,567.1 +0,007 +fitargetnI +sarpraS +/atsistulA-noN/atsistulA +isasinredoM +margorP +21 +5,253 +8,804 +fitargetnI +tirujarP +emsilanoiseforP +margorP +31 +5,346.3 +4,981.3 +taraD +artaM +napaiseK +nagnukuD +margorP +41 +3,050.6 +8,042.5 +taraD +artaM +anarasarP +nad +anaraS/atsistulA +noN +nad +atsistulA +isasinredoM +margorP +51 +3,302.2 +6,159.1 +taraD +artaM +lenosreP +emsilanoiseforP +natakgnineP +margorP +61 +8,426.3 +7,979.2 +tuaL +artaM +napaiseK +nagnukuD +margorP +71 +7,958.2 +6,436.3 +tuaL +artaM +anarasarP +anaraS +nad +satilisaF +nagnabmegneP +atreS +atsistulA +noN +nad +atsistulA +isasinredoM +margorP +81 +7,855 +4,225 +tuaL +artaM +lenosreP +emsilanoiseforP +natakgnineP +margorP +91 +6,311.5 +0,519.4 +aradU +artaM +napaiseK +nagnukuD +margorP +02 +4,162.2 +5,766.2 +aradU +artaM +sarpraS +naD +satilisaF +nagnabmegneP +atreS +atsistulA +noN +naD +atsistulA +isasinredoM +margorP +12 +5,607 +3,567 +aradU +artaM +lenosreP +emsilanoiseforP +natakgnineP +margorP +22 +6,063.4 +9,181.4 +fitargetnI +lanoisarepO +nad +nemejanaM +naaraggneleyneP +margorP +32 +8,759.44 +1,409.44 +taraD +artaM +lanoisarepO +nad +nemejanaM +naaraggneleyneP +margorP +42 +1,937.21 +5,243.21 +tuaL +artaM +lanoisarepO +nad +nemejanaM +naaraggneleyneP +margorP +52 +2,651.7 +5,897.6 +aradU +artaM +lanoisarepO +nad +nemejanaM +naaraggneleyneP +margorP +62 +0,26 +2,54 +lanoisaN +sigetartS +isalatsnI +naanibmeP +margorP +72 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +12 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +7 +LEBAT +)4( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- L/K +0202 +9102 +5,993.21 +4,477.31 +MAHMUKNEMEK +310 +7,397.3 +4,719.3 +MAH +nad +mukuH +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +2,93 +1,53 +MAH +nad +mukuH +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +0,63 +2,13 +MAH +nad +mukuH +nairetnemeK +nagnabmegneP +nad +naitileneP +margorP +3 +1,822 +9,241 +MAH +nad +mukuH +nairetnemeK +rutarapA +nahitaleP +nad +nakididneP +margorP +4 +9,04 +2,34 +mukuH +nakutnebmeP +margorP +5 +7,554 +4,636 +mumU +mukuH +isartsinimdA +margorP +6 +7,655.5 +1,350.6 +natakaraysameP +naaraggneleyneP +nad +naanibmeP +margorP +7 +1,253 +2,262 +lautkeletnI +naayakeK +naaraggneleyneP/naanibmeP +margorP +8 +3,257.1 +0,415.2 +naisargimieK +mukuH +nakageneP +nad +nanayaleP +natakgnineP +margorP +9 +0,14 +5,63 +MAH +naujameP +margorP +01 +7,301 +5,201 +lanoisaN +mukuH +naanibmeP +margorP +11 +0,380.26 +1,645.93 +UEKNEMEK +510 +7,612.81 +6,638.91 +nagnaueK +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +2,57 +4,301 +nagnaueK +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +4,811 +6,806 +arageN +nagnaueK +gnadiB +id +rutarapA +nahitaleP +nad +nakididneP +margorP +3 +2,273.6 +6,521 +arageN +naraggnA +naalolegneP +margorP +4 +3,354.3 +3,79 +hareaD +nad +tasuP +nagnaueK +nagnubuH +satilauK +natakgnineP +margorP +5 +6,17 +6,443.7 +arageN +naarahadnebreP +naalolegneP +margorP +6 +7,78 +4,337 +gnaleL +nanayaleP +nad +arageN +gnatuiP +nasurugneP +naiaseleyneP +,arageN +naayakeK +naalolegneP +margorP +7 +2,314.23 +4,811 +nagnaueK +rotkeS +nad +laksiF +nakajibeK +nasumureP +margorP +8 +7,756 +0,839.6 +kajaP +naamireneP +nanamagneP +nad +natakgnineP +margorP +9 +0,854 +2,974.3 +iakuC +nad +nanaebapeK +gnadiB +id +naamireneP +nad +,nanayaleP +,nasawagneP +margorP +01 +0,77 +7,411 +okisiR +nad +naayaibmeP +naalolegneP +margorP +11 +2,28 +2,64 +WSNI +latroP +iulalem +ropmI +nad +ropskE +nanijireP +nanayaleP +margorP +21 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 13 +7 +LEBAT +)5( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- L/K +0202 +9102 +7,881.51 +3,424.91 +NATNEMEK +810 +1,385.1 +7,757.1 +nainatreP +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +2,67 +0,09 +nainatreP +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +9,115.4 +4,796.4 +nagnaP +namanaT +lisaH +utuM +nad +sativitkudorP +,iskudorP +natakgnineP +margorP +3 +9,875 +7,449 +arutlukitroH +habmaT +ialiN +nad iskudorP +natakgnineP +margorP +4 +0,809 +7,270.1 +natujnalekreB +nanubekreP +satidomoK +iskudorP +natakgnineP +margorP +5 +1,352.1 +6,169.1 +taykaR +nakanreteP +sinsibirgA +nad +kanreT +lasA +nagnaP +nahunemeP +margorP +6 +6,238.2 +6,800.4 +nainatreP +anaraS +nad +anarasarP +nagnabmegneP +nad +naaideyneP +margorP +7 +3,530.1 +0,718.1 +natujnalekreB +irtsudnI-oiB +nainatreP +isavonI +nad igolonkeT +naatpicneP +margorP +8 +5,527 +5,648 +nainatreP +nahitaleP +nad +nahuluyneP +natakgnineP +margorP +9 +9,664 +7,956 +takaraysaM +nagnaP +nanahateK +nad +isakifisreviD +natakgnineP +margorP +01 +7,998 +6,139 +itayaH +nanamaeK +nasawagneP +nad +nainatreP +naanitnarakgneP +satilauK +natakgnineP +margorP +11 +6,713 +9,636 +nainatreP +nakididneP +margorP +21 +7,579.1 +0,863.3 +NIREPNEMEK +910 +- +- +nairtsudnireP +nairetnemeK +nemejanaM +nagnukuD +nad +irtsudnI +MDS +nagnabmegneP +margorP +1 +4,261 +8,922 +nairtsudnireP +nairetnemeK +nemejanaM +nagnukuD +margorP +2 +1,92 +6,64 +nairtsudnireP +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +3 +- +- +akenA +nad +,litskeT +,aimiK +irtsudnI +nagnabmegneP +nad +nahubmuneP +margorP +4 +3,16 +9,511 +litskeT +nad +isamraF +,aimiK +irtsudnI +nagnabmegneP +nad +nahubmuneP +5 +1,64 +7,49 +orgA +sisabreB +irtsudnI +nagnabmegneP +nad +nahubmuneP +margorP +6 +3,06 +0,511 +akinortkelE +nad +,isatropsnarT +talA +,niseM +,magoL +irtsudnI +nagnabmegneP +nad +nahubmuneP +margorP +7 +8,513 +4,073 +hagneneM +nad +liceK +irtsudnI +nagnabmegneP +nad +nahubmuneP +margorP +8 +- +- +irtsudnI +nanugnabmeP +naataremeP +nad +narabeyneP +natapecreP +margorP +9 +3,49 +2,67 +lanoisanretnI +irtsudnI +seskA +nagnabmegneP +nad +nanahateK +natakgnineP +margorP +01 +2,694 +2,156 +irtsudnI +nakajibeK +nad +igolonkeT +nagnabmegneP +margorP +11 +3,017 +1,866.1 +irtsudnI +aisunaM +ayaD +rebmuS +nagnabmegneP +margorP +21 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +14 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +7 +LEBAT +)6( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +9,178.5 +9,467.4 +MDSE +NEMEK +020 +9,973 +7,353 +MDSE +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +- +- +MDSE +nairetnemeK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +1,111 +3,46 +MDSE +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +3 +0,405 +7,733 +MDSE +nairetnemeK +nagnabmegneP +nad +naitileneP +margorP +4 +0,575 +0,314 +MDSE +MDS +nagnabmegneP +margorP +5 +5,359.1 +6,231.1 +imuB +saG +nad +kayniM +naaideyneP +nad +naalolegneP +margorP +6 +7,321 +2,99 +nakirtsilaganeteK +naalolegneP +margorP +7 +6,144 +5,334 +arabutaB +nad +lareniM +naahasugneP +nad +naanibmeP +margorP +8 +6,707 +9,086 +igoloeG +nanayaleP +nad +isagitiM +,naitileneP +margorP +9 +1,322 +3,271 +apiP +iulalem +imuB +saG +natukgnagneP +nad +kayniM +rakaB +nahaB +naisubirtsidneP +nad +naaideyneP +nasawagneP +nad +narutagneP +margorP +01 +8,64 +6,73 +lanoisaN +igrenE +naweD +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +11 +3,437 +2,040.1 +igrenE +isavresnoK +naD +nakurabreT +uraB +igrenE +naalolegneP +margorP +21 +3,17 +- +hecA +SAGIM +naalolegneP +margorP +31 +8,717.43 +7,596.93 +BUHNEMEK +220 +9,985 +8,996 +nagnubuhreP +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +5,58 +5,801 +nagnubuhreP +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +4,551 +5,341 +nagnubuhreP +nairetnemeK +nagnabmegneP +nad +naitileneP +margorP +3 +5,467.2 +8,907.3 +nagnubuhreP +aisunaM +ayaD +rebmuS +nagnabmegneP +margorP +4 +2,136.5 +0,467.3 +taraD +isatropsnarT +naaraggneleyneP +nad +naalolegneP +margorP +5 +1,172.01 +8,087.41 +naipaaterekreP +isatropsnarT +naaraggneleyneP +nad +naalolegneP +margorP +6 +4,315.9 +5,676.9 +tuaL +isatropsnarT +naaraggneleyneP +nad +naalolegneP +margorP +7 +8,184.5 +3,546.6 +aradU +isatropsnarT +naaraggneleyneP +nad +naalolegneP +margorP +8 +1,522 +5,761 +kebatedobaJ +isatropsnarT +naalolegneP +margorP +9 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 15 +7 +LEBAT +)7( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +8,160.97 +7,494.63 +DUBKIDNEMEK +320 +2,498.03 +5,958.1 +naayadubeK +nad +nakididneP +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +6,961 +7,081 +naayadubeK +nad +nakididneP +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +2,635 +4,690.1 +naayadubeK +nad +nakididneP +nairetnemeK +nagnabmegneP +nad +naitileneP +margorP +3 +2,776.4 +6,508.81 +hagneneM +nad +rasaD +nakididneP +margorP +4 +7,041 +1,687.1 +takaraysaM +nakididneP +nad +iniD +aisU +kanA +nakididneP +margorP +5 +9,253 +1,535 +artsaS +nad +asahaB +naanibmeP +nad +nagnabmegneP +margorP +6 +6,932.1 +5,266.1 +ayaduB +nairatseleP +margorP +7 +7,131.2 +9,865.01 +nakididnepeK +aganeT +nad +uruG +margorP +8 +9,388.23 +- +iggniT +nakididneP +margorP +9 +6,530.6 +- +isakoV +nakididneP +margorP +01 +4,702.201 +3,972.76 +SEKNEMEK +420 +9,975.1 +3,400.2 +nataheseK +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +7,87 +6,411 +nataheseK +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +nad +nasawagneP +natakgnineP +margorP +2 +8,588 +2,457 +nataheseK +nagnabmegneP +nad +naitileneP +margorP +3 +9,794.43 +4,945.1 +takaraysaM +nataheseK +naanibmeP +margorP +4 +1,838.3 +6,225.71 +nataheseK +nanayaleP +naanibmeP +margorP +5 +7,450.4 +8,421.3 +tikayneP +nailadnegneP +nad +nahagecneP +margorP +6 +5,325 +3,979.1 +nataheseK +talA +nad +naisamrafeK +margorP +7 +6,111.8 +5,693.4 +)KMDSPP( +nataheseK +aisunaM +ayaD +rebmuS +naayadrebmeP +nad +nagnabmegneP +margorP +8 +2,736.84 +6,338.53 +lanoisaN +nataheseK +nanimaJ +naanaskaleP +nataugneP +margorP +9 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +16 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +7 +LEBAT +)8( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +2,489.76 +4,649.36 +GANEMEK +520 +7,048.1 +9,741.2 +amagA +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +9,331 +9,361 +amagA +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +6,564 +0,307 +amagA +nairetnemeK +nahitaleP +nakididneP +nad +nagnabmegneP +naitileneP +margorP +3 +2,402.1 +9,116.1 +harmU +naD +ijaH +naaraggneleyneP +margorP +4 +2,203.55 +2,783.94 +malsI +nakididneP +margorP +5 +4,144.5 +7,698.5 +malsI +takaraysaM +nagnibmiB +margorP +6 +1,596.1 +6,158.1 +netsirK +takaraysaM +nagnibmiB +margorP +7 +1,908 +3,009 +kilotaK +takaraysaM +nagnibmiB +margorP +8 +9,186 +4,597 +udniH +takaraysaM +nagnibmiB +margorP +9 +4,232 +2,962 +ahdduB +takaraysaM +nagnibmiB +margorP +01 +7,64 +9,321 +amagareB +tamU +nanukureK +margorP +11 +9,031 +3,59 +lalaH +kudorP +nanimaJ +naaraggneleyneP +margorP +21 +3,642.43 +4,882.5 +REKAN +NEMEK +620 +1,352 +2,603 +naajrekaganeteK +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +0,65 +3,55 +naajrekaganeteK +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +5,450.1 +7,57 +naajrekaganeteK +nairetnemeK +nagnabmegneP +nad +naitileneP +,naanacnereP +margorP +3 +3,126.92 +9,337.3 +sativitkudorP +nad +ajreK +aganeT +isnetepmoK +natakgnineP +margorP +4 +1,771 +5,137 +ajreK +aganeT +naayadrebmeP +nad +natapmeneP +margorP +5 +5,19 +6,361 +ajreK +aganeT +laisoS +nanimaJ +natakgnineP +nad +lairtsudnI +nagnubuH +nagnabmegneP +margorP +6 +9,299.2 +2,222 +naajrekaganeteK +nasawagneP +metsiS +nagnabmegneP +nad +ajreK +aganeT +nagnudnilreP +margorP +7 +4,882.031 +6,627.75 +SOSNEMEK +720 +2,293 +4,244 +laisoS +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +8,13 +6,74 +laisoS +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +9,586.5 +3,596 +laisoS +nahuluyneP +nad +nagnabmegneP +nad +naitileneP +,nahitaleP +,nakididneP +margorP +3 +6,058 +6,851.1 +laisoS +isatilibaheR +margorP +4 +5,161.64 +0,367.43 +laisoS +nanimaJ +nad +nagnudnilreP +margorP +5 +0,908.67 +1,605 +laisoS +naayadrebmeP +margorP +6 +4,753 +6,311.02 +niksiM +rikaF +nanagnaneP +margorP +7 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 17 +7 +LEBAT +)9( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +2,691.7 +0,348.8 +KHL +NEMEK +920 +8,134 +8,195 +KHL +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +8,05 +9,283 +nanatuheK +nad +pudiH +nagnukgniL +gnadiB +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +7,632 +6,58 +nanatuheK +nad +pudiH +nagnukgniL +nagnabmegneP +nad +naitileneP +margorP +3 +1,921.2 +8,662 +nanatuheK +ahasU +naD +iratseL +iskudorP +natuH +naalolegneP +margorP +4 +5,585.1 +3,121.3 +gnudniL +natuH +nad +SAD +nailadnegneP +margorP +5 +9,304 +9,806.1 +metsisokE +nad +malA +ayaD +rebmuS +isavresnoK +margorP +6 +3,273 +6,224 +nagnukgniL +ataT +nad +igolonalP +margorP +7 +0,462 +3,823 +MDS +nagnabmegneP +nad +nahuluyneP +natakgnineP +margorP +8 +8,013 +8,524 +nagnukgniL +naartimeK +nad +laisoS +nanatuhreP +margorP +9 +9,013 +8,444 +nanatuheK +nad +pudiH +nagnukgniL +mukuH +nakageneP +margorP +01 +8,742 +0,553 +milkI +nahabureP +nailadnegneP +margorP +11 +2,652 +6,382 +3B +nad habmiL +,hapmaS +naalolegneP +margorP +21 +4,695 +8,525 +nagnukgniL +nakasureK +nad +naramecneP +nailadnegneP +margorP +31 +9,908.4 +1,550.5 +PKK +230 +0,273 +0,914 +PKK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +5,56 +9,57 +PKK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +0,294 +0,345.1 +nanakireP +nad +natualeK +aisunaM +ayaD +rebmuS +nad +tesiR +margorP +3 +7,618 +0,365 +pakgnaT +nanakireP +naalolegneP +margorP +4 +5,876 +8,506 +ayadiduB +nanakireP +naalolegneP +margorP +5 +4,502 +4,343 +nanakireP +nad +natualeK +kudorP +gniaS +ayaD +nataugneP +margorP +6 +6,393 +2,873 +tuaL +gnauR +naalolegneP +margorP +7 +5,023.1 +5,095 +nanakireP +nad +natualeK +ayaD +rebmuS +naalolegneP +nasawagneP +margorP +8 +5,564 +3,635 +nanakireP +lisaH +nanamaeK +nad +utuM +nailadnegneP +,nakI +anitnaraK +margorP +9 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +18 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +7 LEBAT +)01( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +1,397.001 +5,755.001 +AREP +UP +NEMEK +330 +3,432 +6,362 +RPUP +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +naD +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +5,312 +3,042 +RPUP +nairetnemeK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +4,29 +0,99 +RPUP +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +naD +nasawagneP +margorP +3 +7,803 +8,605 +RPUP +nairetnemeK +nagnabmegneP +naD +naitileneP +margorP +4 +6,105 +8,925 +iskurtsnoK +naanibmeP +margorP +5 +5,230.51 +2,917.61 +namikumreP +rutkurtsarfnI +nagnabmegneP +naD +naanibmeP +margorP +6 +0,552.74 +5,853.93 +nalaJ +naaraggneleyneP +margorP +7 +2,946.82 +3,757.33 +riA +ayaD +rebmuS +naalolegneP +margorP +8 +3,454.7 +0,166.7 +nahamureP +nagnabmegneP +margorP +9 +- +9,354 +nahamureP +naayaibmeP +nagnabmegneP +margorP +01 +4,381 +3,522 +hayaliW +rutkurtsarfnI +nagnabmegneP +margorP +11 +5,853 +8,424 +aisunaM +ayaD +rebmuS +nagnabmegneP +margorP +21 +6,122 +0,813 +ojraodiS +rupmuL +nailadnegneP +margorP +31 +0,882 +- +nahamureP +nad +mumU +naajrekeP +rutkurtsarfnI +naayaibmeP +nagnabmegneP +margorP +41 +7,452 +1,962 +MAKUHLOP +.DIB +OKNEMEK +430 +3,641 +0,431 +makuhloP +oknemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +- +4,5 +makuhloP +oknemeK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +3,801 +7,921 +nanamaeK +nad +mukuH +,kitiloP +gnadiB +isanidrooK +natakgnineP +margorP +3 +1,604 +7,724 +NAIMONOKEREP +.DIB +OKNEMEK +530 +2,312 +5,581 +naimonokereP +oknemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +9,291 +2,242 +naimonokereP +gnadiB +nakajibeK +isanidrooK +margorP +2 +3,702 +0,972 +KMP +.DIB +OKNEMEK +630 +7,031 +7,141 +KMP +oknemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +5,67 +3,731 +naayadubeK +nad +aisunaM +nanugnabmeP +nakajibeK +nagnabmegneP +isanidrooK +margorP +2 +3,014.3 +8,236.3 +RAPNEMEK +040 +1,085 +0,133 +atasiwiraP +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +8,928.2 +9,103.3 +naatasiwirapeK +nagnabmegneP +margorP +2 +4,0 +- +fitaerK +imonokE +nad +atasiwiraP +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +3 +1,062 +5,202 +NMUB +NEMEK +140 +7,512 +8,441 +NMUB +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +4,44 +8,75 +NMUB +naanibmeP +margorP +2 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 19 +7 +LEBAT +)11( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +3,667.1 +0,994.54 +ITKID +KETSIR +NEMEK +240 +1,463 +7,481.33 +iggniT +nakididneP +nad +igolonkeT +,tesiR +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +5,0 +4,25 +iggniT +nakididneP +nad +,igolonkeT +,tesiR +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +- +7,680.1 +itkiD +nad +ketpI +naagabmeleK +satilauK +natakgnineP +margorP +3 +- +7,603.6 +naawsisahameK +nad +narajalebmeP +margorP +4 +- +4,965.2 +itkiD +nad +ketpI +ayaD +rebmuS +satilauK +natakgnineP +margorP +5 +8,872.1 +5,559.1 +nagnabmegneP +nad +tesiR +nataugneP +margorP +6 +9,221 +6,343 +isavonI +nataugneP +margorP +7 +4,652.92 +7,409 +MKUK +NEMEK +440 +0,261 +5,402 +MKU +nad +isarepoK +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +5,58 +0,68 +MKU +nad +isarepoK +nairetnemeK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +2,889.82 +2,605 +isarepoK +nad +MKMU +gniaS +ayaD +natakgnineP +margorP +3 +7,3 +0,62 +isarepoK +naagabmeleK +nataugneP +margorP +4 +0,71 +1,28 +orkiM +ahasU +sisabreB +natujnalekreB +napudihgneP +natakgnineP +margorP +5 +5,991 +2,084 +AP +PP +NEMEK +740 +1,79 +2,531 +AP&PP +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +1,23 +8,711 +naupmereP +naayadrebmeP +nad +redneG +naarateseK +margorP +2 +8,24 +3,841 +kanA +nagnudnilreP +margorP +3 +4,72 +0,97 +kanA +nagnudnilreP +nad +naupmereP +naayadrebmeP +malad +takaraysaM +agabmeL +isapisitraP +margorP +4 +0,902 +6,313 +BR +NAP +NEMEK +840 +3,341 +5,251 +BR +nad +NAP +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +4,65 +8,041 +isarkoriB +isamrofeR +nad +arageN +rutarapA +naanugayadneP +margorP +2 +3,9 +4,02 +)NSAK( +NSA +tireM +metsiS +naanaskaleP +nasawagneP +margorP +3 +9,762.8 +7,694.5 +NIB +050 +0,201.3 +8,968.1 +arageN +nejiletnI +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +2,71 +2,71 +arageN +nejiletnI +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +7,841.5 +7,906.3 +arageN +nanamaeK +nagnalaggneP +nad +,nanamagneP +,nakidileyneP +nagnabmegneP +margorP +3 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +20 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +7 +LEBAT +)21( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +9,120.1 +8,072.2 +NSSB +150 +0,605 +7,962 +arageN +idnaS +nad +rebiS +nadaB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +9,515 +0,100.2 +arageN +idnaS +nad +rebiS +nagnabmegneP +margorP +2 +9,54 +3,94 +SANATNAW +250 +9,63 +3,33 +sanatnaW +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +0,9 +0,61 +lanoisaN +nanahateK +nakajibeK +nagnabmegneP +margorP +2 +0,662.4 +3,479.4 +SPB +450 +7,975.2 +2,737.2 +SPB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +- +0,042 +SPB +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +- +4,8 +SPB +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +3 +3,686.1 +7,889.1 +kitsitatS +isamrofnI +nanayaleP +nad +naaideyneP +margorP +4 +9,611.1 +2,085.1 +SANEPPAB/NPP +NEMEK +550 +1,205 +6,337 +saneppaB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +- +8,9 +saneppaB +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +2,6 +- +saneppaB +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +3 +6,806 +8,638 +lanoisaN +nanugnabmeP +naanacnereP +margorP +4 +7,529.6 +2,905.8 +NPB/RTA +NEMEK +650 +8,679.3 +3,507.3 +NPB/RTA +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +7,651 +7,313 +NPB/RTA +nairetnemeK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +8,81 +2,51 +NPB/RTA +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +3 +4,312 +2,813 +gnauR +nataafnameP +nad +gnauR +ataT +naanacnereP +margorP +4 +6,741 +3,432 +naairargaeK +rutkurtsarfnI +nagnabmegneP +margorP +5 +5,81 +3,42 +naairargaeK +mukuH +nagnubuH +naataneP +margorP +6 +0,02 +7,02 +airargA +naataneP +margorP +7 +5,21 +3,21 +hanaT +naadagneP +margorP +8 +2,111 +5,071 +hanaT +naasaugneP +nad +gnauR +nataafnameP +nailadnegneP +margorP +9 +5,31 +1,31 +gnauR +ataT +nad +airargA +halasaM +nanagnaneP +margorP +01 +6,632.2 +5,186.3 +hareaD +nahanatreP +naalolegneP +margorP +11 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 21 +7 +LEBAT +)31( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +4,934 +4,827 +IRNP +750 +5,981 +6,802 +lanoisaN +naakatsupreP +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP1 +0,3 +8,7 +lanoisaN +naakatsupreP +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP2 +9,642 +0,215 +naakatsupreP +nagnabmegneP +margorP3 +0,549.7 +9,894.6 +OFNIMOK +NEMEK +950 +6,865 +6,482 +akitamrofnI +nad +isakinumoK +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP1 +- +4,0 +akitamrofnI +nad +isakinumoK +nairetnemeK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP2 +0,92 +5,453 +akitamrofnI +nad +isakinumoK +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad nasawagneP +margorP3 +8,376 +1,317 +akitamrofnI +nad +isakinumoK +nagnabmegneP +nad naitileneP +margorP4 +3,063 +1,802.1 +akitamrofnI +nad +soP +takgnareP +nad +ayaD +rebmuS +naalolegneP +margorP5 +5,872 +8,332 +akitamrofnI +nad +soP +naaraggneleyneP +margorP6 +4,172 +9,233 +akitamrofnI +isakilpA +nagnabmegneP +margorP7 +6,362 +7,243.3 +kilbuP +isakinumoK +nad +isamrofnI +nagnabmegneP +margorP8 +8,994.5 +- +isamrofnI +nad +isakinumokeleT +satilibiseskA +margorP9 +5,373.001 +1,191.89 +IRLOP +060 +8,674.34 +9,876.64 +irloP +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP1 +8,290.13 +5,389.52 +irloP +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP2 +7,165 +0,745 +irloP +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad nasawagneP +margorP3 +9,62 +8,72 +irloP +nagnabmegneP +nad naitileneP +margorP4 +3,933.1 +3,394.1 +irloP +rutarapA +nahitaL +nad nakididneP +margorP5 +3,515 +3,335 +irloP +aisunaM +ayaD +rebmuS +naayadrebmeP +margorP6 +6,497.1 +7,728.1 +nabitreteK +nad +nanamaeK +igetartS +nagnabmegneP +margorP7 +9,931 +5,341 +nabitreteK +nad +nanamaeK +amasajreK +margorP8 +4,070.1 +5,972.1 +nanamaeK +isnetoP +naayadrebmeP +margorP9 +9,269.11 +7,216.21 +takaraysaM +nabitreteK +nad +nanamaeK +naarahilemeP +margorP01 +3,050.5 +5,049.3 +anadiP +kadniT +nakidiyneP +nad nakidileyneP +margorP11 +1,132.3 +5,960.3 +iggniT +radakreB +iregeN +malaD +nanamaeK +nauggnaG +nagnaluggnaneP +margorP21 +7,111 +9,35 +naisilopeK +mukuH +nagnabmegneP +margorP31 +5,954.1 +6,820.2 +MOPB +360 +6,763 +6,004 +MOPB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP1 +8,51 +8,27 +MOPB +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP2 +1,670.1 +3,42 +MOPB +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad nasawagneP +margorP3 +- +9,035.1 +nanakaM +nad +tabO +nasawagneP +margorP4 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +22 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +7 +LEBAT +)41( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +3,671 +7,502 +SANAHMEL +460 +4,441 +0,041 +sannahmeL +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +6,1 +8,1 +sanahmeL +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +3,03 +9,36 +lanoisaN +nanahateK +nagnabmegneP +margorP +3 +1,215 +1,795 +MPKB +560 +8,072 +9,123 +MPKB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +3,142 +3,572 +ladoM +namananeP +gniaS +ayaD +natakgnineP +margorP +2 +2,455.1 +7,915.1 +NNB +660 +2,580.1 +7,189 +NNB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +0,964 +0,835 +)NG4P( +abokraN +paleG +naradereP +nad +naanughalayneP +nasatnarebmeP +nad +nahagecneP +margorP +2 +2,154.2 +8,561.5 +SNART +,TDP +,ASED +NEMEK +760 +8,461 +3,913 +isargimsnarT +nad +TDP +,aseD +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +3,441 +6,16 +isargimsnarT +nad +TDP +,aseD +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +1,82 +5,642 +isamrofnI +atres +nahitaleP +nad +nakididneP +,nagnabmegneP +nad +naitileneP +margorP +3 +4,917.1 +5,789.2 +aseD +takaraysaM +naayadrebmeP +nad +nanugnabmeP +margorP +4 +6,64 +3,103 +naasedreP +nasawaK +nanugnabmeP +margorP +5 +7,73 +5,012 +utnetreT +hareaD +nagnabmegneP +margorP +6 +2,44 +5,562 +laggnitreT +hareaD +nanugnabmeP +margorP +7 +3,621 +2,183 +isargimsnarT +namikumreP +nanugnabmeP +nad +nasawaK +napaiyneP +margorP +8 +8,931 +5,293 +isargimsnarT +nasawaK +nagnabmegneP +naD +nanugnabmeP +margorP +9 +8,319.2 +2,835.3 +NBKKB +860 +0,291.2 +4,433.2 +NBKKB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +8,7 +5,21 +NBKKB +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +4,33 +2,221 +NBKKB +lanoisanretnI +amasajreK +atres +nagnabmegneP +nad +naitilenep +,nahitaleP +margorP +3 +6,086 +2,960.1 +agrauleK +nanugnabmeP +nad +,BK +,nakududnepeK +margorP +4 +0,69 +6,79 +MAH +SANMOK +470 +0,06 +7,65 +MAH +sanmoK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +0,63 +9,04 +MAH +nakageneP +nad +naujameP +natakgnineP +margorP +2 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 23 +7 +LEBAT +)51( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- L/K +0202 +9102 +0,670.2 +3,804.2 +GKMB +570 +6,563 +0,583 +GKMB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +4,017.1 +2,320.2 +akisifoeG +nad +igolotamilK +,igoloroeteM +naanibmeP +nad +nagnabmegneP +margorP +2 +0,602.11 +3,234.71 +UPK +670 +9,338.1 +5,038.41 +UPK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +- +- +UPK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +0,273.9 +8,106.2 +kitiloP +sesorP +nakiabreP +nad +isarkomeD +naagabmeleK +nataugneP +margorP +3 +6,912 +9,915 +IR +KM +770 +2,631 +1,551 +IR +isutitsnoK +hamakhaM +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +- +5,01 +IR +isutitsnoK +hamakhaM +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +- +7,423 +isutitsnoK +arakreP +nanagnaneP +margorP +3 +- +6,92 +arageN +agraW +lanoisutitsnoK +kaH +namahameP +natakgnineP +margorP +4 +3,38 +- +arageN +agraW +lanoisutitsnoK +kaH +namahameP +natakgnineP +nad +isutitsnoK +arakreP +nanagnaneP +margorP +5 +3,802 +7,591 +KTAPP +870 +6,631 +0,701 +KTAPP +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +6,17 +7,88 +emsiroreT +naanadneP +nad +)UPPT( +gnaU +naicucneP +anadiP +kadniT +nasatnarebmeP +nad +nahagecneP +margorP +2 +6,581.1 +8,134.1 +IPIL +970 +3,896 +4,161 +IPIL +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +3,784 +4,072.1 +ketpI +nataafnameP +nad +,naasaugneP +,naitileneP +margorP +2 +4,406 +3,679 +NATAB +080 +1,661 +4,781 +nataB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +3,834 +9,887 +isaidaR +nad +potosI +,rilkuN +igrenE +napareneP +nad +nagnabmegneP +naitileneP +margorP +2 +5,053.1 +0,165.1 +TPPB +180 +8,264 +8,935 +TPPB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +9,2 +9,652 +TPPB +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +8,488 +3,467 +igolonkeT +napareneP +nad +naijakgneP +margorP +3 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +24 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +7 +LEBAT +)61( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +0,845 +3,697 +NAPAL +280 +8,38 +4,311 +napaL +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +2,464 +9,286 +askiratnA +nad +nagnabreneP +igolonkeT +nagnabmegneP +margorP +2 +3,034 +0,576 +GIB +380 +1,431 +1,261 +laisapsoeG +isamrofnI +nadaB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +2,692 +9,215 +laisapsoeG +isamrofnI +naaraggneleyneP +margorP +2 +2,542 +5,142 +NSB +480 +4,431 +1,221 +NSB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +8,011 +4,911 +lanoisaN +isasidradnatS +nagnabmegneP +margorP +2 +9,09 +3,371 +NETEPAB +580 +2,87 +4,301 +NETEPAB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +7,21 +9,96 +rilkuN +aganeT +nataafnameP +nasawagneP +margorP +2 +7,582 +8,833 +NAL +680 +4,602 +3,422 +NAL +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +6,8 +8,01 +NAL +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +7,07 +7,301 +arageN +rutarapA +talkiD +nad +arageN +isartsinimdA +naijakgneP +margorP +3 +6,651 +4,903 +IRNA +780 +5,431 +7,841 +aisenodnI +kilbupeR +lanoisaN +pisrA +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +5,2 +3,3 +IRNA +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +6,91 +3,751 +lanoisaN +napisraeK +naaraggneleyneP +margorP +3 +3,595 +8,416 +NKB +880 +8,614 +1,854 +NKB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +6,32 +9,04 +NKB +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +9,451 +8,511 +arageN +naiawagepeK +nemejanaM +naaraggneleyneP +margorP +3 +3,584.1 +6,295.1 +PKPB +980 +0,522.1 +0,832.1 +PKPB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +3,062 +6,453 +PIPS +naaraggneleyneP +naanibmeP +atreS +lanoisaN +nanugnabmeP +nad +arageN +nagnaueK +satilibatnukA +nretnI +nasawagneP +margorP +2 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 25 +7 +LEBAT +)71( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +7,442.3 +5,642.3 +GADNEMEK +090 +3,386 +9,317 +nagnagadreP +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +2,812 +8,47 +nagnagadreP +nairetnemeK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +9,43 +7,64 +nagnagadreP +nairetnemeK +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +3 +0,72 +5,93 +nagnagadreP +nagnabmegneP +nad +naijakgneP +margorP +4 +0,551 +8,141 +lanoisaN +ropskE +nagnabmegneP +margorP +5 +3,701 +1,241 +iregeN +rauL +nagnagadreP +natakgnineP +margorP +6 +4,39 +0,941 +lanoisanretnI +nagnagadreP +nagnidnureP +margorP +7 +7,466.1 +2,116.1 +iregeN +malaD +nagnagadreP +nagnabmegneP +margorP +8 +5,25 +6,86 +itidomoK +akgnajreB +nagnagadreP +margorP +9 +4,802 +0,952 +agaiN +bitreT +nad +nemusnoK +nagnudnilreP +margorP +01 +6,411.1 +2,150.2 +AROPNEMEK +290 +8,882 +3,423 +agarhalO +nad +adumeP +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +2,31 +2,7 +agarhalO +nad +adumeP +nairetnemeK +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +5,793 +0,039 +naagarhaloeK +nad +naadumepeK +margorP +3 +2,514 +7,987 +isatserP +agarhalO +naanibmeP +margorP +4 +0,378 +4,498 +KPK +390 +7,617 +0,017 +KPK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +3,651 +4,481 +ispuroK +anadiP +kadniT +nasatnarebmeP +margorP +2 +6,649 +9,730.1 +DPD +590 +9,922 +3,932 +IR +DPD +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +7,617 +6,897 +isarkomeD +metsiS +malaD +DPD +naagabmeleK +nataugneP +margorP +3 +5,08 +3,321 +IR +YK +001 +0,27 +9,19 +laisiduY +isimoK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +5,8 +3,13 +mikaH +nad +gnugA +mikaH +ukalireP +nasawagneP +,isakovdA +,satisapaK +natakgnineP +,nemturkeR +margorP +2 +6,757.11 +9,970.8 +BPNB +301 +1,312 +2,012 +BPNB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +9,8 +4,01 +BPNB +rutarapA +satilibatnukA +natakgnineP +nad +nasawagneP +margorP +2 +6,535.11 +2,958.7 +anacneB +nagnaluggnaneP +margorP +3 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +26 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +7 +LEBAT +)81( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- L/K +0202 +9102 +0,652 +8,213 +IKT2PNB +401 +0,652 +8,213 +IKT +nagnudnilreP +nad +natapmeneP +isatilisaF +natakgnineP +margorP +1 +4,331 +7,232 +PPKL +601 +7,28 +0,69 +PPKL +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +- +- +PPKL +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +7,05 +7,631 +hatniremeP +asaJ/gnaraB +naadagneP +metsiS +nagnabmegneP +margorP +3 +8,994.1 +0,989.1 +SANRASAB +701 +3,116 +1,975 +lanoisaN +RAS +nadaB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +0,54 +8,041 +lanoisaN +RAS +nadaB +rutarapA +anarasarP +nad +anaraS +natakgnineP +margorP +2 +6,348 +1,962.1 +natamaleyneP +nad +,nagnolotreP +,nairacneP +naalolegneP +margorP +3 +2,311 +8,431 +UPPK +801 +2,311 +8,431 +ahasU +nagniasreP +nasawagneP +margorP +1 +0,96 +1,181 +SWPB +901 +7,12 +3,62 +SWPB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +3,74 +9,451 +udamaruS +hayaliW +nagnabmegneP +natapecreP +margorP +2 +6,531 +4,161 +IR +NAMSDUBMO +011 +7,321 +1,121 +aisenodnI +kilbupeR +namsdubmO +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +9,11 +3,04 +kilbuP +nanayaleP +nasawagneP +margorP +2 +9,302 +5,871 +PPNB +111 +6,751 +8,021 +PPNB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +3,64 +7,75 +nasatabreP +nasawaK +nad +arageN +hayaliW +sataB +naalolegneP +margorP +2 +5,396.1 +3,565.1 +MATAB +BP +BPKPB +211 +5,477 +9,186 +mataB-PB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +0,919 +4,388 +mataB-BPBP +nasawaK +naaraggneleyneP +nad +naalolegneP +margorP +2 +3,824 +0,446 +TPNB +311 +3,824 +0,446 +emsiroreT +nagnaluggnaneP +margorP +1 +6,132 +5,783 +BAKTES +411 +4,212 +2,003 +tenibaK +tairaterkeS +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +2,91 +2,78 +nahatniremeP +naaraggneleyneP +malaD +nediserP +likaW +nad +nediserP +adapeK +tenibaK +nemejanaM +naalolegneP +nagnukuD +margorP +2 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 27 +7 +LEBAT +)91( +3202-8102 +,MARGORP +REP +,AGABMEL/ARAGEN +NAIRETNEMEK +AJNALEB +)haipur +railim( +PPKL +PPKL +MARGORP +- +L/K +0202 +9102 +4,285.4 +4,304.6 +ULSAWAB +511 +0,801 +8,271 +ulsawaB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +4,474.4 +7,032.6 +ulimeP +naaraggneleyneP +nasawagneP +margorP +2 +1,649 +1,309 +IRR +PPL +611 +9,431 +2,431 +IRR +PPL +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +naD +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +3,118 +9,867 +kilbuP +oidaR +naraiS +naaraggneleyneP +naD +naalolegneP +margorP +2 +6,102.1 +7,859 +IRVT +PPL +711 +9,723 +2,042 +IRVT +PPL +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +naD +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +7,378 +4,817 +kilbuP +VT +naraiS +naaraggneleyneP +naD +naalolegneP +margorP +2 +7,17 +3,781 +GNABAS +BP +BPKPB +811 +2,63 +1,43 +)SKPB( +gnabaS +nasawaK +naahasugneP +nadaB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +naD +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +5,53 +2,351 +gnabaS +nasawaK +naaraggneleyneP +naD +naalolegneP +,naanacnereP +margorP +2 +5,445 +1,424 +ALMAKAB +911 +0,043 +1,582 +almakaB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +naD +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +4,402 +1,931 +tuaL +id +natamaleseK +nad +nanamaeK +natakgnineP +margorP +2 +4,442 +0,152 +NAMITIRAMEK +.DIB +OKNEMEK +021 +7,571 +2,951 +namitirameK +gnadiB +rotanidrooK +nairetnemeK +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemeganaM +nagnukuD +margorP +1 +7,86 +8,19 +namitirameK +nakajibeK +nagnabmegneP +isanidrooK +margorP +2 +- +6,595 +FARKEB +121 +- +5,131 +fitaerK +imonokE +nadaB +aynniaL +sinkeT +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +- +1,464 +fitaerK +imonokE +nagnabmegneP +margorP +2 +4,741 +5,141 +PIPB +221 +9,001 +6,36 +alisacnaP +igoloedI +naanibmeP +nadaB +aynniaL +saguT +naanaskaleP +nad +nemejanaM +nagnukuD +margorP +1 +5,64 +9,77 +alisacnaP +igoloedI +naanibmeP +margorP +2 +3,716.950.1 +2,724.378 +HALMUJ Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +TABEL 7 +BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (20) +(miliar rupiah) +LKPP LKPP Outlook RAPBN +K/L - PROGRAM +2021 2022 2023 2024 +001 MPR 714,2 732,1 876,1 922,1 +1Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 523,6 505,3 619,7 652,2 +2Program Dukungan Manajemen 190,6 226,8 256,4 269,9 +002 DPR 5.416,2 5.602,9 6.014,6 6.083,5 +1Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 3.848,2 3.044,1 3.232,0 3.269,0 +2Program Dukungan Manajemen 1.567,9 2.558,8 2.782,6 2.814,5 +004 BPK 3.667,7 3.988,6 4.756,1 4.873,5 +1Program Pemeriksaan Keuangan Negara 3.011,0 3.330,1 4.110,5 4.154,8 +2Program Dukungan Manajemen 656,8 658,5 645,6 718,6 +005 MA 10.509,3 11.278,9 12.021,3 11.555,5 +1Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 157,5 174,6 161,6 180,9 +2Program Dukungan Manajemen 10.351,8 11.104,3 11.859,7 11.374,6 +006 KEJAKSAAN RI 8.470,4 10.798,2 13.774,5 17.407,2 +1Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 385,2 535,0 668,4 826,1 +2Program Dukungan Manajemen 8.085,2 10.263,2 13.106,1 16.581,1 +007 KEMEN SETNEG 2.243,2 3.419,3 3.165,6 2.650,2 +1Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 1.091,6 2.176,4 1.786,2 1.258,7 +2Program Dukungan Manajemen 1.151,6 1.242,9 1.379,3 1.391,4 +010 KEMENDAGRI 2.909,0 3.200,8 3.376,6 3.320,8 +1Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa 436,3 594,7 706,8 396,3 +2Program Tata Kelola Kependudukan 626,1 512,2 518,3 691,3 +3Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum 145,1 148,1 191,1 157,4 +4Program Dukungan Manajemen 1.701,7 1.945,8 1.960,4 2.075,8 +011 KEMENLU 7.438,8 7.638,2 8.445,7 8.541,8 +1Program Diplomasi dan Kerja sama Internasional 305,9 376,0 366,8 436,4 +2Program Peran dan Kepemimpinan Indonesia di bidang Kerja sama Multilateral 941,0 914,8 1.063,6 1.045,0 +3Program Perlindungan WNI di Luar Negeri serta Pelayanan Publik 251,8 219,9 241,9 289,1 +4Program Penegakan Kedaulatan serta Hukum dan Perjanjian Internasional 8,6 7,2 9,0 9,9 +5Program Dukungan Manajemen 5.931,5 6.120,3 6.764,3 6.761,3 +012 KEMENHAN 125.886,6 150.438,8 144.266,6 135.447,0 +1Program Penggunaan Kekuatan 5.619,7 - - - +2Program Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit 11.567,8 13.477,8 12.054,6 11.998,4 +3Program Kebijakan dan Regulasi Pertahanan 14,0 26,3 53,4 24,7 +4Program Modernisasi Alutsista, Non Alutsista, dan Sarpras Pertahanan 37.693,2 58.545,8 51.395,2 39.474,3 +5Program Pembinaan Sumber Daya Pertahanan 1.733,7 720,8 345,7 399,2 +6Program Riset, Industri, dan Pendidikan Tinggi Pertahanan 495,9 381,7 593,6 1.486,2 +7Program Dukungan Manajemen 68.762,3 72.345,0 75.834,3 78.121,5 +8Program Pelaksanaan Tugas TNI - 4.941,4 3.989,8 3.942,7 +013 KEMENKUMHAM 14.252,6 16.000,4 18.423,4 18.398,8 +1Program Pembentukan Regulasi 19,6 26,4 36,8 36,5 +2Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 3.552,6 4.136,1 4.719,6 5.148,2 +3Program Pemajuan dan Penegakan HAM 12,7 14,2 17,8 21,7 +4Program Dukungan Manajemen 10.667,7 11.823,8 13.649,2 13.192,4 +28 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +TABEL 7 +BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (21) +(miliar rupiah) +LKPP LKPP Outlook RAPBN +K/L - PROGRAM +2021 2022 2023 2024 +015 KEMENKEU 87.450,6 75.901,6 75.277,6 48.353,4 +1Program Pengelolaan Belanja Negara 9,2 17,8 41,6 27,6 +2Program Pengelolaan Penerimaan Negara 1.582,5 1.869,7 2.674,3 2.476,6 +3Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko 138,1 210,4 270,1 307,9 +4Program Kebijakan Fiskal 23,7 33,7 191,4 50,1 +5Program Dukungan Manajemen 85.697,1 73.770,1 72.100,1 45.491,1 +018 KEMENTAN 15.871,7 15.647,1 14.978,0 14.658,1 +1Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 968,0 973,7 832,4 606,8 +2Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 1.446,6 1.640,5 1.729,9 1.350,0 +3Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas 8.265,0 8.419,2 8.009,9 8.427,8 +4Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 467,3 91,8 - - +5Program Dukungan Manajemen 4.724,8 4.521,8 4.405,9 4.273,5 +019 KEMENPERIN 2.754,2 2.585,1 4.488,9 3.761,0 +1Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 585,0 475,6 485,3 450,0 +2Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 649,4 732,2 2.608,4 1.753,5 +3Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4 1,6 - - - +4Program Dukungan Manajemen 1.478,2 1.377,2 1.395,3 1.557,6 +020 KEMEN ESDM 4.834,2 5.613,4 6.485,4 6.776,2 +1Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 259,3 311,3 275,5 292,8 +2Program Mitigasi dan Pelayanan Geologi 365,1 120,0 451,7 784,4 +3Program Energi dan Ketenagalistrikan 1.732,6 2.817,1 3.165,5 2.163,7 +4Program Pertambangan Mineral dan Batubara 100,8 193,3 237,1 250,2 +5Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 349,6 - - - +6Program Dukungan Manajemen 2.026,8 2.171,6 2.355,6 3.285,0 +022 KEMENHUB 33.691,2 32.821,4 35.339,3 38.477,1 +1Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 1.219,9 2.201,0 2.504,4 2.477,9 +2Program Infrastruktur Konektivitas 24.378,9 22.319,2 22.939,5 25.925,1 +3Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 66,6 - - - +4Program Dukungan Manajemen 8.025,8 8.301,2 9.895,4 10.074,1 +023 KEMENDIKBUDRISTEK 84.705,0 81.342,8 81.905,0 97.701,8 +1Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 11.668,2 11.642,2 8.624,0 13.989,7 +2Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 802,2 1.222,0 1.257,8 3.064,7 +3Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 16.092,8 12.255,4 14.821,0 15.819,9 +4Program Pendidikan Tinggi 30.479,0 33.604,3 33.444,8 38.574,5 +5Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 4.455,4 4.312,9 4.012,4 6.014,1 +6Program Dukungan Manajemen 21.207,3 18.306,1 19.745,1 20.238,9 +024 KEMENKES 208.317,7 121.059,1 86.777,8 90.271,4 +1Program Kesehatan Masyarakat 861,6 1.003,2 1.237,7 644,1 +2Program Pelayanan Kesehatan dan JKN 179.383,9 102.725,9 71.079,3 76.022,8 +3Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2.025,7 2.563,6 3.450,8 3.196,0 +4Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 4.268,8 2.362,6 1.661,7 1.319,0 +5Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2.220,2 403,1 - - +6Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan - - 578 4 44 +7Program Dukungan Manajemen 19.557,6 12.000,7 8.770,7 8.645,8 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 29 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +TABEL 7 +BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (22) +(miliar rupiah) +LKPP LKPP Outlook RAPBN +K/L - PROGRAM +2021 2022 2023 2024 +025 KEMENAG 68.592,0 67.632,8 70.192,4 72.166,3 +1Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama 2.732,5 2.998,8 3.373,1 3.599,1 +2Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun 13.949,3 13.213,3 14.362,4 15.052,2 +3Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran 7.176,6 7.461,4 7.342,6 7.356,0 +4Program Pendidikan Tinggi 6.300,1 7.010,1 7.839,4 8.213,9 +5Program Dukungan Manajemen 38.433,6 36.949,1 37.274,9 37.945,1 +026 KEMEN NAKER 12.185,0 12.435,9 4.830,8 6.083,5 +1Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 2.436,5 3.032,5 2.316,2 2.054,1 +2Program Pembinaan Ketenagakerjaan 9.273,8 8.384,9 1.322,3 2.528,1 +3Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 138,2 50,7 - - +4Program Dukungan Manajemen 336,4 967,8 1.192,3 1.501,3 +027 KEMENSOS 105.305,6 96.534,4 77.337,0 79.198,8 +1Program Perlindungan Sosial 104.093,6 95.487,6 76.233,1 78.064,7 +2Program Dukungan Manajemen 1.212,1 1.046,8 1.103,9 1.134,1 +029 KEMEN LHK 7.416,3 6.348,1 7.421,2 7.648,6 +1Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 91,8 89,1 135,2 190,1 +2Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 165,9 165,8 193,3 169,3 +3Program Kualitas Lingkungan Hidup 671,1 589,1 1.012,0 1.202,5 +4Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 3.389,8 2.421,5 2.675,8 2.517,0 +5Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 5 3 - - - +6Program Dukungan Manajemen 3.045,1 3.082,6 3.404,9 3.569,7 +032 KKP 4.720,5 5.397,8 6.616,2 7.046,7 +1Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 251,8 267,5 320,0 372,3 +2Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri 111,1 122,8 179,7 181,6 +3Program Kualitas Lingkungan Hidup 68,0 73,7 89,8 103,6 +4Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan 1.273,8 1.742,6 2.415,7 2.568,8 +5Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 59,1 - - - +6Program Dukungan Manajemen 2.956,8 3.191,2 3.611,0 3.820,4 +033 KEMEN PU PERA 152.692,8 127.177,6 153.810,2 146.987,4 +1Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 87,0 93,1 140,9 135,2 +2Program Ketahanan Sumber Daya Air 51.782,8 43.799,6 43.757,0 41.528,4 +3Program Infrastruktur Konektivitas 61.268,5 52.126,4 64.781,9 61.902,3 +4Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 31.951,6 23.512,8 37.384,9 35.374,4 +5Program Dukungan Manajemen 7.602,9 7.645,8 7.745,4 8.047,2 +034 KEMENKO BID. POLHUKAM 230,4 272,5 318,1 331,4 +1Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 77,7 112,6 140,2 138,6 +2Program Dukungan Manajemen 152,7 159,9 177,8 192,8 +035 KEMENKO BID. PEREKONOMIAN 386,8 434,7 528,0 521,0 +1Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 163,3 208,6 220,0 217,2 +2Program Dukungan Manajemen 223,5 226,1 308,0 303,8 +036 KEMENKO BID. PMK 203,9 217,8 250,5 257,3 +1Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 42,4 59,9 78,8 80,6 +2Program Dukungan Manajemen 161,5 157,9 171,8 176,8 +30 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +TABEL 7 +BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (23) +(miliar rupiah) +LKPP LKPP Outlook RAPBN +K/L - PROGRAM +2021 2022 2023 2024 +040 KEMENPAREKRAF/BAPAREKRAF 3.311,5 3.491,6 3.324,1 3.416,8 +1Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 830,1 940,5 1.070,4 808,2 +2Program Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif 1.611,2 1.587,4 1.213,5 1.464,2 +3Program Dukungan Manajemen 870,2 963,6 1.040,3 1.144,3 +041 KEMEN BUMN 190,9 196,6 257,8 305,7 +1Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN 57,1 46,0 79,0 96,7 +2Program Dukungan Manajemen 133,8 150,5 178,9 208,9 +042 KEMEN RISTEK/BRIN *) 8 99 - - - +1Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 5 74 - - - +2Program Dukungan Manajemen 3 25 - - - +044 KEMEN KUKM 1 6.097,4 1 .201,8 1 .327,1 1 .497,9 +1Program Kewirausahaan, Usaha Miro, Kecil Menengah, dan Koperasi 1 5.814,9 8 61,5 9 83,7 1.086,9 +2Program Dukungan Manajemen 2 82,5 3 40,3 3 43,4 4 11,0 +047 KEMEN PP PA 2 14,4 2 42,4 2 85,9 3 09,7 +1Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak 7 7,1 8 3,9 115,8 1 45,1 +2Program Dukungan Manajemen 1 37,2 1 58,6 1 70,1 1 64,5 +048 KEMEN PAN RB 2 42,5 2 89,9 2 85,2 4 63,4 +1Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 7 2,5 6 7,4 6 8,2 1 97,9 +2Program Dukungan Manajemen 1 70,0 2 22,6 2 17,0 2 65,5 +050 BIN 9 .255,2 8 .873,2 13.748,2 1 0.122,9 +1Program Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan Negara 4 .609,6 5.347,7 1 2.046,4 8 .267,9 +2Program Dukungan Manajemen 4 .645,6 3 .525,4 1 .701,7 1 .855,0 +051 BSSN 1 .414,6 5 44,5 6 22,1 7 71,8 +1Program Keamanan dan Ketahanan Siber dan Sandi Negara 7 85,4 1 50,2 2 16,4 3 46,8 +2Program Dukungan Manajemen 6 29,1 3 94,3 4 05,7 4 24,9 +052 WANTANAS 4 6,5 4 8,6 5 3,5 5 0,8 +1Program Kebijakan dan Strategi Ketahanan Nasional 7 ,7 8 ,7 10,5 1 0,2 +2Program Dukungan Manajemen 3 8,8 3 9,9 4 3,0 4 0,5 +054 BPS 3 .729,8 8 .311,2 7 .785,4 4 .693,3 +1Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik 9 74,9 5.334,8 4 .632,4 1 .376,1 +2Program Dukungan Manajemen 2 .754,8 2 .976,5 3 .152,9 3 .317,2 +055 KEMEN PPN/BAPPENAS 1 .156,6 1 .360,3 1 .619,5 2 .102,7 +1Program Perencanaan Pembangunan Nasional 6 62,8 7 50,6 8 36,3 1.487,9 +2Program Dukungan Manajemen 4 93,8 6 09,6 7 83,2 6 14,8 +056 KEMEN ATR/BPN 7 .729,9 7 .348,4 7 .611,2 7 .183,0 +1Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan 3 .372,8 2 .666,5 2 .647,1 2 .804,1 +2Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 2 69,1 1 76,4 2 28,7 1 12,0 +3Program Dukungan Manajemen 4 .088,1 4 .505,6 4 .735,4 4 .266,9 +057 PNRI 5 59,4 6 48,6 7 10,5 7 21,2 +1Program Perpustakaan dan Literasi 3 54,9 4 23,1 4 57,0 4 63,7 +2Program Dukungan Manajemen 2 04,5 2 25,4 2 53,5 2 57,5 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 31 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +TABEL 7 +BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (24) +(miliar rupiah) +LKPP LKPP Outlook RAPBN +K/L - PROGRAM +2021 2022 2023 2024 +059 KEMEN KOMINFO 2 3.413,6 2 1.380,7 1 9.580,1 1 4.845,0 +1Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2 .772,8 2 .968,9 2 .501,3 2 .300,4 +2Program Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika 5 20,1 - - - +3Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 17.955,4 1 5.487,9 1 3.815,5 9 .856,1 +4Program Komunikasi Publik 8 04,0 4 85,6 3 59,0 2 99,4 +5Program Dukungan Manajemen 1 .361,4 1 .750,0 1 .777,4 1 .798,4 +6Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat dan Layanan Publik - 688,4 1.126,9 5 90,7 +060 POLRI 102.259,2 114.240,1 112.678,6 1 14.764,2 +1Program Profesionalisme SDM Polri 2 .482,7 2 .720,3 2 .955,3 3 .050,1 +2Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 4 .607,1 5 .412,0 5 .212,9 5 .283,6 +3Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri 3 3.774,1 4 0.670,7 3 6.292,1 3 6.573,8 +4Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 1 6.970,7 1 8.523,8 1 9.213,6 1 9.751,3 +5Program Dukungan Manajemen 4 4.424,7 4 6.913,2 4 9.004,7 5 0.105,4 +063 BPOM 1 .789,4 2 .015,2 2 .201,3 2 .305,1 +1Program Pengawasan Obat dan Makanan 7 42,7 8 62,1 1.000,4 1 .037,8 +2Program Dukungan Manajemen 1 .046,7 1 .153,1 1 .200,9 1 .267,3 +064 LEMHANAS 1 54,3 1 76,9 1 86,6 1 85,3 +1Program Pembinaan Ketahanan Nasional 2 6,5 4 4,0 4 9,5 4 2,9 +2Program Dukungan Manajemen 1 27,7 1 32,9 1 37,1 1 42,4 +065 BKPM 8 11,0 1.225,8 1 .072,3 1 .226,4 +1Program Penanaman Modal 5 35,7 9 19,0 6 87,5 8 10,2 +2Program Dukungan Manajemen 2 75,3 3 06,8 3 84,8 4 16,1 +066 BNN 1 .413,7 1 .705,0 1 .805,8 1 .536,5 +1Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 3 94,9 3 22,7 3 67,0 2 92,9 +Narkoba (P4GN) +2Program Dukungan Manajemen 1 .018,8 1 .382,3 1 .438,7 1 .243,7 +067 KEMEN DESA, PDT, TRANS 2 .947,5 2 .872,7 2 .824,8 2 .757,3 +1Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi 2 .314,4 2 .214,8 2 .142,6 2 .098,7 +2Program Dukungan Manajemen 6 33,0 6 57,9 6 82,2 6 58,6 +068 BKKBN 3 .107,4 3 .701,4 4 .078,1 4 .249,3 +1Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana 1 .060,4 1 .469,2 1 .663,0 1 .729,3 +2Program Dukungan Manajemen 2 .047,0 2 .232,2 2 .415,1 2 .520,0 +074 KOMNAS HAM 9 6,6 103,3 1 07,6 1 32,7 +1Program Pemajuan dan Penegakan HAM 2 5,3 2 9,3 2 8,9 3 0,2 +2Program Dukungan Manajemen 7 1,3 7 4,0 7 8,7 1 02,5 +075 BMKG 2 .462,9 2 .398,1 2 .967,8 2 .769,7 +1Program Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 2 .087,4 1 .387,0 1 .670,7 1 .539,2 +2Program Dukungan Manajemen 3 75,6 1.011,1 1 .297,1 1 .230,5 +076 KPU 3 .080,6 3 .495,7 20.236,5 2 8.365,5 +1Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 1 .207,8 1.473,7 1 8.253,4 2 6.287,0 +2Program Dukungan Manajemen 1 .872,9 2 .022,0 1 .983,1 2 .078,5 +077 MK RI 3 08,7 3 02,2 4 11,9 6 06,5 +1Program Penanganan Perkara Konstitusi 1 73,8 1 19,2 1 81,1 4 44,3 +2Program Dukungan Manajemen 1 34,9 1 83,0 2 30,9 1 62,2 +32 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +TABEL 7 +BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (25) +(miliar rupiah) +LKPP LKPP Outlook RAPBN +K/L - PROGRAM +2021 2022 2023 2024 +078 PPATK 1 78,6 2 13,5 2 89,1 2 42,3 +1Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) 3 2,7 4 4,2 9 7,8 6 1,9 +dan Pendanaan Terorisme +2Program Dukungan Manajemen 1 45,9 1 69,3 1 91,3 1 80,4 +079 LIPI *) 1 .702,0 - - - +1Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 9 50,2 - - - +2Program Dukungan Manajemen 7 51,8 - - - +080 BATAN *) 5 75,0 - - - +1Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 5 2,7 - - - +2Program Dukungan Manajemen 5 22,3 - - - +081 BPPT *) 1 .341,0 - - - +1Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 7 08,0 - - - +2Program Dukungan Manajemen 6 33,1 - - - +082 LAPAN *) 5 53,9 - - - +1Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 82,1 - - - +2Program Dukungan Manajemen 2 71,7 - - - +083 BIG 4 04,9 4 06,2 4 40,0 8 32,9 +1Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2 52,2 2 49,1 2 88,5 6 61,9 +2Program Dukungan Manajemen 1 52,7 1 57,1 1 51,4 1 71,0 +084 BSN 1 90,9 1 98,8 2 25,4 2 28,5 +1Program Standardisasi Nasional 7 6,5 6 5,5 8 7,6 9 3,6 +2Program Dukungan Manajemen 1 14,5 1 33,3 1 37,8 1 34,9 +085 BAPETEN 1 06,2 1 15,0 1 21,4 1 26,8 +1Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 3,3 2 4,7 2 7,7 2 5,4 +2Program Dukungan Manajemen 8 2,8 9 0,3 9 3,6 1 01,4 +086 LAN 3 01,8 3 11,3 3 27,2 3 04,3 +1Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 5 1,0 6 4,1 6 2,8 6 0,7 +2Program Dukungan Manajemen 2 50,8 2 47,2 2 64,3 2 43,7 +087 ANRI 2 34,7 2 47,5 2 75,2 2 79,7 +1Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional 5 7,6 6 2,1 6 6,6 8 1,0 +2Program Dukungan Manajemen 1 77,1 1 85,5 2 08,5 1 98,8 +088 BKN 7 04,3 6 28,1 6 64,6 7 73,6 +1Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN 2 13,1 1 12,8 5 9,5 5 4,3 +2Program Dukungan Manajemen 4 91,2 5 15,3 6 05,1 7 19,4 +089 BPKP 1 .580,3 1 .718,2 1 .834,0 2 .311,0 +1Program Pengawasan Pembangunan 3 21,7 4 88,0 4 71,7 7 06,3 +2Program Dukungan Manajemen 1 .258,7 1 .230,3 1 .362,3 1 .604,7 +090 KEMENDAG 2 .981,8 2 .077,6 2 .379,3 1 .954,7 +1Program Perdagangan Luar Negeri 4 98,1 3 13,0 3 84,3 3 17,2 +2Program Perdagangan Dalam Negeri 1 .294,5 6 04,1 6 25,3 2 76,3 +3Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 7 ,8 - - - +4Program Dukungan Manajemen 1 .181,5 1 .160,5 1 .369,7 1 .361,2 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 33 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +TABEL 7 +BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (26) +(miliar rupiah) +LKPP LKPP Outlook RAPBN +K/L - PROGRAM +2021 2022 2023 2024 +092 KEMENPORA 2 .538,9 3 .022,3 2 .470,3 2 .019,1 +1Program Keolahragaan 2 .137,6 2 .545,1 1 .991,8 1 .538,6 +2Program Kepemudaan 1 01,6 1 62,5 1 58,0 1 61,2 +3Program Dukungan Manajemen 2 99,7 3 14,8 3 20,5 3 19,3 +093 KPK 1 .003,8 1 .264,3 1 .248,2 1 .345,4 +1Program Pencegahan dan Penindakan Perkara Korupsi 1 80,5 4 30,1 3 85,8 3 98,2 +2Program Dukungan Manajemen 8 23,3 8 34,1 8 62,4 9 47,2 +095 DPD 1 .004,8 1 .060,8 1 .158,9 1 .163,4 +1Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 5 58,7 5 93,7 6 02,7 6 05,0 +2Program Dukungan Manajemen 4 46,1 4 67,1 5 56,3 5 58,4 +100 KY RI 1 03,8 1 62,2 1 77,2 1 70,1 +1Program Penegakan Integritas Hakim 1 5,6 3 2,0 3 3,7 3 2,3 +2Program Dukungan Manajemen 8 8,2 130,2 1 43,6 1 37,8 +103 BNPB 7 .143,2 5 .045,7 2 .359,1 9 57,2 +1Program Ketahanan Bencana 6 .883,0 4 .799,9 2 .053,4 6 94,0 +2Program Dukungan Manajemen 2 60,2 2 45,8 3 05,7 2 63,3 +104 BP2MI 3 12,8 3 39,5 3 29,5 5 26,5 +1Program Penempatan dan Pelindungan PMI 1 34,8 1 46,2 1 28,4 2 85,5 +2Program Dukungan Manajemen 1 78,0 1 93,3 2 01,1 2 41,0 +106 LKPP 1 45,9 1 63,7 1 93,7 1 93,5 +1Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional 5 6,1 5 5,2 7 5,2 5 5,3 +2Program Dukungan Manajemen 8 9,9 108,5 1 18,5 1 38,2 +107 BASARNAS 1 .802,9 1 .678,1 1 .847,1 2 .085,1 +1Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana 1 .065,3 8 72,2 1.005,6 1 .188,7 +2Program Dukungan Manajemen 7 37,6 8 05,9 8 41,6 8 96,4 +108 KPPU 1 36,5 1 34,0 1 13,9 1 15,5 +1Program Pengawasan Persaingan Usaha 3 2,8 3 4,1 2 3,4 2 3,7 +2Program Dukungan Manajemen 1 03,7 9 9,9 9 0,5 9 1,8 +109 BPWS 1 5,9 - - - +1Program Pengembangan Kawasan Strategis 2 ,5 - - - +2Program Dukungan Manajemen 1 3,4 - - - +110 OMBUDSMAN RI 1 90,8 1 96,1 2 43,4 2 47,6 +1Program Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3 0,8 2 2,8 3 9,2 4 0,0 +2Program Dukungan Manajemen 1 60,0 1 73,3 2 04,2 2 07,6 +111 BNPP 1 50,8 2 31,9 2 43,7 2 31,3 +1Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan 2 5,4 4 5,0 4 1,9 1 2,6 +2Program Dukungan Manajemen 1 25,4 1 87,0 2 01,7 2 18,7 +112 BPKPB PB BATAM 2 .029,2 1 .637,9 2 .141,7 2 .662,6 +1Program Pengembangan Kawasan Strategis 1 .232,3 8 54,8 1.253,1 1 .756,1 +2Program Dukungan Manajemen 7 96,9 7 83,0 8 88,6 9 06,5 +113 BNPT 3 83,1 4 24,7 4 26,4 4 65,2 +1Program Penanggulangan Terorisme 1 93,0 2 52,5 2 53,5 2 84,1 +2Program Dukungan Manajemen 1 90,1 1 72,1 1 72,9 1 81,2 +34 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +TABEL 7 +BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, PER PROGRAM, 2018-2023 (27) +(miliar rupiah) +LKPP LKPP Outlook RAPBN +K/L - PROGRAM +2021 2022 2023 2024 +114 SETKAB 2 86,6 2 95,6 3 50,9 3 48,8 +1Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden 2 1,7 3 1,3 4 3,9 4 1,0 +2Program Dukungan Manajemen 2 64,9 2 64,4 3 07,0 3 07,8 +115 BAWASLU 1 .733,9 2 .615,8 6 .913,5 1 1.605,5 +1Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi 5 83,3 1.266,5 5.489,6 1 0.242,9 +2Program Dukungan Manajemen 1 .150,6 1 .349,3 1 .423,9 1 .362,6 +116 LPP RRI 1 .178,9 9 41,6 1.021,2 1 .030,0 +1Program Penyiaran Publik 3 74,1 1 41,8 1 66,4 1 34,4 +2Program Dukungan Manajemen 8 04,9 7 99,8 8 54,7 8 95,6 +117 LPP TVRI 1 .165,9 1 .535,4 1 .623,8 1 .558,6 +1Program Penyiaran Publik 4 49,1 6 98,1 6 83,8 6 47,9 +2Program Dukungan Manajemen 7 16,8 8 37,2 9 40,0 9 10,7 +118 BPKPB PB SABANG 6 9,7 6 3,0 6 5,5 6 2,3 +1Program Pengembangan Kawasan Strategis 3 6,0 2 7,5 2 9,7 2 4,6 +2Program Dukungan Manajemen 3 3,7 3 5,5 3 5,8 3 7,7 +119 BAKAMLA 4 44,1 7 55,5 8 74,9 1.053,1 +1Program Keamanan dan Keselamatan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah 2 16,0 4 56,3 7 01,6 8 68,5 +Yurisdiksi Indonesia +2Program Dukungan Manajemen 2 28,1 2 99,2 1 73,3 1 84,6 +120 KEMENKO BID. KEMARITIMAN DAN INVESTASI 2 62,8 3 26,7 3 16,9 3 40,3 +1Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan 7 4,8 127,3 1 22,4 1 18,3 +2Program Dukungan Manajemen 1 88,1 1 99,4 1 94,5 2 22,0 +122 BPIP 1 53,9 3 03,5 3 37,3 3 41,1 +1Program Pembinaan Ideologi Pancasila 5 4,2 146,8 1 51,9 1 59,6 +2Program Dukungan Manajemen 9 9,8 156,7 1 85,3 1 81,5 +123 LPSK 1 41,1 1 79,9 2 93,5 2 77,8 +1Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 9 2,6 125,5 2 28,2 2 13,4 +2Program Dukungan Manajemen 4 8,5 5 4,4 6 5,4 6 4,4 +124 BRIN - 5.685,8 6 .042,0 5 .672,6 +1Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi - 2.404,6 2 .124,9 1 .903,8 +2Program Dukungan Manajemen - 3.281,1 3 .917,1 3 .768,8 +125 BAPANAS - - 458,0 4 41,6 +1Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas - - 343,4 3 27,8 +2Program Dukungan Manajemen - - 114,6 1 13,8 +126 OTORITA IBU KOTA NUSANTARA - - 220,1 4 33,7 +1Program Pengembangan Kawasan Strategis - - 191,5 2 02,9 +2Program Dukungan Manajemen - - 28,6 2 30,9 +JUMLAH 1.190.813,3 1.084.674,7 1.085.485,6 1.077.224,9** +keterangan: +*) Sesuai Perpres Nomor 78 tahun 2021, mulai Januari tahun 2022 diintegrasikan ke BRIN (BA 124) +**) Belum menampung kenaikan gaji ASN Pusat/TNI/Polri +Sumber: Kementerian Keuangan +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 35 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +TABEL 8 +DAFTAR PROYEK SKEMA KPBU +NO URAIAN +I SEKTOR TRANSPORTASI +1 Perkeretaapian Makassar-Parepare +2 Proving Ground BPLJSKB Bekasi +II SEKTOR JALAN DAN JEMBATAN +1 Jalan Tol Batang - Semarang +2 Jalan Tol Manado - Bitung +3 Jalan Tol Balikpapan-Samarinda +4 Jalan Tol Pandaan - Malang +5 Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan +6 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan +7 Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated +8 Jalan Tol Serang - Panimbang +9 Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar +10 Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi +11 Jalan Tol Semarang - Demak +12 Jalan Tol Yogyakarta-Bawen +13 Jalan Tol Solo-Yogyakarta NYIA-Kulon Progo +14 Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap +15 Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi +16 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Sumatera Selatan +17 Preservasi Jalan Lintas Sumatera di Provinsi Riau +18 Penggantian dan/atau Duplikasi Jembatan Callender Hamilton +III SEKTOR AIR MINUM +1 SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur +2 SPAM Kota Bandar Lampung +3 SPAM Semarang Barat +4 SPAM Kota Pekanbaru +5 SPAM Regional Jatiluhur I +6 SPAM Regional Karian - Serpong +IV SEKTOR TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA +1 Palapa Ring Barat +2 Palapa Ring Tengah +3 Palapa Ring Timur +4 Satelit Multi Fungsi +V SEKTOR ENERGI, KETENAGALISTRIKAN DAN KONSERVASI ENERGI +1 PLTU Batang 2 x 1.000 MW +2 APJ Kabupaten Madiun +Sumber: Kementerian Keuangan +36 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 37 +9 +LEBAT +4202-9102 +,HAREAD +EK +REFSNART +)haipur +railim( +NBPAR +kooltuO +PPKL +PPKL +PPKL +PPKL +naiarU +4202 +3202 +2202 +1202 +0202 +9102 +9,990.341 +6,040.161 +1,414.861 +0,751.711 +4,609.39 +0,089.301 +lisaH +igaB +anaD +.1 +3,996.724 +0,000.883 +0,000.873 +4,197.773 +5,216.183 +2,019.024 +mumU +isakolA +anaD +.2 +0,101.881 +0,369.971 +6,461.371 +3,836.481 +8,875.671 +7,493.681 +susuhK +isakolA +anaD +.3 +5,228.35 +2,080.84 +0,487.45 +7,960.75 +0,671.05 +7,561.46 +kisiF +susuhK +isakolA +anaD +.a +6,467.331 +6,317.821 +7,083.811 +6,865.721 +9,204.621 +0,922.221 +kisifnoN +susuhK +isakolA +anaD +.b +9,315 +2,961.3 +- +- +- +- +*hareaD +adapek +habiH +.c +5,172.81 +3,142.71 +3,634.02 +9,284.91 +7,655.91 +9,979.02 +susuhK +imonotO +anaD +.4 +0,024.1 +0,024.1 +0,023.1 +0,023.1 +0,023.1 +0,002.1 +atrakaygoY +.I.D +naawemitsieK +anaD +.5 +0,000.17 +0,039.96 +1,609.76 +7,358.17 +5,001.17 +1,418.96 +aseD +anaD +.6 +0,000.8 +0,048.7 +7,399.6 +3,464.31 +3,554.81 +4,496.9 +**laksiF +fitnesnI +.7 +7,195.758 +8,434.528 +8,432.618 +6,707.587 +2,035.267 +4,379.218 +halmuJ +hareaD +nahatniremeP +nad +tasuP +hatniremeP +aratnA +nagnaueK +nagnubuH +gnatnet +2202 +nuhaT +1 +romoN +UU +iauses +hareaD +ek +refsnarT +irad +naigab +idajnem +3202 +nuhat +ialum*: +.teK +hareaD +fitnesnI +anaD +halada +3202 +nuhat +mulebes +** +nagnaueK +nairetnemeK +:rebmuS Lampiran: Data Pokok RAPBN 2024 +38 Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2024 +01 +LEBAT +4202-9102 +,NARAGGNA +NAAYAIBMEP +)haipur +railim( +NBPAR +kooltuO +PPKL +PPKL +PPKL +PPKL +naiarU +4202 +3202 +2202 +1202 +0202 +9102 +5,580.846 +0,583.604 +4,910.696 +9,535.078 +5,826.922.1 +8,835.734 +gnatU +naayaibmeP +.A +9,744.666 +2,839.263 +9,618.856 +5,605.778 +3,251.771.1 +6,882.644 +)oten( +NBS +.I +)4,263.81( +8,644.34 +5,202.73 +)7,079.6( +1,674.25 +)8,947.8( +)oten( +namajniP +.II +)2,636( +3,867.8 +3,102.8 +2,449 +1,363.2 +0,330.3 +)oten( +iregeN +malaD +namajniP +.1 +)2,627.71( +5,876.43 +2,100.92 +)9,419.7( +0,311.05 +)8,287.11( +)oten( +iregeN +rauL +namajniP +.2 +)0,612.671( +)7,063.351( +)3,427.601( +)8,264.241( +)2,896.401( +)0,983.94( +isatsevnI +naayaibmeP +.B +)7,052( +6,910.4 +8,641.2 +1,049.1 +6,410.1 +)3,872.1( +namajniP +nairebmeP +.C +)0,428( +)5,033( +)9,031.1( +)7,517.2( +)6,095.3( +- +nanimajneP +nabijaweK +.D +aynniaL +naayaibmeP +.E +2,030.25 +0,517.922 +2,766 +7,524.441 +5,939.07 +0,081.51 +0,528.225 +4,824.684 +1,879.095 +2,327.178 +8,392.391.1 +5,150.204 +halmuJ +nagnaueK +nairetnemeK +:rebmuS diff --git a/raw/media.kemenkeu.go.id_getmedia_4924fc3f-9748-4530-8757-dd7a123b4c73_APBN-KiTa-Oktober-2024.pdf.md b/raw/media.kemenkeu.go.id_getmedia_4924fc3f-9748-4530-8757-dd7a123b4c73_APBN-KiTa-Oktober-2024.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..96c6161b6d92c7b2b5acddc21c94652343693a23 --- /dev/null +++ b/raw/media.kemenkeu.go.id_getmedia_4924fc3f-9748-4530-8757-dd7a123b4c73_APBN-KiTa-Oktober-2024.pdf.md @@ -0,0 +1,3237 @@ +--- +url: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/4924fc3f-9748-4530-8757-dd7a123b4c73/APBN-KiTa-Oktober-2024.pdf?ext=.pdf +title: "APBN-KiTa-Oktober-2024.pdf?ext=.pdf" +domain: media.kemenkeu.go.id +crawl_date: 2026-03-26 14:21:19 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# APBN-KiTa-Oktober-2024.pdf?ext=.pdf + +2024 | OKTOBER +Terima kasih pembaca. Sampaikan kritik +dan saran Anda untuk meningkatkan +kualitas publikasi APBN KiTa dengan +scan barcode di bawah ini: +atau klik tautan di bawah ini: +https://forms.office.com/r/XtsDeF87BD +Scan dan Unduh ISSN link +APBN KITA APBN KiTa +www.kemenkeu.go.id/apbnkita +2 “Dalam merespon +dinamika kondisi +global, APBN terus +dioptimalkan sebagai +penopang ekonomi, +berfokus pada alokasi +belanja pemerintah +dan transfer daerah +untuk pemulihan +perekonomian.” +Sri Mulyani Indrawati +3 2024 | OKTOBER +Diterbitkan oleh: Kementerian +Keuangan Republik Indonesia. +Pelindung: Menteri Keuangan dan +Wakil Menteri Keuangan. Pengarah: +Pimpinan Unit Eselon I Kemenkeu +Penanggung Jawab: Direktur Jenderal +Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko +selaku Sekretaris Komite Asset- +Liability Committee Kementerian +Keuangan. Pemimpin Redaksi: +Kepala Biro Komunikasi dan Layanan +Informasi, Direktur Strategi dan +Portofolio Pembiayaan, Kepala Pusat +Kebijakan Ekonomi Makro. Dewan +Redaksi: Tim Deputies Asset-Liability +Committee Kementerian Keuangan. +Tim Redaksi: Tim Teknis Asset- +Liability Committee Kementerian +Keuangan, Tim Redaksi Penyusun +Publikasi APBN KiTa. Editor: Tim +Editor Penyusun Publikasi APBN KiTa +Desain Grafis, Layout dan Foto: Biro +KLI Kementerian Keuangan. Alamat +Redaksi: Gedung Frans Seda Lantai +8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta. +Foto: Kemenkeu - Resha Aditya +4 Daftar Isi +RINGKASAN +9 +EKSEKUTIF +PERKEMBANGAN +17 +EKONOMI MAKRO +Postur APBN +21 +Penerimaan Perpajakan 25 +Penerimaan Kepabeanan & 31 +Cukai +Penerimaan Negara Bukan 37 +Pajak +Belanja Pemerintah Pusat 43 +Transfer ke Daerah 49 +Pembiayaan Utang 55 +Calendar Events 2024 62 +Laporan Khusus 64 +5 2024 | OKTOBER +GGlloossssaarriiuumm +Alutsista : Alat Utama Sistem +Persenjataan +Almatsus : Alat Material Khusus +AP : Administered Price +APBN : Anggaran dan Pendapatan +dan Belanja Negara +AS : Amerika Serikat +ASEAN : The Association of +Southeast Asian Nations +ASN : Aparatur Sipil Negara +Bansos : Bantuan Sosial +Bapanas : Badan Pangan Nasional +BBM : Bahan Bakar Minyak +BI : Bank Indonesia +BK : Bea Keluar +BLT : Bantuan Langsung Tunai +BLU : Badan Layanan Umum +BM : Bea Masuk +BMN : Barang Milik Negara +BPJS : Badan Penyelenggaraan +Jaminan Sosial +BPS : Badan Pusat Statistik +bps : basis points +BUK : Bank Umum Konvensional +BUS : Bank Umum Syariah +BUMN : Badan Usaha Milik Negara +CAR : Capital Adequacy Ratio +CDS : Credit Default Swap +CHT : Cukai Hasil Tembakau +6 IPM : Indeks Pembangunan +Manusia +ICP : Indonesia Crude Price +JKN : Jaminan Kesehatan +Nasional +K/L : Kementerian/Lembaga +KI : Kredit Investasi +KIP : Kartu Indonesia Pintar +KI : Kredit Konsumsi +KKB : Kredit Kendaraan Bermotor +KLCI : Kuala Lumpur Composite +Indeks +KMK : Kredit Modal Kerja +KND : Kekayaan Negara +Dipisahkan +KPM : Keluarga Penerima Manfaat +KPR : Kredit Pemilikan Rumah +KUR : Kredit Usaha Rakyat +LMAN : Lembaga Manajemen Aset +Negara +LNPRT : Lembaga Nonprofit yang +Melayani Rumah Tangga +LPG : Liquefied Petroleum Gas +MBR : Masyarakat Berpenghasilan +Rendah +Migas : Minyak dan Gas Bumi +mtm : Month to Month +MTN : Medium Term Note +NDA : Net Domestic Asset +NFA : Net Foreign Asset +NFB : Net Foreign Buy +NIM : Net Interest Margin +NPI : Neraca Pembayaran +Indonesia +NPL : Non-performing Loan +7 2024 | OKTOBER +1.354,82 +206,70 +430,06 +16,71 +803,35 +812,71 +635,57 +Foto: Pexels - Sora Shimazaki +8 Ringkasan +Eksekutif +Ketegangan geopolitik +global meningkat +terutama di kawasan timur +tengah yang mendorong +peningkatan harga komoditas energi Kondisi pelonggaran +global, khususnya minyak mentah. +Aktivitas sektor manufaktur global likuiditas keuangan +terus terkontraksi, terutama di Kawasan +Eropa dan negara-negara utama global ini akan +seperti Amerika Serikat, Jepang, dan +Tiongkok. Likuiditas pasar keuangan menurunkan tekanan +global semakin longgar merespon +pemangkasan suku bunga moneter pasar keuangan +Amerika Serikat dan Eropa serta +diperkirakaan pemangkasan akan emerging market, +dilakukan lagi hingga akhir periode +2024. Kondisi pelonggaran likuiditas termasuk Indonesia. +keuangan global ini akan menurunkan +tekanan pasar keuangan emerging +market, termasuk Indonesia. +9 2024 | OKTOBER +Hingga akhir September 2024, terhadap kinerja perpajakan. +realisasi Pendapatan Negara dan Hibah +Secara nominal, penerimaan Pajak +tercatat Rp2.008,28 triliun atau telah +terutama berasal dari penerimaan +mencapai 71,67 persen dari target pada +Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas +APBN 20241, lebih rendah Rp27,70 +Rp736,76 triliun dan Pajak Pertambahan +triliun dari periode yang sama tahun +Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang +lalu atau terkontraksi 1,36 persen (yoy). +Mewah (PPN/PPnBM) Rp546,65 +Realisasi komponen pendapatan negara +triliun. Kontribusi kedua komponen +yang bersumber dari penerimaan +penerimaan Pajak tersebut terhadap +Perpajakan telah mencapai Rp1.561,52 +total penerimaan Pajak masing-masing +triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak +54,38 persen dan 40,35 persen. Secara +(PNBP) mencapai Rp430,06 triliun, dan +lebih detil, PPh Nonmigas berdasarkan +realisasi Hibah mencapai Rp16,71 triliun. +nominal penerimaannya masih ditopang +Berdasarkan pertumbuhannya, realisasi +oleh tiga komponen terbesarnya +penerimaan Perpajakan dan PNBP +yang bersumber dari PPh Pasal 25/29 +masing-masing terkontraksi 1,38 persen +Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final, yang +(yoy) dan 4,83 persen (yoy). Sementara +berkontribusi 71,75 persen terhadap +capaian masing-masing komponen +total penerimaan PPh Nonmigas. +pendapatan negara tersebut terhadap +Berdasarkan pertumbuhannya, PPh +target berturut-turut perpajakan 67,60 +Nonmigas hingga akhir September +persen dan PNBP 87,41 persen. +2024 masih terkontraksi 4,53 persen +Realisasi penerimaan Perpajakan (yoy), lebih rendah dari periode bulan +bersumber dari penerimaan Pajak serta sebelumnya. Meskipun PPh Nonmigas +Kepabeanan dan Cukai. Hingga akhir terkontraksi, namun kinerja dua +September 2024 capaian penerimaan komponen utamanya, yaitu PPh Pasal 21 +Pajak tercatat Rp1.354,82 triliun serta dan PPh Final masing-masing tumbuh +Kepabeanan dan Cukai Rp206,70 cukup signifikan 23,74 persen (yoy) dan +triliun. Penerimaan Perpajakan 13,98 persen (yoy). Sementara itu, kinerja +terkontraksi pada realisasi penerimaan PPh Badan tercatat masih terkontraksi +Pajak 2,38 persen (yoy), sedangkan 29,33 persen (yoy), lebih rendah dari +kinerja Kepabeanan dan Cukai mampu periode bulan sebelumnya. Kinerja PPh +tumbuh 5,70 persen (yoy). Meskipun Badan tersebut masih menjadi faktor +demikian, kontraksi pajak tersebut utama yang menyebabkan kinerja PPh +lebih kecil dibandingkan periode bulan Nonmigas masih terkontraksi. Kinerja +sebelumnya. Realisasi penerimaan PPh Badan yang masih terkontraksi +Pajak serta Kepabeanan dan Cukai terutama disebabkan oleh faktor +masing-masing telah mencapai 68,12 restitusi yang meningkat dari sektor +persen dan 64,40 persen terhadap industri pengolahan dan penurunan +target. Kinerja perpajakan ini masih angsuran pajak dari WP sektor +dipengaruhi oleh faktor moderasi harga pertambangan sebagai dampak +komoditas 2023 yang menyebabkan moderasi harga komoditas di 2023. Di +penurunan profitabilitas perusahaan. sisi lain, peningkatan kinerja penerimaan +Dampak peningkatan restitusi PPN dan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh faktor +PPh Pasal 25/29 Badan pada sektor utilisasi dan upah tenaga kerja yang +pertambangan dan industri pengolahan meningkat. Sementara itu, kinerja PPh +juga menjadi faktor utama yang Final juga masih tumbuh yang didukung +memberikan tekanan terhadap kinerja oleh peningkatan penerimaan sejalan +perpajakan di periode ini, meskipun dengan kenaikan aktivitas transaksi +dukungan kinerja cukai dan kepabeanan dan ekonomi yang membaik. Selain itu, +mampu berkontribusi secara positif kinerja PPh Nonmigas juga didukung +1. Persentase terhadap target dan pagu mengacu pada APBN 2024 +10 sebelumnya. Kinerja PPN DN lebih +dipengaruhi oleh restitusi terutama +dari sektor industri pengolahan +subsektor industri kelapa sawit dan +industri logam dasar bukan besi. +Dari sisi kinerja PPN Impor, capaian +Hingga akhir +periode ini lebih dipengaruhi oleh +peningkatan kinerja subsektor +September 2024, +perdagangan besar mesin, bahan kimia, +dan bahan bakar yang tumbuh kuat. +capaian penerimaan +Hingga akhir September 2024, +Kepabeanan dan capaian penerimaan Kepabeanan dan +Cukai bersumber dari penerimaan +Cukai bersumber dari Cukai Rp156,10 triliun, Bea Masuk +(BM) Rp38,38 triliun, dan Bea Keluar +penerimaan Cukai (BK) Rp12,22 triliun. Secara lebih detil, +realisasi penerimaan Kepabeanan +Rp156,10 triliun, BM dan Cukai terutama bersumber dari +penerimaan Cukai Hasil Tembakau +Rp38,38 triliun, dan (CHT) yang berkontribusi 72,36 persen +terhadap total penerimaannya. +BK Rp12,22 triliun. Berdasarkan pertumbuhannya, +kinerja penerimaan Kepabeanan dan +Cukai tumbuh di semua komponen +oleh penerimaan dari mayoritas penerimaannya, yang mencatatkan +komponen PPh Nonmigas lainnya cukai tumbuh 3,69 persen (yoy), +yang masih tumbuh positif, seperti sementara kinerja kepabeanaan (BM +PPh Pasal 26, PPh Pasal 22 Impor, PPh dan BK) juga tumbuh masing-masing +Pasal 23, PPh Pasal 22, dan PPh OP. 4,03 persen (yoy) dan 50,61 persen +Lebih lanjut, secara nominal, realisasi (yoy). Hingga akhir September 2024 +penerimaan Pajak yang bersumber kinerja penerimaan CHT dipengaruhi +dari penerimaan PPN/PPnBM ditopang kenaikan produksi rokok golongan II +terutama oleh penerimaan dari PPN, dan III. Selanjutnya, kinerja BM lebih +khususnya PPN Dalam Negeri (PPN dipengaruhi oleh apresiasi nilai tukar +DN) dan PPN Impor dengan kontribusi Dollar Amerika terhadap Rupiah +masing-masing 59,72 persen dan 36,37 dan kenaikan nilai impor. Di sisi lain, +persen terhadap total penerimaan kinerja BK yang meningkat signifikan +PPN/PPnBM. Kinerja penerimaan PPN/ masih didorong oleh faktor kebijakan +PPnBM secara kumulatif telah tumbuh relaksasi ekspor komoditas tembaga, +positif 1,85 persen (yoy), lebih baik sedangkan BK produk sawit menurun +dari periode bulan sebelumnya yang akibat penurunan rata-rata harga CPO +masih terkontraksi. Secara lebih detil, dan volume ekspor produk sawit. +kinerja komponen PPN/PPnBM yang +PNBP +bersumber dari penerimaan PPN DN +Realisasi PNBP sampai dengan +masih terkontraksi 0,05 persen (yoy), +akhir September 2024 mencapai +sudah lebih rendah dari periode bulan +Rp430,06 triliun, 87,41 persen terhadap +sebelumnya. Sedangkan kinerja dari +target atau terkontraksi 4,83 persen +komponen penerimaan PPN Impor +(yoy). Kinerja PNBP melambat terutama +kembali tumbuh 6,78 persen (yoy), +disebabkan oleh tekanan pada PNBP +atau meningkat dari periode bulan +11 2024 | OKTOBER +yang bersumber dari Sumber Daya Alam PNBP yang berasal dari BLU +(SDA) dan PNBP lainnya, sedangkan tumbuh dengan capaian realisasi +PNBP KND dan PNBP BLU meningkat. Rp73,88 triliun, lebih tinggi 12,49 persen +dibandingkan periode yang sama tahun +Realisasi Pendapatan SDA mencapai +sebelumnya. Pertumbuhan kinerja +Rp170,09 triliun atau terkontraksi 12,38 +PNBP BLU disebabkan terutama oleh +persen (yoy). Perlambatan kinerja SDA +pendapatan BLU nonKelapa Sawit yang +Migas 5,81 persen (yoy) sebagai dampak +disumbang dari jasa pelayanan Rumah +penurunan lifting migas meskipun ICP +Sakit, Jasa Pelayanan Pendidikan dan +dan kurs meningkat. Sementara itu, +Pendapatan pengelolaan dana BLU. +kontraksi kinerja PNBP SDA Non-Migas +Sedangkan Pendapatan BLU Kelapa +17,79 persen (yoy) terutama dipengaruhi +Sawit terkontraksi 20,55 persen (yoy). +oleh dampak penurunan HBA meskipun +volume produksi batubara meningkat. Realisasi PNBP Lainnya hingga akhir +September 2024 mencapai Rp109,71 +PNBP yang berasal dari KND di +triliun atau terkontraksi 9,62 persen +September tercatat tumbuh dengan +(yoy). Penurunan realisasi terutama +capaian Rp76,38 triliun, 88,97 persen +disebabkan oleh penurunan PNBP +dari target atau tumbuh 8,02 persen +PHT yang terkontraksi 21,93 persen +(yoy). Peningkatan PNBP KND terutama +(yoy) karena dampak penurunan HBA. +berasal dari pembayaran deviden +Sementara itu, PNBP K/L terkontraksi +perbankan TB 2023. Kenaikan deviden +5,84 persen (yoy) terutama disebabkan +ini merupakan dampak peningkatan +oleh penurunan PNBP Non Layanan dari +kredit dan pembiayaan perbankan 2023. +Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan +serta Hasil Tipikor dan Pencucian Uang. +Belanja Negara +Realisasi Belanja Negara sampai +dengan akhir September 2024 +mencapai Rp2.251,63 triliun, 67,72 +persen terhadap pagu atau tumbuh +14,41 persen (yoy). Realisasi belanja +PNBP yang berasal +tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah +Pusat Rp1.616,06 triliun dan Transfer Ke +dari KND di September +Daerah (TKD) Rp635,57 triliun. Realisasi +Belanja Pemerintah Pusat tumbuh 15,68 +tercatat tumbuh dengan +persen (yoy) terutama dipengaruhi +oleh peningkatan realisasi belanja +capaian Rp76,38 triliun, +modal yang tumbuh 40,62 persen +(yoy) antara lain karena peningkatan +88,97 persen dari +belanja infrastruktur dan alutsista. Selain +itu, realisasi belanja barang tumbuh +target atau tumbuh +19,65 persen (yoy) antara lain untuk +dukungan Pemilu 2024 dan pembayaran +8,02 persen (yoy). +bantuan pangan. Selanjutnya, realisasi +belanja bansos lebih tinggi 6,67 persen +(yoy) terutama untuk mendukung +penyaluran berbagai program +bansos antara lain Kartu Sembako +dan Program Keluarga Harapan. +12 Subsidi +Realisasi belanja subsidi sampai +dengan akhir September 2024 +mencapai Rp181,83 triliun. Realisasi +belanja subsidi energi mencapai +Selain subsidi BBM +Rp125,68 triliun yang naik 21,95 persen +(yoy). Sementara itu, realisasi subsidi +dan subsidi LPG +nonenergi tercatat Rp56,15 triliun +atau tumbuh 4,17 persen (yoy). +Tabung 3 Kg, subsidi +Realisasi belanja subsidi energi +terutama bersumber dari subsidi BBM energi juga terdiri atas +dan subsidi LPG Tabung 3 Kg yang +mencapai Rp74,85 triliun, 66,08 persen subsidi listrik dengan +dari pagu atau meningkat 24,07 persen +(yoy). Peningkatan realisasi subsidi BBM realisasi Rp50,83 triliun, +dan subsidi LPG Tabung 3 Kg terutama +dipengaruhi oleh depresiasi Kurs, 67,03 persen dari +meskipun realisasi ICP rata-rata menurun +4,94 persen (yoy). Volume konsumsi LPG pagu atau meningkat +Tabung 3 Kg meningkat 1,68 persen (yoy) +dari 5,37 juta metrik ton di 2023 menjadi 18,94 persen (yoy). +5,46 juta metrik ton di 2024. Sedangkan +untuk BBM, volume yang dikonsumsi +oleh masyarakat naik 0,93 persen +atau 49,40 persen dari total realisasi +(yoy) dari 11,80 juta kiloliter menjadi +subsidi non energi. Selanjutnya, subsidi +11,91 juta kiloliter. Selain subsidi BBM +pupuk sebagai kontributor kedua +dan subsidi LPG Tabung 3 Kg, subsidi +terbesar dengan realisasi Rp19,50 triliun +energi juga terdiri atas subsidi listrik +atau 34,73 persen terhadap realisasi +dengan realisasi Rp50,83 triliun, 67,03 +subsidi nonenergi. Realisasi subsidi +persen dari pagu atau meningkat 18,94 +pupuk meningkat 39,09 persen (yoy). +persen (yoy). Adapun peningkatan +Sampai dengan akhir September +realisasi subsidi listrik dikarenakan +2024 Pemerintah melalui PT PIHC +kenaikan konsumsi listrik 7,54 persen +telah menyalurkan pupuk bersubsidi +(yoy) dari 43,61 TWh di 2023 menjadi +sebanyak 5,05 juta ton, atau naik 8,14 +46,90 TWh di 2024. Hal ini sejalan +persen (yoy). Selain itu, realisasi subsidi +dengan semangat Pemerintah untuk +PSO sampai dengan akhir September +terus meningkatkan konsumsi listrik +mencapai Rp3,33 triliun atau naik 59,12 +dan rasio elektrifikasi nasional. Selain itu +persen (yoy). Sementara itu, realisasi +peningkatan realisasi subsidi listrik juga +subsidi pajak mencapai Rp5,59 +dipengaruhi oleh depresiasi Kurs rata- +triliun atau naik 1,27 persen (yoy). +rata meskipun ICP rata-rata menurun. +Realisasi subsidi nonenergi sampai TKD +dengan akhir September 2024 tercatat +Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) +Rp56,15 triliun, 57,96 persen dari pagu +sampai dengan 30 September 2024 +atau naik 4,17 persen (yoy). Sejalan +mencapai Rp635,57 triliun, 74,11 persen +dengan tren pada kuartal sebelumnya, +dari pagu atau tumbuh 11,30 persen +realisasi tersebut didominasi oleh +(yoy). Secara umum, peningkatan +subsidi kredit program Rp27,74 triliun +realisasi TKD terutama ditopang oleh +13 2024 | OKTOBER +realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang Anggaran hingga akhir September +mencapai Rp346,31 triliun atau lebih 2024 mencapai Rp344,67 triliun +tinggi Rp43,51 triliun, 14,37 persen (yoy) atau 65,92 persen dari pagu. +karena kenaikan porsi DAU block grant +Realisasi Pembiayaan Utang +dan kepatuhan pemerintah daerah +mencapai Rp404,02 triliun atau +(pemda) dalam memenuhi syarat salur. +62,34 persen dari pagu, yang terdiri +Realisasi beberapa jenis TKD atas realisasi Surat Berharga Negara +lainnya juga meningkat sejalan dengan (Neto) Rp368,95 triliun dan Pinjaman +peningkatan kepatuhan Pemda dalam (Neto) Rp35,06 triliun. Pinjaman (Neto) +memenuhi syarat salur. Secara lebih berasal dari Pinjaman Dalam Negeri +rinci, jenis TKD tersebut yaitu: 1) Dana (Neto) Rp3,69 triliun dan Pinjaman +Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp88,95 Luar Negeri (Neto) Rp31,37 triliun. +triliun, lebih tinggi Rp12,0 triliun atau +Pemerintah berkomitmen +tumbuh 15,59 persen (yoy); 2) Dana +mengakselerasi pencapaian agenda +Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik terealisasi +pembangunan melalui alokasi +Rp100,19 triliun, lebih tinggi Rp1,26 triliun +Pembiayaan Investasi. Hingga +atau tumbuh 1,28 persen (yoy); 3) Dana +30 September 2024, Pemerintah +Keistimewaan DIY terealisasi Rp1,14 +merealisasikan Pembiayaan Investasi +triliun, lebih tinggi Rp0,05 triliun atau +negatif Rp60,58 triliun, dengan alokasi +tumbuh 4,34 persen (yoy); 4) Dana Desa +terutama berupa Investasi kepada +terealisasi Rp86,15 triliun, lebih tinggi +BUMN dan Investasi kepada BLU. +Rp8,40 triliun atau tumbuh 15,92 persen +Investasi kepada BUMN terealisasi +(yoy); dan 5) Insentif Fiskal terealisasi +negatif Rp28,16 triliun untuk mendukung +Rp4,43 triliun, lebih tinggi Rp1,60 triliun +capaian infrastruktur strategis dan +atau tumbuh 56,61 persen (yoy). +meningkatkan daya saing BUMN. +Sementara itu, DAK Fisik, Dana Selain itu Pemerintah juga telah +Otonomi Khusus (Otsus), dan Hibah merealisasikan Investasi kepada BLU +kepada Daerah mencatatkan penurunan negatif Rp22,50 triliun dan Investasi +realisasi. DAK Fisik terealisasi Rp23,25 Pemerintah Rp13,72 triliun. Pemerintah +triliun, lebih rendah Rp1,14 triliun atau memberikan Pinjaman Rp0,67 triliun +kontraksi 4,67 persen (yoy). Dana Otsus dan Pembiayaan Lainnya Rp0,57 triliun. +terealisasi Rp9,71 triliun, lebih rendah +. +Rp0,14 triliun atau kontraksi 1,46 persen +(yoy). Sedangkan Hibah kepada Daerah +mencatatkan realisasi Rp0,44 triliun. +Defisit & Pembiayaan +Defisit APBN sampai dengan 30 +September 2024 masih terjaga pada +batas aman, yang tercatat Rp243,35 +triliun atau 1,08 persen terhadap +PDB. Sementara itu, Keseimbangan +Primer masih dalam tren positif +dengan capaian Rp117,95 triliun. +Kinerja Pembiayaan Anggaran sebagai +instrumen penting dalam APBN +masih on track. Realisasi Pembiayaan +14 Halaman Ini Dikosongkan +15 2024 | OKTOBER +Perkembangan +Ekonomi Nasional +Tetap Terjaga di Akhir +Kuartal III 2024 +Foto: iStock +16 Perkembangan +Ekonomi Makro +Perkembangan ekonomi +nasional tetap terjaga di +akhir kuartal III 2024. Aktivitas Indeks Keyakinan +ekonomi masyarakat dari +sisi konsumsi terus bergerak positif. Konsumen (IKK) tetap +Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) +tetap kuat berada pada level 123,5 di kuat berada pada level +September 2024 yang mengindikasikan +optimisme masyarakat terhadap 123,5 di September 2024 +perkembangan ekonomi ke depan +masih tetap kuat. Kondisi penguatan sisi yang mengindikasikan +konsumsi juga diperlihatkan dengan tren +peningkatan mandiri spending index optimisme masyarakat +(MSI) hingga akhir September 2024. +Namun, aktivitas sektor manufaktur terhadap perkembangan +masih terkontraksi yang ditunjukkan +oleh angka Purchasing Managers’ ekonomi ke depan +Index (PMI) di bawah level 50. Kinerja +aktivitas sektor manufaktur ini terutama masih tetap kuat. +didorong oleh penurunan permintaan +17 2024 | OKTOBER +luar negeri yang menunjukkan masih 20,38 persen (yoy). Perkembangan +terdapat risiko global terhadap aktivitas kunjungan wisman ini mendorong +manufaktur nasional. Selanjutnya, peran aktivitas pariwisata nasional dan +APBN melalui optimalisasi belanja secara langsung akan berdampak +negara akan terus diperkuat untuk positif terhadap perkembangan +mendukung pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi terkait lainnya. +menjaga daya beli masyarakat, dan Sektor yang terkait dengan aktivitas +memberikan perlindungan sosial. pariwisata secara langsung adalah +sektor makanan dan akomodasi, +Tekanan terhadap stabilitas +hotel, transportasi, jasa keuangan, +pasar keuangan nasional hingga akhir +serta perdagangan. Sementara itu, +Oktober 2024 semakin mereda. IHSG +kondisi Tingkat Penghunian Kamar (TPK) +tercatat pada level yang kuat 7.569 +hotel klasifikasi bintang di Indonesia +pada penutupan perdagangan akhir +pada Agustus 2024 mencapai 54,85 +Oktober 2024. Sementara itu, nilai +persen atau naik 2,39 poin (yoy). +tukar Rupiah terhadap Dolar AS dengan +menggunakan rata-rata kurs tengah +Bank Indonesia tercatat Rp15.732 per +USD pada akhir Oktober 2024. Rata-rata +nilai tukar Rupiah hingga akhir Oktober +2024 tercatat Rp15.832 per USD. Rupiah +terdepresiasi 1,90 persen terhadap +posisi awal tahun. Perkembangan +tingkat inflasi di September 2024 +tercatat 1,84 persen (yoy), menurun +dari Agustus 2024 yang tercatat 2,12 +persen (yoy). Penurunan tingkat inflasi +ini didorong oleh penurunan Sebagian +besar harga pangan dan bensin +nonsubsidi. Perkembangan harga +secara umum di September 2024 secara +bulanan terdeflasi 0,12 persen (mtm). +Per September 2024, posisi cadangan +devisa tercatat USD149,9 miliar, sedikit +turun dari USD150,2 miliar pada akhir +Agustus 2024. Posisi cadangan devisa +yang tetap tinggi ini dipengaruhi antara +lain oleh penerbitan global bonds, +meskipun terdapat pembayaran +utang luar negeri pemerintah. +Jumlah wisatawan mancanegara +(wisman) yang berkunjung ke Indonesia +di Agustus 2024 terus meningkat, yang +mencapai 1,34 juta. Jumlah tersebut +didominasi oleh wisman yang berasal +dari Malaysia (14,09 persen), Australia +(11,47 persen), dan Tiongkok (9,41 +persen). Secara kumulatif, kunjungan +wisman pada Januari hingga Agustus +2024 tercatat 9,09 juta atau meningkat +18 Halaman Ini Dikosongkan +19 2024 | OKTOBER +APBN Terus Dioptimalkan +Sebagai Penopang Ekonomi, +Berfokus pada Alokasi +Belanja Pemerintah dan +Transfer Daerah untuk +Pemulihan Perekonomian +Foto: Storypost - Mahardika Argha +20 Postur +APBN +Realisasi APBN sampai +dengan 30 September 2024 +mencatatkan Pendapatan Realisasi APBN sampai +Negara yang mencapai +Rp2.008,28 triliun, 71,67 persen dari dengan 30 September +target atau terkontraksi 1,36 persen +(yoy). Realisasi tersebut terdiri atas: 2024 mencatatkan +Penerimaan Perpajakan mencapai +Pendapatan Negara +Rp1.561,52 triliun, 67,60 persen dari +target atau, terkontraksi 1,38 persen +yang mencapai +(yoy). Capaian tersebut terdiri +atas Penerimaan Pajak Rp1.354,82 +Rp2.008,28 triliun, +triliun, 68,12 persen dari target atau +terkontraksi 2,38 persen (yoy) serta +71,67 persen dari target +Penerimaan Kepabeanan dan Cukai +Rp206,70 triliun, 64,40 persen dari +atau terkontraksi +target atau tumbuh 5,70 persen (yoy). +1,36 persen (yoy). +21 2024 | OKTOBER +Realisasi APBN +s.d. 30 September 2024 +Perkembangan Surplus/Defisit +dan Keseimbangan Primer +22 Penerimaan Negara Bukan Pajak Transfer ke Daerah mencapai +mencapai Rp430,06 triliun, Rp635,57 triliun, 74,11 persen dari alokasi +87,41 persen dari target atau atau meningkat 11,30 persen (yoy). +terkontraksi 4,83 persen (yoy). +Berdasarkan realisasi Pendapatan +Penerimaan Hibah mencapai Negara dan Belanja Negara tersebut, +Rp16,71 triliun, meningkat signifikan APBN tercatat defisit Rp243,35 triliun +dibandingkan realisasi pada atau 1,08 persen terhadap PDB (per +periode yang sama 2023 dengan 30 September 2023, APBN surplus +capaian Rp0,75 triliun. Rp67,90 triliun atau 0,33 persen +terhadap PDB). Sementara itu, +Di sisi Belanja Negara, sampai +Keseimbangan primer tercatat surplus +dengan 30 September 2024 telah +Rp117,95 triliun (per 30 September +terealisasi Rp2.251,63 triliun, 67,72 +2023, surplus keseimbangan primer +persen dari pagu atau meningkat +mencapai Rp389,94 triliun). Di sisi +14,41 persen (yoy), terdiri atas: +pembiayaan anggaran, telah terealisasi +Belanja Pemerintah Pusat mencapai +Rp344,67 triliun (65,92 persen dari +Rp1.616,06 triliun, 65,49 persen dari +target), lebih tinggi dibandingkan +pagu atau meningkat 15,68 persen (yoy). +realisasi pada periode yang sama 2023 +Capaian tersebut terdiri atas realisasi +dengan capaian Rp163,23 triliun. +Belanja K/L Rp803,35 triliun, 73,65 +persen dari pagu atau meningkat 19,98 +persen (yoy) dan realisasi Belanja non- +K/L Rp812,71 triliun, 59,03 persen dari +pagu atau meningkat 11,71 persen (yoy). +Realisasi APBN s.d. 30 September 2023 -2024 +23 2024 | OKTOBER +Sepanjang Januari- +September 2024, +Penerimaan Pajak +Mencapai Rp1.354,82 +Triliun +Foto: Unsplash - Chintya Akemi +24 Penerimaan Pajak +Pertumbuhan penerimaan +pajak neto kumulatif terus +membaik sejak Mei 2024, +dengan kontraksi yang +melandai setiap bulannya. Hingga +akhir September 2024, kontraksi +penerimaan pajak tercatat 2,38 persen +(yoy), lebih baik dibandingkan periode +Agustus 2024 yang tercatat 4,04 +Penerimaan pajak +persen (yoy). Secara nominal, realisasi +penerimaan pajak mencapai Rp1.354,82 +secara bruto dan +triliun atau 68,12 persen dari target. +Penerimaan pajak yang melambat neto membaik sejak +di 2024 disebabkan oleh penurunan +signifikan dalam realisasi PPh Badan periode Mei 2024. +serta peningkatan restitusi, terutama +restitusi atas PPh Badan dan PPN Dalam +Negeri. Namun, kinerja kedua jenis pajak +ini terus membaik dalam empat bulan +terakhir. Meskipun penerimaan neto +masih terkontraksi, penerimaan pajak +secara bruto terus menunjukkan tren +25 2024 | OKTOBER +Realisasi Penerimaan Pajak 2024 +1 Januari s.d. 30 September 2024 +Target +Realisasi Growth Growth +Uraian APBN 2024 Kontribusi Capaian +Neto Neto Bruto +(Triliun) (%) (%) +(Triliun) (% yoy) (% yoy) +Pajak Penghasilan 1139,78 785,57 57,98 68,92 -4,90 -1,88 +- Nonmigas 1063,41 736,76 54,38 69,28 -4,53 -1,32 +- Migas 76,37 48,81 3,60 63,91 -10,13 -10,12 +PPN & PPnBM 811,36 546,65 40,35 67,37 1,85 8,10 +PBB dan Pajak Lainnya 37,73 22,59 1,67 59,86 -9,61 -10,17 +Jumlah 1988,88 1354,82 100,00 68,12 -2,38 2,30 +pertumbuhan positif. Sampai dengan Sementara itu, PPN dan PPnBM, +30 September 2024 pertumbuhan yang sebelumnya terkontraksi, kini +bruto tercatat 2,30 persen (yoy). mampu tumbuh positif baik dalam +penerimaan neto maupun bruto. +Sampai akhir September 2024 +Perbaikan kinerja terjadi pada beberapa +realisasi PPN dan PPnBM tercatat +kelompok pajak, meliputi PPh, PPN +Rp546,65 triliun, 67,37 persen dari +dan PPnBM. Secara lebih rinci, realisasi +target, atau tumbuh 1,85 persen (yoy). +PPh Nonmigas mencapai Rp736,76 +Pemulihan kinerja kumulatif PPN dan +triliun atau 69,28 persen dari target. +PPnBM terjadi akibat peningkatan +Realisasi ini terkontraksi 4,53 persen +signifikan dalam PPN Dalam Negeri +(yoy), lebih baik dari periode bulan +dan PPN Impor, serta pertumbuhan +sebelumnya yang terkontraksi 6,03 +restitusi yang semakin melambat. +persen (yoy). Pertumbuhan penerimaan +PPh Nonmigas tertekan akibat kinerja +PPh Badan yang turun signifikan. Namun, Di sisi lain, PBB dan Pajak Lainnya +pertumbuhan jenis pajak penghasilan memasuki zona negatif pada periode +nonmigas lain cukup menggembirakan ini. Realisasi yang dibukukan mencapai +dan mendorong perbaikan capaian total Rp22,59 triliun, 59,86 persen dari target, +PPh Nonmigas. Beberapa jenis pajak atau kontraksi 9,61 persen (yoy). +tersebut tumbuh dua digit, meliputi +PPh Pasal 21, PPh OP, dan PPh Final. +Kinerja Jenis Pajak Utama +Kelompok pajak selanjutnya, PPh Beberapa jenis pajak utama kembali +Migas membukukan realisasi Rp48,81 menunjukkan performa yang +triliun, 63,91 persen dari target, atau membaik pada akhir September +kontraksi 10,13 persen (yoy). Penurunan 2024. PPh Pasal 21, PPh Final, +realisasi PPh Migas pada periode ini dan PPh OP mempertahankan +disebabkan oleh realisasi lifting minyak pertumbuhan dua digit, sementara +dan gas bumi yang berada di bawah kontraksi pada PPN Dalam Negeri +target dan capaian tahun sebelumnya. dan PPh Badan semakin mereda. +26 oleh wajib pajak individu. PPh Pasal 26 +yang terealisasi Rp66,98 triliun juga +tumbuh positif, tepatnya 5,79 persen +(yoy). Pertumbuhan ini didukung +oleh peningkatan setoran pajak atas +penghasilan berupa bunga dan royalti +Kabar baik juga datang +yang diterima wajib pajak luar negeri. +dari kinerja penerimaan Kabar baik juga datang dari kinerja +penerimaan pajak utama terkait +pajak utama terkait impor. PPN Impor tumbuh 6,78 persen +(yoy), sementara PPh Pasal 22 Impor +impor. PPN Impor tumbuh 6,98 persen (yoy). Kedua jenis +pajak tersebut menyumbang 18,83 +tumbuh 6,78 persen persen terhadap total penerimaan +pajak pada periode ini. Peningkatan +(yoy), sementara PPh impor dari sub sektor perdagangan +besar mesin, bahan kimia, dan +Pasal 22 Impor tumbuh bahan bakar menjadi penopang +capaian pajak impor tersebut. +6,98 persen (yoy). Di sisi lain, dua kontributor terbesar +penerimaan pajak, PPN Dalam Negeri +terkontraksi 0,05 persen (yoy) dan +Secara lebih detil, sampai dengan PPh Badan terkontraksi 29,33 persen +30 September 2024 PPh Pasal 21 (yoy). Kontraksi kedua pajak tersebut +menyumbang 14,15 persen terhadap membaik apabila dibandingkan +total penerimaan pajak, dengan dengan periode bulan sebelumnya. +pertumbuhan tercatat 23,74 persen Penurunan penerimaan PPh Badan +(yoy). Kinerja positif PPh Pasal 21 yang terutama disebabkan oleh kinerja +konsisten didorong oleh aktivitas perusahaan yang tertekan pada 2023 +ekonomi yang baik, serta utilisasi dan akibat penurunan harga komoditas +upah tenaga kerja yang terjaga. global, seperti minyak mentah +sawit/crude palm oil dan batubara. +Sementara itu, realisasi PPh +Penurunan harga komoditas juga +Final berkontribusi 7,36 persen +berdampak terhadap peningkatan +terhadap total penerimaan pajak, +restitusi PPh Badan. Peningkatan +dengan pertumbuhan tercatat 13,98 +restitusi yang signifikan juga terjadi +persen (yoy). Kondisi perekonomian +pada PPN Dalam Negeri sehingga +nasional yang baik turut mendukung +menekan capaian penerimaan netonya. +capaian PPh Final, yang terlihat dari +Secara bruto, kinerja penerimaan +peningkatan realisasi pada berbagai +PPN Dalam Negeri tercatat positif. +objek pajak. Objek pajak tersebut +mencakup penghasilan dari bunga +deposito dan tabungan, persewaan Kinerja Sekor Utama +atau pengalihan tanah dan/atau Dari sisi sektor usaha, semua +bangunan, serta jasa konstruksi. penyumbang penerimaan pajak +Kemudian, PPh OP terealisasi terbesar pada periode September 2024 +Rp12,03 triliun atau tumbuh 13,26 menunjukkan kinerja yang lebih baik +persen (yoy). Kinerja ini didorong oleh dibandingkan dengan periode bulan +kenaikan setoran atas pajak penghasilan sebelumnya. Kinerja sektor-sektor ini +tahunan dan angsuran yang dibayar dapat dikelompokkan ke dalam dua +27 2024 | OKTOBER +Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama +Penerimaan Pajak Sektoral +28 kategori. Kategori pertama mencakup +Sektor Industri +sektor-sektor dengan penurunan +penerimaan secara tahunan, namun +Pengolahan dan +dengan laju penurunan yang semakin +melambat. Kategori kedua terdiri dari +Sektor Pertambangan +sektor-sektor dengan pertumbuhan +penerimaan yang positif dan menguat +kembali mengalami +dari periode bulan sebelumnya. +Dalam kategori pertama, terdapat perbaikan kinerja. +sektor Industri Pengolahan dan sektor +Pertambangan yang terkontraksi +masing-masing 7,87 persen (yoy) sejalan dengan peningkatan kredit, +(berkurang dari 12,19 persen (yoy) dana pihak ketiga, serta suku bunga. +pada Agustus 2024) dan 45,36 +Selain kedua sektor tersebut, +persen (yoy) (berkurang dari 50,53 +sektor Transportasi dan Pergudangan, +persen (yoy) pada Agustus 2024). +sektor Konstruksi dan Real Estat, +Perlambatan kinerja kedua sektor ini +sektor Informasi dan Komunikasi, serta +terutama disebabkan oleh penurunan +sektor Jasa Perusahaan juga masuk +realisasi PPh Badan dan peningkatan +dalam kategori kedua. Masing-masing +restitusi yang dimoderasi harga +sektor ini tumbuh 4,86 persen (yoy), +komoditas global. Selain itu, sektor +10,46 persen (yoy), 10,31 persen (yoy), +Pertambangan juga dipengaruhi oleh +dan 9,71 persen (yoy), seiring dengan +perubahan status izin usaha wajib pajak +peningkatan aktivitas ekonomi. +pertambangan batubara. Meskipun +demikian, kedua sektor ini kembali +mengalami perbaikan kinerja. Kinerja +penerimaan sektor Industri Pengolahan +didorong oleh peningkatan realisasi +PPN Impor dan PPN Dalam Negeri, serta +pertumbuhan restitusi yang melambat. +Sementara itu, sektor Pertambangan +didukung oleh penerimaan PBB +Pertambangan minyak dan gas +bumi serta mineral dan batubara. +Kategori kedua meliputi sektor +Perdagangan dan sektor Jasa Keuangan +dan Asuransi yang menduduki posisi +sebagai penyumbang terbesar kedua +dan ketiga. Pertumbuhan penerimaan +sektor Perdagangan tercatat 4,28 +persen (yoy), ditopang oleh realisasi +PPN Impor dan PPN Dalam Negeri. +Kemudian, penerimaan sektor Jasa +Keuangan dan Asuransi tumbuh +12,20 persen (yoy), didukung oleh +peningkatan realisasi PPh Final yang +29 2024 | OKTOBER +Surplus Neraca +Perdagangan Nasional +September 2024 Mencapai +USD3,26 Miliar +Foto: Kemenkeu - Ardo Hadyan +30 Penerimaan +Kepabeanan & +Cukai +Kinerja neraca perdagangan +September 2024 masih +menunjukkan hasil +positif, dengan surplus +USD3,26 miliar. Artinya, sudah 53 bulan +berturut-turut Indonesia mencatatkan Surplus tersebut juga +surplus perdagangan sejak Mei +2020. Kinerja ini tentunya berdampak memperkuat ketahanan +positif pada cadangan devisa dan +memberikan kepercayaan lebih bagi ekonomi terhadap +investor terhadap perekonomian +nasional. Surplus tersebut juga gejolak eksternal, +memperkuat ketahanan ekonomi +terhadap gejolak eksternal, seperti seperti fluktuasi +fluktuasi harga komoditas dan +perlambatan ekonomi global. harga komoditas +Secara keseluruhan, hingga +September 2024, Neraca Perdagangan dan perlambatan +Indonesia mencatatkan surplus +USD21,98 miliar. Surplus yang konsisten ekonomi global. +ini menunjukkan kekuatan dan stabilitas +31 2024 | OKTOBER +Grafik Neraca Perdagangan +Indonesia 2022-2024 +10,00 +8,00 +6,00 +4,00 3,43 +2,00 +0,00 +-2,00 +-4,00 +Realiasasi Penerimaan Kepabeanan +dan Cukai (dalam triliun Rupiah) +Target Realisasi Growth (y-o-y, %) +No. Jenis Penerimaan % Capaian +APBN 2023 2024 2023 2024 +1 BEA MASUK 57,37 36,90 38,38 1,65% 4,03% 66,90% +2 CUKAI 246,08 150,55 156,10 -5,20% 3,69% 63,44% +Hasil Tembakau 230,41 144,84 149,57 -5,37% 3,27% 64,92% +Ethil Alkohol 0,10 0,09 0,10 -7,47% 17,22% 99,05% +MMEA 9,33 5,54 6,31 -1,06% 13,92% 67,66% +Denda Adm. Cukai - 0,07 0,10 111,71% 42,49% - +Cukai Lainnya - 0,01 0,02 -30,47% 24,96% - +Plastik 1,85 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% +MBDK 4,39 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% +3 BEA KELUAR 17,53 8,11 12,22 -78,10% 50,61% 69,70% +TOTAL 320,98 195,56 206,70 -15,76% 5,70% 64,40% +PPN Impor 186,21 198,83 -5,79% 6,78% +PPNBM Impor 4,95 4,65 41,81% -6,09% +PPh Pasal 22 Impor 52,59 56,26 -6,94% 6,98% +Total PDRI lainnya 243,76 259,75 -5,40% 6,56% +TOTAL DJBC + PERPAJAKAN 439,32 466,45 -10,31% 6,18% +Sumber: DJPB 4 Oktober 2024 +32 +J-2202 F M A M J J A S O N D J-3202 F M A M J J A S O N D J-4202 F M A M J J A S +Migas Non Migas NP ekonomi Indonesia, mencerminkan Hingga September 2024, +keberhasilan kebijakan ekspor yang Penerimaan Kepabeanan dan +efektif serta pengendalian impor yang Cukai mencapai Rp206,70 triliun +seimbang. Sehingga diharapkan dapat atau 64,40 persen dari target. +berkontribusi pada pertumbuhan Penerimaan tersebut tumbuh 5,70 +ekonomi yang berkelanjutan, persen (yoy), didorong oleh semua +memperkuat posisi Indonesia dalam jenis penerimaan yang menunjukan +perdagangan global, dan menegaskan kinerja positif pada bulan ini. +prospek positif bagi pertumbuhan +Sementara itu, Penerimaan +ekonomi di masa mendatang. +PDRI lainnya mencapai Rp259,75 +Surplus neraca perdagangan triliun atau naik 6,56 persen (yoy). +terutama terjadi pada Nonmigas, Dengan demikian, Penerimaan +sedangkan Migas masih defisit. Kinerja Negara yang telah dikumpulkan +positif neraca Nonmigas didukung dari Kepabeanan dan Cukai serta +oleh komoditas SDA seperti batubara PDRI lainnya mencapai Rp466,45 +dan minyak goreng kelapa sawit. triliun atau naik 6,18 persen (yoy). +Selain itu, sektor manufaktur terutama +Dari sisi BM, kinerja penerimaan +logam dasar seperti besi, baja dan +meningkat 4,03 persen (yoy) menjadi +bijih tembaga juga memberikan +Rp38,38 triliun atau mencapai 66,90 +kontribusi penting dalam menciptakan +persen dari target. Kinerja tersebut +surplus tersebut. Di sisi lain, neraca +dipengaruhi oleh pertumbuhan impor +perdagangan sektor Migas masih +dan depresiasi rupiah terhadap USD. +defisit, terutama disebabkan oleh +Dilihat dari komoditasnya, peningkatan +impor bahan bakar dan minyak bumi. +terutama berasal dari Gas, bahan +Pada September 2024, total baku plasitk, serta importasi beras +ekspor mencapai USD22,08 miliar, yang meningkat sebagai langkah +naik 6,44 persen (yoy), didorong oleh menjaga kestabilan harga pangan. +kinerja sektor Nonmigas, sedangkan +Penerimaan BK tercatat Rp12,22 +sektor Migas masih turun. Ekspor +triliun, mencapai 69,70 persen dari +Nonmigas tumbuh 8,13 persen (yoy) +target atau tumbuh signifikan 50,61 +dengan kontribusi peningkatan +persen (yoy). Peningkatan tersebut +terbesar dari peningkatan ekspor +terutama berasal dari BK Mineral, +batubara, biji kakao, dan logam mulia. +sedangkan penerimaan dari CPO +Ekspor sektor Migas terkontraksi +masih menurun. BK Mineral tumbuh +16,74 persen (yoy), dipengaruhi oleh +signifikan mencapai hampir tiga kali +penurunan ekspor gas alam dan minyak +lipat, dipengaruhi oleh relaksasi ekspor +bakar dampak penurunan volume +tembaga. Sedangkan penerimaan +ekspor ke Jepang dan Malaysia. +BK produk sawit turun 51,6 persen +Sementara itu, impor mencapai (yoy), dipengaruhi oleh penurunan +USD18,82 miliar atau tumbuh 8,55 volume ekspor dan moderasi harga. +persen (yoy), dipengaruhi oleh +Cukai, mesin utama Penerimaan +peningkatan kinerja sektor Nonmigas, +Kepabeanan dan Cukai dengan +sedangkan sektor Migas masih turun. +penerimaan terbesar, mencapai +Nonmigas tumbuh 16,29 persen (yoy) +Rp156,10 triliun atau 63,44 persen dari +terutama dari peningkatan impor +target. Kinerja tersebut tumbuh 3,69 +logam mulia, peralatan komputer, +persen (yoy) didorong oleh kinerja +dan resin sintetis. Namun demikian, +cukai dari Cukai Hasil Tembakau (CHT), +impor Migas turun 24,04 persen +Minuman Mengandung Ethil Alkohol +(yoy) terutama oleh penurunan impor +(MMEA), dan Ethil Alkohol (EA). +bensin, minyak bumi, dan solar. +33 2024 | OKTOBER +masyarakat sekaligus meningkatkan +pendapatan negara dari sektor cukai. +Sementara itu, kinerja Penerimaan +Cukai EA naik 17,22 persen (yoy) +menjadi Rp103,30 miliar, atau 99,05 +Cukai, mesin persen dari target. Kinerja positif +tersebut didorong oleh peningkatan +utama Penerimaan produksi EA bayar 16,75 persen (yoy). +Nilai penerimaan EA tidak signifikan +Kepabeanan dan Cukai karena sebagian besar EA yang +diproduksi, tidak dipungut cukainya, +dengan penerimaan atau dibebaskan untuk keperluan +medis, industri serta fasilitas lainnya. +terbesar, mencapai +Rp156,10 triliun +atau 63,44 persen +dari target. Kinerja +tersebut tumbuh +3,69 persen (yoy). +Penerimaan CHT tumbuh 3,27 +persen (yoy) menjadi Rp149,57 triliun +atau tercapai 64,92 persen dari target. +Kinerja ini dipengaruhi peningkatan +produksi 1,1 persen (yoy), terutama +pada jenis Sigaret Keretek Tangan +(SKT). SKT merupakan produk yang +melibatkan banyak tenaga kerja +manual, yang peningkatannya dapat +menyerap lebih banyak tenaga kerja. +Penerimaan Cukai MMEA naik +13,92 persen (yoy) menjadi Rp6,31 +triliun, mencapai 67,66 persen dari +target. Kenaikan tersebut terutama +didorong oleh kebijakan kenaikan +tarif MMEA sedangkan produksi +masih terkendali, turun 1,93 persen +(yoy). Hal tersebut sejalan dengan +kebijakan peningkatan tarif sebagai +upaya untuk mengendalikan konsumsi +minuman beralkohol. Kebijakan +ini diharapkan dapat mengurangi +dampak negatif terhadap kesehatan +34 Halaman Ini Dikosongkan +35 2024 | OKTOBER +SSeecceerrccaahh HHaarraappaann +BBaarruu PPNNBBPP ddaarrii +PPeerriikkaannaann PPaassccaa +PPeemmbbeerrllaakkuuaann PPPP +NNoommoorr 8855//22002211 +Foto: Storypost - Ahmad Z. Fariza +36 Penerimaan +Negara Bukan +Pajak +Moderasi harga komoditas +batubara di pasar +internasional masih +berlanjut hingga akhir +September 2024. Pelemahan kinerja Realisasi Pendapatan +ekspor dan perdagangan turut menekan +pendapatan negara. Penurunan lifting SDA Nonmigas +minyak dan gas bumi serta pelemahan +tajam Harga Batubara Acuan (HBA) mencapai Rp87,57 +menjadi faktor dominan yang menekan +capaian PNBP periode Januari sampai triliun, 89,80 persen +dengan September 2024. Realisasi +PNBP tercatat Rp430,06 triliun, 87,41 dari target. Realisasi +persen dari target, atau terkontraksi +4,83 persen (yoy). Pendapatan KND ini meningkat +dan BLU masih menjadi kontributor +utama yang mendorong capaian dibandingkan periode +PNBP, masing-masing 8,02 persen +(yoy) dan 12,49 persen (yoy). yang sama 2023 yaitu +52,27 persen (yoy). +37 2024 | OKTOBER +Realisasi PNBP sampai +dengan 30 September 2024 +Realisasi PNBP Sektor Perikanan +dengan 30 September 2024 +38 dibandingkan periode yang sama 2023 +yaitu 52,27 persen (yoy). Peningkatan +kinerja tersebut terutama kontribusi +dari kenaikan Pendapatan sektor +Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, +Sementara itu, realisasi serta Panas Bumi yang menunjukkan +kinerja positif. Bahkan sektor Perikanan +Pendapatan sektor tercatat tumbuh 201,14 persen (yoy). +Pendapatan sektor Minerba +Kelautan dan Perikanan +mencapai Rp80,61 triliun, 93,91 +persen dari target. Realisasi ini +khususnya dari +menurun dibandingkan periode +yang sama 2023. Faktor penurunan +Perikanan mencapai +harga batubara dan mineral di +pasar internasional menyumbang +Rp624,59 miliar, 17,85 +pengurangan Pendapatan sektor +Minerba. Rata-rata HBA bulan Januari +persen dari target +sampai dengan September 2024 +terkontraksi 54,82 persen (yoy). +atau tumbuh 201,14 +Pendapatan sektor Kehutanan +mencapai Rp4,26 triliun, 70,92 +persen (yoy) sebagai +persen dari target. PNBP SDA +Kehutanan meningkat 13,26 persen +dampak peningkatan +(yoy) antara lain disebabkan oleh +pembayaran Dana Reboisasi (DR) & +volume produksi +Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) +yang bersumber dari pendapatan +kapal perikanan +perkebunan Kelapa Sawit yang telah +terbangun dalam kawasan hutan +dengan izin pusat. +(Keterlanjuran Sawit) sebagai amanat +pasal 110A UUCK serta peningkatan +pembayaran piutang PKH. +Pendapatan SDA mencapai +Rp170,09 triliun, 81,91 persen dari Sementara itu, realisasi +target. Realisasi Pendapatan SDA Migas Pendapatan sektor Kelautan dan +melemah dibandingkan periode yang Perikanan khususnya dari Perikanan +sama 2023. Pelemahan ini terutama mencapai Rp624,59 miliar, 17,85 +disebabkan oleh penurunan lifting persen dari target atau tumbuh +minyak bumi dan gas bumi, serta 201,14 persen (yoy) sebagai dampak +pelemahan HBA. Lifting minyak bumi peningkatan volume produksi kapal +terkontraksi 4,46 persen (yoy) dan perikanan dengan izin pusat. Realisasi +lifting gas bumi mengalami terkontraksi Pendapatan Perikanan mengalami +0,21 persen (yoy) disebabkan penurunan signifikan pada tahun +tingkat penurunan alamiah sumur 2023. Hal tersebut disebabkan +migas yang tinggi sejalan dengan perubahan mekanisme perhitungan +fasilitas produksi migas utama yang PNBP Pungutan Hasil Perikanan +telah menua (khususnya Wilayah (PHP) dari praproduksi menjadi +Kerja pada Cepu dan Banyu Urip). pascaproduksi (sebagaimana yang +Realisasi Pendapatan SDA Nonmigas diatur dalam PP Nomor 85/2021) +mencapai Rp87,57 triliun, 89,80 persen belum memberikan dampak positif. +dari target. Realisasi ini meningkat Pada periode Januari sampai +dengan September 2023 realisasi +39 2024 | OKTOBER +PNBP PHP Pascaproduksi hanya Pendapatan PNBP K/L mencapai +menghasilkan Rp180,15 miliar karena Rp82,87 triliun, 102,80 persen dari +masih banyak kapal perikanan yang target atau melambat 5,84 persen (yoy), +masih memiliki Surat Ijin Penangkapan terutama disebabkan oleh pendapatan +Ikan (SIPI) Praproduksi yang masih tidak berulang pada Kejaksaan dan +aktif sehingga belum memiliki Kominfo. Namun di sisi lain, beberapa +kewajiban pembayaran PNBP PHP K/L mengalami pertumbuhan positif +pascaproduksi. Adapun pada tahun seperti Kementerian Perhubungan +2024 seluruh kapal perikanan telah tumbuh 29,05 persen (yoy), Kementerian +memiliki SIPI pascaproduksi sehingga Pertahanan tumbuh 6,03 persen (yoy), +pembayaran PNBP PHP menggunakan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi +mekanisme pascaproduksi Manusia tumbuh 13,88 persen (yoy). +melejit menjadi Rp600,23 miliar +Realisasi Pendapatan PHT mencapai +(meningkat lebih dari 3 kali lipat). +Rp25,30 triliun, 91,34 persen dari target +Selanjutnya, capaian Pendapatan atau melambat 21,93 persen (yoy) +sektor Panas Bumi tercatat Rp2,08 disebabkan oleh moderasi HBA. +triliun, 95,80 persen dari target +Realisasi Pendapatan BLU mencapai +atau tumbuh 1,14 persen (yoy) yang +Rp73,88 triliun, 88,63 persen dari target +disebabkan peningkatan Setoran +atau tumbuh 12,49 persen (yoy). Capaian +Bagian Pemerintah (SBP) 4,35 persen. +tersebut didominasi dari pendapatan +Pendapatan tersebut terutama berasal +Non Kelapa Sawit yang tumbuh 30,62 +dari upaya efisiensi biaya operasional +persen (yoy). Pendapatan Non Kelapa +hampir seluruh area milik PT Pertamina +Sawit terutama disumbang dari +Geothermal Energy (PGE) dan PT +Kemenkominfo yang naik 151,94 persen +Star Energy Geothermal (SEG). +(yoy) dari jasa penyediaan barang dan +Realisasi Pendapatan KND jasa lainnya pada BAKTI, Kemenkes naik +mencapai Rp76,38 triliun, 88,97 persen 22,68 persen (yoy) dari peningkatan +dari target. Perekonomian nasional tarif layanan rawat jalan dan rawat inap, +yang pulih pada 2023 mendatangkan serta Kemendikbud naik 12,66 persen +profit signifikan bagi BUMN, khususnya (yoy) dari peningkatan pendapatan +BUMN Perbankan. Kontributor jasa layanan pendidikan. Sementara +utama capaian Pendapatan KND itu, Pendapatan BLU Sawit mencapai +berasal dari pembayaran dividen Rp18,48 triliun atau melambat 20,55 +Bank Himbara untuk tahun buku persen (yoy) dampak penurunan rata- +2023. Peningkatan laba bersih BUMN rata harga referensi CPO Kementerian +Perbankan terutama berasal dari Perdagangan 4,30 persen (yoy). +pertumbuhan kredit dan pembiayaan. +Capaian realisasi PNBP Lainnya +mencapai Rp109,71 triliun, 95,29 +persen dari target atau melambat +9,62 persen (yoy). Pendapatan minyak +mentah (DMO) tumbuh 59,52 persen +(yoy). Namun pertumbuhan tersebut +belum mampu menopang kontraksi +pendapatan penjualan hasil tambang +(PHT) dan pendapatan PNBP K/L yang +masing-masing terkontraksi 21,93 +persen (yoy) dan 5,84 persen (yoy). +40 Halaman Ini Dikosongkan +41 2024 | OKTOBER +BPP Sampai dengan +30 September +2024 Menunjukkan +Kinerja Positif, yang +Mencapai Rp1.616,06 +Triliun, 65,49 Persen +Terhadap Pagu atau +Tumbuh 15,68 Persen +(yoy) +Foto: Unsplash - Yulia Agnis +42 Belanja +Pemerintah Pusat +Realisasi BPP sampai dengan THR dan Gaji ke-13, serta pembayaran +30 September 2024 kompensasi BBM dan Listrik. +terutama dimanfaatkan +untuk menjaga Belanja K/L +kesejahteraan masyarakat melalui +Realisasi Belanja K/L sampai +perlindungan sosial, pendidikan, +dengan 30 September 2024 +kesehatan, dan mendorong +mencapai Rp803,35 triliun atau +pertumbuhan ekonomi yang inklusif +73,65 persen dari pagu atau tumbuh +melalui pembangunan infrastruktur, +19,98 persen (yoy). Pertumbuhan +sarana prasarana pertanian, +tersebut terutama dipengaruhi oleh +keterjangkauan energi, dan dukungan +peningkatan realisasi belanja modal +kepada UMKM. Selain itu, realisasi BPP +antara lain untuk belanja infrastruktur +juga dimanfaatkan untuk mendukung +dan alutsista, serta peningkatan +pelaksanaan Pemilu 2024, melanjutkan +realisasi belanja barang antara lain +pembangunan IKN, dan pembayaran +untuk pelaksanaan Pemilu 2024 dan +kewajiban Pemerintah antara lain +bantuan pangan. Realisasi Belanja +pembayaran manfaat pensiun termasuk +K/L dimanfaatkan antara lain untuk +43 2024 | OKTOBER +Realisasi s.d September Belanja Pemerintah +Pusat 2024 (dalam triliun Rupiah) +Realisasi Belanja 15 Kementerian/Lembaga Dengan Pagu +Terbesar s.d 30 September TA 2023-2024 (Triliun Rupiah) +8,2 +MA 8,6 +KEMENTAN 7,6 +8,5 +KEMENKOMINFO 5,7 9 ,1 +KEJAKSAAN RI 9,6 14,7 +11,5 +KEMENHUMHAM +12,2 +KPU 11,9 25,6 +20,5 +KEMENHUB +23,7 +KEMENKEU 33,0 49,9 +KEMENAG 52,0 5 6,8 +KEMENSOS 52,3 58,5 +KEMENKES 58,9 +62,1 +KEMENDIKBUDRISTEK 50,8 61,1 +POLRI 82,1 96,6 +KEMENHAN 97,0 117,3 +KEMEN PUPR 76,2 83,9 +2023 2024 +44 penyaluran berbagai program bantuan Realisasi Belanja Modal mencapai +sosial, dukungan penyelenggaraan Rp179,07 triliun, 72,36 persen dari +Pemilu, pembangunan infrastruktur, pagu atau tumbuh 40,62 persen (yoy) +belanja pemeliharaan BMN, pengadaan yang dipengaruhi antara lain oleh +sarana dan prasarana bidang hankam, peningkatan belanja infrastruktur +serta pembayaran gaji dan tunjangan KemenPUPR, dan pengadaan alutsista +pegawai termasuk THR dan Gaji ke-13. Kemenhan. Kinerja realisasi Belanja +Modal dimanfaatkan antara lain untuk: +Belanja Pegawai terealisasi +(1) pembangunan/rehabilitasi jalan, +Rp220,10 triliun, 77,01 persen dari pagu +jembatan, bendungan, jaringan irigasi, +atau tumbuh 14,25 persen (yoy). Realisasi +Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), +Belanja Pegawai tersebut digunakan +dan rumah susun untuk ASN/TNI/Polri +untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan +oleh KemenPUPR; (2) pengadaan sarana +ASN/TNI/Polri termasuk pembayaran +dan prasarana Kemenhan dan alutsista +THR dan Gaji ke-13 ASN/TNI/Polri. +TNI; (3) pengadaan sarana dan prasarana +Belanja Barang terealisasi Rp292,62 +serta Almatsus Polri; (4) pengadaan +triliun atau 72,21 persen dari pagu atau +peralatan BIN; dan (5) pembangunan/ +tumbuh 19,44 persen (yoy). Peningkatan +pengembangan fasilitas pelabuhan, +realisasi tersebut antara lain karena +bandara, serta sarana dan prasarana +kegiatan pelaksanaan dan pengawasan +perkeretaapian oleh Kemenhub. +Pemilu 2024, dan pembayaran bantuan +Realisasi Belanja Bantuan Sosial +pangan (bantuan beras, daging ayam, +(Bansos) mencapai Rp111,56 triliun, +dan telur). Selain itu, secara rinci realisasi +73,25 persen dari pagu atau tumbuh +Belanja Barang dimanfaatkan antara lain +6,67 persen (yoy) yang antara lain +untuk: (1) pengelolaan BMN Matra Darat/ +dipengaruhi oleh penyaluran bantuan +Laut/Udara/Integratif, pegadaan dan +PKH dan Kartu Sembako bulan +pemeliharaan alutsista dan nonalutsista, +September-Oktober 2024 melalui +dan pelayanan kesehatan oleh +Himbara. Realisasi Belanja Bansos antara +Kementerian Pertahanan (Kemenhan); +lain dimanfaatkan untuk: (1) penyaluran +(2) pembayaran selisih harga biodiesel, +bantuan PKH bagi 10 juta Keluarga +LPDP, dan pengelolaan BUMN dan +Penerima Manfaat (KPM); (2) penyaluran +umum oleh Kementerian Keuangan +bantuan program kartu sembako +(Kemenkeu); (3) preservasi dan +bagi 18,7 juta KPM; (3) penyaluran +peningkatan kapasitas jalan nasional, +bantuan iuran bagi 96,6 juta peserta +operasi dan pemeliharaan sarpras SDA +Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program +dan penanggulangan darurat akibat +Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) +bencana, serta penyelenggaraan +penyaluran bantuan PIP bagi 13,0 juta +permukiman dan bangunan gedung +siswa dan bantuan KIPK bagi 875,2 +oleh Kementerian Pekerjaan Umum +ribu mahasiswa; serta (5) pelaksanaan +dan Perumahan Rakyat (Kemen +tanggap darurat bencana oleh BNPB. +PUPR); (4) pembayaran honorarium +pengawas Badan Ad hoc, pemungutan Dari perspektif organisasi, realisasi +dan penghitungan suara, pengadaan Belanja K/L terutama disumbangkan +barang/jasa/logistik Pemilu 2024 oleh oleh 15 K/L dengan pagu terbesar +Komisi Pemilihan Umum (KPU); serta (5) yang mewakili 85,7 persen dari total +dukungan logistik/sarpras, pelaksanaan realisasi belanja K/L. Realisasi tersebut +operasi kepolisian, pengembangan terutama didorong antara lain oleh +perbekalan umum, dan pelayanan realisasi pada Kemensos, Kemenag, +keamanan bidang lantas oleh Polri. Kemendikudristek, Kemenkes, Polri, +Kemenhan, KPU, dan Kemen PUPR. +45 2024 | OKTOBER +Belanja Non-K/L +Realisasi Belanja Non-K/L sampai +dengan 30 September 2024 mencapai +Rp812,71 triliun, 59,03 persen dari +pagu atau tumbuh 11,71 persen (yoy). +Pertumbuhan realisasi Belanja Non-K/L +Realisasi Belanja +tersebut terutama dipengaruhi oleh +penyaluran subsidi dan kompensasi +NonK/L dimanfaatkan +energi serta pembayaran manfaat +pensiun. Belanja Pegawai Non-K/L +antara lain untuk +terealisasi Rp147,08 triliun, 74,04 persen +dari pagu atau tumbuh 16,80 persen +penyaluran subsidi +(yoy), antara lain digunakan untuk +pemenuhan kewajiban pemerintah +dan pembayaran +terhadap para pensiunan ASN/TNI/ +Polri, termasuk pembayaran THR dan +kewajiban Pemerintah +Gaji ke-13 pensiunan ASN/TNI/Polri. +Realisasi Belanja Subsidi mencapai seperti pembayaran +Rp181,83 triliun, 63,58 persen dari +pagu atau naik 15,84 persen (yoy) yang manfaat pensiun +dipengaruhi oleh kenaikan realisasi +Subsidi Energi, Subsidi Pupuk, Subsidi serta kompensasi. +PSO, dan Subsidi Pajak. Realisasi +tersebut terdiri atas: (a) Subsidi Energi +Rp125,68 triliun, mencakup Subsidi dari pagu atau turun 0,55 persen (yoy). +BBM Rp16,04 triliun, Subsidi LPG Realisasi tersebut terutama digunakan +Tabung 3 Kg Rp58,81 triliun, dan Subsidi untuk pembayaran kompensasi BBM +Listrik Rp50,83 triliun; dan (b) Subsidi dan listrik yang mencapai Rp115,14 +Non Energi Rp56,15 triliun, mencakup triliun. Selain itu, Belanja Lain-Lain juga +Subsidi Pupuk Rp19,50 triliun, Subsidi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan +PSO Rp3,33 triliun, Subsidi Bunga Program Kartu Prakerja dengan realisasi +Kredit Program Rp27,74 triliun, dan Rp4,22 triliun bagi 1,42 juta peserta. +Subsidi Pajak Rp5,59 triliun. Realisasi +pembayaran Subsidi Energi tersebut +untuk penyaluran BBM bersubsidi +11,91 juta KL, LPG Tabung 3 Kg 5,46 +juta MT, pelanggan listrik bersubsidi +sejumlah 40,86 juta pelanggan, dan +volume konsumsi listrik bersubsidi +46,9 TWh. Realisasi Subsidi Non Energi +terutama dimanfaatkan untuk Subsidi +Bunga KUR kepada 3,79 juta debitur, +Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) +perumahan untuk 127,53 ribu unit +rumah bersubsidi, serta penyaluran +pupuk bersubsidi 5,05 juta ton. +Realisasi Belanja Lain-Lain +mencapai Rp121,41 triliun, 31,29 persen +46 Halaman Ini Dikosongkan +47 2024 | OKTOBER +Sampai dengan akhir +September 2024, +Transfer ke Daerah +(TKD) telah disalurkan +Rp635,57 triliun, 74,11 +persen dari pagu atau +naik 11,30 persen +(yoy) +Foto: Kemenkeu - Resha Aditya +48 Transfer ke +Daerah +Sampai dengan akhir +September 2024, +Transfer ke Daerah +(TKD) telah disalurkan +Rp635,57 triliun, 74,11 persen dari +Kenaikan realisasi +pagu atau naik 11,30 persen (yoy). +DAU tersebut berasal +DANA BAGI HASIL +Sampai dengan 30 September +dari peningkatan +2024, penyaluran DBH mencapai +Rp88,95 triliun atau 62,16 persen dari +realisasi penyaluran +pagu. Capaian tersebut terutama +disebabkan oleh kenaikan pagu +DAU Specific Grant +DBH SDA Minerba 2024 yang +tercatat 24,6 persen (yoy). +atau DAU earmarked +pada Juli 2024. +49 2024 | OKTOBER +Realisasi TKD T.A. 2023 & 2024 Per +Tanggal: 30 September 2024 +dalam miliar Rupiah +penyaluran Tahap II dengan mendorong +DANA ALOKASI UMUM +pemda untuk (i) meningkatkan +Realisasi penyaluran DAU pada pemahaman regulasi pengelolaan DAK +akhir September 2024 mencapai Fisik terutama terkait pembaharuan +Rp346,31 triliun atau 80,97 persen dari tata kelola penyaluran DAK Fisik +pagu. Kenaikan realisasi DAU tersebut sebagaimana Peraturan Menteri +berasal dari peningkatan realisasi Keuangan Nomor 25/2024 tentang +penyaluran DAU Blocked Grant dan Pengelolaan DAK Fisik, (ii) meningkatkan +juga penyaluran DAU Specific Grant kualitas dan integritas SDM pengelola +yang sudah memasuki tahap ke III keuangan daerah termasuk APIP +Daerah, dan (iii) penguatan koordinasi +DANA TRANSFER KHUSUS +antarlevel pemerintahan dan +Penyaluran Dana Alokasi Khusus internal pemerintah daerah agar +Fisik (DAK Fisik) pada akhir September pemanfaatan DAK Fisik lebih optimal. +2024, telah terealiasasi Rp23,25 +Sementara itu, DAK Nonfisik telah +triliun atau 43,19 persen dari pagu. +disalurkan Rp100,19 triliun, 74,90 persen +Jumlah ini menurun 4,67 persen dari pagu atau meningkat 1,28 persen +(yoy) sedikit lebih rendah tetapi (yoy). Capaian tersebut terutama +diperkirakan akan tumbuh positif pada karena di Januari telah dilakukan +akhir Oktober (batas waktu penyaluran penyaluran Tahap I Dana BOSP yang +tahap 2) mengingat nilai kontrak terdiri atas Dana BOS, Dana BOP +lebih tinggi daripada 2023 yaitu 95,5 PAUD, dan Dana BOP Kesetaraan. +persen dengan nilai Rp51,4 triliun, yang Selain itu, terdapat perbaikan tata +membuat proyeksi penyaluran DAK kelola penyampaian data BOS di +Fisik 2024 akan sedikit meningkat daerah dan di Kemendikbudristek. +dibandingkan 2023. Adapun strategi Untuk penyaluran sampai September +percepatan penyaluran DAK Fisik untuk telah dilakukan sesuai ketentuan. +50 Sedangkan realisasi untuk +penyaluran Hibah kepada Daerah +pada akhir September 2024 mencapai +Rp439,4 miliar, 85,50 persen dari pagu, +atau turun 69,34 persen (yoy) mengingat: +(a) penyaluran atas pekerjaan konstruksi Sesuai amanat PMK +pada Hibah MRT sebagai hibah dengan +alokasi terbesar baru akan dilaksanakan Nomor 163/2023 +sesuai kemajuan pekerjaan; (b) +Hibah Sanitasi belum memasuki tentang Pengelolaan +periode permintaan penyaluran; +dan (c) Pagu Hibah Daerah TA 2024 Dana Keistimewaan +menurun 67,37 persen (yoy), sehingga +secara umum berpengaruh terhadap DIY, penyaluran Dana +perhitungan nilai realisasi TA 2024. +Keistimewaan telah +Capaian realisasi penyaluran Hibah +kepada Daerah dipengaruhi oleh +disalurkan Tahap I +penyaluran 6 (enam) jenis hibah kepada +daerah yaitu Hibah Rural Empowerment +yang mencapai Rp213 +and Agricultural Development Scalling +up Initiative (READ-SI), Hibah Mass +miliar, sehingga total +Rapid Transit (MRT) Project, Hibah The +Development of Integrated Farming +salur Tahap I dan Tahap +System at Upland Areas Project +(UPLAND), Hibah Air Minum Berbasis +II dari RKUN ke RKUD +Kinerja Bantuan Pemerintah Australia, +Hibah Instalasi Pengolahan Air Limbah +tercatat Rp 1,136 +untuk Kota Palembang dan Hibah Bio +Carbon Fund Initiative for Sustainable +triliun (80 persen dari +Forest Landscape (Bio CF ISFL). +pagu) atau meningkat +DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA +KEISTIMEWAAN D.I. YOGYAKARTA +4,34 persen (yoy). +Sampai dengan akhir September +2024, realisasi Dana Otonomi Khusus +telah mencapai Rp9,71 triliun, 53,13 +Penyaluran Dana Otonomi Khusus +persen dari pagu atau turun 1,5 +tahap I (30 persen pagu alokasi masing- +persen (yoy). Penurunan tersebut +masing daerah penerima) dilakukan +disebabkan karena kepatuhan pemda +setelah pemda menyampaikan +dalam penyampaian dokumen syarat +dokumen syarat salur berupa: 1) laporan +salur tahap II lebih lambat, terutama +tahunan pelaksanaan pengelolaan +dari pemda di wilayah papua. +penerimaan dalam rangka Otonomi +Dalam rangka mempercepat +Khusus 2023 dan 2) hasil validasi atas +pemenuhan dokumen syarat salur +integrasi RAP dengan APBD 2024, +tahap II dan tahap III telah dilakukan +diterima secara lengkap dan benar +pendampingan, bimbingan teknis +paling lambat pada akhir April 2024. +dan asistensi kepada pemda terkait +Penyaluran Dana Otonomi +pemenuhan dokumen syarat salur Dana +Khusus tahap II 2024 (45 persen pagu +Otonomi Khusus tahap II dan tahap III. +alokasi) dilakukan setelah pemda +menyampaikan dokumen syarat salur +51 2024 | OKTOBER +berupa : 1) laporan kinerja realisasi penyaluran Dana Desa yang ditentukan +anggaran tahap I paling rendah 50,0 penggunaannya (earmarked) untuk: +persen dari total dana yang telah (1) program penanganan kemiskinan +disalurkan; 2) laporan kinerja capaian ekstrem melalui BLT Desa; (2) program +keluaran tahap I paling rendah 15,0 ketahanan pangan dan hewani; serta (3) +persen dari total rencana keluaran; program pencegahan dan penurunan +dan 3) laporan kinerja realisasi stunting, dan Dana Desa yang tidak +anggaran dan capaian keluaran atas ditentukan penggunaannya (non- +penggunaan SiLPA Dana Otonomi earmarked). Selain itu, diberikan juga +Khusus tahun anggaran sebelumnya, reward berupa persentase penyaluran +diterima secara lengkap dan benar Dana Desa non-earmarked tahap 1 +paling lambat akhir Juni 2024. (satu) lebih besar untuk Desa berstatus +Mandiri dibanding Desa non-Mandiri. +Penyaluran Dana Otonomi +Khusus tahap III 2024 (25 persen pagu Kenaikan jumlah Desa berstatus +alokasi) dilakukan setelah pemda Mandiri juga berkontribusi dalam +menyampaikan dokumen syarat salur meningkatkan capaian kinerja +berupa : 1) laporan kinerja realisasi penyaluran karena persentase +anggaran sampai dengan tahap II penyaluran Desa Mandiri lebih +yang menunjukkan paling rendah tinggi dibandingkan dengan Desa +75,0 persen dari total dana yang telah non-Mandiri. Selanjutnya, kinerja +disalurkan; 2) laporan kinerja capaian capaian penyaluran tersebut juga +keluaran sampai dengan tahap II paling disebabkan karena penyederhanaan +rendah 50,0 persen dari total rencana kebijakan penyaluran bagi Desa +keluaran; dan 3) laporan kinerja realisasi non-Mandiri, dari sebelumnya 3 (tiga) +anggaran dan capaian keluaran atas tahap menjadi 2 (dua) tahap. Selain +penggunaan SiLPA Dana Otonomi itu, terjadi peningkatan kepatuhan +Khusus tahun anggaran sebelumnya, dalam penyampaian syarat salur +diterima secara lengkap dan benar oleh desa melalui pemerintah +paling lambat akhir November 2024. daerah sehingga capaian kinerja +penyaluran Dana Desa meningkat. +Sementara itu, sampai dengan akhir +September 2024, Dana Keistimewaan +INSENTIF FISKAL +TA 2024 Tahap II telah disalurkan +Rp923 miliar (65 persen dari pagu) Realisasi penyaluran Insentif Fiskal +atau tetap dengan nilai salur Tahap II (IF) sampai dengan 30 September +tahun lalu. Sesuai amanat PMK Nomor 2024 telah mencapai Rp4,43 triliun +163/2023 tentang Pengelolaan atau 55,33 persen dari pagu alokasi, +Dana Keistimewaan DIY, penyaluran meningkat lebih dari setengah +Dana Keistimewaan telah disalurkan penyaluran pada periode yang sama +Tahap I yang mencapai Rp213 miliar, tahun lalu yang sebesar Rp2,83 triliun. +sehingga total salur Tahap I dan Penyaluran lebih dini alokasi IF kategori +Tahap II dari RKUN ke RKUD tercatat kinerja kesejahteraan masyarakat +Rp 1,136 triliun (80 persen dari pagu) tahap I menjadi penyumbang +atau meningkat 4,34 persen (yoy). utama dalam peningkatan kinerja +penyaluran IF sampai dengan kuartal +DANA DESA +ketiga ini. Selain itu, peningkatan +Sampai dengan periode ini, Dana kepatuhan pemda dalam memenuhi +Desa telah disalurkan Rp61,17 triliun, persyaratan penyaluran IF atas +86,15 persen dari pagu atau meningkat kinerja tahun sebelumnya tahap II, +15,92 persen (yoy). Capaian tersebut juga berkontribusi cukup besar atas +dipengaruhi oleh redesign penyaluran melonjaknya penyaluran pada bulan ini. +Dana Desa melalui pemisahan +52 Sebagaimana telah disebutkan +sebelumnya, pada awal September +2024, Pemerintah telah menetapkan +alokasi Insentif Fiskal untuk +penghargaan kinerja tahun berjalan +kelompok kategori kesejahteraan +masyarakat sebesar Rp3,1 triliun +melalui Keputusan Menteri Keuangan +Nomor 353/2024. Alokasi ini diberikan +kepada 322 daerah, yang terdiri dari +24 provinsi, 248 kabupaten, dan 50 +kota dengan alokasi tertinggi sebesar +Rp25,99 miliar dan alokasi terendah +sebesar Rp5,31 miliar. Dalam kelompok +kategori ini, terdapat empat kategori +kinerja, yaitu penghapusan kemiskinan +ekstrem, penurunan stunting, +penggunaan produk dalam negeri, +dan percepatan belanja daerah. Dari +322 daerah penerima Insentif Fiskal +tersebut, lebih dari seperempatnya +merupakan daerah baru, yakni +daerah yang belum pernah menerima +penghargaan serupa di tahun 2023. +Fakta ini memberikan indikasi positif +adanya persaingan yang sehat antar +daerah dalam memperbaiki kinerjanya, +khususnya di bidang kesejahteraan +masyarakat yang ditimbulkan +dari penghargaan Insentif Fiskal. +53 2024 | OKTOBER +Pembiayaan +Utang On-track +dan Manageable +Mendukung +Konsolidasi +untuk Menjaga +Kesinambungan +Fiskal +Foto: Storypost - Muhammad Safei +54 Pengelolaan +Utang +Defisit APBN 2024 Pembiayaan utang menjadi salah +ditargetkan 2,29 persen satu instrumen untuk menutupi defisit, +dari PDB, dengan realisasi dan dijalankan secara hati-hati, fleksibel, +hingga akhir September oportunistik dan akuntabel. Realisasi +2024 terkendali dalam batas aman pembiayaan utang sampai dengan akhir +(prudent) 1,08 persen dari PDB. September 2024 mencapai Rp404,01 +Berdasarkan Laporan Pemerintah triliun atau 62,3 persen dari target (73,0 +tentang Pelaksanaan APBN Semester persen dari Outlook), terdiri dari realisasi +I 2024, outlook defisit anggaran 2024 SBN (Neto) Rp368,95 triliun dan realisasi +akan berada pada level 2,70 persen Pinjaman (Neto) sebesar Rp35,06 triliun. +terhadap PDB (Outlook). Penetapan +Penerbitan SBN di pasar domestik +defisit APBN tak lepas dari keputusan +menjadi prioritas dalam memenuhi +pemerintah menerapkan kebijakan +kebutuhan pembiayaan APBN untuk +fiskal ekspansif. Kebijakan ekspansif +mengendalikan risiko. Guna mencapai +dilakukan dengan terukur, terarah, dan +efisiensi biaya utang, Pemerintah +konsisten untuk menjaga pertumbuhan +berupaya mendorong terciptanya pasar +ekonomi dan melindungi daya beli +SBN yang dalam, aktif, dan likuid di +masyarakat sehingga kondisi fiskal +antaranya melalui lelang SBN domestik +terjaga tetap sehat dan berkelanjutan. +secara reguler dengan mekanisme +pasar, yaitu investor menyampaikan +penawaran (bid) kompetitif melalui +55 2024 | OKTOBER +Pembiayaan Utang +*Data per 30 September 2024 +Pembiayaan utang on track dan manageable mendukung konsolidasi +untuk menjaga kesinambungan fiskal +Realisasi s.d 30 September 2024 +Pembiayaan Utang +Rp +404,01 +*dalam triliun Rupiah +Surat Berharga Negara Rp 368,95 +(Neto) +Pinjaman +Rp35,06 +(Neto) +Pengadaan utang melalui SBN sepanjang bulan September 2024 dilakukan +melalui 4x lelang reguler dengan mencatatkan bid to cover ratio sebesar 2,63 kali. +Pemerintah juga kembali menerbitkan SUN dalam Denominasi US Dollar dan SDG +Bond dalam Denominasi Euro. Selanjutnya, dalam rangka mendukung +terwujudnya keuangan inklusif melalui instrumen investasi yang terjangkau, +pemerintah menerbitkan SR021 yang ditawarkan secara online. +Kinerja Lelang SBN +SR021 SUN dual-currency +s.d September 2024 +R +ya +a +n +ta +g +- r +m +at +a +a +s u +p +k +e n +ti +a +a +w +p +a +le +ra +la +n +ng Rp +Rp24,22 +triliun $ USD1,8 +miliar +Rp SR021T3 : Rp19,27 triliun +39,34 +triliun SR021T5 : Rp4,95 triliun +Rata-rata nominal 63.622 investor SDG Bond +dimenangkan tiap lelang EUR750 +juta +Rp +16,23 +triliun +Penerbitan SBN di pasar domestik menjadi prioritas dalam memenuhi +kebutuhan pembiayaan APBN untuk mengendalikan risiko +56 Dealer Utama. Selama September +2024, telah dilaksanakan 4 kali lelang +SBN dengan mencatatkan bid to +cover ratio 2,63x. Sepanjang 2024 +sampai dengan September, rata- +rata penawaran yang masuk pada Guna mencapai +lelang SBN mencapai Rp39,34 triliun/ +lelang dengan rata-rata nominal yang efisiensi biaya utang, +dimenangkan Rp16,23 triliun/lelang. +Pemerintah berupaya +Selanjutnya, sebagai bagian dari +pengelolaan portofolio pembiayaan, +mendorong terciptanya +pemerintah juga telah melakukan lelang +pembelian kembali SUN dengan cara +pasar SBN yang dalam, +penukaran (Debt Switch) dan pembelian +kembali SUN secara langsung. Lelang +aktif, dan likuid di +Debt Switch dengan mekanisme Many +to Many dilakukan pada 12 September +antaranya melalui +2024 dengan menggunakan fasilitas +MOFiDS (Ministry of Finance Dealing +lelang SBN domestik +System) trading platform dengan +nominal penawaran yang disampaikan +secara reguler dengan +oleh peserta lelang Rp2,39 triliun. +Sementara, transaksi pembelian +mekanisme pasar, yaitu +kembali SUN dilakukan pada 19 +September 2024 dengan menggunakan +investor menyampaikan +fasilitas dealing room DJPPR dengan +jumlah nominal yang dibeli kembali +penawaran (bid) +pemerintah Rp394,5 miliar. +Selain itu, sebagai pelengkap untuk +kompetitif melalui +menghindari crowding out effect di +pasar domestik, pada 4 September +Dealer Utama. +2024, pemerintah kembali melakukan +transaksi penerbitan SUN dalam 2 (dua) +mata uang asing (dual-currency) yaitu +SR021 yang ditawarkan secara online. +US Dollar dan Euro, dengan format SEC- +SR021 merupakan Sukuk Ritel ke-empat +Registered, masing-masing USD1,8 +yang diterbitkan dalam dual tranches. +miliar dan EUR750 juta. Transaksi ini +Setelah melalui masa penawaran sejak +juga merupakan penerbitan SDG Bond +akhir Agustus hingga September 2024, +dalam mata uang Euro untuk kedua +SR021 meraih total penjualan Rp24,22 +kalinya setelah terakhir diterbitkan +triliun yang terdiri atas seri SR021T3 +pada 2021. Penerbitan SDG Bond +(tenor 3 tahun) Rp19,27 triliun dan seri +kedua di pasar global ini menegaskan +SR021T5 (tenor 5 tahun) Rp4,95 triliun. +komitmen kuat pemerintah terhadap +Masyarakat yang berinvestasi pada +pembiayaan berkelanjutan, khususnya +SR021T3 dan SR021T5 mencapai 63.622 +dalam mendukung pencapaian Tujuan +investor. Berdasarkan Generasi, baik +Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). +SR021T3 maupun SR021T5 didominasi +Selanjutnya, sebagai bagian oleh investor Milenial yaitu SR021T3 +dari upaya pendalaman pasar dan sebanyak 24.403 investor (45,62 +mendukung perwujudan keuangan persen) dan SR021T5 sebanyak 7.429 +inklusif melalui instrumen investasi yang investor (52,65 persen). Sementara, +terjangkau, pemerintah menerbitkan jumlah investor baru SR021T3 dan +57 2024 | OKTOBER +Komposisi Utang +*Data per 30 September 2024 +Posisi Utang +Rp +8.473,90 +39,70% +39,21% +Pinjaman +Rp990, +52,73 81 +Pinjaman DN* Rp39,93 +Pinjaman LN* Rp950,88 +Bilateral Rp257,76 +Multirateral Rp569,05 +Comercial Banks Rp124,07 +Suppliers Rp - +58 +oitaR +PDG +ot +tbeD +Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang +optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik +Debt to GDP +38,55 +% +*dalam triliun Rupiah +Surat Berharga batas aman rasio utang 60% +(UU No. 17/2003) +Negara (SBN) +88,31% +SBN Valas 40,74% +16,28 +% +SBN Domestik 38,55%* +72,03 % Pinjaman +11,69 +% +Des 2021 Des 2022 Des 2023 Sep 2024 +* berdasarkan proyeksi PDB Triwulan III Tahun 2024 +Surat Berharga Negara +Rp 7.483, +09 +*dalam triliun Rupiah *dalam triliun Rupiah +Domestik Rp6.103,90 +Surat Utang Negara Rp4.871,60 +Surat Berharga Syariah Negara Rp1.232,30 +Valas Rp1.379,19 +Surat Utang Negara Rp1.045,64 +Surat Berharga Syariah Negara Rp333,55 SR021T5 sebanyak 14.778 investor SBN, pemerintah turut mendukung +(terhadap SBN Ritel) atau 19.418 pengembangan dan pendalaman +investor (terhadap SBSN Ritel). pasar keuangan domestik. SBN +turut menyediakan referensi untuk +Sementara itu, ditinjau dari +menentukan harga instrumen pasar +posisi utang pemerintah yang +keuangan lainnya dan digunakan +outstanding, jumlah utang +oleh para pelaku pasar untuk +pemerintah per akhir September +mengelola risiko suku bunga. +2024 tercatat Rp8.473,90 triliun. +Per akhir September 2024, +Pengelolaan portofolio utang +kepemilikan SBN domestik didominasi +berperan besar dalam menjaga +oleh investor dalam negeri dengan +kesinambungan fiskal secara +porsi kepemilikan 85,3 persen. +keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah +Sementara, asing hanya memiliki SBN +konsisten mengelola utang secara +domestik sekitar 14,7 persen termasuk +cermat dan terukur dengan menjaga +kepemilikan oleh pemerintah dan bank +risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, +sentral asing. Lembaga keuangan +dan jatuh tempo yang optimal. Rasio +domestik memegang kepemilikan SBN +utang per akhir September 2024 yang +41,4 persen, terdiri dari perbankan 19,5 +sebesar 38,55 persen terhadap PDB, +persen, perusahaan asuransi dan dana +tetap konsisten terjaga di bawah batas +pensiun sebesar 18,7 persen, serta +aman 60 persen PDB sesuai UU Nomor +reksadana 3,2 persen. Bagi lembaga +17/2003 tentang Keuangan Negara. +keuangan, SBN berperan penting +Selain itu, pemerintah mengutamakan +dalam memenuhi kebutuhan investasi +pengadaan utang dengan jangka waktu +dan pengelolaan likuiditas, serta +menengah-panjang dan melakukan +menjadi salah satu instrumen mitigasi +pengelolaan portofolio utang secara +risiko. Kepemilikan SBN domestik oleh +aktif. Per akhir September 2024, +Bank Indonesia sekitar 25,0 persen +profil jatuh tempo utang pemerintah +yang antara lain digunakan sebagai +terhitung cukup aman dengan rata- +instrumen pengelolaan moneter. +rata tertimbang jatuh tempo (average +Sejalan dengan upaya pemerintah +time maturity/ATM) di 7,98 tahun. +memperluas basis investor, inklusi +Risiko tingkat bunga dan risiko +keuangan dan peningkatan literasi +nilai tukar juga terkendali, di mana 80,2 +keuangan masyarakat dari savings +persen total utang menggunakan suku +society menjadi investment society, +bunga tetap (fixed rate) dan 72,50 +kepemilikan investor individu di SBN +persen total utang dalam Rupiah. +domestik terus mengalami peningkatan +Hal ini selaras dengan kebijakan +sejak 2019 yang hanya di bawah 3 +umum pembiayaan utang untuk +persen menjadi 8,7 persen per akhir +mengoptimalkan sumber pembiayaan +September 2024. Sisa kepemilikan +dalam negeri dan memanfaatkan +SBN domestik dipegang oleh institusi +utang luar negeri sebagai pelengkap. +domestik lainnya untuk memenuhi +Sementara berdasarkan instrumen, +kebutuhan investasi dan pengelolaan +komposisi utang pemerintah +keuangan institusi bersangkutan. +sebagian besar berupa SBN +Selanjutnya, guna meningkatkan +yang mencapai 88,31 persen. +efisiensi pengelolaan utang dalam +Pasar SBN yang efisien akan +jangka panjang, pemerintah terus +meningkatkan daya tahan sistem +berupaya mewujudkan pasar SBN +keuangan Indonesia terhadap +domestik yang dalam, aktif, dan likuid. +guncangan ekonomi dan pasar +Salah satu strateginya adalah melalui +keuangan. Dengan aktivitas +pengembangan berbagai instrumen +pembiayaan utang melalui penerbitan +SBN, termasuk pula pengembangan +59 2024 | OKTOBER +SBN tematik berbasis lingkungan +(Green Sukuk) dan SDGs (SDG Bond +dan Blue Bond). Peranan transformasi +digital dalam proses penerbitan +dan penjualan SBN yang didukung +dengan sistem online juga tak kalah +penting, mampu membuat pengadaan +utang melalui SBN menjadi semakin +efektif dan efisien, serta kredibel. +Disiplinnya pemerintah mengelola +utang turut menopang hasil asesmen +lembaga pemeringkat kredit terhadap +rating sovereign Indonesia. S&P, Fitch, +Moody’s, R&I, dan JCR hingga saat ini +tetap mempertahankan rating sovereign +Indonesia pada level investment grade +di tengah dinamika perekonomian +global dan volatilitas pasar keuangan. +Terbaru, Rating and Investment +Information, Inc. (R&I) mengafirmasi +Peringkat Sovereign Credit Rating +Indonesia pada BBB+ dengan +outlook positif (30/09). Penilaian +R&I ini menunjukkan fundamental +ekonomi Indonesia yang kuat dengan +didukung peningkatan pendapatan +per kapita, demografi dan sumber +daya alam yang melimpah, sektor +manufaktur yang terus berkembang +serta pengelolaan kebijakan fiskal +yang prudent dengan beban utang +pemerintah yang relatif terkendali. +60 Halaman Ini Dikosongkan +61 2024 | OKTOBER +Calendar Events 2024 +Kalender +Acara +Pembicaraan Pendahuluan +Penyampaian Pagu RAPBN TA 2025 +Penyusunan Kapasitas Fiskal Indikatif RAPBN 2025 Penyampaian Pagu +(Resource Envelope) Penawaran SBN Ritel ST012 Anggaran RAPBN 2025 +Penawaran SBN Ritel ORI025 Lomba Debat APBN Penawaran SBN Ritel SBR013 +Lomba Debat APBN - Mahasiswa - Mahasiswa Penawaran SBN +DJA Menyapa Lomba Konten APBN - SMP Ritel SWR005 +Penawaran SBN Ritel ORI025 Penyusunan Kapasitas Fiskal Penyampaian Dokumen +DJA Menyapa Penyampaian Pagu KEM PPF TA 2025 +Indikatif RAPBN 2025 Penawaran SBN Ritel ST012 +Penawaran SBN Ritel SR020 Penawaran SBN Ritel SBR013 +Lomba Debat APBN - Mahasiswa Lomba Debat APBN - Mahasiswa +Budget Goes to Campus Lomba Konten APBN - SMP +666222 Pembahasan RUU APBN +2025 dan Nota Keuangan +Pidato Presiden dalam rangka Penetapan Peraturan Presiden +Penyampaian RUU APBN tentang Rincian APBN TA 2025 +2025 dan Nota Keuangan Penawaran SBN Ritel ORI026 +Penawaran SBN Ritel SR021 Lomba Video Mengajar +Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA APBN - Guru SMA/SMP +Lomba Video Mengajar Budget Goes to Campus DJA Menyapa +APBN - Guru SMA/SMP HORI 78 Tahun 2024 Penawaran SBN Ritel ST013 +Penyampaian Pagu +Anggaran RAPBN 2025 +Penawaran SBN Ritel SBR013 Pembahasan RUU APBN +Penawaran SBN Ritel SWR005 2025 dan Nota Keuangan Penetapan DIPA Tahun 2025 +Lomba Cerdas Cermat Penawaran SBN Ritel SR021 Penawaran SBN Ritel ST013 +APBN - SMA Penawaran SBN Ritel ORI026 +Lomba Video Mengajar Lomba Cerdas Cermat APBN - SMA +APBN - Guru SMA/SMP Lomba Video Mengajar +Budget Goes to Campus APBN - Guru SMA/SMP +66663333 +DJA Menyapa 2024 | OKTOBER +Laporan Khusus +Foto: Pexels - Robert Lens +64 KLC Menjadi Enabler dalam +Mewujudkan Kemenkeu +sebagai Learning +Organization +Dalam situasi global yang meningkatkan kapabilitasnya untuk +begitu cepat berubah berkreasi. Dari sumber literatur lain, +seperti saat ini, Kemenkeu David Garvin dalam bukunya yang +selalu berhadapan berjudul Learning in Action: A Guide +dengan kondisi yang penuh volatilitas, to Putting the Learning Organization +ketidakpastian, kompleksitas, dan to Work menjelaskan bahwa learning +ambiguitas. Di sisi lain, Kemenkeu organization sebagai organisasi yang +memegang peranan yang sangat sentral terampil dalam pemecahan masalah +dalam perumusan kebijakan-kebijakan secara sistematis, percobaan dengan +untuk mewujudkan perekonomian pendekatan-pendekatan yang baru, +Indonesia yang produktif, kompetitif, belajar dari pengalaman masa lalu, +inklusif, dan berkeadilan. Untuk itu, belajar dari praktik terbaik dari pihak +Kemenkeu harus memiliki kelincahan lain, dan mentransfer pengetahuan +untuk terus beradaptasi dengan secara cepat dan efisien di dalam +berbagai perubahan yang sedang organisasi. Dari kedua definisi ini, +terjadi. Kelincahan tersebut dapat dapat disimpulkan bahwa learning +dicapai dengan mewujudkan Kemenkeu organization adalah organisasi yang +sebagai learning organization. hidup, tempat di mana terdapat +proses belajar yang berlangsung +Istilah learning organization menjadi +secara terus-menerus pada setiap +populer setelah buku berjudul The +level, baik pada lingkup individu, +Fifth Discipline terbit di 1990. Dalam +tim, maupun organisasi itu sendiri. +buku yang ditulis oleh Peter Senge +tersebut, disebutkan bahwa learning Komitmen Kemenkeu untuk menjadi +organization adalah organisasi di learning organization terwujud dengan +mana tempat orang-orang belajar ditetapkannya Kepitusan Menteri +secara berkesinambungan dan Keuangan Nomor 283/KMK.11/2021 +65 2024 | OKTOBER +tentang Implementasi Learning tugas dan fungsi. Terakhir, kemudahan +Organization di lingkungan Kementerian akses terhadap sumber pembelajaran +Keuangan. Dalam keputusan ini, menjadi kunci untuk terus memupuk +disebutkan bahwa learning organization semangat belajar dari setiap pemelajar. +merupakan upaya mewujudkan +Syarat utama dalam menjadikan +Kementerian Keuangan sebagai +Kemenkeu sebagai learning organization +organisasi yang secara sistematis +adalah budaya belajar yang kuat. Untuk +memfasilitasi pemelajar agar mampu +membangun budaya belajar ini, strategi +berkembang dan bertransformasi +Kemenkeu Corpu mengembangkan +secara berkesinambungan guna +model pembelajaran terintegrasi +mendukung pencapaian kinerja +dan implementasi manajemen +Kementerian Keuangan. +pengetahuan yang dilangsungkan +Kemenkeu Corporate University secara berkesinambungan. Dalam +sebagai Strategi Mewujudkan model pembelajaran terintegrasi, +Learning Organization pembelajaran tidak hanya diterapkan +melalui model konvensional di +Dalam upaya bertransformasi +dalam ruang kelas saja, melainkan +menjadi learning organization, +bauran dari pembelajaran mandiri, +Kemenkeu menggunakan Kemenkeu +pembelajaran terstruktur, pembelajaran +Corporate University (Corpu) +di lingkungan sosial, dan pembelajaran +sebagai strategi. Perlu dicatat bahwa +melalui praktik langsung. Dengan +Kemenkeu Corpu merupakan strategi +diimplementasikannya pembelajaran +yang melibatkan seluruh komponen +terintegrasi, setiap individu sebagai +di organisasi Kemenkeu, bukanlah +pemelajar dapat memaknai bahwa +sebuah badan yang berdiri sendiri. +proses belajar dapat berlangsung +Kemenkeu Corpu sendiri sebetulnya +setiap saat, bukan hanya saat menjalani +telah ditetapkan sebagai infrastruktur +pelatihan klasikal saja. Di sisi lain, +pengembangan kompetensi +setiap pemelajar dapat senantiasa +dalam manajemen sumber daya +memanfaatkan dukungan manajemen +manusia di Kemenkeu sejak 2018. +pengetahuan yang dikelola oleh +Dengan strategi ini, Kemenkeu +Kemenkeu sebagai fasilitas belajar. +berfokus pada link and match +antara pembelajaran, pengelolaan +Peran KLC sebagai Enabler +pengetahuan, penerapan nilai-nilai +dengan target kinerja organisasi. Salah satu karakteristik +pembelajaran dalam Kemenkeu Corpu +Kemenkeu Corpu memiliki +adalah mudah diakses (accessible). +karakteristik pembelajaran relevan +Kemudahan ini menjadikan proses +(relevant), dapat diaplikasikan +belajar pada setiap individu, tim, +(applicable), berdampak tinggi +maupun organisasi dapat berlangsung +(impactful), dan mudah diakses +sepanjang waktu karena proses belajar +(accessible). Karaktersitik yang pertama +dapat terjadi kapan saja dan di mana +berarti setiap pembelajaran yang +saja. Untuk menciptakan kondisi +dilangsungkan harus memiliki relevansi +tersebut, Kemenkeu membangun +dengan pencapaian organisasi. Dengan +portal pembelajaran digital yang diberi +demikian, terdapat kesamaan visi +nama Kemenkeu Learning Center (KLC). +pada seluruh pihak dalam ekosistem +Melalui portal ini, setiap pemelajar +belajar di Kemenkeu. Untuk memastikan +dimungkinkan untuk mengakses +dapat berjalan efektif, maka setiap +materi pembelajaran yang tersedia +pembelajaran harus memiliki dampak +tanpa ada batasan waktu dan tempat, +sekaligus mudah dipahami, dikuasai, +selama terhubung dengan internet. +dan diterapkan dalam pelaksanaan +66 KLC generasi pertama Pengembangan KMS merupakan +dibangun pada tahun 2017 dengan hal yang penting dalam memperkuat +fungsi utama sebagai learning budaya belajar di Kemenkeu. Melalui fitur +management system. Melalui fitur KMS yang tersedia di KLC, Kemenkeu +ini, setiap pemelajar dimungkinkan memiliki ruang repositori pengetahuan +untuk melakukan pembelajaran secara yang dikelola secara terstruktur dan +mandiri melalui asynchronous learning. sistematis atas aset-aset intelektual +Selain itu, pembelajaran terstruktur yang disusun oleh pegawai melalui +yang tadinya hanya bisa dilakukan proses knowledge capture. Dari sisi +di ruang kelas, kini berubah menjadi organisasi, manajemen pengetahuan +terintegrasi secara digital dalam bentuk ini krusial untuk mendoumentasikan +e-learning maupun microlearning. pengetahuan penting yang sebelumnya +tidak berwujud (tacid knowledge). +Tiga tahun kemudian, Kemenkeu +Sementara bagi pegawai, KMS +merilis KLC generasi kedua dengan +dapat menjadi gudang ilmu untuk +sejumlah penambahan fitur, seperti +belajar dan menemukan informasi +knowledge management system (KMS) +dan pengetahuan hidden gems yang +dan computer assisted test. Pada tahun +tidak bisa ditemukan di tempat lain. +ini pula, Kemenkeu merilis aplikasi KLC +mobile untuk semakin memudahkan Dengan semua fitur yang tersedia, +akses pembelajaran. Hingga saat KLC memegang peran vital dalam +ini, KLC terus dikembangkan untuk membangun budaya belajar di +mendukung terciptanya ekosistem Kemenkeu. Dengan lebih dari 1.000 +belajar yang ideal di Kemenkeu. Salah pelatihan dan 15.000 aset pengetahuan +satu fitur terbaru yang dihadirkan yang ada, kamu mau belajar apa hari ini? +adalah expert locator. Fitur ini berfungsi +untuk mempertemukan pemelajar dan +para ahli pada bidang pembelajaran +yang dipilih untuk dijadikan mentor +sekaligus mengimplementasikan model +pembelajaran di lingkungan sosial dan +praktik langsung di tempat kerja. +67 2024 | OKTOBER +Delayering Kemenkeu: +Jalankan Arahan +Presiden tanpa +Kehilangan Esensinya +Salah satu hal yang menjadi Pertama, Kemenkeu melakukan +perhatian utama dalam identifikasi Jabatan Administrator +implementasi delayering dan Pengawas yang dapat dapat +di Kementerian Keuangan dikecualikan dari pelaksanaan +(Kemenkeu) adalah adanya prinsip delayering sebagaimana diatur dalam +kehati-hatian, sehingga delayering Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor +dilaksanakan secara bertahap dan 25/2021 tentang Penyederhanaan +bertanggung jawab. Prinsip kehati- Struktur Organisasi pada Instansi +hatian diimplementasikan dengan cara Pemerintah untuk Penyederhanaan +tidak serta-merta mengalihkan seluruh Birokrasi. Berdasarkan hasil pemetaan, +Jabatan Administrator dan Pengawas terdapat beberapa jabatan Jabatan +menjadi Pejabat Fungsional. Perubahan Administrator dan Pengawas yang +atau pengalihan tersebut dilakukan memenuhi kriteria pengecualian +dengan memperhatikan kesesuaian yang disebutkan dalam PermenPAN- +karakteristik organisasi masing-masing. RB Nomor 25/2021, yakni: +Kemenkeu juga membentuk project +management office (PMO) yang 1) jabatan yang memiliki kewenangan +akan melakukan fungsi perencanaan, otorisasi bersifat atributif; +distribusi, & pemantauan pelaksanaan +tugas jabatan fungsional serta 2) jabatan pada satuan kerja +pengelolaan hasil kerja (knowledge yang memiliki kewenangan +management). Selain itu, adanya PMO berbasis kewilayahan; +juga bertujuan untuk mengurangi span +of control Kepala Unit Kerja khususnya 3) jabatan pada satuan kerja +dalam hal administrasi pegawai. pelaksana teknis mandiri; dan +68 4) jabatan pada unit kerja pejabat fungsional yang ada karena +pengadaan barang dan jasa. merupakan jabatan fungsional yang +dibina oleh internal unit itu sendiri. +Selain itu, dalam konteks +pengelolaan keuangan negara Namun demikian, pada saat diskusi +terdapat jabatan struktural di rapat pimpinan, terdapat arahan +lainnya yang tidak dapat dialihkan yang jelas untuk menyederhanakan +menjadi jabatan fungsional karena jumlah atau jenis jabatan fungsional +adanya risiko keuangan negara yang ada. Simplifikasi tersebut penting +yang melekat, diantaranya: dilakukan untuk menjaga tata kelola +organisasi, sehingga tidak menimbulkan +1) jabatan pada unit organisasi budaya silo dan mempersulit pola +yang memiliki rantai komando; mutasi dan rotasi pegawai ke depan, +terutama pelaksanaan program +2) jabatan yang mengelola mutasi antar unit eselon I. +lebih dari 3 sub rumpun tugas- +fungsi (multispesialis); Konsolidasi jabatan fungsional +tersebut, dilakukan berdasarkan +3) jabatan terkait keprotokolan kesamaan fungsi. Jabatan-jabatan +dan project management; fungsional dengan fungsi utama +yang serupa dikelompokkan menjadi +4) jabatan yang melakukan pembinaan satu jabatan. Jadi meskipun objek +jabatan fungsional terbuka; kerja dari masing-masing jabatan +tersebut berbeda, tetapi dapat +5) jabatan struktural yang belum memiliki disatukan berdasarkan kesamaan +jabatan fungsional yang sesuai dengan fungsinya. Proses konsolidasinya +bidang tugas pokok dan fungsinya; dan disamakan seperti jabatan fungsional +dosen. Walaupun mata kuliah yang +6) jabatan dengan risiko diajarkan dan bahan referensinya +keuangan negara lainnya. berbeda-beda, tetapi peranan dari +seorang pejabat fungsional dosen +Setelah mempertimbangkan tetap sama, yakni mengajar, meneliti, +jabatan yang dikecualikan dari dan pengabdian masyarakat. +delayering, Kemenkeu telah +mengalihkan sebanyak 3.631 jabatan Demikian halnya dengan jabatan +struktural menjadi jabatan fungsional. fungsional di Kemenkeu, meskipun +Kemudian sebanyak 40 jabatan objek kerja, dan pengetahuan yang +struktural lagi saat ini masih dalam dibutuhkan berbeda-beda, tetapi +proses kalibrasi pengalihan di 2024. secara garis besar, fungsinya bisa +dikelompokkan menjadi 4 hal, yakni: (i) +Kedua, Kemenkeu melakukan fungsi analisis; (ii) fungsi pengawasan; +simplifikasi dan konsolidasi jabatan (iii) fungsi penilaian; dan (iv) fungsi +fungsional yang menjadi target pelelangan. Untuk itu, Kemenkeu +delayering. Memang pada awalnya kemudian mengkonsolidasikan 23 +terdapat keinginan masing-masing unit jabatan fungsional yang ada ke dalam 4 +eselon I untuk mengembangkan sendiri jabatan fungsional di bidang Keuangan +jabatan fungsional yang sesuai dengan Negara, yakni: (i) Analis Keuangan +tugas dan fungsi unit masing-masing. Negara, (ii) Pengawas Keuangan +Keinginan tersebut dapat dipahami Negara, (iii) Penilai, dan (iv) Pelelang. +sebagai langkah untuk memudahkan +proses pengelolaan dan pembinaan +69 2024 | OKTOBER +Peta Konsolidasi Jabatan Fungsional Bidang Keuangan Negara +Ketiga, Kemenkeu melakukan Model organisasi functional based +perubahan mekanisme kerja yang merupakan kelompok organisasi +disesuaikan dengan karakteristik hasil penyetaraan jabatan struktural +organisasi. Pasca delayering, terdapat menjadi jabatan fungsional. Pada +3 model organisasi di Kemenkeu, yakni model organisasi ini, seluruh tugas- +berbasis struktur (structural based), fungsi utama organisasi dilaksanakan +berbasis fungsional (functional based), oleh Pejabat Fungsional. Adapun untuk +dan berbasis hybrid. Model organisasi tugas-fungsi dukungan manajemen, +structural based masih memiliki struktur terutama fungsi manajemen program +organisasi setingkat eselon III dan dan manajemen pengetahuan +eselon IV dalam menjalankan tugas dan dilaksanakan oleh pejabat struktural +fungsi utamanya (core business), namun yang membantu pimpinan unitnya +bisa dibantu dengan kehadiran jabatan (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama). +fungsional dalam menjalankan tugas +fungsi lainnya dan dukungan manajemen Terakhir, model organisasi hybrid +(supporting). Model organisasi merupakan organisasi yang hanya +ini adalah dampak dari jabatan- sebagian jabatan strukturalnya saja +jabatan yang dapat dikecualikan dapat dan telah dialihkan menjadi +dari implementasi delayering jabatan fungsional. Sebagian +70 jabatan struktural lainnya tetap +dipertahankan di dalam organisasi +mengingat adanya risiko keuangan +negara atau masuk dalam kategori +jabatan yang dapat dikecualikan dari +delayering berdasarkan PermenPAN- +RB Nomor 25 Tahun 2021. +Dengan ketiga langkah utama +tersebut, Kemenkeu ingin memastikan +pelaksanaan arahan mantan Presiden +Joko Widodo terkait penyederhanaan +birokrasi dapat berjalan sesuai +esensinya. Sebab esensi dari arahan +tersebut yaitu bagaimana kita beralih +menjadi organisasi yang fungsional. +Bukan semata-mata mengalihkan +pejabat struktural menjadi pejabat +fungsional dan menciptakan pola +kerja fungsional rasa struktural. +71 2024 | OKTOBER +ASEAN Treasury +Forum untuk Ekonomi +Kawasan Yang +Tangguh +Diinisiasi sebagai forum dari Sekretariat ASEAN, Bank Dunia, +yang bertujuan untuk Asian Development Bank (ADB), dan +menciptakan ekosistem ASEAN+3 Macroeconomic Research +keuangan yang lebih Office (AMRO yang terdiri atas China, +stabil dan terintegrasi di kawasan Jepang, dan Korea Selatan). +ASEAN, pada Kamis (03/10) ASEAN +“Saya mengucapkan selamat +Treasury Forum (ATF) resmi diluncurkan. +datang kepada para tamu terhormat +Bertempat di Legian, Bali, ATF +dari negara-negara ASEAN. Kehadiran +Launching & First Meeting merupakan +Anda di sini hari ini merupakan bukti +pencapaian besar setelah gagasan +kekuatan dan ketahanan kerja sama +awal yang diperkenalkan oleh Menteri +regional kita. Kami merasa terhormat +Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani +Anda semua berada di sini untuk +Indrawati pada Agustus 2023. Gagasan +berbagi wawasan dan pengalaman saat +tersebut kemudian disetujui dalam +menghadapi kompleksnya lanskap +pertemuan ASEAN Finance Ministers’ +ekonomi kita,” sambut Wamenkeu. +and Central Bank Governors’ Meeting +Dalam pidatonya, Wamenkeu +(AFMGM) pada April 2024 di Laos. +menyoroti pentingnya kolaborasi +Peluncuran ATF dihadiri oleh +dalam pengelolaan perbendaharaan +Wakil Menteri Keuangan Thomas +dan keuangan publik di ASEAN. +A. M. Djiwandono, para delegasi +Wamenkeu menegaskan komitmen +dari unit perbendaharaan negara +untuk memperkuat kerja sama di +lingkup ASEAN, pimpinan lingkup +tengah tantangan global seperti +Kementerian Keuangan, perwakilan +ketidakstabilan ekonomi, perubahan +72 Foto: KLIP Direktorat Jenderal Perbendaharaan +iklim, dan ketegangan geopolitik. yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, +peran perbendaharaan sangat penting +“Mengingat kondisi global saat +dalam mengelola keuangan publik dan +ini, saya mendorong semua yang hadir +memastikan keberlanjutan fiskal jangka +untuk secara mendalam meninjau +panjang,” jelas Dirjen Perbendaharaan. +kembali berbagai tantangan global +yang dihadapi oleh negara-negara di Salah satu rencana konkret +seluruh dunia. Dengan pemahaman yang diusulkan Indonesia dan akan +yang lebih mendalam dan komprehensif dikukuhkan dalam pertemuan ATF ini +tentang tantangan masa depan, seperti adalah pembentukan empat kelompok +ketidakstabilan ekonomi, perubahan kerja, yang masing-masing berfokus +iklim, pergeseran geopolitik, kemajuan pada Public Expenditure Management +teknologi, dan ketidaksetaraan sosial, (PEM), Government Cash Management +kita dapat mempersiapkan diri dengan (CM), Government Accounting and +lebih baik untuk menghadapinya Reporting, dan Digitalization of Public +secara efektif,” jelas Wamenkeu. Financial Management (PFM). Setiap +kelompok kerja tersebut dipimpin +Forum ini bertujuan untuk +oleh negara yang berbeda dan +meningkatkan kolaborasi dalam +akan menjadi ujung tombak dalam +manajemen perbendaharaan, +menggerakkan kegiatan kolaboratif ATF. +pengelolaan kas negara, dan +pembagian praktik terbaik antarnegara Peluncuran ATF 2024 menandai +anggota. Dengan kata lain, forum dimulainya rangkaian kegiatan +ini menjadi platform penting untuk forum yang dilaksanakan hingga +menghadapi tantangan ekonomi Jumat (04/10), sekaligus merupakan +global yang terus berubah. pertemuan pertama para delegasi +dari negara-negara anggota ATF. +Sejalan dengan ini, dalam +Peluncuran ATF yang bertajuk +sambutannya Direktur Jenderal +Launching & First Meeting ASEAN +Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti +Treasury Forum: Enhancing Treasury +juga menekankan pentingnya kerja sama +Capacity for Regional Economic +dalam menghadapi ketidakpastian +Resilience menjadi tonggak penting +ekonomi global dan kemajuan teknologi. +dalam upaya memperkuat ekosistem +“Kebutuhan akan kondisi fiskal +keuangan di kawasan Asia Tenggara. +yang lebih kuat makin meningkat, untuk +mendukung pertumbuhan ekonomi +73 2024 | OKTOBER +Penandatanganan +MSP DJPb - Vietnam +State Treasury +Kerja sama internasional Bali, Jumat (04/10). Direktur Jenderal +di bidang pengelolaan Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti +keuangan negara dan Direktur Jenderal Vietnam State +merupakan hal yang Treasury Tran Quan menandatangani +penting, mengingat berbagai MSP yang mencakup kerja sama +kemudahan masa kini telah membuka dalam pelaksanaan program di +lebar akses antarnegara. Termasuk bidang praktik dan pengalaman di +antara negara-negara Asia Tenggara bidang perbendaharaan negara, +yang terhimpun dalam ASEAN. manajemen pelaksanaan anggaran +Karenanya, dalam rangkaian kegiatan pemerintah, pengelolaan dan +ASEAN Treasury Forum (ATF) 2024, optimalisasi kas, akuntansi dan +Indonesia menegaskan komitmen pelaporan keuangan pemerintah, +dalam mendukung sinergi di bidang modernisasi teknologi informasi, +pengelolaan keuangan negara bersama pemeriksaan dan pengendalian +negara-negara anggota lainnya. internal, serta bidang-bidang lainnya. +Hal ini salah satunya diwujudkan “Saya ingin berterima kasih dan +melalui Penandatanganan (MSP atau mengapresiasi kehadiran delegasi +Memorandum of Understanding/ Vietnam dalam launching ATF. Kami +MoU) antara Ditjen Perbendaharaan berharap kerja sama kita pada +Kementerian Keuangan Republik masa mendatang akan makin erat,” +Indonesia dengan Vietnam State sebut Dirjen Perbendaharaan. +Treasury Kementerian Keuangan +Dengan adanya MSP ini kedua +Republik Sosialis Vietnam, di Legian, +pihak dapat bertukar pengetahuan dan +74 Foto: KLIP Direktorat Jenderal Perbendaharaan +pengalaman melalui penyelenggaraan +focus group discussion, sharing session, +penyelenggaraan program peningkatan +kapasitas sumber daya manusia seperti +workshop, pelatihan, seminar, dan +konferensi dengan topik-topik terkait +pengelolaan keuangan negara. Akan +dibentuk juga kelompok kerja teknis +untuk mempelajari, mendiskusikan, +dan berbagi pengalaman mengenai +isu-isu spesifik yang menjadi +kepentingan bersama yang terkait +dengan bidang-bidang kerja sama. +75 2024 | OKTOBER +Revolusi Sovereign +Credit Rating +Indonesia, Bukti +Indonesia Semakin +Kredibel +Indonesia, sebagai salah yang layak, salah satu parameter yang +satu ekonomi terbesar di jamak digunakan adalah peringkat +Asia Tenggara, terus menarik kredit negara atau Sovereign Credit +perhatian dunia dengan Rating (SCR). SCR merupakan hasil +ekonominya yang stabil, sumber penilaian atas kemampuan suatu +daya alam yang melimpah, kekayaan negara untuk memenuhi kewajiban +demografi, serta lokasi geografinya utangnya. Menurut Luitel dan Vanpée +yang strategis. Data World Invesment (2018, dalam Wahhab et al., 2020), +Report 2024 menunjukkan bahwa SCR memengaruhi dua aspek +Indonesia merupakan destinasi investasi utama dalam sistem keuangan, baik +kedua di Asia Tenggara, dengan aliran keuangan domestik maupun keuangan +Foreign Direct Investment (FDI) yang internasional, yang pada akhirnya +masuk sebesar USD21,63 miliar pada berdampak pada pengembangan +tahun 2023. Angka tersebut meningkat sektor keuangan secara keseluruhan. +sebanyak 1,57 kali dibandingkan tahun Peringkat kredit diperlukan oleh +2010 yang mencapai USD13,77 miliar. +setiap entitas yang membutuhkan akses +Untuk memastikan bahwa pembiayaan, baik individu, korporasi, +Indonesia merupakan tujuan investasi maupun negara, guna menunjang +76 kredibilitas dan mendapatkan lapangan kerja, mengakselerasi +kepercayaan investor. Peringkat pembangunan infrastruktur, serta +kredit ini diberikan oleh lembaga mendorong kemajuan teknologi yang +pemeringkat independen yang berkontribusi terhadap peningkatan +menggunakan metode dan kriteria kesejahteraan masyarakat. +tertentu untuk menilai kelayakan +Saat ini, SCR Indonesia dinilai +investasi suatu entitas secara objektif. +oleh lima lembaga pemeringkat +Secara umum, peringkat kredit terbagi +global, yaitu Standard & Poor’s (S&P), +menjadi dua kategori: layak investasi +Moody’s, Fitch Ratings, Japan Credit +(Investment Grade) dan tidak layak +Rating Agency (JCR), dan Rating & +investasi (Non-Investment Grade/ +Investment Information (R&I). Meskipun +Junk). Peringkat ini akan memengaruhi +setiap lembaga pemeringkat memiliki +biaya yang harus dikeluarkan untuk +metodologi dan kriteria yang berbeda, +mendapatkan pembiayaan. Entitas +penilaian SCR di antara kelima lembaga +dengan peringkat lebih tinggi biasanya +tersebut tidak jauh berbeda. S&P +dapat memperoleh pinjaman dengan +mengevaluasi SCR melalui lima aspek +biaya lebih rendah, sementara entitas +utama, yaitu stabilitas lembaga/institusi +dengan peringkat lebih rendah harus +negara, rekam jejak pertumbuhan +membayar lebih mahal karena dianggap +ekonomi, ketahanan eksternal, serta +berisiko tinggi. Sementara, bagi +kebijakan fiskal dan moneter. Moody’s +investor, peringkat kredit berperan +menggunakan empat faktor, yaitu +penting dalam pengambilan keputusan +kekuatan ekonomi, kekuatan institusi, +investasi. Semakin rendah peringkat +kekuatan fiskal, dan kerentanan +kredit suatu entitas, semakin tinggi +terhadap risiko, yang mencerminkan +risiko gagal bayar. Sebaliknya, semakin +potensi pertumbuhan serta stabilitas +tinggi peringkat kredit, semakin rendah +keuangan publik. Fitch menekankan +risiko gagal bayar, sehingga investor +kinerja makroekonomi, stabilitas +cenderung memilih entitas dengan +keuangan publik, dan pembiayaan +peringkat kredit yang lebih tinggi karena +eksternal dalam struktur ekonomi, +menawarkan pengembalian yang lebih +yang berdampak pada kemampuan +aman dan lebih dapat diprediksi. +pembayaran utang dalam mata uang +Dalam konteks negara, asing. JCR memperhatikan tujuh +SCR membantu negara dalam faktor kunci, termasuk kekuatan fiskal +membangun kepercayaan investor, pemerintah, ketahanan terhadap +dan memengaruhi kemampuan guncangan eksternal, dan stabilitas +negara untuk mendapatkan pinjaman, ekonomi. Terakhir, R&I menilai +menerbitkan obligasi, serta menarik fundamental ekonomi dan sosial-politik, +investasi asing dengan biaya yang kebijakan fiskal dan moneter, serta +lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh kondisi fiskal dan struktur pembiayaan. +kesediaan investor untuk menerima +SCR Indonesia telah mengalami +suku bunga yang lebih rendah ketika +perubahan signifikan selama bertahun- +mereka menilai risiko investasi yang lebih +tahun. Pada akhir 1990-an hingga awal +aman. Dengan demikian, pemerintah +2000-an, SCR Indonesia menurun +memiliki lebih banyak keleluasaan dalam +drastis akibat krisis keuangan, bahkan +mengalokasikan sumber dayanya di +mencapai peringkat SD (Selective +bidang infrastruktur, pendidikan, dan +Default) pada 1999 dan 2002 menurut +kesehatan, yang diharapkan mampu +penilaian S&P. Titik balik terjadi pada +memberikan efek berganda di kemudian +tahun 2010, ketika Indonesia berhasil +hari. Selain itu, masuknya investasi ke +keluar dari kategori negara tidak layak +Indonesia juga dapat merangsang +investasi (non-investment grade) +pertumbuhan ekonomi, menciptakan +dan mencapai status layak investasi +77 2024 | OKTOBER +(investment grade). Pada 2010, JCR Hal ini menunjukkan kemampuan +meningkatkan SCR Indonesia dari BB+/ Indonesia dalam mempertahankan +stabil menjadi BBB-/stabil, diikuti oleh kredibilitas dan daya tarik di +Fitch yang menaikkan peringkat yang mata investor, meski di tengah +sama dari BB+/negatif menjadi BBB-/ ketidakpastian global. Keberhasilan +stabil pada tahun 2011. Kemudian, pada ini tak lepas dari respon penanganan +tahun 2012, dua lembaga pemeringkat pandemi penanganan pandemi dan +kembali meningkatkan SCR Indonesia pemulihan ekonomi yang efektif, +ke level layak investasi, yaitu Moody’s reformasi fiskal dan bauran kebijakan +yang mengerek peringkat dari Ba1/ yang baik, serta pertumbuhan +stabil ke Baa3/stabil, serta R&I yang ekonomi yang berkelanjutan. +memberikan peringkat BBB-/stabil, +Ke depannya, penilaian SCR +naik dari sebelumnya BB+/positif. +Indonesia diperkirakan akan tetap +Sementara itu, Standard & Poor’s +stabil, bahkan diproyeksikan meningkat. +(S&P) baru menaikkan SCR Indonesia +Pada rilis terkini yang dipublikasikan +ke level layak investasi pada tahun +tanggal 30 September 2024, R&I +2017, dengan peringkat BBB-/stabil +mengisyaratkan bahwa Indonesia +dari sebelumnya BB+/positif. +berpotensi meraih peningkatan +Dalam beberapa tahun terakhir, peringkat menjadi A- (tiga level di +Indonesia berhasil menjaga stabilitas atas batas minimum investment +SCR dan bahkan terus meningkat. grade) dalam waktu dekat. Hal ini +Selama pandemi Covid-19 (2020–2023), akan terwujud jika ketahanan fiskal +Indonesia termasuk salah satu negara dan stabilitas makroekonomi yang +yang resilien, berhasil mempertahankan sudah ada dapat terus dipertahankan +SCR, di mana secara global terdapat oleh pemerintahan yang baru. +237 penurunan peringkat. S&P +mempertahankan outlook stabil, +sementara R&I menaikkan outlook +Indonesia dari stabil menjadi positif. +Hingga September 2024, penilaian +SCR Indonesia adalah sebagai berikut: +78 Pembebasan PPN atau +PPN&PPnBM kepada +Perwakilan Negara Asing +dan Badan Internasional +serta Pejabatnya +Untuk melaksanakan Pembebasan PPN atau PPN +ketentuan Pasal 10 PP dan PPnBM dapat diberikan kepada +Nomor 47 Tahun 2020, pada perwakilan negara asing serta pejabat +23 Agustus 2024 Menteri perwakilan negara asing berdasarkan +Keuangan menerbitkan PMK Nomor asas timbal balik. Artinya, jika perwakilan +59/2024 tentang Tata Cara Pemberian Indonesia di negara asing tersebut +Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai mendapatkan pembebasan yang +(PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan sama, maka perwakilan negara asing di +atas Barang Mewah (PPnBM) Kepada Indonesia juga berhak atas pembebasan +Perwakilan Negara Asing dan Badan serupa. Sebaliknya, jika suatu negara +Internasional Serta Pejabatnya. tidak memberikan pembebasan +Regulasi ini juga bertujuan untuk lebih kepada perwakilan diplomatik atau +memberikan kepastian hukum serta konsuler Indonesia, maka perwakilannya +meningkatkan tata kelola administrasi, di Indonesia tidak dapat diberikan +kemudahan, dan pelayanan dalam pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM. +pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM +kepada perwakilan negara asing dan Sementara, untuk badan +badan internasional serta pejabatnya. internasional serta pejabat badan +internasional dapat memperoleh +79 2024 | OKTOBER +pembebasan berdasarkan perjanjian undangan yang mengaturnya. +atau kelaziman internasional. Perjanjian +yang dimaksud merupakan perjanjian Selain atas impor BKP, pembebasan +yang di dalamnya terdapat ketentuan dari pengenaan PPN atau PPN dan +yang mengatur mengenai pemberian PPnBM juga diberikan atas penyerahan +pembebasan atau fasilitas perpajakan BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) +yang telah dilakukan pengesahan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) +dalam bentuk ratifikasi, aksesi, kepada perwakilan negara asing +penerimaan, dan/atau penyetujuan serta pejabat perwakilan negara +melalui pembentukan peraturan asing dan badan internasional +perundang-undangan sesuai dengan serta pejabat badan internasional, +ketentuan undang-undang di bidang dengan syarat menggunakan SKB +perjanjian internasional. Dalam hal tidak atas penyerahan tersebut. +terdapat perjanjian atau perjanjian +yang ada tidak mengatur mengenai Dalam hal PPN atau PPN dan +pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM, PPnBM yang dibebaskan telah +pembebasan bagi badan internasional dipungut, maka PPN atau PPN dan +serta pejabatnya di Indonesia diberikan PPnBM tersebut dapat diajukan +berdasarkan kelaziman internasional. permohonan pengembalian. Jika +BKP dipindahtangankan dalam +Pejabat perwakilan negara asing jangka waktu empat tahun sejak +dan pejabat badan internasional diimpor atau diperoleh dan/atau +yang dapat diberikan pembebasan JKP dialihmanfaatkan kepada pihak +ini harus berkewarganegaraan asing lain dalam jangka waktu yang sama, +dan bertempat tinggal di Indonesia. maka PPN atau PPN dan PPnBM +Bagi pejabat perwakilan negara yang sebelumnya telah diberikan +asing, mereka harus mendapatkan pembebasan wajib dibayar kembali. +persetujuan untuk menjalankan tugas +atau jabatan di Indonesia dari menteri BKP dan/atau JKP yang diberikan +yang menyelenggarakan urusan pembebasan tidak boleh digunakan +pemerintahan di bidang luar negeri untuk mendapatkan penghasilan +atau pejabat yang ditunjuk. Sementara di Indonesia dengan tujuan untuk +itu, pejabat badan internasional harus memperoleh keuntungan. Terdapat +memperoleh persetujuan dari menteri dua jenis BKP yang diatur dalam +yang menyelenggarakan urusan pembebasan ini, yaitu kendaraan +pemerintahan di bidang kesekretariatan bermotor dan selain kendaraan +negara atau pejabat yang ditunjuk. bermotor. BKP selain kendaraan +bermotor yang dikecualikan dari +Ketentuan Transaksi yang Dibebaskan pembebasan yaitu tanah dan/ +atau bangunan yang diperoleh +Pembebasan dari pengenaan pejabat perwakilan negara asing +PPN atau PPN dan PPnBM diberikan dan pejabat badan internasional. +atas impor Barang Kena Pajak (BKP) +oleh perwakilan negara asing serta Kendaraan bermotor yang +pejabat perwakilan negara asing diberikan pembebasan berupa +dan badan internasional serta kendaraan bermotor roda empat. +pejabat badan internasional tanpa Apabila perwakilan negara asing +menggunakan Surat Keterangan dan badan internasional serta +Bebas (SKB), sepanjang bea masuknya pejabatnya membutuhkan kendaraan +diberikan pembebasan sesuai dengan bermotor bukan roda empat, +ketentuan peraturan perundang- kendaraan tersebut dapat diberikan +80 pembebasan setelah mendapat +pertimbangan dari kementerian +yang menyelenggarakan urusan +pemerintahan di bidang luar negeri atau +kementerian yang menyelenggarakan +urusan pemerintahan di bidang +kesekretariatan negara. +Pembebasan atas kendaraan +bermotor tersebut hanya dapat +diberikan atas impor kendaraan +bermotor dalam keadaan jadi +(completely built up); perolehan +kendaraan bermotor yang diproduksi +atau dirakit di dalam negeri; dan/ +atau perolehan di dalam negeri +atas kendaraan bermotor dalam +keadaan jadi. Sebagaimana perlu +diperhatikan bahwa terdapat batasan +jumlah kendaraan bermotor yang +diatur dalam PMK Nomor 59/2024. +Penerapan batasan jumlah kendaraan +bermotor tersebut dilaksanakan oleh +kementerian yang menyelenggarakan +urusan pemerintahan di bidang +kesekretariatan negara. +Sebagai informasi tambahan, +PMK Nomor 59/2024 ini mencabut +tiga PMK sebelumnya: PMK Nomor +160/PMK.03/2014, PMK Nomor 161/ +PMK.03/2014, dan PMK Nomor 162/ +PMK.03/2014. Meskipun ditetapkan +23 Agustus 2024, regulasi ini mulai +berlaku pada 1 Oktober 2024. +81 2024 | OKTOBER +Peran Pajak Perkuat +Capaian Kerja Pemerintah +Kita berada di masa transisi perpajakan tersebut antara lain: +pemerintahan. Kementerian +Keuangan senantiasa Undang-Undang Perpajakan +berkomitmen menyokong +keberlangsungan pengelolaan Dalam kurun satu dekade, +#UangKita secara kredibel, akuntabel, pemerintah sangat produktif melahirkan +dan berintegritas demi kesejahteraan sejumlah undang-undang perpajakan. +rakyat. Selama satu dekade, Beleid ini sangat penting, sebagai +Kementerian Keuangan, khususnya tonggak reformasi perpajakan dari +melalui instrumen kebijakan perpajakan, dimensi ketentuan. Undang-undang +berkontribusi memperkokoh (UU) perpajakan yang berhasil +capaian kerja pemerintah. diterbitkan oleh Pemerintah dengan +persetujuan Dewan Perwakilan +Sejumlah kebijakan perpajakan Rakyat adalah sebagai berikut. +turut andil dalam menentukan +lanskap pengelolaan Anggaran Pertama, Undang-Undang Nomor +Pendapatan dan Belanja Negara 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. +(APBN), yang hasilnya dinikmati oleh Ketentuan ini sangatlah penting karena +rakyat Indonesia. Sederet instrumen amnesti pajak Indonesia dinilai sebagai +82 salah satu program pengampunan ditetapkan dengan UU Nomor 6/2023. +pajak yang berhasil. Program ini mampu +menjaring hampir 957 ribu peserta, nilai Terakhir, Undang-Undang +harta yang diungkap Rp4.854,63 triliun, Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi +serta uang tebusan Rp114,02 triliun. Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU +ini juga merupakan terobosan karena +Kedua, Peraturan Pemerintah mengadopsi teknik omnibus law. Paket +Pengganti Undang-Undang (Perppu) UU perpajakan yang meliputi Ketentuan +Nomor 1/2017, yang ditetapkan dengan Umum dan Tata Cara Perpajakan +UU Nomor 9/2017 tentang Akses (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak +Informasi Keuangan untuk Kepentingan Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan +Perpajakan. Melalui ketentuan ini, atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), serta +Indonesia berperan aktif mendorong Cukai direvisi sekaligus dalam UU ini. Di +terwujudnya Automatic Exchange of samping itu, sejumlah materi baru juga +Information/AEOI, sehingga pasca- ditampung, seperti Pajak Karbon dan +amnesti pajak, kita dapat memanfaatkan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). +keterbukaan informasi keuangan untuk +kepentingan perpajakan. Ketentuan ini Kepedulian pada UMKM +mempersempit celah, bahwa tidak ada +lagi informasi yang dapat disembunyikan Pajak juga turut “mengayomi” +demi kepentingan pajak. Pertukaran para pelaku Usaha Mikro, Kecil, +informasi tersebut semakin ringkas dan Menengah (UMKM), karena +karena dilaksanakan secara otomatis, mereka merupakan penggerak +bukan lagi berdasarkan permohonan. roda perekonomian di sektor riil. +Sejumlah kebijakan perpajakan atas +Ketiga, Undang-Undang UMKM yang dilahirkan selama satu +Nomor 10/2020 tentang Bea dekade antara lain sebagai berikut. +Meterai. UU ini memiliki andil dalam +meningkatkan penerimaan dari pajak Pertama, Peraturan Pemerintah +atas dokumen karena mengatur (PP) Nomor 23/2018 tentang Pajak +tarif baru yakni Rp10.000. Selain Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha +itu, beleid anyar ini beradaptasi atas yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak +perkembangan teknologi digital, yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. +dengan mewadahi pembubuhan PP Nomor 23/2018 menyempurnakan +meterai secara elektronik yang fondasi kokoh yang diwariskan +keabsahannya setara dengan meterai oleh pemerintah sebelumnya, yakni +tempel yang selama ini kita kenal. PP Nomor 46/2013 tentang Pajak +Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha +Keempat, Undang-Undang Nomor yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak +11/2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. +merupakan inovasi dalam penyusunan Jika PP Nomor 46/2013 mengatur tarif +suatu UU karena menerapkan teknik PPh Final 1 persen, PP Nomor 23/2018 +omnibus law. Dari sejumlah bab yang mengortingnya menjadi 0,5 persen. +terkandung dalam UU “sapu jagad” +tersebut, terselip klaster perpajakan. Kedua, Peraturan Pemerintah +Karena menghadapi tantangan Nomor 55/2022 tentang Penyesuaian +berupa uji materi (judicial review) ke Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. +Mahkamah Konstitusi, UU tersebut Menurut PP Nomor 55/2022 ini, masa +perlu disusun ulang tanpa mengubah berlaku tarif PPh Final 0,5 persen +substansi, melalui Perppu Nomor dibatasi menjadi sebagai berikut: tujuh +2/2022. Selanjutnya Perppu 2/2022 tahun untuk orang pribadi; empat tahun +83 2024 | OKTOBER +untuk badan berbentuk koperasi, CV, Pemerintah (selanjutnya disebut PMK +firma, badan usaha milik desa, dan Nomor 112/2022). Kemudian, PMK +perseroan perorangan; serta tiga tahun Nomor 112/2022 diperbarui dengan +untuk badan berbentuk perseroan PMK Nomor 136/2023 (selanjutnya +terbatas. Namun, di sisi lain, peraturan ini disebut PMK Nomor 136/2023). +juga menjamin penghasilan bruto tidak +kena pajak sampai dengan Rp500 juta Untuk mengimplementasikan +untuk UMKM wajib pajak orang pribadi. PMK Nomor 112/2022 jo. PMK Nomor +136/2023, DJP menerbitkan Peraturan +Terakhir, terdapat Program Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/ +Penanganan Covid-19 dan Pemulihan PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor +Ekonomi Nasional (PC-PEN). Pada masa Induk Kependudukan sebagai Nomor +pandemi Corona Virus Disease-19 pada Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok +2020 lalu, Pemerintah menggelontorkan Wajib Pajak dengan Format 16 (Enam +berbagai insentif perpajakan bagi Belas) Digit, dan Nomor Identitas +para pelaku industri, termasuk UMKM. Tempat Kegiatan Usaha Dalam Layanan +Sejumlah kemudahan tersebut antara Administrasi Perpajakan. Menurut +lain PPh Final Ditanggung Pemerintah ketentuan tersebut, mulai 1 Juli 2024, +(DTP) sesuai PP Nomor 23/2018 dan NIK mulai digunakan sebagai NPWP. +relaksasi angsuran PPh Pasal 25. +Pelaku usaha yang mempekerjakan Dari berbagai langkah yang telah +karyawan di sektor tertentu juga diambil Pemerintah dalam sepuluh +memanfaatkan PPh Pasal 21 DTP. tahun terakhir, dapat kita simpulkan +bahwa #UangKita bekerja bersama +Sambut Era Digital demi kesejahteraan rakyat, antara +lain melalui instrumen perpajakan. +Direktorat Jenderal Pajak (DJP) +beserta jajaran Kementerian Keuangan +sangat adaptif menyongsong +era perkembangan teknologi. +Digitalisasi layanan dalam bentuk +click, call, and counter (triple C) Pajak semua dapat manfaatnya! +diperluas. UU Bea Meterai juga Pajak kita untuk kita! +terbit guna mengakomodasi +penggunaan meterai elektronik. +Yang paling monumental adalah +dukungan terhadap kebijakan Satu Data +Indonesia, yakni melalui pemadanan +Nomor Induk Kependudukan (NIK) +menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak +(NPWP) 16 digit. Dengan demikian, +kita mewujudkan Single Identity +Number (SIN) di bidang perpajakan. +Hal ini diatur dalam UU HPP Klaster +KUP. Sebagai pelaksanaan UU HPP +tersebut, pemerintah merilis Peraturan +Menteri Keuangan Nomor 112/ +PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok +Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib +Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi +84 Kinerja 10 Tahun +Pemerintah: +Kawasan Berikat Sokong +Geliat Ekonomi Rakyat +Di awal perumusannya, pelabuhan bongkar atau menyewa +melalui Peraturan tempat penimbunan lainnya. Kedua, +Pemerintah (PP) Nomor fasilitas kepabeanan dan perpajakan. +14 Tahun 1990 tentang Di dalam KB atas barang-barang +Perubahan atas PP Nomor 22/1986 yang diimpor diberikan kemudahan +tentang Kawasan Berikat (Bonded berupa penangguhan, penundaan, +Zone), fasilitas kawasan berikat (KB) keringanan atau pembebasan bea +ditujukan untuk menciptakan iklim masuk dan pajak. Ketiga, peningkatan +yang lebih baik dalam pembangunan daya saing produk ekspor di pasar +industri, khususnya untuk mendorong global. Dengan fasilitas KB, biaya +partisipasi penanaman modal pada produksi menjadi jauh lebih murah +sektor industri yang berorientasi ekspor. dibandingkan dengan harga yang terjadi +di pasar (actual price). Diharapkan, KB +Hal ini untuk menjawab beberapa dapat memainkan peranan penting +tantangan yang ada, pertama efisiensi dalam upaya untuk meningkatkan/ +waktu dan biaya logistik. Dengan mengembangkan dan memperlancar +memanfaatkan fasilitas KB, para arus lalu lintas barang dalam +produsen tidak perlu lagi mengimpor kerangka perdagangan internasional +dan mengurus customs clearance di (impor, ekspor, dan re-ekspor). +85 2024 | OKTOBER +Pendirian KB pun mengundang +respons positif dunia usaha, terlebih +dengan tumbuhnya antusiasme +investasi di dalam negeri. Hal itu ditandai +dengan banyaknya pengusaha yang +menunjukkan minat untuk berinvestasi +Fasilitas kawasan +di kawasan berikat, terutama karena +insentif fiskal dan kemudahan perizinan +berikat menjadi salah +yang ditawarkan oleh pemerintah. +Ini menciptakan ekspektasi untuk +satu produk kebijakan +pertumbuhan ekonomi dan peningkatan +kegiatan ekonomi, dengan banyaknya +pemerintah yang +perusahaan baru yang berdiri dan +peluang kerja yang muncul. +memberikan manfaat +Dalam 10 tahun terakhir, Pemerintah +signifikan terhadap +melakukan perubahan drastis terkait tata +kelola KB. Peraturan mengenai KB telah +perekonomian. +mengalami empat kali pemutakhiran. +Aturan terbaru saat ini adalah PMK +Tak hanya memberi +Nomor 65/2021 yang merupakan +revisi dari PMK Nomor 131/2018, yang +kemudahan fiskal +mengedepankan kemudahan usaha. +dan prosedural bagi +Salah satu bentuk kemudahan +usaha yang tercipta ialah simplifikasi +pelaku usaha yang +proses perizinan transaksional KB, +dari yang sebelumnya memerlukan +berorientasi ekspor, +45 perizinan menjadi tiga perizinan +saja. Prinsip trust and verify pun kini +yang menyebabkan +semakin dikedepankan pemerintah +dalam kebijakan KB. Dengan prinsip +kinerja ekspor +ini, setiap pengguna jasa dipercaya +sampai terbukti melakukan kesalahan. +semakin melesat, +Hal ini tercermin pada saat pengajuan +permohonan izin Kawasan Berikat, izin +fasilitas kawasan +Kawasan Berikat dapat diterbitkan +apabila calon pengusaha Kawasan +berikat juga terbukti +Berikat memenuhi persyaratan yang +ditentukan dalam PMK Kawasan +menyokong geliat +Berikat. Selanjutnya terkait kepatuhan +Kawasan Berikat dilakukan monitoring +ekonomi masyarakat. +dan evaluasi terhadap transaksional +Kawasan Berikat dimana apabila +pada tahun 2023. +terdapat ketidakpatuhan maka +izin tersebut dapat dicabut. +Kemudahan lainnya yang diberikan +pemerintah untuk mendorong kinerja +ekspor dan menjaga kelancaran +arus barang ialah pendirian kawasan +86 berikat mandiri (KBM), yang diluncurkan triliun. Proporsi pertumbuhan terbesar +pada 19 September 2019. Pemberian justru terjadi pada masa terdampak +izin KBM mengedepankan prinsip pandemi Covid-19 pada 2021 s.d. 2022. +kepastian dan kemudahan berusaha, +kecepatan pelayanan pemasukan dan Berdasarkan hasil Kajian Penelitian +pengeluaran barang, dan efisiensi biaya Dampak Ekonomi TPB dan KITE tahun +dari sisi pengusaha. Dari sisi pemerintah, 2023, sebanyak 1.435 perusahaan KB +penetapan KBM menciptakan efisiensi menerima total fasilitas fiskal Rp72,03 +SDM dan anggaran. Karena, KBM tidak triliun. Ribuan perusahaan KB tersebut +perlu diawasi secara fisik oleh petugas. menyumbang nilai ekspor Indonesia +Rp1.634,97 triliun. Dari hasil kajian yang +Dengan segala kemudahan sama, dampak positif KB juga dirasakan +yang diberikan pemerintah, KB masyarakat sekitar berdirinya KB. +menjadi pilihan menarik bagi pelaku Sepanjang 2022, KB berhasil menyerap +usaha berorientasi ekspor untuk 1.752.042 tenaga kerja. Kajian tersebut +mengembangkan bisnis mereka. Di turut mencatat aktivitas ekonomi +2014, jumlah perusahaan yang aktif melalui berbagai sektor usaha di sekitar +sebagai perusahaan KB tercatat KB. Usaha perdagangan tercatat +838 perusahaan dan menunjukkan sebanyak 111.933 unit, usaha akomodasi +tren peningkatan dalam 10 tahun sebanyak 111.302 unit, usaha makanan +terakhir. Sampai dengan September sebanyak 92.911 unit, hingga usaha +2024, telah ada 1.454 perusahaan transportasi sebanyak 62.399 unit. +yang aktif sebagai perusahaan KB. +Data tersebut membuktikan bahwa +Kontribusi ekspor yang dihasilkan KB tak hanya berdampak positif bagi +oleh perusahaan penerima fasilitas kinerja ekspor yang semakin melesat, +KB selama periode 2017 s.d.2022 tetapi fasilitas kawasan berikat juga +juga menunjukkan tren peningkatan. menyokong geliat ekonomi masyarakat. +Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata Hasil ini merupakan buah kerja sama +tahunan kontribusi ekspor perusahaan selama 10 tahun antara pelaku usaha +penerima fasilitas KB sebesar Rp911,10 dan pemerintah demi mendorong +87 2024 | OKTOBER +pertumbuhan industri Indonesia, serta +menciptakan pertumbuhan tenaga +kerja dari sektor industri tersebut. +88 Ciptakan Efisiensi Waktu +dan Biaya, Tim NLE Raih +Penghargaan dalam ILA +2024 +Tim Teknis Pengembangan berdasarkan hasil penilaian oleh Tim +National Logitstics Riset SCI dan dewan juri ILA 2024, Tim +Ecosystem (NLE) raih Teknis Pengembangan NLE dinyatakan +penghargaan kategori sebagai penerima penghargaan untuk +government of the year dalam kategori government of the year. +Indonesia Logistics Awards (ILA) +2024. Penghargaan ini diberikan Program NLE dinilai berhasil +oleh Supply Chain Indonesia (SCI) membawa dampak positif dan +pada Kamis, 10 Oktober 2024 di berkontribusi penting dalam perbaikan +Kelapa Gading, Jakarta Utara. kinerja logistik nasional. Hasil survei +Prospera menunjukkan bahwa +Kepala Subdirektorat Humas dan NLE berperan dalam mendorong +Punyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo peningkatan efisiensi waktu dan biaya. +mengatakan, dalam ILA 2024 Tim Teknis +Pengembangan National Logitstics “Dalam dua tahun terakhir, +Ecosystem (NLE) yang terdiri dari rata-rata efisiensi yang dihasilkan +Bea Cukai dan LNSW merupakan layanan NLE adalah 51,1 persen dari +peserta kelompok kategori umum segi waktu dan 34,75 persen pada +(competing awards). Kemudian, beberapa layanan terkait clearance +89 2024 | OKTOBER +sarana pengangkut, barang, dan dan membahas perkembangan +layanan kepelabuhanan,” jelas Budi. dan pencapaian program NLE +beserta tantangannya ke depan. +NLE dinilai juga berhasil membangun +kolaborasi yang baik antarinstansi “Penyampaian materi tersebut +pemerintah dan stakeholder yang adalah upaya membuka peluang bagi +menangani layanan logistik di pelabuhan NLE untuk lebih dikenal dan dipahami, +laut, seperti Otorita Pelabuhan, Bea sehingga membuka ruang kolaborasi +Cukai, Karantina, Imigrasi, serta terminal yang lebih besar dengan entitas- +operator. Kolaborasi ini menjadi kunci entitas logistik. Selain itu dengan +utama dalam penerapan simplifikasi pemberiaan penghargaan ini tentunya +layanan logistik yang telah berjalan di 46 menjadi motivasi bagi kami untuk +pelabuhan nasional. Sementara di sektor terus meningkatkan kualitas kinerja, +udara, kolaborasi ini telah mendorong demi membangun ekosistem logistik +perbaikan layanan logistik melalui nasional yang lebih baik,” tutupnya. +program single submission ekspor dan +penataan tata ruang bandara secara +bertahap pada 6 bandara nasional. +Selain pemberian penghargaan, +dalam kesempatan itu SCI juga +menyelenggarakan The 3rd Seminar +on Economic & Bussiness Outlook +2025. Dalam forum tersebut, Direktur +Informasi Kepabeanan dan Cukai +sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim +Teknis Pengembangan NLE, Rudy +Rahmaddi turut menjadi pembicara +90 Refleksi Asuransi BMN +dan Gaung Perlindungan +Aset Publik di Asia +Tenggara +Dalam Laporan World Risk khusus yang melibatkan komitmen +Report 2022 yang dirilis dan andil dari berbagai pihak. +oleh Bündnis Entwicklung +Hilft dan IFHV of the Dalam konteks sosio-geografis, +Ruhr-University Bochum, Filipina dan hal ini perlu dimaknai pula secara luas +Indonesia (bersama India) masuk di tataran kawasan regional. Kita perlu +dalam jajaran negara dengan risiko melihat bahwa negara-negara di Asia +bencana tertinggi di dunia. Hal ini Tenggara punya kesamaan geografis +menggambarkan kerentanan negara- dan kerawanan bencana. Hal ini +negara tersebut terhadap bencana berimplikasi pada keseragaman upaya +alam. Apabila menilik ke belakang, baik mitigasi yang seyogianya ditempuh +Filipina maupun Indonesia sebenarnya oleh negara-negara di kawasan +telah menyusun dan menerapkan tersebut. Filipina telah lebih dahulu +strategi Pembiayaan dan Asuransi menerapkan skema transfer risiko +Risiko Bencana (PARB). Namun dalam perlindungan aset publik. Pada +demikian, melaksanakan strategi PARB tahun 2019, Kementerian Keuangan +dengan tepat, bukanlah pekerjaan turut menetapkan kebijakan Asuransi +yang mudah. Implementasi PARB Barang Milik Negara (BMN). Di sisi lain, +tentunya memerlukan pendekatan Laos juga memiliki program asuransi +91 2024 | OKTOBER +Sumber : diolah dari Laporan Industri Asuransi Umum dan Reasuransi AAUI +dan Laporan Konsorsium Asuransi BMN 2019 s.d 2023 +banjir yang berhasil mendukung harus selaras pula dengan kapasitas dan +upaya pemulihan pasca Topan Yagi. kemampuan pertanggungan industri +asuransi dalam maupun luar negeri. +Mengulik lebih dalam tentang upaya +mitigasi risiko bencana, implementasi Dalam kurun waktu lima +Asuransi BMN seyogianya dapat tahun belakangan, implementasi +menjadi trendsetter skema transfer pengasuransian BMN telah melalui +risiko bagi negara-negara di kawasan pasang surut berbagai kejadian. Cerita +Asia Tenggara. Dalam penyiapan mengenai tantangan pelaksanaan +kebijakan Asuransi BMN, Kementerian Asuransi BMN bahkan tidak bisa +Keuangan telah mengambil langkah dipisahkan dari peristiwa pandemi +strategis yang begitu komprehensif. Hal Covid-19. Puncaknya saat gempa bumi +ini terlihat dari penyiapan infrastruktur mengguncang Mamuju dan Majene +data, pengembangan regulasi, hingga pada 2021 silam. Peristiwa tersebut +penyiapan industri asuransi dalam bahkan menjadi test case terbesar +negeri. Bicara tentang infrastruktur data, sepanjang pelaksanaan Asuransi +Indonesia merupakan satu-satunya BMN. Saat bencana gempa bumi di +negara di Asia Tenggara yang memiliki Sulawesi Barat terjadi pada 2021 silam, +sistem pencatatan dan data aset paling tak sedikit Barang Milik Negara yang +lengkap. Dalam konteks pengelolaan terdampak. Untuk pertama kalinya +BMN, seluruh data aset negara tersaji total nilai klaim berhasil melampaui +dalam aplikasi Sistem Informasi total nilai premi yang dibayarkan. +Manajemen Aset Negara (SIMAN). +Keberadaan data dimaksud tentu tidak Kerja keras pengasuransian +lepas dari hasil pelaksanaan revaluasi BMN pun tak lepas dari sorotan +BMN pada 2018 silam. Ketersediaan berbagai pihak, salah satunya dari +data ini sangat membantu Kementerian ASEAN insurance Council (AIC). +Keuangan dalam merumuskan Dalam kunjungannya ke Kementerian +regulasi mengenai pengasuransian Keuangan pada 2023 silam, ASEAN +BMN. Tantangan lain yang dihadapi Natural Disaster Research and Works +kemudian adalah penyusunan produk Sharing (ANDREWS), kelompok +asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kerja ASEAN Insurance Council +Kementerian/Lembaga selaku pihak (AIC), mengatakan bahwa kunci +tertanggung. Kebutuhan ini pastinya pelaksanaan transfer risiko aset publik +92 Knowledge Sharing Asuransi BMN dalam Working Group Meeting +ASEAN Natural Disaster Research and Works Sharing (ANDREWS) dan Asean Insurance Council (AIC) +Kantor Pusat DJKN, 9 Juni 2023 +adalah kolaborasi, dan hal inilah yang +berhasil dilakukan oleh Kementerian BMN punya andil yang besar dalam +Keuangan. AIC pun menilai sudah membangun resiliency dan menjaga +selayaknya praktik pengasuransian kapasitas fiskal Indonesia dalam +BMN dapat dilaksanakan pula oleh mitigasi risiko bencana. Mengutip apa +negara-negara di Asia Tenggara. yang pernah disampaikan Benjamin +Franklin: an ounce of prevention, is +Fenomena positif ini seyogianya worth a pound of cure, pepatah ini +memberi sinyal bagi Kementerian agaknya senada dengan tujuan mulia +Keuangan untuk meningkatkan kebijakan Asuransi BMN. Kita tentu +kualitas kebijakan pengasuransian berharap bahwa pelaksanaan Asuransi +BMN. Upaya kuat untuk meningkatkan BMN akan membantu Indonesia +jumlah objek pertanggungan dan menjadi negara yang tangguh +sebaran wilayahnya kini menjadi terhadap bencana di tengah episode +agenda utama. Agenda berikutnya pembangunan yang kian menantang. +adalah bagaimana menyelaraskan +program pengasuransian BMN dengan +implementasi penggunaan dana +bersama penanggulangan bencana +sebagaimana amanat dalam Peraturan +Presiden Nomor 75/2021 tentang Dana +Bersama Penanggulangan Bencana. +Kebijakan Pengasuransian BMN +sejatinya telah memberi warna dalam +dinamika keuangan negara. Asuransi +93 2024 | OKTOBER +Peran Strategis +Kementerian Keuangan +Dalam Proses Aksesi +Indonesia Menjadi +Anggota Tetap OECD +Pada 14 Juli 2023, Pemerintah dan kemakmuran di dunia. +Indonesia secara resmi +menyampaikan minat/intensi Pada tanggal 29 Maret 2024, +untuk menjadi anggota OECD telah menetapkan dokumen +penuh Organisasi Kerja Sama Ekonomi Roadmap for the OECD Accession +dan Pembangunan (Organisation Process of Indonesia (Peta Jalan Aksesi +for Economic Co-operation and Indonesia) sebagai tonggak penting +Development / OECD). OECD dimulainya tahapan aksesi Indonesia. +merupakan organisasi internasional OECD akan melaksanakan rangkaian +yang terdiri atas 38 negara anggota proses asesmen (technical review) +yang merepresentasikan sekitar 80 dengan melibatkan 26 komite OECD, +persen perdagangan dan investasi untuk memastikan Indonesia sudah +global. Sebagai salah satu knowledge sejalan dengan 243 instrumen legal +center dunia, OECD merupakan salah OECD. Adapun instrumen legal OECD +satu international standard setting sendiri adalah serangkaian aturan, +body dalam pengembangan tools, standar, dan pedoman yang harus +analisis, serta standar kebijakan diadopsi dan dipatuhi oleh negara- +dalam meningkatkan kesetaraan, negara yang ingin bergabung dengan +kesempatan, kesejahteraan, OECD, dalam rangka menyesuaikan +94 kebijakan domestiknya agar sesuai (Timnas OECD). Timnas OECD +dengan praktik terbaik internasional. dipimpin oleh Menteri Koordinator +Bidang Perekonomian sebagai Ketua +Kemenkeu memetakan sekitar Pelaksana, dan dibantu oleh Menteri +47 instrumen OECD teridentifikasi Keuangan dan Menteri Luar Negeri +sejalan dengan tupoksi Kemenkeu, sebagai Wakil Ketua I dan Wakil Ketua +yang akan melibatkan peran sembilan II. Sebagai bagian dari Timnas OECD, +unit Eselon 1 dan lima unit special Menko Perekonomian menetapkan +mission vehicles (SMVs) di lingkungan Tim Penanggung Jawab Bidang melalui +Kemenkeu. Pada tahap ini, Kemenkeu Keputusan Menteri Koordinator Bidang +melakukan rangkaian koordinasi dan Perekonomian Nomor 232/2024. Tim +konsolidasi internal dalam penyusunan Penanggung Jawab mencakup 26 +dokumen Initial Memorandum (IM). Bidang Kebijakan yang dipimpin oleh +IM merupakan self-assessment Menteri/Pimpinan K/L, disesuaikan +Indonesia yang merefleksikan kondisi dengan jumlah 26 Komite OECD yang +terkini peraturan domestik dan akan melakukan asesmen (technical +implementasinya, termasuk rencana review) dalam proses aksesi Indonesia. +penguatan kebijakan untuk dapat +sejalan (comply) dengan standar OECD. Menteri Keuangan dan Wakil +Menteri Keuangan mendapatkan tugas +Dalam menunjang proses aksesi, sebagai Penanggung Jawab atas 4 +Presiden Jokowi telah menetapkan (empat) Bidang Kebijakan yakni, (i) +Keputusan Presiden Nomor 17/2024 Bidang Kebijakan Fiskal (Fiscal Affairs), +(Keppres Nomor 17/2024) tentang Tim yang mencakup isu perpajakan; (ii) +Nasional Persiapan dan Percepatan Bidang Kebijakan Penganggaran +Keanggotaan Indonesia Dalam (Senior Budget Officials); (iii) Bidang +Organisasi Kerja Sama Ekonomi Pasar Keuangan (Financial Market); +dan Pembangunan (Organization dan (iv) Bidang Asuransi dan Pensiun +for Economic Co-operation and (Insurance and Private Pensions). +Development / OECD), yang selanjutnya Sementara sejumlah Pejabat Eselon +disebut sebagai Tim Nasional OECD 1 dan Pimpinan SMVs Kemenkeu juga +95 2024 | OKTOBER +tercantum menjadi anggota dalam +8 (delapan) Bidang Kebijakan. +Pelaksanaan reformasi struktural +di Indonesia dalam lebih dari 20 tahun +terakhir menjadi modalitas penting +bagi keyakinan dan kesiapan Indonesia +dalam menjalani rangkaian proses +aksesi untuk menjadi anggota OECD, +termasuk meningkatkan level kerja +sama Indonesia yang telah menjadi +salah satu key partner OECD sejak tahun +2007. Keanggotaan Indonesia dalam +OECD dapat memberikan manfaat +dalam mendukung keberlanjutan +reformasi struktural kebijakan nasional +Indonesia dengan praktik terbaik +internasional (international best pratice), +meningkatkan daya saing dan daya tarik +Indonesia terhadap investasi asing, +termasuk perluasan akses ke pasar +global bagi produk industri nasional, +serta meningkatkan perekonomian +Indonesia yang semakin berdaya tahan +(resilient), berkelanjutan, inklusif, dan +dapat menunjang upaya mencapai +Visi Indonesia Emas Tahun 2045. +96 Halaman Ini Dikosongkan +97 2024 | OKTOBER +www.kemenkeu.go.id/apbnkita +98 diff --git a/raw/myskripsi.ums.ac.id_media_skripsi_proposal_2025_10_22_Proposal_Skripsi_Alfito_Denova_Nur_Iskandar_E100200035.pdf.md b/raw/myskripsi.ums.ac.id_media_skripsi_proposal_2025_10_22_Proposal_Skripsi_Alfito_Denova_Nur_Iskandar_E100200035.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3e932fa1487f5561170a6728b6eca10977ba8116 --- /dev/null +++ b/raw/myskripsi.ums.ac.id_media_skripsi_proposal_2025_10_22_Proposal_Skripsi_Alfito_Denova_Nur_Iskandar_E100200035.pdf.md @@ -0,0 +1,797 @@ +--- +url: https://myskripsi.ums.ac.id/media/skripsi/proposal/2025/10/22/Proposal_Skripsi_Alfito_Denova_Nur_Iskandar_E100200035.pdf +title: "Proposal_Skripsi_Alfito_Denova_Nur_Iskandar_E100200035.pdf" +domain: myskripsi.ums.ac.id +crawl_date: 2026-03-09 18:34:05 +source_type: academic +quality_score: 89 +is_priority: false +--- + +# Proposal_Skripsi_Alfito_Denova_Nur_Iskandar_E100200035.pdf + +ANALISIS KERAWANAN BANJIR LAHAR GUNUNG +MERAPI, SUNGAI WORO DI KECAMATAN +KEMALANG KABUPATEN KLATEN, BERBASIS +SISTEM INFORMASI GEORAFIS +Usulan Penelitian Untuk Skripsi S-1 +Program Studi Geografi +Diajukan oleh: +Alfito Denova Nur Iskandar +E100200035 +Kepada +FAKULTAS GEOGRAFI +UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA +2024 ii DAFTAR ISI +HALAMAN JUDUL ..................................................... Error! Bookmark not defined. +HALAMAN PERSETUJUAN ..................................... Error! Bookmark not defined. +DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii +DAFTAR TABEL ....................................................................................................... iv +DAFTAR GAMBAR ................................................................................................... v +A. Judul ................................................................. Error! Bookmark not defined. +B. Latar Belakang ................................................. Error! Bookmark not defined. +C. Perumusan Masalah ......................................... Error! Bookmark not defined. +D. Tujuan Penelitian ............................................. Error! Bookmark not defined. +E. Kegunaan Penelitian ........................................ Error! Bookmark not defined. +F. Telaah Pustakadan Penelitian Sebelumnya .......... Error! Bookmark not defined. +1. Telaah Pustaka .............................................. Error! Bookmark not defined. +2. Penelitian Sebelumnya ................................. Error! Bookmark not defined. +3. Kerangka Penelitian ..................................... Error! Bookmark not defined. +G. Metode Penelitian ................................................ Error! Bookmark not defined. +1. Populasi/Obyek Penelitian ........................... Error! Bookmark not defined. +2. Metode Pengambilan Sampel ....................... Error! Bookmark not defined. +3. Metode Pengumpulan Data .......................... Error! Bookmark not defined. +4. Instrumen dan Bahan Penelitian ................... Error! Bookmark not defined. +5. Teknik Pengolahan Data ............................... Error! Bookmark not defined. +6. Metode Analisis Data ................................... Error! Bookmark not defined. +7. Diagram Alir Penelitian ................................ Error! Bookmark not defined. +8. Batasan Operasional ..................................... Error! Bookmark not defined. +DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................ 37 +DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 38 +LAMPIRAN ............................................................................................................... 40 +iii DAFTAR TABEL +Table 1 Bencana di Indonesia ..................................... Error! Bookmark not defined. +Table 2 Penelitian Sebelumnya ................................... Error! Bookmark not defined. +iv DAFTAR GAMBAR +Gambar 1 Kerangka Penelitian ................................... Error! Bookmark not defined. +Gambar 2 Diagram Alir Penelitian.............................. Error! Bookmark not defined. +Gambar 3 Peta Penelitian ............................................................................................ 42 +v 6 +BAB I +PENDAHULUAN +A. Judul +ANALISIS KERAWANAN BANJIR LAHAR GUNUNG MERAPI, +SUNGAI WORO DI KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN +KLATEN, BERBASIS SISTEM INFORMASI GEORAFIS +A. Latar Belakang +Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian kejadian peristiwa yang +mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang +disebabkan, baik timbulnya kerugian korban jiwa manusia, kerugian kerusakan +lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis dari korban bencana +tersebut. (UU No. 24 Tahun 2007). Maka dari itu diperlukan upaya melalui +kebijakan Pembangunan yang beresiko dapat menimbulkan terjadinya bencana, +kegiatan bencana, tanggap darurat bencana, dan rehabilitasi bencana. +Pembentukan penanggulangan bencana yang merupakan rangkaian tugas dan +tanggung jawab pemerintah yang perlu dilakukan secara merata, dan di awasi +setiap kegiatan melalui Badan Penanggulangan Bencana yakni berada di +kementrian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun Badan +Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). +Gunung Merapi merupakan salah satu gunungapi paling aktif dan terkenal +di dunia, terletak di perbatasan antara Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan +Jawa Tengah, Indonesia. Berketinggian mencapai 2.930 meter di atas pemukaan +laut. Merapi tidak hanya menjadi objek penelitian dalam bidang geologi, tetapi +juga menjadi salah satu ancaman bencana alam terbesar di Indonesia (Sutary, +2010). Aktivitas vulkanik yang intens membuat Gunung Merapi sering kali +menjadi sorortan para ilmuwan dan Masyarakat, khususnya berkaitan dengan +6 7 +dampak letusan yang seringkali mengakibatkan kerusakan lingkungan dan +kehilangan nyawa. +Secara geologis, Gunung Merapi merupakan stratovolcano yang terbentuk +akibat subduksi lempeng Indo-Australia (Gertisser, 2004). Seiring berjalannya +waktu, aktivitas vulkanik Merapi telah menghasilkan berbagai fenomena alam +seperti aliran lava, letusan eksplosif, serta guguran piroplastik yang sangat +berbahaya bagi kehidupan manusia. Menurut Peanowo et al. (2015), aktivitas +Merapi sering kali ditandai dengan letusan-letusan kecil yang berulang serta +letusan besar yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya +masyarakat di sekitar kaki gunung. +Dikenal sebagai pusat aktivitas vulkanik yang intens, serta sebagai objek +penelitian bagi para ahli geologi dan vulkanologi. Letusan-letusan yang terjadi di +Gunung Merapi tidak hanya mempengaruhi kondisi alam sekitar, tetapi juga +berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat yang +tinggal di sekitarnya. +Menurut Imam Sudrajad (2020) Sungai Woro merupakan salah satu dari 12 +sungai yang berhulu di gunung Merapi. Sungai ini berhulu di lereng Gunung +Merapi, tepatnya dari Kawasan dataran tinggi utara desa Balerante dan utara desa +Sidorejo. Kecamatan Kemalang menjadi bagian rawan bencana erupsi Gunung +Merapi, Panjang aliran Sungai Woro melewati beberapa desa di Kecamatan +Kemalang diantaranya Ds. Balerante, Ds. Sidorejo, Ds. Panggang, Ds. +Kendalsari dan Ds. Talun. Secara geografis Sungai woro berperan sebagai jalur +air dari lereng gungung Merapi ketika terjadi erupsi dan curah hujan yang tinggi. +Pemerintah BPBD Kabupaten sering menjadikan wilayah Sungai Woro sebagai +bahan kajian mitigasi bencana ketika hal-hal yang bisa berpotensi terjadinya +banjir lahar. +7 8 +Selain fungsi ekologis dan kebencanaan, Sungai woro juga memberi +manfaat bagi masyrakat sekitar, terutama di bagian tambang pasir. aliran air dari +sungai. Keberadaan sungai ini turut mendukung ekonomi lokal dan +meningkatkan kesejahteraan ekonomi di lingkup Kecamatan Kemalang. +Bahaya dari banjir lahar merupakan bahaya sekunder bila digolongkan +klasifikasi bencana alam, dengan bahaya primer yang mengancam yaitu letusan +Gunung Merapi. Bahaya banjir lahar dinngin bisa merusak lingkungan serta +pemukiman penduduk (Rahayu et al. 2014). Dikutip dari +(www.antarannews.com) Berikut Gambar 1.1 Bencana Banjir Lahar Dingin di +Sungai Woro Kecamatan Kemalang +Gambar 1. 1 Banjir Lahar Dingin Gunung Merapi 2011 +Sumber : antarnews.com +BNPB melalui BPBD Klaten mengimbau masyarakat, terutama masyarakat +yang tinggal dekat dengan sungai woro, untuk meningkatkan kewaspadaan +terhadap potensi bahaya lahar hujan. Pada Desember 2022, BPBD Klaten +mengingatkan penambang untuk memperhatikan posisi dan keselamatan diri +serta orang lain, serta mengikuti peringatan dari warga sekitar dan relawan +(dalam detik.com). selain itu, penambangan pasir di Sungai Woro juga mendpat +perhatian serius. Kejadian bulan Desember 2021 telah terjadi bencana banjir +8 9 +lahar di Ds. Balerante. Bencana banjir lahar menurut BPBD Kabupaten Klaten +dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini. +Tabel 1. 1Bencana Banjir Lahar BPBD Kabupaten Klaten: +Hari/Tanggal Wakt Kecamata Desa Jenis Kejadi +u n Bencana an +Bencana +Rabu, 01 15.0 Kecamat Desa Banji Banjir +Desember 0 WIB an Balerante r Lahar +2021 Kemalang Dingin +Sumber : BPBD Kabupaten Klaten +Kabupaten Klaten merupakan kabupaten yang bersebelahan dengan Gunung +Merapi, bertepatan di wilayah utara Kecamatan Jatinom & Kecamatan +Kemalang wilayah utara Kabupaten Klaten. Namun wilayah yang menjadi +penelitian berfokus pada wilayah Kecamatan Kemalang. Dari data kejadian +tersebut yang dilansir oleh BPBD Kabupaten Klaten, kejadian banjir lahar terjadi +pada tahun 2021 tepatnya di Desa Balerante, jika diamati dari topografi Desa +Balerante tersebut terletak di sisi sebelah barat kecamatan Kemalang, yang +berbatasan langsung dengan Sungai woro tersebut. Kecamatan Kemalang +Kabupaten Klaten memiliki Sungai yang terkenal yaitu sungai woro atau orang +sering menyebutnya kali woro. Kecamatan Kemalang merupakan salah satu +kecamatan yang wilayahnya berada di dataran tinggi sebelah utara Kabupaten +Klaten. Kecamatan Kemalang sangat rawan dengan adanya bencana banjir lahar +dingin. Kondisi ini dipengaruhi oleh keberadaan Sungai yang menyatu dengan +puncak lereng gunung merapi. +9 10 +Faktor-faktor yang memperbesar kerawanan terhadap bencana banjir lahar +diantaranya kondisi kemiringan lereng, penggunaan lahan & jenis tanah. Maka +dari penelitian ini akan menggunakan ke tiga parameter tersebut untuk +mengetahui Tingkat kerawanan banjir lahar dengan menggunakan data-data +sekunder yang bisa diperoleh dari instansi pemerintah yang resmi seperti +Indonesia Geospasial dan parameter dikelompokkan menjadi 3 parameter. Data- +data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan bantuan software ArcGis, +yang kemudian akan diolah menggunakan tekhnik overlay dari ilmu yang +dipelajari Informasi Geografis. Sistem Informasi Geografis dapat membantu +pada penelitian secara terstruktur berdasarkan data-data objektif yang diperoleh +dari instansi nasional untuk menghasilkan & mengkur Tingkat kerawanan banjir +lahar, dengan adanya data sekunder yang berupa shapefile dapat diolah dan dicari +pengharkatannya dan kemudian dilakukannya metode skoring, setelah di lakukan +skoring kemudian dapat dilakukannya sistem analisis yang bisa mengetahui +berapa Tingkat kerawanan banjir lahar tersebut, kemudian akan dianalisis +menggunakan tabel frekuensi mengenai faktor dominan apa saja yang +menyebabkan banjir lahar, bisa dari parameter yang disebutkan, seperti +kemiringan lereng, jenis tanah atau penggunaan lahan. Berdasarkan hal tersebut +maka penulis mengambil Judul “ANALISIS KERAWANAN BANJIR LAHAR +GUNUNG MERAPI, SUNGAI WORO KECAMATAN KEMALANG +KABUPATEN KLATEN, BERBASIS SISTEM INFORMASI GEORAFIS” +B. Perumusan Masalah +1. Bagaimana Tingkat Kerawanan Banjir Lahar Dingin di Sungai Woro +Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten? +2. Faktor Dominan apakah yang menyebabkan potensi Kerawanan Banjir Lahar +Dingin di Sungai Woro Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten? +10 11 +C. Tujuan Penelitian +Berdasarkan latar belakang Kecamatan Kemalang khususnya Sungai Woro, +dapat diperoleh tujuan penelitian yaitu: +1. Menganalisis Tingkat Kerawanan Banjir Lahar Dingin di Sungai Woro +Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten +2. Menganalisis Faktor Dominan apakah yang menyebabkan potensi Kerawanan +Banjir Lahar Dingin di Sungai Woro Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten +D. Kegunaan Penelitian +Kegunaan dari penelitian ini bermaksud untuk memberikan Gambaran +sebuah fenomena Banjir Lahar yang terjadi, termasuk mengimplementasikan +keilmuwan Geografi dan bisa memberikan rujukan untuk bisa bermanfaat kepada +Pemerintah dan Masyarakat: +1. Memberikan informasi mengenai Tingkat Kerawanan banjir lahar di +Kecamatan Kemalang dalam bentuk peta sehingga mudah untuk di +visualisasikan +2. Secara keilmuan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan +rujukan dalam pengembangan ilmu secara umum. +3. Secara praktis mengaplikasikan ilmu selama perkuliahaan terutama dalam +bidang ilmu Geografi dan Sistem Informasi Geografis +11 12 +E. Telaah Pustaka Penelitian Sebelumnya +1. Telaah Pustaka +a. Banjir Lahar +Erupsi Gunung Merapi mengakibatkan dampak kerusakan pasca erupsi, +selain mengeluarkan awan panas juga mengeluarkan lahar yang sudah +dingin dan mengendap atau biasa di sebut banjir lahar, dampak yang +ditimbulkan banjir lahar dapat dirasakan Masyarakat yang berada di +sekitar desa, daerah yang rawan terhadap bencana banjir lahar sesudah +erupsi gunung yaitu daerah di sekitar aliran yang berjulu di puncak +Gunung Merapi. Jenis Bencana Banjir pada penelitian ini merupakan +jenis bencana banjir yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor yang +sangat mempengaruhi adalah intensitas curah hujan yang tinggi +b. Gunung Merapi +Gunung Merapi merupakan salah satu gunung api di pulau Jawa dengan +ketinggian 2.968 mdpl dengan status masih aktif. Secara administratif, +Gunung Merapi berada pada perbatasan antara Jawa Tengah dan +Yogyakarta atau terletak di Kabupaten Sleman, Magelang, Boyolali, +Klaten dan Yogyakarta. Posisi geografinya terletak pada 7° 32'30" +Lintang Selatan dan 110° 26'30" Bujur Timur +c. Daerah Aliran Sungai +Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu wilayah daratan yang +merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang +berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal +dari curah hujan ke danau atau ke laut yang terjadi secara alami, dan +memiliki batas di darat yang merupakan pemisah topografi dan batas laut +sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh oleh aktivitas +daratan (UU Nomor 7 Tahun 2004). Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah +suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan +12 13 +anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan +mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut +secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas +di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas +daratan (PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran +Sungai). +d. Bencana menurut UU No.24 Tahun 2007, adalah peristiwa rangkaian +peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan +Masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau faktor non alam +maupun faktor manusia sehingga menimbulkan kerugian dan korban jiwa. +Bencana dapat terjadi sewaktu-waktu san tidak dapat diduga kapan +terjadinya, sehingga perlu untuk menganaalisa Tingkat kerawanan banjir +lahar untuk memberikan referensi tentang bagaimana Tingkat bahayanya, +Bencana yang diteliti dalam penelitian ini adalah bencana banjir lahar +Gunung Merapi yang sewaktu-waktu dapat terjadi seiring dengan +meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. dan wilayah yang dimaksud +adalah Sungai woro kecamatan Kemalang. +e. Kerawanan Bencana +Kerawanan bencana di wilayah Indonesia, khususnya di sekitar Gunung +Merapi, sangat tinggi mengingat posisi geologis negara ini yang terletak +pada Cincin Api Pasifik, yang menyebabkan seringnya terjadi aktivitas +vulkanik dan gempa bumi. Menurut Badan Nasional Penanggulangan +Bencana (BNPB) (2019), Indonesia merupakan salah satu negara dengan +tingkat kerawanan bencana alam tertinggi di dunia, terutama bencana +vulkanik, gempa bumi, dan tsunami. Gunung Merapi, sebagai salah satu +gunung berapi paling aktif, memiliki potensi untuk meletus kapan saja, +seperti yang terbukti pada letusan besar pada tahun 2010 yang +13 14 +menyebabkan lebih dari 350 korban jiwa dan ribuan orang mengungsi +(Gunawan, 2011). +Kerawanan Bencana dalam penelitian ini adalah kerawanan bencana lahar +Merapi yang terus menerus terjadi. Hal tersebut, karena aktivitas +vulkanisme Gunung Merapi masih cukup tinggi dan terus menerus +berlangsung. +f. Kerawanan Lahar +kerawanan lahar merupakan kondisi di mana suatu wilayah berisiko +tinggi terhadap terjadinya aliran lahar, yang disebabkan oleh faktor-faktor +seperti topografi yang curam, ketersediaan material vulkanik yang mudah +tergerus, serta intensitas hujan yang tinggi di daerah sekitar gunung +berapi. (Sutrisno 2015). Parameter fisik yang digunakan dalam +menganalisis kerawanan banjir lahar adalah bentuk lahan, kemiringan +lereng, curah hujan dan penggunaan lahan. Wilayah yang paling rawan +terhadap bencana lahar adalah wilayah yang berada di bawah lereng, +kemiringan lereng wilayah datar lebih rawan lahar hujan dibandingkan +dengan wilayah miring, wilayah yang memiliki curah hujan tinggi akan +memiliki Tingkat kerawanan lahar yang lebih tinggi dan penggunaan +lahan kaitanya dengan besarnya direct run off, jika penggunaan lahan +sudah mengalami perubahan, maka resiko terjadinya bencana lahar akan +semakin tinggi. +Banjir lahar sebagai salah satu bahaya sekunder, bahaya yang ditimbulkan +lainnya dapat dipetakan sesuai Tingkat kerawanan suatu daerah. Dalam +peta kerawanan erupsi bencana gunung api terdapat Peta Kawasan Rawan +Bencana atau KRB. Peraturan Menteri Energi dan SUmber Daya Mineral +Nomor 15 tahun 2011 tentang pedoman mitigasi bencana gunung api, +Gerakan tanah, gempa bumi dan tsunami, menjelaskan bahwa Pemetaan +14 15 +Kawasan Rawan Bencana Gunung api dengan pembuatan peta yang +memuat informasi potensi terjadi erupsi Gunung appi +g. Faktor Penyebab Banjir Lahar Dingin +Proses terjadinya banjir lahar dingin umumnya diawali curah hujan tinggi +atau ekstrem. Namun, ada juga banjir lahar dingin yang terjadi karena +terjadinya erupsi kecil gunung berapi, yang mengeluarkan lahar material +hujan akibat erupsi. Pada dasarnya lahar terbagi menjadi dua jenis, lahar +dingin atau lahar hujan dan lahar panas akibat erupsi. Kedua jenis lahar +ini tentu berbahaya, namun lahar dingin lebih berbahaya karena +penanganan antisipasi yang sulit. Berbeda dengan lahar panas, terdapat +beberapa jenis air yang dapat bercampur dengan material yang belum +terkonsolidasi. Akibatnya, butiran material ini saling mendorong ketika +bercampur sehingga terjadi lahar, (Mirzam Abdurrachman. itb.ac.id) +Proses berbeda terjadi pada banjir bandang, banjir rob, serta banjir lahar +dingin. Banjir banjir rob biasanya tidak diawali curah hujan tinggi +melainkan kenaikan Sungai bawah tanah yang membludak dari hulu. +Memahami proses banjir dan penyebabnya bisa mengetahui permasalahn +dalam mencari solusi dan langkah pencegahan yang tepat. Berikut ini +penjelasan tentang proses terjadinya banjir berdasarkan jenis dan +penyebabnya: +➢ Proses Terjadinya Banjir Rob Lahar Dingin +Banjir rob lahar dingin terkait dengan curah hujan yang tinggi +dan erupsi gunung berapi yang mengeluarkan lahar. Banjir rob +terjadi ketika air hujan yang mengguyur hulu Sungai sampai +membludak kemudian mengalir kebawah dengan dibarengi +material-material sisa vulkanik. +15 16 +Banjir rob dapat memicu kerusakan di fasilitas umum dan +membuat kerusakan-kerusakan lain, termasuk rumah, +infrastruktur, dan lahan pertanian. Banjir rob juga +memperburuk kehidupan masyarakat di dekat DAS. +➢ Proses Terjadinya Banjir Lahar Dingin +Banjir lahar dingin terjadi ketika material vulkanik seperti +batuan, lumpur, dan debu dari puncak gunung api bercampur +dengan air hujan yang mengalir ke sungai. Campuran ini, yang +disebut lahar dingin atau lahar hujan, memiliki kecepatan +tinggi dan dapat meluap dari sungai, menyebabkan banjir. +Kapasitas sungai yang terbatas bisa memperparah situasi. +Apalagi aliran lahar dingin dari puncak gunung api dapat +bergerak dengan kecepatan hingga 100 km per detik, mirip +banjir bandang. +Saat banjir lahar dingin terjadi, luapan yang menggenangi +kawasan sekitar aliran sungai tak hanya air melainkan juga +pasir, lumpur, dan batu. Dampak kerusakannya dapat lebih +parah daripada akibat luapan banjir air biasa. +Menurut (Surono et al 2006) Setelah banjir lahar dingin +berlangsung, sungai akan mengalami pendangkalan. Material +lumpur, pasir, dan batu dari puncak gunung api yang terbawa +air bisa menyumpal aliran sungai. Jika sungai tidak segera +dikeruk secara intensif, banjir berulang akan terjadi dan banyak +saluran irigasi sawah akan mengering. Lahar dingin biasanya +terjadi saat musim hujan, Ketika curah hujan tinggi +menyebabkan material vulkanik yang longgar di lereng dan +16 17 +dasar Sungai terbawa air dan membentuk aliran lahar dingin +yang dapat menyebabkan banjir dan kerusakan di daerah hilir. +17 18 +2. Penelitian Sebelumnya +Jika dilihat dari penelitian sebelumnya, ada beberapa persamaan & +perbedaan mengenai metode antara penelitian ini & penelitian sebelumnya. +Persamaan yang umum dan mendasar pada penelitian ini guna untuk +mengetahui tentang Tingkat bahaya banjir erupsi gunungapi. Beberapa +penelitian ini merujuk pada penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan +terdapat perbedaan pada penelitiannya: +Winarni (2018), dengan penelitian berjudul “Analisis Potensi Banjir Lahar +Dingin di Sekitar Sungai Putih Kabupaten Magelang Berdasarkan Perangkat +Lunak Laharz”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui +aksebilitas terkait dengan kemudahan menjangkau suatu daerah yang akan +ditentukan dengan keberadaan jalan dan kualitas jalan. 2) Menentukan daerah +berpotensi lahar dengan perangkat lunak laharz. Penelitian ini menggunakan +perangkat lunak Laharz dengan data DEM, dengan mengetahui distribusi +daerah yang berpotensi terkena banjir lahar, dapat menganalisisi +kegiatan/aktivitas Masyarakat di sekitar Sungai Putih. Pemodelan hasil +perangkat Lunak Laharz menunjukkan daerah yang terkena banjir lahar. +Virli Latofiana, (2021), dengan penelitian berjudul “Analisis Risiko Sosial +Ekonomi Bencana Banjir Lahar Erupasi Gunung Merapi Kecamatan +Cangkringan Dalam Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis” Tujuan dari +penelitian ini adalah untuk 1) Mengetahui persebaran banjir lahar, 2) +Mengetahui dampak kerentanan sosial dan ekonomi dari sisi kerugiannya. +penelitian ini menggambarkan sebuah hasil tumpang susun antara peta bahaya +dengan wawancara kepada responden, dari metode tumpeng susun dari +sebaran Banjir Lahar dan Kerentanan ekonomi berbentuk perhitungan tabel +18 19 +kelas kerentanan sosial setiap desa yang rendah, Ds. Argomulyo, Ds. +Wukisari, DS. Kepuhharjo, Ds Glagahharjo dan Ds. Umbulharjo. +Luna Pranardia, Nanda Prawitri, Norlaila Magfirah, Heni Masruroh, +(2024), dengan penelitian berjudul “Analisis Kerawanan Banjir Lahar +Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang Berbasis Sistem Informasi Geografis” +Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui Tingkat kerawanan bencana +banjir lahar kabupaten lumajang Metode menggunakan overlay dengan +scoring dengan parameter-parameter yang ada dalam penelitian Hasil +penelitian ini menunjukan sebuah peta kerawanan bencana banjir lahar, dari +hasil perhitungan tumpang susun/skoring pada atribut peta yang telah +dioverlay, dengan hasil kerawanan yang tinggi pada umumnya berada pola +aliran sungai. +Rahadhatul Aisy, Dedi Hermon, (2024) “Tingkat Bahaya dan Risiko +Bencana Banjir Lahar Dingin Gunung Marapi Berbasis Sistem Informasi +Geografis (Sig) Menggunakan Metode Skoring dan Overlay Di Kabupaten +Tanah Datar” Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Tingkat bahaya +dan risiko bencana banjir lahar dingin Gunung Marapi dengan Sistem +Informasi Geografis Metode menggunakan skoring dan tumpang susun, +dengan dilakukan pemetaan bahaya dan analisis risiko Hasil penelitian +peta risiko banjir lahar dingin dengan memeyakan jalur banjir lahar dingin +yang akan terjadi di Daerah Aliran Sungai. Risiko bencana yang paling rendah +berada di Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Sungai Tarab, Salimpaung, dan +Tanjing Baru dari hasil pengolahan tumpang susun. Risiko bencana yang +paling rendah berada di Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Sungai Tarab, +Salimpaung, dan Tanjing Baru dari hasil pengolahan tumpang susun. Pada +Tabel 1.2 akan menyajikan perbedaan hasil telaah antara skripsi sebelumnya. +19 20 +Tabel 1. 2 Perbandingan dan Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya +Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil +Winarni, (2018) Analisis Potensi -Mengetahui Metode Hasil penelitian ini +Banjir Lahar Dingin persebaran banjir menggunakan menunjukan sebuah +di Sekitar Sungai lahar dan kesesuaian tekhnik purposive peta potensi banjir +Putih Kabupaten agihan spasial sampling dengan lahar Sungai putih, +Magelang potensi laharr dingin memilih titik-titik dengan daerah +berdasarkan berdasarkan adminsitratif +Perangkat Lunak penelitian. berpotensi banjir +Laharz lahar ialah +kecamatan dukuh, +kiecamatan +srumbung dan +kecamatan salam +Virli Latofiana, Analisis Risiko -Mengetahui Metode Hasil penelitian ini +(2021) Sosial Ekonomi persebaran banjir menggunakan menggambarkan +Bencana Banjir lahar, tekhnik purposive sebuah hasil +Lahar Erupasi -Mengetahui sampling dengan tumpeng susun +Gunung Merapi dampak kerentanan menyesuaikan antara peta bahaya +Kecamatan sosial dan ekonomi dengan kebutuhan dengan wawancara +Cangkringan Dalam dari sisi kerugiannya penelitian pada kepada responden, +Pemanfaatan Sistem hasil pemetaan. dari metode tumpeng +Informasi Geografis susun dari sebaran +Banjir Lahar dan +Kerentanan ekonomi +berbentuk +perhitungan tabel. +kerentanan sosial +setiap desa yang +20 21 +rendah, Ds. +Argomulyo, Ds. +Wukisari, DS. +Kepuhharjo, Ds +Glagahharjo dan Ds. +Umbulharjo. +Luna Pranardia, Analisis Kerawanan -Mengetahui Tingkat Metode Hasil penelitian ini +Nanda Prawitri, Banjir Lahar kerawanan bencana menggunakan menunjukan sebuah +Norlaila Magfirah, Gunung Semeru, banjir lahar overlay dengan peta kerawanan +Heni Masruroh, Kabupaten kabupaten lumajang scoring dengan bencana banjir lahar, +(2024) Lumajang Berbasis parameter-parameter dari hasil +Sistem Informasi yang ada dalam perhitungan tumpang +Geografis penelitian susun/skoring pada +atribut peta yang +telah dioverlay +dengan hasil +kerawanan yang +tinggi pada +umumnya berada +pola aliran sungai. +Rahadhatul Aisy, Tingkat Bahaya dan -Mengetahui Tingkat Metode Hasil penelitian peta +Dedi Hermon, Risiko Bencana bahaya dan risiko menggunakan risiko banjir lahar +(2024) Banjir Lahar Dingin bencana banjir lahar skoring dan overlay, dingin dengan +Gunung Marapi dingin Gunung dengan dilakukan memetakan jalur +Berbasis Sistem Marapi dengan pemetaan bahaya banjir lahar dingin +Informasi Geografis Sistem Informasi dan analisis risiko yang akan terjadi di +(Sig) Menggunakan Geografis Daerah Aliran +Metode Skoring dan Sungai. +Overlay Di +21 22 +Kabupaten Tanah +Datar +Alfito Denova Nur Analisis Kerawanan -Menganalisis Metode Faktor kerawanan +Iskandar, (2025) Banjir Lahar Tingkat Kerawanan menggunakan banjir lahar dingin di +Gunung Merapi, Banjir Lahar Dingin skoring tumpang Sungai woro setelah +Sungai Woro di di Sungai Woro susun/overlay dan dilakukannya +Kecamatan Kecamatan tabel frekuensi pengolahan +Kemalang Kemalang overlay/tumpang +Kabupaten Klaten Kabupaten Klaten susun pada software +-Menganalisis Arcgis, bahwa +Faktor Dominan kerawanan yang +apakah yang sangat rawan terletak +menyebabkan di desa Talun dan +potensi kerawanan Kendalsari bagian +banjir lahar dingin di selatan kemudian +Sungai woro disusul wilayah yang +rawan meliputi desa +Sidorejo dan +Balerante. Diketahui +faktor dominan +berdasarkan tabel +frekuensi didapati +jenis tanah sebagai +faktor dominan . +Sumber : Penulis +22 23 +F. Kerangka Penelitian +Banjir lahar dingin merupakan banjir yang berkaitan dengan +dampak material vulkanologi gunung berapi. Dalam lingkup wilayah di +kecamatan kemalang sendiri memiliki salah satu sungai yang cukup besar +yang dinamakan dengan sungai woro. Objek penelitian yang lebih spesifik +terhadap Tingkat kerawanan banjir lahar diteliti menggunakan beberapa +parameter yang mendukung probabilitas bencana banjir lahar dingin. +Dengan meneliti Tingkat kerawanannya dapat menjadikannya +sebagai acuan dalam menentukan agihan Tingkat kerawanan berdasarkan 3 +kelas yang mengambil standar dari BNPB. Agihan kerawanan yang +mendapatkan kelas yang paling tinggi dapat dijadikan tolak ukur sebagai +indikator wilayahnya yang memiliki parameter yang probabilitas mendorong +terjadinya banjir lahar. +Parameter kemiringan lereng, dengan kondisi kemiringan yang +cukup curam, dapat mengakibatkan probabilitas kerawanan bencana banjir +lahar yang cukup tinggi, oleh karena itu kemiringan lereng yang cukup curam +antara 25°-45° & <45° akan menjadi pertimbangan dalam probabilitas +kerawanan bencana banjir tersebut. +Parameter penggunaan lahan yang memiliki lingkungan fisik yang +mendorong probabilitas kerawanan bencana banjir lahar yang cukup tinggi +menjadi topik masalah dalam penelitian ini, oleh karena itu beberapa kondisi +fisik penggunaan lahan yang berpotensi kerawanan banjir lahar karena +pengaruh nilai infiltrasi & runoff nya akan dipertimbangkan sebagai salah +satu indikator penyebabnya +Parameter jenis tanah menjadi salah satu faktor probabilitas +kerawanan banjir lahar yang berpengaruh, yang dimana ada beberapa jenis +23 24 +tanah yang memiliki pengaruh kepekaan yang tinggi sehingga mengakibatkan +mudah nya terjadi daya infiltrasi yang kurang baik, dan juga di tambah +dengan daya runoff nya yang tidak cukup baik bila terjadi kejenuhan +kandungan bahan organik, jika tanah jenuh total akan menjadikan tanah +kehilangan beban dan mudah hanyut dibarengi dengan kemiringan lereng +yang curam menjadikan parameter jenis tanah sebagai salah satu indikator +yang cukup penting dalam pengaruh probabilitas kerawanan. +Penelitian ini menggunakan metode SIG, dengan metode skoring +overlay dan tabel ferekuensi. Berikut kerangka penelitian yang dilakukan +pada tahapan skoring, overlay & tabel frekuens, Diagram Kerangka +Penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini +24 25 +Gambar 1. 2 Diagram Kerangka Penelitian +Sumber : Penulis +25 26 +G. Batasan Operasional +Batasan operasional yang digunakan untuk memberi persamaan variable- +variabel atau istilah yang digunakan, dan menghindari terjadinya perbedaan +penafsiran, maka penulis memberi batasan definisi operasional berikut: +Bencana +Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu +dan mengancam kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang disebabkan +oleh faktor alammaupun faktor alam maupun faktor non alam ataupun dari +manusia itu sendiri, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Bencana +yang diteliti dalam penelitian ini adalah bencana lahar dingin. +Kerawanan Bencana +Kerawanan bencana merujuk pada keadaan atau kondisi yang +meningkatkan potensi terjadinya bencana di suatu wilayah, yang dipengruhi +oleh berbagai faktor alam, sosial, dan Pembangunan, DI Indeonesia, sebagai +negara yang memiliki gunung api karena terletak di Cincin Api Pasifik, +kerawanan bencana sangat tinggi dalam hal gunugn Meletus yang bisa +menimbulkan bencana banjir lahar. +Banjir Lahar +Banjir lahar merupakan salah satu jenis bencana alam yang dapat terjadi +Ketika lahar campuran vulkanik, meluncur turun dari lereng gunung berapi. +Fenomena ini biasanya terjadi setelah letusan gunung berapi, Ketika material +vulkanik yang panas bercampur dengan air hjan atau air dari sumber lain, +meciptakan aliran lumpur panas yang mengalir dengan cepat dan +menghancurkan segala yang dilaluinya +26 27 +Overlay/Tumpang Susun +Overlay dalam konteks geografis merupakan Teknik menggabung lebih +dari satu peta yang memberikan informasi yang baru dari gabungan kedua +informasi peta tersebut +Sistem Informasi Geografis +Sistem Informasi Geografis merupakan sebuah tools yang diciptakan +untuk mengelola jenis data-data geografis yang di olah menggunakan sofware +27 28 +BAB II +METODE PENELITIAN +Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode +kuantitatif, yaitu dengan memanfaatkan data sekunder yang berasal dari instansi +pemerintah, dengan mengolah data yang diperoleh kemudian diproses menjadi +hasil peta dengan teknik overlay kemudian hasil dari Teknik tersebut adalah +peta Tingkat Kerawanan Banjir Lahar Dingin. +2.1 Populasi/Obyek Penelitian +Penelitian tentang tingkat kerawanan banjir lahar dilakukan di +Kecamatan Kemalang. Secara spesifik beberapa agihan desa yang dilewati +Sungai Woro diantaranya desa sidorejo, desa balerante, desa kendalsari, desa +panggang, desa bawukan, desa talun, desa dompol, desa kemalang, desa +keputran, desa tlogowatu, desa bumiharjo, desa tangkil dan desa tegalmulyo. +2.2 Metode Pengambilan Sampel +Metode penelitian ini menggunakan metode pengumpulan sampel +purposif, purposive sampel sendiri dipilih sesuai dengan mengambil objek +penelitian yang lebih spesifik, dengan menganalisis data sekunder +menggunakan keilmuwan Sistem Informasi Geografis dengan memperoleh +peta satuan lahan. Perolehan data sekunnder menggunakan purposive +sampling. Menurut Sugiyono (2010) metode purposive sampling adalah +Teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan +tertentu yang bertujuan supaya data-data yang diperoleh akan lebih +representatif. +28 29 +2.3 Metode Pengumpulan Data +Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah +pengumpulan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder yang +digunakan dalam mencari beberapa data yang akan digunakan dalam +penelitian. Pengumpulan data sekunder berupa, batas administrasi, kemiringan +lereng, penggunaaan lahan & jenis tanah. Metode pengumpulan data sekunder +dalam penelitian diperoleh dari instansi maupun lembaga-lembaga terkait. +Berikut tampilan data-data sekunder dari pemerintah ada pada Tabel 2.1 +berikut ini. +Tabel 2. 1 Data & Sumber Data +Data Sekunder Sumber Data Fungsi +Shapefile Batas Indonesia Geospasial Peta Administrasi +Administrasi +Kecamatan Kemalang +Shapefile Kemiringan Indonesia Geospasial Peta Kemiringan +Lereng Lereng +Shapefile Jenis Tanah Indonesia Geospasial Peta Jenis Tanah +Shapefile Penggunaan Indonesia Geospasial Peta Penggunaan Lahan +Lahan +Sumber : Penulis, 2025 +2.4 Instrumen dan Bahan Penelitian +Instrumen pada penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat +dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini. +29 30 +Tabel 2. 2 Instrumen Penelitian +No Alat Kegunaan +1 Laptop atau Komputer Untuk mengoperasikan perangkat +lunak ArcGIS dalam membuat peta +2 Perangkat Lunak ArcGIS Sebagai perangkat lunak untuk +membuat peta administrasi dan +overlay hasil dari peta kerawanan +3 Perangkat Lunak Microsoft Sebagai pembuatan laporan +Word +Sumber : Penulis, 2025 +Bahan Penelitian merupakan bahan yang digunakan untuk +mengumpulkan/memperoleh data penelitian. Berikut bahan penelitian dan +kegunaannya dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini. +Tabel 2. 3 Bahan Penelitian +No Bahan Kegunaan +1 Shapefile Batas Administrasi Sebagai bahan pembuatan peta +Kecamatan Kemalang Administrasi dan bahan pembuatan +peta overlay kerawanan yang di +operasikan oleh perangkat Lunak +ArcGis +2 Shapefile Kemiringan Lereng Sebagai bahan pembuatan peta +kerawanan banjir lahar +3 Shapefile Jenis Tanah Sebagai bahan pembuatan peta +kerawanan banjir lahar +4 Shapefile Penggunaan Lahan bahan pembuatan peta kerawanan +30 31 +banjir lahar +Sumber : Penulis, 2025 +2.5 Teknik Pengolahan Data +Teknik pengelolaan data dilakukan dengan mengoperasikan perangkat +lunak ArcGis, dengan mengolahnya menggunakan metode skoring tumpang +susun/overlay & pada setiap parameter-parameter fisik sebagai penentu +karakteristik banjir lahar, yang terdiri dari peta kemiringan lereng, peta +penggunaan lahan & peta jenis tanah kemudian diproses menggunakan +ArcGis dengan metode overlay dengan hasil menjadi peta kerawanan. +Penentuan faktor dominan penyebab terjadinya menggunakan tabel frekuensi +yang diperoleh dari indikator parameter per-variabelnya dari tabel atribut hasil +dari penggabungan tumpang susun overlay seluruh parameter yang telah +digunakan pada penentuan tingkat kerawanan banjir lahar di penelitian ini. +Penetuan nilai skor masing-masing parameter dapat dilihat pada penjelasan +berikut ini. +2.5.1 Kemiringan Lereng +Daerah yang curam lebih tidak rawan terhadap lahar dari pada daerah +yang datar, hal tersebut terjadi lantaran lereng yang memiliki +kemiringan kecil akan terjadi tumpukan material. Pengharkatan +kemiringan lereng akan di dasarkan pada tabel 2.4 berikut ini. +Tabel 2. 4 Kemiringan Lereng +Kemiringan lereng Keterangan Harkat +0-8 % Datar 1 +8-15 % Landai 2 +15-25 % Agak Curam 3 +31 32 +25-45 % Curam 4 +>45 % Sangat Curam 5 +Sumber : Rahadhatul Aisy, Dedi Hermon 2024 +2.5.2 Jenis Tanah +Wilayah yang berpotensi rawan banjir lahar adalah daerah yang +memiliki jenis tanah dengan nilai peka yang tinggi. Tabel jenis tanah +didapatkan dari data tabel 2.5 berikut ini +Tabel 2. 5 Jenis Tanah +Jenis Tanah Keterangan Skoring +Aluvial, Planosol Tidak Peka 1 +Andosol, Podsolik Peka 4 +Regosol Sangat Peka 5 +Sumber: Rahadhatul Aisy, Dedi Hermon 2024 +2.5.3 Penggunaan Lahan +Penggunaan lahan yang berperan sebagai limpasan langsung pada +besar kecilnya limpasan terpengaruh dari besarnya air yang bisa di +infiltrasi. Besarnya infiltrasi sangat tergantung pada penggunaan lahan +yang masih alami atau pun yang sudah terbangun. Penggunaan lahan +yang terbangun dapat mempengaruhi terjadinya infiltrasi. Berikut pada +tabel 2.6 berikut ini +Tabel 2. 6 Penggunaan Lahan +Jenis Skor +Sawah 1 +Tegalan/Ladang 2 +Kebun/Hutan 3 +32 33 +Semak Belukar 4 +Pemukiman 5 +Sumber: Rahadhatul Aisy, Dedi Hermon 2024, dengan modifikasi +2.5.4 Kerawanan Banjir Lahar +Kerawanan Banjir Lahar digunakan untuk mengetahui variable +paramaeter setelah dilakukannya proses tumpang susun atau overlay +berdasarkan perhitungan dengan jumlah yang tertinggi. Hasil +perhitungan dilakukan untuk mengetahui kelas kerawanan lahar yang +dapat dilihat pada Tabel 2.7 untuk kerawanan banjir dan Tabel 2.8 +untuk kelas kerawanan lahar pada berikut ini. +Tabel 2. 7 Kerawanan Banjir +Parameter Harkat Tertinggi Harkat Terendah +Kemiringan Lereng 5 1 +Curah Hujan 5 1 +Penggunaan Lahan 5 1 +Total 15 3 +Sumber: Penulis +Interval = jumlah harkat tertinggi − jumlah harkat terendah jumlah : +jumlah nilai +15−3 += +5 += 14,4 +Tabel 2. 8 Kelas Kerawanan Lahar +Skor Kriteria Kelas +33 34 +7-9 Tidak rawan I +10-12 Rawan II +13-14 Sangat Rawan III +Sumber: Penulis +2.6 Metode Analisis Data +Metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif, dengan +pemberian skoring pada setiap parameter, analisis data yang dilakukan berupa +memberikan nilai skor pada setiap parameter yang digunakan untuk diberi +nilai yang mengacu pada sumber kutipan data skoring yang diambil dari +Rahadhatul Aisy, Dedi Hermon, serta penjelasan Tingkat kerawanan yang +mengacu dari peta Kerawanan Bahaya Gunung Api yang dikeluarkan oleh +BNPB yang terdiri dari 3 kelas, rendah, sedang & tinggi, hasil overlay dari +peta berupa peta tingkat kerawanan banjir lahar dingin, yang kemudian hasil +dari pemeetaan tiap parameter tingkatan kerawanan banjir lahar yang berupa +kemiringan lereng, penggunaan lahan & jenis tanah akan dilakukan metode +overlay menggunakan ArcGis. Dari hasil dari overlay tersebut akan +didapatkan peta Tingkat kerawanan banjir lahar. Analisis peta hasil kerawanan +banjir lahar dilakukan dengan menelaah pengaruh probabilitas dari setiap +parameter yang bernilai skor 5. Terdapat tiga kelas Tingkat kerawanan yaitu +tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan ke tiga parameter tersebut merupakan +hasil dari gabungan dari beberapa variable per-nilai skor paling rendah hingga +tinggi yaitu bernilai 1-5 yang digabungkan dari parameter penggunaan lahan, +kemiringan lereng & jenis tanah menjadi 3 tingkat kerawanan. +Untuk mengetahui faktor dominan yang menyebabkan banjir lahar di +Sungai Woro, Kecamatan Kemalang dengan cara membuat tabel frekuensi +kemudian dengan menganalisis atribut tabel, dari atribut tabel tersebut +34 35 +dikumpulkan pada variabel ‘sangat rawan’ lalu di buat tabel frekuensi dengan +menilai angka skor yang cukup tingi 4 & 5 dengan diketahui antara ke 3 +variabel penggunaan lahan, kemiringan lereng & jenis tanah kemudian pada +setiap variabel nya akan di ketahui parameter tiap masing-masing variable +berdasarkan jumlah skor 4 & 5 yang paling banyak setelah di kelompokan +menjadi tabel frekuensi, sehingga dapat dibuat kesimpulan parameter yang +memiliki jumlah yang paling banyak merupakan faktor dominan terhadap +bencana banjir lahar di sungai woro. +35 36 +2.7 Diagram Alir Penelitian +Diagram Alir Penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini. +Gambar 2. 1 Diagram Alir Penelitian +36 37 +DAFTAR SINGKATAN +BPPB = Badan Pusat Penanggulangan Bencana +BNPB = Badan Nasional Penanggulangan Bencana +DAS = Daerah Aliran Sungai +37 38 +DAFTAR PUSTAKA +BNPB. 2024 dari : https://bnpb.go.id/ +Irhasy Wifie Rahman. 2018. Pemetaan Daerah Rawan Banjir (Studi Kasus : +Banjir Pacitan Desember 2017) dari: +https://repository.its.ac.id/52929/1/03311440000078- +Undergraduate_Theses.pdf +Kurnia Darmawan. 2017. Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Kabupaten +Sampang menggunakan Metode Overlay dari: +https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/15024 +Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. DPR RI. +Nomor: 24 Tahun 2007 +Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. DPR RI. +Nomor: 37 Tahun 2012 +Nur Wicaksono 2022. Hujan Intensitas Tinggi Sebabkan Lahar Dingin +,Semeru Kembali Terjadi, detik.com 02 Jan 2024/ +Nursaidah As’ad 2018. Analisis Tingkat Kerawanan Bencana Banjir +Terhadap Upaya Pengurangan Dampak Banjir di Kelurahan Simboro +Kecamatan Simboro Kota Mamuju. Dari: https://repositori.uin- +alauddin.ac.id/13119/1/ANALISIS%20TINGKAT%20KERAWANA +N%20BENCANA%20BANJIR%20TERHADAP%20UPAYA%20PE +NGURANGAN%20DAMPAK%20BANJIR%20DI%20KELURAH +AN%20SIMBORO.pdf.pdf +Peraturan Pemerintah Indonesia. Nomor 37 Tahun 2012 +Ruhma Syifwatul Jinan. 2024. Proses Terjadinya Banjir Berdasarkan Jenis +dan Penyebabnya, tirto.id 19 Mar 2024. +Rachmawati. 2024. Banjir Lahar Dingin Usai Erupsi Gunung Marapi +Sumbar, Kompas.id 06 April 2024. +38 39 +Verinda Afriani. 2019. Analisis Tingkat Kerentanan Wilayah Pesisir +Terhadap Bencana Banjir di Kota Pasuruan, Jawa Timur dari: +Analisis tingkat kerentanan wilayah pesisir terhadap bencana banjir +di Kota Pasuruan, Jawa Timur - Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya +(uinsa.ac.id) +39 40 +LAMPIRAN +40 41 +41 42 +Gambar 1 Peta Penelitian +42 diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_mujs6e_pln-janjikan-listrik-untuk-karimunjawa.md b/raw/news.republika.co.id_berita_mujs6e_pln-janjikan-listrik-untuk-karimunjawa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3dac9a5bf69ba90534676214fadda1848ee2c191 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_mujs6e_pln-janjikan-listrik-untuk-karimunjawa.md @@ -0,0 +1,102 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/mujs6e/pln-janjikan-listrik-untuk-karimunjawa +title: "PLN Janjikan Listrik Untuk Karimunjawa | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:52:21 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# PLN Janjikan Listrik Untuk Karimunjawa | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID,KUDUS--Asisten Manajer Jaringan PT PLN Area Kudus Ahmad Mustaqir mengungkapkan Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, bakal dilengkapi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat selama 24 jam. "Sebelumnya, sudah dilakukan survei guna mengetahui potensi pelanggannya," ujarnya di Kudus, Sabtu. Selain itu, kata dia, dilakukan pula survei lokasi untuk pembangunan pembangkitan dan alur jaringan distribusi, dan lokasi lahan yang dibutuhkan. Ia mengatakan, survei lahan tidak hanya bertujuan untuk kepentingan sementara, karena lahan yang digunakan juga mempertimbangkan jangka panjang yang dimungkinkan ada penambahan kapasitas pembangkit, sehingga butuh lahan yang cukup luas. Survei tersebut, kata dia, sekaligus tahap persiapan pembangunan pembangkit di daerah setempat. Rencananya, kata dia, pada Agustus 2014 pembangkit listrik tersebut sudah bisa dioperasikan. "Jika sebelumnya masyarakat setempat hanya menikmati listrik selama beberapa jam saja, nantinya mereka bisa menikmatinya selama 24 jam," ujarnya. Semua pelanggan listrik di Karimunjawa akan menggunakan listrik prabayar, guna menghindari tunggakan pembayaran tagihan listrik. "Nantinya, Karimunjawa akan menjadi salah satu pulau dengan 100 pelanggan listrik prabayar," ujarnya. Putusan untuk membangun PLTG, katanya, diawali pula dengan studi banding di Riau dalam hal pemanfaatan pembangkit listrik tenaga gas. Pengelolaannya nanti, kata dia, akan diserahkan kepada perusahaan daerah yang dibentuk oleh Pemkab Jepara, sedangkan pengoperasiannya diserahkan kepada PT PLN. Meskipun masyarakat Karimunjawa mendapat suplai energi listrik terbatas dari mesin diesel, ternyata persoalan pengangkutan BBM juga menjadi kendala karena alat angkut BBM ke pulau tersebut dinilai belum sesuai peruntukan serta desain kapal yang dipersyaratkan. Selama ini, BBM yang diangkut ke Karimunjawa tidak hanya terbatas untuk mesin diesel yang bisa menghasilkan energi listrik, melainkan juga dibutuhkan untuk menggerakkan mesin kapal motor yang jumlahnya mencapai 657 kapal motor, 83 kapal sopek, dan 64 perahu mesin. Penduduk di Kecamatan Karimunjawa yang jumlahnya mencapai ribuan jiwa tersebar di lima pulau, yakni Pulau Karimunjawa, Parang, Nyamuk, Kemujan, dan Genting. Ask me! PLN Janjikan Listrik Untuk Karimunjawa Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID,KUDUS--Asisten Manajer Jaringan PT PLN Area Kudus Ahmad Mustaqir mengungkapkan Pulau Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, bakal dilengkapi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) untuk melayani kebutuhan listrik masyarakat selama 24 jam. + + + + "Sebelumnya, sudah dilakukan survei guna mengetahui potensi pelanggannya," ujarnya di Kudus, Sabtu. Selain itu, kata dia, dilakukan pula survei lokasi untuk pembangunan pembangkitan dan alur jaringan distribusi, dan lokasi lahan yang dibutuhkan. + + + Ia mengatakan, survei lahan tidak hanya bertujuan untuk kepentingan sementara, karena lahan yang digunakan juga mempertimbangkan jangka panjang yang dimungkinkan ada penambahan kapasitas pembangkit, sehingga butuh lahan yang cukup luas. Survei tersebut, kata dia, sekaligus tahap persiapan pembangunan pembangkit di daerah setempat. Rencananya, kata dia, pada Agustus 2014 pembangkit listrik tersebut sudah bisa dioperasikan. + + + "Jika sebelumnya masyarakat setempat hanya menikmati listrik selama beberapa jam saja, nantinya mereka bisa menikmatinya selama 24 jam," ujarnya. Semua pelanggan listrik di Karimunjawa akan menggunakan listrik prabayar, guna menghindari tunggakan pembayaran tagihan listrik. "Nantinya, Karimunjawa akan menjadi salah satu pulau dengan 100 pelanggan listrik prabayar," ujarnya. Putusan untuk membangun PLTG, katanya, diawali pula dengan studi banding di Riau dalam hal pemanfaatan pembangkit listrik tenaga gas. Pengelolaannya nanti, kata dia, akan diserahkan kepada perusahaan daerah yang dibentuk oleh Pemkab Jepara, sedangkan pengoperasiannya diserahkan kepada PT PLN. Meskipun masyarakat Karimunjawa mendapat suplai energi listrik terbatas dari mesin diesel, ternyata persoalan pengangkutan BBM juga menjadi kendala karena alat angkut BBM ke pulau tersebut dinilai belum sesuai peruntukan serta desain kapal yang dipersyaratkan. Selama ini, BBM yang diangkut ke Karimunjawa tidak hanya terbatas untuk mesin diesel yang bisa menghasilkan energi listrik, melainkan juga dibutuhkan untuk menggerakkan mesin kapal motor yang jumlahnya mencapai 657 kapal motor, 83 kapal sopek, dan 64 perahu mesin. Penduduk di Kecamatan Karimunjawa yang jumlahnya mencapai ribuan jiwa tersebar di lima pulau, yakni Pulau Karimunjawa, Parang, Nyamuk, Kemujan, dan Genting. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : antara Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_n56o9f_as-masih-tujuan-utama-ekspor-mebel-indonesia.md b/raw/news.republika.co.id_berita_n56o9f_as-masih-tujuan-utama-ekspor-mebel-indonesia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..281e74eebfe6d1ee54c167ed8b0483ee0195622d --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_n56o9f_as-masih-tujuan-utama-ekspor-mebel-indonesia.md @@ -0,0 +1,103 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/n56o9f/as-masih-tujuan-utama-ekspor-mebel-indonesia +title: "AS Masih Tujuan Utama Ekspor Mebel Indonesia | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:34 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# AS Masih Tujuan Utama Ekspor Mebel Indonesia | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Daerah Istimewa Yogyakarta menilai Amerika Serikat (AS) masih merupakan negara tujuan utama ekspor mebel dan kerajinan dari Indonesia. "Meskipun AS masih mengalami krisis finansial namun tetap prospektif sebagai negara tujuan ekspor khususnya mebel karena industri besar mereka memang membutuhkan," kata Sekretaris Asmindo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Endro Wardoyo di Yogyakarta, Rabu (7/5). Menurut dia, sebesar apapun krisis mereka, jika stok habis, mereka tetap membutuhkan produk mebel termasuk dari DIY. Endro mengatakan sektor penggerak perekonomian AS yang terdampak signifikan oleh krisis finansial hanya pabrik-pabrik kecil, sementara pabrik besar masih mampu bertahan dan masih membeli produk Indonesia. Namun demikian, sebagai upaya diversifikasi pasar ekspor, produsen mebel atau furnitur anggota Asmindo akan mulai mengarahkan tujuan ekspor ke pasar Asia dan Timur Tengah. Produk kerajinan DIY yang masih banyak diminati oleh pelanggan AS, kata dia, antara lain kaus tangan golf, mebel, kerajinan kayu serta gerabah. Menurut dia, untuk menjaga serta meningkatkan minat pelanggan negara tujuan ekspor, perajin anggota Asmindo DIY selalu melakukan perbaikan serta inovasi produk sesuai selera pelanggan. "Meskipun menyesuaikan dengan selera mereka, namun sentuhan tangan langsung perajin di Yogyakarta menjadi ciri khas yang mendapatkan nilai lebih bagi peminat kerajinan dan furnitur di negara-negara tujuan ekspor," katanya. Ia menyebutkan Asmindo menargetkan nilai ekspor furnitur pada 2014 akan naik 15--20 persen dari yang diperoleh pada 2013. Ask me! AS Masih Tujuan Utama Ekspor Mebel Indonesia Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Daerah Istimewa Yogyakarta menilai Amerika Serikat (AS) masih merupakan negara tujuan utama ekspor mebel dan kerajinan dari Indonesia. + + + + "Meskipun AS masih mengalami krisis finansial namun tetap prospektif sebagai negara tujuan ekspor khususnya mebel karena industri besar mereka memang membutuhkan," kata Sekretaris Asmindo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Endro Wardoyo di Yogyakarta, Rabu (7/5). + + + Menurut dia, sebesar apapun krisis mereka, jika stok habis, mereka tetap membutuhkan produk mebel termasuk dari DIY. Endro mengatakan sektor penggerak perekonomian AS yang terdampak signifikan oleh krisis finansial hanya pabrik-pabrik kecil, sementara pabrik besar masih mampu bertahan dan masih membeli produk Indonesia. + + + + Namun demikian, sebagai upaya diversifikasi pasar ekspor, produsen mebel atau furnitur anggota Asmindo akan mulai mengarahkan tujuan ekspor ke pasar Asia dan Timur Tengah. Produk kerajinan DIY yang masih banyak diminati oleh pelanggan AS, kata dia, antara lain kaus tangan golf, mebel, kerajinan kayu serta gerabah. Menurut dia, untuk menjaga serta meningkatkan minat pelanggan negara tujuan ekspor, perajin anggota Asmindo DIY selalu melakukan perbaikan serta inovasi produk sesuai selera pelanggan. "Meskipun menyesuaikan dengan selera mereka, namun sentuhan tangan langsung perajin di Yogyakarta menjadi ciri khas yang mendapatkan nilai lebih bagi peminat kerajinan dan furnitur di negara-negara tujuan ekspor," katanya. Ia menyebutkan Asmindo menargetkan nilai ekspor furnitur pada 2014 akan naik 15--20 persen dari yang diperoleh pada 2013. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_n928mo_bupati-nabire-komit-kembangkan-pelabuhan-laut.md b/raw/news.republika.co.id_berita_n928mo_bupati-nabire-komit-kembangkan-pelabuhan-laut.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..36eaad3710da3f78c40c28325ab08d9337eea871 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_n928mo_bupati-nabire-komit-kembangkan-pelabuhan-laut.md @@ -0,0 +1,102 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/n928mo/bupati-nabire-komit-kembangkan-pelabuhan-laut +title: "Bupati Nabire Komit Kembangkan Pelabuhan Laut | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:47:05 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Bupati Nabire Komit Kembangkan Pelabuhan Laut | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Bupati Nabire, Papua, Isaias Douw berkomitmen mengembangkan pelabuhan laut di daerah tersebut karena sara itu merupakan titik sentral dari beberapa kabupaten di antaranya kabupaten Kepulauan Yapen, Manokwari dan Sorong. "Pelabuhan laut Nabire ini adalah salah satu pelabuhan yang menjadi titik sentral dari beberapa kabupaten di antaranya kabupaten Kepulauan Yapen, Manokwari dan Sorong. Jadi, kita harus pisahkan pelabuhan kontener (bongkar muat barang) dan pelabuhan penumpang," kata bupati Isaias di Jayapura, Senin. Meskipun jabatan bupati tidak lama berakhir namun pengembangannya harus berjalan. "Saya ingin selesaikan pengembangan pelabuhan," ujarnya. Isaias berharap, masyarakat Nabire kembali memilihnya sebagai kepala daerah agar rencana pengembangan itu dilakukan. Pengembangan pelabuhan baru diprogramkan belum dikerjakan. Pemerintah Nabire membutuhkan anggaran sekitar Rp50 miliar lebih untuk pengembangan. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kalau masyarakat percayakan saya kembali sebagai bupati untuk periode selanjutnya maka target penyelesaian pelabuhan pada 2019 mendatang. Dengan demikian dapat digunakan," ujarnya. Bupati Isaias menambahkan, selain pelabuhan, pihaknya juga tengah mengerjakan pelebaran jalan dari pelabuhan ke pusat kota Nabire. Sementara ini pengerjaannya sementara berlangsung. "Jalan dari pelabuhan menuju pusat kota Nabire sudah hampir selesai. Dana yang dipakai untuk pelebaran jalan sekitar Rp 50 miliar yang berasal dari APBD," ujarnya. Ask me! Bupati Nabire Komit Kembangkan Pelabuhan Laut Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Bupati Nabire, Papua, Isaias Douw berkomitmen mengembangkan pelabuhan laut di daerah tersebut karena sara itu merupakan titik sentral dari beberapa kabupaten di antaranya kabupaten Kepulauan Yapen, Manokwari dan Sorong. + + + + "Pelabuhan laut Nabire ini adalah salah satu pelabuhan yang menjadi titik sentral dari beberapa kabupaten di antaranya kabupaten Kepulauan Yapen, Manokwari dan Sorong. Jadi, kita harus pisahkan pelabuhan kontener (bongkar muat barang) dan pelabuhan penumpang," kata bupati Isaias di Jayapura, Senin. + + + Meskipun jabatan bupati tidak lama berakhir namun pengembangannya harus berjalan. "Saya ingin selesaikan pengembangan pelabuhan," ujarnya. Isaias berharap, masyarakat Nabire kembali memilihnya sebagai kepala daerah agar rencana pengembangan itu dilakukan. Pengembangan pelabuhan baru diprogramkan belum dikerjakan. + + + Pemerintah Nabire membutuhkan anggaran sekitar Rp50 miliar lebih untuk pengembangan. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Kalau masyarakat percayakan saya kembali sebagai bupati untuk periode selanjutnya maka target penyelesaian pelabuhan pada 2019 mendatang. Dengan demikian dapat digunakan," ujarnya. Bupati Isaias menambahkan, selain pelabuhan, pihaknya juga tengah mengerjakan pelebaran jalan dari pelabuhan ke pusat kota Nabire. Sementara ini pengerjaannya sementara berlangsung. "Jalan dari pelabuhan menuju pusat kota Nabire sudah hampir selesai. Dana yang dipakai untuk pelebaran jalan sekitar Rp 50 miliar yang berasal dari APBD," ujarnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_nsjgee330_duh-24-wni-di-arab-saudi-masih-terancam-hukuman-mati.md b/raw/news.republika.co.id_berita_nsjgee330_duh-24-wni-di-arab-saudi-masih-terancam-hukuman-mati.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bc84db165b5af905d61bb7735c63e92c3af63a16 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_nsjgee330_duh-24-wni-di-arab-saudi-masih-terancam-hukuman-mati.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/nsjgee330/duh-24-wni-di-arab-saudi-masih-terancam-hukuman-mati +title: "Duh, 24 WNI di Arab Saudi Masih Terancam Hukuman Mati | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:41:55 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Duh, 24 WNI di Arab Saudi Masih Terancam Hukuman Mati | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan meskipun pada tahun 2015 sudah ada 12 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bebas dari jeratan ancaman hukuman mati. Namun WNI yang terjerat ancaman hukuman mati pun masih ada bahkan berjumlah dua kali lipat dari yang dibebaskan. "Masih ada 24 WNI terancam hukuman mati di Arab Saudi dan masih dalam proses hukum," ujar Iqbal, Selasa (4/8). Iqbal merinci dari 24 WNI tersebut terjerat dalam tiga kasus yang berbeda. "12 WNI kasus pembunuhan, sembilan perzinahan dan tiga orang kasus sihir," jelas Iqbal. Sejak 2011 sebanyak 68 WNI dibebaskan dari jeratan ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Terakhir, WNI yang bebas dari hukuman mati adalah Rika Mustikawati asal Sukaresmi, Tanah Sareal, Bogor sebelumnya divonis hukuman mati pada (15/5/2012) oleh Pengadilan Umum di kota Bisha, Ashir Arab Saudi, dengan dakwaan melakukan sihir terhadap istri majikannya bernama Salma. Pada bulan September 2014, keputusan Pengadilan Umum tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Banding, sehingga KJRI dan Pengacara Tetap KJRI mulai melakukan pengurusan berkas hukum pembebasan dan proses pemulangan. Seharusnya, Rika dipulangkan pada (28/7) kemarin, tapi masih terkendali oleh administrasi keimigrasian di Arab Saudi. Berbagai upaya telah dilakukan Perwakilan RI di Arab Saudi dalam rangka membela dan membebaskan Rika. Selain dengan menunjuk pengacara setempat, Dubes RI Riyadh juga telah menyampaikan surat kepada Raja Arab Saudi untuk memintakan pengampunan. Ask me! Duh, 24 WNI di Arab Saudi Masih Terancam Hukuman Mati Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan meskipun pada tahun 2015 sudah ada 12 Warga Negara Indonesia (WNI) yang bebas dari jeratan ancaman hukuman mati. Namun WNI yang terjerat ancaman hukuman mati pun masih ada bahkan berjumlah dua kali lipat dari yang dibebaskan. + + + + "Masih ada 24 WNI terancam hukuman mati di Arab Saudi dan masih dalam proses hukum," ujar Iqbal, Selasa (4/8). + + + Iqbal merinci dari 24 WNI tersebut terjerat dalam tiga kasus yang berbeda. "12 WNI kasus pembunuhan, sembilan perzinahan dan tiga orang kasus sihir," jelas Iqbal. Sejak 2011 sebanyak 68 WNI dibebaskan dari jeratan ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Terakhir, WNI yang bebas dari hukuman mati adalah Rika Mustikawati asal Sukaresmi, Tanah Sareal, Bogor sebelumnya divonis hukuman mati pada (15/5/2012) oleh Pengadilan Umum di kota Bisha, Ashir Arab Saudi, dengan dakwaan melakukan sihir terhadap istri majikannya bernama Salma. + + + Pada bulan September 2014, keputusan Pengadilan Umum tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Banding, sehingga KJRI dan Pengacara Tetap KJRI mulai melakukan pengurusan berkas hukum pembebasan dan proses pemulangan. Seharusnya, Rika dipulangkan pada (28/7) kemarin, tapi masih terkendali oleh administrasi keimigrasian di Arab Saudi. Berbagai upaya telah dilakukan Perwakilan RI di Arab Saudi dalam rangka membela dan membebaskan Rika. Selain dengan menunjuk pengacara setempat, Dubes RI Riyadh juga telah menyampaikan surat kepada Raja Arab Saudi untuk memintakan pengampunan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_pl5qr9423_kemenkes-evaluasi-pelaksanaan-imunisasi-mr.md b/raw/news.republika.co.id_berita_pl5qr9423_kemenkes-evaluasi-pelaksanaan-imunisasi-mr.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..48dc375490f71fa6318d95724270f766b595b4f2 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_pl5qr9423_kemenkes-evaluasi-pelaksanaan-imunisasi-mr.md @@ -0,0 +1,106 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/pl5qr9423/kemenkes-evaluasi-pelaksanaan-imunisasi-mr +title: "Kemenkes Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi MR | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:09:36 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kemenkes Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi MR | Republika Online + +Ada 71 daerah yang cakupan imunisasi campak rubelanya di bawah 95 persen. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi pelaksanaan imunisasi campak rubela ( Measles Rubella /MR) pada 2017 hingga 2018 lalu. Ternyata cakupan di 71 daerah masih di bawah 95 persen, karena itu Kemenkes melakukan empat langkah untuk meningkatkan cakupan MR. Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anung Sugihantono mengatakan, cakupan imunisasi MR di 256 kabupaten atau kota per 2018 lalu sudah di atas 95 persen. Kabupaten atau kota ini terletak di enam provinsi di jawa dan sembilan provinsi di luar Jawa. "Tetapi sampai saat ini masih ada 71 kabupaten/kota yang cakupan imunisasi MR nya di bawah 95 persen," katanya saat ditemui di pemaparan kinerja Kemenkes, di Jakarta, Kamis (10/1) lalu. Ia menambahkan hingga saat ini baru 58.614.480 anak Indonesia yang memperoleh imunisasi MR yang dilaksanakan selama 2017-2018 kemarin. Padahal targetnya 66.927.540 anak bisa mendapatkannya. Oleh karena itu, kata dia, untuk daerah-daerah yang cakupannya belum mencapai 95 persen maka Kemenkes melakukan empat langkah. Pertama penguatan imunisasi rutin campak rubela utamanya di rentang usia 9-18 bulan. "Imunisasi rutin harus sungguh-sungguh diupayakan supaya cakupan imunisasi MR bisa mencapai 95 persen," ujarnya. Kemudian langkah kedua yaitu melakukan imunisasi MR di bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pihaknya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Kemenkes. Upaya selanjutnya, dia menambahkan, yaitu menutup kesenjangan imunisasi di wilayah-wilayah yang berisiko penularan penyakit ini. Sebagai tindak lanjutnya, ia menyebut di daerah punya risiko sedang maupun tinggi harus melakukan Outbreak Respons Immunization (ORI) MR untuk melengkapi status imunisasi anak. Langkah keempat atau terakhir yaitu edukasi kepada masyarakat bahwa perlindungan paling optimal penyakit akibat virus ini adalah dengan imunisasi, bukan dengan cara lain. "Tetapi ini harus sejalan dengan penguatan surveillance berbagai penyakit akibat tidak mendapatkan imunisasi MR khususnya kelainan jantung, mata dan ini dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan yaitu RS," ujarnya. Ask me! Kemenkes Evaluasi Pelaksanaan Imunisasi MR Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi pelaksanaan imunisasi campak rubela ( Measles Rubella /MR) pada 2017 hingga 2018 lalu. Ternyata cakupan di 71 daerah masih di bawah 95 persen, karena itu Kemenkes melakukan empat langkah untuk meningkatkan cakupan MR. + + + + Direktur Jenderal (Dirjen) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Anung Sugihantono mengatakan, cakupan imunisasi MR di 256 kabupaten atau kota per 2018 lalu sudah di atas 95 persen. Kabupaten atau kota ini terletak di enam provinsi di jawa dan sembilan provinsi di luar Jawa. + + + + "Tetapi sampai saat ini masih ada 71 kabupaten/kota yang cakupan imunisasi MR nya di bawah 95 persen," katanya saat ditemui di pemaparan kinerja Kemenkes, di Jakarta, Kamis (10/1) lalu. + Ia menambahkan hingga saat ini baru 58.614.480 anak Indonesia yang memperoleh imunisasi MR yang dilaksanakan selama 2017-2018 kemarin. Padahal targetnya 66.927.540 anak bisa mendapatkannya. + + + + Oleh karena itu, kata dia, untuk daerah-daerah yang cakupannya belum mencapai 95 persen maka Kemenkes melakukan empat langkah. Pertama penguatan imunisasi rutin campak rubela utamanya di rentang usia 9-18 bulan. "Imunisasi rutin harus sungguh-sungguh diupayakan supaya cakupan imunisasi MR bisa mencapai 95 persen," ujarnya. + Kemudian langkah kedua yaitu melakukan imunisasi MR di bulan imunisasi anak sekolah (BIAS) di seluruh Indonesia. Oleh karena itu pihaknya meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Kemenkes. Upaya selanjutnya, dia menambahkan, yaitu menutup kesenjangan imunisasi di wilayah-wilayah yang berisiko penularan penyakit ini. + Sebagai tindak lanjutnya, ia menyebut di daerah punya risiko sedang maupun tinggi harus melakukan Outbreak Respons Immunization (ORI) MR untuk melengkapi status imunisasi anak. Langkah keempat atau terakhir yaitu edukasi kepada masyarakat bahwa perlindungan paling optimal penyakit akibat virus ini adalah dengan imunisasi, bukan dengan cara lain. + "Tetapi ini harus sejalan dengan penguatan surveillance berbagai penyakit akibat tidak mendapatkan imunisasi MR khususnya kelainan jantung, mata dan ini dilakukan di seluruh fasilitas kesehatan yaitu RS," ujarnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_q2dljh415_kpk-fokus-kejar-bukti-kasus-petral-ke-luar-negeri.md b/raw/news.republika.co.id_berita_q2dljh415_kpk-fokus-kejar-bukti-kasus-petral-ke-luar-negeri.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84c4069bdf9c246acd3e55610c61c81ee8d10751 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_q2dljh415_kpk-fokus-kejar-bukti-kasus-petral-ke-luar-negeri.md @@ -0,0 +1,110 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/q2dljh415/kpk-fokus-kejar-bukti-kasus-petral-ke-luar-negeri +title: "KPK Fokus Kejar Bukti Kasus Petral ke Luar Negeri | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:33:06 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# KPK Fokus Kejar Bukti Kasus Petral ke Luar Negeri | Republika Online + +Ada bukti-bukti di sejumlah negara termasuk dugaan aliran dana lintas negara. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan kasus suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Energy Services (PES) Pte Ltd. Saat ini KPK tengah fokus mencari bukti lain di beberapa negara terkait skandal Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) tersebut. "Memang kasus Petral ini lebih kompleks. Jadi, ada bukti-bukti di beberapa negara yang harus kami kejar nantinya, termasuk dugaan aliran dana lintas negara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12). Pada Rabu kemarin, KPK memeriksa Direktur PT Malika Energi Persada atau Direktur Malika Gahara Ekadarma Gede Aditya Rismawan Putra. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Managing Director PES periode 2009-2013 Bambang Irianto (BI). KPK mendalami keterangan saksi Gede Aditya terkait aliran uang dari rekening di Singapura ke Indonesia terkait dengan kasus tersebut. "Jadi, kami fokus pada dugaan aliran dana lintas negara terkait dengan perkara ini. Dari investigasi yang dilakukan, ada dugaan aliran dana antar Singapura dengan Indonesia, pihak-pihak tertentu. Ini yang sedang kami telusuri lebih lanjut," kata Febri. KPK menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka pada Selasa (10/9). Bambang diketahui juga pernah menjabat sebagai direktur utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) sebelum dilakukan penggantian pada 2015. Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa tersangka Bambang diangkat menjadi vice president (VP) marketing PES pada 6 Mei 2009. Pada 2008, saat tersangka Bambang masih bekerja di kantor pusat PT Pertamina, dia bertemu dengan perwakilan Kernel Oil Pte Ltd (Kernel Oil) yang merupakan salah satu rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES/PT Pertamina. Bambang bersama sejumlah pejabat PES menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender. Salah satu perusahaan minyak negara atau national oil company (NOC) yang sering diundang untuk mengikuti tender dan akhirnya menjadi pihak yang mengirimkan kargo untuk PES/PT Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC). Perusahaan ENOC diduga diundang sebagai kamuflase seolah-olah PES bekerja sama dengan NOC agar memenuhi syarat pengadaan, padahal minyak berasal dari Kernel Oil. Bambang diduga memberikan arahan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukan pihak yang mengirim kargo ke PES/PT Pertamina. Bambang melalui rekening perusahaan SIAM Group Holding Ltd diduga telah menerima uang sekurang-kurangnya 2,9 juta dolar AS atas bantuan yang diberikannya kepada pihak Kernel Oil. Hal itu terkait kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina di Singapura dan pengiriman kargo. Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, penetapan tersangka Bambang setelah KPK menyelesaikan penyelidikan yang dilakukan sejak Juni 2014. Penyelidikan membutuhkan waktu lama karena informasi dan data dikumpulkan dari berbagai negara. \"Pada tahapan itu telah dilakukan permintaan keterangan terhadap 53 orang saksi dan dipelajari dokumen dari berbagai instansi serta koordinasi dengan beberapa otoritas di lintas negara,\" kata Syarif. n antara ed: ilham tirta Ask me! KPK Fokus Kejar Bukti Kasus Petral ke Luar Negeri Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyidikan kasus suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Energy Services (PES) Pte Ltd. Saat ini KPK tengah fokus mencari bukti lain di beberapa negara terkait skandal Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) tersebut. + + + + "Memang kasus Petral ini lebih kompleks. Jadi, ada bukti-bukti di beberapa negara yang harus kami kejar nantinya, termasuk dugaan aliran dana lintas negara," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/12). + + + + Baca Juga + + + KPK: Kasus Petral Lebih Kompleks + + KPK Dalami Proses Perdagangan Minyak Mentah Petral + + Akui Pengungkapan Kasus Petral Sulit, KPK Menyerah? + + Pada Rabu kemarin, KPK memeriksa Direktur PT Malika Energi Persada atau Direktur Malika Gahara Ekadarma Gede Aditya Rismawan Putra. Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Managing Director PES periode 2009-2013 Bambang Irianto (BI). KPK mendalami keterangan saksi Gede Aditya terkait aliran uang dari rekening di Singapura ke Indonesia terkait dengan kasus tersebut. "Jadi, kami fokus pada dugaan aliran dana lintas negara terkait dengan perkara ini. Dari investigasi yang dilakukan, ada dugaan aliran dana antar Singapura dengan Indonesia, pihak-pihak tertentu. Ini yang sedang kami telusuri lebih lanjut," kata Febri. + + + KPK menetapkan Bambang Irianto sebagai tersangka pada Selasa (10/9). Bambang diketahui juga pernah menjabat sebagai direktur utama Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) sebelum dilakukan penggantian pada 2015. Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa tersangka Bambang diangkat menjadi vice president (VP) marketing PES pada 6 Mei 2009. Pada 2008, saat tersangka Bambang masih bekerja di kantor pusat PT Pertamina, dia bertemu dengan perwakilan Kernel Oil Pte Ltd (Kernel Oil) yang merupakan salah satu rekanan dalam perdagangan minyak mentah dan produk kilang untuk PES/PT Pertamina. Bambang bersama sejumlah pejabat PES menentukan rekanan yang akan diundang mengikuti tender. Salah satu perusahaan minyak negara atau national oil company (NOC) yang sering diundang untuk mengikuti tender dan akhirnya menjadi pihak yang mengirimkan kargo untuk PES/PT Pertamina adalah Emirates National Oil Company (ENOC). Perusahaan ENOC diduga diundang sebagai kamuflase seolah-olah PES bekerja sama dengan NOC agar memenuhi syarat pengadaan, padahal minyak berasal dari Kernel Oil. Bambang diduga memberikan arahan untuk tetap mengundang NOC tersebut meskipun mengetahui bahwa NOC itu bukan pihak yang mengirim kargo ke PES/PT Pertamina. Bambang melalui rekening perusahaan SIAM Group Holding Ltd diduga telah menerima uang sekurang-kurangnya 2,9 juta dolar AS atas bantuan yang diberikannya kepada pihak Kernel Oil. Hal itu terkait kegiatan perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina di Singapura dan pengiriman kargo. Bambang disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, penetapan tersangka Bambang setelah KPK menyelesaikan penyelidikan yang dilakukan sejak Juni 2014. Penyelidikan membutuhkan waktu lama karena informasi dan data dikumpulkan dari berbagai negara. \"Pada tahapan itu telah dilakukan permintaan keterangan terhadap 53 orang saksi dan dipelajari dokumen dari berbagai instansi serta koordinasi dengan beberapa otoritas di lintas negara,\" kata Syarif. n antara ed: ilham tirta + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_qa9ctp328_rancangan-stimulus-bagi-kelas-menengah-indonesia.md b/raw/news.republika.co.id_berita_qa9ctp328_rancangan-stimulus-bagi-kelas-menengah-indonesia.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..37f383ca38d9e22a8eea78fe5e2860d2603431ff --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_qa9ctp328_rancangan-stimulus-bagi-kelas-menengah-indonesia.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/qa9ctp328/rancangan-stimulus-bagi-kelas-menengah-indonesia +title: "Rancangan Stimulus Bagi Kelas Menengah Indonesia | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:26:38 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Rancangan Stimulus Bagi Kelas Menengah Indonesia | Republika Online + +Kelas menengah rentan kembali masuk ke kelompok miskin. REPUBLIKA.CO.ID, oleh Adinda Priyanka, Antara Pemerintah akan memperluas stimulus konsumsi dengan fokus kelas menengah pada kuartal ketiga dan keempat melalui sektor pariwisata, restoran, transportasi dan sebagainya. Rencana ini seiring dengan desain pemulihan ekonomi nasional dengan perkiraan sudah adanya pelonggaran kebijakan physical distancing. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemberian stimulus diharapkan mampu mendorong konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah. "Ini terutama akan sangat perlu kalau memang kuartal ketiga sudah mulai ada pergerakan aktivitas ekonomi, apalagi kuartal keempat," tuturnya dalam teleconference dengan jurnalis, Rabu (13/5). Dalam desain pemulihan ekonomi nasional yang dipaparkan Febrio, aktivitas konsumsi diperkirakan berangsur meningkat pada kuartal ketiga. Baik di sektor elektronik, pakaian, restoran, hotel hingga transportasi. Aktivitas pariwisata pun diprediksi mulai hidup kembali pada kuartal keempat, bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Sejalan dengan skenario ini, pemerintah menganggarkan stimulus hingga Rp 3,8 triliun pada sektor pariwisata sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Stimulus diberikan melalui diskon tiket pesawat ke destinasi wisata serta insentif pajak hotel atau restoran. Stimulus tersebut sebenarnya sempat direncanakan pada paket stimulus pertama pemerintah pada Februari. Hanya saja, seiring dengan restriksi mobilisasi manusia dan pelarangan wisata, stimulus belum dikucurkan. Selain itu, dalam PEN, pemerintah juga menganggarkan Rp 25 triliun untuk stimulus penguatan permintaan agregat melalui dukungan ke sektor pariwisata dan voucher makanan secara daring. Febrio namun masih belum bisa menyebutkan skema secara detail karena masih dalam pembahasan internal. Perluasan ke kelas menengah ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Sebab, selama ini, bantuan sosial pemerintah lebih terfokus pada kelas bawah atau kelompok 10 persen hingga 30 persen masyarakat terbawah. Febrio mengatakan, mereka menjadi masyarakat yang paling banyak mendapat bantuan. Bahkan, sering kali satu keluarga atau satu penerima manfaat bisa menerima dua hingga tiga bantuan sosial sekaligus. Dengan stimulus konsumsi yang lebih meluas, Febrio berharap, pertumbuhan konsumsi jelang akhir tahun dapat membaik untuk menjadi bantalan tekanan pada awal 2020. "Supaya konsumsi yang tadinya sudah 2,8 persen bisa kita tahan, mudah-mudahan bisa naik ke tiga persen untuk kuartal ke depan," katanya. Diketahui, konsumsi masyarakat pada kuartal pertama tumbuh sangat melambat menjadi 2,84 persen dari 5,02 persen pada kuartal pertama 2019. Sementara itu, Febrio memprediksi, tekanan akan semakin besar pada kuartal kedua mengingat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru diterapkan pada April. Pemerintah dipandang perlu melindungi keluarga kelas menengah bawah (lower-middle income) di tengah pandemi Covid 19. Ekonom Senior dan Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri menjelaskan, saat ini terdapat 115 juta-120 juta orang aspiring middle class atau lower-middle class yang membutuhkan bantuan ekonomi dari pemerintah. "Mereka kelas menengah masih belum cukup, tapi tidak dapat bantuan sosial, tidak punya tabungan. Di saat seperti ini mereka bisa jatuh ke kemiskinan," kata Chatib Basri dalam diskusi market update online dengan Commonwealth Bank, Selasa (12/5). Diasumsikan satu keluarga memerlukan bantuan sekitar Rp 1 juta per bulan, maka diperlukan dana sebesar Rp 30 triliun per bulan. Dalam empat bulan diperlukan anggaran sebesar Rp 120 triliun. Chatib menjelaskan, anggaran ini dapat diambil dari realokasi perjalanan pemerintah yang sebesar Rp 43 triliun, serta anggaran infrastruktur yang bisa disetop untuk sementara. Proyek infrastruktur bisa digeser hingga tahun depan, dan hanya anggaran pemeliharaan yang masih dipakai. "Bisa juga pembangunan fisik sekolah," kata Chatib. Selain itu, pemerintah juga bisa menerbitkan obligasi pemerintah atau meminta bantuan Bank Dunia. Chatib mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, sehingga akan dapat segera recovery usai pandemi berakhir. Apabila Juni berakhir, ia memperkirakan recovery ekonomi akan lebih cepat yakni akhir tahun ini. "Kalau lebih panjang, September, perlu konsolidasi 6-8 bulan, jadi recovery baru pertengahan tahun 2021. Kalau sampai Desember, recovery baru terjadi di sekitar paruh dua 2021," jelas Chatib. Kelompok kelas menengah bawah saat ini menjadi kelompok masyarakat yang juga terdampak Covid-19 secara ekonomi. Belum diketahui data riil masyarakat dalam kelompok ini yang sebenarnya juga membutuhkan bantuan dari pemerintah. Data Bank Dunia jumlah penduduk yang masuk kategori kelas menengah di Indonesia mencapai 52 juta. Kelas menengah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sektor konsumsi dari kelompok ini tumbuh 12 persen per tahun sejak 2012 dan menyumbang separuh dari konsumsi rumah tangga. Berdasarkan penilaian Bank Dunia yang diterbitkan pada Januari 2020, peningkatan kelas menengah terjadi karena sekitar 80 persen dari masyarakat miskin di Indonesia pada 1993 tidak lagi berada di jurang kemiskinan pada 2014. Bahkan, pertumbuhan masyarakat kelas menengah merupakan salah satu yang tercepat daripada kalangan lain Kelas menengah namun menjadi kelompok yang sangat mungkin kembali menjadi kelompok miskin. Tidak adanya tabungan menjadi salah satu faktor pemicu jatuhnya kelompok kelas menengah ke kelompok miskin jika pendapatannya terdampak akibat Covid-19. Bantuan untuk kelompok kelas menengah juga tidak ada karena bantuan sosial hanya diperuntukkan ke kelompok miskin. Berdasarkan sejumlah survei, kelas menengah hanya sanggup bertahan hidup selama dua bulan. Setelah itu kelas menengah membutuhkan bantuan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ask me! Rancangan Stimulus Bagi Kelas Menengah Indonesia Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, oleh Adinda Priyanka, Antara + + + + Pemerintah akan memperluas stimulus konsumsi dengan fokus kelas menengah pada kuartal ketiga dan keempat melalui sektor pariwisata, restoran, transportasi dan sebagainya. Rencana ini seiring dengan desain pemulihan ekonomi nasional dengan perkiraan sudah adanya pelonggaran kebijakan physical distancing. + + + + + Baca Juga + + + Antisipasi Musim Tanam, Pupuk Indonesia Percepat Distribusi + + Ekonom: THR ASN Tahan Penurunan Konsumsi Masyarakat + + Wapres: Peran Kampus Penting Bagi Ekonomi Syariah + + Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, pemberian stimulus diharapkan mampu mendorong konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah. "Ini terutama akan sangat perlu kalau memang kuartal ketiga sudah mulai ada pergerakan aktivitas ekonomi, apalagi kuartal keempat," tuturnya dalam teleconference dengan jurnalis, Rabu (13/5). Dalam desain pemulihan ekonomi nasional yang dipaparkan Febrio, aktivitas konsumsi diperkirakan berangsur meningkat pada kuartal ketiga. Baik di sektor elektronik, pakaian, restoran, hotel hingga transportasi. Aktivitas pariwisata pun diprediksi mulai hidup kembali pada kuartal keempat, bersamaan dengan aktivitas perdagangan. + + + Sejalan dengan skenario ini, pemerintah menganggarkan stimulus hingga Rp 3,8 triliun pada sektor pariwisata sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Stimulus diberikan melalui diskon tiket pesawat ke destinasi wisata serta insentif pajak hotel atau restoran. Stimulus tersebut sebenarnya sempat direncanakan pada paket stimulus pertama pemerintah pada Februari. Hanya saja, seiring dengan restriksi mobilisasi manusia dan pelarangan wisata, stimulus belum dikucurkan. Selain itu, dalam PEN, pemerintah juga menganggarkan Rp 25 triliun untuk stimulus penguatan permintaan agregat melalui dukungan ke sektor pariwisata dan voucher makanan secara daring. Febrio namun masih belum bisa menyebutkan skema secara detail karena masih dalam pembahasan internal. Perluasan ke kelas menengah ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Sebab, selama ini, bantuan sosial pemerintah lebih terfokus pada kelas bawah atau kelompok 10 persen hingga 30 persen masyarakat terbawah. Febrio mengatakan, mereka menjadi masyarakat yang paling banyak mendapat bantuan. Bahkan, sering kali satu keluarga atau satu penerima manfaat bisa menerima dua hingga tiga bantuan sosial sekaligus. + Dengan stimulus konsumsi yang lebih meluas, Febrio berharap, pertumbuhan konsumsi jelang akhir tahun dapat membaik untuk menjadi bantalan tekanan pada awal 2020. "Supaya konsumsi yang tadinya sudah 2,8 persen bisa kita tahan, mudah-mudahan bisa naik ke tiga persen untuk kuartal ke depan," katanya. Diketahui, konsumsi masyarakat pada kuartal pertama tumbuh sangat melambat menjadi 2,84 persen dari 5,02 persen pada kuartal pertama 2019. Sementara itu, Febrio memprediksi, tekanan akan semakin besar pada kuartal kedua mengingat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru diterapkan pada April. Pemerintah dipandang perlu melindungi keluarga kelas menengah bawah (lower-middle income) di tengah pandemi Covid 19. Ekonom Senior dan Menteri Keuangan 2013-2014 Chatib Basri menjelaskan, saat ini terdapat 115 juta-120 juta orang aspiring middle class atau lower-middle class yang membutuhkan bantuan ekonomi dari pemerintah. "Mereka kelas menengah masih belum cukup, tapi tidak dapat bantuan sosial, tidak punya tabungan. Di saat seperti ini mereka bisa jatuh ke kemiskinan," kata Chatib Basri dalam diskusi market update online dengan Commonwealth Bank, Selasa (12/5). Diasumsikan satu keluarga memerlukan bantuan sekitar Rp 1 juta per bulan, maka diperlukan dana sebesar Rp 30 triliun per bulan. Dalam empat bulan diperlukan anggaran sebesar Rp 120 triliun. Chatib menjelaskan, anggaran ini dapat diambil dari realokasi perjalanan pemerintah yang sebesar Rp 43 triliun, serta anggaran infrastruktur yang bisa disetop untuk sementara. Proyek infrastruktur bisa digeser hingga tahun depan, dan hanya anggaran pemeliharaan yang masih dipakai. "Bisa juga pembangunan fisik sekolah," kata Chatib. + Selain itu, pemerintah juga bisa menerbitkan obligasi pemerintah atau meminta bantuan Bank Dunia. Chatib mengatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia dalam keadaan baik, sehingga akan dapat segera recovery usai pandemi berakhir. Apabila Juni berakhir, ia memperkirakan recovery ekonomi akan lebih cepat yakni akhir tahun ini. "Kalau lebih panjang, September, perlu konsolidasi 6-8 bulan, jadi recovery baru pertengahan tahun 2021. Kalau sampai Desember, recovery baru terjadi di sekitar paruh dua 2021," jelas Chatib. Kelompok kelas menengah bawah saat ini menjadi kelompok masyarakat yang juga terdampak Covid-19 secara ekonomi. Belum diketahui data riil masyarakat dalam kelompok ini yang sebenarnya juga membutuhkan bantuan dari pemerintah. Data Bank Dunia jumlah penduduk yang masuk kategori kelas menengah di Indonesia mencapai 52 juta. Kelas menengah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sektor konsumsi dari kelompok ini tumbuh 12 persen per tahun sejak 2012 dan menyumbang separuh dari konsumsi rumah tangga. Berdasarkan penilaian Bank Dunia yang diterbitkan pada Januari 2020, peningkatan kelas menengah terjadi karena sekitar 80 persen dari masyarakat miskin di Indonesia pada 1993 tidak lagi berada di jurang kemiskinan pada 2014. Bahkan, pertumbuhan masyarakat kelas menengah merupakan salah satu yang tercepat daripada kalangan lain Kelas menengah namun menjadi kelompok yang sangat mungkin kembali menjadi kelompok miskin. Tidak adanya tabungan menjadi salah satu faktor pemicu jatuhnya kelompok kelas menengah ke kelompok miskin jika pendapatannya terdampak akibat Covid-19. Bantuan untuk kelompok kelas menengah juga tidak ada karena bantuan sosial hanya diperuntukkan ke kelompok miskin. Berdasarkan sejumlah survei, kelas menengah hanya sanggup bertahan hidup selama dua bulan. Setelah itu kelas menengah membutuhkan bantuan untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. + + Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19 - (Tim Infografis Republika.co.id) + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_qryh96484_komisi-i-tni-perlu-kerahkan-kemampuan-deteksi-bawah-air.md b/raw/news.republika.co.id_berita_qryh96484_komisi-i-tni-perlu-kerahkan-kemampuan-deteksi-bawah-air.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd5644578c1dc21f772faaccd8605bba956ac85f --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_qryh96484_komisi-i-tni-perlu-kerahkan-kemampuan-deteksi-bawah-air.md @@ -0,0 +1,106 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/qryh96484/komisi-i-tni-perlu-kerahkan-kemampuan-deteksi-bawah-air +title: "Komisi I- TNI Perlu Kerahkan Kemampuan Deteksi Bawah Air | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:20 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Komisi I: TNI Perlu Kerahkan Kemampuan Deteksi Bawah Air | Republika Online + +Menurut Bobby Adhityo Rizaldi, TNI AL perlu memiliki kapal penyelamat bawah laut. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyarankan, pemerintah dan TNI perlu mengerahkan seluruh kemampuan deteksi bawah air untuk menemukan kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang kontak di perairan Bali bagian utara pada Rabu (20/4). "Pengerahan seluruh kemampuan deteksi bawah air, harus dilakukan pemerintah dan TNI pada saat kritis ini," kata Bobby di Jakarta, Kamis (22/4). Dia menilai, saat ini perlu koordinasi untuk fokus pencarian dengan menggunakan sumber daya dalam negeri dan juga bantuan dari Australia, Singapura, dan Malaysia yang direncanakan tiba pada Sabtu (24/4). Menurut Bobby, TNI AL perlu memiliki kapal penyelamat bawah laut ( submarine rescue vessel ) dan ( ocean going ship ) untuk mengantisipasi kejadian seperti yang dialami KRI Nanggala-402. "TNI AL perlu memiliki alutsista 'submarine rescue vessel' dan 'ocean going ship' yang diperuntukkan untuk kejadian seperti ini. Karena Indonesia sudah punya 5 kapal selam meskipun yang aktif hanya separuh," ujar politkus Partai Golkar itu. Bobby juga meminta prosedur tetap (protap) pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah berusia lebih 25 tahun perlu diaudit kembali kelayakan operasinya. Di antaranya, pesawat Hercules dan beberapa helikopter yang dimiliki TNI. KRI Nanggala-402 dikabarkan hilang kontak di Perairan Bali bagian utara pada Rabu. Mabes TNI mengerahkan lima KRI dan satu helikopter Panther untuk melakukan operasi pencarian dengan kekuatan yang lebih 400 personel. TNI juga menerima bantuan kapal penyelamat dari negara Singapura dan Malaysia dalam proses pencarian kapal selam KRI Nanggala-402. Ask me! Komisi I: TNI Perlu Kerahkan Kemampuan Deteksi Bawah Air Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyarankan, pemerintah dan TNI perlu mengerahkan seluruh kemampuan deteksi bawah air untuk menemukan kapal selam KRI Nanggala-402 yang hilang kontak di perairan Bali bagian utara pada Rabu (20/4). + + + + + "Pengerahan seluruh kemampuan deteksi bawah air, harus dilakukan pemerintah dan TNI pada saat kritis ini," kata Bobby di Jakarta, Kamis (22/4). + + + + + Dia menilai, saat ini perlu koordinasi untuk fokus pencarian dengan menggunakan sumber daya dalam negeri dan juga bantuan dari Australia, Singapura, dan Malaysia yang direncanakan tiba pada Sabtu (24/4). Menurut Bobby, TNI AL perlu memiliki kapal penyelamat bawah laut ( submarine rescue vessel ) dan ( ocean going ship ) untuk mengantisipasi kejadian seperti yang dialami KRI Nanggala-402. + "TNI AL perlu memiliki alutsista 'submarine rescue vessel' dan 'ocean going ship' yang diperuntukkan untuk kejadian seperti ini. Karena Indonesia sudah punya 5 kapal selam meskipun yang aktif hanya separuh," ujar politkus Partai Golkar itu. + + + + Bobby juga meminta prosedur tetap (protap) pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem senjata (alutsista) yang sudah berusia lebih 25 tahun perlu diaudit kembali kelayakan operasinya. Di antaranya, pesawat Hercules dan beberapa helikopter yang dimiliki TNI. + KRI Nanggala-402 dikabarkan hilang kontak di Perairan Bali bagian utara pada Rabu. Mabes TNI mengerahkan lima KRI dan satu helikopter Panther untuk melakukan operasi pencarian dengan kekuatan yang lebih 400 personel. TNI juga menerima bantuan kapal penyelamat dari negara Singapura dan Malaysia dalam proses pencarian kapal selam KRI Nanggala-402. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_qwp7qi349_relawan-satgas-ajak-warga-lindungi-kesehatan-jiwa-anak.md b/raw/news.republika.co.id_berita_qwp7qi349_relawan-satgas-ajak-warga-lindungi-kesehatan-jiwa-anak.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..400a977346e951be9503fe951fb8378b7da52b47 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_qwp7qi349_relawan-satgas-ajak-warga-lindungi-kesehatan-jiwa-anak.md @@ -0,0 +1,113 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/qwp7qi349/relawan-satgas-ajak-warga-lindungi-kesehatan-jiwa-anak +title: "Relawan Satgas Ajak Warga Lindungi Kesehatan Jiwa Anak | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:35:21 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Relawan Satgas Ajak Warga Lindungi Kesehatan Jiwa Anak | Republika Online + +BKR Satgas menggelar seminar "Melindungi Kesehatan Jiwa Anak di Tengah Pandemi" REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Bidang Koordinasi Relawan (BKR) Satgas COVID-19 menggelar Seminar Nasional “Melindungi Kesehatan Jiwa Anak di Tengah Pandemi COVID-19” bertepatan dengan Hari Anak Nasional secara daring melalui aplikasi Zoom dan Youtube Live (23/7). Acara Seminar Nasional ini mengundang tiga narasumember kawakan yang ahli di bidangnya, yaitu Asisten Deputi Khusus Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Elvi Hendriani, Psikolog Anak Dr. Seto Mulyadi, S.Psi, M.Si., dan Ketua Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI) Dewi Tjakrawinata. Selain itu, turut hadir dan membuka acara Ketua BKR Satgas COVID-19 Andre Rahadian. Andre Rahadian mengatakan kondisi pandemi ini merubah tatanan sosial bukan hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan edukasi anak-anak dalam aktivitas keseharian. Dampaknya kemampuan pertumbuhan anak menjadi terhambat dan hal ini menjadi satu tantangan ekstra bagi orangtua dalam membimbing anaknya. Oleh karena itu, melalui acara Seminar Nasional bersama para narasumber ahli diharapkan dapat tercipta rumusan dan usulan action plan untuk menjaga kesehatan jiwa anak-anak terutama anak disabilitas. "Saya juga menitipkan pesan kepada keluarga Indonesia untuk terus taat menerapkan protokol kesehatan sebagai contoh positif untuk diadaptasi oleh seluruh anak-anak,” kata Andre Rahadian dalam sambutannya. Seminar Nasional ini merupakan acara seminar kedua sebagai rangkaian Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) yang akan diselenggarakan di 11 Provinsi di Indonesia. Adapun tujuan acara ini adalah upaya promotif dan preventif untuk memberikan informasi serta edukasi terkait pentingnya peran orangtua dalam memberikan pelayanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial kepada anak di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, acara ini akan menjelaskan mengenai informasi perihal program dari Kementerian PPPA terkait dengan penanganan COVID-19 bagi anak-anak. Elvi Hendrani sebagai narasumber pertama mengatakan, seyogyanya tanggungjawab dalam melindungi anak di era pandemi ini dilakukan secara bersama. Orangtua bertanggungjawab dalamhidup dan tumbuh kembang, negara berkepentingan untuk mendayagunakan sumber daya dalam melindungi anak dan haknya, masyarakat berpartisipasi dalam menerapkan tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara, dan yang terakhir anak itu sendiri sebagai subjek yang harus sadar mengenai hak-hak yang diterimanya. Menambahkan materi yang dilontarkan oleh narasumber sebelumnya, dalam paparannya Seto Mulyadi menekankan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Namun, permasalahannya adalah di era pandemi ini akses pembelajaran dan bermain dibatasi sehingga anak-anak kini terpaksa untuk berinteraksi secara daring. Akibatnya anak-anak menganggap interaksi ini membosankan dan sulit, hal ini menyebabkan hasil belajar menjadi tidak optimal dan rentan mengakibatkan konflik dalam keluarga yang mampu berujung pada kekerasan terhadap anak. “Dampaknya anak-anak menjadi gelisah, susah tidur, bosan, malas belajar, dan suka marah. Untuk menjawab permasalahan ini orang tua dan guru memegang peranan penting untuk mampu menciptakan suasana belajar yang lebih ramah anak serta membuat kurikulum pendidikan yang lebih berpihak pada hak anak. Lebih jauh lagi, diharapkan orangtua dapat menjadi sosok idola anak dengan mencontohkan sikap dan perbuatan yang bijak dan positif sesuai dengan zamannya. Saya yakin kita semua dapat belajar. Stop kekerasan dalam dunia pendidikan dan wujudkan impian kondisi rumah yang ramah anak” tambah Seto Mulyadi. Ask me! Relawan Satgas Ajak Warga Lindungi Kesehatan Jiwa Anak Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Bidang Koordinasi Relawan (BKR) Satgas COVID-19 menggelar Seminar Nasional “Melindungi Kesehatan Jiwa Anak di Tengah Pandemi COVID-19” bertepatan dengan Hari Anak Nasional secara daring melalui aplikasi Zoom dan Youtube Live (23/7).  + + + + + Acara Seminar Nasional ini mengundang tiga narasumember kawakan yang ahli di bidangnya, yaitu Asisten Deputi Khusus Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Dra. Elvi Hendriani, Psikolog Anak Dr. Seto Mulyadi, S.Psi, M.Si., dan Ketua Yayasan Peduli Sindroma Down Indonesia (YAPESDI) Dewi Tjakrawinata. Selain itu, turut hadir dan membuka acara Ketua BKR Satgas COVID-19 Andre Rahadian. + + + + Andre Rahadian mengatakan kondisi pandemi ini merubah tatanan sosial bukan hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan edukasi anak-anak dalam aktivitas keseharian. Dampaknya kemampuan pertumbuhan anak menjadi terhambat dan hal ini menjadi satu tantangan ekstra bagi orangtua dalam membimbing anaknya.  + Oleh karena itu, melalui acara Seminar Nasional bersama para narasumber ahli diharapkan dapat tercipta rumusan dan usulan action plan untuk menjaga kesehatan jiwa anak-anak terutama anak disabilitas.  + + + + "Saya juga menitipkan pesan kepada keluarga Indonesia untuk terus taat menerapkan protokol kesehatan sebagai contoh positif untuk diadaptasi oleh seluruh anak-anak,” kata Andre Rahadian dalam sambutannya. + Seminar Nasional ini merupakan acara seminar kedua sebagai rangkaian Program Layanan Dukungan Psikososial (LDP) yang akan diselenggarakan di 11 Provinsi di Indonesia. Adapun tujuan acara ini adalah upaya promotif dan preventif untuk memberikan informasi serta edukasi terkait pentingnya peran orangtua dalam memberikan pelayanan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial kepada anak di tengah pandemi COVID-19.  + Selain itu, acara ini akan menjelaskan mengenai informasi perihal program dari Kementerian PPPA terkait dengan penanganan COVID-19 bagi anak-anak. + Elvi Hendrani sebagai narasumber pertama mengatakan, seyogyanya tanggungjawab dalam melindungi anak di era pandemi ini dilakukan secara bersama. Orangtua bertanggungjawab dalamhidup dan tumbuh kembang, negara berkepentingan untuk mendayagunakan sumber daya dalam melindungi anak dan haknya, masyarakat berpartisipasi dalam menerapkan tanggung jawab orang tua dan kewajiban negara, dan yang terakhir anak itu sendiri sebagai subjek yang harus sadar mengenai hak-hak yang diterimanya. + Menambahkan materi yang dilontarkan oleh narasumber sebelumnya, dalam paparannya Seto Mulyadi menekankan bahwa dunia anak adalah dunia bermain. Namun, permasalahannya adalah di era pandemi ini akses pembelajaran dan bermain dibatasi sehingga anak-anak kini terpaksa untuk berinteraksi secara daring.  + Akibatnya anak-anak menganggap interaksi ini membosankan dan sulit, hal ini menyebabkan hasil belajar menjadi tidak optimal dan rentan mengakibatkan konflik dalam keluarga yang mampu berujung pada kekerasan terhadap anak. + “Dampaknya anak-anak menjadi gelisah, susah tidur, bosan, malas belajar, dan suka marah. Untuk menjawab permasalahan ini orang tua dan guru memegang peranan penting untuk mampu menciptakan suasana belajar yang lebih ramah anak serta membuat kurikulum pendidikan yang lebih berpihak pada hak anak. Lebih jauh lagi, diharapkan orangtua dapat menjadi sosok idola anak dengan mencontohkan sikap dan perbuatan yang bijak dan positif sesuai dengan zamannya. Saya yakin kita semua dapat belajar. Stop kekerasan dalam dunia pendidikan dan wujudkan impian kondisi rumah yang ramah anak” tambah Seto Mulyadi. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_qxepei384_bulog-penyaluran-bantuan-beras-ppkm-di-sumut-sudah-tuntas.md b/raw/news.republika.co.id_berita_qxepei384_bulog-penyaluran-bantuan-beras-ppkm-di-sumut-sudah-tuntas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ee5775df2ab60f78168fdd6094fe414c32b0cb2d --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_qxepei384_bulog-penyaluran-bantuan-beras-ppkm-di-sumut-sudah-tuntas.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/qxepei384/bulog-penyaluran-bantuan-beras-ppkm-di-sumut-sudah-tuntas +title: "Bulog- Penyaluran Bantuan Beras PPKM di Sumut Sudah Tuntas | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:26:06 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Bulog: Penyaluran Bantuan Beras PPKM di Sumut Sudah Tuntas | Republika Online + +Untuk tahap I, bantuan beras PPKM Program Bantuan Sosial Tunai sebanyak 9.525.310 kg. REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Penyaluran bantuan beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 tahap I di Sumatra Utara sudah 100 persen. Pemimpin Wilayah Sumut Perum Bulog, Arif Mandu di Medan, Jumat (6/8) mengatakan, untuk tahap I, bantuan beras PPKM Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumut ada sebanyak 9.525.310 kilogram untuk 952.531 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan beras itu untuk KPM di 33 kabupaten/kota Sumut dengan jumlah beras berbeda-beda sesuai data Kementerian Sosial. "Pemkab/pemkot 33 kabupaten/kota di Sumut yang mendapat alokasi bantuan beras PPKM itu sudah 100 persen mengajukan DO ( delivery order ) sesuai SPA (surat perintah alokasi) masing-masing dan Bulog juga sudah 100 persen menyalurkannya," ujar Arif Mandu. Pemkab Langkat, misalnya mengajukan DO sesuai SPA beras PKH dan BST nya dengan total 1.038.160 kg untuk 103.816 KPM. Jumlah tersebut semuanya sudah disalurkan.  Kota Medan juga sudah 100 persen sesuai SPA sebanyak 889.560 kg untuk 88.956 KPM dan juga sudah disalurkan Bulog 100 persen. Kemudian Pemkab Deliserdang, DO nya sudah sesuai SPA yang sebanyak 602.340 kg. "Alhamdulillah, program beras bantuan PPKM tahap I 2021 di Sumut bisa rampung lebih awal dari yang dijadwalkan atau 5 Agustus sejak launching 30 Juli," ujar Arif Mandu yang didampingi Kabid Operasional Pelayanan Publik, Erlina Wita. Ask me! Bulog: Penyaluran Bantuan Beras PPKM di Sumut Sudah Tuntas Rekomendasi Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Penyaluran bantuan beras Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 2021 tahap I di Sumatra Utara sudah 100 persen. Pemimpin Wilayah Sumut Perum Bulog, Arif Mandu di Medan, Jumat (6/8) mengatakan, untuk tahap I, bantuan beras PPKM Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di Sumut ada sebanyak 9.525.310 kilogram untuk 952.531 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). + + + + + Bantuan beras itu untuk KPM di 33 kabupaten/kota Sumut dengan jumlah beras berbeda-beda sesuai data Kementerian Sosial. "Pemkab/pemkot 33 kabupaten/kota di Sumut yang mendapat alokasi bantuan beras PPKM itu sudah 100 persen mengajukan DO ( delivery order ) sesuai SPA (surat perintah alokasi) masing-masing dan Bulog juga sudah 100 persen menyalurkannya," ujar Arif Mandu. + + + + + Baca Juga + + + Ratusan Sopir Angkot di Purwakarta Terima Bantuan Beras + + Bantuan Beras PPKM di Bangkalan Berwarna Kuning dan Berkutu + + Warga Lebak Terima Bantuan Beras Program Keluarga Harapan + + + Pemkab Langkat, misalnya mengajukan DO sesuai SPA beras PKH dan BST nya dengan total 1.038.160 kg untuk 103.816 KPM. Jumlah tersebut semuanya sudah disalurkan.  Kota Medan juga sudah 100 persen sesuai SPA sebanyak 889.560 kg untuk 88.956 KPM dan juga sudah disalurkan Bulog 100 persen. + Kemudian Pemkab Deliserdang, DO nya sudah sesuai SPA yang sebanyak 602.340 kg. "Alhamdulillah, program beras bantuan PPKM tahap I 2021 di Sumut bisa rampung lebih awal dari yang dijadwalkan atau 5 Agustus sejak launching 30 Juli," ujar Arif Mandu yang didampingi Kabid Operasional Pelayanan Publik, Erlina Wita. + + + +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 16:01 WIB + + Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 18:52 WIB + + Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:52 WIB + + BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 16:56 WIB + + LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_r2gq5i320_golkar-relawan-kesehatan-adalah-pahlawan-era-pandemi.md b/raw/news.republika.co.id_berita_r2gq5i320_golkar-relawan-kesehatan-adalah-pahlawan-era-pandemi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..47db57fc4c59b43eaa3656a5e507d65617135c72 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_r2gq5i320_golkar-relawan-kesehatan-adalah-pahlawan-era-pandemi.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/r2gq5i320/golkar-relawan-kesehatan-adalah-pahlawan-era-pandemi +title: "Golkar- Relawan Kesehatan adalah Pahlawan Era Pandemi | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:42:28 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Golkar: Relawan Kesehatan adalah Pahlawan Era Pandemi | Republika Online + +Golkar mengapresiasi kerja keras para relawan kesehatan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat dengan semangat gotong royong dan tanpa pamrih membantu masyarakat di tengah krisis. Para relawan kesehatan dinilai sebagai pahlawan di era pandemi. "Dalam kondisi pandemi saat ini, tentu banyak sekali anak bangsa yang layak disebut sebagai pahlawan. Karena pahlawan itu adalah orang yang memberikan dirinya untuk kepentingan banyak orang dalam semua jenis peran dan pekerjaan," ujar Wakil Ketua Komisi lX DPR RI Fraksi Golkar, Emanuel Meliades Laka Lena, dalam dialog live Instagram bersama akun @Golkar2024 bertajuk ‘Pahlawan Sejati Di Tengah Pandemi’, Rabu (10/11). Kader Partai Golkar yang kerap dipanggil Melki Laks Lena itu pun mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi peran relawan kesehatan dan relawan masyarakat dalam membantu warga menghadapi masa pandemi. "Saya berterima kasih kepada para relawan, antara lain komunitas Hello Teman Baik yang telah berinisiatif, melakukan terobosan dan bergerak lebih dinamis pada situasi sulit saat ini. Tentu, ini perlu kita apresiasi karena para relawan sudah membantu tenaga medis menyediakan alat medis, hingga juga memberikan sembako dan makanan bagi pasien isoman," jelasnya. Dalam kesempatan tersebut, Melki bicara soal pentingnya menjaga semangat gotong royong meski kasus aktif Covid-19 mulai melandai. Pembatasan kegiatan dan sosial dinilai Melki, telah mendorong anak muda lebih kreatif melakukan hal positif. Tidak hanya membantu masyarakat rentan, namun juga mendorong bangkitnya UMKM melalui berbagai upaya. "Situasi ini merupakan panggilan yang perlu kita jawab, khususnya bagi anak-anak muda, anak-anak milenial untuk menjadikan momentum kita bersinergi mengambil peluang, potensi ruang bisa saling berbagi dan membantu sesama," ungkapnya. Sebagai informasi, Komunitas Hello Teman Baik merupakan komunitas yang diinisiasi oleh sejumlah anak muda dari berbagai profesi untuk ikut mendukung penanganan pandemi Covid-19 terutama bagi masyarakat rentan. Seiring perkembangan situasi, komunitas ini turut membantu korban bencana alam dan membuat taman baca bagi anak-anak di Papua. Lebih lanjut, Melki mengatakan, pandemi yang telah berjalan selama kurang lebih dua tahun telah membawa dampak pada kesehatan, ekonomi, dan sosial. Oleh karenanya, diperlukan kekuatan nasional untuk bekerja bersama. “Untuk itu, mari kita bergotong royong untuk membawa perbaikan ditengah pandemi. Karena dengan semangat kebersamaan dan bersinergi dengan upaya pemerintah kita akan berhasil bersama-sama keluar dari pandemi,” kata dia. Melki menambahkan, Partai Golkar ikut mendukung program pemerintah salah satunya percepatan vaksinasi. Sampai tanggal 20 Oktober 2021, Partai Golkar telah memberikan 1 juta dosis vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Jumlah ini akan terus bertambah seiring upaya pemerintah yang terus gencar melakukan vaksinasi hingga akhir tahun. "Sejak awal pandemi Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto meminta seluruh Kader Golkar, baik di tingkat eksekutif, legislatif dan kepala daerah untuk satu langkah dan satu upaya untuk selamatkan bangsa dari pandemi," kata dia. Pada kesempatan tersebut, Founder Charity Movement Hello Teman Baik, Vina Jayanti, turut mendorong masyarakat untuk bergotong royong dalam dalam menangani pandemi. "Karena kami yakin kalau pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dan semua pasti mau ikut berpartisipasi untuk membantu sesama dilingkungan sekitar kita. Jadi ayo kita lakukan hal yang bermanfaat mulai dari yang terkecil untuk tetap prokes walaupun saat ini kasus Covid-19 menurun," tutupnya. Ask me! Golkar: Relawan Kesehatan adalah Pahlawan Era Pandemi Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat dengan semangat gotong royong dan tanpa pamrih membantu masyarakat di tengah krisis. Para relawan kesehatan dinilai sebagai pahlawan di era pandemi.  + + + + + "Dalam kondisi pandemi saat ini, tentu banyak sekali anak bangsa yang layak disebut sebagai pahlawan. Karena pahlawan itu adalah orang yang memberikan dirinya untuk kepentingan banyak orang dalam semua jenis peran dan pekerjaan," ujar Wakil Ketua Komisi lX DPR RI Fraksi Golkar, Emanuel Meliades Laka Lena, dalam dialog live Instagram bersama akun @Golkar2024 bertajuk ‘Pahlawan Sejati Di Tengah Pandemi’, Rabu (10/11). + + + + + Baca Juga + + + Syekh Al- Azhar Peringatkan Bahaya Penyatuan Agama Ibrahim + + Berdoa di Samping Kuburan dengan Suara Keras, Bolehkah? + + Rambut Panjang untuk Pria, Apakah Termasuk Sunnah Nabi? + + + Kader Partai Golkar yang kerap dipanggil Melki Laks Lena itu pun mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi peran relawan kesehatan dan relawan masyarakat dalam membantu warga menghadapi masa pandemi.  + "Saya berterima kasih kepada para relawan, antara lain komunitas Hello Teman Baik yang telah berinisiatif, melakukan terobosan dan bergerak lebih dinamis pada situasi sulit saat ini. Tentu, ini perlu kita apresiasi karena para relawan sudah membantu tenaga medis menyediakan alat medis, hingga juga memberikan sembako dan makanan bagi pasien isoman," jelasnya. + + + + Dalam kesempatan tersebut, Melki bicara soal pentingnya menjaga semangat gotong royong meski kasus aktif Covid-19 mulai melandai. Pembatasan kegiatan dan sosial dinilai Melki, telah mendorong anak muda lebih kreatif melakukan hal positif. Tidak hanya membantu masyarakat rentan, namun juga mendorong bangkitnya UMKM melalui berbagai upaya.  + "Situasi ini merupakan panggilan yang perlu kita jawab, khususnya bagi anak-anak muda, anak-anak milenial untuk menjadikan momentum kita bersinergi mengambil peluang, potensi ruang bisa saling berbagi dan membantu sesama," ungkapnya. + Sebagai informasi, Komunitas Hello Teman Baik merupakan komunitas yang diinisiasi oleh sejumlah anak muda dari berbagai profesi untuk ikut mendukung penanganan pandemi Covid-19 terutama bagi masyarakat rentan.  + Seiring perkembangan situasi, komunitas ini turut membantu korban bencana alam dan membuat taman baca bagi anak-anak di Papua.  + Lebih lanjut, Melki mengatakan, pandemi yang telah berjalan selama kurang lebih dua tahun telah membawa dampak pada kesehatan, ekonomi, dan sosial. Oleh karenanya, diperlukan kekuatan nasional untuk bekerja bersama. + “Untuk itu, mari kita bergotong royong untuk membawa perbaikan ditengah pandemi. Karena dengan semangat kebersamaan dan bersinergi dengan upaya pemerintah kita akan berhasil bersama-sama keluar dari pandemi,” kata dia.  + Melki menambahkan, Partai Golkar ikut mendukung program pemerintah salah satunya percepatan vaksinasi. Sampai tanggal 20 Oktober 2021, Partai Golkar telah memberikan 1 juta dosis vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Jumlah ini akan terus bertambah seiring upaya pemerintah yang terus gencar melakukan vaksinasi hingga akhir tahun.  + "Sejak awal pandemi Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto meminta seluruh Kader Golkar, baik di tingkat eksekutif, legislatif dan kepala daerah untuk satu langkah dan satu upaya untuk selamatkan bangsa dari pandemi," kata dia.  + Pada kesempatan tersebut, Founder Charity Movement Hello Teman Baik, Vina Jayanti, turut mendorong masyarakat untuk bergotong royong dalam dalam menangani pandemi.  + "Karena kami yakin kalau pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dan semua pasti mau ikut berpartisipasi untuk membantu sesama dilingkungan sekitar kita. Jadi ayo kita lakukan hal yang bermanfaat mulai dari yang terkecil untuk tetap prokes walaupun saat ini kasus Covid-19 menurun," tutupnya.       + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rc50ob320_idi-masyarakat-usia-lanjut-ataukomorbid-harus-tetap-pakai-masker.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rc50ob320_idi-masyarakat-usia-lanjut-ataukomorbid-harus-tetap-pakai-masker.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4983fdfd2050d60eb89d5772998fc168d1a1fe3f --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rc50ob320_idi-masyarakat-usia-lanjut-ataukomorbid-harus-tetap-pakai-masker.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rc50ob320/idi-masyarakat-usia-lanjut-ataukomorbid-harus-tetap-pakai-masker +title: "IDI- Masyarakat Usia Lanjut atau Komorbid Harus Tetap Pakai Masker | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:01:22 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# IDI: Masyarakat Usia Lanjut atau Komorbid Harus Tetap Pakai Masker | Republika Online + +Aturan memakai masker tetap berlaku bagi lansia dan orang dengan komorbid REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof  Zubairi Djoerban, mengatakan masyarakat yang berusia lanjut atau yang memiliki penyakit komorbid tetap harus menggunakan masker di ruang terbuka. "Tetap untuk yang usia lanjut atau yang memiliki komorbid harus pakai masker," kata Prof  Zubairi Djoerban saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/5/2022). Selain itu, bagi masyarakat yang sedang mengalami gejala influenza, seperti batuk dan pilek, juga harus menggunakan masker agar tidak menularkan ke orang lain. "Kalau misalnya ada batuk pilek, sama, tetap harus pakai masker agar tidak menularkan ke orang lain," katanya. Dia juga mengingatkan kegiatan di ruang tertutup dan transportasi umum tetap harus menggunakan masker. "Kalau transportasi publik, itu misalnya naik bus, naik pesawat terbang atau naik kereta api atau persiapan ke situ. Jadi kalau kita di airport, tentu harus tetap pakai masker," katanya. Zubairi menceritakan kebijakan serupa juga diberlakukan di negara lain, seperti Amerika Serikat, yang tidak mewajibkan pemakaian masker di ruang terbuka, namun tetap harus dipakai di ruang tertutup. Pihaknya mengatakan jika setelah masa mudik lebaran dan penerapan pelonggaran kebijakan pemakaian masker ini tidak terjadi lonjakan kasus, maka kondisi Covid-19 di Indonesia bisa dikatakan telah terkendali. "Kalau dua sampai empat minggu lagi tidak terjadi lonjakan, maka kebijakan buka masker ini bisa dilanjutkan dan ke depan, bulan-bulan ke depan dan insya Allah tahun depan, kita lumayan aman," katanya. Pemerintah mengambil keputusan untuk  melonggarkan penggunaan masker bagi masyarakat saat beraktivitas di luar ruangan dan area terbuka. Dengan catatan, area tersebut tidak padat orang. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5/2022). Baca juga :  Pakar: Harus Ada Skenario Terburuk dari Kebijakan Pelonggaran Masker Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memberi kelonggaran tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan di tengah kondisi pandemi di Indonesia yang semakin terkendali. Sehingga, masyarakat yang sudah divaksinasi lengkap dan ingin melakukan perjalanan dalam maupun luar negeri tidak wajib tes swab PCR maupun antigen. Pemerintah juga melonggarkan penggunaan masker di area terbuka. "Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen," ujar Jokowi. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, kata Jokowi, tetap harus menggunakan masker. Jokowi juga meminta masyarakat yang masuk kategori kelompok rentan seperti lansia, memiliki riwayat penyakit komorbid untuk tetap menggunakan masker. Baca juga :  Pakar: Harus Ada Skenario Terburuk dari Kebijakan Pelonggaran Masker Ask me! IDI: Masyarakat Usia Lanjut atau Komorbid Harus Tetap Pakai Masker Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Prof  Zubairi Djoerban, mengatakan masyarakat yang berusia lanjut atau yang memiliki penyakit komorbid tetap harus menggunakan masker di ruang terbuka. + + + + + "Tetap untuk yang usia lanjut atau yang memiliki komorbid harus pakai masker," kata Prof  Zubairi Djoerban saat dihubungi di Jakarta, Kamis (19/5/2022). + + + + Baca Juga + + + MUI Palangka Raya Izinkan Sholat Jamaah tanpa Masker    + + Enam Pokok Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Surat Asy Syuara + + Sekolah di Inggris yang Sajikan Sosis Babi untuk Siswa Muslim Mengaku Lalai    + + + Selain itu, bagi masyarakat yang sedang mengalami gejala influenza, seperti batuk dan pilek, juga harus menggunakan masker agar tidak menularkan ke orang lain. "Kalau misalnya ada batuk pilek, sama, tetap harus pakai masker agar tidak menularkan ke orang lain," katanya. + Dia juga mengingatkan kegiatan di ruang tertutup dan transportasi umum tetap harus menggunakan masker.  + + + + "Kalau transportasi publik, itu misalnya naik bus, naik pesawat terbang atau naik kereta api atau persiapan ke situ. Jadi kalau kita di airport, tentu harus tetap pakai masker," katanya. + Zubairi menceritakan kebijakan serupa juga diberlakukan di negara lain, seperti Amerika Serikat, yang tidak mewajibkan pemakaian masker di ruang terbuka, namun tetap harus dipakai di ruang tertutup. + Pihaknya mengatakan jika setelah masa mudik lebaran dan penerapan pelonggaran kebijakan pemakaian masker ini tidak terjadi lonjakan kasus, maka kondisi Covid-19 di Indonesia bisa dikatakan telah terkendali. + "Kalau dua sampai empat minggu lagi tidak terjadi lonjakan, maka kebijakan buka masker ini bisa dilanjutkan dan ke depan, bulan-bulan ke depan dan insya Allah tahun depan, kita lumayan aman," katanya. + Pemerintah mengambil keputusan untuk  melonggarkan penggunaan masker bagi masyarakat saat beraktivitas di luar ruangan dan area terbuka. Dengan catatan, area tersebut tidak padat orang.   + Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pernyataan pers di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/5/2022). + Baca juga :  Pakar: Harus Ada Skenario Terburuk dari Kebijakan Pelonggaran Masker + Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memberi kelonggaran tes Covid-19 bagi pelaku perjalanan di tengah kondisi pandemi di Indonesia yang semakin terkendali. + Sehingga, masyarakat yang sudah divaksinasi lengkap dan ingin melakukan perjalanan dalam maupun luar negeri tidak wajib tes swab PCR maupun antigen. Pemerintah juga melonggarkan penggunaan masker di area terbuka. + "Bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap maka sudah tidak perlu untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen," ujar Jokowi.  + Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik, kata Jokowi, tetap harus menggunakan masker. Jokowi juga meminta masyarakat yang masuk kategori kelompok rentan seperti lansia, memiliki riwayat penyakit komorbid untuk tetap menggunakan masker. + Baca juga :  Pakar: Harus Ada Skenario Terburuk dari Kebijakan Pelonggaran Masker +    + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rdxl6r313_ditjen-bina-adwil-paparkan-pentingnya-perkuat-kerja-sama-di-kawasan-perbatasan.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rdxl6r313_ditjen-bina-adwil-paparkan-pentingnya-perkuat-kerja-sama-di-kawasan-perbatasan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0769c92c8516368a5dae9ca5cd90b670b983f827 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rdxl6r313_ditjen-bina-adwil-paparkan-pentingnya-perkuat-kerja-sama-di-kawasan-perbatasan.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rdxl6r313/ditjen-bina-adwil-paparkan-pentingnya-perkuat-kerja-sama-di-kawasan-perbatasan +title: "Ditjen Bina Adwil Paparkan Pentingnya Perkuat Kerja Sama di Kawasan Perbatasan | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:53 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Ditjen Bina Adwil Paparkan Pentingnya Perkuat Kerja Sama di Kawasan Perbatasan | Republika Online + +Sidang Ke-16 High Level Committee Indonesia-Malaysia (HLC Malindo) kembali digelar. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sidang Ke-16 High Level Committee Indonesia-Malaysia (HLC Malindo) digelar Kamis, (23/6/2022)di Bandung. Sidang kali ini, Indonesia menjadi tuan rumah. Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa  dan beranggotakan Pejabat dari Kementerian/Lembaga, antara lain: Mabes TNI, POLRI, Kemendagri, dan Basarnas. Adapun, Delegasi Malaysia diketuai oleh Panglima Angkatan Tentara Malaysia, Jenderal Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi Bin Buang dan beranggotakan Pejabat dari Markas Angkatan Tentara Malaysia dan Pejabat Terkait lainnya. Salah satu agenda dalam Persidangan Ke-16 HLC adalah pelaporan sub forum dibawah organisasi HLC, yaitu: Coordinated Operation Control Committee (COCC), Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), Joint Police Cooperation Committee (JPCC), dan Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosio Ekonomi Malaysia- Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo). Dalam laporannya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan selaku Ketua KK SOSEK Indonesia menyampaikan kegiatan kerjasama Sosek Malindo periode september 2019 sampai dengan Juni 2022, yang meskipun dalam suasana pandemi Covid-19 telah dapat terlaksana Persidangan ke-16 Sekretariat Bersama (Sekber) Khas/ Khusus JKK/KK Sosek Malindo dan Persidangan JKK/KK Sosek Malindo Khas/Khusus Pada tahun 2021 secara virtual. “Kerjasama KK/JKK Sosek Malindo dan Sub Organisasi dibawahnya telah memperkuat kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dibidang sosial-ekonomi di Kawasan Perbatasan,  diantaranya fasilitasi perdagangan di Kawasan Perbatasan pada masa pandemi covid-19 dan kegiatan yang bertujuan agar komunikasi pada forum KK/JKK Sosek Malindo tetap terjalin dengan baik khusunya di masa pandemi” ungkap Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/6/2022). Dalam persidangan tersebut, Forum Sosek Malindo memberikan saran perlunya didorong penyelesaian review BCA 2006 dan BTA 1970 serta penyelesaian isu terkait roadtax khususnya di Kawasan Entikong. "Perlu menjadi perhatian bahwa  perlu untuk mendorong perdagangan lintas batas  guna peningkatan ekonomi di Kawasan Perbatasan dan perlunya kerjasama pencegahan,  penyelundupan barang-barang terlarang,"kata Safrizal. Sementara, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan penekanan yang disampaikan kepada Ketua KK/JKK Sosek Malindo, untuk meneruskan kegiatan kerjasama yang tertunda, termasuk menyempurnakan proyek pembangunan di Kawasan Perbatasan dan mendorong penuntasan pembahasan review Border Crossing Agreement (BCA) 2006 dan Border Trade Agreement (BTA) 1970. Adapun, berdasarkan prinsip resiprokal, Persidangan Ke-17 HLC MALINDO akan diselenggarakan di Malaysia dan waktu yang disepakati bersama. "Tentunya berbagai instrumen komunikasi terus kita lakukan, tidak hanya untuk mempererat hubungan kedua negara, namun juga mampu membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia di kawasan perbatasan", kata Safrizal. Ask me! Ditjen Bina Adwil Paparkan Pentingnya Perkuat Kerja Sama di Kawasan Perbatasan Rekomendasi Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Sidang Ke-16 High Level Committee Indonesia-Malaysia (HLC Malindo) digelar Kamis, (23/6/2022)di Bandung. Sidang kali ini, Indonesia menjadi tuan rumah.  + + + + + Delegasi Indonesia yang diketuai oleh Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa  dan beranggotakan Pejabat dari Kementerian/Lembaga, antara lain: Mabes TNI, POLRI, Kemendagri, dan Basarnas.  + + + + Baca Juga + + + YouTuber Ini Ubah iPod Lama Jadi Pemutar Spotify Retro + + PSG Dikabarkan Siap Sodorkan Neymar Jr ke Barcelona + + Pakar Jelaskan Kenapa Kasus BA.4 dan BA.5 Banyak Ditemukan di Jakarta + + + Adapun, Delegasi Malaysia diketuai oleh Panglima Angkatan Tentara Malaysia, Jenderal Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi Bin Buang dan beranggotakan Pejabat dari Markas Angkatan Tentara Malaysia dan Pejabat Terkait lainnya.    + Salah satu agenda dalam Persidangan Ke-16 HLC adalah pelaporan sub forum dibawah organisasi HLC, yaitu: Coordinated Operation Control Committee (COCC), Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), Joint Police Cooperation Committee (JPCC), dan Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja Sosio Ekonomi Malaysia- Indonesia (KK/JKK Sosek Malindo). + + + + Dalam laporannya, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan selaku Ketua KK SOSEK Indonesia menyampaikan kegiatan kerjasama Sosek Malindo periode september 2019 sampai dengan Juni 2022, yang meskipun dalam suasana pandemi Covid-19 telah dapat terlaksana Persidangan ke-16 Sekretariat Bersama (Sekber) Khas/ Khusus JKK/KK Sosek Malindo dan Persidangan JKK/KK Sosek Malindo Khas/Khusus Pada tahun 2021 secara virtual.  + “Kerjasama KK/JKK Sosek Malindo dan Sub Organisasi dibawahnya telah memperkuat kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dibidang sosial-ekonomi di Kawasan Perbatasan,  diantaranya fasilitasi perdagangan di Kawasan Perbatasan pada masa pandemi covid-19 dan kegiatan yang bertujuan agar komunikasi pada forum KK/JKK Sosek Malindo tetap terjalin dengan baik khusunya di masa pandemi” ungkap Dirjen Bina Adwil, Safrizal ZA, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/6/2022).  + Dalam persidangan tersebut, Forum Sosek Malindo memberikan saran perlunya didorong penyelesaian review BCA 2006 dan BTA 1970 serta penyelesaian isu terkait roadtax khususnya di Kawasan Entikong. + "Perlu menjadi perhatian bahwa  perlu untuk mendorong perdagangan lintas batas  guna peningkatan ekonomi di Kawasan Perbatasan dan perlunya kerjasama pencegahan,  penyelundupan barang-barang terlarang,"kata Safrizal. + Sementara, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memberikan penekanan yang disampaikan kepada Ketua KK/JKK Sosek Malindo, untuk meneruskan kegiatan kerjasama yang tertunda, termasuk menyempurnakan proyek pembangunan di Kawasan Perbatasan dan mendorong penuntasan pembahasan review Border Crossing Agreement (BCA) 2006 dan Border Trade Agreement (BTA) 1970.  + Adapun, berdasarkan prinsip resiprokal, Persidangan Ke-17 HLC MALINDO akan diselenggarakan di Malaysia dan waktu yang disepakati bersama. "Tentunya berbagai instrumen komunikasi terus kita lakukan, tidak hanya untuk mempererat hubungan kedua negara, namun juga mampu membawa dampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia di kawasan perbatasan", kata Safrizal. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:01 WIB + + Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 18:52 WIB + + Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:52 WIB + + BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 16:56 WIB + + LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rf7nye380_hari-koperasi-nasional-ke75-gubernur-sumbar-mari-buat-bung-hatta-kembali-tersenyum.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rf7nye380_hari-koperasi-nasional-ke75-gubernur-sumbar-mari-buat-bung-hatta-kembali-tersenyum.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8bc83377af1c2e3eb67e246d952289578a92f20f --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rf7nye380_hari-koperasi-nasional-ke75-gubernur-sumbar-mari-buat-bung-hatta-kembali-tersenyum.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rf7nye380/hari-koperasi-nasional-ke75-gubernur-sumbar-mari-buat-bung-hatta-kembali-tersenyum +title: "Hari Koperasi Nasional ke-75, Gubernur Sumbar- Mari Buat Bung Hatta Kembali Tersenyum | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:16 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Hari Koperasi Nasional ke-75, Gubernur Sumbar: Mari Buat Bung Hatta Kembali Tersenyum | Republika Online + +Tantangan koperasi saat ini yakni menjadikan konsep koperasi menarik di mata milenial REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Memperingati Hari Koperasi Nasional ke-75, Senin (18/7/2022), Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kembali merefleksikan cita-cita Bung Hatta dalam memajukan koperasi di Indonesia. Bertempat di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan Bung Hatta dalam rangka membangun perekonomian nasional. Khususnya yang berbasis pada badan usaha koperasi karena koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. “Kita lihat spanduk di depan ini, ada gambar Bung Hatta, namun senyumnya terlihat murung, agar tidak murung kita harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh terhadap perhatian kita terhadap kemajuan koperasi,” ucap gubernur. Gubernur juga mengatakan, tantangan koperasi saat ini yakni menjadikan konsep koperasi menarik di mata milenial dan generasi muda. Sebab, nantinya mereka akan menjadi pelaku usaha dan ekonomi masa depan. Gubernur menambahkan, Provinsi Sumbar dikenal sebagai “Provinsi Koperasi” oleh karena itu diperlukan peran dari perguruan tinggi untuk memberikan pembekalan kepada generasi millenial khususnya millenial untuk berwirausaha, serta dukungan dari pemerintah daerah dan koperasi kepada mereka yang ingin mendirikan startup. “Kemudahan berkoperasi ini akan mengakselerasi tumbuhnya jumlah koperasi. Sekaligus menjadi menarik bagi koperasi yang didirikan oleh milenial, khususnya yang memiliki kesamaan hobi ataupun komunitas maupun mereka yang ingin mendirikan perusahaan rintisan/startup," kata gubernur. Peringatan Hari Koperasi Nasional 2022 mengangkat tema "Transformasi Koperasi Untuk Ekonomi Berkelanjutan" ini harap gubernur dapat menimbulkan kesadaran para ASN tergabung kedalam anggota koperasi agar koperasi-koperasi di sumbar ini tidak kalah eksistensinya dengan lembaga perbankan lainnya.“Alhamdulillah Koperasi Pegawai Negeri adalah koperasi yang paling baik di sumbar, umurnya sudah begitu tua, seharusnya lebih besar lagi potensi yang harus dikelola, dan aktivitas koperasi harus bisa kita kembangkan,” imbuh gubernur. Dalam pidatonya gubernur mengatakan, hal tersebut sesuai dengan yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi keuangan syariah. "Artinya dengan begitu, kita di Provinsi Sumbar yang memang harus menjadi provinsi pilot project yang penerapan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia sesuai apa yang ditargetkan dari Bapak Presiden," kata gubernur. Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan penghargaan kepada juara satu dalam penghargaaan Kategori Koperasi Konsumen Syariah Kota Bukittinggi, juara dua diberikan oleh  KPRI Tunas Jaya Kab. Sijunjung, Juara ketiga KPRI RSUD Lubuk Basung Kabupaten Agam. Ask me! Hari Koperasi Nasional ke-75, Gubernur Sumbar: Mari Buat Bung Hatta Kembali Tersenyum Rekomendasi Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Memperingati Hari Koperasi Nasional ke-75, Senin (18/7/2022), Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Buya Mahyeldi, mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kembali merefleksikan cita-cita Bung Hatta dalam memajukan koperasi di Indonesia.  + + + + + Bertempat di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan Bung Hatta dalam rangka membangun perekonomian nasional. Khususnya yang berbasis pada badan usaha koperasi karena koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional. + + + + Baca Juga + + +  393 Jamaah Haji Kloter Sumbar Sudah Tiba di Tanah Air + + BPS: Rokok Masih Jadi Penyumbang Kemiskinan Terbesar di Sumbar + + Canda Jamaah Haji Sumbar: Semoga Tahun Depan Ada Menu Samba Lado + + + “Kita lihat spanduk di depan ini, ada gambar Bung Hatta, namun senyumnya terlihat murung, agar tidak murung kita harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh terhadap perhatian kita terhadap kemajuan koperasi,” ucap gubernur. + Gubernur juga mengatakan, tantangan koperasi saat ini yakni menjadikan konsep koperasi menarik di mata milenial dan generasi muda. Sebab, nantinya mereka akan menjadi pelaku usaha dan ekonomi masa depan. + + + + + Bertempat di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Buya Mahyeldi mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan Bung Hatta - (istimewa) + +   + Gubernur menambahkan, Provinsi Sumbar dikenal sebagai “Provinsi Koperasi” oleh karena itu diperlukan peran dari perguruan tinggi untuk memberikan pembekalan kepada generasi millenial khususnya millenial untuk berwirausaha, serta dukungan dari pemerintah daerah dan koperasi kepada mereka yang ingin mendirikan startup. + “Kemudahan berkoperasi ini akan mengakselerasi tumbuhnya jumlah koperasi. Sekaligus menjadi menarik bagi koperasi yang didirikan oleh milenial, khususnya yang memiliki kesamaan hobi ataupun komunitas maupun mereka yang ingin mendirikan perusahaan rintisan/startup," kata gubernur. + Peringatan Hari Koperasi Nasional 2022 mengangkat tema "Transformasi Koperasi Untuk Ekonomi Berkelanjutan" ini harap gubernur dapat menimbulkan kesadaran para ASN tergabung kedalam anggota koperasi agar koperasi-koperasi di sumbar ini tidak kalah eksistensinya dengan lembaga perbankan lainnya.“Alhamdulillah Koperasi Pegawai Negeri adalah koperasi yang paling baik di sumbar, umurnya sudah begitu tua, seharusnya lebih besar lagi potensi yang harus dikelola, dan aktivitas koperasi harus bisa kita kembangkan,” imbuh gubernur. + Dalam pidatonya gubernur mengatakan, hal tersebut sesuai dengan yang diinginkan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi keuangan syariah. "Artinya dengan begitu, kita di Provinsi Sumbar yang memang harus menjadi provinsi pilot project yang penerapan keuangan dan ekonomi syariah di Indonesia sesuai apa yang ditargetkan dari Bapak Presiden," kata gubernur. + Dalam kesempatan tersebut juga diumumkan penghargaan kepada juara satu dalam penghargaaan Kategori Koperasi Konsumen Syariah Kota Bukittinggi, juara dua diberikan oleh  KPRI Tunas Jaya Kab. Sijunjung, Juara ketiga KPRI RSUD Lubuk Basung Kabupaten Agam. +   +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:01 WIB + + Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 18:52 WIB + + Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:52 WIB + + BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 16:56 WIB + + LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rim2ty396_pemecatan-sambo-dari-polri-berpotensi-digugat-ke-ptun.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rim2ty396_pemecatan-sambo-dari-polri-berpotensi-digugat-ke-ptun.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6b956b41d62882172d28c098c37a0c57a63f7ec2 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rim2ty396_pemecatan-sambo-dari-polri-berpotensi-digugat-ke-ptun.md @@ -0,0 +1,229 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rim2ty396/pemecatan-sambo-dari-polri-berpotensi-digugat-ke-ptun +title: "Pemecatan Sambo dari Polri Berpotensi Digugat ke PTUN | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:59:01 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Pemecatan Sambo dari Polri Berpotensi Digugat ke PTUN | Republika Online + +Keputusan PTDH terhadap Sambo itu, secara hukum memang bagian dari objek TUN. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka Ferdy Sambo (FS) belum menentukan langkah hukum untuk ‘melawan’ putusan pemecatan terhadap mantan Kadiv Propam itu dari Polri. Pengacara Arman Hanis mengatakan, pilihan hukum, masih terbuka untuk menguji kesahihan keputusan dari Komisi Kode Etik Polri (KKEP) itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Arman mengatakan, salinan putusan KKEP banding belum di tangan Sambo. Kata dia, akan ada komunikasi lanjutan dengan kliennya itu, untuk menentukan sikap apakah akan mengajukan gugatan ke PTUN, atau tidak. “Terkait putusan banding (KKEP), salinannya belum kami terima. Setelah putusannya kami terima, kami akan pelajari, apa pertimbangannya. Setelah itu, kami akan menentukan langkah hukum sesuai hak-hak kami dalam perundang-undangan,” begitu kata Arman saat dihubungi Republika , dari Jakarta, Kamis (22/9). Ferdy Sambo salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya, Brigadir Yoshua Hutabarat (J). Jenderal polisi bintang dua itu, juga ditetapkan tersangka dalam tindak pidana obstruction of justice, perintangan dan penghalang-halangan penyidikan kematian Brigadir J. Terkait status hukum tersebut, dua kali sidang KKEP memutuskan untuk memecat Sambo dari kepolisian. Sidang KKEP pertama, Jumat (26/8) memutuskan untuk memberhentikan Sambo dengan tidak hormat dari kepolisian, atau PTDH. Atas putusan KKEP pertama itu, Sambo menyatakan, tak terima, dan mengajukan banding. Pada Senin (19/9) KKEP banding menguatkan putusan KKEP pertama, dengan tetap memecat Sambo dengan kepangkatan terakhir sebagai Inspektur Jenderal (Irjen). “Memutuskan; menolak permohonan banding pemohon (Sambo). Menguatkan putusan sidang KKEP sebelumnya,” begitu putusan KKEP banding yang dibacakan Kepala Irwasum Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Agung Budi Maryoto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/9). Komjen Agung dalam putusan etik tingkat kedua itu, juga menyatakan, Sambo sebagai anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Sehingga, dinilai pantas untuk disanksi disiplin tegas, berupa pemecatan. “Komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa pelanggaran terhadap pelanggar (Sambo), dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dan sanksi administratif, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH atau pecat) sebagai anggota Polri,” sambung Komjen Agung. Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, putusan PTDH dari KKEP terhadap Sambo merupakan produk hukum internal di kepolisian. Namun putusan tersebut merupakan bagian dari keputusan tata usaha negara (TUN) terhadap perorangan, sebagai subjek hukum. Karena itu Bambang mengatakan, secara konstitusional, Sambo masih memiliki hak mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan TUN atas keputusan PTDH tersebut. “Setelah keputusan (PTDH) itu dikeluarkan, maka secara undang-undang itu menjadi keputusan tata usaha negara. Dan secara hak (konstitusional), Sambo masih berpeluang untuk menggugat ke PTUN. Peluang itu ada,” kata Bambang saat dihubungi Republika, dari Jakarta, Kamis (22/9). Meskipun, Bambang mengatakan, gugatan PTUN tersebut belum dilakukan oleh Sambo. Akan tetapi, Bambang meminta, agar Polri, bersiap diri memperkuat alasan hukum, dan menutup semua celah cacat hukum dalam keputusan PTDH oleh KKEP terhadap Sambo. Bambang menilai, keputusan pemecatan terhadap Sambo, memang sudah jitu dan tepat. Keputusan PTDH tersebut, Bambang nilai bentuk konsistensi, dan komitmen Polri untuk menjaga integritas institusi. Pun mengantisipasi penurunan kepercayaan publik terhadap Polri. Akan tetapi dalam gugatan PTUN, kata Bambang, yang akan diuji adalah soal prosedur, dan administrasi atas keputusan pemecatan tersebut. Meskipun Bambang melihat, keputusan PTDH tersebut sudah sesuai prosuder dengan KKEP yang mengakomodir kemauan banding oleh Sambo. “Tetapi gugatan PTUN itu bisa dijadikan Sambo untuk mengulur-ulur waktu keputusan pemecatannya itu. Dan itu kita harapkan agar Polri siap, dan kita berharap juga, kalau itu nanti terjadi (gugatan PTUN) agar hakim PTUN juga nggak melempem, dan bisa menolaknya,” kata Bambang menambahkan. Karena, menurut Bambang, jika gugatan PTUN tersebut dilakukan, dan Pengadilan TUN mengabulkan, besar peluang, Sambo membalikkan keadaan dengan kembali berseragam jenderal polisi. “Jadi Polri juga harus waspada dengan langkah-langkah yang kemungkinan bisa dilakukan Sambo ini,” kata Bambang. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, keputusan PTDH terhadap Sambo itu, secara hukum memang bagian dari objek TUN. Pun dapat diuji kepastian hukumnya di PTUN. Akan tetapi, institusinya siap dengan segala kemungkinan perlawanan hukum yang dilakukan Sambo terkait pemecatannya. Termasuk jika Sambo, kata Dedi, memilih untuk melawan keputusan KKEP itu dengan menggugat ke PTUN. “Untuk pengajuan gugatan ke PTUN, itu hak konstitusional setiap warga negara. Tetapi tentunya dari Biro Wabprof (Pengawasan, Pembinaan, Profesi) dan Divkum (Divisi Hukum) Polri, sudah siap dengan langkah-langkah itu,” kata Dedi, Kamis (22/9). Namun begitu, Dedi menegaskan, keputusan KKEP banding yang tetap menghukum Sambo dengan pemecatan, sudah final, dan mengikat. “Harus diingat, bahwa keputusan KKEP banding itu sudah final, dan mengikat. Dan tidak ada upaya hukum lagi,” ujar Dedi. Ask me! Pemecatan Sambo dari Polri Berpotensi Digugat ke PTUN Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tersangka Ferdy Sambo (FS) belum menentukan langkah hukum untuk ‘melawan’ putusan pemecatan terhadap mantan Kadiv Propam itu dari Polri. Pengacara Arman Hanis mengatakan, pilihan hukum, masih terbuka untuk menguji kesahihan keputusan dari Komisi Kode Etik Polri (KKEP) itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  + + + + + Arman mengatakan, salinan putusan KKEP banding belum di tangan Sambo. Kata dia, akan ada komunikasi lanjutan dengan kliennya itu, untuk menentukan sikap apakah akan mengajukan gugatan ke PTUN, atau tidak.  + + + + “Terkait putusan banding (KKEP), salinannya belum kami terima. Setelah putusannya kami terima, kami akan pelajari, apa pertimbangannya. Setelah itu, kami akan menentukan langkah hukum sesuai hak-hak kami dalam perundang-undangan,” begitu kata Arman saat dihubungi Republika , dari Jakarta, Kamis (22/9). + Ferdy Sambo salah satu tersangka dalam kasus pembunuhan berencana ajudannya, Brigadir Yoshua Hutabarat (J). Jenderal polisi bintang dua itu, juga ditetapkan tersangka dalam tindak pidana obstruction of justice, perintangan dan penghalang-halangan penyidikan kematian Brigadir J.  + + + + Terkait status hukum tersebut, dua kali sidang KKEP memutuskan untuk memecat Sambo dari kepolisian. Sidang KKEP pertama, Jumat (26/8) memutuskan untuk memberhentikan Sambo dengan tidak hormat dari kepolisian, atau PTDH. + Atas putusan KKEP pertama itu, Sambo menyatakan, tak terima, dan mengajukan banding. Pada Senin (19/9) KKEP banding menguatkan putusan KKEP pertama, dengan tetap memecat Sambo dengan kepangkatan terakhir sebagai Inspektur Jenderal (Irjen).  + “Memutuskan; menolak permohonan banding pemohon (Sambo). Menguatkan putusan sidang KKEP sebelumnya,” begitu putusan KKEP banding yang dibacakan Kepala Irwasum Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Agung Budi Maryoto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (19/9). + Komjen Agung dalam putusan etik tingkat kedua itu, juga menyatakan, Sambo sebagai anggota Polri yang melakukan pelanggaran berat, dan perbuatan tercela. Sehingga, dinilai pantas untuk disanksi disiplin tegas, berupa pemecatan.  + “Komisi banding menjatuhkan sanksi etika berupa pelanggaran terhadap pelanggar (Sambo), dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dan sanksi administratif, berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH atau pecat) sebagai anggota Polri,” sambung Komjen Agung. + Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengatakan, putusan PTDH dari KKEP terhadap Sambo merupakan produk hukum internal di kepolisian. Namun putusan tersebut merupakan bagian dari keputusan tata usaha negara (TUN) terhadap perorangan, sebagai subjek hukum. Karena itu Bambang mengatakan, secara konstitusional, Sambo masih memiliki hak mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan TUN atas keputusan PTDH tersebut. + “Setelah keputusan (PTDH) itu dikeluarkan, maka secara undang-undang itu menjadi keputusan tata usaha negara. Dan secara hak (konstitusional), Sambo masih berpeluang untuk menggugat ke PTUN. Peluang itu ada,” kata Bambang saat dihubungi Republika, dari Jakarta, Kamis (22/9).  + Meskipun, Bambang mengatakan, gugatan PTUN tersebut belum dilakukan oleh Sambo. Akan tetapi, Bambang meminta, agar Polri, bersiap diri memperkuat alasan hukum, dan menutup semua celah cacat hukum dalam keputusan PTDH oleh KKEP terhadap Sambo. + Bambang menilai, keputusan pemecatan terhadap Sambo, memang sudah jitu dan tepat. Keputusan PTDH tersebut, Bambang nilai bentuk konsistensi, dan komitmen Polri untuk menjaga integritas institusi. Pun mengantisipasi penurunan kepercayaan publik terhadap Polri.  + Akan tetapi dalam gugatan PTUN, kata Bambang, yang akan diuji adalah soal prosedur, dan administrasi atas keputusan pemecatan tersebut. Meskipun Bambang melihat, keputusan PTDH tersebut sudah sesuai prosuder dengan KKEP yang mengakomodir kemauan banding oleh Sambo. + “Tetapi gugatan PTUN itu bisa dijadikan Sambo untuk mengulur-ulur waktu keputusan pemecatannya itu. Dan itu kita harapkan agar Polri siap, dan kita berharap juga, kalau itu nanti terjadi (gugatan PTUN) agar hakim PTUN juga nggak melempem, dan bisa menolaknya,” kata Bambang menambahkan.  + Karena, menurut Bambang, jika gugatan PTUN tersebut dilakukan, dan Pengadilan TUN mengabulkan, besar peluang, Sambo membalikkan keadaan dengan kembali berseragam jenderal polisi. “Jadi Polri juga harus waspada dengan langkah-langkah yang kemungkinan bisa dilakukan Sambo ini,” kata Bambang. + Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, keputusan PTDH terhadap Sambo itu, secara hukum memang bagian dari objek TUN. Pun dapat diuji kepastian hukumnya di PTUN.  + Akan tetapi, institusinya siap dengan segala kemungkinan perlawanan hukum yang dilakukan Sambo terkait pemecatannya. Termasuk jika Sambo, kata Dedi, memilih untuk melawan keputusan KKEP itu dengan menggugat ke PTUN. + “Untuk pengajuan gugatan ke PTUN, itu hak konstitusional setiap warga negara. Tetapi tentunya dari Biro Wabprof (Pengawasan, Pembinaan, Profesi) dan Divkum (Divisi Hukum) Polri, sudah siap dengan langkah-langkah itu,” kata Dedi, Kamis (22/9).  + Namun begitu, Dedi menegaskan, keputusan KKEP banding yang tetap menghukum Sambo dengan pemecatan, sudah final, dan mengikat. “Harus diingat, bahwa keputusan KKEP banding itu sudah final, dan mengikat. Dan tidak ada upaya hukum lagi,” ujar Dedi. +   + + + + TRANSLATE with x + + English + + + + + + + Arabic + Hebrew + Polish + + + Bulgarian + Hindi + Portuguese + + + Catalan + Hmong Daw + Romanian + + + Chinese Simplified + Hungarian + Russian + + + Chinese Traditional + Indonesian + Slovak + + + Czech + Italian + Slovenian + + + Danish + Japanese + Spanish + + + Dutch + Klingon + Swedish + + + English + Korean + Thai + + + Estonian + Latvian + Turkish + + + Finnish + Lithuanian + Ukrainian + + + French + Malay + Urdu + + + German + Maltese + Vietnamese + + + Greek + Norwegian + Welsh + + + Haitian Creole + Persian +   + + + + + + + + +   +   + + TRANSLATE with + + COPY THE URL BELOW + + Back + + + EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE + + Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal + Back + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rkxdib380_pemprov-jabar-mulai-salurkan-bansos-ke-23-632-nelayan-dan-nakhoda.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rkxdib380_pemprov-jabar-mulai-salurkan-bansos-ke-23-632-nelayan-dan-nakhoda.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8228881b5ffb54b9a28bffc3553a5c96192772e0 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rkxdib380_pemprov-jabar-mulai-salurkan-bansos-ke-23-632-nelayan-dan-nakhoda.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rkxdib380/pemprov-jabar-mulai-salurkan-bansos-ke-23-632-nelayan-dan-nakhoda +title: "Pemprov Jabar Mulai Salurkan Bansos ke 23.632 Nelayan dan Nakhoda | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:44 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Pemprov Jabar Mulai Salurkan Bansos ke 23.632 Nelayan dan Nakhoda | Republika Online + +Penyaluran bansos ini upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak inflasi REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG---Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Jabar mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) yang dikhususkan kepada nelayan kecil, buruh nelayan, dan nakhoda, akhir pekan ini. Bansos yang diberikan kepada nakhoda kapal, yakni dengan ukuran maksimal 5 Gross Ton (GT) yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar Dodo Suhendar, penyaluran bansos ini sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak inflasi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Setiap sasaran, kata dia, akan menerima total Rp 600.000 yang didistribusikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 400.000 akan dilakukan pada tanggal 4-13 November 2022, dan tahap kedua sebesar Rp 200.000 akan diberikan pada Desember 2022. "Bansos akan didistribusikan pada sasaran oleh mitra penyalur bekerja sama dengan Pemda Provinsi Jabar, dalam hal ini Bank bjb," kata Dodo. Total penerima bansos ini, kata dia, sebanyak 23.632 sasaran tersebar di 16 Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan kriteria. Untuk Kabupaten Cirebon, Sukabumi, Cianjur, dan Kota Cirebon penyaluran masih menunggu perbaikan data sasaran. Dodo mengatakan, untuk pendataan sasaran nelayan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara itu pendataan sasaran nakhoda bekerja sama dengan Dinas Perhubungan. Setelah data terverifikasi oleh instansi terkait, kata dia, Dinas Sosial akan memadankan data tersebut dengan DTKS yang kemudian diverifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Menurutnya, sasaran penerima bantuan sosial akan diberi surat undangan dengan kode QR. Pada saat pencairan, sasaran membawa surat undangan dan KTP asli ke lokasi pencairan yang sudah ditentukan. Jika sasaran tidak bisa menunjukan KTP asli, kata dia, mereka bisa membawa surat keterangan dari aparat setempat (Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Disdukcapil). Bagi mereka yang tidak bisa hadir langsung, pencairan dapat dilakukan oleh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) dengan menyertakan surat kuasa bermaterai Rp10.000, KTP asli sasaran dan yang diberi kuasa, juga KK asli. Sedangkan bagi sasaran yang sudah meninggal, kata dia, pencairan dapat dilakukan oleh ahli waris yang tercantum dalam daftar ahli waris. Ask me! Pemprov Jabar Mulai Salurkan Bansos ke 23.632 Nelayan dan Nakhoda Rekomendasi Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG---Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Jabar mulai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) yang dikhususkan kepada nelayan kecil, buruh nelayan, dan nakhoda, akhir pekan ini. + + + + + Bansos yang diberikan kepada nakhoda kapal, yakni dengan ukuran maksimal 5 Gross Ton (GT) yang termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).  + + + + + Baca Juga + + + Terkait Listrik TPPAS Legok Nangka, Pemprov Jabar Gandeng PLN + + Pertama di Indonesia, Oktober Pemprov Jabar Sudah Tandatangani APBD 2023  + + + Menurut Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar Dodo Suhendar, penyaluran bansos ini sebagai upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang terdampak inflasi pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu. + Setiap sasaran, kata dia, akan menerima total Rp 600.000 yang didistribusikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp 400.000 akan dilakukan pada tanggal 4-13 November 2022, dan tahap kedua sebesar Rp 200.000 akan diberikan pada Desember 2022. "Bansos akan didistribusikan pada sasaran oleh mitra penyalur bekerja sama dengan Pemda Provinsi Jabar, dalam hal ini Bank bjb," kata Dodo.  + + + + Total penerima bansos ini, kata dia, sebanyak 23.632 sasaran tersebar di 16 Kabupaten/ Kota yang sesuai dengan kriteria. Untuk Kabupaten Cirebon, Sukabumi, Cianjur, dan Kota Cirebon penyaluran masih menunggu perbaikan data sasaran.   + Dodo mengatakan, untuk pendataan sasaran nelayan dilakukan bekerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, sementara itu pendataan sasaran nakhoda bekerja sama dengan Dinas Perhubungan.  + Setelah data terverifikasi oleh instansi terkait, kata dia, Dinas Sosial akan memadankan data tersebut dengan DTKS yang kemudian diverifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).  + Menurutnya, sasaran penerima bantuan sosial akan diberi surat undangan dengan kode QR. Pada saat pencairan, sasaran membawa surat undangan dan KTP asli ke lokasi pencairan yang sudah ditentukan.  + Jika sasaran tidak bisa menunjukan KTP asli, kata dia, mereka bisa membawa surat keterangan dari aparat setempat (Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Disdukcapil).  + Bagi mereka yang tidak bisa hadir langsung, pencairan dapat dilakukan oleh anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) dengan menyertakan surat kuasa bermaterai Rp10.000, KTP asli sasaran dan yang diberi kuasa, juga KK asli.  + Sedangkan bagi sasaran yang sudah meninggal, kata dia, pencairan dapat dilakukan oleh ahli waris yang tercantum dalam daftar ahli waris. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:01 WIB + + Korban Banjir Disebut Bisa Diusir dari Kantor Bupati Bireuen, GeRAK Bireuen: Pejabat tak Berempati Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Transformasi Tata Kelola Alam Dinilai Dibutuhkan untuk Atasi Krisis Ekologi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 18:52 WIB + + Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:52 WIB + + BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 16:56 WIB + + LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rp0n5g409_nasdem-ungkap-ada-kemungkinan-muncul-koalisi-alternatif-usung-anies.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rp0n5g409_nasdem-ungkap-ada-kemungkinan-muncul-koalisi-alternatif-usung-anies.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9fe1152c6616cdb7a53a80014fed3e3ad34f24c9 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rp0n5g409_nasdem-ungkap-ada-kemungkinan-muncul-koalisi-alternatif-usung-anies.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rp0n5g409/nasdem-ungkap-ada-kemungkinan-muncul-koalisi-alternatif-usung-anies +title: "Nasdem Ungkap Ada Kemungkinan Muncul Koalisi Alternatif Usung Anies | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:17:08 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Nasdem Ungkap Ada Kemungkinan Muncul Koalisi Alternatif Usung Anies | Republika Online + +Nasdem mengaku realistis belum memenuhi presidential threshold 20 persen. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengungkap kemungkinan adanya koalisi alternatif untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres). Nasdem mengaku realistis dalam pengusungan Anies, mengingat Nasdem belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. "Politik itu dinamis, apa pun atau bagaimanapun dinamisnya politik itu, itu di atasnya tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa. Nah, itu yg sebenarnya Nasdem lihat, ketika kemudian ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (24/1/2023). Ditanya lebih lanjut ihwal alternatif yang disampaikannya itu, apakah artinya Partai Nasdem membuka komunikasi dengan partai politik lain di luar Partai Demokrat dan PKS? Ali hanya meminta semua pihak untuk menunggu langkah tersebut. Diketahui, hingga kini Nasdem, PKS, dan Demokrat belum terikat secara resmi dalam satu koalisi. "Tunggu saja dalam satu atau dua hari ini akan ada cerita ya, ada berita ya. Bisa jadi kita mengambil langkah-langkah lain," jawab Ali. Meski dikatakannya realistis, bukan berarti Partai Nasdem pasrah dengan keadaan tersebut. Meskipun belum memenuhi presidential threshold , ia menyebut pihaknya sudah menyiapkan berbagai rencana untuk mengusung Anies sebagai capres. "Sekarang masih menunggu. Apakah kemudian Nasdem dalam menyikapi situasi ini berpasrah? Tidak juga. Kalau teman kita punya plan A, B, C, kita juga punya D, E, F, G, kan ," ujar anggota Komisi III DPR itu. Partai Nasdem sendiri tak memasang tenggat untuk pendeklarasian koalisi, mengingat pendaftaran pasangan capres-cawapres baru dibuka pada Oktober 2023. Dia menjelaskan, tentu ada kepentingan partai yang harus dipikirkan untuk menghadapi kontestasi nasional pada 2024. "Sekarang Nasdem tentunya juga harus melihat kepentingan partai ini ke depan, karena undang-undang mengatur bahwa semua parpol wajib untuk mendukung paslon ya begitu. Kita tidak mau di ujung sudah terjadi koalisi, kita jadi hantu gentayangan," ujar Ali. Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Denny JA mengatakan, Partai Nasdem beberapa waktu terakhir memang berani mengambil langkah-langkah yang out of the box . Tapi, langkah itu memiliki risiko. Ia menuturkan, masalah yang dihadapi Partai Nasdem usai deklarasi Anies sebagai bakal capres sudah mulai terlihat. Salah satunya muncul desakan dari partai-partai koalisi baru mereka, Partai Demokrat dan PKS, agar Nasdem secepatnya mengibarkan isu-isu perubahan. Hal ini dirasa tidak mudah karena satu kaki Nasdem ada di pemerintahan karena kader-kader mereka menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkominfo Johnny G Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Baca juga :  Minum Kopi Bisa Hilangkan Lemak Visceral, Tapi ... Sebaliknya, partai-partai yang ada dalam koalisi lama dan sebelumnya dinaungi Nasdem tentu tidak tinggal diam. Denny melihat, mereka akan mendesak Nasdem untuk membatalkan dukungannya kepada Anies atau hengkang dari pemerintahan. "Mungkin sebulan depan, dua bulan atau tiga bulan ke depan, sebelum pendaftaran capres, dua tarikan ini yang akan keras sekali," kata Denny, Selasa. Ask me! Nasdem Ungkap Ada Kemungkinan Muncul Koalisi Alternatif Usung Anies Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengungkap kemungkinan adanya koalisi alternatif untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres). Nasdem mengaku realistis dalam pengusungan Anies, mengingat Nasdem belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen. + + + + + "Politik itu dinamis, apa pun atau bagaimanapun dinamisnya politik itu, itu di atasnya tidak boleh mengalahkan kepentingan bangsa. Nah, itu yg sebenarnya Nasdem lihat, ketika kemudian ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif-alternatif," ujar Ali kepada wartawan, Selasa (24/1/2023). + + + + Baca Juga + + + Jokowi Sentil Anies di Sodetan Kali Ciliwung + + Di Bandung, Anies Baswedan Ajak Anak Muda Masuk Dunia Politik + + Survei: Pendukung Golkar, Nasdem, PPP, dan PAN Terbelah Pilih Ganjar, Anies, dan Prabowo + + + Ditanya lebih lanjut ihwal alternatif yang disampaikannya itu, apakah artinya Partai Nasdem membuka komunikasi dengan partai politik lain di luar Partai Demokrat dan PKS? Ali hanya meminta semua pihak untuk menunggu langkah tersebut. Diketahui, hingga kini Nasdem, PKS, dan Demokrat belum terikat secara resmi dalam satu koalisi. + "Tunggu saja dalam satu atau dua hari ini akan ada cerita ya, ada berita ya. Bisa jadi kita mengambil langkah-langkah lain," jawab Ali. + + + + Meski dikatakannya realistis, bukan berarti Partai Nasdem pasrah dengan keadaan tersebut. Meskipun belum memenuhi presidential threshold , ia menyebut pihaknya sudah menyiapkan berbagai rencana untuk mengusung Anies sebagai capres. + "Sekarang masih menunggu. Apakah kemudian Nasdem dalam menyikapi situasi ini berpasrah? Tidak juga. Kalau teman kita punya plan A, B, C, kita juga punya D, E, F, G, kan ," ujar anggota Komisi III DPR itu. + Partai Nasdem sendiri tak memasang tenggat untuk pendeklarasian koalisi, mengingat pendaftaran pasangan capres-cawapres baru dibuka pada Oktober 2023. Dia menjelaskan, tentu ada kepentingan partai yang harus dipikirkan untuk menghadapi kontestasi nasional pada 2024. + "Sekarang Nasdem tentunya juga harus melihat kepentingan partai ini ke depan, karena undang-undang mengatur bahwa semua parpol wajib untuk mendukung paslon ya begitu. Kita tidak mau di ujung sudah terjadi koalisi, kita jadi hantu gentayangan," ujar Ali. + Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Denny JA mengatakan, Partai Nasdem beberapa waktu terakhir memang berani mengambil langkah-langkah yang out of the box . Tapi, langkah itu memiliki risiko. + Ia menuturkan, masalah yang dihadapi Partai Nasdem usai deklarasi Anies sebagai bakal capres sudah mulai terlihat. Salah satunya muncul desakan dari partai-partai koalisi baru mereka, Partai Demokrat dan PKS, agar Nasdem secepatnya mengibarkan isu-isu perubahan. + Hal ini dirasa tidak mudah karena satu kaki Nasdem ada di pemerintahan karena kader-kader mereka menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkominfo Johnny G Plate, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. + Baca juga :  Minum Kopi Bisa Hilangkan Lemak Visceral, Tapi ... + Sebaliknya, partai-partai yang ada dalam koalisi lama dan sebelumnya dinaungi Nasdem tentu tidak tinggal diam. Denny melihat, mereka akan mendesak Nasdem untuk membatalkan dukungannya kepada Anies atau hengkang dari pemerintahan. + "Mungkin sebulan depan, dua bulan atau tiga bulan ke depan, sebelum pendaftaran capres, dua tarikan ini yang akan keras sekali," kata Denny, Selasa. +   + + Anies Siap Menjadi Calon Presiden 2024 - (infografis republika) + +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_rp23fp354_epidemiolog-lindungi-diri-dengan-booster-kedua-usai-ppkm-dicabut.md b/raw/news.republika.co.id_berita_rp23fp354_epidemiolog-lindungi-diri-dengan-booster-kedua-usai-ppkm-dicabut.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9098ef3f1c399542ca62cc238438e0601eab4856 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_rp23fp354_epidemiolog-lindungi-diri-dengan-booster-kedua-usai-ppkm-dicabut.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/rp23fp354/epidemiolog-lindungi-diri-dengan-booster-kedua-usai-ppkm-dicabut +title: "Epidemiolog- Lindungi diri dengan booster kedua usai PPKM dicabut | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:51:50 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Epidemiolog: Lindungi diri dengan booster kedua usai PPKM dicabut | Republika Online + +Epidemiolog nilai vaksin booster kedua memang diperlukan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan kebijakan pemberian vaksin booster kedua atau dosis keempat untuk masyarakat umum merupakan bentuk perlindungan usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut. "Booster kedua juga dilandasi dengan kepentingan untuk memberikan proteksi lebih pada publik karena yang kita hadapi ini adalah subvarian baru dari Omicron yang efektif sekali menembus benteng antibodi," kata Dicky Budiman di Jakarta, Rabu. Dicky mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membuat perencanaan yang efektif agar pemberian vaksin booster kedua bisa terlaksana dengan baik. Ia mengatakan, vaksin booster kedua memang diperlukan karena sebagian dari masyarakat Indonesia rata-rata sudah lebih dari lima bulan sejak menerima booster pertama atau dosis ketiga. Ia mengatakan, pemberian booster dosis kedua juga sebagai upaya penguatan perlindungan di tengah dicabutnya PPKM yang ditandai aktivitas sosial dan ekonomi di masyarakat sudah sangat longgar. "Maka bekal vaksinasi booster ini menjadi sangat penting," katanya. Dicky mengatakan pemberian vaksin dosis booster dosis kedua jangan sampai menghilangkan prinsip dari vaksinasi itu sendiri yang harus tetap prioritas pada kelompok rawan. Ia mengatakan meskipun pada populasi umum vaksin booster dosis kedua sudah dibuka, tetapi kelompok rawan harus menjadi prioritas. "Ini harus tetap dikejar bahkan harus proaktif, karena mereka yang paling berisiko. Kelompok rawan itu yang dari sisi kondisi tubuh seperti lansia, ibu hamil, atau dari sisi pekerjaan seperti pelayan publik, seperti tenaga kesehatan, itu harus dikejar dipastikan cakupannya tinggi di atas 90 persen," katanya. Menurut Dicky, pemberian vaksin booster dosis kedua harus dilaksanakan secara merata di seluruh daerah. Sebab, kelompok rentan ada di semua daerah. Dicky mengatakan pentingnya perencanaan yang efektif dan matang dalam pemberian vaksin booster dosis kedua. "Hal ini untuk memastikan tidak ada kendala dalam distribusi vaksin, tidak ada kendala dalam ketersediaan sarana prasarana maupun SDM vaksinatornya," katanya. Dicky mengajak peran dari masyarakat untuk aktif dalam membangun literasi positif tentang vaksin COVID-19. "Ketika di satu keluarga ada kelompok rawan yang belum mendapat booster, ya, didorong untuk mau divaksin. Jadi peran keluarga, peran setiap masyarakat untuk memastikan bahwa orang di sekitarnya yang rawan itu untuk segera mendapatkan vaksin menjadi sangat penting," ujarnya. Selain itu, peran pemerintah daerah juga penting dalam memberikan komunikasi dan penjelasan mengenai pentingnya vaksin booster dosis kedua. Termasuk menjelaskan manfaat dan menjawab informasi ataupun kabar-kabar yang tidak benar seputar program vaksinasi COVID-19. "Ini tentu perlu juga peran dari masyarakat sipil, termasuk media dalam hal ini untuk menyampaikan ini pada publik bahwa vaksin ini jauh lebih penting, ada misalnya kasus-kasus efek samping, itu jauh lebih kecil kasusnya dibanding kalau terkena COVID-19, dan manfaat dari vaksin itu jauh lebih besar dari risikonya," katanya.* Ask me! Epidemiolog: Lindungi diri dengan booster kedua usai PPKM dicabut Rekomendasi Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman mengatakan kebijakan pemberian vaksin booster kedua atau dosis keempat untuk masyarakat umum merupakan bentuk perlindungan usai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut. + + + + + "Booster kedua juga dilandasi dengan kepentingan untuk memberikan proteksi lebih pada publik karena yang kita hadapi ini adalah subvarian baru dari Omicron yang efektif sekali menembus benteng antibodi," kata Dicky Budiman di Jakarta, Rabu. + + + + + Baca Juga + + + IDI Dorong Perbaikan Program Vaksinasi Booster Demi Capai Target + + IDI Sebut Vaksin Berbayar atau Gratis Tergantung dari Pemerintah + + Vaksinasi Booster Kedua di Sukabumi Dibuka di Dua Puskesmas + + + Dicky mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membuat perencanaan yang efektif agar pemberian vaksin booster kedua bisa terlaksana dengan baik. + Ia mengatakan, vaksin booster kedua memang diperlukan karena sebagian dari masyarakat Indonesia rata-rata sudah lebih dari lima bulan sejak menerima booster pertama atau dosis ketiga. + + + + Ia mengatakan, pemberian booster dosis kedua juga sebagai upaya penguatan perlindungan di tengah dicabutnya PPKM yang ditandai aktivitas sosial dan ekonomi di masyarakat sudah sangat longgar. + "Maka bekal vaksinasi booster ini menjadi sangat penting," katanya. + Dicky mengatakan pemberian vaksin dosis booster dosis kedua jangan sampai menghilangkan prinsip dari vaksinasi itu sendiri yang harus tetap prioritas pada kelompok rawan. + Ia mengatakan meskipun pada populasi umum vaksin booster dosis kedua sudah dibuka, tetapi kelompok rawan harus menjadi prioritas. + "Ini harus tetap dikejar bahkan harus proaktif, karena mereka yang paling berisiko. Kelompok rawan itu yang dari sisi kondisi tubuh seperti lansia, ibu hamil, atau dari sisi pekerjaan seperti pelayan publik, seperti tenaga kesehatan, itu harus dikejar dipastikan cakupannya tinggi di atas 90 persen," katanya. + Menurut Dicky, pemberian vaksin booster dosis kedua harus dilaksanakan secara merata di seluruh daerah. Sebab, kelompok rentan ada di semua daerah. + Dicky mengatakan pentingnya perencanaan yang efektif dan matang dalam pemberian vaksin booster dosis kedua. + "Hal ini untuk memastikan tidak ada kendala dalam distribusi vaksin, tidak ada kendala dalam ketersediaan sarana prasarana maupun SDM vaksinatornya," katanya. + Dicky mengajak peran dari masyarakat untuk aktif dalam membangun literasi positif tentang vaksin COVID-19. + "Ketika di satu keluarga ada kelompok rawan yang belum mendapat booster, ya, didorong untuk mau divaksin. Jadi peran keluarga, peran setiap masyarakat untuk memastikan bahwa orang di sekitarnya yang rawan itu untuk segera mendapatkan vaksin menjadi sangat penting," ujarnya. + Selain itu, peran pemerintah daerah juga penting dalam memberikan komunikasi dan penjelasan mengenai pentingnya vaksin booster dosis kedua. Termasuk menjelaskan manfaat dan menjawab informasi ataupun kabar-kabar yang tidak benar seputar program vaksinasi COVID-19. + "Ini tentu perlu juga peran dari masyarakat sipil, termasuk media dalam hal ini untuk menyampaikan ini pada publik bahwa vaksin ini jauh lebih penting, ada misalnya kasus-kasus efek samping, itu jauh lebih kecil kasusnya dibanding kalau terkena COVID-19, dan manfaat dari vaksin itu jauh lebih besar dari risikonya," katanya.* + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 05:30 WIB + + Kemenhub Perkuat Keselamatan Transportasi Darat Jelang Mudik Lebaran 2026 Sabtu , 14 Mar 2026, 04:30 WIB + + Pemkab Morowali Utara Verifikasi Konflik Agraria PT ANA Pasca Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:15 WIB + + Kakorlantas Tegaskan Larangan Operasikan Kendaraan Over Dimension Saat Operasi Ketupat 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Ombudsman Pantau Kesiapan Bandara dan Pelabuhan di Pohuwato Jelang Mudik Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 03:15 WIB + + Satpol PP Probolinggo Sita Puluhan Botol Miras Dekat Ponpes diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_s5nsmt409_bem-ugm-nobatkan-jokowi-alumnus-paling-memalukan-wakil-rektor-mahasiswa-kritis-itu-biasa.md b/raw/news.republika.co.id_berita_s5nsmt409_bem-ugm-nobatkan-jokowi-alumnus-paling-memalukan-wakil-rektor-mahasiswa-kritis-itu-biasa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef84edb0916f22dd596eb1bd98634645026a622c --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_s5nsmt409_bem-ugm-nobatkan-jokowi-alumnus-paling-memalukan-wakil-rektor-mahasiswa-kritis-itu-biasa.md @@ -0,0 +1,123 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/s5nsmt409/bem-ugm-nobatkan-jokowi-alumnus-paling-memalukan-wakil-rektor-mahasiswa-kritis-itu-biasa +title: "BEM UGM Nobatkan Jokowi Alumnus Paling Memalukan, Wakil Rektor- Mahasiswa Kritis Itu Biasa | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:34:57 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# BEM UGM Nobatkan Jokowi Alumnus Paling Memalukan, Wakil Rektor: Mahasiswa Kritis Itu Biasa | Republika Online + +Namun, Arie Sujito mengingatkan mahasiswa berpikir matang dalam menyampaikan kritik. REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menanggapi sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM yang menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumnus paling memalukan. Menurutnya kritik semacam itu biasa terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi. "Mahasiswa kritis itu biasa dalam sistem demokrasi," kata Arie di Gedung Pusat UGM, Kamis (14/12/2023). Namun demikian, ia mengingatkan agar mahasiswa bisa berpikir matang dalam menyampaikan kritiknya. Menurutnya, penting juga menyampaikan kritik dengan tetap membuat orang simpatik dengan apa yang disampaikan. "Sering kali muncul perdebatan kan di situ, bagaimana kita bisa mengartikulasikan pemikiran dengan membuat orang simpatik. Saya kira mahasiswa sudah dewasa dan dia tahu apa yang dia bicarakan," ucapnya. Selain itu Arie juga menekankan pentingnya menjaga etika publik. Hal tersebut menurut penting supaya tidak menggeser catatan kritis yang disampaikan. "Catatan kritis itu pasti bisa bergeser kalau cara artikulasi kita tidak memperhaikan pada dimensi etik," ucapnya. Ia menegaskan universitas tidak akan mengintervensi kebebasan mahasiswa dalam berekespresi. Hanya saja kematangan etik tetap diperlukan. "Kematangan etik diperlukan supaya publik itu simpati. dan disitu lah pertarungannya pada values . Kita kan juga pernah muda," katanya. Ask me! BEM UGM Nobatkan Jokowi Alumnus Paling Memalukan, Wakil Rektor: Mahasiswa Kritis Itu Biasa Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, menanggapi sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) UGM yang menobatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai alumnus paling memalukan. Menurutnya kritik semacam itu biasa terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi. + + + + + "Mahasiswa kritis itu biasa dalam sistem demokrasi," kata Arie di Gedung Pusat UGM, Kamis (14/12/2023).  + + + + Baca Juga + + + Presiden Jokowi Bagikan BLT El Nino Rp 400 Ribu + + Salurkan Bantuan Pangan CBP, Jokowi: Jika APBN Cukup akan Dilanjutkan + + Bantah Fahri Hamzah, Nasdem Dukung Presiden Jokowi Sampai Akhir Jabatan + + + Namun demikian, ia mengingatkan agar mahasiswa bisa berpikir matang dalam menyampaikan kritiknya. Menurutnya, penting juga menyampaikan kritik dengan tetap membuat orang simpatik dengan apa yang disampaikan. + "Sering kali muncul perdebatan kan di situ, bagaimana kita bisa mengartikulasikan pemikiran dengan membuat orang simpatik. Saya kira mahasiswa sudah dewasa dan dia tahu apa yang dia bicarakan," ucapnya.  + + + + Selain itu Arie juga menekankan pentingnya menjaga etika publik. Hal tersebut menurut penting supaya tidak menggeser catatan kritis yang disampaikan. + "Catatan kritis itu pasti bisa bergeser kalau cara artikulasi kita tidak memperhaikan pada dimensi etik," ucapnya.  + Ia menegaskan universitas tidak akan mengintervensi kebebasan mahasiswa dalam berekespresi. Hanya saja kematangan etik tetap diperlukan.  + "Kematangan etik diperlukan supaya publik itu simpati. dan disitu lah pertarungannya pada values . Kita kan juga pernah muda," katanya.   + + Komik Si Calus : Dinasti - (Daan Yahya/Republika) + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_sewb2o512_otto-hasibuan-desak-kapolri-ganti-penyidik-kasus-vina-cirebon-supaya-fair.md b/raw/news.republika.co.id_berita_sewb2o512_otto-hasibuan-desak-kapolri-ganti-penyidik-kasus-vina-cirebon-supaya-fair.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..55a163984d523ce2e298013ed5153acf2f869441 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_sewb2o512_otto-hasibuan-desak-kapolri-ganti-penyidik-kasus-vina-cirebon-supaya-fair.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/sewb2o512/otto-hasibuan-desak-kapolri-ganti-penyidik-kasus-vina-cirebon-supaya-fair +title: "Otto Hasibuan Desak Kapolri Ganti Penyidik Kasus Vina Cirebon- Supaya Fair | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:40:48 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Otto Hasibuan Desak Kapolri Ganti Penyidik Kasus Vina Cirebon: Supaya Fair | Republika Online + +Otto mendesak supaya kasus ini bisa dibuka dengan terang benderang REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Otto Hasibuan meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengganti penyidik yang sebelumnya menangani perkara Vina Cirebon. Salah satu tujuannya mencegah konflik kepentingan. Hal tersebut disampaikan Otto setelah kedatangan lima keluarga dari terpidana kasus Vina untuk meminta bantuan hukum. Lima terpidana tersebut ialah Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Mereka didampingi politikus Dedi Mulyadi datang ke Kantor DPN Peradi, Jakarta Timur pada Senin (10/6/2024). "Mohon kepada Kapolri, untuk selanjutnya meskipun Pegi bukan klien kami dan tidak ada disini, tapi termasuk untuk mereka dengan mereka ini karena diperiksa sebagai saksi. Kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik ini," ujar Otto dalam konferensi pers pada Senin (10/6/2024). Otto mendesak supaya kasus ini bisa dibuka dengan terang benderang. Salah satu caranya mengganti penyidik yang lama. Apalagi hingga kini penyeledikan kasus itu justru terus dilanjutkan. "Kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu, jangan lagi ikut menangani perkara ini supaya fair," ujar Otto. Otto menyinggung kekhawatiran soal konflik kepentingan dalam penuntasan kasus itu. Pasalnya Iptu Rudiana yang merupakan ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki disebut pernah menangani kasus itu. "Menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut disini, conflict of interest nih, seharusnya yang menangani ada polisi yang lain, ini pun unit narkoba sebenarnya. Tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya enggak tepat menurut saya," papar Otto. Oleh karena itu, Otto menganjurkan agar Polri menugaskan polisi lain yang tak punya konflik kepentingan dalam kasus ini. "Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif," kata Otto. Sebelumnya, kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 kembali mencuat di masyarakat lewat tayangnya film "Vina: Sebelum 7 Hari" di bioskop seluruh Indonesia. Film itu disebut diangkat dari kisah pembunuhan tragis yang dialami wanita bernama Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Eki. Ask me! Otto Hasibuan Desak Kapolri Ganti Penyidik Kasus Vina Cirebon: Supaya Fair Rekomendasi Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut Perang Iran-Israel tak Kunjung Reda, 15 WNI Asal Jabar Dievakuasi dari Timur Tengah REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi), Otto Hasibuan meminta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengganti penyidik yang sebelumnya menangani perkara Vina Cirebon. Salah satu tujuannya mencegah konflik kepentingan.  + + + + + Hal tersebut disampaikan Otto setelah kedatangan lima keluarga dari terpidana kasus Vina untuk meminta bantuan hukum. Lima terpidana tersebut ialah Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan Supriyanto. Mereka didampingi politikus Dedi Mulyadi datang ke Kantor DPN Peradi, Jakarta Timur pada Senin (10/6/2024).  + + + + + "Mohon kepada Kapolri, untuk selanjutnya meskipun Pegi bukan klien kami dan tidak ada disini, tapi termasuk untuk mereka dengan mereka ini karena diperiksa sebagai saksi. Kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik ini," ujar Otto dalam konferensi pers pada Senin (10/6/2024).  + Otto mendesak supaya kasus ini bisa dibuka dengan terang benderang. Salah satu caranya mengganti penyidik yang lama. Apalagi hingga kini penyeledikan kasus itu justru terus dilanjutkan. "Kami minta kalau boleh kepada Polri, karena ini masih ada penyidikan berlanjut supaya penyidik-penyidik yang lama yang dulu, jangan lagi ikut menangani perkara ini supaya fair," ujar Otto. + + + + Otto menyinggung kekhawatiran soal konflik kepentingan dalam penuntasan kasus itu. Pasalnya Iptu Rudiana yang merupakan ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki disebut pernah menangani kasus itu.  + "Menurut cerita di dalam mereka ini, yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut disini, conflict of interest nih, seharusnya yang menangani ada polisi yang lain, ini pun unit narkoba sebenarnya. Tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya enggak tepat menurut saya," papar Otto.  + Oleh karena itu, Otto menganjurkan agar Polri menugaskan polisi lain yang tak punya konflik kepentingan dalam kasus ini. "Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif," kata Otto.  + Sebelumnya, kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 2016 kembali mencuat di masyarakat lewat tayangnya film "Vina: Sebelum 7 Hari" di bioskop seluruh Indonesia. Film itu disebut diangkat dari kisah pembunuhan tragis yang dialami wanita bernama Vina Dewi Arsita dan kekasihnya Eki.  +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:15 WIB + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Sabtu , 14 Mar 2026, 19:35 WIB + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:52 WIB + + Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:48 WIB + + Perang Iran-Israel tak Kunjung Reda, 15 WNI Asal Jabar Dievakuasi dari Timur Tengah diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_soq5vu484_bertemu-pm-pakistan-prabowo-ingin-tingkatkan-hubungan-kedua-negara.md b/raw/news.republika.co.id_berita_soq5vu484_bertemu-pm-pakistan-prabowo-ingin-tingkatkan-hubungan-kedua-negara.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9583032c4061447617bcbba6355066bf30d149e1 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_soq5vu484_bertemu-pm-pakistan-prabowo-ingin-tingkatkan-hubungan-kedua-negara.md @@ -0,0 +1,110 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/soq5vu484/bertemu-pm-pakistan-prabowo-ingin-tingkatkan-hubungan-kedua-negara +title: "Bertemu PM Pakistan, Prabowo Ingin Tingkatkan Hubungan Kedua Negara | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:42:50 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Bertemu PM Pakistan, Prabowo Ingin Tingkatkan Hubungan Kedua Negara | Republika Online + +Hubungan baik Indonesia dan Pakistan terus terjalin, secara historis dan tradisional. REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel St Regis New Capital, Kairo, Mesir, pada Rabu (18/12/2024), sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 berlangsung. Prabowo menerima kedatangan PM Shehbaz Sharif dan kemudian keduanya berjabat tangan. Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini. "Terima kasih banyak atas pertemuan ini. Saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Hubungan baik antara Indonesia dan Pakistan terus terjalin, secara historis, secara tradisional. Saya pikir kita harus berusaha meningkatkan hubungan kita, dan saya harap bekerja sama," kata Prabowo kepada PM Pakistan. Baca:  Menhan Sjafrie Bersama Dubes Pakistan Bahas Penanggulangan Terorisme Pertemuan Prabowo dengan PM Pakistan tampak hangat. Dalam sambutannya kepada PM Shehbaz Sharif, Prabowo mengatakan, RI akan berupaya meningkatkan hubungan kedua negara yang sudah terjalin secara historis. PM Shehbaz Sharif pun mengatakan, pertemuan dengan Presiden Prabowo merupakan suatu kehormatan, dan mengucapkan selamat atas persahabatan erat yang sudah terjalin. "Saya ingin mengucapkan selamat atas persahabatan yang erat antara saudara-saudari kita di Indonesia. Negara yang hebat, dan sahabat karib kita. Sejarah hubungan kita yang menjunjung persaudaraan dan persahabatan. Hati kami tertuju pada Anda," kata PM Sharif. Baca:  Mendarat di Kairo, Prabowo Disambut Menteri Militer Mesir Usai pertemuan yang digelar secara tertutup itu, Presiden memberikan keterangan pers. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara membahas sejumlah agenda penting terkait hubungan Indonesia dan Pakistan. "Baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan juga membicarakan kemungkinan kerja sama, meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, dan perdagangan," kata Prabowo. Tidak hanya dengan Pakistan, Prabowo juga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia guna membangun hubungan kerja sama yang kuat, salah satunya dengan bertemu para anggota Developing Eight (D-8) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). "Besok kita tentunya akan ketemu dengan anggota-anggota D-8 yang lain. Saya kira ini dalam rangka terus kita membangun hubungan untuk saling mencari peluang dalam keadaan yang tidak pasti biar ekonomi kita masing-masing kuat," katanya. Baca:  TNI dan BCA Kirim Bansos ke Korban Erupsi Gunung Lewotobi, NTT Menurut Prabowo, fokus utama yang akan dibawa Indonesia pada KTT Ke-11 D-8 yaitu penguatan kerja sama ekonomi negara anggota D-8. Potensi kerja sama dengan berbagai negara akan terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat. "Kita bicarakan semua kemungkinan kerja sama. Sekarang fokusnya kita bagaimana memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya kira kesejahteraan rakyat," ujarnya. Ask me! Bertemu PM Pakistan, Prabowo Ingin Tingkatkan Hubungan Kedua Negara Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Presiden RI Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Pakistan Shehbaz Sharif di Hotel St Regis New Capital, Kairo, Mesir, pada Rabu (18/12/2024), sebelum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 berlangsung. Prabowo menerima kedatangan PM Shehbaz Sharif dan kemudian keduanya berjabat tangan. Pertemuan tersebut mencerminkan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini. + + + + + "Terima kasih banyak atas pertemuan ini. Saya selalu ingin bertemu dengan Anda. Hubungan baik antara Indonesia dan Pakistan terus terjalin, secara historis, secara tradisional. Saya pikir kita harus berusaha meningkatkan hubungan kita, dan saya harap bekerja sama," kata Prabowo kepada PM Pakistan. + + + + + Baca:  Menhan Sjafrie Bersama Dubes Pakistan Bahas Penanggulangan Terorisme + Pertemuan Prabowo dengan PM Pakistan tampak hangat. Dalam sambutannya kepada PM Shehbaz Sharif, Prabowo mengatakan, RI akan berupaya meningkatkan hubungan kedua negara yang sudah terjalin secara historis. PM Shehbaz Sharif pun mengatakan, pertemuan dengan Presiden Prabowo merupakan suatu kehormatan, dan mengucapkan selamat atas persahabatan erat yang sudah terjalin. + + + + "Saya ingin mengucapkan selamat atas persahabatan yang erat antara saudara-saudari kita di Indonesia. Negara yang hebat, dan sahabat karib kita. Sejarah hubungan kita yang menjunjung persaudaraan dan persahabatan. Hati kami tertuju pada Anda," kata PM Sharif. + Baca:  Mendarat di Kairo, Prabowo Disambut Menteri Militer Mesir + Usai pertemuan yang digelar secara tertutup itu, Presiden memberikan keterangan pers. Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin negara membahas sejumlah agenda penting terkait hubungan Indonesia dan Pakistan. "Baru saja ketemu dengan Perdana Menteri Pakistan juga membicarakan kemungkinan kerja sama, meningkatkan kerja sama di bidang ekonomi, dan perdagangan," kata Prabowo. + Tidak hanya dengan Pakistan, Prabowo juga menyampaikan sejumlah upaya yang dilakukan Indonesia guna membangun hubungan kerja sama yang kuat, salah satunya dengan bertemu para anggota Developing Eight (D-8) dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT). "Besok kita tentunya akan ketemu dengan anggota-anggota D-8 yang lain. Saya kira ini dalam rangka terus kita membangun hubungan untuk saling mencari peluang dalam keadaan yang tidak pasti biar ekonomi kita masing-masing kuat," katanya. + Baca:  TNI dan BCA Kirim Bansos ke Korban Erupsi Gunung Lewotobi, NTT + Menurut Prabowo, fokus utama yang akan dibawa Indonesia pada KTT Ke-11 D-8 yaitu penguatan kerja sama ekonomi negara anggota D-8. Potensi kerja sama dengan berbagai negara akan terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat. "Kita bicarakan semua kemungkinan kerja sama. Sekarang fokusnya kita bagaimana memperkuat ekonomi kita masing-masing. Saya kira kesejahteraan rakyat," ujarnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_sovcni425_mengapa-hari-ibu-di-indonesia-diperingati-setiap-22-desember.md b/raw/news.republika.co.id_berita_sovcni425_mengapa-hari-ibu-di-indonesia-diperingati-setiap-22-desember.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..226ca4928a9faeb47c761d4f5732c9366ce37140 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_sovcni425_mengapa-hari-ibu-di-indonesia-diperingati-setiap-22-desember.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/sovcni425/mengapa-hari-ibu-di-indonesia-diperingati-setiap-22-desember +title: "Mengapa Hari Ibu di Indonesia Diperingati Setiap 22 Desember? | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:37 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Mengapa Hari Ibu di Indonesia Diperingati Setiap 22 Desember? | Republika Online + +Asal-usul Hari Ibu di Indonesia bermula saat digelarnya Kongres Perempuan Indonesia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada hari ini, 22 Desember, Indonesia memperingati Hari Ibu. Hari Ibu di Indonesia diperingati setiap 22 Desember, berbeda dengan Hari Ibu Internasional yang umumnya dirayakan pada Mei. Peringatan ini memiliki akar sejarah yang dalam yang terkoneksi dengan perjuangan hak-hak perempuan dan memegang makna nasional yang kuat. Sejarah Hari Ibu di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, yang ditandai dengan munculnya kesadaran perempuan mengenai peran aktif mereka dalam perjuangan nasional kemerdekaan Indonesia. Asal-usul Hari Ibu di Indonesia dapat dilacak kembali ke tanggal 22-25 Desember 1928 ketika digelarnya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali diadakan di Yogyakarta. Kongres ini dihadiri oleh sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatra yang mewakili berbagai kelompok, antara lain organisasi keagamaan, pendidikan, dan sosial. Kongres Perempuan Indonesia pertama ini menjadi tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Dalam kongres tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah peranan perempuan dalam upaya memajukan bangsa melalui pendidikan dan keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Selain itu, kongres ini juga mendirikan sebuah wadah yang bertujuan untuk mempersatukan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak mereka serta berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Tanggal 22 Desember kemudian dipilih dan ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 sebagai Hari Ibu. Penetapan ini dimaksudkan untuk menghormati semangat perjuangan para perempuan Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan peran penting ibu dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Peringatan Hari Ibu di Indonesia tidak hanya sekadar merayakan peran ibu dalam lingkup domestik mengasuh dan merawat anak, tetapi juga mengakui partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor pembangunan serta kontribusi mereka dalam masyarakat luas. Dalam konteks ini, Hari Ibu di Indonesia juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya terus memperjuangkan kesetaraan gender dan memperkuat peran perempuan dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, Hari Ibu pada tanggal 22 Desember di Indonesia memiliki muatan historis yang signifikan dan berfungsi sebagai bentuk apresiasi kepada perjuangan dan kontribusi perempuan Indonesia pada masa lalu dan masa kini. Untuk merayakan Hari Ibu pada tahun ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengangkat tema "Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045”. Menteri KPPPA Arifah Fauzi mengatakan tema ini mengandung makna mendalam yang mengingatkan kita semua akan pentingnya peran perempuan dalam mewujudkan masa depan bangsa. Menurut dia, tema ini tidak hanya menjadi pengingat, tetapi juga panggilan bagi semua untuk terus memperkuat peran perempuan di semua sektor. "Dengan memberikan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan politik, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing global,” ujarnya dikutip dari situs resmi KPPPA. Ask me! Mengapa Hari Ibu di Indonesia Diperingati Setiap 22 Desember? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada hari ini, 22 Desember, Indonesia memperingati Hari Ibu. Hari Ibu di Indonesia diperingati setiap 22 Desember, berbeda dengan Hari Ibu Internasional yang umumnya dirayakan pada Mei. + + + + + Peringatan ini memiliki akar sejarah yang dalam yang terkoneksi dengan perjuangan hak-hak perempuan dan memegang makna nasional yang kuat. Sejarah Hari Ibu di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20, yang ditandai dengan munculnya kesadaran perempuan mengenai peran aktif mereka dalam perjuangan nasional kemerdekaan Indonesia. Asal-usul Hari Ibu di Indonesia dapat dilacak kembali ke tanggal 22-25 Desember 1928 ketika digelarnya Kongres Perempuan Indonesia yang pertama kali diadakan di Yogyakarta. + + + + + Baca Juga + + + Republika Menggelar Jakarta Mother’s Day 2024, Ada Talkshow Seru dan Doorprize Menarik + + Ucapan Selamat Hari Ibu Islami, Kado Cinta dari Hati + + Peringati Hari Ibu, Republika Gelar Jakarta Mothers Day 2024 + + + Kongres ini dihadiri oleh sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatra yang mewakili berbagai kelompok, antara lain organisasi keagamaan, pendidikan, dan sosial. Kongres Perempuan Indonesia pertama ini menjadi tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan di Indonesia. + Dalam kongres tersebut, salah satu agenda utama yang dibahas adalah peranan perempuan dalam upaya memajukan bangsa melalui pendidikan dan keterlibatan aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik. Selain itu, kongres ini juga mendirikan sebuah wadah yang bertujuan untuk mempersatukan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak mereka serta berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. + + + + Tanggal 22 Desember kemudian dipilih dan ditetapkan oleh Presiden Soekarno melalui Dekrit Presiden No. 316 tahun 1959 sebagai Hari Ibu. Penetapan ini dimaksudkan untuk menghormati semangat perjuangan para perempuan Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan peran penting ibu dalam keluarga, masyarakat, dan negara. + Peringatan Hari Ibu di Indonesia tidak hanya sekadar merayakan peran ibu dalam lingkup domestik mengasuh dan merawat anak, tetapi juga mengakui partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor pembangunan serta kontribusi mereka dalam masyarakat luas. Dalam konteks ini, Hari Ibu di Indonesia juga berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya terus memperjuangkan kesetaraan gender dan memperkuat peran perempuan dalam semua aspek kehidupan. Dengan demikian, Hari Ibu pada tanggal 22 Desember di Indonesia memiliki muatan historis yang signifikan dan berfungsi sebagai bentuk apresiasi kepada perjuangan dan kontribusi perempuan Indonesia pada masa lalu dan masa kini. + Untuk merayakan Hari Ibu pada tahun ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengangkat tema "Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045”. Menteri KPPPA Arifah Fauzi mengatakan tema ini mengandung makna mendalam yang mengingatkan kita semua akan pentingnya peran perempuan dalam mewujudkan masa depan bangsa. + Menurut dia, tema ini tidak hanya menjadi pengingat, tetapi juga panggilan bagi semua untuk terus memperkuat peran perempuan di semua sektor. "Dengan memberikan akses yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan politik, kita sedang membangun fondasi yang kokoh untuk Indonesia yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing global,” ujarnya dikutip dari situs resmi KPPPA. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_swrfzi348_babak-pertama-laga-penentuan-degradasi-liga-1-semen-padang-dan-barito-masih-imbang-pss-unggul.md b/raw/news.republika.co.id_berita_swrfzi348_babak-pertama-laga-penentuan-degradasi-liga-1-semen-padang-dan-barito-masih-imbang-pss-unggul.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..12631498cd6c138fd8b75d751e78ed94fc33cd64 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_swrfzi348_babak-pertama-laga-penentuan-degradasi-liga-1-semen-padang-dan-barito-masih-imbang-pss-unggul.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/swrfzi348/babak-pertama-laga-penentuan-degradasi-liga-1-semen-padang-dan-barito-masih-imbang-pss-unggul +title: "Babak Pertama Laga Penentuan Degradasi Liga 1- Semen Padang dan Barito Masih Imbang, PSS Unggul | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:37:41 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Babak Pertama Laga Penentuan Degradasi Liga 1: Semen Padang dan Barito Masih Imbang, PSS Unggul | Republika Online + +Semen Padang saat ini masih bertahan di zona aman. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semen Padang masih bermain imbang 0-0 melawan Arema FC. Dalam laga yang berlangsung, Sabtu (24/5/2025) di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Semen Padang yang tampil lebih mendominasi belum mampu mencetak gol. Di tempat lain saat babak pertama usai, Barito Putera juga bermain imbang 1-1 melawan PSIS Semarang yang sudah pasti terdegradasi. Sementara PSS Sleman yang bermain di kandang Madura United unggul 2-0 pada paruh pertama. Sebelum laga ini, Semen Padang unggul dua poin dari Barito dan PSS. Alhasil, jika skor bertahan seperti ini, Semen Padang tetap bertahan di Liga 1, karena unggul head to head atas PSS. Namun kalau nanti Barito bisa menang dan Semen Padang tetap imbang, Semen Padang akan terdegradasi dan Barito yang bertahan karena unggul head to head dari PSS dan Semen Padang. Sejak awal laga Semen Padang yang posisinya di batas akhir zona aman langsung menyerang. Menit ketujuh Irkham Mila mengancam gawang Arema dengan tendangan bebas dari luar kotak penalti. Tendangannya masih bisa ditangkap kiper Arema Lucas Frigeri. Menit kesembilan, Lucas melakukan kesalahan dengan keluar dari kotak penalti untuk menyambut bola umpan panjang. Bola nyaris direbut pemain Semen Padang Bruno Gomes, tapi akhirnya tak tercipta bahaya. Menit ke-34 tuan rumah memberi ancaman, Lokolingoy memberikan umpan ke kotak penalti kepada Dalberto, beruntung umpannya masih mampu dihalau pemain Semen Padang. Menit ke-44 Irkham Mila yang dapat umpan di kotak penalti Arema tak punya peluang melepaskan tembakan. Ruang tembaknya langsung ditutup pemain Arema yang kemudian mampu menghalau bola. Menit ke-45 wasit meninjau VAR tentang kartu kuning Arkhan Fikri yang berpotensi naik jadi kartu merah, tetapi akhirnya keputusan tak berubah. Menit 45+3 Irkham Mila melepaskan sundulan sambil menjatuhkan diri di kotak penalti melanjutkan umpan Rosad, tapi bola masih jauh dari sasaran. Ini jadi peluang terakhir Semen Padang. Babak pertama usai, skor tetap bertahan 0-0. Susunan Pemain Arema FC: Lucas Frigeri (GK), Rifad Marasabessy, Julian Guevara, Thales Lira, Anwar Rifai, Arkhan Fikri, Shulton Fajar, Samuel Balinsa, Dendi Santoso, Dalberto Belo, Charles Lokolingoy. Pelatih: Ze Gomes. Semen Padang: Arthur Augusto (GK), Dodi Alekvan, Kim Ming-yu, Ricki Ariansyah, Tin Martic, Rosad Setiawan, Alhassan Wakaso, Irkham Mila, Firman Juliansyah, Bruno Gomes, Cornelius Stewart Pelatih: Eduardo Almeida. Ask me! Babak Pertama Laga Penentuan Degradasi Liga 1: Semen Padang dan Barito Masih Imbang, PSS Unggul Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semen Padang masih bermain imbang 0-0 melawan Arema FC. Dalam laga yang berlangsung, Sabtu (24/5/2025) di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Semen Padang yang tampil lebih mendominasi belum mampu mencetak gol. + + + + + Di tempat lain saat babak pertama usai, Barito Putera juga bermain imbang 1-1 melawan PSIS Semarang yang sudah pasti terdegradasi. Sementara PSS Sleman yang bermain di kandang Madura United unggul 2-0 pada paruh pertama. + + + + Baca Juga + + + Menang atau Terdegradasi, Semen Padang Buru Tiga Angka di Kandang Arema + + Pekan ke-34 Tentukan Nasib Semen Padang, PSS Sleman, dan Barito Putera di Liga 1, Ini Jadwalnya + + Semen Padang Curi Poin di Kandang Persebaya Pastikan PSIS Jadi Tim Pertama Terdegradasi + + + Sebelum laga ini, Semen Padang unggul dua poin dari Barito dan PSS. Alhasil, jika skor bertahan seperti ini, Semen Padang tetap bertahan di Liga 1, karena unggul head to head atas PSS. Namun kalau nanti Barito bisa menang dan Semen Padang tetap imbang, Semen Padang akan terdegradasi dan Barito yang bertahan karena unggul head to head dari PSS dan Semen Padang. + Sejak awal laga Semen Padang yang posisinya di batas akhir zona aman langsung menyerang. Menit ketujuh Irkham Mila mengancam gawang Arema dengan tendangan bebas dari luar kotak penalti. Tendangannya masih bisa ditangkap kiper Arema Lucas Frigeri. + + + + Menit kesembilan, Lucas melakukan kesalahan dengan keluar dari kotak penalti untuk menyambut bola umpan panjang. Bola nyaris direbut pemain Semen Padang Bruno Gomes, tapi akhirnya tak tercipta bahaya. + Menit ke-34 tuan rumah memberi ancaman, Lokolingoy memberikan umpan ke kotak penalti kepada Dalberto, beruntung umpannya masih mampu dihalau pemain Semen Padang. + Menit ke-44 Irkham Mila yang dapat umpan di kotak penalti Arema tak punya peluang melepaskan tembakan. Ruang tembaknya langsung ditutup pemain Arema yang kemudian mampu menghalau bola. + Menit ke-45 wasit meninjau VAR tentang kartu kuning Arkhan Fikri yang berpotensi naik jadi kartu merah, tetapi akhirnya keputusan tak berubah. + Menit 45+3 Irkham Mila melepaskan sundulan sambil menjatuhkan diri di kotak penalti melanjutkan umpan Rosad, tapi bola masih jauh dari sasaran. Ini jadi peluang terakhir Semen Padang. Babak pertama usai, skor tetap bertahan 0-0. + Susunan Pemain + Arema FC: Lucas Frigeri (GK), Rifad Marasabessy, Julian Guevara, Thales Lira, Anwar Rifai, Arkhan Fikri, Shulton Fajar, Samuel Balinsa, Dendi Santoso, Dalberto Belo, Charles Lokolingoy. Pelatih: Ze Gomes. + Semen Padang: Arthur Augusto (GK), Dodi Alekvan, Kim Ming-yu, Ricki Ariansyah, Tin Martic, Rosad Setiawan, Alhassan Wakaso, Irkham Mila, Firman Juliansyah, Bruno Gomes, Cornelius Stewart Pelatih: Eduardo Almeida. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_sx8a2x368_bpjs-kesehatan-dan-pemprov-papua-barat-daya-sinergi-perkuat-jkn.md b/raw/news.republika.co.id_berita_sx8a2x368_bpjs-kesehatan-dan-pemprov-papua-barat-daya-sinergi-perkuat-jkn.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..b7ba8eab38bd846f13a870b37c2b6c76d6c54b28 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_sx8a2x368_bpjs-kesehatan-dan-pemprov-papua-barat-daya-sinergi-perkuat-jkn.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/sx8a2x368/bpjs-kesehatan-dan-pemprov-papua-barat-daya-sinergi-perkuat-jkn +title: "BPJS Kesehatan dan Pemprov Papua Barat Daya Sinergi Perkuat JKN | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:17:02 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# BPJS Kesehatan dan Pemprov Papua Barat Daya Sinergi Perkuat JKN | Republika Online + +Peserta JKN di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 699.146 jiwa. REPUBLIKA.CO.ID, SORONG - Direktur Utama BPJS Kesehatan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua. Salah satu agendanya adalah pertemuan bersama Gubernur Papua Barat Daya. Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan perluasan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat di provinsi tersebut. Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Elisa mengapresiasi BPJS Kesehatan dalam membantu capaian kepesertaan JKN yang kini telah mencapai 98 persen. Menurut Gubernur, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah perlu semakin diperkuat, guna menciptakan sistem layanan yang nyaman, cepat, dan tanpa keluhan berarti dari masyarakat. Elisa menekankan bahwa kesehatan, bersama dengan pendidikan dan ekonomi, merupakan tiga prioritas utama pembangunan di Papua Barat Daya. Dia berharap BPJS Kesehatan diharapkan tidak sekadar sebagai penyelenggara program, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah juga menyoroti tantangan masih belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan dasar serta keterbatasan akses rujukan, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. ”Kami juga menilai perlu adanya penguatan layanan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan, pengobatan dini, serta edukasi masyarakat mengenai pencegahan penyakit menular dan tidak menular,” kata Elisa. Jaminan Kesehatan untuk Kelompok Rentan Dalam pertemuan tersebut, perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat Orang Asli Papua (OAP), turut dibahas. Pemerintah dan BPJS Kesehatan sepakat bahwa semua peserta, termasuk kelompok rentan, harus mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan secara setara. Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah aspek administratif dalam pendataan yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan layanan. Hal ini akan menjadi perhatian ke depan dalam penyusunan kebijakan dan pemutakhiran data peserta. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa pihaknya siap memperkuat dukungan terhadap Provinsi Papua Barat Daya. Bentuknya antara lain melalui perbaikan sistem pendataan kepesertaan yang lebih terstruktur, agar bantuan iuran dan pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Dalam kunjungan tersebut, ia juga menggagas pemberdayaan mahasiswa bidang kesehatan untuk dilibatkan dalam program sosialisasi dan edukasi skrining kesehatan ke masyarakat, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran preventif. Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan akses data Program JKN kepada Pemerintah Daerah melalui aplikasi Dashboard JKN. Melalui Dashboard JKN, Pemda dapat melihat data capaian Universal Health Coverage (UHC), profil peserta, pemanfaatan dan lain-lain. "Selain itu, terkait dengan klaim fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan berkomitmennya dalam mendukung fasilitas kesehatan di daerah dengan menjamin proses pembayaran klaim maksimal dalam waktu 15 hari kalender setelah berkas dinyatakan lengkap. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran operasional layanan di fasilitas kesehatan,” kata Ghufron. Untuk mendukung sistem rujukan, BPJS Kesehatan menyampaikan akan terus menyempurnakan proses rujukan dari layanan dasar hingga lanjutan, dengan mempertimbangkan hambatan geografis dan kondisi lokal yang unik di Papua Barat Daya. Kemudahan dalam alur rujukan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kecepatan dan kualitas penanganan pasien khususnya bagi peserta JKN. Hingga saat ini, jumlah peserta JKN di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 699.146 jiwa. Sementara itu sebanyak 157 fasilitas kesehatan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong. Fasilitas kesehatan ini terdiri dari 122 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 11 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL/rumah sakit), serta 21 fasilitas kesehatan penunjang (Apotek/Optik). Ask me! BPJS Kesehatan dan Pemprov Papua Barat Daya Sinergi Perkuat JKN Rekomendasi Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif REPUBLIKA.CO.ID, SORONG - Direktur Utama BPJS Kesehatan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Papua. Salah satu agendanya adalah pertemuan bersama Gubernur Papua Barat Daya. + + + + + Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam upaya meningkatkan kualitas layanan dan perluasan akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat di provinsi tersebut. + + + + Dalam sambutannya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada BPJS Kesehatan atas dukungan yang telah diberikan selama ini. Elisa mengapresiasi BPJS Kesehatan dalam membantu capaian kepesertaan JKN yang kini telah mencapai 98 persen. + Menurut Gubernur, kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan di daerah perlu semakin diperkuat, guna menciptakan sistem layanan yang nyaman, cepat, dan tanpa keluhan berarti dari masyarakat. + + + + Elisa menekankan bahwa kesehatan, bersama dengan pendidikan dan ekonomi, merupakan tiga prioritas utama pembangunan di Papua Barat Daya. Dia berharap BPJS Kesehatan diharapkan tidak sekadar sebagai penyelenggara program, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam pembangunan kesehatan masyarakat. + Pemerintah daerah juga menyoroti tantangan masih belum optimalnya pemanfaatan layanan kesehatan dasar serta keterbatasan akses rujukan, terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. + ”Kami juga menilai perlu adanya penguatan layanan promotif dan preventif, seperti skrining kesehatan, pengobatan dini, serta edukasi masyarakat mengenai pencegahan penyakit menular dan tidak menular,” kata Elisa. + Jaminan Kesehatan untuk Kelompok Rentan + Dalam pertemuan tersebut, perhatian terhadap kelompok rentan, termasuk masyarakat Orang Asli Papua (OAP), turut dibahas. Pemerintah dan BPJS Kesehatan sepakat bahwa semua peserta, termasuk kelompok rentan, harus mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan secara setara. + Salah satu kendala yang masih dihadapi adalah aspek administratif dalam pendataan yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan layanan. Hal ini akan menjadi perhatian ke depan dalam penyusunan kebijakan dan pemutakhiran data peserta. + Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa pihaknya siap memperkuat dukungan terhadap Provinsi Papua Barat Daya. Bentuknya antara lain melalui perbaikan sistem pendataan kepesertaan yang lebih terstruktur, agar bantuan iuran dan pelayanan yang diberikan tepat sasaran. + Dalam kunjungan tersebut, ia juga menggagas pemberdayaan mahasiswa bidang kesehatan untuk dilibatkan dalam program sosialisasi dan edukasi skrining kesehatan ke masyarakat, sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan informasi dan meningkatkan kesadaran preventif. + Ghufron mengatakan BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan akses data Program JKN kepada Pemerintah Daerah melalui aplikasi Dashboard JKN. Melalui Dashboard JKN, Pemda dapat melihat data capaian Universal Health Coverage (UHC), profil peserta, pemanfaatan dan lain-lain. + "Selain itu, terkait dengan klaim fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan berkomitmennya dalam mendukung fasilitas kesehatan di daerah dengan menjamin proses pembayaran klaim maksimal dalam waktu 15 hari kalender setelah berkas dinyatakan lengkap. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelancaran operasional layanan di fasilitas kesehatan,” kata Ghufron. + Untuk mendukung sistem rujukan, BPJS Kesehatan menyampaikan akan terus menyempurnakan proses rujukan dari layanan dasar hingga lanjutan, dengan mempertimbangkan hambatan geografis dan kondisi lokal yang unik di Papua Barat Daya. Kemudahan dalam alur rujukan menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kecepatan dan kualitas penanganan pasien khususnya bagi peserta JKN. + Hingga saat ini, jumlah peserta JKN di Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 699.146 jiwa. Sementara itu sebanyak 157 fasilitas kesehatan telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sorong. Fasilitas kesehatan ini terdiri dari 122 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 11 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL/rumah sakit), serta 21 fasilitas kesehatan penunjang (Apotek/Optik). + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_syprh5377_media-rusia-konflik-militer-dengan-iran-selanjutnya-akan-jadi-akhir-bagi-israel.md b/raw/news.republika.co.id_berita_syprh5377_media-rusia-konflik-militer-dengan-iran-selanjutnya-akan-jadi-akhir-bagi-israel.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f2c9b01acb6f7fbf0316a405470ef2d8ec7a3743 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_syprh5377_media-rusia-konflik-militer-dengan-iran-selanjutnya-akan-jadi-akhir-bagi-israel.md @@ -0,0 +1,138 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/syprh5377/media-rusia-konflik-militer-dengan-iran-selanjutnya-akan-jadi-akhir-bagi-israel +title: "Media Rusia- Konflik Militer dengan Iran Selanjutnya akan Jadi Akhir Bagi Israel | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:40:34 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Media Rusia: Konflik Militer dengan Iran Selanjutnya akan Jadi Akhir Bagi Israel | Republika Online + +Iran dinilai masih memiliki banyak rudal canggih untuk menembus pertahanan Israel. REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Konflik militer Iran berikutnya dengan Israel diyakini akan menjadi yang 'terakhir' bagi rezim Zionis itu. Teheran kini memahami titik lemah musuh bebuyutannya. Demikian menurut sumber anonim di Republik Islam itu mengatakan kepada media Rusia,  RT. Sumber itu juga mengeklaim bahwa Iran masih memiliki banyak rudal canggih dalam persediaannya, yang dapat menembus pertahanan udara Israel. Israel menyerang Iran awal bulan ini, menuduh bahwa Teheran hampir menyelesaikan bom nuklir. Selain menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran, serangan udara IDF menewaskan ratusan orang dan sejumlah komandan militer senior serta ilmuwan yang diyakini terlibat dalam program nuklir negara itu. Pada 22 Juni, AS bergabung dalam kampanye pengeboman dengan menyerang tiga lokasi nuklir Iran, termasuk fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan Fordow. Teheran, yang telah membantah mengejar program nuklir militer, membalas dengan rentetan serangan pesawat nirawak dan rudal kamikaze. Rudal-rudal itu menyerang wilayah Israel dan Pangkalan Udara Al Udeid AS di Qatar. Perang 12 hari itu berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi AS yang sejauh ini masih terus berlaku. "Iran akan menjadikan perang berikutnya dengan Israel sebagai perang terakhirnya," demikian sumber informasi di Teheran menghubungi RT pada Senin (1/7/2025). Orang yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan bahwa selama eskalasi terbaru dengan negara Yahudi ini, Iran telah menemukan titik lemah rezim [Israel]. Sumber itu selanjutnya mengeklaim bahwa Republik Islam itu masih memiliki puluhan ribu rudal generasi baru, dan akan menembakkan sedikitnya ratusan rudal ke Israel setiap hari jika terjadi konfrontasi militer baru. Menurut sumber itu, otoritas Iran memiliki dukungan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dari penduduk di dalam negeri, serta warga Iran yang tinggal di luar negeri. Ini merupakan kesempatan bersejarah untuk menetralisir ancaman rezim Israel secara permanen. Mereka menegaskan bahwa meskipun para pemimpin Republik Islam itu sangat menyadari fakta bahwa AS kemungkinan akan datang menyelamatkan Israel, Teheran akan mengatasi tantangan ini. A post shared by Republika Online (@republikaonline) Ask me! Media Rusia: Konflik Militer dengan Iran Selanjutnya akan Jadi Akhir Bagi Israel Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Konflik militer Iran berikutnya dengan Israel diyakini akan menjadi yang 'terakhir' bagi rezim Zionis itu. Teheran kini memahami titik lemah musuh bebuyutannya. Demikian menurut sumber anonim di Republik Islam itu mengatakan kepada media Rusia,  RT. + + + + + Sumber itu juga mengeklaim bahwa Iran masih memiliki banyak rudal canggih dalam persediaannya, yang dapat menembus pertahanan udara Israel. + + + + + Baca Juga + + + Syarat Mutlak dari Iran Jika AS Ingin Lanjutkan Negosiasi Nuklir + + Sepekan Usai Gencatan Senjata: Iran Ajarkan Dunia Bagaimana Hancurkan Kesombongan Israel + + Dibom AS dan Israel, Iran tak Goyang, Lanjutkan Pengayaan Uranium + + + Israel menyerang Iran awal bulan ini, menuduh bahwa Teheran hampir menyelesaikan bom nuklir. Selain menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran, serangan udara IDF menewaskan ratusan orang dan sejumlah komandan militer senior serta ilmuwan yang diyakini terlibat dalam program nuklir negara itu. + Pada 22 Juni, AS bergabung dalam kampanye pengeboman dengan menyerang tiga lokasi nuklir Iran, termasuk fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan Fordow. + + + + Teheran, yang telah membantah mengejar program nuklir militer, membalas dengan rentetan serangan pesawat nirawak dan rudal kamikaze. Rudal-rudal itu menyerang wilayah Israel dan Pangkalan Udara Al Udeid AS di Qatar. Perang 12 hari itu berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi AS yang sejauh ini masih terus berlaku. + "Iran akan menjadikan perang berikutnya dengan Israel sebagai perang terakhirnya," demikian sumber informasi di Teheran menghubungi RT pada Senin (1/7/2025).  + Orang yang tidak disebutkan namanya itu menyatakan bahwa selama eskalasi terbaru dengan negara Yahudi ini, Iran telah menemukan titik lemah rezim [Israel]. + Sumber itu selanjutnya mengeklaim bahwa Republik Islam itu masih memiliki puluhan ribu rudal generasi baru, dan akan menembakkan sedikitnya ratusan rudal ke Israel setiap hari jika terjadi konfrontasi militer baru. + Menurut sumber itu, otoritas Iran memiliki dukungan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dari penduduk di dalam negeri, serta warga Iran yang tinggal di luar negeri. Ini merupakan kesempatan bersejarah untuk menetralisir ancaman rezim Israel secara permanen. + Mereka menegaskan bahwa meskipun para pemimpin Republik Islam itu sangat menyadari fakta bahwa AS kemungkinan akan datang menyelamatkan Israel, Teheran akan mengatasi tantangan ini. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Republika Online (@republikaonline) + + + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_sztu8v377_kpk-selidiki-dugaan-aliran-dana-korupsi-pembangunan-jalan-di-sumut-ke-anggota-polisi.md b/raw/news.republika.co.id_berita_sztu8v377_kpk-selidiki-dugaan-aliran-dana-korupsi-pembangunan-jalan-di-sumut-ke-anggota-polisi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..444ee7a4235d6e5f192550f3866c38317e266154 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_sztu8v377_kpk-selidiki-dugaan-aliran-dana-korupsi-pembangunan-jalan-di-sumut-ke-anggota-polisi.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/sztu8v377/kpk-selidiki-dugaan-aliran-dana-korupsi-pembangunan-jalan-di-sumut-ke-anggota-polisi +title: "KPK Selidiki Dugaan Aliran Dana Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut ke Anggota Polisi | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:52:15 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# KPK Selidiki Dugaan Aliran Dana Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut ke Anggota Polisi | Republika Online + +KPK sempat memeriksa seorang polisi dalam kasus pembangunan jalan di Sumut. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran uang ke polisi dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (23/7/2025) dilansir kantor berita Antara. “Aliran dana secara umum ya,” ujar Buri. Lebih lanjut Budi mengatakan pengusutan aliran uang tersebut dimulai dari proses pengadaan proyek pembangunan jalan di Sumut. Budi sebelumnya mengungkapkan KPK sempat memeriksa seorang polisi dalam kasus tersebut. Dia mengatakan pemeriksaan berjalan baik, dan Polda Sumut mendukung langkah yang dilakukan KPK. Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini penyidik KPK tengah mendalami proyek-proyek yang dikerjakan oleh tersangka sekaligus Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi (KIR). “Penyidik menemukan adanya petunjuk-petunjuk terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh tersangka KIR di beberapa kabupaten ataupun kota lainnya. Itu yang kemudian penyidik terus lakukan penelusuran,” katanya. Ask me! KPK Selidiki Dugaan Aliran Dana Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut ke Anggota Polisi Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut aliran uang ke polisi dalam kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara. Hal itu dikonfirmasi oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (23/7/2025) dilansir kantor berita Antara. + + + + + “Aliran dana secara umum ya,” ujar Buri.  + + + + + Baca Juga + + + KPK Periksa Sekda Sumut Terkait Kasus Dugaan Suap Proyek Jalan + + KPK Usut Harga Barang yang Disuplai untuk Bansos Presiden Masa Pandemi Covid-19 + + Penjelasan KPK Belum Periksa Eks Menag dalam Dugaan Korupsi Haji Khusus + + + Lebih lanjut Budi mengatakan pengusutan aliran uang tersebut dimulai dari proses pengadaan proyek pembangunan jalan di Sumut. + Budi sebelumnya mengungkapkan KPK sempat memeriksa seorang polisi dalam kasus tersebut. Dia mengatakan pemeriksaan berjalan baik, dan Polda Sumut mendukung langkah yang dilakukan KPK. + + + + Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini penyidik KPK tengah mendalami proyek-proyek yang dikerjakan oleh tersangka sekaligus Direktur Utama PT Dalihan Natolu Group M. Akhirun Efendi (KIR). + “Penyidik menemukan adanya petunjuk-petunjuk terkait dengan proyek yang dikerjakan oleh tersangka KIR di beberapa kabupaten ataupun kota lainnya. Itu yang kemudian penyidik terus lakukan penelusuran,” katanya. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t0t6b9484_pakar-dukung-kpai-soal-blokir-gim-online-mengandung-kekerasan.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t0t6b9484_pakar-dukung-kpai-soal-blokir-gim-online-mengandung-kekerasan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8a47af0f23e2529b4c38605f9f47c944e60121b1 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t0t6b9484_pakar-dukung-kpai-soal-blokir-gim-online-mengandung-kekerasan.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t0t6b9484/pakar-dukung-kpai-soal-blokir-gim-online-mengandung-kekerasan +title: "Pakar Dukung KPAI Soal Blokir Gim Online Mengandung Kekerasan | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:38:09 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Pakar Dukung KPAI Soal Blokir Gim Online Mengandung Kekerasan | Republika Online + +Desi Natalia mendorong orang tua menciptakan kegiatan alternatif bermain bagi anak. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah untuk memblokir beberapa gim online yang mengandung unsur kekerasan, karena berpotensi membahayakan anak-anak.Meskipun populer, gim online enyimpan risiko yang perlu diwaspadai oleh para orang tua. "Saya mendukung sikap KPAI tersebut, tapi yang juga penting adalah mendorong orang tua untuk lebih proaktif dalam mendampingi dan mengawasi aktivitas digital anak demi memastikan mereka terlindungi dari konten yang tidak sesuai," ujar praktisi komunikasi Desi Natalia saat diminta tanggapanya terkait sikap KPAI di Jakarta, Senin (11/8/2025). Menurut Desi, tanpa pengawasan, anak-anak berisiko menganggap kekerasan sebagai hal yang normal dan dapat meniru perilaku agresif. Dosen Luar Biasa UIN Prof KH Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto tersebut meminta orang tua untuk memahami gim online yang dimainkan anak-anak. "Luangkan waktu untuk mencari tahu jenis gim apa yang dimainkan anak. Pahami alur permainannya, fitur komunikasi yang ada, dan rating usia yang ditetapkan," ucap Desi. Selain itu, Desi juga meminta orang tua menerapkan batasan waktu bermain. Dengan kata lain, jadwal yang jelas untuk waktu bermain gim. "Pastikan anak tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar yang bisa mengganggu kegiatan belajar, bersosialisasi, atau waktu tidur," ucap Desi. Ask me! Pakar Dukung KPAI Soal Blokir Gim Online Mengandung Kekerasan Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah untuk memblokir beberapa gim online yang mengandung unsur kekerasan, karena berpotensi membahayakan anak-anak.Meskipun populer, gim online enyimpan risiko yang perlu diwaspadai oleh para orang tua. + + + + + "Saya mendukung sikap KPAI tersebut, tapi yang juga penting adalah mendorong orang tua untuk lebih proaktif dalam mendampingi dan mengawasi aktivitas digital anak demi memastikan mereka terlindungi dari konten yang tidak sesuai," ujar praktisi komunikasi Desi Natalia saat diminta tanggapanya terkait sikap KPAI di Jakarta, Senin (11/8/2025). + + + + + Baca Juga + + + KPAI Ungkap Ada Anak Akhiri Hidup Usai Kecanduan Gim Roblox + + Menbud Dukung Mendikdasmen Ingatkan Anak-Anak Dilarang Main Gim Roblox + + Mendikdasmen: Roblox tak Layak untuk Murid, Banyak Adegan Kekerasan + + + Menurut Desi, tanpa pengawasan, anak-anak berisiko menganggap kekerasan sebagai hal yang normal dan dapat meniru perilaku agresif. Dosen Luar Biasa UIN Prof KH Saifuddin Zuhri (Saizu) Purwokerto tersebut meminta orang tua untuk memahami gim online yang dimainkan anak-anak. + "Luangkan waktu untuk mencari tahu jenis gim apa yang dimainkan anak. Pahami alur permainannya, fitur komunikasi yang ada, dan rating usia yang ditetapkan," ucap Desi. + + + + Selain itu, Desi juga meminta orang tua menerapkan batasan waktu bermain. Dengan kata lain, jadwal yang jelas untuk waktu bermain gim. "Pastikan anak tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar yang bisa mengganggu kegiatan belajar, bersosialisasi, atau waktu tidur," ucap Desi. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t0x60q472_teliti-gender-dan-pencegahan-ekstremisme-dosen-fisip-umj-raih-gelar-doktor-di-unpad.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t0x60q472_teliti-gender-dan-pencegahan-ekstremisme-dosen-fisip-umj-raih-gelar-doktor-di-unpad.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e5492af1fc590df6ab70fd1aac4f51692e192d00 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t0x60q472_teliti-gender-dan-pencegahan-ekstremisme-dosen-fisip-umj-raih-gelar-doktor-di-unpad.md @@ -0,0 +1,114 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t0x60q472/teliti-gender-dan-pencegahan-ekstremisme-dosen-fisip-umj-raih-gelar-doktor-di-unpad +title: "Teliti Gender dan Pencegahan Ekstremisme, Dosen FISIP UMJ Raih Gelar Doktor di UNPAD | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:34:42 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Teliti Gender dan Pencegahan Ekstremisme, Dosen FISIP UMJ Raih Gelar Doktor di UNPAD | Republika Online + +Ia menyoroti peningkatan keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Debbie Affianty, M.Si berhasil meraih gelar doktor ke-123 di bidang Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran (UNPAD). Sidang promosi doktor tersebut berlangsung di Ruang Sidang Program Pascasarjana FISIP UNPAD Gedung B Lantai 2, pada Selasa (12/8/2025). Debbie berhasil mempertahankan disertasinya berjudul Gender dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan: Kontribusi Working Group of Women and P/CVE (WGWC) dalam Implementasi UNSCR 2242 di Indonesia (2017-2024). Melalui judul ini, ia lulus dengan predikat yudisium Sangat Memuaskan dan meraih IPK 4,00. Dalam penelitiannya, ia menyoroti peningkatan keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan di Indonesia sejak 2014. Ia memaparkan, perempuan kini tidak hanya berperan sebagai korban atau pendukung pasif tetapi juga sebagai pelaku aksi terorisme, perekrut, propagandis, dan fasilitator logistik. Menurutnya, Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 2242 tahun 2015 menegaskan, pelibatan substantif perempuan merupakan syarat penting dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Namun, di Indonesia, pelibatan tersebut masih sering bersifat simbolis. “Untuk menjawab kesenjangan itu, pada 2017 dibentuk Working Group on Women and P/CVE (WGWC) yang kini menaungi 33 organisasi masyarakat sipil berfokus pada pengarusutamaan gender,” tambahnya. Penelitian Debbie menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan kerangka Feminist Security Theory (FST), konsep field, habitus, dan capital Pierre Bourdieu, serta kerangka Women, Peace, and Security (WPS). Data tersebut ia peroleh melalui wawancara dengan Steering Committee WGWC, pejabat BNPT, perwakilan organisasi masyarakat sipil, serta ulama perempuan. Dilanjut dengan observasi partisipatif pada program seperti WGWC Talk dan Reflective Structured Dialogue; serta analisis dokumen kebijakan. Debbie menjelaskan, hasil penelitiannya menunjukkan WGWC berhasil mengintegrasikan perspektif gender dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAN PE) dan Rencana Aksi Daerah (RAD PE) di berbagai wilayah. Selain itu, memprakarsai Kelompok Kerja Tematis, mengembangkan Knowledge Hub, serta memperkuat Forum Support Perempuan Tangguh (FOSPETA) untuk membantu reintegrasi keluarga mantan pelaku terorisme. “Meskipun capaian WGWC signifikan, namun masih ada resistensi dari sebagian aktor keamanan yang menganggap isu gender sebagai tambahan non-prioritas, keterbatasan sumber daya finansial untuk memperluas jangkauan program, serta kesenjangan pemahaman di tingkat daerah terkait pelibatan substantif perempuan,” ujarnya. Berdasarkan hasil penelitiannya, Ia menilai perspektif gender perlu diintegrasikan secara wajib dalam RAN dan RAD PE. Selain itu, kapasitas pendamping dan aktor lokal harus diperkuat dengan melibatkan ulama perempuan, serta memberi dukungan berkelanjutan bagi komunitas seperti FOSPETA. Ia menekankan pentingnya sinergi multi-aktor dan evaluasi berbasis indikator gender. Debbie berencana mengembangkan penelitian ini dalam bentuk artikel di beberapa jurnal, buku, prosiding konferensi, book chapter, dan penelitian lanjutan lainnya. Ask me! Teliti Gender dan Pencegahan Ekstremisme, Dosen FISIP UMJ Raih Gelar Doktor di UNPAD Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Debbie Affianty, M.Si berhasil meraih gelar doktor ke-123 di bidang Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjadjaran (UNPAD). + + + + + Sidang promosi doktor tersebut berlangsung di Ruang Sidang Program Pascasarjana FISIP UNPAD Gedung B Lantai 2, pada Selasa (12/8/2025). + + + + + Debbie berhasil mempertahankan disertasinya berjudul Gender dan Pencegahan Ekstremisme Kekerasan: Kontribusi Working Group of Women and P/CVE (WGWC) dalam Implementasi UNSCR 2242 di Indonesia (2017-2024). Melalui judul ini, ia lulus dengan predikat yudisium Sangat Memuaskan dan meraih IPK 4,00. + Dalam penelitiannya, ia menyoroti peningkatan keterlibatan perempuan dalam ekstremisme kekerasan di Indonesia sejak 2014. Ia memaparkan, perempuan kini tidak hanya berperan sebagai korban atau pendukung pasif tetapi juga sebagai pelaku aksi terorisme, perekrut, propagandis, dan fasilitator logistik. + + + + Menurutnya, Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 2242 tahun 2015 menegaskan, pelibatan substantif perempuan merupakan syarat penting dalam pencegahan ekstremisme kekerasan. Namun, di Indonesia, pelibatan tersebut masih sering bersifat simbolis. + “Untuk menjawab kesenjangan itu, pada 2017 dibentuk Working Group on Women and P/CVE (WGWC) yang kini menaungi 33 organisasi masyarakat sipil berfokus pada pengarusutamaan gender,” tambahnya. + Penelitian Debbie menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dan kerangka Feminist Security Theory (FST), konsep field, habitus, dan capital Pierre Bourdieu, serta kerangka Women, Peace, and Security (WPS). + Data tersebut ia peroleh melalui wawancara dengan Steering Committee WGWC, pejabat BNPT, perwakilan organisasi masyarakat sipil, serta ulama perempuan. Dilanjut dengan observasi partisipatif pada program seperti WGWC Talk dan Reflective Structured Dialogue; serta analisis dokumen kebijakan. + Debbie menjelaskan, hasil penelitiannya menunjukkan WGWC berhasil mengintegrasikan perspektif gender dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Kekerasan (RAN PE) dan Rencana Aksi Daerah (RAD PE) di berbagai wilayah. + Selain itu, memprakarsai Kelompok Kerja Tematis, mengembangkan Knowledge Hub, serta memperkuat Forum Support Perempuan Tangguh (FOSPETA) untuk membantu reintegrasi keluarga mantan pelaku terorisme. + “Meskipun capaian WGWC signifikan, namun masih ada resistensi dari sebagian aktor keamanan yang menganggap isu gender sebagai tambahan non-prioritas, keterbatasan sumber daya finansial untuk memperluas jangkauan program, serta kesenjangan pemahaman di tingkat daerah terkait pelibatan substantif perempuan,” ujarnya. + Berdasarkan hasil penelitiannya, Ia menilai perspektif gender perlu diintegrasikan secara wajib dalam RAN dan RAD PE. + Selain itu, kapasitas pendamping dan aktor lokal harus diperkuat dengan melibatkan ulama perempuan, serta memberi dukungan berkelanjutan bagi komunitas seperti FOSPETA. Ia menekankan pentingnya sinergi multi-aktor dan evaluasi berbasis indikator gender. + Debbie berencana mengembangkan penelitian ini dalam bentuk artikel di beberapa jurnal, buku, prosiding konferensi, book chapter, dan penelitian lanjutan lainnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t20rw2375_laga-timnas-u-23-indonesia-melawan-laos-berakhir-imbang-tanpa-gol.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t20rw2375_laga-timnas-u-23-indonesia-melawan-laos-berakhir-imbang-tanpa-gol.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e46daad490326d3cb469cd9d1a690facd05be768 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t20rw2375_laga-timnas-u-23-indonesia-melawan-laos-berakhir-imbang-tanpa-gol.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t20rw2375/laga-timnas-u-23-indonesia-melawan-laos-berakhir-imbang-tanpa-gol +title: "Laga Timnas U-23 Indonesia Melawan Laos Berakhir Imbang Tanpa Gol | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:53:18 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Laga Timnas U-23 Indonesia Melawan Laos Berakhir Imbang Tanpa Gol | Republika Online + +Indonesia melawan Laos dalam Kualifikasi Grup J Piala Asia U-23 2026. Ekspresi pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Muhammad Ferarri (kanan) setelah gagal memasukkan bola ke gawang Timnas U-23 Laos dalam Kualifikasi Grup J Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9/2025). Pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0. (FOTO : ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Rafael William Struick (kanan) berusaha melewati pesepak bola Timnas U-23 Laos Khammanh Thapaseut (tengah) dalam Kualifikasi Grup J Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9/2025). Pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0. (FOTO : ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) Pesepak bola Timnas U-23 Indonesia Hokky Caraka (atas) berduel dengan kiper Timnas U-23 Laos Kop Lokphathip (bawah) dalam Kualifikasi Grup J Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9/2025). Pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0. (FOTO : ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan) REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Timnas U-23 Indonesia berhadapan dengan Timnas U-23 Laos dalam Kualifikasi Grup J Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9/2025). Pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0. Ask me! Laga Timnas U-23 Indonesia Melawan Laos Berakhir Imbang Tanpa Gol Rekomendasi Arus Mudik di Pelabuhan Ketapang Meningkat Arus Mudik di Pelabuhan Ketapang Meningkat Tol Palembang–Pangkalan Balai Dibuka Fungsional untuk Arus Mudik Presiden Prabowo Bersama Menteri Kabinet Bayar Zakat di Istana Negara Tren Sewa iPhone Marak Jelang Lebaran, Tarif Mulai Rp25 Ribu per Hari Nisab Zakat Penghasilan 2026 Ditetapkan Rp7,6 Juta, Cek Detailnya REPUBLIKA.CO.ID, SIDOARJO -- Timnas U-23 Indonesia berhadapan dengan Timnas U-23 Laos dalam Kualifikasi Grup J Piala Asia U-23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (3/9/2025). + + + + + Pertandingan berakhir dengan skor imbang 0-0. + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Foto Sabtu , 14 Mar 2026, 19:16 WIB + + Arus Mudik di Pelabuhan Ketapang Meningkat Sabtu , 14 Mar 2026, 19:16 WIB + + Arus Mudik di Pelabuhan Ketapang Meningkat + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 07:00 WIB + + Tol Palembang–Pangkalan Balai Dibuka Fungsional untuk Arus Mudik + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 05:00 WIB + + Presiden Prabowo Bersama Menteri Kabinet Bayar Zakat di Istana Negara + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:00 WIB + + Tren Sewa iPhone Marak Jelang Lebaran, Tarif Mulai Rp25 Ribu per Hari + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 00:32 WIB + + Nisab Zakat Penghasilan 2026 Ditetapkan Rp7,6 Juta, Cek Detailnya diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t3v9h9409_kapolda-metro-sebut-pedagang-kopi-keliling-punya-peran-penting-menjaga-keamanan-jakarta.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t3v9h9409_kapolda-metro-sebut-pedagang-kopi-keliling-punya-peran-penting-menjaga-keamanan-jakarta.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9ec819b66db976950eca179f9bc33cba29260f34 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t3v9h9409_kapolda-metro-sebut-pedagang-kopi-keliling-punya-peran-penting-menjaga-keamanan-jakarta.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t3v9h9409/kapolda-metro-sebut-pedagang-kopi-keliling-punya-peran-penting-menjaga-keamanan-jakarta +title: "Kapolda Metro Sebut Pedagang Kopi Keliling Punya Peran Penting Menjaga Keamanan Jakarta | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:44:35 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kapolda Metro Sebut Pedagang Kopi Keliling Punya Peran Penting Menjaga Keamanan Jakarta | Republika Online + +Pedagang kopi keliling dinilai juga bagian dari mata dan telinga polisi di lapangan. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan para pedagang kopi keliling memiliki peran penting dalam menjaga keamanan di wilayah DKI Jakarta. Pedagang kopi keliling dinilai juga bagian dari mata dan telinga polisi di lapangan. "Mereka bukan sekadar penjual kopi, tetapi juga bagian dari mata dan telinga Kepolisian di lapangan," katanya saat menggelar kegiatan makan siang bersama sekaligus membagikan bantuan sosial (bansos) untuk para pedagang kaki lima penjual kopi keliling di Taman Silang Monas Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025). Asep menjelaskan para pedagang ini setiap hari berkeliling dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. "Kalau ada kejadian atau hal mencurigakan, silakan laporkan kepada kami. Bagi yang membantu memberikan informasi, tentu akan kami apresiasi,” ucapnya. Asep menambahkan kegiatan ini bukan sekadar kegiatan sosial, tetapi juga bagian dari pendekatan humanis kepolisian. Momen sederhana seperti ini, pihaknya hadir untuk menyapa, mendengarkan cerita warga, serta menunjukkan bahwa kepedulian adalah bagian penting dari tugas kepolisian. “Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menegaskan bahwa Polri hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk membangun kebersamaan dan kepedulian sosial. Pedagang kopi keliling dan para pelaku usaha kecil adalah bagian penting dari denyut kehidupan kota Jakarta,” kata Asep. Selain menjadi ruang silaturahmi dan dialog, kegiatan ini juga merupakan bagian dari strategi Community Policing atau Polisi Masyarakat. "Melalui pendekatan ini, kehadiran polisi di tengah warga tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan, edukasi, dan pelayanan kemanusiaan agar masyarakat merasa lebih dekat dan aman bersama aparat," kata Asep. Dia pun berharap semangat kebersamaan ini bisa menjadi jembatan penguat antara polisi dan warga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Melalui semangat “Jaga Jakarta” mengajak masyarakat menjaga Jakarta agar tetap aman, tertib, dan harmonis. “Saya berharap bapak dan ibu di sini bisa membantu kami dalam bertugas. Program Jaga Jakarta terdiri dari empat pilar yaitu Jaga Warga, Jaga Lingkungan, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah,” ucap Asep. Ask me! Kapolda Metro Sebut Pedagang Kopi Keliling Punya Peran Penting Menjaga Keamanan Jakarta Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menjelaskan para pedagang kopi keliling memiliki peran penting dalam menjaga keamanan di wilayah DKI Jakarta. Pedagang kopi keliling dinilai juga bagian dari mata dan telinga polisi di lapangan. + + + + + "Mereka bukan sekadar penjual kopi, tetapi juga bagian dari mata dan telinga Kepolisian di lapangan," katanya saat menggelar kegiatan makan siang bersama sekaligus membagikan bantuan sosial (bansos) untuk para pedagang kaki lima penjual kopi keliling di Taman Silang Monas Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025). + + + + + Baca Juga + + + Indonesia Kalah dari Arab Saudi, Kluivert: Terkadang Saya Ingin Meninju Wajah Saya Sendiri + + BNPT Minta Orang Tua Waspadai Anak-Anak yang Bermain Gim Roblox, Ini Alasannya + + Detik-Detik Janda Paruh Baya di Bandung Barat Selamat dari Maut Usai Rumahnya Rata dengan Tanah + + + Asep menjelaskan para pedagang ini setiap hari berkeliling dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. "Kalau ada kejadian atau hal mencurigakan, silakan laporkan kepada kami. Bagi yang membantu memberikan informasi, tentu akan kami apresiasi,” ucapnya. + Asep menambahkan kegiatan ini bukan sekadar kegiatan sosial, tetapi juga bagian dari pendekatan humanis kepolisian. Momen sederhana seperti ini, pihaknya hadir untuk menyapa, mendengarkan cerita warga, serta menunjukkan bahwa kepedulian adalah bagian penting dari tugas kepolisian. + + + + “Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin menegaskan bahwa Polri hadir bukan hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk membangun kebersamaan dan kepedulian sosial. Pedagang kopi keliling dan para pelaku usaha kecil adalah bagian penting dari denyut kehidupan kota Jakarta,” kata Asep. + Selain menjadi ruang silaturahmi dan dialog, kegiatan ini juga merupakan bagian dari strategi Community Policing atau Polisi Masyarakat. + "Melalui pendekatan ini, kehadiran polisi di tengah warga tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan, edukasi, dan pelayanan kemanusiaan agar masyarakat merasa lebih dekat dan aman bersama aparat," kata Asep. + Dia pun berharap semangat kebersamaan ini bisa menjadi jembatan penguat antara polisi dan warga serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri. Melalui semangat “Jaga Jakarta” mengajak masyarakat menjaga Jakarta agar tetap aman, tertib, dan harmonis. + “Saya berharap bapak dan ibu di sini bisa membantu kami dalam bertugas. Program Jaga Jakarta terdiri dari empat pilar yaitu Jaga Warga, Jaga Lingkungan, Jaga Aturan, dan Jaga Amanah,” ucap Asep. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_t8f49k416_memutus-rantai-sampah-dari-hulu-ke-hilir.md b/raw/news.republika.co.id_berita_t8f49k416_memutus-rantai-sampah-dari-hulu-ke-hilir.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cc7c2d87408f09283cdbfeab29d8c0ee5b257f33 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_t8f49k416_memutus-rantai-sampah-dari-hulu-ke-hilir.md @@ -0,0 +1,130 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/t8f49k416/memutus-rantai-sampah-dari-hulu-ke-hilir +title: "Memutus Rantai Sampah dari Hulu ke Hilir | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:08 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Memutus Rantai Sampah dari Hulu ke Hilir | Republika Online + +Solusi permasalahan sampah tidak selalu lahir dari proyek besar. REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Lintar Satria Krisis sampah di Indonesia bukan hanya persoalan kebersihan kota, melainkan ancaman sistemik yang menyangkut kesehatan publik, perubahan iklim, dan ketahanan ekonomi daerah. Dengan timbulan puluhan juta ton per tahun dan tingkat pengelolaan yang belum mencapai separuhnya, sistem persampahan nasional berada dalam tekanan serius. Di tengah situasi itu, solusi tidak selalu lahir dari proyek besar. Semuanya bisa dimulai dari tingkat terkecil, yaitu di tempat tinggal masing-masing, dari kampung-kampung yang mulai memilah   dan mengolah sampah dapur. Di RW 14 Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, perubahan itu berangkat dari keresahan sederhana. Warga resah karena sampah menumpuk, bau, dan selalu berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa pernah benar-benar selesai. Sistem kumpul–angkut–buang yang selama ini dijalankan terasa makin rapuh, terutama ketika TPA penuh dan pengangkutan terganggu. Dari kegelisahan itu, warga mulai membangun kebiasaan baru, memilah dan mengelola sampah dari sumbernya, terutama sampah organik rumah tangga. Inisiatif tersebut kemudian terorganisasi dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Taman Kabisa. Di tahap awal, upaya yang dilakukan terbilang sederhana, mulai dari pemilahan sampah dapur hingga pengolahan skala kecil. Namun dari proses itu, warga mulai menyadari bahwa persoalan sampah tidak harus menunggu solusi dari hilir. Tubagus Ari, yang kemudian mendirikan Ngadaur, melihat potensi besar dari gerakan akar rumput tersebut. Menurutnya, persoalan sampah bisa dipotong sejak awal jika masyarakat dibekali pengetahuan praktis dan pendampingan yang konsisten. “Seiring waktu, dampaknya terasa. Lingkungan lebih bersih, volume sampah berkurang, dan muncul manfaat ekonomi. Dari gerakan warga ini, Ngadaur kemudian berkembang menjadi startup sosial atau social entrepreneur, tanpa meninggalkan akar komunitasnya. Prinsip kami tetap sama, yaitu solusi harus sederhana, ramah lingkungan, dan bisa dijalankan oleh masyarakat,” kata Ari kepada Republika , Jumat (2/1/2026). Ngadaur menempatkan sampah organik sebagai fokus utama. Sampah jenis ini mendominasi timbulan kota dan menjadi sumber persoalan ketika bercampur dengan material lain. Organik yang membusuk di TPA melepaskan gas metana, salah satu gas rumah kaca dengan daya rusak tinggi terhadap iklim. Salah satu pendekatan yang digunakan Ngadaur adalah magotisasi, pengolahan sampah organik menggunakan larva Black Soldier Fly (BSF). Sisa makanan, sayuran, dan limbah dapur dijadikan pakan larva yang mampu mengurai material organik secara cepat dan efisien. Proses tersebut dikelola secara terkontrol, mulai dari pemilahan, pemberian pakan, hingga panen larva dan residu. Dengan metode ini, volume sampah organik dapat ditekan hingga setengahnya, sekaligus mengurangi potensi emisi metana dari TPA. Selain itu, magotisasi menghasilkan produk bernilai ekonomi berupa pakan ternak berprotein tinggi dan residu kompos yang dikenal sebagai kasgot. “Magotisasi bukan sekadar teknologi, tapi solusi praktis yang bisa diterapkan di banyak tempat,” kata Ari. Namun, peningkatan kesadaran masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku. Ari mengakui konsistensi pemilahan di sumber masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan lahan, pembiayaan, dan regulasi yang masih berpihak pada sistem lama juga membatasi laju pengembangan. “Banyak yang ingin sampahnya selesai, tapi belum siap disiplin memilah. Kami juga menghadapi keterbatasan lahan, pembiayaan, dan regulasi yang masih cenderung berpihak pada sistem lama kumpul–angkut–buang,” ujarnya. Untuk sampah non-organik, Ngadaur menerapkan prinsip zero waste dengan pemilahan ketat berdasarkan jenis material. Plastik keras, plastik fleksibel, kertas, dan logam disalurkan ke bank sampah dan mitra daur ulang. Residu yang benar-benar tidak bisa diolah ditekan seminimal mungkin agar TPA tidak lagi menjadi tujuan utama. Pendekatan ini terbukti relevan saat terjadi kebakaran TPA Sarimukti yang memicu darurat sampah di Bandung Raya. Krisis tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya ketergantungan kota pada TPA sebagai satu-satunya solusi. “Kami fokus pada edukasi praktis dan pendampingan langsung. Bukan hanya sosialisasi, tapi juga SOP sederhana, pelatihan, dan monitoring. Perubahan perilaku hanya bisa terjadi jika masyarakat merasa mampu dan melihat hasilnya,” kata Ari. Sepanjang 2025, rekapitulasi PT Ngadaur Bakti Solusi menunjukkan hampir 197 ton sampah berhasil dikelola. Dari pengolahan tersebut, Ngadaur memperkirakan berhasil menghindari pelepasan sekitar 18,8 ton gas metana, setara dengan pencegahan sekitar 526 ton emisi karbon dioksida ekuivalen. Skala komunitas memang kecil dibanding timbulan nasional, tetapi ia menawarkan logika penting. Sampah yang dipotong dari sumber berarti beban pengangkutan berkurang, TPA mendapat ruang bernapas, dan emisi dapat ditekan. Dalam konteks perubahan iklim, pengelolaan sampah bukan sekadar isu kebersihan, melainkan bagian dari strategi mitigasi. Ask me! Memutus Rantai Sampah dari Hulu ke Hilir Rekomendasi Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Lintar Satria + + + + + Krisis sampah di Indonesia bukan hanya persoalan kebersihan kota, melainkan ancaman sistemik yang menyangkut kesehatan publik, perubahan iklim, dan ketahanan ekonomi daerah. Dengan timbulan puluhan juta ton per tahun dan tingkat pengelolaan yang belum mencapai separuhnya, sistem persampahan nasional berada dalam tekanan serius. + + + + + Di tengah situasi itu, solusi tidak selalu lahir dari proyek besar. Semuanya bisa dimulai dari tingkat terkecil, yaitu di tempat tinggal masing-masing, dari kampung-kampung yang mulai memilah   dan mengolah sampah dapur. + Di RW 14 Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, perubahan itu berangkat dari keresahan sederhana. Warga resah karena sampah menumpuk, bau, dan selalu berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa pernah benar-benar selesai. Sistem kumpul–angkut–buang yang selama ini dijalankan terasa makin rapuh, terutama ketika TPA penuh dan pengangkutan terganggu. + + + + Dari kegelisahan itu, warga mulai membangun kebiasaan baru, memilah dan mengelola sampah dari sumbernya, terutama sampah organik rumah tangga. + Inisiatif tersebut kemudian terorganisasi dalam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Taman Kabisa. Di tahap awal, upaya yang dilakukan terbilang sederhana, mulai dari pemilahan sampah dapur hingga pengolahan skala kecil. Namun dari proses itu, warga mulai menyadari bahwa persoalan sampah tidak harus menunggu solusi dari hilir. + Tubagus Ari, yang kemudian mendirikan Ngadaur, melihat potensi besar dari gerakan akar rumput tersebut. Menurutnya, persoalan sampah bisa dipotong sejak awal jika masyarakat dibekali pengetahuan praktis dan pendampingan yang konsisten. + “Seiring waktu, dampaknya terasa. Lingkungan lebih bersih, volume sampah berkurang, dan muncul manfaat ekonomi. Dari gerakan warga ini, Ngadaur kemudian berkembang menjadi startup sosial atau social entrepreneur, tanpa meninggalkan akar komunitasnya. Prinsip kami tetap sama, yaitu solusi harus sederhana, ramah lingkungan, dan bisa dijalankan oleh masyarakat,” kata Ari kepada Republika , Jumat (2/1/2026). + + Proses pengolahan sampah organik di RW 14 Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. - (Ngadaur) + + Ngadaur menempatkan sampah organik sebagai fokus utama. Sampah jenis ini mendominasi timbulan kota dan menjadi sumber persoalan ketika bercampur dengan material lain. Organik yang membusuk di TPA melepaskan gas metana, salah satu gas rumah kaca dengan daya rusak tinggi terhadap iklim. + Salah satu pendekatan yang digunakan Ngadaur adalah magotisasi, pengolahan sampah organik menggunakan larva Black Soldier Fly (BSF). Sisa makanan, sayuran, dan limbah dapur dijadikan pakan larva yang mampu mengurai material organik secara cepat dan efisien. + Proses tersebut dikelola secara terkontrol, mulai dari pemilahan, pemberian pakan, hingga panen larva dan residu. Dengan metode ini, volume sampah organik dapat ditekan hingga setengahnya, sekaligus mengurangi potensi emisi metana dari TPA. + Selain itu, magotisasi menghasilkan produk bernilai ekonomi berupa pakan ternak berprotein tinggi dan residu kompos yang dikenal sebagai kasgot. + “Magotisasi bukan sekadar teknologi, tapi solusi praktis yang bisa diterapkan di banyak tempat,” kata Ari. + Namun, peningkatan kesadaran masyarakat tidak selalu berbanding lurus dengan perubahan perilaku. Ari mengakui konsistensi pemilahan di sumber masih menjadi tantangan besar. Keterbatasan lahan, pembiayaan, dan regulasi yang masih berpihak pada sistem lama juga membatasi laju pengembangan. + “Banyak yang ingin sampahnya selesai, tapi belum siap disiplin memilah. Kami juga menghadapi keterbatasan lahan, pembiayaan, dan regulasi yang masih cenderung berpihak pada sistem lama kumpul–angkut–buang,” ujarnya. + Untuk sampah non-organik, Ngadaur menerapkan prinsip zero waste dengan pemilahan ketat berdasarkan jenis material. Plastik keras, plastik fleksibel, kertas, dan logam disalurkan ke bank sampah dan mitra daur ulang. + Residu yang benar-benar tidak bisa diolah ditekan seminimal mungkin agar TPA tidak lagi menjadi tujuan utama. + Pendekatan ini terbukti relevan saat terjadi kebakaran TPA Sarimukti yang memicu darurat sampah di Bandung Raya. Krisis tersebut memperlihatkan betapa rapuhnya ketergantungan kota pada TPA sebagai satu-satunya solusi. + “Kami fokus pada edukasi praktis dan pendampingan langsung. Bukan hanya sosialisasi, tapi juga SOP sederhana, pelatihan, dan monitoring. Perubahan perilaku hanya bisa terjadi jika masyarakat merasa mampu dan melihat hasilnya,” kata Ari. + Sepanjang 2025, rekapitulasi PT Ngadaur Bakti Solusi menunjukkan hampir 197 ton sampah berhasil dikelola. Dari pengolahan tersebut, Ngadaur memperkirakan berhasil menghindari pelepasan sekitar 18,8 ton gas metana, setara dengan pencegahan sekitar 526 ton emisi karbon dioksida ekuivalen. + Skala komunitas memang kecil dibanding timbulan nasional, tetapi ia menawarkan logika penting. Sampah yang dipotong dari sumber berarti beban pengangkutan berkurang, TPA mendapat ruang bernapas, dan emisi dapat ditekan. Dalam konteks perubahan iklim, pengelolaan sampah bukan sekadar isu kebersihan, melainkan bagian dari strategi mitigasi. + + Proses pengolahan sampah organik di RW 14 Kelurahan Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat. - (Ngadaur) + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 16:33 WIB + + Hari Air Sedunia 2026, Lonjakan Konsumsi dan Akses Air Minum Jadi Sorotan Sabtu , 14 Mar 2026, 15:46 WIB + + Kemenhut Libatkan Masyarakat Cegah Karhutla, Waspadai Siklus Lima Tahunan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:15 WIB + + Danantara Gandeng Perusahaan China untuk Kelola PSEL Bogor Raya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:00 WIB + + Cetak Biru Produktivitas Indonesia 2026–2040 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 08:12 WIB + + IndoEBTKE ConEx 2026 Jadi Momentum Percepatan Energi Terbarukan di ASEAN diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_ta31c4425_12-juta-anak-jadi-korban-deepfake-seksual-dalam-setahun.md b/raw/news.republika.co.id_berita_ta31c4425_12-juta-anak-jadi-korban-deepfake-seksual-dalam-setahun.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..dd0d0f5c6524ac0d3852e4ab2d4882eaec46579e --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_ta31c4425_12-juta-anak-jadi-korban-deepfake-seksual-dalam-setahun.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/ta31c4425/12-juta-anak-jadi-korban-deepfake-seksual-dalam-setahun +title: "1,2 Juta Anak Jadi Korban Deepfake Seksual dalam Setahun | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:45:42 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# 1,2 Juta Anak Jadi Korban Deepfake Seksual dalam Setahun | Republika Online + +Dampak dari penyalahgunaan deepfake itu nyata dan mendesak. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di balik kemudahan dan kreativitas yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan (AI), sebuah ancaman kini mengintai ruang privasi anak-anak di seluruh dunia. UNICEF baru-baru ini mengeluarkan peringatan serius mengenai tren pemanfaatan teknologi deepfake . Jika dulu ancaman predator seksual memerlukan interaksi fisik atau materi asli, kini teknologi memungkinkan siapa pun untuk memanipulasi citra seorang anak menjadi konten eksploitatif hanya dengan modal beberapa foto dari media sosial. Sayangnya, menurut Badan PBB tersebut, kerangka hukum di banyak negara belum mampu mengimbanginya. "Dampak dari penyalahgunaan deepfake itu nyata dan mendesak. Anak- anak tidak bisa menunggu hukum mengejar ketertinggalan," kata UNICEF dikutip dari laman resminya, Sabtu (7/2/2026). Temuan tersebut berdasarkan studi di 11 negara yang dilakukan UNICEF bersama interpol dan jaringan global ECPAT. Studi itu mencatat setidaknya 1,2 juta anak melaporkan bahwa foto mereka telah dimanipulasi menjadi konten seksual deepfake dalam satu tahun terakhir. UNICEF menjelaskan, deepfake berupa gambar, video, atau audio yang dihasilkan atau dimanipulasi menggunakan Al semakin sering dimanfaatkan untuk memproduksi konten seksual anak. Salah satu praktik yang mengkhawatirkan adalah nudifikasi yakni penggunaan Al untuk menghapus atau memodifikasi pakaian dalam foto anak sehingga tercipta gambar telanjang atau seksual palsu. "Ketika gambar atau identitas seorang anak digunakan, anak tersebut secara langsung menjadi korban. Bahkan tanpa korban yang dapat diidentifikasi, materi seksual anak berbasis Al menormalkan eksploitasi seksual, mendorong permintaan konten abusif, dan menyulitkan aparat penegak hukum melindungi anak-anak yang membutuhkan bantuan," kata UNICEF. Ask me! 1,2 Juta Anak Jadi Korban Deepfake Seksual dalam Setahun Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di balik kemudahan dan kreativitas yang ditawarkan oleh kecerdasan buatan (AI), sebuah ancaman kini mengintai ruang privasi anak-anak di seluruh dunia. UNICEF baru-baru ini mengeluarkan peringatan serius mengenai tren pemanfaatan teknologi deepfake . + + + + + Jika dulu ancaman predator seksual memerlukan interaksi fisik atau materi asli, kini teknologi memungkinkan siapa pun untuk memanipulasi citra seorang anak menjadi konten eksploitatif hanya dengan modal beberapa foto dari media sosial. Sayangnya, menurut Badan PBB tersebut, kerangka hukum di banyak negara belum mampu mengimbanginya. + + + + + Baca Juga + + + Belajar dari Kasus Anak Bunuh Diri di NTT, Kesehatan Mental Anak di Daerah Sering Terabaikan? + + Kejar Kualitas SDM, Malaysia Berlakukan Prasekolah Wajib bagi Anak Usia Lima + + Pasien Cuci Darah di Indonesia Tembus 130 Ribu, Kemenkes Ajak Masyarakat Rutin Cek Ginjal + + + "Dampak dari penyalahgunaan deepfake itu nyata dan mendesak. Anak- anak tidak bisa menunggu hukum mengejar ketertinggalan," kata UNICEF dikutip dari laman resminya, Sabtu (7/2/2026). + Temuan tersebut berdasarkan studi di 11 negara yang dilakukan UNICEF bersama interpol dan jaringan global ECPAT. Studi itu mencatat setidaknya 1,2 juta anak melaporkan bahwa foto mereka telah dimanipulasi menjadi konten seksual deepfake dalam satu tahun terakhir. + + + + UNICEF menjelaskan, deepfake berupa gambar, video, atau audio yang dihasilkan atau dimanipulasi menggunakan Al semakin sering dimanfaatkan untuk memproduksi konten seksual anak. Salah satu praktik yang mengkhawatirkan adalah nudifikasi yakni penggunaan Al untuk menghapus atau memodifikasi pakaian dalam foto anak sehingga tercipta gambar telanjang atau seksual palsu. + "Ketika gambar atau identitas seorang anak digunakan, anak tersebut secara langsung menjadi korban. Bahkan tanpa korban yang dapat diidentifikasi, materi seksual anak berbasis Al menormalkan eksploitasi seksual, mendorong permintaan konten abusif, dan menyulitkan aparat penegak hukum melindungi anak-anak yang membutuhkan bantuan," kata UNICEF. + + Teknologi deepfake (ilustrasi). - (www.freepik.com) + + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_tanq12483_awal-ramadhan-ribuan-polisi-israel-perketat-akses-masuk-ke-al-aqsa.md b/raw/news.republika.co.id_berita_tanq12483_awal-ramadhan-ribuan-polisi-israel-perketat-akses-masuk-ke-al-aqsa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6dfc5eded49579113a54fb70f64188cc4de4e54c --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_tanq12483_awal-ramadhan-ribuan-polisi-israel-perketat-akses-masuk-ke-al-aqsa.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/tanq12483/awal-ramadhan-ribuan-polisi-israel-perketat-akses-masuk-ke-al-aqsa +title: "Awal Ramadhan, Ribuan Polisi Israel Perketat Akses Masuk ke Al-Aqsa | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:04 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Awal Ramadhan, Ribuan Polisi Israel Perketat Akses Masuk ke Al-Aqsa | Republika Online + +Sejumlah ruas jalan di dekat tembok pemisah di utara Yerussalem ditutup. REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM — Pasukan pendudukan Israel memberlakukan pembatasan ketat di wilayah Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki pada hari pertama Ramadhan 1447 H. Selain membatasi akses ke Masjid Al-Aqsa, otoritas Israel juga memperluas pengerahan militer dan menghancurkan sebuah kompleks perumahan warga Palestina di Hebron (Al-Khalil). Otoritas penyiaran Israel melaporkan, langkah-langkah keamanan tersebut mencakup intensifikasi kehadiran militer di seluruh Yerusalem dan penguatan unit-unit khusus di Tepi Barat. Ribuan polisi dan penjaga perbatasan disiagakan di sekitar gerbang Kota Tua dan kompleks Masjid Al-Aqsa, seperti dilansir dari Palestine Chronicle. Media Israel menyebutkan, otoritas penjajah berencana memberlakukan kuota jumlah jamaah dan pembatasan usia bagi warga Palestina dari Tepi Barat yang ingin beribadah di Al-Aqsa, terutama pada waktu sholat Jumat. Laporan Al-Jazeera mengungkapkan, langkah ini disertai dengan aksi penangkapan terhadap warga yang dituduh melakukan penghasutan, pemantauan sistematis terhadap media sosial, serta pengoperasian ruang pengawasan untuk melacak pergerakan warga. Sejumlah ruas jalan di dekat tembok pemisah di utara Yerusalem juga ditutup untuk mencegah warga masuk tanpa izin resmi. Ask me! Awal Ramadhan, Ribuan Polisi Israel Perketat Akses Masuk ke Al-Aqsa Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM — Pasukan pendudukan Israel memberlakukan pembatasan ketat di wilayah Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki pada hari pertama Ramadhan 1447 H. Selain membatasi akses ke Masjid Al-Aqsa, otoritas Israel juga memperluas pengerahan militer dan menghancurkan sebuah kompleks perumahan warga Palestina di Hebron (Al-Khalil). + + + + + Otoritas penyiaran Israel melaporkan, langkah-langkah keamanan tersebut mencakup intensifikasi kehadiran militer di seluruh Yerusalem dan penguatan unit-unit khusus di Tepi Barat. Ribuan polisi dan penjaga perbatasan disiagakan di sekitar gerbang Kota Tua dan kompleks Masjid Al-Aqsa, seperti dilansir dari Palestine Chronicle. + + + + + Baca Juga + + + Puasa Bukan Halangan, Begini Cara Ibu Menyusui Jaga Volume ASI + + Respons Perbedaan Awal Ramadhan, Buya Anwar Singgung Toleransi Empat Imam Mazhab + + Kuliah Mahal tapi tidak Unggul? Mending Cek UBSI Dulu Deh! + + + Media Israel menyebutkan, otoritas penjajah berencana memberlakukan kuota jumlah jamaah dan pembatasan usia bagi warga Palestina dari Tepi Barat yang ingin beribadah di Al-Aqsa, terutama pada waktu sholat Jumat. + Laporan Al-Jazeera mengungkapkan, langkah ini disertai dengan aksi penangkapan terhadap warga yang dituduh melakukan penghasutan, pemantauan sistematis terhadap media sosial, serta pengoperasian ruang pengawasan untuk melacak pergerakan warga. Sejumlah ruas jalan di dekat tembok pemisah di utara Yerusalem juga ditutup untuk mencegah warga masuk tanpa izin resmi. + + + + + Masjid Al Aqsa - (Wikipedia) + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_tb5j6v451_ini-kunci-utama-pendampingan-anak-di-ruang-digital.md b/raw/news.republika.co.id_berita_tb5j6v451_ini-kunci-utama-pendampingan-anak-di-ruang-digital.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d474519f5443250049b068977004b0acc74525cb --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_tb5j6v451_ini-kunci-utama-pendampingan-anak-di-ruang-digital.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/tb5j6v451/ini-kunci-utama-pendampingan-anak-di-ruang-digital +title: "Ini Kunci Utama Pendampingan Anak di Ruang Digital | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 12:59:04 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Ini Kunci Utama Pendampingan Anak di Ruang Digital | Republika Online + +Pemerintah terapkan regulasi berbasis risiko guna lindungi anak di internet. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa pelindungan anak di ruang digital tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan lama. Seiring anak-anak Indonesia semakin dini terhubung ke internet, pola pengawasan yang keras dan satu arah dinilai tidak lagi relevan. Sebaliknya, pendampingan berbasis komunikasi terbuka, literasi digital orang tua, serta dukungan regulasi berbasis risiko menjadi fondasi utama menjaga tumbuh kembang anak di era digital. Dalam diskusi bertajuk “Sinergi Stakeholders dalam Pelindungan Anak di Ruang Digital” yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menekankan bahwa setiap setengah detik terdapat satu anak di dunia yang terhubung ke internet. Tren ini, menurutnya, bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan secara global. Ia menjelaskan bahwa anak memiliki karakteristik perkembangan kognitif dan emosional yang berbeda dengan orang dewasa. Pada usia dini, kemampuan memilah informasi kompleks belum terbentuk secara matang. Paparan konten digital berlebihan dapat memicu lonjakan dopamin, sementara kemampuan mengendalikan dorongan, termasuk menentukan kapan harus berhenti menggunakan gawai, belum berkembang optimal. Kondisi inilah yang membuat anak rentan terhadap kecanduan, paparan konten tidak sesuai usia, hingga gangguan perkembangan emosi. Fenomena yang sering disebut sebagai “anxious generation”, yang dipopulerkan oleh psikolog sosial Amerika Serikat Jonathan Haidt, turut disinggung dalam diskusi tersebut. Berbagai kajian global mengaitkan intensitas penggunaan gawai dengan meningkatnya kecemasan pada generasi muda, memperkuat urgensi kebijakan pelindungan anak di ruang digital. Data memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral kehidupan anak dan remaja Indonesia. Mengutip data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyampaikan bahwa penetrasi internet pada Generasi Z (lahir 1997–2012) mencapai 87,8 persen, sementara Generasi Alpha (lahir 2010–2024) sebesar 79,73 persen. Angka ini menunjukkan bahwa proses belajar, berinteraksi, hingga membangun identitas sosial kini berlangsung dalam ekosistem digital. Namun, peningkatan akses tersebut diikuti berbagai risiko, mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi seksual daring, hingga penyalahgunaan data pribadi. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024 menunjukkan lebih dari 13 persen anak usia 13–17 tahun pernah mengalami perundungan siber. Merespons situasi tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam tata kelola ekosistem digital. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), setiap produk, layanan, dan fitur digital dinilai berdasarkan potensi dampaknya terhadap anak. Regulasi ini dirancang agar inovasi tetap berjalan, namun selaras dengan prinsip keamanan dan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Ask me! Ini Kunci Utama Pendampingan Anak di Ruang Digital Rekomendasi Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa pelindungan anak di ruang digital tidak bisa lagi ditangani dengan pendekatan lama. Seiring anak-anak Indonesia semakin dini terhubung ke internet, pola pengawasan yang keras dan satu arah dinilai tidak lagi relevan. Sebaliknya, pendampingan berbasis komunikasi terbuka, literasi digital orang tua, serta dukungan regulasi berbasis risiko menjadi fondasi utama menjaga tumbuh kembang anak di era digital. + + + + + Dalam diskusi bertajuk “Sinergi Stakeholders dalam Pelindungan Anak di Ruang Digital” yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Teater Wahyu Sihombing, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Mediodecci Lustarini menekankan bahwa setiap setengah detik terdapat satu anak di dunia yang terhubung ke internet. Tren ini, menurutnya, bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan secara global. + + + + Baca Juga + + + Pemerintah Gelar Pelatihan Vokasi Nasional Gratis + + United Tractors Bukukan Laba Bersih Rp14,8 Triliun pada 2025 + + Akomodasi Seluruh Potensi Siswa, Global Darussalam Academy Luncurkan Bantuan Dana Pendidikan + + + Ia menjelaskan bahwa anak memiliki karakteristik perkembangan kognitif dan emosional yang berbeda dengan orang dewasa. Pada usia dini, kemampuan memilah informasi kompleks belum terbentuk secara matang. Paparan konten digital berlebihan dapat memicu lonjakan dopamin, sementara kemampuan mengendalikan dorongan, termasuk menentukan kapan harus berhenti menggunakan gawai, belum berkembang optimal. Kondisi inilah yang membuat anak rentan terhadap kecanduan, paparan konten tidak sesuai usia, hingga gangguan perkembangan emosi. + Fenomena yang sering disebut sebagai “anxious generation”, yang dipopulerkan oleh psikolog sosial Amerika Serikat Jonathan Haidt, turut disinggung dalam diskusi tersebut. Berbagai kajian global mengaitkan intensitas penggunaan gawai dengan meningkatnya kecemasan pada generasi muda, memperkuat urgensi kebijakan pelindungan anak di ruang digital. + + + + Data memperlihatkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian integral kehidupan anak dan remaja Indonesia. Mengutip data Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyampaikan bahwa penetrasi internet pada Generasi Z (lahir 1997–2012) mencapai 87,8 persen, sementara Generasi Alpha (lahir 2010–2024) sebesar 79,73 persen. Angka ini menunjukkan bahwa proses belajar, berinteraksi, hingga membangun identitas sosial kini berlangsung dalam ekosistem digital. + Namun, peningkatan akses tersebut diikuti berbagai risiko, mulai dari paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi seksual daring, hingga penyalahgunaan data pribadi. Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2024 menunjukkan lebih dari 13 persen anak usia 13–17 tahun pernah mengalami perundungan siber. + Merespons situasi tersebut, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam tata kelola ekosistem digital. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), setiap produk, layanan, dan fitur digital dinilai berdasarkan potensi dampaknya terhadap anak. Regulasi ini dirancang agar inovasi tetap berjalan, namun selaras dengan prinsip keamanan dan kepentingan terbaik bagi anak, tanpa menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital. +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai diff --git a/raw/news.republika.co.id_berita_tbau27377_ali-larijani-iran-siap-untuk-perang-jangka-panjang.md b/raw/news.republika.co.id_berita_tbau27377_ali-larijani-iran-siap-untuk-perang-jangka-panjang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d6a8d0b601bb99e23251f05b30c9a0fac794d794 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_berita_tbau27377_ali-larijani-iran-siap-untuk-perang-jangka-panjang.md @@ -0,0 +1,134 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/berita/tbau27377/ali-larijani-iran-siap-untuk-perang-jangka-panjang +title: "Ali Larijani- Iran Siap untuk Perang Jangka Panjang | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:43:34 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Ali Larijani: Iran Siap untuk Perang Jangka Panjang | Republika Online + +Iran menyatakan akan membuat musuh milkakulasi. REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, mengatakan, negaranya siap terlibat dalam perang jangka panjang. Pernyataan tersebut dia tujukan langsung kepada Amerika Serikat (AS). "Iran, tidak seperti Amerika Serikat, telah mempersiapkan diri untuk perang jangka panjang," tulis Larijani lewat akun X pribadinya, Senin (2/3/2026). Dia menekankan, negaranya tak memulai perang yang kini tengah berlangsung. Oleh sebab itu Iran siap membela diri dengan sengit apapun konsekuensinya.  "(Iran) akan membuat musuh-musuhnya menyesal atas miskalkulasi mereka," ujar Larijani. Pernyataan Larijani muncul saat Iran masih melancarkan serangan balasan terhadap AS dan Israel. Pada Sabtu (28/2/2026) pekan lalu, AS dan Israel diketahui melancarkan serangan udara gabungan ke sejumlah wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan mereka turut membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pascaserangan tersebut, Iran melancarkan serangan balasan. Iran membidik fasilitas dan pangkalan militer AS yang berada di beberapa negara Teluk Arab. Mereka pun menembakkan rudal ke wilayah Israel, termasuk ibu kota Tel Aviv. Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) Ask me! Ali Larijani: Iran Siap untuk Perang Jangka Panjang Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Kepala Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, mengatakan, negaranya siap terlibat dalam perang jangka panjang. Pernyataan tersebut dia tujukan langsung kepada Amerika Serikat (AS). + + + + + "Iran, tidak seperti Amerika Serikat, telah mempersiapkan diri untuk perang jangka panjang," tulis Larijani lewat akun X pribadinya, Senin (2/3/2026). + + + + + Baca Juga + + + Kemensos Targetkan Bansos untuk Korban Bencana Sumatera Cair Sebelum Lebaran + + Dubes Iran: Kami tak Serang Negara Arab, Musuh Kami AS dan Israel + + Dubes Iran: Kami tidak Lagi Percaya Perundingan dengan Amerika Serikat + + + Dia menekankan, negaranya tak memulai perang yang kini tengah berlangsung. Oleh sebab itu Iran siap membela diri dengan sengit apapun konsekuensinya.  "(Iran) akan membuat musuh-musuhnya menyesal atas miskalkulasi mereka," ujar Larijani. + Pernyataan Larijani muncul saat Iran masih melancarkan serangan balasan terhadap AS dan Israel. Pada Sabtu (28/2/2026) pekan lalu, AS dan Israel diketahui melancarkan serangan udara gabungan ke sejumlah wilayah Iran, termasuk ibu kota Teheran. Serangan mereka turut membunuh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. + + + + Pascaserangan tersebut, Iran melancarkan serangan balasan. Iran membidik fasilitas dan pangkalan militer AS yang berada di beberapa negara Teluk Arab. Mereka pun menembakkan rudal ke wilayah Israel, termasuk ibu kota Tel Aviv. + + + +   +   +   + + Lihat postingan ini di Instagram + +   +   +   + Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (@republikaonline) + + + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/news.republika.co.id_pemprov-jabar.md b/raw/news.republika.co.id_pemprov-jabar.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2829e32d26facd1c07f710d7b25a1d73a52bffa1 --- /dev/null +++ b/raw/news.republika.co.id_pemprov-jabar.md @@ -0,0 +1,289 @@ +--- +url: https://news.republika.co.id/pemprov-jabar +title: "» Pemprov Jabar | Republika Online" +domain: news.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:27 +source_type: news +quality_score: 65 +is_priority: false +--- + +# » Pemprov Jabar | Republika Online + +Ask me! Evaluasi Petani Milenial, Ridwan Kamil Instruksikan Perangkat Daerah Petakan Dinamika Ridwan Kamil Minta Maaf Program Petani Milenial Masih Memiliki Banyak Masalah Gubernur Jawa Barat Dukung Program Migrasi Kendaraan Listrik Jabar Gelar Festival Keanekaragaman Makanan untuk Tekan Inflasi dan Kenalkan Pangan Lokal Jabar Siapkan Vaksin 270 Ribu Dosis untuk Percepat Indonesia Bebas PMK Pemprov Jabar Dukung Kegiatan Pengusaha Muslim, Takjub Akbar 2023 Stabilikan Harga Pangan, Jabar Resmi Miliki Pusat Distribusi Provinsi Pantau Perayaan Imlek, Ridwan Kamil Sebut Jabar Aman dan Kondusif Simulasi Kebakaran di Gedung Sate, Wagub Jabar Minta tak Hanya Seremonial Aman Palestin Kembali Salurkan Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur Pemprov Jabar Harus Perkuat Program, Jaga Konsistensi Penurunan Kemiskinan Legoknangka Belum Siap, Ridwan Kamil Sebut TPA Sarimukti Diperpanjang Hingga Dua Tahun Ridwan Kamil Mendapat Waktu Sepekan untuk Perbaiki Catatan BPK Jabar Pemprov Jabar akan Daftarkan Jutaan Guru Ngaji Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Pemprov Jabar Banyak Buat Alun-Alun, Wagub: Agar Masyarakat Bahagia Lewat Festival, Durian Jadi Ikon Buah Unggulan Lokal Sukabumi Sampah yang Dibersihkan di Areal Masjid Al Jabbar Capai 1,9 Ton Ridwan Kamil Ajak Warga Jaga Kebersihan Masjid Raya Al Jabbar Pascaviral Banyak Sampah Ridwan Kamil Resmikan Pengoperasian Angkutan Massal Bandung Raya Go Green Hanya Tunjukkan NIK, Peserta JKN Wajib Dilayani Faskes Ridwan Kamil Pimpin Upacara Bela Negara Tingkat Jabar Jabar Konsisten Lestarikan Budaya Pencak Silat Pemprov Jabar Targetkan Tahun Depan, 2.156 Pesantren Ikuti Program OPOP Pemprov Jabar Kembali Bantu Warga dan Relawan Gempa Cianjur Ridwan Kamil Kehilangan Sosok Teladan Kenang Almarhum Kepala BKD Jabar Dirikan 15 Posko Bencana Gempa Cianjur, Pemprov Jabar Kerahkan 31.058 Orang Tutup Porprov XIV, Gubernur Jabar: Kegiatan Sukses Ikapi Nobatkan Atalia Praratya Sebagai Promoter Literacy Ridwan Kamil Berduka Kehilangan Sosok Inspiratif Seperti Tjetje Padmadinata Atalia Ridwan Kamil Rilis Buku Dinda tidak Rewel Lagi Ridwan Kamil Hadiri Peresmian Rumah Sakit Muhammadiyah di Bandung Selatan Pemprov Jabar, Bank Bjb, Es Cendol Elisabeth Raih Paritrana Award Komitmen ‘Bedas’ Kendalikan Iklim Berbuah Award Ridwan Kamil akan Buat Satgas Penanganan Kasus Ginjal Akut Ridwan Kamil Raih Penghargaan, Dinilai Sukses Entaskan Desa Tertinggal Ridwan Kamil Harap ICMI Berikan Rekomendasi Saat Mengambil Keputusan Ridwan Kamil Minta Masyarakat Bersabar Pembangunan Tol Getaci Butuh Waktu Ridwan Kamil Kirim Camat Terbaik di Jabar Belajar ke Singapura Bupati Bandung Sandang Predikat Tokoh Literasi Digital Tujuh Investor Siap Berinvestasi Pangan di Jabar Senilai Rp 220 Miliar Pemprov Jabar Tawarkan Puluhan Proyek Rp 59,73 Triliun di WJIS 2022 Ridwan Kamil Bantu Bocah SD yang Dibully Karena Kondisi Ekonominya Pemprov Jabar Beri Perhatian ke Korban Bullying Cirebon Wagub: Pemprov Jabar Upayakan Perbanyak SPBU Nelayan Penyaluran BLT BBM di Jabar Capai 45 Persen Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill Masih Bersaing Perebutkan Empat Gelar, Arteta Tegaskan Arsenal Tenang Hadapi Tekanan Jadwal Pekan ke-30 Liga Primer Inggris: Arsenal Jamu Everton, Man City Tandang ke West Ham Guardiola Fokus ke West Ham, Ogah Bahas Peluang Comeback Lawan Real Madrid Carrick: Manchester United Siap Bangkit Saat Hadapi Aston Villa Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Malam yang tak Bisa Dihitung Algoritma: Keajaiban Lailatul Qadar di Era Artificial Intelligence Perkuat Standar Global, Dosen UBSI Ikuti Workshop Manajemen Konferensi IEEE untuk ICAISD 2026 Naik Kelas, Jurnal Reputasi Prodi Software Engineering (RPL) UBSI Raih Akreditasi SINTA 4 Green Coding, Cara Baru Menulis Kode yang Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Sabtu , 14 Mar 2026, 14:08 WIB + + Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:53 WIB + + Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:44 WIB + + Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill Sabtu , 14 Mar 2026, 15:05 WIB + + Masih Bersaing Perebutkan Empat Gelar, Arteta Tegaskan Arsenal Tenang Hadapi Tekanan Sabtu , 14 Mar 2026, 14:05 WIB + + Jadwal Pekan ke-30 Liga Primer Inggris: Arsenal Jamu Everton, Man City Tandang ke West Ham + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:46 WIB + + Guardiola Fokus ke West Ham, Ogah Bahas Peluang Comeback Lawan Real Madrid + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 12:56 WIB + + Carrick: Manchester United Siap Bangkit Saat Hadapi Aston Villa Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:43 WIB + + AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Sabtu , 14 Mar 2026, 13:59 WIB + + Malam yang tak Bisa Dihitung Algoritma: Keajaiban Lailatul Qadar di Era Artificial Intelligence Jumat , 13 Mar 2026, 13:35 WIB + + Perkuat Standar Global, Dosen UBSI Ikuti Workshop Manajemen Konferensi IEEE untuk ICAISD 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:26 WIB + + Naik Kelas, Jurnal Reputasi Prodi Software Engineering (RPL) UBSI Raih Akreditasi SINTA 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:19 WIB + + Green Coding, Cara Baru Menulis Kode yang Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan Kamis , 19 Jun 2025, 17:15 WIB + + Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Rabu , 07 May 2025, 11:53 WIB + + Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 03 May 2025, 09:16 WIB + + Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 29 Apr 2025, 09:21 WIB + + Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah diff --git a/raw/otomotif.katadata.co.id_news_kemenhub-sebut-fitur-keselamatan-pada-ev-bisa-tekan-risiko-kecelakaan-15342.md b/raw/otomotif.katadata.co.id_news_kemenhub-sebut-fitur-keselamatan-pada-ev-bisa-tekan-risiko-kecelakaan-15342.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..062e27ec0183d696f064e2cb85f8f75220cad9de --- /dev/null +++ b/raw/otomotif.katadata.co.id_news_kemenhub-sebut-fitur-keselamatan-pada-ev-bisa-tekan-risiko-kecelakaan-15342.md @@ -0,0 +1,347 @@ +--- +url: https://otomotif.katadata.co.id/news/kemenhub-sebut-fitur-keselamatan-pada-ev-bisa-tekan-risiko-kecelakaan-15342 +title: "Kemenhub Sebut Fitur Keselamatan Pada EV Bisa Tekan Risiko Kecelakaan - News KatadataOTO" +domain: otomotif.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:56 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Kemenhub Sebut Fitur Keselamatan Pada EV Bisa Tekan Risiko Kecelakaan - News KatadataOTO + +Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa fitur keselamatan pada kendaraan listrik dapat tekan risiko kecelakaan Oleh Adi Hidayat KatadataOTO  – Kementerian Perhubungan menyebut bahwa teknologi kendaraan listrik memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan berkendara . Pasalnya di dalamnya terdapat beragam fitur yang memudahkan pengemudi dalam pengendalian. Kelengkapan fitur keselamatan itu bahkan berhasil membuat pabrikan kendaraan konvensional terus melakukan pengembangan dalam mengurangi anka kecelakaan. "Teknologi kendaraan listrik memiliki peran strategis dalam mendukung keselamatan berkendara,” ungkap Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub dilansir dari Antara (21/05). Mantan Kepala Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu menambahkan bahwa kebanyakan kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Oleh sebab itu, penambahan teknologi keselamatan bisa menekan risiko tersebut. “Kecelakaan lebih banyak disebabkan oleh human error. Ada banyak sekali faktor penyebab termasuk kurangnya teknologi yang mendukung aspek keselamatan terutama untuk mengawasi para pengemudi," ucapnya. Oleh sebab itu, ekosistem kendaraan listrik pun dinilai menjadi suatu sarana untuk mendukung keselamatan berkendara di jalan. Lebih lanjut, ia menyampaikan ekosistem dan pertumbuhan EV saat ini sangat berkembang pesat meski jumlahnya masih relatif kecil. Pada 2021, jumlah EV yang beroperasi adalah 1.200 unit sementara sekarang sudah ada 28.000 unit. Peningkatan tersebut tidak lepas dari banyaknya kemudahan yang diberikan pemerintah dalam mendorong penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air. Sepeda motor listrik misalnya, di 2024 mendapatkan subsidi cukup besar sehingga kini populasinya meningkat drastis. Selain itu perkembangan mobil listrik juga terbilang cukup pesat. Sejumlah pabrikan berlomba untuk bisa berinvestasi di Tanah Air. Pesatnya peningkatan populasi kendaraan listrik pun berdampak pada keterlibatannya dalam kecelakaan lalu lintas. Aan menyampaikan tahun ini terjadi 435 kecelakaan EV baik mobil, motor hingga sepeda. Dari kejadian itu 333 diantaranya terjadi pada sepeda listrik. Oleh sebab itu beragam regulasi berbasis keselamatan tengah disiapkan untuk mengatur penggunaannya secara tepat. Bahkan dalam beberapa kesempatan kepolisian telah melakukan penindakan terhadap pengguna sepeda listrik di jalan raya. Meski sifatnya masih teguran, diharapkan masyarakat bisa jadi lebih teredukasi terkait larangan tersebut. Pembayaran Bulanan: Rp Total Pembayaran: Rp Total Bunga: Rp Artikel Terpopuler 1 2 3 4 5 Artikel Terkait 12 Maret 2026, 21:00 WIB 11 Maret 2026, 19:00 WIB 09 Maret 2026, 15:00 WIB 07 Maret 2026, 15:00 WIB 07 Maret 2026, 09:06 WIB Trending Tags Terkini 14 Maret 2026, 21:00 WIB Indomobil siap membawa Leapmotor ke Tanah Air untuk memberi lebih banyak pilihan kendaraan listrik pada pelanggan 14 Maret 2026, 18:54 WIB Mudik Balik Bareng Honda kembali digelar pada Lebaran 2026 dan diikuti 2.521 orang serta 1.116 sepeda motor 14 Maret 2026, 13:20 WIB Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya 14 Maret 2026, 10:25 WIB Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif 13 Maret 2026, 22:42 WIB BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung 13 Maret 2026, 21:00 WIB Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini 13 Maret 2026, 19:00 WIB Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 13 Maret 2026, 17:00 WIB Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien Kemenhub Sebut Fitur Keselamatan Pada EV Bisa Tekan Risiko Kecelakaan Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini 13 Maret Jelang Weekend Catat Jadwal SIM Keliling Bandung 13 Maret 2026, Ada di 2 Lokasi Ganjil Genap Jakarta 13 Maret 2026, Masih Ketat Jelang Arus Mudik Lokasi SIM Keliling Bandung 12 Maret 2026, Cek Jadwalnya di Sini Syarat dan Biaya SIM Keliling Jakarta Hari Ini Kamis 12 Maret PLN Tambah Jumlah SPKLU Saat Musim Mudik Lebaran 2026 Polytron Matangkan Peluncuran Mobil Listrik Baru di Tahun Ini Pengiriman 10 Ribu Jaecoo J5 EV Dikebut, Biar Bisa Dipakai Mudik Simak Kelebihan Mobil Listrik Volvo ES90 yang Baru Diluncurkan Diler Perdana JAC di Indonesia Resmi Dibuka, Jual Tiga Model Indomobil Siap Bawa Leapmotor ke Indonesia Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya Artikel Terpopuler + + + + + + + 1 + + + + Cek Lokasi SIM Keliling Jakarta Hari Ini 13 Maret Jelang Weekend + + + + + + 2 + + + + Catat Jadwal SIM Keliling Bandung 13 Maret 2026, Ada di 2 Lokasi + + + + + + 3 + + + + Ganjil Genap Jakarta 13 Maret 2026, Masih Ketat Jelang Arus Mudik + + + + + + 4 + + + + Lokasi SIM Keliling Bandung 12 Maret 2026, Cek Jadwalnya di Sini + + + + + + 5 + + + + Syarat dan Biaya SIM Keliling Jakarta Hari Ini Kamis 12 Maret Artikel Terkait + + + + + + + + news + + + + + + + + PLN Tambah Jumlah SPKLU Saat Musim Mudik Lebaran 2026 + + + 12 Maret 2026, 21:00 WIB + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Polytron Matangkan Peluncuran Mobil Listrik Baru di Tahun Ini + + + 11 Maret 2026, 19:00 WIB + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Pengiriman 10 Ribu Jaecoo J5 EV Dikebut, Biar Bisa Dipakai Mudik + + + 09 Maret 2026, 15:00 WIB + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Simak Kelebihan Mobil Listrik Volvo ES90 yang Baru Diluncurkan + + + 07 Maret 2026, 15:00 WIB + + + + + + + + news + + + + + + + + Diler Perdana JAC di Indonesia Resmi Dibuka, Jual Tiga Model  + + + 07 Maret 2026, 09:06 WIB Trending Tags + + + + + + + + #Motogp-thailand-2026 + + + + #Marc-marquez + + + + #Pedro-acosta + + + + #Sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Hasil-sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Ganjil-genap + + + + #Gage + + + + #Lalu-lintas Terkini + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Indomobil Siap Bawa Leapmotor ke Indonesia + + 14 Maret 2026, 21:00 WIB + Indomobil siap membawa Leapmotor ke Tanah Air untuk memberi lebih banyak pilihan kendaraan listrik pada pelanggan + + + + + + + + motor + + + + + + + + Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman + + 14 Maret 2026, 18:54 WIB + Mudik Balik Bareng Honda kembali digelar pada Lebaran 2026 dan diikuti 2.521 orang serta 1.116 sepeda motor + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik + + 14 Maret 2026, 13:20 WIB + Wuling Darion Plug-in Hybrid dibawa berkendara jarak jauh dari Jakarta-Surabaya, begini impresi berkendaranya + + + + + + + + news + + + + + + + + IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun + + 14 Maret 2026, 10:25 WIB + Dyandra Promosindo merilis sejumlah data pencapaian terbaru ajang IIMS 2026 yang bisa menjadi sinyal positif + + + + + + + + mobil + + + + + + + + BYD Buka 6 Posko Mudik Selama Libur Lebaran 2026 + + 13 Maret 2026, 22:42 WIB + BYD buka enam posko mudik yang tersebar di sejumlah lokasi selama libur Lebaran 2026 yang segera berlangsung + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Astra Siaga Lebaran Kembali Digelar, Jaga Pemudik selama Berlibur + + 13 Maret 2026, 21:00 WIB + Program Astra Siaga Lebaran mencakup pos yang tersebar di sejumlah titik jalur mudik utama tahun ini + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Produksi Hyundai Ioniq 5 Ambruk, Diskonnya Ratusan Juta + + 13 Maret 2026, 19:00 WIB + Mengacu pada data Gaikindo, angka produksi Hyundai Ioniq 5 jeblok dan hanya tembus 13 unit per Januari 2026 + + + + + + + + motor + + + + + + + + Tanpa Insentif, Yadea Bakal Luncurkan Motor Listrik Terbarunya + + 13 Maret 2026, 17:00 WIB + Yadea Indonesia bakal meluncurkan produk barunya di Indonesia yang memiliki teknologi terkini dan efisien diff --git a/raw/otomotif.katadata.co.id_tag_insentif-mobil-hybrid.md b/raw/otomotif.katadata.co.id_tag_insentif-mobil-hybrid.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..992b33fd0bde184ae3b726635c9d93e98e8dea5f --- /dev/null +++ b/raw/otomotif.katadata.co.id_tag_insentif-mobil-hybrid.md @@ -0,0 +1,471 @@ +--- +url: https://otomotif.katadata.co.id/tag/insentif-mobil-hybrid +title: "Berita Insentif Mobil Hybrid Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | KatadataOTO" +domain: otomotif.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:29:33 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Berita Insentif Mobil Hybrid Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | KatadataOTO + +13 Oktober 2025, 09:00 WIB 30 Juni 2025, 09:00 WIB 06 Juni 2025, 12:00 WIB 21 Mei 2025, 10:00 WIB 11 Maret 2025, 15:00 WIB 04 Maret 2025, 16:00 WIB 28 Februari 2025, 15:33 WIB 21 Februari 2025, 16:00 WIB 20 Februari 2025, 09:00 WIB 18 Februari 2025, 21:30 WIB 18 Februari 2025, 16:12 WIB 17 Februari 2025, 22:23 WIB 17 Februari 2025, 14:00 WIB 16 Februari 2025, 18:00 WIB 09 Februari 2025, 07:00 WIB 22 Januari 2025, 10:00 WIB 21 Januari 2025, 16:00 WIB 16 Januari 2025, 18:00 WIB 16 Januari 2025, 11:00 WIB 15 Januari 2025, 10:00 WIB Artikel Terpopuler 1 2 3 4 5 Trending Tags Insentif Mobil Hybrid Berita Terbaru Pemerintah Cina Perketat Subsidi Mobil Hybrid, Ada Syarat Baru Insentif Mobil Hybrid Tidak Akan Lampaui EV, Tetap 3 Persen GWM Daftarkan Haval Jolion Ultra ke Program Insentif Mobil Hybrid Chery Tiggo 8 CSH Bakal Didaftarkan Agar Dapat Insentif Menilik Seberapa Efektif Insentif Mobil Hybrid Dongrak Penjualan Bocoran Harga Honda Stepwgn e:HEV, Lampaui Nissan Serena e-Power SPK Toyota di IIMS 2025 Lampaui Perolehan 2024, Zenix Laris Manis Hyundai Santa Fe Hybrid Diskon Rp 45 Juta di IIMS 2025 Toyota Ungkap Insentif Mobil Hybrid Signifikan Dorong Penjualan Insentif Mobil Hybrid Hanya Tiga Persen, Hyundai Tak Ambil Pusing Nasib Konsumen Mobil Hybrid Toyota yang Beli Sebelum Ada Insentif Sinyal Kehadiran Suzuki Fronx di RI, Ada Rangkanya di IIMS 2025 Aion Minat Bawa Mobil Hybrid ke RI Imbas Adanya Insentif Harga Suzuki Ertiga dan XL7 Turun Berkat Insentif Mobil Hybrid Aturan Insentif Mobil Hybrid Dirilis, Harga Zenix Bakal Turun Mazda Lihat Peluang Besar PHEV Diminati di Indonesia Menanti Rincian Insentif Mobil Hybrid, Ini Harapan Gaikindo Gaikindo Tetapkan Target Penjualan Mobil 850 Ribu di 2025 Toyota Masih Tunggu Kelanjutan Aturan Insentif Mobil Hybrid Wholesales Mobil Hybrid 2024 Tembus 57 Ribu, Naik dari Tahun Lalu Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun Indomobil Siap Bawa Leapmotor ke Indonesia Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta mobil + + + + + + + + Pemerintah Cina Perketat Subsidi Mobil Hybrid, Ada Syarat Baru + + 13 Oktober 2025, 09:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Insentif Mobil Hybrid Tidak Akan Lampaui EV, Tetap 3 Persen + + 30 Juni 2025, 09:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + GWM Daftarkan Haval Jolion Ultra ke Program Insentif Mobil Hybrid + + 06 Juni 2025, 12:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Chery Tiggo 8 CSH Bakal Didaftarkan Agar Dapat Insentif + + 21 Mei 2025, 10:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Menilik Seberapa Efektif Insentif Mobil Hybrid Dongrak Penjualan + + 11 Maret 2025, 15:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Bocoran Harga Honda Stepwgn e:HEV, Lampaui Nissan Serena e-Power + + 04 Maret 2025, 16:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + SPK Toyota di IIMS 2025 Lampaui Perolehan 2024, Zenix Laris Manis + + 28 Februari 2025, 15:33 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Hyundai Santa Fe Hybrid Diskon Rp 45 Juta di IIMS 2025 + + 21 Februari 2025, 16:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Toyota Ungkap Insentif Mobil Hybrid Signifikan Dorong Penjualan + + 20 Februari 2025, 09:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Insentif Mobil Hybrid Hanya Tiga Persen, Hyundai Tak Ambil Pusing + + 18 Februari 2025, 21:30 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Nasib Konsumen Mobil Hybrid Toyota yang Beli Sebelum Ada Insentif + + 18 Februari 2025, 16:12 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Sinyal Kehadiran Suzuki Fronx di RI, Ada Rangkanya di IIMS 2025 + + 17 Februari 2025, 22:23 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Aion Minat Bawa Mobil Hybrid ke RI Imbas Adanya Insentif + + 17 Februari 2025, 14:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Harga Suzuki Ertiga dan XL7 Turun Berkat Insentif Mobil Hybrid + + 16 Februari 2025, 18:00 WIB + + + + + + + + + news + + + + + + + + Aturan Insentif Mobil Hybrid Dirilis, Harga Zenix Bakal Turun + + 09 Februari 2025, 07:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Mazda Lihat Peluang Besar PHEV Diminati di Indonesia + + 22 Januari 2025, 10:00 WIB + + + + + + + + + news + + + + + + + + Menanti Rincian Insentif Mobil Hybrid, Ini Harapan Gaikindo + + 21 Januari 2025, 16:00 WIB + + + + + + + + + news + + + + + + + + Gaikindo Tetapkan Target Penjualan Mobil 850 Ribu di 2025 + + 16 Januari 2025, 18:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Toyota Masih Tunggu Kelanjutan Aturan Insentif Mobil Hybrid + + 16 Januari 2025, 11:00 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Wholesales Mobil Hybrid 2024 Tembus 57 Ribu, Naik dari Tahun Lalu + + 15 Januari 2025, 10:00 WIB Artikel Terpopuler + + + + + + + 1 + + + + Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik + + + + + + 2 + + + + Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman + + + + + + 3 + + + + IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun + + + + + + 4 + + + + Indomobil Siap Bawa Leapmotor ke Indonesia + + + + + + 5 + + + + Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta Trending Tags + + + + + + + + #Motogp-thailand-2026 + + + + #Marc-marquez + + + + #Pedro-acosta + + + + #Sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Hasil-sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Ganjil-genap + + + + #Gage + + + + #Lalu-lintas diff --git a/raw/otomotif.katadata.co.id_tag_subsidi-bbm.md b/raw/otomotif.katadata.co.id_tag_subsidi-bbm.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..774a0786050ebcfd141a98303656c4d248398b87 --- /dev/null +++ b/raw/otomotif.katadata.co.id_tag_subsidi-bbm.md @@ -0,0 +1,205 @@ +--- +url: https://otomotif.katadata.co.id/tag/subsidi-bbm +title: "Berita Subsidi Bbm Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | KatadataOTO" +domain: otomotif.katadata.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:19:23 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Berita Subsidi Bbm Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | KatadataOTO + +08 Januari 2025, 07:00 WIB 29 Agustus 2024, 15:44 WIB 27 Agustus 2024, 20:00 WIB 25 September 2023, 09:50 WIB 04 September 2022, 06:46 WIB 29 Agustus 2022, 16:06 WIB Artikel Terpopuler 1 2 3 4 5 Trending Tags Subsidi Bbm Berita Terbaru Pendataan Penerima Subsidi BBM Hampir Rampung, Ada Skema Baru Subsidi BBM Jadi Tantangan Transisi Energi di Sektor Transportasi Pembatasan BBM Bersubsidi Siap Digelar 1 Oktober 2024 Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi Kembali Dibahas Para Menteri Jokowi Tegaskan Bahwa Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran Pengalihan Subsidi BBM, 20.6 Juta Masyarakat Siap Terima BLT Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun Indomobil Siap Bawa Leapmotor ke Indonesia Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta news + + + + + + + + Pendataan Penerima Subsidi BBM Hampir Rampung, Ada Skema Baru + + 08 Januari 2025, 07:00 WIB + + + + + + + + + news + + + + + + + + Subsidi BBM Jadi Tantangan Transisi Energi di Sektor Transportasi + + 29 Agustus 2024, 15:44 WIB + + + + + + + + + news + + + + + + + + Pembatasan BBM Bersubsidi Siap Digelar 1 Oktober 2024 + + 27 Agustus 2024, 20:00 WIB + + + + + + + + + news + + + + + + + + Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi Kembali Dibahas Para Menteri + + 25 September 2023, 09:50 WIB + + + + + + + + + mobil + + + + + + + + Jokowi Tegaskan Bahwa Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran + + 04 September 2022, 06:46 WIB + + + + + + + + + otopedia + + + + + + + + Pengalihan Subsidi BBM, 20.6 Juta Masyarakat Siap Terima BLT + + 29 Agustus 2022, 16:06 WIB Artikel Terpopuler + + + + + + + 1 + + + + Jajal Wuling Darion Plug-in Hybrid Jakarta-Surabaya, Cocok buat Mudik + + + + + + 2 + + + + Honda Fasilitasi Ribuan Masyarakat Pulang ke Kampung Halaman + + + + + + 3 + + + + IIMS 2026 Alami Peningkatan, Total Transaksi Jadi Rp 9,5 Triliun + + + + + + 4 + + + + Indomobil Siap Bawa Leapmotor ke Indonesia + + + + + + 5 + + + + Hyundai Perluas Skema Layanan Sewa Mobil, Biaya Mulai Rp 6 Juta Trending Tags + + + + + + + + #Motogp-thailand-2026 + + + + #Marc-marquez + + + + #Pedro-acosta + + + + #Sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Hasil-sprint-race-motogp-thailand-2026 + + + + #Ganjil-genap + + + + #Gage + + + + #Lalu-lintas diff --git a/raw/pemilukita.republika.co.id_berita_s5cepr484_jurus-prabowogibran-atasi-pengangguran-bagi-kaum-muda-milenial-dan-gen-z.md b/raw/pemilukita.republika.co.id_berita_s5cepr484_jurus-prabowogibran-atasi-pengangguran-bagi-kaum-muda-milenial-dan-gen-z.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..07e84aafe6935c4acc2d20299435274501bcb65d --- /dev/null +++ b/raw/pemilukita.republika.co.id_berita_s5cepr484_jurus-prabowogibran-atasi-pengangguran-bagi-kaum-muda-milenial-dan-gen-z.md @@ -0,0 +1,110 @@ +--- +url: https://pemilukita.republika.co.id/berita/s5cepr484/jurus-prabowogibran-atasi-pengangguran-bagi-kaum-muda-milenial-dan-gen-z +title: "Jurus Prabowo-Gibran Atasi Pengangguran Bagi Kaum Muda, Milenial, dan Gen Z | Republika Online" +domain: pemilukita.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:53:38 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Jurus Prabowo-Gibran Atasi Pengangguran Bagi Kaum Muda, Milenial, dan Gen Z | Republika Online + +BPS melaporkan, penyumbang terbesar pengangguran adalah lulusan siswa SMK. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Program calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka banyak yang bersentuhan dengan anak muda, milenial, dan Gen Z di bidang ketenagakerjaan. Langkah itu memang bertujuan untuk memangkas jumlah pengangguran, terutama pada usia produktif. Merujuk Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta dari total angkatan kerja mencapai 147,71 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2023 di angka 5,32 persen atau turun dari 5,86 persen pada Agustus 2022. Penurunan tersebut sama dengan jumlah pengangguran berkurang 560 ribu orang. Dengan catatan TPT itu, dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar lima orang yang tidak bekerja. Parahnya, jumlah TPT penduduk kelompok umur muda, yakni 15-24 tahun merupakan TPT tertinggi, mencapai 19,40 persen, meskipun levelnya turun dari Agustus 2022, yakni sebesar 20,63 persen. Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Fanta HQ Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi menjelaskan, berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO) dan Badan Pusat Statistik (BPS), pertama, sebagian besar orang Indonesia bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang mereka miliki. Kedua, lanjut Dedek, sebagian besar anak muda yang baru pertama kali mencari kerja  membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ketiga, BPS melaporkan, penyumbang terbesar pengangguran adalah lulusan siswa menengah kejuruan (SMK). "Jadi kemudian, setelah didalami lagi kami melihat bahwa di sini ada ketidakcocokan cetakan dunia pendidikan Indonesia dengan kebutuhan industri potensi ekonomi," kata Dedek di Jakarta, Jumat (8/12/2023). Melihat permasalahan itu, kata Dedek, duet Prabowo-Gibran memberikan solusi dengan mengawinkan poin ketiga Asta Cita yakni meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Sehingga anak muda, milenial, dan gen Z tidak hanya sekadar bekerja, namun memiliki kualitas berdasarkan karakteristik mereka. "Selanjutnya, poin ketiga (Asta Cita 3) itu akan kami kawinkan dengan poin keempat (Asta Cita 4) dari bagian delapan Program Presiden-Wakil Presiden Prabowo-Gibran, yakni membangun sekolah unggul terintegrasi. Itu artinya terintegrasi dengan dunia usaha dan industri, di setiap kabupaten dan kota," ujar politikus PSI tersebut. Dedek menjelaskan pembangunan sekolah di setiap kabupaten/kota yang terintegrasi dengan dunia usaha merupakan kunci keberhasilan untuk mengatasi masalah pengangguran anak muda, milenial, dan gen Z. Sehingga, ke depannya, tidak ada lagi pemusatan tenaga kerja di satu kabupaten/kota tertentu. "Artinya apa? Kabupaten dan kota itu adalah kunci, karena mereka lah yang punya potensi ekonomi di masing-masing daerah. Kalau tidak begini, akan terjadi pemusatan tenaga kerja di daerah-daerah padat, sedangkan daerah yang ditinggalkan tak terurus ekonominya," ujar Dedek. Ask me! Jurus Prabowo-Gibran Atasi Pengangguran Bagi Kaum Muda, Milenial, dan Gen Z Rekomendasi Alumni UNM Jadi Pelatih bersertifikat KNIME Pertama di Indonesia DPW Sudah Usulkan Nama Anies, DPP PKS Tegaskan Belum Putuskan Cagub Pilkada Jakarta 'Mayor' Resmi Jadi Maskot Pilgub Jakarta 2024 Demokrat Pastikan tak Ada Anies Saat Godok Nama Bakal Cagub Jakarta Elektabilitas Tertinggi di Internal PAN, H Nalim Minta Restu Zulhas Maju Pilkada Merangin REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Program calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka banyak yang bersentuhan dengan anak muda, milenial, dan Gen Z di bidang ketenagakerjaan. Langkah itu memang bertujuan untuk memangkas jumlah pengangguran, terutama pada usia produktif. + + + + + Merujuk Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta dari total angkatan kerja mencapai 147,71 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) per Agustus 2023 di angka 5,32 persen atau turun dari 5,86 persen pada Agustus 2022. Penurunan tersebut sama dengan jumlah pengangguran berkurang 560 ribu orang. + + + + + Dengan catatan TPT itu, dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar lima orang yang tidak bekerja. Parahnya, jumlah TPT penduduk kelompok umur muda, yakni 15-24 tahun merupakan TPT tertinggi, mencapai 19,40 persen, meskipun levelnya turun dari Agustus 2022, yakni sebesar 20,63 persen. + Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Fanta HQ Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi menjelaskan, berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO) dan Badan Pusat Statistik (BPS), pertama, sebagian besar orang Indonesia bekerja tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang mereka miliki. + + + + Kedua, lanjut Dedek, sebagian besar anak muda yang baru pertama kali mencari kerja  membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ketiga, BPS melaporkan, penyumbang terbesar pengangguran adalah lulusan siswa menengah kejuruan (SMK).  + "Jadi kemudian, setelah didalami lagi kami melihat bahwa di sini ada ketidakcocokan cetakan dunia pendidikan Indonesia dengan kebutuhan industri potensi ekonomi," kata Dedek di Jakarta, Jumat (8/12/2023). + Melihat permasalahan itu, kata Dedek, duet Prabowo-Gibran memberikan solusi dengan mengawinkan poin ketiga Asta Cita yakni meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Sehingga anak muda, milenial, dan gen Z tidak hanya sekadar bekerja, namun memiliki kualitas berdasarkan karakteristik mereka. + "Selanjutnya, poin ketiga (Asta Cita 3) itu akan kami kawinkan dengan poin keempat (Asta Cita 4) dari bagian delapan Program Presiden-Wakil Presiden Prabowo-Gibran, yakni membangun sekolah unggul terintegrasi. Itu artinya terintegrasi dengan dunia usaha dan industri, di setiap kabupaten dan kota," ujar politikus PSI tersebut. + Dedek menjelaskan pembangunan sekolah di setiap kabupaten/kota yang terintegrasi dengan dunia usaha merupakan kunci keberhasilan untuk mengatasi masalah pengangguran anak muda, milenial, dan gen Z. Sehingga, ke depannya, tidak ada lagi pemusatan tenaga kerja di satu kabupaten/kota tertentu. + "Artinya apa? Kabupaten dan kota itu adalah kunci, karena mereka lah yang punya potensi ekonomi di masing-masing daerah. Kalau tidak begini, akan terjadi pemusatan tenaga kerja di daerah-daerah padat, sedangkan daerah yang ditinggalkan tak terurus ekonominya," ujar Dedek. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Jumat , 02 Aug 2024, 14:25 WIB + + Alumni UNM Jadi Pelatih bersertifikat KNIME Pertama di Indonesia Senin , 27 May 2024, 18:22 WIB + + DPW Sudah Usulkan Nama Anies, DPP PKS Tegaskan Belum Putuskan Cagub Pilkada Jakarta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ahad , 26 May 2024, 06:25 WIB + + 'Mayor' Resmi Jadi Maskot Pilgub Jakarta 2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ahad , 26 May 2024, 05:55 WIB + + Demokrat Pastikan tak Ada Anies Saat Godok Nama Bakal Cagub Jakarta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 25 May 2024, 18:55 WIB + + Elektabilitas Tertinggi di Internal PAN, H Nalim Minta Restu Zulhas Maju Pilkada Merangin diff --git a/raw/pemilukita.republika.co.id_berita_s9567z370_bullying-di-binus-serpong-disebut-karena-orang-tua-tak-batasi-anak-akses-internet.md b/raw/pemilukita.republika.co.id_berita_s9567z370_bullying-di-binus-serpong-disebut-karena-orang-tua-tak-batasi-anak-akses-internet.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0b40adee7b3c67313d5365c2624222f8f360734c --- /dev/null +++ b/raw/pemilukita.republika.co.id_berita_s9567z370_bullying-di-binus-serpong-disebut-karena-orang-tua-tak-batasi-anak-akses-internet.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://pemilukita.republika.co.id/berita/s9567z370/bullying-di-binus-serpong-disebut-karena-orang-tua-tak-batasi-anak-akses-internet +title: "Bullying di Binus Serpong Disebut karena Orang Tua tak Batasi Anak Akses Internet | Republika Online" +domain: pemilukita.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:03:49 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Bullying di Binus Serpong Disebut karena Orang Tua tak Batasi Anak Akses Internet | Republika Online + +Orang tua perlu mengantisipasi risiko saat memperkenalkan Internet pada anak. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Alwen Bentri, menilai masih maraknya aksi bullying di dunia pelajar karena anak-anak tidak dibatasi dalam mengkonsumsi internet. Kasus bullying yang sedang jadi sorotan adalah yang terjadi di Binus School, Serpong, Tanggerang Selatan. Menurut Alwen, tidak ada batasan kepada anak terhadap teknologi membuat anak terpengaruh oleh tontonan-tontonan yang belum pantas ia konsumsi. Sehingga konsumsi tayangan kekerasan yang mereka lakukan mempengaruhi kehidupan sosial anak. "Aksi bullying tidak dapat kita tampik efek samping dari kemajuan teknologi. Jadi semua orang terutama orang tua harus hati-hati dengan teknologi yang diberikan kepada anak, terutama HP," kata Alwen, kepada Republika.co.id, Selasa (20/2/2024). Alwen mengingatkan semua orang harus berhati-hati dengan teknologi yang kita gunakan. Bila sudah mengenalkan teknologi kepada anak, orang tua harus bersiap diri. Yakni mempersiapkan dari sisi religius, dari sisi sosial, dari sisi moral. "Karena teknologi ini bukan hanya berdampak positif, tapi bila tidak digunakan dengan baik dianggap hanya sebagai alat, ini akan menyebabkan dampak yang buruk," ucap Alwen. Di era perkembangan teknologi komunikasi yang terus berkembang, memang setiap orang tua menurut Alwen tidak boleh juga terlalu membatasi anak untuk mengenalinya. Namun, pengenalan teknologi harus dibarengi dengan penanaman nilai-nilai moral dan etika. Sehingga si anak dapat membatasi apa saja yang pantas atau tidak untuk dikonsumsi. "Teknologi harus ada, tapi etika sopan santun juga harus ada. Jangan yang satu mengalahkan yang lain,"kata Alwen menambahkan. Ask me! Bullying di Binus Serpong Disebut karena Orang Tua tak Batasi Anak Akses Internet Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pengamat pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP), Alwen Bentri, menilai masih maraknya aksi bullying di dunia pelajar karena anak-anak tidak dibatasi dalam mengkonsumsi internet. Kasus bullying yang sedang jadi sorotan adalah yang terjadi di Binus School, Serpong, Tanggerang Selatan. + + + + + Menurut Alwen, tidak ada batasan kepada anak terhadap teknologi membuat anak terpengaruh oleh tontonan-tontonan yang belum pantas ia konsumsi. Sehingga konsumsi tayangan kekerasan yang mereka lakukan mempengaruhi kehidupan sosial anak. + + + + + Baca Juga + + + Sarah Sechan Komentari Bullying : Gak Penting Masuk Geng + + Kasus Bullying di SMA Binus Serpong, Mengapa Remaja Mau Dipelonco untuk Masuk Geng? + + Hari Ini, Polisi Gelar Perkara Kasus Perundungan di Sekolah Elite Binus Serpong + + + "Aksi bullying tidak dapat kita tampik efek samping dari kemajuan teknologi. Jadi semua orang terutama orang tua harus hati-hati dengan teknologi yang diberikan kepada anak, terutama HP," kata Alwen, kepada Republika.co.id, Selasa (20/2/2024). + Alwen mengingatkan semua orang harus berhati-hati dengan teknologi yang kita gunakan. Bila sudah mengenalkan teknologi kepada anak, orang tua harus bersiap diri. Yakni mempersiapkan dari sisi religius, dari sisi sosial, dari sisi moral.  + + + + "Karena teknologi ini bukan hanya berdampak positif, tapi bila tidak digunakan dengan baik dianggap hanya sebagai alat, ini akan menyebabkan dampak yang buruk," ucap Alwen. + Di era perkembangan teknologi komunikasi yang terus berkembang, memang setiap orang tua menurut Alwen tidak boleh juga terlalu membatasi anak untuk mengenalinya. Namun, pengenalan teknologi harus dibarengi dengan penanaman nilai-nilai moral dan etika. Sehingga si anak dapat membatasi apa saja yang pantas atau tidak untuk dikonsumsi.  + "Teknologi harus ada, tapi etika sopan santun juga harus ada. Jangan yang satu mengalahkan yang lain,"kata Alwen menambahkan. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/peraturan.bpk.go.id_Download_324726_2023pg00350027.pdf.md b/raw/peraturan.bpk.go.id_Download_324726_2023pg00350027.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..bb61fb806ef2d528d803121a74590e41696fe06b --- /dev/null +++ b/raw/peraturan.bpk.go.id_Download_324726_2023pg00350027.pdf.md @@ -0,0 +1,2433 @@ +--- +url: https://peraturan.bpk.go.id/Download/324726/2023pg00350027.pdf +title: "2023pg00350027.pdf" +domain: peraturan.bpk.go.id +crawl_date: 2026-03-26 10:10:17 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# 2023pg00350027.pdf + +SALINAN +GUBERNUR JAWA TIMUR +PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR +NOMOR 27 TAHUN 2023 +TENTANG +PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022 +TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT +DAN DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI +DI PROVINSI JAWA TIMUR +DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA +GUBERNUR JAWA TIMUR, +Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil +guna dalam pelaksanaan program Pemberdayaan +Masyarakat dan Desa, perlu menyesuaikan kembali +beberapa ketentuan mengenai pengelolaan program +dimaksud; +b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun +2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan +Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi +di Provinsi Jawa Timur, masih terdapat kekurangan dan +belum dapat memenuhi kebutuhan hukum terhadap +pengaturan mengenai pemberdayaan masyarakat dan +desa, sehingga perlu diubah; +c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud +dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan +Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur +Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program +Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka +Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur; +Mengingat: . . . +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 2 - +Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik +Indonesia Tahun 1945; +2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang +Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan +Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950) +sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor +18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang- +Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan +Peraturan Negara Republik Indonesia Tahun 1950); +3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 +Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia +Nomor 5495); +4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang +Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik +Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran +Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana +beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang- +Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan +Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 +Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang +(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor +41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia +Nomor 6856); +5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan +Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah +Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 +Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); +6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 +tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran +Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, +Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor +6322); +7. Peraturan . . . +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 3 - +7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 +tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) +sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri +Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan +atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun +2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita +Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); +8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 +tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease +2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; +9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 +tentang Pengelolaan Teknis Pengelolaan Keuangan +Daerah; +10. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2020 tentang +Pedoman Penyaluran Bantuan Dalam Penanganan +Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi +Jawa Timur; +11. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2022 tentang +Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan +Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa +Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 +Nomor 20 Seri E); +MEMUTUSKAN: +Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS +PERATURAN GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG +PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT +DAN DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN EKONOMI DI +PROVINSI JAWA TIMUR. +Pasal I +Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 +Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan +Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di +Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun +2022 Nomor 20 Seri E) diubah sebagai berikut: +1. Ketentuan . . . +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 4 - +1. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor +20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program +Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka +Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur diubah, +sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam +Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari +Peraturan Gubernur ini. +2. Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor +20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program +Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka +Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur diubah, +sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam +Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan +dari Peraturan Gubernur ini. +3. Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor +20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program +Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka +Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur diubah, +sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam +Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan +dari Peraturan Gubernur ini. +4. Ketentuan dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur Nomor +20 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Program +Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka +Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur diubah, +sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam +Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan +dari Peraturan Gubernur ini. +Pasal II +Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal +diundangkan. +Agar . . . +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 5 - +Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan +pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan +penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. +Ditetapkan di Surabaya +pada tanggal 25 Mei 2023 +GUBERNUR JAWA TIMUR, +ttd. +KHOFIFAH INDAR PARAWANSA +Diundangkan di Surabaya +pada tanggal 25 Mei 2023 +SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, +ttd. +ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P. +BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 27 SERI E +Salinan sesuai dengan aslinya +KEPALA BIRO HUKUM +SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR +Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H. +Pembina Tingkat I +NIP 19690129 199303 2 001 +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) LAMPIRAN I +PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR +NOMOR 27 TAHUN 2023 +TENTANG +PERUBAHAN ATAS PERATURAN +GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022 +TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM +PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN +DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN +EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR +PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN +(JATIM PUSPA) PROVINSI JAWA TIMUR +1. LATAR BELAKANG +Bencana Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) secara nyata +berdampak pada aktivitas perekonomian di indonesia. Salah satu +implikasinya berupa kontraksi pertumbuhan ekonomi Nasional pada +Triwulan II sebesar -5,32% dan Triwulan III sebesar -3,49%, Jawa Timur pun +ternyata juga mengalami hal yang sama kontraksi pertumbuhan ekonomi di +Jatim pada Triwulan II sebesar -5,90% dan Triwulan III -3,75%, ini +disebabkan penyebaran pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) yang +mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan +aktivitas ekonomi. +Dampak lainnya yang terkait adalah meningkatnya angka +kemiskinan di indonesia yang berdampak pula di Jawa Timur. Namun +demikian berkat upaya keras yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa +Timur pada Tahun 2022 berdasarkan berita resmi statistik yang dirilis BPS +pada 16 Januari 2023, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur pada +September 2022 sebesar 4,24 juta jiwa, bertambah 55,22 ribu jiwa terhadap +Maret 2022 dan menurun 23,09 ribu jiwa terhadap September 2021. +Pandemi covid-19 mengakibatkan banyak kegiatan sektor ekonomi terhenti, +dampaknya pada penurunan pendapatan sebagian besar masyarakat, dan +bahkan kehilangan mata pencaharian. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 2 - +Dalam rangka menangani dampak ekonomi dan sosial dimaksud +pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah merancang dan +mengimplementasikan berbagai program, juga telah melakukan kegiatan +realokasi dan refocusing anggaran dalam rangka penanganan dampak +covid-19 salah satunya dalam bentuk program jaring pengaman sosial dan +program regular dalam rangka penanganan dampak covid-19 yaitu Program +Jatim Puspa. +Program Jatim Puspa di fokuskan untuk peningkatan pendapatan +Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemulihan ekonomi dampak wabah +Covid-19. Program Jatim Puspa diprioritaskan bagi Keluarga Penerima +Manfaat (KPM) Graduasi Program Keluarga Harapan (PKH). +Program Jatim Puspa ini merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah +Provinsi Jawa Timur dalam Penanganan Dampak Covid-19 untuk +meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan +meningkat ketahanan sosial dan ekonominya. +2. KETENTUAN UMUM +a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD +adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. +b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut +APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang +ditetapkan dengan Peraturan Desa. +c. Bantuan Keuangan Khusus Desa selanjutnya disingkat dengan BKK +Desa adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur +kepada pemerintah desa, yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan +Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. +d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa +Timur adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang +pemberdayaan masyarakat dan desa di Jawa Timur yang didalam +Program Jatim Puspa ini merupakan pengelola Program di tingkat +Provinsi. +e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota +adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan +masayarakat dan desa di Kabupaten/Kota yang didalam Program Jatim +Puspa ini bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan Program Jatim +Puspa di tingkat kabupaten. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 3 - +f. Pemerintah Desa adalah penanggungjawab Program Jatim Puspa di +tingkat desa, selanjutnya membentuk Tim Koordinasi Desa sebagai +pelaksana Program Jatim Puspa di desa. +g. Jatim Satya adalah Program ikon penanggulangan kemiskinan +perdesaan untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya yaitu Bhakti – 1 +Jatim Sejahtera "Mengentaskan kemiskinan Menuju Keadilan dan +Kesejahteraan Sosial". +h. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disingkat KPM adalah data +KPM Graduasi PKH yang diperoleh dari Dinsos Prov. Jatim. +i. Kelompok masyarakat KPM yang selanjutnya disebut Pokmas KPM +adalah kelompok yang secara sukarela dan bersepakat bergabung +untuk memperkuat modal sosial berdasarkan kesamaan usaha dan +atau kedekatan tempat tinggal, ditetapkan dengan Keputusan Kepala +Desa. Pokmas KPM beranggotakan maksimal 15 (lima belas) KPM, salah +satu anggotanya ditetapkan sebagai koordinator. +j. Pendamping Desa adalah tenaga pendamping yang ditugaskan oleh +Pemerintah Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jatim +Puspa. +k. Pendamping Desa merupakan warga asli desa setempat yang memenuhi +persyaratan yang disepakati melalui Musyawarah warga tingkat Desa +serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa. Jumlah +Pendamping Desa disesuaikan dengan jumlah KPM. +l. Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang ditugaskan +oleh Dinas PMD Provinsi Jawa Timur untuk memfasilitasi pelaksanaan +Program Jatim Puspa di wilayah kabupaten. +m. Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Pendamping PKH adalah +Koordinator Pendamping PKH ditingkat Kabupaten yang bertugas +membantu Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota dalam +pelaksanaan PKH, mengoordinasikan sumber daya manusia PKH di +tingkat daerah kabupaten/kota, dan memberikan penilaian kinerja +pendamping sosial, asisten pendamping sosial, dan administrator +pangkalan data di wilayah kerjanya. +n. Pendamping Sosial PKH adalah Pendamping yang bertugas +melaksanakan tugas pendampingan PKH di kecamatan. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 4 - +o. Rekening Kas Desa, adalah rekening tempat menyimpan uang +pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan +digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa. +p. Tim Koordinasi Desa adalah pelaksana Program Jatim Puspa ditingkat +desa, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. +q. Tim Fasilitasi Kecamatan adalah Tim yang menfasilitasi pelaksanaan +Program Jatim Puspa ditingkat Kecamatan. +r. Tim Koordinasi Kabupaten adalah pengelola Program Jatim Puspa di +tingkat Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan +Masyarakat dan Desa Kabupaten, beranggotakan pejabat/staf dari +Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis terkait dan pejabat/staf +kecamatan lokasi program yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. +s. Tim Koordinasi Provinsi adalah pengelola Program Jatim Puspa di +tingkat Provinsi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa +Timur dengan leading sector Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan +Desa Provinsi Jawa Timur, beranggotakan pejabat/staf yang ditugaskan +secara khusus oleh masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah +(SKPD) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur. +3. MAKSUD DAN TUJUAN +Program Jatim Puspa dimaksudkan sebagai program yang dirancang khusus +untuk mengoptimalkan dan mengefektifkan program penanggulangan +kemiskinan perdesaan melalui kegiatan pemberdayaan bagi KPM dengan +memberikan fasilitasi bantuan dan pendampingan. +Program Jatim Puspa memiliki tujuan sebagai berikut: +a. Membantu meningkatkan pendapatan KPM untuk memenuhi kebutuhan +hidup dasar ditengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); +b. Membantu memulihkan ekonomi dampak pandemi Corona Virus Disease +2019 (COVID-19) di Desa; +c. Memberikan akses interaksi dan pendampingan terhadap KPM melalui +optimalisasi peran Pendamping Desa; +d. Mendorong motivasi berusaha (need for achievement) dan kemampuan +(life skill) KPM dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 5 - +4. SASARAN +Program Jatim Puspa tersebar pada desa di 30 kabupaten/kota Provinsi +Jawa Timur, dengan prioritas 15 Kabupaten kantong kemiskinan dan +diperluas dengan tambahan 15 Kabupaten diluar kantong kemiskinan. +Sasaran Program Jatim Puspa adalah Anggota Rumah Tangga (ART) +perempuan KPM Graduasi PKH usia produktif yang mempunyai usaha atau +akan memulai usaha. +5. STRATEGI +Guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, maka +diperlukan rumusan Strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan +sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi yang dilakukan +dalam Program Jatim Puspa adalah sebagai berikut: +a. Memberikan bantuan modal usaha dalam bentuk barang untuk kegiatan +ekonomi produktif ART Perempuan KPM Graduasi PKH sebagai stimulus +agar memiliki motivasi berusaha dalam rangka meningkatkan +kesejahteraannya; +b. Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan +kemampuan dan kemandirian usaha yang dikelola oleh ART Perempuan +KPM Graduasi PKH. +c. Mendorong peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih +meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan +melaksanakan Jatim Puspa Pola Mandiri (Matching Grant) untuk +menangani KPM yang tidak menjadi sasaran Program Jatim Puspa dari +anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur; +d. Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki +masyarakat, pemerintah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga +swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli +lainnya secara sinergis. +e. Mengupayakan adanya kepedulian berbagai pihak kepada KPM dalam +bentuk pelatihan peningkatan kapasitas usaha KPM, fasilitasi +pemasaran produk KPM dan menciptakan jaringan usaha KPM; +f. Memberikan akses keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program +Jatim Puspa melalui proses pendampingan oleh Pendamping Kabupaten +dan Pendamping Desa; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 6 - +g. Fasilitasi pinjaman murah dan mudah untuk pengembangan usaha KPM +pasca program melalui Program BIBIT JAMUR BANK (Bimbingan Teknis +dan Pinjaman Murah melalui Bank). +6. PRINSIP DASAR +a. Membantu dengan Hati +Program Jatim Puspa pada hakikatnya merupakan implementasi +terhadap kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan +memenuhi hak-hak dasar warga negara agar mereka dapat hidup dengan +layak, karena itu Program Jatim Puspa dilaksanakan berlandaskan +prinsip dasar “membantu dengan hati” yang mengedepankan empati +sosial.Program Jatim Puspa tidak hanya bertujuan mengembangkan +potensi ekonomi KPM, tetapi juga ingin tetap menjaga terpeliharanya +tatanan nilai budaya kearifan lokal dengan prinsip ”memanusiakan- +manusia”, hal ini antara lain diwujudkan dengan tetap memberikan +penghormatan pada KPM untuk memberikan keputusan (restu) terhadap +jenis usulan kebutuhan yang dipilihnya. +Membantu warga dengan hati tidak dapat menggunakan ukuran +efisiensi, sejauh-jauhnya yang bisa digunakan hanyalah ukuran +efektivitas, agar bantuan bagi KPM ini tepat sasaran, tepat jumlah dan +tepat pemanfaatan. +b. Jujur +Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/ +meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun +berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya +peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. +Persoalan ini dapat ditanggulangi dengan terwujudnya pembangunan +berkelanjutan yang berlandaskan prinsip nilai-nilai luhur kemanusiaan, +oleh sebab itu prinsip dasar yang melandasi pelaksanaan Program Jatim +Puspa adalah menjunjung tinggi kejujuran. Prinsip kejujuran ini harus +ditumbuhkembangkan dan dilestarikan oleh semua pelaku Program +Jatim Puspa (baik masyarakat, Pendamping Desa, Pendamping +Kabupaten, Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten maupun stake +holder yang lain) didalam setiap proses pengambilan keputusan, +pengelolaan dana serta pelaksanaan kegiatan Jatim Puspa, sehingga +tidak dibenarkan adanya upaya-upaya untuk merekayasa, memanipulasi +maupun menutup-nutupi sesuatu, yang dapat merugikan masyarakat +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 7 - +serta menyimpang dari tujuan Program Jatim Puspa. Tanpa adanya +kejujuran tidak mungkin ada kemajuan yang berkelanjutan dalam +bidang apapun; +c. Partisipatoris +Kegiatan Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan membuka ruang +publik, partisipasi aktif masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan +Pemerintah Desa dalam setiap pengambilan keputusan dengan jalan +musyawarah untuk mufakat melalui dialog dan tukar pengalaman di +antara warga. Musyawarah atau Musyawarah Warga menjadi wahana +artikulasi partisipasi warga untuk mengkaji tentang kelayakan KPM +serta pemetaan kebutuhannya sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi +faktual. +d. Transparan dan Akuntabel +Pelaksanaan Program Jatim Puspa secara terbuka dan dipertanggung- +jawabkan kepada masyarakat setempat maupun publik yang +berkepentingan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. +Pelaksanaan kegiatan melibatkan pengawasan publik dengan membuka +akses bagi publik memberikan kritik konstruktif dan/atau masukan +perbaikan pelaksanaan program. +e. Keterpaduan +Pelaksanaan Program Jatim Puspa melibatkan berbagai unsur sesuai +kompetensi yang dimiliki, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), +Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, +tenaga pendamping, dunia usaha dan masyarakat, yang bekerja secara +sinergis dan terpadu. +f. Perspektif Gender +Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan mengutamakan penyadaran +pelaku terhadap kepedulian gender yaitu peran dan tanggungjawab +antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan hanya karena +perbedaan normatif biologis semata, namun ditentukan oleh lingkungan +ekonomi, sosial dan budaya. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 8 - +Fokus sasaran program dengan menempatkan ART perempuan KPM +sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku (subyek) dengan +meningkatkan perannya (gender role) dalam hal akses, kesempatan, +partisipasi, pengalaman, asipirasi, potensi, kebutuhan dan kearifan lokal +dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga. +g. Keberlanjutan +Pelaksanaan Program Jatim Puspa pada dasarnya merupakan “stimulus” +ekonomi dan sosial yang perlu terus dikembangkan dan dijaga +keberlanjutannya oleh KPM dalam usaha untuk memecahkan berbagai +persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan +kesejahteraannya, maka untuk menjaga keberlanjutannya dapat +dibentuk kelompok untuk mempermudah pembinaan, pemantauan, +serta fasilitasi agar bisa mendapatkan akses yang lebih luas sehingga +mempercepat peningkatan kesejahteraan keluarga. +7. RUANG LINGKUP +Ruang lingkup kegiatan Program Jatim Puspa antara lain: +a. Verifikasi Data KPM +Verifikasi merupakan kegiatan pencermatan data KPM terhadap +kesesuaian kondisi riil KPM yang dilakukan dengan menggunakan +metode musyawarah. +b. Klarifikasi, Identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM +Klarifikasi adalah pengecekan fisik kondisi KPM hasil verifikasi dengan +menggunakan metode observasi langsung untuk mendapatkan data KPM +yang akurat dan valid. +Identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM dilaksanakan melalui +musyawarah keluarga KPM sebagai upaya meningkatkan pendapatan +dan taraf hidup ART perempuan KPM. Identifikasi potensi usaha KPM +dilakukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh ART perempuan +KPM dalam melalukan usaha yang sesuai karakteristik sosial ekonomi +dan kondisi wilayah geografis. Identifikasi kebutuhan usaha KPM adalah +kebutuhan yang berupa modal investasi dan modal kerja dalam +melaksanakan usaha. Jenis kebutuhan ART perempuan KPM ini +merupakan acuan bagi Pemerintah Desa untuk membelanjakan bantuan +yang akan disalurkan kepada ART perempuan KPM. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 9 - +c. Bantuan Keuangan Khusus +Pemberian BKK Desa untuk modal usaha bagi ART perempuan KPM, +yang diwujudkan dalam bentuk barang, dengan nilai masing-masing +sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). +d. Pendampingan Program +Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaksanaan Program +Jatim Puspa agar sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis +Operasional. +8. PENGANGGARAN +a. Anggaran Program Jatim Puspa bersumber dari APBD Provinsi Jawa +Timur melalui BKK kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa; +b. BKK dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten +untuk mendukung pelaksanaan Program Jatim Puspa, Desa Berdaya dan +Pemberdayaan Bum Desa. +c. BKK dari APBD Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa melalui +Program Jatim Puspa dihitung berdasarkan jumlah KPM dikali +Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ditambah Biaya +Operasional Desa dan honor Pendamping Desa. Rincian penggunaan +BKK Desa sebagai berikut: +1) Bantuan kepada KPM +Bantuan dalam bentuk barang kepada KPM senilai Rp2.500.000 +melalui Pemerintah Desa dipergunakan untuk kegiatan usaha +ekonomi produktif sesuai dengan hasil Identifikasi potensi dan +kebutuhan usaha KPM, adapun pemanfatannya digunakan untuk +kegiatan Usaha Ekonomi Produktif, meliputi Modal Investasi berupa +peralatan prasarana usaha dan/atau Modal Kerja berupa bahan +sarana usaha. +2) Biaya Operasional Desa +Biaya Operasional (BOP) Desa besarnya ditentukan sesuai jumlah +KPM di masing-masing desa. Sedangkan penggunaan BOP akan +dijelaskan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis Operasional. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 10 - +3) Honorarium Pendamping Desa +Honorarium Pendamping Desa besarnya ditentukan sebanyak 5% dari +jumlah Bantuan kepada KPM (poin nomor 1). +a. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana pendukung +yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Jatim +Puspa. +b. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk +penyediaan tempat dan perlengkapan serta dukungan lain untuk +Tim Koordinasi Desa serta melanjutkan pembinaan/pemantauan +pasca program kepada KPM. +9. INDIKATOR KEBERHASILAN +Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan Program +Jatim Puspa, yaitu: +1. Tepat Sasaran: +KPM sasaran penerima bantuan adalah KPM sesuai kriteria yang +ditentukan dalam Pedoman Umum dan ditetapkan dengan keputusan +Kepala Desa setelah dilakukan Verifikasi dan Klarifikasi; +2. Tepat Jumlah: +Bantuan barang yang diterima oleh KPM nilainya Rp2.500.000 (termasuk +pajak) dengan kualitas memenuhi unsur kelayakan +3. Tepat Manfaat: +KPM dapat memanfaatkan bantuan barang yang diterimanya, sesuai +dengan hasil identifikasi potensi dan kebutuhan. +4. Tepat Administrasi: +Program Jatim Puspa dilaksanakan secara tepat administrasi sesuai +Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional. +10. ORGANISASI PENGELOLA +Untuk mencapai tujuan Program Jatim Puspa secara optimal, diperlukan +sinkronisasi, keterpaduan dan keterbukaan informasi yang diperankan oleh +masing-masing organisasi pengelola dengan tanggung jawab, tugas dan +fungsi yang jelas. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 11 - +Unsur-unsur yang terlibat dalam pengelola Program Jatim Puspa sebagai +berikut: +A. PENGELOLA TINGKAT PROVINSI +1) Gubernur Jawa Timur +Gubernur Jawa Timur sebagai penanggungjawab Program Jatim +Puspa, dengan tugas dan tanggung jawab, meliputi: +a. Menetapkan Pedoman Umum dengan Peraturan Gubernur; +b. Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran dengan Surat +Penyampaian Pagu Definif Belanja Bantuan Keuangan Khusus; +c. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK); +dan +d. Memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Provinsi dalam +melaksanakan Program Jatim Puspa. +2) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa +Timur +Tugas dan tanggungjawab TKPK Provinsi, adalah: +a. Menyusun kebijakan program penanggulangan kemiskinan di +Provinsi Jawa Timur; +b. Melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan +integrasi program Penanggulangan Kemiskinan; +c. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program +kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan +d. Mengkoordinasikan dan memantau Program Penanggulangan +Kemiskinan. +3) Tim Koordinasi Provinsi (TKP) +Tugas Tim Koordinasi Provinsi Program Jatim Puspa, meliputi: +a. Melakukan koordinasi perencanaan, penganggaran, sosialisasi, +pemantauan dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan +Program Jatim Puspa; +b. Melakukan fasilitasi lintas sektor terkait Program Jatim Puspa; +c. Melakukan pemantauan dan evaluasi Program Jatim Puspa; +d. Melakukan pengelolaan dan penanganan permasalahan/ +pengaduan Program Jatim Puspa; dan +e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa +Timur. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 12 - +4) Tenaga Ahli +a. Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi +Jawa Timur dalam menyusun bahan kebijakan Program Jatim +Puspa; +b. Bersama sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa +Provinsi Jawa Timur menyusun Instrumen Identifikasi, Fasilitasi +monev Program Program Jatim Puspa; +c. Memberikan masukan dan rekomendasi untuk kegiatan Program +Program Jatim Puspa; +d. Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi +Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pendampingan, +pembinaan dan pengawasan kegiatan Program Jatim Puspa +sebagai narasumber pelaksanaan kegiatan dan jika diperlukan +dapat mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa +Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa; +e. Membantu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program +Jatim Puspa; +f. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan +Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. +B. PENGELOLA TINGKAT KABUPATEN +1) Bupati +Bupati sebagai penanggungjawab Program Jatim Puspa dalam +wilayah kerjanya dengan tugas dan tanggung jawab, meliputi: +a. Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Kabupaten; +b. Menetapkan alokasi dana pendukung pelaksanaan Program +Jatim Puspa; dan +c. Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim Koordinasi +Kabupaten. +2) Tim Koordinasi Kabupaten +Tugas Tim Koordinasi Kabupaten, meliputi: +a. Melakukan pelayanan administrasi dan operasional Program +Jatim Puspa ditingkat Kabupaten; +b. Menyusun dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung +pelaksanaan Program Jatim Puspa dengan tetap mengacu pada +Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 13 - +c. Melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi pelaksanaan Program +Jatim Puspa ditingkat kabupaten; +d. Melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan +pencairan BKK Desa Program Jatim Puspa serta menyampaikan +hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; +e. Mengelola dan mempertanggungjawabkan dana BKK Kabupaten +dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur; +f. Menyelenggarakan rapat koordinasi, pelatihan, bimbingan teknis +atau lokakarya untuk mendukung Program Jatim Puspa; +g. Melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi +pelaksanaan Program Jatim Puspa; +h. Mendokumentasikan Pelaksanaan Kegiatan Program Jatim Puspa +ditingkat Kabupaten; +i. Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan +Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan +hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; +j. Melaporkan hasil pelaksanaan Program Jatim Puspa di +wilayahnya kepada Bupati dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; +dan +k. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah di Tingkat +Kabupaten. +3) Tenaga Pendamping Kabupaten +Tugas dan tanggung jawab, meliputi: +a. Membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam memfasilitasi +pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa di Kabupaten; +b. Memfasilitasi Tim Koordinasi Desa dalam melaksanakan +Program Jatim Puspa; +c. Melaksanakan koordinasi dengan Pendamping Sosial PKH dalam +rangka pelaksanaan Program Jatim Puspa terkait data KPM +Graduasi PKH; +d. Mengkoordinir tenaga Pendamping Desa dalam rangka +pemanfaatan bantuan dan pendampingan kepada KPM; +e. Melakukan coaching/pembekalan kepada Pendamping Desa +tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan verifikasi dan +klarifikasi data KPM serta identifikasi potensi dan kebutuhan +usaha KPM; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 14 - +f. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi dan klarifikasi data KPM +bersama Tim Koordinasi Kabupaten, Tim Koordinasi Desa dan +Pendamping Desa; +g. Memfasilitasi pelaksanaan identifikasi potensi dan kebutuhan +usaha KPM bersama Pendamping Desa; +h. Melaksanakan verifikasi dokumen pencairan BKK Desa Program +Jatim Puspa serta menyampaikan hasilnya kepada Tim +Koordinasi Kabupaten; +i. Memfasilitasi, mengawasi dan mengendalikan proses pencairan +BKK Desa, pengadaan barang serta penyaluran bantuan kepada +KPM; +j. Memfasilitasi KPM dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan; +k. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Jatim +Puspa; +l. Melakukan dan/atau memfasilitasi pelaksanaan bimbingan +teknis kepada KPM; +m. Membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam memfasilitasi +pengaduan dan penanganan masalah Program Jatim Puspa; +n. Melaporkan secara periodik perkembangan kegiatan kepada +Dinas PMD Provinsi Jawa Timur melalui Aplikasi EMKP +(Elektronik Monitoring Kinerja Pendamping); +o. Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan +Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan +hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten; +p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dinas PMD +Provinsi Jawa Timur; dan +q. Melaksanakan tugas pendampingan sesuai Pedoman Umum dan +Petunjuk Teknis Operasional. +4) Koordinator Daerah Kabupaten/Kota Pendamping PKH +Dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa mempunyai tugas sebagai +berikut: +a. Membantu melaksanakan fungsi koordinasi dengan Pemerintah +Kabupaten dan Pendamping Kabupaten Program Jatim Puspa +dalam rangka pelaksanaan Program Jatim Puspa terkait data +KPM Graduasi; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 15 - +b. Menyampaikan materi tentang PKH pada saat pelaksanaan +Sosialisasi Kabupaten Program Jatim Puspa; +5) Tim Fasilitasi Kecamatan +Tugas dari Tim Fasilitasi Kecamatan adalah: +a. Membantu Tim Koordinasi Kabupaten dalam pembinaan, +monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Jatim +Puspa; +b. Memfasilitasi sosialisasi Program Jatim Puspa di Desa; dan +c. Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah. +C. PENGELOLA TINGKAT DESA +1) Pemerintah Desa +Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Desa meliputi : +a. Menetapkan keanggotaan Tim Koordinasi Desa dan Pendamping +Desa melalui Keputusan Kepala Desa; +b. Menetapkan KPM sasaran hasil verifikasi dan klarifikasi, +rekapitulasi hasil identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM +serta daftar KPM penerima bantuan; +c. Mengajukan permohonan pencairan BKK Desa Program Jatim +Puspa kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas +PMD Provinsi Jawa Timur dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa +Timur; +d. Mencatatkan dana BKK Desa Program Jatim Puspa dalam +APBDesa; +e. Melaksanakan BKK Desa Program Jatim Puspa sesuai dengan +ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya dan tidak +melibatkan pemberi BKK Desa ke dalam permasalahan hukum +sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang +dilakukan oleh penerima BKK Desa; +f. Menjadi obyek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK Desa +Program Jatim Puspa; +g. Mengembalikan dana BKK Desa ke Kas Daerah Provinsi Jawa +Timur, apabila terdapat temuan sebagai hasil pemeriksaan +sebesar dana yang tidak bisa dipertanggung jawabkan; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 16 - +h. Mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Timur dan Petunjuk +Operasional pelaksanaan BKK Desa Program Jatim Puspa; +i. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian +pengadaan barang dan jasa; +j. Menerima penyerahan hasil pengadaan barang/jasa dengan +berita acara serah terima hasil pekerjaan; +k. Menyalurkan bantuan kepada KPM sesuai dengan ketentuan +yang telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk +Teknis Operasional; +l. Menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban +(LPJ) BKK Desa kepada Gubernur Jawa Timur melalui Dinas +Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur; +m. Melaksanakan bimbingan teknis dan pendampingan kepada KPM +pada saat pelaksanaan program dan pasca pelaksanaan program; +dan +n. Menangani pengaduan masalah dalam kegiatan Program Jatim +Puspa; +2) Tim Koordinasi Desa +Susunan Tim Koordinasi Desa yang terdiri dari: +a. Penanggungjawab, Kepala Desa; +b. Ketua, Kasi/Kaur; +c. Sekretaris, Sekretaris Desa; +d. Bendahara, Bendahara Desa; +e. Anggota, dari unsur LPMD/TPK. +Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi Desa meliputi: +a. Memfasilitasi pelaksanaan Sosialisasi melalui Musyawarah +Warga; +b. Melaksanakan verifikasi, identifikasi potensi dan kebutuhan +usaha KPM bersama Pendamping Desa dan Pendamping +Kabupaten; +c. Memfasilitasi pengadaan dan penyaluran bantuan barang kepada +KPM, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam +Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional; +d. Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap realisasi dan +pemanfaatan bantuan; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 17 - +e. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Jatim +Puspa; dan +f. Membantu penanganan pengaduan masalah dalam Kegiatan +Program Jatim Puspa. +3) Pendamping Sosial PKH +Dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa mempunyai tugas sebagai +berikut: +a. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan +Pendamping Desa Program Jatim Puspa dalam rangka +pelaksanaan Program Jatim Puspa terkait data KPM Graduasi ; +b. Membantu pelaksanan verifikasi data KPM pada acara +Musyawarah Sosialisasi Desa Program Jatim Puspa; +c. Membantu Pemerintah Desa dan Pendamping Desa pada saat +Penyerahan Bantuan Program Jatim Puspa; +d. Membantu Pemerintah Desa dan Pendamping Desa pada saat +Musyawarah Pertanggungjawaban Desa Program Jatim Puspa. +4) Pendamping Desa +Tugas dan tanggungjawab Pendamping Desa meliputi: +a. Membantu Tim Koordinasi Desa dalam pelaksanaan verifikasi +data KPM; +b. Melakukan klarifikasi data KPM; +c. Melakukan identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM; +d. Memfasilitasi pembentukan Pokmas KPM; +e. Mendampingi dan memantau pengadaan barang dan penyaluran +barang; +f. Membantu dan memantau KPM dalam merealisasikan bantuan +sesuai dengan rencana usaha; +g. Memfasilitasi KPM dalam mengembangkan bantuan yang telah +diterima; +h. Membuat laporan hasil identifikasi potensi dan kebutuhan usaha +KPM serta pemanfaatan bantuan kepada Tim Koordinasi Desa; +i. Melakukan entri data KPM melalui aplikasi EMKP; +j. Menyusun infografis KPM; +k. Melakukan entri peningkatan pendapatan KPM setelah +mendapatkan bantuan sebagai bahan evaluasi serta dampak +Program terhadap peningkatan pendapatan KPM; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 18 - +l. Membantu memfasilitasi penyelesaian masalah secara +musyawarah mufakat; +m. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan +yang dilaksanakan oleh KPM; +n. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Tim +Koordinasi Desa; dan +o. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan bagi KPM dalam mengelola +usaha dan pemanfaatan bantuan. +5) Kelompok Masyarakat (Pokmas) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) +Tugas dan Tanggungjawab Koordinator Pokmas KPM antara lain : +a. Membantu Tim Koordinasi Desa dalam pelaksanaan penyerahan +bantuan kepada KPM; +b. Mengkoordinasikan dan memantau perkembangan bantuan dan +usaha KPM; dan +c. Melakukan kegiatan pertemuan kelompok secara berkala. +11. MEKANISME KEGIATAN +A. TAHAP PERSIAPAN +1) Sosialisasi +Sosialisasi Program Jatim Puspa dilaksanakan dengan tujuan +memberikan informasi pelaksanaan program untuk diketahui +masyarakat lokasi program, agar mendapat dukungan dalam proses +pelaksanaannya. Kegiatan sosialisasi sekaligus merupakan bagian +dari transparansi informasi. +Kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari +tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa. Kegiatan sosialisasi di tingkat +desa diselanggarakan dalam forum Musyawarah Sosialisasi Desa. +2) Pembekalan +Pembekalan Program Jatim Puspa dilaksanakan oleh Dinas PMD +Provinsi Jawa Timur kepada Pendamping Kabupaten untuk +memberikan pembekalan teknis dan mekanisme pendampingan +Program Jatim Puspa; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 19 - +3) Rapat Koordinasi Provinsi +Rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat +dan Desa Provinsi jawa Timur dalam rangka kordinasi pelaksanaan, +evaluasi dan monitoring program Jatim Puspa; +4) Orientasi dan Bimbingan Teknis +Orientasi dan Bimbingan Teknis bagi Pengelola di tingkat Kabupaten +dan Pengelola di tingkat Desa bertujuan untuk membimbing langkah- +langkah teknis pelaksanaan kegiatan Program Jatim Puspa. +B. TAHAP PELAKSANAAN +1) Verifikasi Data KPM. +2) Klarifikasi Data, Identifikasi potensi dan kebutuhan usaha KPM. +3) Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus. +a. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten +Dokumen pencairan dana BKK kepada Pemerintah Kabupaten +dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan kepada Gubernur Provinsi +Jawa Timur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa Timur berupa : +(1) Surat Pengajuan dari Bupati; +(2) Kwitansi bermaterai sesuai dengan jumlah BKK; +(3) Foto copy rekening Kas Daerah; dan +(4) Foto copy DPA kegiatan pada DPMD Kabupaten. +b. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa +(1) Dokumen pencairan dana BKK kepada Pemerintah Desa +dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan kepada Gubernur +Provinsi Jawa Timur melalui Dinas PMD Provinsi Jawa +Timur berupa : +a) Surat permohonan pencairan dari kepala desa, sesuai BK- +Desa yang telah ditetapkan; +b) Rencana Anggaran dan Biaya (RAB); +c) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; +d) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Koordinasi Desa +dan Pendamping Desa; +e) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan +Program Jatim Puspa; +f) Kwitansi ber meterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 20 - +g) Foto copy rekening Kas Desa (dilegalisir) di bank jatim atau +bank pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah +kabupaten dan surat pernyataan kepala desa tentang +Rekening Kas Desa; +h) Foto copy KTP Kepala Desa, Bendahara Desa dan Ketua Tim +Koordinasi Desa dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku; +i) Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (Pakta Integritas) +dari Kepala Desa dan Ketua Tim Koordinasi Desa bermaterai +Rp10.000; dan +j) Foto copy APBDesa sebagai bukti bahwa BK-Desa telah +dicatatkan dalam dokumen penganggaran desa. +(2) Tim Koordinasi Kabupaten dan Pendamping Kabupaten +melakukan verifikasi administrasi berkas dokumen +pencairan, ditindaklanjuti dengan membuat surat +pengantar pengajuan pencairan dana yang ditandatangani +oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten. +(3) Dokumen pencairan selanjutnya diverifikasi oleh Dinas PMD +Provinsi Jawa Timur untuk diajukan kepada BPKAD +Provinsi Jawa Timur. +(4) Dana BKK di transfer langsung kepada rekening Pemerintah +Desa melalui Bank Jatim atau bank pemerintah lainnya yang +ditunjuk oleh pemerintah kabupaten. +4) Musyawarah Persiapan Pengadaan dan Penyaluran Bantuan. +5) Pengadaan Barang. +6) Penyerahan Bantuan Barang Kepada KPM. +7) Pemberdayaan KPM. +8) Pertanggungjawaban +Pertanggungjawaban pelaksanaan Program Jatim Puspa +dilaksanakan dalam bentuk: +a. Pertanggungjawaban administrasi +Penerima BKK bertanggungjawab secara formal dan material atas +penggunaan bantuan yang diterimanya, pertanggungjawaban ini +terdiri dari: +(1) BKK Kabupaten +a) Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur; +b) Laporan realisasi penggunaan BKK; dan +c) Laporan fasilitasi kegiatan Program Jatim Puspa tingkat +Kabupaten. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 21 - +(2) BKK Desa +Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa terdiri dari: +(a) Dokumen asli berupa hard copy disimpan di desa sebagai +obyek pemeriksaan: +i. Laporan Petangungjawaban Keuangan berupa bukti- +bukti pengeluaran asli yang lengkap dan sah sesuai +peraturan perundang-undangan (Nota, Kwitansi dan +lain-lain), disusun secara rapi dan dijilid; +ii. Laporan pertanggungjawaban Kegiatan, disusun +secara rapi dan dijilid. +(b) Dokumen soft copy dikirim ke Dinas PMD Provinsi Jawa +Timur: +i. Laporan Petangungjawaban Keuangan berupa bukti- +bukti pengeluaran asli yang lengkap dan sah sesuai +peraturan perundang-undangan (Nota, Kwitansi dan +lain-lain), disusun rapi berurutan sesuai nomor; dan +ii. Laporan pertanggungjawaban Kegiatan, disusun rapi +berurutan. +Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa ini +disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas PMD Provinsi +Jawa Timur, paling lambat 1 (satu) bulan setelah realisasi +kegiatan, dan selambat lambatnya akhir bulan Desember +tahun berjalan. Bagi desa yang dananya ditransfer ke rekening +Kas Desa pada bulan Desember, maka laporan +pertanggungjawaban disampaikan selambat lambatnya +tanggal 31 Januari tahun berikutnya. Laporan +Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa ini merupakan obyek +pemeriksaan. ‘ +Format dan urutan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BKK +Desa akan dijelaskan lebih rinci dalam Petunjuk Teknis +Operasional. +b. Pertanggungjawaban Publik +Pertanggungjawaban Publik dilakukan melalui forum +Musyawarah Pertanggungjawaban Desa. +9) Pelestarian Program +a. Pelestarian Program Jatim Puspa dikoordinasikan oleh +Pemerintah Desa dalam bentuk bimbingan teknis atau +pendampingan terhadap KPM secara berkelanjutan; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 22 - +b. Pemerintah Kabupaten diharapkan mengembangkan prakarsa +kreatif guna menindaklanjuti pelestarian dan pengembangan +Program Jatim Puspa di tingkat Kabupaten; +c. Pelestarian Program Jatim Puspa dapat dilaksanakan melalui: +1) Fasilitasi penguatan modal sosial Pokmas KPM melalui +penguatan kelompok yang ditumbuhkan dari kesadaran +partisipatoris; +2) Fasilitasi pengembangan usaha produktif Pokmas KPM; dan +3) Pengembangan jejaring usaha, baik di sektor hulu, hilir, +maupun fasilitasi permodalan, dan pengembangan kapasitas +SDM KPM. +12. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN +A. PENGAWASAN +Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan berpedoman pada +ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, +bertujuan untuk memastikan seluruh proses pelaksanaan Program +Jatim Puspa berjalan sesuai aturan yang berlaku, Jenis Pengawasan +yang dapat dilakukan yaitu: +1) Pengawasan Publik +Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh +masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap +proses pelaksanaan Program Jatim Puspa. Pengawasan publik +bertujuan untuk memastikan: +a. Seluruh proses pelaksanaan Program Jatim Puspa sesuai +ketentuan yang ditetapkan; +b. Pelaksanaan Program Jatim Puspa berjalan tepat sasaran, tepat +jumlah, tepat pemanfaatan dan tepat administrasi. +2) Pengawasan Fungsional +Merupakan pengawasan pelaksanaan Program Jatim Puspa yang +dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat +Kabupaten. Pengawasan fungsional dilakukan dalam waktu-waktu +tertentu untuk memastikan pengelolaan Program Jatim Puspa telah +dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 23 - +B. PENGENDALIAN +Pengendalian adalah proses memantau pelaksanaan program untuk +memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan dilaksanakan seperti yang +telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi: +1) Pelaporan +Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi +mengenai kemajuan tahapan pelaksanaan program, yang +dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Provinsi, +Kabupaten dan Desa. +2) Monitoring dan Evaluasi +Monitoring dan evaluasi dilaksanakan guna memantau +perkembangan pelaksanaan Program Jatim Puspa, melakukan +penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus +menyusun tindakan perbaikan sebagai bentuk evaluasi program. +Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari +tingkat Provinsi, Kabupaten dan Desa. +C. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN +Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai leading sector pelaksana +Program Jatim Puspa memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk +menampung saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat melalui: +1) Website : www.dpmd.jatimprov.go.id +2) Email : info.dpmd@jatimprov.go.id +3) Instagram : dpmdjatim +4) Facebook : Dinas Pembemberdayaan Masyarakat dan Desa +5) Twiter : dpmdjatim +6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten setempat. +7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur +Jl. A. Yani 152-C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, +8292524. +13. PENUTUP +Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan Kegiatan +Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) +Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan +pelaporan dan pertanggungjawaban. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 24 - +Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional +yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur dan merupakan +bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. +GUBERNUR JAWA TIMUR, +ttd. +KHOFIFAH INDAR PARAWANSA +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) LAMPIRAN II +PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR +NOMOR 27 TAHUN 2023 +TENTANG +PERUBAHAN ATAS PERATURAN +GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022 +TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM +PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN +DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN +EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR +PROGRAM PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA +PROVINSI JAWA TIMUR +1. LATAR BELAKANG +Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang +Desa bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Bantuan Keuangan +dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran +Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. +Sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa +Timur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) +Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, yaitu perwujudan visi untuk +mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan +berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif +melalui kerja bersama dan semangat gotong royong, dengan melaksanakan +misi melalui upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendorong +pemberdayaan pemerintah desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). +Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi +dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) salah satunya +diimplementasikan melalui penyaluran Bantuan Keuangan Khusus +Pemerintah Desa (BKK-Desa) untuk Pemberdayaan BUM Desa. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 2 - +Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa +merupakan bantuan langsung dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada +pemerintah desa, yang dipergunakan untuk kegiatan Pemberdayaan BUM +Desa guna percepatan pembangunan perdesaan di Jawa Timur dan upaya +pemulihan ekonomi perdesaan ditengah pandemi COVID-19 di Jawa Timur. +Bantuan Keuangan Khusus untuk Pemberdayaan BUM Desa diharapkan +dapat mengungkit BUM Desa sehingga mampu mendorong peningkatan +perekonomian masyarakat desa terutama ditengah pandemi COVID-19. +Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pemberdayaan +BUM Desa diharapkan dapat memberikan dampak secara langsung bagi +peningkatan perekonomian masyarakat desa melalui pengelolaan aset, jasa +pelayanan dan usaha Iainnya untuk sebesar besarnya meningkatkan +kesejahteraan masyarakat desa di tengah Pandemi COVID-19. +2. KETENTUAN UMUM +a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, +adalah APBD Provinsi Jawa Timur. +b. Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa +adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan +dengan Peraturan Desa. +c. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah +badan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa- +desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan +investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau +menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan +masyarakat Desa. +d. Bantuan Keuangan Khusus Desa untuk Pemberdayaan Badan Usaha +Milik Desa yang selanjutnya disingkat BKK BUM Desa adalah Bantuan +Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada +Pemerintah Desa yang dipergunakan untuk Pemberdayaan Badan Usaha +Milik Desa. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 3 - +e. Desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lainnya, selanjutnya +disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas +wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan +pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa +masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan +dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik +Indonesia. +f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut +Dinas PMD adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan di Bidang +pemberdayaan Mayarakat dan Desa di Provinsi Jawa Timur, selaku +Instansi yang mendapat tugas untuk Pembinaan dan Pengawasan BUM +Desa di Jawa Timur. +g. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan kemandirian +dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, +sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta +memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, +kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan +prioritas kebutuhan masyarakat desa. +h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lainnya, dibantu +perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. +i. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di +Provinsi Jawa Timur. +j. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. +k. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat +SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi +keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang +saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan +pembangunan daerah. +3. MAKSUD DAN TUJUAN +Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi +COVID-19 dimaksudkan untuk memberikan stimulus tambahan modal BUM +Desa yang berdampak dalam peningkatan usaha BUM Desa untuk +mensejahterakan masyarakat desa ditengah Pandemi COVID-19. +Tujuan Program Pemberdayaan BUM Desa adalah: +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 4 - +a. membantu percepatan pemulihan ekonomi perdesaan ditengah pandemi +COVID-19 di Jawa Timur; +b. meningkatkan kapasitas kelembagaan BUM Desa; +c. meningkatkan sarana prasarana pengembangan usaha BUM Desa; +d. memberikan stimulus kepada Pemerintah Desa dan pengelola BUM Desa +untuk inovasi usaha; dan +e. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian +masyarakat perdesaan. +4. SASARAN +Sasaran Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan +ekonomi dampak COVID-19 adalah BUM Desa di Jawa Timur yang sudah +berbadan hukum dengan klasifikasi maju dan berkembang berdasarkan +Data Desa Center Provinsi Jawa Timur. Lokasi Pemerintah Desa yang +mendapatkan BKK Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa ditetapkan oleh +Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan skala prioritas dalam +Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019- +2024, berdasarkan usulan dari Pemerintah Kabupaten/Kota, dan atau +Pemerintah Desa melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). +5. STRATEGI +Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah +dirumuskan, maka diperlukan rumusan Strategi yang menjelaskan +bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. +Adapun strategi yang dilakukan dalam Program Pemberdayaan BUM Desa +adalah sebagai berikut: +a. Identifikasi dan pendataan BUM Desa; +b. Peningkatan Kapasitas Pengelola BUM Desa; +c. Pengembangan Unit Usaha BUM Desa secara tematik; +d. mengoptimalkan forum BUM Desa Provinsi dan Kabupaten untuk +melaksanakan koordinasi, konsolidasi, fasilitasi, dan konsultasi di +bidang kelembagaan, pengembangan Sumber Daya Manusia, +pengembangan usaha dan kemitraan; +e. Fasilitasi Permodalan melalui optimalisasi Dana Desa dan Stimulus +Modal Usaha sektor riil BUM Desa; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 5 - +f. dapat mendayagunakan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat +(TA-PM), Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD) +untuk mengembangkan ekonomi Desa melalui BUM; dan +g. Optimalisasi Klinik BUM Desa. +6. PRINSIP DASAR +a. Partisipatoris +Pengambilan keputusan menentukan penggunaan dana bantuan +melalui proses musyawarah dan mufakat dengan melibatkan unsur +terkait, agar keputusan yang diambil langsung berdampak dalam +peningkatan usaha BUM Desa untuk mensejahterakan masyarakat +desa. +b. Transparan dan Akuntabel +Pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka +pemulihan ekonomi dampak Covid-19 dilaksanakan secara transparan +dan dapat dipertanggungjawab kan sesuai dengan ketentuan yang +berlaku. +c. Keterpaduan +Pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka +pemulihan ekonomi dampak Covid-19 melibatkan berbagai unsur +sesuai ketentuan yaitu Pemerintah Desa, Pengurus BUM Desa, dan +Badan Permusyawaratan Desa. +d. Keberlanjutan +Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi +dampak Covid-19 pada dasarnya merupakan stimulus yang perlu terus +dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya, baik oleh pengurus BUM +Desa sebagai pengelola maupun oleh Pemerintah Desa. +e. Perspektif Gender +Dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa memberikan +kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk +mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam upaya mewujudkan +pemulihan ekonomi perdesaan. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 6 - +7. RUANG LINGKUP +Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi +dampak COVID-19 dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus Desa +kepada Pemerintah Desa yang dapat digunakan untuk lingkup kegiatan: +a. pengembangan permodalan BUM Desa; +b. peningkatan kualitas produk dan pemasaran usaha BUM Desa; +c. peningkatan kapasitas Organ BUM Desa; +d. peningkatan pelayanan BUM Desa kepada masyarakat; +e. pengembangan sarana prasarana usaha BUM Desa. +8. PENGANGGARAN +a. Alokasi BKK kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan BUM Desa +dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa +ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah +Provinsi Jawa Timur. Sedangkan Pemerintah Desa penerima BKK BUM +Desa wajib dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran +Pendapatan dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan +dan Belanja Desa sesuai dengan nilai bantuan keuangan khusus yang +ditetapkan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. +b. Penggunaan dari BKK kepada Pemerintah Desa untuk Pemberdayaan +BUM Desa sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) untuk dana +penyertaan modal dari Pemerintah Desa kepada Badan Usaha Milik +Desa, sedangkan untuk biaya operasional (belanja barang dan jasa) +sebesar 4% (empat persen). +c. Stake holder yang merupakan Anggota Tim Pembina BUM Desa Provinsi +Jawa Timur dapat memfasilitasi pengembangan modal kepada BUM +Desa yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program +Pemberdayaan BUM Desa. +d. Pemerintah Kabupaten/Kota Batu dapat mengalokasikan dana +pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan +Program Pemberdayaan BUM Desa atau melalui pola matching grant. +e. Pemerintah Desa memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi +pendampingan oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan +melanjutkan pembinaan/pemantauan pasca program kepada BUM +Desa. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 7 - +9. INDIKATOR KEBERHASILAN +Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan Program +Pemberdayaan BUM Desa, yaitu: +a. Tepat Sasaran +BUM Desa penerima bantuan adalah BUM Desa lokasi penerima BKK +Desa tahun berjalan; +b. Tepat Jumlah +Nilai BKK Desa digunakan 96% untuk penyertaan modal BUM Desa +dan 4% untuk biaya operasional Desa; +c. Tepat Manfaat +BUM Desa dapat memanfaatkan bantuan BKK Desa untuk +Pemberdayaan BUM Desa sesuai dengan rencana anggaran belanja BUM +Desa; +d. Tepat Administrasi +Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka pemulihan ekonomi +dampak Covid-19 dilaksanakan secara tepat administrasi sesuai +Pedoman Umum dan Petunjuk Teknik Operasional. +10. ORGANISASI PENGELOLA +a. Pengelola Tingkat Provinsi +Tugas dan Tanggungjawab Pemerintah Provinsi sebagai penanggung +jawab pelaksanaan program Pemberdayaan BUM Desa adalah: +1) menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional; +2) menetapkan lokasi dan alokasi anggaran Program Pemberdayaan +BUM Desa; +3) memfasilitasi pencairan BKK BUM Desa; +4) melakukan pembinaan pelaksanaan BKK BUM Desa; +5) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan; +6) menerima laporan pelaksanaan BKK BUM Desa dari Pemerintah +Desa yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten; dan +7) memberikan pengarahan kepada Tim Pembina BUM Desa Provinsi +Jawa Timur dalam melaksanakan Pemberdayaan BUM Desa di Jawa +Timur. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 8 - +b. Pengelola Tingkat Kabupaten/Kota +Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dalam +pelaksanaan BKK kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi +adalah: +1) memfasilitasi pelayanan administrasi dan operasional program +Pemberdayaan BUM Desa di Tingkat Kabupaten; +2) melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan +pencairan BKK Desa Program Pemberdayaan BUM Desa serta +menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; +3) melakukan pembinaan dalam pelaksanaan BKK BUM Desa; +4) memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan +Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa serta menyampaikan hasilnya +kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; +5) melaporkan hasil pelaksanaan dan penggunaan Bantuan +Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program BKK BUM Desa di +wilayahnya kepada Bupati dan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur; +dan +6) memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah terkait +pelaksanaan Program Pemberdayaan BUM Desa di tingkat +Kabupaten. +c. Pengelola Tingkat Desa +1) Pemerintah Desa +Tugas dan tanggung jawab pemerintah desa sebagai penerima BKK +BUM Desa adalah: +a) bersama BPD mengadakan musyawarah desa insidentil dengan +melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka penyusunan +kegiatan BKK BUM Desa; +b) mereview dan menyetujui Rencana Anggaran Biaya (RAB) +penggunaan BKK BUM Desa; +c) menetapkan BKK BUM Desa dalam anggaran +APBDesa/PAPBDesa; +d) menetapkan Peraturan Desa tentang tambahan Penyertaan +Modal melalui Bantuan Keuangan Khusus BUM Desa Provinsi +Jawa Timur; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 9 - +e) memiliki rekening atas nama Kas Pemerintah Desa di Bank Jawa +Timur, kecuali terdapat kesulitan/permasalahan geografis, +dapat di bank lain yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota; +f) menyusun proposal pencairan dan menyiapkan lampiran +dokumen pencairan; +g) mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa +Timur Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa +Provinsi Jawa Timur; +h) menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa +Timur; +i) melaksanakan BKK BUM Desa sesuai dengan ketentuan yang +berlaku dengan sebaik-baiknya, dan tidak melibatkan pemberi +BKK BUM Desa kedalam permasalahan hukum sebagai akibat +kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh +penerima BKK BUM Desa; +j) menjadi obyek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK BUM +Desa; +k) mengembalikan dana BKK BUMDesa ke Kas Daerah Provinsi +Jawa Timur, apabila terdapat temuan sebagai hasil pemeriksaan +pihak berwenang sebesar dana yang tidak dapat +dipertanggungjawabkan; +l) berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Timur mengenai +pelaksanaan BKK BUM Desa; +m) dapat melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kepada +BUM Desa pasca program; +n) menangani pengaduan masalah dalam pelaksanaan Program +Pemberdayaan BUM Desa; dan +o) melaporkan pertanggungjawaban BKK BUM Desa kepada +Gubernur Jawa Timur melalui Bupati/Walikota. +2) BUM Desa +Tugas dan tanggung jawab BUM Desa sebagai penerima BKK BUM +Desa, adalah: +a) menyusun rencana pengembangan usaha dan rencana anggaran +belanja BKK BUM Desa; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 10 - +b) melakukan pengajuan pencairan BKK BUM Desa kepada +Pemerintah Desa; +c) melaksanakan BKK BUM Desa dengan berpedoman pada +Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program +Pemberdayaan BUM Desa; dan +d) melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan +kegiatan kepada Pemerintah Desa. +11. MEKANISME KEGIATAN +a. Persiapan +1) Sosialisasi +Sosialisasi Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka +pemulihan ekonomi dampak COVID-19 diberikan kepada +Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pengelola BUM +Desa calon penerima BKK BUM Desa. +2) Orientasi +Orientasi Program Pemberdayaan BUM Desa dalam rangka +pemulihan ekonomi dampak COVID-19 diberikan kepada +Pemerintah Desa dan Pengelola BUM Desa penerima BKK BUM Desa +yang bertujuan untuk menjelaskan langkah langkah teknis +pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan BUM Desa. +b. Pelaksanaan +1) Pemerintah Desa membuat Dokumen Perencanaan dan +mengunggah di DDC pada laman +(https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id) (E-Proposal) serta +mengirim hard copy. +2) Pemerintah Desa membuat Dokumen Pencairan dan mengunggah di +DDC pada laman (https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id) (E- +Pencairan) BKK BUM Desa serta mengirim hard copy. +3) Pemerintah Desa membuat Dokumen Pertanggungjawaban dan +mengunggah di DDC pada laman +(https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id) (E-SPJ) BKK BUM +Desa serta mengirim hard copy. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 11 - +4) Pemerintah Desa membuat Dokumen Monitoring dan Evaluasi dan +mengunggah di DDC pada laman +(https://datadesacenter.dpmd.jatimprov.go.id) (E-Monev) BKK +BUM Desa serta mengirim hard copy. +5) Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan BKK-BUM +Desa kepada Gubernur Jawa Timur, difasilitasi oleh Pemerintah +Kabupaten/Kota dan dilengkapi persyaratan masing-masing +rangkap 4 (empat) sebagai berikut: +a) surat permohonan pencairan kepada Gubernur Jawa Timur +dari kepala desa, sesuai BKK-BUM Desa yang telah ditetapkan; +b) kwitansi asli bermaterai yang ditandatangani oleh kepala desa; +c) fotokopi rekening kas desa pada Bank Jatim atau Bank +Pemerintah lainnya yang dilegalisir dan dilampiri Surat +Pernyataan Kepala Desa tentang rekening resmi Pemerintah +Desa; +d) fotokopi KTP kepala desa dan bendahara desa/kaur keuangan +desa, dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku; +e) fotokopi Perdes Pendirian BUM Desa; +f) fotokopi Sertifikat Badan Hukum BUM Desa (Administrasi +Hukum Umum/AHU); +g) fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola BUM +Desa dan SK Direktur BUM Desa tentang karyawan BUM Desa; +h) menyerahkan Pakta Integritas bermaterai yang ditandatangani +oleh Kepala Desa dan Direktur BUM Desa; +i) fotokopi dokumen APBDes/PAPBDesa, sebagai bukti bahwa BKK +BUM Desa telah masuk kedalam dokumen penganggaran desa; +j) rencana Anggaran Biaya penggunaan BKK BUM Desa; dan +k) jadwal rencana kegiatan pelaksanaan BKK BUM Desa. +6) Realisasi +a) Pemerintah Desa wajib mentransfer 96% dana BKK BUM Desa +ke rekening BUM Desa paling lama 10 hari kerja setelah dana +efektif masuk ke rekening pemerintah desa; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 12 - +b) BUM Desa merealisasikan dan melaksanakan penggunaan BKK +BUM Desa berdasarkan rencana pengembangan usaha dan RAB +yang telah disepakati bersama pemerintah desa, berdasarkan +hasil musyawarah desa insidentil; +c) BUM Desa melaporkan hasil pelaksanaan realisasi BKK BUM +Desa kepada pemerintah desa. +7) Pertanggungjawaban +a) Pertanggungjawaban administrasi: +Pertanggungjawaban bagi pemberi bantuan, terdiri dari: +(1) surat Gubernur Jawa Timur perihal penyampaian pagu +definitif belanja Bantuan Keuangan Khusus BUM Desa +kepada Pemerintah Desa; +(2) pakta Integritas dari penerima BKK BUM Desa; +(3) bukti transfer berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) +atas pemberian BKK BUM Desa; dan +(4) laporan Realisasi Penggunaan Dana BKK BUM Desa. +Pertanggungjawaban bagi penerima bantuan: +Penerima BKK BUM Desa bertanggungjawab secara formal dan +material atas penggunaan BKK yang diterimanya, +pertanggungjawaban ini terdiri dari: +(1) surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur; +(2) laporan realisasi penggunaan BKK BUM Desa; +(3) surat pernyataan pertanggung-jawaban yang menyatakan +bahwa BKK yang diterima telah digunakan sesuai PEDUM +dan PTO BKK BUM Desa; +(4) dokumentasi foto tahapan pelaksanaan kegiatan; +(5) laporan pelaksanaan kegiatan; dan +(6) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai +peraturan perundang-undangan bagi penerima BKK BUM +Desa (Nota pembelian, kwitansi dan lain-lain). +Pertanggungjawaban ini merupakan objek pemeriksaan. +b) Pertanggungjawaban publik +Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui musyawarah +desa insidentil secara hybrid (daring/luring), dan +mempublikasikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 13 - +8) Pelestarian Program +a) pelestarian Program Pemberdayaan BUM Desa dikoordinasikan +oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa dalam +bentuk bimbingan teknis atau pendampingan terhadap BUM +Desa secara berkelanjutan; +b) Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa agar +mengembangkan prakarsa/inovatif/ kreatif guna menindak- +lanjuti pelestarian dan pengembangan Program Pemberdayaan +BUM Desa. +c) Dapat melaksanakan monitoring mandiri secara berkala +oleh BUM Desa melalui laman +(https://datadesacenter.jatimprov.go.id). +12. PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN +MASUKAN +a. Pembinaan +Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan BKK BUM Desa yang +bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berpedoman pada +ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta +peraturan pelaksanaannya. +b. Pengawasan +1) Pengawasan Publik +Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh +masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap +proses pelaksanaan BKK BUM Desa. Pengawasan publik bertujuan +untuk memastikan: +a) Seluruh proses pelaksanaan BKK BUM Desa sesuai ketentuan +yang ditetapkan; dan +b) Pelaksanaan BKK BUM Desa berjalan sesuai dengan +rencana kegiatan. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 14 - +2) Pengawasan Fungsional +merupakan pengawasan pelaksanaan BKK BUM Desa yang +dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/ atau +Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan dapat dilakukan secara +periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk memastikan +pengelola BKK BUM Desa telah melaksanakan amanat program +secara partisipatoris, transparan dan akuntabel. Gubernur Jawa +Timur dapat membentuk Tim untuk melakukan pembinaan dan +pengawasan kegiatan BKK BUM Desa Provinsi Jawa Timur. +c. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan +Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai leading sector pelaksana +Program BKK Pemberdayaan BUM Desa memberikan ruang partisipasi +bagi publik untuk menampung saran, masukan dan pengaduan dari +masyarakat melalui: +1) Website : www.dpmd.jatimprov.go.id +2) Email: dpmd@jatimprov.go.id +3) Facebook: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa +Timur +4) Instagram: dpmdjatim +5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten +setempat/Kota Batu +6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa +Timur Jl. A Yani 152 C Surabaya Telp /Fax (031) 8292591, 8273699, +8292524. +13. PENUTUP +Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan Kegiatan +Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam rangka Pemulihan +Ekonomi dampak Covid-19 Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, +pelaksanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 15 - +Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional +yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur dan merupakan +bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. +GUBERNUR JAWA TIMUR, +ttd. +KHOFIFAH INDAR PARAWANSA +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) LAMPIRAN III +PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR +NOMOR 27 TAHUN 2023 +TENTANG +PERUBAHAN ATAS PERATURAN +GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022 +TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM +PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN +DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN +EKONOMI DI PROVINSI JAWA TIMUR +PROGRAM DESA BERDAYA PROVINSI JAWA TIMUR +“Pengembangan Desa Tematik Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif Dan Produktif +Berbasis BUM Desa” +1. LATAR BELAKANG +Menghadapi pandemi Covid-19 yang dimulai sejak awal tahun 2020, +menjadikan Desa semakin mendapatkan beban yang berat dalam +menjalankan roda pembangunan. Pemerintah berupaya mengantisipasi +dampak Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan yang dapat memperkuat +sendi-sendi ekonomi melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Bantuan +Langsung Tunai (BLT) dan penguatan kesehatan masyarakat desa dalam +mencegah penyebaran Covid-19. +Secara lebih spesifik tergambarkan bahwa sendi-sendi ekonomi +hampir di semua wilayah desa telah mengalami keterpurukan yang +berimbas terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Mata +pencaharian warga desa di berbagai sektor, secara nyata terdampak atas +kondisi pandemi Covid 19 ini. Dalam kondisi demikian, Pemerintah Provinsi +Jawa Timur tidak tinggal diam dan berupaya mengatasi kondisi tersebut +melalui berbagai program, salah satunya tertuang dalam Jatim Satya yang +merupakan program ikon penanggulangan kemiskinan perdesaan untuk +mewujudkan Nawa Bhakti Satya, yaitu Bhakti-7: Jatim Berdaya yang +berorientasi pada ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, +BUM Desa dan mendorong terciptanya Desa mandiri. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 2 - +Di sisi yang lain dipahami bahwa keberadaan Desa merupakan +penyangga kehidupan masyarakat yang lebih luas terutama wilayah +perkotaan. Untuk itu patut dipastikan adanya kegiatan yang dapat +menggairahkan kembali kehidupan perekonomian desa melalui program +yang secara taktis dan strategis dapat dikembangkan dengan basis potensi +dan sumberdaya desa. +Dalam upaya menjawab problematika di atas, maka diperlukan +inovasi Program Desa Berdaya: Pengembangan Desa Tematik Melalui +Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa yang dapat +mendorong kemampuan desa untuk bangkit kembali. Kegiatan ini +merupakan peluang inovatif untuk mendorong kebangkitan perekonomian +desa secara kreatif agar terus mampu bersaing dan meraih keunggulan +sekaligus mampu mempertahankan kemandirian desa. Tidak berhenti pada +kemandirian desa, sesungguhnya upaya menjaga keberlanjutan +kemandirian desa merupakan nilai kemampuan yang lebih penting untuk +dipertahankan, salah satunya melalui model pengembangan ekonomi ini. +Hal ini selaras dengan pencapaian tujuan SDGs Desa ke-8 yaitu +Pertumbuhan ekonomi Desa merata, SDGs Desa ke-9 yaitu infrastruktur +dan inovasi Desa sesuai kebutuhan dan SDGs Desa ke-10 yaitu Desa tanpa +kesenjangan. +2. KETENTUAN UMUM +a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat +APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa +Timur. +b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB +Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang +ditetapkan dengan Peraturan Desa. +c. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Program Desa Berdaya adalah dana +BKK yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah Provinsi +Jawa Timur untuk pelaksanaan Program Desa Berdaya. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 3 - +d. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah +badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh +Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan +Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha +lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. +e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa +Timur adalah pengelola Program Desa Berdaya di tingkat Provinsi. +f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota +adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang +pemberdayaan masyarakat dan desa yang berada di Kabupaten/Kota. +g. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA +adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang +disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan +dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam +APBDesa. +h. Jatim Satya yang merupakan program ikon penanggulangan +kemiskinan perdesaan untuk mewujudkan Nawa Bhakti Satya, yaitu +Bhakti 7: Jatim Berdaya "Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan +berbasis UMKM, koperasi, BUMDesa dan mendorong terciptanya Desa +mandiri". +i. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat +KPMD adalah unsur masyarakat Desa yang dipilih oleh Desa dan +ditetapkan oleh kepala Desa untuk menumbuhkan dan +mengembangkan serta menggerakan prakarsa, partisipasi dan +swadaya gotong royong. +j. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang +mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan +rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan +Pemerintah Daerah. +k. Kreatif, Inovatif dan Produktif adalah konsep perekonomian yang +dikembangkan berdasarkan pada unsur kreatifitas yang berpotensi +menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian desa +yang lebih mengedepankan ide, tindakan kreatif dan pengetahuan +masyarakat desa berbasis potensi dan sumberdaya yang dimiliki +dalam menggerakkan ekonomi desa yang berkelanjutan. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 4 - +l. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama +lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara +pemerintahan desa yang dalam Program Desa Berdaya selaku +penanggungjawab kegiatan di tingkat desa. +m. Pengembangan Desa Tematik adalah strategi pengembangan ekonomi +desa yang berbasis potensi sumberdaya desa yang memiliki ciri khas +tertentu. +n. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam +penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam +Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam +pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis +dan unsur kewilayahan. +o. Program Desa Berdaya adalah program pemberdayaan masyarakat +desa dalam pengembangan desa tematik yang mengedepankan aspek +kreatif, inovatif dan produktif berbasis Bum Desa untuk memperkuat +perekonomian desa. +p. Sustainable Development Goals (SDG's) Desa adalah agenda +pembangunan desa yang merujuk pada agenda pembangunan global +yang berkelanjutan dengan memuat 18 tujuan, yaitu: desa tanpa +kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, +pendidikan desa berkualitas, keterlibatan perempuan desa, desa layak +air bersih dan sanitasi, desa berenergi bersih dan terbarukan, +pertumbuhan ekonomi desa merata, infrastruktur dan inovasi desa +sesuai kebutuhan, desa tanpa kesenjangan, kawasan permukiman +desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi desa sadar +lingkungan, desa tanggap perubahan iklim, desa peduli lingkungan +laut, desa peduli lingkungan darat, desa damai berkeadilan, kemitraan +untuk pembangunan desa dan kelembagaan desa dinamis dan budaya +desa adaptif. +q. Tenaga Konsultan Program Desa Berdaya adalah tim yang dibentuk +dan ditetapkan melalui keputusan Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur +yang bertugas membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa +Provinsi Jawa Timur dalam teknis pelaksanaan Program Desa Berdaya +di tingkat Provinsi. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 5 - +r. Tim Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi Program desa Berdaya adalah +tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa +Timur yang bertugas membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan +Desa Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya +di tingkat Provinsi. +s. Tim Kerja Desa adalah tim pelaksana Program Desa Berdaya di tingkat +desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. +t. Tim Kerja Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab, +Sekertaris desa sebagai pengarah, Bendahara Desa sebagai pengelola +administrasi keuangan desa, Kaur/Kasi yang membidangani sebagai +koordinator tim kerja desa, Pelaksana Operasional BUM Desa sebagai +pengelola hasil Program Desa Berdaya, Content Creator sebagai +pelaksana branding hasil produk Desa Berdaya yang bisa diambil dari +unsur perangkat/BUM Desa/Masyarakat. +3. MAKSUD DAN TUJUAN +Maksud Program Desa Berdaya adalah untuk pemulihan dan +memperkuat perekonomian desa dengan Pengembangan Desa Tematik +Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa, dalam +rangka mempertegas legalisasi status desa mandiri dengan +mengoptimalkan potensi dan sumberdaya desa untuk mewujudkan desa +berdaya. +Program Desa Berdaya memiliki tujuan sebagai berikut: +a. Menumbuhkan inovasi produk (barang dan/ jasa) berbasis potensi dan +sumberdaya yang dimiliki secara kreatif dan berkelanjutan sehingga +mampu menggerakkan perekonomian desa; +b. Memunculkan produk ikonik desa yang khas berbasis inovasi yang +dikuatkan melalui economic branding; +c. Mengoptimalkan penggunaan Dana Desa untuk menguatkan ikon +desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan +kesejahteraan masyarakat desa; dan +d. Menciptakan praktik keteladanan (good practices) sehingga mampu +menginspirasi desa-desa yang lain. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 6 - +4. SASARAN +Sasaran Program Desa Berdaya adalah: +a. Desa yang mempunyai status kemajuan dan kemandirian desa sebagai +Desa Mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Desa Pembangunan +Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 80 +Tahun 2022 Tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun +2022. +b. Lokasi Program Desa Berdaya ditetapkan dengan Surat Gubernur +Jawa Timur. +5. STRATEGI +Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah +dirumuskan, maka diperlukan rumusan strategi yang menjelaskan +bagaimana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun +strategi yang dilakukan dalam Program Desa Berdaya adalah sebagai +berikut: +a. Pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Berdaya kepada +Desa Mandiri yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Gubernur; +b. Memberikan ruang kepada Desa untuk menggunakan dana BKK +sesuai dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional +Program Desa Berdaya; +c. Melakukan pendampingan dan coaching clinic kepada Desa sasaran +terkait dengan hal teknis dan substanti program; +d. Mendayagunakan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) +dalam memfasilitasi pelaksanaan program Desa Berdaya di tingkat +Desa; dan +e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. +6. PRINSIP DASAR +a. Partisipatif +Pengambilan keputusan menentukan penggunaan dana bantuan +untuk mewujudkan pengembangan desa tematik (iconic) melalui +economic branding dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat +yang mengedepankan keterlibatan masyarakat secara inklusif, agar +keputusan yang diambil bersifat konsensus. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 7 - +b. Transparan dan Akuntabel +Pelaksanaan Program Desa Berdaya dilakukan secara transparan dan +dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. +c. Keterpaduan +Pelaksanaan Program Desa Berdaya melibatkan berbagai unsur sesuai +ketentuan yaitu Pemerintah Desa, BPD, BUM Desa, kelembagaan desa +serta elemen masyarakat. +d. Keberlanjutan +Memberikan jaminan bahwa Program Desa Berdaya dapat terus +dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangkan dengan +dukungan kegiatan yang tertuang dalam perencanaan pembangunan +desa dan APB Desa, tugas dan fungsi lembaga, serta produk hukum +desa. +e. Perspektif Gender +Program Desa Berdaya dilaksanakan dengan mengintegrasikan +penyadaran dan kepedulian gender yaitu tidak ditentukan hanya +karena perbedaan normatif biologis tetapi oleh lingkungan ekonomi, +sosial dan budaya. Fokus sasaran program dengan menempatkan +perempuan sebagai pusat perhatian, diposisikan sebagai pelaku +(subyek) dengan meningkatkan perannya (gender role) dalam hal +akses, kesempatan, partisipasi, pengalaman, asipirasi, potensi, +kebutuhan dan kearifan lokal. +7. RUANG LINGKUP +Program Desa Berdaya dilakukan melalui Bantuan Keuangan Khusus +(BKK) Desa yang digunakan untuk lingkup kegiatan: +a. Mengidentifikasi embrio kegiatan ekonomi desa yang didukung potensi +dan sumber daya desa; +b. Merealisasikan dan mengembangkan embrio kegiatan ekonomi desa +secara Kreatif, Inovatif dan Produktif; +c. Melakukan branding hasil produk Desa Berdaya dengan membuat +konten kreatif dan aktivitas publikasi produk Desa Berdaya sehingga +mampu menjadi ikon desa; dan +d. Mempopulerkan ikon desa melalui kegiatan launching. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 8 - +8. PENGANGGARAN +a. Alokasi BKK Desa untuk program Desa Berdaya dari Pemerintah +Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Desa ditetapkan dalam +Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa +Timur. Sedangkan Pemerintah Desa penerima BKK Desa Berdaya +wajib dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan +dan Belanja Desa atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja +Desa sesuai dengan nilai BKK yang ditetapkan dari Pemerintah +Provinsi Jawa Timur. +b. Penggunaan dana BKK Desa Desa Berdaya minimal sebesar 90% +(sembilan puluh persen) untuk kegiatan Pengembangan Desa Tematik +Melalui Ekonomi Kreatif, Inovatif dan Produktif Berbasis BUM Desa, +sedangkan untuk biaya operasional maksimal sebesar 10% (sepuluh +persen). +c. Pemerintah Kabupaten dapat mengalokasikan dana pendukung yang +dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan Program Desa Berdaya. +d. Pemerintah Desa dapat memberikan dukungan sekaligus +mensinergikan kegiatan program Desa Berdaya dengan kegiatan lain +yang bersumber dari APB Desa. +9. INDIKATOR KEBERHASILAN +Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui hasil pelaksanaan +Program Desa Berdaya, yaitu: +1. Tepat Sasaran +Desa penerima BKK Desa Berdaya sebagaimana ditetapkan melalui +Surat Gubernur pada tahun berjalan. +2. Tepat Jumlah +Nilai BKK Desa senilai Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) +digunakan minimal 90% untuk merealisasikan produk Desa Berdaya +dan maksimal 10% untuk biaya operasional desa. +3. Tepat Manfaat +Desa memanfaatkan bantuan BKK Program Desa Berdaya untuk +peningkatan perekonomian masyarakat desa. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 9 - +4. Tepat Administrasi +Program Desa Berdaya dilaksanakan secara tepat administrasi sesuai +Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional. +10. ORGANISASI PENGELOLA +a. Dinas PMD Provinsi Jawa Timur +Tugas dan tanggungjawab Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai +penanggung jawab pelaksanaan Program Desa Berdaya adalah: +1) Menetapkan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional; +2) Menetapkan lokasi dan alokasi anggaran; +3) Memfasilitasi Pencairan BKK Program Desa Berdaya; +4) Melakukan pembinaan pelaksanaan Program Desa Berdaya; +5) Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program +Desa Berdaya; +6) Menerima laporan pelaksanaan Program Desa Berdaya dari +Pemerintah Desa yang difasilitasi Pemerintah Kabupaten; dan +7) Mengelola administrasi dan Sistem Informasi dalam rangka +menjalankan Program Desa Berdaya. +b. Tenaga Ahli Program Desa Berdaya +Tugas dan tanggung jawab Tenaga Ahli dalam pelaksanaan Program +Desa Berdaya adalah: +1) Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi +Jawa Timur dalam menyusun bahan kebijakan Program Desa +Berdaya; +2) Menyusun instrumen identifikasi fasilitasi monev Program Desa +Berdaya bersama-sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan +Desa Provinsi Jawa Timur; +3) Memberikan masukan dan rekomendasi untuk kegiatan Program +Desa Berdaya; +4) Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi +Jawa Timur dalam melaksanakan tugas pendampingan, +pembinaan dan pengawasan kegiatan Program Desa Berdaya +sebagai narasumber pelaksanaan kegiatan dan jika diperlukan +dapat mewakili Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa +Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 10 - +5) Membantu pelaksanaan teknis Program Desa Berdaya; +6) Membantu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program +Desa Berdaya; +7) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan +Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur. +c. Tenaga Konsultan Program Desa Berdaya +Tugas dan tanggung jawab tenaga konsultan dalam pelaksanaan +Program Desa Berdaya adalah: +1) Membantu melakukan review Pedoman Umum dan Petunjuk +Teknis Operasional Program Desa Berdaya; +2) Membantu melaksanakan Pra Sosialisasi Program Desa Berdaya; +3) Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi +Jawa Timur dalam pelaksanaan teknis Program Desa Berdaya; +4) Bersama sama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa +Provinsi Jawa Timur menyusun Instrumen Identifikasi Fasilitasi +monev Program Desa Berdaya; +5) Memberikan masukan, arahan dan rekomendasi untuk kegiatan +Program Desa Berdaya; +6) Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi +Jawa Timur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan +kegiatan Desa Berdaya; +7) Membantu melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Program +Desa Berdaya; +8) Mengkoordinir Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) +diwilayah tugasnya; +9) Melaksanakan verifikasi dokumen pencairan BKK Desa Program +Desa Berdaya; +10) Memfasilitasi, mengawasi dan mengendalikan proses pencairan +BKK Desa Program Desa Berdaya; +11) Membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi +Jawa Timur dalam memfasilitasi pengaduan dan penanganan +masalah Program Desa Berdaya; +12) Melaporkan secara periodik perkembangan kegiatan kepada +Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur +melalui aplikasi EMKP; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 11 - +13) Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan +Pertanggungjawaban (LPJ) BKK Desa Program Desa Berdaya; +14) Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Dinas +Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur; +15) Melaksanakan tugas sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk +Operasional Program Desa Berdaya; +16) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan +Masyarakat dan Desa +d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota +Tugas dan tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa +Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program Desa Berdaya dari +Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa adalah: +1) Memfasilitasi pelayanan administrasi dan operasional Program +Desa Berdaya di tingkat Kabupaten; +2) Melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan +pencairan BKK Program Desa Berdaya serta menyampaikan +hasilnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa +Provinsi Jawa Timur; +3) Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan +Program Desa Berdaya terkait dengan Dokumen Perencanaan +Pembangunan Desa; +4) Memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan +Pertanggungjawaban (LPJ) Program Desa Berdaya serta +menyampaikan hasilnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat +dan Desa Provinsi Jawa Timur; +5) Melaporkan hasil pelaksanaan Program Desa Berdaya di +wilayahnya kepada Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat +dan Desa Provinsi Jawa Timur; +6) Memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah terkait +pelaksanaan Program Desa Berdaya di tingkat Kabupaten. +e. Pengelola Tingkat Desa +1) Pemerintah Desa +Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pelaksanaan +Program Desa Berdaya, adalah: +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 12 - +a) Menyelenggarakan Sosialisasi Program Desa Berdaya dengan +melibatkan pemangku kepentingan dalam rangka +melaksanakan kegiatan Desa Berdaya; +b) Memasukkan BKK Program Desa Berdaya dalam anggaran +(APBDesa/PAPBDesa); +c) Mensinergikan kegiatan Desa Berdaya dengan kegiatan lain +yang tertuang dalam APB Desa; +d) Menyusun dan mengajukan proposal dan dokumen pencairan +beserta lampirannya kepada Gubernur Jawa Timur Melalui +Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa +Timur; +e) Melaksanakan kegiatan Program Desa Berdaya sesuai dengan +ketentuan yang berlaku dengan sebaik-baiknya, dan tidak +melibatkan pemberi BKK Program Desa Berdaya kedalam +permasalahan hukum sebagai akibat kelalaian dan perbuatan +melawan hukum yang dilakukan oleh penerima BKK Program +Desa Berdaya; +f) Menjadi obyek pemeriksaan terkait pemanfaatan BKK Program +Desa Berdaya; +g) Mengembalikan dana BKK Program Desa Berdaya ke Kas +Daerah Provinsi Jawa Timur, apabila terdapat temuan sebagai +hasil pemeriksaan aparat penegak hukum sebesar dana yang +tidak dapat dipertanggungjawabkan; +h) Melaporkan pertanggungjawaban BKK Program Desa Berdaya +kepada Gubernur JawaTimur melalui bupati/walikota; +i) Mempedomani Peraturan Gubernur Jawa Timur dan ketentuan +pelaksanaan BKK Program Desa Berdaya. +2) Tim Kerja Desa +Tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Desa sebagai pelaksana +Program Desa Berdaya, adalah: +a) Mengidentifikasi embrio kegiatan ekonomi desa yang didukung +potensi dan sumber daya desa; +b) Melakukan sinergisitas kegiatan Program Desa Berdaya dengan +Perencanaan pembangunan Desa. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 13 - +c) Menyiapkan proposal dan dokumen pencairan berserta +lampiranya. +d) Merealisasikan dan mengembangkan embrio kegiatan ekonomi +desa secara Kreatif, Inovatif dan Produktif; +e) Melakukan branding atas produk Desa Berdaya. +f) Melakukan launching produk Desa Berdaya. +g) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Desa +Berdaya serta menyampaikan hasilnya kepada Gubernur Jawa +Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa +Provinsi Jawa Timur. +h) Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program +Desa Berdaya dalam forum musyawarah desa. +i) Mengirim Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Desa +Berdaya serta menyampaikan hasilnya kepada Gubernur Jawa +Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa +Provinsi Jawa Timur. +3) KPMD +Tugas dan tanggung jawab KPMD sebagai fasilitator Program Desa +Berdaya di tingkat desa, adalah: +a) Memfasilitasi identifikasi embrio kegiatan ekonomi desa yang +didukung potensi dan sumber daya desa; +a) Memfasilitasi sinergisitas kegiatan Program Desa Berdaya +dengan Perencanaan pembangunan Desa. +b) Memfasilitasi penyusunan proposal dan dokumen pencairan +berserta lampiranya. +c) Memfasilitasi realisasi dan pengembangan embrio kegiatan +ekonomi desa secara Kreatif, Inovatif dan Produktif; +d) Memfasilitasi branding atas produk Desa Berdaya +e) Memfasilitasi launching produk Desa Berdaya. +f) Memfasilitasi penyusunan dan pengiriman Laporan +Pertanggungjawaban (LPJ) Program Desa Berdaya serta +menyampaikan hasilnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui +Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa +Timur. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 14 - +11. MEKANISME KEGIATAN +a. Persiapan +1) Sosialisasi Tingkat Provinsi +Sosialisasi Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas +Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang +bertujuan memberikan pemahaman, penyamaan persepsi dan +membangun komitmen bersama tentang pelaksanaan Program Desa +Berdaya. +2) Pra-Sosialisasi Desa +Pra-Sosialisasi Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas PMD +Provinsi Jawa Timur ditujukan kepada Pemerintah Desa lokasi +sasaran program yang bertujuan memberikan pemahaman, +penyamaan persepsi dan membangun komitmen bersama tentang +pelaksanaan Program Desa Berdaya di Desa. +3) Pembekalan KPMD +Pembekalan KPMD Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas +PMD Provinsi Jawa Timur difasilitasi oleh Tenaga Ahli dan +Konsultan Program Desa Berdaya yang diberikan kepada KPMD +desa sasaran Program yang bertujuan memberikan pemahaman dan +keterampilan kepada KPMD dalam memfasilitasi pelaksanaan dan +keberhasilan Program Desa Berdaya. +4) Rapat Koordinasi Provinsi +Rapat yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat +dan Desa Provinsi jawa Timur dalam rangka kordinasi pelaksanaan, +evaluasi dan monitoring program Desa Berdaya. +5) Coaching Clinic +Coaching clinic adalah proses fasilitasi yang dilaksanakan oleh +Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur +yang bertujuan memberikan penguatan substansi Program Desa +Berdaya kepada pelaksana Program Desa Berdaya dan dilaksanakan +secara daring atau luring. Dalam Coaching clinic juga dilakukan +Pembekalan Program Desa Berdaya bagi KPMD yang bertujuan +memberikan pembekalan teknis dan substantif. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 15 - +b. Perencanaan Kegiatan +1) Sosialisasi Desa +Sosialisasi Desa adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan +pemahaman, penyamaan persepsi dan membangun komitmen +bersama tentang pelaksanaan Program Desa Berdaya. Sosialisasi +Desa dilaksanakan dalam forum musyawarah. +2) Pemetaan embrio kegiatan ekonomi dan sumber daya pendukung +serta inovasi. +Tim Kerja Desa melakukan pemetaan Embrio kegiatan Ekonomi dan +Sumberdaya Pendukung, memunculkan inovasi dan menetapkan +kegiatan pengembangan desa tematik berbasis potensi dan +sumberdaya desa yang khas. +c. Pelaksanaan Kegiatan +1) Orientasi +Orientasi Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas +Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang +bertujuan untuk mematangkan usulan kegiatan dan sinergisitas +pelaksanaan program, memaparkan skema inovasi embrio kegiatan +ekonomi serta mematangkan proposal dan RAB kegiatan. +2) Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ +Bimtek Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas +Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur kepada +Sekretaris Desa dan Bendahara Desa yang bertujuan untuk +memberikan keterampilan teknis penyusunan LPJ. +3) Bimbingan Teknis Content Creator +Bimtek Program Desa Berdaya dilaksanakan oleh Dinas +Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur kepada +Content Creator dan KPMD yang bertujuan untuk memberikan +keterampilan teknis pembuatan konten kreatif. +4) Penyusunan Proposal, RAB dan Dokumen Pencairan BKK +Penyusunan Proposal, RAB dan Dokumen Pencairan BKK dilakukan +oleh Tim Kerja Desa yang bertujuan memberikan gambaran kegiatan +pelaksanaan Program Desa Berdaya secara utuh dan sistematis, +memberikan gambaran Rencana Anggaran dan Biaya pelaksanaan +Program Desa Berdaya serta menyusun dokumen pencairan BKK. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 16 - +5) Realisasi Produk +Tim Kerja Desa Program Desa Berdaya melaksanakan penggunaan +BKK Program Desa Berdaya berdasarkan rencana kegiatan yang +telah ditetapkan oleh pemerintah desa. Realisasi produk hasil +program Desa Berdaya adalah kegiatan merealisasikan produk +sebagai ikon desa. +6) Product branding +Product branding adalah aktivitas publikasi untuk mempopulerkan +produk hasil program Desa Berdaya sehingga mampu menjadi ikon +desa. +7) Launching produk hasil program Desa Berdaya +Launching produk hasil program Desa Berdaya adalah rangkaian +kegiatan untuk mempopulerkan produk ikon hasil program Desa +Berdaya. Kegiatan ini untuk mengenalkan kegiatan desa tematik +kepada masyarakat luas dengan tujuan memberikan informasi +tentang kegiatan yang ditawarkan dan keunggulannya dengan +harapan dapat menarik perhatian. +d. Pertanggungjawaban +1) Pertanggungjawaban Publik +Pertanggungjawaban publik dilakukan melalui forum desa dalam +bentuk rapat pertanggungjawaban yang dilaksanakan Pemerintah +Desa dan difasilitasi oleh KPMD. +2) Pertanggungjawaban Administratif +Pertanggungjawaban bagi penerima bantuan secara formal dan +material atas penggunaan bantuan yang diterima. +Pertanggungjawaban administratif paling lambat diterima pemberi +bantuan paling lambat akhir tahun anggaran +Pertanggungjawaban bagi pemberi bantuan, terdiri dari: +a) Surat Gubernur Jawa Timur perihal penyampaian pagu definitif +belanja Bantuan Keuangan Khusus Program Desa Berdaya +kepada Pemerintah Desa; +b) Pakta Integritas dari penerima BKK Program Desa Berdaya; +c) Bukti transfer berupa Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) +atas pemberian BKK Program Desa Berdaya; dan +d) Laporan Realisasi Penggunaan Dana BKK Program Desa +Berdaya. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 17 - +Pertanggungjawaban bagi penerima bantuan, terdiri dari: +a) Surat pengantar kepada Gubernur Jawa Timur; +b) Laporan realisasi penggunaan BKK Program Desa Berdaya; +c) Surat pernyataan pertanggung-jawaban yang menyatakan bahwa +BKK yang diterima telah digunakan sesuai Pedoman Umum dan +Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Berdaya; +d) dokumentasi foto tahapan pelaksanaan kegiatan; +e) laporan pelaksanaan kegiatan; +f) bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan +perundang-undangan bagi penerima BKK Program Desa Berdaya +(Nota, kwitansi dan lain-lain); dan +g) pertanggungjawaban penerima BKK Program Desa Berdaya +merupakan objek pemeriksaan. +e. Keberlanjutan Program +Pelestarian Program Desa Berdaya diharapkan menjadi komitmen +bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, +Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat Desa. +12. PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENANGANAN PENGADUAN, SARAN +MASUKAN +a. Pembinaan +Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan BKK Program Desa +Berdaya yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, +berpedoman pada ketentuan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 +tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Pembinaan kegiatan +BKK Program Desa Berdaya dilakukan oleh DPMD Provinsi Jawa +Timur. +b. Pengawasan +1) Pengawasan Publik +Pengawasan publik adalah pengawasan yang dilakukan oleh +masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung terhadap +proses pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya. Pengawasan +publik bertujuan untuk memastikan: +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 18 - +a) Seluruh proses pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya +sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan +b) Pelaksanaan kegiatan Program Desa Berdaya berjalan sesuai +dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. +2) Pengawasan Fungsional +Merupakan pengawasan pelaksanaan kegiatan Program Desa +Berdaya yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan/ +atau Inspektorat Kabupaten/Kota. Pengawasan dapat dilakukan +secara periodik atau dalam waktu-waktu tertentu untuk +memastikan pelaksana kegiatan Program Desa Berdaya telah +melaksanakan amanat program secara partisipatif, transparan dan +akuntabel. +c. Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan +Dinas PMD Provinsi Jawa Timur sebagai Pelaksana Program Desa +Berdaya memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menampung +saran, masukan dan pengaduan dari masyarakat melalui: +1) Website : www.dpmd.jatimprov.go.id +2) Email : info.dpmd@jatimprov.go.id +3) Instagram : dpmdjatim +4) Facebook : Dinas Pembemberdayaan Masyarakat dan Desa +5) Twiter : dpmdjatim +6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten setempat. +7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur +Jl. A. Yani 152-C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, +8292524. +13. PENUTUP +Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan Kegiatan +Program Desa Berdaya, mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan, +pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan keberlanjutan +program. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 19 - +Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional +yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur dan merupakan +bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. +GUBERNUR JAWA TIMUR, +ttd. +KHOFIFAH INDAR PARAWANSA +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) LAMPIRAN IV +PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR +NOMOR 27 TAHUN 2023 +TENTANG +PERUBAHAN ATAS PERATURAN +GUBERNUR NOMOR 20 TAHUN 2022 +TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM +PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN +DESA DALAM RANGKA PEMULIHAN +EKONOMI PROVINSI JAWA TIMUR +PROGRAM SINAU NANG NDESO (SINANDO) PROVINSI JAWA TIMUR +1. LATAR BELAKANG +Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa +disebutkan bahwa salah satu sumber pendapatan desa adalah Bantuan +Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan +Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. +Sebagaimana visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa +Timur, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) +Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, yaitu perwujudan visi untuk +mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan +berakhlak dengan tata Kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif +melalui kerja bersama dan semangat gotong royong, dengan melaksanakan +misi melalui upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dengan mendorong +pemberdayaan pemerintah desa dan usaha-usaha ekonomi di pedesaan. +Sinau nang ndeso (SINANDO) dalam rangka penanganan dampak corona +virus disease 2019 (COVID-19) salah satunya diimplementasikan melalui +pelatihan guna peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk +meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 2 - - 2 - +Program SINANDO diharapkan sebagai upaya percepatan +pemulihan ekonomi perdesaan pasca pandemi COVID-19 di Jawa Timur +dalam bentuk stimulasi berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha +ekonomi perdesaan yang terlibat dalam mata rantai distribusi +perekonomian (supply chain). Pada tahun 2023 kegiatan SINANDO +bertransformasi dari yang semula berorientasi kepada keluaran (output) +menjadi berorientasi pada hasil (outcame) atau bahkan bisa sampai pada +level dampak (impact). Hal ini dilakukan agar kegiatan SINANDO dapat +dilakukan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini diharapkan dapat +mendorong dan mengungkit berkembangnya usaha-usaha ekonomi +pedesaan sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa +dan mendorong terciptanya Produk Unggulan Desa (PUD). +2. KETENTUAN UMUM +a. Sinau Nang nDeso yang selanjutnya disebut SINANDO adalah kegiatan +pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya +manusia pelaku usaha ekonomi perdesaan dalam rangka meningkatkan +produktifitasnya. +b. Pelaku Usaha Ekonomi perdesaan adalah individu/kelompok usaha +ekonomi perdesaan yang telah melakukan transaksi ekonomi. +c. Produk Unggulan Desa (PUD) adalah produk unggulan yang dihasilkan +oleh usaha ekonomi perdesaan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. +d. Desa adalah desa dan desa adat atau sebutan lainnya yang selanjutnya +disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas +wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan +pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan +Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang +diakui dan dihormarti dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan +Republik Indonesia. +e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut +Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur pelaksana +urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di +Provinsi Jawa Timur. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 3 - - 3 - +f. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan kemandirian +dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, +sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta +memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, +kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan +prioritas kebutuhan masyarakat desa. +g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lainnya dibantu +perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. +h. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di +Provinsi Jawa Timur. +i. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. +3. MAKSUD DAN TUJUAN +Kegiatan SINANDO dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi desa +pasca pandemi COVID-19 dimaksudkan untuk memberikan stimulasi +berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha ekonomi perdesaan yang +terlibat dalam mata rantai distribusi perekonomian (supply chain). +Tujuan SINANDO adalah: +a. Membantu percepatan pemulihan ekonomi perdesaan pasca pandemi +COVID-19 di Jawa Timur; +b. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia pelaku usaha ekonomi +perdesaan; +c. Meningkatkan kapasitas produktivitas usaha ekonomi perdesaan; +d. Memberikan stimulus ketrampilan kepada pelaku usaha untuk inovasi +usaha dan peningkatan kapasitas produksi; +e. Meningkatkan pemberdayaan dan menggerakkan Usaha Ekonomi +Perdesaan; dan +f. Mendorong terciptanya Produk Unggulan Desa (PUD). +4. SASARAN +Sasaran Sinau Nang nDeso dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi +pasca pandemi COVID-19 adalah individu/kelompok usaha ekonomi +perdesaan yang telah melakukan transaksi ekonomi. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 4 - - 4 - +5. STRATEGI +Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, +maka diperlukan rumusan strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan +dan sasaran yang telah ditetapkan akan dicapai. Adapun strategi yang +dilakukan dalam SINANDO adalah sebagai berikut: +a. Identifikasi dan pendataan pelaku usaha ekonomi perdesaan yang +bertransaksi ekonomi; +b. Peningkatan ketrampilan pelaku usaha ekonomi perdesaan; +c. Meningkatkan kapasitas produktivitas usaha ekonomi perdesaan; +d. Pengembangan usaha ekonomi perdesaan dapat dilakukan secara +tematik; +e. Mendorong terciptanya Produk Unggulan Desa (PUD); dan +f. Optimalisasi Gerai Restorasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi +Masyarakat (GARASI-PUEM). +6. PRINSIP DASAR +a. Partisipatoris +SINANDO dapat diikuti oleh semua pelaku usaha ekonomi perdesaan +untuk dapat meningkatkan ketrampilan dalam pengembangan +usahanya +b. Transparansi dan akuntabel +Pelaksanaan Sinau Nang nDeso dalam rangka percepatan pemulihan +ekonomi perdesaan pasca COVID-19 dilaksanakan secara transparan +dan dapat dipertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang +berlaku +c. Keterpaduan +Pelaksanaan Sinau Nang Ndeso dalam rangka percepatan pemulihan +ekonomi perdesaan pasca COVID-19 melibatkan berbagai unsur yaitu +Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, +Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga +Ekonomi Desa, Media, Individu/Kelompok pelaku usaha ekonomi +perdesaan +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 5 - - 5 - +d. Keberlanjutan +SINANDO dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi perdesaan +pasca COVID-19 pada dasarnya merupakan salah satu langkah yang +perlu dikembangkan dan dijaga keberlanjutannya, untuk peningkatan +usaha ekonomi perdesaan; +e. Perspektif Gender +SINANDO dapat diikuti oleh laki-laki maupun perempuan, diberikan +kesempatan yang sama dalam mengembangkan kapasitas Sumber Daya +Manusia pelaku usaha dalam berbagai bidang ketrampilan. +7. RUANG LINGKUP +SINANDO dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi perdesaan pasca +COVID-19 dilakukan melalui pelatihan ketrampilan yang dilaksanakan di +desa dengan lingkup kegiatan: +a. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha yang bertransaksi ekonomi; +b. Pengembangan kapasitas sumberdaya individu/kelompok pelaku +usaha ekonomi masyarakat perdesaan; +c. Peningkatan kapasitas produktivitas usaha ekonomi masyarakat desa; +d. Optimalisasi potensi desa; +e. Perluasan jaringan pemasaran produk usaha ekonomi perdesaan; dan +f. Pengembangan GARASI PUEM. +8. PENGANGGARAN +a. Kegiatan SINANDO dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja +Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk fasilitasi peningkatan +usaha ekonomi masyarakat desa dalam pelaksanaan pelatihan berupa +narasumber, makan minum peserta, uang harian atau bantuan +transport peserta dan bahan praktek pelatihan serta mempromosikan +produk melalui aplikasi di GARASI PUEM; +b. Pemerintah Kabupaten/Kota Batu dapat mengalokasikan dana +pendukung yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan +SINANDO dan atau pola mandiri; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 6 - - 6 - +c. Pemerintah desa dapat memberikan dukungan fasilitasi pasca pelatihan +SINANDO dalam bentuk bimbingan teknis, pendampingan oleh KPM +dan pelaksanaan fasilitasi permodalan kepada pelaku usaha di +wilayahnya; +d. Stakeholder terkait dapat memberikan dukungan dalam bentuk +program/kegiatan/Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP/CSR) +berupa: peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan +usaha ekonomi masyarakat, pengembangan usaha dan akses +permodalan yang mudah, murah dan aman bagi pelaku usaha ekonomi +masyarakat. +9. INDIKATOR KEBERHASILAN +Indikator keberhasilan dapat dilihat melalui pelaksanaan kegiatan SINANDO +yaitu: +a. Tepat Sasaran +SINANDO diikuti oleh individu/kelompok pelaku usaha ekonomi +perdesaan yang terlibat mata rantai distribusi (supply chain) dan telah +terdaftar secara online; +b. Tepat manfaat +SINANDO bermanfaat bagi individu/kelompok pelaku usaha ekonomi +masyarakat untuk menjalankan/mengembangkan usahanya. +10. ORGANISASI PELAKSANA +a. Pelaksanaan Tingkat Provinsi +Tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai +penanggung jawab pelaksanaan kegiatan SINANDO adalah: +1) Menetapkan pedoman umum dan petunjuk teknis operasional; +2) Menetapkan jenis pelatihan, waktu dan lokasi pelaksanaan melalui +publikasi dan terdaftar secara online (flyer dan google form) di +website/media sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa +Provinsi Jawa Timur; +3) Melakukan persiapan, melaksanakan pelatihan dan monitoring dan +evaluasi hasil kegiatan SINANDO; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 7 - - 7 - +4) Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi perdesaan; +5) Memfasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) di +tingkat provinsi. +b. Pelaksanaan Tingkat Kabupaten/Kota +Tugas dan tanggungjawab kabupaten/kota dalam pelaksanaan +SINANDO: +1) Membantu dan atau memfasilitasi pelaksanaan SINANDO di tingkat +desa pada kabupaten lokasi kegiatan; +2) Melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha ekonomi perdesaan; +3) Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat di tingkat +kabupaten. +c. Pengelola Tingkat Desa +Tugas dan tanggung jawab pemerintah desa adalah : +1) Membantu memfasilitasi pelaksanaan SINANDO di desa; +2) Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UEM) +melalui bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan, pelaksanaan +fasilitasi permodalan kepada pelaku usaha di wilayahnya. +11. MEKANISME KEGIATAN +a. Persiapan +1) Pendaftaran +Pendaftaran dibuka secara online di website Dinas Pemberdayaan +Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur SINANDO dapat diikuti oleh +individu/kelompok pelaku usaha ekonomi perdesaan yang terlibat +mata rantai distribusi (supply chain) dan telah terdaftar secara online, +Pendaftaran secara otomatis ditutup setelah kuota terpenuhi. +2) Penyiapan lokasi +Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur +mempersiapkan jenis pelatihan, menentukan tempat dan waktu +pelaksanaan kegiatan. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 8 - - 8 - +3) Penyiapan Narasumber +Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur +mempersiapkan Narasumber yang kompeten sesuai dengan jenis +pelatihan. +4) Penyiapan Bahan dan Alat +Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur +mempersiapkan kebutuhan bahan dan alat pelatihan. +b. Pelaksanaan +1) Melakukan kegiatan SINANDO di desa; +2) Pertanggungjawaban; +3) Monitoring dan evaluasi +4) Melakukan pemantauan pelaksanaan dan hasil kegiatan SINANDO +yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau pemerintah +kabupaten; +5) Melakukan evaluasi secara berkala pelaksanaan dan hasil kegiatan +SINANDO yang dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi dan/atau +pemerintah kabupaten; +6) Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh tim independent +yang ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur; +7) Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara +partisipatoris oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif +dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan untuk +berbagi informasi dan pengalaman secara terbuka berkaitan +perkembangan kegiatan, masalah-masalah yang dihadapi selama +pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya. +c. Pelestarian Kegiatan +1) Pemerintah Provinsi dapat memfasilitasi pembinaan teknis +pengembangan usaha ekonomi masyarakat (UEM) secara luring +maupun daring secara tematik; +2) Pelestarian kegiatan SINANDO dikoordinasikan oleh pemerintah +kabupaten dan/atau pemerintah desa dalam bentuk bimbingan +teknis/pelatihan atau pendampingan terhadap pelaku usaha secara +berkelanjutan; +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 9 - - 9 - +3) Pemerintah kabupaten dan/atau pemerintah desa agar +mengembangan Prakarsa/inovatif/kreatif guna menindaklanjuti +pelestarian dan pengembangan program pemberdayaan BUM Desa. +12. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGADUAN SARAN +MASUKAN +a. Pembinaan +Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan SINANDO yang bersumber +dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan melibatkan Tenaga Ahli +Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten/ Kota +dan Pemerintah Desa; +b. Pengawasan +Pengawasan kegiatan dilakukan secara berjenjang oleh Pemerintah +Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; +c. Saran dan Masukan +Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur sebagai +pelaksana SINANDO memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk +menampung saran, masukan dari masyarakat melalui: +1) Website:www.dpmd.jatim.go.id +2) www.dpmd.jatim.go.id +3) www.Instagram.com/dpmdjatim +4) facebook.com/dpmdprovjatim +5) twitter.com/dpmdprovjatim +6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur +Jl. A. Yani 152 C Surabaya Telp/Fax (031) 8292591 dan 8273699. +13. PENUTUP +Pedoman Umum ini ditetapkan sebagai acuan pengelolaan kegiatan +SINANDO dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 +di Provinsi Jawa Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring +dan evaluasi sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - 10 - - 10 - +Penjabaran lebih lanjut diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional +yang dikeluarkan oleh Kepala DPMD Provinsi Jawa Timur dan merupakan +bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. +GUBERNUR JAWA TIMUR, +ttd. +KHOFIFAH INDAR PARAWANSA +- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” +- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) diff --git a/raw/ppid.transjakarta.co.id_aset_berkas_peraturan-komisi-informasi-pusat-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2013.pdf.md b/raw/ppid.transjakarta.co.id_aset_berkas_peraturan-komisi-informasi-pusat-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2013.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..67cd97e0c59f4e0fbb306f462b4d172bb6d70ce8 --- /dev/null +++ b/raw/ppid.transjakarta.co.id_aset_berkas_peraturan-komisi-informasi-pusat-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2013.pdf.md @@ -0,0 +1,1557 @@ +--- +url: https://ppid.transjakarta.co.id/aset/berkas/peraturan-komisi-informasi-pusat-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2013.pdf +title: "peraturan-komisi-informasi-pusat-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2013.pdf" +domain: ppid.transjakarta.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:45:04 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# peraturan-komisi-informasi-pusat-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2013.pdf + +PERATURAN KOMISI INFORMASI +NOMOR 1 TAHUN 2013 +TENTANG +PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK +DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, +KOMISI INFORMASI +Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 +angka 4, Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) huruf a, +Pasal 26 ayat (2) huruf a dan b, dan Pasal 26 +ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 +tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu +ditetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang +Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi +Publik; +b. bahwa Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 +Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian +Sengketa Informasi Publik masih memiliki +kelemahan dan belum menampung seluruh asas +pemenuhan hak akses atas informasi yang +cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara +sederhana. +Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang +Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara +Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, +Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); +2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun +2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik +(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 +Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1). +MEMUTUSKAN +Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG +PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI +PUBLIK +1 BAB I +KETENTUAN UMUM +Pasal 1 +Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: +1. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, +dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang +berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara +dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya +yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi +Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan +publik. +2. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan +badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan +penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya +bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau +anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi +nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya +bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau +anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, +dan/atau luar negeri. +3. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara +Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna +Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau +menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang- +undangan. +4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya +disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang +penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan +informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab langsung kepada +atasan PPID. +5. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung +pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung +pejabat yang bersangkutan yang ditunjuk dan/atau +bertanggungjawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan +permohonan informasi publik yang diajukan oleh Pemohon Informasi +Publik. +6. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang +selanjutnya disebut Permohonan adalah upaya penyelesaian +sengketa yang diajukan oleh Pemohon Penyelesaian Sengketa +Informasi Publik kepada Komisi Informasi sesuai dengan Peraturan +ini. +7. Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya +disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik +yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. +2 8. Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya +disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan +Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi +kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian +sengketa di Komisi Informasi. +9. Ajudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik +antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi +Informasi. +10. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para +pihak melalui bantuan mediator komisi informasi. +11. Komisi Informasi adalah Komisi Informasi Pusat dan Komisi +Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota. +12. Mediator adalah komisioner pada Komisi Informasi yang bertugas +membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari +berbagai kemungkinan penyelesaian Sengketa Informasi Publik +tanpa menggunakan cara memutus atau memaksa sebuah +penyelesaian. +13. Mediator Pembantu adalah komisioner pada Komisi Informasi atau +orang lain yang bertugas membantu Mediator, yang ditetapkan +berdasarkan ketentuan Komisi Informasi Pusat. +14. Kaukus adalah pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa +dihadiri oleh pihak lainnya. +15. Majelis Komisioner adalah komisioner Komisi Informasi yang +sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang dan berjumlah gasal +yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan +memutus Sengketa Informasi Publik. +16. Panitera adalah Sekretaris Komisi Informasi yang bertanggung jawab +mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, +membantu Mediator, membantu Majelis Komisioner di dalam +persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara +Persidangan, dan menyusun laporan hasil persidangan. +17. Panitera Pengganti adalah pegawai di lingkungan Komisi Informasi +yang ditunjuk oleh Panitera untuk bertanggung jawab +membantu/menjalankan tugas-tugas Panitera. +18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan di dalam +persidangan terkait sengketa informasi publik, yang didengar sendiri, +dilihat sendiri dan dialami sendiri. +19. Ahli adalah orang yang dapat memberikan keterangan di dalam +persidangan sesuai dengan keahliannya. +BAB II +ASAS DAN TUJUAN +Pasal 2 +Proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik dilakukan berdasarkan +asas cepat, tepat, biaya ringan, dan sederhana. +3 Pasal 3 +Permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan semata- +mata untuk memenuhi hak atas informasi publik. +Pasal 4 +(1) Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa +informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa +informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. +(2) Komisi Informasi tidak wajib menanggapi permohonan yang tidak +dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik. +(3) Yang dimaksud dengan permohonan yang tidak dilakukan dengan +sungguh-sungguh dan itikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat +(2) adalah: +a. melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus +atau berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas +atau tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. +b. melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu +proses penyelesaian sengketa. +c. melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa +dengan perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa. +(4) Dalam hal Komisi Informasi tidak menanggapi permohonan +sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Komisi Informasi +menetapkan keputusan penghentian proses penyelesaian sengketa +didasarkan pada alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). +(5) Ketentuan lebih lanjut akan ditetapkan di dalam Keputusan Ketua +Komisi Informasi Pusat. +Pasal 5 +Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat +ditempuh apabila: +a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang +diberikan oleh atasan PPID; atau +b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah +diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) +hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. +Pasal 6 +(1) Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi +Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat. +(2) Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa +Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi. +(3) Komisi Informasi Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan +Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat +kabupaten/kota. +(4) Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, +kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang +menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh +Komisi Informasi Provinsi. +4 (5) Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan +menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan +Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh +Komisi Informasi Pusat. +Pasal 7 +(1) Komisi Informasi Provinsi dapat meminta Komisi Informasi Pusat +untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi +Informasi Provinsi tidak dapat menangani penyelesaian Sengketa +Informasi Publik yang menjadi kewenangannya. +(2) Komisi Informasi Kabupaten/Kota dapat meminta Komisi Informasi +Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal +Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani +penyelesaian Sengketa Informasi Publik. +Pasal 8 +(1) Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik +Komisi Informasi, kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan +oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili +Komisi Informasi yang menjadi Termohon. +(2) Wilayah sebagaimana disebutkan di dalam ayat (1) ditetapkan di +dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat. +BAB III +PERMOHONAN +Bagian Kesatu +Tata Cara +Pasal 9 +(1) Permohonan diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Komisi +Informasi yang berwenang sesuai ketentuan dalam Pasal 6. +(2) Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir +Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan. +(3) Permohonan lisan hanya dapat diajukan dengan datang langsung +oleh Pemohon yang memiliki kebutuhan khusus. +(4) Petugas membantu Pemohon menuangkan Permohonan dalam +formulir yang telah disediakan terhadap permohonan yang diajukan +secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). +Pasal 10 +(1) Formulir atau surat Permohonan sekurang-kurangnya memuat: +a. Identitas Pemohon: +1. nama pribadi dan/atau nama institusi; +2. alamat lengkap; dan +5 3. nomor telepon yang bisa dihubungi dan nomor +faksimili/alamat email, jika ada. +b. Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan; +c. Hal yang dimohonkan untuk diputus oleh Komisi Informasi, yaitu: +1. menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi +yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan +kepada Pemohon; +2. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak +menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga +Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi +tersebut secara berkala; +3. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak +menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib +menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon; +4. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena telah +menanggapi permohonan tidak sebagaimana yang dimohon, +sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi +sesuai permohonan; +5. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak +memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib +memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana +yang dimohonkan;dan/atau +6. menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan +biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan +meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang +wajar; +(2) Bentuk formulir Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +diatur dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari +Peraturan ini. +Pasal 11 +(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan +sebagai berikut: +a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: +1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain +yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga +negara Indonesia; atau +2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan +Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik +Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. +3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi +kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. +b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu: +1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau +tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau +2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas +permohonan informasi; +c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu: +6 1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan +PPID; atau +2. surat pengajuan keberatan disertai tanda +pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; +3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu. +(2) Dalam hal Pemohon didampingi atau diwakili oleh kuasa, +Permohonan harus disertai dengan surat kuasa. +(3) Pemohon yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa +Informasi Publik dengan alasan keberatan karena tidak +disediakannya informasi publik yang wajib disediakan dan +diumumkan secara berkala oleh Badan Publik, tidak perlu +menyertakan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. +Pasal 12 +Dalam menerima permohonan, Komisi Informasi tidak memungut biaya. +Bagian Kedua +Jangka Waktu +Pasal 13 +Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja +sejak: +a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh +Pemohon; atau +b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan +PPID dalam memberikan tanggapan tertulis. +Bagian Ketiga +Pencabutan Permohonan +Pasal 14 +(1) Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan +berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner. +(2) Pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dilakukan secara tertulis. +Pasal 15 +(1) Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi terhadap +pencabutan permohonan yang dilakukan sebelum proses ajudikasi +dimulai. +(2) Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses +ajudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap +pencabutan permohonan tersebut. +(3) Majelis Komisioner memerintahkan Panitera untuk mencoret +permohonan dari Register Sengketa. +(4) Pembatalan registrasi terhadap pencabutan permohonan +sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan +tidak dapat diajukan kembali. +7 BAB IV +REGISTRASI +Pasal 16 +(1) Petugas memeriksa Formulir atau Surat Permohonan dan dokumen +kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 +dan Pasal 11. +(2) Petugas mencatat Permohonan ke dalam Buku Register Permohonan +dalam hal Permohonan lengkap. +(3) Bentuk Buku Register Permohonan dimaksud pada ayat (2) diatur +dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari +Peraturan ini. +Pasal 17 +(1) Panitera memberikan Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan +Dokumen selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya +Permohonan, dalam hal Pemohon belum melengkapi dokumen +kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. +(2) Pemohon harus melengkapi dokumen kelengkapan Permohonan +paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat +pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). +(3) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) +Pemohon belum melengkapi Permohonan dengan dokumen identitas +yang sah sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (1) huruf a, Panitera +menerbitkan Akta yang menyatakan bahwa Permohonan tidak +diregistrasi. +(4) Panitera memberikan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) +selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak penerbitan akta yang +menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi. +(5) Bentuk Surat Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen +sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Lampiran III +sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. +Pasal 18 +(1) Panitera tetap meregistrasi Permohonan dalam hal Pemohon tidak +dapat melengkapi Permohonan dengan dokumen sebagaimana +dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf b dan c dengan alasan bahwa +permohonan informasi atau permohonan keberatan tidak dilayani +oleh Badan Publik sebagaimana mestinya. +(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan +kepada Komisi Informasi secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari +kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud +dalam Pasal 17 ayat (1). +(3) Panitera mengirimkan bukti registrasi kepada Pemohon selambat- +lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) diregistrasi. +Pasal 19 +Panitera menyampaikan formulir Permohonan dan dokumen +kelengkapan Permohonan setelah diregistrasi kepada Ketua Komisi +Informasi. +8 BAB V +PENETAPAN DAN PEMANGGILAN PARA PIHAK +Bagian Kesatu +Penetapan Mediator, Majelis Komisioner, dan Panitera Pengganti +Pasal 20 +(1) Ketua Komisi Informasi menetapkan Majelis Komisioner dan +Mediator. +(2) Panitera menetapkan Panitera Pengganti. +(3) Majelis Komisioner dan Mediator merupakan komisioner pada Komisi +Informasi. +(4) Majelis Komisioner sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang +atau lebih selama berjumlah gasal. +(5) Ketua Komisi Informasi dapat menetapkan Mediator Pembantu. +(6) Persyaratan dan tata cara untuk menjadi Mediator Pembantu selain +komisioner ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat. +Pasal 21 +Dalam hal Ketua Komisi Informasi berhalangan, pelaksanaan tugas dan +kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) dijalankan oleh +Wakil Ketua Komisi Informasi. +Pasal 22 +(1) Mediator, Mediator Pembantu, dan Majelis Komisioner wajib +mengundurkan diri apabila: +a. terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat +ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, +dengan salah satu pihak atau kuasanya; atau +b. mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan +perkara dan/atau para pihak atau kuasanya. +(2) Para pihak dapat mengajukan permohonan penggantian Mediator, +Mediator Pembantu, dan/atau Majelis Komisioner kepada Ketua +Komisi Informasi dalam hal adanya kondisi-kondisi sebagaimana +dimaksud pada ayat (1). +(3) Permohonan penggantian Mediator, Mediator Pembantu, dan/atau +Majelis Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan +paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum mediasi atau ajudikasi +dimulai. +(4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh +Ketua Komisi Informasi. +(5) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud +pada ayat (2) adalah Ketua Komisi Informasi, pergantian ditetapkan +oleh Wakil Ketua Komisi Informasi. +(6) Dalam hal yang dimohonkan penggantian sebagaimana dimaksud +pada ayat (2) adalah Ketua dan Wakil Ketua Komisi Informasi, +9 pergantian ditetapkan oleh komisioner lain yang tertua usianya yang +tidak menangani perkara tersebut. +Pasal 23 +Majelis Komisioner menetapkan metode, tempat, agenda, serta jadwal +sidang hari pertama ajudikasi. +Bagian Kedua +Pemanggilan Para Pihak +Pasal 24 +(1) Panitera Pengganti menyampaikan Surat Panggilan kepada para +pihak secara langsung atau melalui surat tercatat. +(2) Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah +diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) +hari kerja sebelum hari pertama ajudikasi dan mediasi. +(3) Panitera Pengganti membuat Tanda Terima Surat Panggilan. +Pasal 25 +Termohon dapat menyerahkan jawaban tertulis kepada Majelis +Komisioner melalui Panitera Pengganti sebelum hari pertama ajudikasi. +BAB VI +PROSES AJUDIKASI +Bagian Kesatu +Prinsip +Pasal 26 +(1) Sidang ajudikasi bersifat terbuka untuk umum kecuali dalam hal +Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan +dokumen-dokumen yang dikecualikan. +(2) Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan. +(3) Majelis Komisioner wajib menjaga kerahasiaan dokumen dalam hal +dilakukannya pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen- +dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud +dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang +Keterbukaan Informasi Publik. +(4) Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan +pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud +pada ayat (1). +10 Bagian Kedua +Tata Cara Persidangan +Pasal 27 +Persidangan dilakukan untuk memeriksa: +a. keterangan Pemohon atau kuasanya; +b. keterangan Termohon atau kuasanya; +c. surat-surat; +d. keterangan saksi, apabila diperlukan; +e. keterangan ahli, apabila diperlukan; +f. rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa +yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan +petunjuk, apabila diperlukan; dan/atau +g. kesimpulan dari Para Pihak, apabila ada. +Pasal 28 +(1) Persidangan dilakukan melalui pertemuan langsung ataupun tidak +langsung. +(2) Persidangan melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di: +a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; atau +b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait +dengan sengketa atau tempat lain yang ditentukan oleh Komisi +Informasi. +(3) Tata cara persidangan melalui pertemuan tidak langsung diatur di +dalam Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat. +Pasal 29 +(1) Pada hari pertama sidang ajudikasi, Majelis Komisioner mewajibkan +para pihak untuk menempuh proses penyelesaian sengketa melalui +mediasi terlebih dahulu dalam hal penolakan permohonan informasi +atas alasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) huruf +b sampai dengan huruf g UU KIP; +(2) Dalam hal penolakan permohonan informasi atas alasan +pengecualian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP, Majelis +Komisioner langsung memeriksa pokok sengketa tanpa melalui +mediasi. +Pasal 30 +Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan +selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan +gugur. +Pasal 31 +Dalam hal Termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam +persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus +sengketa tanpa kehadiran Termohon. +Pasal 32 +Panitera membuat Berita Acara Persidangan. +11 Pasal 33 +(1) Panitera wajib merekam secara elektronik seluruh proses +persidangan. +(2) Para pihak dapat meminta transkrip rekaman elektronik dengan +dikenakan biaya pembuatan transkrip dan salinan sesuai standar +biaya yang berlaku. +(3) Dalam hal rekaman elektronik proses persidangan yang diminta +memuat informasi yang dikecualikan, salinan rekaman diberikan +dalam bentuk cetak dengan penghitaman atau pengaburan pada +bagian informasi yang dikecualikan. +Pasal 34 +(1) Dalam hal ajudikasi dilakukan karena penolakan permohonan +berdasarkan alasan pengecualian informasi, Majelis Komisioner +melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan +informasi yang dikecualikan. +(2) Dalam hal penilaian terhadap hasil uji konsekuensi sebagaimana +dimaksud pada ayat (1) terbukti bahwa informasi yang dimohon +termasuk informasi yang dikecualikan, sidang ajudikasi dilanjutkan +untuk melakukan uji kepentingan publik. +(3) Uji kepentingan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) +dilakukan untuk menilai apakah ada kepentingan publik yang lebih +besar untuk membuka informasi daripada menutupnya sebagaimana +diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 +tentang Keterbukaan Informasi Publik. +Bagian Ketiga +Pemeriksaan Awal +Pasal 35 +(1) Ketua Majelis Komisioner membuka persidangan dengan menyatakan +sidang terbuka untuk umum dan memeriksa identitas para pihak +atau kuasanya. +(2) Setelah memeriksa identitas para pihak, Ketua Majelis Komisioner +membacakan ringkasan Permohonan dan keterangan Termohon serta +memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menambahkan +keterangan. +(3) Dalam hal Termohon belum memberikan keterangan tertulis sebelum +persidangan, Ketua Majelis Komisioner memerintahkan Termohon +untuk memberikan keterangan singkat secara lisan terkait +Permohonan Pemohon. +Pasal 36 +(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: +a. kewenangan Komisi Informasi; +b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan +permohonan penyelesaian sengketa informasi; +12 c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam +sengketa informasi; +d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa +informasi. +(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan +sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat +menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak +permohonan. +(3) Dalam hal Majelis berpendapat tidak perlu menjatuhkan putusan +sela, maka proses pemeriksaan dapat dilanjutkan dan diputus +bersamaan dengan putusan akhir. +Pasal 37 +Ketua Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada para pihak +untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam hal +permohonan penyelesaian sengketa dilakukan terhadap penolakan +pemberian informasi sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 35 ayat (1) +huruf b sampai dengan huruf g UU KIP. +Bagian Keempat +Mediasi +Pasal 38 +(1) Mediasi dipimpin oleh mediator yang ditetapkan oleh Ketua Komisi +Informasi. +(2) Mediator dapat dibantu oleh mediator pembantu. +(3) Mediasi dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pertama +sidang. +(4) Apabila para pihak menghendaki lain, mediasi dapat dilakukan pada +hari yang disepakati oleh para pihak, selambat-lambatnya 3 (tiga) +hari kerja setelah proses ajudikasi dinyatakan ditunda. +(5) Proses mediasi bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki +lain. +(6) Proses mediasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung atau +menggunakan alat komunikasi dengan mempertimbangkan jarak +dan/atau substansi sengketa. +(7) Proses mediasi yang dilakukan dengan menggunakan alat +komunikasi ditetapkan lebih lanjut di dalam Keputusan Ketua Komisi +Informasi. +Pasal 39 +(1) Mediasi melalui pertemuan langsung dapat diselenggarakan di: +a. salah satu ruangan di kantor Komisi Informasi; +b. salah satu ruangan di kantor Badan Publik lain yang tidak terkait +dengan sengketa atau tempat yang dianggap netral yang +ditentukan oleh Komisi Informasi; atau +c. di tempat lain yang disepakati oleh para pihak. +13 (2) Dalam hal pertemuan mediasi dilaksanakan di tempat lain yang +disepakati para pihak, biaya yang timbul ditanggung oleh masing- +masing pihak yang bersengketa. +(3) Para pihak tidak menanggung segala biaya yang dikeluarkan +mediator. +Pasal 40 +(1) Mediator mengupayakan mediasi selesai dalam sekali pertemuan. +(2) Apabila mediasi tidak cukup dilaksanakan dalam sekali pertemuan, +mediator menetapkan agenda dan jadwal mediasi berikutnya sesuai +dengan kesepakatan para pihak. +Pasal 41 +(1) Jangka waktu mediasi adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak +pertemuan mediasi pertama. +(2) Apabila diperlukan, atas dasar kesepakatan para pihak mediasi dapat +diperpanjang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. +Pasal 42 +Mediator mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan +mereka untuk mencapai kesepakatan. +Pasal 43 +Mediator dapat melakukan kaukus apabila dianggap perlu. +Pasal 44 +(1) Mediator wajib mencatat proses mediasi. +(2) Mediator dapat merekam secara elektronik seluruh proses mediasi +berdasarkan kesepakatan para pihak. +Pasal 45 +Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan +yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan +Komisi Informasi. +Pasal 46 +(1) Dalam hal Para Pihak bersepakat, Mediator membantu para pihak +merumuskan kesepakatan mediasi. +(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud ayat (1) setidak- +tidaknya memuat: +a. tempat dan tanggal kesepakatan; +b. nomor registrasi; +c. identitas lengkap para pihak; +d. kedudukan para pihak; +e. kesepakatan yang diperoleh; +f. nama mediator; dan +g. tanda tangan para pihak dan mediator. +(3) Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator +memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari ada kesepakatan +14 yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat +dilaksanakan. +Pasal 47 +(1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis +Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera +Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan. +(2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) +dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner. +(3) Putusan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang- +kurangnya memuat: +a. kepala putusan; +b. tempat dan tanggal putusan; +c. Komisi Informasi yang memutuskan; +d. identitas lengkap dan kedudukan para pihak; +e. hasil kesepakatan tertulis; +f. perintah untuk melaksanakan kesepakatan yang diperoleh; +g. tanda tangan Majelis Komisioner dan Panitera Pengganti. +Pasal 48 +(1) Mediator menyatakan mediasi gagal apabila: +a. salah satu pihak atau para pihak menyatakan secara tertulis +bahwa proses mediasi gagal; +b. salah satu pihak atau para pihak menarik diri dari +perundingan; atau +c. kesepakatan belum tercapai dalam jangka waktu sebagaimana +dimaksud dalam Pasal 41; +d. Termohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas. +(2) Dalam hal mediasi dinyatakan gagal, mediator membuat Pernyataan +Mediasi Gagal yang sekurang-kurangnya memuat: +a. tempat dan tanggal; +b. nomor registrasi; +c. identitas lengkap para pihak; +d. alasan mediasi gagal; +e. nama mediator; +f. tanda tangan para pihak. +Pasal 49 +(1) Mediator menyampaikan pernyataan mediasi gagal kepada Ketua +Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi. +(2) Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, Majelis Komisioner +melanjutkan kembali proses ajudikasi. +(3) Majelis Komisioner menetapkan hari sidang ajudikasi dengan +pemberitahuan kepada para pihak. +Pasal 50 +Seluruh hal yang terungkap di dalam proses mediasi tidak dapat +menjadi alat bukti di dalam ajudikasi maupun persidangan di +pengadilan terhadap perkara yang sama maupun yang lainnya. +15 Bagian Kelima +Pembuktian +Pasal 51 +Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan sebagai +berikut: +a. surat; +b. keterangan saksi; +c. keterangan ahli; +d. keterangan Pemohon dan Termohon; +e. petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, +perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat +bukti lain; dan/atau +f. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan +secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. +Pasal 52 +(1) Bukti surat dapat diajukan oleh Para Pihak. +(2) Para Pihak mengajukan bukti surat yang sah disertai dengan materai +yang cukup. +(3) Para pihak menyerahkan daftar bukti beserta peruntukannya kepada +Majelis Komisioner. +Pasal 53 +(1) Saksi dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Majelis +Komisioner. +(2) Majelis Komisioner dapat menolak saksi yang diajukan apabila: +a. sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga tidak +memerlukan keterangan saksi; +b. saksi dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan +salah satu atau para pihak; +(3) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas, +hubungannya dengan sengketa informasi yang sedang berlangsung, +dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut agama dan +kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa +yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri. +(4) Majelis Komisioner mengambil sumpah saksi dengan dibantu juru +sumpah. +Pasal 54 +(1) Ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Majelis +Komisioner. +(2) Keterangan ahli yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner +adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian +mengenai hal yang dipersengketakan dan tidak memiliki kepentingan +yang bersifat pribadi dengan para pihak yang berperkara. +16 (3) Majelis Komisioner dapat menolak ahli yang diajukan apabila: +a. sengketa yang dihadapi bersifat sederhana sehingga tidak +memerlukan keterangan ahli; +b. ahli dianggap memiliki kepentingan yang bersifat pribadi +dengan salah satu atau para pihak; atau +c. keahliannya tidak relevan atau diragukan. +(4) Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas, +keahliannya, dan kesediaannya diambil sumpah atau janji menurut +agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai +dengan keahliannya. +(5) Majelis Komisioner mengambil sumpah ahli dengan dibantu oleh juru +sumpah. +Pasal 55 +(1) Saksi dan ahli yang dipanggil atas perintah Majelis Komisioner wajib +hadir dan memberikan keterangannya di dalam persidangan. +(2) Saksi dan ahli yang tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang +jelas dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang- +undangan yang berlaku. +Bagian Keenam +Pemeriksaan Setempat +Pasal 56 +(1) Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan setempat untuk +memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat +didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan +Majelis Komisioner. +(2) Dalam hal pemeriksaan setempat dilakukan untuk memeriksa +dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan, pemeriksaan +dilakukan tanpa kehadiran Pemohon. +(3) Dalam hal pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat +(1) tidak dapat dilakukan sendiri oleh Majelis Komisioner, Majelis +Komisioner dapat mengupayakan bantuan Komisi Informasi terdekat. +(4) Tata cara pemeriksaan setempat diatur lebih lanjut di dalam +Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat. +Bagian Ketujuh +Kesimpulan Para Pihak +Pasal 57 +(1) Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan baik secara lisan +maupun tertulis. +(2) Para pihak dapat menyampaikan kesimpulan secara tertulis dalam +jangka waktu yang ditentukan Majelis Komisioner setelah tahap +pembuktian dinyatakan selesai. +17 (3) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling +lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang putusan. +Bagian Kedelapan +Putusan +Pasal 58 +(1) Majelis Komisioner melakukan musyawarah untuk menghasilkan +putusan atas sengketa informasi. +(2) Musyawarah dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. +(3) Musyawarah dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner. +(4) Dalam hal terdapat pendapat yang berbeda dari anggota Majelis +Komisioner, pendapat tersebut dilampirkan dalam putusan. +Pasal 59 +(1) Putusan Majelis Komisioner diucapkan dalam sidang terbuka untuk +umum. +(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya +memuat: +a. kepala putusan; +b. identitas lengkap para pihak; +c. duduk perkara yang sekurang-kurangnya memuat: +1. kronologi; +2. alasan Permohonan; dan +3. petitum; +d. alat bukti yang diajukan dan diperiksa; +e. kesimpulan para pihak; +f. pertimbangan hukum yang sekurang-kurangnya memuat: +1. fakta hukum persidangan; +2. pendapat majelis; +3. kesimpulan; +4. amar putusan yang di dalamnya memuat pula mengenai jangka +waktu pelaksanaan putusan; +5. hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner; +6. hari dan tanggal putusan diucapkan, nama dan tanda tangan +Majelis Komisioner yang memutus serta Panitera Pengganti +yang mencatat persidangan; dan +7. Pendapat anggota Majelis Komisioner yang berbeda, apabila +ada. +(3) Putusan Majelis Komisioner tidak boleh memuat informasi yang +dikecualikan. +(4) Salinan putusan diberikan kepada para pihak dalam jangka waktu +paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. +(5) Segera setelah salinan putusan diberikan kepada para pihak, +putusan dimasukkan ke dalam situs resmi Komisi Informasi. +18 Pasal 60 +(1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan +Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke +pengadilan yang berwenang. +(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam +tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi +lnformasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti +penerimaan. +(3) Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan +sebagaimana dimaksud ayat (2) maka putusan Komisi Informasi +berkekuatan hukum tetap. +(4) Putusan Komisi lnformasi yang berkekuatan hukum tetap dapat +dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang +berwenang oleh Pemohon lnformasi. +(5) Permohonan untuk mendapatkan penetapan eksekusi +sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mengajukan +permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan +Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut +ke Pengadilan dalam wilayah hukum Termohon. +Pasal 61 +Ketua Majelis Komisioner menjelaskan hak-hak Pemohon dan Termohon +sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sebelum menutup persidangan +terakhir. +BAB VII +KETENTUAN PERALIHAN +Pasal 62 +(1) Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan +yang telah sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebelum +berlakunya peraturan ini tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan +Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur +Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. +(2) Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik terhadap permohonan +yang telah diregistrasi namun belum sampai pada tahap pemeriksaan +pendahuluan sebelum berlakunya peraturan ini dilaksanakan +berdasarkan peraturan ini. +19 BAB VIII +KETENTUAN PENUTUP +Pasal 63 +Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Informasi +Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi +Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. +Pasal 64 +Hal-hal yang belum diatur terkait dengan Peraturan ini ditetapkan oleh +Ketua Komisi Informasi Pusat. +Pasal 65 +Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. +Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan +Peraturan Komisi Informasi ini dengan penempatannya dalam Berita +Negara Republik Indonesia. +Ditetapkan di : Jakarta +pada tanggal : 28 Maret 2013 +KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT +REPUBLIK INDONESIA, +ttd +ABDUL RAHMAN MA’MUN +Diundangkan di Jakarta +pada tanggal 29 April 2013 +MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA +REPUBLIK INDONESIA, +ttd +AMIR SYAMSUDIN +BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 649 +20 PENJELASAN +ATAS +PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 +TENTANG +PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK +I. UMUM +Peraturan Komisi Informasi tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa +Informasi Publik merupakan salah satu pelaksanaan dari perintah Pasal +26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang +Keterbukaan Informasi Publik selanjutnya disebut UU KIP. Pasal ini +memerintahkan Komisi Informasi Pusat untuk menetapkan petunjuk +pelaksanaan dan petunjuk teknis proses penyelesaian sengketa +informasi publik. +Prosedur penyelesaian sengketa informasi diperlukan untuk +memberikan kepastian hukum pemenuhan hak seseorang atas informasi +oleh Badan Publik sebagai pihak yang menguasai informasi yang +berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan kepentingan publik. +Sebagai lembaga quasi peradilan, penyelesaian sengketa informasi +memiliki perbedaan dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan +meskipun sebagai tindak lanjut atas upaya hukum atas sengketa +informasi tetap berujung di pengadilan. Prosedur penyelesaian sengketa +informasi ini ditetapkan dengan menerapkan prinsip umum jaminan +akses terhadap informasi yaitu cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan +cara sederhana. Ketentuan Pasal 28 huruf f UUD 1945 juga memberikan +jaminan bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, +memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan +menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam rangka +menggunakan haknya, setiap orang wajib menghormati hak asasi +manusia orang lain. +Peraturan ini merupakan penyempurnaan terhadap kelemahan- +kelemahan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang +Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi yang ditemukan di dalam +praktek, antara lain: +a. Beberapa pengaturan di Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 +Tahun 2010 menimbulkan celah yang beberapa kali digunakan +oleh pihak-pihak tertentu untuk mempermainkan prosedur +penyelesaian sengketa sehingga merugikan Badan Publik dan +proses penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh pihak +yang lain. +21 b. Pemisahan proses mediasi dan ajudikasi membuat proses +penyelesaian sengketa memakan waktu yang lebih panjang, tidak +sejalan dengan asas cepat. +c. Kebutuhan akan pengaturan materi baru yang belum diatur di +dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010. +Secara umum, pengaturan ini mengatur antara lain mengenai: +a. ketentuan umum; +b. asas dan tujuan; +c. perihal permohonan yang meliputi tata cara, jangka waktu, serta +pencabutan permohonan, registrasi, penetapan dan pemanggilan +para pihak; +d. proses ajudikasi yang meliputi prinsip, tata cara persidangan, +pemeriksaan awal, mediasi, pembuktian, pemeriksaan setempat, +kesimpulan para pihak, serta putusan. +II. PASAL DEMI PASAL +Pasal 1 +Cukup jelas. +Pasal 2 +Cukup jelas. +Pasal 3 +Cukup jelas. +Pasal 4 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Huruf a +Cukup jelas. +Huruf b +Cukup jelas. +Huruf c +Yang dimaksud dengan pelecehan antara lain termasuk namun +tidak terbatas pada merendahkan petugas, pelecehan gender, dan +pelecehan seksual. +Ayat (4) +Cukup jelas. +22 Ayat (5) +Cukup jelas. +Pasal 5 +Cukup jelas. +Pasal 6 +Ayat (1) +Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang +lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari +suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, +Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik +Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik +tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau +lembaga negara lain di tingkat pusat. +Ayat (2) +Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik +yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga +tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: +Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, +Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, +Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat +provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau +lembaga tingkat provinsi lainnya. +Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah +sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang +tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu +yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu. +Ayat (3) +Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan +Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat +atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang +hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD +kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik +Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat +23 kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, +RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota +lainnya. +Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota +adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik +yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu +yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota +tertentu. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Ayat (5) +Cukup jelas. +Pasal 7 +Ayat (1) +Yang dimaksud dengan tidak dapat menangani penyelesaian sengketa +adalah belum terbentuknya sekretariat, belum tersedianya anggaran +operasional atau kondisi lain yang dinilai Komisi Informasi Pusat tidak +memungkinkan Komisi Informasi Provinsi untuk melaksanakan tugas +dan fungsinya. +Ayat (2) +Yang dimaksud dengan tidak dapat menangani penyelesaian sengketa +adalah belum terbentuknya sekretariat, belum tersedianya anggaran +operasional atau kondisi lain yang dinilai Komisi Informasi Provinsi +tidak memungkinkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota untuk +melaksanakan tugas dan fungsinya. +Pasal 8 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +24 Pasal 9 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Yang dimaksud dengan memiliki kebutuhan khusus adalah Pemohon +tuna netra atau Pemohon tuna aksara. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Pasal 10 +Ayat (1) +Huruf a +Cukup jelas. +Huruf b +Cukup jelas. +Huruf c +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Pasal 11 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 12 +Cukup jelas. +Pasal 13 +Cukup jelas. +25 Pasal 14 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas +Pasal 15 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Pasal 16 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 17 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Ayat (5) +Cukup jelas. +26 Pasal 18 +Ayat (1) +Yang dimaksud dengan “tidak dilayani oleh Badan Publik +sebagaimana mestinya” adalah Pemohon sudah menyerahkan +permohonan secara tertulis namun Badan Publik tidak mau +memberikan tanda terima atau bahkan tidak mau menandatangani +tanda terima yang disediakan sendiri oleh Pemohon. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 19 +Cukup jelas. +Pasal 20 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Ayat (5) +Cukup jelas. +Ayat (6) +Cukup jelas. +Pasal 21 +Yang dimaksud dengan berhalangan adalah tidak dapat menjalankan +tugas sebagaimana mestinya karena sakit atau sedang melaksanakan +tugas di luar kantor. +Pasal 22 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +27 Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Ayat (5) +Cukup jelas. +Ayat (6) +Cukup jelas. +Pasal 23 +Cukup jelas. +Pasal 24 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 25 +Cukup jelas. +Pasal 26 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Pasal 27 +Cukup jelas. +28 Pasal 28 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 29 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Pasal 30 +Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh Pemohon dan/atau kuasanya +sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis +Komisioner di dalam persidangan. +Pasal 31 +Alasan ketidakhadiran diberitahukan oleh Termohon dan/atau +kuasanya sebelum sidang dimulai dan dinilai kelayakannya oleh Majelis +Komisioner di dalam persidangan. +Pasal 32 +Cukup jelas. +Pasal 33 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 34 +Ayat (1) +Cukup jelas. +29 Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 35 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 36 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 37 +Cukup jelas. +Pasal 38 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Ayat (5) +Cukup jelas. +Ayat (6) +Cukup jelas. +Ayat (7) +30 Cukup jelas. +Pasal 39 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 40 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Pasal 41 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Pasal 42 +Cukup jelas. +Pasal 43 +Cukup jelas. +Pasal 44 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Pasal 45 +Cukup jelas. +Pasal 46 +Ayat (1) +31 Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 47 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 48 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Pasal 49 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 50 +Cukup jelas. +Pasal 51 +Cukup jelas. +Pasal 52 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +32 Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 53 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Pasal 54 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Ayat (5) +Cukup jelas. +Pasal 55 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Pasal 56 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +33 Ayat (4) +Cukup jelas. +Pasal 57 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Pasal 58 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Pasal 59 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +Cukup jelas. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Ayat (5) +Cukup jelas. +Pasal 60 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Ayat (3) +34 Cukup jelas. +Ayat (4) +Cukup jelas. +Ayat (5) +Cukup jelas. +Pasal 61 +Cukup jelas. +Pasal 62 +Ayat (1) +Cukup jelas. +Ayat (2) +Cukup jelas. +Pasal 63 +Cukup jelas. +Pasal 64 +Cukup jelas. +Pasal 65 +Cukup jelas. +TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 +35 LAMPIRAN I +PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 +TENTANG +PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK +KOMISI INFORMASI +Jl. ....... Nomor: +Telp: (diisi oleh petugas) +Website/email: +FORMULIR PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI +A. IDENTITAS PEMOHON +Nama: Alamat Lengkap +Jalan: +Kecamatan: Kabupaten/Kota: +Laki-laki/Perempuan/Badan Hukum Propinsi: Kode Pos: +(lingkari salah satu) +Tempat/Tanggal Pekerjaan: Agama: Kewargangeraan: +Lahir: +Nomor kontak: +Rumah: Kantor: HP: Email: +Tanda Bukti Identitas: No. Identitas: +KTP/SIM/Paspor/Akta Pendirian +(lingkari salah satu) +B. IDENTITAS KUASA PEMOHON (jika ada) +Nama: Alamat Lengkap +Jalan: +Kecamatan: Kabupaten/Kota: +Laki-laki/Perempuan/Badan Hukum Propinsi: Kode Pos: +(lingkari salah satu) +C. MENGENAI PERMOHONAN INFORMASI +Nama Badan Publik: Unit Kerja: Alamat: +Informasi yang Dimohon: Tanggal Pejabat/Petugas yang +Permohonan: Menerima: +1. .......................................................... (Nama dan Jabatan) +......................................................... +2. .......................................................... +.......................................................... +3. .......................................................... +.......................................................... +Jawaban atas Permohonan Informasi: Tanggal Pejabat yang Menandatangani +Jawaban: Jawaban: +(Nama dan Jabatan) +Alasan Keberatan: Tanggal Pejabat/Petugas yang +Keberatan: Menerima: +(Nama dan Jabatan) +Tanggapan atas Keberatan: Tanggal Pejabat yang Menandatangani +Tanggapan: Tanggapan: +(Nama dan Jabatan) +Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi: (berikan tanda “√” terhadap pilihan yang +sesuai) +Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana +dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP. +Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 UU KIP. +Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon. +36 Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan. +Pengenaan biaya yang tidak wajar. +Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur di dalam UU KIP. +Tuntutan Pemohon: +D. DOKUMEN KELENGKAPAN PERMOHONAN(berikan tanda “√” jika ada) +Salinan Identitas Tanda Bukti Pengajuan Tanda Bukti Pengajuan Keberatan +Permohonan +Surat Surat pengajuan +permohonan/formulir keberatan/formulir keberatan +KTP/SIM/Paspor/ +permohonan yang yang disediakan Badan +Akta Pendirian +disediakan Badan Publik/tanda terima +Publik/tanda terima +Surat Kuasa Pemberitahuan tertulis Tanggapan Atasan PPID atas +keberatan +Jawaban PPID +terhadap Permohonan +Informasi +Dokumen Pendukung Lainnya +1. .................................................................................................................................... +2. .................................................................................................................................... +Pernyataan Pemohon +1. Dengan ini saya menyatakan bahwa sengketa informasi yang saya ajukan kepada Komisi +Informasi ............................................................... tidak sedang diproses atau belum +pernah diputus oleh lembaga peradilan dan tidak sedang diproses atau difasilitasi oleh +lembaga penyelesaian sengketa lainnya. +2. Bahwa saya bersedia mengikuti seluruh proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi +............................................................... +3. Apabila pernyataan yang saya berikan di atas tidak sesuai dengan keadaan yang +sebenarnya, maka Komisi Informasi ............................................................... berhak untuk +menolak permohonan penyelesaian sengketa yang saya ajukan atau menghentikan seluruh +proses penyelesaian sengketa informasi ini. +Demikian permohonan penyelesaian sengketa informasi ini saya ajukan dengan sadar tanpa +pengaruh atau paksaan dari pihak manapun. +[Tanggal Pengajuan Permohonan] [Tanggal Terima] +Pemohon Komisi Informasi ............ +[Nama dan Jabatan Staf Bagian Permohonan PSI] +KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT +REPUBLIK INDONESIA, +ttd +ABDUL RAHMAN MA’MUN +37 LAMPIRAN II +PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 +TENTANG +PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK +BUKU REGISTER PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA +Alasan +Nomor Tanggal Nama Alamat Pekerjaan Nama Alamat Permohonan +Informasi yang Dimohon +Register Permohonan Pemohon Pemohon Pemohon Termohon Termohon Penyelesaian +Sengketa +Keterangan: +Nomor Register : Diisi dengan kode nomor urut 3 digit/bulan dengan angka romawi/KIP (Pusat/Provinsi/Kabupaten)-PS/tahun. +Contoh: 001/I/KIP-PS/2013. +Tanggal Permohonan : Diisi dengan tanggal permohonan diterima. +Nama Pemohon : Diisi dengan nama Pemohon sesuai kartu identitas. Apabila Pemohon diwakili kuasa, yang dituliskan tetap nama +Pemohon, bukan nama kuasanya. +Alamat Pemohon : Diisi dengan alamat lengkap Pemohon sesuai dengan yang tertera di dalam formulir permohonan penyelesaian +sengketa. +Pekerjaan Pemohon : Diisi dengan pekerjaan Pemohon sesuai dengan yang tertera di dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa. +Nama Termohon : Diisi dengan nama Badan Publik yang menjadi Termohon, beserta unit kerjanya jika permohonan informasi kepada +unit kerja. +Alamat Termohon : Diisi dengan alamat Termohon sesuai dengan yang tertera di dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa. +Informasi yang Dimohon : Diisi dengan lengkap informasi yang dibutuhkan, sesuai dengan yang tertera di dalam formulir permohonan atau +surat permohonan penyelesaian sengketa. +Alasan Permohonan : Diisi sesuai dengan yang tertera di dalam formulir permohonan penyelesaian sengketa. +KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT +REPUBLIK INDONESIA, +ttd +ABDUL RAHMAN MA’MUN +38 LAMPIRAN III +PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 +TENTANG +PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK +KOMISI INFORMASI +Jl. ....... +Telp: +Website/email: +Nomor* : ___________________________ +Hal : Pemberitahuan Ketidaklengkapan Dokumen +Lampiran : - +Kepada Yth. +.............................................................. +Di tempat +Komisi Informasi ............................ telah membaca berkas +permohonan penyelesaian sengketa informasi: +Nama Pemohon : …………………………………………………. +Alamat : ............................................................. +Nama Termohon : …………………………………………………. +Tanggal Permohonan : …………………………………………………. +Informasi yang Dimohon : ……………………………………………….... +Dengan ini menyatakan bahwa dokumen permohonan tersebut +belum lengkap, yaitu berupa: (beri tanda “√” di kolom yang sesuai) +1. Salinan identitas; KTP/SIM/Paspor/Akta Pendirian. +2. Salinan formulir permohonan, tanda terima atau tanda +pemberian/pengajuan permohonan informasi. +3. Salinan surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon +oleh atasan PPID/surat pengajuan keberatan/tanda +pemberian/pengajuan/tanda pengiriman atau tanda terima +keberatan. +4. Salinan surat kuasa (jika Pemohon diwakili oleh Kuasa). +Pemohon diharapkan melengkapi persyaratan di atas paling +lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat pemberitahuan ini diterima oleh +Pemohon. +Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Pemohon belum +melengkapi dokumen identitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 +(satu) dan/atau angka 4 (empat), maka permohonan tidak akan +diregister. +39 Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Pemohon belum +melengkapi dokumen bukti pengajuan permohonan dan keberatan +sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dengan +alasan bahwa permohonan informasi atau permohonan keberatan tidak +dilayani oleh Badan Publik sebagaimana mestinya, maka permohonan +akan tetap diregister dan putusan untuk menerima atau menolak +permohonan akan dilakukan di dalam sidang ajudikasi. +.....................,................ 201... +Panitera Pengganti +................................... +*Nomor : Diisi dengan kode nomor urut 3 digit/bulan dengan +angka romawi/KIP (Pusat/Provinsi/Kabupaten)- +SPKD/tahun. Contoh: 001/I/KIP-SPKD/2013. +KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT +REPUBLIK INDONESIA, +ttd +ABDUL RAHMAN MA’MUN +40 LAMPIRAN IV +PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 +TENTANG +PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK +KOMISI INFORMASI ................... +AKTA REGISTRASI SENGKETA +(nomor)/REG-PSI/(bulan)/tahun +Pada hari ini, ______ tanggal __________ bulan _________ tahun +__________ pukul __________, telah dicatat dalam Buku Registrasi +Sengketa Informasi perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa +Informasi Publik dengan: +Nomor: __________________ +yang diajukan oleh: +____________________________, untuk selanjutnya disebut sebagai +Pemohon, +terhadap +____________________________, untuk selanjutnya disebut sebagai +Termohon. +Penetapan hari sidang sengketa tersebut akan dilakukan setelah +permohonan tersebut setelah dicatat di dalam Buku Register Sengketa +Informasi. Komisi Informasi akan memberitahukan perihal penetapan +hari sidang kepada Pemohon dan Termohon. +Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera. +Panitera, +............................................. +KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT +REPUBLIK INDONESIA, +ttd +ABDUL RAHMAN MA’MUN +41 LAMPIRAN V +PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2013 +TENTANG +PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK +AKTA PEMBATALAN REGISTRASI +(nomor)/PREG-PSI/(bulan)/tahun +Pada hari ini, ______ tanggal __________ bulan _________ tahun +__________ pukul __________, Panitera Komisi Informasi ____________ +melaksanakan Penetapan Komisi Informasi _____________ Nomor +_____________ untuk: +MEMBATALKAN REGISTRASI PERMOHONAN +Nomor: _____________________ +perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan +oleh: +____________________________, untuk selanjutnya disebut sebagai +Pemohon, +terhadap +____________________________, untuk selanjutnya disebut sebagai +Termohon. +Berdasarkan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor +1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, +Pembatalan Registrasi terhadap Pencabutan Permohonan tersebut +mengakibatkan Permohonan yang dimaksud tidak dapat diajukan +kembali. +Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera. +Panitera, +............................................. +KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT +REPUBLIK INDONESIA, +ttd +ABDUL RAHMAN MA’MUN +42 diff --git a/raw/prosiding.stis.ac.id_index.php_semnasoffstat_article_download_1051_228.md b/raw/prosiding.stis.ac.id_index.php_semnasoffstat_article_download_1051_228.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..252ac4e9d6fe2059bfbc628f8bea61e794a01771 --- /dev/null +++ b/raw/prosiding.stis.ac.id_index.php_semnasoffstat_article_download_1051_228.md @@ -0,0 +1,553 @@ +--- +url: https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/download/1051/228 +title: "228" +domain: prosiding.stis.ac.id +crawl_date: 2026-03-26 14:59:27 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 228 + +Implementasi Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot dalam Menduga …………... (Mochamad Wildan M., Ika Y. W) +Implementasi Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot +dalam Menduga Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Level Kecamatan +di Provinsi Jawa Timur dengan Tambahan Informasi Cluster +(Implementation Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot for Average per Capita +Expenditure at Sub-District Level in Jawa Timur Province with Additional Cluster Information) +Mochamad Wildan Maulana1*, Ika Yuni Wulansari2 +1,2Politeknik Statistika STIS +Jl. Otto Iskandardinata No.64C Jakarta 13330 +E-mail: 211709834@stis.ac.id +ABSTRAK +Salah satu indikator ekonomi yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan adalah kemiskinan. Penduduk tergolong miskin +apabila rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulannya dibawah garis kemiskinan. Provinsi Jawa Timur terpilih sebagai +lokus penelitian dikarenakan memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia selama satu dekade terakhir. Data +yang digunakan berasal dari Susenas Maret 2019 dan Podes 2018 dengan 666 observasi level kecamatan. Upaya +pengentasan kemiskinan memerlukan data yang akurat dan menjangkau hingga wilayah terkecil. Akan tetapi tidak semua +wilayah memiliki sampel yang cukup atau bahkan tidak memiliki sampel sama sekali. Hal ini tidak memungkinkan untuk +melakukan estimasi langsung. Oleh karena itu dibutuhkan metode statistik untuk dapat mengestimasi area kecil dengan +baik. Metode yang dapat digunakan untuk menduga area kecil adalah Small Area Estimation (SAE). Penelitian ini +menggunakan metode SAE dengan Model Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot. Hasil yang diperoleh +bahwa metode SAE dapat memberikan pendugaan yang lebih baik dibanding estimasi langsung yang ditunjukan dengan +nilai Relative Root Mean Square Error (RRMSE) lebih kecil dibanding estimasi langsung. Estimasi pada non-sample +area dilakukan dengan memanfaatkan informasi cluster. +Kata Kunci: Rata-Rata Pengeluaran per Kapita, SAE, EBLUP FH, RRMSE, Non-Sample Area +ABSTRACT +One of the economic indicators that can measure the level of welfare is poverty. The population is classified as inferior +if the average monthly per capita expenditure is below the poverty line. East Java province was chosen as the research +locus because it has the highest number of poor people in Indonesia over the past decade. The data used comes from the +March 2019 Susenas and 2018 Podes with 666 sub-district level observations. Poverty alleviation efforts require data +that is accurate and reaches down to the smallest areas. However, not all regions have sufficient samples or even no +samples at all. It is not possible to make direct estimates. Therefore, statistical methods are needed to be able to estimate +small areas reasonably. The technique that can be used to estimate a small area is Small Area Estimation (SAE). This +study use SAE methods with Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot models The results obtained are +that SAE methods can provide better estimates than direct estimates, which are indicated by Relative Root Mean Square +Error (RRMSE) values that are smaller than direct estimates. Estimation for non-sample area can be used by utilizing +cluster information. +Keywords: Average per Capita Expenditure, SAE, EBLUP FH, RRMSE, Non-Sample Area +PENDAHULUAN +World Bank (2000) mendefinisikan kemiskinan sebagai kehilangan kesejahteraan (deprivation of well- +being) dengan kata lain semakin banyak penduduk miskin yang tinggal di suatu daerah, maka daerah tersebut +dapat dikatakan kurang sejahtera. Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan menggunakan konsep +kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach) yang dilihat dari sisi pengeluaran ekonomi +dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Ukuran tersebut adalah rata-rata pengeluaran +per kapita dengan definisi biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi seluruh anggota rumah tangga selama +sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. +Selama sepuluh tahun terakhir, rata-rata pengeluaran per kapita di Indonesia terus mengalami +peningkatan. Seperti tahun 2019, terjadi peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 3,6 persen dari +tahun sebelumnya (BPS, 2019). Hal ini berarti biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi setiap anggota rumah +tangga selama sebulan baik dari makanan maupun non makanan mengalami peningkatan. Berita Resmi +Statistik (BRS) yang dikeluarkan oleh BPS juga menjelaskan bahwa kemiskinan di Indonesia terus membaik +70 Implementasi Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot dalam Menduga …………... (Mochamad Wildan M., Ika Y. W) +di setiap tahunnya. Perbaikan ini ditandai dengan turunnya persentase penduduk miskin dari waktu ke waktu. +Penduduk tergolong miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan. Pada +maret 2019, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 25,14 juta orang. Dibandingkan dengan tahun +sebelumnya, jumlah penduduk miskin turun sebesar 0,25 persen terhadap September 2018 dan 0,41 persen +terhadap Maret 2018. Namun, upaya perbaikan pemerintah belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dikarenakan +jumlah penduduk miskin di beberapa daerah masih tergolong tinggi. BPS (2019) menyatakan bahwa +sumbangan penduduk miskin terbesar berada di Provinsi Jawa Timur dengan total 4112,25 ribu penduduk +miskin. Selama satu dekade terakhir, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin +tertinggi di Indonesia. +Upaya pengentasan kemiskinan harus terus dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah seperti yang +tertuang dalam kesepakatan 17 program pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals +(SDGs) dimana fokus pilar pertama yaitu tanpa kemiskinan (No Poverty). Pada pilar tersebut berisi target +mengentaskan kemiskinan salah satunya yaitu pada tahun 2030 setengah proporsi laki-laki, perempuan dan +anak-anak dari semua usia yang hidup didalam kemiskinan disemua dimensi dikurangi (Bappenas, 2019). +Kemudian, target pengurangan kemiskinan oleh pemerintah, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan +Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebesar 6-8 persen dalam jangka waktu lima tahun sehingga perlu +adanya koordinasi baik pemerintah pusat maupun daerah untuk mengentaskan kemiskinan. +Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997, peranan BPS adalah menjadi penyedia data bagi pemerintah dan +masyarakat berupa data sekunder hasil sensus dan survei yang dilakukannya. Survei yang dilakukan oleh BPS +dalam mengumpulkan data rata-rata pengeluaran per kapita adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) +(Kusuma, 2017). Susenas dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Maret untuk mengestimasi +level kabupaten/kota dan bulan September untuk mengestimasi level provinsi. Survei ini menyediakan data +dari berbagai aspek sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup sandang, pangan, papan, pendidikan, +kesehatan, keamanan, dan kesempatan kerja (BPS, 2019). Namun, kecukupan sampel Susenas ditingkat +kecamatan menyebabkan tidak dapat dilakukannya estimasi secara langsung. Sedangkan, proses perencanaan +pembangunan wilayah dibutuhkan data sampai wilayah tersebut. Keterbatasan ini memerlukan metode yang +dapat mengestimasi wilayah kecil dengan memanfaatkan data yang telah tersedia. Salah satu metodenya yaitu +Small Area Estimation (SAE). +Rao (2003) menyatakan bahwa SAE merupakan sebuah metode estimasi tidak langsung (indirect +estimation) dengan memanfaatkan informasi area sekitar untuk memperoleh informasi area yang lebih kecil. +Informasi area sekitar diperoleh dari variabel penyerta (auxiliary variable) yang didapatkan dari estimasi +langsung (direct estimation). Variabel penyerta yang digunakan seharusnya tidak memiliki error untuk +meminimalisir Mean Square Error (MSE) yang besar. Variabel ini bisa didapatkan melalui pendataan sensus +seperti Potensi Desa (Podes). +Penelitian yang berkaitan dengan Small Area Estimation (SAE) telah banyak dilakukan di Indonesia. +Sebagian besar peneliti menggunakan data yang berasal dari BPS sebagai penyedia data resmi pemerintah. +Seperti yang dilakukan oleh Amaliana dan Lusiana (2017) menggunakan data pengeluaran per kapita yang +berasal dari BPS. Metode yang dipakai adalah EBLUP dengan amatan Provinsi Jawa Timur khususnya +Kabupaten Jember tahun 2008. Penelitian ini mengambil data pengeluaran rumah tangga per kapita selama +sebulan yang berasal dari Susenas 2008 dan beberapa variabel penyerta yang berasal dari Podes 2008 seperti +jumlah keluarga yang tinggal di pemukiman kumuh, jumlah keluarga pengguna listrik PLN, jumlah keluarga +yang mengenyam pendidikan (SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi) dan sebagainya. Hasil yang didapatkan +bahwa estimasi tidak langsung menggunakan metode EBLUP menghasilkan nilai MSE yang lebih kecil +dibanding estimasi langsung. Sehingga penggunaan SAE jauh lebih baik dibanding estimasi langsung untuk +menduga pengeluaran rumah tangga per kapita selama sebulan di Kabupaten Jember. Dengan demikian, +penelitian ini akan mengestimasi rata-rata pengeluaran per kapita di Jawa Timur menggunakan Small Area +Estimation dengan metode Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot. Selain itu dalam +estimasi langsung menggunakan survei memungkinan adanya kecamatan yang tidak terambil sampel, +maka akan diterapkan juga tambahan informasi cluster untuk mengestimasi wilayah non-sample. +METODE +Metode Analisis +Small Area Estimation +Rao (2003) menjelaskan bahwa SAE terbagi menjadi dua model dasar antara lain model dasar tingkat +area (basic area level model) dimana model ini digunakan ketika variabel penyertanya tersedia hingga level +71 Seminar Nasional Official Statistics 2021 +area dan model dasar tingkat unit (basic unit level model) yang digunakan ketika variabel penyertanya tersedia +hingga level unit. +a. Model Dasar Tingkat Area +Model dasar tingkat area didasarkan pada ketersediaan variabel penyerta yang hanya tersedia pada +level area tertentu. Parameter yang diestimasi adalah 𝜃 , dengan model linear sebagai berikut : +𝑖 +𝜃 = 𝒙𝑇𝜷+𝑧 𝑣 ……………………………...……………………………………………… (1) +𝑖 𝑖 𝑖 𝑖 +Keterangan: +𝛽 = (𝛽 ,…,𝛽 )𝑇 adalah vektor koefisien regresi berukuran (𝑝+1)×1 +0 𝑝 +𝑧 = Konstanta positif yang diketahui (𝑖 = 1,2,…,𝑛) +𝑖 +𝑣 = Random effect dari small area, diasumsikan 𝑣 ~ 𝑖𝑖𝑑 𝑁(0,𝜎2) +𝑖 𝑖 𝑣 +𝑛 = Jumlah observasi +Persamaan (1) memiliki asumsi bahwa nilai pendugaan langsung 𝜃̂ diketahui dan dapat ditulis sebagai +𝑖 +berikut: +𝜃̂ = 𝜃 +𝑒 …...……………………………………………………………………………... (2) +𝑖 𝑖 𝑖 +dimana 𝑒 adalah sampling error yang diasumsikan e ~ N(0,𝜓 ) dengan 𝑖 = 1,2,…,𝑛. +𝑖 i 𝑖 +Model dasar tingkat area memiliki dua tingkat komponen model diantaranya komponen model +estimasi tidak langsung yaitu pada persamaan (1) dan komponen model estimasi langsung sesuai dengan +persamaan (2). Gabungan dari kedua model dapat ditulis sebagai berikut: +𝜃̂ = 𝒙𝑻𝜷+𝑧 𝑣 +𝑒 ………………………………………………………………………… (3) +𝑖 𝒊 𝑖 𝑖 𝑖 +dengan 𝑖 =1,2,… ,𝑛. +b. Model Dasar Tingkat Unit +Model dasar tingkat unit merupakan model dengan data pendukung yang tersedia bersesuaian secara +individu dengan variabel yang ingin diteliti. Data tersebut merupakan informasi yang tersedia pada level +unit sampel. Parameter yang diestimasi adalah 𝜃 , dengan model linear sebagai berikut: +𝑖𝑗 +𝜃 =𝒙𝑻𝜷+𝑢 +𝑒 ………………………………………………………………………… (4) +𝑖𝑗 𝒊𝒋 𝑖𝑗 𝑖 +dimana 𝑗 =1,2,…,𝑚 dan 𝑖 =1,2,…,𝑛 serta 𝑒 diasumsikan berdistribusi normal. +𝑖 +Penelitian ini menggunakan model dasar tingkat area dimana variabel penyertanya tersedia level kecamatan. +Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot (EBLUP FH) +Model Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot (EBLUP FH) didasarkan pada metode +estimasi General Linear Mixed Model (GLMM) yang ditulis sebagai berikut: +𝜃 =𝒙𝑻𝜷+𝑧 𝑣 +𝑒 …………………………………………………………………………..… (5) +𝑖 𝒊 𝑖 𝑖 𝑖 +dimana 𝑖 =1,2,…,𝑛 dan 𝑣 ~𝑖𝑖𝑑𝑁(0,𝜎2) serta 𝑒 ~𝑁(0,𝜓 ) dengan keragaman 𝜓 diketahui. Asumsi untuk +𝑖 𝑣 𝑖 𝑖 𝑖 +𝑣 dan 𝑒 saling independen, dimana n adalah banyaknya area. Apabila nilai 𝜎2 diketahui, maka estimator +𝑖 𝑖 𝑣 +menjadi Best Linear Unbiased Predictor (BLUP) dengan formula sebagai berikut: +𝜃̂𝐵𝐿𝑈𝑃= 𝒙𝑻𝜷̃ +𝛾 (𝜃̂ −𝒙𝑻𝜷̃) …………………………………………………………………… (6) +𝑖 𝒊 𝑖 𝑖 𝒊 +dimana 𝜃̂ hasil estimasi langsung dari area ke-i (𝑖 = 1,2,…,𝑛), n jumlah observasi, 𝛾 adalah 𝜎𝑣 2 , 𝜎2 +𝑖 𝑖 𝜓 +𝜎2 𝑣 +𝑖 𝑣 +varians dari random effect area, 𝜓 adalah 𝑀𝑆𝐸(𝜃̂), 𝒙𝑻 vektor variabel penyerta serta nilai 𝜷̃ = +𝑖 𝑖 𝒊 +−1 +[∑𝑛 𝑥𝑖𝑥 𝑖 𝑇 ] [∑𝑛 𝑥𝑖𝜃̂ 𝑖 ]. +𝑖=1(𝜓 +𝑖 ++𝜎 +𝑣 +2) 𝑖=1(𝜓 +𝑖 ++𝜎 +𝑣 +2) +Penduga BLUP diatas masih mengandung nilai 𝜎2 karena metode BLUP diasumsikan bahwa 𝜎2 +𝑣 𝑣 +diketahui, padahal dalam praktiknya varians dari random effect (𝜎2) tidak diketahui. Sehingga nilai (𝜎2) harus +𝑣 𝑣 +diestimasi. Metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi varian dari random effect adalah Maximum +Likelihood (ML) atau Restricted Maximum Likelihood (REML). Pendugaan terhadap σ2, akan diperoleh +𝑣 +Penduga EBLUP dapat ditulis dalam formula sebagai berikut +𝜃̂ EBLUP = 𝒙𝑻𝜷̂ +𝛾̂(𝜃̂ −𝒙𝑻𝜷̂)………………………………………………………………... (7) +𝑖 𝒊 𝑖 𝑖 𝒊 +dengan nilai 𝜷̂ adalah +−1 +𝜷̂ =𝜷̂(𝜎2) =[∑𝑛 𝑥𝑖𝑥 𝑖 𝑇 ] [∑𝑛 𝑥𝑖𝜃̂ 𝑖 ]………………………………………………. (8) +𝑣 𝑖=1(𝜓 +𝑖 ++𝜎̂ +𝑣 +2) 𝑖=1(𝜓 +𝑖 ++𝜎̂ +𝑣 +2) +Melalui proses yang telah dilakukan, didapatkan bahwa 𝜃̂ merupakan penduga suatu wilayah yang tak- +𝑖 +bias, linear, serta bersifat homoskedastis. Selanjutnya, evaluasi model dapat menggunakan Relative Root Mean +Square Error (RRMSE). Perhitungan nilai RRMSE dapat diperoleh dari formula berikut: +Mean Square Error (MSE) dan Relative Root Mean Square Error (RRMSE) +72 Implementasi Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot dalam Menduga …………... (Mochamad Wildan M., Ika Y. W) +Baik tidaknya estimasi tidak langsung dapat diukur dari nilai Mean Square Error (MSE). Pada model +EBLUP FH, MSE dapat dirumuskan sebagai berikut: +𝑀𝑆𝐸(𝜃̂𝐸𝐵𝐿𝑈𝑃)= 𝑔 (𝜎̂2)+𝑔 (𝜎̂2)+2𝑔 (𝜎̂2) ……………………………………………... (9) +𝑖 1𝑖 𝑣 2𝑖 𝑣 3𝑖 𝑣 +dimana: +𝑔 (𝜎̂2) = 𝜎̂𝑣 2𝜓 𝑖 = 𝛾̂ 𝜓 +1𝑖 𝑣 𝜓 +𝜎̂2 𝑖 𝑖 +𝑖 𝑣 +−1 +𝑔 (𝜎̂2) = (1−𝛾̂ )2𝒙𝑻[∑𝑛 𝒙𝒊𝒙 𝒊 𝑻 ] 𝑥 +2𝑖 𝑣 𝑖 𝒊 𝑖=1(𝜓 +𝑖 ++𝜎̂ +𝑣 +2) 𝑖 +𝑔 (𝜎̂2) = 𝜓2(𝜓 +𝜎̂2)−3𝑉̅(𝜎̂2) +3𝑖 𝑣 𝑖 𝑖 𝑣 𝑣 +𝑉̅(𝜎̂2) merupakan ragam asimptot dari (𝜎̂2) dengan rumus +𝑣 𝑣 +𝑉̅(𝜎̂2) = 2[∑𝑛 (𝜎̂2+𝜓 )−2]−1 +𝑣 𝑖=1 𝑣 𝑖 +Selanjutnya dapat menggunakan Relative Root Mean Square Error (RRMSE) untuk mengevaluasi hasil +estimasi. Perhitungan nilai RRMSE dapat diperoleh dari formula berikut: +𝑅𝑅𝑀𝑆𝐸 (𝜃̂) = +√𝑀𝑆𝐸(𝜃̂ 𝑖) +×100% ……………………………………………………………… (10) +𝑖 𝜃̂ +𝑖 +EBLUP FH dengan Informasi Cluster +Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2014) dengan memodifikasi pada persamaan EBLUP untuk +daerah yang tidak tersampel dengan memasukan informasi cluster kedalam persamaan 𝜃̂𝐸𝐵𝐿𝑈𝑃 =𝒙𝑻𝜷̃ yang +𝑖 𝒊 +bertjuan untuk menghasilkan estimasi pada daerah yang tidak tersampel menjadi lebih baik. Haris (2019) +mengembangkan fungsi SAE clustering untuk mengestimasi wilayah non sample. Pada prosesnya, clustering +didasarkan pada variabel penyerta X yang dilakukan di seluruh wilayah penelitian baik yang tersampel maupun +tidak tersampel. Selanjutnya akan diperoleh seluruh wilayah penelitian masuk kedalam cluster tertentu. Hal +ini dapat digunakan untuk memperbaiki pendugaan daerah yang tidak tersampel. Informasi cluster diperoleh +dengan memasukan pengaruh acak area pada persamaan EBLUP. Pengaruh acak area akan dicari pada masing- +masing cluster yang berfungsi untuk memperoleh nilai pengaruh acak area pada daerah tertentu. Pengaruh +acak area yang diperoleh selanjutnya dirata-rata, hasil dari rata-rata tersebut dimasukan kedalam model sebagai +penduga pengaruh acak area untuk daerah yang tidak tersampel. Berikut merupakan formula penambahan rata- +rata pengaruh acak area: +𝑣̂̅ = 1 ∑ 𝑛𝑘 𝑣̂ ………………………………………………………………………………. (11) +𝑘 𝑛𝑘 𝑖=1 𝑖 +dimana 𝑣̂̅ merupakan rata-rata pengaruh acak area pada cluster ke-k, 𝑛 adalah banyaknya area sampel pada +𝑘 𝑘 +cluster ke-k, dan 𝑣̂ adalah Pengaruh acak area sampel ke-i. Persamaan (11) selanjutnya disubtitusi kedalam +𝑖 +persamaan EBLUP 𝜃̂𝐸𝐵𝐿𝑈𝑃 = 𝒙𝑻𝜷 maka akan diperoleh persamaan estimasi menggunakan metode EBLUP +𝑖 𝒊 +dengan informasi cluster. Berikut formula yang terbentuk: +𝜃̂𝐸𝐵𝐿𝑈𝑃𝐶𝐿 =𝒙𝑻𝜷̂ +𝑣̂̅ …………………………………………………………………………... (12) +𝑖 𝒊 𝑘 +dengan 𝒙𝑻 adalah matriks dari variabel penyerta, 𝜷 adalah vektor koefisien regresi berukuran (𝑝+1)×1, 𝑣̂̅ +𝒊 𝑘 +rata-rata pengaruh acak area pada cluster ke-k. Adapun nilai Mean Square Error (MSE) dan Relative Root +Mean Square Error (RRMSE) pada EBLUP FH non-sample area memiliki formula yang sama seperti +pencarian MSE pada Model EBLUP FH yaitu persamaan (9). +Rata-Rata Pengeluaran per Kapita +Pengeluaran rumah tangga sebulan merupakan semua biaya yang dikeluarkan rumah tangga dalam kurun +waktu sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh anggota rumah tangga. Sedangkan rata-rata +pengeluaran per kapita sebulan merupakan besarnya pengeluaran setiap anggota rumah tangga dalam kurun +waktu satu bulan. Data rata-rata pengeluaran per kapita diperoleh dari pembagian antara pengeluaran rumah +tangga sebulan dengan jumlah anggota rumah tangga (BPS, 2008). Semakin besar pengeluaran seseorang, +menunjukan besarnya pendapatan yang diperoleh. Dalam hal ini, pendapatan seseorang akan berbanding lurus +dengan pengeluarannya. Formula rata-rata pengeluaran per kapita (𝜃 ) dapat ditulis sebagai berikut: +𝑖 +𝜃̂ = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝐾𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒−𝑖 ………………………………………… (13) +𝑖 +𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑇𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑖 𝐾𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒−𝑖 +Estimator yang dihitung pada penelitian ini adalah rata-rata pengeluaran per kapita per kecamatan yang tertulis +pada persamaan (13). Sedangkan nilai Mean Square Error (MSE) diperoleh menggunakan formula sebagai +berikut: +73 Seminar Nasional Official Statistics 2021 +𝑀𝑆𝐸(𝜃̂) = 𝑉𝑎𝑟(𝜃̂)+𝐵𝑖𝑎𝑠2(𝜃̂)……………………………………….…………………… (14) +𝑖 𝑖 𝑖 +Metode Pengumpulan Data +Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder Susenas Maret 2019 berupa direct +estimation rata-rata pangeluaran per kapita yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Wilayah yang +dijadikan lokus penelitian adalah seluruh kecamatan di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah kecamatan +sebanyak 666 kecamatan. Variabel pendukung diperoleh dari Podes 2018 dengan rincian sebagai berikut: +1. Jumlah Keluarga Pengguna PLN (P_PLN), +2. Jumlah Apotek (P_APOTEK), +3. Jumlah Posyandu dengan Kegiatan/pelayanan Setiap Sebulan Sekali (P_POSYANDU), +4. Jumlah Warga yang Menjadi Peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran PBI dan Jamkesda Selama +Tahun 2017 (P_BPJS), +5. Jumlah Surat Miskin/SKTM yang Dikeluarkan Desa/kelurahan Selama Tahun 2017 (P_SKM), +6. Jumlah Menara Base Tranceiver Station (P_BTS), +7. Jumlah KUD yang Beroperasi di Desa/kelurahan (P_KUD), +8. Jumlah Koperasi Simpan Pinjam (Kospin) yang Masih Aktif/beroperasi (P_KOPERASI), +9. Jumlah Kredit Usaha Rakyat yang Diterima Warga Desa/kelurahan Selama Setahun Terakhir (P_KUR), +10. Jumlah Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta (P_SD), +11. Jumlah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta (P_SMP), +12. Jumlah Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Keatas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA dan SMK) +Negeri dan Swasta (P_SMA), +13. Jumlah Jenjang Pendidikan Akademi/Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta (P_PT), +14. Jumlah Fasilitas Kesehatan yakni Rumah Sakit, Puskesmas dan Rumah Bersalin (P_FASKES), +15. Jumlah Tenaga Kesehatan yakni Praktik Dokter dan Praktik Bidan (P_NAKES). +HASIL DAN PEMBAHASAN +Permodelan Rata-Rata Pengeluaran per Kapita dengan Small Area Estimation +Pemilihan Variabel Penyerta +Sebelum dilakukan pembangunan model small area estimation (SAE), diperlukan pemilihan variabel +penyerta. Variabel penyerta yang baik ketika variabel tersebut memiliki korelasi dengan variabel respon dalam +hal ini rata-rata pengeluaran per kapita hasil dari estimasi langsung. Pemilihan variabel penyerta melalui +signifikansi korelasi masing-masing variabel terhadap variabel yang akan diestimasi. Sebanyak 15 variabel +disediakan untuk menjadi kandidat variabel penyerta, variabel tersebut dipilih berdasarkan literature review +dari penelitian terdahulu. Berdasarkan kandidat variabel penyerta yang disediakan, 13 variabel dapat +dinyatakan berkorelasi dengan variabel respon yang ditampilkan melalui Tabel 1. +Tabel 1. Korelasi variabel penyerta dengan hasil estimasi langsung rata-rata pengeluaran per kapita. +Pearson Pearson +Variabel Penyerta Sig. Variabel Penyerta Sig. +Correlation Correlation +P_PLN 0,293 0,000 P_KUR -0,105 0,007 +P_APOTEK 0,504 0,000 P_SD -0,133 0,001 +P_POSYANDU 0,189 0,000 P_SMA 0,112 0,004 +P_BPJS -0,193 0,000 P_PT 0,349 0,000 +P_BTS 0,287 0,000 P_FASKES 0,251 0,000 +P_KUD -0,103 0,008 P_NAKES 0,330 0,000 +P_KOPERASI 0,162 0,000 +Sumber: BPS (2019), diolah +Tabel 1 merupakan hasil pengujian korelasi masing-masing variabel penyerta dengan hasil estimasi +langsung rata-rata pengeluaran per kapita. Hasil tersebut menunjukan sebanyak 13 variabel memiliki korelasi +dengan hasil estimasi langsung rata-rata pengeluaran per kapita yang ditandai dengan nilai signifikansi variabel +penyerta yang lebih kecil dari α (0,05). Selanjutnya, variabel penyerta terpilih akan dilakukan deteksi +multikolinearitas. Pendeteksian multikolinearitas ini dengan menghitung nilai VIF (Variance Inflation Factor) +pada setiap variabel penyerta dan diperoleh nilai VIF sebagai berikut: +74 Implementasi Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot dalam Menduga …………... (Mochamad Wildan M., Ika Y. W) +Tabel 2. Variance Inflation Factor. +Variabel Penyerta VIF Variabel Penyerta VIF +P_PLN 5,330 P_KUR 1,540 +P_APOTEK 4,673 P_SD 5,044 +P_POSYANDU 3,155 P_SMA 5,750 +P_BPJS 1,675 P_PT 1,970 +P_BTS 2,429 P_NAKES 3,558 +P_KUD 1,284 P_FASKES 1,557 +P_KOPERASI 1,506 +Sumber: BPS (2019), diolah +Hasil pendeteksian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 2, diketahui bahwa seluruh variabel +penyerta terpilih tidak terjadi pelanggaran multikolinearitas. Hal ini dikarenakan nilai VIF masing-masing +variabel tidak lebih dari 10. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel terpilih tidak memiliki korelasi +antar variabel. +Permodelan EBLUP Fay-Herriot +Tahap selanjutnya ialah melakukan estimasi tidak langsung menggunakan small area estimation +menggunakan Model Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot (EBLUP FH). Model ini hanya +menggunakan variabel penyerta yang berasal dari sensus atau variabel yang tidak mengandung error. Jadi, +sebanyak 13 variabel terpilih yang berasal dari data podes akan menjadi variabel penyerta pada Model EBLUP +FH. Berikut hasil estimasi koefisien regresi beserta nilai koefisien keragaman acak 𝑣 (𝜎̂2) Model EBLUP FH +𝑖 𝑣 +disajikan pada Tabel 3. +Tabel 3. Estimasi koefisien regresi dan koefisien dari keragaman acak Model EBLUP FH. +Variabel 𝜷̂ P-value +𝒊 +Intersep 911095,847 0,000 +P_PLN 8,908 0,000 +P_APOTEK 14689,898 0,000 +P_POSYANDU -344,714 0,511 +P_BPJS -3,363 0,004 +P_BTS 324,515 0,880 +P_KUD -6905,998 0,397 +P_KOPERASI 563,429 0,592 +P_KUR 2460,496 0,123 +P_SD -5762,002 0,000 +P_SMA 3446,629 0,136 +P_PT 22941,227 0,003 +P_NAKES 456,629 0,678 +P_FASKES 1782,020 0,555 +𝝈̂𝟐 52058005401,000 - +𝒗 +Sumber: BPS (2019), diolah +Berdasarkan Tabel 3 diperoleh hasil bahwa lima variabel P_PLN, P_APOTEK, P_BPJS, P_SD, dan P_PT +berpengaruh signifikan terhadap rata-rata pengeluaran per kapita di Jawa Timur. Variabel tersebut berpengaruh +signifikan dikarenakan nilai p-value setiap variabel lebih kecil dibanding nilai α (5%). Adapun nilai keragaman +acak 𝑣 sebesar 𝜎̂2 = 52058005401. Hasil estimasi langsung dan tidak langsung rata-rata pengeluaran per +𝑖 𝑣 +kapita di Jawa Timur level kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4. +Tabel 4. Statistik deskriptif hasil estimasi langsung dan EBLUP FH rata-rata pengeluaran per kapita Provinsi +Jawa Timur 2019. +Statistik Estimasi Langsung (Rupiah) EBLUP FH (Rupiah) +Mean 1.008.624 957.319 +Standar Deviasi 522.762 306.980 +Minimum 375.140 381.415 +Median 903.083 898.055 +Maksimum 9.072.423 2.361.136 +Jangkauan 8.697.283 1.979.721 +Sumber: BPS (2019), diolah +75 Seminar Nasional Official Statistics 2021 +Estimasi langsung yang diperoleh dari BPS menghasilkan data rata-rata pengeluaran per kapita level +kecamatan di Jawa Timur. Estimasi langsung yang diperoleh hanya pada wilayah yang terdapat sampel rumah +tangga. Pada data yang diperoleh, sebanyak 655 wilayah kecamatan dari 666 kecamatan di Provinsi Jawa +Timur memiliki sampel rumah tangga dan 11 wilayah kecamatan lainya tidak tercakup sampel. Oleh karena +itu, penelitian ini hanya menggunakan 655 kecamatan tersampel sebagai data estimasi langsung dan 11 +kecamatan tidak tersampel akan diestimasi dengan menambahkan informasi cluster pada analisis selanjutnya. +Tabel 4 merupakan statistik deskriptif hasil estimasi langsung dan EBLUP FH. Hasil estimasi langsung +rata-rata pengeluaran per kapita di Provinsi Jawa Timur memiliki rata-rata sebesar Rp 1.008.624, sedangkan +pada Model EBLUP FH sebesar Rp 957.319. Hasil tersebut memberikan informasi bahwa rata-rata hasil +estimasi dari kedua model tidak jauh berbeda. Namun jika ditinjau dari standar deviasinya, estimasi langsung +memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 522.762, sedangkan Model EBLUP FH sebesar Rp 306.980 yang +berarti bahwa keberagaman data hasil estimasi langsung cenderung lebih besar dibanding hasil estimasi pada +metode SAE. +Selanjutnya nilai maksimum hasil estimasi pada kedua estimator dimiliki oleh wilayah kecamatan yang +berbeda. Pada estimasi langsung, Kecamatan Wiyung di Kota Surabaya memiliki rata-rata pengeluaran per +kapita tertinggi daripada wilayah lain dengan nilai sebesar Rp 9.072.423. Sedangkan pada model EBLUP FH, +Kecamatan Gayungan yang berada di Kota Surabaya memiliki rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi +dengan nilai Rp 2.361.136. Berbeda dengan nilai maksimum, nilai minimum estimasi rata-rata pengeluaran +per kapita pada kedua estimator dimiliki oleh kecamatan yang sama yaitu Kecamatan Tanjungbumi di +Kabupaten Bangkalan. Nilai minimum hasil estimasi langsung sebesar Rp 375.140 dan pada Model EBLUP +FH sebesar Rp 381.415. Dari informasi nilai minimum dan maksimum, diperoleh nilai jangkauan hasil estimasi +masing masing model dimana estimasi secara langsung menghasilkan jangkauan data lebih besar dibanding +model EBLUP FH. +Perbandingan Mean Square Error dan Relative Root Mean Square Error +Penentuan metode terbaik dapat dilakukan dengan membandingkan nilai MSE dan RRMSE yang +dihasilkan dari masing-masing estimator. Metode terbaik nantinya dapat memberikan hasil pendugaan rata- +rata pengeluaran per kapita yang paling presisi. Oleh karena itu, perbandingan antar metode diperlukan untuk +mendapatkan hasil estimasi yang paling mendekati dengan nilai populasinya. Adapun perbandingan metode +estimasi yang akan dilakukan adalah estimasi langsung dengan metode SAE Model EBLUP FH. Perbandingan +ini didasarkan pada nilai Relative Root Mean Square Error (RRMSE). Metode terbaik akan dipilih apabila +metode tersebut memiliki nilai RRMSE yang paling kecil di setiap kecamatan. Berikut tabel ringkasan MSE +kedua metode estimasi. +Tabel 5. Ringkasan Mean Square Error estimasi langsung dan EBLUP FH +Statistik Estimasi Langsung EBLUP FH +Rata-rata 80.966.826.456 9.750.358.022 +Minimum 3,368x10-24 3,368x10-24 +Median 7.035.272.774 6.222.173.377 +Maksimum 35.361.620.442.441 54.006.129.595 +Sumber: BPS (2019), diolah +Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui nilai MSE di kedua metode estimasi. Nilai MSE tersebut selanjutnya +digunakan untuk mencari nilai RRMSE. Hasil RRMSE dapat ditunjukan dengan Gambar 1 dan Gambar 2. +Boxplot yang terdapat pada Gambar 1 menunjukan perbedaan hasil nilai RRMSE di kedua estimator. Terlihat +bahwa nilai RRMSE dari estimasi langsung memiliki beberapa nilai yang tergolong tinggi, ditunjukan dengan +beberapa data yang memiliki nilai RRMSE lebih besar dari 25 persen. Hal ini dapat dikatakan bahwa estimasi +langsung memiliki presisi yang rendah atau dinilai kurang akurat dalam mengestimasi variabel respon. Jika +dibandingkan dengan metode SAE, RRMSE EBLUP FH memiliki rentang nilai yang lebih kecil dibanding +estimasi langsungnya. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan Model EBLUP FH dapat menurunkan nilai +RRMSE dari estimasi langsung. +76 Implementasi Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot dalam Menduga …………... (Mochamad Wildan M., Ika Y. W) +Sumber: BPS (2019), diolah +Gambar 1. Boxplot Relative Root Mean Square Error estimasi langsung dan Model EBLUP FH. +Sumber: BPS (2019), diolah +Gambar 2. Perbandingan grafik Relative Root Mean Square Error estimasi langsung dan Model EBLUP FH. +Selanjutnya perbandingan nilai RRMSE yang dihasilkan dari kedua estimator menggunakan grafik pada +masing-masing kecamatan dapat dilihat melalui Gambar 2. Grafik tersebut memberikan informasi bahwa nilai +RRMSE antar kecamatan pada estimasi langsung mampu diperbaiki oleh Model EBLUP FH dimana RRMSE +Model EBLUP FH memiliki nilai yang lebih kecil dibanding estimasi langsungnya. Hal ini memberikan bahwa +Model EBLUP FH merupakan estimator tebaik dalam mengestimasi rata-rata pengeluaran per kapita level +kecamatan di Provinsi Jawa Timur tahun 2019. +Estimasi Non-Sample Area +Estimasi langsung hanya dapat dilakukan pada wilayah yang memiliki sampel rumah tangga didalamnya. +Apabila suatu wilayah tidak memiliki sampel, maka wilayah tersebut tidak dapat diestimasi. Adanya metode +SAE dengan tambahan informasi cluster dapat mengatasi wilayah-wilayah yang tidak tercakup sampel (non- +sample area). Pada penelitian ini sebanyak 11 wilayah kecamatan yang tidak tercakup sampel akan dilakukan +estimasi berdasarkan informasi cluster yang terbentuk. Cluster yang terbentuk sebanyak empat cluster. Hasil +estimasi Model EBLUP FH beserta kelompok cluster pada kecamatan non-sample pada Tabel 6. +Tabel 6. Hasil Estimasi Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Non-Sample Area +Kode +Kecamatan KAPITA (Rupiah) Cluster RRMSE EBLUP FH Non-Sample +Kecamatan +3505180 Sanankulon 831.877 3 12,867 +3507200 Wonosari 879.954 4 22,793 +3511151 Ijen 886.604 4 22,625 +3513010 Sukapura 852.320 4 23,532 +3517170 Kudu 984.851 4 20,378 +3518160 Wilangan 828.902 4 24,197 +3522040 Ngambon 886.487 4 22,626 +3522241 Kedewan 878.820 4 22,825 +3525170 Sangkapura 801.796 3 13,354 +3529071 Batuan 1.008.870 4 19,887 +3578270 Asemrowo 879.534 4 22,808 +77 Seminar Nasional Official Statistics 2021 +Sumber: BPS (2019), diolah +Berdasarkan Tabel 6, diperoleh hasil estimasi pada area yang tidak tercakup sampel. Sehingga, informasi +tersebut dapat digunakan untuk melengkapi kecamatan yang tidak terestimasi pada Model EBLUP FH. Hasil +ringkasan estimasi EBLUP FH setelah dilakukan penggabungan dengan non-sample area dapat dilihat melalui +tabel berikut: +Tabel 7. Statistik Deskriptif Hasil Estimasi Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Model EBLUP FH dengan +Tambahan Informasi Cluster +Statistik Nilai (Rupiah) +N 666 Kecamatan +Mean 956.102 +Standar Deviasi 304.444 +Minimum 381.415 +Median 893.500 +Maksimum 2.361.136 +Jangkauan 1.979.721 +Sumber: BPS (2019), diolah +Secara rata-rata, hasil estimasi rata-rata pengeluaran per kapita menggunakan Model EBLUP FH dengan +tambahan infomasi cluster memiliki nilai sebesar Rp 956.102. Standar deviasi pada model ini memiliki nilai +sebesar Rp 304.444. Selanjutnya, hasil estimasi tersebut memiliki nilai minimum sebesar Rp 381.415 dan nilai +maksimum sebesar Rp 2.361.136 sehingga jangkauan data yang dihasilkan sebesar Rp 1.979.721. Dengan +adanya nilai RRMSE yang tidak lebih dari 25 persen, maka terindikasi EBLUP FH clustering memiliki presisi +yang baik dalam mengestimasi rata-rata pengeluaran per kapita pada wilayah non-sample. +Gambar 3. Hasil Estimasi EBLUP FH pada Seluruh Kecamatan +Hasil estimasi pada non-sample area selanjutnya dapat dipetakan. Pemetaan ini menggunakan hasil +estimasi dari EBLUP FH dikarenakan model tersebut adalah model yang digunakan untuk mendapatkan +estimasi rata-rata pengeluaran per kapita pada non-sample area. Dasar pengklasifikasian pemetaan rata-rata +pengeluaran per kapita level kecamatan menggunakan Natural Breaks dimana pengklasifikasian ini +menggunakan algoritma untuk meminimalkan perbedaan data dalam kategori dan memaksimalkan perbedaan +data antar kategori (Chang, 2018). Hasil estimasi EBLUP FH pada pada seluruh area kecamatan dapat disajikan +melalui Gambar 3. Perbedaan warna pada peta sebaran menunjukan perbedaan klasifikasi hasil estimasi. +Semakin berwarna hijau gelap suatu kecamatan, maka semakin tinggi rata-rata pengeluaran per kapita +kecamatan tersebut. Berdasarkan data hasil pendugaan rata-rata pengeluaran per kapita, kecamatan dengan +rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi adalah Kecamatan Gayungan yang berada pada Kota Surabaya +dengan hasil estimasi Rp 2.361.136, sedangkan kecamatan dengan rata-rata pengeluaran per kapita terendah +78 Implementasi Empirical Best Linear Unbiased Prediction Fay-Herriot dalam Menduga …………... (Mochamad Wildan M., Ika Y. W) +dimiliki oleh Kecamatan Tanjungbumi yang berada pada Kabupaten Bangkalan dengan hasil estimasi sebesar +Rp 381.415. +KESIMPULAN +Berdasarkan hasil penelitian, permodelan EBLUP FH menghasilkan nilai rata-rata pengeluaran per kapita +tertinggi sebesar Rp 2.361.136 tepatnya berada pada Kecamatan Gayungan di Kota Surabaya. Sedangkan rata- +rata pengeluaran per kapita terendah sebesar Rp 381.415 yang berada pada Kecamatan Tanjungbumi di +Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan hasil penelitian juga dapat disimpulkan bahwa metode SAE dengan Model +EBLUP FH lebih presisi dibanding estimasi langsung dalam mengestimasi rata-rata pengeluaran per kapita +level kecamatan di Jawa Timur tahun 2019. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai perbandingan RRMSE di +setiap kecamatan, dimana estimasi tidak langsung Model EBLUP FH memiliki nilai RRMSE yang lebih kecil +dibanding estimasi langsung. Selanjutnya penambahan informasi cluster cukup efektif dalam mengestimasi +non-sample area yang ditandai dengan nilai RRMSE pada masing-masing wilayah tidak lebih dari 25 persen. +Saran yang diajukan Bagi pemerintah dapat memprioritaskan wilayah yang memiliki hasil estimasi rata-rata +pengeluaran per kapita yang tergolong tinggi untuk mendongkrak perekonomian regional seperti Kecamatan +Gayungan di Kota Surabaya. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan program pengentasan kemiskinan +pada wilayah yang memiliki hasil estimasi rata-rata pengeluaran per kapita yang tergolong rendah seperti +Kecamatan Tanjungbumi di Kabupaten Bangkalan. +DAFTAR PUSTAKA +Amaliana, L., & Lusiana, E. D. (2017, July). Penerapan Metode Empirical Best Linear Unbiased Prediction +(EBLUP) pada Model Fay-Herriot Small Area Estimation (SAE). In Prosiding SI MaNIs (Seminar +Nasional Integrasi Matematika dan Nilai-Nilai Islami) (Vol. 1, No. 1, pp. 312-318). +Annisa R., Kurnia A., Indahwati. (2014). Cluster Information of Non-Sampled Area in Small Area Estimation. +IOSR Journal of Mathematics 10(1): 15-19. +Bappenas. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Jakarta: +Bappenas +Bappenas. (2017). Sustainable Development Goals (SDGs). Jakarta: Bappenas. +BPS. (2009-2019). Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan di Indonesia. Jakarta: Badan Pusat Statistik. +Chang, K. T. (2018). Introduction to geographic information systems (Vol. 9). New York: McGraw-Hill +Education. +Haris, Faisal. (2019). Kajian MSE Area Tidak Tersampel pada Small Area Estimation. [Skripsi]. Jakarta: +Politeknik Statistika STIS. +Kusuma, W. (2017). Small Area Estimation Terhadap Pengeluaran per Kapita Di Kabupaten Banyuwangi +Dengan Metode Hierarchical Bayes Dan Empirical Bayes (Doctoral dissertation, Institut Teknologi +Sepuluh Nopember). +Rao JNK. (2003). Small area estimation. London: Wiley. +World Bank. (2000). World Development Report: Attacking Poverty. Washington: Oxford University Press. +79 diff --git a/raw/prosiding.stis.ac.id_index.php_semnasoffstat_article_download_46_78_.md b/raw/prosiding.stis.ac.id_index.php_semnasoffstat_article_download_46_78_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8fc86923f01ba76df50d3c7b3f248ebee2cf539c --- /dev/null +++ b/raw/prosiding.stis.ac.id_index.php_semnasoffstat_article_download_46_78_.md @@ -0,0 +1,564 @@ +--- +url: https://prosiding.stis.ac.id/index.php/semnasoffstat/article/download/46/78/ +title: "PDF Document" +domain: prosiding.stis.ac.id +crawl_date: 2026-03-26 04:50:41 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# PDF Document + +Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s……………….. +…………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… (Puspita dan Agustina) +POLA KONSUMSI, ELASTISITAS PENDAPATAN, SERTA +VARIABEL-VARIABEL SOSIAL EKONOMI YANG MEMENGARUHI +PENGELUARAN KONSUMSI RUMAH TANGGA +Studi Kasus di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 +(Consumption Pattern Consumption Patterns, Income Elasticities, and Socio-Economic +Variables that Influence Household Consumption Expenditure : Case Study in Bengkulu +Province on 2018) +Chaterina Dwi Puspita1, Neli Agustina2 +Politeknik Statistika STIS1 +Politeknik Statistika STIS2 +Jalan Otto Iskandardinata Nomor 64C, Jakarta- 13330 +E-mail: 15.8546@stis.ac.id1, neli@stis.ac.id2 +ABSTRAK +Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan indikator utama kesejahteraan rumah tangga. +Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki share terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto +(PDRB) di Provinsi Bengkulu, yaitu 64,80 persen pada tahun 2017. Selain itu, rata-rata laju pertumbuhan +Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bengkulu (5,63 persen) lebih tinggi dari pada rata-rata laju +pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (5,27 persen) pada tahun 2012-2017. Namun, +pembangunan ekonomi yang baik di Provinsi Bengkulu tidak diikuti dengan rendahnya angka kemiskinan yang +dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga di provinsi tersebut. Angka kemiskinan Provinsi Bengkulu +berada di atas angka kemiskinan nasional pada tahun 2012-2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis +gambaran umum pola konsumsi dan kesejahteraan di Provinsi Bengkulu serta pengaruh perubahan +pendapatan (elastisitas pendapatan) dan karakteristik rumah tangga terhadap pola konsumsi makanan dan +bukan makanan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan Fungsi Engel Kuadratik dan metode regresi +berganda dengan estimasi Robust. Hasil penelitian menunjukkan tingginya angka kemiskinan di Provinsi +Bengkulu sejalan dengan pola konsumsi untuk rumah tangga, baik miskin maupun tidak miskin, yang masih +memiliki rata-rata proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan lebih besar daripada bukan makanan. +Pengeluaran konsumsi rumah tangga di perdesaan lebih responsif terhadap perubahan pendapatan rumah +tangga serta pendapatan dan karakteristik rumah tangga signifikan terhadap proporsi pengeluaran konsumsi +untuk beberapa komoditas makanan dan bukan makanan. +Kata kunci: konsumsi rumah tangga, elastisitas pendapatan, regresi robust +ABSTRACT +Household consumption expenditure is a leading indicator of household welfare. Household consumption +expenditure has the largest share of Gross Domestic Regional Product (GDRP) in Bengkulu (64,80 percent in +2017). In addition, the average Gross Domestic Regional Product (GDRP) growth of Bengkulu (5,63 percent) +is higher than the national Gross Domestic Product (GDP) growth (5,27 percent) in 2012-2017. However, good +economic development was not followed by low poverty that can reflect household welfare. The poverty rate +of Bengkulu was above the national poverty rate in 2012-2017, which is 15,59 percent (Bengkulu) and 10,12 +percent (Indonesia) in 2017. Therefore, this study aims to analyze the general description of household +consumption pattern and household welfare, the income elasticity, and household characteristics that +significant for commodity of food and nonfood consumption pattern. Data analysis was using Quadratic Engel +Functions and multiple regression methods with Robust estimation. The result concluded that the high poverty +rate in Bengkulu has implications for the consumption pattern for household, both poor and not poor, which +has an average proportion of consumption expenditure for food is greater than non-food. Rural household +consumption expenditures are more responsive to changes in household income and household income and +household characteristics are significant for the proportion of consumption expenditure for some food and +non-food commodities. +Keywords: household consumption, income elasticities, robust regression +700 Pola Konsumsi, Elastisitas Pendapatan, serta Variabel-Variabel Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah +Tangga………………………………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………….(Puspita dan Agustina) +PENDAHULUAN +Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan indikator utama yang dapat menggambarkan +kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah atau negara. Kesejahteraan rumah tangga yang diukur +dengan konsumsi ini berkaitan dengan bagaimana rumah tangga tersebut memenuhi kebutuhan +dasarnya baik makanan maupun bukan makanan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran konsumsi +untuk bukan makanan, maka semakin baik taraf hidup atau kesejahteraan rumah tangga karena +secara teoritis konsumsi makanan memiliki batas maksimal, sedangkan konsumsi bukan makanan +tidak memiliki batas maksimal (BPS, 2010). +Salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah menjamin kehidupan yang +sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia. Untuk mengetahui tingkat +kesejahteraan penduduk, salah satu indikator yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah +pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan antara pengeluaran konsumsi untuk makanan +dan bukan makanan. Secara umum, rata-rata pengeluaran konsumsi untuk makanan per kapita +sebulan di Indonesia lebih besar dibandingkan pengeluaran konsumsi untuk bukan makanan, yaitu +sebesar 50,94 persen untuk makanan. Jika dilihat dari level provinsi, Bengkulu juga memiliki rata- +rata pengeluaran konsumsi untuk makanan lebih besar dari pada bukan makanan, yaitu sebesar +52,81 persen untuk makanan. Dengan pola konsumsi tersebut, tingkat kesejahteraan di Indonesia +maupun di Provinsi Bengkulu masih relatif rendah. +Kesejahteraan rumah tangga yang diukur dengan konsumsi berkaitan dengan status kemiskinan +rumah tangga. Secara teoritis, Hukum Engel menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita +akan menyebabkan penurunan proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan (Kindlerberger, +1989). Sejalan dengan pola konsumsi di Provinsi Bengkulu, angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu +masih relatif tinggi yang menempati posisi ke-7 tertinggi di Indonesia dan ke-2 di Pulau Sumatera +pada tahun 2017. Selain itu, angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu berada diatas angka kemiskinan +nasional pada tahun 2012-2017. Sementara itu, perekonomian di Provinsi Bengkulu sudah cukup +baik yang dapat dilihat dari rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) +Provinsi Bengkulu (5,63 persen) lebih tinggi dari pada rata-rata laju pertumbuhan Produk Domestik +Bruto (PDB) nasional (5,27 persen) pada tahun 2012-2017. Jika dilihat dari share PDRB Provinsi +Bengkulu, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki share terbesar terhadap Produk Domestik +Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Bengkulu, yaitu 64,80 persen pada tahun 2017. Namun, +pembangunan ekonomi yang baik di Provinsi Bengkulu tidak diikuti dengan rendahnya angka +kemiskinan yang dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga di provinsi tersebut. +Permasalahan kemiskinan berkaitan erat dengan kesejahteraan rumah tangga dalam memenuhi +kebutuhan dasar hidup, baik pemenuhan kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan. Pola +konsumsi rumah tangga menjadi aspek dasar dalam mengukur kesejahteraan rumah tangga +sehingga status kemiskinan rumah tangga yang menjadi salah satu ukuran yang mencerminkan +tingkat konsumsi rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga tersebut. Data +konsumsi menjadi data pokok dalam perhitungan penduduk miskin yang digunakan untuk melihat +seberapa jauh pembangunan ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan +masyarakat (BPS, 2010). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola +konsumsi rumah tangga dengan melihat gambaran umum, elastisitas pendapatan dari beberapa +komoditas, serta variabel-variabel sosial ekonomi yang memengaruhi pengeluaran konsumsi rumah +tangga sehingga hasilnya dapat digunakan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan penduduk +di Provinsi Bengkulu. +Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, seperti penelitian yang +dilakukan oleh Kahar (2010). Penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada perbedaan pola konsumsi +rumah tangga antara di perkotaan dan di perdesaan. Hal tersebut disebabkan adanya perbedaan +harga makanan dan bukan makanan serta karakteristik wilayah di kedua wilayah tersebut. Secara +teori ekonomi, masyarakat perdesaan masih mengutamakan konsumsi makanan dibandingkan +dengan bukan makanan, sedangkan masyarakat perkotaan cenderung lebih besar mengalokasikan +pendapatannya untuk kebutuhan bukan makanan, seperti sektor pendidikan dan kesehatan (Kahar, +2010). Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Ritonga (1994) menunjukkan bahwa perilaku +konsumsi yang dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dipengaruhi +701 Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s……………….. +…………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… (Puspita dan Agustina) +oleh karakteristik sosial ekonomi rumah tangga, seperti ukuran rumah tangga berdasarkan kelompok +umur, usia dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga, status kepemilikan rumah, tipe rumah +tangga (childless couples, single person, dan single parent), dan sektor lapangan usaha pendapatan +utama rumah tangga. Dengan demikian, perubahan karakteristik rumah tangga akan berimplikasi +pada perubahan pola konsumsi rumah tangga baik konsumsi untuk makanan maupun bukan +makanan. Dari data konsumsi, analisis elastisitas pendapatan dapat dilakukan untuk melihat +pengaruh perubahan pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi untuk suatu komoditas, seperti +penelitian yang dilakukan oleh Yusof dan Duasa (2010). Penelitian tersebut menggunakan Fungsi +Engel Kuadratik sebagai pendekatan dari model Almost Ideal Demand System (AIDS) untuk +mengestimasi nilai elastisitas pendapatan dan regresi berganda untuk analisis faktor sosial dan +demografi yang memengaruhi pola konsumsi untuk setiap komoditas. Berdasarkan uraian +permasalahan serta beberapa penelitian terkait, tujuan penelitian ini, antara lain: (1) Mengetahui +gambaran umum pola pengeluaran konsumsi untuk makanan dan bukan makanan dan +kesejahteraan rumah tangga di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018; (2) Menganalisis elastisitas +pendapatan dari beberapa komoditas makanan dan bukan makanan; (3) Menganalisis pengaruh +karakteristik rumah tangga terhadap pengeluaran konsumsi untuk setiap komoditas makanan dan +bukan makanan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018. +METODE +Landasan Teori +Teori Hukum Engel +Hukum Engel menyatakan bahwa seiring meningkatnya pendapatan, persentase pengeluaran +konsumsi untuk komoditas makanan akan berkurang dengan asumsi tingkat harga konstan. Teori +ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom dan statistisi Jerman, Ernst Engel (1821-1896). +Engel menetapkan hukum yang menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan menyebabkan +pengeluaran konsumsi untuk makanan akan meningkat secara aritmatik dan pengeluaran lainnya +yang bersifat konsumtif, selain pakaian, sewa, dan bahan bakar akan meningkat secara geometrik +(Zimmerman, 1932). Dengan demikian, rumah tangga yang berpendapatan tinggi memiliki +persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan lebih kecil dibandingkan rumah tangga yang +berpendapatan rendah (Deaton dan Muellbauer, 1980). Berdasarkan hal tersebut, Hukum Engel ini +juga menyatakan bahwa proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan dapat dijadikan ukuran +standar hidup yang baik sehingga dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan. +Fungsi Engel +Fungsi Engel merupakan salah satu fungsi konsumsi yang dapat menggambarkan hubungan antara +permintaan konsumsi rumah tangga dan tingkat pendapatan rumah tangga. Fungsi Engel ini +biasanya menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan (Wan, 1996). Dalam +penelitiannya yang bertujuan untuk menghitung elastisitas pendapatan suatu komoditas dengan +Fungsi Engel, Wan (1996) menjelaskan bahwa ada dua bentuk Fungsi Engel, yaitu Fungsi Engel +dengan dua parameter dan tiga parameter dengan menggunakan proporsi pengeluaran komoditas +k terhadap total pengeluaran dari rumah tangga ke-i (W ) dan total pengeluaran per kapita rumah +ik +tangga ke-i dalam bentuk logaritma (ln[M]), yang masing-masing dapat dituliskan sebagai berikut. +i +W = a + a ln(M) …………………………………………………………………………………………….... (1) +ik 0k 1k i +W = a + a ln(M) + a [ln(M)]2 ………………………………………………………………………..... (2) +ik 0k 1k i 2k i +Fungsi Engel dengan dua parameter atau Fungsi Engel Linier disebut dengan Model Working- +Leser. Model ini hanya dapat menjelaskan perubahan kategori barang suatu komoditas, seperti +barang pokok atau barang mewah, yang disebabkan adanya perubahan tingkat pendapatan. +Sementara itu, Fungsi Engel dengan tiga parameter ini, yang disebut dengan Fungsi Engel Kuadratik, +tidak hanya dapat menjelaskan perubahan kategori barang suatu komoditas yang disebabkan +adanya perubahan tingkat pendapatan, tetapi juga dapat menjelaskan preferensi konsumen dalam +memenuhi kebutuhannya pada tingkat pendapatan tertentu. +702 Pola Konsumsi, Elastisitas Pendapatan, serta Variabel-Variabel Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah +Tangga………………………………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………….(Puspita dan Agustina) +Berdasarkan Fungsi Engel pada persamaan (1) dan (2), fungsi elastisitas permintaan terhadap +pendapatan dari suatu komoditas (E ) dapat dituliskan sebagai berikut untuk setiap bentuk Fungsi +k +Engel. +E = 1 + a /W ………………………………………………………………………………………………………. (3) +k 1k ik +E = 1 + a /W + [2 a ln(M)]/W ………………………………………………………………………….. (4) +k 1k ik 2k i ik +Berdasarkan nilai elastisitas dari kedua bentuk Fungsi Engel, suatu komoditas dapat berubah +dari barang kebutuhan pokok menjadi barang mewah atau sebaliknya sesuai dengan tingkat +pendapatannya. Ketika pendapatan meningkat, nilai elastisitas pendapatan untuk komoditas barang +pokok dapat menurun dan komoditas barang mewah akan mendekati nilai satu (unity). Sebaliknya, +ketika pendapatan menurun, nilai elastisitas pendapatan suatu komoditas dapat meningkat sehingga +suatu komoditas akan menjadi bersifat lebih elastis. +Metode Pengumpulan Data +Penelitian ini mencakup rumah tangga di Provinsi Bengkulu yang menjadi sampel pada Praktik +Kerja Lapangan (PKL) Politeknik Statistika STIS Tahun Akademik 2017/2018. Jumlah sampel rumah +tangga yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6570 rumah tangga. Sampel rumah tangga +tersebut akan digunakan untuk menganalisis pola pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dapat +mencerminkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan hubungan pengeluaran konsumsi untuk +komoditas makanan dan bukan makanan dengan faktor-faktor yang dapat memengaruhinya. +Adapun komoditas makanan dan bukan makanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah padi- +padian; sayur-sayuran; rokok dan tembakau; ikan/udang/cumi/kerang; makanan dan minuman jadi; +sewa dan perbaikan rumah; rekening listrik dan bahan bakar; transportasi; biaya pendidikan; barang +tahan lama; telekomunikasi; biaya kesehatan. +Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber. Sumber data +pendukung diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber data analisis diperoleh dari hasil +Praktik Kerja Lapangan (PKL) Politeknik Statistika STIS Tahun Akademik 2017/2018. +Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi variabel dependen dan variabel +independen. Variabel dependen yang digunakan adalah proporsi pengeluaran konsumsi makanan +dan bukan makanan rumah tangga untuk setiap komoditas terhadap total pengeluaran per bulan. +Sementara itu, variabel independen yang digunakan adalah pendapatan rumah tangga per bulan +(yang didekati dengen total pengeluaran) serta karakteristik rumah tangga yang terdiri dari jumlah +anggota rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, lapangan usaha utama rumah +tangga, status kemiskinan rumah tangga, dan klasifikasi wilayah tempat tinggal rumah tangga. +Metode Analisis +Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis +inferensia. Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang pola +pengeluaran konsumsi untuk makanan dan bukan makanan rumah tangga yang dapat +menggambarkan kesejahteraan rumah tangga di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018. Analisis +deskriptif tersebut dilakukan dengan menyajikan tabel, grafik, dan peta tematik. Sementara itu, +analisis inferensia bertujuan untuk menganalisis elastisitas pendapatan dari beberapa komoditas +makanan dan bukan makanan dengan Fungsi Engel Kuadratik serta menganalisis pengaruh +karakteristik rumah tangga terhadap pengeluaran konsumsi untuk setiap komoditas makanan dan +bukan makanan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018 dengan menggunakan regresi robust. +Analisis Elastisitas Pendapatan +Analisis elastisitas pendapatan pada penelitian ini menggunakan Fungsi Engel Kuadratik dengan +metode estimasi OLS yang persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. +W = α + α ln(income) + α [ln(income)]2 + v ……………….……..……………………………(5) +ik 0k 1k i 2k i ik +Keterangan : +W = rasio pengeluaran konsumsi untuk komoditas k terhadap total pengeluaran per +ik +703 Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s……………….. +…………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… (Puspita dan Agustina) +bulan dari rumah tangga ke-i +ln(income) = pendapatan rumah tangga ke-i +i +Berdasarkan persamaan (5), nilai elastisitas permintaan terhadap pendapatan dari suatu +komoditas (E ) dapat diperoleh dari perhitungan sebagai berikut. +k +∝̂ 2∝̂ ln(𝑖̅̅𝑛̅̅𝑐̅𝑜̅̅𝑚̅̅̅𝑒̅) +𝐸 = 1+ 1𝑘 + 2𝑘 …………………………………………………………………………………. (6) +𝑘 𝑊̅̅̅̅̅ 𝑊̅̅̅̅̅ +𝑘 𝑘 +Analisis Regresi Robust +Analisis regresi robust pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengaruh karakteristik +rumah tangga terhadap pengeluaran konsumsi untuk setiap komoditas makanan dan bukan +makanan dengan persamaan sebagai berikut. +W = β + β ln(income) + β size + β edu + β sector + β poorstat +β locality + ε (7) +ik 0k 1k i 2k i 3k i 4k i 5k i 6k i ik +Keterangan : +W = rasio pengeluaran konsumsi untuk komoditas k terhadap total pengeluaran +ik +per bulan dari rumah tangga ke-i +income = pendapatan (pengeluaran) per bulan pada rumah tangga ke-i +i +size = jumlah anggota rumah tangga pada rumah tangga ke-i +i +edu = ijazah/STTB tertinggi kepala rumah tangga ke-i yang berbentuk variabel dummy +i +(1 = minimal SMA sederajat ke atas; 0 = di bawah SMA sederajat) +sector = lapangan usaha utama rumah tangga ke-i yang berbentuk variabel dummy +i +(1=nonpertanian; 0 = pertanian) +poorstat = status kemiskinan rumah tangga ke-i yang berbentuk variabel dummy +i +(1 = miskin; 0 = tidak miskin) +locality = klasifikasi wilayah tempat tinggal rumah tangga ke-i yang berbentuk variabel dummy +i +(1 = perkotaan; 0 = perdesaan) +Adapun tahapan analisis regresi robust dapat dilakukan sebagai berikut. +1. Melakukan estimasi koefisien regresi pada data dengan menggunakan metode kuadrat terkecil +(OLS). +2. Melakukan uji asumsi klasik pada model regresi OLS. +3. Mendeteksi adanya pencilan (outlier) pada data. +4. Melakukan estimasi koefisien regresi robust dengan menggunakan estimasi-M. +a. Menghitung +𝛃̂𝟎 +dengan metode kuadrat terkecil. +b. Menghitung nilai pembobot Huber (𝑤 ) berdasarkan residual yang dihasilkan (𝑒 ). +𝐻 𝑖 +1 𝑖𝑓|𝑢 | ≤ 1,345 +𝑖 +𝑤 = { …………………….………………………… (8) +𝐻 1,345 +𝑖𝑓 |𝑢 | > 1,345 +|𝑢𝑖 | 𝑖 +dengan +𝑢 = +𝑒 +𝑖 = +(𝑦 +𝑖 +−𝑦̂ 𝑖) +……………………………………………. (9) +𝑖 𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛|𝑒𝑖−𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛(𝑒𝑖)| +0,6745 +c. Menghitung +𝛃̂𝑴 +dengan metode Weighted Least Square (WLS) dengan menggunakan +pembobot 𝑤 . +𝐻 +d. Mengulangi langkah (b) dan (c) sampai diperoleh nilai +𝛃̂𝑴 +yang konvergen. +e. Melakukan uji signifikansi pada estimasi koefisien regresi yang diperoleh dan uji kebaikan +model dengan menghitung nilai R2. +704 Pola Konsumsi, Elastisitas Pendapatan, serta Variabel-Variabel Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah +Tangga………………………………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………….(Puspita dan Agustina) +HASIL DAN PEMBAHASAN +Gambaran Umum Pengeluaran Konsumsi dan Kesejahteraan Rumah Tangga +Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan indikator utama yang dapat menggambarkan +tingkat kesejahteraan rumah tangga. Tingkat kesejahteraan rumah tangga di Provinsi Bengkulu pada +tahun 2018 masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari proporsi pengeluaran konsumsi +untuk makanan dan bukan makanan rumah tangga di Provinsi Bengkulu. Rumah tangga di Provinsi +Bengkulu memiliki rata-rata persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan yang lebih besar dari +pada bukan makanan, yaitu sebesar 55,24 persen untuk makanan. Jika dilihat dari level +kabupaten/kota, seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Bengkulu memiliki rata-rata persentase +pengeluaran konsumsi untuk makanan yang lebih besar dari pada bukan makanan, sedangkan Kota +Bengkulu memiliki rata-rata persentase pengeluaran konsumsi untuk bukan makanan yang lebih +besar dari pada makanan, yaitu sebesar 47,06 persen untuk makanan. +Berdasarkan hukum Engel, semakin tinggi pendapatan yang menunjukkan tingkat +kesejahteraan yang lebih baik, proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan akan berkurang. +Pada Gambar 1, seluruh kabupaten di Provinsi Bengkulu memiliki tingkat pengeluaran yang +tergolong sedang dan rendah serta Kota Bengkulu memiliki tingkat pengeluaran yang tergolong +tinggi. Sejalan dengan hukum Engel, Kota Bengkulu yang tergolong tinggi tingkat pengeluarannya +sebagai proksi tingkat pendapatan memiliki proporsi pengeluaran konsumsi makanan yang lebih +rendah dari pada bukan makanan, sedangkan wilayah kabupaten yang masih relatif rendah tingkat +pengeluarannya memiliki proporsi pengeluaran konsumsi makanan yang lebih tinggi. +Sumber : PKL Politeknik Statistika STIS 2018, data diolah +Gambar 1. Peta Persebaran Tingkat Pengeluaran Konsumsi dan Persentase +Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Nonmakanan per Kapita +Sebulan Rumah Tangga di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 +Berdasarkan Tabel 1, ada perbedaan rata-rata persentase pengeluaran konsumsi untuk +makanan dan bukan makanan menurut karakteristik rumah tangga di Provinsi Bengkulu. Tingginya +angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu sejalan dengan pola konsumsi rumah tangga di provinsi +tersebut, yaitu baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin memiliki rata-rata proporsi +pengeluaran konsumsi untuk makanan yang lebih besar dari pada rata-rata proporsi pengeluaran +konsumsi untuk bukan makanan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kesejahteraan rumah tangga +di Provinsi Bengkulu masih relatif rendah. Selain itu, rumah tangga di perkotaan lebih sejahtera +dibandingkan rumah tangga di perdesaan. Rumah tangga di daerah perdesaan Provinsi Bengkulu +masih cenderung mengeluarkan sebagian besar pendapatannya untuk makanan dengan proporsi +pengeluaran konsumsi untuk makanan sebesar 58,08 persen. +705 Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s……………….. +…………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… (Puspita dan Agustina) +Banyaknya rumah tangga yang memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan sebagian +besarnya tergolong rumah tangga miskin menyebabkan kesejahteraan rumah tangga di Provinsi +Bengkulu relatif rendah. Rumah tangga pertanian cenderung membelanjakan pendapatannya untuk +konsumsi makanan dengan rata-rata persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan sebesar +54,86 persen. Sementara itu, pemenuhan kebutuhan makanan rumah tangga nonpertanian sudah +dapat terpenuhi dengan baik sehingga rumah tangga nonpertanian dapat mengalokasikan sebagian +besar pendapatannya untuk keperluan bukan makanan dengan proporsi sebesar 54,65 persen. +Tabel 1. Rata-rata Persentase Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Nonmakanan per Kapita +Sebulan Rumah Tangga Menurut Karakteristik Rumah Tangga di Provinsi Bengkulu +Tahun 2018 +Karakteristik Rumah Makanan Nonmakanan +Kategori +Tangga (%) (%) +(1) (2) (3) (4) +Miskin 62,92 37,08 +Status Kemiskinan +Tidak Miskin 54,12 45,88 +Perdesaan 58,08 41,92 +Klasifikasi Wilayah +Perkotaan 48,58 51,42 +Pertanian 54,86 45,14 +Lapangan Usaha Utama +Nonpertanian 45,35 54,65 +Jumlah Anggota Rumah 1-4 orang 48,55 51,45 +Tangga >4 orang 50,21 49,79 +Tingkat Pendidikan Kepala < SMA 55,26 44,74 +Rumah Tangga >= SMA 43,38 56,62 +Sumber : PKL Politeknik Statistika STIS 2018, data diolah +Kesejahteraan rumah tangga yang rendah di Provinsi Bengkulu implikasi dari kondisi rumah +tangga di Provinsi Bengkulu yang sebagian besar kepala rumah tangganya masih berpendidikan +rendah. Rumah tangga dengan kepala rumah tangga berpendidikan minimal SMA cenderung +membelanjakan pendapatannya untuk konsumsi bukan makanan dengan rata-rata persentase +pengeluaran konsumsi untuk bukan makanan sebesar 56,62 persen. Sementara itu, rumah tangga +dengan kepala rumah tangga berpendidikan kurang dari SMA memiliki rata-rata persentase +pengeluaran konsumsi untuk makanan lebih besar daripada konsumsi untuk bukan makanan, yaitu +sebesar 55,26 persen untuk makanan. +Elastisitas Pendapatan +Hasil analisis elastisitas pendapatan untuk beberapa komoditas makanan dan bukan makanan +di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2. Secara umum, nilai elastisitas +pendapatan untuk semua komoditas makanan dan bukan makanan lebih besar dari nol, artinya +komoditas tersebut merupakan barang normal yang jika terjadi peningkatan pendapatan rumah +tangga, proporsi pengeluaran konsumsi untuk komoditas tersebut akan bertambah. +Dilihat dari komoditas makanan, sebagian besar komoditas makanan memiliki nilai elastisitas +pendapatan kurang dari satu, kecuali komoditas makanan dan minuman jadi. Hal tersebut +menyimpulkan bahwa sebagian besar komoditas makanan merupakan barang pokok dan hanya +komoditas makanan dan minuman jadi yang dikategorikan sebagai barang mewah. Namun, +makanan dan minuman jadi di daerah perkotaan masih menjadi barang pokok, artinya rumah tangga +di daerah perkotaan cenderung lebih banyak mengonsumsi makanan dan minuman jadi +dibandingkan rumah tangga di daerah perdesaan. Sementara itu, sebagian besar komoditas bukan +makanan merupakan barang mewah karena memiliki nilai elastisitas lebih dari satu. Dari keseluruhan +komoditas, padi-padian merupakan komoditas yang paling inelastis, artinya perubahan pendapatan +tidak berpengaruh banyak terhadap proporsi padi-padian yang dikonsumsi rumah tangga. +Menurut tipe wilayah, nilai elastisitas pendapatan di daerah perdesaan lebih elastis dibandingkan +di daerah perkotaan. Artinya, perubahan proporsi pengeluaran konsumsi yang dikonsumsi rumah +tangga di daerah perdesaan lebih responsif terhadap perubahan pendapatan rumah tangganya. +Kondisi tersebut mendukung fakta bahwa rumah tangga di daerah perkotaan memiliki tingkat +706 Pola Konsumsi, Elastisitas Pendapatan, serta Variabel-Variabel Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah +Tangga………………………………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………….(Puspita dan Agustina) +pendapatan yang lebih baik sehingga perubahan pendapatan akan lebih rendah pengaruhnya +terhadap perubahan proporsi komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Selain itu, suatu +komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga kemungkinan dapat terjadi perubahan kategori dari +barang pokok di perkotaan menjadi barang mewah di perdesaan. +Tabel 2. Elastisitas Pendapatan +Komoditas Total Perdesaan Perkotaan +(1) (2) (3) (4) +Padi-padian 0,4614 0,5058 0,4343 +Sayur-sayuran 0,6468 0,6857 0,5997 +Rokok dan tembakau 0,9128 0,9808 0,7732 +Ikan/udang/cumi/kerang 0,9037 0,9032 0,8950 +Makanan dan minuman jadi 1,2435 1,2757 0,9701 +Sewa dan perbaikan rumah 0,9479 0,8966 0,9773 +Rekening listrik dan bahan bakar 0,7868 0,7478 0,8163 +Transportasi 1,2653 1,2999 1,2462 +Biaya pendidikan 1,4318 1,3589 1,2863 +Barang tahan lama 2,5739 2,6974 2,4962 +Telekomunikasi 1,5334 1,5639 1,2352 +Biaya kesehatan 1,4475 1,4831 1,5098 +Sumber: PKL Politeknik Statistika STIS 2018, data diolah +Komoditas biaya pendidikan secara umum bersifat elastis dan menjadi barang mewah baik di +perkotaan maupun di perdesaan. Meskipun sektor pendidikan masih menjadi barang mewah bagi +rumah tangga baik di perkotaan dan perdesaan, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga di +perkotaan dan di perdesaan sudah memprioritaskan sektor pendidikan sehingga rumah tangga di +kedua wilayah tersebut relatif besar merespons sektor pendidikan, jika terjadi peningkatan +pendapatan. Begitu juga dengan biaya kesehatan, nilai elastisitas pendapatan terhadap biaya +kesehatan lebih besar dari satu, artinya sektor kesehatan masih menjadi barang mewah bagi rumah +tangga di perkotaan dan di perdesaan. Namun, komoditas biaya kesehatan di perkotaan bersifat +lebih elastis dibandingkan di perdesaan. +Analisis Pengaruh Karakteristik Rumah Tangga terhadap Pengeluaran Konsumsi untuk +Komoditas Makanan dan Nonmakanan +Analisis regresi pada penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis +karakteristik rumah tangga yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi untuk suatu komoditas. +Karena adanya pencilan dan amatan berpengaruh, metode OLS tidak lagi relevan digunakan untuk +analisis regresi. Dengan demikian, analisis regresi pada penelitian ini menggunakan estimasi robust +sehingga model regresi yang terbentuk dapat resisten terhadap pencilan dan amatan berpengaruh. +Tabel 3. Hasil Regresi Robust untuk Komoditas Makanan +Padi- Sayur- Rokok dan Ikan/udang/ Makanan dan +Variabel Dependen +padian sayuran tembakau cumi/kerang minuman jadi +(Konstanta) 1,0643 0,3184 0,1173 0,1159 -0,0863 +Ln(pendapatan) -0,0663* -0,0181* -0,0036* -0,0053* 0,0086* +Jumlah ART 0,0175* 0,0031* 0,0069* 0,0014* -0,0008 +Tingkat Pendidikan KRT -0,012* -0,0044* -0,0163* 0,0053* 0,0065* +Lapangan usaha utama -0,0251* -0,0052* -0,0034 -0,0004 0,0113* +Status kemiskinan 0,0284* -0,005* -0,015* -0,0091* -0,0086* +Klasifikasi wilayah -0,0161* -0,0061* -0,0079* -0,0028* 0,0084* +Uji F Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. +Adj. R2 0,5679 0,1726 0,0520 0,0746 0,1973 +Keterangan : * = signifikan pada α = 5 persen +Sumber : PKL Politeknik Statistika STIS 2018, data diolah +707 Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s……………….. +…………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… …………… (Puspita dan Agustina) +Tabel 4. Hasil Regresi Robust untuk Komoditas Bukan Makanan +Rekening +Sewa dan Barang +Variabel listrik & Transport Biaya Telekomu Biaya +perbaikan tahan +Dependen bahan asi pendidikan nikasi kesehatan +rumah lama +bakar +(Konstanta) 0,5824 0,2602 -0,0642 -0,0191 -0,0744 -0,0573 -0,0106 +Ln(pendapatan) -0,0292* -0,0147* 0,0067* 0,0012* 0,0056* 0,0045* 0,0012* +Jumlah ART -0,0075* 0,0015* 0,0024* 0,0036* -0,0009* 0,0002 -0,0001 +Tingkat +0,0097* 0,0038* 0,0069* 0,0021* 0,0008* 0,0059* -0,0009* +Pendidikan KRT +Lapangan usaha +0,0043* 0,0034* -0,0009 0,0008 0,0005* 0,0030* 0,0002 +utama +Status +-0,0042 -0,0054* -0,0071* -0,0016 0,0009* -0,0019* -0,0003 +kemiskinan +Klasifikasi +0,0291* 0,0037* -0,0049* 0,0049* -0,0013* 0,0036* -0,0006* +wilayah +Uji F Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. Sign. +Adj. R2 0,1976 0,1219 0,1329 0,4589 0,8955 0,3509 0,8023 +Keterangan : * = signifikan pada α = 5 persen +Sumber : PKL Politeknik Statistika STIS 2018, data diolah +Analisis regresi robust pada penelitian ini dilakukan dengan metode estimasi-M yang hasilnya +dapat dilihat pada Tabel 3 (komoditas makanan) dan Tabel 4 (komoditas bukan makanan). Dari +hasil analisis regresi, nilai koefisien determinasi (R2) dari model pada setiap komoditas makanan dan +bukan makanan bervariasi. Komoditas barang tahan lama memiliki nilai adjusted R2 terbesar, yaitu +sebesar 89,55 persen, sedangkan komoditas rokok dan tembakau memiliki nilai adjusted R2 terkecil, +yaitu sebesar 5,20 persen. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan besaran keragaman +dari proporsi pengeluaran konsumsi untuk suatu komoditas yang dapat dijelaskan oleh variabel +independen yang digunakan pada model. +Berdasarkan nilai estimasi koefisien regresi, pendapatan yang didekatkan dengan total +pengeluaran rumah tangga signifikan terhadap proporsi pengeluaran konsumsi untuk setiap +komoditas makanan dan bukan makanan. Adanya kebiasan anggota rumah tangga di Provinsi +Bengkulu yang cenderung merokok baik pada rumah tangga berpendapatan rendah maupun tinggi +menyebabkan besarnya pendapatan tidak berpengaruh besar terhadap pengeluaran konsumsi untuk +rokok dan tembakau. Pendapatan rumah tangga memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap +proporsi pengeluaran konsumsi untuk komoditas makanan, kecuali komoditas makanan dan +minuman jadi. Sebaliknya, koefisien pendapatan bernilai positif dan signifikan untuk sebagian besar +komoditas bukan makanan. Hasil tersebut sesuai dengan Hukum Engel yang menyimpulkan bahwa +rumah tangga di Provinsi Bengkulu cenderung meningkatkan alokasi pengeluarannya untuk +konsumsi bukan makanan ketika terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga yang menunjukkan +semakin baik kesejahteraan rumah tangga tersebut. +Dilihat dari karakteristik rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga signifikan +terhadap proporsi pengeluaran konsumsi untuk semua komoditas makanan dan bukan makanan. +Koefisien tingkat pendidikan kepala rumah tangga bernilai positif dan signifikan untuk komoditas +ikan/udang/cumi/kerang, makanan dan minuman jadi, dan sebagian besar komoditas bukan +makanan. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan kepala rumah +tangga, maka rumah tangga akan cenderung lebih banyak mengalokasikan pendapatannya untuk +konsumsi makanan protein hewani, makanan dan minuman jadi, dan konsumsi bukan makanan +sehingga dapat disimpulkan kesejahteraan rumah tangga dengan kepala rumah tangga +berpendidikan tinggi relatif lebih baik. Selain itu, koefisien dari variabel dummy yang menunjukkan +lapangan usaha utama rumah tangga di sektor nonpertanian bernilai negatif untuk komoditas +makanan dan bernilai positif untuk komoditas bukan makanan. Rumah tangga dengan lapangan +usaha utama di sektor nonpertanian cenderung mengalokasikan lebih pengeluarannya untuk +konsumsi bukan makanan yang artinya kesejahteraan rumah tangga nonpertanian lebih baik dari +pada rumah tangga pertanian. +708 Pola Konsumsi, Elastisitas Pendapatan, serta Variabel-Variabel Sosial Ekonomi yang Memengaruhi Pengeluaran Konsumsi Rumah +Tangga………………………………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………….(Puspita dan Agustina) +Secara umum, status kemiskinan rumah tangga memiliki hubungan negatif dengan komoditas +bukan makanan, artinya hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa kesejahteraan rumah tangga +miskin relatif lebih rendah dibandingkan rumah tangga tidak miskin. Komoditas pendidikan dan +kesehatan yang memiliki estimasi koefisien regresi status kemiskinan yang negatif mengindikasikan +bahwa rumah tangga miskin kurang memerhatikan sektor pendidikan dan kesehatan dibandingkan +dengan rumah tangga tidak miskin. Sementara itu, klasifikasi wilayah tempat tinggal rumah tangga +signifikan terhadap pengeluaran konsumsi untuk sebagian besar komoditas makanan dan bukan +makanan. Proporsi pengeluaran konsumsi untuk komoditas makanan, kecuali komoditas makanan +dan minuman jadi, lebih besar dikonsumsi oleh rumah tangga di daerah perdesaan dibandingkan +rumah tangga di daerah perkotaan. +KESIMPULAN +Beberapa kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. +1. Kesejahteraan rumah tangga di Provinsi Bengkulu Tahun 2018 relatif rendah yang ditunjukkan +dengan pola konsumsi rumah tangga yang menunjukkan rata-rata proporsi pengeluaran +konsumsi untuk makanan lebih besar dibandingkan bukan makanan untuk seluruh kabupaten +di Provinsi Bengkulu. Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Bengkulu sejalan dengan pola +pengeluaran konsumsi rumah tangganya, yaitu baik rumah tangga miskin maupun tidak miskin +di Provinsi Bengkulu memiliki rata-rata proporsi pengeluaran konsumsi untuk makanan yang +lebih besar daripada rata-rata proporsi pengeluaran konsumsi untuk bukan makanan. +2. Berdasarkan nilai elastisitas pendapatan, sebagian besar komoditas makanan tergolong barang +normal, kecuali makanan dan minuman jadi, sedangkan sebagian besar komoditas bukan +makanan tergolong barang mewah. Perbedaan tingkat harga dan karakteristik wilayah di +perdesaan dan perkotaan berimplikasi terhadap nilai elastisitas pendapatan yang berbeda di +kedua wilayah tersebut, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga di perdesaan lebih responsif +terhadap perubahan pendapatan rumah tangga. +3. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pendapatan dan karakteristik rumah tangga signifikan +terhadap proporsi pengeluaran konsumsi untuk beberapa komoditas makanan dan bukan +makanan. +DAFTAR PUSTAKA +Al-Habashneh, Fedel dan Khalid A. (2014). Estimating The Engel Curves for Household Expenditures in Jordan +from 2010 to 2011. European Scientific Journal January 2014 Edition, 10(2). +Deaton, A. & Muellbauer, J. (1980). Economics and Consumer Behavior. Cambridge: Cambridge University +Press. +Draper, N. R. dan H. Smith. (1998). Applied Regression Analysis, Third Edition. USA: John Wiley & Sons, Inc. +Gujarati, D. N. (2004). Basic Econometrics, Fourth Edition. New York: The McGraw-Hill Companies. +Kahar, M. (2010). Analisis Pola Konsumsi Daerah Perkotaan dan Perdesaan serta Keterkaitannya dengan +Karakteristik Sosial Ekonomi di Propinsi Banten. Tesis Institut Pertanian Bogor. Bogor. 61 hlm. +Kindlerberger, C. P. (1989). Economic Laws and Economic History. Cambridge: Cambridge University Press. +Montgomery, D. C., Peck, E. A., dan G. Geoffrey Vining. (2012). Introduction to Linear Regression on Analysis, +Fifth Edition. USA: John Wiley & Sons, Inc. +PKL Politeknik Statistika STIS. (2018). Estimasi Pengeluaran dan Tabungan dengan Small Area Estimation +(SAE) di Provinsi Bengkulu Tahun 2018. Laporan PKL Politeknik Statistika STIS. Jakarta. +Ritonga, Hamonangan. (1994). The Impact of Household Characteristics on Household Consumption Behavior: +A Demand System Analysis on The Consumption Behavior of Urban Households in The Province of +Central Java, Indonesia. Tesis Iowa State University. Iowa. 138 hlm. +Wan, Guang H. (1996). Income Elasticities of Household Demand in Rural China (Estimates from Cross- +sectional Survey Data). Journal of Economic Studies 23(3), 18-33. +Yusof, S. A. & J. Duasa. (2010). Consumption Patterns and Income Elasticities in Malaysia. Malaysian Journal +of Economic Studies, 47(2), 91-106. +709 diff --git a/raw/pu.go.id_pustaka_kiprah_perencanaan-kota-berbasis-komunitas_25865.md b/raw/pu.go.id_pustaka_kiprah_perencanaan-kota-berbasis-komunitas_25865.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9ef2273ac87c8757631c5d4bc6a65334a5dbc88 --- /dev/null +++ b/raw/pu.go.id_pustaka_kiprah_perencanaan-kota-berbasis-komunitas_25865.md @@ -0,0 +1,263 @@ +--- +url: https://pu.go.id/pustaka/kiprah/perencanaan-kota-berbasis-komunitas/25865 +title: "Perencanaan Kota Berbasis Komunitas" +domain: pu.go.id +crawl_date: 2026-03-14 16:30:44 +source_type: government +quality_score: 82 +is_priority: false +--- + +# Perencanaan Kota Berbasis Komunitas + +Volume No 04 Th II Edisi September 2002 Tahun 2002 Konon kabarnya, perkembangan peradaban manusia yang berawal dari kehidupan di gua-gua pada jaman batu, berlanjut pada rumah komunal, kemudian rumah individu yang membentuk kampung, dilanjutkan dengan interaksi antarkampung yang membentuk desa, dan akhimya interaksi antardesa bermuara di kota. Konon kabarnya, perkembangan peradaban manusia yang berawal dari kehidupan di gua-gua pada jaman batu, berlanjut pada rumah komunal, kemudian rumah individu yang membentuk kampung, dilanjutkan dengan interaksi antarkampung yang membentuk desa, dan akhimya interaksi antardesa bermuara di kota. Saya berasal dari: * Wajib diisi Perencanaan Kota Berbasis Komunitas Majalah Kiprah Lainnya Rincian Majalah Kiprah Menjaga Habitat Dunia Menjadi Layak Huni Cepat Tanggap Darurat Bencana Mewujudkan Kota Ramah Lingkungan Adaptasi Kota Untuk Ketahanan Iklim 75 Tahun PUPR Sigap Membangun Negeri Pembangunan Infrastruktur Olahraga Untuk Meningkatkan SDM Indonesia Capaian Dan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur Bendungan untuk Ketahanan Nasional Rincian Majalah Kiprah + + Beranda + Majalah Kementerian + Perencanaan Kota Berbasis Komunitas Perencanaan Kota Berbasis Komunitas + + + + + Volume + + + No 04 Th II Edisi September 2002 + + + + Tahun + + + 2002 + + + + + Konon kabarnya, perkembangan peradaban manusia yang berawal dari kehidupan di gua-gua pada jaman batu, berlanjut pada rumah komunal, kemudian rumah individu yang membentuk kampung, dilanjutkan dengan interaksi antarkampung yang membentuk desa, dan akhimya interaksi antardesa bermuara di kota. + + + + + + + + scan untuk baca online + + + + + Baca online + + + Unduh + + + + + + bagikan: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + statistik: + + + + 1,256 dikunjungi + + + 88 + dibaca + + + 3 + diunduh + + + + + + + + + + + + + + Ikhtisar + Komentar + (0) + + + + + Konon kabarnya, perkembangan peradaban manusia yang berawal dari kehidupan di gua-gua pada jaman batu, berlanjut pada rumah komunal, kemudian rumah individu yang membentuk kampung, dilanjutkan dengan interaksi antarkampung yang membentuk desa, dan akhimya interaksi antardesa bermuara di kota. + + + + + Masuk atau daftar untuk menulis komentar + + + + + + + + + + + + + + Majalah Kiprah Lainnya + + + + + + + + + + + + + + + + Menjaga Habitat Dunia Menjadi Layak Huni + Volume 83/Tahun XVII/Edisi Februari 2017 + + + + + + + + + + + + + + Cepat Tanggap Darurat Bencana + Volume 102/Tahun XIX/Edisi Desember 2019 + + + + + + + + + + + + + + Mewujudkan Kota Ramah Lingkungan + Volume 96/Tahun XIX/Edisi Juni 2019 + + + + + + + + + + + + + + Adaptasi Kota Untuk Ketahanan Iklim + Volume 111/Tahun XXI/Edisi Oktober 2021 + + + + + + + + + + + + + + 75 Tahun PUPR Sigap Membangun Negeri + Volume 107/Tahun XX/Edisi Khusus 75 Tahun PUPR + + + + + + + + + + + + + + Pembangunan Infrastruktur Olahraga Untuk Meningkatkan SDM Indonesia + Volume 123/Tahun XXIV/Edisi Juni 2024 + + + + + + + + + + + + + + Capaian Dan Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur + Volume 101/Tahun XIX/Edisi November 2019 + + + + + + + + + + + + + + Bendungan untuk Ketahanan Nasional + Edisi 2/Oktober 2025 diff --git a/raw/publikasi.unitri.ac.id_index.php_fisip_article_view_1445.md b/raw/publikasi.unitri.ac.id_index.php_fisip_article_view_1445.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5e96478dc14ea73e8fe3f64487332d37316cb402 --- /dev/null +++ b/raw/publikasi.unitri.ac.id_index.php_fisip_article_view_1445.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1445 +title: "PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM ELEKTRONIK WARUNG KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA MALANG | Costa | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)" +domain: publikasi.unitri.ac.id +crawl_date: 2026-03-26 15:05:27 +source_type: academic +quality_score: 88 +is_priority: false +--- + +# PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM ELEKTRONIK WARUNG KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA MALANG | Costa | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) + +Abstract: Electronic Program stalls Joint Business Group Family Hope Program (E-Warung KUBE-PKH) is one of the programs to overcome poverty. In view of this program from the Ministry of Social Affairs, the delegation of authority in implementing the empowerment of E-Warung KUBE-PKH program located in Malang City was handed over to the Social Service of Malang City . The research method used is qualitative research with data collection steps through interview, observation and documentation. The results of the study found that the role of Social Service in the implementation of the empowerment of the poor through the E- Warung KUBE-PKH program in Malang is good enough that the Social Service has provided socialization and facilitate the activities of electronic program stalls, providing mentoring and training to the public electronic managers stalls , the community is able to be independent in the management of assistance and use of ATM card and Electronic Data Capture (EDC), problem solving is done based on agreement and understanding of the need of electronic member of stall. But there are still obstacles that is, the delay of assistance and the difference in behavior patterns of electronic managers stalls that have an impact on the inactivity of some electronic stalls in the city of Malang.  Keywords: Role of Social Service, Empowerment, Electronic Program stalls  Abstrak: Program Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (E-Warung KUBE-PKH) merupakan salah satu program untuk mengatasi kemiskinan. Mengingat program ini dari Kementrian Sosial maka pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan pemberdayaan program E-Warung KUBE-PKH yang berada di Kota Malang diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan langkah-langkah pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa Peran Dinas Sosial dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin melalui program E-warung KUBE-PKH di Kota Malang sudah cukup baik yang mana Dinas Sosial telah memberikan sosialisasi dan memfasilitasi kegiatan program elektronik warung, memberikan pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat pengelola elektronik warung, masyarakat mampu mandiri dalam pengeloaan bantuan dan penggunaan penggunaan kartu ATM dan Electronic Data Capture (EDC), pemecahan masalah dilakukan berdasarkan berdasarkan kesepakatan dan pemahaman kebutuhan anggota elektronik warung. Tetapi masih ada hambatan yaitu, keterlambatan bantuan dan bedanya pola tingkah laku pengelola elektronik warung yang berdampak pada tidak aktifnya beberapa elektronik warung yang ada di Kota Malang.  Editorial Office : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tunggadewi Jl. Telaga Warna Blok C, Tlogomas, Malang, Jawa Timur, Indonesia Telp. / fax : (0341) 565 500 / (0341) 565 522 Indexed by: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP) is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International ISSN: 2442-6962 Hosted by Mason Publishing , part of the George Mason University Libraries . PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM ELEKTRONIK WARUNG KELOMPOK USAHA BERSAMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KOTA MALANG Refbacks diff --git a/raw/pusatstudijatim.id_bansos-cair-maret-2026-pkh-bpnt-dan-bantuan-beras-10-kg-plus-minyak-goreng-2-liter-siap-didistribusikan_.md b/raw/pusatstudijatim.id_bansos-cair-maret-2026-pkh-bpnt-dan-bantuan-beras-10-kg-plus-minyak-goreng-2-liter-siap-didistribusikan_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5b3f604790ef8b3e37751e3a5aa31f39ace5ff73 --- /dev/null +++ b/raw/pusatstudijatim.id_bansos-cair-maret-2026-pkh-bpnt-dan-bantuan-beras-10-kg-plus-minyak-goreng-2-liter-siap-didistribusikan_.md @@ -0,0 +1,91 @@ +--- +url: https://pusatstudijatim.id/bansos-cair-maret-2026-pkh-bpnt-dan-bantuan-beras-10-kg-plus-minyak-goreng-2-liter-siap-didistribusikan/ +title: "Bansos Cair Maret 2026- PKH, BPNT, dan Bantuan Beras 10 Kg Plus Minyak Goreng 2 Liter Siap Didistribusikan!" +domain: pusatstudijatim.id +crawl_date: 2026-03-06 20:02:43 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Bansos Cair Maret 2026: PKH, BPNT, dan Bantuan Beras 10 Kg Plus Minyak Goreng 2 Liter Siap Didistribusikan! + +Bulan Maret 2026 akan menjadi momen penting bagi sejumlah keluarga di Indonesia. Saat itu, berbagai bantuan sosial dari pemerintah diperkirakan cair kembali. Bansos yang biasa diterima masyarakat berpenghasilan rendah seperti PKH, BPNT, hingga bantuan beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter akan kembali disalurkan. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional. +Bagi warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat, saatnya memperhatikan jadwal pencairan bansos Maret 2026. Informasi ini penting agar tidak terjadi kesalahan pengambilan atau keterlambatan penyaluran. Meski jadwal resmi biasanya dirilis menjelang bulan pelaksanaan, sejumlah sumber terpercaya sudah mulai memberikan prediksi terkait kapan bansos cair dan bagaimana mekanismenya. + + +Table of Contents +Toggle + +Jadwal Pencairan Bansos Maret 2026 +Pencairan bansos setiap bulan biasanya mengikuti pola tertentu. Pola ini bisa berdasarkan wilayah, NIK terakhir, atau jenis bantuan. Untuk Maret 2026, diperkirakan pencairan akan dimulai sejak awal bulan dan berlanjut hingga pertengahan Maret. Berikut adalah prediksi jadwal pencairan bansos Maret 2026 berdasarkan jenis bantuan. +1. Pencairan PKH (Program Keluarga Harapan) +PKH merupakan salah satu program bansos yang ditujukan untuk keluarga tidak mampu. Bantuan ini biasanya berupa uang tunai yang disalurkan setiap bulan. Untuk Maret 2026, pencairan diperkirakan akan dimulai pada: + +Tanggal 1-5 Maret 2026 untuk wilayah Jawa dan Sumatera +Tanggal 6-10 Maret 2026 untuk wilayah Kalimantan dan Sulawesi +Tanggal 11-15 Maret 2026 untuk wilayah Papua dan Nusa Tenggara + +Baca Juga:  Cara Komplain PKH Tidak Cair 2026: Prosedur Pengaduan dan Kontak Resmi2. Pencairan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) +BPNT biasanya berupa bantuan sembako yang bisa diambil di e-warong atau toko mitra pemerintah. Untuk Maret 2026, pencairan BPNT diperkirakan akan berlangsung: + +Tanggal 10-20 Maret 2026 + +Penerima bisa langsung mengambil bantuan beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter di lokasi yang telah ditentukan. Pastikan untuk mengecek lokasi penyaluran terdekat agar tidak kehabisan stok. +3. Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) +BLT biasanya disalurkan untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga kurang mampu lainnya. Pencairan BLT Maret 2026 diperkirakan akan berlangsung: + +Tanggal 15-25 Maret 2026 + +Jenis Bansos yang Cair di Maret 2026 +Selain PKH dan BPNT, beberapa jenis bansos lain juga akan cair di Maret 2026. Berikut adalah rinciannya: + + + +Jenis Bansos +Bentuk Bantuan +Besaran + + + + +PKH +Uang tunai +Rp 600.000 per keluarga/bulan + + +BPNT +Beras 10 kg + Minyak goreng 2 liter +Sesuai harga pasar + + +BLT +Uang tunai +Rp 300.000 per individu/bulan + + +BST (Bantuan Sosial Tunai) +Uang tunai +Rp 200.000 – Rp 500.000 tergantung kriteria + + + +Syarat dan Ketentuan Penerima Bansos +Untuk bisa menerima bansos Maret 2026, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini bisa berbeda tergantung jenis bantuan yang diterima. Berikut adalah syarat umum yang berlaku: +1. Terdaftar dalam Database Terpadu (DTKS) +Calon penerima bansos harus sudah terdaftar dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data ini menjadi dasar penyeleksian penerima secara transparan. +2. Memiliki Kartu Sembako atau Kartu PKH +Penerima BPNT dan PKH biasanya sudah memiliki kartu khusus yang diterbitkan oleh pemerintah. Kartu ini harus dibawa saat pengambilan bantuan. +3. Tidak Masuk dalam Kategori Mampu +Penerima bansos harus memenuhi kriteria keluarga tidak mampu atau rentan. Kriteria ini ditentukan berdasarkan survei dan data terkini dari pemerintah daerah. +Baca Juga:  Cek Penerima PIP SD 2025 yang Belum Cair, Ini Penyebab dan SolusinyaTips Mengantisipasi Keterlambatan Pencairan +Kadang pencairan bansos bisa terlambat karena faktor teknis atau administrasi. Agar tidak kerepotan, berikut beberapa tips yang bisa diikuti: + +Cek secara berkala melalui aplikasi resmi seperti SIKAP PKH atau e-Warong +Hubungi petugas kelurahan jika lebih dari 7 hari bantuan belum juga cair +Pastikan data diri sudah benar dan terupdate di DTKS + +Disclaimer +Informasi jadwal dan besaran bansos di atas merupakan prediksi berdasarkan pola penyaluran sebelumnya. Jadwal resmi bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pemerintah. Besaran nilai bansos juga bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan harga pasar saat itu. +Penutup +Maret 2026 akan menjadi bulan penting bagi keluarga penerima bansos. Dengan memahami jadwal dan jenis bantuan yang akan cair, masyarakat bisa lebih siap dalam mengelola penerimaan. Jangan lupa untuk selalu cek informasi resmi dari pemerintah agar tidak ketinggalan update terbaru. Bansos tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di masa-masa ketidakpastian ekonomi. Bulan Maret 2026 akan menjadi momen penting bagi sejumlah keluarga di Indonesia. Saat itu, berbagai bantuan sosial dari pemerintah diperkirakan cair kembali. Bansos yang biasa diterima masyarakat berpenghasilan rendah seperti PKH, BPNT, hingga bantuan beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter akan kembali disalurkan. Penyaluran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional. Bagi warga yang terdaftar sebagai penerima manfaat, saatnya memperhatikan jadwal pencairan bansos Maret 2026. Informasi ini penting agar tidak terjadi kesalahan pengambilan atau keterlambatan penyaluran. Meski jadwal resmi biasanya dirilis menjelang bulan pelaksanaan, sejumlah sumber terpercaya sudah mulai memberikan prediksi terkait kapan bansos cair dan bagaimana mekanismenya. Table of Contents Jadwal Pencairan Bansos Maret 2026 Pencairan bansos setiap bulan biasanya mengikuti pola tertentu. Pola ini bisa berdasarkan wilayah, NIK terakhir, atau jenis bantuan. Untuk Maret 2026, diperkirakan pencairan akan dimulai sejak awal bulan dan berlanjut hingga pertengahan Maret. Berikut adalah prediksi jadwal pencairan bansos Maret 2026 berdasarkan jenis bantuan. 1. Pencairan PKH (Program Keluarga Harapan) PKH merupakan salah satu program bansos yang ditujukan untuk keluarga tidak mampu. Bantuan ini biasanya berupa uang tunai yang disalurkan setiap bulan. Untuk Maret 2026, pencairan diperkirakan akan dimulai pada: 2. Pencairan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) BPNT biasanya berupa bantuan sembako yang bisa diambil di e-warong atau toko mitra pemerintah. Untuk Maret 2026, pencairan BPNT diperkirakan akan berlangsung: Penerima bisa langsung mengambil bantuan beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter di lokasi yang telah ditentukan. Pastikan untuk mengecek lokasi penyaluran terdekat agar tidak kehabisan stok. 3. Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BLT biasanya disalurkan untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan warga kurang mampu lainnya. Pencairan BLT Maret 2026 diperkirakan akan berlangsung: Jenis Bansos yang Cair di Maret 2026 Selain PKH dan BPNT, beberapa jenis bansos lain juga akan cair di Maret 2026. Berikut adalah rinciannya: Syarat dan Ketentuan Penerima Bansos Untuk bisa menerima bansos Maret 2026, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini bisa berbeda tergantung jenis bantuan yang diterima. Berikut adalah syarat umum yang berlaku: 1. Terdaftar dalam Database Terpadu (DTKS) Calon penerima bansos harus sudah terdaftar dalam DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Data ini menjadi dasar penyeleksian penerima secara transparan. 2. Memiliki Kartu Sembako atau Kartu PKH Penerima BPNT dan PKH biasanya sudah memiliki kartu khusus yang diterbitkan oleh pemerintah. Kartu ini harus dibawa saat pengambilan bantuan. 3. Tidak Masuk dalam Kategori Mampu Penerima bansos harus memenuhi kriteria keluarga tidak mampu atau rentan. Kriteria ini ditentukan berdasarkan survei dan data terkini dari pemerintah daerah. Tips Mengantisipasi Keterlambatan Pencairan Kadang pencairan bansos bisa terlambat karena faktor teknis atau administrasi. Agar tidak kerepotan, berikut beberapa tips yang bisa diikuti: Disclaimer Informasi jadwal dan besaran bansos di atas merupakan prediksi berdasarkan pola penyaluran sebelumnya. Jadwal resmi bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan pemerintah. Besaran nilai bansos juga bisa menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan harga pasar saat itu. Penutup Maret 2026 akan menjadi bulan penting bagi keluarga penerima bansos. Dengan memahami jadwal dan jenis bantuan yang akan cair, masyarakat bisa lebih siap dalam mengelola penerimaan. Jangan lupa untuk selalu cek informasi resmi dari pemerintah agar tidak ketinggalan update terbaru. Bansos tetap menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama di masa-masa ketidakpastian ekonomi. Tinggalkan komentar Batalkan balasan Anda harus masuk untuk berkomentar. diff --git a/raw/radarcirebon.disway.id_kabupaten-cirebon_read_213173_penyaluran-blt-diduga-tidak-tepat-sasaran-penetapan-kpm-tidak-melalui-musdesus.md b/raw/radarcirebon.disway.id_kabupaten-cirebon_read_213173_penyaluran-blt-diduga-tidak-tepat-sasaran-penetapan-kpm-tidak-melalui-musdesus.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..447e3c790d071e2d63508c941c49a8caa6b8ed56 --- /dev/null +++ b/raw/radarcirebon.disway.id_kabupaten-cirebon_read_213173_penyaluran-blt-diduga-tidak-tepat-sasaran-penetapan-kpm-tidak-melalui-musdesus.md @@ -0,0 +1,637 @@ +--- +url: https://radarcirebon.disway.id/kabupaten-cirebon/read/213173/penyaluran-blt-diduga-tidak-tepat-sasaran-penetapan-kpm-tidak-melalui-musdesus +title: "Penyaluran BLT Diduga Tidak Tepat Sasaran Penetapan KPM Tidak Melalui Musdesus" +domain: radarcirebon.disway.id +crawl_date: 2026-03-10 03:18:44 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Penyaluran BLT Diduga Tidak Tepat Sasaran Penetapan KPM Tidak Melalui Musdesus + +10 Mar 2026 10 Mar 2026 Terkini + + + + + + + + + + + + +Polisi Mengungkap 4 Kasus Narkoba di Kuningan Selama Februari 2026, 5 Tersangka Diamankan + + + +INSIDEN 24 JAM + + +3 menit + + + + + + + + + + + + + +BPJS Kesehatan Pastikan Layanan JKN Tetap Optimal Selama Libur Lebaran 2026 + + + +NASIONAL + + +15 menit + + + + + + + + + + + + + +Rieke Tanggapi Status Siaga 1 TNI, Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data Nasional + + + +KABUPATEN CIREBON + + +46 menit + + + + + + + + + + + + + +Pekerja Transportasi Online Rentan Terdampak Krisis di Timur Tengah + + + +KABUPATEN CIREBON + + +52 menit + + + + + + + + + + + + + +Irak Minta FIFA Tunda Playoff Piala Dunia 2026, Konflik Iran-AS-Israel Ganggu Persiapan + + + +SPORT + + +4 jam Terkini INSIDEN 24 JAM 3 menit NASIONAL 15 menit KABUPATEN CIREBON 46 menit KABUPATEN CIREBON 52 menit SPORT 4 jam Terpopuler + + + +1 + BI Cirebon Buka Penukaran Uang Baru Lebaran 2026, Kuota 14.900 Paket Disiapkan + + +2 + 6 HP Gaming 2 Jutaan Terbaik 2026, Performa Kencang untuk PUBG, MLBB, dan COD Mobile + + +3 + 10 HP Terbaru Rilis Maret 2026 Segera Masuk Indonesia, Spesifikasinya Bikin Penasaran + + +4 + Bonus Saldo DANA Rp415.000 dari Aplikasi Givvy Radios, Begini Cara Mendapatkannya + + +5 + 5 Motor Listrik Fast Charging Terbaik 2026, Cas Super Cepat dan Jarak Tempuhnya Bikin Tergoda + + +6 + 5 Motor Listrik Harga di Bawah Rp15 Juta: Murah, Hemat, Cocok untuk Harian Terpopuler Pilihan + + + + + + + + + + + + +Bulog Pastikan Stok Beras Nasional Aman hingga Akhir Tahun, Masyarakat Diimbau Belanja Bijak + + + +NASIONAL + + +6 jam + + + + + + + + + + + + + +Cetak Gol Saat Persib Hajar Persik 3-0, Thom Haye Justru Absen dari Skuad Timnas Indonesia, Berikut Alasannya + + + +SPORT + + +6 jam + + + + + + + + + + + + + +Bupati Cirebon Apresiasi TNI Bangun Jembatan Gantung di Ciwaringin, Permudah Akses Pelajar + + + +KABUPATEN CIREBON + + +7 jam + + + + + + + + + + + + + +Dishub Jabar Ungkap Titik Macet Mudik 2026, Simak Jalur Alternatif yang Bisa Dilewati + + + +JAWA BARAT + + +7 jam + + + + + + + + + + + + + +Sering Sebabkan Kendaraan Terperosok, Jalan Sindanglaut–Ciawigajah Akan Segera Diperbaiki + + + +KABUPATEN CIREBON + + +8 jam Pilihan NASIONAL 6 jam SPORT 6 jam KABUPATEN CIREBON 7 jam JAWA BARAT 7 jam KABUPATEN CIREBON 8 jam Home +KABUPATEN CIREBON + + +Penyaluran BLT Diduga Tidak Tepat Sasaran Penetapan KPM Tidak Melalui Musdesus + + +Senin 05-01-2026,09:27 WIB + + +Reporter: + Samsul Huda| + +Editor: + Leni Indarti Hasyim + + + + + + +RIBUT BLT. Pemerintah Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung diterpa isu dugaan BLT yang tidak tepat sasaran.-Samsul Huda-radarcirebon + + + + + + + + +CIREBON, RADARCIREBON.COM - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Cirebon kembali disorot. Salah satunya, terjadi di Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung. Mekanisme penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diduga cacat prosedur. Sejumlah warga menyoroti mekanisme penetapan KPM yang disebut tidak melalui musyawarah desa khusus (musdesus) sebagaimana diatur. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya ketidakterbukaan dalam proses pendataan penerima BLT. Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku prihatin. Menurutnya, realisasi di lapangan jauh dari asas keadilan sosial."Yang seharusnya diprioritaskan justru warga miskin. Tapi faktanya, yang mampu dan masih satu keluarga dengan perangkat desa malah menerima. Sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat," kata dia, kepada Radar, Minggu (4/1/2026). +BACA JUGA:Bukan Sekadar Cushion: B ERL Healthy Glaze Cushion Bikin Makeup Tampak Mahal & Kulit Tetap Sehat Kecurigaan warga tidak berhenti di situ. Penyaluran BLT dari Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2024 hingga 2025 juga dinilai bermasalah karena dianggap dikendalikan oleh oknum tertentu di lingkungan desa."Dari dua tahun anggaran itu, banyak warga kurang mampu tidak tepat sasaran. Sebaliknya, penerima justru masih memiliki hubungan keluarga dengan sekretaris desa. Ini menimbulkan dugaan kuat adanya pengaturan dalam penetapan KPM," ungkapnya. Sementara jika ditotal dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Desa Pilangsari mengeluarkan Rp72 juta pertahun untuk BLT. "Seorang kepala desa pun tidak tahu. Ada oknum  tidak terbuka dan diduga bermain," ungkapnya. Ia menegaskan bahwa penyaluran BLT DD itu adanya dugaan tindakan tidak adil, curang, dan tidak manusiawi oleh oknum aparat desa. Ia berharap agar pemerintah daerah dan lembaga terkait segera turun tangan memeriksa permasalahan tersebut. +BACA JUGA:Bukan Mimpi! Ini Ide Bisnis yang Diprediksi Bikin Financial Freedom di 2026 "Saya berharap agar Pemerintah Kabupaten Cirebon, dapat segera meninjau ulang penyaluran bantuan sosial di Desa Pilangsari serta mengambil langkah tegas apabila terbukti ada penyalahgunaan wewenang," tandasnya. Perlu diketahui, berdasarkan informasi, Pemerintah Desa Pilangsari mengalokasikan anggaran sebesar Rp72 juta per tahun untuk program BLT melalui dana desa dengan jumlah Rp300 ribu untuk 20 keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Prakerja, maupun bantuan sosial lainnya.Sementara itu, menanggapi tudingan tersebut, Kuwu Desa Pilangsari, Muadi, menegaskan bahwa penyaluran BLT DD telah dilakukan sesuai ketentuan. Ia menyebut jumlah penerima dibatasi hanya 20 KPM per tahun berdasarkan kriteria yang berlaku. + + + + + + + + +BACA JUGA:Rezeki Jatuh dari Langit! 8 Weton Tibo Harta Ini Dipercaya Hidup Kaya Raya Seumur Hidup "BLT sudah disalurkan kepada 20 KPM per tahun. Kriterianya jelas, tidak boleh terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, atau bansos sejenis," ungkapnya. Selain itu, penerima merupakan warga yang kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga rentan sakit atau difabel, rumah tangga tunggal lansia, dan berdomisili di Desa Pilangsari," tandasnya.Meski demikian, warga berharap pemerintah daerah bersama lembaga pengawas segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mereka mendesak adanya langkah tegas apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, mengingat realisasi di lapangan dinilai tidak sejalan dengan penjelasan resmi pemerintah desa. (sam) + + + + + + +Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News + + +Sumber: + + + + + + +Tag: +# penetapan kpm +# penyaluran blt disorot +# musdesus +# blt + + + + +Share: Penyaluran BLT Diduga Tidak Tepat Sasaran Penetapan KPM Tidak Melalui Musdesus RIBUT BLT. Pemerintah Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung diterpa isu dugaan BLT yang tidak tepat sasaran.-Samsul Huda-radarcirebon CIREBON, RADARCIREBON.COM - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Cirebon kembali disorot. Salah satunya, terjadi di Desa Pilangsari, Kecamatan Kedawung. Mekanisme penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diduga cacat prosedur. Sejumlah warga menyoroti mekanisme penetapan KPM yang disebut tidak melalui musyawarah desa khusus (musdesus) sebagaimana diatur. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya ketidakterbukaan dalam proses pendataan penerima BLT. Salah seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku prihatin. Menurutnya, realisasi di lapangan jauh dari asas keadilan sosial."Yang seharusnya diprioritaskan justru warga miskin. Tapi faktanya, yang mampu dan masih satu keluarga dengan perangkat desa malah menerima. Sementara warga yang benar-benar membutuhkan justru terlewat," kata dia, kepada Radar, Minggu (4/1/2026). BACA JUGA:Bukan Sekadar Cushion: B ERL Healthy Glaze Cushion Bikin Makeup Tampak Mahal & Kulit Tetap Sehat Kecurigaan warga tidak berhenti di situ. Penyaluran BLT dari Dana Desa (DD) pada tahun anggaran 2024 hingga 2025 juga dinilai bermasalah karena dianggap dikendalikan oleh oknum tertentu di lingkungan desa."Dari dua tahun anggaran itu, banyak warga kurang mampu tidak tepat sasaran. Sebaliknya, penerima justru masih memiliki hubungan keluarga dengan sekretaris desa. Ini menimbulkan dugaan kuat adanya pengaturan dalam penetapan KPM," ungkapnya. Sementara jika ditotal dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Desa Pilangsari mengeluarkan Rp72 juta pertahun untuk BLT. "Seorang kepala desa pun tidak tahu. Ada oknum  tidak terbuka dan diduga bermain," ungkapnya. Ia menegaskan bahwa penyaluran BLT DD itu adanya dugaan tindakan tidak adil, curang, dan tidak manusiawi oleh oknum aparat desa. Ia berharap agar pemerintah daerah dan lembaga terkait segera turun tangan memeriksa permasalahan tersebut. BACA JUGA:Bukan Mimpi! Ini Ide Bisnis yang Diprediksi Bikin Financial Freedom di 2026 "Saya berharap agar Pemerintah Kabupaten Cirebon, dapat segera meninjau ulang penyaluran bantuan sosial di Desa Pilangsari serta mengambil langkah tegas apabila terbukti ada penyalahgunaan wewenang," tandasnya. Perlu diketahui, berdasarkan informasi, Pemerintah Desa Pilangsari mengalokasikan anggaran sebesar Rp72 juta per tahun untuk program BLT melalui dana desa dengan jumlah Rp300 ribu untuk 20 keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Prakerja, maupun bantuan sosial lainnya.Sementara itu, menanggapi tudingan tersebut, Kuwu Desa Pilangsari, Muadi, menegaskan bahwa penyaluran BLT DD telah dilakukan sesuai ketentuan. Ia menyebut jumlah penerima dibatasi hanya 20 KPM per tahun berdasarkan kriteria yang berlaku. BACA JUGA:Rezeki Jatuh dari Langit! 8 Weton Tibo Harta Ini Dipercaya Hidup Kaya Raya Seumur Hidup "BLT sudah disalurkan kepada 20 KPM per tahun. Kriterianya jelas, tidak boleh terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, atau bansos sejenis," ungkapnya. Selain itu, penerima merupakan warga yang kehilangan mata pencaharian, memiliki anggota keluarga rentan sakit atau difabel, rumah tangga tunggal lansia, dan berdomisili di Desa Pilangsari," tandasnya.Meski demikian, warga berharap pemerintah daerah bersama lembaga pengawas segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mereka mendesak adanya langkah tegas apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, mengingat realisasi di lapangan dinilai tidak sejalan dengan penjelasan resmi pemerintah desa. (sam) Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News Sumber: Berita Terkait + + + + +Heboh! 160ribu Warga Kabupaten Cirebon Mendadak Kehilangan BPJS PBI, Ternyata Inilah Penyebabnya + + + +KABUPATEN CIREBON + + +1 bulan + + + + + + + + + + + +Penyaluran BLT Diduga Tidak Tepat Sasaran Penetapan KPM Tidak Melalui Musdesus + + + +KABUPATEN CIREBON + + +2 bulan + + + + + + + + + + + +Cek Bansos BLT, PKH, BPNT Tidak Muncul? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya + + + +NASIONAL + + +3 bulan + + + + + + + + + + + +Desember 2025, Ini Dia Jadwal Pencairan dan Cara Cek Penerima Bansos PKH, BPNT hingga BLT Rp900 Ribu + + + +NASIONAL + + +3 bulan + + + + + + + + + + + +Pemerintah Siap Kucurkan Dana Sebesar Rp30 Triliun BLT untuk 35 Juta KPM + + + +NASIONAL + + +4 bulan + + + + + + + + + + + +Kades Gunungaci Kuningan Tilap Dana Desa Rp182 Juta Lebih, Potong BLT dan Tunjangan Kinerja + + + +KUNINGAN + + +5 bulan Berita Terkait Heboh! 160ribu Warga Kabupaten Cirebon Mendadak Kehilangan BPJS PBI, Ternyata Inilah Penyebabnya KABUPATEN CIREBON 1 bulan Penyaluran BLT Diduga Tidak Tepat Sasaran Penetapan KPM Tidak Melalui Musdesus KABUPATEN CIREBON 2 bulan Cek Bansos BLT, PKH, BPNT Tidak Muncul? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya NASIONAL 3 bulan Desember 2025, Ini Dia Jadwal Pencairan dan Cara Cek Penerima Bansos PKH, BPNT hingga BLT Rp900 Ribu NASIONAL 3 bulan Pemerintah Siap Kucurkan Dana Sebesar Rp30 Triliun BLT untuk 35 Juta KPM NASIONAL 4 bulan Kades Gunungaci Kuningan Tilap Dana Desa Rp182 Juta Lebih, Potong BLT dan Tunjangan Kinerja KUNINGAN 5 bulan Terkini + + + + + + + + + + + + +Polisi Mengungkap 4 Kasus Narkoba di Kuningan Selama Februari 2026, 5 Tersangka Diamankan + + + +INSIDEN 24 JAM + + +3 menit + + + + + + + + + + + + + +BPJS Kesehatan Pastikan Layanan JKN Tetap Optimal Selama Libur Lebaran 2026 + + + +NASIONAL + + +15 menit + + + + + + + + + + + + + +Rieke Tanggapi Status Siaga 1 TNI, Tekankan Pentingnya Sistem Satu Data Nasional + + + +KABUPATEN CIREBON + + +46 menit + + + + + + + + + + + + + +Pekerja Transportasi Online Rentan Terdampak Krisis di Timur Tengah + + + +KABUPATEN CIREBON + + +52 menit + + + + + + + + + + + + + +Irak Minta FIFA Tunda Playoff Piala Dunia 2026, Konflik Iran-AS-Israel Ganggu Persiapan + + + +SPORT + + +4 jam Terkini INSIDEN 24 JAM 3 menit NASIONAL 15 menit KABUPATEN CIREBON 46 menit KABUPATEN CIREBON 52 menit SPORT 4 jam Terpopuler + + + +1 + BI Cirebon Buka Penukaran Uang Baru Lebaran 2026, Kuota 14.900 Paket Disiapkan + + +2 + 6 HP Gaming 2 Jutaan Terbaik 2026, Performa Kencang untuk PUBG, MLBB, dan COD Mobile + + +3 + 10 HP Terbaru Rilis Maret 2026 Segera Masuk Indonesia, Spesifikasinya Bikin Penasaran + + +4 + Bonus Saldo DANA Rp415.000 dari Aplikasi Givvy Radios, Begini Cara Mendapatkannya + + +5 + 5 Motor Listrik Fast Charging Terbaik 2026, Cas Super Cepat dan Jarak Tempuhnya Bikin Tergoda + + +6 + 5 Motor Listrik Harga di Bawah Rp15 Juta: Murah, Hemat, Cocok untuk Harian Terpopuler Pilihan + + + + + + + + + + + + +Bulog Pastikan Stok Beras Nasional Aman hingga Akhir Tahun, Masyarakat Diimbau Belanja Bijak + + +NASIONAL + + + + + + + + + + + + + + +Cetak Gol Saat Persib Hajar Persik 3-0, Thom Haye Justru Absen dari Skuad Timnas Indonesia, Berikut Alasannya + + +SPORT + + + + + + + + + + + + + + +Bupati Cirebon Apresiasi TNI Bangun Jembatan Gantung di Ciwaringin, Permudah Akses Pelajar + + +KABUPATEN CIREBON + + + + + + + + + + + + + + +Dishub Jabar Ungkap Titik Macet Mudik 2026, Simak Jalur Alternatif yang Bisa Dilewati + + +JAWA BARAT + + + + + + + + + + + + + + +Sering Sebabkan Kendaraan Terperosok, Jalan Sindanglaut–Ciawigajah Akan Segera Diperbaiki + + +KABUPATEN CIREBON Pilihan NASIONAL SPORT KABUPATEN CIREBON JAWA BARAT KABUPATEN CIREBON diff --git a/raw/radarjabar.disway.id_nasional_read_694946_apakah-masyarakat-miskin-ikut-terdampak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan.md b/raw/radarjabar.disway.id_nasional_read_694946_apakah-masyarakat-miskin-ikut-terdampak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..da66f1b811ac3a727a91076fe75c0906d3b5a3ad --- /dev/null +++ b/raw/radarjabar.disway.id_nasional_read_694946_apakah-masyarakat-miskin-ikut-terdampak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan.md @@ -0,0 +1,1389 @@ +--- +url: https://radarjabar.disway.id/nasional/read/694946/apakah-masyarakat-miskin-ikut-terdampak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan +title: "Apakah Masyarakat Miskin Ikut Terdampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan?" +domain: radarjabar.disway.id +crawl_date: 2026-03-06 19:40:20 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Apakah Masyarakat Miskin Ikut Terdampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan? + +07 Mar 2026 07 Mar 2026 Terkini + + + + + + + + + + + + +Bank Sentral Uni Emirat Arab Tegaskan Perbankan Siap Menghadapi Gejolak + + + +INTERNASIONAL + + +3 jam + + + + + + + + + + + + + +Trump Ultimatum Iran untuk Menyerah Tanpa Syarat + + + +INTERNASIONAL + + +4 jam + + + + + + + + + + + + + +Trademark Market Kembali Hadir, 200 Brand Lokal Meriahkan Bazar Jelang Lebaran + + + +EKONOMI & BISNIS + + +5 jam + + + + + + + + + + + + + +Harga Nubia Neo 5 GT yang Akan Masuk Indonesia Berapa? Baterainya 6210mAh & Ada Kipas Pendingin + + + +Teknologi + + +5 jam + + + + + + + + + + + + + +Ini Dia 7 Tablet Spek PC yang Harganya Masih Masuk Akal! + + + +Teknologi + + +6 jam Terkini INTERNASIONAL 3 jam INTERNASIONAL 4 jam EKONOMI & BISNIS 5 jam Teknologi 5 jam Teknologi 6 jam Terpopuler + + + +1 + Cek 5 Motor Gigi Irit Bensin 2026 dengan Jarak Tempuh Terjauh, Ini Daftarnya! + + +2 + MacBook Neo 2026: Laptop Apple Paling Terjangkau, Harga Mulai Rp10 Jutaan? Cek Disini! + + +3 + 5 Motor Matic Paling Irit 2026, Cocok untuk Mahasiswa dan Ojek Online! + + +4 + Top 10 Tablet Terbaik 2026 untuk Produktivitas, Performa Setara Laptop + + +5 + 5 Motor Listrik Mirip NMAX yang Bikin Kamu Tampil Gagah, Tenaga Kuat dan Jarak Tempuh Jauh! + + +6 + 5 HP Gaming Harga 2 Jutaan dengan RAM 8GB, Siap Libas Game Tanpa Kompromi! Terpopuler Pilihan + + + + + + + + + + + + +Kang Boma Pengamen asal Banjaran yang Viral Dapat Bantuan dari Presiden Prabowo + + + +BANDUNG RAYA + + +6 hari + + + + + + + + + + + + + +Spesifikasi Motor Honda X-Tracker 2026 yang Siap Rajai Jalanan! + + + +Otomotif + + +1 minggu + + + + + + + + + + + + + +Bupati Bandung Lantik 143 Pejabat Eselon 3 dan 4, Ini Pesan Kang DS + + + +BANDUNG RAYA + + +1 minggu + + + + + + + + + + + + + +7 Kopi Sachet yang Tidak Bikin Asam Lambung Naik Saat Puasa + + + +Gaya Hidup + + +1 minggu + + + + + + + + + + + + + +10 Rekomendasi HP Rp2 Jutaan Terbaik Februari 2026, Lengkap dengan NFC dan RAM Besar + + + +Teknologi + + +1 minggu Pilihan BANDUNG RAYA 6 hari Otomotif 1 minggu BANDUNG RAYA 1 minggu Gaya Hidup 1 minggu Teknologi 1 minggu Home +NASIONAL + + +Apakah Masyarakat Miskin Ikut Terdampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan? + + +Jumat 27-02-2026,14:43 WIB + + +Reporter: + Julian Syiroojuddin| + +Editor: + Julian Syiroojuddin + + + + + + +Apakah Masyarakat Miskin Ikut Terdampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan?-- + + + + + + + + + + +RADAR JABAR - Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali mencuat di tengah ancaman defisit keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disebut mencapai Rp20–30 triliun per tahun. +Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat miskin. Namun, sejumlah kalangan menilai dampaknya tak sesederhana itu. +Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kelompok miskin tetap aman karena iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). +Menurutnya, peserta yang masuk dalam Desil 1–5 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak akan terdampak kenaikan premi. +“Tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat miskin karena dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/2). +Secara konseptual, sistem JKN memang mengusung prinsip gotong royong, peserta yang mampu membantu membiayai peserta kurang mampu. +Namun, benarkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sepenuhnya aman bagi masyarakat miskin? +Tekanan pada Kelas Rentan Non-PBI +Executive Director Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai persoalan utama bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas kategori miskin. +Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: + + + + + + +Tag: +# kenaikan iuran bpjs kesehatan +# 2026 +# iuran bpjs +# jkn +# bpjs kesehatan + + + + +Share: Apakah Masyarakat Miskin Ikut Terdampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan? Apakah Masyarakat Miskin Ikut Terdampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan?-- RADAR JABAR - Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali mencuat di tengah ancaman defisit keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disebut mencapai Rp20–30 triliun per tahun. +Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat miskin. Namun, sejumlah kalangan menilai dampaknya tak sesederhana itu. +Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kelompok miskin tetap aman karena iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). +Menurutnya, peserta yang masuk dalam Desil 1–5 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak akan terdampak kenaikan premi. +“Tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat miskin karena dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/2). +Secara konseptual, sistem JKN memang mengusung prinsip gotong royong, peserta yang mampu membantu membiayai peserta kurang mampu. +Namun, benarkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sepenuhnya aman bagi masyarakat miskin? +Tekanan pada Kelas Rentan Non-PBI +Executive Director Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai persoalan utama bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas kategori miskin. +Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: RADAR JABAR - Wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan kembali mencuat di tengah ancaman defisit keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disebut mencapai Rp20–30 triliun per tahun. +Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat miskin. Namun, sejumlah kalangan menilai dampaknya tak sesederhana itu. +Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kelompok miskin tetap aman karena iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). +Menurutnya, peserta yang masuk dalam Desil 1–5 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak akan terdampak kenaikan premi. +“Tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat miskin karena dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/2). +Secara konseptual, sistem JKN memang mengusung prinsip gotong royong, peserta yang mampu membantu membiayai peserta kurang mampu. +Namun, benarkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sepenuhnya aman bagi masyarakat miskin? +Tekanan pada Kelas Rentan Non-PBI +Executive Director Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai persoalan utama bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas kategori miskin. +Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak akan membebani masyarakat miskin. Namun, sejumlah kalangan menilai dampaknya tak sesederhana itu. +Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kelompok miskin tetap aman karena iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). +Menurutnya, peserta yang masuk dalam Desil 1–5 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak akan terdampak kenaikan premi. +“Tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat miskin karena dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/2). +Secara konseptual, sistem JKN memang mengusung prinsip gotong royong, peserta yang mampu membantu membiayai peserta kurang mampu. +Namun, benarkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sepenuhnya aman bagi masyarakat miskin? +Tekanan pada Kelas Rentan Non-PBI +Executive Director Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai persoalan utama bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas kategori miskin. +Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa kelompok miskin tetap aman karena iurannya ditanggung pemerintah melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). +Menurutnya, peserta yang masuk dalam Desil 1–5 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak akan terdampak kenaikan premi. +“Tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat miskin karena dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/2). +Secara konseptual, sistem JKN memang mengusung prinsip gotong royong, peserta yang mampu membantu membiayai peserta kurang mampu. +Namun, benarkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sepenuhnya aman bagi masyarakat miskin? +Tekanan pada Kelas Rentan Non-PBI +Executive Director Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai persoalan utama bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas kategori miskin. +Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Menurutnya, peserta yang masuk dalam Desil 1–5 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak akan terdampak kenaikan premi. +“Tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat miskin karena dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/2). +Secara konseptual, sistem JKN memang mengusung prinsip gotong royong, peserta yang mampu membantu membiayai peserta kurang mampu. +Namun, benarkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sepenuhnya aman bagi masyarakat miskin? +Tekanan pada Kelas Rentan Non-PBI +Executive Director Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai persoalan utama bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas kategori miskin. +Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: “Tidak ada pengaruhnya kepada masyarakat miskin karena dibayari oleh pemerintah,” ujar Budi di Jakarta, Rabu (25/2). +Secara konseptual, sistem JKN memang mengusung prinsip gotong royong, peserta yang mampu membantu membiayai peserta kurang mampu. +Namun, benarkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sepenuhnya aman bagi masyarakat miskin? +Tekanan pada Kelas Rentan Non-PBI +Executive Director Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai persoalan utama bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas kategori miskin. +Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Secara konseptual, sistem JKN memang mengusung prinsip gotong royong, peserta yang mampu membantu membiayai peserta kurang mampu. +Namun, benarkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sepenuhnya aman bagi masyarakat miskin? +Tekanan pada Kelas Rentan Non-PBI +Executive Director Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai persoalan utama bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas kategori miskin. +Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Namun, benarkah kenaikan iuran BPJS Kesehatan sepenuhnya aman bagi masyarakat miskin? +Tekanan pada Kelas Rentan Non-PBI +Executive Director Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai persoalan utama bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas kategori miskin. +Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Tekanan pada Kelas Rentan Non-PBI +Executive Director Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai persoalan utama bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas kategori miskin. +Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Executive Director Center of Reform on Economics Indonesia (CORE) Mohammad Faisal menilai persoalan utama bukan pada peserta PBI, melainkan kelompok rentan yang berada sedikit di atas kategori miskin. +Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Kelompok ini umumnya masuk Desil 6 atau 7, tidak berhak menerima subsidi iuran, tetapi belum memiliki ketahanan ekonomi yang kuat. Mereka dinilai sangat sensitif terhadap kenaikan harga. + Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Selama ini, peserta BPJS kelas III membayar Rp35 ribu dari total iuran Rp42 ribu per bulan, dengan selisihnya disubsidi pemerintah. +Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Jika subsidi dihapus dan peserta wajib membayar penuh, maka akan ada tambahan beban rutin bagi rumah tangga. +“Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: “Kelompok ini tidak layak menerima PBI, tetapi juga tidak sekuat kelas menengah atas. Kenaikan iuran berpotensi menekan disposable income mereka,” kata Faisal. +Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Ia mengingatkan bahwa kebijakan tersebut berisiko bertolak belakang dengan upaya pemerintah menjaga daya beli kelas menengah yang tengah melemah. +Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Padahal, konsumsi rumah tangga masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. +Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Dalam kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, tambahan pengeluaran rutin, meski nominalnya relatif kecil bisa memengaruhi pola konsumsi, terutama bagi pekerja informal dan keluarga dengan pengeluaran tetap yang ketat. +Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan demi menjaga keberlanjutan fiskal JKN, terutama karena rasio klaim meningkat dalam tiga tahun terakhir. +Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Namun, ia sepakat dampak paling besar akan dirasakan peserta mandiri kelas I, II, dan III. +“Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: “Yang akan kesulitan adalah masyarakat mandiri. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kenaikan iuran bisa menjadi beban,” ujarnya. +Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Timboel juga menyoroti janji penghapusan tunggakan iuran sejak Oktober 2025 yang belum terealisasi. +Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Ia menyarankan agar kebijakan tersebut diprioritaskan terlebih dahulu sebelum kenaikan diberlakukan. +Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Tanpa langkah mitigasi, kenaikan iuran justru bisa memicu lonjakan peserta nonaktif. +Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Jika daya beli belum pulih, alih-alih meningkatkan penerimaan, kebijakan ini berpotensi mengurangi jumlah peserta aktif dan memperlebar persoalan keuangan JKN. +Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Perdebatan soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencerminkan dilema klasik antara menjaga keberlanjutan sistem jaminan sosial dan melindungi daya beli masyarakat. +Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Di satu sisi, defisit perlu diatasi agar layanan kesehatan tetap berjalan. +Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Di sisi lain, kebijakan fiskal yang kurang tepat waktu dapat memperberat tekanan ekonomi rumah tangga rentan. +Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? + + + + + + +Sumber: Pertanyaannya kini, apakah pemerintah akan tetap melanjutkan kebijakan kenaikan iuran dalam waktu dekat, atau memilih menunggu momentum ekonomi yang lebih stabil? Sumber: Berita Terkait + + + + +Iuran BPJS Kesehatan Dipastikan Tak Naik Tahun Ini + + + +NASIONAL + + +3 hari + + + + + + + + + + + +Wali Kota Bandung Enggan Ada Warga yang Tidak Bisa Dirawat Sebab BPJS + + + +BANDUNG RAYA + + +4 hari + + + + + + + + + + + +Pendaftaran Motis Lebaran 2026 Sudah Dibuka, Simak Cara Daftar dan Ketentuannya + + + +NASIONAL + + +4 hari + + + + + + + + + + + +Simulasi KUR BRI 2026 Pinjaman Rp10 Juta, Cicilan di Bawah Rp500 Ribu per Bulan + + + +EKONOMI & BISNIS + + +4 hari + + + + + + + + + + + +Menko Muhaimin Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik Tahun Ini + + + +NASIONAL + + +6 hari + + + + + + + + + + + +Apakah Masyarakat Miskin Ikut Terdampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan? + + + +NASIONAL + + +1 minggu + + + + + + + + + + + +Cari Motor Paling Irit 2026? Ini Rekomendasi Motor Paling Hemat BBM untuk Jarak Jauh atau Harian + + + +Otomotif + + +1 minggu + + + + + + + + + + + +Pusat Nonaktifkan Ribuan JKN Warga Kabupaten Bandung, Pemkab Gercep Lakukan Verifikasi Ulang + + + +JAWA BARAT + + +3 minggu + + + + + + + + + + + +Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan + + + +NASIONAL + + +1 bulan + + + + + + + + + + + +Kabupaten Cianjur Raih Penghargaan UHC Awards 2026 Kategori Madya + + + +JAWA BARAT + + +1 bulan + + + + + + + + + + + +Dukung Program JKN, Pemda Kabupaten Cianjur dan Kota Sukabumi Terima Penghargaan di UHC Awards 2026 + + + +JAWA BARAT + + +1 bulan + + + + + + + + + + + +UHC Jadi Kunci Perlindungan Kesehatan, Peran Pemda Hadirkan Akses Nyata bagi Masyarakat + + + +JAWA BARAT + + +1 bulan + + + + + + + + + + + +Dukung Program JKN, Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan di UHC Awards 2026 + + + +NASIONAL + + +1 bulan + + + + + + + + + + + +Supervisi & Coaching Transformasi Digital, BPJS Kesehatan Dorong Kemajuan Berkelanjutan di RS Primaya Sukabumi + + + +NASIONAL + + +2 bulan + + + + + + + + + + + +Mendengarkan Suara Peserta, Direktur TI BPJS Kesehatan Berdialog dengan Peserta JKN di RS Primaya Sukabumi + + + +NASIONAL + + +2 bulan Berita Terkait Iuran BPJS Kesehatan Dipastikan Tak Naik Tahun Ini NASIONAL 3 hari Wali Kota Bandung Enggan Ada Warga yang Tidak Bisa Dirawat Sebab BPJS BANDUNG RAYA 4 hari Pendaftaran Motis Lebaran 2026 Sudah Dibuka, Simak Cara Daftar dan Ketentuannya NASIONAL 4 hari Simulasi KUR BRI 2026 Pinjaman Rp10 Juta, Cicilan di Bawah Rp500 Ribu per Bulan EKONOMI & BISNIS 4 hari Menko Muhaimin Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tidak Naik Tahun Ini NASIONAL 6 hari Apakah Masyarakat Miskin Ikut Terdampak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan? NASIONAL 1 minggu Cari Motor Paling Irit 2026? Ini Rekomendasi Motor Paling Hemat BBM untuk Jarak Jauh atau Harian Otomotif 1 minggu Pusat Nonaktifkan Ribuan JKN Warga Kabupaten Bandung, Pemkab Gercep Lakukan Verifikasi Ulang JAWA BARAT 3 minggu Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan NASIONAL 1 bulan Kabupaten Cianjur Raih Penghargaan UHC Awards 2026 Kategori Madya JAWA BARAT 1 bulan Dukung Program JKN, Pemda Kabupaten Cianjur dan Kota Sukabumi Terima Penghargaan di UHC Awards 2026 JAWA BARAT 1 bulan UHC Jadi Kunci Perlindungan Kesehatan, Peran Pemda Hadirkan Akses Nyata bagi Masyarakat JAWA BARAT 1 bulan Dukung Program JKN, Ratusan Kepala Daerah Terima Penghargaan di UHC Awards 2026 NASIONAL 1 bulan Supervisi & Coaching Transformasi Digital, BPJS Kesehatan Dorong Kemajuan Berkelanjutan di RS Primaya Sukabumi NASIONAL 2 bulan Mendengarkan Suara Peserta, Direktur TI BPJS Kesehatan Berdialog dengan Peserta JKN di RS Primaya Sukabumi NASIONAL 2 bulan Terkini + + + + + + + + + + + + +Bank Sentral Uni Emirat Arab Tegaskan Perbankan Siap Menghadapi Gejolak + + + +INTERNASIONAL + + +3 jam + + + + + + + + + + + + + +Trump Ultimatum Iran untuk Menyerah Tanpa Syarat + + + +INTERNASIONAL + + +4 jam + + + + + + + + + + + + + +Trademark Market Kembali Hadir, 200 Brand Lokal Meriahkan Bazar Jelang Lebaran + + + +EKONOMI & BISNIS + + +5 jam + + + + + + + + + + + + + +Harga Nubia Neo 5 GT yang Akan Masuk Indonesia Berapa? Baterainya 6210mAh & Ada Kipas Pendingin + + + +Teknologi + + +5 jam + + + + + + + + + + + + + +Ini Dia 7 Tablet Spek PC yang Harganya Masih Masuk Akal! + + + +Teknologi + + +6 jam Terkini INTERNASIONAL 3 jam INTERNASIONAL 4 jam EKONOMI & BISNIS 5 jam Teknologi 5 jam Teknologi 6 jam Terpopuler + + + +1 + Cek 5 Motor Gigi Irit Bensin 2026 dengan Jarak Tempuh Terjauh, Ini Daftarnya! + + +2 + MacBook Neo 2026: Laptop Apple Paling Terjangkau, Harga Mulai Rp10 Jutaan? Cek Disini! + + +3 + 5 Motor Matic Paling Irit 2026, Cocok untuk Mahasiswa dan Ojek Online! + + +4 + Top 10 Tablet Terbaik 2026 untuk Produktivitas, Performa Setara Laptop + + +5 + 5 Motor Listrik Mirip NMAX yang Bikin Kamu Tampil Gagah, Tenaga Kuat dan Jarak Tempuh Jauh! + + +6 + 5 HP Gaming Harga 2 Jutaan dengan RAM 8GB, Siap Libas Game Tanpa Kompromi! Terpopuler Pilihan + + + + + + + + + + + + +Kang Boma Pengamen asal Banjaran yang Viral Dapat Bantuan dari Presiden Prabowo + + +BANDUNG RAYA + + + + + + + + + + + + + + +Spesifikasi Motor Honda X-Tracker 2026 yang Siap Rajai Jalanan! + + +Otomotif + + + + + + + + + + + + + + +Bupati Bandung Lantik 143 Pejabat Eselon 3 dan 4, Ini Pesan Kang DS + + +BANDUNG RAYA + + + + + + + + + + + + + + +7 Kopi Sachet yang Tidak Bikin Asam Lambung Naik Saat Puasa + + +Gaya Hidup + + + + + + + + + + + + + + +10 Rekomendasi HP Rp2 Jutaan Terbaik Februari 2026, Lengkap dengan NFC dan RAM Besar + + +Teknologi Pilihan BANDUNG RAYA Otomotif BANDUNG RAYA Gaya Hidup Teknologi diff --git a/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_mq0eao_inilah-the-power-of-fasting.md b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_mq0eao_inilah-the-power-of-fasting.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..47e566ccf936c2a5280ba874ddc5fe1043dc5914 --- /dev/null +++ b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_mq0eao_inilah-the-power-of-fasting.md @@ -0,0 +1,261 @@ +--- +url: https://ramadhan.republika.co.id/berita/mq0eao/inilah-the-power-of-fasting +title: "Inilah The Power of Fasting | Republika Online" +domain: ramadhan.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:38:05 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Inilah The Power of Fasting | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID,  Bagi sebagian Muslimin, bulan Ramadhan menjadi momen yang sangat  dinanti. Namun, bagi sebagian lain, merasa berat karena harus berpuasa sepanjang hari. Tentu banyak hikmah di balik perintah puasa. Bagaimana puasa membentuk kekuatan bagi jiwa dan pribadi Muslimin, wartawan Republika  Afriza Hanifa mewawancarai Ustaz Fadzlan Garamatan . Berikut petikannya. Sejak dahulu, puasa dilakukan banyak umat beragama. Bagi Muslimin, apa hikmah di balik puasa? Puasa itu dari kata “menahan”. Mengumpulkan energi. Energi kepada siapa? Kepada jiwa dan kepada Allah. Pendidikan dari menahan itu artinya seorang manusia atau hamba itu yang harusnya makan, minum, bersetubuh, lalu ketika Allah meminta menahan maka apa ynag menjadi rahasia menahan itu. Yang pertama adalah memberi kesempatan pada jiwa untuk selalu menuruti kemauan Allah. Memberikan ruang dan waktu untuk mengikuti kemauan Allah, selalu dekat dengan Allah. Kalau sudah mengikuti kemauan Allah pasti ada kebaikan. Kedua, menahan ini juga bisa membangun kejujuran. Membangun energi kepada kesalehan sosial atau kepedulian. Menahan ini juga bisa untuk merasakan apa yang dirasakan anak yatim dan fakir miskin. Maka, muncul rasa kepedulian itu. Simpati itu. Ketika orang memiliki konsep ini maka ia akan makin dekat kepada Allah. Jika sudah dekat maka hidup seseorang enjoy happy damai sejahtera. Kenapa? Karena bulan puasa itu mendidik seseorang untuk menjemput keberkahan. Ada tiga tahap untuk menuju itu. Tahap apa saja, Ustaz? Tahap pertama, yakni rahmat. Orang yang menahan itu mendapat rahmat. Ketika menahan maka menahan ini adalah ibadah, amal shaleh. Kepedulian saat berbuka juga amal shaleh. Tapi, rahmat yang terbesar adalah ketika berbuka. Dengan air putih saja, ketika membaca doa berbuka puasa maka dia menjadi segar dan enak rasa. Kedua, dengan menahan itu Allah memberikan ampunan. Karena kemampuan menahan itu Allah memberikan ampunan. Hadiahnya ampunan Allah. Karena punya kesanggupan menahan dengan pembebasan dari api neraka. Inilah tahap ketiga. Bahkan, tidak saja itu, di dalam kemampuan menahan itu Allah juga memberikan malan seribu bulan. Maka orang yang punya kemampuan menahan sungguh-sungguh, justru semakin dia happy dan menikmati. Semakin dia merasakan, semakin membagi, maka penampilan semakin dekat dengn Allah. Karena menahan itu lahir menjadi orang bertakwa. Jadi, tidak perlu cemas, bulan puasa itu punya kemampuan. Lebih terperinci, bagaimana dampak sosial kemasyarakatan dari puasa? Puasa adalah memberikan manusia kesempatan untuk mendapat kehidupan sempurna. Untuk mendapat kehidupan sempurna harus menanggung risiko. Perintah puasa menghasilkan kecerdasan energi dan raga maka dia siap menjalani kehidupan termasuk risiko apa pun. Dan pada akhirnya, dia mendapat kebaikan dari Allah maka dia pun hidup senang. Rasulullah bersabda, dalam hadis qudsi, “Seluruh amalan adalah untuk diri sendiri, namun puasa untuk-Ku”. Jika ibadah puasa ini untuk Allah maka kita harus bahagia. Ini untuk membuat Allah senang. Dan, Allah akan langsung membalasnya. Bagaimana dengan keutamaan yang didapat? Semua hari-hari Ramadhan memiliki keutamaan. Bahkan, di saat sebelum datangnya, saat kita baru menyambutnya saja, itu banyak keutamaan. Itu untuk memberi kesempatan hamba-Nya untuk merebut kebaikan. Allah menyediakan banyak keutamaan, pahala yang berlipat. Ini kesempatan hamba untuk meningkatkan kuantitasnya. Ketika kita ingin kuantitas itu berkualitas maka mendekatkan diri kepada Allah seperti perbanyak baca Quran, peduli zakat infak sedekah, berbagi dengan orang lain, beriktikaf sempurna di masjid, dan sebagainya. Sehingga, mereka menjadi seseorang yang tidak ada beban dalam hidup kecuali semangat. Yang mendapat keutamaan itu pada akhirnya juga menjadi produsen “alhamdulillah”. Selalu membuat kebaikan. Dan, kebaikan itu menyebut alhamdulillah, memuji Allah. Kepedulian kepada fakir kiskin, begitu dinikmati mereka akan mengatakan alhamdulillah. Maka, bukan orang menerima yang mengatakan alhamdulillah saja, tapi yang memberilah yang menjadi produsen alhamdulillah. Jadi, umpama Anda pulang cari nafkah, dapat honor dari kantor, lalu beli oleh-oleh untuk ibu di rumah. Saat menerima, ibu mengatakan alhamdulillah. Andalah yang menjadi produsen alhamdulillah karenanya ibu kemudian memuji Allah. Maka, kita membuat semakin banyak orang untuk memuji Allah. Bukan hanya harta, namun juga ilmu dan nasihat. KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya #1 #2 #3 #4 #5 Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved Inilah The Power of Fasting Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini Red: Heri Ruslan Selasa 16 Jul 2013 10:13 WIB Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Berita Terkait Tag : Terkini Inilah The Power of Fasting + + Red: Heri Ruslan + Selasa 16 Jul 2013 10:13 WIB + + + + + + + Foto: AP PHOTO/Hadi Mizban + Seorang jamaah berbuka puasa dengan kuram di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, 10 Juli 2013 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + REPUBLIKA.CO.ID,  Bagi sebagian Muslimin, bulan Ramadhan menjadi momen yang sangat  dinanti. Namun, bagi sebagian lain, merasa berat karena harus berpuasa sepanjang hari. Tentu banyak hikmah di balik perintah puasa. Bagaimana puasa membentuk kekuatan bagi jiwa dan pribadi Muslimin, wartawan Republika  Afriza Hanifa mewawancarai Ustaz Fadzlan Garamatan . Berikut petikannya. + + + + Sejak dahulu, puasa dilakukan banyak umat beragama. Bagi Muslimin, apa hikmah di balik puasa? + + + + Puasa itu dari kata “menahan”. Mengumpulkan energi. Energi kepada siapa? Kepada jiwa dan kepada Allah. Pendidikan dari menahan itu artinya seorang manusia atau hamba itu yang harusnya makan, minum, bersetubuh, lalu ketika Allah meminta menahan maka apa ynag menjadi rahasia menahan itu. Yang pertama adalah memberi kesempatan pada jiwa untuk selalu menuruti kemauan Allah. Memberikan ruang dan waktu untuk mengikuti kemauan Allah, selalu dekat dengan Allah. Kalau sudah mengikuti kemauan Allah pasti ada kebaikan. Kedua, menahan ini juga bisa membangun kejujuran. Membangun energi kepada kesalehan sosial atau kepedulian. Menahan ini juga bisa untuk merasakan apa yang dirasakan anak yatim dan fakir miskin. Maka, muncul rasa kepedulian itu. Simpati itu. + + + Ketika orang memiliki konsep ini maka ia akan makin dekat kepada Allah. Jika sudah dekat maka hidup seseorang enjoy happy damai sejahtera. Kenapa? Karena bulan puasa itu mendidik seseorang untuk menjemput keberkahan. Ada tiga tahap untuk menuju itu. Tahap apa saja, Ustaz? Tahap pertama, yakni rahmat. Orang yang menahan itu mendapat rahmat. Ketika menahan maka menahan ini adalah ibadah, amal shaleh. Kepedulian saat berbuka juga amal shaleh. Tapi, rahmat yang terbesar adalah ketika berbuka. Dengan air putih saja, ketika membaca doa berbuka puasa maka dia menjadi segar dan enak rasa. Kedua, dengan menahan itu Allah memberikan ampunan. Karena kemampuan menahan itu Allah memberikan ampunan. Hadiahnya ampunan Allah. Karena punya kesanggupan menahan dengan pembebasan dari api neraka. Inilah tahap ketiga. Bahkan, tidak saja itu, di dalam kemampuan menahan itu Allah juga memberikan malan seribu bulan. Maka orang yang punya kemampuan menahan sungguh-sungguh, justru semakin dia happy dan menikmati. Semakin dia merasakan, semakin membagi, maka penampilan semakin dekat dengn Allah. Karena menahan itu lahir menjadi orang bertakwa. Jadi, tidak perlu cemas, bulan puasa itu punya kemampuan. Lebih terperinci, bagaimana dampak sosial kemasyarakatan dari puasa? Puasa adalah memberikan manusia kesempatan untuk mendapat kehidupan sempurna. Untuk mendapat kehidupan sempurna harus menanggung risiko. Perintah puasa menghasilkan kecerdasan energi dan raga maka dia siap menjalani kehidupan termasuk risiko apa pun. Dan pada akhirnya, dia mendapat kebaikan dari Allah maka dia pun hidup senang. Rasulullah bersabda, dalam hadis qudsi, “Seluruh amalan adalah untuk diri sendiri, namun puasa untuk-Ku”. Jika ibadah puasa ini untuk Allah maka kita harus bahagia. Ini untuk membuat Allah senang. Dan, Allah akan langsung membalasnya. Bagaimana dengan keutamaan yang didapat? Semua hari-hari Ramadhan memiliki keutamaan. Bahkan, di saat sebelum datangnya, saat kita baru menyambutnya saja, itu banyak keutamaan. Itu untuk memberi kesempatan hamba-Nya untuk merebut kebaikan. Allah menyediakan banyak keutamaan, pahala yang berlipat. Ini kesempatan hamba untuk meningkatkan kuantitasnya. Ketika kita ingin kuantitas itu berkualitas maka mendekatkan diri kepada Allah seperti perbanyak baca Quran, peduli zakat infak sedekah, berbagi dengan orang lain, beriktikaf sempurna di masjid, dan sebagainya. Sehingga, mereka menjadi seseorang yang tidak ada beban dalam hidup kecuali semangat. Yang mendapat keutamaan itu pada akhirnya juga menjadi produsen “alhamdulillah”. Selalu membuat kebaikan. Dan, kebaikan itu menyebut alhamdulillah, memuji Allah. Kepedulian kepada fakir kiskin, begitu dinikmati mereka akan mengatakan alhamdulillah. Maka, bukan orang menerima yang mengatakan alhamdulillah saja, tapi yang memberilah yang menjadi produsen alhamdulillah. Jadi, umpama Anda pulang cari nafkah, dapat honor dari kantor, lalu beli oleh-oleh untuk ibu di rumah. Saat menerima, ibu mengatakan alhamdulillah. Andalah yang menjadi produsen alhamdulillah karenanya ibu kemudian memuji Allah. Maka, kita membuat semakin banyak orang untuk memuji Allah. Bukan hanya harta, namun juga ilmu dan nasihat. + + + + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + Puasa Ibadah Sepanjang Masa + + + Petugas Takjil, Menunda Berbuka Demi Jamaah + + + Bersepeda Motor, Mahasiswa Ini Tarawih Keliling Jawa + + + Puasa dan Gerakan Mengikis Budaya Konsumtif + + + Diusir Keluarga, Vian Sang Mualaf Harus Berjuang Berpuasa + + + + + Tag : + + + + ibrah + + + + puasa + + + + shaum + + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + + + + + + + + + + + + + + + + Terkini + + + + + + 23 May 2024, 14:46 + + + Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air   + + KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya + + + + + + + + + + Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin + 26 April 2024, 22:17 + + + + + + + + + + + Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan + 21 April 2024, 04:52 + + + + + + + + + + + Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 + 20 April 2024, 10:52 + + + + + + + + + + + DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini + 20 April 2024, 06:50 + + + + + + + + + + + + Lainnya + + + + + + + + #1 + + + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis + + + + + + + + #2 + + + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + #3 + + + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan + + + + + + + + #4 + + + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + #5 + + + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved diff --git a/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_p9mr75349_jaga-kebugaran-selama-puasa-dengan-prinsip-fitt.md b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_p9mr75349_jaga-kebugaran-selama-puasa-dengan-prinsip-fitt.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..84bc6ca74d9075b335c961f2a1439b378f3bce14 --- /dev/null +++ b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_p9mr75349_jaga-kebugaran-selama-puasa-dengan-prinsip-fitt.md @@ -0,0 +1,272 @@ +--- +url: https://ramadhan.republika.co.id/berita/p9mr75349/jaga-kebugaran-selama-puasa-dengan-prinsip-fitt +title: "Jaga Kebugaran Selama Puasa dengan Prinsip FITT | Republika Online" +domain: ramadhan.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:35:31 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Jaga Kebugaran Selama Puasa dengan Prinsip FITT | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puasa bukan menjadi penghalang untuk melakukan olah raga. Justru dengan olahraga bisa menjadi poin penting untuk menjaga kebugaran dan keseimbangan kondisi tubuh selama menjalani ibadah puasa. Menurut Pakar Kedokteran Fisiologi Zaenal Muttaqien Sofro, untuk menjaga  kebugaran selama puasa perlu menerapkan prinsip FITT (Frequency, Intensity, Time dan Type). Olahraga sebaiknya dilakukan 3-5 kali dalam sepekan dan setiap kali olahraga memerlukan waktu 30 menit. "Olahraga prinsipnya menanam mitokondria. Maka energi yang dihasikan banyak. Namun olahraga tidak boleh berlebihan maksimal lima kali sepekan dan setiap kali berlolahraga maksimal 40 menit, karena kalau berlebihan justru tubuh akan diracuni radikal bebas," kata Sofro pada saat Talkshow Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM dengan tema Menjaga Kesehatan Optimal Selama dan Pasca Puasa, di Ruang Theater Gedung Perpustakaan FKKMK UGM, Kamis (31/5). Kalau kurang olahraga akan gampang capek, karena energi oksigen kurang, maka yang muncul asam susub (zat pelelah). Karena itu meskipun di Bulan Ramadhan harus tetap berolahraga dan waktunya dua jam sebelum berbuka puasa atau dua jam setelah berbuka puasa. "Kalau sedang berpuasa, jangan olahraga pagi hari, karena nanti saat sore tenggorokan kering. Hidrasi harus cukup yakni delapan gelas minimal," ucapnya. Dikatakan Sofro, seringkali ibu-ibu mengatakan dirinya menganggap menyapu, mengepel, naik turun tangga itu sudah olahraga. Itu bukan olahraga melainkan hanya aktivitas fisik. Ia menyebut yang dinamakan olahraga itu harus dengan prinsip yang benar yakni FITT dan mengakibatkan tubuh bugar dan fresh. "Tentu saja pada saat olahraga jogging harus menggunakan sepatu/alas yang bagus karena hentakan-hentakan sampai lutut, panggul dan tulang belakang, sehingga harus dilindungi," jelasnya. Lebih lanjut Sofro mengungkapkan dalam berolahraga selain prinsip FITT, juga tak kalah penting diawali dengan pernafasan , melibatkan otot-otot besar, gerakan harus berirama dan bersemangat. Selanjutnya Pakar Gizi Kesehatan FKKMK UGM Dian Caturini Sulistyoningrum mengatakan asupan cairan pada saat puasa sebaiknya dua gelas saat berbuka, empat gelas setelah taraweh hingga sebelum tidur dan dua gelas saat sahur. Pada saat berbuka puasa jangan minum yang mengandung kopi dan teh karena menyebabkan diuretik dan jangan mengonsumsi soda karena menyebabkan perut kembung. Porsi makanan yang dikonsumsi selama berpuasa adalah sepertiga karbohidrat (nasi merah, nasi coklat, kentang, jagung, gandung, oat), sepertiga sayuran yang bervariasi warnanya dan berganti-ganti dan tidak terlalu mahal dan sepertiga lagi berupa lauk dan buah. Pada saat berbuka puasa minum satu gelas dan kurma (kalau ada ). Kurma sangat baik karena mengandung banyak kalium dan magnesium yang dibutuhkan tubuh dan mengandung gula alami. Jangan konsumsi karbohidrat dan gula sederhana yang berlebihan karena akan menyebabkan mudah lapar. KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya #1 #2 #3 #4 #5 Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved Jaga Kebugaran Selama Puasa dengan Prinsip FITT Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini Rep: Neni Ridarineni / Red: Ichsan Emrald Alamsyah Jumat 01 Jun 2018 12:57 WIB Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Berita Terkait Tag : Terkini Jaga Kebugaran Selama Puasa dengan Prinsip FITT + + Rep: Neni Ridarineni / Red: Ichsan Emrald Alamsyah + Jumat 01 Jun 2018 12:57 WIB + + + + + + + Foto: republika + Olahraga saat puasa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Puasa bukan menjadi penghalang untuk melakukan olah raga. Justru dengan olahraga bisa menjadi poin penting untuk menjaga kebugaran dan keseimbangan kondisi tubuh selama menjalani ibadah puasa.  + + + + + Menurut Pakar Kedokteran Fisiologi Zaenal Muttaqien Sofro, untuk menjaga  kebugaran selama puasa perlu menerapkan prinsip FITT (Frequency, Intensity, Time dan Type). Olahraga sebaiknya dilakukan 3-5 kali dalam sepekan dan setiap kali olahraga memerlukan waktu 30 menit. + + + + + "Olahraga prinsipnya menanam mitokondria. Maka energi yang dihasikan banyak. Namun olahraga tidak boleh berlebihan maksimal lima kali sepekan dan setiap kali berlolahraga maksimal 40 menit, karena kalau berlebihan justru tubuh akan diracuni radikal bebas," kata Sofro pada saat Talkshow Kesehatan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK) UGM dengan tema Menjaga Kesehatan Optimal Selama dan Pasca Puasa, di Ruang Theater Gedung Perpustakaan FKKMK UGM, Kamis (31/5). + Kalau kurang olahraga akan gampang capek, karena energi oksigen kurang, maka yang muncul asam susub (zat pelelah). Karena itu meskipun di Bulan Ramadhan harus tetap berolahraga dan waktunya dua jam sebelum berbuka puasa atau dua jam setelah berbuka puasa.  + + + + "Kalau sedang berpuasa, jangan olahraga pagi hari, karena nanti saat sore tenggorokan kering. Hidrasi harus cukup yakni delapan gelas minimal," ucapnya. + Dikatakan Sofro, seringkali ibu-ibu mengatakan dirinya menganggap menyapu, mengepel, naik turun tangga itu sudah olahraga. Itu bukan olahraga melainkan hanya aktivitas fisik. Ia menyebut yang dinamakan olahraga itu harus dengan prinsip yang benar yakni FITT dan mengakibatkan tubuh bugar dan fresh.  + "Tentu saja pada saat olahraga jogging harus menggunakan sepatu/alas yang bagus karena hentakan-hentakan sampai lutut, panggul dan tulang belakang, sehingga harus dilindungi," jelasnya. + Lebih lanjut Sofro mengungkapkan dalam berolahraga selain prinsip FITT, juga tak kalah penting diawali dengan pernafasan , melibatkan otot-otot besar, gerakan harus berirama dan bersemangat.  + Selanjutnya Pakar Gizi Kesehatan FKKMK UGM Dian Caturini Sulistyoningrum mengatakan asupan cairan pada saat puasa sebaiknya dua gelas saat berbuka, empat gelas setelah taraweh hingga sebelum tidur dan dua gelas saat sahur. Pada saat berbuka puasa jangan minum yang mengandung kopi dan teh karena menyebabkan diuretik dan jangan mengonsumsi soda karena menyebabkan perut kembung. + Porsi makanan yang dikonsumsi selama berpuasa adalah sepertiga karbohidrat (nasi merah, nasi coklat, kentang, jagung, gandung, oat), sepertiga sayuran yang bervariasi warnanya dan berganti-ganti dan tidak terlalu mahal dan sepertiga lagi berupa lauk dan buah. Pada saat berbuka puasa minum satu gelas dan kurma (kalau ada ).  + Kurma sangat baik karena mengandung banyak kalium dan magnesium yang dibutuhkan tubuh dan mengandung gula alami. Jangan konsumsi karbohidrat dan gula sederhana yang berlebihan karena akan menyebabkan mudah lapar. +   + + + + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + Smesco Jadi Tuan Rumah Festival Betawi 2018 + + + Indonesia Kalah dari Thailand, Begini Komentar Luis Milla + + + Benahi Kinerja Birokrasi, KSP Intensifkan Leaderstalk + + + Asian Games 2018 Perkokoh Spirit Kebangsaan + + + Bantuan Makanan di Irak + + + + + Tag : + + + + olahraga puasa + + + + olahraga bulan ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + + + + + + + + + + + + + + + + Terkini + + + + + + 23 May 2024, 14:46 + + + Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air   + + KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya + + + + + + + + + + Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin + 26 April 2024, 22:17 + + + + + + + + + + + Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan + 21 April 2024, 04:52 + + + + + + + + + + + Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 + 20 April 2024, 10:52 + + + + + + + + + + + DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini + 20 April 2024, 06:50 + + + + + + + + + + + + Lainnya + + + + + + + + #1 + + + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis + + + + + + + + #2 + + + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + #3 + + + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan + + + + + + + + #4 + + + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + #5 + + + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved diff --git a/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_qak1yp366_ngaji-bareng-kiai-dahlan-3-alquran-napas-dan-laku-hidup.md b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_qak1yp366_ngaji-bareng-kiai-dahlan-3-alquran-napas-dan-laku-hidup.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5597dec11dfd921edf77f704d627beeccc743b12 --- /dev/null +++ b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_qak1yp366_ngaji-bareng-kiai-dahlan-3-alquran-napas-dan-laku-hidup.md @@ -0,0 +1,131 @@ +--- +url: https://ramadhan.republika.co.id/berita/qak1yp366/ngaji-bareng-kiai-dahlan-3-alquran-napas-dan-laku-hidup +title: "Ngaji Bareng Kiai Dahlan (3)- Alquran Napas dan Laku Hidup | Republika Online" +domain: ramadhan.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:44:50 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Ngaji Bareng Kiai Dahlan (3): Alquran Napas dan Laku Hidup | Republika Online + +KH Ahmad Dahlan mengajarkan cara berinteraksi dengan Alquran secara cerdas, REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Benarkah agama Islam itu yang benar? Andaikan Islam itu agama yang benar, dapat membawa kemakmuran, keamanan, perdamaian, peradaban, dan kemuliaan, mengapa umat Islam di seluruh dunia tidak mampu memimpin dunia atau menjadi khalifatullah, dan sebaliknya, justru mereka semua lemah dan kalah? Pertanyaan-pertanyaan di atas benar-benar muncul di masa KH Ahmad Dahlan, dan sekarang juga sebenarnya masih tetap sama. Keadaan dunia Islam, secara keseluruhan, masih belum bergeser posisinya. Menurut KRH Hadjid (2013), KH Ahmad Dahlan merasa malu menghadapi pertanyaan-pertanyaan di atas. Terlebih ketika dirinya merasa sebagai tokoh Islam. Sebab itu, KH Ahmad Dahlan mengajak umat untuk kembali kepada Al-Qur’an. Segala petunjuk hidup tersedia dalam Al-Qur’an. Syaratnya, manusia harus membaca, menghayati, dan benar-benar mengamalkan semua tuntunan Allah dalam Al-Qur’an. Bersama murid-murid dan kawan-kawannya, KH Ahmad Dahlan berusaha membumikan pesan-pesan langit itu menjadi aksi-aksi sosial yang nyata. Sukar ditemukan ulama yang memahami Al-Qur’an sebagaimana KH Ahmad Dahlan. Tafsirnya atas surah Al-Ma’un/107, misalnya, melahirkan rumah sakit, rumah jompo, rumah miskin, panti asuhan, dan lembaga-lembaga lain untuk menolong kaum lemah. Kajiannya yang mendalam atas surah Ali Imran/3: 104 menghasilkan persyarikatan yang kelak dikenal dengan Muhammadiyah. Padahal, saat itu, KH Ahmad Dahlan belum mengerti apa itu organisasi. Ketika salah satu muridnya mengusulkan agar dirinya mendirikan sebuah organisasi untuk dapat merawat dan melestarikan pemikiran-pemikirannya, KH Ahmad Dahlan bertanya, “Organisasi itu apa, Nak?” Muridnya menjawab, “Organisasi itu suatu golongan manusia yang semaksud dan teratur disusun sebagai suatu badan yang sah dengan izin pemerintah Hindia Belanda, seperti Perkumpulan Budi Utomo yang sekarang sudah berdiri di Yogyakarta.” Syuja’ (2009), murid sekaligus sahabatnya, menceritakan bahwa ketika itu KH Ahmad Dahlan terharu dengan usul muridnya tadi. “Itu baik sekali,” jawabnya, “dan saya catat dalam sanubari ini dengan tinta emas.” Kemudian, tafsir KH Ahmad Dahlan atas surah Al-Ashr/103 juga memberikan pengaruh luar biasa. Surah yang hanya tiga ayat itu menyuntikkan spirit dahsyat kepada KH Ahmad Dahlan untuk melakukan kerja-kerja amal yang berguna bagi dirinya dan umat secara luas disertai upaya menolak segala kemudaratan yang ada. Wasiat kesabaran dalam surah Al-Ashr malah melipatgandakan keberanian KH Ahmad Dahlan untuk membela agama Allah ini. Tiada kesedihan, apalagi ketakutan, yang dia rasakan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Benar bahwa dituturkan Hadjid (2013), KH Ahmad Dahlan memiliki rasa khauf yang besar kepada kematian dan hari pembalasan. Namun, meskipun KH Ahmad Dahlan cenderung asketik, Mu’arif (2012) menemukan bahwa dalam proses implementasi gagasan-gagasan pembaruannya, dia jelas seorang revolusioner hebat dan teguh pendirian. Wahyu Tuhan dalam Al-Qur’an, bagi KH Ahmad Dahlan, bukan sekadar untuk dilafalkan dan dihafalkan, tetapi wajib diamalkan. Cara mengaji KH Ahmad Dahlan ini sangat kontekstual jika dikaitkan dengan praktik mengaji Al-Qur’an model sekarang, terutama bagi mereka yang sedang semangat-semangatnya menghafalkan atau mempromosikan program hafalan Al-Qur’an. Tentu upaya-upaya demikian mulia dan berpahala. Sayang, di antara mereka kerap ditemukan pikiran-pikiran aneh dan bertolak belakang dengan ajaran Al-Qur’an itu sendiri. Ada orang tua, misalnya, bilang bahwa anaknya semangat sekali menghafalkan Al-Qur’an dan hadis. Membaca kedua sumber hukum Islam itu, katanya, sebentar saja langsung hafal. Tetapi, kalau pelajaran di sekolah, sang anak tidak ada minat. Malas, katanya. Anehnya, kebiasaan anak bersangkutan justru diapresiasi oleh orang tua tersebut. Menurut orang tua yang konon juga seorang penghafal Al-Qur’an itu, tidak masalah anaknya demikian. Sebab, pelajaran di sekolah dapat dipelajari kemudian. Asalkan anak sudah memiliki banyak hafalan ayat dan hadis, kata orang tua tadi, ilmu apa saja akan mudah dipelajari. Pikiran serupa sepertinya tidak jarang muncul dalam masyarakat kita. Pernah pula penulis dengar ada orang yang berkata dengan sinis, “Daripada waktu dipakai untuk membaca buku banyak-banyak, lebih baik dibuat membaca Al-Qur’an, dapat pahala.” Pikiran-pikiran demikian, setidaknya menurut penulis, jelas keliru dan tidak sesuai dengan spirit ajaran Al-Qur’an dan hadis, yang memerintahkan umatnya untuk belajar. Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah saja perintah membaca, bukan anjuran shalat atau ibadah-ibadah formal lain. Kemudian, bagaimana dapat memahami Al-Qur’an dan hadis secara benar tanpa mau mengkaji tafsir dan syarah. Tafsir adalah keterangan ulama tentang isi Al-Qur’an, sementara syarah adalah penjelasan isi hadis. Kedua kitab tersebut jelas karya manusia, dan harus dibaca apabila kita mau mendalami maksud Al-Qur’an dan hadis. KH Ahmad Dahlan mengajarkan cara berinteraksi dengan Al-Qur’an secara cerdas, produktif, dan fungsional, sehingga kalam-kalam Tuhan diharapkan dapat hidup dan menjadi napas serta laku kehidupan keseharian kita. M Husnaini, Kandidat Doktor di International Islamic University Malaysia (IIUM) Baca juga:  https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/05/17/ngaji-bareng-kiai-dahlan-3-al-quran-sebagai-napas-dan-laku-hidup/ Ask me! Ngaji Bareng Kiai Dahlan (3): Alquran Napas dan Laku Hidup Rekomendasi Tidak Semua Pemudik Boleh Tinggalkan Puasa Ramadhan, Ini Pedoman dari Ulama Anda Mudik Naik Bus? Perhatikan Hal Berikut Agar Sholat Tetap Terjaga Ramadhan Bulan Tadarus Sholat Saat Perjalanan Mudik, Pilih Jamak atau Tetap Sholat di Atas Kendaraan? Bolehkah Amil Mengambil Porsi Dana Zakat Lebih Besar Ketimbang Asnaf Seperti Fakir? REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Benarkah agama Islam itu yang benar? Andaikan Islam itu agama yang benar, dapat membawa kemakmuran, keamanan, perdamaian, peradaban, dan kemuliaan, mengapa umat Islam di seluruh dunia tidak mampu memimpin dunia atau menjadi khalifatullah, dan sebaliknya, justru mereka semua lemah dan kalah? + + + + + Pertanyaan-pertanyaan di atas benar-benar muncul di masa KH Ahmad Dahlan, dan sekarang juga sebenarnya masih tetap sama. Keadaan dunia Islam, secara keseluruhan, masih belum bergeser posisinya. Menurut KRH Hadjid (2013), KH Ahmad Dahlan merasa malu menghadapi pertanyaan-pertanyaan di atas. Terlebih ketika dirinya merasa sebagai tokoh Islam. + + + + Baca Juga + + + Ngaji Bareng Kiai Dahlan (1) : Tadarus Bukan Sekadar Balapan + + Ngaji Bareng Kiai Dahlan (2): Alquran Jadi Pendorong Amal + + Buya Hamka Jelaskan Mengapa Sahabat Nabi Sangat Setia + + + Sebab itu, KH Ahmad Dahlan mengajak umat untuk kembali kepada Al-Qur’an. Segala petunjuk hidup tersedia dalam Al-Qur’an. Syaratnya, manusia harus membaca, menghayati, dan benar-benar mengamalkan semua tuntunan Allah dalam Al-Qur’an. Bersama murid-murid dan kawan-kawannya, KH Ahmad Dahlan berusaha membumikan pesan-pesan langit itu menjadi aksi-aksi sosial yang nyata. + Sukar ditemukan ulama yang memahami Al-Qur’an sebagaimana KH Ahmad Dahlan. Tafsirnya atas surah Al-Ma’un/107, misalnya, melahirkan rumah sakit, rumah jompo, rumah miskin, panti asuhan, dan lembaga-lembaga lain untuk menolong kaum lemah. + + + + Kajiannya yang mendalam atas surah Ali Imran/3: 104 menghasilkan persyarikatan yang kelak dikenal dengan Muhammadiyah. Padahal, saat itu, KH Ahmad Dahlan belum mengerti apa itu organisasi. Ketika salah satu muridnya mengusulkan agar dirinya mendirikan sebuah organisasi untuk dapat merawat dan melestarikan pemikiran-pemikirannya, KH Ahmad Dahlan bertanya, “Organisasi itu apa, Nak?” + Muridnya menjawab, “Organisasi itu suatu golongan manusia yang semaksud dan teratur disusun sebagai suatu badan yang sah dengan izin pemerintah Hindia Belanda, seperti Perkumpulan Budi Utomo yang sekarang sudah berdiri di Yogyakarta.” + Syuja’ (2009), murid sekaligus sahabatnya, menceritakan bahwa ketika itu KH Ahmad Dahlan terharu dengan usul muridnya tadi. “Itu baik sekali,” jawabnya, “dan saya catat dalam sanubari ini dengan tinta emas.” + Kemudian, tafsir KH Ahmad Dahlan atas surah Al-Ashr/103 juga memberikan pengaruh luar biasa. Surah yang hanya tiga ayat itu menyuntikkan spirit dahsyat kepada KH Ahmad Dahlan untuk melakukan kerja-kerja amal yang berguna bagi dirinya dan umat secara luas disertai upaya menolak segala kemudaratan yang ada. + Wasiat kesabaran dalam surah Al-Ashr malah melipatgandakan keberanian KH Ahmad Dahlan untuk membela agama Allah ini. Tiada kesedihan, apalagi ketakutan, yang dia rasakan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. + Benar bahwa dituturkan Hadjid (2013), KH Ahmad Dahlan memiliki rasa khauf yang besar kepada kematian dan hari pembalasan. Namun, meskipun KH Ahmad Dahlan cenderung asketik, Mu’arif (2012) menemukan bahwa dalam proses implementasi gagasan-gagasan pembaruannya, dia jelas seorang revolusioner hebat dan teguh pendirian.   + Wahyu Tuhan dalam Al-Qur’an, bagi KH Ahmad Dahlan, bukan sekadar untuk dilafalkan dan dihafalkan, tetapi wajib diamalkan. Cara mengaji KH Ahmad Dahlan ini sangat kontekstual jika dikaitkan dengan praktik mengaji Al-Qur’an model sekarang, terutama bagi mereka yang sedang semangat-semangatnya menghafalkan atau mempromosikan program hafalan Al-Qur’an. + Tentu upaya-upaya demikian mulia dan berpahala. Sayang, di antara mereka kerap ditemukan pikiran-pikiran aneh dan bertolak belakang dengan ajaran Al-Qur’an itu sendiri. Ada orang tua, misalnya, bilang bahwa anaknya semangat sekali menghafalkan Al-Qur’an dan hadis. Membaca kedua sumber hukum Islam itu, katanya, sebentar saja langsung hafal. Tetapi, kalau pelajaran di sekolah, sang anak tidak ada minat. Malas, katanya. + Anehnya, kebiasaan anak bersangkutan justru diapresiasi oleh orang tua tersebut. Menurut orang tua yang konon juga seorang penghafal Al-Qur’an itu, tidak masalah anaknya demikian. Sebab, pelajaran di sekolah dapat dipelajari kemudian. Asalkan anak sudah memiliki banyak hafalan ayat dan hadis, kata orang tua tadi, ilmu apa saja akan mudah dipelajari. + Pikiran serupa sepertinya tidak jarang muncul dalam masyarakat kita. Pernah pula penulis dengar ada orang yang berkata dengan sinis, “Daripada waktu dipakai untuk membaca buku banyak-banyak, lebih baik dibuat membaca Al-Qur’an, dapat pahala.” + Pikiran-pikiran demikian, setidaknya menurut penulis, jelas keliru dan tidak sesuai dengan spirit ajaran Al-Qur’an dan hadis, yang memerintahkan umatnya untuk belajar. Ayat yang pertama turun kepada Rasulullah saja perintah membaca, bukan anjuran shalat atau ibadah-ibadah formal lain. + Kemudian, bagaimana dapat memahami Al-Qur’an dan hadis secara benar tanpa mau mengkaji tafsir dan syarah. Tafsir adalah keterangan ulama tentang isi Al-Qur’an, sementara syarah adalah penjelasan isi hadis. Kedua kitab tersebut jelas karya manusia, dan harus dibaca apabila kita mau mendalami maksud Al-Qur’an dan hadis. + KH Ahmad Dahlan mengajarkan cara berinteraksi dengan Al-Qur’an secara cerdas, produktif, dan fungsional, sehingga kalam-kalam Tuhan diharapkan dapat hidup dan menjadi napas serta laku kehidupan keseharian kita.  + M Husnaini, Kandidat Doktor di International Islamic University Malaysia (IIUM) + Baca juga:  https://www.suaramuhammadiyah.id/2020/05/17/ngaji-bareng-kiai-dahlan-3-al-quran-sebagai-napas-dan-laku-hidup/ +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Suara Muhammadiyah Jumat , 13 Mar 2026, 13:47 WIB + + Tidak Semua Pemudik Boleh Tinggalkan Puasa Ramadhan, Ini Pedoman dari Ulama Kamis , 12 Mar 2026, 20:04 WIB + + Anda Mudik Naik Bus? Perhatikan Hal Berikut Agar Sholat Tetap Terjaga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 12 Mar 2026, 18:00 WIB + + Ramadhan Bulan Tadarus + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 12 Mar 2026, 16:45 WIB + + Sholat Saat Perjalanan Mudik, Pilih Jamak atau Tetap Sholat di Atas Kendaraan? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 12 Mar 2026, 14:06 WIB + + Bolehkah Amil Mengambil Porsi Dana Zakat Lebih Besar Ketimbang Asnaf Seperti Fakir? diff --git a/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_rbbfff349_hari-kedua-lebaran-jamkrindo-salurkan-1000-paket-di-jawa-tengah.md b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_rbbfff349_hari-kedua-lebaran-jamkrindo-salurkan-1000-paket-di-jawa-tengah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..786bb418835d41b91b3f8f1e8982959b8d72ad2f --- /dev/null +++ b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_rbbfff349_hari-kedua-lebaran-jamkrindo-salurkan-1000-paket-di-jawa-tengah.md @@ -0,0 +1,275 @@ +--- +url: https://ramadhan.republika.co.id/berita/rbbfff349/hari-kedua-lebaran-jamkrindo-salurkan-1000-paket-di-jawa-tengah +title: "Hari Kedua Lebaran, Jamkrindo Salurkan 1.000 Paket di Jawa Tengah | Republika Online" +domain: ramadhan.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:50:35 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Hari Kedua Lebaran, Jamkrindo Salurkan 1.000 Paket di Jawa Tengah | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- PT Jamkrindo membagikan seribu paket sembako untuk masyarakat di Solo, Jawa Tengah pada hari kedua Idulfitri 1443 H, Selasa (3/5/2022). Pemberian paket sembako dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanganan covid-19. Penyerahan paket sembako bagi masyarakat dalam semangat halal bihalal Idulfitri 1443 H merupakan kelanjutan dari penyerahan paket sembako pada Ramadan lalu yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia dalam kegiatan Safari Ramadan. Pada kegiatan Safari Ramadan, dilakukan penyerahan paket sembako, santunan bagi anak yatim, dan pemberian Alquran ke masjid. Direktur Utama Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan mengatakan, penyerahan seribu paket sembako bagi masyarakat tersebut merupakan wujud konsistensi dan kehadiran Jamkrindo di tengah masyarakat. ”Selain kami harus fokus pada bisnis perusahaan yakni bisnis penjaminan, kami juga memiliki tanggung jawab sosial hadir di tengah masyarakat secara langsung. Penyerahan seribu paket sembako ini merupakan bentuk komitmen dan kehadiran kami," ujar Putrama, Selasa (3/5/2022). Dia menuturkan salah satu hikmah Ramadan dalam perayaan Idul Fitri ialah melakukan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari peningkatan kualitas ketakwaan, kualitas keimanan dan peningkatan kualitas aspek sosial yang meliputi bagaimana berbagi dengan sesama. "Semoga bantuan ini bermanfaat dan menambah keceriaan di Hari Raya Idul Fitri," ujar Putrama. Selain melalui kegiatan Safari Ramadan yang berlangsung di kantor pusat dan berbagai unit kerja Jamkrindo, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Jamkrindo dilaksanakan sepanjang tahun sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-52 PT Jamkrindo pada 1 Juli mendatang, perusahaan juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial, antara lain kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi sektor riil, bantuan sepatu bagi anak-anak sekolah, serta sejumlah kegiatan sosial lainnya. KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya #1 #2 #3 #4 #5 Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved Hari Kedua Lebaran, Jamkrindo Salurkan 1.000 Paket di Jawa Tengah Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini Rep: Novita Intan / Red: Ichsan Emrald Alamsyah Selasa 03 May 2022 23:35 WIB H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Berita Terkait Tag : Terkini Hari Kedua Lebaran, Jamkrindo Salurkan 1.000 Paket di Jawa Tengah + + Rep: Novita Intan / Red: Ichsan Emrald Alamsyah + Selasa 03 May 2022 23:35 WIB + + + + + + + Foto: bumn.go.id + Jamkrindo. PT Jamkrindo membagikan seribu paket sembako untuk masyarakat di Solo, Jawa Tengah pada hari kedua Idulfitri 1443 H, Selasa (3/5/2022). Pemberian paket sembako dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanganan covid-19. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- PT Jamkrindo membagikan seribu paket sembako untuk masyarakat di Solo, Jawa Tengah pada hari kedua Idulfitri 1443 H, Selasa (3/5/2022). Pemberian paket sembako dilaksanakan dari rumah ke rumah dengan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka penanganan covid-19. + + + + + Penyerahan paket sembako bagi masyarakat dalam semangat halal bihalal Idulfitri 1443 H merupakan kelanjutan dari penyerahan paket sembako pada Ramadan lalu yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia dalam kegiatan Safari Ramadan.  + + + + + Pada kegiatan Safari Ramadan, dilakukan penyerahan paket sembako, santunan bagi anak yatim, dan pemberian Alquran ke masjid. Direktur Utama Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan mengatakan, penyerahan seribu paket sembako bagi masyarakat tersebut merupakan wujud konsistensi dan kehadiran Jamkrindo di tengah masyarakat. + ”Selain kami harus fokus pada bisnis perusahaan yakni bisnis penjaminan, kami juga memiliki tanggung jawab sosial hadir di tengah masyarakat secara langsung. Penyerahan seribu paket sembako ini merupakan bentuk komitmen dan kehadiran kami," ujar Putrama, Selasa (3/5/2022). + + + + Dia menuturkan salah satu hikmah Ramadan dalam perayaan Idul Fitri ialah melakukan peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari peningkatan kualitas ketakwaan, kualitas keimanan dan peningkatan kualitas aspek sosial yang meliputi bagaimana berbagi dengan sesama. "Semoga bantuan ini bermanfaat dan menambah keceriaan di Hari Raya Idul Fitri," ujar Putrama. + Selain melalui kegiatan Safari Ramadan yang berlangsung di kantor pusat dan berbagai unit kerja Jamkrindo, tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Jamkrindo dilaksanakan sepanjang tahun sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. + Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-52 PT Jamkrindo pada 1 Juli mendatang, perusahaan juga melaksanakan berbagai kegiatan sosial, antara lain kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui ekonomi sektor riil, bantuan sepatu bagi anak-anak sekolah, serta sejumlah kegiatan sosial lainnya. + + + + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + Ribuan Warga Yogyakarta Antre Sembako Presiden di Pasar Serangan + + + Jabar Subsidi 3.910 Paket Sembako Murah di Depok + + + Kuartal I 2022, Jamkrindo Realisasikan Penjaminan KUR Melonjak Rp 51,44 Triliun + + + Berbagi Rasa Bahagia Bersama Warga Lebak di Bulan Penuh Berkah + + + Peneliti: Naiknya Elektabilitas Erick Sesuai dengan Kebijakan Merakyat BUMN + + + + + Tag : + + + + jamkrindo + + + + program bumn + + + + safari ramadan jamkrindo + + + + pembagian sembako + + + + paket sembako + + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + + + + + + + + + + + + + + + + Terkini + + + + + + 23 May 2024, 14:46 + + + Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air   + + KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya + + + + + + + + + + Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin + 26 April 2024, 22:17 + + + + + + + + + + + Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan + 21 April 2024, 04:52 + + + + + + + + + + + Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 + 20 April 2024, 10:52 + + + + + + + + + + + DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini + 20 April 2024, 06:50 + + + + + + + + + + + + Lainnya + + + + + + + + #1 + + + + H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir + + + + + + + + #2 + + + + Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal + + + + + + + + #3 + + + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + #4 + + + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan + + + + + + + + #5 + + + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved diff --git a/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_rteljb425_fakta-moonbin-astro-debut-musik-sejak-usia-18-hingga-pernah-satu-drama-dengan-lee-min-ho.md b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_rteljb425_fakta-moonbin-astro-debut-musik-sejak-usia-18-hingga-pernah-satu-drama-dengan-lee-min-ho.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f1e26f1e58595a19a7344331d9433ca5c2e0eca3 --- /dev/null +++ b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_rteljb425_fakta-moonbin-astro-debut-musik-sejak-usia-18-hingga-pernah-satu-drama-dengan-lee-min-ho.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://ramadhan.republika.co.id/berita/rteljb425/fakta-moonbin-astro-debut-musik-sejak-usia-18-hingga-pernah-satu-drama-dengan-lee-min-ho +title: "Fakta Moonbin Astro- Debut Musik Sejak Usia 18 Hingga Pernah Satu Drama dengan Lee Min-ho | Republika Online" +domain: ramadhan.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:05:02 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Fakta Moonbin Astro: Debut Musik Sejak Usia 18 Hingga Pernah Satu Drama dengan Lee Min-ho | Republika Online + +Selain sebagai penyanyi, Moonbin Astro juga aktif berkarier di dunia akting. REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Anggota grup K-pop Astro, Moonbin, meninggal dunia dalam usia 25 tahun pada Rabu (19/4/2023) malam. Menurut laporan awal media Korea, penyanyi dan aktor tersebut ditemukan oleh manajernya di kediamannya di Gangnam, Seoul, Korea Selatan. Agensi Fantagio membagikan pernyataan resmi di akun media sosial grup tersebut yang mengonfirmasi berita tersebut. Siapa Moonbin? Dilansir laman Pinkvilla , Moonbin lahir pada 26 Januari 1998 di Cheongju, Korea Selatan. Dia adalah seorang penyanyi dan aktor. Sebagai seorang anggota boy group  Astro, Moonbin pertama kali debut pada 23 Februari 2016 dengan album debut grup Spring Up . Pada awalnya, Astro adalah grup beranggotakan enam orang. Namun, anggota rocky keluar dari grup pada 28 Februari 2023, setelah kontraknya berakhir. Berikut tujuh fakta Moonbin Astro dalam dunia hiburan Korea: 1. Moonbin mulai berakting di usia yang sangat muda. Penampilan pertamanya ada di video musik “Balloons” grup vokal TVXQ. 2. Debut akting resmi Moonbin adalah sebagai versi muda aktor Kim Bum di K-drama “Boys Over Flowers” yang juga dibintangi oleh Lee Min-ho, Koo Hye-sun, dan banyak lagi. 3. Moonbin berpartisipasi dalam proyek boy group  Fantagio bernama iTeen. 4. Moonbin bersama anggota Astro lainnya yakni MJ, Jinjin, Cha Eun-woo, Rocky, dan Yoon San-ha, membintangi web drama berjudul “To Be Continued” sebelum debutnya. 5. Moonbin berada di drama remaja “Moments of Eighteen” bersama Ong Seong-woo, Kim Hyang-gi, Shin Seung-ho, dan Kang Ki-young. 6. Moonbin debut ulang dengan sesama anggota Astro Yoon San-ha di subunit pertama grup Moonbin&Sanha pada 14 September 2020. 7. Moonbin, bersama Yoon San-ha dan Kangmin Verivery menjadi MC untuk acara musik Korea MBC M “Show Champion” dari 4 Maret 2020 hingga 26 Oktober 2022. Ask me! Fakta Moonbin Astro: Debut Musik Sejak Usia 18 Hingga Pernah Satu Drama dengan Lee Min-ho Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Anggota grup K-pop Astro, Moonbin, meninggal dunia dalam usia 25 tahun pada Rabu (19/4/2023) malam. Menurut laporan awal media Korea, penyanyi dan aktor tersebut ditemukan oleh manajernya di kediamannya di Gangnam, Seoul, Korea Selatan. + + + + + Agensi Fantagio membagikan pernyataan resmi di akun media sosial grup tersebut yang mengonfirmasi berita tersebut. Siapa Moonbin? Dilansir laman Pinkvilla , Moonbin lahir pada 26 Januari 1998 di Cheongju, Korea Selatan. Dia adalah seorang penyanyi dan aktor. + + + + Baca Juga + + + Hormati Mendiang Moonbin Astro, Acara Musik Korea Banyak yang Ditunda + + Idol K-pop Moonbin Astro Ditemukan Meninggal, Diduga karena Bunuh Diri + + Gerhana Matahari Hibrida tak Boleh Dilihat Pakai Mata Telanjang, Ini Bahayanya + + + Sebagai seorang anggota boy group  Astro, Moonbin pertama kali debut pada 23 Februari 2016 dengan album debut grup Spring Up . Pada awalnya, Astro adalah grup beranggotakan enam orang. Namun, anggota rocky keluar dari grup pada 28 Februari 2023, setelah kontraknya berakhir. + Berikut tujuh fakta Moonbin Astro dalam dunia hiburan Korea: + + + + 1. Moonbin mulai berakting di usia yang sangat muda. Penampilan pertamanya ada di video musik “Balloons” grup vokal TVXQ. + 2. Debut akting resmi Moonbin adalah sebagai versi muda aktor Kim Bum di K-drama “Boys Over Flowers” yang juga dibintangi oleh Lee Min-ho, Koo Hye-sun, dan banyak lagi. + 3. Moonbin berpartisipasi dalam proyek boy group  Fantagio bernama iTeen. + 4. Moonbin bersama anggota Astro lainnya yakni MJ, Jinjin, Cha Eun-woo, Rocky, dan Yoon San-ha, membintangi web drama berjudul “To Be Continued” sebelum debutnya. + 5. Moonbin berada di drama remaja “Moments of Eighteen” bersama Ong Seong-woo, Kim Hyang-gi, Shin Seung-ho, dan Kang Ki-young. + 6. Moonbin debut ulang dengan sesama anggota Astro Yoon San-ha di subunit pertama grup Moonbin&Sanha pada 14 September 2020. + 7. Moonbin, bersama Yoon San-ha dan Kangmin Verivery menjadi MC untuk acara musik Korea MBC M “Show Champion” dari 4 Maret 2020 hingga 26 Oktober 2022.  + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_sac925414_sakit-maag-ada-kaitannya-dengan-gaya-hidup-makanan-apa-yang-harus-dihindari.md b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_sac925414_sakit-maag-ada-kaitannya-dengan-gaya-hidup-makanan-apa-yang-harus-dihindari.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f201dc1e2047988a8b9d7a88cf5dd362978113d4 --- /dev/null +++ b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_sac925414_sakit-maag-ada-kaitannya-dengan-gaya-hidup-makanan-apa-yang-harus-dihindari.md @@ -0,0 +1,115 @@ +--- +url: https://ramadhan.republika.co.id/berita/sac925414/sakit-maag-ada-kaitannya-dengan-gaya-hidup-makanan-apa-yang-harus-dihindari +title: "Sakit Maag Ada Kaitannya dengan Gaya Hidup, Makanan Apa yang Harus Dihindari? | Republika Online" +domain: ramadhan.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:07:03 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Sakit Maag Ada Kaitannya dengan Gaya Hidup, Makanan Apa yang Harus Dihindari? | Republika Online + +GERD atau sakit maag bisa terjadi pada orang dewasa maupun anak-anak. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anda penderita maag ? Penyakit ini ternyata bisa diatasi dengan memperbaiki gaya hidup dan menjaga berat badan. "Pemicu utamanya gaya hidup, jadi bisa sembuh atau tidak, kalau gaya hidupnya bisa kita perbaiki GERD atau dispepsia ini bisa hilang," kata dr. Muhammad Firhat Idrus, SpPD, K-GEH dalam diskusi kesehatan yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (12/3/2024). Persoalannya, maag atau GERD juga bisa kembali menyerang di kemudian hari andaikan orang kembali menjalankan gaya hidup yang rawan memicu kekambuhan. Dokter Firhat menyampaikan bahwa gastroesophageal reflux disease (GERD) atau sakit maag terjadi karena ketidakseimbangan produksi asam pada lambung. Dokter Firhat menjelaskan, pemicu keluarnya asam lambung ialah makanan pedas, bersantan, berminyak, dan berlemak. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, makanan tersebut akan membuat lambung tidak cukup kuat menahan asam yang ada di dalam dan akhirnya menyebabkan nyeri atau asam lambung naik sampai ke kerongkongan. Bila naik hingga ke kerongkongan, asam lambung bisa menyebabkan komplikasi seperti suara menjadi serak dan sering batuk. Andaikan sampai ke mulut maka bisa menyebabkan erosi dan kerusakan gigi. Dokter Firhat mengatakan, sebaiknya mengonsumsi sumber protein seperti ayam, ikan, atau telur yang direbus dan memperbanyak konsumsi sayuran untuk menghindari sakit maag . Ia juga mengingatkan bahwa mengonsumsi makanan secara berlebihan bisa menyebabkan obesitas, yang dapat memengaruhi kondisi lambung. "Makan yang berlebihan juga dapat menyebabkan obesitas, yang membuat jaringan lemak menekan lambung sehingga memperberat naiknya asam lambung," kata dr Firhat. Ask me! Sakit Maag Ada Kaitannya dengan Gaya Hidup, Makanan Apa yang Harus Dihindari? Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anda penderita maag ? Penyakit ini ternyata bisa diatasi dengan memperbaiki gaya hidup dan menjaga berat badan. + + + + "Pemicu utamanya gaya hidup, jadi bisa sembuh atau tidak, kalau gaya hidupnya bisa kita perbaiki GERD atau dispepsia ini bisa hilang," kata dr. Muhammad Firhat Idrus, SpPD, K-GEH dalam diskusi kesehatan yang diikuti secara daring di Jakarta, Selasa (12/3/2024). + + + + + Baca Juga + + + Puasa Ringankan Gejala Maag dan GERD, Mengapa Justru Ada yang Kumat di Awal Ramadhan? + + Alami Nyeri di Bagian Dada, Ini Kiat Bedakan Gejala Serangan Jantung dan Maag + + Nyeri Ulu Hati Bisa Jadi Pertanda Sakit Maag , Penyebabnya Belum Tentu Telat Makan + + Persoalannya, maag atau GERD juga bisa kembali menyerang di kemudian hari andaikan orang kembali menjalankan gaya hidup yang rawan memicu kekambuhan. Dokter Firhat menyampaikan bahwa gastroesophageal reflux disease (GERD) atau sakit maag terjadi karena ketidakseimbangan produksi asam pada lambung. Dokter Firhat menjelaskan, pemicu keluarnya asam lambung ialah makanan pedas, bersantan, berminyak, dan berlemak. Apabila dikonsumsi secara berlebihan, makanan tersebut akan membuat lambung tidak cukup kuat menahan asam yang ada di dalam dan akhirnya menyebabkan nyeri atau asam lambung naik sampai ke kerongkongan. + + + Bila naik hingga ke kerongkongan, asam lambung bisa menyebabkan komplikasi seperti suara menjadi serak dan sering batuk. Andaikan sampai ke mulut maka bisa menyebabkan erosi dan kerusakan gigi. Dokter Firhat mengatakan, sebaiknya mengonsumsi sumber protein seperti ayam, ikan, atau telur yang direbus dan memperbanyak konsumsi sayuran untuk menghindari sakit maag . Ia juga mengingatkan bahwa mengonsumsi makanan secara berlebihan bisa menyebabkan obesitas, yang dapat memengaruhi kondisi lambung. "Makan yang berlebihan juga dapat menyebabkan obesitas, yang membuat jaringan lemak menekan lambung sehingga memperberat naiknya asam lambung," kata dr Firhat. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_sb8q9b425_mudik-pakai-mobil-listrik-ini-5-hal-yang-perlu-diperhatikan-agar-perjalanan-lancar.md b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_sb8q9b425_mudik-pakai-mobil-listrik-ini-5-hal-yang-perlu-diperhatikan-agar-perjalanan-lancar.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58e2dbfffb2f6e75af433a78d6e7d0e20bb5ce7a --- /dev/null +++ b/raw/ramadhan.republika.co.id_berita_sb8q9b425_mudik-pakai-mobil-listrik-ini-5-hal-yang-perlu-diperhatikan-agar-perjalanan-lancar.md @@ -0,0 +1,305 @@ +--- +url: https://ramadhan.republika.co.id/berita/sb8q9b425/mudik-pakai-mobil-listrik-ini-5-hal-yang-perlu-diperhatikan-agar-perjalanan-lancar +title: "Mudik Pakai Mobil Listrik? Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Agar Perjalanan Lancar | Republika Online" +domain: ramadhan.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:48:47 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Mudik Pakai Mobil Listrik? Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Agar Perjalanan Lancar | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam waktu beberapa hari lagi masyarakat akan melangsungkan mudik Lebaran. Banyak di antaranya menggunakan kendaraan roda empat untuk sampai ke kampung halamannya. Dalam keterangan resmi Hankook yang diterima di Jakarta, Senin (1/4/2024), mobil listrik akan menjadi salah satu kendaraan yang akan meramaikan perjalanan mudik tersebut. Prediksi itu keluar usai data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, penjualan mobil listrik dari produsen ke distributor (wholesale) pada Januari 2024 melonjak sebesar 684 persen dibandingkan Januari 2023. Maka dari itu, para pengendara mobil listrik bertenaga baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) perlu merencanakan perjalanan mudik jarak jauh dengan cermat. Ada lima hal yang harusnya diperhatikan oleh pengemudi, seperti: 1. Manajemen perjalanan sebelum berangkat Pemudik dengan kendaraan listrik periu membuat manajemen perjalanan sebelum berangkat, mulai dari mengetahui kapasitas baterai hingga jarak tempuh yang dapat dicapai saat kondisi baterai penuh. Saat ini mobil listrik tersedia dalam varian standard range (100-300 KM) dan long range (di atas 300-600 KM), dengan kapasitas baterai di rentang 30-100 kWh. Langkah ini akan menyelamatkan pengendara dari range anxiety atau kondisi pengemudi mengalami kekhawatiran karena mobil tidak bisa mencapai jarak tertentu dengan sisa daya baterai yang tersimpan. Manajemen perjalanan juga mencakup pengisian ulang baterai secara berkala. Para pengendara disarankan untuk mengisi ulang baterai hingga 80 persen, ketimbang penuh 100 persen. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan baterai jangka panjang. Serta, lebih menghemat waktu karena pengisian daya baterai 80-100 persen relatif lebih lambat dibandingkan dengan 0 persen-80 persen. 2. Riset SPKLU Baru-baru ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengumumkan 25 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di sepanjang Tol Trans Jawa untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran tahun ini. Sangat penting bagi pengemudi untuk melakukan riset terlebih dahulu lokasi SPKLU pengisian baterai berdasarkan jenis-jenis soket pengisi daya seperti CHAdeMO, CCS, dan AC Charging. SPKLU umumnya terbagi menjadi empat kategori meliputi, slow charging (≥ 7 kW), medium charging (≥ 25 kW), fast charging (≥ 50 kW), dan ultrafast charging (≥100 kW). 3. Perhatikan kecepatan dan gaya berkendara Berbeda dengan mobil konvensional yang lebih boros energi saat melaju dengan kecepatan rendah di jalanan macet, mobil listrik justru lebih boros energi saat digunakan di kecepatan tinggi seperti di jalan tol. Hal itu disebabkan oleh mobil listrik yang mendapatkan torsi secara instan dengan semakin besarnya hambatan udara yang dihadapi kendaraan. Dengan demikian, hindari menyetir secara agresif dan jaga rata-rata kecepatan secara stabil di rentang 60 hingga 80 km per jam. Selain untuk menghemat energi, tujuan lainnya, yakni berkendara dengan aman di jalan karena sesuai dengan anjuran rambu lalu lintas. 3. Gunakan ban khusus mobil listrik Penggunaan ban yang tepat dapat membantu performa mobil listrik secara optimal. Dalam kasus mobil listrik, mobil membutuhkan karakteristik ban khusus yang berbeda dengan ban mobil konvensional. Ban mobil listrik memiliki rolling resistance yang lebih baik ketimbang ban mobil konvensional. Selain itu, ban mobil listrik juga mampu bergulir lebih senyap dan didesain kuat untuk menahan beban mobil listrik yang cukup berat karena adanya baterai yang berukuran rata-rata 200-500 kg. 4. Periksa tekanan angin pada ban Periksa tekanan angin ban sebelum berangkat untuk menjaga kinerja dan keamanan kendaraan. Tekanan angin ban mobil berbeda-beda bergantung jenis, dimensi mobil, dan bobot muatan. Pastikan untuk mengikuti rekomendasi tekanan angin yang diberikan oleh pabrikan. Pada umumnya tekanan angin ban yang direkomendasikan. Misalnya pada mobil city car berkisar 30-36 Psi, mobil sedan 30-33 Psi, mobil MPV 33-36 Psi dan mobil SUV 35-40 Psi. Jika membawa muatan lebih, maka tekanan angin ban belakang dapat ditambahkan sedikit. Pengendara disarankan periksa ban dalam kondisi dingin untuk hasil yang akurat, mengingat perjalanan jauh dapat meningkatkan tekanan angin secara alami. KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya #1 #2 #3 #4 #5 Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved Mudik Pakai Mobil Listrik? Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Agar Perjalanan Lancar Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini Rep: Antara / Red: Qommarria Rostanti Senin 01 Apr 2024 08:46 WIB Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Berita Terkait Tag : Terkini Mudik Pakai Mobil Listrik? Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Agar Perjalanan Lancar + + Rep: Antara / Red: Qommarria Rostanti + Senin 01 Apr 2024 08:46 WIB + + + + + + + Foto: REUTERS + Mobil listrik (ilustrasi). Setidaknya ada 5 hal yang harus diperhatikan pengemudi mobil listrik agar perjalanan mudik lancar. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam waktu beberapa hari lagi masyarakat akan melangsungkan mudik Lebaran. Banyak di antaranya menggunakan kendaraan roda empat untuk sampai ke kampung halamannya. + + + + + Dalam keterangan resmi Hankook yang diterima di Jakarta, Senin (1/4/2024), mobil listrik akan menjadi salah satu kendaraan yang akan meramaikan perjalanan mudik tersebut. Prediksi itu keluar usai data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan, penjualan mobil listrik dari produsen ke distributor (wholesale) pada Januari 2024 melonjak sebesar 684 persen dibandingkan Januari 2023. + + + + + Baca Juga + + + Mudik Pakai Mobil Listrik? PLN Siagakan 1.124 SPKLU + + PLN Tambah 23 Charger Mobil Listrik di Jatim untuk Pemudik, Ini Lokasinya + + Mudik Lebaran Pakai Mobil Listrik Gunakan Jasa Kapal Feri, Pengamat Ingatkan Risikonya + + + Maka dari itu, para pengendara mobil listrik bertenaga baterai (Battery Electric Vehicle/BEV) perlu merencanakan perjalanan mudik jarak jauh dengan cermat. Ada lima hal yang harusnya diperhatikan oleh pengemudi, seperti: + 1. Manajemen perjalanan sebelum berangkat + + + + Pemudik dengan kendaraan listrik periu membuat manajemen perjalanan sebelum berangkat, mulai dari mengetahui kapasitas baterai hingga jarak tempuh yang dapat dicapai saat kondisi baterai penuh. Saat ini mobil listrik tersedia dalam varian standard range (100-300 KM) dan long range (di atas 300-600 KM), dengan kapasitas baterai di rentang 30-100 kWh. + Langkah ini akan menyelamatkan pengendara dari range anxiety atau kondisi pengemudi mengalami kekhawatiran karena mobil tidak bisa mencapai jarak tertentu dengan sisa daya baterai yang tersimpan. Manajemen perjalanan juga mencakup pengisian ulang baterai secara berkala. + Para pengendara disarankan untuk mengisi ulang baterai hingga 80 persen, ketimbang penuh 100 persen. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan baterai jangka panjang. Serta, lebih menghemat waktu karena pengisian daya baterai 80-100 persen relatif lebih lambat dibandingkan dengan 0 persen-80 persen. + 2. Riset SPKLU + Baru-baru ini, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mengumumkan 25 stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di sepanjang Tol Trans Jawa untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran tahun ini. Sangat penting bagi pengemudi untuk melakukan riset terlebih dahulu lokasi SPKLU pengisian baterai berdasarkan jenis-jenis soket pengisi daya seperti CHAdeMO, CCS, dan AC Charging. SPKLU umumnya terbagi menjadi empat kategori meliputi, slow charging (≥ 7 kW), medium charging (≥ 25 kW), fast charging (≥ 50 kW), dan ultrafast charging (≥100 kW). + 3. Perhatikan kecepatan dan gaya berkendara + Berbeda dengan mobil konvensional yang lebih boros energi saat melaju dengan kecepatan rendah di jalanan macet, mobil listrik justru lebih boros energi saat digunakan di kecepatan tinggi seperti di jalan tol. Hal itu disebabkan oleh mobil listrik yang mendapatkan torsi secara instan dengan semakin besarnya hambatan udara yang dihadapi kendaraan. + Dengan demikian, hindari menyetir secara agresif dan jaga rata-rata kecepatan secara stabil di rentang 60 hingga 80 km per jam. Selain untuk menghemat energi, tujuan lainnya, yakni berkendara dengan aman di jalan karena sesuai dengan anjuran rambu lalu lintas. + 3. Gunakan ban khusus mobil listrik + Penggunaan ban yang tepat dapat membantu performa mobil listrik secara optimal. Dalam kasus mobil listrik, mobil membutuhkan karakteristik ban khusus yang berbeda dengan ban mobil konvensional. + Ban mobil listrik memiliki rolling resistance yang lebih baik ketimbang ban mobil konvensional. Selain itu, ban mobil listrik juga mampu bergulir lebih senyap dan didesain kuat untuk menahan beban mobil listrik yang cukup berat karena adanya baterai yang berukuran rata-rata 200-500 kg. + 4. Periksa tekanan angin pada ban + Periksa tekanan angin ban sebelum berangkat untuk menjaga kinerja dan keamanan kendaraan. Tekanan angin ban mobil berbeda-beda bergantung jenis, dimensi mobil, dan bobot muatan. Pastikan untuk mengikuti rekomendasi tekanan angin yang diberikan oleh pabrikan. Pada umumnya tekanan angin ban yang direkomendasikan. Misalnya pada mobil city car berkisar 30-36 Psi, mobil sedan 30-33 Psi, mobil MPV 33-36 Psi dan mobil SUV 35-40 Psi. + Jika membawa muatan lebih, maka tekanan angin ban belakang dapat ditambahkan sedikit. Pengendara disarankan periksa ban dalam kondisi dingin untuk hasil yang akurat, mengingat perjalanan jauh dapat meningkatkan tekanan angin secara alami. +   + + + + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + Kapolres Indramayu Pastikan Kesiapan Ops Ketupat Lodaya 2024 di Jalur Mudik + + + Pemkab Garut Antisipasi Titik Rawan Macet Saat Arus Mudik Lebaran 1445 Hijriah + + + Menhub: Perlu Pengaturan Khusus Terhadap Bottleneck dan Rest Area + + + Menhub Minta Tol Cipali dan Cisumdawu Antisipasi Truk ODOL Jelang Mudik  + + + BPBD Sebar Personel Antisipasi Bencana Saat Perayaan Lebaran 2024   + + + + + Tag : + + + + mudik + + + + mobil listrik + + + + mudik pakai mobil listrik + + + + tips mudik + + + + harga mobil listrik + + + + mudik 2024 + + + + lebaran + + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + + + + + + + + + + + + + + + + Terkini + + + + + + 23 May 2024, 14:46 + + + Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air   + + KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya + + + + + + + + + + Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin + 26 April 2024, 22:17 + + + + + + + + + + + Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan + 21 April 2024, 04:52 + + + + + + + + + + + Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 + 20 April 2024, 10:52 + + + + + + + + + + + DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini + 20 April 2024, 06:50 + + + + + + + + + + + + Lainnya + + + + + + + + #1 + + + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed + + + + + + + + #2 + + + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis + + + + + + + + #3 + + + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + #4 + + + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan + + + + + + + + #5 + + + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved diff --git a/raw/rejabar.republika.co.id_berita_s7avzv463_bulog-cianjur-pastikan-stok-beras-aman-di-2024.md b/raw/rejabar.republika.co.id_berita_s7avzv463_bulog-cianjur-pastikan-stok-beras-aman-di-2024.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c9a5ecf9ca9226790bab47ce7b779b9f31206195 --- /dev/null +++ b/raw/rejabar.republika.co.id_berita_s7avzv463_bulog-cianjur-pastikan-stok-beras-aman-di-2024.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://rejabar.republika.co.id/berita/s7avzv463/bulog-cianjur-pastikan-stok-beras-aman-di-2024 +title: "Bulog Cianjur Pastikan Stok Beras Aman di 2024 | Republika Online" +domain: rejabar.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:55:15 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Bulog Cianjur Pastikan Stok Beras Aman di 2024 | Republika Online + +Stok beras Bulog Cianjur capai 3.400 ton yang akan didistribusikan di tiga wilayah. REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Kantor Bulog Cabang Cianjur, Jawa Barat, memastikan stok beras untuk kebutuhan warga di tiga wilayah pendistribusian Cianjur, Sukabumi, dan Bogor aman sepanjang 2024, dengan stok beras di gudang Bulog Cianjur sebanyak 3.400 ton. Wakil Pimpinan Cabang Bulog Cianjur, Muhamad Ikbal di Cianjur  Senin (15/1/2024), mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menerima tambahan stok beras dari pemerintah pusat sebanyak 5.000 ton sehingga stok yang tersedia sepanjang 2024 di gudang Bulog Cianjur, sebanyak 8.400 ton. "Total dengan penambahan sekitar 8.400 ton, cukup untuk kebutuhan warga di tiga wilayah pendistribusian sepanjang tahun 2024," katanya. Terkait pengadaan, tutur dia, dari wilayah Cianjur, seperti tahun sebelumnya Bulog menyerap beras dari petani Cianjur sekitar puluhan ton, namun di awal 2024 belum masuk musim panen, pihaknya lebih banyak menyerap beras dari wilayah lain. Bulog Cianjur biasa menyerap hasil panen petani dari sejumlah kabupaten dengan kualitas medium di Jawa Barat seperti Karawang, Indramayu, dan Cirebon, sedangkan untuk Cianjur, beras yang dipanen merupakan beras kualitas bagus atau premium. "Penyerapan hasil panen petani di Cianjur, kemungkinan baru bisa dilakukan di pertengahan tahun, saat ini kami lebih banyak menyerap dari luar kota Cianjur yang sudah masuk musim panen," katanya. Untuk menekan kenaikan harga beras di pasaran, Bulog Cianjur menjalankan sejumlah program seperti bantuan pangan dan penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) yang digelar bersama dinas terkait di Pemkab Cianjur. "Bantuan pangan biasanya penerima sudah terdata di masing-masing wilayah atau kecamatan sedangkan program SPHP beras dijual dengan harga HET Rp10.900 per kilogram dan digelar bersama dinas terkait melalui pasar pangan murah," katanya. Ikbal menambahkan, harga jual beras di Cianjur sesuai dengan HET seperti beras jenis medium dijual Rp10.900 per kilogram dan beras jenis premium dijual Rp13.000 per kilogram. "Untuk menekan kenaikan harga kami kerap melakukan program SPHP bersama dinas di sejumlah kecamatan setiap pekan," katanya. Ask me! Bulog Cianjur Pastikan Stok Beras Aman di 2024 Rekomendasi Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Kantor Bulog Cabang Cianjur, Jawa Barat, memastikan stok beras untuk kebutuhan warga di tiga wilayah pendistribusian Cianjur, Sukabumi, dan Bogor aman sepanjang 2024, dengan stok beras di gudang Bulog Cianjur sebanyak 3.400 ton. + + + + + Wakil Pimpinan Cabang Bulog Cianjur, Muhamad Ikbal di Cianjur  Senin (15/1/2024), mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menerima tambahan stok beras dari pemerintah pusat sebanyak 5.000 ton sehingga stok yang tersedia sepanjang 2024 di gudang Bulog Cianjur, sebanyak 8.400 ton. + + + + + Baca Juga + + + Awal Tahun, Harga Beras di Pasar Mambo Indramayu Masih Tinggi + + Dirut Bulog Pastikan Bantuan Pangan dan SPHP 2024 tak Ganggu Ketahanan Stok Beras + + Bulog Jamin Program Bansos tak Ganggu Stok Beras + + + "Total dengan penambahan sekitar 8.400 ton, cukup untuk kebutuhan warga di tiga wilayah pendistribusian sepanjang tahun 2024," katanya. + Terkait pengadaan, tutur dia, dari wilayah Cianjur, seperti tahun sebelumnya Bulog menyerap beras dari petani Cianjur sekitar puluhan ton, namun di awal 2024 belum masuk musim panen, pihaknya lebih banyak menyerap beras dari wilayah lain. Bulog Cianjur biasa menyerap hasil panen petani dari sejumlah kabupaten dengan kualitas medium di Jawa Barat seperti Karawang, Indramayu, dan Cirebon, sedangkan untuk Cianjur, beras yang dipanen merupakan beras kualitas bagus atau premium. + + + + "Penyerapan hasil panen petani di Cianjur, kemungkinan baru bisa dilakukan di pertengahan tahun, saat ini kami lebih banyak menyerap dari luar kota Cianjur yang sudah masuk musim panen," katanya. + Untuk menekan kenaikan harga beras di pasaran, Bulog Cianjur menjalankan sejumlah program seperti bantuan pangan dan penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pasar (SPHP) yang digelar bersama dinas terkait di Pemkab Cianjur. + "Bantuan pangan biasanya penerima sudah terdata di masing-masing wilayah atau kecamatan sedangkan program SPHP beras dijual dengan harga HET Rp10.900 per kilogram dan digelar bersama dinas terkait melalui pasar pangan murah," katanya. + Ikbal menambahkan, harga jual beras di Cianjur sesuai dengan HET seperti beras jenis medium dijual Rp10.900 per kilogram dan beras jenis premium dijual Rp13.000 per kilogram. + "Untuk menekan kenaikan harga kami kerap melakukan program SPHP bersama dinas di sejumlah kecamatan setiap pekan," katanya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 21:32 WIB + + Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Sabtu , 14 Mar 2026, 20:15 WIB + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:35 WIB + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:52 WIB + + Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut diff --git a/raw/rejabar.republika.co.id_berita_sjq7k6377_berbicara-di-seminar-internasional-ahy-ungkap-strategi-pembangunan-kota-minim-karbon.md b/raw/rejabar.republika.co.id_berita_sjq7k6377_berbicara-di-seminar-internasional-ahy-ungkap-strategi-pembangunan-kota-minim-karbon.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d2f9dffe2f8c7e862dad11670de63d0ac4d4f831 --- /dev/null +++ b/raw/rejabar.republika.co.id_berita_sjq7k6377_berbicara-di-seminar-internasional-ahy-ungkap-strategi-pembangunan-kota-minim-karbon.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://rejabar.republika.co.id/berita/sjq7k6377/berbicara-di-seminar-internasional-ahy-ungkap-strategi-pembangunan-kota-minim-karbon +title: "Berbicara di Seminar Internasional, AHY Ungkap Strategi Pembangunan Kota Minim Karbon | Republika Online" +domain: rejabar.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:47:19 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Berbicara di Seminar Internasional, AHY Ungkap Strategi Pembangunan Kota Minim Karbon | Republika Online + +Kementerian ATR/BPN juga berusaha mewujudkan SDGs dalam konteks kota REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi keynote speaker dalam International Conference of UNAIR Postgraduate School 2024 pada Rabu (11/09/2024) di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan terkait partisipasi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sesuai dengan kewenangannya, Kementerian ATR/BPN ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan yang tertuang dalam SDGs melalui program Reforma Agraria. Pada program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah ini, dalam kurun waktu 10 tahun Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 12,5 juta hektare tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat. "Kita yakin bahwa tanpa tanah tidak akan ada makanan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada masa depan. Oleh karena itu, kita mengimplementasikan Reforma Agraria, kebijakan strategis yang menargetkan untuk meredistribusikan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya, lewat keterangan tertulis, Kamis (12/9/2024). Prestasi ini kemudian mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia hingga Menteri ATR/Kepala BPN diundang ke Washington DC pada Mei 2024 lalu untuk menceritakan bagaimana kisah sukses pendaftaran tanah Indonesia di acara World Bank Land Conference yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta. Kementerian ATR/BPN juga turut berkontribusi dalam menangani perubahan iklim (SDGs poin Climate Action) dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempermudah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon. "Kebijakan ini sejalan dengan long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050 dan mencapai target zero emission 2026," jelas Menteri AHY. Tak hanya itu, dengan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN juga berusaha mewujudkan SDGs dalam konteks kota dan komunitas yang berkelanjutan. "Kita mengimplementasikan kebijakan mixed-used planning and compact city dalam mengembangkan kota dan membawa dampak besar untuk menurunkan emisi karbon secara besar-besaran. Kami juga mengharuskan banyak kota untuk menyediakan setidaknya 30% Ruang Terbuka Hijau di wilayah mereka untuk menyerap karbon secara alami," ungkap Menteri AHY. Adapun konferensi internasional ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko yang hadir secara luring dan daring. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UNAIR, Muhammad Adyan dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Ask me! Berbicara di Seminar Internasional, AHY Ungkap Strategi Pembangunan Kota Minim Karbon Rekomendasi Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi keynote speaker dalam International Conference of UNAIR Postgraduate School 2024 pada Rabu (11/09/2024) di Surabaya, Jawa Timur. + + + + + Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan terkait partisipasi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) + + + + Baca Juga + + + Brigjen Susilo Jadi Pangdivif 2 Kostrad dan Mayjen Syafrial Kaskostrad + + Yang Muda yang Berguguran di Tepi Barat + + Profesor Tjandra Yoga: Mandi Malam Bisa Sebabkan Paru-Paru Basah adalah Mitos + + + Sesuai dengan kewenangannya, Kementerian ATR/BPN ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan yang tertuang dalam SDGs melalui program Reforma Agraria. + Pada program yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah ini, dalam kurun waktu 10 tahun Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 12,5 juta hektare tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat. + + + + "Kita yakin bahwa tanpa tanah tidak akan ada makanan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada masa depan. Oleh karena itu, kita mengimplementasikan Reforma Agraria, kebijakan strategis yang menargetkan untuk meredistribusikan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya, lewat keterangan tertulis, Kamis (12/9/2024).  + Prestasi ini kemudian mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia hingga Menteri ATR/Kepala BPN diundang ke Washington DC pada Mei 2024 lalu untuk menceritakan bagaimana kisah sukses pendaftaran tanah Indonesia di acara World Bank Land Conference yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta. + Kementerian ATR/BPN juga turut berkontribusi dalam menangani perubahan iklim (SDGs poin Climate Action) dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempermudah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon. + "Kebijakan ini sejalan dengan long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050 dan mencapai target zero emission 2026," jelas Menteri AHY. + Tak hanya itu, dengan Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN juga berusaha mewujudkan SDGs dalam konteks kota dan komunitas yang berkelanjutan. "Kita mengimplementasikan kebijakan mixed-used planning and compact city dalam mengembangkan kota dan membawa dampak besar untuk menurunkan emisi karbon secara besar-besaran. Kami juga mengharuskan banyak kota untuk menyediakan setidaknya 30% Ruang Terbuka Hijau di wilayah mereka untuk menyerap karbon secara alami," ungkap Menteri AHY. + Adapun konferensi internasional ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Australia, Pakistan, China, Oman, India, Sri Lanka, Bangladesh, Taiwan, Nigeria, Macedonia Utara, Kamboja, dan Maroko yang hadir secara luring dan daring. Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Sumberdaya UNAIR, Muhammad Adyan dan Direktur Pascasarjana UNAIR, Badri Munir Sukoco. + Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:14 WIB + + Menko Zulhas Apresiasi Yayasan Garuda Biru Jalankan Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan diff --git a/raw/rejabar.republika.co.id_berita_squo2d512_cerita-warga-eretan-ombak-capai-atap-genting-rumahnya.md b/raw/rejabar.republika.co.id_berita_squo2d512_cerita-warga-eretan-ombak-capai-atap-genting-rumahnya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c28ed0d9226cc6c0d76b4c2c7827723834d124cc --- /dev/null +++ b/raw/rejabar.republika.co.id_berita_squo2d512_cerita-warga-eretan-ombak-capai-atap-genting-rumahnya.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://rejabar.republika.co.id/berita/squo2d512/cerita-warga-eretan-ombak-capai-atap-genting-rumahnya +title: "Cerita Warga Eretan, Ombak Capai Atap Genting Rumahnya | Republika Online" +domain: rejabar.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:35 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Cerita Warga Eretan, Ombak Capai Atap Genting Rumahnya | Republika Online + +Di Blok Kibuyut ada dua titik lokasi breakwater yang jebol tergerus ombak REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Banjir rob akibat gelombang tinggi air laut atau rob kembali menerjang Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Rabu (29/1/2025). Ribuan rumah warga terendam dan memaksa warganya untuk mengungsi. Berdasarkan pantauan Republika, banjir menerjang rumah warga yang tersebar di Blok LA, Kalimenir, Kibuyut, Pamugaran, Ranggon dan Muara. Salah seorang warga di Blok Kibuyut, Wariah (55), menjelaskan, ombak tinggi mulai datang sekitar pukul 06.00 WIB. "Ombaknya nyampe atap genting rumah saya, sekitar empat meter," ujar Wariah, saat ditemui Republika di rumahnya. Rumah Wariah tepat berada di pinggir laut yang dibatasi dengan tembok breakwater. Hingga sekitar pukul 11.30 WIB, ombak berulangkali melewati tembok breakwater yang ada di belakang rumahnya. Wariah mengatakan, saat ombak tinggi itu datang, ia dan keluarganya langsung menyelamatkan barang dan perabot rumah tangga ke tempat yang lebih aman. Meski demikian, masih ada banyak barang berharga lainnya yang tidak sempat diselamatkan. "Air mulai masuk (ke dalam rumah) pukul 08.00 WIB. Air datang cepat sekali, ketinggian (genangan) sampai satu meter," kata Wariah. Di Blok Kibuyut ada dua titik lokasi breakwater yang jebol tergerus ombak. Wariah bersyukur, breakwater yang jebol berada di lokasi lain meskipun masih di blok yang sama. Ia dan anggota keluarganya pun langsung menyelamatkan diri ke pinggir jalan Pantura yang posisinya lebih tinggi saat air mulai memasuki rumah mereka. Warga Blok Kibuyut lainnya, Mughni (60), mengatakan, air mulai memasuki rumahnya pukul 08.00 WIB. Ia mengaku hanya sempat menyelamatkan sepeda motor miliknya. “Air masuk dengan cepat, sampai sepinggang. Semua barang tidak ada yang selamat, kasur, TV, mesin cuci, kulkas, terendam air. Anak-anak sekarang mengungsi di balai desa,” kata Mughni. Warga mengungsi di Balai Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur. Namun, banyak pula yang mengungsi di rumah-rumah warga di pinggir jalan Pantura yang posisinya lebih tinggi. Ask me! Cerita Warga Eretan, Ombak Capai Atap Genting Rumahnya Rekomendasi Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut REPUBLIKA.CO.ID, INDRAMAYU -- Banjir rob akibat gelombang tinggi air laut atau rob kembali menerjang Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Rabu (29/1/2025). Ribuan rumah warga terendam dan memaksa warganya untuk mengungsi. + + + + + Berdasarkan pantauan Republika, banjir menerjang rumah warga yang tersebar di Blok LA, Kalimenir, Kibuyut, Pamugaran, Ranggon dan Muara. Salah seorang warga di Blok Kibuyut, Wariah (55), menjelaskan, ombak tinggi mulai datang sekitar pukul 06.00 WIB. + + + + Baca Juga + + + Hadapi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Jakarta Pertimbangkan Gelar Operasi Modifikasi Cuaca + + Prakiraan Cuaca Besok, 30 Januari 2025 untuk Kota Padang dan Sekitarnya: Cerah di Kota Padang + + Prakiraan Cuaca Besok 30 Januari 2025 Banda Aceh dan Sekitarnya: Cerah Berawan + + + "Ombaknya nyampe atap genting rumah saya, sekitar empat meter," ujar Wariah, saat ditemui Republika di rumahnya. + Rumah Wariah tepat berada di pinggir laut yang dibatasi dengan tembok breakwater. Hingga sekitar pukul 11.30 WIB, ombak berulangkali melewati tembok breakwater yang ada di belakang rumahnya. + + + + Wariah mengatakan, saat ombak tinggi itu datang, ia dan keluarganya langsung menyelamatkan barang dan perabot rumah tangga ke tempat yang lebih aman. Meski demikian, masih ada banyak barang berharga lainnya yang tidak sempat diselamatkan. + "Air mulai masuk (ke dalam rumah) pukul 08.00 WIB. Air datang cepat sekali, ketinggian (genangan) sampai satu meter," kata Wariah. + Di Blok Kibuyut ada dua titik lokasi breakwater yang jebol tergerus ombak. Wariah bersyukur, breakwater yang jebol berada di lokasi lain meskipun masih di blok yang sama. Ia dan anggota keluarganya pun langsung menyelamatkan diri ke pinggir jalan Pantura yang posisinya lebih tinggi saat air mulai memasuki rumah mereka. + Warga Blok Kibuyut lainnya, Mughni (60), mengatakan, air mulai memasuki rumahnya pukul 08.00 WIB. Ia mengaku hanya sempat menyelamatkan sepeda motor miliknya. “Air masuk dengan cepat, sampai sepinggang. Semua barang tidak ada yang selamat, kasur, TV, mesin cuci, kulkas, terendam air. Anak-anak sekarang mengungsi di balai desa,” kata Mughni. + Warga mengungsi di Balai Desa Kertawinangun, Kecamatan Kandanghaur. Namun, banyak pula yang mengungsi di rumah-rumah warga di pinggir jalan Pantura yang posisinya lebih tinggi. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:32 WIB + + Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Sabtu , 14 Mar 2026, 20:15 WIB + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:35 WIB + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:52 WIB + + Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut diff --git a/raw/rejabar.republika.co.id_berita_t3hqxv425_leonardo-dicaprio-sebut-mendiang-jane-goodall-pahlawan-bagi-bumi.md b/raw/rejabar.republika.co.id_berita_t3hqxv425_leonardo-dicaprio-sebut-mendiang-jane-goodall-pahlawan-bagi-bumi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9d828d39435693ba6664e1119b20b8e96452a4ea --- /dev/null +++ b/raw/rejabar.republika.co.id_berita_t3hqxv425_leonardo-dicaprio-sebut-mendiang-jane-goodall-pahlawan-bagi-bumi.md @@ -0,0 +1,135 @@ +--- +url: https://rejabar.republika.co.id/berita/t3hqxv425/leonardo-dicaprio-sebut-mendiang-jane-goodall-pahlawan-bagi-bumi +title: "Leonardo DiCaprio Sebut Mendiang Jane Goodall Pahlawan Bagi Bumi | Republika Online" +domain: rejabar.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:50:50 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Leonardo DiCaprio Sebut Mendiang Jane Goodall Pahlawan Bagi Bumi | Republika Online + +Jane Goodall dinilai mendedikasikan hidupnya untuk melindungi bumi. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktor Leonardo DiCaprio memberikan penghormatan terakhir kepada sahabat dan rekannya sesama aktivis lingkungan, Dr Jane Goodall. Pakar simpanse itu meninggal dunia pada Rabu (1/10/2025) di usia 91 tahun saat berada di Los Angeles, AS, untuk menjadi pembicara. "Hari ini, kita kehilangan seorang pahlawan sejati bagi planet ini, inspirasi bagi jutaan orang, dan sahabat yang sangat berarti," kata DiCaprio, seperti dikutip dari Variety , Kamis (2/10/2025). la menyebut Goodall sebagai sosok pahlawan karena mendedikasikan hidupnya untuk melindungi bumi dan memberikan suara bagi satwa liar serta ekosistem tempat mereka tinggal. "Engkau pahlawanku," kata DiCaprio. Goodall dikenal luas atas penelitian revolusionernya terhadap simpanse di Tanzania, yang mengubah cara pandang ilmiah terhadap perilaku dan kehidupan sosial hewan tersebut. Menurut DiCaprio, riset itu mengingatkan bahwa manusia memiliki keterhubungan yang mendalam dengan spesies lain dan seluruh kehidupan di bumi. "Penelitiannya mengubah pemahaman kita tentang bagaimana kerabat terdekat kita hidup, bersosialisasi, dan berpikir. Mengingatkan kita bahwa kita terhubung erat tidak hanya dengan simpanse dan kera besar lainnya, tetapi juga dengan semua kehidupan," kata DiCaprio. Ia mengatakan rekannya itu telah berkeliling dunia selama puluhan tahun unfuk membangkitkan kesadaran lintas generasi tentang pentingnya menjaga alam. "Jane berbicara langsung kepada generasi muda, menanamkan harapan, rasa tanggung jawab, serta keyakinan bahwa setiap individu dapat membuat perubahan. la menginspirasi jutaan orang untuk peduli, bertindak, dan berharap. la tidak pernah berhenti," kata DiCaprio. Ia turut mengajak masyarakat untuk menghormati warisan Goodall dengan mendukung The Jane Goodall Institute serta organisasi konservasi lain yang ia perjuangkan selama hidupnya. "Kini, kita semua harus meneruskan obor perjuangannya dalam melindungi satu-satunya rumah yang kita miliki bersama," kata DiCaprio. Pada 2024, perusahaan produksi milik DiCaprio, Appian Way, mengumumkan akan memproduksi film biopik tentang kehidupan Goodall untuk Disney. Film tersebut akan menjadi biopik pertama yang menampilkan aktris pemeran Jane Goodall. Naskah film ditulis oleh Eleanor Catton dan saat ini masih dalam tahap pengembangan. Kabar wafatnya Goodall dikonfirmasi oleh Jane Goodall Institute melalui pernyataan resmi. "Kami telah menerima informasi pada Rabu pagi bahwa Dr Jane Goodall DBE, utusan perdamaian PBB dan pendiri Jane Goodall Institute, telah meninggal dunia karena sebab alami," demikian kata institut. A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) Ask me! Leonardo DiCaprio Sebut Mendiang Jane Goodall Pahlawan Bagi Bumi Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktor Leonardo DiCaprio memberikan penghormatan terakhir kepada sahabat dan rekannya sesama aktivis lingkungan, Dr Jane Goodall. Pakar simpanse itu meninggal dunia pada Rabu (1/10/2025) di usia 91 tahun saat berada di Los Angeles, AS, untuk menjadi pembicara. + + + + + "Hari ini, kita kehilangan seorang pahlawan sejati bagi planet ini, inspirasi bagi jutaan orang, dan sahabat yang sangat berarti," kata DiCaprio, seperti dikutip dari Variety , Kamis (2/10/2025). + + + + + Baca Juga + + + Selamat Jalan Jane Goodall, Pakar Simpanse yang Mengubah Dunia Sains + + Sejarah Panjang Hari Batik Nasional yang Diperingati Setiap 2 Oktober + + Durasi Film Avatar: Fire and Ash Sekitar Tiga Jam + + + la menyebut Goodall sebagai sosok pahlawan karena mendedikasikan hidupnya untuk melindungi bumi dan memberikan suara bagi satwa liar serta ekosistem tempat mereka tinggal. "Engkau pahlawanku," kata DiCaprio. + Goodall dikenal luas atas penelitian revolusionernya terhadap simpanse di Tanzania, yang mengubah cara pandang ilmiah terhadap perilaku dan kehidupan sosial hewan tersebut. Menurut DiCaprio, riset itu mengingatkan bahwa manusia memiliki keterhubungan yang mendalam dengan spesies lain dan seluruh kehidupan di bumi. + + + + "Penelitiannya mengubah pemahaman kita tentang bagaimana kerabat terdekat kita hidup, bersosialisasi, dan berpikir. Mengingatkan kita bahwa kita terhubung erat tidak hanya dengan simpanse dan kera besar lainnya, tetapi juga dengan semua kehidupan," kata DiCaprio. + Ia mengatakan rekannya itu telah berkeliling dunia selama puluhan tahun unfuk membangkitkan kesadaran lintas generasi tentang pentingnya menjaga alam. "Jane berbicara langsung kepada generasi muda, menanamkan harapan, rasa tanggung jawab, serta keyakinan bahwa setiap individu dapat membuat perubahan. la menginspirasi jutaan orang untuk peduli, bertindak, dan berharap. la tidak pernah berhenti," kata DiCaprio. + Ia turut mengajak masyarakat untuk menghormati warisan Goodall dengan mendukung The Jane Goodall Institute serta organisasi konservasi lain yang ia perjuangkan selama hidupnya. "Kini, kita semua harus meneruskan obor perjuangannya dalam melindungi satu-satunya rumah yang kita miliki bersama," kata DiCaprio. + Pada 2024, perusahaan produksi milik DiCaprio, Appian Way, mengumumkan akan memproduksi film biopik tentang kehidupan Goodall untuk Disney. Film tersebut akan menjadi biopik pertama yang menampilkan aktris pemeran Jane Goodall. Naskah film ditulis oleh Eleanor Catton dan saat ini masih dalam tahap pengembangan. + Kabar wafatnya Goodall dikonfirmasi oleh Jane Goodall Institute melalui pernyataan resmi. "Kami telah menerima informasi pada Rabu pagi bahwa Dr Jane Goodall DBE, utusan perdamaian PBB dan pendiri Jane Goodall Institute, telah meninggal dunia karena sebab alami," demikian kata institut. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Ameera Network (@ameeranetwork) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/rejabar.republika.co.id_berita_t6zvij512_tahun-ini-pekerja-informal-di-jabar-yang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan-naik-signifikan.md b/raw/rejabar.republika.co.id_berita_t6zvij512_tahun-ini-pekerja-informal-di-jabar-yang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan-naik-signifikan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d2ae9ea75abeef80e9dd501bc4e3be0eebaa73b1 --- /dev/null +++ b/raw/rejabar.republika.co.id_berita_t6zvij512_tahun-ini-pekerja-informal-di-jabar-yang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan-naik-signifikan.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +url: https://rejabar.republika.co.id/berita/t6zvij512/tahun-ini-pekerja-informal-di-jabar-yang-dilindungi-bpjs-ketenagakerjaan-naik-signifikan +title: "Tahun Ini, Pekerja Informal di Jabar yang Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan Naik Signifikan | Republika Online" +domain: rejabar.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:02:31 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Tahun Ini, Pekerja Informal di Jabar yang Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan Naik Signifikan | Republika Online + +Pekerja yang ada di Jabar baik formal maupun informal semuanya harus bisa terlindungi REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--BPJS Ketenagakerjaan, terus berupaya meningkatkan jumlah kepersertaan. Terutama, bagi pekerja yang ada di sektor informal. Pada 2024 pekerja informal di Jabar yang sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, belum terlalu banyak. Namun, menurut Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Kunto Wibowo, setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi membuat kebijakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada lebih dari 1 juta pekerja rentan, sehingga pekerja informal yang terlindungi pun semakin meningkat. "Setelah ada kebijakan dari Pak KDM ini, pada 2025 pekerja informal yang bisa terlindungi di Jabar naik menjadi 50 persen padahal sebelumnya hanya belasan persen. Ini, kabupaten/kota harus memiliki kepedulian yang sama. Karena, peningkatan kepesertaan dari 2024 ke 2025 naiknya luar biasa untuk yang informal," ujar Kunto usai acara Penganugerahan Paritrana Award Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2024 di Pusdai Jabar, belum lama ini. Menurut Kunto, pada 2026 nanti pihaknya menargetkan antara jumlah kategori pekerja formal dan informal yang terlindungi bisa meningkat. Bahkan, pihaknya menargetkan 90 persen pekerja yang ada di Jabar baik formal maupun informal bisa terlindungi. "Kami berharap semua pekerja semua pekerja bisa terlindungi. Bahkan, Pak KDM kalau turun ke masyarakat pasti selalu mengecek sudah ada jaminan sosialnya atau belum," katanya. Kunto menilai, langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini jadi salah satu contoh praktik baik yang patut diapresiasi. Karena, KDM yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada lebih dari 1 juta pekerja rentan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah. Inisiatif luar biasa ini, kata dia, tidak hanya mencerminkan keberpihakan kepada kelompok pekerja paling rentan, tetapi juga menjadi contoh nyata implementasi kebijakan perlindungan sosial yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. “Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah melindungi lebih dari 1 juta pekerja rentan hendaknya menjadi inspirasi bagi seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat untuk memperluas perlindungan serupa di daerah masing-masing,” katanya. Saat ini, kata Kunto, semua kabupaten/kota sudah menganggarkan dana untuk melindungi pekerja rentan karena ada imbauan dari gubernur agar melakukan hal yang sama. "Sekarang hampir semua bupati/walikota sudah memberikan anggaran," katanya. Kunto mengatakan, agar semua daerah di Jabar termotivasi untuk melindungi pekerjanya, BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat menggelar Penganugerahan Paritrana Award Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2024. Kegiatan ini, sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan lainnya. “Saya mengucapkan terima kasih apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa barat Bapak Gubernur KDM dan Pemerintah Kabupaten Kota atas support dan kerja samanya selama ini sehingga kegiatan anugrah Paritrana award tingkat provinsi bisa terselenggara dengan baik,” katanya. Kunto menjelaskan Paritrana Award lahir sebagai hasil inisiatif kolaboratif antara BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penghargaan ini, kata dia, diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang menunjukkan komitmen terbaik dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Ini adalah tahun ke lima, sejak pertama kali diselenggarakan, Paritrana Award terus berkembang menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan,” katanya. Menurutnya, setiap tahun, proses penilaian dilakukan secara objektif, komprehensif, dan transparan, dengan mempertimbangkan aspek regulasi, implementasi program, cakupan kepesertaan, serta inovasi kebijakan di daerah. Penilaian tahun 2024, Paritrana Award tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan kepada empat kategori, yaitu Pemerintah Desa/Kelurahan Terbaik, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terbaik, Pelaku Usaha Menengah dan Besar Terbaik, Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik. Ask me! Tahun Ini, Pekerja Informal di Jabar yang Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan Naik Signifikan Rekomendasi Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--BPJS Ketenagakerjaan, terus berupaya meningkatkan jumlah kepersertaan. Terutama, bagi pekerja yang ada di sektor informal. Pada 2024 pekerja informal di Jabar yang sudah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, belum terlalu banyak. + + + + + Namun, menurut Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat Kunto Wibowo, setelah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) di bawah kepemimpinan Dedi Mulyadi membuat kebijakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada lebih dari 1 juta pekerja rentan, sehingga pekerja informal yang terlindungi pun semakin meningkat. + + + + + Baca Juga + + + Polisi Tetapkan Pemilik Wedding Organizer Ayu Puspita Sebagai Tersangka + + Belum Ada Tersangka di Kasus Dugaan Korupsi Pemkot Bandung, Kejari Bandung Buka Suara + + Viral Aksi Lanjutan Gerombolan Bermotor Usai Bacok Pengendara di Bandung Barat + + + "Setelah ada kebijakan dari Pak KDM ini, pada 2025 pekerja informal yang bisa terlindungi di Jabar naik menjadi 50 persen padahal sebelumnya hanya belasan persen. Ini, kabupaten/kota harus memiliki kepedulian yang sama. Karena, peningkatan kepesertaan dari 2024 ke 2025 naiknya luar biasa untuk yang informal," ujar Kunto usai acara Penganugerahan Paritrana Award Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2024 di Pusdai Jabar, belum lama ini. + Menurut Kunto, pada 2026 nanti pihaknya menargetkan antara jumlah kategori pekerja formal dan informal yang terlindungi bisa meningkat. Bahkan, pihaknya menargetkan 90 persen pekerja yang ada di Jabar baik formal maupun informal bisa terlindungi. "Kami berharap semua pekerja semua pekerja bisa terlindungi. Bahkan, Pak KDM kalau turun ke masyarakat pasti selalu mengecek sudah ada jaminan sosialnya atau belum," katanya. + + + + Kunto menilai, langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) ini jadi salah satu contoh praktik baik yang patut diapresiasi. Karena, KDM yang telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada lebih dari 1 juta pekerja rentan melalui dukungan anggaran pemerintah daerah. + Inisiatif luar biasa ini, kata dia, tidak hanya mencerminkan keberpihakan kepada kelompok pekerja paling rentan, tetapi juga menjadi contoh nyata implementasi kebijakan perlindungan sosial yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. + “Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah melindungi lebih dari 1 juta pekerja rentan hendaknya menjadi inspirasi bagi seluruh kabupaten dan kota se-Jawa Barat untuk memperluas perlindungan serupa di daerah masing-masing,” katanya. + Saat ini, kata Kunto, semua kabupaten/kota sudah menganggarkan dana untuk melindungi pekerja rentan karena ada imbauan dari gubernur agar melakukan hal yang sama. "Sekarang hampir semua bupati/walikota sudah memberikan anggaran," katanya. + Kunto mengatakan, agar semua daerah di Jabar termotivasi untuk melindungi pekerjanya, BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat menggelar Penganugerahan Paritrana Award Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2024. Kegiatan ini, sebagai bentuk apresiasi kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan lainnya. + “Saya mengucapkan terima kasih apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa barat Bapak Gubernur KDM dan Pemerintah Kabupaten Kota atas support dan kerja samanya selama ini sehingga kegiatan anugrah Paritrana award tingkat provinsi bisa terselenggara dengan baik,” katanya. + Kunto menjelaskan Paritrana Award lahir sebagai hasil inisiatif kolaboratif antara BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. + Penghargaan ini, kata dia, diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang menunjukkan komitmen terbaik dalam mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. + “Ini adalah tahun ke lima, sejak pertama kali diselenggarakan, Paritrana Award terus berkembang menjadi simbol komitmen bersama dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan,” katanya. + Menurutnya, setiap tahun, proses penilaian dilakukan secara objektif, komprehensif, dan transparan, dengan mempertimbangkan aspek regulasi, implementasi program, cakupan kepesertaan, serta inovasi kebijakan di daerah. + Penilaian tahun 2024, Paritrana Award tingkat Provinsi Jawa Barat diberikan kepada empat kategori, yaitu Pemerintah Desa/Kelurahan Terbaik, Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Terbaik, Pelaku Usaha Menengah dan Besar Terbaik, Pemerintah Kabupaten/Kota Terbaik. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:32 WIB + + Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Sabtu , 14 Mar 2026, 20:15 WIB + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:35 WIB + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:52 WIB + + Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut diff --git a/raw/rejogja.republika.co.id_berita_qv5ccf327_bantul-berikan-bantuan-perbaikan-rumah-kepada-127-warga.md b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_qv5ccf327_bantul-berikan-bantuan-perbaikan-rumah-kepada-127-warga.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f67e7703931153b6638ffd3e936f9d8422863471 --- /dev/null +++ b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_qv5ccf327_bantul-berikan-bantuan-perbaikan-rumah-kepada-127-warga.md @@ -0,0 +1,106 @@ +--- +url: https://rejogja.republika.co.id/berita/qv5ccf327/bantul-berikan-bantuan-perbaikan-rumah-kepada-127-warga +title: "Bantul Berikan Bantuan Perbaikan Rumah kepada 127 Warga | Republika Online" +domain: rejogja.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:43:36 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Bantul Berikan Bantuan Perbaikan Rumah kepada 127 Warga | Republika Online + +Saat ini masih ada sekitar 3.500 rumah tidak layak huni milik warga. REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 memberikan bantuan perbaikan rumah dengan nilai masing-masing Rp20 juta kepada 127 warga. "Bantuan kepada masyarakat agar mampu membangun kualitas rumah," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di sela acara penyerahan bantuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga di Bantul, Rabu (23/6). Bupati menjelaskan, bantuan dana perbaikan rumah yang diberikan kepada 127 warga dari Kecamatan Pandak dan Pleretbersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan disalurkan langsung ke penerima melalui rekening Bank BPD Cabang Bantul. Semoga dapat meringankan beban dalam meningkatkan kualitas rumah. Sehingga bapak-ibu penerima akan mempunyai rumah yang lebih sehat dan nyaman. Dia mengatakan bahwa menurut data pemerintah saat ini masih ada sekitar 3.500 rumah tidak layak huni milik warga yang belum tertangani. "Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah ke depan," katanya. Bupati mengatakan, pemerintah kabupaten akan terus berusaha menambah jumlah penerima bantuan perbaikan rumah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.  Karena kemampuan keuangan pemerintah daerah terbatas, ia mengatakan, dibutuhkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait lain dan dunia usaha untuk menuntaskan rehabilitasi rumah tidak layak huni milik warga di wilayah Kabupaten Bantul. Ask me! Bantul Berikan Bantuan Perbaikan Rumah kepada 127 Warga Rekomendasi Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Pemerintah Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 memberikan bantuan perbaikan rumah dengan nilai masing-masing Rp20 juta kepada 127 warga. + + + + + "Bantuan kepada masyarakat agar mampu membangun kualitas rumah," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di sela acara penyerahan bantuan untuk memperbaiki rumah tidak layak huni (RTLH) milik warga di Bantul, Rabu (23/6). + + + + Bupati menjelaskan, bantuan dana perbaikan rumah yang diberikan kepada 127 warga dari Kecamatan Pandak dan Pleretbersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan disalurkan langsung ke penerima melalui rekening Bank BPD Cabang Bantul. Semoga dapat meringankan beban dalam meningkatkan kualitas rumah. Sehingga bapak-ibu penerima akan mempunyai rumah yang lebih sehat dan nyaman. + Dia mengatakan bahwa menurut data pemerintah saat ini masih ada sekitar 3.500 rumah tidak layak huni milik warga yang belum tertangani. "Ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah ke depan," katanya. + + + + Bupati mengatakan, pemerintah kabupaten akan terus berusaha menambah jumlah penerima bantuan perbaikan rumah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.  Karena kemampuan keuangan pemerintah daerah terbatas, ia mengatakan, dibutuhkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait lain dan dunia usaha untuk menuntaskan rehabilitasi rumah tidak layak huni milik warga di wilayah Kabupaten Bantul. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Senin , 27 Feb 2023, 15:58 WIB + + Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Senin , 27 Feb 2023, 15:41 WIB + + Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:31 WIB + + Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:17 WIB + + Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 14:37 WIB + + Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta diff --git a/raw/rejogja.republika.co.id_berita_r9t6d6399_jateng-siap-salurkan-blt-minyak-goreng-program-pemerintah.md b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_r9t6d6399_jateng-siap-salurkan-blt-minyak-goreng-program-pemerintah.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..48caed623dc2005b1de0e214e9865f6577f7139d --- /dev/null +++ b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_r9t6d6399_jateng-siap-salurkan-blt-minyak-goreng-program-pemerintah.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +url: https://rejogja.republika.co.id/berita/r9t6d6399/jateng-siap-salurkan-blt-minyak-goreng-program-pemerintah +title: "Jateng Siap Salurkan BLT Minyak Goreng Program Pemerintah | Republika Online" +domain: rejogja.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:31:37 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Jateng Siap Salurkan BLT Minyak Goreng Program Pemerintah | Republika Online + +Diupayakan agar harga minyak goreng tetap terjangkau oleh masyarakat. REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah siap melaksanakan mandat pemerintah pusat terkait dengan kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Di sisi lain, pemprov juga akan terus mengupayakan agar harga minyak goreng  tetap terjangkau oleh masyarakat dengan harga di tingkat konsumen sebesar Rp 14 ribu per liter. Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan, pemprov siap melaksanakan program pemerintah pusat untuk menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo. Pemprov akan membantu mempersiapkan agar penyaluran program tersebut dapat dilakukan dengan lancar. Karena datanya sudah jelas, tinggal dikirimkan BLT minyak goreng Rp 100 ribu untuk tiga bulan. Sehingga begitu sudah diterima bantuan tunai tersebut bisa langsung disalurkan kepada para penerima manfaat. “Selain menyiapkan petugas kami nanti juga mengawasi agar pelaksanaannya bisa sesuai,” tegas Ganjar, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/4). Meski pemerintah menggulirkan program BLT minyak goreng, masih jelas gubernur, pemprov tetap akan mengupayakan jalan keluar di balik polemik pasokan minyak goreng yang masih berlanjut. Terutama dalam rangka mengupayakan stok minyak goreng harga Rp 14 ribu per liter, agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Pemprov juga masih terus mencari solusi agar suplai minyak khususnya untuk usaha kecil dan mikro tetap terjamin. Kemudian bagi masyarakat yang tidak mampu juga tetap mendapatkan akses minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter. Namun kendala pasokan sepertinya masih terus dihadapi di lapangan. Menurut Ganjar, sebenarnya hari ini jatah untuk Jateng sudah tiba, namun ia belum mendapatkan laporannya. “Hari ini kita mau lakukan checking persiapan termasuk ketersediaan yang ada saat ini,” tegasnya. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat. Menurut Presiden Joko Widodo, harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Guna membantu meringankan beban masyarakat, pemerintah kemudian merencanakan untuk  memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat. Bantuan ini bakal disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan. Ask me! Jateng Siap Salurkan BLT Minyak Goreng Program Pemerintah Rekomendasi Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah siap melaksanakan mandat pemerintah pusat terkait dengan kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng. Di sisi lain, pemprov juga akan terus mengupayakan agar harga minyak goreng  tetap terjangkau oleh masyarakat dengan harga di tingkat konsumen sebesar Rp 14 ribu per liter. + + + + Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengungkapkan, pemprov siap melaksanakan program pemerintah pusat untuk menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat, sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo. + + + Pemprov akan membantu mempersiapkan agar penyaluran program tersebut dapat dilakukan dengan lancar. Karena datanya sudah jelas, tinggal dikirimkan BLT minyak goreng Rp 100 ribu untuk tiga bulan. Sehingga begitu sudah diterima bantuan tunai tersebut bisa langsung disalurkan kepada para penerima manfaat. “Selain menyiapkan petugas kami nanti juga mengawasi agar pelaksanaannya bisa sesuai,” tegas Ganjar, di Semarang, Jawa Tengah, Senin (4/4). + + + Meski pemerintah menggulirkan program BLT minyak goreng, masih jelas gubernur, pemprov tetap akan mengupayakan jalan keluar di balik polemik pasokan minyak goreng yang masih berlanjut. Terutama dalam rangka mengupayakan stok minyak goreng harga Rp 14 ribu per liter, agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Pemprov juga masih terus mencari solusi agar suplai minyak khususnya untuk usaha kecil dan mikro tetap terjamin. Kemudian bagi masyarakat yang tidak mampu juga tetap mendapatkan akses minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter. Namun kendala pasokan sepertinya masih terus dihadapi di lapangan. Menurut Ganjar, sebenarnya hari ini jatah untuk Jateng sudah tiba, namun ia belum mendapatkan laporannya. “Hari ini kita mau lakukan checking persiapan termasuk ketersediaan yang ada saat ini,” tegasnya. Seperti diketahui, pemerintah memutuskan untuk menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat. Menurut Presiden Joko Widodo, harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Guna membantu meringankan beban masyarakat, pemerintah kemudian merencanakan untuk  memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat. Bantuan ini bakal disalurkan kepada keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Senin , 27 Feb 2023, 15:58 WIB + + Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Senin , 27 Feb 2023, 15:41 WIB + + Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:31 WIB + + Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:17 WIB + + Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 14:37 WIB + + Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta diff --git a/raw/rejogja.republika.co.id_berita_rcp9qs327_pemkot-mojokerto-berikan-kurikulum-pendidikan-karakter-pada-siswa.md b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_rcp9qs327_pemkot-mojokerto-berikan-kurikulum-pendidikan-karakter-pada-siswa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..aab919d914b667db32e0f4555dbae85a4f78fb67 --- /dev/null +++ b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_rcp9qs327_pemkot-mojokerto-berikan-kurikulum-pendidikan-karakter-pada-siswa.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://rejogja.republika.co.id/berita/rcp9qs327/pemkot-mojokerto-berikan-kurikulum-pendidikan-karakter-pada-siswa +title: "Pemkot Mojokerto Berikan Kurikulum Pendidikan Karakter pada Siswa | Republika Online" +domain: rejogja.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:09:48 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Pemkot Mojokerto Berikan Kurikulum Pendidikan Karakter pada Siswa | Republika Online + +Pendampingan terhadap anak tidak mungkin dilakukan selama 24 jam. REPUBLIKA.CO.ID,MOJOKERTO  -- Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, memberikan kurikulum pendidikan karakter pada siswa sebagai upaya dalam membentengi generasi penerus bangsa dari berbagai bentuk kenakalan remaja. Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, upaya yang dilakukan tersebut salah satunya dengan menyusun Kurikulum Kecakapan Dasar (KKD) keagamaan "penguatan program Ning Ita di Sekolah" atau Peningkatan Iman dan Taqwa di sekolah. "Era keterbukaan informasi saat ini pendidikan karakter melalui penanaman dan implementasi keagamaan menjadi poin penting yang harus dikuatkan sebagai benteng dari kenakalan remaja," katanya saat memberikan arahan kepada 60 guru agama dan anggota Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran (FKPQ) di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menjelaskan, pendampingan terhadap anak tidak mungkin dilakukan selama 24 jam. "Satu - satunya cara untuk membentengi dari hal negatif tersebut adalah penanaman pendidikan karakter melalui penanaman dan implementasi keagamaan sejak dini," ujarnya. Ia berharap, program Ning Ita di sekolah sebagai salah satu upaya penanaman pendidikan karakter melalui pendidikan keagamaan akan terus lanjut mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. "Program ini harus terus dilanjutkan, harus dilakukan secara bersama-sama agar tidak ada celah untuk hal negatif masuk kepada anak-anak kita," ucapnya. Menurutnya, dengan upaya yang masif, diharapkan mampu membentengi generasi penerus bangsa dari hal - hal negatif seiring dengan era keterbukaan informasi dan digitalisasi. Sehingga, mampu mewujudkan cita-cita Indonesia generasi emas di tahun 2045. Amin Wachid selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto menjelaskan penguatan program Ning Ita di sekolah, penyusunan KKD Keagamaan juga diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program kecakapan dasar keagamaan dan program Ning Ita di Sekolah. "Harapan kami agar tidak ada tumpang tindih, bahkan kalau bisa akan bisa memperkuat peningkatan keimanan dan ketaqwaan siswa di sekolah," ujarnya. Ask me! Pemkot Mojokerto Berikan Kurikulum Pendidikan Karakter pada Siswa Rekomendasi Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta REPUBLIKA.CO.ID,MOJOKERTO  -- Pemerintah Kota Mojokerto, Jawa Timur, memberikan kurikulum pendidikan karakter pada siswa sebagai upaya dalam membentengi generasi penerus bangsa dari berbagai bentuk kenakalan remaja. + + + + + Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari mengatakan, upaya yang dilakukan tersebut salah satunya dengan menyusun Kurikulum Kecakapan Dasar (KKD) keagamaan "penguatan program Ning Ita di Sekolah" atau Peningkatan Iman dan Taqwa di sekolah. + + + + + Baca Juga + + + Universitas Brawijaya Bakal Tambah Dua Profesor Baru dari FT dan FTP + + Khofifah Pastikan Stok Hewan Qurban Aman Meskipun Masih Ada Wabah PMK + + Kecurangan dalam Proses PPDB Terus Diminimalkan + + + "Era keterbukaan informasi saat ini pendidikan karakter melalui penanaman dan implementasi keagamaan menjadi poin penting yang harus dikuatkan sebagai benteng dari kenakalan remaja," katanya saat memberikan arahan kepada 60 guru agama dan anggota Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran (FKPQ) di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto. + Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita ini menjelaskan, pendampingan terhadap anak tidak mungkin dilakukan selama 24 jam. "Satu - satunya cara untuk membentengi dari hal negatif tersebut adalah penanaman pendidikan karakter melalui penanaman dan implementasi keagamaan sejak dini," ujarnya. + + + + Ia berharap, program Ning Ita di sekolah sebagai salah satu upaya penanaman pendidikan karakter melalui pendidikan keagamaan akan terus lanjut mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. "Program ini harus terus dilanjutkan, harus dilakukan secara bersama-sama agar tidak ada celah untuk hal negatif masuk kepada anak-anak kita," ucapnya. + Menurutnya, dengan upaya yang masif, diharapkan mampu membentengi generasi penerus bangsa dari hal - hal negatif seiring dengan era keterbukaan informasi dan digitalisasi. Sehingga, mampu mewujudkan cita-cita Indonesia generasi emas di tahun 2045. + Amin Wachid selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto menjelaskan penguatan program Ning Ita di sekolah, penyusunan KKD Keagamaan juga diharapkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara program kecakapan dasar keagamaan dan program Ning Ita di Sekolah. + "Harapan kami agar tidak ada tumpang tindih, bahkan kalau bisa akan bisa memperkuat peningkatan keimanan dan ketaqwaan siswa di sekolah," ujarnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Senin , 27 Feb 2023, 15:58 WIB + + Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Senin , 27 Feb 2023, 15:41 WIB + + Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:31 WIB + + Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:17 WIB + + Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 14:37 WIB + + Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta diff --git a/raw/rejogja.republika.co.id_berita_rl10co399_ekonomi-jateng-tumbuh-positif-bawa-optimisme-hadapi-2023.md b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_rl10co399_ekonomi-jateng-tumbuh-positif-bawa-optimisme-hadapi-2023.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0ee803800a817814c9375ee828e56406fad42ec7 --- /dev/null +++ b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_rl10co399_ekonomi-jateng-tumbuh-positif-bawa-optimisme-hadapi-2023.md @@ -0,0 +1,101 @@ +--- +url: https://rejogja.republika.co.id/berita/rl10co399/ekonomi-jateng-tumbuh-positif-bawa-optimisme-hadapi-2023 +title: "Ekonomi Jateng Tumbuh Positif, Bawa Optimisme Hadapi 2023 | Republika Online" +domain: rejogja.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:03:02 +source_type: news +quality_score: 68 +is_priority: false +--- + +# Ekonomi Jateng Tumbuh Positif, Bawa Optimisme Hadapi 2023 | Republika Online + +Hingga pertengahan 2022, ekonomi Jateng mencatatkan pertumbuhan 5,28 persen. REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Meski belum mencapai target tujuh persen, perekonomian Jawa Tengah sampai kuartal III (Q3) –disebut tumbuh cukup positif. Bahkan juga membawa optimisme dalam menghadapi prediksi resersi global 2023. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Adhi Wiriana mengungkapkan, di tengah isu resesi global 2023 yang banyak diprediksi banyak pihak, perekonomian Jateng tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif. Hingga pertengahan 2022, ekonomi Jateng mencatatkan pertumbuhan 5,28 persen Year on Year (YoY) pada triwulan III  (Juli, Agustus, September) 2022. Ia menyebut pertumbuhan ini cukup baik, meskipun belum memenuhi target pertumbuhan yang direncanakan hingga tujuh persen, guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. “Terlihat pada YoY 5,28 persen cukup baik dibandingkan pada triwulan 3 2021 yang 2,73 persen. Tetapi jika dibandingkan dengan triwulan II 2022 pertumbuhan kita cukup tinggi yakni 5,66 persen,” jelasnya, Selasa (8/11/2022). Dari sisi produksi, lanjut Adhi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan yang tumbuh 98,53 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yang mencatatkan 17,05 persen. Adapun ekonomi Jateng tumbuh sebesar 1,32 persen dibanding kuartal 2 2022 (Q to Q). “Sementara secara kumulatif (C to C) pada kuartal 3 2022 ekonomi Jateng tumbuh 5,36 persen,” tambah Adhi. Ask me! Ekonomi Jateng Tumbuh Positif, Bawa Optimisme Hadapi 2023 Rekomendasi Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Meski belum mencapai target tujuh persen, perekonomian Jawa Tengah sampai kuartal III (Q3) –disebut tumbuh cukup positif. Bahkan juga membawa optimisme dalam menghadapi prediksi resersi global 2023. + + + + Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Adhi Wiriana mengungkapkan, di tengah isu resesi global 2023 yang banyak diprediksi banyak pihak, perekonomian Jateng tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif. + + + + Hingga pertengahan 2022, ekonomi Jateng mencatatkan pertumbuhan 5,28 persen Year on Year (YoY) pada triwulan III  (Juli, Agustus, September) 2022. Ia menyebut pertumbuhan ini cukup baik, meskipun belum memenuhi target pertumbuhan yang direncanakan hingga tujuh persen, guna mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan secara signifikan. + + + “Terlihat pada YoY 5,28 persen cukup baik dibandingkan pada triwulan 3 2021 yang 2,73 persen. Tetapi jika dibandingkan dengan triwulan II 2022 pertumbuhan kita cukup tinggi yakni 5,66 persen,” jelasnya, Selasa (8/11/2022). Dari sisi produksi, lanjut Adhi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan yang tumbuh 98,53 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yang mencatatkan 17,05 persen. Adapun ekonomi Jateng tumbuh sebesar 1,32 persen dibanding kuartal 2 2022 (Q to Q). “Sementara secara kumulatif (C to C) pada kuartal 3 2022 ekonomi Jateng tumbuh 5,36 persen,” tambah Adhi. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Senin , 27 Feb 2023, 15:58 WIB + + Pesan Sri Mulyani Terkait Warga Terdampak Tol yang Mendadak Jadi Miliarder Senin , 27 Feb 2023, 15:41 WIB + + Cabut Izin 189 Koperasi, Diskomindag Trenggalek : Sudah tidak Aktif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:31 WIB + + Menteri PUPR Siapkan Jalan Tol Karanganyar-Klaten untuk Mudik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 15:17 WIB + + Pastikan Hak Pilih Warga, Bawaslu DIY Gelar Patroli Kawal Hak Pilih + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 27 Feb 2023, 14:37 WIB + + Baru Turun dari KRL, Penumpang Melahirkan di Stasiun Tugu Yogyakarta diff --git a/raw/rejogja.republika.co.id_berita_s669lm399_kerajinan-ltemgthome-decorltemgt-asal-bantul-jadi-langganan-pasar-ekspor.md b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_s669lm399_kerajinan-ltemgthome-decorltemgt-asal-bantul-jadi-langganan-pasar-ekspor.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..43bcf64f8bfe743cce08888646a5d1982fba14ee --- /dev/null +++ b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_s669lm399_kerajinan-ltemgthome-decorltemgt-asal-bantul-jadi-langganan-pasar-ekspor.md @@ -0,0 +1,102 @@ +--- +url: https://rejogja.republika.co.id/berita/s669lm399/kerajinan-ltemgthome-decorltemgt-asal-bantul-jadi-langganan-pasar-ekspor +title: "Kerajinan Home Decor Asal Bantul Jadi Langganan Pasar Ekspor | Republika Online" +domain: rejogja.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:10 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kerajinan Home Decor Asal Bantul Jadi Langganan Pasar Ekspor | Republika Online + +Produk-produk yang dihasilkan dibuat secara unik atau berbeda. REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Salah satu usaha kerajinan dan furnitur yang berbasis di Desa Trirenggo, Pandowoharjo, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, berhasil mengembangkan bisnisnya ke pasar ekspor. Produk home decor Siji Lifestyle dengan bahan baku berasal dari alam rupanya sangat diminati oleh konsumen Eropa dan AS. Produk yang dibuat oleh CV Siji Lifestyle dapat terbagi menjadi dua bagian, produk dekorasi yang berasal dari resin, dan produk dekorasi yang terbuat dari serat alam. Serat alam yang digunakan yakni seperti pelepah jagung, eceng gondok, rotan dan kulit kayu, yang semua bahan baku berasal dari DIY dan Jawa Tengah. Sejak merintis usaha ini pada 2007, pemilik CV Siji Lifestyle, Achmad Kurnia, telah fokus untuk membidik pasar ekspor. Ini karena meskipun bahan bakunya melimpah ruah di Indonesia, desain produk ini justru diminati oleh pangsa pasar Eropa dan AS. "Tentunya kami berkomitmen lokal, tapi minatnya belum ada. Dari awal fokusnya ke ekspor, potensi dalam negeri terbatas karena daya beli rendah dan desain yang mereka (Indonesia) sukai berbeda," jelas Achmad Kurnia saat kunjungan media gathering oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Rabu (20/12/2023). Bahan baku yang berasal dari alam, dan tanpa menebang pohon, menjadi salah satu faktor penting produk Siji disukai oleh konsumen dari Eropa dan AS. Konsumen Eropa, khususnya, menyukai produk yang menekankan aspek sustainability. Selain itu, produk-produk yang dihasilkan dibuat secara unik atau berbeda setiap produknya, sehingga memiliki cerita yang berbeda. Misalnya dari asal bahan baku pelepah jagung dan eceng gondok, yang kemudian dibentuk menjadi produk yang unik. "Produknya tidak dijual murah, tapi kami menjual dengan nilai tambah. Jadi kami menjual experience -nya," imbuhnya. Produk Siji pun berhasil ikut berbagai pameran furnitur di Eropa dan AS. Produk-produk ini telah diekspor ke Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Belgia, Singapura, dan Hongkong. Saat ini, mayoritas eksor CV Siji Lifestyle, sekitar 60 persen, ditujukan ke pasar Amerika Serikat. Harga jualnya, berkisar antara 75 dolar AS hingga 110 dolar AS atau sekitar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. "Kalau sampai toko di Eropa atau AS itu rata-rata sampai 500-800 dolar AS," jelas Achmad. Perusahaan ini dibantu oleh sekitar 70 karyawan yang dapat menghasilkan sekitar 300-400 produk per bulannya. Sebanyak 40 persen di antara karyawan adalah perempuan yang berasal dari masyarakat sekitar. Kemudian masalah mulai muncul saat pandemi. Karantina di rumah membuat banyak konsumen di luar negeri banyak mengeluarkan uang untuk mempercantik rumah mereka. Akan tetapi, meski pesanan banyak, mereka terkendala dengan kelangkaan kontainer yang mengakibatkan masalah cash flow, di mana barang-barang yang diproduksi tidak dapat dikirimkan karena harga kontainer yang melambung tinggi. Di sinilah peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang kemudian memfasilitasi Siji Lifestyle dengan dana sebesar Rp 1,6 miliar melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE) yang berlangsung selama satu tahun. " Alhamdulillah kami bisa mendukung Pak Ahmad dengan PKE UMKM sekitar Rp 1,6 miliar, yang sampai saat ini lancar. Mudah mudahan ke depan kita juga komunikasi terus, bisnis lancar dan meningkat, sehingga LPEI bisa mendukung lebih besar lagi. Selain itu, kita juga support dengan pameran dan lain-lain," ujar Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta Irwan Prasetiyawan. Saat ini Siji Lifestyle telah berhasil mendapatkan omzet sekitar Rp 10 miliar pada 2023. Jumlah ini naik sekitar 25 persen dari target mereka. "Tahun depan kami akan mengintensifkan hubungan dengan existing buyer. Tim marketing lihat mereka lagi butuh apa, potensi desain mana yang bagus akan kami garap," kata Ahmad. Ask me! Kerajinan Home Decor Asal Bantul Jadi Langganan Pasar Ekspor Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Salah satu usaha kerajinan dan furnitur yang berbasis di Desa Trirenggo, Pandowoharjo, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, berhasil mengembangkan bisnisnya ke pasar ekspor. Produk home decor Siji Lifestyle dengan bahan baku berasal dari alam rupanya sangat diminati oleh konsumen Eropa dan AS. + + + + Produk yang dibuat oleh CV Siji Lifestyle dapat terbagi menjadi dua bagian, produk dekorasi yang berasal dari resin, dan produk dekorasi yang terbuat dari serat alam. Serat alam yang digunakan yakni seperti pelepah jagung, eceng gondok, rotan dan kulit kayu, yang semua bahan baku berasal dari DIY dan Jawa Tengah. + + + + Sejak merintis usaha ini pada 2007, pemilik CV Siji Lifestyle, Achmad Kurnia, telah fokus untuk membidik pasar ekspor. Ini karena meskipun bahan bakunya melimpah ruah di Indonesia, desain produk ini justru diminati oleh pangsa pasar Eropa dan AS. "Tentunya kami berkomitmen lokal, tapi minatnya belum ada. Dari awal fokusnya ke ekspor, potensi dalam negeri terbatas karena daya beli rendah dan desain yang mereka (Indonesia) sukai berbeda," jelas Achmad Kurnia saat kunjungan media gathering oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Rabu (20/12/2023). + + + Bahan baku yang berasal dari alam, dan tanpa menebang pohon, menjadi salah satu faktor penting produk Siji disukai oleh konsumen dari Eropa dan AS. Konsumen Eropa, khususnya, menyukai produk yang menekankan aspek sustainability. Selain itu, produk-produk yang dihasilkan dibuat secara unik atau berbeda setiap produknya, sehingga memiliki cerita yang berbeda. Misalnya dari asal bahan baku pelepah jagung dan eceng gondok, yang kemudian dibentuk menjadi produk yang unik. "Produknya tidak dijual murah, tapi kami menjual dengan nilai tambah. Jadi kami menjual experience -nya," imbuhnya. Produk Siji pun berhasil ikut berbagai pameran furnitur di Eropa dan AS. Produk-produk ini telah diekspor ke Amerika Serikat, Belanda, Jerman, Belgia, Singapura, dan Hongkong. Saat ini, mayoritas eksor CV Siji Lifestyle, sekitar 60 persen, ditujukan ke pasar Amerika Serikat. Harga jualnya, berkisar antara 75 dolar AS hingga 110 dolar AS atau sekitar Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. "Kalau sampai toko di Eropa atau AS itu rata-rata sampai 500-800 dolar AS," jelas Achmad. Perusahaan ini dibantu oleh sekitar 70 karyawan yang dapat menghasilkan sekitar 300-400 produk per bulannya. Sebanyak 40 persen di antara karyawan adalah perempuan yang berasal dari masyarakat sekitar. Kemudian masalah mulai muncul saat pandemi. Karantina di rumah membuat banyak konsumen di luar negeri banyak mengeluarkan uang untuk mempercantik rumah mereka. + Akan tetapi, meski pesanan banyak, mereka terkendala dengan kelangkaan kontainer yang mengakibatkan masalah cash flow, di mana barang-barang yang diproduksi tidak dapat dikirimkan karena harga kontainer yang melambung tinggi. Di sinilah peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang kemudian memfasilitasi Siji Lifestyle dengan dana sebesar Rp 1,6 miliar melalui Coaching Program for New Exporter (CPNE) yang berlangsung selama satu tahun. " Alhamdulillah kami bisa mendukung Pak Ahmad dengan PKE UMKM sekitar Rp 1,6 miliar, yang sampai saat ini lancar. Mudah mudahan ke depan kita juga komunikasi terus, bisnis lancar dan meningkat, sehingga LPEI bisa mendukung lebih besar lagi. Selain itu, kita juga support dengan pameran dan lain-lain," ujar Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta Irwan Prasetiyawan. Saat ini Siji Lifestyle telah berhasil mendapatkan omzet sekitar Rp 10 miliar pada 2023. Jumlah ini naik sekitar 25 persen dari target mereka. "Tahun depan kami akan mengintensifkan hubungan dengan existing buyer. Tim marketing lihat mereka lagi butuh apa, potensi desain mana yang bagus akan kami garap," kata Ahmad. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/rejogja.republika.co.id_berita_sh4duk291_anggota-komisi-i-dpr-gangguan-microsoft-harus-jadi-pelajaran-penting.md b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_sh4duk291_anggota-komisi-i-dpr-gangguan-microsoft-harus-jadi-pelajaran-penting.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7373ebce0855ebd2866151946ac8a3a975b42d25 --- /dev/null +++ b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_sh4duk291_anggota-komisi-i-dpr-gangguan-microsoft-harus-jadi-pelajaran-penting.md @@ -0,0 +1,104 @@ +--- +url: https://rejogja.republika.co.id/berita/sh4duk291/anggota-komisi-i-dpr-gangguan-microsoft-harus-jadi-pelajaran-penting +title: "Anggota Komisi I DPR- Gangguan Microsoft Harus Jadi Pelajaran Penting | Republika Online" +domain: rejogja.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:55 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Anggota Komisi I DPR: Gangguan Microsoft Harus Jadi Pelajaran Penting | Republika Online + +Sukamta juga menekankan pelajaran dari bobolnya PDNS 2 sebulan yang lalu. REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Beberapa hari lalu Microsoft mengalami gangguan setelah pembaruan software oleh CrowdStrike yang berdampak pada penggunaan Microsoft di beberapa negara, seperti di bandara, rumah sakit, dan sebagainya. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan, insiden gangguan Microsoft yang berdampak terhadap layanan di bandara, rumah sakit dan berbagai layanan publik yang menggunakan Microsoft, perlu dijadikan pelajaran penting. "Bahwa kita harus memiliki kemandirian dalam hal teknologi sekaligus memperkuat infrastruktur digital dan keamanan-ketahanan sibernya. Cina tidak menggunakan Microsoft, sehingga tidak terdampak apa-apa atas insiden ini," kata Sukamtare dalam siaran pers, Selasa (24/6/2024). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menganalisis, jika kasus Microsoft ini by accident bisa terjadi, yang menimbulkan persoalan dan chaos di berbagai instansi di berbagai negara, maka di masa depan bisa jadi insiden seperti ini dilakukan dengan sengaja apapun motifnya. Dan itu bisa membuat negara terancam lumpuh. Saat kondisi seperti itu terjadi, kekacauan sosial bisa timbul. Bahkan saat suatu negara terlibat konflik, setelah sibernya lumpuh, serangan militer bisa terjadi. "Negara yang melakukan digitalisasi seperti Indonesia, meskipun belum sepenuhnya, harus waspada dan melakukan antisipasi hal ini sejak dini, baik ketika merancang suatu sistem IT baru atau dari sistem yang existing saat ini. Apalagi jika suatu negara full digital yang hampir semua lini kehidupan digerakkan dengan sistem komputer, layanan air bersih, listrik, transportasi, rumah sakit, perbankan, dan seterusnya. Di situlah pentingnya kedaulatan san kemandirian digital di negeri kita," ujarnya. Sukamta juga menekankan pelajaran dari bobolnya PDNS 2 sebulan yang lalu. "saat ini kita masih salam situasi terkejut atas serangan terhadap PDNS 2. Banyak kementerian lembaga terkena dampaknya. Yang baru baru saja terekspos adalah ratusan data KemenPUPR dinyatakan hilang. Sayangnya hingga kini pemerintah belum menyampaikan ke publik secara resmi kondisi data-data yang terdampak insiden PDNS 2. Pemerintah hutang besar penjelasan dan penangan kepada bangsa dan negeri ini," katanya. Ask me! Anggota Komisi I DPR: Gangguan Microsoft Harus Jadi Pelajaran Penting Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Beberapa hari lalu Microsoft mengalami gangguan setelah pembaruan software oleh CrowdStrike yang berdampak pada penggunaan Microsoft di beberapa negara, seperti di bandara, rumah sakit, dan sebagainya. Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, menyatakan, insiden gangguan Microsoft yang berdampak terhadap layanan di bandara, rumah sakit dan berbagai layanan publik yang menggunakan Microsoft, perlu dijadikan pelajaran penting. + + + + + "Bahwa kita harus memiliki kemandirian dalam hal teknologi sekaligus memperkuat infrastruktur digital dan keamanan-ketahanan sibernya. Cina tidak menggunakan Microsoft, sehingga tidak terdampak apa-apa atas insiden ini," kata Sukamtare dalam siaran pers, Selasa (24/6/2024). + + + + Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menganalisis, jika kasus Microsoft ini by accident bisa terjadi, yang menimbulkan persoalan dan chaos di berbagai instansi di berbagai negara, maka di masa depan bisa jadi insiden seperti ini dilakukan dengan sengaja apapun motifnya. Dan itu bisa membuat negara terancam lumpuh. Saat kondisi seperti itu terjadi, kekacauan sosial bisa timbul. Bahkan saat suatu negara terlibat konflik, setelah sibernya lumpuh, serangan militer bisa terjadi. + "Negara yang melakukan digitalisasi seperti Indonesia, meskipun belum sepenuhnya, harus waspada dan melakukan antisipasi hal ini sejak dini, baik ketika merancang suatu sistem IT baru atau dari sistem yang existing saat ini. Apalagi jika suatu negara full digital yang hampir semua lini kehidupan digerakkan dengan sistem komputer, layanan air bersih, listrik, transportasi, rumah sakit, perbankan, dan seterusnya. Di situlah pentingnya kedaulatan san kemandirian digital di negeri kita," ujarnya. + + + + Sukamta juga menekankan pelajaran dari bobolnya PDNS 2 sebulan yang lalu. "saat ini kita masih salam situasi terkejut atas serangan terhadap PDNS 2. Banyak kementerian lembaga terkena dampaknya. Yang baru baru saja terekspos adalah ratusan data KemenPUPR dinyatakan hilang. Sayangnya hingga kini pemerintah belum menyampaikan ke publik secara resmi kondisi data-data yang terdampak insiden PDNS 2. Pemerintah hutang besar penjelasan dan penangan kepada bangsa dan negeri ini," katanya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/rejogja.republika.co.id_berita_svf55w282_kesaksian-korban-tanah-bergerak-di-brebes-dengar-bunyi-retakan-dan-patahan-bangunan.md b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_svf55w282_kesaksian-korban-tanah-bergerak-di-brebes-dengar-bunyi-retakan-dan-patahan-bangunan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..252745da2abbdb7f94953512adea80346a39e24a --- /dev/null +++ b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_svf55w282_kesaksian-korban-tanah-bergerak-di-brebes-dengar-bunyi-retakan-dan-patahan-bangunan.md @@ -0,0 +1,100 @@ +--- +url: https://rejogja.republika.co.id/berita/svf55w282/kesaksian-korban-tanah-bergerak-di-brebes-dengar-bunyi-retakan-dan-patahan-bangunan +title: "Kesaksian Korban Tanah Bergerak di Brebes- Dengar Bunyi Retakan dan Patahan Bangunan | Republika Online" +domain: rejogja.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:27:53 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Kesaksian Korban Tanah Bergerak di Brebes: Dengar Bunyi Retakan dan Patahan Bangunan | Republika Online + +Sebanyak 416 warga diungsikan. REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sebanyak 416 warga di lima dukuh di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Brebes, dievakuasi akibat bencana tanah bergerak. Evakuasi dilakukan karena jumlah dukuh terdampak mengalami penambahan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bergas Catursasi Penanggungan mengungkapkan, bencana tanah bergerak di Desa Mendala mulai terjadi pada 17 April 2025 dini hari. Pergerakan tanah terjadi secara bertahap. Kala itu warga di lokasi terdampak telah merasakan bunyi derak dan patahan pada konstruksi bangunan rumah mereka. "Masyarakat itu sudah mengetahui kalau terjadi retakan. Cuma kan mereka tidak bisa berbuat banyak karena retakannya cukup luas," kata Bergas kepada Republika, Kamis (24/4/2025). Karena tanah terus mengalami pergerakan, warga akhirnya berinisiatif mengevakuasi diri. Mereka juga menjalin koordinasi dengan otoritas-otoritas terkait. "Makanya kan langsung tenda berdiri. Lokasi buat evakuasi disiapkan," ungkap Bergas. Bergas mengatakan kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak menjadi yang pertama dievakuasi. Evakuasi selanjutnya adalah barang-barang berharga milik warga. Proses evakuasi dibantu para relawan, termasuk personel TNI-Polri. "Total pengungsi ada 416 jiwa. Itu tersebar di beberapa titik," ujar Bergas seraya menambahkan terdapat sekitar 211 warga yang mengungsi ke rumah kerabat mereka. Menurut Bergas, bencana tanah bergerak di Desa Mendala awalnya hanya berdampak pada empat dukuh, yakni Dukuh Krajan, Karanganyar, Babakan, dan Cupang Bungur. "Ini baru saja dapat informasi ada Dukuh Ares yang terdampak lagi," ucapnya. Awalnya rumah yang terdampak tanah bergerak juga hanya puluhan. Kini jumlahnya telah melampaui 100 rumah. Bergas menjelaskan, bencana tanah bergerak di Desa Mendala terjadi akibat akumulasi serapan air pada tanah selama musim hujan lalu. Apalagi permukiman warga berada di lereng. "Pemicunya tetap hujan ya. Karena daerah itu adalah daerah dengan kontur tanah dengan kemiringan tertentu, berarti punya potensi terjadi longsor atau tanah bergerak," kata Bergas. Bergas menambahkan Dukuh Kerajan merupakan yang paling parah terdampak. "Karena kemiringan (tanah) sampai 60 derajat," ujarnya. Dia mengungkapkan, bantuan untuk warga terdampak terus didistribusikan, baik oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi. "Kita dari provinsi sudah ada dukungan logistik dari Dinsos, Ketahanan Pangan, BPBD, termasuk CSR-CSR dan banmas-banmas itu sudah ada ke mereka tentunya," kata Bergas. Ask me! Kesaksian Korban Tanah Bergerak di Brebes: Dengar Bunyi Retakan dan Patahan Bangunan Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Sebanyak 416 warga di lima dukuh di Desa Mendala, Kecamatan Sirampog, Brebes, dievakuasi akibat bencana tanah bergerak. Evakuasi dilakukan karena jumlah dukuh terdampak mengalami penambahan. + + + + Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bergas Catursasi Penanggungan mengungkapkan, bencana tanah bergerak di Desa Mendala mulai terjadi pada 17 April 2025 dini hari. Pergerakan tanah terjadi secara bertahap. + + + Kala itu warga di lokasi terdampak telah merasakan bunyi derak dan patahan pada konstruksi bangunan rumah mereka. "Masyarakat itu sudah mengetahui kalau terjadi retakan. Cuma kan mereka tidak bisa berbuat banyak karena retakannya cukup luas," kata Bergas kepada Republika, Kamis (24/4/2025). Karena tanah terus mengalami pergerakan, warga akhirnya berinisiatif mengevakuasi diri. Mereka juga menjalin koordinasi dengan otoritas-otoritas terkait. "Makanya kan langsung tenda berdiri. Lokasi buat evakuasi disiapkan," ungkap Bergas. + + + Bergas mengatakan kelompok rentan seperti lansia dan anak-anak menjadi yang pertama dievakuasi. Evakuasi selanjutnya adalah barang-barang berharga milik warga. Proses evakuasi dibantu para relawan, termasuk personel TNI-Polri. "Total pengungsi ada 416 jiwa. Itu tersebar di beberapa titik," ujar Bergas seraya menambahkan terdapat sekitar 211 warga yang mengungsi ke rumah kerabat mereka. Menurut Bergas, bencana tanah bergerak di Desa Mendala awalnya hanya berdampak pada empat dukuh, yakni Dukuh Krajan, Karanganyar, Babakan, dan Cupang Bungur. "Ini baru saja dapat informasi ada Dukuh Ares yang terdampak lagi," ucapnya. Awalnya rumah yang terdampak tanah bergerak juga hanya puluhan. Kini jumlahnya telah melampaui 100 rumah. Bergas menjelaskan, bencana tanah bergerak di Desa Mendala terjadi akibat akumulasi serapan air pada tanah selama musim hujan lalu. Apalagi permukiman warga berada di lereng. "Pemicunya tetap hujan ya. Karena daerah itu adalah daerah dengan kontur tanah dengan kemiringan tertentu, berarti punya potensi terjadi longsor atau tanah bergerak," kata Bergas. Bergas menambahkan Dukuh Kerajan merupakan yang paling parah terdampak. "Karena kemiringan (tanah) sampai 60 derajat," ujarnya. Dia mengungkapkan, bantuan untuk warga terdampak terus didistribusikan, baik oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi. "Kita dari provinsi sudah ada dukungan logistik dari Dinsos, Ketahanan Pangan, BPBD, termasuk CSR-CSR dan banmas-banmas itu sudah ada ke mereka tentunya," kata Bergas. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/rejogja.republika.co.id_berita_t9ndag291_pakar-gizi-mbg-dan-pendidikan-saling-menguatkan-fondasi-bangun-sdm-unggul.md b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_t9ndag291_pakar-gizi-mbg-dan-pendidikan-saling-menguatkan-fondasi-bangun-sdm-unggul.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..046bc782379c4fd3900661f8b9bfe2d1569005e0 --- /dev/null +++ b/raw/rejogja.republika.co.id_berita_t9ndag291_pakar-gizi-mbg-dan-pendidikan-saling-menguatkan-fondasi-bangun-sdm-unggul.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://rejogja.republika.co.id/berita/t9ndag291/pakar-gizi-mbg-dan-pendidikan-saling-menguatkan-fondasi-bangun-sdm-unggul +title: "Pakar Gizi- MBG dan Pendidikan Saling Menguatkan, Fondasi Bangun SDM Unggul | Republika Online" +domain: rejogja.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:20:11 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Pakar Gizi: MBG dan Pendidikan Saling Menguatkan, Fondasi Bangun SDM Unggul | Republika Online + +Pemenuhan gizi yang optimal berperan besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pendidikan nasional dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Intervensi gizi sejak dini, khususnya pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, hingga anak usia sekolah dan remaja, dipandang sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kapasitas belajar dan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Leni Sri Rahayu MPH, mengatakan salah satu tujuan utama MBG adalah menyediakan makanan bergizi gratis sesuai kebutuhan kelompok sasaran, khususnya kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui), anak usia sekolah, dan remaja. “Program ini menyediakan satu kali makan utama, baik pagi maupun siang, dengan harapan dapat meningkatkan akses penerima manfaat terhadap makanan bergizi yang layak,” kata Leni di Jakarta, Kamis (29/1/2026). Menurutnya, jika pelaksanaan MBG mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan, maka program tersebut berpotensi signifikan meningkatkan status gizi masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) berkelanjutan untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai target. Menurutnya, dengan jumlah SPPG yang terus bertambah perlu dipersiapakn evaluasi pelaksanaan agar Program MBG sesuai dengan tujuan seperti standar gizi, waktu distribusi. Sejauh ini pengawasan tata kelola MBG harus terus diperkuat dengan berbagai dinamika yang terjadi. Itu penting karena dengan alokasi anggaran yang besar, harus ada indikator keberhasilan sampai program MBG bisa berjalan dengan baik. Leni menjelaskan pemenuhan gizi yang optimal berperan besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, serta dalam meningkatkan konsentrasi dan kapasitas belajar. Anak dengan status gizi baik memiliki kesiapan fisik dan kognitif yang lebih optimal untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. “Jika dilihat dari tujuan dan dampaknya, program MBG tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan, justru saling memperkuat. Keduanya bertujuan mengoptimalkan kapasitas individu agar mampu belajar secara optimal dan hidup mandiri di masa depan,” ujar pengurus DPD PERGIZI PANGAN Jakarta tersebut. Ia menyoroti pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode ini disebut sebagai masa emas perkembangan otak, di mana gizi berperan dalam pembentukan struktur dan fungsi otak, termasuk perkembangan sel saraf dan koneksi antarneuron. “Kekurangan gizi pada 1.000 HPK berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah,” jelasnya. Berbagai penelitian, lanjut Leni, menunjukkan anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki konsentrasi belajar yang rendah dan prestasi akademik yang tidak optimal. Leni juga mengingatkan bahwa gizi buruk dan stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang dan infeksi berulang, terutama pada periode awal kehidupan. Kondisi ini sangat krusial jika terjadi pada dua tahun pertama kehidupan, yang merupakan fase penting pertumbuhan otak. “Gangguan gizi pada masa ini dapat menimbulkan hambatan perkembangan otak yang bersifat permanen. Dampaknya bukan hanya kesehatan, tetapi juga kemampuan kognitif dan kemampuan belajar anak,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pencegahan stunting jauh lebih penting dibandingkan upaya kuratif, karena dampak jangka panjangnya sulit diperbaiki. Leni mengutip laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan anak dengan stunting memiliki skor IQ sekitar 11 poin lebih rendah dibandingkan anak dengan status gizi normal. Kondisi ini berimplikasi langsung pada prestasi belajar, kesiapan sekolah, dan kualitas hasil pendidikan. “Jika masalah gizi buruk dan stunting tidak ditangani secara serius, ini bisa mengganggu sistem pendidikan nasional karena kemampuan belajar peserta didik menjadi lebih rendah, sehingga menghambat peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan,” katanya. Menurut Leni, pemenuhan gizi yang kuat memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, gizi meningkatkan daya tahan tubuh, konsentrasi, dan kesiapan belajar. Namun, dampak paling fundamental terletak pada pembentukan kualitas SDM secara berkelanjutan. “Anak dengan status gizi baik memiliki kapasitas kognitif dan potensi belajar lebih tinggi, sehingga mampu mengikuti pembelajaran secara efektif dan mencapai prestasi yang lebih baik. Ini menjadi salah satu determinan utama dalam pembentukan SDM berkualitas,” jelasnya. Ia menambahkan SDM dengan prestasi belajar baik memiliki peluang lebih besar untuk mandiri, mengembangkan keterampilan, serta beradaptasi dan bersaing di dunia kerja dan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan gizi harus dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang bagi daya saing individu dan bangsa. Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, Leni menilai kemudahan pengangkatan karyawan MBG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dipertimbangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka dalam mendukung keberlangsungan program. Namun, ia menekankan kebijakan tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel tetap terjaga. “Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG sebagai PPPK perlu mengikuti regulasi yang ada, sehingga akuntabilitas tetap terjaga,” katanya. Meski demikian, Leni menegaskan peningkatan kualitas SDM tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi gizi. Penguatan sektor pendidikan harus berjalan beriringan dengan program gizi. Ia menekankan sinergi antara intervensi gizi dan penguatan sistem pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing global. Ask me! Pakar Gizi: MBG dan Pendidikan Saling Menguatkan, Fondasi Bangun SDM Unggul Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung tujuan pendidikan nasional dan pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Intervensi gizi sejak dini, khususnya pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, hingga anak usia sekolah dan remaja, dipandang sebagai fondasi penting dalam meningkatkan kapasitas belajar dan kualitas hidup masyarakat di masa depan. + + + + + Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Leni Sri Rahayu MPH, mengatakan salah satu tujuan utama MBG adalah menyediakan makanan bergizi gratis sesuai kebutuhan kelompok sasaran, khususnya kelompok 3B (balita, ibu hamil, dan ibu menyusui), anak usia sekolah, dan remaja. + + + + “Program ini menyediakan satu kali makan utama, baik pagi maupun siang, dengan harapan dapat meningkatkan akses penerima manfaat terhadap makanan bergizi yang layak,” kata Leni di Jakarta, Kamis (29/1/2026). + Menurutnya, jika pelaksanaan MBG mengikuti standar gizi yang telah ditetapkan, maka program tersebut berpotensi signifikan meningkatkan status gizi masyarakat. Namun, ia menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) berkelanjutan untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai target. + + + + Menurutnya, dengan jumlah SPPG yang terus bertambah perlu dipersiapakn evaluasi pelaksanaan agar Program MBG sesuai dengan tujuan seperti standar gizi, waktu distribusi. Sejauh ini pengawasan tata kelola MBG harus terus diperkuat dengan berbagai dinamika yang terjadi. Itu penting karena dengan alokasi anggaran yang besar, harus ada indikator keberhasilan sampai program MBG bisa berjalan dengan baik. + Leni menjelaskan pemenuhan gizi yang optimal berperan besar dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, serta dalam meningkatkan konsentrasi dan kapasitas belajar. Anak dengan status gizi baik memiliki kesiapan fisik dan kognitif yang lebih optimal untuk mengikuti proses pembelajaran di sekolah. + “Jika dilihat dari tujuan dan dampaknya, program MBG tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan, justru saling memperkuat. Keduanya bertujuan mengoptimalkan kapasitas individu agar mampu belajar secara optimal dan hidup mandiri di masa depan,” ujar pengurus DPD PERGIZI PANGAN Jakarta tersebut. + Ia menyoroti pentingnya pemenuhan gizi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Periode ini disebut sebagai masa emas perkembangan otak, di mana gizi berperan dalam pembentukan struktur dan fungsi otak, termasuk perkembangan sel saraf dan koneksi antarneuron. “Kekurangan gizi pada 1.000 HPK berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif dan perkembangan motorik saat anak memasuki usia sekolah,” jelasnya. + Berbagai penelitian, lanjut Leni, menunjukkan anak yang mengalami kekurangan gizi cenderung memiliki konsentrasi belajar yang rendah dan prestasi akademik yang tidak optimal. + Leni juga mengingatkan bahwa gizi buruk dan stunting merupakan masalah gizi kronis yang terjadi akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang dan infeksi berulang, terutama pada periode awal kehidupan. Kondisi ini sangat krusial jika terjadi pada dua tahun pertama kehidupan, yang merupakan fase penting pertumbuhan otak. + “Gangguan gizi pada masa ini dapat menimbulkan hambatan perkembangan otak yang bersifat permanen. Dampaknya bukan hanya kesehatan, tetapi juga kemampuan kognitif dan kemampuan belajar anak,” ujarnya. + Ia menekankan bahwa pencegahan stunting jauh lebih penting dibandingkan upaya kuratif, karena dampak jangka panjangnya sulit diperbaiki. + Leni mengutip laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyebutkan anak dengan stunting memiliki skor IQ sekitar 11 poin lebih rendah dibandingkan anak dengan status gizi normal. Kondisi ini berimplikasi langsung pada prestasi belajar, kesiapan sekolah, dan kualitas hasil pendidikan. + “Jika masalah gizi buruk dan stunting tidak ditangani secara serius, ini bisa mengganggu sistem pendidikan nasional karena kemampuan belajar peserta didik menjadi lebih rendah, sehingga menghambat peningkatan kualitas SDM secara keseluruhan,” katanya. + Menurut Leni, pemenuhan gizi yang kuat memberikan dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, gizi meningkatkan daya tahan tubuh, konsentrasi, dan kesiapan belajar. Namun, dampak paling fundamental terletak pada pembentukan kualitas SDM secara berkelanjutan. + “Anak dengan status gizi baik memiliki kapasitas kognitif dan potensi belajar lebih tinggi, sehingga mampu mengikuti pembelajaran secara efektif dan mencapai prestasi yang lebih baik. Ini menjadi salah satu determinan utama dalam pembentukan SDM berkualitas,” jelasnya. + Ia menambahkan SDM dengan prestasi belajar baik memiliki peluang lebih besar untuk mandiri, mengembangkan keterampilan, serta beradaptasi dan bersaing di dunia kerja dan masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan gizi harus dipandang sebagai investasi strategis jangka panjang bagi daya saing individu dan bangsa. + Dalam konteks kebijakan ketenagakerjaan, Leni menilai kemudahan pengangkatan karyawan MBG sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dipertimbangkan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi mereka dalam mendukung keberlangsungan program. + Namun, ia menekankan kebijakan tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku agar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel tetap terjaga. + “Kebijakan pengangkatan karyawan SPPG sebagai PPPK perlu mengikuti regulasi yang ada, sehingga akuntabilitas tetap terjaga,” katanya. + Meski demikian, Leni menegaskan peningkatan kualitas SDM tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi gizi. Penguatan sektor pendidikan harus berjalan beriringan dengan program gizi. + Ia menekankan sinergi antara intervensi gizi dan penguatan sistem pendidikan menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan SDM Indonesia yang unggul dan berdaya saing global. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/repository.dinamika.ac.id_id_eprint_3872_1_16410100094-2020-UNIVERSITAS-DINAMIKA.pdf.md b/raw/repository.dinamika.ac.id_id_eprint_3872_1_16410100094-2020-UNIVERSITAS-DINAMIKA.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..58b9035340a42499eb64ce1eb1968c2fd59ec9ff --- /dev/null +++ b/raw/repository.dinamika.ac.id_id_eprint_3872_1_16410100094-2020-UNIVERSITAS-DINAMIKA.pdf.md @@ -0,0 +1,2706 @@ +--- +url: https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/3872/1/16410100094-2020-UNIVERSITAS-DINAMIKA.pdf +title: "16410100094-2020-UNIVERSITAS-DINAMIKA.pdf" +domain: repository.dinamika.ac.id +crawl_date: 2026-03-06 15:36:47 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 16410100094-2020-UNIVERSITAS-DINAMIKA.pdf + +RANCANG BANGUN APLIKASI E-BANSOS BERBASIS WEB PADA PT +BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK. +KERJA PRAKTIK +Program Studi +S1 Sistem Informasi +Oleh : +EDVAN PERDANA SANDJAYA +16410100094 +FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA +UNIVERSITAS DINAMIKA +2020 RANCANG BANGUN APLIKASI E-BANSOS BERBASIS WEB PADA PT +BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK. +Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan +Program Sarjana Komputer +Disusun Oleh : +Nama : EDVAN PERDANA SANDJAYA +NIM : 16410100094 +Program : S1 (Strata Satu) +Jurusan : Sistem Informasi +FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA +UNIVERSITAS DINAMIKA “Don’t be the best, but do the best” +Janganlah menjadi yang terbaik, tetapi lakukanlah apa yang terbaik bagimu ABSTRAK +PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah sebuah perusahaan +milik daerah yang diberi wewenang untuk ikut serta mendorong pertumbuhan +potensi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor-sektor usaha kredit kecil dan +menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Saat ini PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. memiliki program kerja bantuan sosial +dengan berbagai dinas pemerintah. Program kerja ini belum menggunakan sistem +aplikasi untuk pencatatannya. Hal ini menyebabkan beberapa pencatatan data dan +proses transaksi tidak akurat, efisien dan efektif. +Dari permasalahan di atas, maka solusi yang dibuat yaitu sebuah aplikasi E- +Bansos berbasis web yang dapat membantu pencatatan data hingga proses transaksi +serta pembuatan laporan bantuan sosial secara lebih akurat, efisien dan efektif. +Dengan adanya aplikasi ini, maka proses penyaluran bantuan sosial diawasi sistem +sehingga semua proses bantuan sosial dapat terlaksana dengan baik ke tangan +penerima bantuan sendiri atau tidak salah sasaran. +Dalam laporan ini, dibuatlah dokumen dari Rancang Bangun Aplikasi E- +Bansos Berbasis Web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Aplikasi ini akan digunakan untuk membantu proses bantuan sosial di Jawa Timur +melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Kata Kunci: Aplikasi, web, E-Bansos, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur +Tbk. +vi KATA PENGANTAR +Dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala +anugerah dan rahmat-Nya, telah mengijinkan penulis menyelesaikan aktifitas Kerja +Praktik (KP) dan menyusun sebuah Laporan KP dengan judul “Rancang Bangun +Aplikasi E-Bansos Berbasis Web Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur +Tbk.”. Laporan Kerja Praktik ini disusun dalam rangka penulisan dokumen laporan +untuk menempuh mata kuliah Kerja Praktik pada Program Studi S1 Sistem +Informasi Institut Bisnis dan Informatika Universitas Dinamika. +Penyelesaian dokumen ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang +telah memberikan banyak masukan, nasehat, kritik, saran, serta dukungan moril +kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada: +1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu melingkupi dan memberi rahmat-Nya +yang Esa, serta hikmat dan kebijaksanaan-Nya yang menyertai penulis. +2. Kedua orang tua, dan segenap keluarga yang selalu mendukung secara +moral maupun materi yang tidak terhingga jumlahnya. +3. Erwin Sutomo, S.Kom., M.Eng. selaku dosen S1 Sistem Informasi, Institut +Bisnis dan Informatika Universitas Dinamika yang telah membimbing +penulis dalam penulisan laporan kerja praktik ini. +4. Silveter Rollando Fuah selaku mentor kerja praktik dan semua pegawai +yang ada di Divisi Teknologi Informasi di PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +5. Prof. Dr. Budi Jatmiko, M.Pd selaku rektor Universitas Dinamika. +vii 6. Dr. Anjik Sukmaaji, S.Kom., M.Eng selaku ketua Program Studi S1 Sistem +Informasi, Universitas Dinamika. +7. Afif Baharuddin, selaku rekan terbaik di Universitas Dinamika yang juga +menjadi rekan satu tim dalam kerja praktik di PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. +8. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen ini. +Penulis menyadari bahwa Laporan KP ini masih jauh dari kesempurnaan, +oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan. Semoga semua +hasil pemikiran yang tertuang dalam Laporan KP ini dapat bermanfaat bagi penulis +pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. +Surabaya, 15 Agustus 2019 +Penulis +viii DAFTAR ISI +Halaman +ABSTRAK ............................................................................................................. vi +KATA PENGANTAR .......................................................................................... vii +DAFTAR ISI .......................................................................................................... ix +DAFTAR TABEL ................................................................................................ xiii +DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ xv +DAFTAR LAMPIRAN ...................................................................................... xviii +BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 +1.1 Latar Belakang.......................................................................................... 1 +1.2 Rumusan Masalah .................................................................................... 2 +1.3 Batasan Masalah ....................................................................................... 2 +1.4 Tujuan ....................................................................................................... 3 +1.5 Manfaat ..................................................................................................... 3 +1.6 Sistematika Penulisan ............................................................................... 3 +BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN ................................................... 6 +2.1 Sejarah Perusahaan ................................................................................... 6 +2.2 Lokasi Perusahaan .................................................................................... 8 +2.3 Visi dan Misi Perusahaan ......................................................................... 9 +2.4 Struktur Organisasi ................................................................................. 10 +BAB III LANDASAN TEORI .............................................................................. 11 +ix 3.1 E-Bansos ................................................................................................. 11 +3.1.1 E-Bansos Non Tunai ....................................................................... 11 +3.1.2 Manfaat E-Bansos ........................................................................... 12 +3.2 Metode Penulisan Laporan ..................................................................... 12 +3.3 System Development Life Cycle (SDLC) Waterfall ................................ 13 +3.4 Entity Relationship Diagram (ERD) ...................................................... 15 +3.5 System Flowchart ................................................................................... 16 +3.6 Business Process Modeling Notation (BPMN) ...................................... 18 +BAB IV DEKSRIPSI PEKERJAAN .................................................................... 24 +4.1 Observasi ................................................................................................ 24 +4.2 Wawancara ............................................................................................. 24 +4.3.1 Identifikasi Permasalahan ............................................................... 28 +4.3.2 Identifikasi Pengguna ...................................................................... 30 +4.3.3 Identifikasi Data .............................................................................. 30 +4.4 Identifikasi Kebutuhan Fungsional ........................................................ 31 +4.5 Analisis Kebutuhan Pengguna ................................................................ 32 +4.6 Analisis Kebutuhan Fungsional .............................................................. 34 +4.6.1 Fungsi Pengelolaan Data Master Kantor Cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. ....................................................... 35 +4.6.2 Fungsi Pengelolaan Data Master Kantor Pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. ....................................................... 37 +x 4.6.3 Fungsi Pengelolaan Data Master Dinas Pemberi Bantuan ............. 39 +4.6.4 Fungsi Pengelolaan Data Master Agen ........................................... 41 +4.6.5 Fungsi Pengelolaan Data Master Penerima Bantuan ...................... 42 +4.6.6 Fungsi Pengelolaan Data User Kantor Cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. ....................................................... 44 +4.6.7 Fungsi Pengelolaan Data User Kantor Pusat PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. ............................................................................... 46 +4.6.8 Fungsi Pengelolaan Data User Agen .............................................. 48 +4.6.9 Fungsi Pengelolaan Data QR Code Penerima Bantuan .................. 50 +4.6.10 Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Bantuan Sosial ....................... 51 +4.6.11 Fungsi Pengelolaan Data Reporting Bantuan Sosial ....................... 52 +4.6.12 Fungsi Pelengkapan Data Agen ...................................................... 52 +4.6.13 Fungsi Request Settlement .............................................................. 53 +4.6.14 Fungsi Settlement ............................................................................ 54 +4.7 Analisis Kebutuhan Non Fungsional ...................................................... 55 +4.8 Analisis Kebutuhan Sistem..................................................................... 56 +4.9 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak .................................................... 56 +4.10 Kebutuhan Perangkat Keras ............................................................... 56 +4.11 IPO Diagram ....................................................................................... 57 +4.12 Perancangan Sistem ............................................................................ 60 +4.12.1 System Flow .................................................................................... 60 +xi 4.12.2 Conceptual Data Model................................................................... 76 +4.12.3 Physical Data Model ....................................................................... 77 +4.12.4 Struktur Tabel.................................................................................. 78 +4.13 Desain User Interface ......................................................................... 82 +4.13.1 Halaman Login ................................................................................ 82 +4.13.2 Halaman Home Kantor Pusat .......................................................... 82 +4.13.3 Halaman Maintenance User Cabang .............................................. 83 +4.13.4 Halaman Maintenance Data Dinas .................................................. 85 +4.13.5 Halaman Maintenance Data User Agen ......................................... 88 +4.13.6 Halaman Maintenance Data Penerima Bantuan ............................. 91 +4.13.7 Halaman Upload Data Penerima Bantuan ...................................... 93 +4.13.8 Halaman Generate QR Code .......................................................... 94 +4.13.9 Halaman Data Reporting ................................................................. 96 +4.13.10 Halaman Settlement ......................................................................... 96 +BAB V PENUTUP ................................................................................................ 98 +5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 98 +5.2 Saran ....................................................................................................... 99 +DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 101 +LAMPIRAN ........................................................................................................ 102 +xii DAFTAR TABEL +Halaman +Tabel 2.1 Sejarah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. .............. 7 +Tabel 4.1 Hasil Wawancara Terkait E-Bansos ke Pihak PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. ....................................................................................... 25 +Tabel 4.2 Identifikasi Permasalahan ..................................................................... 29 +Tabel 4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Bagian kantor pusat PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. ....................................................................................... 32 +Tabel 4.4 Tugas dan Tanggung Jawab Bagian kantor cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. ............................................................... 33 +Tabel 4.5 Tugas dan Tanggung Jawab Agen ........................................................ 34 +Tabel 4.6 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master Kantor Cabang PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. ...................................................... 35 +Tabel 4.7 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master Kantor Pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. ............................................................... 37 +Tabel 4.8 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master dinas pemberi bantuan +............................................................................................................................... 39 +Tabel 4.9 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master Agen ....................... 41 +Tabel 4.10 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master Penerima Bantuan 42 +Tabel 4.11 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data User Kantor Cabang PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. ...................................................... 44 +Tabel 4.12 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data User Kantor Pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. ............................................................... 46 +Tabel 4.13 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data User Agen ......................... 48 +xiii Tabel 4.14 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data QR Code Penerima Bantuan +............................................................................................................................... 50 +Tabel 4.15 Kebutuhan Fungsional Transaksi Bantuan Sosial ............................... 51 +Tabel 4.16 Kebutuhan Fungsional Reporting Bantuan Sosial .............................. 52 +Tabel 4.17 Kebutuhan Fungsional Pelengkapan Data Agen ................................. 53 +Tabel 4.18 Kebutuhan Fungsional Request Settlement ......................................... 54 +Tabel 4.19 Kebutuhan Fungsional Settlement ....................................................... 54 +Tabel 4.20 Kebutuhan Non Fungsional E-Bansos ................................................ 55 +xiv DAFTAR GAMBAR +Halaman +Gambar 2.1 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Surabaya .............. 6 +Gambar 2.2 Lokasi Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur +Tbk. ......................................................................................................................... 8 +Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. ............................................................................................................ 10 +Gambar 3.1 Waterfall (Pressman, 2015 : 42) ........................................................ 13 +Gambar 3.2 Simbol Dokumen............................................................................... 17 +Gambar 3.3 Simbol Proses .................................................................................... 17 +Gambar 3.4 Simbol Manual Input ........................................................................ 17 +Gambar 3.5 Simbol Disk Storage.......................................................................... 17 +Gambar 3.6 Simbol Display .................................................................................. 18 +Gambar 3.7 Simbol Offline Connector ................................................................. 18 +Gambar 3.8 Simbol Database ............................................................................... 18 +Gambar 3.9 Simbol Events, Activities, dan Gateways (Hamidin & Maniah, 2017) +............................................................................................................................... 20 +Gambar 3.10 Simbol Sequence flows, Message flow, dan Association (Hamidin & +Maniah, 2017) ....................................................................................................... 21 +Gambar 3.11 Simbol Pool, dan Lane (Hamidin & Maniah, 2017) ....................... 22 +Gambar 3.12 Simbol Data object, Group dan Annotation (Hamidin & Maniah, +2017) ..................................................................................................................... 23 +Gambar 4.1 Diagram BPMN Proses Bisnis E-Bansos .......................................... 28 +xv Gambar 4.2 IPO E-Bansos pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +............................................................................................................................... 58 +Gambar 4.3 IPO E-Bansos pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +............................................................................................................................... 59 +Gambar 4.4 System Flow Maintenance Data User Cabang .................................. 61 +Gambar 4.5 System Flow Maintenance Cutoff ...................................................... 63 +Gambar 4.6 System Flow Maintenance Data Dinas .............................................. 64 +Gambar 4.7 System Flow Maintenance Data User Dinas ..................................... 67 +Gambar 4.8 System Flow Maintenance Data User Agen ...................................... 68 +Gambar 4.9 System Flow Maintenance Data Penerima Bantuan .......................... 70 +Gambar 4.10 System Flow Maintenance Upload Data Penerima Bantuan ........... 71 +Gambar 4.11 System Flow Generate QR Code Penerima Bantuan ...................... 74 +Gambar 4.12 System Flow Reporting.................................................................... 75 +Gambar 4.13 System Flow Settlement ................................................................... 76 +Gambar 4.14 Conceptual Data Model .................................................................. 77 +Gambar 4.15 Physical Data Model ....................................................................... 78 +Gambar 4.16 Halaman Login ................................................................................ 83 +Gambar 4.17 Halaman Home Kantor Pusat .......................................................... 83 +Gambar 4.18 Halaman Maintenance User Cabang............................................... 84 +Gambar 4.19 Halaman Registrasi User Cabang ................................................... 85 +Gambar 4.20 Halaman Ubah Data User Cabang .................................................. 86 +Gambar 4.21 Halaman Maintenance Data Dinas .................................................. 86 +Gambar 4.22 Halaman Registrasi Dinas ............................................................... 87 +Gambar 4.23 Halaman Ubah Data Dinas .............................................................. 88 +xvi Gambar 4.24 Halaman Maintenance Data User Agen .......................................... 89 +Gambar 4.25 Halaman Registrasi User Agen ....................................................... 90 +Gambar 4.26 Halaman Ubah Data User Agen ...................................................... 90 +Gambar 4.27 Halaman Maintenance Data Penerima Bantuan .............................. 91 +Gambar 4.28 Halaman Registrasi Penerima Bantuan ........................................... 92 +Gambar 4.29 Halaman Ubah Data Penerima Bantuan .......................................... 93 +Gambar 4.30 Halaman Upload Data Penerima Bantuan ...................................... 94 +Gambar 4.31 Halaman Generate QR Code .......................................................... 95 +Gambar 4.32 Halaman Generate Single QR Code ............................................... 95 +Gambar 4.33 Halaman Generate All QR Code ..................................................... 96 +Gambar 4.34 Halaman Data Reporting ................................................................. 97 +Gambar 4.35 Halaman Settlement ......................................................................... 97 +xvii DAFTAR LAMPIRAN +Halaman +Lampiran 1 Form KP-3 Surat Balasan ................................................................ 102 +Lampiran 2 Form KP-5 Acuan Kerja .................................................................. 103 +Lampiran 3 Form KP-5 Garis Besar Rencana Kerja Mingguan ......................... 104 +Lampiran 4 Form KP-6 Log Harian dan Catatan Perubahan Acuan Kerja ......... 105 +Lampiran 5 Form KP-7 Kehadiran Kerja Praktik ............................................... 106 +Lampiran 6 Kartu Bimbingan Kerja Praktik ....................................................... 107 +Lampiran 7 Biodata Penulis ................................................................................ 108 +xviii BAB I +PENDAHULUAN +1.1 Latar Belakang +PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. merupakan Bank +Pembangunan Daerah (BPD) yang beralamat lengkap di Jalan Basuki Rachmad +nomor 98 – 104, Surabaya, 60271, Jawa Timur, Indonesia. PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan +potensi ekonomi daerah melalui peran serta dalam mengembangkan sektor-sektor +usaha mikro dan menengah dalam memperoleh laba yang optimal. Kegiatan utama +dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yaitu menghimpun dan +menyalurkan dana serta menyediakan jasa-jasa perbankan lainnya antara lain +tabungan, kredit, deposito, dan lain sebagainya. +Pada tahun 2019, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. ditunjuk +sebagai bank mediasi yang bekerjasama dengan berbagai dinas pemerintah serta +agen dalam menyalurkan bantuan sosial non tunai kepada penerima bantuan. +Program ini masih dikerjakan secara manual oleh pihak dinas terkait dan agen +dalam menyalurkan bantuan sosialnya. Hal ini menimbulkan berbagai kendala +diantaranya yaitu sulitnya mengelola data dari ratusan ribu penerima bantuan di +Jawa Timur yang harus diintegrasikan dengan berbagai agen terkait di bawah +naungan tanggung jawab dinas setempat. Kendala berikutnya yaitu sulitnya +melakukan monitoring terhadap proses penyaluran bantuan sosial yang ada. +Bahkan, pihak dinas sulit untuk mengetahui pihak penerima bantuan yang tidak +pernah / jarang memanfaatkan program bantuan sosial tersebut. +1 2 +Berdasarkan permasalahan yang timbul di atas, maka solusi yang dibuat yaitu +rancang bangun sebuah aplikasi E-Bansos berbasis web yang dapat dengan mudah +dan cepat melakukan pengelolaan data dinas, data agen, serta data penerima +bantuan. Dan juga permasalahan kedua dapat diselesaikan dengan adanya fitur real +time reporting yang nantinya dapat digunakan untuk monitoring transaksi +penyaluran bantuan sosial yang sedang terjadi. Oleh karena itu, penulis merancang +dan membangun sebuah aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang diberi nama Jatim Berbagi sebagai +katalisator mediasi dari proses bisnis bantuan sosial tersebut. +1.2 Rumusan Masalah +Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah yaitu +bagaimana merancang dan membangun aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +1.3 Batasan Masalah +Batasan masalah dari perancangan dan pembuatan aplikasi E-Bansos +berbasis web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah sebagai +berikut: +1. Aplikasi yang dibuat meliputi proses pengelolaan data user bank, data user +agen, data dinas, data penerima bantuan. +2. Aplikasi yang dibuat juga menangani proses pembuatan laporan dan +pembuatan settlement untuk pencairan dana ke rekening agen. 3 +1.4 Tujuan +Tujuan dari pembuatan aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yaitu memudahkan proses pengelolaan data +dari beberapa pihak yang terkait dalam proses bisnis E-Bansos pada PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. hingga pelaporan kepada pihak dinas +melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +1.5 Manfaat +Adapun manfaat dari pembuatan aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah sebagai berikut: +1. Manfaat bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yaitu +memudahkan proses pengelolaan data dinas, data user bank, data user agen, +serta data penerima bantuan. +2. Manfaat bagi Universitas Dinamika yaitu membangun kerjasama dan relasi +dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +3. Manfaat bagi penulis yaitu memberikan tambahan pengalaman yang tidak +didapat selama masa perkuliahan di Universitas Dinamika, serta wawasan +dunia pekerjaan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +1.6 Sistematika Penulisan +Sebagai sarana untuk memudahkan dalam memahami isi dari laporan kerja +praktik ini, maka sistematika dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah sebagai +berikut: 4 +BAB I : PENDAHULUAN +Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, serta rumusan +masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai, manfaat dari aplikasi +E-Bansos berbasis web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. bagi user dan pengembang. +BAB II: GAMBARAN UMUM INSTANSI +Bab ini membahas mengenai gambaran secara umum dari PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dari sejarah perusahaan, visi +dan misi perusahaan, struktur organisasi, serta tugas pokok dan +fungsi dari masing-masing bagian yang bersangkutan. +BAB III: LANDASAN TEORI +Bab ini membahas mengenai teori yang digunakan oleh penulis +untuk mendukung pembuatan dari aplikasi E-Bansos berbasis web +pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang meliputi +konsep dasar E-Bansos, PHP, HTML, serta teori-teori lain yang +mendukung pemodelan dari pengembangan aplikasi E-Bansos ini. +BAB IV: DESKRIPSI PEKERJAAN +Bab ini membahas mengenai perancangan dari sistem yang +dikerjakan saat kerja praktik berlangsung. Pembahasan ini terdiri +dari identifikasi permasalahan yang ada, analisis permasalahan, +analisis kebutuhan data dan fungsi, perancangan sistem, penulisan 5 +struktur database, serta desain interface dari aplikasi E-Bansos +berbasis web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +BAB V: PENUTUP +Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam +pengembangan aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada masa yang akan +mendatang. BAB II +GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN +2.1 Sejarah Perusahaan +PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. merupakan sebuah badan +usaha pemerintah daerah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan +serta memiliki peranan penting dalam membantu masyarakat kecil serta usaha kecil +dan menengah dalam proses perkembangannya. PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk memiliki tugas yaitu ikut mendorong pertumbuhan potensi +ekonomi daerah melalui peran sertanya dalam mengembangkan sektor-sektor usaha +kredit kecil dan menengah dalam rangka memperoleh laba yang optimal. Kegiatan +utama dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yaitu menghimpun dan +menyalurkan dana serta memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. didirikan dengan nama PT. Bank +Pembangunan Daerah Djawa Timur pada tanggal 17 Agustus 1961. +Gambar 2.1 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Surabaya +6 7 +Gambar 2.1, merupakan foto dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. Surabaya sejak tahun 1961. Di bawah ini dijelaskan mengenai sejarah +singkat dari perkembangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. sejak +didirikan. +Tabel 2.1 Sejarah dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Tahun Deksripsi Sejarah +1961 Tahun didirikannya PT Bank +Pembangunan Daerah Djawa Timur +dengan akta yang dibuat oleh Notaris +Anwar Mahajudin, No. 91 tanggal 17 +Agustus 1961. +1976 Perubahan nama dari PT Bank +Pembangunan Daerah Djawa Timur +menjadi Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur. +1990 Bank memperoleh ijin untuk +beroperasi sebagai Bank Devisa +berdasarkan Surat Keputusan Direksi +Bank Indonesia No. 23/28/KEP/DIR +tanggal 2 Agustus 1990. +1999 Perubahan bentuk hukum PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur dari +Perusahaan Daerah menjadi Perseroan +Terbatas yang ditandai dengan akta No. +1 tanggal 1 Mei 1999 yang dibuat oleh +Notaris R. Sonny Hidayat Julistyo, +S.H. dan disahkan oleh Menteri +Kehakiman Republik Indonesia dengan +Surat Keputusan No. +C2.8227.HT.01.01.TH.99 tanggal 5 +Mei 1999 serta diumumkan dalam +Lembaran Berita Negara Republik +Indonesia pada tanggal 25 Mei 1999 +No. 42, Tambahan Berita Negara +Republik Indonesia No. 3008/1999. +2012 Perubahan anggaran dasar perseroan +berdasarkan akta pernyataaan +keputusan Rapat Umum Luar Biasa 8 +Perseroan Terbatas No. 89 tanggal 25 +April 2012 yang dibuat oleh Notaris +Fathiah Helmi, S.H., di Jakarta yang +juga telah memperoleh persetujuan dari +Kementerian Hukum dan HAM +berdasarkan Surat Keputusan No. +AHU-22728.AH.01.02 Tahun 2012 +pada tanggal 30 April 2012. Hal ini, +disertai dengan perubahan nama +menjadi PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. +2.2 Lokasi Perusahaan +Kantor pusat dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +beralamat lengkap di Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, Jawa Timur, +Indonesia. Adapun lokasi perusahaan dapat dilihat pada Gambar 2.2 berikut ini. +Gambar 2.2 Lokasi Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur +Tbk. +Pada Gambar 2.2, memiliki simbol berwarna merah pada bagian tengah dari +peta google maps yang menandakan lokasi dari Kantor Pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Adapun informasi lengkap tersebut yaitu +sebagai berikut: 9 +Alamat : Jalan Basuki Rachmat No. 98-104, Surabaya, 60271 +Website : bankjatim.co.id +No. Telepon : (031) 5310090 +Jam buka : 08.00 WIB +2.3 Visi dan Misi Perusahaan +Visi +Menjadi “Bank Regional Terbaik” +Misi +1. Meningkatkan pangsa pasar. +2. Meningkatkan profesionalisme, memiliki integritas yang tinggi dan +berorientasi pada kebutuhan pasar. +3. Memberikan nilai yang optimal bagi pemangku kepentingan +(stakeholder) dan pemegang saham (shareholder). +4. Memfasilitasi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. +5. Mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. 10 +2.4 Struktur Organisasi +PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. memiliki struktur +organisasi perusahaan sebagai berikut ini: +Gambar 2.3 Struktur Organisasi Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. +Pada Gambar 2.3, terlihat struktur organisasi yang terdapat pada PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Setiap divisi / bagian memiliki tugas pokok +dan fungsi yang berbeda-beda serta memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda +pula. BAB III +LANDASAN TEORI +3.1 E-Bansos +E-Bansos adalah produk yang baru diluncurkan oleh PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. pada bulan September 2019 lalu. E-Bansos +ini diberi nama Jatim Berbagi. Program E-Bansos ini ditujukan untuk masyarakat +yang pantas mendapatkan bantuan sosial. Program E-Bansos ini berbeda dengan +bantuan sosial lainnya, karena pihak bank berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait +pada setiap daerah untuk menyalurkan bantuan sosial non tunai / bukan berupa uang +melalui agen-agen yang ditunjuk. +3.1.1 E-Bansos Non Tunai +Salah satu sistem baru penyaluran E-Bansos diatur dalam Peraturan +Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non +Tunai (ojk, 2019). Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program +penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, +pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga +diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan +formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. +Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, +tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. +Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, +dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga +rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, +11 12 +tetapi juga protein, seperti telur. Selain itu, penyaluran bantuan sosial non tunai juga +dapat membiasakan masyarakat untuk menabung karena pencairan dana bantuan +dapat mereka atur sendiri sesuai kebutuhan. Untuk menyalurkan bantuan sosial non +tunai ini, diawali dengan pendaftaran peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) +yang dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). +3.1.2 Manfaat E-Bansos +E-Bansos memiliki manfaat yang cukup banyak untuk para penerima +bantuan (ojk, 2019). Di bawah ini dijelaskan mengenai manfaat dari E-Bansos +tersebut : +1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat, +sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan +kemiskinan. +2. Meningkatnya transaksi non tunai sesuai dengan program Gerakan Nasional +Non Tunai (GNNT) yang digagas oleh Bank Indonesia. +3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sehingga +dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi +Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). +4. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial. +5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan +kecil di bidang perdagangan. +3.2 Metode Penulisan Laporan +System development life cycle (SDLC) adalah proses untuk memahami +bagaimana sebuah sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan 13 +merancang suatu sistem, membangun sistem tersebut dan menyampaikan kepada +pengguna (Tegarden, Dennis, Wixon, 2013). SDLC memiliki empat fase dasar +yaitu planning, analysis, design dan implementation. Setiap fase itu sendiri terdiri +dari serangkaian langkah yang menggunakan cara tertentu dalam menghasilkan +goal yang dicapai. +3.3 System Development Life Cycle (SDLC) Waterfall +Menurut Pressman (2015:42), model waterfall adalah model klasik yang +bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Nama model ini +sebenarnya adalah “Linear Sequential Model”. Model ini sering disebut juga +dengan “classic life cycle” atau metode waterfall. Model ini termasuk ke dalam +model generic pada rekayasa perangkat lunak dan pertama kali diperkenalkan oleh +Winston Royce sekitar tahun 1970 sehingga sering dianggap kuno, tetapi +merupakan model yang paling banyak dipakai dalam Software Engineering (SE). +Model ini melakukan pendekatan secara sistematis dan berurutan. Disebut dengan +waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap +sebelumnya dan berjalan berurutan. Fase-fase dalam Waterfall Model menurut +referensi Pressman : +Gambar 3.1 Waterfall (Pressman, 2015 : 42) +a. Communication (Project Initiation & Requirements Gathering) +Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan adanya +komunikasi dengan customer demi memahami dan mencapai tujuan yang 14 +ingin dicapai. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek, +seperti menganalisis permasalahan yang dihadapi dan mengumpulkan data- +data yang diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi +software. Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, +artikel, dan internet. +b. Planning (Estimating, Scheduling, Tracking) +Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan yang menjelaskan tentang +estimasi tugas-tugas teknis yang akan dilakukan, resiko-resiko yang dapat +terjadi, sumber daya yang diperlukan dalam membuat sistem, produk kerja +yang ingin dihasilkan, penjadwalan kerja yang akan dilaksanakan, dan +tracking proses pengerjaan sistem. +c. Modeling (Analysis & Design) +Tahapan ini adalah tahap perancangan dan permodelan arsitektur sistem +yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan +interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami +gambaran besar dari apa yang akan dikerjakan. +d. Construction (Code & Test) +Tahapan Construction ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain +menjadi kode atau bentuk/bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah +pengkodean selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode +yang sudah dibuat. Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin +terjadi untuk nantinya diperbaiki. +e. Deployment (Delivery, Support, Feedback) 15 +Tahapan Deployment merupakan tahapan implementasi software ke +customer, pemeliharaan software secara berkala, perbaikan software, +evaluasi software, dan pengembangan software berdasarkan umpan balik +yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan berkembang sesuai +dengan fungsinya. (Pressman, 2015:17) +3.4 Entity Relationship Diagram (ERD) +ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang +mendeksripsikan hubungan antar penyimpanan. ERD digunakan untuk +memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk menggambarkannya +digunakan beberapa notasi dan simbol (Marlinda, 2004). +Relasi ERD dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu: +1. One to one relationship +Relasi ini memiliki pengertian setiap baris data pada tabel pertama +dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. +2. One to many relationship +Relasi ini memiliki pengertian setiap baris data dari tabel pertama dapat +dihubungkan ke satu baris atau lebih pada tabel kedua. +3. Many to many relationship +Relasi ini memiliki pengertian satu baris atau lebih pada tabel pertama bisa +dihubungkan kesatu atau lebih baris data pada tabel kedua. Artinya ada +banyak baris pada tabel satu dan tabel dua yang saling berhubungan satu +sama lainnya. 16 +3.5 System Flowchart +Bagan alir sistem (Systems Flowchart) merupakan bagan yang +menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem. Bagan alir sistem +menunjukkan apa yang dikerjakan di dalam sistem (Mustakini, 2009). Di bawah ini +merupakan pedoman-pedoman yang harus diikuti dalam pembuatan diagram alir: +1. Bagan alir sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian +kiri dari suatu halaman. +2. Kegiatan di dalam bagan alir harus ditunjukkan dengan jelas. +3. Harus ditunjukkan dari mana kegiatan akan dimulai dan dimana akan +berkahir. +4. Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir sebaiknya digunakan suatu +kata yang mewakili suatu pekerjaan. +5. Masing-masing kegiatan di dalam bagan alir harus di dalam urutan yang +semestinya. +6. Kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat lain harus +ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. +7. Gunakanlah simbol-simbol bagan alir yang standart. +Bagan alir sistem digambar dengan menggunakan simbol-simbol yang +tampak sebagai berikut ini: +1. Simbol Dokumen +Gambar 3.2 adalah Simbol Dokumen yang menunjukkan dokumen +input dan output baik untuk proses manual, mekanik, ataupun komputer. 17 +Gambar 3.2 Simbol Dokumen +2. Simbol Proses +Gambar 3.3 adalah Simbol Proses yang menunjukkan kegiatan proses +secara komputerisasi atau menunjukkan kegiatan proses dari operasi +program komputer. +Gambar 3.3 Simbol Proses +3. Simbol Manual Input +Gambar 3.4 adalah Simbol Manual Input yang menunjukkan masukan +data secara manual dengan menggunakan online keyboard. +Gambar 3.4 Simbol Manual Input +4. Simbol Disk Storage +Gambar 3.5 adalah Simbol Disk Storage yang menunjukkan input atau +berasal dari disk atau output disimpan ke disk. +Gambar 3.5 Simbol Disk Storage 18 +5. Simbol Display +Gambar 3.6 adalah Simbol Display yang menunjukkan output yang +ditampilkan oleh monitor. +Gambar 3.6 Simbol Display +6. Simbol Offline Connector +Gambar 3.7 adalah Simbol Offline Connector yang menunjukkan +penghubung ke halaman yang masih sama atau ke halaman yang lainnya. +Gambar 3.7 Simbol Offline Connector +7. Simbol Database +Gambar 3.8 adalah Simbol Database yang menunjukkan tempat untuk +menyimpan data dari proses computer. +Gambar 3.8 Simbol Database +3.6 Business Process Modeling Notation (BPMN) +Business Process Modeling Notation (BPMN) menggambarkan suatu bisnis +proses diagram yang mana didasarkan kepada teknik diagram alur, dirangkai untuk +membuat model-model grafis dari operasi-operasi bisnis dimana terdapat aktivitas- 19 +aktivitas dan kontrol-kontrol alur yang mendefinisikan urutan kerja (Ramdhani, +2015). Tujuan utama BPMN adalah menyediakan notasi yang mudah digunakan +dan dapat dipahami oleh pengguna yang terlibat dalam bisnis meliputi bisnis analis +yang memodelkan proses bisnis, pengembang teknik yang membangun sıstem yang +melaksanakan bisnis, dan berbagai tingkatan manajemen yang harus dapat +membaca serta memahami proses diagram dengan cepat sehingga dapat membantu +dalam pengambilan keputusan (Rosmala & Falahah, 2007). +Menurut Hamidin (2017) ada 4 kategori dasar elemen-elemen BPMN +sebagai berikut: +a. Flow Objects + Events: hal-hal yang terjadi di antara bisnis. Event proses +mempengaruhi aliran proses dan biasanya memiliki penyebab +(pemicu) atau dampak (hasil). Event disimbolkan dengan lingkaran +kecil dengan garis tipis (start event), lingkaran kecil dengan garis +ganda (intermediate event), lingkaran kecil dengan garis tebal (end +event) + Activities: Aktivitas artinya perusahaan melakukan proses. Sebuah +Kegiatan dapat berupa sub-proses dan task, yang disimbolkan +dengan bulat persegi panjang. + Gateways: Gateway digunakan untuk mengontrol perbedaan dan +konvergensi dari urutan arus dalam proses. Dengan demikian, akan +menentukan percabangan, forking, penggabungan, dan bergabung +dengan jalur. 20 +Gambar 3.9 Simbol Events, Activities, dan Gateways (Hamidin & Maniah, 2017) +b. Connecting Objects +Flow object dihubungkan satu sama lain dalam suatu diagram untuk +menciptakan struktur dasar proses bisnis. Ada tiga connecting object yang +disediakan fungsi ini, yaitu: + Sequence flows: Sebuah Arus urutan digunakan urutan digunakan +untuk menunjukkan egiatan yang akan dilakukan dalam proses, +disimbolkan dengan garis dengan panah solid. + Message flow: Direpresentasikan oleh garis terputus-putus dengan +kepala panah terbuka dan digunakan untuk menunjukkan aliran +pesan antara dua partisipan proses (entitas bisnis atau peran bisnis). + Association: asosiasi direpresentasikan oleh garis titik-titik dengan +kepala panah garis dan digunakan untuk asosiasi data, teks dan +artifak lainnya dengan flow objects. Asosiasi digunakan untuk +memperlihatkan input dan output aktivitas. 21 +Gambar 3.10 Simbol Sequence flows, Message flow, dan Association (Hamidin & +Maniah, 2017) +c. Swimlanes +BPMN membagi swimlanes menjadi 2 construct utama, yaitu: + Pool: merepresentasikan partisipan dalam sebuah proses. Pool juga +bertindak sebagai grafis container untuk memisahkan sekumpulan +aktivitas lainnya. + Lane: sebuah lane merupakan sub-partisi di dalam pool dan akan +memperpanjang seluruh panjang pool, baik secara vertical atau +horizontal. +Lane seringkali digunakan untuk memisahkan kegiatan yang +berhubungan dengan fungsi perusahaan atau peran yang spesifik. Sequence +flow memungkinkan lintas batas lanes di dalam pool, tetapi message flow +tidak mungkin digunakan di antara flow objects dalam lane pada pool yang +sama. 22 +amaN +amaN +amaN +amaN +Gambar 3.11 Simbol Pool, dan Lane (Hamidin & Maniah, 2017) +d. Artifacts +Sejumlah artifak dapat ditambahkan ke dalam sebuah diagram yang +sesuai untuk konteks proses bisnis yang dimodelkan. Artifak tersebut adalah +sebagai berikut: + Data object: data objek merupakan mekanisme untuk menunjukkan +bagaimana data dibutuhkan atau diproduksi oleh kegiatan. Mereka +dikoneksikan ke aktivitas melalui association. + Group: direpresentasikan melalui empat persegi panjang yang +sudutnya bulat dengan garis terputus-putus. Group dapat digunakan +untuk dokumentasi atau analisis fungsi, tetapi tidak berdampak pada +sequence flow + Annotation: adalah mekanisme untuk modeler untuk memberikan +informasi teks tambahan untuk pembaca sebuah diagram BPMN 23 +Name +[State] +Text +Annotation +Gambar 3.12 Simbol Data object, Group dan Annotation (Hamidin & Maniah, +2017) BAB IV +DEKSRIPSI PEKERJAAN +4.1 Observasi +Pada tahap observasi dilakukan dengan mengamati setiap proses bisnis yang +ada pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. serta penggalian setiap +informasi yang diperlukan untuk merancang dan membangun aplikasi E-Bansos ini. +Adapun observasi yang dilakukan yaitu mempelajari proses bisnis dari E-Bansos +dan juga alur transaksi yang terjadi. Hal ini dilakukan selama dua hari pada awal +kerja praktik di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yaitu tepatnya +pada tanggal 5 Agustus 2019 hingga tanggal 6 Agustus 2019. Hasil observasi ini +yaitu knowledge mengenai proses bisnis E-Bansos serta dokumen singkat dari +rancangan sederhana dari aplikasi E-Bansos yang akan dibuat oleh PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +4.2 Wawancara +Pada tahap wawancara dilakukan dengan melakukan penggalian informasi +yang diapat dari mentor dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Wawancara dilakukan kepada bisnis analis dari pihak PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. yaitu Silveter Rollando Fuah. Model dari wawancara ini +menggunakan permodelan satu arah dan metode 5W 1 H dalam penerapannya. +Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mengetahui rancangan sistem yang akan +dibuat serta permasalahan yang dialami dari proses bisnis E-Bansos. +Hasil dari wawancara terkait E-Bansos yang dilakukan pada tanggal 5 +Agustus 2019 yaitu sebagai berikut: +24 25 +Tabel 4.1 Hasil Wawancara Terkait E-Bansos ke Pihak PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. +No. Pertanyaan Jawaban +1. Apa saja kebutuhan data dari  Data Kantor Cabang PT Bank +aplikasi E-Bansos? Pembangunan Daerah Jawa Timur +Tbk. + Data Dinas Pemberi Bantuan + Data Agen + Data Penerima Bantuan +2. Apa platform yang  Web +dibutuhkan dalam  Android +pembuatan aplikasi E- +Bansos? +3. Siapakah user / pengguna  Kantor Pusat PT Bank Pembangunan +dari aplikasi E-Bansos? Daerah Jawa Timur Tbk. + Kantor Cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur +Tbk. + Agen +4. Siapa saja pihak yang  Pemerintah +terlibat dalam program  Dinas +bantuan sosial ini?  Agen + PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. + Penerima bantuan +5. Kapan aplikasi E-Bansos  16 September 2019 sudah harus +akan mulai digunakan? release. +6. Dimana aplikasi E-Bansos  Untuk sementara ini, digunakan oleh +akan digunakan? dua kantor cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur +Tbk. yaitu kantor cabang Nganjuk dan +Ngawi untuk versi web. Dan agen +seluruh Jawa Timur yang ditunjuk oleh +pihak dinas sosial. +7. Bagaimana proses bantuan  Bantuan sosial saat ini, menggunakan +sosial saat ini? kartu bantuan yang dibagikan langsung +dari dinas sosial kepada penerima +bantuan. Penerima bantuan dapat +mengambil bantuan setiap bulan ke +agen yang ditunjuk oleh dinas terkait. +Dan tidak ada pencatatan khusus 26 +No. Pertanyaan Jawaban +mengenai kapan bantuan diambil, +dimana bantuan tersebut diambil, dan +lain sebagainya. +8. Berapa periode pemberian  1 bulan sekali +bantuan sosial akan diterima  3 bulan sekali +oleh penerima bantuan?  4 bulan sekali +9. Bagaimana kriteria  Untuk versi web yang mudah untuk +rancangan aplikasi yang melakukan registrasi data-data, dan +diinginkan oleh PT Bank juga ada pelaporan secara lengkap +Pembangunan Daerah Jawa setiap bulannya. +Timur Tbk.?  Untuk versi mobile yang simple, +ringan, dan mudah dipelajari dan +digunakan oleh agen. +4.3 Analisis Proses Bisnis +Dalam melakukan pengembangan sistem membutuhkan sebuah analisis +yang tepat sesuai dengan proses bisnis E-Bansos pada PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. E-Bansos ini bekerjasama dengan beberapa pihak +eksternal yaitu dinas sosial, dinas peternakan, dinas pertanian, dan juga ribuan agen +di Jawa Timur. +Program E-Bansos ini baru diterima oleh PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk pada bulan Juli 2019. Sebelumnya, E-Bansos dipegang langsung +oleh pihak dinas terkait yang langsung bekerjasama dengan pihak agen untuk +menyalurkan bantuan sosialnya kepada pihak penerima bantuan. Beberapa +perubahan antara lain yaitu program E-Bansos ini tersistemasi secara menyeluruh +dan menggunakan sistem scan barcode yang berbeda dari sebelumnya. +Proses bisnis dimulai dari pihak kantor pusat dari PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. yang mendaftarkan user serta password dari setiap kantor 27 +cabang. Setelah itu pihak kantor cabang dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. akan mengelola semua data yang ada. Adapun data yang harus dikelola +yaitu data dinas, data user dinas, data user agen, data penerima bantuan, data +reporting, dan juga data settlement. +Setiap agen yang didaftarkan harus terikat dengan satu dinas terkait yang +bekerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Hal ini +bertujuan agar agen-agen tersebut dapat diawasi dengan mudah oleh dinas pemberi +bantuan dalam menyalurkan bantuan sosial tersebut kepada pihak penerima +bantuan. Agen-agen ini nantinya setiap bulannya akan ditunjuk untuk tempat +pengambilan bantuan sosial non tunai dengan menggunakan sistem scan barcode. +Setelah itu, pihak penerima bantuan harus membawa kartu bantuan +sosialnya ke setiap agen yang ditunjuk. Pada kartu bantuan sosial tersebut terdapat +barcode yang menandakan identitas dari setiap penerima bantuan. Proses ini +berlanjut hingga pihak agen memberikan bantuan sosial non tunai tersebut, dan +pihak penerima bantuan memberikan persetujuan penerimaan dengan memasukkan +transactional PIN. Proses bisnis dari penerima bantuan berakhir, dan akan berulang +kembali pada bulan selanjutnya saat melakukan pengambilan bantuan sosial lagi. +Agen dapat melakukan pencairan penghasilan / omset saat tutup toko. +Proses ini disebut dengan request settlement. Jam settlement dibatasi oleh pihak +kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yaitu pukul 23:59:59. +Jika melewati jam tersebut, maka akan diikutkan pencairan pada hari berikutnya. +Proses dari E-Bansos tersebut dapat dilihat pada diagram BPMN berikut ini: 28 +Gambar 4.1 Diagram BPMN Proses Bisnis E-Bansos +4.3.1 Identifikasi Permasalahan +Berdasarkan proses bisnis E-Bansos yang ada pada PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. maka dapat dilakukan identifikasi permasalahan. +Identifikasi permasalahan mencakup permasalahan yang ada, dampak dari +permasalahan tersebut, dan solusi yang diusulkan. Hasil identifikasi dibuat sesuai +dengan hasil wawancara sebelumnya dan hasil observasi yang ditulis ke dalam +tabel. Hasil identifikasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini yaitu tabel 4.2. 29 +Tabel 4.2 Identifikasi Permasalahan +No. Permasalahan Dampak Solusi +1. Pencatatan data penerima Proses pencatatan data Membuat sistem +bantuan dilakukan secara penerima bantuan (perangkat lunak) E- +manual oleh dinas sosial membutuhkan waktu Bansos yang dapat +ke dalam excel yang sangat lama dan memproses +berisiko adanya pencatatan data +kesalahan input data penerima bantuan +penerima bantuan yang dapat dikelola +dalam database +sehingga mudah +dalam pencatatan. +2. Pencatatan data agen Data penerima Membuat sistem +dilakukan secara manual bantuan dan data agen (perangkat lunak) E- +oleh dinas sosial ke dalam tidak dapat terintegrasi Bansos yang dapat +excel dengan baik memproses +pencatatan data agen +yang dapat dikelola +dalam database +sehingga mudah +dalam pencatatan +dan proses integrasi. +3. Pencatatan transaksi Sering tidak ada Membuat sistem +bantuan sosial dilakukan catatan / laporan (perangkat lunak) E- +manual oleh agen mengenai transaksi Bansos yang dapat +bantuan sosial dari memproses +agen. pencatatan transaksi +bantuan sosial. +4. Agen sering tidak Sulitnya pihak dinas Membuat sistem +melaporkan hasil terkait bantuan sosial (perangkat lunak) E- +pencatatan kepada pihak dalam melakukan Bansos yang dapat +dinas terkait bantuan monitoring. memproses data +sosial. transaksi menjadi +laporan yang dapat +dikelola dalam +database sehingga +mudah dalam +pencatatan. 30 +4.3.2 Identifikasi Pengguna +Pengguna dari aplikasi E-Bansos diidentifikasikan sebagai berikut ini : +1. Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +2. Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +3. Agen +4.3.3 Identifikasi Data +Berdasarkan hasil dari observasi, wawancara, identifikasi permasalahan, +dan identifikasi pengguna maka dapat dilakukan identifikasi data untuk sistem +(perangkat lunak) yang akan dibuat yaitu: +1. Data master kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur +Tbk. +2. Data master kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +3. Data master dinas pemberi bantuan +4. Data master agen +5. Data master penerima bantuan +6. Data user kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +7. Data user kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +8. Data user agen +9. Data QR code penerima bantuan +10. Data transaksi bantuan sosial +11. Data reporting bantuan sosial +12. Data kelengkapan agen +13. Data request settlement 31 +14. Data settlement +4.4 Identifikasi Kebutuhan Fungsional +Berdasarkan hasil: observasi, wawancara, identifikasi permasalahan, +identifikasi pengguna, dan identifikasi data maka dapat dilakukan identifikasi +kebutuhan fungsional untuk sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat, yaitu: +1. Fungsi pengelolaan master yaitu master kantor cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +2. Fungsi pengelolaan master yaitu master kantor pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +3. Fungsi pengelolaan master yaitu master dinas pemberi bantuan +4. Fungsi pengelolaan master yaitu master agen +5. Fungsi pengelolaan master yaitu master penerima bantuan +6. Fungsi pengelolaan data user kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +7. Fungsi pengelolaan data user kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +8. Fungsi pengelolaan data user agen +9. Fungsi generate QR code penerima bantuan +10. Fungsi transaksi bantuan sosial +11. Fungsi pembuatan reporting bantuan sosial +12. Fungsi pelengkapan data agen +13. Fungsi request settlement +14. Fungsi settlement 32 +4.5 Analisis Kebutuhan Pengguna +Analisis kebutuhan pengguna dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui +data dan informasi yang digunakan dan/atau dibutuhkan oleh pengguna sistem +(perangkat lunak) yang akan dibuat. Selain itu juga untuk menganalisis output yang +diproleh dari pengguna tersebut. Berdasarkan hasil analisis proses bisnis, pengguna +dari sistem (perangkat lunak) yang akan dibuat adalah bagian kantor pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., bagian kantor cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., pihak agen. +1. Bagian Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab bagian ini yaitu sebagai +berikut: +Tabel 4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Bagian kantor pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Tugas dan Kebutuhan Kebutuhan Output +Tannggung Jawab Data Informasi +Melakukan input data - Informasi kode Data master +master kantor pusat kantor pusat PT kantor pusat PT +PT Bank Bank Bank +Pembangunan Daerah Pembangunan Pembangunan +Jawa Timur Tbk. Daerah Jawa Daerah Jawa +Timur Tbk. Timur Tbk. +Melakukan input data - Informasi kode Data master +master kantor cabang kantor cabang PT kantor cabang PT +PT Bank Bank Bank +Pembangunan Daerah Pembangunan Pembangunan +Jawa Timur Tbk. Daerah Jawa Daerah Jawa +Timur Tbk. Timur Tbk. +Melakukan registrasi Data master Informasi data Data user kantor +user kantor pusat PT kantor pusat request username pusat PT Bank +Bank Pembangunan PT Bank dan password Pembangunan +Daerah Jawa Timur Pembangunan Daerah Jawa +Tbk. Timur Tbk. 33 +Tugas dan Kebutuhan Kebutuhan Output +Tannggung Jawab Data Informasi +Daerah Jawa +Timur Tbk. +Melakukan registrasi Data master Informasi data Data user kantor +user kantor cabang PT cabang pusat request username cabang PT Bank +Bank Pembangunan PT Bank dan password Pembangunan +Daerah Jawa Timur Pembangunan Daerah Jawa +Tbk. Daerah Jawa Timur Tbk. +Timur Tbk. +2. Bagian Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab bagian ini yaitu sebagai +berikut: +Tabel 4.4 Tugas dan Tanggung Jawab Bagian kantor cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Tugas dan Kebutuhan Kebutuhan Output +Tannggung Jawab Data Informasi +Melakukan input data - Informasi nama Data master dinas +master dinas pemberi dinas pemberi pemberi bantuan +bantuan bantuan dan jenis +bantuan yang +diberikan +Melakukan input data - Informasi nama Data master agen +master agen pemiliki agen, +nama agen, dan +nomer rekening +agen +Melakukan registrasi Data master Informasi request Data user agen +user agen agen password +Melakukan input data Data master Informasi nama Data master +master penerima dinas pemberi penerima bantuan, penerima bantuan +bantuan bantuan NIK, dinas +pemberi bantuan, +jenis bantuan dan +saldo 34 +Tugas dan Kebutuhan Kebutuhan Output +Tannggung Jawab Data Informasi +Melakukan generate Data master Informasi nomer Data QR code +QR code penerima penerima E-Bansos penerima bantuan +bantuan bantuan +Melakukan pelaporan Data transaksi Informasi tanggal Data laporan +reporting bantuan bantuan sosial transaksi bantuan reporting bantuan +sosial sosial sosial +Melakukan settlement Data transaksi - Data settlement +bantuan sosial +3. Agen +Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab agen ini yaitu sebagai berikut: +Tabel 4.5 Tugas dan Tanggung Jawab Agen +Tugas dan Kebutuhan Kebutuhan Output +Tannggung Jawab Data Informasi +Melengkap informasi Data master Informasi alamat, Data kelengkapan +agen agen nomer handphone agen +agen +Melakukan transaksi Data master Informasi nomer Data transaksi +bantuan sosial penerima E-Bansos bantuan sosial +bantuan penerima bantuan +Melakukan request Data transaksi - Data request +settlement bantuan sosial settlement +4.6 Analisis Kebutuhan Fungsional +Dalam melakukan rancang bangun aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. membutuhkan sebuah analisis +kebutuhan fungsional yang tepat sesuai dengan proses bisnis E-Bansos pada PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 35 +4.6.1 Fungsi Pengelolaan Data Master Kantor Cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master kantor cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang meliputi penambahan data, +pengubahan data, dan penghapusan data. Berikut ini merupakan kebutuhan +fungsional pengelolaan data master kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk.: +Tabel 4.6 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master Kantor Cabang PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Kantor Cabang PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Pengguna Bagian Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan pengelolaan data master kantor cabang PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Kondisi Awal Informasi kode cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Menambah Data Master +Pengguna memilih master Sistem akan +kantor cabang menampilkan halaman +master kantor cabang. +Pengguna memasukkan kode Sistem akan melakukan +cabang, dan nama cabang fungsi penambahan data +kantor cabang dari form +tersebut ke dalam tabel +master kantor cabang, +kemudian menampilkan +alert ‘Data berhasil +disimpan’, jika berhasil +disimpan, dan jika gagal +akan menampilkan alert +‘Data gagal disimpan’. 36 +Mengubah Data Master +Pengguna mencari data Sistem akan +kantor cabang yang akan menampilkan data kantor +diubah cabang sesuai yang dicari +di dalam form +pengubahan data. +Pengguna memasukkan data Sistem akan melakukan +kantor cabang yang ingin pengubahan data pada +diubah ke dalam form master kantor cabang +pengubahan lalu menekan kemudian menampilkan +tombol simpan. alert ‘Data berhasil +diubah’, jika berhasil +disimpan, dan jika gagal +akan menampilkan alert +‘Data gagal diubah’. +Menghapus Data Master +Pengguna mencari data Sistem akan +kantor cabang yang akan menampilkan data kantor +dihapus di master kantor cabang sesuai yang dicari +cabang. di dalam form +penghapusan data. +Pengguna memilih data Sistem akan melakukan +kantor cabang yang ingin hapus data kantor cabang +dihapus di dalam form pada tabel master kantor +penghapusan lalu menekan cabang, kemudian +tombol hapus. menampilkan alert +‘Apakah data yakin ingin +dihapus ?’ jika menekan +‘Ya’ maka data dihapus, +dan jika menekan +‘Tidak’ maka data tidak +dihapus kemudian +kembali ke form +penghapusan. +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master +kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. 37 +4.6.2 Fungsi Pengelolaan Data Master Kantor Pusat PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. +Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master kantor pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang meliputi penambahan data, +pengubahan data, dan penghapusan data. Berikut ini merupakan kebutuhan +fungsional pengelolaan data master kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk.: +Tabel 4.7 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master Kantor Pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Kantor Pusat PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Pengguna Bagian Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan pengelolaan data master kantor pusat PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Kondisi Awal Informasi kode kantor pusat PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Menambah Data Master +Pengguna memilih master Sistem akan +kantor pusat menampilkan halaman +master kantor pusat. +Pengguna memasukkan kode Sistem akan melakukan +kantor pusat, dan nama fungsi penambahan data +kantor pusat kantor pusat dari form +tersebut ke dalam tabel +master kantor pusat, +kemudian menampilkan +alert ‘Data berhasil +disimpan’, jika berhasil +disimpan, dan jika gagal +akan menampilkan alert +‘Data gagal disimpan’. 38 +Mengubah Data Master +Pengguna mencari data Sistem akan +kantor pusat yang akan menampilkan data kantor +diubah pusat sesuai yang dicari +di dalam form +pengubahan data. +Pengguna memasukkan data Sistem akan melakukan +kantor pusat yang ingin pengubahan data pada +diubah ke dalam form master kantor pusat +pengubahan lalu menekan kemudian menampilkan +tombol simpan. alert ‘Data berhasil +diubah’, jika berhasil +disimpan, dan jika gagal +akan menampilkan alert +‘Data gagal diubah’. +Menghapus Data Master +Pengguna mencari data Sistem akan +kantor pusat yang akan menampilkan data kantor +dihapus di master kantor pusat sesuai yang dicari +pusat. di dalam form +penghapusan data. +Pengguna memilih data Sistem akan melakukan +kantor pusat yang ingin hapus data kantor pusat +dihapus di dalam form pada tabel master kantor +penghapusan lalu menekan pusat, kemudian +tombol hapus. menampilkan alert +‘Apakah data yakin ingin +dihapus ?’ jika menekan +‘Ya’ maka data dihapus, +dan jika menekan +‘Tidak’ maka data tidak +dihapus kemudian +kembali ke form +penghapusan. +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master +kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur +Tbk. 39 +4.6.3 Fungsi Pengelolaan Data Master Dinas Pemberi Bantuan +Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master dinas pemberi bantuan +yang meliputi penambahan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Berikut +ini merupakan kebutuhan fungsional pengelolaan data master dinas pemberi +bantuan: +Tabel 4.8 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master dinas pemberi bantuan +Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Dinas Pemberi +Bantuan +Pengguna Bagian Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan pengelolaan data master dinas pemberi +bantuan +Kondisi Awal Informasi nama dinas pemberi bantuan dan jenis bantuan +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Menambah Data Master +Pengguna memilih Sistem akan +pendaftaran dinas menampilkan halaman +pendaftaran dinas. +Pengguna memasukkan Sistem akan melakukan +nama dinas, rekening dinas, fungsi penambahan data +dan jenis bantuan dinas pemberi bantuan +dari form tersebut ke +dalam tabel master dinas +pemberi bantuan, +kemudian menampilkan +alert ‘Data berhasil +disimpan’, jika berhasil +disimpan, dan jika gagal +akan menampilkan alert +‘Data gagal disimpan’. +Mengubah Data Master +Pengguna mencari data Sistem akan +dinas pemberi bantuan yang menampilkan data dinas +akan diubah pemberi bantuan sesuai 40 +yang dicari di dalam +form pengubahan data. +Pengguna memasukkan data Sistem akan melakukan +dinas pemberi bantuan yang pengubahan data pada +ingin diubah ke dalam form master dinas pemberi +pengubahan lalu menekan bantuan kemudian +tombol simpan. menampilkan alert ‘Data +berhasil diubah’, jika +berhasil disimpan, dan +jika gagal akan +menampilkan alert ‘Data +gagal diubah’. +Menghapus Data Master +Pengguna mencari data Sistem akan +dinas pemberi bantuan yang menampilkan data dinas +akan dihapus dari master pemberi bantuan sesuai +dinas pemberi bantuan. yang dicari di dalam +form penghapusan data. +Pengguna memilih data Sistem akan melakukan +dinas pemberi bantuan yang hapus data dinas pemberi +ingin dihapus di dalam form bantuan pada tabel +penghapusan lalu menekan master dinas pemberi +tombol hapus. bantuan, kemudian +menampilkan alert +‘Apakah data yakin ingin +dihapus ?’ jika menekan +‘Ya’ maka data dihapus, +dan jika menekan +‘Tidak’ maka data tidak +dihapus kemudian +kembali ke form +penghapusan. +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master +dinas pemberi bantuan. 41 +4.6.4 Fungsi Pengelolaan Data Master Agen +Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master agen yang meliputi +penambahan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Berikut ini merupakan +kebutuhan fungsional pengelolaan data master agen: +Tabel 4.9 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master Agen +Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Agen +Pengguna Bagian Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan pengelolaan data master agen +Kondisi Awal Informasi nama agen, nama pemilik agen, dan data +master dinas pemberi bantuan +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Menambah Data Master +Pengguna memilih Sistem akan +pendaftaran agen menampilkan halaman +pendaftaran agen. +Pengguna memasukkan Sistem akan melakukan +nama agen, nama pemilik fungsi penambahan data +agen, dan rekening agen agen dari form tersebut +ke dalam tabel master +agen, kemudian +menampilkan alert ‘Data +berhasil disimpan’, jika +berhasil disimpan, dan +jika gagal akan +menampilkan alert ‘Data +gagal disimpan’. +Mengubah Data Master +Pengguna mencari data agen Sistem akan +yang akan diubah menampilkan data agen +sesuai yang dicari di +dalam form pengubahan +data. +Pengguna memasukkan data Sistem akan melakukan +agen yang ingin diubah ke pengubahan data pada 42 +dalam form pengubahan lalu master agen kemudian +menekan tombol simpan. menampilkan alert ‘Data +berhasil diubah’, jika +berhasil disimpan, dan +jika gagal akan +menampilkan alert ‘Data +gagal diubah’. +Menghapus Data Master +Pengguna mencari data agen Sistem akan +yang akan dihapus dari menampilkan data agen +master agen. sesuai yang dicari di +dalam form penghapusan +data. +Pengguna memilih data agen Sistem akan melakukan +yang ingin dihapus di dalam hapus data agen pada +form penghapusan lalu tabel master agen, +menekan tombol hapus. kemudian menampilkan +alert ‘Apakah data yakin +ingin dihapus ?’ jika +menekan ‘Ya’ maka data +dihapus, dan jika +menekan ‘Tidak’ maka +data tidak dihapus +kemudian kembali ke +form penghapusan. +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master +agen. +4.6.5 Fungsi Pengelolaan Data Master Penerima Bantuan +Fungsi ini digunakan untuk mengelola data master penerima bantuan yang +meliputi penambahan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Berikut ini +merupakan kebutuhan fungsional pengelolaan data master penerima bantuan: +Tabel 4.10 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data Master Penerima Bantuan +Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Master Penerima Bantuan +Pengguna Bagian Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. 43 +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan pengelolaan data master penerima bantuan +Kondisi Awal Informasi nama penerima bantuan, NIK, nomer rekening +penerima bantuan, nominal bantuan, jenis bantuan, dan +data master dinas pemberi bantuan +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Menambah Data Master +Pengguna memilih Sistem akan +pendaftaran penerima menampilkan halaman +bantuan pendaftaran penerima +bantuan. +Pengguna memasukkan Sistem akan melakukan +nama penerima bantuan, fungsi penambahan data +NIK, nomer rekening, penerima bantuan dari +nominal bantuan, dan jenis form tersebut ke dalam +bantuan tabel master penerima +bantuan, kemudian +menampilkan alert ‘Data +berhasil disimpan’, jika +berhasil disimpan, dan +jika gagal akan +menampilkan alert ‘Data +gagal disimpan’. +Mengubah Data Master +Pengguna mencari data Sistem akan +penerima bantuan yang akan menampilkan data +diubah penerima bantuan sesuai +yang dicari di dalam +form pengubahan data. +Pengguna memasukkan data Sistem akan melakukan +penerima bantuan yang ingin pengubahan data pada +diubah ke dalam form master penerima bantuan +pengubahan lalu menekan kemudian menampilkan +tombol simpan. alert ‘Data berhasil +diubah’, jika berhasil +disimpan, dan jika gagal +akan menampilkan alert +‘Data gagal diubah’. +Menghapus Data Master 44 +Pengguna mencari data Sistem akan +penerima bantuan yang akan menampilkan data +dihapus dari master penerima bantuan sesuai +penerima bantuan. yang dicari di dalam +form penghapusan data. +Pengguna memilih data Sistem akan melakukan +penerima bantuan yang ingin hapus data penerima +dihapus di dalam form bantuan pada tabel +penghapusan lalu menekan master penerima +tombol hapus. bantuan, kemudian +menampilkan alert +‘Apakah data yakin ingin +dihapus ?’ jika menekan +‘Ya’ maka data dihapus, +dan jika menekan +‘Tidak’ maka data tidak +dihapus kemudian +kembali ke form +penghapusan. +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data master +penerima bantuan. +4.6.6 Fungsi Pengelolaan Data User Kantor Cabang PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. +Fungsi ini digunakan untuk mengelola data user kantor cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang meliputi penambahan data, +pengubahan data, dan penghapusan data. Berikut ini merupakan kebutuhan +fungsional pengelolaan data user kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk.: +Tabel 4.11 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data User Kantor Cabang PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data User Kantor Cabang PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Pengguna Bagian Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. 45 +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan pengelolaan data user kantor cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Kondisi Awal Informasi request username dan password dan Data +Master Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Menambah Data User +Pengguna memilih registrasi Sistem akan +user kantor cabang menampilkan halaman +registrasi user kantor +cabang. +Pengguna memasukkan Sistem akan melakukan +username, dan password fungsi penambahan data +untuk user kantor cabang user kantor cabang dari +form tersebut ke dalam +tabel user kantor cabang, +kemudian menampilkan +alert ‘Data berhasil +disimpan’, jika berhasil +disimpan, dan jika gagal +akan menampilkan alert +‘Data gagal disimpan’. +Mengubah Data User +Pengguna mencari data user Sistem akan +kantor cabang yang akan menampilkan data user +diubah kantor cabang sesuai +yang dicari di dalam +form pengubahan data. +Pengguna memasukkan data Sistem akan melakukan +user kantor cabang yang pengubahan data pada +ingin diubah ke dalam form user kantor cabang +pengubahan lalu menekan kemudian menampilkan +tombol simpan. alert ‘Data berhasil +diubah’, jika berhasil +disimpan, dan jika gagal +akan menampilkan alert +‘Data gagal diubah’. +Menghapus Data User 46 +Pengguna mencari data user Sistem akan +kantor cabang yang akan menampilkan data user +dihapus dari user kantor kantor cabang sesuai +cabang. yang dicari di dalam +form penghapusan data. +Pengguna memilih data user Sistem akan melakukan +kantor cabang yang ingin hapus data user kantor +dihapus di dalam form cabang pada tabel user +penghapusan lalu menekan kantor cabang, kemudian +tombol hapus. menampilkan alert +‘Apakah data yakin ingin +dihapus ?’ jika menekan +‘Ya’ maka data dihapus, +dan jika menekan +‘Tidak’ maka data tidak +dihapus kemudian +kembali ke form +penghapusan. +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data user kantor +cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +4.6.7 Fungsi Pengelolaan Data User Kantor Pusat PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. +Fungsi ini digunakan untuk mengelola data user kantor pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang meliputi penambahan data, +pengubahan data, dan penghapusan data. Berikut ini merupakan kebutuhan +fungsional pengelolaan data user kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk.: +Tabel 4.12 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data User Kantor Pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data User Kantor Pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Pengguna Bagian Kantor Pusat PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. 47 +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan pengelolaan data user kantor pusat PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +Kondisi Awal Informasi request username dan password dan Data +Master Kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Menambah Data User +Pengguna memilih registrasi Sistem akan +user kantor pusat menampilkan halaman +registrasi user kantor +pusat. +Pengguna memasukkan Sistem akan melakukan +username, dan password fungsi penambahan data +untuk user kantor pusat user kantor pusat dari +form tersebut ke dalam +tabel user kantor pusat, +kemudian menampilkan +alert ‘Data berhasil +disimpan’, jika berhasil +disimpan, dan jika gagal +akan menampilkan alert +‘Data gagal disimpan’. +Mengubah Data User +Pengguna mencari data user Sistem akan +kantor pusat yang akan menampilkan data user +diubah kantor pusat sesuai yang +dicari di dalam form +pengubahan data. +Pengguna memasukkan data Sistem akan melakukan +user kantor pusat yang ingin pengubahan data pada +diubah ke dalam form user kantor pusat +pengubahan lalu menekan kemudian menampilkan +tombol simpan. alert ‘Data berhasil +diubah’, jika berhasil +disimpan, dan jika gagal +akan menampilkan alert +‘Data gagal diubah’. +Menghapus Data User 48 +Pengguna mencari data user Sistem akan +kantor pusat yang akan menampilkan data user +dihapus dari user kantor kantor pusat sesuai yang +pusat. dicari di dalam form +penghapusan data. +Pengguna memilih data user Sistem akan melakukan +kantor pusat yang ingin hapus data user kantor +dihapus di dalam form pusat pada tabel user +penghapusan lalu menekan kantor pusat, kemudian +tombol hapus. menampilkan alert +‘Apakah data yakin ingin +dihapus ?’ jika menekan +‘Ya’ maka data dihapus, +dan jika menekan +‘Tidak’ maka data tidak +dihapus kemudian +kembali ke form +penghapusan. +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data user kantor +pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +4.6.8 Fungsi Pengelolaan Data User Agen +Fungsi ini digunakan untuk mengelola data user agen yang meliputi +penambahan data, pengubahan data, dan penghapusan data. Berikut ini merupakan +kebutuhan fungsional pengelolaan data user agen: +Tabel 4.13 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data User Agen +Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data User Agen +Pengguna Bagian Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan pengelolaan data user agen +Kondisi Awal Informasi request password dan Data Master Agen +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Menambah Data User 49 +Pengguna memilih registrasi Sistem akan +user agen menampilkan halaman +registrasi user agen +Pengguna memasukkan Sistem akan melakukan +username, dan password fungsi penambahan data +untuk user agen user agen dari form +tersebut ke dalam tabel +user agen, kemudian +menampilkan alert ‘Data +berhasil disimpan’, jika +berhasil disimpan, dan +jika gagal akan +menampilkan alert ‘Data +gagal disimpan’. +Mengubah Data User +Pengguna mencari data user Sistem akan +agen yang akan diubah menampilkan data user +agen sesuai yang dicari +di dalam form +pengubahan data. +Pengguna memasukkan data Sistem akan melakukan +user agen yang ingin diubah pengubahan data pada +ke dalam form pengubahan user agen kemudian +lalu menekan tombol menampilkan alert ‘Data +simpan. berhasil diubah’, jika +berhasil disimpan, dan +jika gagal akan +menampilkan alert ‘Data +gagal diubah’. +Menghapus Data User +Pengguna mencari data user Sistem akan +agen yang akan dihapus dari menampilkan data user +user agen. agen sesuai yang dicari +di dalam form +penghapusan data. +Pengguna memilih data user Sistem akan melakukan +agen yang ingin dihapus di hapus data user agen +dalam form penghapusan pusat pada tabel user +lalu menekan tombol hapus. agen, kemudian +menampilkan alert 50 +‘Apakah data yakin ingin +dihapus ?’ jika menekan +‘Ya’ maka data dihapus, +dan jika menekan +‘Tidak’ maka data tidak +dihapus kemudian +kembali ke form +penghapusan. +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan pengelolaan data user agen +4.6.9 Fungsi Pengelolaan Data QR Code Penerima Bantuan +Fungsi ini digunakan untuk melakukan generate data QR code penerima +bantuan yang meliputi generate QR single code dan all QR code. Berikut ini +merupakan kebutuhan fungsional generate QR code penerima bantuan: +Tabel 4.14 Kebutuhan Fungsional Pengelolaan Data QR Code Penerima Bantuan +Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data QR Code Penerima Bantuan +Pengguna Bagian Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan generate QR code penerima bantuan +Kondisi Awal Informasi nomer E-Bansos dan Data Master Penerima +Bantuan +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Generate QR Code +Pengguna memilih generate Sistem akan +QR code penerima bantuan menampilkan halaman +generate QR code +penerima bantuan +Pengguna memasukkan Sistem akan melakukan +nomer E-Bansos fungsi generate QR code +penerima bantuan dari +form tersebut, kemudian +menampilkan gambar +QR code yang telah +diproses. 51 +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan generate QR code penerima +bantuan +4.6.10 Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Bantuan Sosial +Fungsi ini digunakan untuk melakukan proses transaksi bantuan sosial. +Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari transaksi bantuan sosial: +Tabel 4.15 Kebutuhan Fungsional Transaksi Bantuan Sosial +Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Transaksi Bantuan Sosial +Pengguna Agen +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan proses transaksi bantuan sosial +Kondisi Awal Data QR code penerima bantuan, Data master penerima +bantuan +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Transaksi Bantuan Sosial +Pengguna memilih scan QR Sistem akan +code penerima bantuan menampilkan informasi +bantuan sosial dan +halaman transaksi +Pengguna memasukkan Sistem akan melakukan +keterangan bantuan sosial fungsi transaksi bantuan +dan nominal bantuan sosial sosial dari form tersebut, +kemudian menampilkan +halaman verifikasi PIN +Pengguna memasukkan PIN Sistem akan melakukan +bantuan sosial verifikasi PIN dengan +data master penerima +bantuan, jika PIN yang +dimasukkan sesuai maka +sistem akan melakukan +proses transaksi dan akan +menampilkan notifikasi +yang berisi ringkasan +transaksi dan menyimpan +dalam database, jika PIN +yang dimasukkan tidak +sesuai maka sistem akan 52 +membatalkan proses +transaksi dan akan +menampilkan alert “PIN +salah” +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan proses transaksi bantuan +sosial +4.6.11 Fungsi Pengelolaan Data Reporting Bantuan Sosial +Fungsi ini digunakan untuk menampilkan reporting bantuan sosial. Berikut +ini merupakan kebutuhan fungsional dari reporting bantuan sosial: +Tabel 4.16 Kebutuhan Fungsional Reporting Bantuan Sosial +Nama Fungsi Fungsi Pengelolaan Data Reporting Bantuan Sosial +Pengguna Bagian kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +menampilkan reporting bantuan sosial +Kondisi Awal Data transaksi bantuan sosial +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Reporting Bantuan Sosial +Pengguna memilih tanggal Sistem akan +reporting menampilkan reporting +dalam datatables +Pengguna mengunduh Sistem akan melakukan +reporting berdasarkan fungsi reporting bantuan +tanggal yang telah sosial dan melakukan +dimasukkan pengunduhan dalam +bentuk excel file +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan reporting bantuan sosial +4.6.12 Fungsi Pelengkapan Data Agen +Fungsi ini digunakan untuk melengkapi data agen yang dibutuhkan saat +agen melakukan login untuk pertama kali ke dalam aplikasi E-Bansos. Berikut ini +merupakan kebutuhan fungsional dari pelengkapan data agen: 53 +Tabel 4.17 Kebutuhan Fungsional Pelengkapan Data Agen +Nama Fungsi Fungsi Pelengekapan Data Agen +Pengguna Agen +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melengkapi data agen saat pertama kali login ke aplikasi +E-Bansos +Kondisi Awal Data user agen +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Pelengkapan Data Agen +Pengguna melakukan login Sistem akan +ke aplikasi E-Bansos menampilkan form +pelengkapan data agen +Pengguna memilih location Sistem akan melakukan +dari map yang ada di dalam fungsi pelengkapan data +aplikasi E-Bansos dan agen yang akan disimpan +memasukkan nomer ke dalam data master +handphone agen agen untuk attribute +alamat dan nomer +handphone +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan proses melengkapi data agen +saat pertama kali melakukan login ke aplikasi E-Bansos +4.6.13 Fungsi Request Settlement +Fungsi ini digunakan untuk melakukan request settlement oleh agen setelah +melakukan transaksi. Berikut ini merupakan kebutuhan fungsional dari proses +request settlement: 54 +Tabel 4.18 Kebutuhan Fungsional Request Settlement +Nama Fungsi Fungsi Request Settlement +Pengguna Agen +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan request settlement oleh agen +Kondisi Awal Data transaksi bantuan sosial +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Request Settlement +Pengguna memilih Sistem akan +settlement menampilkan form yang +berisi jumlah transaksi +yang telah dilakukan dan +nominal transaksi. +Pengguna memilih request Sistem akan melakukan +settlement fungsi request settlement +yang akan disimpan ke +dalam data settlement +yang ada dalam database +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan proses request settlement +oleh agen +4.6.14 Fungsi Settlement +Fungsi ini digunakan untuk melakukan settlement oleh kantor cabang PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Berikut ini merupakan kebutuhan +fungsional dari proses settlement tersebut: +Tabel 4.19 Kebutuhan Fungsional Settlement +Nama Fungsi Fungsi Settlement +Pengguna Bagian Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. +Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk +melakukan settlement +Kondisi Awal Data request settlement +Alur Normal +Aksi Pengguna Respon Sistem +Request Settlement 55 +Pengguna memilih menu Sistem akan +settlement menampilkan form yang +berisi total nominal +transaksi yang telah +dilakukan oleh seluruh +agen pada hari tersebut +Pengguna melakukan Sistem akan melakukan +settlement fungsi settlement yang +akan melakukan +generate settlement / +proses pencairan +transaksi dalam sebuah +excel file yang berisikan +data total akumulatif +transaksi per agen dalam +sehari +Kondisi Akhir Fungsi ini dapat melakukan proses settlement oleh bagian +kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. +4.7 Analisis Kebutuhan Non Fungsional +Analisis kebutuhan non fungsional bertujuan untuk mengetahui kebutuhan +rancang bangun aplikasi E-Bansos di luar kebutuhan fungsional, yang harus +tersedia dalam aplikasi E-Bansos yang akan dibangun. +Tabel 4.20 Kebutuhan Non Fungsional E-Bansos +Kriteria Kebutuhan Non Fungsional +Keamanan Setiap pegawai (bagian kantor pusat +dan kantor cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur +Tbk.) dan agen akan memiliki 1 +username dan password untuk +melakukan login ke aplikasi E-Bansos +Waktu Respon Sistem dirancang agar setiap proses +yang dikerjakan, memiliki estimasi +waktu respon sekitar 5 detik. +Usability Pengguna sistem yang terdiri dari +bagian kantor pusat dan kantor cabang 56 +PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. dan agen dapat dengan +mudah melakukan akses ke aplikasi E- +Bansos. +4.8 Analisis Kebutuhan Sistem +Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada saat +melakukan kerja praktik di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk., maka +aplikasi E-Bansos dirancang dalam 2 platform. Dari segi maintenance data oleh +pihak bank, menggunakan platform web, sedangkan dari segi agen menggunakan +platform mobile android. +4.9 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak +Kebutuhan perangkat lunak atau software adalah suatu program yang +digunakan untuk mengembangkan dan membangun aplikasi E-Bansos. Adapun +perangkat lunak yang digunakan ialah sebagai berikut: +1. Sistem operasi menggunakan sistem operasi windows minimal 7. +2. XAMPP untuk membuat web server. +3. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP dan Java. +4. Basis data yang digunakan yaitu MySQL database. +4.10 Kebutuhan Perangkat Keras +Berdasarkan analisis kebutuhan perangkat lunak yang telah dibuat maka +dapat dilanjutkan dengan analisis kebutuhan perangkat keras. Kebutuhan perangkat +keras merupakan komponen peralatan fisik yang membentuk sistem, serta +perangkat keras lain yang mendukung device dalam menjalankan fungsinya. +Kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 57 +1. Processor : Dualcore CPU minimum 1.0 GHz +2. Memory : minimum 2 GB RAM +3. Hardisk : Minimal kapasitas 10 GB +4. Monitor dengan resolusi 1024 x 768 XGA +5. Mouse dan Keyboard +4.11 IPO Diagram +Berdasarkan hasil dari semua analisis terhadap aplikasi E-Bansos, maka +dapat digambarkan dalam sebuah diagram IPO seperti di bawah ini: 58 +Gambar 4.2 IPO E-Bansos pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. 59 +Gambar 4.3 IPO E-Bansos pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.. 60 +4.12 Perancangan Sistem +Perancangan sistem menggunakan beberapa jenis permodelan antara lain +System Flow, dan Entity Relationship Diagram berdasarkan hasil analisa kebutuhan +dan rancangan sistem. +4.12.1 System Flow +System Flow menunjukkan aliran data dari proses bisnis yang +tersistematisasi. Adapun system flow E-Bansos berbasis Website pada PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. terdiri dari beberapa proses diantaranya +adalah sebagai berikut: +1. System Flow Maintenance Data User Cabang +Adapun prosedur dari maintenance data user cabang adalah sebagai berikut: +a. Pihak kantor pusat melakukan login ke sistem +b. Sistem melakukan pengecekan data user pusat dengan database +c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan +halaman utama kantor pusat. Dan jika data login tidak ada ataupun +salah maka sistem akan tetap di halaman login +d. Pihak kantor pusat memilih menu management user bank. +e. Sistem akan menampilkan halaman data user bank +f. Kantor pusat memilih menu registrasi user untuk menyimpan data +user baru, dan menu ubah untuk mengubah data user cabang, serta +menu hapus untuk menghapus data user cabang. +g. Sistem akan menyimpan dalam database, lalu menampilkan +halaman data user cabang. 61 +System Flow Maintenance Data User Cabang ditunjukkan pada +gambar 4.4 +System Flow Maintenance Data User Cabang +KANTOR PUSAT SISTEM +esahP +Mulai Verifikasi Data User Basis Data +Pusat Website +Login +Tidak Ada +Halaman Utama +Ya +Kantor Pusat +Menampilkan +Pilih Menu Halaman Data User +Management User Bank +Bank +Halaman Data +User Bank +Pilih +Insert +Simpan Data +Pilih Menu User Bank +Registrasi User Update +Delete +Ubah Data User Basis Data +Pilih Menu Ubah Bank Website +Hapus Data User +Pilih Menu Hapus Bank +Menampilkan +Halaman Data +Halaman Data User +User Bank +Bank +Selesai +Gambar 4.4 System Flow Maintenance Data User Cabang 62 +2. System Flow Maintenance Cutoff +Adapun prosedur dari maintenance cutoff adalah sebagai berikut: +a. Pihak kantor pusat melakukan login ke sistem +b. Sistem melakukan pengecekan data user pusat dengan database +c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan +halaman utama kantor pusat. Dan jika data login tidak ada ataupun +salah maka sistem akan tetap di halaman login +d. Kantor pusat memilih menu cutoff set +e. Sistem akan menampilkan halaman cutoff set +f. Kantor pusat mengubah jam cutoff berupa data jam dengan format +HH:mm:ss +g. Sistem akan menyimpan jam cutoff dalam database, lalu +menampilkan kembali halaman cutoff set +System Flow Maintenance Data User Cabang ditunjukkan pada +gambar 4.5 +3. System Flow Maintenance Data Dinas +Adapun prosedur dari maintenance data dinas adalah sebagai berikut: +a. Pihak kantor cabang melakukan login ke sistem +b. Sistem melakukan pengecekan data user cabang dengan database +c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan +halaman utama kantor cabang. Dan jika data login tidak ada ataupun +salah maka sistem akan tetap di halaman login +d. Kantor cabang memilih menu management pendaftaran dinas +e. Sistem akan menampilkan halaman data dinas 63 +f. Kantor cabang memilih menu registrasi dinas untuk menyimpan +data dinas baru, dan menu ubah untuk mengubah data dinas, serta +menu hapus untuk menghapus data dinas. +g. Sistem akan menyimpan dalam database, lalu menampilkan +halaman data dinas. +System Flow Maintenance Data Dinas ditunjukkan pada gambar 4.6 +System Flow Maintenance Cutoff +KANTOR PUSAT SISTEM +esahP +Mulai Verifikasi Data User Basis Data +Pusat Website +Login +Tidak Ada +Halaman Utama +Ya +Kantor Pusat +Menampilkan +Pilih Menu Cutoff Halaman Cutoff Set +Set +Halaman Cutoff +Set +Simpan Jam Basis Data +Ubah Jam Cutoff Cutoff Website +Halaman Cutoff Menampilkan +Set Halaman Cutoff Set +Selesai +Gambar 4.5 System Flow Maintenance Cutoff 64 +System Flow Maintenance Data Dinas +KANTOR CABANG SISTEM +esahP +Mulai Verifikasi Data User Basis Data +Cabang Website +Login +Tidak Ada +Halaman Utama +Ya +Kantor Cabang +Pilih Menu Menampilkan +Management Halaman Data Dinas +Pendaftaran Dinas +Halaman Data +Dinas +Pilih +Insert +Simpan Data +Pilih Menu Dinas +Registrasi Dinas Update +Delete +Basis Data +Ubah Data Dinas +Pilih Menu Ubah Website +Hapus Data +Pilih Menu Hapus Dinas +Halaman Data Menampilkan +Dinas Halaman Data Dinas +Selesai +Gambar 4.6 System Flow Maintenance Data Dinas 65 +4. System Flow Maintenance User Dinas +Adapun prosedur dari maintenance data user dinas adalah sebagai berikut: +a. Pihak kantor cabang melakukan login ke sistem +b. Sistem melakukan pengecekan data user cabang dengan database +c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan +halaman utama kantor cabang. Dan jika data login tidak ada ataupun +salah maka sistem akan tetap di halaman login +d. Pihak kantor cabang memilih menu management user dinas +e. Sistem akan menampilkan halaman data user dinas +f. Kantor cabang memilih menu registrasi user dinas untuk +menyimpan data user dinas baru, dan menu ubah untuk mengubah +data user dinas, serta menu hapus untuk menghapus data user dinas +g. Sistem akan menyimpan dalam database, lalu menampilkan +halaman data user dinas +System Flow Maintenance Data User Dinas ditunjukkan pada +gambar 4.7 +5. System Flow Maintenance User Agen +Adapun prosedur dari maintenance data user agen adalah sebagai berikut: +a. Pihak kantor cabang melakukan login ke sistem +b. Sistem melakukan pengecekan data user cabang dengan database +c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan +halaman utama kantor cabang. Dan jika data login tidak ada ataupun +salah maka sistem akan tetap di halaman login +d. Pihak kantor cabang memilih menu management user agen 66 +e. Sistem akan menampilkan halaman data user agen +f. Kantor cabang memilih menu registrasi user agen untuk menyimpan +data user agen baru, dan menu ubah untuk mengubah data user agen, +serta menu hapus untuk menghapus data user agen +g. Sistem akan menyimpan dalam database, lalu menampilkan +halaman data user agen +System Flow Maintenance Data User Agen ditunjukkan pada +gambar 4.8 +6. System Flow Maintenance Data Penerima Bantuan +Adapun prosedur dari maintenance data penerima bantuan adalah sebagai +berikut: +a. Pihak kantor cabang melakukan login ke sistem +b. Sistem melakukan pengecekan data user cabang dengan database +c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan +halaman utama kantor cabang. Dan jika data login tidak ada ataupun +salah maka sistem akan tetap di halaman login +d. Pihak kantor cabang memilih menu management penerima bantuan +e. Sistem akan menampilkan halaman data penerima bantuan +f. Kantor cabang memilih menu registrasi penerima bantuan untuk +menyimpan data penerima bantuan baru, dan menu ubah untuk +mengubah data penerima bantuan, serta menu hapus untuk +menghapus data penerima bantuan +g. Sistem akan menyimpan dalam database, lalu menampilkan +halaman data penerima bantuan 67 +System Flow Maintenance Data Penerima Bantuan ditunjukkan pada +gambar 4.9 +System Flow Maintenance Data User Dinas +KANTOR CABANG SISTEM +esahP +Mulai Verifikasi Data User Basis Data +Cabang Website +Login +Tidak Ada +Halaman Utama +Ya +Kantor Cabang +Menampilkan +Pilih Menu Halaman Data User +Pengelolaan User Dinas +Dinas +Halaman Data +User Dinas +Pilih +Insert +Pilih Menu Simpan Data +Registrasi User Update User Dinas +Dinas +Delete +Ubah Data User Basis Data +Pilih Menu Ubah Dinas Website +Hapus Data User +Pilih Menu Hapus Dinas +Menampilkan +Halaman Data +Halaman Data User +User Dinas +Dinas +Selesai +Gambar 4.7 System Flow Maintenance Data User Dinas 68 +System Flow Maintenance Data User Agen +KANTOR CABANG SISTEM +esahP +Mulai Verifikasi Data User Basis Data +Cabang Website +Login +Tidak Ada +Halaman Utama +Ya +Kantor Cabang +Menampilkan +Pilih Menu Halaman Data User +Pengelolaan User Agen +Agen +Halaman Data +User Agen +Pilih +Insert +Pilih Menu Simpan Data +Registrasi User Update User Agen +Agen +Delete +Ubah Data User Basis Data +Pilih Menu Ubah Agen Website +Hapus Data User +Pilih Menu Hapus Agen +Menampilkan +Halaman Data +Halaman Data User +User Agen +Agen +Selesai +Gambar 4.8 System Flow Maintenance Data User Agen 69 +7. System Flow Upload Data Penerima Bantuan +Adapun prosedur dari upload data penerima bantuan adalah sebagai berikut: +a. Pihak kantor cabang melakukan login ke sistem +b. Sistem melakukan pengecekan data user cabang dengan database +c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan +halaman utama kantor cabang. Dan jika data login tidak ada ataupun +salah maka sistem akan tetap di halaman login +d. Pihak kantor cabang memilih menu upload penerima bantuan +e. Sistem akan menampilkan halaman upload penerima bantuan +f. Kantor cabang memilih file excel data penerima bantuan, file excel +data penerima bantuan ini harus dalam format hasil penyimpanan +berkas excel 2003. Ekstensi dari excel 2003 yaitu memiliki format +file .xls bukan hasil penyimpanan excel 2007 ke atas .xlsx +g. Sistem akan menyimpan dalam database, lalu menampilkan +halaman upload penerima bantuan kembali. +h. Jumlah minimal upload data penerima bantuan ini dibatasi oleh +sistem yaitu minimal 10 data penerima bantuan dengan field excel +yang sesuai dengan contoh format excel upload data penerima +bantuan yang dapat diunduh pada halaman sebelumnya +System Flow Upload Data Penerima Bantuan ditunjukkan pada +gambar 4.10 70 +System Flow Maintenance Data Penerima Bantuan +KANTOR CABANG SISTEM +esahP +Mulai Verifikasi Data User Basis Data +Cabang Website +Login +Tidak Ada +Halaman Utama +Ya +Kantor Cabang +Menampilkan +Pilih Menu Halaman Data +Pengelolaan Penerima Bantuan +Penerima Bantuan +Halaman Data +Penerima +Bantuan +Pilih +Insert +Simpan Data +Pilih Menu Penerima +Registrasi Penerima Update Bantuan +Bantuan +Delete +Ubah Data +Basis Data +Penerima +Pilih Menu Ubah Bantuan Website +Hapus Data +Penerima +Pilih Menu Hapus Bantuan +Halaman Data Menampilkan +Penerima Halaman Data +Bantuan Penerima Bantuan +Selesai +Gambar 4.9 System Flow Maintenance Data Penerima Bantuan 71 +System Flow Upload Data Penerima Bantuan +KANTOR CABANG SISTEM +esahP +Mulai Verifikasi Data User Basis Data +Cabang Website +Login +Tidak Ada +Halaman Utama +Ya +Kantor Cabang +Menampilkan +Halaman Upload +Pilih Menu Upload +Penerima Bantuan +Penerima Bantuan +Halaman Upload +Penerima +Bantuan +Import Data +Basis Data +Penerima +Website +Pilih File Excel Bantuan +Halaman Upload Menampilkan +Penerima Halaman Upload +Bantuan Penerima Bantuan +Selesai +Gambar 4.10 System Flow Maintenance Upload Data Penerima Bantuan 72 +8. System Flow Generate QR Code +Adapun prosedur dari Generate QR Code penerima bantuan adalah sebagai +berikut: +a. Pihak kantor cabang melakukan login ke sistem +b. Sistem melakukan pengecekan data user cabang dengan database +c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan +halaman utama kantor cabang. Dan jika data login tidak ada ataupun +salah maka sistem akan kembali ke halaman login +d. Pihak kantor cabang memilih menu Generate QR +e. Sistem akan menampilkan halaman Generate QR Code +f. Kantor cabang memilih menu Generate Single QR Code untuk +menyimpan data single QR code, atau memilih menu Generate All +QR Code untuk menyimpan data all QR code +g. Sistem akan menampilkan link data QR code dan kembali +menampilkan halaman Generate QR Code +System Flow Generate QR Code ditunjukkan pada gambar 4.11 +9. System Flow Reporting Kantor Cabang +Adapun prosedur dari Reporting Kantor Cabang adalah sebagai berikut: +a. Pihak kantor cabang melakukan login ke sistem +b. Sistem melakukan pengecekan data user cabang dengan database +c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan +halaman utama kantor cabang. Dan jika data login tidak ada ataupun +salah maka sistem akan kembali ke halaman login +d. Kantor cabang memilih menu reporting 73 +e. Sistem akan menghitung dan menampilkan total transaksi per agen +dalam sebuah datatables di halaman reporting +f. Kantor cabang memilih tanggal start date dan juga end date untuk +menampilkan reporting berdasarkan rentang hari +g. Sistem akan menampilkan data reporting beserta button download +excel reporting +h. Kantor cabang melakukan download data reporting +i. Sistem akan melakukan download excel, lalu menampilkan kembali +halaman reporting +System Flow Reporting Kantor Cabang ditunjukkan pada gambar +4.12 +10. System Flow Settlement +Adapun prosedur dari Reporting Kantor Cabang adalah sebagai berikut: +a. Pihak kantor cabang melakukan login ke sistem +b. Sistem melakukan pengecekan data user cabang dengan database +c. Jika data login ada dan benar maka sistem akan menampilkan +halaman utama kantor cabang. Dan jika data login tidak ada ataupun +salah maka sistem akan kembali ke halaman login +d. Kantor cabang memilih menu settlement +e. Sistem akan menghitung dan menampilkan total omset pendapatan +harian per agen di halaman settlement +f. Kantor cabang menekan button download excel +g. Sistem akan menyimpan data settlement berupa file excel, lalu +sistem akan menampilkan halaman settlement 74 +System Flow Settlement Kantor Cabang ditunjukkan pada gambar +4.13 +System Flow Generate QR Code Penerima Bantuan +KANTOR CABANG SISTEM +esahP +Mulai Verifikasi Data User Basis Data +Cabang Website +Login +Tidak Ada +Halaman Utama +Ya +Kantor Cabang +Menampilkan +Pilih Menu Generate Halaman Generate +QR QR Code +Halaman +Generate QR +Code +Pilih +Simpan Single +Pilih Menu Generate QR Code +Single QR Code +Data QR +Code +Simpan All QR +Pilih Menu Generate Code +All QR Code +Halaman Menampilkan +Generate QR Halaman Generate +Code QR Code +Selesai +Gambar 4.11 System Flow Generate QR Code Penerima Bantuan 75 +System Flow Reporting +KANTOR CABANG SISTEM +esahP +Mulai Verifikasi Data User Basis Data +Cabang Website +Login +Tidak Ada +Halaman Utama +Ya +Kantor Cabang +Menghitung dan +Menampilkan Total +Transaksi per Agen +Pilih Menu dalam sebuah +Reporting Datatables di +Halaman Reporting +Halaman +Reporting +Download Excel Data Excel +Pilih Start Date dan Reporting Reporting +End Date +Halaman Menampilkan +Reporting Halaman Reporting +Selesai +Gambar 4.12 System Flow Reporting 76 +System Flow Settlement +KANTOR CABANG SISTEM +esahP +Mulai Verifikasi Data User Basis Data +Cabang Website +Login +Tidak Ada +Halaman Utama +Ya +Kantor Cabang +Menghitung dan +Menampilkan Total +Pilih Menu Omset Pendapatan +Settlement Harian per Agen di +Halaman Settlement +Halaman +Settlement +Simpan Data Data +Pilih Download Settlement Settlement +Excel +Halaman Menampilkan +Settlement Halaman Settlement +Selesai +Gambar 4.13 System Flow Settlement +4.12.2 Conceptual Data Model +Desain database dari aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dibuat dan ditampilkan dalam bentuk +permodelan logika yang digambarkan melalui Conceptual Data Model (CDM), +yang berfungsi untuk mengidentifikasi entity, atribute, dan relasi antar entity. 77 +Keseluruhan entitas pada aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk dapat dilihat pada Gambar 4.14. +Mendaftarkan Mempunyai +mastercabang +# KodeCabang Variable characters (3) Memiliki +Mengelola o NamaCabang Variable characters (100) +user +# Username Variable characters (10) +o LastLogin Date & Time +penerimabantuan o PasswordUser Variable characters (50) +o NIK Variable characters (16) ... +o Nama Variable characters (50) +# NoEbansos Integer +o Pin Variable characters (6) +o Saldo Integer +o o S K a e l te do ra A n w g a a l n I T n e te x g t er Memiliki Bekerjasama +o StatusPenerimabantuan Integer +o TanggalDaftar Date +... +masterdinas +# KodeInstitusi Integer userdinas +o NamaInstitusi Variable characters (100) # UserDinas Variable characters (13) +o RekeningInstitusi Variable characters (10) o LastLoginDinas Date & Time +o Partial Integer o StatusDinas Integer +useragen o RequirePin Integer o PasswordDinas Variable characters (50) +o UserAgen Variable characters (10) ... ... +o PasswordAgen Variable characters (50) Memiliki +# KodeAgen Integer +o NamaAgen Variable characters (100) transaksi +o o N R a e m ke a n P in e g m A i g li e k n V V a a r r i i a a b b l l e e c c h h a a r r a a c c t t e e r r s s ( ( 5 1 0 0 ) ) Melakukan # KodeTransaksi Variable characters (30) +o Alamat Variable characters (300) o GrandTotal Integer +o o N La o s T tL e o lp ginAgen V D a a r te ia & bl e T i c m h e aracters (14) Menyalurkan o o T Se a t n tl g e g m a e l nt D In a te te g e & r Time +o Lat Float (11) o Ugenerate Integer +o Lng Float (11) o NamaExcel Variable characters (100) +o StatusAgen Integer o KeteranganTransaksi Variable characters (50) +... ... +Gambar 4.14 Conceptual Data Model +4.12.3 Physical Data Model +Physical Data Model (PDM) digunakan untuk menggambarkan struktur dari +tabel-tabel yang memiliki keterkaitan hubungan yang biasa diterapkan dalam +Database Management System (DBMS). Hasil dari generate CDM disebut dengan +PDM. PDM Aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT Bank Pembangunan Daerah +Jawa Timur Tbk. dapat dilihat pada Gambar 4.15. 78 +FK_USERAGEN_RELATIONS_MASTERCA FK_USERDINA_MEMPUNYAI_MASTERCA +mastercabang +KodeCabang VARCHAR2(3) FK_USER_MEMILIKI3_MASTERCA +NamaCabang VARCHAR2(100) +FK_PENERIMA_MENGELOLA_MASTERCA +user +Username VARCHAR2(10) +KodeCabang VARCHAR2(3) +penerimabantuan LastLogin DATE +NIK VARCHAR2(16) FK_MASTERDI_BEKERJASA_MASTERCA PasswordUser VARCHAR2(50) +Nama VARCHAR2(50) ... +NoEbansos INTEGER +KodeCabang VARCHAR2(3) +KodeInstitusi INTEGER userdinas +Pin VARCHAR2(6) FK_PENERIMA_MEMILIKI2_MASTERDI UserDinas VARCHAR2(13) +Saldo INTEGER KodeInstitusi INTEGER +SaldoAwal INTEGER KodeCabang VARCHAR2(3) +Keterangan CLOB LastLoginDinas DATE +StatusPenerimabantuan INTEGER StatusDinas INTEGER +TanggalDaftar DATE PasswordDinas VARCHAR2(50) +... masterdinas ... +KodeInstitusi INTEGER +KodeCabang VARCHAR2(3) +NamaInstitusi VARCHAR2(100) +RekeningInstitusi VARCHAR2(10) +Partial INTEGER +RequirePin INTEGER +... +useragen +UserAgen VARCHAR2(10) FK_USERDINA_MEMILIKI_MASTERDI +PasswordAgen VARCHAR2(50) +KodeAgen INTEGER +KodeCabang VARCHAR2(3) transaksi +NamaAgen VARCHAR2(100) KodeTransaksi VARCHAR2(30) +NamaPemilik VARCHAR2(50) FK_TRANSAKS_MELAKUKAN_PENERIMA KodeAgen INTEGER +RekeningAgen VARCHAR2(10) NoEbansos INTEGER +Alamat VARCHAR2(300) GrandTotal INTEGER +NoTelp VARCHAR2(14) Tanggal DATE +LastLoginAgen DATE FK_TRANSAKS_MENYALURK_USERAGEN Settlement INTEGER +Lat FLOAT(11) Ugenerate INTEGER +Lng FLOAT(11) NamaExcel VARCHAR2(100) +StatusAgen INTEGER KeteranganTransaksi VARCHAR2(50) +... ... +Gambar 4.15 Physical Data Model +4.12.4 Struktur Tabel +Pembuatan aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. memiliki struktur tabel yang meliputi nama tabel, fungsi +tabel, nama atribut, tipe data, length tipe data, dan juga keterangan data pelengkap +seperti primary key, dan juga foreign key. Struktur tabel dari aplikasi E-Bansos +berbasis web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dapat dilihat +pada tabel-tabel berikut ini: +a. Tabel Master Cabang +Nama Tabel : mastercabang +Fungsi : Mengelola data kantor cabang +Primary Key : KodeCabang +Foreign Key : - 79 +Tabel 4.21 Tabel Master Cabang +No. Field Tipe Panjang Keterangan +1. KodeCabang Varchar 3 Primary Key +2. NamaCabang Varchar 100 +b. Tabel User +Nama Tabel : user +Fungsi : Mengelola data user +Primary Key : Username +Foreign Key : KodeCabang +Tabel 4.22 Tabel User +No. Field Tipe Panjang Keterangan +1. Username Varchar 10 Primary Key +2. KodeCabang Varchar 3 Foreign Key +3. PasswordUser Varchar 50 - +4. LastLogin Date - - +c. Tabel Penerima Bantuan +Nama Tabel : penerimabantuan +Fungsi : Mengelola data penerima bantuan +Primary Key : NoEbansos +Foreign Key : KodeCabang, KodeInstitusi +Tabel 4.23 Tabel Penerima Bantuan +No. Field Tipe Panjang Keterangan +1. NIK Varchar 16 - +2. Nama Varchar 50 - +3. NoEbansos Integer - Primary Key +4. KodeCabang Varchar 3 Foreign Key +5. KodeInstitusi Integer - Foreign Key +6. Pin Varchar 6 - +7. Saldo Integer - - +8. SaldoAwal Integer - - 80 +No. Field Tipe Panjang Keterangan +9. Keterangan Varchar 50 - +10. StatusPenerimabantuan Integer - - +11. TanggalDaftar Date - - +d. Tabel Master Dinas +Nama Tabel : masterdinas +Fungsi : Mengelola data dinas +Primary Key : KodeInstitusi +Foreign Key : KodeCabang +Tabel 4.24 Tabel Master Dinas +No. Field Tipe Panjang Keterangan +1. KodeInstitusi Integer - Primary Key +2. KodeCabang Varchar 3 Foreign Key +3. NamaInstitusi Varchar 100 - +4. RekeningInstitusi Varchar 10 - +5. Partial Integer - - +6. RequirePin Integer - - +e. Tabel User Dinas +Nama Tabel : userdinas +Fungsi : Mengelola data user dinas +Primary Key : UserDinas +Foreign Key : KodeInstitusi, KodeCabang +Tabel 4.25 Tabel User Dinas +No. Field Tipe Panjang Keterangan +1. UserDinas Varchar 13 Primary Key +2. KodeInstitusi Integer - Foreign Key +3. KodeCabang Varchar 3 Foreign Key +4. LastLoginDinas Date - - +5. StatusDinas Integer - - +6. PasswordDinas Varchar 50 - 81 +f. Tabel User Agen +Nama Tabel : useragen +Fungsi : Mengelola data user agen +Primary Key : KodeAgen +Foreign Key : KodeCabang +Tabel 4.26 Tabel User Agen +No. Field Tipe Panjang Keterangan +1. UserAgen Varchar 10 - +2. PasswordAgen Varchar 50 - +3. KodeAgen Integer - Primary Key +4. KodeCabang Varchar 3 Foreign Key +5. NamaAgen Varchar 100 - +6. NamaPemilik Varchar 50 - +7. RekeningAgen Varchar 10 - +8. Alamat Varchar 300 - +9. NoTelp Varchar 14 - +10. LastLoginAgen Date - - +11. Lat Float 11 - +12. Lng Float 11 - +13. StatusAgen Integer - - +g. Tabel Transaksi +Nama Tabel : transaksi +Fungsi : Menyimpan data transaksi +Primary Key : KodeTransaksi +Foreign Key : KodeAgen, NoEbansos +Tabel 4.27 Tabel Transaksi +No. Field Tipe Panjang Keterangan +1. KodeTransaksi Varchar 30 Primary Key +2. KodeAgen Integer - Foreign Key +3. NoEbansos Integer - Foreign Key +4. GrandTotal Integer - - +5. Tanggal Date - - 82 +No. Field Tipe Panjang Keterangan +6. Settlement Integer - - +7. Ugenerate Integer - - +8. NamaExcel Varchar 100 - +9. KeteranganTransaksi Varchar 50 - +4.13 Desain User Interface +Dalam tahap ini dijelaskan mengenai desain antarmuka dari aplikasi E- +Bansos berbasis web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. +4.13.1 Halaman Login +Halaman login digunakan oleh dua jenis pengguna yaitu pengguna dari +pihak Kantor Pusat dan pengguna dari pihak Kantor Cabang dari PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Halaman ini berfungsi untuk masuk ke +dalam sistem agar dapat mengakses fitur-fitur yang ada di setiap otoritas pengguna +yang berhubungan dengan aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Pada halaman ini, terdapat field input +username dan password. Username untuk kantor pusat diawali dengan kode DJ +sedangkan untuk kantor cabang diawali dengan kode PN. Password bertipe data +alphanumeric dengan length minimal 4 hingga maksimal 12 character. Halaman +login dapat dilihat pada Gambar 4.16. +4.13.2 Halaman Home Kantor Pusat +Halaman home kantor pusat hanya dapat diakses oleh pengguna yang login +menggunakan username kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur +Tbk. Halaman ini berfungsi untuk melihat jumlah penerima bantuan, jumlah dinas, +serta jumlah dari agen yang terdaftar. Halaman home kantor pusat dapat dilihat pada +Gambar 4.17. 83 +Gambar 4.16 Halaman Login +Gambar 4.17 Halaman Home Kantor Pusat +4.13.3 Halaman Maintenance User Cabang +Halaman Maintenance User Cabang juga hanya dapat diakses oleh user +kantor pusat PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. saja. Halaman ini +berguna untuk mengelola data user cabang yang ada di setiap daerah di Jawa Timur. 84 +Pengelolaan yang dimaksudkan yaitu user kantor pusat dapat menambahkan user +baru untuk cabang, juga dapat mengubah serta menghapus user yang sudah +terdaftar dalam database. Halaman Maintenance User Cabang dapat dilihat pada +Gambar 4.18 berikut ini: +Gambar 4.18 Halaman Maintenance User Cabang +4.13.3.1 Halaman Registrasi User Cabang +Halaman Registrasi User Cabang dapat diakses melalui button yang ada di +halaman Maintenance User Cabang. Halaman ini berfungsi untuk menambahkan +user cabang yang baru ke dalam database. Data yang perlu dimasukkan yaitu +pilihan kantor cabang yang ada dalam dropdown menu, password serta verifikasi +Reinput password yang telah diset dengan tipe data alphanumeric minimal 4 +karakter hingga maksimal 12 karakter. Halaman Registrasi User Cabang dapat +dilihat pada Gambar 4.19 berikut ini: 85 +Gambar 4.19 Halaman Registrasi User Cabang +4.13.3.2 Halaman Ubah Data User Cabang +Halaman Ubah Data User Cabang dapat diakses melalui button Ubah yang +ada pada datatables yang ada di halaman Maintenance User Cabang. Halaman ini +berfungsi untuk mengubah data user cabang, dan juga dapat digunakan untuk +melakukan reset password saat pemilik user lupa dengan password lamanya. +Inputan yang dibutuhkan untuk mengubah data user cabang yaitu status username +dan juga status aktif / nonaktif dari user tersebut. Halaman Ubah Data User Cabang +dapat dilihat pada Gambar 4.20. +4.13.4 Halaman Maintenance Data Dinas +Halaman Maintenance Data Dinas hanya dapat diakses oleh user kantor +cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Halaman ini berfungsi +untuk mengelola data dinas terkait dengan E-Bansos. Halaman ini menampilkan +data dinas secara lengkap dalam sebuah datatables. Halaman Maintenance Data +Dinas dapat dilihat pada Gambar 4.21. 86 +Gambar 4.20 Halaman Ubah Data User Cabang +Gambar 4.21 Halaman Maintenance Data Dinas +4.13.4.1 Halaman Registrasi Dinas +Halaman Registrasi Dinas dapat diakses melalui button Registrasi Dinas +yang ada pada halaman Maintenance Data Dinas. Halaman ini berfungsi untuk +menambahkan dinas yang baru ataupun belum terdaftar. Adapun inputan yang +dibutuhkan yaitu nama institusi, rekening institusi, jenis bantuan dinas sebagian +ataupun penuh, serta require PIN. Rekening institusi bertipe data numeric dengan 87 +panjang maksimal 10 karakter. Halaman Registrasi Dinas dapat dilihat pada +Gambar 4.22 berikut ini: +Gambar 4.22 Halaman Registrasi Dinas +4.13.4.2 Halaman Ubah Data Dinas +Halaman Ubah Data Dinas dapat diakses melalui button Ubah yang ada +pada datatables pada halaman maintenance data dinas. Halaman ini berfungsi untuk +mengubah data dinas. Inputan yang dibutuhkan yaitu nama institusi, rekening +institusi, jenis bantuan dinas, serta require PIN yang nantinya digunakan untuk +verifikasi transaksi oleh penerima bantuan sosial. Rekening institusi bertipe data +numeric dengan panjang maksimal 10 karakter. Halaman Ubah Data Dinas dapat +dilihat pada Gambar 4.23 berikut ini: 88 +Gambar 4.23 Halaman Ubah Data Dinas +4.13.5 Halaman Maintenance Data User Agen +Halaman Maintenance Data User Agen dapat diakses oleh pihak kantor +cabang dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Halaman ini +berfungsi untuk mengelola data user agen yang ditunjuk oleh dinas sosial terkait +dengan program E-Bansos. Di dalam halaman ini tabel user ditampilkan dengan +susunan username, kode agen, nama agen, rekening agen, alamat, contact person, +status, last login, dan juga aksi yang terdiri dari aksi ubah/edit dan juga aksi +hapus/delete. Halaman Maintenance Data User Agen dapat dilihat pada gambar +4.24. 89 +Gambar 4.24 Halaman Maintenance Data User Agen +4.13.5.1 Halaman Registrasi User Agen +Halaman Registrasi User Agen dapat diakses melalui button Registrasi User +Agen pada bagian atas dari datatables di halaman Maintenance Data User Agen. +Halaman ini berfungsi untuk menambahkan agen baru ke dalam database. Adapun +inputan yang diperlukan yaitu nama agen, nama pemilik, rekening agen, password, +dan verifikasi ulang reinput password. Nama agen dan pemilik bertipe data varchar +dengan panjang maksimal 50 karakter. Rekening agen bertipe data numeric dengan +panjang masksimal 10 karakter. Password dan reinput password bertipe data +alphanumeric dengan panjang minimal 4 karakter dan maksimal 12 karakter. +Halaman Registrasi User Agen dapat dilihat pada gambar 4.25. +4.13.5.2 Halaman Ubah Data User Agen +Halaman Ubah Data User Agen dapat diakses melalui button Ubah yang +ada pada datatables di halaman Maintenance Data User Agen. Halaman ini +berfungsi untuk mengubah data user agen yang ada, dan juga dapat digunakan +untuk melakukan reset password saat user agen lupa dengan password yang lama. 90 +Adapun inputan yang dibutuhkan yaitu nama agen, nama pemilik, rekening agen, +dan status aktif / nonaktif dari user agen tersebut. Jenis tipe data dari inputan sama +dengan halaman registrasi user agen. Halaman Ubah Data User Agen dapat dilihat +pada Gambar 4.26. +Gambar 4.25 Halaman Registrasi User Agen +Gambar 4.26 Halaman Ubah Data User Agen 91 +4.13.6 Halaman Maintenance Data Penerima Bantuan +Halaman Maintenance Data Penerima Bantuan hanya dapat diakses oleh +kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Halaman ini +berfungsi untuk mengelola data penerima bantuan yang terdaftar dalam program E- +Bansos. Pada halaman ini terdapat datatables yang berisi daftar dari penerima +bantuan serta data-data lain yang terkait dengan identitas penerima bantuan. +Halaman Maintenance Data Penerima Bantuan dapat dilihat pada Gambar 4.27 +berikut ini: +Gambar 4.27 Halaman Maintenance Data Penerima Bantuan +4.13.6.1 Halaman Registrasi Penerima Bantuan +Halaman Registrasi Penerima Bantuan dapat diakses melalui button +registrasi penerima bantuan yang ada pada bagian atas dari datatables di halaman +Maintenance Data Penerima Bantuan. Halaman ini berfungsi untuk menambahkan +data penerima bantuan yang baru. Adapun inputan yang dibutuhkan yaitu NIK, +nama, tanggal lahir, dinas pemberi bantuan, saldo bantuan sosial, dan juga +keterangan barang yang akan diterima saat transaksi dengan agen penyalur bantuan 92 +sosial. NIK bertipe data numeric dengan panjang maksimal 16 karakter. Nama +bertipe data varchar dengan panjang maksimal 50 karakter. Tanggal lahir bertipe +data date dengan format DD/MM/YYYY. Saldo bantuan sosial bertipe data +numeric dengan panjang maksimal 11 angka. Keterangan bertipe data varchar +dengan panjang maksimal 50 karakter. Halaman Registrasi Penerima Bantuan dapat +dilihat pada Gambar 4.28 berikut ini: +Gambar 4.28 Halaman Registrasi Penerima Bantuan +4.13.6.2 Halaman Ubah Data Penerima Bantuan +Halaman Ubah Data Penerima Bantuan dapat diakses melalui button Ubah +pada datatables yang ada di halaman Maintenance Data Penerima Bantuan. +Halaman ini berfungsi untuk mengubah data penerima bantuan yang ada pada +database. Inputan yang dibutuhkan yaitu dinas pemberi bantuan, saldo, keterangan, +serta status aktif / nonaktif dari penerima bantuan tersebut. Inputan dari halaman ini +bertipe data sama seperti halaman regsitrasi penerima bantuan. Halaman Ubah Data +Penerima Bantuan dapat dilihat pada Gambar 4.29 berikut ini: 93 +Gambar 4.29 Halaman Ubah Data Penerima Bantuan +4.13.7 Halaman Upload Data Penerima Bantuan +Halaman Upload Data Penerima Bantuan digunakan saat jumlah penerima +bantuan yang akan didaftarkan cukup banyak ataupun telah tertulis rapi di dalam +file excel. Halaman ini berfungsi seperti multiple upload data penerima bantuan. +Pihak kantor cabang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. memilih +browse file excel yang akan diunggah, dan button Import untuk mengeksekusi +query yang ada dalam sistem. Halaman Upload Data Penerima Bantuan dapat +dilihat pada Gambar 4.30 berikut ini: 94 +Gambar 4.30 Halaman Upload Data Penerima Bantuan +4.13.8 Halaman Generate QR Code +Halaman Generate QR Code hanya dapat diakses oleh pihak kantor cabang +PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Halaman ini berfungsi untuk +melakukan proses generate QR code. Hasil generate QR code ini diperlukan untuk +pembuatan kartu bantuan sosial yang akan dibagikan kepada pihak penerima +bantuan. Halaman Generate QR Code dapat dilihat pada Gambar 4.31 berikut ini: +4.13.8.1 Halaman Generate Single QR Code +Halaman Generate Single QR Code dapat diakses dengan melakukan input +data nomor E-Bansos dari penerima bantuan. Setelah itu pihak kantor cabang PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. akan melakukan generate QR code +dengan menekan button Generate. Halaman Generate Single QR Code dapat dilihat +pada Gambar 4.32 berikut ini: 95 +Gambar 4.31 Halaman Generate QR Code +Gambar 4.32 Halaman Generate Single QR Code +4.13.8.2 Halaman Generate All QR Code +Halaman Generate All QR Code digunakan oleh pihak kantor cabang PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. saat ingin mencetak semua kartu +berlabel QR Code untuk dibagikan kepada pihak penerima bantuan. Adapun 96 +inputan yang dibutuhkan yaitu tanggal start date dan end date serta dinas terkait. +Halaman Generate All QR Code dapat dilihat pada Gambar 4.33 berikut ini: +Gambar 4.33 Halaman Generate All QR Code +4.13.9 Halaman Data Reporting +Halaman Data Reporting dapat diakses oleh pihak kantor cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan +transaksi yang ada pada hari saat halaman ini diakses atau user kantor cabang PT +Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dapat memilih hari Start Date dan +juga End Date untuk melihat riwayat transaksi pada hari sebelum halaman ini +diakses. Pada halaman ini terdapat button download excel yang berguna untuk +mencetak data reporting ke dalam file excel. Halaman Data Reporting dapat dilihat +pada Gambar 4.34 berikut ini: +4.13.10 Halaman Settlement +Halaman Settlement hanya dapat diakses oleh pihak kantor cabang PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Halaman ini berfungsi untuk melakukan 97 +settlement atau biasa disebut dengan pencairan omset / penghasilan per hari dari +setiap agen yang ada pada cabang tersebut. Halaman Settlement dapat dilihat pada +Gambar 4.35 berikut ini: +Gambar 4.34 Halaman Data Reporting +Gambar 4.35 Halaman Settlement BAB V +PENUTUP +Setelah melakukan kerja praktik di Divisi Teknologi Informasi kantor pusat +PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dengan melakukan observasi, +wawancara, analisis, perancangan sistem, desain, implementasi, realisasi, serta +testing sistem, maka kesimpulan dan saran yang dapat digunakan untuk +pengembangan aplikasi E-Bansos berbasis web pada PT Bank Pembangunan +Daerah Jawa Timur Tbk. tertulis dalam bahasan berikut ini: +5.1 Kesimpulan +Kesimpulan yang dapat diambil dari Rancang Bangun Aplikasi E-Bansos +Berbasis Web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. adalah sebagai +berikut: +1. Aplikasi E-Bansos Berbasis Web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. dapat membantu dalam integrasi data dari beberapa pihak yang +berkolaborasi dalam program ini, yaitu diantaranya pihak dinas, pihak bank, +pihak agen, serta penerima bantuan sosial. +2. Aplikasi E-Bansos Berbasis Web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. dapat membantu proses monitoring transaksi penyaluran +bantuan sosial yang terjadi dari agen kepada pihak penerima bantuan sosial. +3. Aplikasi E-Bansos Berbasis Web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. bersifat real time yang berarti semua data transaksi, riwayat / +history yang dapat dilihat melalui halaman reporting benar-benar terjadi. +Serta adanya log pencatatan waktu transaksi akan menunjukkan bahwa +98 99 +transaksi agen dalam menyalurkan bantuan sosial dapat +dipertanggungjawabkan kebenarannya. +4. Aplikasi E-Bansos Berbasis Web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. menggunakan kombinasi NIK dan mikro time yang digunakan +untuk generate QR code sebagai identitas yang baru bagi setiap penerima +bantuan. Hal ini dapat meningkatkan keamanan yaitu meminimalkan data +QR code yang kembar. +5.2 Saran +Aplikasi E-Bansos Berbasis Web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. dapat dikembangkan secara lebih lanjut sesuai dengan perkembangan +teknologi ke depannya. Berdasarkan aplikasi E-Bansos Berbasis Web pada PT Bank +Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. yang telah dibuat dapat diberikan saran +untuk kemajuan perkembangan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut: +1. Aplikasi E-Bansos Berbasis Web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. dapat dikembangkan dengan penambahan fitur monitoring agen +teraktif, serta monitoring penerima bantuan yang sudah tidak aktif dalam +mengambil bantuan. +2. Aplikasi E-Bansos Berbasis Web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. dapat dikembangkan dengan memaksimalkan User Interface +yang lebih baik lagi untuk kenyamanan user kantor pusat maupun user +kantor cabang pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. dalam +menggunakannya. +3. Aplikasi E-Bansos Berbasis Web pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa +Timur Tbk. dapat dikembangkan dengan penambahan fitur monitoring 100 +seluruh transaksi setiap cabang / daerah di Jawa Timur dan dimediasikan +dengan menggunakan chart. Fitur ini berguna untuk sistem pengambilan +keputusan oleh pihak dinas pemberi bantuan sosial / pemerintah dalam +memaksimalkan dana pemberian bantuan menuju daerah yang paling sesuai +dan berhak menerimanya. DAFTAR PUSTAKA +Hamidin, D., & Maniah. (2017). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi: +Pembahasan Secara Praktis dengan Contoh Kasus. Yogyakarta: +Deepublish. +Marlinda. (2004). Theory of Entity Relationship Diagram. +Mustakini, J. (2009). Sistem Teknologi Informasi. Yogyakarta. +ojk. (2019). Mengenal Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). +Pressman, R. S. (2015). Rekayasa Perangkat Lunak : Pendekatan Praktisi Buku I,. +Yogyakarta: Andi. +Ramdhani, M. A. (2015). Pemodelan Proses Bisnis Sistem Akademik +Menggunakan Pendekatan Business Process Modelling Notation (BPMN) +(Studi Kasus Institusi Perguruan Tinggi XYZ). Jurnal Informasi, 85-87. +Rosmala, D., & Falahah. (2007). Pemodelan Proses Bisnis B2B Dengan BPMN +(Studi Kasus Pengadaan Barang Pada Divisi Logistik). Seminar Nasional +Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) 2007, 63. diff --git a/raw/repository.its.ac.id_104302_.md b/raw/repository.its.ac.id_104302_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cb6eb4013222508f2b9a42243fb392767ae4e72a --- /dev/null +++ b/raw/repository.its.ac.id_104302_.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +url: https://repository.its.ac.id/104302/ +title: "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Rumah Tangga di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Logistik Biner - ITS Repository" +domain: repository.its.ac.id +crawl_date: 2026-03-27 02:46:31 +source_type: academic +quality_score: 87 +is_priority: false +--- + +# Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Rumah Tangga di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Logistik Biner - ITS Repository + +Raihan, Adinda Nur + + +(2023) + + Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Rumah Tangga di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Logistik Biner. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Permasalahan kependudukan salah satunya yaitu kemiskinan, kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Persentase penduduk miskin di provinsi Jawa Timur sebesar 13,69 persen, dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yang sebesar 9,54 persen. Rumah tangga miskin dapat teridentifikasi dari Program Keluarga Harapan (PKH), dimana rumah tangga yang menerima PKH merupakan rumah tangga miskin atau rentan miskin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap status penerimaan program keluarga harapan (PKH) pada rumah tangga di Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu regresi logistik biner dikarenakan variabel respon yaitu status penerimaan PKH yang berskala nominal, dimana penerima PKH sebanyak 5.061 rumah tangga dan bukan penerima PKH sebanyak 27.393 rumah tangga. Data yang digunakan berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, 4 dari 10 variabel prediktor dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga, luas lantai rumah tempat tinggal, bahan bangunan utama lantai rumah, dan fasilitas tempat buang air besar berpengaruh terhadap status penerimaan PKH dengan ketepatan klasifikasi sebesar 84,4%. =============================================================================================================================== One of the population problems is poverty, poverty is an economic inability to meet basic food and non-food needs as measured from the expenditure side. The percentage of poor people in East Java province is 13.69 percent, which is higher than the national level of 9.54 percent. Poor households can be identified from the Family Hope Program (PKH), where households that receive PKH are poor or vulnerable to poverty. The purpose of this study was to determine the factors that significantly influence the acceptance status of the Family Hope Program (PKH) in households in East Java Province. In this study, the method used was binary logistic regression because the response variable was PKH acceptance status on a nominal scale, where PKH beneficiaries were 5.061 households and 27.393 households were non-PKH beneficiaries. The data used comes from the results of the 2022 National Socio-Economic Survey (SUSENAS). Based on the results of the analysis and discussion, 4 out of 10 predictor variables can be concluded that the education level of the head of the household, area of the floors of residential houses, the main building materials for the floors of the houses and facilities for defecation have an effect on the status of PKH receipts with a classification accuracy of 84.4%. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Penerimaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Rumah Tangga di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Logistik Biner Abstract Actions (login required) diff --git a/raw/repository.its.ac.id_view_subjects_Q180=2E55=2EM38.html.md b/raw/repository.its.ac.id_view_subjects_Q180=2E55=2EM38.html.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3f973b5cf17aaa79f606d4e089bddbcd5d7a6eac --- /dev/null +++ b/raw/repository.its.ac.id_view_subjects_Q180=2E55=2EM38.html.md @@ -0,0 +1,1975 @@ +--- +url: http://repository.its.ac.id/view/subjects/Q180=2E55=2EM38.html +title: "Items where Subject is 'Q180.55.M38 Mathematical models' - ITS Repository" +domain: repository.its.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 14:27:07 +source_type: academic +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Items where Subject is "Q180.55.M38 Mathematical models" - ITS Repository + +., Asmianto + + +(2018) + + Kontrol Formasi pada Sistem Beberapa Dubins Pesawat dengan +Adanya Pemimpin. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. ., Budiyanto + + +(2025) + + Pemodelan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Melalui Pendekatan Optimalisasi Spasial di Kabupaten Bantul. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. ., Milasari + + +(2018) + + Pendekatan Partial Least Square pada Spatial Structural Equation Modeling untuk Pemodelan Prevalensi Diare pada Balita di Jawa Timur. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. ., Nasruddin + + +(2015) + + Kendali Optimal Model Diversifikasi Beras Dan Non-Beras Dengan Pemberian Subsidi Oleh Pemerintah Pada Non-Beras. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. ASHARI, DIMAS EWIN + + +(2018) + + Penerapan Model Hybrid Singular Spectrum Analysis Deep Neural Network pada Peramalan Inflow dan Outflow +Uang Kartal di Indonesia. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Abhinaya, Almer Abhinaya + + +(2019) + + Analisa Efisiensi Terminal Kontainer Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis Di Terminal Petikemas Surabaya, Terminal Tpk Koja, Dan Terminal Petikemas Semarang. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Abidin, Fauzanul + + +(2020) + + Optimasi Total Operating Time Rele Arus Lebih Dengan Pertimbangan Konfigurasi Mesh, Open-mesh, Dan Radial Mengunakan Firefly Algorithm. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Abu, Maulidyani + + +(2018) + + Aliran Fluida Nano Melalui Bola Berpori Dibawah Pengaruh Konveksi Campuran dan Medan Magnet - Nano Fluid Flow Past A Porous Sphere Under The Influence Of Both Mixed Convection And Magnetic Field. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Achmad, Fatoni + + +(2021) + + Perancangan Sistem Pengendalian EC Dengan Tuning ZN-AMIGO Pada Hidroponik DFT Pakcoy (Brassica Rapa Subsp. Chinensis). + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Adhilaksono, Bramantyo + + +(2024) + + Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Quality of Experience pada Layanan Panggilan Audiovisual. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Aditama, Ferdian Yoga + + +(2023) + + Pemodelan Inundasi Dan Run-Up Tsunami Di Pacitan Akibat Potensi Gempa Megathrust Segmen Jawa Timur Menggunakan Metode Cornell Multi-Grid Coupled. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Adyaksa, Nailah Rana Hanifah + + +(2025) + + Penerapan Unscented Kalman Filter untuk Estimasi Curah Hujan pada Model Matematika Temperature - Forest Area - Rainfall (TFR). + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ahadi, Giatma Dwijuna + + +(2023) + + Penaksir Parameter Regresi Logistik Multinomial Ridge Menggunakan Konstanta Wu-Asar (Studi Kasus: Kategori Indikator Kesehatan Masyarakat Di Provinsi Jawa Timur). + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ahmada, Lailatul + + +(2026) + + Peran Kapabilitas Big Data Analytic dan Kolaborasi terhadap Resiliensi Supply Chain. + + + Masters thesis, Institut Tekonologi Sepuluh Nopember. Aini, Qurotul + + +(2020) + + Penaksiran Parameter dan Pengujian Hipotesis Geographically Weighted Bivariate Zero Inflated Generalized Poisson Regression (Studi Kasus : Jumlah Kematian Ibu Hamil dan Jumlah Kematian Ibu Nifas di Karesidenan Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017). + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Akbar, Yusron Fattahillah + + +(2022) + + Desain Kendali Autonomous Underwater Vehicle (AUV) Dengan Ballast Aktif Menggunakan Metode Fuzzy Sliding Mode Control. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Al Aziim, Sulthon Amar + + +(2021) + + Kontrol Optimal Penyebaran Penyakit Demam Berdarah Dengan Pengaruh Penyemprotan Insektisida Dan Pengobatan. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Al Bashri, Alif + + +(2018) + + Pemodelan Inversi 2-D Data Magnetotelurik Pada Lapangan Panas Bumi "Basri" Sulawesi Barat. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Al Jibran, Kalam + + +(2020) + + Perancangan Model Fase Kesiapan Logistik Pangan Dalam Bencana Banjir Jakarta Untuk Masyarakat Terdampak. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Alfajriyah, Aimmatul Ummah + + +(2023) + + Penentuan Persamaan Diferensial Black-Scholes Multi Aset dengan Menurunkan Backward Stochatic Differential Equations (BSDEs). + + + Masters thesis, Institit Teknologi Sepuluh Nopember. Almira, Aufa Hanan + + +(2024) + + Koreksi Bias Data Hujan Satelit Persiann Sebagai Alternatif Pos Stasiun Hujan +dengan Pendekatan Quantile Mapping di Sub Das Brantas Hulu. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Alydrus, Muchamad Romdoni + + +(2015) + + Analisis Dinamik Model Predator Prey Leslie-Gower dengan Fungsi Respon Sokol-Howell. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ambarita, Handy Frank Wily + + +(2018) + + Penerapan Algoritma Discrete Cuckoo Search Pada Multiple Travelling Salesman Problem. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ameliyah, Addinda Nur + + +(2026) + + Prediksi Penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) di Jawa Barat Menggunakan Metode Hybrid Ensemble Kalman Filter-Attention Based Long Short Term Memory (EnKF-ALSTM). + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Andrianto, Ryan Garnet + + +(2023) + + Pemodelan Matriks dan Penerapan Algoritma Sum +of Power Matrix pada Studi Kasus SPOJ TAP2015E – Perfect Packing. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Anggoro, Ardyan Chandra Dwi + + +(2020) + + Desain Kendali Autonomous Underwater Vehicle (AUV) Dengan Ballast Aktif Menggunakan Metode Sliding Mode Control. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Anggraini, Dwita Suci + + +(2019) + + Optimasi Penyebaran Kolera Menggunakan Kontrol Sanitasi, Karantina, Edukasi dan Klorinasi. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Anisah, Zahra Nur + + +(2024) + + Sistem Deteksi Dan Tracking Target Bergerak Menggunakan Metode Fuzzy-PID Pada Unmanned Aerial Vehicle. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Annisa, Anggi Vidia + + +(2024) + + Optimasi Biaya Persediaan Darah dan Stok Darah Kedaluwarsa di PMI Surabaya Menggunakan Pemrograman Stokastik. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Apcar, Jordy Revanda Widiardo + + +(2020) + + Perencanaan Proyek Offshore Pipelines Replacement. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Aqila, Muhammad Haekhal + + +(2025) + + Estimasi Parameter Distribusi Generalized Pareto, Weibull, dan q-Weibull pada Moment Magnitude Gempa Mainshock Megathrust di Indonesia. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ar-Razy, Ranndy Zakaria + + +(2019) + + SImulasi Aliran Daya Pada Sistem Kelistrikan Kapal Dynamic Positioning Menggunakan Matlab. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ardiansyah, Andika + + +(2019) + + Penentuan Lokasi dan Jumlah Halte Monorel di Surabaya dengan Model Max Covering Problem. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Arisjanti, Nova + + +(2016) + + Pola Perubahan Dan Pertumbuhan Pertelevisian Dan Kaitannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-Propinsi Di Indonesia Dari Tahun 1980-1986. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Ariyanti, Eka Pratiwi + + +(2024) + + Pemampatan Pemodelan Lead Acid Battery untuk Mendapatkan Nilai Parameter Melalui Pengujian Charge Discharge Battery. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Arnanto, Rizki Dwi + + +(2018) + + Rancang Bangun Kontroller Motor Brushless Direct Current (BLDC) Menggunakan Direct Torque Control Dengan Metode PI. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ashari, Muhamad Diaz + + +(2025) + + Implementasi Kontrol PID Untuk Mengatur Suhu Tangki Penampung Gelatin. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Asmianto, . + + +(2016) + + Konstruksi Model Matematika Pada +Terjun Payung Dengan Akrobat +Perubahan Posisi Sebelum Parasut +Dibuka. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Auni, Azrul Kiromil Enri + + +(2020) + + Analisis Pengaruh Komposisi Limbah Plastik Dan Temperatur Proses Kering Terhadap Karakteristik Mekanik Aspal Dengan Metode Numerik. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Aviditori, Aviditori + + +(2024) + + Kajian Pemilihan Lokasi Lahan Untuk Pembangunan Gardu Induk 500 kV Dengan Metode AHP Dan Topsis Di PT PLN (Persero) UIP JBTB. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Aziza, Sherly Nur + + +(2024) + + Sistem Pengendalian Temperatur berdasarkan Kontrol PID pada Pluverizer di PLTU Paiton Unit 5 dan 6. + + + Project Report. + [s.n], [s.l.]. + + + + (Unpublished) Azizah, Azizah + + +(2019) + + Faktor-faktor yang mempengaruhi persentase kasus HIV di Indonesia tahun 2017 Mengunakan Regresi Nonparametrik Spline Truncated. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Azzahra, Nada Fitriani + + +(2021) + + Kontrol Optimal Penyebaran COVID-19 Model SEIR di Jakarta. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Banjarnahor, Franklin Noel + + +(2019) + + Model Konektivitas Wilayah Kepulauan: Studi Kasus Wilayah Kepulauan Riau. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Barmisto, Muhammad Irfan + + +(2018) + + Penerapan Metode Fuzzy Topsis, Anp, Dan Compromise Programming Untuk Pemilihan Supplier (Studi Kasus: Pembuatan Pompa Hydrant Pt. Semen Gresik Pabrik Tuban). + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Brillianto, Muhammad Rakha + + +(2025) + + Sistem Klasifikasi Untuk Mendeteksi Adanya Penggumpalan Pupuk Urea Pada Mesin Hopper Menggunakan Metode K-Nearest Neighbors. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Cahyani, Nurdia Dwi + + +(2021) + + Implementasi Ensemble Kalman Filter Dan Kontrol Konsensus Pada Sistem Gerak Multi-Robot. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Calveria Aviantholib, Igar + + +(2021) + + Estimasi Parameter dan Pengujian Hipotesis Model Regresi Logistik Bivariat Orde Dua Dengan Iterasi Fisher Scoring dan BHHH (Studi Kasus: Pemodelan Ipm dan Ipkm Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Canta, Himawan Widia + + +(2018) + + Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Tangkapan Ikan di Jawa Timur Tahun 2016 dengan Menggunakan Regresi Linier Berganda. + + + Diploma thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Claudia, Cintaka Septania + + +(2020) + + Inventory Lot-Sizing Problem untuk Pengadaan Kantong Semen dengan Mempertimbangkan Multi-Period Scenario dan Faktor Kualitas untuk Multi-Supplier dan Multi-Product. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. DEWANI, BELLA PUSPA + + +(2018) + + Peramalan Jumlah Penumpang Dan Barang Di Bandar Udara Internasional Juanda Dan Pelabuhan Tanjung Perak Menggunakan Model Hybrid Arimax Dan Deep Learning Neural Networks. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Damayanti, Zulfana + + +(2025) + + Perancangan Sistem Kendali Pada Hybrid Quadplane UAV Berbasis SMC ANFIS dengan Disturbansi Eksternal. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Devitasari, Risma Virianjani + + +(2024) + + Penerapan Metode Adams Bashforth Moulton Pada Persamaan Logistik Biner Dalam Memprediksi Pendapatan Per Kapita. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dewanti, Paramita + + +(2020) + + Estimator Campuran Spline Truncated Dan Kernel Dalam Regresi Nonparametrik Birespon Untuk Pemodelan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dewantoro, Satriya + + +(2025) + + Sistem Kontrol Berat Pada Two Stage Filling Gate Valve Hopper Menggunakan PID Controller Untuk Meminimalisir Terjadinya Underweight Dan Overweight. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dewi, Fitri Fatma + + +(2026) + + Peramalan Throughput Harian Reefer Container Menggunakan Metode Temporal Convolutional Network (TCN) untuk Evaluasi Kecukupan Plug: Studi Kasus Terminal Petikemas di Jawa Timur. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dewi, Kristian Dwi Ratna + + +(2021) + + Desain Kendali Modified Model Predictive Control (M-MPC) Pada Gerak Lateral-Direksional Pesawat Tanpa Awak. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dewi, Nihaya Alivia Coraima + + +(2016) + + Konstruksi Dan Analisis Kestabilan Model Populasi Prey-Predator Dengan Migrasi Predator Pada Dua Wilayah (Studi Kasus : Ikan Tuna Dan Ikan Teri Pada Ekosistem Laut Indonesia). + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Diantika, Juniar + + +(2018) + + Desain Suspensi Pilot Seat pada Pesawat Terbang Tipe Tricycle Landing Gear untuk Kenyamanan Pilot. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dikie, Helga Ananta + + +(2025) + + Pemodelan Prevalensi Stunting di Nusa Tenggara Timur Menggunakan Regresi Data Panel. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Diniyah, Fitriani + + +(2021) + + Sistem Pengendalian Electrical Conductivity dengan Perubahan Setpoint Menggunakan Tuning Ziegler-Nichols Chien-Hrones-Reswick (CHR) Pada Hidroponik DFT Pakcoy. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dwiyani, Rizkha Putri + + +(2020) + + Pererapan Model Predicitve Control (MPC) Pada Optimasi Portofolio Saham Berdasarkan Harga Saham Dengan Model ARCH/GARCH. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Dwiyawara, Yerahmeel + + +(2021) + + Pemodelan Dan Simulasi Peluang Kerugian Dengan Persamaan Integro-diferensial Pada Program Jaminan Kematian PT ASABRI (Persero). + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Edina, Almira Ivah + + +(2020) + + Estimasi Fungsi Baseline Hazard pada Model Cox +dengan Metode Maximum Penalized Likelihood. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Eka Saputra, A. Muhammad Asrul + + +(2025) + + Kajian Osilator Dirac Satu Dimensi Dengan Turunan Dunkl. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Erkristi, Vinka Firdausita + + +(2023) + + Pemodelan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga di Kota Surabaya Menggunakan Metode Regresi Logistik Ordinal. + + + Diploma thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ernawati, Ernawati + + +(2018) + + Propensity Score Stratification Menggunakan Support Vector Machine Pada Kasus HIV/AIDS. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Fadilah, Rizki Nur + + +(2018) + + Pemodelan Jumlah Kejadian Banjir di Indonesia Tahun 2015 dengan Menggunakan Model Regresi Binomial Negatif. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Fajriyani, Immarita Dinar + + +(2018) + + A Joint Order Inventory Model with Permissible Delay in Payment in Pharmaceutical Supply Chain (Case Study: Blambangan Banyuwangi Public Hospital). + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Farisa, Fittrofin Amalia + + +(2023) + + Estimasi Parameter Dan Pengujian Hipotesis Bivariate Poisson Log Normal Regression (Studi Kasus: Jumlah Kematian Bayi dan Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021). + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Fathani, Namira + + +(2025) + + Pendaratan Quadcopter Pada Platform Bergerak Menggunakan Model Predictive Control. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Fatin, Shafa Fauziyah + + +(2025) + + Optimasi Harga dengan Pendekatan Mixed Bundling Pricing untuk Produk Agroindustri: Studi Kasus Egrek Digital Merah Putih. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Fauziah, Annisa Aulia + + +(2025) + + Pemodelan Geographically Weighted Generalized Poisson Regression Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kasus HIV/AIDS Di Provinsi Jawa Timur. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Fauziyah, Mufatin + + +(2018) + + Karakterisasi Magnetohidrodinamik Fluida Mikrokutub Tak Tunak Yang Melewati Bola Dipengaruhi Konveksi Campuran Menggunakan Skema Implisit Euler. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Feliyanti, Fela + + +(2021) + + Analisis Sentimen Dan Kapabilitas Proses Pembelajaran Daring Di Fakultas TeknologI Industri Dan Rekayasa Sistem ITS. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ferdiansyah, Dimas Akbar + + +(2025) + + Perancangan Sistem Fault Detection Dengan Ewma Pada Proton Exchange Membrane (PEM) Fuel Cell Open Cathode. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Firdaus, Nurman + + +(2021) + + Studi Eksperimen Respon Gerak Dinamis Floating Crane Barge Saat Operasi Pengangkatan Struktur Dalam Laut Bergelombang. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Firrizqy, Maulida Ilmi + + +(2018) + + Pemetaan Persebaran Pencemar Konservatif dari Aktivitas Lalu Lintas Perkotaan di Wilayah Surabaya Selatan Menggunakan Model Gauss Termodifikasi. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Fitria, Nur Vita Amaliatul and Putri, Atiqqah Edya + + +(2024) + + Analisis Pengaruh LDR, CAR, dan BOPO terhadap ROA Bank Jatim menggunakan Regresi Linear Berganda. + + + Project Report. + [s.n.], [s.l.]. + + + + (Unpublished) Fuad, Raniyah Nisrina + + +(2025) + + Pemodelan Geographically Weighted Panel Regression Pada Indeks Ketahanan Pangan di Indonesia. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hakam, Amirul + + +(2015) + + Simulasi numerik aliran fluida di sekitar dua silinder sirkuler side-by -side. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hakim, Inaki Maulida + + +(2023) + + Pengembangan Model Untuk Evaluasi Faktor Keberhasilan Implementasi Internet of Things (IoT) Pada Industri Otomotif di Indonesia. + + + Doctoral thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Handi, Anies Aulia + + +(2024) + + Perhitungan Premi Dan Proft Testing Asuransi Jiwa Unit Link Menggunakan Metode Point-To-Point dan Model Black-Scholes pada Manfaat Investasi. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hanin, Latifah Sekar + + +(2026) + + Analisis Risiko Kerugian Bencana Alam di Indonesia Menggunakan Extreme Value Theory-Value at Risk Dengan Pendekatan Bayesian Mixture Model. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hasan, Muhammad Sulthan Zacky Raihan Putera + + +(2024) + + Performa Mesin Panas Kuantum Berbasis Partikel Pada Kotak 1 Dimensi. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hasanah, Silviatul + + +(2018) + + Propensity Score Matching Menggunakan Support Vector Machine Pada Kasus Diabetes Melitus (DM) Tipe 2. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hasbi, Farhan Aly + + +(2024) + + Simulasi dan Analisis Pengaruh Parameter Geometri Micro Perforated Panel (MPP) terhadap Kemampuan Penyerapan Suara dan Sound Transmission Loss pada Frekuensi Rendah. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hidayati, Zakiya Alfi + + +(2023) + + Kontrol Optimal Model Penyebaran Kanker Paru Akibat Merokok Menggunakan Prinsip Minimum Pontryagin. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hidayatullah, Ahmad Hafidh + + +(2019) + + Perancangan Fuzzy Sliding Mode Fault Tolerant Control Pada Regenerative Anti-lock Braking System Mobil Listrik dengan Kesalahan Pada Aktuator. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Hidayatullah, Syafi' Bariq' Syihabuddin + + +(2024) + + Perhitungan Dana Pensiun Dengan Asumsi Suku Bunga Stokastik Menggunakan Multiple Decrement Model. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Holle, Maharani Sarah + + +(2020) + + Analisis Eksergi dan Optimisasi Termoekonomi Pada Sistem Refrigerasi di Data Center Menggunakan Metode Algoritma Genetika. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Husain, Hartina + + +(2021) + + Model Campuran Spline Truncated, Deret Fourier, Dan Kernel Dalam Regresi Semiparametrik Birespon ( Studi Kasus : Model Rata-Rata Curah Hujan Dan Lama Penyinaran Matahari Di Provinsi Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat ). + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ilah, Muwahidatul + + +(2018) + + Analisis Survival Untuk Pemodelan Delisting Time Di Indeks Lq45 Pada Perusahaan Sektor 6 Dan Sektor 7 Menggunakan Multiperiod Generalized Extreme Value Regression. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ilmayasinta, Nur + + +(2018) + + Kendali Optimal pada Model Ekstraksi Lipid Mikroalga Menggunakan Metode LQR (Linear Quadratic Regulator) dan Metode PMP (Pontryagin Maximum Principle). + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Insyira, Nadia Rahma Nur + + +(2018) + + Pemodelan Waktu Survival Pekerja Menggunakan Regresi Cox Proportional Hazard. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Irianti, Redian Galih + + +(2018) + + Optimasi Penjadwalan Mata Kuliah Otomatis dengan Menggunakan Algoritma Tabu-Variable Neighnborhood Search Based Hyper Heuristic. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Iskartama, Intan Salsabilla + + +(2025) + + Implementasi Geopolitical Risk Index Terhadap Prediksi Volatilitas Bitcoin Menggunakan Metode Hybrid GARCH-X-SVR. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Isnaeni, Anggraeni Nur + + +(2018) + + Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persentase Balita Gizi Buruk di Nusa Tenggara Timur Menggunakan Pendekatan Regresi Nonparametrik Spline. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Jamil, Ahmad + + +(2015) + + Enumerasi Graf Sederhana Dengan Enam Simpul Tidak Isomorfis Menggunakan Teorema Polya. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Januardi, Januardi + + +(2019) + + Penetapan Harga pada Dual Channel Green Supply Chain dengan Mempertimbangkan Ketidakpastian Menggunakan Response Surface Methodology. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Jauhari, Muhamad Andri + + +(2020) + + Membangun Tiga Representasi Spesifik Grup Lie Eksepsional E6. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Joris, Ruth Jasmine + + +(2025) + + Optimasi Aplikasi Bayesian Structural Time Series (BSTS) Dalam Peramalan Harga Saham BBCA, BBRI, Dan BMRI. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Julinar, Julinar + + +(2021) + + Model Arus Kas Regime-Switching Untuk Optimalisasi Pendapatan Perusahaan Selama Masa Pandemi COVID-19 Menggunakan Metode Grey Wolf Optimizer. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kaila, Raisa Sharik + + +(2023) + + Analisis Perbandingan Model Asset Pricing Carhart 4-Factor, Fama French 3-Factor dan 5-Factor pada Indeks SRI-KEHATI dengan Pendekatan Regresi Kuantil. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Karimah, Nabila Afnin + + +(2024) + + Preferensi Pengunjung Alun-alun Trunojoyo Kabupaten Sampang dengan Pendekatan Conjoint Analysis dan Customer Satisfaction Index. + + + Diploma thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Karlita, Tita + + +(2020) + + Long bones reconstruction using 3D ultrasound imaging system. + + + Doctoral thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kartikasari, Dyan + + +(2023) + + Pemetaan Tingkat Bahaya Tsunami Secara Kuantitatif Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Wilayah Teluk Teleng, Pacitan, Jawa Timur. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kautserina, Mayang + + +(2018) + + Optimasi Logistik Batubara di PT Indonesia Power. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Khoir, Misbahur + + +(2014) + + Waktu Optimal Dalam Diversifikasi +Produksi Energi Terbarukan Dan +Tidak Terbarukan Dengan +Menggunakan Prinsip Minimum +Pontryagin. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Kumalasari, Charisma Juni + + +(2018) + + Aliran Fluida Magnetohidrodinamik Mikrokutub yang melalui Bola Berpori Dipengaruhi Oleh Konveksi Campuran dan Medan Magnet. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kurniawan, Angga + + +(2021) + + Analisa Daya Listrik Yang Dapat Dihasilkan Sebuah Ladang Turbin Angin Dengan Menggunakan Model Pembangun Jaringan Saraf Tiruan. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kusuma, Awalia Kyra Cahya + + +(2021) + + Determination of Product Category Area and Storage Assignment Model for Reserve Storage Location in Distribution Center: Case Study on 3PL Company. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Kusumawati, Rima + + +(2018) + + Pemodelan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penderita Penyakit Kusta Tipe PB dan MB Di Jawa Timur Tahun 2016 Dengan Geographically Weighted Bivariate Negative Binomial Regression. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Laksana, Hardhian Restu Panca + + +(2021) + + Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Pelayanan, Harga dan Ketersediaan Produk Terhadap Pengambilan Keputusan Pembelian. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Laksono, Doddy Widodo + + +(2019) + + Analisis Korelasi Rantai Pasok Seafood dan Pembentukan Armada Perikanan Nasional. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Lande, Nimba Sharon + + +(2019) + + Simulasi Perambatan Retak pada Baja dan Aluminium Akibat Pembebanan Statis dengan Menggunakan Metode Elemen Hingga. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Lanus, I Nengah + + +(2002) + + Arsitektur Poskolonial Kasus Bale Banjar Di Bali. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Lathifah, Nida Nabilah Nuzul + + +(2019) + + Implementasi System Dynamics untuk Menganalisis Permintaan dan Perencanaan Kapasitas Listrik di Jawa Timur Studi Kasus PT. PJB (Pembangkitan Jawa-Bali). + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Leiwakabessy, Reyner Marvi + + +(2025) + + Model Geographically Weighted Bivariate Poisson Generalized Inverse Gaussian Regression (Jumlah Kematian Ibu Nifas dan Post Neonatal di Jawa Timur Tahun 2023). + + + Masters thesis, Institut Tegnologi Sepuluh Nopember. Leonita, Ni Putu Riska Shyndi + + +(2024) + + Penerapan Model Black-Litterman dan Mean Absolute Deviation dengan K-Medoids Clustering untuk Optimasi Portofolio Saham. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Lutfiani, Fadia Nila Sihan Novita + + +(2021) + + Desain Kendali Optimal Konsentrasi Karbon Monoksida (CO) dan Nitrogen Dioksida (NO2) Menggunakan Metode Prinsip Minimum Pontryagin. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Mahadika, Gilang Dimizza + + +(2019) + + Optimasi Penjadwalan Rute Perjalanan dengan Pesawat Menggunakan Metode Hyper Heuristic Berbasis Algoritma Late Acceptance Hill Climbing. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Maitriani, Checellya + + +(2023) + + Analisis Spasial Tinggi Muka Air Wilayah Jakarta Untuk Mitigasi Bencana Banjir Menggunakan Extreme Value Max Stable Process Model Brown-Resnick. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Maldini, Taufik Afiif + + +(2018) + + Pemodelan Hasil Kemoterapi Berbasis 5-Flurouracil Menggunakan Metode Regresi Multivariat dan Klasifikasi Menggunakan Regresi Logistik Biner. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Mandala, Bima Bakti + + +(2021) + + Tuning Ziegler Nichols-CHR (Chien-Hrones Reswick) Untuk Sistem Pengendalian Electrical Conductivity Dengan Perubahan Set Point Pada Hidroponik DFT Pakcoy Dengan Penambahan Aerator. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Mardianto, Lutfi + + +(2018) + + Solusi Numerik dari Aliran Fluida Magnetohidrodinamik Konveksi Campuran Melalui Bola Bermagnet. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Maryanti, Mashita Titah + + +(2020) + + Struktur Desain Baling–baling pada Sistem Turbin Angin Savonius. + + + Diploma thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Masykuroh, Anis + + +(2023) + + Pengendalian Optimal Pada Model Penyebaran Virus MERS-CoV Dengan Liputan Media Dan Menggunakan Prinsip Minimum Pontryagin. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Maulana, Surya Dani Alif + + +(2024) + + Studi Pengaruh Penambahan Baffle Pada Flow field Tipe Serpentine-Parallel Terhadap Penurunan Tekanan Dan Laju Aliran H2/O2 PEMFC. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Meirista, Etriana + + +(2015) + + Aplikasi metode Support Vector Machine (SVM) untuk klasifikasi tanaman berdaun menjari dan gulma berdasarkan fitur bentuk dan tekstur daun. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Moh. Fahmi, Muzaki + + +(2015) + + Desain pengendalian pintu air dengan metode Sliding Mode Control (SMC). + + + Undergraduate thesis, Institut Teknology Sepuluh Nopember. Mohammad, Fandy A. Z. A. and I Made, Setia Ananda + + +(2020) + + Pra-Desain Pabrik GMS. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh November. Mohammad, Fandy A. Z. A. and I Made, Setia Ananda + + +(2020) + + Pra-Desain Pabrik GMS. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh November. Moyo, Djohana Tri Lois + + +(2024) + + Pengaruh Asam Tartarat pada Sintesis Nanopartikel Emas: Optimasi dengan Response Surface Methodology (RSM). + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Mufidah, Mirzaq Khoirul + + +(2019) + + Model Predictive Control (MPC) Pada Kendali Misil Dengan Target Bergerak. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Muliabanta, Natanael Hadi + + +(2025) + + Peramalan Volatilitas Return IHSG Menggunakan GARCH-Genetic Algorithm-Support Vector Regression. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Muti, Asri Amalia + + +(2019) + + Model Penetapan Pricing Pada Remanufactured Products Dengan Mempertimbangkan Quality Uncertainty Dari Returned Products. + + + Masters thesis, Institut Teknoloi Sepuluh Nopember. Muzaki, M Anas Fikri + + +(2015) + + Desain Kendali Sudut Pitch Dan Roll Pada LSU-05 Dengan Metode Sliding Mode Control (SMC). + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Nabilah Putri, Khansa + + +(2022) + + Inflation Predictor Prototype Based On System Dynamics Simulation Approach For East Java Province. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Nadwah, Hamidah Qurrotun + + +(2019) + + Penentuan Harga Opsi Basket Tipe Eropa Berdasarkan Model Black-Scholes. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Nasichah, Nasichah + + +(2021) + + Nonlinear Model Predictive Control (NMPC) Pada Kendali Mobil Tanpa Awak Untuk Menghindari Halangan Bergerak. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ni'mah, Kafa 'Aisyana + + +(2023) + + Estimasi Overpressure Melalui Analisis Data Kecepatan pada Zona Subduksi di Bagian Barat Palung Nankai, Jepang. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Noor, Gilang Rausan Fikri + + +(2023) + + Redesain Dan Optimasi Microgrid Plts Hibrid Di Pulau Palue Untuk Penyesuaian Lonjakan Beban Dan Keandalan Elektrifikasi Wilayah Kepulauan. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Norasia, Yolanda + + +(2018) + + Magnetohidrodinamik Fluida Nano Tak Tunak yang Mengalir Melewati Bola Bermagnet Dipengaruhi oleh Konveksi Campuran. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Nugraha, Arya + + +(2025) + + Optimasi Perencanaan Pengoperasian Pembangkit Mempertimbangkan Penambahan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Dan Baterai Penyimpanan Energi di Baubau dengan Metode Dynamic Programming. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh November. Nugroho, Yoga Basuki + + +(2025) + + Analisis Pengaruh Perilaku Operator terhadap Konsumsi Bahan Bakar pada Truk Scania G500-A6X4 (Studi Kasus PT XYZ). + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Nurdin, Muhammad Amin + + +(2026) + + Studi Eksperimental Pengaruh Laju Regangan Terhadap Respon Viskoelastis Senar Komposit Alami dan Sintetis Pada Raket Tenis. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Nurhadirat, Annisa + + +(2018) + + Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Bukan Rumah Tangga Miskin (Non-RTM) di Jawa Timur untuk Konsumsi Air Bersih Menggunakan Analisis Regresi Tobit. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Nurrachelia, Jinandya Mentari + + +(2020) + + Kontrol Optimum Sistem Inventori-Produksi dengan Memperhatikan Kerusakan Produk pada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Nusantara, Araminta Widyanisa Sekar + + +(2024) + + Perbandingan Metode Adaptive Heuristic Ant Colony Optimization dan Dynamic Evaporation Ant Colony Optimization dalam Optimasi Rute Distribusi Produk (Studi Kasus: PT XYZ). + + + Diploma thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Nusur, Firdaus + + +(2021) + + Teori Kuantum Dari Gravitasi Dengan Pendekatan Kanonik Dan Masalah Waktu. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Oktarin, Sella Aji + + +(2018) + + Model Regresi Conditional Bivariate Poisson pada Data Berat Badan Bayi Rendah dan Kematian Bayi (Studi Kasus: Dikota Surabaya Tahun 2015). + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Palupi, Widya Dwi + + +(2025) + + Perancangan Sistem Kontrol Temperatur pada Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) Tipe Closed Cathode Menggunakan PI Controller. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pedrananda, Shela Aga + + +(2025) + + Kontrol Tekanan Pada Konveyor Pneumatik Sebagai Transportasi Gandum Mill E Menggunakan Metode PID. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Permatasari, Rizka Widya + + +(2021) + + Analisis Sentimen Masyarakat Indonesia Mengenai Vaksin COVID-19 Pada Media Sosial Twitter Menggunakan Metode Naïve Bayes Classifier dan Support Vector Machine. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pertiwi, Bella Putri + + +(2015) + + Analisis Kestabilan Dan Solusi Numerik Pada Model Transmisi Penyakit Menular Dengan Vaksinasi Dan Pengobatan. + + + Undergraduate thesis, Institut Technology Sepuluh Nopember. Prabawa, Deshan Dinyanovan + + +(2025) + + Evaluasi Performansi Model Propagasi LOS dan Non-LOS Pada Sistem Light Fidelity Indoor. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pramayoga, Satria Stanza + + +(2016) + + Penyelesaian Model Forward Resistivitas Arus Searah Dengan Menggunakan Metode Elemen Hingga Dan Gradien Konjugasi. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pramesti, Oktavia Dewi + + +(2024) + + Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Angka Kematian Ibu Menggunakan Regresi Zero Inflated Poisson (ZIP) dan Zero And One Inflated Poisson (ZOIP). + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pramesti, Nandya Shafira + + +(2021) + + Optimal Pricing, Production And Intelligentization Policies For Smart, Connected Products Under Two-Level Trade Credits. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Prasetiyo, Bagus Dwi + + +(2024) + + Optimasi Jadwal Pembangunan Kapal Dengan Metode Interval Type-2 Fuzzy Program Evaluation And Review Technique(Studi Kasus: PT ABC). + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Prasetyo, Viko Pradana + + +(2023) + + Peramalan Penjualan Air Minum Dalam Kemasan di CV Favorit Jaya Tirta Trenggalek dengan Metode ARIMA. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pratama, Muhammad Rizki Anugrah + + +(2025) + + Perancangan Estimator Dan Sistem Kontrol Proton Exchange Membran Fuel Cell (PEMFC). + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pratiwi, Yuda Indra + + +(2020) + + Penerapan Model Skema Persediaan Penyangga Untuk Menjamin Ketersediaan Dan Kestabilan Harga Beras. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pratomo, Patrick + + +(2025) + + Evaluasi Embedded Value untuk Produk Asuransi dengan Penerapan Program Long Term Care dan Critical Illness di Perusahaan Asuransi Jiwa. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Premananda, I Gusti Agung + + +(2025) + + Pengembangan Algoritma Hiper-heuristik Dalam Menyelesaikan Permasalahan Optimasi Penjadwalan Lintas Domain. + + + Doctoral thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pulungsari, Astrid Saskia + + +(2024) + + Metode Aggregate Attained Age Normal dalam Perhitungan Dana Pensiun Berdasarkan Tabel Mortalita yang Dibentuk Melalui Distribusi Makeham. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Purabaya, Sangki + + +(2021) + + Pengembangan National Commodity Data Center (NCDC) - Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Ketahanan Pangan Indonesia. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Purnawan, Heri + + +(2018) + + Disturbance Compensating Model Predictive Control untuk Kendali Gerak Kapal Perang dengan Misi Penembakan Misil. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Purwasih, Silviana Maya + + +(2016) + + Analisis Persistensi Dan Stabilitas Pada Model Pra-Koalisi Antara Virus H1N1-P Dan H5N1 Dengan Simulasi Numerik. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Puspitasari, Intan Ayu + + +(2023) + + Analisis Model ARCH dan GARCH pada Saham PT. X. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putra, Adhitya Valentino Putra + + +(2025) + + Optimisasi Distribusi Injeksi Waterflooding Untuk Proses Enhanced Oil Recovery Menggunakan Capacitance Resistance Model (CRM) dan Stochastic Algorithm. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putra, Adyatma Taufiq Rahman + + +(2024) + + Implementasi Metode Hybrid Arima dan Anfis untuk Meningakatkan Akurasi Peramalan Supply Tebu dan Perencanaan Supply pada Industri Gula. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putra, Nanda Rico Famas + + +(2018) + + Pemodelan dan Fabrikasi ModulThermoelectric Generator(TEG) Berbasis Semikonduktor Bi2Te3 dengan Metode Penyususan Thermoelement untuk Menghasilkan Daya Listrik. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putra, Sultanto Hermawan + + +(2020) + + Desain Sistem Identifikasi Parameter Model Superkapasitor dengan Metode Extended Kalman Filter untuk Karakterisasi Online. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putra, Taufiq Odhi Dwi + + +(2024) + + Optimasi Differentiate Quality of Experience Scheduler dengan Whale Optimization untuk Peletakan Container pada Aplikasi Deep Learning. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putra, Fachrizal Cesar Putra + + +(2019) + + Pengaruh Overlap Ratio Dan Ukuran Grit Silicon Carbide Wheel Grinder Terhadap Amplitudo Getaran Dan Kekasaran Permukaan Untuk Material OCR12VM. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putra, Furqon Sandiva Utomo + + +(2021) + + Analysis of Bittern Recovery Scenario Using Mixed-Integer Nonlinear Programming: Centralized, Decentralized, and Hybrid Case Study. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putranto, Januar Catur + + +(2018) + + Model Penanggulangan Genangan di Sistem Pematusan Greges Surabaya. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putri, Faliza Ethika + + +(2024) + + Pemodelan Timbulan Sampah Berdasarkan Faktor Sosioekonomi dan Sosiodemografi di Jawa Tengah Menggunakan Geographically Weighted Regression. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putri, Nadhira Azane + + +(2020) + + Desain Kendali Optimal Pada Model Penyebaran Penyakit Malaria Dengan Menggunakan Prinsip Minimum Pontryagin. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putri, Nisrina Nabella + + +(2018) + + Penentuan Lokasi Coal Terminal untuk PLTU di Pulau Jawa. + + + Undergraduate thesis, Institut Tekonologi Sepuluh Nopember. Putri, Sinta Armadi + + +(2018) + + Analisis dan Kontrol Optimal pada Model Penyebaran Virus HIV dengan peran Respon Imun dan Terapi Antiretroviral. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Putri, Nisrina Nabella + + +(2021) + + Pemodelan Coal Blending Terminal dalam Usaha Meminimasi Biaya Logistik pada PLTU. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. R, Gestihayu Romadhoni F. + + +(2014) + + Kriptografi Kurva Eliptik Elgamal Untuk +Proses Enkripsi-Dekripsi Citra Digital +Berwarna. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Rahman, Fazlur + + +(2019) + + Klasifikasi Emosi untuk Teks Berbahasa Indonesia pada Pengguna Twitter Mengenai Presiden Joko Widodo. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Rahmandri, Claresta Annisa + + +(2025) + + Analisis Profit Testing Asuransi Unit-Link Untuk Asset Return Yang Berdistribusi Variance-Gamma Dan Lognormal. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Rakhmawati, Annisak Laila + + +(2019) + + Pemodelan Morfologi Pantai Dengan DELFT3D Akibat Perencanaan Jetty di Muara Rejoso. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Rakhmawati, Tiara + + +(2021) + + Analisis Pengendalian Kualitas Produk Alumunium Ekstrusi Menggunakan Diagram Kontrol Progressive Mean (PM) Untuk Proses Proporsi Nonconforming Pada PT Berkat Makmur Sejahtera Abadi. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ramadhana, Fauziya Alya + + +(2023) + + Penerapan Model Geographically Weighted Negative Binomial Regression Pada Jumlah Kasus Tuberkulosis Di Provinsi Jawa Tengah. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Rawosi, Muhammad Fatahillah Sidik Akhiruddin + + +(2023) + + Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur Menggunakan Analisis Geographically Weighted Regression Dengan Spatial Pattern Analysis. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Riana, Dina Astri + + +(2018) + + Pemodelan Dan Simulasi PV Panel Pada Combined Solar Tracker Menggunakan Fuzzy-BFO (Bacterial Foraging Optimization). + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Risbowo, Edwin + + +(2021) + + Desain Dan Analisis Kendali Gerak Pada Collaborative Robots UR5 Dengan Metode Liniear Quadratic Regulator (LQR). + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Rizal, Yose + + +(2020) + + Permodelan Matematika Efisiensi Energi Ruang Berbasis Optimisasi Daylight Factor Dan Estetika Arsitektur. + + + Doctoral thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Rizaq, Alif Muftihan + + +(2022) + + Identifikasi Rembesan Tanggul Lumpur Sidoarjo (Lusi) Pada Lintasan P67–75 Dan P76-77 Dengan Menggunakan Metode Geolistrik Resistivitas 3-D. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Roihan, Akh. Zaki + + +(2025) + + Kajian Osilator Dirac dengan Solusi Non-Relativistik Tiga Dimensi dan Relativistik Dua Dimensi. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Rusadi, Tri Maryono + + +(2018) + + Kendali Optimal Sistem Perawatan Produk Dengan Memperhatikan Kerusakan Produk, Pajak Emisi, Investasi R&D Pada Teknologi Polusi dan Tingkat Diskon. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Rusdianto, Muhammad + + +(2020) + + Pemodelan Penugasan Kapal pada Distribusi Multi Produk Curah : Studi Kasus di Industri Semen. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Safire, Elvira Dian + + +(2022) + + Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kasus Diabetes Melitus di Jawa Timur Menggunakan Metode Geographically Weighted Generalized Poisson Regression dan Geographically Weighted Negative Binomial Regression. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Safitri, Rina + + +(2023) + + Estimasi Nilai Model Penyebaran Penyakit Malaria dengan Menggunakan Metode Ensemble Kalman Filter. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sakti, Bayu Krisna + + +(2023) + + Analisis Gaussian Copula Marginal Regression (GCMR) Berbasis Bayesian Untuk Mengetahui Pengaruh Indeks Nino Terhadap Kerusakan Terumbu Karang. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Salsabilla, Febbianti Mifta + + +(2023) + + Analisis Risiko Tanah Longsor Akibat Curah Hujan Di Daerah Pujon Malang Menggunakan Non Stationary Extreme Value. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Salsabilla, Yovia Galuh + + +(2020) + + Desain Kontrol Pada Sistem Bangunan Bertingkat n Dengan Menggunakan Metode H∞. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Santana, Fathan Muyassar + + +(2025) + + Pengaruh Variasi Ketebalan Lapisan p/n terhadap Performa Sel Surya Lapisan Tipis Berbahan Karbon Biomassa: Studi Simulasi dan Eksperimen. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Santoso, Amelia Margaretha + + +(2021) + + Estimasi Ketinggian Gelombang Laut Di Pesisir Selatan Pulau Jawa Menggunakan Metode Fuzzy Ensemble Kalman Filter. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Saputra, M. Rendra + + +(2024) + + Penerapan Archimedean Copula untuk Menghitung Premi dan Cadangan Manfaat pada Asuransi Jiwa Berjangka Last Survivor Berdasarkan Hukum Mortalitas Beard-Makeham. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Saputra, Wisnowan Hendy + + +(2022) + + Pemodelan Aktuaria Dalam Penghitungan Porsi Tabarru' Pada Asuransi Syariah Dengan Skema Wakalah. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sendjaja, Rafael Ronaldo and Paramastri, Katharina Ajeng + + +(2020) + + Pra-Desain Pabrik Gliserol Monooleat. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Septiani, Mardiana + + +(2015) + + Perancangan Sistem Kendali Temperatur Uap Pada Superheater Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Sliding Mode Control. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Servica, Trian + + +(2025) + + Pemodelan Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP Di Provinsi Jawa Timur Menggunakan Regresi Data Panel. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Setiawan, David Antonius + + +(2023) + + Perancangan Sistem Kendali Track Keeping Pada Kapal Jambo X Rute Ketapang-Lembar Berbasis Sistem Logika Fuzzy Dengan Adanya Gangguan Lingkungan. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sihaj, Gerry + + +(2025) + + Registrasi Modalitas Gambar Diffusion Weighted Imaging Dan Magnetic Resonance Imaging Untuk Integrasi Informasi Struktural dan Tractography. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sinaga, Markus Juliano + + +(2020) + + Analisis Tinggi Muka Air Laut Menggunakan GNSS Tides Dan Prediksi Pasang Surut. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sitohang, Daniel B. + + +(2025) + + Perancangan Algoritma Kendali Forward Transition untuk Meningkatkan Kestabilan pada Hybrid Quadplane UAV Menggunakan Kontrol Fuzzy-PID. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Solvianto, Hanif + + +(2021) + + Desain dan Simulasi Antena Mikrostrip Omnidirectional dengan Polarisasi Ganda untuk Kebutuhan Teknologi LTE. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Subiakto, Diego Surya Dewangga + + +(2021) + + Studi Eksperimen Variasi Tekanan Injektor Dengan Bahan Bakar Etanol Terhadap Unjuk Kerja, Konsumsi Bahan Bakar Spesifik, Dan Emisi Gas Buang Pada Engine Empat Langkah 124.7 Cc. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sugianto, Mohamad + + +(2026) + + Pemodelan Matematis dan Simulasi Nanofiltrasi dalam Pemurnian Rejected Brine: Pengurangan Ion Ca, Mg, dan SO4 untuk Produksi Garam Kemurnian Tinggi. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sulastri, Sri Sulastri + + +(2026) + + Multivariate Adaptive Bivariate Regression Splines (MABRS) Respon Biner (Studi Kasus: Penyakit Stroke dan Hipertensi di RSKD Dadi Kota Makassar). + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sulistyaningtyas, Annisa Dwi + + +(2015) + + Pengaruh aliran fluida viskoelastik yang melewati silinder eliptik. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sumirat, Eliza Lintang + + +(2023) + + Analisis Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Perusahaan Perbankan Menggunakan Metode Regresi Data Panel dan Teorema Bayes dengan Pendekatan Fraud Hexagon Theory. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Suputra, I Gede Dana + + +(2025) + + Pembentukan Portofolio Optimal Saham-Saham LQ45 Berdasarkan Sentimen Positif Menggunakan Metode DBSCAN dan Markowitz. + + + Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan. + + ISSN 2580-5614 Suryani, Luh Eka + + +(2018) + + Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kematian Bayi dan Ibu di Jawa Timur dengan Metode Geographically Weighted Bivariate Generalized Poisson Regression. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Suryawati, Indri + + +(2023) + + Skema Smart Self-healing Dalam Sistem Distribusi Tenaga Listrik Menggunakan Pemrograman Matematis Terintegrasi Sistem Informasi Geografis. + + + Doctoral thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Susanto, Dwitono Permana + + +(2019) + + Pricing Strategy For Online Channel, Strong Retail Channel, and Weak Retail Channel Under Dual Channel Supply Chain Structure (Study Case: Woodka). + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Sya'banah, Sulistia Jamil + + +(2023) + + Analisis dan Eksistensi Kontrol Optimal pada Model Ramsey-Cass-Koopmans. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Syahputra, Gutivan Alief + + +(2020) + + Persamaan Dirac Pada Ruang-Waktu Lengkung. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Tafrikan, Mohamad + + +(2015) + + Pengaruh panas terhadap aliran konveksi bebas yang melalui sebuah bola berpori. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Taqwa, Muhammad Insan + + +(2024) + + Forecasting Demand for Wheat Flour at PT. XYZ using Time Series Method. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Teguh, Sandra Oktavia + + +(2018) + + Joint Decision Pricing and Inventory Policy in Dual Channel Supply Chain. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ullah, Faridhotul + + +(2020) + + Optimisasi Suplai Nutrisi Berbasis Monitiring pH Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman Pakcoy (Brassica Rapa Subsp. Chinenesis) Pada Sistem Hidroponik NFT. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Ummah, Maslahatul + + +(2020) + + DESAIN KONTROL ORDE RENDAH PADA GEDUNG BERTINGKAT n DENGAN METODE H∞. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Utomo, Tri + + +(2015) + + Struktur hirarkis jalur kereta api semi double track menggunakan petri net dan aljabar max-plus. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Uyuni, Asfa + + +(2024) + + Perbandingan Analisis Spasial Pencemaran Udara Ekstrem di Surabaya Menggunakan Spatial Extreme Value Max-Stable Processes Model Schlather dan Brown-Resnick. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. ullah, faridhotul + + +(2020) + + Optimisasi Suplai Nutrisi Berbasis Monitiring pH Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Tanaman Pakcoy (Brassica Rapa Subsp. Chinenesis) Pada Sistem Hidroponik NFT. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Wardhani, Sarwenda Kusuma + + +(2018) + + Monitoring Keandalan Real-Time Pada Sistem Pengendalian Kecepatan Turbin Angin Berdasarkan Estimasi Kesalahan. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Wijiningutami, Sestika + + +(2015) + + Karakteristik Aliran Tak Tunak Dan Perpindahan Panas Fluida Sisko Pada Pipa Annulus Vertikal. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Winarta, Bambang + + +(2006) + + Penanggulangan Banjir Kali Kedurus Hilir Dengan Menggunakan Model Matematika. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Winata, Feri + + +(2018) + + Kontrol Optimal Model Penyakit Tuberkulosis Menggunakan Prinsip Minimum Pontryagin Untuk Meminimalkan Jumlah Individu Yang Terinfeksi. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Wiranata, Rico Bayu + + +(2021) + + Prediksi Saham Menggunakan Model Ensemble Berbasis Pohon Keputusan Dalam Kerangka Stacking Yang Mempertimbangkan Indikator Teknikal Dan Sentimen Berita. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Yafi, Izzudin Ali + + +(2025) + + Analisis Penampang Lintang Hamburan Bhabha Dalam Elektrodinamika Kuantum. + + + Other thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Yunianto, Anton Hekso + + +(2015) + + Simulasi Numerik Pengaruh Hambatan Viskos Dan Gelombang Laut Pada Kapal Tipe Katamaran. + + + Masters thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Zahroh, Zabrinna Zenitha + + +(2018) + + Analisis Regresi Logistik Multinomial Pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sumber Air Bersih Rumah Tangga Di Jawa Timur. + + + Undergraduate thesis, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Items where Subject is "Q180.55.M38 Mathematical models" . A B C D E F H I J K L M N O P R S T U W Y Z diff --git a/raw/repository.minhajpustaka.id_media_publications_690096-pengelolaan-hutan-di-indonesia-tantangan-b23cf1ca.pdf.md b/raw/repository.minhajpustaka.id_media_publications_690096-pengelolaan-hutan-di-indonesia-tantangan-b23cf1ca.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..006e3858584e8a1790da1cedad0891bb93be9b80 --- /dev/null +++ b/raw/repository.minhajpustaka.id_media_publications_690096-pengelolaan-hutan-di-indonesia-tantangan-b23cf1ca.pdf.md @@ -0,0 +1,1188 @@ +--- +url: https://repository.minhajpustaka.id/media/publications/690096-pengelolaan-hutan-di-indonesia-tantangan-b23cf1ca.pdf +title: "690096-pengelolaan-hutan-di-indonesia-tantangan-b23cf1ca.pdf" +domain: repository.minhajpustaka.id +crawl_date: 2026-03-10 03:50:51 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 690096-pengelolaan-hutan-di-indonesia-tantangan-b23cf1ca.pdf + +PENGELOLAAN HUTAN +DI INDONESIA +TANTANGAN DAN SOLUSI Sanksi Pelanggaran Pasal 113 +Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta +1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi +sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara +Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana +denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). +2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak +Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam +Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara +Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana +denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). +3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak +Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam +Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara +Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana +denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). +4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang +dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 +(sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat +miliar rupiah). Nugroho Tri Waskitho +PENGELOLAAN HUTAN +DI INDONESIA +TANTANGAN DAN SOLUSI Pengelolaan Hutan di Indonesia: Tantangan dan Solusi +Penulis: +Nugroho Tri Waskitho +Editor: +Lukmanul Hakim +Desain Cover dan Tata Letak: +Team Minhaj Pustaka +Ukuran: 14,8 x 21 cm (A5) +Halaman: xii, 338 hal +ISBN: +978-634-7597-35-9 +Cetakan 1: Februari 2026 +Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang. +Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh +isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. +Penerbit: +MINHAJ PUSTAKA +(CV. Minhaj Pustaka) +Anggota IKAPI: 077/BANTEN/2023 +Jl. Pandawa II, DB2, No. 97, Permata Tangerang, Gelam Jaya, +Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Banten. 15560 +085717079887 +www.minhajpustaka.id PRAKATA +Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan +karunia-Nya, sehingga buku referensi Pengelolaan Hutan di Indonesia: +Tantangan dan Solusi ini dapat diselesaikan. Hutan tropis Indonesia +merupakan salah satu aset paling berharga di planet ini menyimpan +keanekaragaman hayati, cadangan karbon, serta menjadi sumber +penghidupan bagi jutaan manusia. Pada saat yang sama, ia juga menjadi +ruang yang kompleks, tempat berkelindannya kepentingan ekologi, +ekonomi, sosial, dan politik yang terbentuk sepanjang sejarah. Karena itu, +memahami tata kelola hutan Indonesia secara utuh bukan sekadar +kebutuhan akademik, melainkan prasyarat penting bagi perumusan +kebijakan dan aksi kolektif yang berpihak pada keberlanjutan. +Buku ini lahir dari kegelisahan akademis terhadap narasi +pengelolaan hutan yang kerap terfragmentasi. Deforestasi sering dibahas +terpisah dari kebijakan ekonomi makro; konflik tenurial jarang +dihubungkan secara mendalam dengan warisan hukum kolonial; +sementara kebakaran hutan dan lahan, praktik eksploitasi, serta +ketimpangan akses sumber daya kerap dipahami secara parsial. Melalui +pendekatan yang integratif, buku ini berupaya menjembatani berbagai +celah tersebut dengan menyajikan sintesis yang koheren, +menggabungkan perspektif sejarah, hukum, ekologi, ekonomi, dan +sosial-politik. +Secara sistematis, pembahasan dalam buku ini menuntun pembaca +menelusuri akar persoalan dan dinamika perubahan kebijakan dari masa +kolonial, sentralisasi pada era Orde Baru, hingga desentralisasi pada era +Reformasi yang menghadirkan tantangan baru. Di dalamnya, pembaca +diajak menelaah kerangka hukum kehutanan, mengidentifikasi faktor +pendorong deforestasi, memahami peran hutan dalam mitigasi +perubahan iklim, serta mengeksplorasi peluang ekonomi hijau sebagai +salah satu jalan ke depan. Buku ini tidak hanya memotret persoalan, tetapi +juga mengangkat inovasi dan perubahan paradigma yang tengah +berkembang mulai dari perhutanan sosial, pengakuan hutan adat, +pemantauan berbasis teknologi, hingga diplomasi kehutanan di tingkat +global untuk membangun optimisme yang bertumpu pada pengetahuan +dan strategi yang terukur. Dalam penyusunannya, kami berupaya menghadirkan analisis +yang berbasis bukti, kritis, dan solutif. Meski demikian, kami menyadari +buku ini masih jauh dari kesempurnaan, terlebih karena isu kehutanan di +Indonesia bergerak dinamis dan terus dipengaruhi perkembangan +kebijakan, kondisi ekologis, serta perubahan sosial-ekonomi. Oleh sebab +itu, kritik dan masukan yang konstruktif dari para pembaca sangat kami +harapkan sebagai bahan penyempurnaan pada edisi-edisi berikutnya. +Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Minhaj Pustaka yang +telah memfasilitasi penerbitan buku ini, serta kepada para kolega, pakar, +dan praktisi yang telah berbagi wawasan, data, dan pengalaman selama +proses penulisan. Kami berharap buku ini dapat menjadi rujukan bagi +mahasiswa, dosen, peneliti, pembuat kebijakan, birokrat, pemerintah +daerah, sektor swasta, serta pegiat masyarakat sipil yang mendedikasikan +diri bagi kelestarian hutan Indonesia. +Selamat membaca, dan mari bersama-sama merawat masa depan +hutan kita. +Malang, Februari 2026 +Nugroho Tri Waskitho DAFTAR ISI +PRAKATA ...................................................................................... v +DAFTAR ISI ................................................................................ vii +BAB 1: SEJARAH DAN EVOLUSI PENGELOLAAN HUTAN +DI INDONESIA ............................................................................ 1 +1.1 Era Pra-Kolonial dan Kolonial ................................................................ 3 +1.2 Era Orde Baru dan Eksploitasi Besar-besaran ...................................... 7 +1.3 Era Reformasi dan Desentralisasi Kehutanan .................................... 11 +1.4 Paradigma Baru Pengelolaan Hutan Berkelanjutan ........................... 15 +BAB 2: KLASIFIKASI DAN TIPOLOGI EKOSISTEM HUTAN +INDONESIA ............................................................................... 21 +2.1 Ekosistem Hutan Hujan Tropis Dataran Rendah ............................. 23 +2.2 Ekosistem Hutan Gambut dan Rawa .................................................. 26 +2.3 Ekosistem Hutan Mangrove dan Pesisir ............................................. 29 +2.4 Ekosistem Hutan Pegunungan dan Monsun ...................................... 32 +BAB 3: KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN +KEHUTANAN ............................................................................ 37 +3.1 Konstitusi dan Undang-Undang Pokok Kehutanan ......................... 39 +3.2 Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Sektor Kehutanan +.................................................................................................................... 42 +3.3 Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Kehutanan.......... 46 +3.4 Penegakan Hukum Kehutanan dan Tindak Pidana .......................... 49 +BAB 4: TATA GUNA LAHAN DAN PENGUKUHAN +KAWASAN HUTAN .................................................................... 55 +4.1 Status dan Luas Kawasan Hutan Indonesia ....................................... 56 +4.2 Proses Pengukuhan Kawasan Hutan (Gazettement) ........................ 59 +4.3 Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) ............................................... 62 4.4 Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan ........................ 65 +BAB 5: EKONOMI KEHUTANAN DAN KONTRIBUSI PDB 71 +5.1 Nilai Ekonomi Sumber Daya Hutan ................................................... 73 +5.2 Industri Pengolahan Kayu dan Ekspor ............................................... 75 +5.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kehutanan ..................... 78 +5.4 Investasi dan Pembiayaan di Sektor Kehutanan ................................ 81 +BAB 6: DEFORESTASI: PENYEBAB DAN DAMPAKNYA .... 87 +6.1 Analisis Penyebab Langsung Deforestasi ............................................ 89 +6.2 Faktor Pendorong Tak Langsung (Underlying Drivers) .................. 91 +6.3 Dampak Ekologis dan Hilangnya Biodiversitas ................................. 94 +6.4 Dampak Deforestasi Terhadap Perubahan Iklim .............................. 96 +6.5 Dampak Sosial dan Ekonomi Deforestasi .......................................... 99 +BAB 7: KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) +.................................................................................................... 103 +7.1 Karakteristik Karhutla di Indonesia ................................................... 105 +7.2 Teknik Pengendalian dan Pencegahan .............................................. 108 +7.3 Dampak Asap Lintas Batas (Transboundary Haze) ........................ 111 +7.4 Kebijakan Restorasi Gambut Pasca Kebakaran ............................... 114 +BAB 8: PERUBAHAN IKLIM DAN PERAN HUTAN ............ 119 +8.1 Potensi Penyerapan dan Emisi Karbon............................................. 121 +8.2 Mekanisme REDD+ di Indonesia ..................................................... 124 +8.3 Pasar Karbon dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) ......................... 127 +8.4 Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Hutan ................................. 131 +BAB 9: KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN +EKOSISTEM ............................................................................. 137 +9.1 Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Suaka Alam ............... 139 +9.2 Perlindungan Flora dan Fauna Terancam Punah ............................ 142 9.3 Koridor Hidrologi dan Konektivitas Lanskap ................................. 145 +9.4 Peran Lembaga Konservasi Ex-Situ .................................................. 148 +BAB 10: PERHUTANAN SOSIAL DAN AKSES REFORMASI +AGRARIA ................................................................................... 153 +10.1 Konsep dan Skema Perhutanan Sosial ............................................ 155 +10.2 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan ..................... 158 +10.3 Penyelesaian Konflik Tenurial .......................................................... 161 +10.4 Evaluasi dan Monitoring Perhutanan Sosial ................................... 164 +BAB 11: PENGELOLAAN HUTAN ADAT DAN KEARIFAN +LOKAL ....................................................................................... 169 +11.1 Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) ........................ 171 +11.2 Praktik Kearifan Lokal dalam Pelestarian Hutan........................... 174 +11.3 Integrasi Pengetahuan Tradisional dan Sains Modern .................. 177 +11.4 Tantangan Globalisasi bagi Masyarakat Adat ................................. 180 +BAB 12: MANAJEMEN HUTAN TANAMAN DAN +RESTORASI .............................................................................. 185 +12.1 Strategi Hutan Tanaman Industri (HTI) ......................................... 187 +12.2 Restorasi Ekosistem di Hutan Produksi ......................................... 190 +12.3 Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis ................................................ 193 +12.4 Inovasi Pemuliaan Pohon dan Perbenihan ..................................... 196 +BAB 13: HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) DAN JASA +LINGKUNGAN ......................................................................... 201 +13.1 Potensi dan Pemanfaatan HHBK Utama ....................................... 202 +13.2 Pengembangan Wisata Alam Berkelanjutan (Ekowisata) ............. 206 +13.3 Jasa Lingkungan Tata Air dan Karbon ............................................ 209 +13.4 Ekonomi Kreatif Berbasis Kehutanan ............................................ 212 +BAB 14: SERTIFIKASI DAN STANDAR KELESTARIAN +HUTAN ..................................................................................... 217 14.1 Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) ..................... 218 +14.2 Sertifikasi Hutan Internasional (FSC dan PEFC) .......................... 222 +14.3 Standar Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) .................. 225 +14.4 Traceability dan Transparansi Rantai Pasok ................................... 228 +BAB 15: TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN +KEHUTANAN .......................................................................... 233 +15.1 Restrukturisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan +.................................................................................................................. 235 +15.2 Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ................................... 238 +15.3 Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah ............................................. 241 +15.4 Kerjasama Multi-Stakeholder (Pentahelix) ..................................... 244 +BAB 16: TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM KEHUTANAN +.................................................................................................... 249 +16.1 Penginderaan Jauh dan SIG untuk Pemantauan Hutan ............... 251 +16.2 Aplikasi Drone dan IoT di Bidang Kehutanan .............................. 254 +16.3 Digitalisasi Penatausahaan Hasil Hutan .......................................... 257 +16.4 Riset Biomaterial dan Energi Terbarukan ....................................... 260 +BAB 17: KONFLIK TENURIAL DAN RESOLUSI SENGKETA +.................................................................................................... 265 +17.1 Tipologi Konflik Kehutanan di Indonesia...................................... 266 +17.2 Mekanisme Resolusi Konflik Non-Litigasi ..................................... 270 +17.3 Penanganan Konflik Melalui Jalur Litigasi ...................................... 273 +17.4 Pencegahan Konflik di Masa Depan ............................................... 276 +BAB 18: PARADIGMA EKONOMI HIJAU DAN +PEMBANGUNAN RENDAH KARBON ................................ 281 +18.1 Konsep Ekonomi Hijau di Sektor Kehutanan ............................... 282 +18.2 Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ........................ 285 18.3 Pengelolaan Lanskap Terpadu (Integrated Landscape Approach) +.................................................................................................................. 289 +18.4 Pekerjaan Hijau (Green Jobs) di Kehutanan .................................. 292 +BAB 19: KERJASAMA INTERNASIONAL DAN DIPLOMASI +KEHUTANAN .......................................................................... 297 +19.1 Peran Indonesia dalam Agenda Kehutanan Global ...................... 298 +19.2 Pendanaan Kehutanan Internasional ............................................... 301 +19.3 Perdagangan Internasional dan Hambatan Non-Tarif ................. 304 +19.4 Pertukaran Sains dan Teknologi Antar Negara .............................. 307 +BAB 20: SOLUSI DAN MASA DEPAN HUTAN INDONESIA +.................................................................................................... 313 +20.1 Penguatan Basis Data dan Kepastian Tenurial .............................. 314 +20.2 Transformasi Industri Kehutanan Menuju Bioekonomi .............. 317 +20.3 Reformasi Tata Kelola dan Kelembagaan Tapak .......................... 320 +20.4 Membangun Ketahanan Hutan Terhadap Krisis Iklim ................ 323 +GLOSARIUM ............................................................................. 327 +DAFTAR PUSTAKA .................................................................. 331 +PROFIL PENULIS.................................................................... 337 BAB 1 +SEJARAH DAN EVOLUSI +PENGELOLAAN HUTAN DI +INDONESIA +M +emandang hutan Indonesia saat ini seringkali menjebak kita +pada citra deforestasi, konflik lahan, dan tantangan tata kelola +yang seolah tak berujung. Namun, kondisi kontemporer ini +bukanlah produk dari satu malam, melainkan hasil dari +lintasan sejarah yang panjang dan kompleks. Setiap jengkal kawasan +hutan di nusantara menyimpan jejak-jejak kebijakan, perebutan kuasa, +dan perubahan paradigma yang telah berlangsung selama berabad-abad. +Memahami evolusi pengelolaan hutan ini bukan sekadar upaya nostalgia +historis, melainkan sebuah langkah fundamental untuk mendiagnosis +akar permasalahan dan merumuskan solusi yang relevan untuk masa +depan. Tanpa menengok ke belakang, setiap upaya perbaikan kebijakan +akan selalu berisiko mengulangi kesalahan yang sama. +Perjalanan pengelolaan hutan di Indonesia dapat dibingkai dalam +beberapa babak besar yang saling tumpang tindih dan meninggalkan +warisan yang bertahan hingga kini. Jauh sebelum negara modern +terbentuk, masyarakat adat telah mempraktikkan sistem pengelolaan +sumber daya hutan yang terintegrasi dengan tatanan sosial dan spiritual +mereka. Praktik-praktik ini, yang didasarkan pada kearifan lokal turun- +temurun, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya +keseimbangan ekologis untuk keberlanjutan hidup. Relasi antara manusia +dan hutan pada masa ini bersifat komunal dan subsisten, sebuah kontras +yang tajam dengan era-era berikutnya. +Kedatangan kekuatan kolonial, terutama pemerintah Hindia Belanda, +menandai titik balik fundamental dalam sejarah kehutanan Indonesia. +Hutan yang semula dipandang sebagai sumber kehidupan komunal mulai +ditransformasikan menjadi aset ekonomi yang harus dikelola secara +terpusat untuk kepentingan negara kolonial. Konsep-konsep seperti +Domeinverklaring (pernyataan kepemilikan negara) menjadi landasan +hukum yang secara sistematis menafikan hak-hak masyarakat adat dan BAB 2 +KLASIFIKASI DAN TIPOLOGI +EKOSISTEM HUTAN INDONESIA +B +agaimana mungkin sebuah kebijakan pengelolaan tunggal dapat +diterapkan secara efektif di negara kepulauan yang membentang +dari Sabang hingga Merauke, dengan kondisi alam yang sangat +beragam? Pertanyaan ini menyoroti kelemahan mendasar dari +pendekatan-pendekatan masa lalu yang cenderung menyeragamkan +strategi pengelolaan hutan. Indonesia, sebagai laboratorium alam raksasa, +adalah rumah bagi mozaik ekosistem hutan yang luar biasa kompleks. +Dari hutan hujan tropis yang lebat di dataran rendah Kalimantan, kubah +gambut yang menyimpan karbon raksasa di Sumatra, sabuk hijau +mangrove yang melindungi pesisir, hingga hutan lumut di puncak-puncak +gunung Jaya Wijaya, setiap tipe hutan memiliki karakteristik, fungsi, dan +kerentanan yang unik. +Memahami klasifikasi dan tipologi ekosistem ini bukanlah sekadar +sebuah latihan akademis untuk para ahli biologi. Ini adalah fondasi +esensial bagi perancangan kebijakan pengelolaan hutan yang efektif, tepat +sasaran, dan berkelanjutan. Mengelola hutan gambut dengan teknik yang +sama seperti mengelola hutan di lahan mineral adalah sebuah resep +kegagalan yang dapat berujung pada bencana ekologis, seperti kebakaran +yang masif. Demikian pula, strategi konservasi untuk harimau di hutan +dataran rendah akan sangat berbeda dengan strategi untuk melindungi +elang jawa di hutan pegunungan. Tanpa pemahaman tipologis yang kuat, +intervensi kebijakan berisiko menjadi tidak relevan, boros sumber daya, +dan bahkan kontra-produktif. +Kekayaan ekosistem hutan Indonesia merupakan cerminan dari posisi +geografisnya yang unik di persimpangan lempeng tektonik dan zona +iklim, yang melahirkan tingkat keanekaragaman hayati dan endemisitas +yang sangat tinggi. Wilayah ini dikenal sebagai bagian dari megabiodiversity +center dunia, menyimpan sebagian besar spesies flora dan fauna planet ini. +Setiap ekosistem, dari yang paling luas hingga yang paling sempit +sebarannya, memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan BAB 3 +KERANGKA HUKUM DAN KEBIJAKAN +KEHUTANAN +S +ebuah pohon yang tumbang di tengah hutan, apakah itu sebuah +peristiwa alamiah, tindakan kriminal, atau justru bagian dari +rencana pembangunan yang sah? Jawabannya hampir tidak pernah +sederhana dan sepenuhnya bergantung pada kerangka hukum dan +kebijakan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan bukanlah +sekadar kumpulan pasal-pasal yang statis di atas kertas; ia adalah arena +pertarungan gagasan, cerminan dari prioritas politik suatu era, dan +instrumen kekuasaan yang paling fundamental dalam menentukan siapa +yang berhak mengelola, memanfaatkan, dan mendapatkan keuntungan +dari sumber daya hutan. Memahami tata kelola hutan Indonesia tanpa +menelusuri arsitektur hukumnya sama mustahilnya dengan mencoba +memahami aliran sungai tanpa melihat kontur buminya. +Struktur hukum kehutanan di Indonesia dibangun di atas fondasi +konstitusional yang kokoh namun multitafsir, yaitu Pasal 33 Undang- +Undang Dasar 1945. Amanat bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam +yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan +untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat" telah menjadi episentrum +perdebatan ideologis selama puluhan tahun. Di satu sisi, frasa "dikuasai +oleh negara" ditafsirkan sebagai legitimasi bagi kontrol negara yang +absolut, sebuah pandangan yang mendominasi era Orde Baru dan +melegitimasi eksploitasi skala besar. Di sisi lain, frasa "kemakmuran +rakyat" menjadi pegangan bagi gerakan masyarakat sipil yang menuntut +keadilan tenurial dan pengelolaan hutan berbasis komunitas. +Dinamika penafsiran ini terefleksi jelas dalam evolusi undang-undang +sektoral, terutama transisi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 ke +Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Perubahan ini lebih dari sekadar +pembaruan regulasi; ia menandai pergeseran paradigma dari kehutanan +yang semata-mata berorientasi pada produksi kayu menuju visi +pengelolaan yang mencoba menyeimbangkan aspek ekologi, sosial, dan +ekonomi. Undang-undang baru ini memperkenalkan konsep-konsep BAB 4 +TATA GUNA LAHAN DAN +PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN +D +i atas peta, sebidang lahan hanyalah sepetak warna. Namun di +dunia nyata, petak warna itu bisa menjadi sumber kehidupan +bagi sebuah komunitas adat, areal konsesi bagi sebuah +korporasi multinasional, atau zona lindung yang vital bagi +pasokan air sebuah kota. Siapa yang berhak menentukan warna petak +tersebut, dan dengan dasar hukum apa? Inilah pertanyaan fundamental +yang dijawab oleh sistem tata guna lahan dan pengukuhan kawasan +hutan. Tanpa adanya kejelasan status, batas, dan fungsi yang diakui secara +hukum, segala upaya pengelolaan hutan, mulai dari konservasi +keanekaragaman hayati, produksi kayu berkelanjutan, hingga skema +perhutanan sosial, akan selalu berdiri di atas fondasi yang rapuh dan +rentan runtuh akibat sengketa. +Tata guna lahan dan pengukuhan kawasan hutan adalah pilar administrasi +pertanahan di sektor kehutanan. Ini adalah proses di mana negara secara +sistematis mendefinisikan, membatasi, dan menetapkan secara legal +wilayah mana yang berstatus sebagai "kawasan hutan" dan mana yang +bukan. Proses ini bukan sekadar latihan teknis kartografi; ia adalah +sebuah tindakan politik yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan +ekologis yang sangat mendalam. Setiap garis batas yang ditarik di atas +peta dan dipatok di lapangan adalah penegasan otoritas negara yang dapat +menentukan nasib jutaan hektar lahan dan jutaan manusia yang +bergantung padanya. +Dengan luas daratan yang mencapai lebih dari 120 juta hektar, penetapan +kawasan hutan di Indonesia merupakan salah satu pekerjaan tata guna +lahan paling ambisius di dunia. Proses ini secara konseptual bertujuan +untuk memberikan kepastian hukum, mencegah konflik, dan menjadi +dasar bagi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan +hutan yang telah dikukuhkan secara definitif akan memiliki tiga fungsi +utama: konservasi untuk pelestarian biodiversitas, lindung untuk +perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan produksi untuk BAB 5 +EKONOMI KEHUTANAN DAN +KONTRIBUSI PDB +H +utan Indonesia seringkali digambarkan sebagai "paru- +paru dunia" atau "zamrud khatulistiwa", sebuah narasi +yang menempatkannya sebagai aset ekologis global yang +tak ternilai. Namun, di balik citra adiluhung tersebut, hutan juga +merupakan sebuah mesin ekonomi raksasa yang telah, sedang, dan +akan terus memainkan peran sentral dalam lintasan pembangunan +nasional. Sejak era log boom di masa Orde Baru hingga transisi +menuju bioekonomi saat ini, denyut nadi perekonomian Indonesia +tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan sumber daya hutannya. +Pertanyaannya, apakah kita telah mengukur dan mengelola nilai +ekonomi ini secara benar dan adil? +Diskusi mengenai ekonomi kehutanan seringkali terjebak dalam angka- +angka Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor kehutanan dan +penebangan. Angka-angka ini, meskipun penting, sesungguhnya hanya +merepresentasikan puncak dari sebuah gunung es. Di bawah permukaan, +terdapat nilai-nilai ekonomi lain yang jauh lebih besar namun seringkali +tidak terlihat, tidak terhitung, dan akibatnya, tidak dihargai dalam +pengambilan keputusan. Nilai dari air bersih yang mengalir dari hutan +pegunungan untuk mengairi sawah, nilai karbon yang tersimpan di kubah +gambut untuk menstabilkan iklim global, atau nilai rotan dan madu yang +menopang ekonomi pedesaan seringkali absen dari kalkulasi ekonomi +konvensional. +Kegagalan dalam menghitung nilai ekonomi total (Total Economic Value) +dari sumber daya hutan inilah yang menjadi akar dari banyak kebijakan +yang tidak berkelanjutan di masa lalu. Ketika nilai hutan hanya diukur +dari harga kayu di pasar internasional, maka keputusan untuk +mengkonversinya menjadi perkebunan kelapa sawit atau pertambangan +akan terlihat sangat rasional secara ekonomi. Paradigma inilah yang +mendorong deforestasi masif, karena biaya eksternalitas, seperti +hilangnya keanekaragaman hayati, meningkatnya frekuensi bencana, dan BAB 6 +DEFORESTASI: PENYEBAB DAN +DAMPAKNYA +C +itra satelit yang menunjukkan petak-petak hijau subur berganti +menjadi coklat tandus dalam sekejap mata telah menjadi visual +yang akrab sekaligus memilukan bagi publik. Deforestasi, atau +penggundulan hutan, seringkali dipahami secara sederhana +sebagai hilangnya pohon. Pemahaman ini, meskipun tidak salah, gagal +menangkap esensi deforestasi sebagai sebuah fenomena yang jauh lebih +kompleks. Deforestasi bukanlah penyakit itu sendiri, melainkan sebuah +gejala demam tinggi dari tubuh sistemik yang sedang sakit. Ia adalah +manifestasi fisik dari tarik-menarik kepentingan ekonomi, kegagalan tata +kelola, ketidakadilan sosial, dan tekanan permintaan global yang saling +berkelindan di atas lanskap Indonesia. +Mendiagnosis fenomena ini memerlukan pembedahan yang cermat +untuk memisahkan antara penyebab langsung (proximate causes) dan faktor +pendorong yang mendasarinya (underlying drivers). Di permukaan, kita +melihat buldoser yang meratakan hutan untuk perkebunan atau aktivitas +penambangan. Ini adalah penyebab langsung, para agen yang secara fisik +mengubah tutupan lahan. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah: +kekuatan apa yang menggerakkan buldoser tersebut? Mengapa secara +ekonomi dan politik, mengkonversi hutan menjadi lebih menguntungkan +daripada melestarikannya? Jawaban atas pertanyaan inilah yang +membawa kita pada akar permasalahan yang sesungguhnya. +Faktor-faktor pendorong ini beroperasi pada skala yang lebih luas dan +seringkali tidak terlihat. Ia bisa berupa kebijakan pemerintah yang bias +terhadap industri ekstraktif, lemahnya penegakan hukum yang +menciptakan impunitas bagi para perusak hutan, atau struktur +penguasaan lahan yang timpang yang memaksa petani miskin untuk +merambah hutan demi bertahan hidup. Di tingkat global, selera +konsumsi dunia terhadap komoditas seperti minyak sawit, pulp, dan +mineral secara tidak langsung turut mendanai laju deforestasi di negara- +negara tropis seperti Indonesia. Tanpa mengatasi faktor-faktor BAB 7 +KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN +(KARHUTLA) +angit yang berubah menjadi kuning pekat di tengah hari, jarak +L +pandang yang menyusut hingga beberapa meter, dan bau asap +menyengat yang menyesakkan pernapasan telah menjadi potret +buram yang sayangnya akrab bagi sebagian besar masyarakat di +Sumatra dan Kalimantan. Fenomena ini, yang dikenal sebagai +Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla, telah beralih dari sekadar +insiden lingkungan menjadi sebuah bencana nasional rutin yang +berdimensi ekologis, kesehatan, ekonomi, dan bahkan diplomatik. +Karhutla di Indonesia bukanlah peristiwa alamiah biasa; ia adalah sebuah +anomali yang diciptakan dan diperparah oleh intervensi manusia, sebuah +produk sampingan yang destruktif dari praktik-praktik tata guna lahan +yang tidak berkelanjutan. +Memahami Karhutla menuntut kita untuk bergerak melampaui citra api +yang membakar pepohonan. Di Indonesia, api memiliki karakteristik +yang unik dan jauh lebih berbahaya ketika ia melahap ekosistem lahan +gambut. Berbeda dengan kebakaran di lahan mineral yang hanya +membakar vegetasi di permukaan, api di lahan gambut mampu menjalar +di bawah permukaan tanah, membara selama berminggu-minggu atau +bahkan berbulan-bulan, dan sangat sulit untuk dipadamkan. Bara di +dalam gambut inilah yang menghasilkan volume asap paling tebal dan +emisi gas rumah kaca paling masif, menjadikan Karhutla Indonesia +sebagai salah satu kontributor tunggal emisi karbon terbesar di dunia +pada tahun-tahun puncak kejadian. +Peristiwa Karhutla juga tidak terjadi secara acak. Ia menari mengikuti +sebuah ritme iklim yang dapat diprediksi, yaitu siklus El Niño-Southern +Oscillation (ENSO). Fenomena El Niño, yang membawa kekeringan +ekstrem ke sebagian besar wilayah Indonesia, menciptakan kondisi yang +sempurna bagi api untuk menyebar secara tak terkendali. Kombinasi +antara lanskap yang dikeringkan secara sengaja untuk kepentingan +agribisnis dan musim kemarau yang diperparah oleh El Niño adalah BAB 8 +PERUBAHAN IKLIM DAN PERAN +HUTAN +D +alam panggung negosiasi iklim global, posisi Indonesia +seringkali digambarkan sebagai sebuah paradoks. Di satu sisi, +negara ini merupakan salah satu emitor gas rumah kaca +terbesar di dunia, dengan deforestasi dan degradasi lahan +gambut sebagai kontributor utamanya. Di sisi lain, hamparan hutan +tropisnya yang masih tersisa menyimpan potensi luar biasa sebagai solusi +berbasis alam (nature-based solution) yang paling efektif untuk menyerap +karbon dan menstabilkan iklim planet. Hutan Indonesia, dengan +demikian, bukanlah sekadar korban pasif dari perubahan iklim; ia adalah +arena sentral di mana pertarungan global melawan pemanasan global +akan dimenangkan atau dikalahkan. +Peran ganda hutan dalam neraca karbon inilah yang menempatkan sektor +kehutanan di jantung komitmen iklim Indonesia. Ketika hutan ditebang +atau dibakar, ia melepaskan bom karbon yang telah tersimpan selama +berabad-abad ke atmosfer. Namun, ketika ia dilindungi, direstorasi, dan +dikelola secara berkelanjutan, ia berubah menjadi mesin penyerap karbon +raksasa yang bekerja tanpa henti, secara gratis. Memahami dinamika +antara emisi dan serapan ini bukan lagi sekadar urusan para ilmuwan +iklim, melainkan telah menjadi inti dari perencanaan pembangunan dan +diplomasi internasional Indonesia. +Tantangan ini telah mendorong lahirnya serangkaian inovasi kebijakan +dan mekanisme pendanaan yang canggih. Konsep yang tadinya terdengar +abstrak seperti REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest +Degradation) kini telah bertransformasi menjadi skema pembayaran +berbasis kinerja yang nyata, di mana komunitas internasional +memberikan imbalan finansial kepada Indonesia atas keberhasilannya +menekan laju deforestasi. Demikian pula, wacana mengenai Nilai +Ekonomi Karbon (NEK) dan pasar karbon mulai dilembagakan secara +serius, membuka peluang bagi pengelola hutan, baik negara, swasta, BAB 9 +KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM +DAN EKOSISTEM +K +etika kita berbicara tentang harimau yang menjelajah, anggrek +yang mekar di pucuk pohon, atau terumbu karang yang +berwarna-warni di perairan dangkal, kita sedang membicarakan +manifestasi terindah dari kekayaan alam Indonesia. Namun, +kekayaan ini berada di bawah tekanan yang belum pernah terjadi +sebelumnya. Upaya konservasi sumber daya alam dan ekosistem, oleh +karena itu, bukanlah sebuah kemewahan atau pilihan, melainkan sebuah +keharusan mutlak untuk menjaga identitas, stabilitas, dan masa depan +bangsa. Konservasi bukan sekadar upaya sentimental untuk +menyelamatkan spesies-spesies lucu atau indah; ia adalah sebuah disiplin +ilmu dan praktik manajemen yang bertujuan untuk melindungi seluruh +infrastruktur biologis yang menopang kehidupan, dari gen hingga +lanskap. +Fondasi dari strategi konservasi di Indonesia, sebagaimana di banyak +negara lain, adalah penetapan kawasan-kawasan lindung. Jaringan Taman +Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa yang tersebar dari ujung +barat Sumatra hingga ujung timur Papua adalah benteng-benteng +pertahanan utama untuk konservasi in-situ, pelestarian spesies di dalam +habitat alaminya. Kawasan-kawasan ini dirancang untuk menjadi contoh +representatif dari berbagai tipe ekosistem unik Indonesia dan sebagai +tempat perlindungan terakhir bagi populasi flora dan fauna yang paling +terancam. Mengelola kawasan seluas ini adalah sebuah tugas monumental +yang penuh dengan tantangan. +Namun, pengalaman menunjukkan bahwa membangun "benteng" saja +tidaklah cukup. Batas-batas kawasan konservasi yang digambar di atas +peta seringkali tidak mampu membendung tekanan dari dunia luar. +Perambahan untuk pertanian, pembalakan liar, dan perburuan terus +menggerogoti integritas kawasan-kawasan ini dari dalam. Hal ini +menyadarkan para praktisi konservasi bahwa pengelolaan kawasan +lindung tidak dapat dilakukan secara terisolasi. Ia harus diintegrasikan BAB 10 +PERHUTANAN SOSIAL DAN AKSES +REFORMASI AGRARIA +S +elama berpuluh-puluh tahun, narasi dominan dalam pengelolaan +hutan Indonesia menempatkan negara sebagai manajer tunggal dan +masyarakat sebagai objek atau bahkan ancaman. Hutan dipagari, +baik secara fisik maupun yuridis, dari komunitas yang telah hidup +bersamanya selama beberapa generasi. Paradigma ini, warisan dari era +kolonial yang diperkuat di masa Orde Baru, telah terbukti gagal dalam +banyak hal. Ia tidak hanya gagal menghentikan laju deforestasi, tetapi juga +menjadi sumber dari ribuan konflik tenurial yang kronis, memarginalkan +masyarakat lokal, dan memperdalam jurang kemiskinan. Lantas, +bagaimana jika asumsi dasarnya yang dibalik? Bagaimana jika masyarakat +tidak dipandang sebagai masalah, melainkan sebagai bagian sentral dari +solusi? +Pertanyaan inilah yang melahirkan salah satu terobosan kebijakan paling +signifikan dalam sejarah kehutanan Indonesia modern: Perhutanan +Sosial. Program ini bukanlah sekadar program pembagian akses lahan, +melainkan sebuah upaya rekalibrasi fundamental terhadap hubungan +antara negara, masyarakat, dan hutan. Ia adalah sebuah pengakuan bahwa +model pengelolaan top-down yang sentralistik telah mencapai batasnya, +dan bahwa pelibatan masyarakat sebagai aktor utama adalah prasyarat +mutlak untuk mencapai tujuan ganda, yaitu kelestarian hutan dan +kesejahteraan rakyat. Perhutanan Sosial mencoba membongkar dogma +lama dan menggantinya dengan premis bahwa masyarakat yang memiliki +kepastian hak atas lahan akan menjadi penjaga hutan yang paling efektif. +Program Perhutanan Sosial berjalan beriringan dengan agenda nasional +yang lebih luas, yaitu Reforma Agraria. Salah satu komponen dari +Reforma Agraria adalah redistribusi aset, termasuk pelepasan lahan dari +kawasan hutan untuk diredistribusikan kepada masyarakat melalui skema +Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Kedua program ini, meskipun +memiliki mekanisme yang berbeda, bertemu pada satu tujuan yang sama: +memberikan keadilan akses dan kepastian tenurial kepada masyarakat BAB 11 +PENGELOLAAN HUTAN ADAT DAN +KEARIFAN LOKAL +J +auh sebelum konsep "kawasan hutan negara" lahir dari rahim +administrasi kolonial dan diadopsi oleh negara modern, hamparan +hutan di nusantara telah memiliki pengelola, penjaga, dan pemiliknya. +Mereka adalah Masyarakat Hukum Adat (MHA), komunitas- +komunitas yang tatanan hidupnya, identitas budayanya, dan kosmologi +spiritualnya terjalin tak terpisahkan dengan hutan yang menjadi ruang +hidup mereka. Selama berpuluh-puluh tahun, keberadaan mereka secara +sistematis dinafikan oleh kerangka hukum yang menyeragamkan, yang +memandang hutan sebagai objek tak bertuan yang kepemilikannya secara +otomatis jatuh ke tangan negara. Paradigma ini telah menjadi sumber +ketidakadilan struktural yang paling mendalam dalam sejarah kehutanan +Indonesia. +Pengabaian hak-hak MHA bukan hanya persoalan keadilan sosial dan +hak asasi manusia. Ia juga merupakan sebuah kerugian ekologis yang luar +biasa. Dengan menyingkirkan MHA dari hutan leluhur mereka, negara +pada dasarnya telah memecat para penjaga hutan yang paling +berpengalaman dan paling memiliki kepentingan terhadap kelestariannya. +Di tempat di mana hukum negara seringkali tidak mampu menjangkau, +hukumlah adat yang berlaku, lengkap dengan sistem pengetahuan +ekologis lokal (local ecological knowledge) dan kearifan tradisional yang telah +teruji oleh waktu selama berabad-abad dalam menjaga keseimbangan +ekosistem. +Sebuah titik balik monumental terjadi pada tahun 2012. Melalui putusan +Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, tembok yuridis yang +selama ini menopang dominasi negara atas hutan adat mulai diruntuhkan. +Putusan ini secara tegas menyatakan bahwa "hutan adat" bukanlah bagian +dari "hutan negara", melainkan hutan yang berada di dalam wilayah hak +ulayat masyarakat hukum adat. Ini adalah sebuah koreksi historis, sebuah +pengakuan konstitusional bahwa MHA adalah subjek hukum yang setara BAB 12 +MANAJEMEN HUTAN TANAMAN DAN +RESTORASI +L +anskap hutan Indonesia hari ini adalah sebuah potret dualisme +yang kontras. Di satu sisi, terdapat jutaan hektar lahan kritis, +hutan bekas tebangan, dan ekosistem terdegradasi yang menjerit +untuk dipulihkan fungsi ekologisnya. Di sisi lain, terdapat +permintaan domestik dan global yang terus meningkat terhadap produk +kayu, pulp, dan kertas, yang menuntut pasokan bahan baku yang masif +dan berkelanjutan. Menjawab kedua tantangan yang seolah bertolak +belakang ini, memulihkan yang rusak sambil tetap memproduksi, adalah +inti dari manajemen kehutanan modern. Di sinilah konsep Hutan +Tanaman, Restorasi Ekosistem, dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan +mengambil peran sentralnya, bukan sebagai kebijakan yang terpisah, +melainkan sebagai tiga strategi komplementer dalam sebuah spektrum +pengelolaan lanskap yang terpadu. +Selama beberapa dekade, Hutan Tanaman Industri (HTI) telah menjadi +tulang punggung bagi pasokan bahan baku industri kehutanan. Dengan +mengadopsi prinsip-prinsip agronomi layaknya pertanian skala besar, +HTI bertujuan untuk menghasilkan volume kayu sebesar-besarnya dalam +waktu secepat-cepatnya dari lahan yang dialokasikan. Model ini, dengan +segala kontroversi yang pernah menyertainya, adalah sebuah respons +rasional terhadap kebutuhan industri. Ia secara teoretis dirancang untuk +mengurangi tekanan eksploitasi terhadap hutan alam. Keberhasilannya +bergantung pada penerapan teknik-teknik silvikultur intensif, pemilihan +spesies yang tepat, dan inovasi dalam pemuliaan pohon. +Namun, model produksi yang intensif ini bukanlah satu-satunya jawaban, +terutama di areal-areal hutan alam produksi yang telah terdegradasi akibat +praktik penebangan di masa lalu. Di sinilah konsep Restorasi Ekosistem +(RE) hadir sebagai sebuah paradigma alternatif. Berbeda dengan HTI +yang bertujuan memaksimalkan produksi kayu, RE bertujuan untuk +memulihkan kembali keseimbangan ekosistem, termasuk struktur, +komposisi, dan fungsi-fungsi alaminya. Melalui skema perizinan khusus, BAB 13 +HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) +DAN JASA LINGKUNGAN +S +elama ini, nilai sebuah hutan terlalu sering diukur dari volume kayu +yang bisa diangkut keluar darinya. Pohon-pohon raksasa yang +menjulang dipandang sebagai tumpukan meter kubik kayu yang +menunggu untuk diubah menjadi devisa. Paradigma yang sangat +sempit ini, yang mendominasi pengelolaan hutan selama puluhan tahun, +secara tragis telah mengabaikan sebuah harta karun yang jauh lebih besar +dan beragam yang tersembunyi di bawah dan di antara tegakan-tegakan +kayu tersebut. Harta karun itu adalah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) +dan Jasa Lingkungan, dua komponen vital yang kini mulai diakui sebagai +fondasi bagi ekonomi kehutanan masa depan yang lebih adil dan +berkelanjutan. +Bayangkan sebuah hutan tanpa nilai kayu sama sekali. Apakah lantas ia +menjadi tidak bernilai? Tentu tidak. Hutan tersebut masih menghasilkan +rotan untuk mebel, getah untuk industri, madu yang menyehatkan, dan +tanaman obat yang menyelamatkan nyawa. Bagi jutaan masyarakat yang +hidup di sekitarnya, nilai-nilai inilah yang sesungguhnya menopang +ekonomi mereka sehari-hari. HHBK adalah jaring pengaman sosial dan +ekonomi riil di tingkat tapak, sebuah fakta yang terlalu lama diabaikan +oleh kebijakan yang hanya berfokus pada industri skala besar. +Lebih jauh lagi, bayangkan fungsi-fungsi tak terlihat yang terus-menerus +dijalankan oleh hutan tersebut. Ia bekerja 24 jam sehari sebagai instalasi +pemurnian air raksasa, menjamin pasokan air bersih bagi kota-kota di +hilir. Ia berfungsi sebagai benteng pertahanan alami, melindungi +pemukiman dari longsor dan abrasi. Ia adalah mesin penyerap karbon +global, yang bekerja tanpa henti untuk menstabilkan iklim planet ini. +Fungsi-fungsi inilah yang disebut jasa lingkungan. Selama ini, jasa-jasa +vital ini dianggap "gratis", sebuah eksternalitas positif yang tidak pernah +masuk dalam kalkulasi ekonomi. Kegagalan untuk memberikan nilai +ekonomi pada jasa-jasa ini adalah salah satu penyebab utama mengapa BAB 14 +SERTIFIKASI DAN STANDAR +KELESTARIAN HUTAN +B +agaimana seorang konsumen di Eropa dapat yakin bahwa meja +kayu yang ia beli tidak berasal dari pembalakan liar di jantung +Kalimantan? Bagaimana sebuah negara dapat membuktikan +kepada dunia bahwa industri kehutanannya telah berbenah dan +berkomitmen pada kelestarian? Di era perdagangan global yang semakin +sadar akan isu-isu lingkungan, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini +tidak lagi cukup dengan klaim sepihak. Diperlukan sebuah sistem +pembuktian yang kredibel, transparan, dan dapat diverifikasi oleh pihak +ketiga yang independen. Di sinilah peran sertifikasi dan standar +kelestarian hutan menjadi sangat sentral, berfungsi sebagai "paspor" yang +menjamin legalitas dan keberlanjutan produk kayu di pasar internasional. +Selama bertahun-tahun, citra sektor kehutanan Indonesia tercoreng oleh +maraknya pembalakan liar, perdagangan kayu ilegal, dan laju deforestasi +yang mengkhawatirkan. Stigma negatif ini tidak hanya merusak reputasi +negara, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang nyata dalam +bentuk boikot pasar dan hambatan perdagangan. Menghadapi tekanan +yang kuat dari negara-negara konsumen, terutama Uni Eropa, Indonesia +menyadari bahwa penegakan hukum di dalam negeri saja tidak cukup. +Diperlukan sebuah sistem yang mampu memberikan jaminan di +sepanjang rantai pasok, dari hutan hingga ke pelabuhan ekspor, bahwa +setiap produk kayu yang keluar dari Indonesia memiliki asal-usul yang +sah. +Sebagai respons terhadap tantangan ini, Indonesia mengembangkan +sebuah sistem yang ambisius dan bersifat wajib: Sistem Verifikasi +Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Ini adalah sebuah pernyataan politik +yang kuat, sebuah upaya untuk membangun kembali kepercayaan pasar +dengan menciptakan sebuah standar nasional yang kredibel. SVLK tidak +hanya berhenti pada verifikasi legalitas, tetapi juga memasukkan elemen- +elemen kelestarian dalam standarnya, menjadikannya sebuah sistem yang +komprehensif. BAB 15 +TATA KELOLA DAN KELEMBAGAAN +KEHUTANAN +S +ebuah set peraturan perundang-undangan yang sempurna +sekalipun akan menjadi tidak bermakna jika tidak dieksekusi oleh +lembaga-lembaga yang kompeten, terkoordinasi, dan akuntabel. +Ibarat sebuah orkestra, sebagus apa pun partitur musik yang ditulis, +hasilnya akan menjadi sumbang jika para pemainnya tidak terampil, +dirigennya tidak cakap, dan tidak ada harmoni antar seksi alat musik. +Dalam konteks pengelolaan hutan Indonesia, tata kelola dan +kelembagaan adalah sang dirigen dan para pemain orkestra tersebut. +Merekalah yang menerjemahkan tumpukan kebijakan, standar, dan target +menjadi aksi nyata di lapangan. Kegagalan atau keberhasilan dalam +mencapai pengelolaan hutan yang lestari pada akhirnya sangat +bergantung pada kesehatan dan kinerja arsitektur kelembagaan ini. +Struktur kelembagaan kehutanan di Indonesia bersifat kompleks dan +berlapis, membentang dari tingkat kebijakan tertinggi di Jakarta hingga +ke unit pengelola di tingkat tapak yang paling terpencil. Di puncak +hierarki ini berdiri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan +(KLHK), sebuah "kementerian super" yang lahir dari penggabungan dua +entitas yang secara historis memiliki mandat dan budaya kerja yang +berbeda. Keputusan untuk menyatukan isu lingkungan dan kehutanan di +bawah satu atap ini merupakan sebuah langkah politik yang fundamental, +didasari oleh logika bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak dapat +dipisahkan dari perlindungan lingkungan. Namun, efektivitas dari +penggabungan ini terus menjadi subjek analisis dan perdebatan. +Turun ke tingkat lanskap, tulang punggung pengelolaan hutan di +lapangan kini dibebankan kepada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). +KPH dirancang untuk menjadi "manajer tapak" atau site-level manager, +sebuah entitas yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh fungsi +hutan, produksi, lindung, dan konservasi, di dalam batas wilayah kerjanya +secara terpadu. Konsep KPH adalah sebuah jawaban atas fragmentasi +pengelolaan di masa lalu, di mana setiap jengkal hutan dikelola secara BAB 16 +TEKNOLOGI DAN INOVASI DALAM +KEHUTANAN +P +engelolaan hutan, yang selama berabad-abad dianggap sebagai +sebuah seni yang mengandalkan pengalaman dan intuisi, kini +tengah mengalami sebuah revolusi senyap namun fundamental. +Revolusi ini tidak digerakkan oleh kapak atau gergaji mesin baru, +melainkan oleh aliran data, algoritma, dan sensor. Kita telah memasuki +era Kehutanan 4.0, di mana teknologi-teknologi yang lahir dari Revolusi +Industri Keempat, seperti penginderaan jauh, kecerdasan buatan, Internet +of Things (IoT), dan bioteknologi, mulai meresap ke dalam setiap aspek +pengelolaan hutan, mengubahnya dari praktik berbasis perkiraan menjadi +sebuah ilmu pengetahuan yang presisi dan berbasis data (data-driven +science). +Tantangan pengelolaan hutan di Indonesia bersifat gigantik. Hamparan +hutan tropis yang membentang di atas 120 juta hektar, tersebar di ribuan +pulau dengan topografi yang sulit, adalah sebuah arena yang mustahil +untuk diawasi secara efektif hanya dengan patroli darat konvensional. +Keterbatasan jumlah personel, anggaran, dan aksesibilitas telah lama +menjadi kendala struktural yang membuat pengawasan menjadi tidak +efektif dan penegakan hukum menjadi reaktif. Teknologi hadir +menawarkan sebuah solusi untuk mengatasi tirani skala ini, memberikan +para pengelola hutan "mata di langit", "telinga di dalam hutan", dan +kemampuan untuk berada di banyak tempat pada saat yang bersamaan. +Inovasi teknologi ini mentransformasi seluruh siklus manajemen +kehutanan. Di sektor hulu, teknologi penginderaan jauh dan Sistem +Informasi Geografis (SIG) telah merevolusi cara kita memantau hutan. +Dari yang tadinya hanya bisa mendeteksi perubahan setelah kerusakan +terjadi, kini kita dapat memantau denyut nadi hutan hampir secara real- +time, mendeteksi titik-titik deforestasi saat baru terjadi, dan bahkan +memprediksi area-area yang rentan terhadap kebakaran. Teknologi yang +lebih presisi seperti drone dan LiDAR memungkinkan kita untuk +melakukan inventarisasi hutan dengan tingkat akurasi yang belum pernah BAB 17 +KONFLIK TENURIAL DAN RESOLUSI +SENGKETA +D +i atas sebidang tanah yang sama, bisa berdiri klaim yang +berlapis-lapis: klaim historis sebuah komunitas adat, klaim legal +selembar izin konsesi dari pemerintah pusat, klaim garapan +seorang petani transmigran, dan klaim peruntukan sebuah +rencana tata ruang daerah. Ketika sumber daya semakin langka dan +tekanan terhadap lahan semakin intens, tumpang tindih klaim ini tak +pelak akan meletus menjadi sengketa. Konflik tenurial, atau sengketa +terkait penguasaan dan pemanfaatan lahan, bukanlah sebuah anomali +dalam pengelolaan hutan Indonesia; ia adalah sebuah konsekuensi logis +dari warisan sejarah hukum yang kompleks, ketidakpastian spasial, dan +model-model pembangunan yang seringkali abai terhadap hak-hak +masyarakat yang telah ada lebih dulu. +Konflik-konflik ini lebih dari sekadar sengketa hukum biasa. Ia adalah +luka sosial yang dapat merusak kohesi komunitas, menciptakan +ketidakpercayaan terhadap negara, dan bahkan berujung pada kekerasan. +Bagi dunia usaha, konflik adalah sumber risiko investasi yang sangat +tinggi, yang dapat menunda atau bahkan menghentikan operasional di +lapangan. Bagi negara, konflik adalah cerminan dari kegagalan tata kelola, +yang menggerus legitimasi dan menimbulkan biaya ekonomi dan politik +yang mahal. Oleh karena itu, memahami anatomi konflik dan +mengembangkan mekanisme resolusi yang efektif, adil, dan +berkelanjutan adalah sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. +Tipologi konflik kehutanan di Indonesia sangat beragam. Wajah konflik +yang paling sering muncul di media adalah konfrontasi vertikal antara +masyarakat lokal yang merasa tanahnya dirampas dengan perusahaan +pemegang konsesi. Namun, di balik narasi David vs Goliath ini, terdapat +pula konflik-konflik horizontal yang tidak kalah rumitnya, seperti +sengketa batas antar desa di dalam kawasan hutan, atau bahkan konflik +internal di dalam sebuah komunitas itu sendiri. Lebih jauh lagi, konflik +juga terjadi di tingkat kebijakan, di mana tumpang tindih perizinan antara BAB 18 +PARADIGMA EKONOMI HIJAU DAN +PEMBANGUNAN RENDAH KARBON +S +elama lebih dari setengah abad, model pembangunan di banyak +negara berkembang, termasuk Indonesia, berjalan di atas sebuah +adagium yang seolah tak terbantahkan: "tumbuhlah terlebih +dahulu, urusan kebersihan dan kelestarian lingkungan bisa +menyusul kemudian" (grow first, clean up later). Model ini memandang +sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai modal yang harus +dikonversi secepat mungkin menjadi pertumbuhan ekonomi yang +terukur dalam angka PDB. Konsekuensinya telah kita saksikan dengan +jelas: laju deforestasi yang tinggi, emisi gas rumah kaca yang masif, dan +biaya ekologis serta sosial yang membengkak, yang pada akhirnya justru +mengancam fondasi dari pembangunan itu sendiri. Kini, dunia telah +sampai pada sebuah kesimpulan yang tak terelakkan: model +pembangunan yang merusak basis sumber dayanya sendiri adalah sebuah +jalan buntu. +Sebagai respons terhadap krisis iklim dan degradasi lingkungan yang +semakin nyata, sebuah paradigma tandingan mulai mengemuka dan +menjadi arus utama dalam diskursus pembangunan global: Ekonomi +Hijau (Green Economy) dan Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon +Development). Paradigma ini secara fundamental menolak premis adanya +pertentangan (trade-off) antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian +lingkungan. Sebaliknya, ia menawarkan sebuah visi di mana investasi +dalam modal alam (natural capital), efisiensi sumber daya, dan keadilan +sosial justru menjadi mesin penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi +yang lebih berkualitas, tangguh, dan berkelanjutan. Ini bukanlah tentang +"menghijaukan" model ekonomi yang lama, melainkan tentang +membangun sebuah model ekonomi yang baru secara fundamental. +Dalam konteks Indonesia, sebuah negara yang diberkahi dengan +kekayaan sumber daya alam yang luar biasa namun sekaligus sangat +rentan terhadap dampak perubahan iklim, transisi menuju ekonomi hijau +bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis. Sektor BAB 19 +KERJASAMA INTERNASIONAL DAN +DIPLOMASI KEHUTANAN +M +asalah-masalah yang membelit hutan Indonesia, deforestasi, +kehilangan keanekaragaman hayati, dan emisi karbon, telah +lama melampaui batas-batas kedaulatan nasional. Asap dari +kebakaran di Sumatra menyesakkan udara di Singapura, +permintaan global akan minyak sawit mendorong konversi lahan di +Kalimantan, dan hilangnya hutan hujan tropis Indonesia berdampak +pada stabilitas iklim seluruh planet. Konsekuensi yang bersifat lintas +batas ini secara logis menuntut adanya solusi yang juga bersifat lintas +batas. Dengan demikian, pengelolaan hutan Indonesia tidak dapat lagi +dipandang hanya sebagai urusan domestik; ia telah menjadi sebuah arena +penting bagi diplomasi, negosiasi, dan kerjasama internasional. +Dalam panggung global ini, Indonesia memainkan peran yang unik dan +seringkali penuh paradoks. Sebagai negara dengan hutan tropis terbesar +ketiga di dunia dan pusat keanekaragaman hayati global, Indonesia +memegang posisi tawar yang sangat strategis. Dunia membutuhkan +Indonesia untuk berhasil dalam upaya konservasinya. Namun, di saat +yang sama, sebagai salah satu emitor gas rumah kaca terbesar dari sektor +kehutanan, Indonesia juga berada di bawah sorotan dan tekanan +internasional yang konstan untuk berbenah. Menavigasi posisi ganda +sebagai "pemilik solusi" sekaligus "sumber masalah" inilah yang menjadi +inti dari diplomasi kehutanan Indonesia. +Kerjasama internasional di sektor kehutanan termanifestasi dalam +berbagai bentuk. Ia bisa berupa kemitraan bilateral antar-pemerintah, di +mana negara-negara maju menyediakan pendanaan dan bantuan teknis +sebagai imbalan atas kinerja penurunan emisi yang terukur. Ia juga bisa +berupa akses terhadap pendanaan multilateral dari lembaga-lembaga +global seperti Green Climate Fund, yang dirancang untuk mendukung +transisi menuju pembangunan rendah karbon. Bahkan, filantropi dari +yayasan-yayasan internasional turut memainkan peran penting dalam +mendanai proyek-proyek konservasi di tingkat tapak. Aliran-aliran BAB 20 +SOLUSI DAN MASA DEPAN HUTAN +INDONESIA +P +erjalanan panjang menelusuri lorong-lorong sejarah, labirin +regulasi, dan kompleksitas ekologi kehutanan Indonesia telah +membawa kita pada sebuah pemahaman yang mendalam. Hutan +Indonesia bukanlah sekadar hamparan sumber daya yang pasif, +melainkan sebuah arena dinamis tempat bertemunya warisan masa lalu, +tantangan masa kini, dan aspirasi masa depan. Kita telah melihat +bagaimana paradigma pengelolaan berevolusi dari yang berbasis kearifan +lokal, bergeser ke eksploitasi kolonial dan industri, bergejolak dalam +transisi desentralisasi, hingga kini mencoba menapaki jalan baru menuju +keberlanjutan. Kita juga telah membedah anatomi deforestasi, kebakaran, +dan konflik yang menjadi luka-luka kronis pada lanskap nusantara. +Di tengah semua tantangan tersebut, bab-bab sebelumnya juga telah +mengidentifikasi berbagai titik terang: inovasi kebijakan seperti +Perhutanan Sosial, terobosan teknologi dalam pemantauan, mekarnya +ekonomi berbasis jasa lingkungan, dan komitmen politik yang semakin +kuat terhadap agenda iklim global. Hutan Indonesia kini berada di +persimpangan jalan yang sangat krusial. Arah yang kita pilih hari ini akan +menentukan apakah generasi mendatang akan mewarisi lanskap yang +rusak, penuh sengketa, dan rentan bencana, atau sebuah lanskap yang +produktif, adil, dan tangguh secara ekologis. +Masa depan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya; ia harus +dirancang, diperjuangkan, dan dibangun. Berdasarkan sintesis dari +seluruh analisis yang telah disajikan, bab penutup ini tidak bertujuan +untuk merangkum kembali apa yang telah dibahas, melainkan untuk +merumuskan serangkaian rekomendasi strategis yang saling terkait. Solusi +ini bukanlah daftar keinginan yang utopis, melainkan langkah-langkah +konkret yang didasarkan pada pembelajaran dari kegagalan masa lalu dan +potensi dari peluang yang ada di masa kini. +Solusi-solusi ini dibangun di atas empat pilar fundamental yang harus +ditegakkan secara simultan. Pertama, kita tidak akan pernah bisa GLOSARIUM +A +Agroforestri: Sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan +pepohonan dan perdu dengan tanaman pertanian dan/atau hewan ternak +dalam satu unit pengelolaan. +B +Bioekonomi: Model ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hayati +terbarukan untuk menghasilkan produk dan jasa. +D +Deforestasi: Perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi +tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. +E +Ekonomi Hijau (Green Economy): Sistem kegiatan ekonomi yang +menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang, +tanpa mengorbankan atau mengekspos generasi mendatang pada risiko +lingkungan. +El Niño: Fenomena anomali pemanasan suhu permukaan laut di +Samudera Pasifik yang menyebabkan kekeringan parah di wilayah +Indonesia. +Ex-Situ (Konservasi): Upaya pelestarian komponen keanekaragaman +hayati di luar habitat alaminya (misalnya, di kebun binatang). +F +FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade): +Rencana Aksi Uni Eropa untuk memberantas pembalakan liar melalui +kemitraan dengan negara-negara produsen kayu. FOLU Net Sink: Kondisi di mana tingkat penyerapan emisi gas rumah +kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya lebih tinggi +daripada tingkat emisi yang dilepaskan. +FPIC (Free, Prior, and Informed Consent): Prinsip yang mengakui +hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan +persetujuan terhadap pengembangan yang akan mempengaruhi wilayah +mereka. +FSC (Forest Stewardship Council): Organisasi internasional non- +pemerintah yang mempromosikan pengelolaan hutan yang bertanggung +jawab melalui skema sertifikasi. +H +Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Semua produk hayati selain kayu +yang berasal dari hutan, seperti rotan, madu, dan tanaman obat. +Hutan Adat: Hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum +Adat (MHA), yang statusnya bukan lagi merupakan Hutan Negara. +I +In-Situ (Konservasi): Upaya pelestarian keanekaragaman hayati di +dalam ekosistem dan habitat alaminya. +J +Jasa Lingkungan (Ecosystem Services): Manfaat-manfaat yang +diperoleh manusia dari ekosistem, seperti penyediaan air bersih, +penyerapan karbon, dan rekreasi. +K +Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value - +HCV): Area yang memiliki nilai-nilai biologis, ekologis, sosial, atau +budaya yang dianggap sangat penting sehingga perlu dikelola secara +khusus. Kearifan Lokal (Local Wisdom): Kumpulan pengetahuan, praktik, dan +nilai-nilai yang dikembangkan oleh suatu komunitas secara turun- +temurun dalam interaksinya dengan lingkungan. +Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Wilayah pengelolaan hutan di +tingkat tapak yang berfungsi sebagai unit organisasi kehutanan terkecil di +tingkat lapangan. +Konflik Tenurial: Sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan +hak-hak penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah dan sumber daya +alam. +L +LiDAR (Light Detection and Ranging): Teknologi penginderaan jauh +yang menggunakan pulsa laser untuk menciptakan model tiga dimensi +yang presisi dari permukaan bumi dan struktur hutan. +M +Masyarakat Hukum Adat (MHA): Kelompok masyarakat yang +memiliki ikatan turun-temurun dengan wilayah geografis tertentu serta +pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukumnya sendiri. +P +Pembangunan Rendah Karbon (Low Carbon Development): +Strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial dan +ekonomi sambil mengurangi emisi gas rumah kaca. +Pembayaran Jasa Lingkungan (Payment for Ecosystem Services - +PES): Transaksi sukarela di mana pembeli membayar penyedia jasa +lingkungan untuk menjamin kelestarian penyediaan jasa tersebut. +Pentahelix: Model kerjasama yang melibatkan lima unsur pemangku +kepentingan: Pemerintah, Akademisi, Swasta, Komunitas, dan Media. +Perhutanan Sosial: Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan +oleh masyarakat setempat sebagai pelaku utama. R +REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest +Degradation+): Kerangka kerja internasional yang memberikan insentif +finansial kepada negara berkembang untuk mengurangi emisi dari sektor +kehutanan. +Restorasi Ekosistem (RE): Upaya untuk memulihkan unsur-unsur dan +keseimbangan hayati pada suatu kawasan sesuai dengan jenis ekosistem +aslinya. +S +SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian): Sistem +pelacakan yang bersifat wajib di Indonesia untuk memastikan legalitas +dan kelestarian produk kayu. +T +Traceability (Ketertelusuran): Kemampuan untuk mengikuti jejak +pergerakan suatu produk di sepanjang rantai produksi, pengolahan, dan +distribusi. DAFTAR PUSTAKA +Amri, K., & Ningrum, S. (2025). Sustainable Forestry Policy: Indonesia’s +Adaptation in Supporting Sustainable Development Goals +(SDGs). E3S Web of Conferences. +https://doi.org/10.1051/e3sconf/202561103005 +Arizona, Y., & Illiyina, U. (2024). The Constitutional Court and Forest +Tenure Conflicts in Indonesia. Constitutional Review. +https://doi.org/10.31078/consrev1014 +Djafar, E., Widayanti, T., Saidi, M., Muin, A., & , R. (2023). Forest +management to Achieve Sustainable Forestry Policy in Indonesia. +IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1181. +https://doi.org/10.1088/1755-1315/1181/1/012021 +Dwiarti, F., Syarif, N., & Suhartina, S. (2025). Formulation and +Implications of the Job Creation Law on Legal Protection in +Indonesia's Forestry Sector. Constitutionale. +https://doi.org/10.25041/constitutionale.v6i1.3934 +Faxon, H., Goldstein, J., Fisher, M., & Hunt, G. (2022). Territorializing +spatial data: Controlling land through One Map projects in +Indonesia and Myanmar. Political Geography. +https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102651 +Gunawan, H., Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., , M., , S., Mulyanto, B., +Ekawati, S., Garsetiasih, R., , P., Sumirat, B., Sawitri, R., Heriyanto, +N., Takandjandji, M., Widarti, A., , S., , D., Kalima, T., Effendi, +R., Martin, E., Ulya, N., , S., & Nurlia, A. (2022). Integrating Social +Forestry and Biodiversity Conservation in Indonesia. Forests. +https://doi.org/10.3390/f13122152 +Halomoan, M., Dharmawan, A., & Sunito, S. (2025). Social Forestry as +Solution to Agrarian Conflicts? A Case Study between Oil Palm +Smallholders and Industrial Plantations in Jambi, Indonesia. Forest +and Society. https://doi.org/10.24259/fs.v9i2.26656 +Harly, L. (2023). Sustainable Forest Management from the Perspective +of Customary Law in Indonesia: A Case Study in the Bayan +Community. International Journal of Social Sciences and Humanities. +https://doi.org/10.55681/ijssh.v1i1.324 +Hermudananto, H., Rofii, M., Sunarta, S., Lukmandaru, G., Arfenda, F., +Utami, R., Triyogo, A., Ratnaningrum, Y., & Supriyatno, N. (2025). Unlocking the Economic Potential of Non-Timber Forest +Products in Indonesia's Special Purpose Forest Zones. Jurnal +Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering). +https://doi.org/10.23960/jtepl.v14i4.1166-1175 +Indrajaya, Y., Yuwati, T., Lestari, S., Winarno, B., Narendra, B., +Nugroho, H., Rachmanadi, D., , P., Turjaman, M., Adi, R., Savitri, +E., Putra, P., Santosa, P., Nugroho, N., Cahyono, S., +Wahyuningtyas, R., Prayudyaningsih, R., Halwany, W., Siarudin, +M., Widiyanto, A., Utomo, M., , S., Winara, A., Wahyuni, T., & +Mendham, D. (2022). Tropical Forest Landscape Restoration in +Indonesia: A Review. Land. +https://doi.org/10.3390/land11030328 +Juniyanti, L., Purnomo, H., Kartodihardjo, H., & Prasetyo, L. (2021). +Understanding the Driving Forces and Actors of Land Change +Due to Forestry and Agricultural Practices in Sumatra and +Kalimantan: A Systematic Review. Land, 10, 463. +https://doi.org/10.3390/land10050463 +Kesuma, A., Syaifudin, M., Putri, G., & Kesuma, M. (2025). The role of +conflict resolution actors in the development of strategic +management for the utilization of forests and register 38 land in +Gunung Balak, East Lampung. Edelweiss Applied Science and +Technology. https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5259 +Lawasi, M., Kenda, N., Yusnikusumah, T., Pratama, B., Pratiwi, D., +Septina, A., & Asrawijaya, E. (2025). FOREST-BASED +ECOTOURISM IN INDONESIA: A COMPREHENSIVE +REVIEW OF POLICY CHALLENGES, DIVERSE +PRACTICES, STAKEHOLDER ENGAGEMENT, +CONSERVATION EFFORTS, AND SOCIOECONOMIC +ASPECTS. Geojournal of Tourism and Geosites. +https://doi.org/10.30892/gtg.602spl02-1478 +Lense, O., Wanma, J., Kesaulija, F., Mansyur, F., Rachim, A., Krey, K., +Wanma, B., Kesaulija, R., Simanjorang, D., & Simbiak, F. (2024). +Diversity of flora and fauna in various forest ecosystem types of +South Sorong District, Southwest Papua Province, Indonesia. +Biodiversitas Journal of Biological Diversity. +https://doi.org/10.13057/biodiv/d251049 +N., Primaditya, K., Husain, S., , W., & Calvaryni, N. (2025). Colonial +Java's Path to Nature Conservation: Foundations for SDG 15 and +Sustainable Ecosystem Management. Journal of Lifestyle and SDGs Review. https://doi.org/10.47172/2965- +730x.sdgsreview.v5.n03.pe04898 +Ngongo, Y., Njurumana, G., Sallata, M., Allo, M., Muin, N., Isnan, W., +Najib, N., Bisjoe, A., Putri, I., Siappa, H., Hutapea, R., Adalina, Y., +Suhartati, S., Seran, Y., & Tampubolon, A. (2025). Engaging +Sustainable Reforestation and Forest Protection in the Wallacea +Line, Indonesia. F1000Research, 14. +https://doi.org/10.12688/f1000research.159731.3 +Nugroho, H., Indrajaya, Y., Astana, S., et al. (2023). A Chronicle of +Indonesia’s Forest Management: A Long Step towards +Environmental Sustainability and Community Welfare. Land. +https://doi.org/10.3390/land12061238 +Nugroho, H., Nurfatriani, F., Indrajaya, Y., Yuwati, T., Ekawati, S., +Salminah, M., Gunawan, H., Subarudi, S., Sallata, M., Allo, M., +Muin, N., Isnan, W., Putri, I., Prayudyaningsih, R., Ansari, F., +Siarudin, M., Setiawan, O., & Baral, H. (2022). Mainstreaming +Ecosystem Services from Indonesia’s Remaining Forests. +Sustainability. https://doi.org/10.3390/su141912124 +Nurmala, L. (2024). Indonesian National Policy of Criminal Law in +Enforcing Law Against Illegal Logging of Conservation Forest +Timber. Jurnal Dinamika Hukum. +https://doi.org/10.20884/1.jdh.2024.24.2.3493 +Nurprabowo, A., Awang, S., Hardwinarto, S., Dharmawan, B., Daulay, +M., & Maryudi, A. (2021). Poor science meets political neglect: +Land use changes of high conservation value forests in Indonesia. +Forest and Society. https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.13451 +Nurrochmat, D., Pribadi, R., Siregar, H., Justianto, A., & Park, M. (2021). +Transformation of Agro-Forest Management Policy under the +Dynamic Circumstances of a Two-Decade Regional Autonomy in +Indonesia. Forests. https://doi.org/10.3390/f12040419 +Octavia, D., Suharti, S., , M., Dharmawan, I., Nugroho, H., Supriyanto, +B., Rohadi, D., Njurumana, G., Yeny, I., Hani, A., Mindawati, N., +, S., Adalina, Y., Prameswari, D., Hadi, E., & Ekawati, S. (2022). +Mainstreaming Smart Agroforestry for Social Forestry +Implementation to Support Sustainable Development Goals in +Indonesia: A Review. Sustainability. +https://doi.org/10.3390/su14159313 +P., Narendra, B., Siregar, C., Turjaman, M., Hidayat, A., Rachmat, H., +Mulyanto, B., Maharani, R., Rayadin, Y., Prayudyaningsih, R., Wira, T., , Y., Prematuri, R., Susilowati, A., Rahmonov, O., +´zkowski, J., & Kłys, G. (2021). Managing and Reforesting +Degraded Post-Mining Landscape in Indonesia: A Review. Land. +https://doi.org/10.3390/land10060658 +Parinding, Z., Rini, D., & Muchtar, A. (2025). The Impact of Sustainable +Forestry Practices on Economic and Social Development in +Indonesia: Opportunities and Challenges to Address in 2025. +International Journal of Innovation and Thinking. +https://doi.org/10.71364/ijit.v2i4.27 +Pasaribu, G., Winarni, I., Gusti, R., Maharani, R., Fernandes, A., +Harianja, A., Saragih, G., Turjaman, M., Tampubolon, A., +Kuspradini, H., Lukmandaru, G., Njurumana, G., Sukito, A., +Aswandi, A., & Kholibrina, C. (2021). Current Challenges and +Prospects of Indonesian Non-Timber Forest Products (NTFPs): +A Review. Forests. https://doi.org/10.3390/f12121743 +Purwanto, A., Wikantika, K., Deliar, A., & Darmawan, S. (2022). +Decision Tree and Random Forest Classification Algorithms for +Mangrove Forest Mapping in Sembilang National Park, +Indonesia. Remote. Sens., 15, 16. +https://doi.org/10.3390/rs15010016 +Roengtam, S., & Agustiyara, A. (2025). Assessing Collaborative +Management Practices for Sustainable Forest Fire Governance in +Indonesia. Forests. https://doi.org/10.3390/f16071072 +Rohmy, A., , H., & Handayani, I. (2024). Judicial Mafia and Ecological +In-Justice: Obstacles to Policy Enforcement in Indonesian Forest +Management and Protection. Trees, Forests and People. +https://doi.org/10.1016/j.tfp.2024.100613 +Rustiadi, E., & Veriasa, T. (2022). Towards Inclusive Indonesian +Forestry: An Overview of a Spatial Planning and Agrarian +Perspective. Jurnal Manajemen Hutan Tropika (Journal of Tropical +Forest Management). https://doi.org/10.7226/jtfm.28.1.60 +Sahara, S., Pratinda, W., & Djaenudin, D. (2022). THE IMPACTS OF +INVESTMENT IN THE FORESTRY SECTOR ON THE +INDONESIAN ECONOMY. Indonesian Journal of Forestry +Research. https://doi.org/10.20886/ijfr.2022.9.2.251-263 +Santoro, A., Piras, F., & Yu, Q. (2023). Spatial analysis of deforestation +in Indonesia in the period 1950–2017 and the role of protected +areas. Biodiversity and Conservation, 34, 3119 - 3145. +https://doi.org/10.1007/s10531-023-02679-8 Sarjito, J., Budiastuti, M., Hidayat, A., Yuswantoro, I., & Wintanti, R. +(2025). The Effectiveness of Forest Management and Monitoring +Implementation under the National Forest Stewardship Standards +(NFSS) Scheme in Indonesia. Jurnal Sylva Lestari. +https://doi.org/10.23960/jsl.v13i2.1133 +Sasmito, S., Taillardat, P., Adinugroho, W., Krisnawati, H., Novita, N., +Fatoyinbo, L., Friess, D., Page, S., Lovelock, C., Murdiyarso, D., +Taylor, D., & Lupascu, M. (2025). Half of land use carbon +emissions in Southeast Asia can be mitigated through peat swamp +forest and mangrove conservation and restoration. Nature +Communications, 16. https://doi.org/10.1038/s41467-025-55892-0 +Solihah, S., Nurmandi, A., & Fridayani, H. (2024). Review of Forest +Management in Indonesia Towards a Sustainable Environment. +SHS Web of Conferences. +https://doi.org/10.1051/shsconf/202420202002 +Syaban, A., & Appiah-Opoku, S. (2024). Unveiling the Complexities of +Land Use Transition in Indonesia’s New Capital City IKN +Nusantara: A Multidimensional Conflict Analysis. Land. +https://doi.org/10.3390/land13050606 +Wibowo, G., & Wiley, R. (2025). Integration of Torah and Ecotheology: +Strengthening the Social Forestry System in Indonesia. Evangelikal: +Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat. +https://doi.org/10.46445/ejti.v9i2.881 +Yolamalinda, Y., Widyawati, L., & Istiqomah, A. (2023). Implementation +Of Good Forest Governance In Forest Management In +Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID). +https://doi.org/10.58471/esaprom.v2i02.2248 PROFIL PENULIS +Dr. Ir. Nugroho Tri Waskitho, MP. adalah dosen program studi +Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang, peneliti, dan penulis di +bidang kehutanan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), klimatologi, +serta perubahan iklim. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di bidang +Mekanisasi Pertanian dengan penelitian tentang konservasi air di lahan +Padi Gogo, magister di bidang Teknik Pertanian dengan penelitian +Pemodelan Daerah Aliran Sungai, serta meraih gelar doktor dengan +fokus kajian pengelolaan asset nirwujud di sistem Irigasi. Saat ini, beliau +aktif mengajar pada mata kuliah Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, +Klimatologi dan Perubahan Iklim, serta mata kuliah terkait pengelolaan +sumber daya alam berkelanjutan. +Sebagai akademisi, Dr. Nugroho Tri Waskitho memiliki kepakaran dalam +pengelolaan hutan dan DAS terpadu, adaptasi dan mitigasi perubahan +iklim, hidrologi DAS, serta pemanfaatan teknologi spasial dan +kecerdasan buatan untuk pengelolaan lingkungan. Karya-karyanya telah +dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional +bereputasi, serta prosiding konferensi internasional, khususnya yang +membahas tata kelola DAS, perubahan penggunaan lahan, dan +keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. +Selain aktif dalam penelitian, beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan +pengabdian kepada masyarakat, terutama pendampingan kelompok tani +hutan melalui pendekatan agroforestri, pemberdayaan ekonomi berbasis +hasil hutan bukan kayu, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam +pengelolaan hutan lestari. Pengalaman tersebut memperkaya perspektif +praktis yang diintegrasikan dalam karya-karya tulisnya. +Buku Pengelolaan Hutan di Indonesia: Tantangan dan Solusi +merupakan refleksi dari pengalaman akademik, riset, dan praktik +lapangan penulis dalam mengkaji kompleksitas permasalahan kehutanan +di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi +mahasiswa, peneliti, praktisi, dan pengambil kebijakan dalam +merumuskan strategi pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan adaptif +terhadap perubahan iklim. diff --git a/raw/repository.upnjatim.ac.id_4771_2_BAB%201.pdf.md b/raw/repository.upnjatim.ac.id_4771_2_BAB%201.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..26ddff1b4f2c66463a04bc15bffe897986dafcd0 --- /dev/null +++ b/raw/repository.upnjatim.ac.id_4771_2_BAB%201.pdf.md @@ -0,0 +1,384 @@ +--- +url: https://repository.upnjatim.ac.id/4771/2/BAB%201.pdf +title: "BAB%201.pdf" +domain: repository.upnjatim.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 14:27:51 +source_type: academic +quality_score: 71 +is_priority: false +--- + +# BAB%201.pdf + +BAB I +PENDAHULUAN +1.1. Latar Belakang +Dalam dunia yang makin berkembang, pembangunan menjadi suatu +keharusan namun masih meninggalkan permasalahan. Masalah yang secara +universal muncul khususnya di belahan negara sedang berkembang semisal di +Indonesia diantaranya ialah problematika yang menyangkut demografi dan +ketimpangan pemerataan sosial. Curamnya peningkatan intensitas penduduk +menimbulkan beragam implikasi namun yang paling tampak adalah tidak +seimbangnya demografi dengan infrastruktur fasilitas maupun sarana prasarana +hingga akses dalam bekerja. Hal tersebut merupakan faktor esensial yang tidak +dapat dihapuskan. +Fenomena yang timbul kebanyakan mengarah pada pola urbanisasi dengan +asumsi umum bahwa akan mendapat hidup yang jauh lebih layak. Isu yang timbul +di perkotaan tidak jauh dari terbatasnya kapasitas kota serta pengangguran yang +semakin menjamur. Akan tetapi, arus urbanisasi ini terkadang tidak dibarengi +dengan kesiapan yang matang dari para pelakunya, baik dalam segi kemampuan +atau kematangan yang dibutuhkan untuk bertahan khususnya di kota-kota besar. +Karena keterbatasan ini, tidak jarang segala upaya dilakukan demi menghasilkan +pundi-pundi rupiah, termasuk di dalamnya yang dilakukan anak-anak di bawah +umur demi mencukupi kebutuhan mereka. +1 2 +Kebutuhan anak tidak terakomodasi dalam jumlah yang besar, khususnya di +kalangan keluarga menengah ke bawah, yang menimbulkan terbatasnya pilihan +dan spesifik pada bekerja. Beragam masalah seringkali menjangkiti para anak +terlantar mulai dari kesehatan, emosional, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. +Departemen Sosial RI (2006) menuturkan jika latar belakang munculnya +fenomena anak terlantar dimulai dari 2 faktor yaitu pertama faktor +ketidaksengajaan artinya ada dorongan yang membuat timbulnya kondisi dimana +orang tua selaku penanggungjawab tidak mampu memenuhi apa saja yang +diperlukan anak. Faktor kedua yaitu kesengajaan dengan maksud menelantarkan +disebabkan rasa tanggung jawab di diri bapak dan ibu dari anak yang rendah. +Dalam kurun waktu terakhir, anak terlantar menjadi satu persoalan vital yang +ditandai oleh kompleksnya masalah yang tengah dialami serta kuantitas subjeknya +yang semakin membludak. Adapun sebab terjadinya fenomena ialah kondisi +daripada keluarga bahkan sampai dalam lingkup makro yang belum berjalan +dengan cara kondusif. Dalam kesempatan lain, juga ditemukan bahwa komitmen, +pemahaman, dan tanggung jawab dalam membesarkan anak oleh para orang tua +cukup rendah yang memicu munculnya anak yang terlantar. +Merujuk dalam data oleh BPS di tahun 2019, total daripada anak terlantar di +Indonesia sekira 3.488.309 juta anak sementara dari sisi balita sekira 1.178.824 +juta anak. Dalam kurun tahun 2019, dengan jumlah 119.468 penduduk +diklasifikasikan terlibat di masalah sosial dan 23,16% diantaranya anak terlantar. +Masalah ketelantaran yang dialami disebabkan oleh orang tua yang tidak mampu +ataupun lalai dalam menjalankan tugasnya yang membuat diri anak dari sisi 3 +rohani, jasmani, sampai sosial menjadi kosong. Terlihatnya persoalan dalam +ketelantaran anak semakin akan diperburuk oleh kenyataan bahwasanya sumber +daya pendukung yang minimum di tingkat keluarga sampai masyarakat. +Provinsi Jawa Timur dikenal dengan contoh provinsi yang menyandang +jumlah anak terlantar terbanyak ketiga di bawah tingkat Jawa Barat dan DKI +Jakarta. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan total dari anak terlantar di Provinsi +Jawa Timur. Berikut ini adalah tabel jumlah anak terlantar di Provinsi Jawa Timur +mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 : +Tabel 1.1 Jumlah Anak Terlantar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 – 2020 +No Tahun Jumlah (Orang) +1 2016 1.175.182 +2 2017 1.170.893 +3 2018 1.197.575 +4 2019 1.189.388 +5 2020 1.198.098 +Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Timur (2020) +Menurut sajian tabel 1.1, dipahami jika jumlah anak terlantar di Provinsi +Jawa Timur dari tahun 2016-2020 yang tertinggi berada di tahun 2020 yaitu +sebanyak 1.198.098 orang. Anak terlantar ialah wujud nyata persoalan +kesejahteraan sosial dengan penanganan ekstra. Hal ini akibat cakupan yang +cukup lebar serta komponen-komponen yang mengikutinya cukup banyak dan +tidak bisa dipisahkan atau tidak mampu berdiri sendiri yang juga menyangkut +kewajiban beserta hak masing-masing. +Ditegaskan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kementerian +Sosial Republik Indonesia (2008) dalam Pedoman Pelayanan Sosial Anak +Terlantar terdapat masalah dari anak terlantar yang bisa dipandang menurut +beragam jenis perspektif. Pertama, anak terlantar akibat salah dalam proses asuh, 4 +contohnya ialah anak yatim, piatu, anak yang mempunyai orang tua tunggal, +orang tua tiri, anak dari hasil perkawinan di usia muda, sampai yang tidak bisa +ditelusuri asal muasalnya (dibuang). Kedua, anak dengan rentetan masalah ketika +menjalankan cara asuhan, contohnya anak dengan perlakukan kekerasan (fisik, +psikologis, sosial, eksploitasi ekonomi, diperdagangkan, korban seksual). Ketiga, +anak dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang minim seperti putus sekolah dan +kurang gizi. +Adapun dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun +2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar memaparkan jika +anak terlantar mempunyai empat kriteria yaitu : tidak terpenuhi kebutuhan +dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan; tidak ada lagi perseorangan, +keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; rentan mengalami tindak +kekerasan dari lingkungannya; dan masih memiliki keluarga tetapi berpotensi +mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. +Rehabilitasi sosial dasar anak adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan +fungsi sosial anak, keluarga anak, dan lingkungan sosial anak. Layanan +rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar diberikan dalam bentuk : motivasi dan +diagnosis psikososial; perawatan dan pengasuhan; bimbingan mental spiritual; +bimbingan fisik; bimbingan sosial dan konseling; pelayanan aksesibilitas; bantuan +dan asistensi sosial; dan/atau rujukan. +Anak terlantar dengan kategori remaja berisiko memperoleh dampak buruk +daripada aktivitas sehari-hari yang diterimanya di jalanan dengan kesan yang +keras. Umumnya akibat hal tersebut bisa memunculkan aktivitas penyimpangan 5 +seperti kenakalan remaja. Hal tersebut bisa terlihat dari perlakuan atas +penyelewengan perilaku dan malah berpotensi mengarah ke aktivitas melawan +hukum seperti tindakan pencurian, minum alkohol, pencopetan, pembegalan, judi, +kekerasan, narkotika, penjarahan, sampai penyimpangan seksual. +Kota Surabaya ialah contoh dari kota yang menanggung jumlah anak terlantar +tinggi di Provinsi Jawa Timur. Jumlah anak terlantar tertinggi di Kota Surabaya +yaitu pada tahun 2020. Tabel di bawah ini menjelaskan total dari anak terlantar +yang berada di Kota Surabaya mulai dari tahun 2016-2020. +Tabel 1.2 Jumlah Anak Terlantar di Kota Surabaya Tahun 2016-2020 +Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah +yang yang yang yang +Jumlah +No Tahun Jumlah Telah Telah Belum Belum +(%) +Diberdaya Diberdaya Diberdaya Diberdaya +kan kan (%) kan kan (%) +1 2016 1.059 621 58,64 438 41,3 100 +2 2017 1.092 704 64,46 388 35,5 100 +3 2018 1.286 958 74,49 328 25,5 100 +4 2019 1.586 485 30,58 1.101 42,5 100 +5 2020 1.798 455 25,30 1.343 74,69 100 +Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya (2020) +Merujuk di keterangan pada tabel 1.2, dipahami jika total anak terlantar di +Kota Surabaya dari kurun periode 2016 sampai dengan medio 2020 yang tertinggi +berada di tahun 2020 yaitu sebanyak 1.798 orang. Jumlah anak terlantar yang +telah diberdayakan pada tahun 2020 sebanyak 455 orang. Sedangkan jumlah anak +terlantar yang belum diberdayakan apada tahun 2020 sebanyak 1.343 orang. +Penyebab yang terbesar terkait munculnya anak terlantar di Kota Surabaya yaitu +karena permasalahan ekonomi sebagaimana kutipan berita Tempo.co berikut ini : +“Penyebab kemunculan anak terlantar yang terbesar di Kota Surabaya adalah +permasalahan ekonomi”. (https://nasional.tempo.co/read/1109949/surabaya- +raih-penghargaan-kota-layak-anak-risma-alhamdulillah diakses pada 29 +Januari 2020). 6 +Penanganan masalah anak terlantar perlu adanya kerjasama dari keseluruhan +pihak yang berfokus pada permasalahan dari anak terlantar khusunya yang +bersangkut terhadap bagaimana masa depan mereka, terutama dari aktor +pemerintah. Dalam hal ini peran pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota +Surabaya cukup esensial selaras dengan kandungan pasal 4 UUD 1945 yaitu +bahwa fakir miskin dan juga anak terlantar dipelihara oleh Negara. Selain itu juga +dimuat dalam Konvensi Hak Anak Mewujudkan Karya Nyata Perlindungan Hak +Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang +Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan +Anak, dengan gamblang memaparkan jika konsepsi pemenuhan serta +perlindungan anak mencakup keseluruhan daripada hak untuk hidup, tumbuh +sampai berkembang, serta hak dalam berpartisipasi juga segala hal yang baik bagi +diri anak. +Dalam menangani sejumlah persoalan terkait anak terlantar, Pemkot Surabaya +membawa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 Tentang +Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor +2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dinas Sosial Kota +Surabaya telah membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki 5 UPTD +yang digunakan sebagai penanganan beragam kasus masalah sosial di Kota +Surabaya. UPTD tersebut diantaranya: 1) UPTD Liponsos Keputih dengan +kegunaan sebagai sarana penampungan sementara dari hasil operasi simpatik +PMKS Jalanan; 2) UPTD Babat Jerawat dengan kegunaan sebagai sarana tinggal +eks pasien kusta; 3) UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo dengan kegunaan 7 +dikhususkan pada anak-anak dengan masalah sosial; 4) UPTD Kalijudan yang +berguna dalam pemberdayaan anak yang menyandang kebutuhan khusus; dan 5) +UPTD Griya Werda dengan fokus pada pelayanan yang menyisir tiap-tiap lansia +yang terlantar. +Objek yang digunakan oleh penulis pada riset ini yaitu di UPTD Kampung +Anak Negeri Wonorejo. Pemkot Surabaya lewat perantara Dinas Sosial +menanggung tugas beserta peran secara aktif dalam memberdayakan anak-anak +terlantar. Salah satu tempat untuk melakukan pemberdayaan anak-anak terlantar +di wilayah Surabaya ialah di UPT Dinas Daerah Kampung Anak Negeri seperti +dalam kutipan berita Radarsurabaya.id sebagai berikut : +“Di Pondok Sosial Kampung Anak Negeri, Dinas Sosial (Dinsos) Surabaya +yang bertempat di Jalan Wonorejo Timur 130, Rungkut, pemkot +memberdayakan anak-anak terlantar, anak jalanan, anak putus sekolah, +hingga anak-anak dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial +(PMKS)”. (https://radarsurabaya.jawapos.com/jatim/10/01/2019/disini-di- +surabaya-anak-jalanan-dan-putus-sekolah-bisa-bermimpi-indah/ diakses pada +1 November 2019). +Berdasarkan kutipan berita di atas, anak terlantar di Kota Surabaya +dapat diberdayakan dan layak menerima ilmu serta keterampilan sesuai dengan +minat bakat sebagai bekal untuk masa depan. Pemberdayaan dijalankan secara +konkrit lewat Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) UPTD Kampung Anak +Negeri Kota Surabaya. UPTD Kampung Anak Negeri berupaya untuk menekan +jumlah anak terlantar yaitu dengan menyajikan sekaligus implementasi dari +program yang sanggup mencukupi segala kebutuhan daripada anak terlantar +dengan arah pada terciptanya kesejahteraan. 8 +Tugas yang dilakukan oleh Dinas Sosial tidak hanya sebatas dengan merazia +dan membatasi kuantitas dari anak terlantar, akan tetapi lebih jauh dalam menebar +kebermanfaatan dengan esensi bahwa anak-anak tidak kembali lagi untuk turun ke +jalanan sebagai lahan dalam mengais rezeki. Aktivitas pemberdayaan yang tengah +dijalankan mempunyai maksud dalam menyusun sekaligus melakukan perbaikan +atas tingkah laku menjadi lebih baik dan positif lagi. Di lain pihak, aktivitas +pemberdayaan juga mampu menjadi sarana penambahan keterampilan dan +kapabilitas menurut tiap bakat, minat, dan kemampuan mereka dengan harapan +akhir bahwa mereka mampu menjalani kehidupan bermasyarakat dan mencegah +kembalinya mereka di jalanan. +Awal pembentukan dari UPTD Kampung Anak Negeri yaitu mengemban +tujuan dalam menangani anak-anak dengan berbagai permasalahan sosial +sehingga mampu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap baik dan mampu +memenuhi kebutuhanya sehingga ikut berkontribusi dalam fungsi sosial. Usaha +yang ditempuh dalam membina anak terlantar tidak hanya sebatas rangsangan +berupa stimulus semata, namun lebih jauh juga menyediakan apa saja yang +menjadi haknya serta segala akses yang mendorong perubahan hidup. Adapun +faktor penggerak perubahan bagi anak-anak tersebut tidak lain ialah karena +keterampilan serta pendidikan yang diterima sehingga berimplikasi langsung +dalam menumbuhkan jiwa mandiri dan terbebas dari ketergantungan hidup di +jalan. Beberapa program yang tengah diupayakan di Pondok Sosial ialah: 1) +bimbingan secara jasmani; 2) bimbingan secara mental spiritual; 3) bimbingan 9 +secara minat atau keterampilan; 4) bimbingan secara sosial; dan 5) bimbingan +secara kognitif. +Implementasi dari aktivitas pemberdayaan yang ditujukan pada anak terlantar +di UPTD Kampung Anak Negeri dijalani melalui dua macam proses, yakni proses +rekrutmen dan pelayanan. Proses rekrutmen ialah aktivitas yang dijalankan ketika +momen masuknya anak terlantar yang diistilahkan sebagai calon klien dan +kemudian beralih ke sebutan klien UPTD Kampung Anak Negeri. Ada semacam +langkah yang ditempuh yang wajib dijalankan diantaranya razia, penjangkauan, +identifikasi dan seleksi yang berkolaborasi dengan ahli, registrasi, penerimaan dan +pengasramaan +Langkah pertama dalam rekrutmen adalah razia, yakni aktivitas penjemputan +dengan halus maupun paksaan selaras dengan perundang-undangan yang +difokuskan pada anak-anak kategori bermasalah khususnya di lingkungan jalanan. +Aktivitas yang dijalankan menjadi wujud preventif dari kemungkinan munculnya +eksploitasi dari orang lain sehingga anak bisa aman terlindung. Kemudian jika +anak-anak telah terkumpul maka selanjutnya diarahkan ke tempat Liponsos +Keputih. Aktivitas yang dijalankan selama di lokasi ialah cek kesehatan dalam +interval 7 hari sekaligus pemberdayaan dasar. Kemudian diklasifikasikan yang +punya keluarga dan tidak, jika tidak akan langsung diarahkan ke UPTD Kampung +Anak Negeri namun jika mempunyai akan ditawari melaksanakan pemberdayaan +secara khusus namun lokasinya tetap sama +Langkah kedua dalam rekrutmen adalah penjangkauan. Penjangkauan adalah +aktivitas pendekatan secara awalan yang disisir pada keluarga anak terlantar. 10 +Adapun data yang didapat berasal dari bermacam sumber semisal data dari +pembaruan data PMKS oleh Bappeko, dari Liponsos Keputih, masyarakat, polisi, +LSM, Dinsos, Bapemas, Lapas Anak, dan tentu dari masyarakat +Langkah ketiga adalah identifikasi dan seleksi yang berkolaborasi dengan ahli +yakni psikolog, dokter, pendamping, dan tenaga administrasi. Langkah keempat +adalah registrasi yakni aktivitas dalam mengesahkan calon menjadi sebutan resmi +melalui sarana pencatatan oleh petugas. Kemudian anak akan menerima tiap-tiap +nomor registrasi dan juga pendamping yang akan menemani. Pada tahap ini +dilakukan penandatanganan dokumen kesediaan dari klien, wali asuh, pdan +engelola dalam bentuk kontrak. Langkah kelima adalah penerimaan dan +pengasramaan berupa penjelasan dari petugas kepada anak terkait segala macam +petunjuk termasuk keadaan lingkungan UPTD. +Berdasarkan hasil penelitian Sari (2015) menyatakan bahwa sejauh yang +diketahui, UPTD melakukan intervensi penanganan bagi anak melalui beberapa +jalan dan yang paling dikenal adalah melalui bimbingan seperti mental spiritual, +minat bakat, rohani, jasmani, pengetahuan, sampai sosial. Tahapan intervensi +ialah satu jenis pelayanan yang nantinya ditujukan untuk klien ketika menghuni +panti dan diharapkan bisa mencukupi kebutuhan fisiologis dari klien. Dilakukan +pula intervensi yang mampu membentuk sikap menjadi lebih normal melalui +pendekatan ke mental, fisik, dan sosial sehingga bisa lebih berperilaku sesuai +norma dan mampu menyesuaikan diri. +Tahap pertama adalah bimbingan jasmani, yaitu memiliki tujuan bahwa +perkembangan fisik diarahkan agar bisa berkembang secara maksimal dan 11 +terpelihara. Tahap kedua adalah bimbingan dari segi sosial, yaitu aktivitas yang +mengarah pada perbaikan aktivitas komunikasi dan bersinggungan kepada orang +lain melalui bantuan simulasi kegiatan yakni home visit, kehidupan +bermasyarakat, dan sosialisasi pada kondisi di sekitar. Tahap ketiga adalah +bimbingan pada minat, yaitu dipandu untuk meningkatkan kapasitas diri yang +berkorelasi dengan bakat individu menuju kapasitas mumpuni dan kemandirian. +Tahap terakhir adalah bimbingan secara kognitif, berupa mengembangkan setiap +aspek pola pikir, logika, dan pemikiran sebagai sumber berperilaku dan mencerna +fenomena kehidupan. +Anak terlantar diberdayakan dengan diberikan pelatihan akademi wirausaha +oleh UPTD Kampung Anak Neger. Hal ini dilakukan sebagai upaya UPTD +Kampung Anak Negeri menumbuhkembangkan kemampuan dan pengetahuan +untuk menunjang kemandirian. UPTD menumbuhkembangkan kemampuan dan +pengetahuan melalui kegiatan wirausaha atau pelatihan seperti menyediakan +peralatan untuk pelatihan memasak dan pelatihan cuci motor/mobil sehingga anak +terlantar dapat membuka cafe dan membuka usaha cuci motor/mobil +Permasalahan terkait aktivitas dengan tujuan pemberdayaan anak terlantar di +UPTD Kampung Anak Negeri pernah diteliti oleh Sari (2015). Permasalahan +pertama yaitu pada pelaksanaan tujuan. Dalam mensukseskan misi anak bisa +bertingkah laku mandiri, patuh aturan, dan mampu menempatkan diri di setiap +tugas sosialnya masih terkendala sulit mengatur anak-anak yang berkarakteristik +bebas, pendamping kurang profesional, juga motivasi anak-anak masih rendah. 12 +Permasalahan terkait strategi pencapaian tujuan yaitu tidak ada strategi +khusus kepada keluarga anak terlantar, strategi tidak biasa tersedia khususnya +dalam kolaborasi dengan pihak swasta untuk dapat menjalankan aktivitas bekerja +bagi para alumni binaan UPTD serta juga tidak dicantumkan strategi pemberian +modal untuk berusaha. Permasalahan terkait penyusunan program merujuk pada +perspektif formulasi, maka diketahui jika program telah ditekankan secara +mendalam dan juga komperhensif, namun berkaca pada kuantitas maka memang +motivasi anak cukup rendah. Permasalahan terkait infrastruktur yaitu kekurangan +gedung yang digunakan untuk setiap aktivitas, banyak gedung masih multifungsi +dan masih membutuhkan tempat penyimpanan khusus untuk barang-barang +tertentu. +Permasalahan terkait pelaksanaan yang belum efektif dan efisien yaitu +pelaksanaan pemberdayaan terlihat adanya kesan tidak efektif dalam +menumbuhkan kesadaran. Oleh karenanya, aktivitas dalam menegakkan +kesadaran perlu dilakukan. Selain itu masalah keketatan lokasi juga +diperhitungkan, dimana terdapat 35 anak yang berdampak pada kelebihan +kapasitas yang ada. Selain itu, permasalahan terkait sistem pengawasan dan +pengendalian yaitu UPTD memiliki keterbatasan dengan hanya mengawasi saat +berada di lokasi UPTD saja, namun tidak dilakukan pengwasan berkelanjutan +setelah rangkaian pemberdayaan selesai. +UPTD Kampung Anak Negeri hanya dapat menampung sejumlah 35 anak +yang kesemuanya laki-laki berusia 10-18 tahun yang tersusun menurut elemen +anak terlantar, anak jalanan, dan anak nakal (Sari, 2015). Berdasarkan kuantitas 13 +yang telah ditangani, tentu jumlah tersebut belum bisa merepresentasikan +pengentasan anak yang bermasalah di Surabaya. Asumsi bahwa anak-anak dengan +masalah serupa (anak nakal, berada di jalanan, dan terlantar) jumlahnya masih +tersebar luas dan membutuhkan pelayanan dasar secara layak maka pemerintah +sebagai pengayom harusnya peka akan hal ini. Kenyataan bahwa mayoritas +penghuni UPTD adalah laki-laki juga mengkhawatirkan, mengingat bahwa anak +terlantar dengan jenis kelamin perempuan juga tidak kalah jumlahnya. Apalagi +perempuan merupakan kaum yang rawan menjadi korban tindak kejahatan dan +ancaman seperti penyakit seksual, seks bebas, sampai prostitusi yang akan selalu +mengintai mengingat rendahnya wawasan akan hal tersebut. +Dalam upaya merubah tingkah perilaku anak di UPTD, dijalankan beragam +aktivitas untuk membentuk pola aktivitas baru. Diantaranya adalah bimbingan +dalam perspektif spiritual dan mental dengan aktivitas ibadah rutin. Intervensi +dalam hal jasmani terlihat lewat tindakan senam dan kerja bakti dalam menjaga +lingkungan dan kebersihan. Selanjutnya dalam segi sosial, dijalankan tindakan +menyusun proses komunikasi dengan dirinya dan lingkungan sekitar. Intervensi +dalam sektor minat bakat adalah dengan berbagai kegiatan yang mendorong +penggunaan kemampuan dalam dirinya misalnya melalui kerajinan tangan atau +bermain musik. +Semua jenis intervensi akhirnya mengarah pada maksud perubahan sikap dan +pola pikir menuju tingkatan lebih baik dan lebih dewasa bagi para anak terlantar +yang terbiasa berperilaku dengan sikap kurang disiplin dan motivasi yang kurang +akibat kebiasaan hidup tanpa aturan. Outcome yang diharapkan tidak bisa 14 +terlaksana jika para orangtua tidak memantaunya secara berkelanjutan. +Pengawasan dari orangtua kepada anak terlantar penting dilakukan agar para anak +tidak kembali ke kebiasaan buruk di jalanan. +Mengenai Kesejahteraan anak-anak terlantar di Kota Surabaya, telah +dicantumkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 +Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pada pasal 15 ayat (1) +menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menanggung kewajiban dalam +melaksanakan kesejahteraan sosial bagi anak-anak di lingkup Kota Surabaya dan +anak-anak terlantar masuk ke dalamnya. Kesejahteraan disini akan memiliki arti +bahwa harus ada jaminan kesejahteraan tersebut didapatkan sebaik mungkin, baik +dalam hal pendidikan, pelatihan, sarana prasarana, serta pemenuhan kebutuhan +sehingga anak-anak yang telah dilepas setelah pemberdayaan dapat berdaya dan +memiliki bekal untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. +Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, penulis mendapatkan informasi +bahwa pada UPTD Kampung Anak Negeri Wonorejo saat pandemi Covid-19 ini +dalam kegiatan sekolah, mengaji, dan olahraga masih tetap berjalan. Namun untuk +kegiatan ekstrakurikuler sedang ditiadakan dan untuk kegiatan yang diberikan +oleh Dinas Sosial seperti pelatihan wirausaha juga masih diberhentikan. Melihat +berbagai permasalahan yang dipaparkan, maka periset memiliki maksud dalam +memahami dan mengkaji seberapa efektif pemberdayaan yang dilakukan sehingga +dapat dilihat apakah jaminan kesejahteraan sosial telah benar-benar didapatkan +anak-anak terlantar di UPTD Kampung Anak Negeri. Dengan demikian, penulis +ingin mengkaji dan mendeskripsikan penelitian dengan judul “Pemberdayaan 15 +Anak Terlantar di Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kampung +Anak Negeri Kota Surabaya”. +1.2. Perumusan Masalah +Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, selanjutnya +diputuskan terkait rumusan masalah yang diangkat yaitu “Bagaimana +pemberdayaan anak terlantar di Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) +Kampung Anak Negeri Kota Surabaya?”. +1.3. Tujuan Penelitian +Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pemberdayaan anak terlantar di +Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) Kampung Anak Negeri Kota +Surabaya. +1.4. Manfaat Penelitian +1.4.1. Secara Teoritis +Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap ilmu +pengetahuan khususnya rumpun ilmu Administrasi Publik dan menambah literatur +kajian mengenai pemberdayaan anak terlantar yang dilaksanakan di Unit +Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) yang belum banyak dilakukan penelitian +dan belum memperoleh perhatian yang wajar dari peneliti dan praktisi +Administrasi Publik. +1.4.2. Secara Praktis +Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat lain, yaitu +sebagai berikut: 16 +1. Bagi peneliti +Dijalankan dengan tujuan mendapatkan gelar sarjana di Program Studi +Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas +Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. +2. Bagi instansi +UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya. Dilakukan dengan tujuan +memberikan gambaran dan masukan positif mengenai pemberdayaan anak +terlantar bagi UPTD Kampung Anak Negeri Kota Surabaya sebagai pihak yang +berkompeten dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pemberdayaan anak +terlantar agar dapat memaksimalkan tugasnya secara teknis dan operasional +3. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur +Dijalankan dengan maksud menjadi kontribusi informasi beserta analisis dalam +rangka pengembangan kajian terkait ilmu sosial terkhusus untuk Program Studi +Administrasi Publik dan untuk para mahasiswa yang berminat mengkaji peran +dari pemerintah daerah khususnya Dinas terkait. diff --git a/raw/republika.co.id_berita__qmjxob423_mpr-minta-pemerintah-beri-perhatian-khusus-perairan-natuna.md b/raw/republika.co.id_berita__qmjxob423_mpr-minta-pemerintah-beri-perhatian-khusus-perairan-natuna.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2f61e1eda7f0cb0143d4ca89ea87e562da1010aa --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita__qmjxob423_mpr-minta-pemerintah-beri-perhatian-khusus-perairan-natuna.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita//qmjxob423/mpr-minta-pemerintah-beri-perhatian-khusus-perairan-natuna +title: "MPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Khusus Perairan Natuna | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:41:40 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# MPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Khusus Perairan Natuna | Republika Online + +Kamis 07 Jan 2021 13:50 WIB Red: Gita Amanda Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Perairan Natuna Utara. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan meminta Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap wilayah Perairan Natuna Utara setelah memanas-nya perseteruan antara China dengan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan. "Pemerintah juga harus tetap siap siaga di Perairan Natuna Utara karena Laut Cina Selatan yang bersentuhan dengan Laut Natuna Utara kian hari kian memanas lewat perseteruan China dan Amerika Serikat," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (7/1). Menurut dia, militer di Natuna Utara harus ditingkatkan untuk mempertahankan wilayah Indonesia jika sewaktu-waktu terjadi perang terbuka. Dia menilai, apabila terjadi perang terbuka di Laut Cina Selatan maka seluruh negara Asia Tenggara termasuk Indonesia akan merasakan dampaknya. "Karena itu Pemerintah Indonesia harus memberikan perhatian khusus dalam membangun kekuatan militer untuk meminimalisasi bahkan mencegah dampak apabila terjadi perang terbuka," ujarnya. Syarief yang merupakan anggota Komisi I DPR RI menilai perseteruan tersebut tidak boleh dianggap remeh. Menurut dia, China yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan " nine dash line " menyebabkan Amerika Serikat juga turut ikut campur. "Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka dua negara besar di Perairan Cina Selatan," katanya. Dia menilai potensi perang terbuka itu semakin terlihat ketika pesawat perang terbesar China Y-20 dikabarkan mendarat di pulau buatan bernama Fiery Cross Reff. Apalagi menurut dia, China yang sejak awal mengklaim Laut Cina Selatan sedang membangun pulau buatan yang menjadi pangkalan militer di Laut Cina Selatan. "Amerika Serikat juga telah mengirim dua kapal induknya USS Nimitz dan USS Ronald Reagan ke Laut Cina Selatan untuk menjalani latihan tempur pada 23 Juli yang lalu. Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan dua kapal penjelajah dan dua kapal perusak dalam latihan tersebut," katanya. Syarief juga meminta pemerintah Indonesia harus membangun kekuatan militer untuk memberikan rasa aman, daya gertak, dan menguatkan pertahanan Indonesia terutama di perbatasan. Namun dia meminta pemerintah Indonesia harus mengedepankan diplomasi untuk menghindari potensi perang yang mungkin saja terjadi, terutama di Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Perairan Natuna Utara. "Pemerintah perlu mengedepankan pendekatan diplomasi seperti yang pernah ditunjukkan pada Pemerintahan SBY yang membangun diplomasi dengan semangat 'million friends and zero enemy'," ujarnya. Namun menurut dia, jika memang terpaksa ada perang terbuka, maka Indonesia juga harus memperkuat militer-nya untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi wilayah Indonesia. Dapatkan Update Berita Republika Berita Mpr Pemulihan perekonomian salah satu tantangan untuk menggeliatkan industri otomotif Berita Mpr HNW memantau ada pejabat pemerintah remehkan Covid sebelum resmi muncul di Indonesia. Berita Mpr Ketua MPR ingatkan ada 12,7 persen kalangan muda yang terpapar Radikalisme Berita Mpr Sangat penting beri penjelasan pemberian vaksin kepada individu. Berita Mpr Penerapan prokes bukan berarti mengurangi solidaritas sesama warga negara Indonesia. Phone: 021 780 3747 +Fax: 021 799 7903 +Email: newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi) sekretariat@republika.co.id (Redaksi) marketing@rol.republika.co.id (Marketing) Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved MPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Khusus Perairan Natuna mpr mpr republika perairan natuna utara Berita Mpr Berita Mpr Berita Mpr Berita Mpr Berita Mpr BERITA TERKAIT BERITA LAINNYA Ketua MPR Sebut Tiga Tantangan Industri Otomotif Nasional HNW: Keterlambatan Vaksinasi Covid-19 Sudah Diprediksi Ketua MPR Ajak Generasi Muda Waspadai Radikalisme MPR Minta Pemerintah Persuasif kepada Penolak Vaksin Covid Masyarakat Diingatkan Tetap Patuhi Prokes Terpopuler INFOGRAFIS Ketua MPR Dukung Pelaksanaan Kembali PSBB Ketat Jawa Bali Pengendalian Covid-19 Perlu Sinergi Pemerintah-Masyarakat HNW Minta Risma Fokus Rampungkan PR Kemensos Bamsoet Dorong Kemendikbud Evaluasi Penerima Subsidi Kuota Bamsoet Minta Kemensos Segera Perbaiki Data Penerima Bansos diff --git a/raw/republika.co.id_berita__qq7ozz380_gobel-izinkan-saya-membungkukkan-badan-pada-petani.md b/raw/republika.co.id_berita__qq7ozz380_gobel-izinkan-saya-membungkukkan-badan-pada-petani.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c00b99937036d32ca72cdda1e48bf73bc08a8909 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita__qq7ozz380_gobel-izinkan-saya-membungkukkan-badan-pada-petani.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita//qq7ozz380/gobel-izinkan-saya-membungkukkan-badan-pada-petani +title: "DPR RI - Republika.co.id" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:49:33 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# DPR RI - Republika.co.id + +Berkat petani maka bangsa Indonesia bisa terjaga kehormatannya. REPUBLIKA.CO.ID,JEMBER--Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyatakan bangsa ini harus berterima kasih dan hormat pada petani, nelayan, dan peternak. "Izinkan saya untuk membungkukkan badan pada mereka. Membungkuk seperti orang yang sedang rukuk. Empat puluh lima derajat," katanya, Jumat (19/3). Wakil rakyat dari Partai Nasdem tersebut menyampaikan hal itu dalam acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian di Jember, Jawa Timur. Sehari sebelumnya ia bertemu dengan petani padi, tembakau, kedelai, dan edamame. Gobel mengatakan, pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional yang kuat. Selain memasok kebutuhan pangan, katanya, pertanian juga menyerap tenaga kerja yang besar. Di saat krisis, pertanian pula yang menjadi benteng pertahanan Indonesia. "Bahkan di masa pandemi, di saat sektor lain terkena pembatasan, pertanian terus jalan. Jika mereka berhenti maka kita tidak makan," katanya. Menurut Gobel, berkat petani maka bangsa Indonesia bisa terjaga kehormatannya. "Kita tidak mengemis ke bangsa lain untuk minta-minta pangan. Mereka menjaga kehormatan kita semua," katanya. Karena itu kontroversi impor beras ini, kata Gobel, "Kita harus ambil risiko. Tahan impor dan naikkan produksi." Menurutnya, setiap tahun Indonesia selalu berselisih soal impor beras. "Ini soal data saja. Saat saya menteri perdagangan, saya ambil risiko itu," katanya. Gobel mengingatkan bahwa nasib petani berada di tangan para pengambil keputusan. "Di saat musim tanam, pupuk dan bibit langka. Selalu begitu. Tapi saat panen, harga justru jatuh. Ini harus dihentikan. Jika kita menghormati mereka maka perlu penyelesaian menyeluruh dan terintegrasi," katanya. Startup Perikanan Diminta Cermat Baca Kebutuhan Pasar Dunia Rencana Impor Bergulir, Harga Garam Petambak Mulai Turun Pelaksanaan IPDMIP di Lotim Diharapkan Lebih Efektif Perdalam Soal Subsidi Upah, Komisi IX DPR Kunjungi Sukabumi Mentan: Stok Beras Nasional Saat Ini 6,7 Juta Ton REPUBLIKA.CO.ID,JEMBER--Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menyatakan bangsa ini harus berterima kasih dan hormat pada petani, nelayan, dan peternak. "Izinkan saya untuk membungkukkan badan pada mereka. Membungkuk seperti orang yang sedang rukuk. Empat puluh lima derajat," katanya, Jumat (19/3). + + + + + Wakil rakyat dari Partai Nasdem tersebut menyampaikan hal itu dalam acara bimbingan teknis peningkatan kapasitas petani dan penyuluh pertanian di Jember, Jawa Timur. Sehari sebelumnya ia bertemu dengan petani padi, tembakau, kedelai, dan edamame. + Gobel mengatakan, pertanian merupakan fondasi ekonomi nasional yang kuat. Selain memasok kebutuhan pangan, katanya, pertanian juga menyerap tenaga kerja yang besar. Di saat krisis, pertanian pula yang menjadi benteng pertahanan Indonesia. "Bahkan di masa pandemi, di saat sektor lain terkena pembatasan, pertanian terus jalan. Jika mereka berhenti maka kita tidak makan," katanya. + Menurut Gobel, berkat petani maka bangsa Indonesia bisa terjaga kehormatannya. "Kita tidak mengemis ke bangsa lain untuk minta-minta pangan. Mereka menjaga kehormatan kita semua," katanya. + + + + Karena itu kontroversi impor beras ini, kata Gobel, "Kita harus ambil risiko. Tahan impor dan naikkan produksi." Menurutnya, setiap tahun Indonesia selalu berselisih soal impor beras. "Ini soal data saja. Saat saya menteri perdagangan, saya ambil risiko itu," katanya. + Gobel mengingatkan bahwa nasib petani berada di tangan para pengambil keputusan. "Di saat musim tanam, pupuk dan bibit langka. Selalu begitu. Tapi saat panen, harga justru jatuh. Ini harus dihentikan. Jika kita menghormati mereka maka perlu penyelesaian menyeluruh dan terintegrasi," katanya. Startup Perikanan Diminta Cermat Baca Kebutuhan Pasar Dunia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + Rencana Impor Bergulir, Harga Garam Petambak Mulai Turun + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + Pelaksanaan IPDMIP di Lotim Diharapkan Lebih Efektif + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + Perdalam Soal Subsidi Upah, Komisi IX DPR Kunjungi Sukabumi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +   + + + Mentan: Stok Beras Nasional Saat Ini 6,7 Juta Ton diff --git a/raw/republika.co.id_berita__r0ijqd423_telkomsel-buka-pameran-5g-di-pon-xx-papua.md b/raw/republika.co.id_berita__r0ijqd423_telkomsel-buka-pameran-5g-di-pon-xx-papua.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..234df5bcdb4175c8d442dd2ae65c80ee40cd445e --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita__r0ijqd423_telkomsel-buka-pameran-5g-di-pon-xx-papua.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita//r0ijqd423/telkomsel-buka-pameran-5g-di-pon-xx-papua +title: "Telkomsel Buka Pameran 5G di PON XX Papua | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:31 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Telkomsel Buka Pameran 5G di PON XX Papua | Republika Online + +Telkomsel mengadakan layanan pelanggan berupa bantuan untuk mengakses jaringan 5G REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operator seluler Telkomsel, anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom Indonesia, mengadakan pameran "Telkomsel 5G Experience Center" di Stadion Lukas Enembe untuk memeriahkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. "Mendukung gelaran PON XX Papua 2021, Telkomsel sebagai bagian dari TelkomGroup menjadi operator telekomunikasi digital terdepan Indonesia pertama yang menghadirkan pengalaman konektivitas digital berteknologi jaringan broadband terdepan 5G untuk masyarakat Papua," kata Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam, dalam keterangan pers, dikutip Selasa (5/10). Pameran teknologi 5G ini akan digelar selama PON XX berlangsung, pengunjung bisa merasakan langsung seperti apa jaringan radio telekomunikasi generasi terbaru ini. Pada pameran ini, Telkomsel menyajikan penggunaan jaringan radio terbaru ini untuk berbagai kegiatan, salah satunya dengan perangkat virtual reality (VR) untuk menghadirkan visual kondisi langsung di dalam stadion. Telkomsel juga menggunakan pesawat tanpa awak (drone) berbasis 5G untuk melihaat seluruh stadion dan konten edukasi kekayaan alam dan budaya Papua melalui 5G VR Tourism. Selama pameran berlangsung, Telkomsel juga mengadakan layanan pelanggan berupa bantuan untuk mengakses jaringan 5G langsung dari ponsel pengguna. Untuk bisa menggunakan jaringan ini, pengguna harus memastikan ponsel mereka sudah mendukung jaringan 5G, sudah mengaktifkan layanan 5G pada nomor ponsel, menggukan kartu USIM dan berada di lokasi yang sudaj tercakup jaringan 5G Telkomsel. "Telkomsel terus berkomitmen membuka peluang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi terdepan Telkomsel. Kami berharap, kehadiran pengalaman konektivitas digital melalui Telkomsel 5G ini dapat menjadi langkah awal dalam mendorong kemajuan yang lebih komprehensif bagi masyarakat Papua, sekaligus mendorong hadirnya kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat di bagian timur Indonesia mendapatkan akses pengalaman gaya hidup digital terdepan," kata Hendri. Telkomsel juga memperkenalkan fitur layanan mandiri, self-provisioning, untuk mendaftarkan nomor ke jaringan 5G melalui aplikasi MyTelkomsel.Jaringan 5G menawarkan pengalaman akses internet broadband yang lebih unggul dibandingkan generasi 4G, seperti koneksi data lebih cepat sehingga mengunduh dan menonton secara streaming bisa lebih lancar. Selain itu, tingkat latensi yang rendah pada 5G membuat koneksi internet menjadi lebih responsif. Teknologi ini juga mengizinkan lebih banyak perangkat yang tersambung tanpa menurunkan kualitas jaringan. Menurut Hendri, PON XX merupakan waktu yang tepat untuk memperkenalkan dan memberikan pengalaman konektivitas 5G kepada masyarakat di Indonesia Timur, khususnya Papua. "Kami berharap, penerapan teknologi jaringan Telkomsel 5G dapat terus diakselerasikan secara terukur, bertahap, dan merata," kata Hendri. Selama persiapan menggelar jaringan 5G di Papua, Telkomsel sudah mengadakan uji coba jaringan 5G di Sorong, kecepatan unduh tercatat 1GBps dan latensi 8ms. Ask me! Telkomsel Buka Pameran 5G di PON XX Papua Rekomendasi Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah Telkomsel Pertahankan Dominasi Pasar Telekomunikasi Indonesia REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operator seluler Telkomsel, anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Telkom Indonesia, mengadakan pameran "Telkomsel 5G Experience Center" di Stadion Lukas Enembe untuk memeriahkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua. + + + + + "Mendukung gelaran PON XX Papua 2021, Telkomsel sebagai bagian dari TelkomGroup menjadi operator telekomunikasi digital terdepan Indonesia pertama yang menghadirkan pengalaman konektivitas digital berteknologi jaringan broadband terdepan 5G untuk masyarakat Papua," kata Direktur Utama Telkomsel, Hendri Mulya Syam, dalam keterangan pers, dikutip Selasa (5/10). + + + + + Baca Juga + + + PLN Pasok 17,76 MVA ke Telkom + + TelkomGroup Siapkan Layanan ICT untuk PON XX Papua + + Produk Digital Telkom Ini Awasi Lima Destinasi Wisata + + + Pameran teknologi 5G ini akan digelar selama PON XX berlangsung, pengunjung bisa merasakan langsung seperti apa jaringan radio telekomunikasi generasi terbaru ini. Pada pameran ini, Telkomsel menyajikan penggunaan jaringan radio terbaru ini untuk berbagai kegiatan, salah satunya dengan perangkat virtual reality (VR) untuk menghadirkan visual kondisi langsung di dalam stadion. + Telkomsel juga menggunakan pesawat tanpa awak (drone) berbasis 5G untuk melihaat seluruh stadion dan konten edukasi kekayaan alam dan budaya Papua melalui 5G VR Tourism. Selama pameran berlangsung, Telkomsel juga mengadakan layanan pelanggan berupa bantuan untuk mengakses jaringan 5G langsung dari ponsel pengguna. + + + + Untuk bisa menggunakan jaringan ini, pengguna harus memastikan ponsel mereka sudah mendukung jaringan 5G, sudah mengaktifkan layanan 5G pada nomor ponsel, menggukan kartu USIM dan berada di lokasi yang sudaj tercakup jaringan 5G Telkomsel. "Telkomsel terus berkomitmen membuka peluang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi terdepan Telkomsel. Kami berharap, kehadiran pengalaman konektivitas digital melalui Telkomsel 5G ini dapat menjadi langkah awal dalam mendorong kemajuan yang lebih komprehensif bagi masyarakat Papua, sekaligus mendorong hadirnya kesempatan yang merata bagi seluruh masyarakat di bagian timur Indonesia mendapatkan akses pengalaman gaya hidup digital terdepan," kata Hendri. + Telkomsel juga memperkenalkan fitur layanan mandiri, self-provisioning, untuk mendaftarkan nomor ke jaringan 5G melalui aplikasi MyTelkomsel.Jaringan 5G menawarkan pengalaman akses internet broadband yang lebih unggul dibandingkan generasi 4G, seperti koneksi data lebih cepat sehingga mengunduh dan menonton secara streaming bisa lebih lancar. Selain itu, tingkat latensi yang rendah pada 5G membuat koneksi internet menjadi lebih responsif. + Teknologi ini juga mengizinkan lebih banyak perangkat yang tersambung tanpa menurunkan kualitas jaringan. Menurut Hendri, PON XX merupakan waktu yang tepat untuk memperkenalkan dan memberikan pengalaman konektivitas 5G kepada masyarakat di Indonesia Timur, khususnya Papua. + "Kami berharap, penerapan teknologi jaringan Telkomsel 5G dapat terus diakselerasikan secara terukur, bertahap, dan merata," kata Hendri. + Selama persiapan menggelar jaringan 5G di Papua, Telkomsel sudah mengadakan uji coba jaringan 5G di Sorong, kecepatan unduh tercatat 1GBps dan latensi 8ms. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : antara Kamis , 19 Jun 2025, 17:15 WIB + + Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Rabu , 07 May 2025, 11:53 WIB + + Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 03 May 2025, 09:16 WIB + + Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 29 Apr 2025, 09:21 WIB + + Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 23 Apr 2025, 21:39 WIB + + Telkomsel Pertahankan Dominasi Pasar Telekomunikasi Indonesia diff --git a/raw/republika.co.id_berita__rnomwe459_telkom-salurkan-rp-15-miliar-dana-bergulir-untuk-42-pelaku-umkm-aceh.md b/raw/republika.co.id_berita__rnomwe459_telkom-salurkan-rp-15-miliar-dana-bergulir-untuk-42-pelaku-umkm-aceh.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c7345eff72156e0e3f3228eea7757116f87198d7 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita__rnomwe459_telkom-salurkan-rp-15-miliar-dana-bergulir-untuk-42-pelaku-umkm-aceh.md @@ -0,0 +1,116 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita//rnomwe459/telkom-salurkan-rp-15-miliar-dana-bergulir-untuk-42-pelaku-umkm-aceh +title: "Telkom Salurkan Rp 1,5 Miliar Dana Bergulir untuk 42 Pelaku UMKM Aceh | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:01 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Telkom Salurkan Rp 1,5 Miliar Dana Bergulir untuk 42 Pelaku UMKM Aceh | Republika Online + +Sepanjang 2022 Telkom Witel Aceh telah salurkan dana bergulir sebesar Rp 5,4 miliar REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Telkom Witel Aceh kembali menyalurkan bantuan pinjaman dana bergulir sebesar Rp 1,5 miliar kepada 42 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan Telkom di Provinsi Aceh. "Selamat kepada UMKM mitra binaan Telkom yang telah terpilih mendapatkan bantuan pinjaman dana bergulir untuk tambahan modal usahanya," kata General Manager Telkom Witel Aceh Teuku Fauzan di Banda Aceh, Kamis (29/12/2022). Penyerahan bantuan tersebut ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian pinjaman program pendanaan UMK (SP3PUMK) di kantor Telkom Witel Aceh di Banda Aceh. Fauzan menyampaikan sepanjang 2022 Telkom Witel Aceh telah melakukan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 5,4 miliar kepada 182 mitra binaan di Tanah Rencong. "Diharapkan bantuan modal ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha masing-masing sehingga tingkat produksinya bisa lebih meningkat," ujarnya. Fauzan menambahkan, penyaluran bantuan ini sebagai pembinaan UMKM Aceh agar lebih tangguh, mandiri, serta merupakan bagian dari tujuan Telkom yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. "Kami juga berharap bagi yang mendapatkan bantuan dana bergulir ini sukses dalam mengelola bisnisnya," kata Fauzan. Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh M Nurdin menyampaikan terima kasih kepada PT Telkom yang telah peduli terhadap pengembangan pelaku UMKM di Aceh khususnya di Banda Aceh dengan memberikan pendampingan dan pinjaman dana bergulir ini. Dirinya mengingatkan kepada penerima jangan sampai menyalahgunakan bantuan ini dengan membeli barang barang yang tidak mendukung usahanya, melainkan harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. "Jangan lupa atau terlambat membayar kewajiban bulanan yang telah disepakati dengan Telkom, karena uang itu nanti akan disalurkan kembali kepada pelaku UMKM lainnya," kata M Nurdin. Ask me! Telkom Salurkan Rp 1,5 Miliar Dana Bergulir untuk 42 Pelaku UMKM Aceh Rekomendasi Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah Telkomsel Pertahankan Dominasi Pasar Telekomunikasi Indonesia REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH - Telkom Witel Aceh kembali menyalurkan bantuan pinjaman dana bergulir sebesar Rp 1,5 miliar kepada 42 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan Telkom di Provinsi Aceh. + + + + + "Selamat kepada UMKM mitra binaan Telkom yang telah terpilih mendapatkan bantuan pinjaman dana bergulir untuk tambahan modal usahanya," kata General Manager Telkom Witel Aceh Teuku Fauzan di Banda Aceh, Kamis (29/12/2022). + + + + Baca Juga + + + Momen-momen Penting Kehidupan Pele + + Senator DPD: Jika MK Kabulkan Coblos Tanda Gambar Masuki Ranah Politik Legislasi! + + Bogor Bangun Sanitasi Demi Setop Warga BAB Sembarangan + + + Penyerahan bantuan tersebut ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian pinjaman program pendanaan UMK (SP3PUMK) di kantor Telkom Witel Aceh di Banda Aceh. Fauzan menyampaikan sepanjang 2022 Telkom Witel Aceh telah melakukan penyaluran dana bergulir sebesar Rp 5,4 miliar kepada 182 mitra binaan di Tanah Rencong. + "Diharapkan bantuan modal ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengembangkan usaha masing-masing sehingga tingkat produksinya bisa lebih meningkat," ujarnya. + + + + Fauzan menambahkan, penyaluran bantuan ini sebagai pembinaan UMKM Aceh agar lebih tangguh, mandiri, serta merupakan bagian dari tujuan Telkom yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. "Kami juga berharap bagi yang mendapatkan bantuan dana bergulir ini sukses dalam mengelola bisnisnya," kata Fauzan. + Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh M Nurdin menyampaikan terima kasih kepada PT Telkom yang telah peduli terhadap pengembangan pelaku UMKM di Aceh khususnya di Banda Aceh dengan memberikan pendampingan dan pinjaman dana bergulir ini. Dirinya mengingatkan kepada penerima jangan sampai menyalahgunakan bantuan ini dengan membeli barang barang yang tidak mendukung usahanya, melainkan harus benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin. + "Jangan lupa atau terlambat membayar kewajiban bulanan yang telah disepakati dengan Telkom, karena uang itu nanti akan disalurkan kembali kepada pelaku UMKM lainnya," kata M Nurdin. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Kamis , 19 Jun 2025, 17:15 WIB + + Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Rabu , 07 May 2025, 11:53 WIB + + Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 03 May 2025, 09:16 WIB + + Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 29 Apr 2025, 09:21 WIB + + Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 23 Apr 2025, 21:39 WIB + + Telkomsel Pertahankan Dominasi Pasar Telekomunikasi Indonesia diff --git a/raw/republika.co.id_berita__roejy5349_selamat-prodi-pendidikan-bahasa-indonesia-umm-capai-akreditasi-unggul.md b/raw/republika.co.id_berita__roejy5349_selamat-prodi-pendidikan-bahasa-indonesia-umm-capai-akreditasi-unggul.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..30efe995891b682e2034174a1e624b9a11428cbc --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita__roejy5349_selamat-prodi-pendidikan-bahasa-indonesia-umm-capai-akreditasi-unggul.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita//roejy5349/selamat-prodi-pendidikan-bahasa-indonesia-umm-capai-akreditasi-unggul +title: "Selamat! Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UMM Capai Akreditasi Unggul | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:49:28 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Selamat! Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UMM Capai Akreditasi Unggul | Republika Online + +Raihan akreditasi unggul Prodi Bahasa Indonesia tertuang di SK LAMDIK Nomor 667 REPUBLIKA.CO.ID,  MALANG -- Program studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Indonesia (PBI), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berhasi meraih akreditasi unggul. Raihan itu tertuang dalam Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Nomor 667/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 yang berlaku hingga 2027 mendatang. Ketua Prodi PBI UMM Arif Setiawan menjelaskan, raihan tersebut tidak lepas dari penyiapan borang yang baik dan penilaian lapang yang lancar. Capaian ini dinilai mampu memngukuhkan komitmen pihaknya untuk menjadi prodi terdepan. "Dan memberikan pelayanan pendidikan terbaik," kata Arif dalam keterangan pers yang diterima Republika . Menurutnya, predikat ini menunjukkan budaya yang dibangun PBI UMM telah memenuhi sembilan standar kerja yang ditetapkan SN-Dikti. Selain itu juga membuktikan capaian tridarma yang sudah dilaksanakan. Tercatat, 60 persen dosen telah berkualifikasi doktor, 14 persen sedang menempuh program doktor, dan sisanya berkualifikasi magister. Prodi PBI juga telah memiliki satu profesor dalam bidang Pendidikan Bahasa Indonesia. Arif sadar generasi masa depan yang unggul bisa tercipta jika SDM yang dimiliki juga unggul. Sebab itu, kualitas dosen, pengajaran, sarana, dan progam selalu menjadi fokus prodinya. Selanjutnya, PBI UMM penelitian dan pengabdian juga diintregasikan dengan pembelajaran yang ada. Hal itu membuatnya semakin menarik serta memiliki novelty dan relevansi. Alhasil, tak kurang dari 582 karya dosen dan mahasiswa telah dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Jumlah sitasinya juga tinggi yakni mencapai 1.748. HaKI yang diperoleh juga jauh di atas standar minimal yang ditetapkan. Ada 38 HaKI yang diperoleh dan didominasi oleh karya mahasiswa maupun dosen sebagai luaran perkuliahan. "Upaya kami juga telah mendapat apresiasi dari para asesor pada asesmen lapang kemarin,” jelasnya. Selain strategi integrasi penelitian-pengabdian dengan pembelajaran berbasis luaran, Prodi PBI juga memiliki strategi khusus lain, yakni ekuivalensi skripsi. Mahasiswa bisa melakukan banyak kegiatan untuk bisa lulus tanpa skrips. Salah satunya melalui karya yang menarik. Meskipun sudah meraih akreditasi unggul, prodinya akan terus berbenah dan bersiap diri utuk mempersiapkan akreditasi internasional FIBAA. Dengan demikian, masyarakat bisa semakin percaya bahwa PBI UMM memang berkualitas. Kemudian PBI UMM mampu melahirkan SDM yang berkualitas pula. Ask me! Selamat! Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UMM Capai Akreditasi Unggul Rekomendasi Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore REPUBLIKA.CO.ID,  MALANG -- Program studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Indonesia (PBI), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berhasi meraih akreditasi unggul. Raihan itu tertuang dalam Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) Nomor 667/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 yang berlaku hingga 2027 mendatang. + + + + + Ketua Prodi PBI UMM Arif Setiawan menjelaskan, raihan tersebut tidak lepas dari penyiapan borang yang baik dan penilaian lapang yang lancar. Capaian ini dinilai mampu memngukuhkan komitmen pihaknya untuk menjadi prodi terdepan. "Dan memberikan pelayanan pendidikan terbaik," kata Arif dalam keterangan pers yang diterima Republika . + + + + + Menurutnya, predikat ini menunjukkan budaya yang dibangun PBI UMM telah memenuhi sembilan standar kerja yang ditetapkan SN-Dikti. Selain itu juga membuktikan capaian tridarma yang sudah dilaksanakan. + Tercatat, 60 persen dosen telah berkualifikasi doktor, 14 persen sedang menempuh program doktor, dan sisanya berkualifikasi magister. Prodi PBI juga telah memiliki satu profesor dalam bidang Pendidikan Bahasa Indonesia. + + + + Arif sadar generasi masa depan yang unggul bisa tercipta jika SDM yang dimiliki juga unggul. Sebab itu, kualitas dosen, pengajaran, sarana, dan progam selalu menjadi fokus prodinya. + Selanjutnya, PBI UMM penelitian dan pengabdian juga diintregasikan dengan pembelajaran yang ada. Hal itu membuatnya semakin menarik serta memiliki novelty dan relevansi. Alhasil, tak kurang dari 582 karya dosen dan mahasiswa telah dipublikasikan di tingkat nasional maupun internasional. Jumlah sitasinya juga tinggi yakni mencapai 1.748. + HaKI yang diperoleh juga jauh di atas standar minimal yang ditetapkan. Ada 38 HaKI yang diperoleh dan didominasi oleh karya mahasiswa maupun dosen sebagai luaran perkuliahan. "Upaya kami juga telah mendapat apresiasi dari para asesor pada asesmen lapang kemarin,” jelasnya. + Selain strategi integrasi penelitian-pengabdian dengan pembelajaran berbasis luaran, Prodi PBI juga memiliki strategi khusus lain, yakni ekuivalensi skripsi. Mahasiswa bisa melakukan banyak kegiatan untuk bisa lulus tanpa skrips. Salah satunya melalui karya yang menarik.  + Meskipun sudah meraih akreditasi unggul, prodinya akan terus berbenah dan bersiap diri utuk mempersiapkan akreditasi internasional FIBAA. Dengan demikian, masyarakat bisa semakin percaya bahwa PBI UMM memang berkualitas. Kemudian PBI UMM mampu melahirkan SDM yang berkualitas pula. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 14:08 WIB + + Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:53 WIB + + Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:44 WIB + + Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:12 WIB + + Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore diff --git a/raw/republika.co.id_berita__s3lr1c348_gol-injury-time-selamatkan-barito-putera-dari-kekalahan-di-kandang-persita.md b/raw/republika.co.id_berita__s3lr1c348_gol-injury-time-selamatkan-barito-putera-dari-kekalahan-di-kandang-persita.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..643b3b540795fef9e3d883f95230857e9eeb07af --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita__s3lr1c348_gol-injury-time-selamatkan-barito-putera-dari-kekalahan-di-kandang-persita.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita//s3lr1c348/gol-injury-time-selamatkan-barito-putera-dari-kekalahan-di-kandang-persita +title: "Gol Injury Time Selamatkan Barito Putera dari Kekalahan di Kandang Persita | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:46:05 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Gol Injury Time Selamatkan Barito Putera dari Kekalahan di Kandang Persita | Republika Online + +Barito Putera bermain imbang 2-2 dengan Persita Tangerang dalam laga BRI Liga 1. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persita Tangerang gagal memetik poin penuh setelah ditahan imbang Barito Putera 2-2 pada laga pekan ke-18 BRI Liga 1 2023/2024 di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (4/11/2023) malam. Barito terhindar dari kekalahan lewat gol penyama kedudukan dari Eksel Runtukahu pada injury time . Barito menempati posisi tujuh klasemen BRI Liga 1 dengan nilai 25, tertinggal 13 poin dari Borneo FC di puncak. Sementara Persita ada di peringkat 15 dengan nilai 19. Kedua tim langsung menunjukkan permainan terbuka sejak menit awal pertandingan. Peluang dimiliki Persita pada menit kelima saat Fergonzi menusuk dari sisi kanan serangan. Namun umpan dari Fergonzi gagal disambut oleh Ambrizal di kotak penalti. Kondisi lapangan yang becek karena hujan membuat pemain kesulitan untuk mengendalikan bola dengan baik. Tapi segala upaya tetap dilakukan dan kedua tim mampu melepaskan tembakan ke gawang. Hanya, belum ada yang berbuah gol. Pada menit ke-30, Murilo Mendes memiliki ruang di luar kotak penalti. Ia melepaskan tembakan langsung ke gawang. Namun, kiper Rendy Oscario berhasil mengamankan upaya tersebut dengan baik. Empat menit berselang, Persita memetik keunggulan melalui serangan balik. Vidal berhasil melewati bek dan memberikan umpan ke tengah yang disambut dengan baik oleh Fergonzi dengan tendangan meluncur untuk membelokan bola ke gawang. Skor 1-0 untuk Persita. Kedua tim memulai babak kedua dengan permainan terbuka. Peluang bagi Persita di menit ke-52 dari Vidal yang menusuk dari sisi kiri serangan. Namun umpannya ke tengah kotak penalti masih membentur pemain lawan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-59. Berawal dari umpan jauh Ezequel Vidal kepada Fergonzi di sisi kiri serangan. Fergonzi kemudian mengumpan kepada Rifky Dwi yang tak terkawal dan berhasil menanduknya ke gawang untuk merubah kedudukan menjadi 2-0. Berito memperkecil ketertinggalan di menit ke-66. Itu tercipta dari situasi tendangan sudut. Mike Ott menanduk umpan sepak pojok yang dilakukan oleh Rizky Pora. Tandukannya ke gawang berhasil merubah kedudukan menjadi 1-2 untuk Barito Putera. Renan Alves memiliki peluang di menit ke-75 saat ia melepaskan tepat sasaran ke gawang dari luar kotak penalti. Ia sebetulnya berada dalam bayang-bayang pemain belakang Persita, namun sedikit celah ia manfaatkan untuk melepaskan tembakan. Namun itu masih dapat diblokir Rendy. Barito terus menggempur pertahanan Persita di waktu tersisa untuk mencari gol penyama kedudukan. Tekanan bertubi-tubi akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-90+5, saat Eksel Runtukahu menanduk umpan tendangan bebas. Pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Ask me! Gol Injury Time Selamatkan Barito Putera dari Kekalahan di Kandang Persita Rekomendasi Exco PSSI Minta Polisi Tindak Tegas Oknum Suporter Rusuh di Surabaya Juara BRI Liga 1, Legenda Persib Ajat Sudrajat: Persib Tunjukan Permainan Terbaik Persib Juara Liga 1 2024, Bojan Hodak Pelatih Terbaik, David da Silva Top Scorer Daftar Nominasi Penghargaan BRI Liga 1 2023/2024 Kualitas Liga 1 Diprediksi Meningkat Musim Depan dengan Penerapan Masif VAR REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persita Tangerang gagal memetik poin penuh setelah ditahan imbang Barito Putera 2-2 pada laga pekan ke-18 BRI Liga 1 2023/2024 di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (4/11/2023) malam. Barito terhindar dari kekalahan lewat gol penyama kedudukan dari Eksel Runtukahu pada injury time . + + + + + Barito menempati posisi tujuh klasemen BRI Liga 1 dengan nilai 25, tertinggal 13 poin dari Borneo FC di puncak. Sementara Persita ada di peringkat 15 dengan nilai 19. + + + + Baca Juga + + + Babak Pertama, Persita Unggul 1-0 dari Barito Putera + + Catatan Buruk Persita di Hadapan Barito + + Persita Tangerang Waspadai Barito Putera + + + Kedua tim langsung menunjukkan permainan terbuka sejak menit awal pertandingan. Peluang dimiliki Persita pada menit kelima saat Fergonzi menusuk dari sisi kanan serangan. Namun umpan dari Fergonzi gagal disambut oleh Ambrizal di kotak penalti.  + Kondisi lapangan yang becek karena hujan membuat pemain kesulitan untuk mengendalikan bola dengan baik. Tapi segala upaya tetap dilakukan dan kedua tim mampu melepaskan tembakan ke gawang. Hanya, belum ada yang berbuah gol. + + + + Pada menit ke-30, Murilo Mendes memiliki ruang di luar kotak penalti. Ia melepaskan tembakan langsung ke gawang. Namun, kiper Rendy Oscario berhasil mengamankan upaya tersebut dengan baik. + Empat menit berselang, Persita memetik keunggulan melalui serangan balik. Vidal berhasil melewati bek dan memberikan umpan ke tengah yang disambut dengan baik oleh Fergonzi dengan tendangan meluncur untuk membelokan bola ke gawang. Skor 1-0 untuk Persita. + Kedua tim memulai babak kedua dengan permainan terbuka. Peluang bagi Persita di menit ke-52 dari Vidal yang menusuk dari sisi kiri serangan. Namun umpannya ke tengah kotak penalti masih membentur pemain lawan. + Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-59. Berawal dari umpan jauh Ezequel Vidal kepada Fergonzi di sisi kiri serangan. Fergonzi kemudian mengumpan kepada Rifky Dwi yang tak terkawal dan berhasil menanduknya ke gawang untuk merubah kedudukan menjadi 2-0.  + Berito memperkecil ketertinggalan di menit ke-66. Itu tercipta dari situasi tendangan sudut. Mike Ott menanduk umpan sepak pojok yang dilakukan oleh Rizky Pora. Tandukannya ke gawang berhasil merubah kedudukan menjadi 1-2 untuk Barito Putera.  + Renan Alves memiliki peluang di menit ke-75 saat ia melepaskan tepat sasaran ke gawang dari luar kotak penalti. Ia sebetulnya berada dalam bayang-bayang pemain belakang Persita, namun sedikit celah ia manfaatkan untuk melepaskan tembakan. Namun itu masih dapat diblokir Rendy. + Barito terus menggempur pertahanan Persita di waktu tersisa untuk mencari gol penyama kedudukan. Tekanan bertubi-tubi akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-90+5, saat Eksel Runtukahu menanduk umpan tendangan bebas. Pertandingan berakhir dengan skor 2-2. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Ahad , 02 Jun 2024, 06:57 WIB + + Exco PSSI Minta Polisi Tindak Tegas Oknum Suporter Rusuh di Surabaya Sabtu , 01 Jun 2024, 09:20 WIB + + Juara BRI Liga 1, Legenda Persib Ajat Sudrajat: Persib Tunjukan Permainan Terbaik + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 31 May 2024, 22:30 WIB + + Persib Juara Liga 1 2024, Bojan Hodak Pelatih Terbaik, David da Silva Top Scorer + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kamis , 30 May 2024, 16:37 WIB + + Daftar Nominasi Penghargaan BRI Liga 1 2023/2024 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 29 May 2024, 14:12 WIB + + Kualitas Liga 1 Diprediksi Meningkat Musim Depan dengan Penerapan Masif VAR diff --git a/raw/republika.co.id_berita__t051ih456_dukung-perkuatan-sistem-keamanan-bekerja-indonesia-wahana-safety-indonesia-dorong-hal-ini.md b/raw/republika.co.id_berita__t051ih456_dukung-perkuatan-sistem-keamanan-bekerja-indonesia-wahana-safety-indonesia-dorong-hal-ini.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c2618ab533e5d1581cac9197635fc6f7e8590a5 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita__t051ih456_dukung-perkuatan-sistem-keamanan-bekerja-indonesia-wahana-safety-indonesia-dorong-hal-ini.md @@ -0,0 +1,102 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita//t051ih456/dukung-perkuatan-sistem-keamanan-bekerja-indonesia-wahana-safety-indonesia-dorong-hal-ini +title: "Dukung Perkuatan Sistem Keamanan Bekerja Indonesia, Wahana Safety Indonesia Dorong Hal Ini | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:36 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Dukung Perkuatan Sistem Keamanan Bekerja Indonesia, Wahana Safety Indonesia Dorong Hal Ini | Republika Online + +Jenis kecelakaan yang sering terjadi umumnya jatuh dari ketinggian REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia mencatat lebih dari 460 ribu kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2024, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagian besar di antaranya terjadi di sektor konstruksi sebanyak 40 persen, diikuti pertambangan dengan 25 persen dan manufaktur 20 persen. Jenis kecelakaan yang sering terjadi umumnya jatuh dari ketinggian hingga terpapar bahan kimia berbahaya. Fasilitas kerja yang tidak aman seperti lantai licin, pencahayaan minim, dan tidak adanya pelindung di area berbahaya menjadi penyebab umum terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Selain itu, banyak pekerja belum memahami prosedur keselamatan yang baik. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari pihak perusahaan. Menurut pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar, kasus kecelakaan kerja masih sering terjadi dan berulang akibat kelalaian perusahaan. Banyak perusahaan masih menganggap K3 sebagai beban biaya, bukan investasi. Alat Pelindung Diri (APD) dan penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sering diabaikan atau dilakukan ala kadarnya. Meski regulasi sudah cukup, pengawasan implementasi K3 di lapangan juga masih lemah. Padahal, edukasi pekerja dan manajemen tentang risiko kerja dan cara penanganannya sangat penting. “Hal yang utama adalah bagaimana pencegahan dilakukan. Misalnya, SOP kalau terjadi kebakaran, larinya ke mana? Lalu, kalau melakukan pekerjaan yang berisiko, pakai alat pelindung diri. Semua harus diatur, sehingga pekerja bisa lebih nyaman dan edukasi agar tidak terjadi kecelakaan kerja,” kata Timboel. Menanggapi kondisi tersebut, PT Wahana Safety Indonesia menandai 25 tahun kiprahnya dengan memperkuat kampanye budaya keselamatan kerja. Perusahaan yang berbasis di Jakarta ini merayakan ulang tahunnya yang ke-25 di Hotel Borobudur Jakarta pada 25 Juli 2025. Perjalanan PT Wahana Safety Indonesia bermula dari sebuah distributor kecil di Surabaya, hingga kini memiliki tujuh cabang dan satu head office di daerah Pantai Indah Kapuk. Menciptakan lingkungan kerja di mana setiap orang dapat bekerja dengan tenang karena mereka menyadari akan pulang dengan aman menjadi mimpi besar dari para pendiri PT Wahana Safety Indonesia. Mimpi itu yang kini memotivasi ratusan pegawai perusahaan untuk terus berkarya. Di saat yang sama, PT Wahana Sepatu Indonesia selaku anak usaha PT Wahana Safety Indonesia, resmi memperkenalkan produk sepatu keselamatan kerja (safety shoes) lokal perdananya. Produk tersebut hadir di tengah kebutuhan akan pelindung kaki yang kuat namun tetap nyaman, terutama di sektor industri, logistik, dan konstruksi yang rentan kecelakaan. "Sepatu safety ini adalah produksi Indonesia untuk pekerja Indonesia. Semangat produk lokal yang kualitasnya dijamin dapat bersaing atau bahkan mengungguli produk impor," ujar Alex Leonat, Founder PT Wahana Sepatu Indonesia. Berbekal riset dan pengembangan yang mendalam, PT Wahana Safety Indonesia memperkenalkan lima tipe sepatu kerja, yaitu Bondy, Manly, Mosman, Bellevue, dan Vaucluse. Setiap tipe sepatu memiliki spesifikasi yang berbeda sesuai dengan situasi penggunaan tertentu, mulai dari sepatu slip-on sampai yang menggunakan tali yang dapat disesuaikan dengan segala kondisi. Selain itu, sebagai bagian dari upaya edukasi, PT Wahana Safety Indonesia turut memperkenalkan sebuah maskot bernama Eggie, karakter burung yang mengenakan perlengkapan keselamatan dengan lengkap. Maskot ini melambangkan semangat perusahaan dalam menyebarkan budaya safety dengan cara yang lebih dekat, edukatif, dan menyenangkan. Eggie diharapkan menjadi wajah baru dalam kampanye edukasi keselamatan kerja yang lebih humanis dan kreatif. Ask me! Dukung Perkuatan Sistem Keamanan Bekerja Indonesia, Wahana Safety Indonesia Dorong Hal Ini Rekomendasi Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 Rumah Tua di Menteng Mendadak Dibongkar, Dinas Kebudayaan Jakarta Buka Suara ACC dan Yayasan Astra Berkolaborasi dalam Penyaluran Dana Bergulir Untuk UMKM REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia mencatat lebih dari 460 ribu kasus kecelakaan kerja sepanjang tahun 2024, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan. Sebagian besar di antaranya terjadi di sektor konstruksi sebanyak 40 persen, diikuti pertambangan + + + + dengan 25 persen dan manufaktur 20 persen. + + + + Jenis kecelakaan yang sering terjadi umumnya jatuh dari ketinggian hingga terpapar bahan kimia berbahaya. Fasilitas kerja yang tidak aman seperti lantai licin, pencahayaan minim, dan tidak adanya pelindung di area berbahaya menjadi penyebab umum terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Selain itu, banyak pekerja belum memahami prosedur + + + keselamatan yang baik. Hal ini diperparah dengan kurangnya pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari pihak perusahaan. Menurut pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar, kasus kecelakaan kerja masih sering terjadi dan berulang akibat kelalaian perusahaan. Banyak perusahaan masih menganggap K3 sebagai beban biaya, bukan investasi. Alat Pelindung Diri (APD) dan penerapan SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sering diabaikan atau dilakukan ala kadarnya. Meski regulasi sudah cukup, pengawasan implementasi K3 di lapangan juga masih lemah. Padahal, edukasi pekerja dan manajemen tentang risiko kerja dan cara penanganannya sangat penting. “Hal yang utama adalah bagaimana pencegahan dilakukan. Misalnya, SOP kalau terjadi kebakaran, larinya ke mana? Lalu, kalau melakukan pekerjaan yang berisiko, pakai alat pelindung diri. Semua harus diatur, sehingga pekerja bisa lebih nyaman dan edukasi agar tidak terjadi kecelakaan kerja,” kata Timboel. Menanggapi kondisi tersebut, PT Wahana Safety Indonesia menandai 25 tahun kiprahnya dengan memperkuat kampanye budaya keselamatan kerja. Perusahaan yang berbasis di Jakarta ini merayakan ulang tahunnya yang ke-25 di Hotel Borobudur Jakarta pada 25 Juli 2025. Perjalanan PT Wahana Safety Indonesia bermula dari sebuah distributor kecil di Surabaya, hingga kini memiliki tujuh cabang dan satu head office di daerah Pantai Indah Kapuk. Menciptakan lingkungan kerja di mana setiap orang dapat bekerja dengan tenang karena mereka menyadari akan pulang dengan aman menjadi mimpi besar dari para pendiri PT Wahana Safety Indonesia. Mimpi itu yang kini memotivasi ratusan pegawai perusahaan untuk terus berkarya. Di saat yang sama, PT Wahana Sepatu Indonesia selaku anak usaha PT Wahana Safety Indonesia, resmi memperkenalkan produk sepatu keselamatan kerja (safety shoes) lokal perdananya. Produk tersebut hadir di tengah kebutuhan akan pelindung kaki yang kuat namun tetap nyaman, terutama di sektor industri, logistik, dan konstruksi yang rentan kecelakaan. "Sepatu safety ini adalah produksi Indonesia untuk pekerja Indonesia. Semangat produk lokal yang kualitasnya dijamin dapat bersaing atau bahkan mengungguli produk impor," ujar Alex Leonat, Founder PT Wahana Sepatu Indonesia. Berbekal riset dan pengembangan yang mendalam, PT Wahana Safety Indonesia memperkenalkan lima tipe sepatu kerja, yaitu Bondy, Manly, Mosman, Bellevue, dan Vaucluse. Setiap tipe sepatu memiliki spesifikasi yang berbeda sesuai dengan situasi penggunaan tertentu, mulai dari sepatu slip-on sampai yang menggunakan tali yang dapat disesuaikan dengan segala kondisi. + Selain itu, sebagai bagian dari upaya edukasi, PT Wahana Safety Indonesia turut memperkenalkan sebuah maskot bernama Eggie, karakter burung yang mengenakan perlengkapan keselamatan dengan lengkap. Maskot ini melambangkan semangat perusahaan dalam menyebarkan budaya safety dengan cara yang lebih dekat, edukatif, dan menyenangkan. Eggie diharapkan menjadi wajah baru dalam kampanye edukasi keselamatan kerja yang lebih humanis dan kreatif. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Jumat , 13 Mar 2026, 18:52 WIB + + Literasi dan Karakter Kebangsaan Dinilai Kunci Kekuatan Generasi Z Jumat , 13 Mar 2026, 14:52 WIB + + BPN Banten Serahkan Sertifikat PTSL 2026 Secara Door to Door + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 11 Mar 2026, 16:56 WIB + + LRT Jabodebek Cek Kesehatan Petugas Jelang Angkutan Lebaran 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 10 Mar 2026, 22:26 WIB + + Rumah Tua di Menteng Mendadak Dibongkar, Dinas Kebudayaan Jakarta Buka Suara + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Ahad , 08 Mar 2026, 16:36 WIB + + ACC dan Yayasan Astra Berkolaborasi dalam Penyaluran Dana Bergulir Untuk UMKM diff --git a/raw/republika.co.id_berita_mpr-ri_berita-mpr_17_12_25_p1f4gr368-zulkifli-hasan-janji-kemerdekaan-itu-senasib-sepenanggungan.md b/raw/republika.co.id_berita_mpr-ri_berita-mpr_17_12_25_p1f4gr368-zulkifli-hasan-janji-kemerdekaan-itu-senasib-sepenanggungan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f71b54cfc38ec732a653c5391a4cc3c28fae16d2 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita_mpr-ri_berita-mpr_17_12_25_p1f4gr368-zulkifli-hasan-janji-kemerdekaan-itu-senasib-sepenanggungan.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita/mpr-ri/berita-mpr/17/12/25/p1f4gr368-zulkifli-hasan-janji-kemerdekaan-itu-senasib-sepenanggungan +title: "Zulkifli Hasan- Janji Kemerdekaan Itu Senasib Sepenanggungan | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:31:28 +source_type: news +quality_score: 43 +is_priority: false +--- + +# Zulkifli Hasan: Janji Kemerdekaan Itu Senasib Sepenanggungan | Republika Online + +Sabtu 23 Dec 2017 22:55 WIB Rep: Amri Amrullah/ + Red: Dwi Murdaningsih Organisasi Islam Wahdah Islamiyah menggelar Silaturrahmi Kebangsaan bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Sabtu (23/12). REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Organisasi Islam Wahdah Islamiyah menggelar Silaturrahmi Kebangsaan bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Sabtu (23/12). Acara digelar di Asrama Haji Makassar Sulawesi Selatan dan dihadiri ribuan perwakilan Wahdah Islamiyah dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua Harian Wahdah Islamiyah Ustaz Zaitun Rasmin mengapresiasi kiprah Ketua MPR Zulkifli Hasan yang tidak berhenti menyambung silaturrahmi ke seluruh Indonesia "Pak Ketua MPR ini di Aksi Palestina hadir, di forum kita ini pun menyempatkan hadir. Yang paling penting beliau terjaga integritasnya dalam mengemban amanat ummat," kata Zaitun Rasmin. Menanggapi hal tersebut, Zulkifli Hasan mengajak Wahdah Islamiyah dan Ormas Islam lainnya untuk memperkuat kesadaran nasionalisme dalam berbangsa."Nasionalisme itu peduli bangsanya, peduli daerahnya, peduli pada lingkungannya. Tidak tinggal diam ketika ada praktik korupsi, politik uang atau tenaga kerja ilegal masuk ke daerahnya," kata Zulhasan panggilan akrabnya. Baginya perbaikan sistem demokrasi harus dilaksanakan terus menerus untuk memenuhi janji kemerdekaan yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia "Janji kemerdekaan itu senasib sepenanggungan. Ketika Jawa dan Luar Jawa sama sama sejahtera. Demokrasi kita seharusnya menghadirkan keadilan untuk semua, bukan segelintir golongan saja," kata Zulhasan. Dapatkan Update Berita Republika Berita Mpr Pemulihan perekonomian salah satu tantangan untuk menggeliatkan industri otomotif Berita Mpr HNW memantau ada pejabat pemerintah remehkan Covid sebelum resmi muncul di Indonesia. Berita Mpr Ketua MPR ingatkan ada 12,7 persen kalangan muda yang terpapar Radikalisme Berita Mpr Sangat penting beri penjelasan pemberian vaksin kepada individu. Berita Mpr Penerapan prokes bukan berarti mengurangi solidaritas sesama warga negara Indonesia. Phone: 021 780 3747 +Fax: 021 799 7903 +Email: newsroom@rol.republika.co.id (Redaksi) sekretariat@republika.co.id (Redaksi) marketing@rol.republika.co.id (Marketing) Copyright © 2018 republika.co.id, All right reserved Zulkifli Hasan: Janji Kemerdekaan Itu Senasib Sepenanggungan zulkifli hasan kemerdekaan senasib sepenanggungan Berita Mpr Berita Mpr Berita Mpr Berita Mpr Berita Mpr BERITA TERKAIT BERITA LAINNYA Ketua MPR Sebut Tiga Tantangan Industri Otomotif Nasional HNW: Keterlambatan Vaksinasi Covid-19 Sudah Diprediksi Ketua MPR Ajak Generasi Muda Waspadai Radikalisme MPR Minta Pemerintah Persuasif kepada Penolak Vaksin Covid Masyarakat Diingatkan Tetap Patuhi Prokes Terpopuler INFOGRAFIS Ketua MPR: Hari Natal, Jadikan Perbedaan Sebagai Kekuatan Zulkifli Hasan: Tiga Partai Silaturahmi Koalisi Pilkada 2018 Ketua MPR Titip Pesan untuk Ulama dan Umat Islam 'Jika Umat Islam Bersatu Negara akan Maju' Ketua MPR: Setiap Ulama Berjiwa Pancasilais diff --git a/raw/republika.co.id_berita_pendidikan_eduaction_16_08_03_obam2p313-prodi-ilmu-islam-uin-makassar-sepi-peminat.md b/raw/republika.co.id_berita_pendidikan_eduaction_16_08_03_obam2p313-prodi-ilmu-islam-uin-makassar-sepi-peminat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..92f321e6106cb3ca3647b91958f630040b8259c9 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita_pendidikan_eduaction_16_08_03_obam2p313-prodi-ilmu-islam-uin-makassar-sepi-peminat.md @@ -0,0 +1,109 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/08/03/obam2p313-prodi-ilmu-islam-uin-makassar-sepi-peminat +title: "Prodi Ilmu Islam UIN Makassar Sepi Peminat | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:01:33 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Prodi Ilmu Islam UIN Makassar Sepi Peminat | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID,  MAKASSAR -- Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Musafir Pababari MS tidak menampik jika program studi (prodi) Ilmu Islam di kampus yang dipimpinnya selama proses penerimaan mahasiswa baru memang sepi peminat. Prof Musafir Pababari di Makassar, Selasa, mengatakan prodi Islam yang dimaksudkan itu yakni Pengembangan Masyarakat yakni hanya 30 orang, Ilmu Akidah (24 orang), Perbandingan Mashab (23 orang) dan Perbandingan Agama (11 orang). "Memang Prodi Islam saat ini termasuk non favorit dari calon mahasiswa yang mendaftar di UIN Alauddin Makassar," jelasnya. Mengenai kondisi yang terjadi khususnya terhadap minat calon mahasiswa memilih prodi keIslaman, dirinya mengakui memang cukup wajar. Alasannya, kata dia, karena belakangan ini masyarakat khususnya para orang tua dan calon mahasiswa telah beralih dan berfikiran pragmatis. Menurut dia, meski belum melakukan riset terhadap kondisi yang terjadi namun dirinya melihat ada kaitannya dengan kualitas para lulusan termasuk akan kemana para alumni tersebut saat lulus nanti. "Saya kira masyarakat memang sudah berfikir pragmatis. Namun saya juga percaya jika yang masih memilih prodi Islam merupakan orang yang punya idealis tinggi (terhadap perkembangan agama)," katanya. Untuk mengantisipasi kondisi itu tetap terjadi ke depan, pihaknya akan terus fokus dan berupaya melahirkan ide-ide termasuk memberikan penawaran-penawaran yang menarik bagi para mahasiswa agar tetap tertarik memilih prodi Islam. Termasuk dengan menyiapkan berbagai bantuan beasiswa baik dalam dan luar negeri bagi mahasiswa serta mendorong keluarnya SK pemerintah agar lulusan dari prodi Islam UIN bisa diangkat menjadi imam masjid khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. "Intinya meskipun hanya sedikit yang mendaftar namun kami tentunya akan tetap konsisten membuka prodi. Apalagi ini menjadi ciri dari UIN sebagai perguruan tinggi Islam. Kita juga akan terus berupaya agar lulusan atau alumni ini bisa terserap ke depan," ujarnya. Ask me! Prodi Ilmu Islam UIN Makassar Sepi Peminat Rekomendasi Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore REPUBLIKA.CO.ID,  MAKASSAR -- Rektor UIN Alauddin Makassar Prof Musafir Pababari MS tidak menampik jika program studi (prodi) Ilmu Islam di kampus yang dipimpinnya selama proses penerimaan mahasiswa baru memang sepi peminat. + + + + + Prof Musafir Pababari di Makassar, Selasa, mengatakan prodi Islam yang dimaksudkan itu yakni Pengembangan Masyarakat yakni hanya 30 orang, Ilmu Akidah (24 orang), Perbandingan Mashab (23 orang) dan Perbandingan Agama (11 orang). + + + + "Memang Prodi Islam saat ini termasuk non favorit dari calon mahasiswa yang mendaftar di UIN Alauddin Makassar," jelasnya. + Mengenai kondisi yang terjadi khususnya terhadap minat calon mahasiswa memilih prodi keIslaman, dirinya mengakui memang cukup wajar. Alasannya, kata dia, karena belakangan ini masyarakat khususnya para orang tua dan calon mahasiswa telah beralih dan berfikiran pragmatis. + + + + Menurut dia, meski belum melakukan riset terhadap kondisi yang terjadi namun dirinya melihat ada kaitannya dengan kualitas para lulusan termasuk akan kemana para alumni tersebut saat lulus nanti. "Saya kira masyarakat memang sudah berfikir pragmatis. Namun saya juga percaya jika yang masih memilih prodi Islam merupakan orang yang punya idealis tinggi (terhadap perkembangan agama)," katanya. + Untuk mengantisipasi kondisi itu tetap terjadi ke depan, pihaknya akan terus fokus dan berupaya melahirkan ide-ide termasuk memberikan penawaran-penawaran yang menarik bagi para mahasiswa agar tetap tertarik memilih prodi Islam. + Termasuk dengan menyiapkan berbagai bantuan beasiswa baik dalam dan luar negeri bagi mahasiswa serta mendorong keluarnya SK pemerintah agar lulusan dari prodi Islam UIN bisa diangkat menjadi imam masjid khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. + "Intinya meskipun hanya sedikit yang mendaftar namun kami tentunya akan tetap konsisten membuka prodi. Apalagi ini menjadi ciri dari UIN sebagai perguruan tinggi Islam. Kita juga akan terus berupaya agar lulusan atau alumni ini bisa terserap ke depan," ujarnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 14:08 WIB + + Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:53 WIB + + Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:44 WIB + + Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:12 WIB + + Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore diff --git a/raw/republika.co.id_berita_regional_nusantara_11_09_28_ls8ldh-rs-dumai-tolak-20-pasien-rujukan.md b/raw/republika.co.id_berita_regional_nusantara_11_09_28_ls8ldh-rs-dumai-tolak-20-pasien-rujukan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ef2bb5db72062cf1e467931a987892fc9f3f9215 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita_regional_nusantara_11_09_28_ls8ldh-rs-dumai-tolak-20-pasien-rujukan.md @@ -0,0 +1,103 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita/regional/nusantara/11/09/28/ls8ldh-rs-dumai-tolak-20-pasien-rujukan +title: "RS Dumai Tolak 20 Pasien Rujukan | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:45 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# RS Dumai Tolak 20 Pasien Rujukan | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID,DUMAI--Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, Riau, menolak 20 pasien yang merujuk untuk menjalani perawatan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu dengan alasan kondisi ruangan yang tengah kelebihan kapasitas, Rabu. Direktur Utama RSUD Dumai, Paisal, mengatakan, ke 20 pasien tersebut didominasi oleh kaum ibu hamil yang ingin mendapatkan pelayanan persalinan. Sementara selebihnya merupakan pasien yang menderita berbagai penyakit biasa, mulai dari demam dan lainnya. Paisal menjelaskan, saat ini kapasitas ruang rawat inap yang tersedia di RSUD Dumai hanya memiliki tempat tidur sebanyak 76 unit untuk kelas tiga atau ekonomi, dan 25 unit tempat tidur dengan ruangan eksekutif kelas satu dan dua yakni sebanyak 25 unit. "Jumlah ini masih belum ideal untuk rumah sakit daerah yang menanggung jumlah seluruh pasien subsidi itu, baik yang tergabung dalam Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) maupun program subsidi kesehatan pemerintah lainnya, termasuk Jaminan Persalinan (Jampersal)," kata Paisal. Dia menjelaskan, penolakan pasien tersebut terpaksa dilakukan oleh sejumlah staf RSUD mengingat daya tampung yang terbatas. "Jika dipaksakan kami khawatirkan akan membahayakan pasien terutama mereka yang ingin menjalani persalinan. Kami sarankan mereka merujuk diri ke rumah sakit atau klinik terdekat lainnya," kata dia. Walau terjadi pembludakan pasien, Paisal menjamin tidak akan mengurangi pelayanan yang diberikan oleh para medis dan perawat yang bertugas di RSUD. "Semaksimal mungkin kami bekerja demi masyarakat. Namun kami juga yakin, semaksimal apapun yang kami lakukan, masyarakat pasti tetap akan kurang puas mengingat keterbatasan ruang rawat inap yang tersedia," ujarnya. Paisal menjelaskan, membludaknya jumlah pasien disebabkan sejumlah faktor, terutama banyaknya program-program pemerintah terkait subsidi kesehatan untuk kesejahteraan rakyat. "Namun sebaiknya semuanya itu didukung dengan sarana dan prasarana yang ada. Terutama untuk RSUD ini, sebaiknya dibangun dengan kapasitas yang memadai," katanya. Menurut Paisal membludaknya pasien di RS yang dipimpinnya itu sudah sangat sering terjadi, terlebih ketika memasuki musim pancaroba yang kemudian diikuti dengan musim kehamilan bagi wanita berkeluarga seperti saat ini. "Setiap tahun pasti ada pancaroba atau masa transisi iklim. Begitu juga dengan kehamilan dan proses persalinan wanita pasti setiap tahunnya ada musim dengan rentan waktu yang tak tentu. Tahun ini, bulan September sepertinya waktu puncak untuk kedua musim tersebut," ujar Paisal. Dia menjelaskan, sejak jauh hari pihaknya telah berupaya untuk mempercepat proses penambahan ruangan perawatan dan unit tempat tidur di RSUD. "Termasuk juga melakukan koordinasi dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi dan berdomisili di Dumai. Sebelumnya kami berharap perusahaan dapat membantu membangun gedung RSUD dengan menggunakan anggaran dana bantuan sosial (CSR) yang mereka punya. Namun upaya kami gagal, karena semua perusahaan tidak menyiapkan anggaran untuk fisik atau bangunan. Mereka (perusahaan) hanya dapat membantu peralatan medis saja," kata Paisal. Dengan demikian kata dia, RSUD hanya akan menunggu anggaran dari pemerintah daerah yang telah diajukan dan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dumai. Anggaran yang diajukan kata Paisal yakni sekitar belasan miliar rupiah. Namun menurut dia kemungkinan baru akan terealisasi pada tahun 2012 mendatang, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dumai yang tahun ini (2011) banyak tercurah ke sejumlah proyek berkelanjutan, termasuk proyek air bersih dan lainnya. "Selain penambahan ruangan rawat inap khususnya untuk kelas tiga, kami juga berencana untuk menambah jumlah pegawai medis khususnya perawat agar pelayanan dapat lebih optimal," kata Paisal. Secara terpisah, Anggota Komisi III DPRD Dumai, H Jufridah, mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana alokasi anggaran untuk pembangunan penambahan ruang rawat inap serta fasilitas medis di RSUD Dumai. "Saya yakin semua Anggota DPRD yang ada saat ini mendukung rencana alokasi APDB untuk membangun sarana dan pengadaan fasilitas RSUD mengingat rumah sakit merupakan instansi yang sangat erat dengan kesejahteraan rakyat," ujarnya. Selain penambahan ruang rawat inap dan tempat tidur, kata dia, sebaiknya juga RSUD menambah pegawainya guna optimalisasi pelayanan masyarakat. "Namun penambahan perawat atau staf RSUD disiasati bagaimana agar tidak membebani APBD, salah satunya yakni tenaga medis atau perawat yang ada di tiap pusat kesehatan masyarakat kembali di data. Bagi yang berlebih atau kinerjanya kurang optimal, bisa di pindah tugaskan untuk membantu di RSUD," kata Jufridah. Ask me! RS Dumai Tolak 20 Pasien Rujukan Rekomendasi Polisi Tangkap Komplotan Curanmor di Tangerang Anak Rano Karno Segera Disidangkan Kapolri: Tindak Perusuh Demo BBM! Pasca Bentrok, Bekasi Dijaga 300 Aparat Plus Dua SSK Amankan Demo BBM, Polisi Kerahkan 14 Ribu Personel REPUBLIKA.CO.ID,DUMAI--Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, Riau, menolak 20 pasien yang merujuk untuk menjalani perawatan di rumah sakit milik pemerintah daerah itu dengan alasan kondisi ruangan yang tengah kelebihan kapasitas, Rabu. + + + + Direktur Utama RSUD Dumai, Paisal, mengatakan, ke 20 pasien tersebut didominasi oleh kaum ibu hamil yang ingin mendapatkan pelayanan persalinan. Sementara selebihnya merupakan pasien yang menderita berbagai penyakit biasa, mulai dari demam dan lainnya. + + + + Paisal menjelaskan, saat ini kapasitas ruang rawat inap yang tersedia di RSUD Dumai hanya memiliki tempat tidur sebanyak 76 unit untuk kelas tiga atau ekonomi, dan 25 unit tempat tidur dengan ruangan eksekutif kelas satu dan dua yakni sebanyak 25 unit. "Jumlah ini masih belum ideal untuk rumah sakit daerah yang menanggung jumlah seluruh pasien subsidi itu, baik yang tergabung dalam Jaminan Kesehatan Kota (Jamkesko) maupun program subsidi kesehatan pemerintah lainnya, termasuk Jaminan Persalinan (Jampersal)," kata Paisal. + + + Dia menjelaskan, penolakan pasien tersebut terpaksa dilakukan oleh sejumlah staf RSUD mengingat daya tampung yang terbatas. "Jika dipaksakan kami khawatirkan akan membahayakan pasien terutama mereka yang ingin menjalani persalinan. Kami sarankan mereka merujuk diri ke rumah sakit atau klinik terdekat lainnya," kata dia. Walau terjadi pembludakan pasien, Paisal menjamin tidak akan mengurangi pelayanan yang diberikan oleh para medis dan perawat yang bertugas di RSUD. "Semaksimal mungkin kami bekerja demi masyarakat. Namun kami juga yakin, semaksimal apapun yang kami lakukan, masyarakat pasti tetap akan kurang puas mengingat keterbatasan ruang rawat inap yang tersedia," ujarnya. Paisal menjelaskan, membludaknya jumlah pasien disebabkan sejumlah faktor, terutama banyaknya program-program pemerintah terkait subsidi kesehatan untuk kesejahteraan rakyat. "Namun sebaiknya semuanya itu didukung dengan sarana dan prasarana yang ada. Terutama untuk RSUD ini, sebaiknya dibangun dengan kapasitas yang memadai," katanya. Menurut Paisal membludaknya pasien di RS yang dipimpinnya itu sudah sangat sering terjadi, terlebih ketika memasuki musim pancaroba yang kemudian diikuti dengan musim kehamilan bagi wanita berkeluarga seperti saat ini. "Setiap tahun pasti ada pancaroba atau masa transisi iklim. Begitu juga dengan kehamilan dan proses persalinan wanita pasti setiap tahunnya ada musim dengan rentan waktu yang tak tentu. Tahun ini, bulan September sepertinya waktu puncak untuk kedua musim tersebut," ujar Paisal. Dia menjelaskan, sejak jauh hari pihaknya telah berupaya untuk mempercepat proses penambahan ruangan perawatan dan unit tempat tidur di RSUD. "Termasuk juga melakukan koordinasi dengan sejumlah perusahaan yang beroperasi dan berdomisili di Dumai. Sebelumnya kami berharap perusahaan dapat membantu membangun gedung RSUD dengan menggunakan anggaran dana bantuan sosial (CSR) yang mereka punya. Namun upaya kami gagal, karena semua perusahaan tidak menyiapkan anggaran untuk fisik atau bangunan. Mereka (perusahaan) hanya dapat membantu peralatan medis saja," kata Paisal. Dengan demikian kata dia, RSUD hanya akan menunggu anggaran dari pemerintah daerah yang telah diajukan dan disetujui oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dumai. Anggaran yang diajukan kata Paisal yakni sekitar belasan miliar rupiah. Namun menurut dia kemungkinan baru akan terealisasi pada tahun 2012 mendatang, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dumai yang tahun ini (2011) banyak tercurah ke sejumlah proyek berkelanjutan, termasuk proyek air bersih dan lainnya. "Selain penambahan ruangan rawat inap khususnya untuk kelas tiga, kami juga berencana untuk menambah jumlah pegawai medis khususnya perawat agar pelayanan dapat lebih optimal," kata Paisal. Secara terpisah, Anggota Komisi III DPRD Dumai, H Jufridah, mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana alokasi anggaran untuk pembangunan penambahan ruang rawat inap serta fasilitas medis di RSUD Dumai. "Saya yakin semua Anggota DPRD yang ada saat ini mendukung rencana alokasi APDB untuk membangun sarana dan pengadaan fasilitas RSUD mengingat rumah sakit merupakan instansi yang sangat erat dengan kesejahteraan rakyat," ujarnya. Selain penambahan ruang rawat inap dan tempat tidur, kata dia, sebaiknya juga RSUD menambah pegawainya guna optimalisasi pelayanan masyarakat. "Namun penambahan perawat atau staf RSUD disiasati bagaimana agar tidak membebani APBD, salah satunya yakni tenaga medis atau perawat yang ada di tiap pusat kesehatan masyarakat kembali di data. Bagi yang berlebih atau kinerjanya kurang optimal, bisa di pindah tugaskan untuk membantu di RSUD," kata Jufridah. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : antara Selasa , 17 Nov 2020, 07:50 WIB + + Polisi Tangkap Komplotan Curanmor di Tangerang Jumat , 22 Jun 2012, 15:49 WIB + + Anak Rano Karno Segera Disidangkan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 21 Mar 2012, 11:29 WIB + + Kapolri: Tindak Perusuh Demo BBM! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 21 Mar 2012, 11:19 WIB + + Pasca Bentrok, Bekasi Dijaga 300 Aparat Plus Dua SSK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 21 Mar 2012, 11:11 WIB + + Amankan Demo BBM, Polisi Kerahkan 14 Ribu Personel diff --git a/raw/republika.co.id_berita_sxfnpl370_okupansi-kereta-api-jelang-idul-adha-2025-capai-130-persen.md b/raw/republika.co.id_berita_sxfnpl370_okupansi-kereta-api-jelang-idul-adha-2025-capai-130-persen.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f897e9972e2a51551adceffbc789cb4371288284 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_berita_sxfnpl370_okupansi-kereta-api-jelang-idul-adha-2025-capai-130-persen.md @@ -0,0 +1,120 @@ +--- +url: https://republika.co.id/berita/sxfnpl370/okupansi-kereta-api-jelang-idul-adha-2025-capai-130-persen +title: "Okupansi Kereta Api Jelang Idul Adha 2025 Capai 130 Persen | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:08:35 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# Okupansi Kereta Api Jelang Idul Adha 2025 Capai 130 Persen | Republika Online + +Sebanyak 218.473 pelanggan terlayani. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat okupansi keberangkatan jelang libur Idul Adha 2025 mencapai 130 persen. Sebanyak 218.473 pelanggan terlayani dari total kapasitas 168.043 kursi pada Kamis (5/6/2025). “Angka ini mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat. Dengan sistem naik turun penumpang di berbagai stasiun sepanjang perjalanan, satu kursi dapat digunakan lebih dari satu pelanggan dalam sehari,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Jumat (6/6/2025). Secara akumulatif, lanjut Anne, hingga Jumat pukul 07.00 WIB, penjualan tiket untuk periode 5–9 Juni 2025 mencapai 681.363 tiket, atau setara 80 persen dari total kapasitas kursi yang disediakan sebanyak 850.937 kursi. Secara total, Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) melayani 597.614 pelanggan dari kapasitas 710.416 kursi (okupansi 84 persen), sedangkan KA Lokal melayani 83.749 pelanggan dari kapasitas 140.521 kursi (okupansi 60 persen). Ia mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti aplikasi Access by KAI atau situs booking.kai.id, guna menghindari kehabisan tiket pada relasi favorit. Ia menyebutkan 10 Stasiun Keberangkatan tertinggi per 6 Juni 2025 pertama Stasiun Pasarsenen capai 105.996 pelanggan; Gambir 49.941 pelanggan; Surabaya Pasar Turi 43.502 pelanggan; Ketapang 37.878 pelanggan. Selanjutnya, Solo Balapan 34.933 pelanggan; Surabaya Gubeng 33.088 pelanggan; Semarang Tawang Bank Jateng 31.351 pelanggan; Malang 29.272 pelanggan; Bandung 25.075 pelanggan; dan Purwokerto sebanyak 23.037 pelanggan. Sebagai tambahan stimulus selama masa liburan, KAI menghadirkan program diskon 30 persen untuk KA Ekonomi nonsubsidi (non-PSO), berlaku untuk pemesanan dan keberangkatan hingga 31 Juli 2025. Diskon tersedia di lebih dari 100 perjalanan dan dapat diakses melalui seluruh kanal resmi. “KAI berkomitmen untuk terus memberikan layanan transportasi yang aman, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Kami juga mengajak seluruh pelanggan untuk senantiasa menjaga keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan,” kata Anne. Ask me! Okupansi Kereta Api Jelang Idul Adha 2025 Capai 130 Persen Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat okupansi keberangkatan jelang libur Idul Adha 2025 mencapai 130 persen. Sebanyak 218.473 pelanggan terlayani dari total kapasitas 168.043 kursi pada Kamis (5/6/2025). + + + + + “Angka ini mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat. Dengan sistem naik turun penumpang di berbagai stasiun sepanjang perjalanan, satu kursi dapat digunakan lebih dari satu pelanggan dalam sehari,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Jumat (6/6/2025). + + + + Baca Juga + + + Pemain Timnas Tunjukkan Goody Bag Berisi Jam Tangan Rolex Ratusan Juta + + Mendikdasmen: Idul Adha Sarana Manusia Menyucikan Jiwa dan Memperkuat Akhlak Mulia + + Menteri PKP: Rumah Subsidi Harus Utamakan Kualitas, Bukan Sekadar Ukuran + + + Secara akumulatif, lanjut Anne, hingga Jumat pukul 07.00 WIB, penjualan tiket untuk periode 5–9 Juni 2025 mencapai 681.363 tiket, atau setara 80 persen dari total kapasitas kursi yang disediakan sebanyak 850.937 kursi. + Secara total, Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) melayani 597.614 pelanggan dari kapasitas 710.416 kursi (okupansi 84 persen), sedangkan KA Lokal melayani 83.749 pelanggan dari kapasitas 140.521 kursi (okupansi 60 persen). + + + + Ia mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti aplikasi Access by KAI atau situs booking.kai.id, guna menghindari kehabisan tiket pada relasi favorit. + Ia menyebutkan 10 Stasiun Keberangkatan tertinggi per 6 Juni 2025 pertama Stasiun Pasarsenen capai 105.996 pelanggan; Gambir 49.941 pelanggan; Surabaya Pasar Turi 43.502 pelanggan; Ketapang 37.878 pelanggan. + Selanjutnya, Solo Balapan 34.933 pelanggan; Surabaya Gubeng 33.088 pelanggan; Semarang Tawang Bank Jateng 31.351 pelanggan; Malang 29.272 pelanggan; Bandung 25.075 pelanggan; dan Purwokerto sebanyak 23.037 pelanggan. + Sebagai tambahan stimulus selama masa liburan, KAI menghadirkan program diskon 30 persen untuk KA Ekonomi nonsubsidi (non-PSO), berlaku untuk pemesanan dan keberangkatan hingga 31 Juli 2025. Diskon tersedia di lebih dari 100 perjalanan dan dapat diakses melalui seluruh kanal resmi. + “KAI berkomitmen untuk terus memberikan layanan transportasi yang aman, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Kami juga mengajak seluruh pelanggan untuk senantiasa menjaga keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan,” kata Anne. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/republika.co.id_indeks_hot_topic_pelaku_industri.md b/raw/republika.co.id_indeks_hot_topic_pelaku_industri.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5ab424888fd7ffe622b53be07373407539e18ec4 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_indeks_hot_topic_pelaku_industri.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/indeks/hot_topic/pelaku_industri +title: "Topic - pelaku industri | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:08:15 +source_type: news +quality_score: 25 +is_priority: false +--- + +# Topic : pelaku industri | Republika Online + +Ask me! Dari Sains Data ke Konstruksi, Mahasiswa UNM Buktikan Kampus Digital Bisnis Lahirkan Inovator Ekspor PT SGI Buktikan Sarung Tangan Olahraga Lokal Mampu Bersaing di Pasar Dunia Bea Cukai Fasilitasi Puluhan Ribu Sarden Kaleng Asal Banyuwangi ke Pasar Luar Negeri GIICOMVEC 2024 Ditargetkan Jadi Solusi Terpadu untuk Kebutuhan Kendaraan Komersial Menkominfo: Teknologi Digital Harus Dinikmati Generasi Masa Depan Ramai-Ramai Beralih ke Energi Surya, Ini Buktinya BPS Catat Angka Kemiskinan 2022 di Banten Menurun, Ini Harapan Pemprov Tetap Beroperasi, Kemenperin Pantau Prokes Industri Semen Kemenperin: Perbanyak Produk TIK Diproduksi di Tanah Air Sanksi Tegas bagi Industri yang Tak Laporkan Kasus Covid-19 Kemenperin: Digitalisasi Dapat Pacu Pertumbuhan Ekonomi Kemenperin : Target Serap Garam Lokal Hingga 1,5 Juta Ton Kemenperin Benahi Sembilan Hambatan Pelaku Industri Wapres Ingatkan Pelaku Industri tak Abaikan Ekosistem Alam Industri Asuransi Didorong Antisipasi Dampak Covid-19 diff --git a/raw/republika.co.id_kanal_news_universitas-muhammadiyah-malang.md b/raw/republika.co.id_kanal_news_universitas-muhammadiyah-malang.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a3e673640d764aa2b4a76ef8270e156f044feab --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_kanal_news_universitas-muhammadiyah-malang.md @@ -0,0 +1,289 @@ +--- +url: https://republika.co.id/kanal/news/universitas-muhammadiyah-malang +title: "» Universitas Muhammadiyah Malang | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:01 +source_type: news +quality_score: 59 +is_priority: false +--- + +# » Universitas Muhammadiyah Malang | Republika Online + +Ask me! Mahasiswa UMM Ciptakan Sepeda Listrik Tenaga Surya Selamat! Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UMM Capai Akreditasi Unggul Bahas Pelaksanaan Kerja Sama, UMM dan Pemkab Jember Gelar Diskusi UMM Dampingi Petani Sumbermanjing Wetan Hasilkan Kakao Berkualitas UMM Kini Miliki Guru Besar Baru Bidang Ilmu Manajemen Prodi Teknik Mesin UMM Targetkan Akreditasi Internasional Kedubes Uni Emirat Arab dan UMM Siap Jalin Kerja Sama Tips Amankan Keuangan di 2023 Mahasiswa UMM Berhasil Ubah Anggrek Jadi Pangan Mahasiswa UMM Kaji Cara Atasi Wabah Udang Dosen UMM Terima Penghargaan di Patent Draft KemenkumHAM UMM Sukses Gelar PIMNAS 2022 UMM Bantu Pulihkan Mental dan Fisik Korban Gempa Cianjur UMM Kampanyekan Generasi Muda Bebas Kekerasan Seksual Fakultas Hukum UMM Bahas Pencucian Uang Ratusan Mahasiswa Asing Meriahkan International Student Summit UMM UMM-PP 'Aisyiyah Kupas Secara Mendalam Siti Walidah Dosen UMM Jabarkan tentang Rumah Tahan Gempa Unik, UMM Gelar Seminar Internasional Berbahasa Indonesia Berkat Kupas Habbatussauda, Mahasiswa UMM Juara Esai Ilmiah Tingkat Nasional RBC UMM Dorong Muhammadiyah Kedepankan Politik Gagasan Dosen UMM Beri Pendapat Terkait Terpilihnya Qatar Jadi Tuan Rumah Piala Dunia 2022 UMM Kupas Makna Manusia dan Identitas Pekerja Migran Program Doktoral PAI UMM Raih Akreditasi Unggul Pengabdian Tim Dosen UMM Hasilkan Limbah Bir Hingga Biogas Mobil Listrik UMM Juara di KMHE Nasional 2022 Kerja Sama UMM - Kampus Rusia Perkuat Pengembangan Inovasi Baru Bantu Tingkatkan Produktivitas Ayam Petelur, Dosen UMM Kembangkan Kandang 4.0 Mahasiswa UMM Ikut Berkontribusi di Ajang V20 UMM Kembangkan Unit Bisnis Container Gym Sengkaling UMM-EducationUSA Gelar Pameran Universitas di Amerika Serikat Peserta PPG FKIP UMM Siap Jadi Guru Profesional Indonesia UMM Latih Guru BK untuk Atasi Trauma Siswa Pascatragedi Kanjuruhan Wisudawan UMM Selesaikan Studi Magister dengan Jualan Air Isi Ulang Saksikan Tragedi Kanjuruhan, Wartawan Dapat Layanan di Posko Psikososial UMM Berbekal CoE, UMM Jadi Satu dari Sedikit Kampus di Ajang G20 Dosen UMM Ciptakan Jamu Herbal Cair untuk Ternak dengan Harga Terjangkau Mahasiswa UMM Juara Esai Internet Melalui Topik Pemberantasan Pelecehan Seksual UMM Cetak Relawan Unggul Melalui Pelatihan Psikososial Buku Karya Warga Binaan Lapas Malang Dibedah di NBS UMM Mahasiswa Psikologi UMM Juara Lomba Esai Internasional UMM Kukuhkan Dua Guru Besar Baru dan Luncurkan Lima CoE Lecture Series UMM: Multikulturalisme dan Perkembangan Asia UMM Terus Perlebar Kerja Sama Internasional Mobil Hemat Energi UMM Siap Berlaga di Kancah Internasional Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill Masih Bersaing Perebutkan Empat Gelar, Arteta Tegaskan Arsenal Tenang Hadapi Tekanan Jadwal Pekan ke-30 Liga Primer Inggris: Arsenal Jamu Everton, Man City Tandang ke West Ham Guardiola Fokus ke West Ham, Ogah Bahas Peluang Comeback Lawan Real Madrid Carrick: Manchester United Siap Bangkit Saat Hadapi Aston Villa Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Malam yang tak Bisa Dihitung Algoritma: Keajaiban Lailatul Qadar di Era Artificial Intelligence Perkuat Standar Global, Dosen UBSI Ikuti Workshop Manajemen Konferensi IEEE untuk ICAISD 2026 Naik Kelas, Jurnal Reputasi Prodi Software Engineering (RPL) UBSI Raih Akreditasi SINTA 4 Green Coding, Cara Baru Menulis Kode yang Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah Sabtu , 14 Mar 2026, 21:15 WIB + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok Sabtu , 14 Mar 2026, 21:03 WIB + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 20:14 WIB + + Pramono Ajak Megawati Resmikan Taman Bendera Pusaka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:05 WIB + + Alami Luka Bakar 24 Persen, Andrie Yunus Masih Perlu Perawatan Intensif Sabtu , 14 Mar 2026, 14:08 WIB + + Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:53 WIB + + Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:44 WIB + + Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill Sabtu , 14 Mar 2026, 15:05 WIB + + Masih Bersaing Perebutkan Empat Gelar, Arteta Tegaskan Arsenal Tenang Hadapi Tekanan Sabtu , 14 Mar 2026, 14:05 WIB + + Jadwal Pekan ke-30 Liga Primer Inggris: Arsenal Jamu Everton, Man City Tandang ke West Ham + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:46 WIB + + Guardiola Fokus ke West Ham, Ogah Bahas Peluang Comeback Lawan Real Madrid + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 12:56 WIB + + Carrick: Manchester United Siap Bangkit Saat Hadapi Aston Villa Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Hamas Peringatkan Iran tak Serang Negara Tetangga Sabtu , 14 Mar 2026, 18:02 WIB + + Perang Iran Berisiko Meninggalkan Dampak Racun Bagi Warga dan Lingkungan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:00 WIB + + India Buru Investasi Pusat Data AI, Risiko Lingkungan Mengintai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 14:43 WIB + + AS Serang Pulau Kharg, Hancurkan Pusat 90 Persen Ekspor Minyak Iran Sabtu , 14 Mar 2026, 13:59 WIB + + Malam yang tak Bisa Dihitung Algoritma: Keajaiban Lailatul Qadar di Era Artificial Intelligence Jumat , 13 Mar 2026, 13:35 WIB + + Perkuat Standar Global, Dosen UBSI Ikuti Workshop Manajemen Konferensi IEEE untuk ICAISD 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:26 WIB + + Naik Kelas, Jurnal Reputasi Prodi Software Engineering (RPL) UBSI Raih Akreditasi SINTA 4 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:19 WIB + + Green Coding, Cara Baru Menulis Kode yang Lebih Efisien dan Ramah Lingkungan Kamis , 19 Jun 2025, 17:15 WIB + + Telkom Perkenalkan StuntingHub, Platform Solusi Pantau Cegah Stunting Rabu , 07 May 2025, 11:53 WIB + + Bos Telkom: Tiket Digiland 2025 Habis Terjual + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 03 May 2025, 09:16 WIB + + Kiprah Innovillage Jadi Harapan Baru untuk Perempuan di Hari Buruh + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 29 Apr 2025, 09:21 WIB + + Innovillage, Cara Telkom Bantu Indonesia Menuju Era Bebas Sampah diff --git a/raw/republika.co.id_tag_abdullah-gymnastiar.md b/raw/republika.co.id_tag_abdullah-gymnastiar.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e9d9fcbd3b64efe8f43d265e37295bc28f8dd25c --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_abdullah-gymnastiar.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/abdullah-gymnastiar +title: "Topic - abdullah-gymnastiar | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:51 +source_type: news +quality_score: 21 +is_priority: false +--- + +# Topic : abdullah-gymnastiar | Republika Online + +Ask me! Erick Yusuf Hingga Aa Gym Minta Pejabat tak Flexing Kata Pendakwah Aa Gym tentang Korban Wafat Tsunami Aceh 20 Tahun Lalu Pesan Aa Gym untuk Pemenang Pilpres: Kemenangan Ujian Berat Datangi Daarut Tauhid, Muhaimin Disambut Ribuan Santriwati Aa Gym Bagaimana Menyikapi Pengungsi Rohingya di Aceh? Ini Kata Aa Gym Reaksi Aa Gym Soal Komika Diduga Hina Nabi Muhammad Akun IG Travel Umrahnya Diretas, Ini Imbauan Aa Gym BPKH Gandeng DT Peduli Membangun Kembali Masjid As Salam di Dago Pesan Aa Gym soal Etika Berdakwah di Tengah Kemajemukan Selain Tenaga Medis, Pahala Penjemput Jenazah Juga Melimpah Aa Gym Cerai Talak Teh Ninih, Kuasa Hukum Ungkap Alasannya Doa Mohon Kesembuhan Bagi Muslim yang Sakit Covid-19 Aa Gym Minta Didoakan Segera Sembuh dari Covid-19 Usai Tes Usap, Aa Gym Positif Covid-19 Aa Gym Ajak Masyarakat Bersatu Hadapi Pandemi diff --git a/raw/republika.co.id_tag_bantuan-sembako.md b/raw/republika.co.id_tag_bantuan-sembako.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..10518efca87b7efcb661f3492a5855329c3623bb --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_bantuan-sembako.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/bantuan-sembako +title: "Topic - bantuan-sembako | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:31:47 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : bantuan-sembako | Republika Online + +Ask me! NU dan Lions Club Gelar Aksi Sosial Ramadhan, 3.000 Paket Sembako Disalurkan DAAZ Group Bagikan Bantuan untuk Dhuafa dan Anak Yatim di Wilayah Operasional Pelindo Salurkan Paket Sembako untuk Korban Banjir Ciwandan Paragon Corp Bersama Rumah Zakat Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Tapanuli Tengah Rumah Zakat Salurkan Bantuan Sembako untuk Komunitas Disabilitas Perempuan di Yogyakarta Pemerintah Tebar Stimulus: Diskon Listrik hingga Subsidi Upah Senyum Mak Sana'ah Terima Paket Sembako dari Dompet Dhuafa dan TSR PS PTPN III Berikan Bantuan Sembako Kepada Masyarakat Kurang Mampu PTPN I Salurkan Bantuan Sembako dan Selimut ke Korban Gempa Kabupaten Bandung Jokowi Bagi-Bagi Sembako, dari Mana Dananya? Kimia Farma Salurkan Bantuan Sembako untuk 800 Anak Yatim dan Dhuafa Rumah Wakaf Salurkan Air Bersih dan Sembako di Desa Terdampak Kekeringan Ekstrem PTFI Serahkan 3.000 Paket Bantuan Penurunan Stunting di Papua Tengah Laznas PYI Salurkan 660 Paket Sembako untuk Anak Yatim dan Kaum Dhuafa Relawan Erick Thohir Distribusikan Bantuan Seribu Sembako di Pulau Jawa diff --git a/raw/republika.co.id_tag_dampak-kenaikan-bbm.md b/raw/republika.co.id_tag_dampak-kenaikan-bbm.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3f1c52ccba3a2da93f9051ae170258818b801de2 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_dampak-kenaikan-bbm.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/dampak-kenaikan-bbm +title: "Topic - dampak-kenaikan-bbm | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:57 +source_type: news +quality_score: 25 +is_priority: false +--- + +# Topic : dampak-kenaikan-bbm | Republika Online + +Ask me! 1.196 Pelaku Transportasi di Banjarnegara Terima BLT Dampak Kenaikan BBM, Bagaimana Beralih ke Kendaraan Listrik? Penyaluran BSU di Jabar Capai 77 Persen Inflasi Jateng 6,40 Persen Lampaui Nasional BI: Dampak Kenaikan BBM pada Inflasi Inti Masih Berlanjut Menhub Budi Yakin Dampak Kenaikan BBM ke Harga Pangan Hanya 1,5 Persen Tarif Bajak Sawah Naik Imbas Kenaikan Harga BBM Kenaikan Harga BBM, ADB Proyeksi Laju Inflasi Indonesia Melonjak 4,6 persen Pengamat: Peran Seluruh Pihak Diperlukan Agar Penyaluran Bansos Tepat Sasaran Dua Pekan Setelah Kenaikan BBM, Harga Cabai Merangkak Naik Arak-arakan Tolak Kenaikan Harga BBM di Malioboro Kurangi Dampak Kenaikan BBM, AGP Bagikan Sembako Kepada Anak Yatim Jokowi Perintahkan Kepala Daerah Tahan Laju Inflasi Imbas BBM Naik, Sandiaga Proyeksi Wisatawan Tekan Pengeluaran 10 Persen DPRD Kabupaten Semarang Sepakati Sejumlah Skema Penanganan Dampak Kenaikan Harga BBM diff --git a/raw/republika.co.id_tag_dana-jamaah-haji.md b/raw/republika.co.id_tag_dana-jamaah-haji.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0dc0c8aadbd2533c03b561af3c7abcd67f5acf19 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_dana-jamaah-haji.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/dana-jamaah-haji +title: "Topic - dana-jamaah-haji | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:24 +source_type: news +quality_score: 32 +is_priority: false +--- + +# Topic : dana-jamaah-haji | Republika Online + +Ask me! Komnas Haji Khawatirkan Dana Calhaj di BPKH Terkuras Habis MUI: Pola Pembayaran BPIH dari Nilai Manfaat Dicatat Secara Keagamaan Dana Calon Jemaah Haji di Perbankan Aman, Dijamin LPS Sapuhi: Dana Jamah Haji Khusus Aman di BPKH BPKH dan Kemenag Pastikan Dana Haji Aman Komnas Haji: BPKH tidak Transparan Kelola Dana Haji Infografis Prosedur Pengembalian Setoran Bipih 2020 Anggito Pastikan Investasi Pengelolaan Dana Haji Aman Pelunasan Bipih Ditarik, Jamaah Tetap Terdaftar Tahun Depan Dana Jamaah Haji Diminta tak Diotak-atik BPKH Masih Bahas Nasib Dana Jamaah Haji 2020 Dana Naik Haji akan Lebih Murah Bank Syariah Tunggu Pembentukkan Badan Pengelola Keuangan Haji Meski ONH Turun, Menag Janjikan Kualitas Layanan Haji Digenjot Kemenag Diminta Kembalikan Dana Jamaah Haji diff --git a/raw/republika.co.id_tag_dapat.md b/raw/republika.co.id_tag_dapat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..69a98cadbc66d2b468056585fd781570b131d166 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_dapat.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/dapat +title: "Topic - dapat | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:26:41 +source_type: news +quality_score: 21 +is_priority: false +--- + +# Topic : dapat | Republika Online + +Ask me! Angkot Libur Tanggal 31 dan 1 Januari di Bandung, Dapat Kompensasi Rp 500 Ribu Cimahi Dapat Kucuran Dana Rp 50 Miliar dari World Bank untuk Pengelolaan Sampah Pasukan Paus Disebar di Situ Citiis, Masyarakat Bisa Dapat Ikan Gratis Harga Gabah Naik, Petani Cirebon Sumringah Dapat Cuan LPSK Ungkap, Saksi dan Keluarga Korban Kasus Pembunuhan Vina Dapat Ancaman Kepala Desa Kepongpongan Ungkap Keluarga Pegi Tidak Mampu, Dapat Rutilahu dan PKH Pj Wali Kota Bandung Tegaskan Study Tour Harus Dapat Rekomendasi Dishub dan Disdik Sepuluh Warga Ciangsana Terdampak Ledakan Gudmurah Dapat Bantuan Rp 17 Juta Mahasiswa Unpad dan STEI ITB Dapat Beasiswa dari Hana Bank Banjir di Jalan Arteri Kertajati – Kadipaten Telah Surut Dapat Pasokan Gas, PLTMG Sembakung Akhirnya Beroperasi Merak-Bakauheni Dapat Tambahan Kapal Ferry Arema Berharap Dapat Rp 1 miliar per Laga diff --git a/raw/republika.co.id_tag_gas-bersubsidi.md b/raw/republika.co.id_tag_gas-bersubsidi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1f9bf0ac4e262b2afbf0778279dbb6501b964d0a --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_gas-bersubsidi.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/gas-bersubsidi +title: "Topic - gas-bersubsidi | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:07 +source_type: news +quality_score: 49 +is_priority: false +--- + +# Topic : gas-bersubsidi | Republika Online + +Ask me! Pemerintah Siapkan 8,03 Juta Metrik Ton Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Tahun 2024 Polres Bogor Buru Jaringan Pengoplos Gas Bersubsidi di Rumpin Jelang Lebaran, Pemkab Sleman Monitor Ketersediaan BBM dan Gas Bersubsidi Polda Jabar Kembali Tangkap Satu Mandor Penimbun Gas Subsidi di Subang Polisi Tangkap 5 Orang Pengoplos Gas Elpiji Subsidi di Bogor Polda Jatim Tangkap 13 Orang Tersangka Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Polisi di Bali Sita Puluhan Tabung Gas Hasil Pengoplosan Ilegal 2021, Kebutuhan LPG Subsidi Diproyeksi 7,5 Juta Metrik Ton Purwakarta Tingkatkan Pengawasan Peredaran Gas Bersubsidi Pertamina Tambah 14 Ribu Elpiji di Sumbar untuk Idul Adha Pemkab Purwakarta Larang ASN Pakai Gas Melon Subsidi Tergoda Menggunakan Gas Melon Milik Si Miskin Polisi Gagalkan Penjualan Gas Elpiji Melon dari Jakarta Bamsoet Soroti Kelangkaan BBM dan Gas Bersubsidi Pemkot Depok Ingin Gas Bersubsidi Tepat Sasaran diff --git a/raw/republika.co.id_tag_judol_15.md b/raw/republika.co.id_tag_judol_15.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..fe198a7685397ce59030c2187a5b0d4ea30b4f92 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_judol_15.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/judol/15 +title: "Topic - judol | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:46:08 +source_type: news +quality_score: 36 +is_priority: false +--- + +# Topic : judol | Republika Online + +Ask me! Bansos Buat Judol, Gubernur Khofifah: Tolong Bansos Digunakan Sesuai Kebutuhan LBH Muhammadiyah Siap Dampingi Rakyat Miskin Soal Hukum, Termasuk Kasus Judol? 3 Provinsi Teratas Penerima Bansos untuk Main Judol, Jawa Barat Urutan Teratas Polda DIY Tegaskan tak Ada Titipan Bandar, Kalau Kenal Harus Ditangkap Peringatkan Warga Bahaya Judi Online, Polres Bantul: Judol Harus Diberantas Hingga ke Akarnya PPATK Ungkap Perputaran Uang Judol Lima Tahun Terakhir Hampir Rp1.000 Triliun Inikah Penyebab Kecanduan Judol? Perbanas: Bank Butuh Perlindungan Aturan untuk Menutup Rekening Terindikasi Judol Angka-Angka Penurunan Transaksi Deposit Judi Online yang Jadi Apologi Kepala PPATK Aliran Dana ke Judol Tembus Rp 51 triliun di 2024, Pakar: Dampak Sosialnya Lebih Mengerikan Bikin Bandar Rugi karena Ternak Akun, Komplotan Pemain Judol di Yogya Ditangkap Polisi Palsukan Tanda Tangan Direksi, Staf PDAM Cirebon Tilep Rp 3,7 Miliar untuk Main Trading dan Judol Dasco Ungkap Ada Dampak Positif Pemblokiran Rekening oleh PPATK, Untung Buat Nasabah? PPATK-Komdigi Percepat Blokir Rekening-Rekening Terkait Judol Mensos Minta Bank Indonesia Cek Anomali Rekening Penerima Bansos diff --git a/raw/republika.co.id_tag_kencing-tikus.md b/raw/republika.co.id_tag_kencing-tikus.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..76711b46e6691ad936cf42aee292739504088c64 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_kencing-tikus.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/kencing-tikus +title: "Topic - kencing-tikus | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:50:04 +source_type: news +quality_score: 21 +is_priority: false +--- + +# Topic : kencing-tikus | Republika Online + +Ask me! Ancaman Penyakit Kencing Tikus Mengintai di Balik Genangan Air Ratusan Warga DIY Kena Leptospirosis, Puluhan Orang Meninggal, Dinkes Ingatkan Hidup Sehat Leptospirosis Rentan Terjadi Saat Musim Hujan, Masyarakat Diminta Waspada Penyakit Leptospirosis Perlu Diwaspadai Selama Musim Pancaroba Infografis Waspada Leptospirosis Dua Pasien Leptospirosis di Probolinggo Meninggal Dunia Sepanjang 2022, Puluhan Kasus Kematian Kencing Tikus Ditemukan di Jabar Dinkes Jatim Upayakan Pencegahan Penularan Kencing Tikus Tiga Orang Meninggal Akibat Wabah Leptospirosis di Tulungagung Masyarakat Diminta Waspadai Leptospirosis 5 Warga Karanganyar Meninggal karena Kencing Tikus Dokter Ingatkan Bahaya Penyakit Leptospirosis Pascabanjir Masyarakat Tangerang Diminta Waspada Penyakit Leptospirosis Lima Warga Meninggal Akibat Kencing Tikus Warga Yogya Diminta Waspadai Kencing Tikus diff --git a/raw/republika.co.id_tag_kepala-ppatk.md b/raw/republika.co.id_tag_kepala-ppatk.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..17d0a946c62d8e46ca89bf824df4a688c24de710 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_kepala-ppatk.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/kepala-ppatk +title: "Topic - kepala-ppatk | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:59:10 +source_type: news +quality_score: 25 +is_priority: false +--- + +# Topic : kepala-ppatk | Republika Online + +Ask me! Rekening Dormant Diblokir PPATK, Komnas HAM Turun Tangan, Pantau Penyelidikan PPATK Ungkap Nilai Triliunan Rupiah Perputaran Uang Judol Manfaatkan Jual-Beli Rekening Kepala PPATK Jamin tak Ada Dana yang Hilang Terkait Rekening Dormant, Minta Maaf Sebesar-besarnya Terungkap Landasan Kebijakan Pemblokiran Rekening Dormant, Kepala PPATK Cerita Keprihatinannya PPATK Rampung Analisis 122 Juta Rekening Dormant, Ivan: Sudah Kita Kembalikan ke Bank Angka-Angka Penurunan Transaksi Deposit Judi Online yang Jadi Apologi Kepala PPATK Kepala PPATK: Jual Beli Rekening Bank Dorong Masifnya Judi Online Kepala PPATK Merasa Difitnah, Saat Berbuat untuk Melindungi, tapi Dipandang Sebaliknya Ini Isi Pembicaraan Presiden Prabowo dan Kepala PPATK Terkait Rekening Dormant PPATK Ungkap Ratusan NIK Penerima Bansos Terlibat Tindak Pidana Korupsi Hingga Terorisme Anak-Anak Pun Terjerat Judi Online , Ini Data Angka Fantastis Transaksi yang Diungkap PPATK Ragam Latar Belakang Profesi Para Pemain Judi Online Berdasarkan Pemetaan PPATK Ini Penjelasan Kepala PPATK Blokir Rekening AKBP Achiruddin Bongkar Skandal Rp 349 Triliun, PPATK tak Khawatir Dilaporkan Jokowi Saksikan Pembacaan Sumpah Jabatan Kepala PPATK diff --git a/raw/republika.co.id_tag_kesehatan-mental_0.md b/raw/republika.co.id_tag_kesehatan-mental_0.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7ca4b4f34ae878139532838bc2fe2d84034a8550 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_kesehatan-mental_0.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/kesehatan-mental/0 +title: "Topic - kesehatan-mental | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:14:42 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : kesehatan-mental | Republika Online + +Ask me! Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian 'Kapan Nikah?' Ini Alasan Orang Hobi Banget Tanya Hal Sensitif Pas Lebaran Teori Konspirasi Kloning Hollywood, Ini Deretan Artis yang Jadi 'Korban' Farabi El Fouz Tekankan Pentingnya Kesehatan Mental Wali Kota Farhan: 75 Ribu Pelajar di Kota Bandung Terindikasi Gangguan Mental Fitur Baru Instagram Bisa Kirim Notif ke Orang Tua Jika Anak Cari Konten Bunuh Diri Tekanan Akademik dan Sosial Bayangi Mahasiswa, Kesehatan Mental Jadi Sorotan Candramawa, Makna di Balik Filosofi Album Terbaru Danilla Riyadi Mengubah Luka Batin Menjadi Ruang Aman Kesehatan Mental Kisah Febri, Lulusan UI yang Bangkit dari Gangguan Kesehatan Mental Gangguan Kecemasan Dominasi Masalah Kesehatan Mental Mahasiswa Cara Danilla Riyadi Jaga Kesehatan Mental di Tengah Kesibukan Mendiktisaintek Siapkan Tiga Strategi Atasi Masalah Kesehatan Mental di Kampus Dekan FISIP UI Apresiasi Talkshow Kesehatan Mental Bersama Republika diff --git a/raw/republika.co.id_tag_musi-banyuasin.md b/raw/republika.co.id_tag_musi-banyuasin.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..332b680085415769a91185f986179ccc0bbbc02b --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_musi-banyuasin.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/musi-banyuasin +title: "Topic - musi-banyuasin | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:26:39 +source_type: news +quality_score: 32 +is_priority: false +--- + +# Topic : musi-banyuasin | Republika Online + +Ask me! BPS: 12.690 Warga Muba Bebas dari Kemiskinan, Penurunan Terbesar di Sumatera BPS: 12.690 Warga Muba Bebas dari Kemiskinan, Penurunan Terbesar di Sumatera Majukan Muba, Pj Bupati Sandi Fahlevi Diperkuat Sekda Apriyadi Soal Tapal Batas Muba dan Muratara, DPR Segera Koordinasi dengan Kemendagri Pertama di Indonesia, Muba Buka Pelatihan Tenaga Pemanen Bersertifikasi BNSP Polisi Tutup Ratusan Sumur Tambang Minyak Mentah Ilegal Sukses Raih Anugerah Desa Cantik, Pj Bupati Muba Hadiahkan Motor Bagi Operator Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Indosat Ooredoo Siap Bangun 22 Sites di Musi Banyuasin Kadis Kominfo Muba Siapkan Renja untuk Dukung Transformasi Digital di Sumsel Hadiri Rakornas, Plh Pj Bupati Muba Dukung Percepatan Pemulihan Ekonomi Indonesia Pj Bupati Apriyadi Mediasi Persoalan Lahan Plasma Warga Muara Merang dengan PT PWS Cegah Konflik, Call Center Darurat Polres Muba Siap Layani Warga 24 Jam Telkomsel Bangun Jaringan 4G di 23 Desa, Muba Percepat Bebas Blankspot  235 Calon Ramaikan Pilkades di Muba Gelar Sosialisasi Puspaga untuk Tingkatkan Kualitas Asuh Anak diff --git a/raw/republika.co.id_tag_pajak-bumi-dan-bangunan_30.md b/raw/republika.co.id_tag_pajak-bumi-dan-bangunan_30.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ca6e628825cb24dd0933d3ce5aebccef5ed3f6ce --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_pajak-bumi-dan-bangunan_30.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/pajak-bumi-dan-bangunan/30 +title: "Topic - pajak-bumi-dan-bangunan | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:10:19 +source_type: news +quality_score: 20 +is_priority: false +--- + +# Topic : pajak-bumi-dan-bangunan | Republika Online + +Ask me! Kemenkeu: Terjadi Tren Lonjakan Penerimaan Pajak hingga 53,04 Persen Pemkot Surabaya Kaji Usulan PBB untuk Veteran Digratiskan Sleman Ajak Wajib Pajak Jadi Pembayar PBB P2 Panutan Pemkot Semarang Naikkan Besaran Pajak Bumi dan Bangunan Bioskop di Blok M Square Dipasangi Stiker Tanda Belum Bayar PBB Data WP Tidak Aktif di Rejang Lebong Segera Dihapus Sleman Targetkan PAD Rp 900 Miliar pada 2022 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Jakarta Jangkau Wajib Pajak, Depok Gelar Mobil Keliling PBB Kota Tangerang Beri Diskon BPHTB dan PBB Hingga 15 Persen Insentif Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan Depok Tiadakan Surat Tanda Terima Setoran PBB BKD Kota Depok Hapus Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan Pemkot Pekanbaru Gratiskan PBB untuk Warga Miskin Pemkot Surabaya Tagih PBB Perumahan Elit diff --git a/raw/republika.co.id_tag_pon-xix.md b/raw/republika.co.id_tag_pon-xix.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4bb0e54b9180d54c55aec6f27fc398122d9ee16d --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_pon-xix.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/pon-xix +title: "Topic - pon-xix | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:45:51 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : pon-xix | Republika Online + +Ask me! Bonus Atlet PON XIX Jabar Cair Januari 2017‬ Beberapa Atlet Pelatnas Alami Penurunan Kondisi Fisik Atlet Malang Peraih Medali PON 'Diguyur' Bonus Success Story of National Sports Week at West Java Province Tiga Prajurit TNI Peraih Emas PON XIX Terima Piagam Rp 400 Juta untuk Perbaiki Rumput GBLA Bonus PON Atlet Jabar Baru Cair Tahun Depan KONI Sumut Apresiasi Kiprah Atlet di PON XIX Pacuan Kuda PON XIX Tarik Animo 30 Ribu Penonton 'PON Jabar akan Jadi Kenangan' Raih Emas Sepak Bola. Kiper Jabar: "Emas ini untuk Bangsa Palestina" Tutup Pon Jabar, JK Pimpin Mengheningkan Cipta untuk Bencana Garut JK Harap PON Pererat Pesatuan dan Kebersamaan Bangsa PON XIX Resmi Ditutup, Aher: PON Jabar Lebih Baik dari Sebelumnya JK Tutup PON Jawa Barat diff --git a/raw/republika.co.id_tag_prioritas.md b/raw/republika.co.id_tag_prioritas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cbe0998232161aa3e7d4c4fe0b27266f9a23a860 --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_prioritas.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/prioritas +title: "Topic - prioritas | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:38:44 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : prioritas | Republika Online + +Ask me! Belasan Ribu Rumah tak Layak Huni Menunggu Perbaikan, Pemkab Bandung Barat: Itu Prioritas Kami Infrastruktur Jalan jadi Prioritas Pembangunan Pemkab Bandung Barat DPRD Jabar Setujui Raperda APBD 2026, Iswara: Pendidikan hingga Infrastruktur Masih Jadi Prioritas MQ Iswara Sambut Positif Kebijakan Pemprov yang Pertahankan Program Prioritas Pembangunan PGN Perkuat Implementasi Tata Kelola dan Manajemen Risiko Berani Nolak? 7 Rahasia Mengatur Prioritas Ini Bikin Kamu Produktif Maksimal! Penyelesaian Sampah Jadi Prioritas, Pj Gubernur Jabar Bey Ingin Bandung Jadi Percontohan Uang THR Masih Ada? Begini Cara Aturnya Anggota DPRD Jabar Nilai Perda Penyelenggaraan Kesehatan Harus Jadi Prioritas Kementan: Kami Siap Perbaiki Penyaluran Pupuk Subsidi Pencegahan Stunting Menjadi Prioritas Pemkab Muba Diplomasi Vaksin Masih Jadi Prioritas Bagi Indonesia Jubir Vaksinasi: Prioritas Vaksin Booster Kelompok Lansia dan Masyarakat PBI Kemendes Jelaskan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 Pemberian Vaksin Anti Covid-19 di Bogor Dipercepat November diff --git a/raw/republika.co.id_tag_siap.md b/raw/republika.co.id_tag_siap.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..75e7afea2417a21efea30e28b135f671a0a7930d --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_siap.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/siap +title: "Topic - siap | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:00:49 +source_type: news +quality_score: 24 +is_priority: false +--- + +# Topic : siap | Republika Online + +Ask me! Wali Kota Bandung Siap Dipanggil Kejari Apabila Diperlukan LPS Siap Jalankan Peran Strategi Asuransi Mikro Masuk dalam Skema Penjaminan Ikuti Arahan Prabowo, Peternakan Telur Puyuh di Kuningan Siap Pasok MBG Pendidikan di Perguruan Tinggi Harus Bisa Membentuk Generasi Siap Bekerja Unjani Cimahi Cetak Ribuan Lulusan Siap Kerja Kementerian PU Siaga Hadapi Dampak Bencana Ditengah Cuaca Ekstrem, Alat Berat Siap Diturunkan Indra Gunawan: BPKH Siap Jadi Contoh Lembaga yang Sukses Mengelola Dana Umat DPMDes Jabar Pastikan Indramayu dan Karawang Siap Gelar Pilkades Digital Kebun Binatang Bandung Gugat Wali Kota, Pemkot Bandung Siap Menghadapinya Ridwan Kamil Siap Terima Hasil Tes DNA: Apa pun Hasilnya, Menerima dengan Tanggung Jawab Kapolres Indramayu Tinjau Lokasi SPPG, Pastikan Dapur Siap Salurkan Makan Bergizi Gratis Industri Kecantikan dan Fashion Terus Tumbuh, Kota Bandung Siap Jadi Trendsetter Pegi Setiawan, Siap Bantu Beri Keterangan PK Saka Tatal Tindak Lanjuti Keppres, Pj Gubernur Jabar Bey Siap Bentuk Satgas Judi Online Remaja Putri Olok-olok Palestina, Ustazah Amalina: tak Ada Empati di Diri Mereka diff --git a/raw/republika.co.id_tag_tarekat_30.md b/raw/republika.co.id_tag_tarekat_30.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eddd5242aa5ec3feae50497677516cc7d776265f --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_tarekat_30.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/tarekat/30 +title: "Topic - tarekat | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:45:59 +source_type: news +quality_score: 19 +is_priority: false +--- + +# Topic : tarekat | Republika Online + +Ask me! Al Farmadi, Guru Sufi di Balik Kepakaran Imam Ghazali Alasan Mengapa Zuhud Lebih Mulia Dibandingkan Ahli Ibadah Pesan Ibnu Al Jauzi Rentannya Tipu Daya Iblis Atas Kaum Sufi Menanti Hilal Tarekat Syattariyah di Padangpariaman Tarekat Ideal Menurut Mama Sempur Ulama Tanah Pasundan Mengenal Ilmu Tasawuf Tarekat Sebagai Gerakan Antipenjajah Pemberontakan Terbesar Gerakan Tarekat Melawan Penjajah Peranan Tarekat dalam Memobilisasi Massa Siapa yang Dianggap Sebagai Pelopor Ilmu Tasawuf? Kemapanan Tasawuf di Tangan Al-Ghazali Tarekat Sebagai Gerakan Politik Tarekat Berkembang Menyikapi Gejolak Zaman Etika dalam Tasawuf Tanwir al-Qulub: Penerang Hati dalam Kegelapan diff --git a/raw/republika.co.id_tag_the-changcuters.md b/raw/republika.co.id_tag_the-changcuters.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7393c3492890b748a4320a9e2eb412c4ff1e198c --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_the-changcuters.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/the-changcuters +title: "Topic - the-changcuters | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:57:32 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : the-changcuters | Republika Online + +Ask me! Kolaps Saat Manggung, Kisah Tria Changcuters Sadari Pentingnya Asuransi Penyakit Kritis WJF 2025 Digelar Bertabur Bintang, akan Diramaikan oleh Doel Sumbang hingga The Changcuters The Changcuters Rilis Lagu ‘Karunia Semesta’ Rayakan 2 Dekade Berkarya Pingsan Saat Manggung, Tria Vokalis The Changcuters Dikabarkan Mulai Stabil Maliq & D'essentials, The Changcuters Hingga Tipe-X Ramaikan Joged-In Fest di Bandung The Changcuters Bicara tentang Generasi Z, Disebut 'Penguasa Era Digital' The Changcuters Rilis Lagu Baru 'Memang Beda', Upgrade Musik Ikuti Zaman Cerita di Balik Single Baru The Changcuters KPK Periksa Gitaris The Changcuters Terkait Kasus Bansos 'Anak Muda Indonesia Berbakat tapi Kurang Percaya Diri' Cinta Kebersihan Jadi Penyatu The Changcuters Jarang di TV, The Changcuters Banyakin Tur Alam Beri The Changcuters Inspirasi Berkarya The Changcuters dan Musisi Bandung Garap Album Kompilasi PON 2016 Tampil di Jepang, The Changcuters Janji Nggak Bikin Malu Indonesia diff --git a/raw/republika.co.id_tag_tiket-pesawat-mahal.md b/raw/republika.co.id_tag_tiket-pesawat-mahal.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4fdea7c2fb1c1eac09cfc72663c6e9a2faf53d3e --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_tiket-pesawat-mahal.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/tiket-pesawat-mahal +title: "Topic - tiket-pesawat-mahal | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:40:06 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : tiket-pesawat-mahal | Republika Online + +Ask me! Harga Tiket Pesawat di Aceh Gila-gilaan Saat Bencana, Pemprov Minta Kemenhub Turun Tangan Pemerintah Perlu Terobosan Turunkan Tarif Tiket Pesawat, Wakil Ketua Komisi V Usulkan Ini Menparekraf Sandiaga Akui Harga Tiket Mahal Jadi Tantangan Sektor Pariwisata Harga Tiket Mahal dan Jarangnya Penerbangan Jadi Hambatan Wisata Natuna Menparekraf Sandiaga Tanggapi Wacana Iuran Pariwisata Via Tiket Pesawat Harga Tiket Pesawat Domestik Tinggi, Sandiaga: Kami Terus Upayakan Tekan Kemenhub Temukan 3 Maskapai Langgar Batas atas Harga Tiket Kemenhub Upayakan Harga Tiket Pesawat Turun Menparekraf: Harga Tiket Pesawat Turun 15% Menhub: Maskapai Tambah Kapasitas Penumpang Bertahap Menteri BUMN Sebut Keterbatasan Jumlah Pesawat Jadi Penyebab Mahalnya Tiket Tiket Pesawat Mahal, KAI Siap Layani Wisatawan Gubernur Sulsel siap subsidi harga tiket pesawat yang mahal Erick Thohir Dukung Langkah Kemenhub Stabilkan Harga Tiket Pesawat Tiket Pesawat Mahal, Sandiaga Prediksi Masyarakat Liburan Lewat Darat diff --git a/raw/republika.co.id_tag_tkw-dipancung.md b/raw/republika.co.id_tag_tkw-dipancung.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4b83efc81b8e29b198d4cf95eda7992ee1c18f0f --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_tkw-dipancung.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/tkw-dipancung +title: "Topic - tkw-dipancung | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:26:53 +source_type: news +quality_score: 21 +is_priority: false +--- + +# Topic : tkw-dipancung | Republika Online + +Ask me! Sebanyak 47 TKI Terancam Hukuman Mati Soal TKI, Menteri Muhaimin Bilang Pembicaraan dengan Arab Macet Malaysia Bersiap Pancung Kepala TKI Asal Wakatobi Tak Dapat Kerja di Daerahnya, Ribuan Warga Cirebon Pilih Jadi TKI Duh! Nurhayati, TKW Asal Indramayu, Terancam Hukuman Mati di Singapura Dua TKI Asal Sampang Terancam Dipancung Diduga Kelaparan, TKW Tewas di Kamar Kontrakan Moratorium Dicabut, 80 Ribu TKI Siap ke Malaysia Lagi Pemerintah Jangan Gagal Selamatkan TKI yang Dihukum Pancung Pemerintah, Selamatkan Tuti dari Pancungan! Lho! Media Arab Beritakan Indonesia Cabut Moratorium TKW Banyak Kecurangan, Muhaimin Cabut Izin 28 Pelaksana Penempatan TKI TKW Asal NTT Menghilang di Malaysia, Delapan Tahun Kerja Tanpa Kabar TKI Ternyata Rentan Mengidap HIV/AIDS Duh! TKW Ilegal dan TKW yang Kerjanya Buruk Bikin Malu KBRI di Timteng diff --git a/raw/republika.co.id_tag_zis-indosat.md b/raw/republika.co.id_tag_zis-indosat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..612a0da3188af17e1af8aadda1d3c5e3dbc6ed6a --- /dev/null +++ b/raw/republika.co.id_tag_zis-indosat.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://republika.co.id/tag/zis-indosat +title: "Topic - zis-indosat | Republika Online" +domain: republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:11 +source_type: news +quality_score: 22 +is_priority: false +--- + +# Topic : zis-indosat | Republika Online + +Ask me! ZIS INDOSAT Luncurkan #QurbanTanpaBatas, Sebar Manfaat Qurban ke Pelosok Negeri ZIS Indosat Gandeng LMI Hadirkan Koperasi Gen-ZEE ZIS Indosat Bersama Rumah Zakat Serahkan Bantuan Sarana Usaha Bagi Tek Imun Warga Desa Alami Krisis Air Bersih, Rumah Zakat Salurkan Bantuan ZIS Indosat Gaungkan Peduli Palestina Lewat Konser Amal Launching Desa Berdaya Jayapura, Rumah Zakat Kolaborasi dengan ZIS Indosat Bersama ZIS Indosat, Rumah Zakat Launching Desa Berdaya Lepadi NTB ZIS Indosat Luncurkan Program Qurban 2023 Bertajuk #QurbanTanpaBatas ZIS Indosat bersama Rumah Zakat Kuatkan BUMmas Lewat Bantuan Modal Usaha ZIS Indosat Salurkan Bantuan Gempa Bumi Cianjur ZIS Indosat Luncurkan Program Gerobak Berkah IMPoin ZIS Indosat dan LMI Kolaborasi Bantu Berdayakan UMKM ZIS Indosat dan Rumah Zakat Perpanjang Kerja Sama Rumah Zakat-ZIS Indosat Selenggarakan Pelatihan Wirausaha Ini Kiprah Desa Berdaya ZIS Indosat Cibeber Cimahi diff --git a/raw/sarolangunkab.go.id_halaman_dinas-sosial-kabupaten-sarolangun.md b/raw/sarolangunkab.go.id_halaman_dinas-sosial-kabupaten-sarolangun.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c4c79626e8975f344dddc716d2b5116a446459c8 --- /dev/null +++ b/raw/sarolangunkab.go.id_halaman_dinas-sosial-kabupaten-sarolangun.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://sarolangunkab.go.id/halaman/dinas-sosial-kabupaten-sarolangun +title: "Kab. Sarolangun ~ Website Resmi" +domain: sarolangunkab.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:34:31 +source_type: government +quality_score: 52 +is_priority: false +--- + +# Kab. Sarolangun ~ Website Resmi + +1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. SAROLANGUN DOWNLOAD 2. SK. STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. SAROLANGUN DOWNLOAD STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. SAROLANGUN 3. DAFTAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. SAROLANGUN 4. SK TIM PENGADUAN ORANG TERLANTAR (OT) 2022 4. SK TIM PENGADUAN BANTUAN BENCANA ALAM 5. SK TIM PENGADUAN KIP DAN KIS 6. SK TIM PENGADUAN ODGJ Pilih bintang untuk memberikan penilaian Penilaian Anda telah berhasil disimpan Halaman STRUKTUR ORGANISASI VISI DAN MISI DINAS SOSIAL KAB. SAROLANGUN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT MAKLUMAT PELAYANAN MOTTO PELAYANAN ALUR PENGADUAN SARANA PENGADUAN Halaman DINAS SOSIAL KABUPATEN SAROLANGUN + + + + BOB + August 19, 2023 + + + + + + + + + + + + + + + +   + + STRUKTUR ORGANISASI + + + +   + + VISI DAN MISI DINAS SOSIAL KAB. SAROLANGUN + + + + +   + + SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT + + + + + +   + + MAKLUMAT PELAYANAN + + + + +   + + MOTTO PELAYANAN + + + + +   + + ALUR PENGADUAN + + + + +   + + SARANA PENGADUAN + + + +   + + 1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. SAROLANGUN + + DOWNLOAD + + 2. SK. STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. SAROLANGUN + + DOWNLOAD + + STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. SAROLANGUN + + + +   + + 3. DAFTAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KAB. SAROLANGUN + + + +   + + 4. SK TIM PENGADUAN ORANG TERLANTAR (OT) 2022 + + + +   + + 4. SK TIM PENGADUAN BANTUAN BENCANA ALAM + + + +   + + 5. SK TIM PENGADUAN KIP DAN KIS + + + +   + + 6. SK TIM PENGADUAN ODGJ diff --git a/raw/scholar.unand.ac.id_478882_.md b/raw/scholar.unand.ac.id_478882_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e3ebbcb000ba3adaf3bed5b98e4bff9a25846e91 --- /dev/null +++ b/raw/scholar.unand.ac.id_478882_.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +url: http://scholar.unand.ac.id/478882/ +title: "DETERMINAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI RUMAH TANGGA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2021 - eSkripsi Universitas Andalas" +domain: scholar.unand.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 11:48:11 +source_type: academic +quality_score: 77 +is_priority: false +--- + +# DETERMINAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI RUMAH TANGGA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2021 - eSkripsi Universitas Andalas + +Maulini, Septya + + +(2024) + + DETERMINAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI RUMAH TANGGA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2021. + + + S2 thesis, Universitas Andalas. Permasalahan kemiskinan tidak hanya diukur dari kemampuan daya beli saja tetapi juga dari akses terhadap pemenuhan kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Kemiskinan yang diukur dari sudut pandang ini dinyatakan sebagai kemiskinan multidimensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi kemiskinan multidimensi rumah tangga sektor pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data yang digunakan merupakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2017-2021. Penelitian ini dilakukan terhadap 34 provinsi di Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran kondisi kemiskinan multidimensi rumah tangga sektor pertanian adalah dengan memanfaatkan metode Alkire-Foster yang menggunakan tiga dimensi dalam pengukuran kemiskinan yaitu dimensi pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup. Ketiga dimensi tersebut kemudian diukur menggunakan tiga belas indikator yang telah disesuaikan dengan indikator dalam SDGs 2030. Sementara itu, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan multidimensi adalah dengan menggunakan metode data panel dinamis (Generalized Method of Moment). Hasil penelitian dengan menggunakan metode Alkire Foster menyatakan bahwa deprivasi rumah tangga sektor pertanian masih tinggi pada indikator lama sekolah, kepemilikan BPJS dan ketersediaan sanitasi layak. Provinsi yang memiliki nilai Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang tertinggi adalah Provinsi Papua, dan diikuti oleh empat provinsi lainnya, yaitu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Banten, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Jawa Barat. Selain itu, melalui metode Generalized Method of Moment diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kepemilikan kredit berpengaruh negatif dan signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk nilai tukar petani hanya berpengaruh negatif dan signifikan dalam jangka panjang. Sementara ketimpangan distribusi pendapatan tidak berpengaruh signifikan di kedua periode. DETERMINAN KEMISKINAN MULTIDIMENSI RUMAH TANGGA SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA TAHUN 2017-2021 Abstract Actions (login required) diff --git a/raw/selatan.jakarta.go.id_modul_kelurahan_cilandakTimur_berita-selatan_detail_Penyaluran-Bantuan-Pangan-Beras.md b/raw/selatan.jakarta.go.id_modul_kelurahan_cilandakTimur_berita-selatan_detail_Penyaluran-Bantuan-Pangan-Beras.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e296c7ee77a0a26befbc6b8fa8f607e89229d5e6 --- /dev/null +++ b/raw/selatan.jakarta.go.id_modul_kelurahan_cilandakTimur_berita-selatan_detail_Penyaluran-Bantuan-Pangan-Beras.md @@ -0,0 +1,30 @@ +--- +url: https://selatan.jakarta.go.id/modul/kelurahan/cilandakTimur/berita-selatan/detail/Penyaluran-Bantuan-Pangan-Beras +title: "Penyaluran Bantuan Pangan Beras - Situs Web Resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan" +domain: selatan.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:52:32 +source_type: government +quality_score: 44 +is_priority: false +--- + +# Penyaluran Bantuan Pangan Beras - Situs Web Resmi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan + +Plt. Lurah Cilandak Timur Meilita bersama Kepala Seksi +Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Cilandak Timur Daryanto meninjau langsung penyaluran +bantuan pangan beras di halaman Kantor Kelurahan Cilandak Timur, Selasa +(22/07/2025). Bantuan pangan beras yang akan disalurkan adalah periode Juni-Juli +sehingga warga penerima bantuan menerima 20 kg beras. Warga yang masuk dalam +Kriteria Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kelurahan Cilandak Timur sebanyak 430 +KPM. Penyaluran  beras dimulai dari Pukul +08.00 s.d 16.00 WIB. Kegiatan penyaluran beras berlangsung tertib dan lancar. +Penyaluran bantuan pangan beras adalah upaya Pemerintah memenuhi kebutuhan +pokok masyarakat. Penyaluran Bantuan Pangan Beras KESEJAHTERAAN RAKYAT  /  Dibaca 28 + Penyaluran Bantuan Pangan Beras + + + Penulis : Inggrid Rizana / Editor : Mila Herawati / Fotografer : Aulia Azki Tamami + + + Rabu, 23 Jul 2025 + Berintegritas, Kolaboratif, Akuntabel, Inovatif, Berkeadilan diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_qksr57415_apa-yang-harus-dilakukan-ketika-gempa-bumi-ini-panduannya.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_qksr57415_apa-yang-harus-dilakukan-ketika-gempa-bumi-ini-panduannya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..02d065fb680bc51bf2965280ccd6373a37d47ce1 --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_qksr57415_apa-yang-harus-dilakukan-ketika-gempa-bumi-ini-panduannya.md @@ -0,0 +1,102 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/qksr57415/apa-yang-harus-dilakukan-ketika-gempa-bumi-ini-panduannya +title: "Apa yang Harus Dilakukan Ketika Gempa Bumi? Ini Panduannya | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:48:47 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Apa yang Harus Dilakukan Ketika Gempa Bumi? Ini Panduannya | Republika Online + +Jauhi bangunan yang rusak, karena sewaktu-waktu dapat runtuh akibat gempa susulamn. REPUBLIKA.CO.ID,Salam pembaca, Mulai pekan ini dan seterusnya, redaksi akan menayangkan tanya jawab seputar kebencanaan bersama Bapak Berton Suar Panjaitan, SKM., MHM, Ph.D, selalu Kepala Pusat Diklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertanyaan bisa disampaikan melalui alamat email: newsroom@rol.republika.co.id. Pertanyaan dari Rahmadi, karyawan swasta, di Padang Apa tindakan pertama yang harus kami lakukan ketika terjadi gempa bumi? Terima kasih atas pertanyaan yang cemerlang ini. Walaupun pertanyaan terkait tindakan pertama saat bencana, namun saya perlu jawab dari tindakan sebelum terjadi bencana, saat terjadi gempabumi dan setalah gempabumi, guna mendapat informasi yang utuh. Informasi ini diperoleh dari Pandukan Kesiapsiagaan Keluarga untuk Keluarga, dikeluarkan oleh BNPB (2018). A.    Tindakan Sebelum terjadi gempabumi 1.    Persiapan di dalam rumah •    Penataan barang pecah belah dan yang berat harus  diletakkan di tempat penyimpanan bagian bawah •    Perkuat lemari dan perabot yang berisiko roboh dikaitkan ke dinding menggunakan pengait •    Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak/ retak •    Periksa perabot lain (lampu gantung, kipas angin, pigura, dll) yang berkemungkinan menjatuhi saat terjadi gempabumi. •    Pastikan gas, instalasi listrik aman. 2.    Persiapan di Lingkungan •    Sepakati sarana peringatan dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempabumi, contoh kentongan. •    Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. •    Sepakati titik kumpul yang aman, yang berada di tempat terbuka yang jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, tiang telepon, papan reklame, serta relatif mudah diakses untuk keperluan pertolongan kedaruratan. B.    Tindakan Saat Terjadi Gempabumi 1.    Jika terjadi gempa saat di dalam rumah •    Jangan panik •    Jangan lari keluar ruangan •    Merunduk (ke kelong meja bila menungkinkan) •    Lindungi kepala (dengan kedua tangan atau benda lain yang ada seperti tas atau buku) •    Berpengangan (ke kaki meja bila menungkinkan) •    Jauhi kaca jendela, barang pecah belah dan benda-benda yg berisiko menimpa kita. •    Jika berada di tempat tidur lindungi kepala dengan bantal bila memungkinkan segera bergerak menuju ke kolong •    Jika sedang memasak segera matikan kompor. •    Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. •    Bila tidak ada perlindungan sama sekali, cari sisi terdekat yang aman dengan merapat ke tiang utama bangunan atau merapat ke siku bangunan. •    Tetap berada didalam rumah sampai guncangan berhenti dan keadaan aman. 2.    jika terjadi gempa saat diluar rumah •    Jangan panik. •    Lindungi kepala dan merunduk •    Hindari bangunan berpotensi roboh yang ada di sekitar kita •    Hindari tiang listrik, papan reklame, pohon,dll yang dapat roboh akibat gempa •    Perhatikan tempat kita berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. •    hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. •    Berhenti berkendaraan dan keluar dari mobil C.    Setelah terjadi gempabumi •    Setelah guncangan gempabumi reda, tetap lindungi kepala, dan keluarlah dengan tertib mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul yang telah disepakati. •    Tetap waspada terhadap gempa susulan. •    Jauhi bangunan yang sudak rusak, karena sewaktu-waktu dapat runtuh akibat gempa susulan. •    Jauhi lokasi yang berbau cairan berbahaya seperti : gas, cairan kimia, bensin ,dll. •    Lakukan bantuan tindakan pertolongan pertama jika di temukan anggota keluarga yang terluka ringan. •    Telepon/minta pertolongan apabila terjadi luka parah pada kita atau sekitar kita. •    Simak informasi mengenai gempabumi susulan dari BMKG melalui TV Nasional/ radio / aplikasi infoBMKG / pengumuman di sekitar anda. Bagaimana menentukan titik aman untuk berlindung dari gempa? •    Selain membaca ulang penjelasan pertanyaan nomor 1, Anda perlu mengunjungi www.inarisk.bnpb.go.id atau download inarisk personal ke handphone melalui playstore atau Appstore Anda. Apa langkah yang harus kami lakukan bila di rumah kami ada lansia sementara kami juga harus prioritaskan keselamatan diri? •    Selain membaca ulang penjelasan pertanyaan nomor 1, setelah aman seluruh warga termasuk kaum rentan seperti orang tua dan bayi pergi ke titik kumpul dengan tenang. Ask me! Apa yang Harus Dilakukan Ketika Gempa Bumi? Ini Panduannya Rekomendasi Guru Besar Unkris Prof Gayus Ingatkan Akademisi Harus Independen dalam Sidang Bharada E Polisi Pastikan Pilot Susi Air Asal Selandia Baru Disandera KKB Papua Karena Sudah Maklum, Makan Dulu Baru Bayar Bagaimana Agen Menunaikan Zakat Atas Bonusnya Lahan Mau Dikerjasamakan, Pakai Skema Apa? REPUBLIKA.CO.ID,Salam pembaca, + + + + Mulai pekan ini dan seterusnya, redaksi akan menayangkan tanya jawab seputar kebencanaan bersama Bapak Berton Suar Panjaitan, SKM., MHM, Ph.D, selalu Kepala Pusat Diklat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pertanyaan bisa disampaikan melalui alamat email: newsroom@rol.republika.co.id. + + + + Pertanyaan dari Rahmadi, karyawan swasta, di Padang Apa tindakan pertama yang harus kami lakukan ketika terjadi gempa bumi? + + + Terima kasih atas pertanyaan yang cemerlang ini. Walaupun pertanyaan terkait tindakan pertama saat bencana, namun saya perlu jawab dari tindakan sebelum terjadi bencana, saat terjadi gempabumi dan setalah gempabumi, guna mendapat informasi yang utuh. Informasi ini diperoleh dari Pandukan Kesiapsiagaan Keluarga untuk Keluarga, dikeluarkan oleh BNPB (2018). A.    Tindakan Sebelum terjadi gempabumi 1.    Persiapan di dalam rumah •    Penataan barang pecah belah dan yang berat harus  diletakkan di tempat penyimpanan bagian bawah •    Perkuat lemari dan perabot yang berisiko roboh dikaitkan ke dinding menggunakan pengait •    Periksa dan perbaiki jika terdapat atap atau dinding yang rusak/ retak •    Periksa perabot lain (lampu gantung, kipas angin, pigura, dll) yang berkemungkinan menjatuhi saat terjadi gempabumi. •    Pastikan gas, instalasi listrik aman. 2.    Persiapan di Lingkungan •    Sepakati sarana peringatan dan bunyinya sebagai tanda terjadi gempabumi, contoh kentongan. •    Sepakati jalur evakuasi dan lengkapi dengan rambu-rambu evakuasi. •    Sepakati titik kumpul yang aman, yang berada di tempat terbuka yang jauh dari bangunan tinggi, tiang listrik, tiang telepon, papan reklame, serta relatif mudah diakses untuk keperluan pertolongan kedaruratan. B.    Tindakan Saat Terjadi Gempabumi 1.    Jika terjadi gempa saat di dalam rumah •    Jangan panik •    Jangan lari keluar ruangan •    Merunduk (ke kelong meja bila menungkinkan) •    Lindungi kepala (dengan kedua tangan atau benda lain yang ada seperti tas atau buku) •    Berpengangan (ke kaki meja bila menungkinkan) •    Jauhi kaca jendela, barang pecah belah dan benda-benda yg berisiko menimpa kita. •    Jika berada di tempat tidur lindungi kepala dengan bantal bila memungkinkan segera bergerak menuju ke kolong •    Jika sedang memasak segera matikan kompor. •    Matikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. •    Bila tidak ada perlindungan sama sekali, cari sisi terdekat yang aman dengan merapat ke tiang utama bangunan atau merapat ke siku bangunan. •    Tetap berada didalam rumah sampai guncangan berhenti dan keadaan aman. 2.    jika terjadi gempa saat diluar rumah •    Jangan panik. •    Lindungi kepala dan merunduk •    Hindari bangunan berpotensi roboh yang ada di sekitar kita •    Hindari tiang listrik, papan reklame, pohon,dll yang dapat roboh akibat gempa •    Perhatikan tempat kita berpijak, hindari bila terjadi rekahan tanah. •    hindari daerah yang mungkin terjadi longsoran. •    Berhenti berkendaraan dan keluar dari mobil C.    Setelah terjadi gempabumi + •    Setelah guncangan gempabumi reda, tetap lindungi kepala, dan keluarlah dengan tertib mengikuti jalur evakuasi menuju titik kumpul yang telah disepakati. •    Tetap waspada terhadap gempa susulan. •    Jauhi bangunan yang sudak rusak, karena sewaktu-waktu dapat runtuh akibat gempa susulan. •    Jauhi lokasi yang berbau cairan berbahaya seperti : gas, cairan kimia, bensin ,dll. •    Lakukan bantuan tindakan pertolongan pertama jika di temukan anggota keluarga yang terluka ringan. •    Telepon/minta pertolongan apabila terjadi luka parah pada kita atau sekitar kita. •    Simak informasi mengenai gempabumi susulan dari BMKG melalui TV Nasional/ radio / aplikasi infoBMKG / pengumuman di sekitar anda. Bagaimana menentukan titik aman untuk berlindung dari gempa? •    Selain membaca ulang penjelasan pertanyaan nomor 1, Anda perlu mengunjungi www.inarisk.bnpb.go.id atau download inarisk personal ke handphone melalui playstore atau Appstore Anda. Apa langkah yang harus kami lakukan bila di rumah kami ada lansia sementara kami juga harus prioritaskan keselamatan diri? •    Selain membaca ulang penjelasan pertanyaan nomor 1, setelah aman seluruh warga termasuk kaum rentan seperti orang tua dan bayi pergi ke titik kumpul dengan tenang. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 17:33 WIB + + Guru Besar Unkris Prof Gayus Ingatkan Akademisi Harus Independen dalam Sidang Bharada E Selasa , 14 Feb 2023, 14:55 WIB + + Polisi Pastikan Pilot Susi Air Asal Selandia Baru Disandera KKB Papua + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Senin , 13 Feb 2023, 06:20 WIB + + Karena Sudah Maklum, Makan Dulu Baru Bayar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 10 Feb 2023, 11:20 WIB + + Bagaimana Agen Menunaikan Zakat Atas Bonusnya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rabu , 08 Feb 2023, 06:00 WIB + + Lahan Mau Dikerjasamakan, Pakai Skema Apa? diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_s3e68y490_bukukan-kinerja-positif-aset-bank-muamalat-tembus-rp-662-triliun.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_s3e68y490_bukukan-kinerja-positif-aset-bank-muamalat-tembus-rp-662-triliun.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5a069725f682bfc1aba5ee2a9ec6c7edb0f757ec --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_s3e68y490_bukukan-kinerja-positif-aset-bank-muamalat-tembus-rp-662-triliun.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/s3e68y490/bukukan-kinerja-positif-aset-bank-muamalat-tembus-rp-662-triliun +title: "Bukukan Kinerja Positif, Aset Bank Muamalat Tembus Rp 66,2 Triliun | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 13:45:40 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Bukukan Kinerja Positif, Aset Bank Muamalat Tembus Rp 66,2 Triliun | Republika Online + +Laba sebelum pajak mencapai Rp 77,3 miliar atau tumbuh 90,7 persen. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Muamalat membukukan kinerja impresif sepanjang kuartal III 2023 dengan perolehan laba sebelum pajak mencapai Rp 77,3 miliar atau tumbuh 90,7 persen secara year on year (yoy). Sebelumnya, pada kuartal III 2022 laba sebelum pajak Bank Muamalat sebanyak Rp 40,5 miliar. Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, peningkatan laba tersebut salah satunya didorong oleh pendapatan komisi yang tumbuh double digit sebesar 20,8 persen yoy. Selain itu, aset Bank Muamalat juga tumbuh sebesar 10,7 persen yoy dari Rp 59,8 triliun per 30 September 2022 menjadi Rp 66,2 triliun per 30 September 2023. Pertumbuhan aset ini ditopang oleh peningkatan penyaluran pembiayaan yang tumbuh 22,4 persen yoy menjadi Rp 21,7 triliun. “Raihan aset ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah bank pertama murni syariah ini berdiri. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan laba yang signifikan hingga hampir dua kali lipat. Tentu saja ini adalah hal yang menggembirakan dan merupakan bagian dari rencana Bank Muamalat menuju pertumbuhan bisnis yang sehat dan profit berkesinambungan,” ujarnya, Selasa (31/10/2023). Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat tumbuh positif sebesar 6,9 persen (yoy) menjadi Rp 48,1 triliun per 30 September 2023. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan dana murah atau Current Account and Saving Account (CASA) yang meningkat 2,7 persen yoy. Kenaikan terbesar terjadi pada giro yang tumbuh sebesar 13 persen yoy. Total modal Bank Muamalat pada kuartal III 2023 tercatat sebesar Rp 6,9 triliun dengan rasio kecukupan modal ( Capital Adequacy Ratio /CAR) sebesar 28,67 persen, berada jauh di atas ambang batas ketentuan regulator. Untuk kualitas pembiayaan juga positif dengan rasio Non Performance Financing (NPF) neto turun dari 0,65 persen per 30 September 2022 menjadi 0,43 persen pada akhir September 2023. Untuk memberikan customer experience yang prima, Bank Muamalat terus mengembangkan jaringan kantornya. Per 30 September 2023, Bank Muamalat memiliki 235 jaringan kantor yang terdiri dari 80 Kantor Cabang Utama (KCU), 128 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 27 Kantor Kas (KK). Ke depannya, seluruh KK akan dikonversi menjadi KCP sebagai bagian dari strategi perusahaan yang fokus pada segmen ritel, khususnya dalam penyaluran pembiayaan atau financing . Di segmen konsumer yang ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Strategi bisnis ini dijalankan pascapenunjukan Bank Muamalat sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG) atau payroll oleh Kementerian Keuangan. Dengan penunjukan ini, Bank Muamalat dapat menjalin kerja sama serta memberikan layanan penyaluran gaji dan fasilitas perbankan bagi ASN di lingkup instansi milik negara. Indra menambahkan, pihaknya juga terus memaksimalkan penetrasi aplikasi mobile banking Muamalat DIN untuk menumbuhkan dana murah. Per 30 September 2023, total CASA melalui Muamalat DIN tercatat sekitar Rp 8,6 triliun. Jumlah pengguna Muamalat DIN juga terus tumbuh yang mencapai lebih dari 460 ribu pengguna per akhir September 2023. Ask me! Bukukan Kinerja Positif, Aset Bank Muamalat Tembus Rp 66,2 Triliun Rekomendasi Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Muamalat membukukan kinerja impresif sepanjang kuartal III 2023 dengan perolehan laba sebelum pajak mencapai Rp 77,3 miliar atau tumbuh 90,7 persen secara year on year (yoy). Sebelumnya, pada kuartal III 2022 laba sebelum pajak Bank Muamalat sebanyak Rp 40,5 miliar. + + + + + Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, peningkatan laba tersebut salah satunya didorong oleh pendapatan komisi yang tumbuh double digit sebesar 20,8 persen yoy. Selain itu, aset Bank Muamalat juga tumbuh sebesar 10,7 persen yoy dari Rp 59,8 triliun per 30 September 2022 menjadi Rp 66,2 triliun per 30 September 2023. Pertumbuhan aset ini ditopang oleh peningkatan penyaluran pembiayaan yang tumbuh 22,4 persen yoy menjadi Rp 21,7 triliun. + + + + Baca Juga + + + Alhamdulillah, Gaji ASN Kini Bisa Via Bank Muamalat + + Bank Muamalat dan BPKH Mudahkan Diaspora Indonesia di Hong Kong Mendaftar Haji + + Bank Muamalat Pacu Pertumbuhan Produk Reksa Dana + + + “Raihan aset ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah bank pertama murni syariah ini berdiri. Hal ini juga sejalan dengan pertumbuhan laba yang signifikan hingga hampir dua kali lipat. Tentu saja ini adalah hal yang menggembirakan dan merupakan bagian dari rencana Bank Muamalat menuju pertumbuhan bisnis yang sehat dan profit berkesinambungan,” ujarnya, Selasa (31/10/2023). + Untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat tumbuh positif sebesar 6,9 persen (yoy) menjadi Rp 48,1 triliun per 30 September 2023. Peningkatan ini didukung oleh kenaikan dana murah atau Current Account and Saving Account (CASA) yang meningkat 2,7 persen yoy. Kenaikan terbesar terjadi pada giro yang tumbuh sebesar 13 persen yoy. + + + + Total modal Bank Muamalat pada kuartal III 2023 tercatat sebesar Rp 6,9 triliun dengan rasio kecukupan modal ( Capital Adequacy Ratio /CAR) sebesar 28,67 persen, berada jauh di atas ambang batas ketentuan regulator. Untuk kualitas pembiayaan juga positif dengan rasio Non Performance Financing (NPF) neto turun dari 0,65 persen per 30 September 2022 menjadi 0,43 persen pada akhir September 2023. + Untuk memberikan customer experience yang prima, Bank Muamalat terus mengembangkan jaringan kantornya. Per 30 September 2023, Bank Muamalat memiliki 235 jaringan kantor yang terdiri dari 80 Kantor Cabang Utama (KCU), 128 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 27 Kantor Kas (KK). Ke depannya, seluruh KK akan dikonversi menjadi KCP sebagai bagian dari strategi perusahaan yang fokus pada segmen ritel, khususnya dalam penyaluran pembiayaan atau financing . + Di segmen konsumer yang ditujukan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Strategi bisnis ini dijalankan pascapenunjukan Bank Muamalat sebagai Bank Penyalur Gaji (BPG) atau payroll oleh Kementerian Keuangan. Dengan penunjukan ini, Bank Muamalat dapat menjalin kerja sama serta memberikan layanan penyaluran gaji dan fasilitas perbankan bagi ASN di lingkup instansi milik negara. + Indra menambahkan, pihaknya juga terus memaksimalkan penetrasi aplikasi mobile banking Muamalat DIN untuk menumbuhkan dana murah. Per 30 September 2023, total CASA melalui Muamalat DIN tercatat sekitar Rp 8,6 triliun. Jumlah pengguna Muamalat DIN juga terus tumbuh yang mencapai lebih dari 460 ribu pengguna per akhir September 2023. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 17:25 WIB + + Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Sabtu , 14 Mar 2026, 16:15 WIB + + Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:04 WIB + + Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 17:43 WIB + + INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_s71dv7502_targetkan-tabungan-haji-naik-15-persen-bank-muamalat-akan-hadirkan-produk-baru.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_s71dv7502_targetkan-tabungan-haji-naik-15-persen-bank-muamalat-akan-hadirkan-produk-baru.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..d02abbe2443d0ab519a9ba5e3cd842cb28aa1391 --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_s71dv7502_targetkan-tabungan-haji-naik-15-persen-bank-muamalat-akan-hadirkan-produk-baru.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/s71dv7502/targetkan-tabungan-haji-naik-15-persen-bank-muamalat-akan-hadirkan-produk-baru +title: "Targetkan Tabungan Haji Naik 15 Persen, Bank Muamalat Akan Hadirkan Produk Baru | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:44 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Targetkan Tabungan Haji Naik 15 Persen, Bank Muamalat Akan Hadirkan Produk Baru | Republika Online + +Daftar tunggu jamaah haji di Indonesia mencapai sekitar 5,3 juta orang. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Muamalat terus memacu pertumbuhan tabungan haji sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan volume porsi haji. Peluncuran sejumlah variasi produk dan kerja sama baru akan digencarkan pada tahun ini. SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, pihaknya akan menyiapkan produk baru untuk tabungan pendaftaran haji dan pelunasan haji. Salah satu contohnya  adalah tabungan dalam bentuk mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS). Selain itu juga akan ada produk tabungan yang dipaketkan dengan bancassurance. Pionir bank syariah ini juga akan menggenjot kerja sama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi serta sebagai mitra aggregator akuisisi tabungan haji dengan paket yang menarik. “Dengan berbagai inisiatif tersebut, tabungan haji kami targetkan dapat tumbuh lebih dari 15 persen pada tahun ini, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan pada tahun lalu,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (10/1/2024). Dedy menjelaskan, sebagai pionir bank syariah di Tanah Air yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pihaknya ingin memaksimalkan potensi yang ada di dalam ekosistem haji dan umrah. Selain kemudahan perencanaan haji melalui Tabungan iB Hijrah Haji, Bank Muamalat juga gencar mengkampanyekan program #HajiAnakHebat dalam rangka mendorong persiapan ibadah haji anak sedini mungkin. Selanjutnya, nasabah yang mendaftarkan porsi haji di Bank Muamalat akan dibekali dengan kartu Shar-E debit Ihram yang dapat digunakan untuk bertransaksi di Tanah Suci. Kartu ini dapat digunakan di mesin ATM milik Bank Al Rajhi yang tersebar di Makkah, Madinah dan Jeddah serta tersedia pilihan transaksi berbahasa Indonesia. Selain itu, kartu Shar-E debit Ihram berlogo VISA juga dapat digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM dan Electronic Data Capture (EDC) berlogo VISA/Plus di Arab Saudi. Ia menambahkan, bagi calon jamaah haji yang perkiraan waktu keberangkatannya masih lama tetapi ingin segera ke Tanah Suci, Bank Muamalat menyediakan produk pembiayaan haji khusus dan umrah. Sebelumnya, Bank Muamalat telah melakukan transformasi digital dimana pendaftaran porsi haji bisa dilakukan secara daring melalui mobile banking Muamalat DIN tanpa harus datang ke kantor cabang. Dikombinasikan dengan aplikasi Haji Pintar milik Kementerian Agama Republik Indonesia, maka pendaftaran hingga pelunasan biaya haji bisa dilakukan secara daring. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, juga dapat memanfaatkan layanan Bank Muamalat tersebut. Layanan ini sudah tersedia untuk warga negara Indonesia di Malaysia, Hong Kong dan Taiwan. Selain itu, aplikasi BPKH Virtual Account (BPKH VA) telah terhubung dengan aplikasi Muamalat DIN. Melalui sinergi ini, calon jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi, baik nasabah Bank Muamalat maupun non-nasabah dapat menggunakan menu Bank Haji di Muamalat DIN untuk melihat nilai manfaat dari hasil pengelolaan yang dilakukan BPKH. Sebagai informasi, Indonesia merupakan negara dengan kuota haji terbesar di dunia dimana saat ini daftar tunggu jamaah haji di Indonesia mencapai sekitar 5,3 juta orang. Dari total 5,3 juta jemaah tersebut, sekitar 15 persen merupakan nasabah Bank Muamalat. Ask me! Targetkan Tabungan Haji Naik 15 Persen, Bank Muamalat Akan Hadirkan Produk Baru Rekomendasi Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Muamalat terus memacu pertumbuhan tabungan haji sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan volume porsi haji. Peluncuran sejumlah variasi produk dan kerja sama baru akan digencarkan pada tahun ini. + + + + SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, pihaknya akan menyiapkan produk baru untuk tabungan pendaftaran haji dan pelunasan haji. Salah satu contohnya  adalah tabungan dalam bentuk mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS). + + + + + Baca Juga + + + Penyebab Doa Belum Dikabulkan, Ini Salah Satunya! + + Airlangga Sebut 190 PSN Telah Rampung Sepanjang 2023 + + Cak Imin Sebut Indonesia tidak Butuh Pemimpin yang Suka Uring-uringan + + + Selain itu juga akan ada produk tabungan yang dipaketkan dengan bancassurance. Pionir bank syariah ini juga akan menggenjot kerja sama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi serta sebagai mitra aggregator akuisisi tabungan haji dengan paket yang menarik. + + + “Dengan berbagai inisiatif tersebut, tabungan haji kami targetkan dapat tumbuh lebih dari 15 persen pada tahun ini, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan pada tahun lalu,” ujarnya dalam keterangan, Rabu (10/1/2024). Dedy menjelaskan, sebagai pionir bank syariah di Tanah Air yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pihaknya ingin memaksimalkan potensi yang ada di dalam ekosistem haji dan umrah. Selain kemudahan perencanaan haji melalui Tabungan iB Hijrah Haji, Bank Muamalat juga gencar mengkampanyekan program #HajiAnakHebat dalam rangka mendorong persiapan ibadah haji anak sedini mungkin. Selanjutnya, nasabah yang mendaftarkan porsi haji di Bank Muamalat akan dibekali dengan kartu Shar-E debit Ihram yang dapat digunakan untuk bertransaksi di Tanah Suci. Kartu ini dapat digunakan di mesin ATM milik Bank Al Rajhi yang tersebar di Makkah, Madinah dan Jeddah serta tersedia pilihan transaksi berbahasa Indonesia. Selain itu, kartu Shar-E debit Ihram berlogo VISA juga dapat digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM dan Electronic Data Capture (EDC) berlogo VISA/Plus di Arab Saudi. Ia menambahkan, bagi calon jamaah haji yang perkiraan waktu keberangkatannya masih lama tetapi ingin segera ke Tanah Suci, Bank Muamalat menyediakan produk pembiayaan haji khusus dan umrah. Sebelumnya, Bank Muamalat telah melakukan transformasi digital dimana pendaftaran porsi haji bisa dilakukan secara daring melalui mobile banking Muamalat DIN tanpa harus datang ke kantor cabang. Dikombinasikan dengan aplikasi Haji Pintar milik Kementerian Agama Republik Indonesia, maka pendaftaran hingga pelunasan biaya haji bisa dilakukan secara daring. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, juga dapat memanfaatkan layanan Bank Muamalat tersebut. Layanan ini sudah tersedia untuk warga negara Indonesia di Malaysia, Hong Kong dan Taiwan. Selain itu, aplikasi BPKH Virtual Account (BPKH VA) telah terhubung dengan aplikasi Muamalat DIN. Melalui sinergi ini, calon jemaah haji yang telah memiliki nomor porsi, baik nasabah Bank Muamalat maupun non-nasabah dapat menggunakan menu Bank Haji di Muamalat DIN untuk melihat nilai manfaat dari hasil pengelolaan yang dilakukan BPKH. Sebagai informasi, Indonesia merupakan negara dengan kuota haji terbesar di dunia dimana saat ini daftar tunggu jamaah haji di Indonesia mencapai sekitar 5,3 juta orang. Dari total 5,3 juta jemaah tersebut, sekitar 15 persen merupakan nasabah Bank Muamalat. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 17:25 WIB + + Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Sabtu , 14 Mar 2026, 16:15 WIB + + Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:04 WIB + + Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 17:43 WIB + + INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_skphgo423_strategi-bsi-dorong-inklusi-keuangan-syariah-%c2%a0.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_skphgo423_strategi-bsi-dorong-inklusi-keuangan-syariah-%c2%a0.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5577c3ffb17380ef558357098265bfea895d68b7 --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_skphgo423_strategi-bsi-dorong-inklusi-keuangan-syariah-%c2%a0.md @@ -0,0 +1,125 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/skphgo423/strategi-bsi-dorong-inklusi-keuangan-syariah-%c2%a0 +title: "Strategi BSI Dorong Inklusi Keuangan Syariah   | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:00:41 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Strategi BSI Dorong Inklusi Keuangan Syariah   | Republika Online + +BSI memiliki strategi memaksimalkan potensi besar dari nasabah musilim di Indonesia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor keuangan syariah. Meskipun pertumbuhan sektor ini semakin pesat, inklusivitas keuangan syariah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun meminta semua pihak bersinergi dalam mengerek indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia yang masih rendah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan, Indonesia tak boleh tertinggal dari negara-negara lain dari sisi perkembangan sektor keuangan syariah. “Ini harus total football, kita kerjakan bersama-sama antara pemerintah, regulator, pelaku usaha jasa keuangan, akademisi, hingga media,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta pada akhir September lalu. Menjawab tantangan ini, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, terutama di kalangan generasi muda. Bank pelat merah tersebut berhasil meraih penghargaan atas Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) kategori Bank Umum Syariah Terbaik dari OJK atas berbagai inisiatif untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah. Direktur Utama BSI Hery Gunardi, menyatakan BSI memiliki strategi untuk memaksimalkan potensi besar dari nasabah di Indonesia. Optimisme BSI ini didukung dengan 87 persen dari 220 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. "BSI punya strategi untuk bagaimana memaksimalkan potensi kita yang ada untuk kami integrasikan ke dalam Islamic Ecosystem, seperti masjid, zakat, infaq, sodaqoh, wakaf, umrah, termasuk sekolah-sekolah Islam," ujar Hery. BSI juga telah bekerja sama dengan lebih dari 40 ribu sekolah di Indonesia dalam pengelolaan dana pendidikan, manajemen kas, serta kolaborasi program pendidikan dan beasiswa bagi siswa berprestasi. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh civitas akademika bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang relevan dan dapat diterapkan untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. Selain itu, BSI memiliki program School Visits to BSI di mana siswa dan santri diajak untuk melihat lebih dekat bagaimana kegiatan dan lingkungan kerja di kantor BSI. Program ini merupakan bagian dari upaya BSI dalam mengimplementasikan Islamic Ecosystem, dengan melibatkan siswa dan santri dari sekolah Islam Terpadu atau pesantren. BSI juga rutin mengadakan program CEO Mengajar, sebuah program literasi keuangan syariah yang menyasar anak-anak muda, khususnya mahasiswa. Program ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, serta menjadi referensi bagi para mahasiswa dalam menentukan pilihan karir di masa depan. Salah satu inisiatif utama BSI dalam meningkatkan literasi keuangan syariah adalah penyelenggaraan BSI International Expo. Acara ini mencakup pameran, business matching, seminar, dan hiburan, serta melibatkan lebih dari 265 tenant, termasuk UMKM binaan BSI yang berpartisipasi dalam business matching dengan pembeli internasional. BSI juga memiliki Program Digitalisasi Tabungan Anak, yang dirancang untuk membiasakan budaya menabung sejak dini. Melalui program ini, pembukaan rekening anak dapat dilakukan kapanpun dan di manapun tanpa perlu datang ke cabang, sejalan dengan transformasi BSI menuju Digital Financial Solution Banking melalui aplikasi BSI Mobile. BSI berharap bahwa digitalisasi ini akan mempermudah literasi keuangan anak sejak dini, mempersiapkan mereka meraih cita-cita. "BSI berkomitmen, bismillah, siap mendukung program GENCARKAN melalui kolaborasi dan sinergi program BSI dan GENCARKAN, joint event, serta sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat," kata Hery. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya meningkat 30 persen menjadi sekitar 39,11 persen, namun hal ini masih jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 65,43 persen. Peningkatan yang cukup tinggi dari literasi keuangan syariah ini, namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan inklusi keuangan syariah dimana pada tahun 2024 mencapai 12,88 persen cenderung stagnan dari tahun sebelumnya dan jauh lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan konvensional yang mencapai 75,02 persen. Data ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep dan produk keuangan syariah, meskipun mereka berada di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam perspektif positif, dapat dilihat juga adanya ruang bertumbuh yang cukup besar bagi ekonomi dan keuangan syariah. Kondisi ini menyoroti betapa pentingnya upaya peningkatan literasi keuangan syariah untuk memperluas inklusivitas sektor ini. Ask me! Strategi BSI Dorong Inklusi Keuangan Syariah Rekomendasi Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor keuangan syariah. Meskipun pertumbuhan sektor ini semakin pesat, inklusivitas keuangan syariah masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.  + + + + + Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun meminta semua pihak bersinergi dalam mengerek indeks literasi dan inklusi keuangan penduduk Indonesia yang masih rendah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menekankan, Indonesia tak boleh tertinggal dari negara-negara lain dari sisi perkembangan sektor keuangan syariah. + + + + + Baca Juga + + + Aset BSI Tumbuh 48 Persen Dalam 3 Tahun, Kini Jadi Top 6 Bank Nasional + + BSI Assets Grow 48 Percent in 3 Years, Now Top 6 National Banks + + Go Global , BSI Berangkatkan Lima UMKM Binaan ke Arab Saudi + + + “Ini harus total football, kita kerjakan bersama-sama antara pemerintah, regulator, pelaku usaha jasa keuangan, akademisi, hingga media,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta pada akhir September lalu. + Menjawab tantangan ini, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, terutama di kalangan generasi muda. Bank pelat merah tersebut berhasil meraih penghargaan atas Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) kategori Bank Umum Syariah Terbaik dari OJK atas berbagai inisiatif untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah. + + + + Direktur Utama BSI Hery Gunardi, menyatakan BSI memiliki strategi untuk memaksimalkan potensi besar dari nasabah di Indonesia. Optimisme BSI ini didukung dengan 87 persen dari 220 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. + "BSI punya strategi untuk bagaimana memaksimalkan potensi kita yang ada untuk kami integrasikan ke dalam Islamic Ecosystem, seperti masjid, zakat, infaq, sodaqoh, wakaf, umrah, termasuk sekolah-sekolah Islam," ujar Hery. + BSI juga telah bekerja sama dengan lebih dari 40 ribu sekolah di Indonesia dalam pengelolaan dana pendidikan, manajemen kas, serta kolaborasi program pendidikan dan beasiswa bagi siswa berprestasi. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada seluruh civitas akademika bahwa ekonomi syariah adalah sistem yang relevan dan dapat diterapkan untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia. + Selain itu, BSI memiliki program School Visits to BSI di mana siswa dan santri diajak untuk melihat lebih dekat bagaimana kegiatan dan lingkungan kerja di kantor BSI. Program ini merupakan bagian dari upaya BSI dalam mengimplementasikan Islamic Ecosystem, dengan melibatkan siswa dan santri dari sekolah Islam Terpadu atau pesantren. + BSI juga rutin mengadakan program CEO Mengajar, sebuah program literasi keuangan syariah yang menyasar anak-anak muda, khususnya mahasiswa. Program ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, serta menjadi referensi bagi para mahasiswa dalam menentukan pilihan karir di masa depan. + Salah satu inisiatif utama BSI dalam meningkatkan literasi keuangan syariah adalah penyelenggaraan BSI International Expo. Acara ini mencakup pameran, business matching, seminar, dan hiburan, serta melibatkan lebih dari 265 tenant, termasuk UMKM binaan BSI yang berpartisipasi dalam business matching dengan pembeli internasional. + BSI juga memiliki Program Digitalisasi Tabungan Anak, yang dirancang untuk membiasakan budaya menabung sejak dini. Melalui program ini, pembukaan rekening anak dapat dilakukan kapanpun dan di manapun tanpa perlu datang ke cabang, sejalan dengan transformasi BSI menuju Digital Financial Solution Banking melalui aplikasi BSI Mobile. BSI berharap bahwa digitalisasi ini akan mempermudah literasi keuangan anak sejak dini, mempersiapkan mereka meraih cita-cita. + "BSI berkomitmen, bismillah, siap mendukung program GENCARKAN melalui kolaborasi dan sinergi program BSI dan GENCARKAN, joint event, serta sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat," kata Hery. + Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024, tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya meningkat 30 persen menjadi sekitar 39,11 persen, namun hal ini masih jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 65,43 persen. Peningkatan yang cukup tinggi dari literasi keuangan syariah ini, namun tidak diimbangi dengan pertumbuhan inklusi keuangan syariah dimana pada tahun 2024 mencapai 12,88 persen cenderung stagnan dari tahun sebelumnya dan jauh lebih rendah dibandingkan indeks inklusi keuangan konvensional yang mencapai 75,02 persen. + Data ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang memahami konsep dan produk keuangan syariah, meskipun mereka berada di negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam perspektif positif, dapat dilihat juga adanya ruang bertumbuh yang cukup besar bagi ekonomi dan keuangan syariah. Kondisi ini menyoroti betapa pentingnya upaya peningkatan literasi keuangan syariah untuk memperluas inklusivitas sektor ini. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 17:25 WIB + + Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Sabtu , 14 Mar 2026, 16:15 WIB + + Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:04 WIB + + Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 17:43 WIB + + INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_swvp3c423_republika-gandeng-kneks-gelar-isf-2025-berikut-daftar-pemenangnya.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_swvp3c423_republika-gandeng-kneks-gelar-isf-2025-berikut-daftar-pemenangnya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..424f2f0490a5d337e002fcc12c89f98de5ce891a --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_swvp3c423_republika-gandeng-kneks-gelar-isf-2025-berikut-daftar-pemenangnya.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/swvp3c423/republika-gandeng-kneks-gelar-isf-2025-berikut-daftar-pemenangnya +title: "Republika Gandeng KNEKS Gelar ISF 2025, Berikut Daftar Pemenangnya | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:53:34 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Republika Gandeng KNEKS Gelar ISF 2025, Berikut Daftar Pemenangnya | Republika Online + +Forum ini perkuat kolaborasi dan penghargaan bagi pelaku ekonomi syariah. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global, Republika menggelar Indonesia Sharia Forum (ISF) 2025. Forum ini menjadi wadah strategis bagi para pemimpin lintas sektor dan pelaku ekonomi syariah regional untuk berdialog, berkolaborasi, dan berinovasi membangun ekosistem ekonomi global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengusung tema “Advancing a Sustainable and Inclusive Global Islamic Economy” , ISF 2025 secara khusus menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang tangguh dan berdaya saing global. Republika menggandeng Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam penyelenggaraan acara puncak ISF, yakni penganugerahan Anugerah Syariah Republika (ASR) dan Anugerah Adinata Syariah 2025. Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, atau akrab disapa Dio, dalam sambutannya di ajang Islamic Finance Dialogue 2025 dan ASR pada Senin (26/5/2025), menegaskan kembali komitmen Republika terhadap pengembangan ekonomi syariah. “Kami berkomitmen menjadi media yang tidak hanya menyampaikan berita, tapi juga menjadi bagian dari gerakan perubahan dan penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern, termasuk dalam bidang ekonomi, dengan mengusung tema Advancing a Sustainable and Inclusive Global Islamic Economy ,” jelasnya. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam membentuk ekosistem ekonomi syariah yang kuat. “ISF 2025 secara khusus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang tangguh dan berdaya saing global,” ujar Dio. Dalam kesempatan yang sama, ASR juga menjadi ajang apresiasi bagi pelaku usaha yang konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain ASR 2025, ISF turut menghadirkan Anugerah Adinata Syariah, penghargaan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berinovasi dalam pengembangan ekosistem syariah di wilayah masing-masing. Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, menjelaskan bahwa Anugerah Adinata Syariah diberikan kepada pemerintah provinsi yang memiliki keunggulan dalam mengembangkan serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya. Ia berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pemerintah provinsi untuk terus memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di wilayah masing-masing. “Dari tahun ke tahun, kami patut bergembira karena keterlibatan pemerintah provinsi terus meningkat,” kata Sholahudin di Le Meridien, Jakarta. Ia menyebutkan, pada tahun keempat penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah, jumlah provinsi yang berpartisipasi mencapai 25, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya diikuti 13 provinsi. “Jadi, giroh dan semangat dari provinsi untuk mengembangkan ekonomi syariah dan mengikuti proses Adinata Syariah ini sungguh sangat membahagiakan kami,” tambahnya. Sholahudin juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Panitia menambah kategori dari 10 menjadi 12, dengan dimensi dan indikator penilaian yang beragam, mencakup aspek regulasi, realisasi, kondisi organisasi, jumlah program, hingga dampak program. “Penilaian dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari para pakar, praktisi syariah, serta pelaku media, berdasarkan survei yang diolah menggunakan metode AHP, sehingga menghasilkan lima pemenang untuk setiap kategori,” jelasnya. Melalui Anugerah Adinata Syariah ini, diharapkan pengembangan ekonomi syariah di daerah dapat terus terdorong, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, demi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Berikut daftar pemenang Anugerah Syariah Republika dan Anugerah Adinata Syariah 2025: Ask me! Republika Gandeng KNEKS Gelar ISF 2025, Berikut Daftar Pemenangnya Rekomendasi Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global, Republika menggelar Indonesia Sharia Forum (ISF) 2025. + + + + + Forum ini menjadi wadah strategis bagi para pemimpin lintas sektor dan pelaku ekonomi syariah regional untuk berdialog, berkolaborasi, dan berinovasi membangun ekosistem ekonomi global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. + + + + + Baca Juga + + + Lewat ISF, Republika Dorong Literasi Ekonomi Syariah + + Apresiasi ISF 2025, Gubernur Sumbar: Sangat Sesuai dengan Budaya Kami + + Hadiri ISF 2025, Kepala BPKH Dorong Kolaborasi Majukan Ekonomi Syariah + + + Dengan mengusung tema “Advancing a Sustainable and Inclusive Global Islamic Economy” , ISF 2025 secara khusus menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang tangguh dan berdaya saing global. + Republika menggandeng Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam penyelenggaraan acara puncak ISF, yakni penganugerahan Anugerah Syariah Republika (ASR) dan Anugerah Adinata Syariah 2025. + + + + Pemimpin Redaksi Republika, Andi Muhyiddin, atau akrab disapa Dio, dalam sambutannya di ajang Islamic Finance Dialogue 2025 dan ASR pada Senin (26/5/2025), menegaskan kembali komitmen Republika terhadap pengembangan ekonomi syariah. + “Kami berkomitmen menjadi media yang tidak hanya menyampaikan berita, tapi juga menjadi bagian dari gerakan perubahan dan penguatan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern, termasuk dalam bidang ekonomi, dengan mengusung tema Advancing a Sustainable and Inclusive Global Islamic Economy ,” jelasnya. + Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan dalam membentuk ekosistem ekonomi syariah yang kuat. “ISF 2025 secara khusus menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang tangguh dan berdaya saing global,” ujar Dio. + Dalam kesempatan yang sama, ASR juga menjadi ajang apresiasi bagi pelaku usaha yang konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain ASR 2025, ISF turut menghadirkan Anugerah Adinata Syariah, penghargaan khusus yang diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berinovasi dalam pengembangan ekosistem syariah di wilayah masing-masing. + Direktur Eksekutif KNEKS, Sholahudin Al Aiyub, menjelaskan bahwa Anugerah Adinata Syariah diberikan kepada pemerintah provinsi yang memiliki keunggulan dalam mengembangkan serta menggerakkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di daerahnya. Ia berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pemerintah provinsi untuk terus memperkuat ekonomi dan keuangan syariah di wilayah masing-masing. + “Dari tahun ke tahun, kami patut bergembira karena keterlibatan pemerintah provinsi terus meningkat,” kata Sholahudin di Le Meridien, Jakarta. + Ia menyebutkan, pada tahun keempat penyelenggaraan Anugerah Adinata Syariah, jumlah provinsi yang berpartisipasi mencapai 25, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya diikuti 13 provinsi. “Jadi, giroh dan semangat dari provinsi untuk mengembangkan ekonomi syariah dan mengikuti proses Adinata Syariah ini sungguh sangat membahagiakan kami,” tambahnya. + Sholahudin juga mengungkapkan bahwa penyelenggaraan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Panitia menambah kategori dari 10 menjadi 12, dengan dimensi dan indikator penilaian yang beragam, mencakup aspek regulasi, realisasi, kondisi organisasi, jumlah program, hingga dampak program. + “Penilaian dilakukan oleh tim juri yang terdiri dari para pakar, praktisi syariah, serta pelaku media, berdasarkan survei yang diolah menggunakan metode AHP, sehingga menghasilkan lima pemenang untuk setiap kategori,” jelasnya. + Melalui Anugerah Adinata Syariah ini, diharapkan pengembangan ekonomi syariah di daerah dapat terus terdorong, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, demi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. + Berikut daftar pemenang Anugerah Syariah Republika dan Anugerah Adinata Syariah 2025: + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 17:25 WIB + + Blended Financing Sukuk Bisa Bantu Pengembangan Energi Surya Sabtu , 14 Mar 2026, 16:15 WIB + + Menkop Ferry Dorong Pengembangan Kopdes Merah Putih Syariah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + Rosan Roeslani: Ekonomi Syariah Perkuat Ketahanan Ekonomi Nasional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 04:04 WIB + + Riset IDEAS Ungkap Potensi Zakat Fitrah Tahun Ini Diproyeksikan Turun, Ada Apa? + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 17:43 WIB + + INDEF: Penyesuaian Nisab Zakat Penting di Tengah Kenaikan Harga Emas diff --git a/raw/sharia.republika.co.id_berita_tacbju483_mui-ingatkan-trump-jangan-samakan-khamenei-dengan-maduro.md b/raw/sharia.republika.co.id_berita_tacbju483_mui-ingatkan-trump-jangan-samakan-khamenei-dengan-maduro.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..0aeed59aedf889e929c430bfd66ec62f876c6814 --- /dev/null +++ b/raw/sharia.republika.co.id_berita_tacbju483_mui-ingatkan-trump-jangan-samakan-khamenei-dengan-maduro.md @@ -0,0 +1,136 @@ +--- +url: https://sharia.republika.co.id/berita/tacbju483/mui-ingatkan-trump-jangan-samakan-khamenei-dengan-maduro +title: "MUI Ingatkan Trump- Jangan Samakan Khamenei dengan Maduro | Republika Online" +domain: sharia.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:57:53 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# MUI Ingatkan Trump: Jangan Samakan Khamenei dengan Maduro | Republika Online + +Dunia akan terseret dalam perang panjang seperti yang terjadi di Afghanistan. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas mengingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak menyamakan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Menurut dia, jika Presiden AS Donald Trump berani menyerang Ali Khamenei sebagaimana yang terjadi terhadap Maduro, konsekuensinya bisa meluas menjadi perang berkepanjangan yang menyeret banyak negara dan mengguncang stabilitas serta ekonomi global. Buya Anwar mengatakan, AS jangan menyamakan Iran dengan Venezuela, dan jangan menyamakan Ali Khamenei dengan Nicolas Maduro. Jika Trump berani melakukan sesuatu terhadap Ali Khamenei seperti yang dilakukannya terhadap Maduro, maka dunia akan berada dalam bahaya besar. Dia mengingatkan, dunia akan terseret ke dalam perang panjang seperti yang terjadi di Afghanistan. A post shared by Republika Online (@republikaonline) "Di bagian-bagian awal dengan kekuatan persenjataannya AS bisa saja menekuk Iran seperti yang mereka lakukan terhadap Taliban di Afghanistan, tapi kemudian apa yang terjadi? Rakyat Afganistan bersama Taliban melakukan perlawanan sehingga akhirnya AS harus angkat kaki," kata Buya Anwar kepada Republika , Kamis (13/2/2026) Menurut dia, demikian pula halnya yang akan terjadi di Iran. Rakyat Iran tentu tidak akan tinggal diam. Berbagai bentuk perlawanan akan mereka lakukan sehingga rakyat AS jelas tidak akan bisa bebas pergi kemana-mana di dunia ini. Bagi rakyat Iran, ujar dia, membalas tindakan buruk AS dengan hal yang setimpal merupakan tugas suci. Ask me! MUI Ingatkan Trump: Jangan Samakan Khamenei dengan Maduro Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Anwar Abbas mengingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak menyamakan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. + + + + + Menurut dia, jika Presiden AS Donald Trump berani menyerang Ali Khamenei sebagaimana yang terjadi terhadap Maduro, konsekuensinya bisa meluas menjadi perang berkepanjangan yang menyeret banyak negara dan mengguncang stabilitas serta ekonomi global. + + + + Baca Juga + + + BPKH Pastikan Dana Haji Terlindungi, Luncurkan Balik Kerja Gratis 60 Bus Eksekutif untuk Arus Balik + + DPRD Jabar Evaluasi Aturan Rutilahu Agar Lebih Tepat Sasaran + + Rasulullah Melarang Puasa Saat Sya'ban Sampai di Pertengahan, Bagaimana yang Terbiasa Puasa Sunah? + + + Buya Anwar mengatakan, AS jangan menyamakan Iran dengan Venezuela, dan jangan menyamakan Ali Khamenei dengan Nicolas Maduro. Jika Trump berani melakukan sesuatu terhadap Ali Khamenei seperti yang dilakukannya terhadap Maduro, maka dunia akan berada dalam bahaya besar. Dia mengingatkan, dunia akan terseret ke dalam perang panjang seperti yang terjadi di Afghanistan. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Republika Online (@republikaonline) + + + + + + + "Di bagian-bagian awal dengan kekuatan persenjataannya AS bisa saja menekuk Iran seperti yang mereka lakukan terhadap Taliban di Afghanistan, tapi kemudian apa yang terjadi? Rakyat Afganistan bersama Taliban melakukan perlawanan sehingga akhirnya AS harus angkat kaki," kata Buya Anwar kepada Republika , Kamis (13/2/2026) Menurut dia, demikian pula halnya yang akan terjadi di Iran. Rakyat Iran tentu tidak akan tinggal diam. Berbagai bentuk perlawanan akan mereka lakukan sehingga rakyat AS jelas tidak akan bisa bebas pergi kemana-mana di dunia ini. Bagi rakyat Iran, ujar dia, membalas tindakan buruk AS dengan hal yang setimpal merupakan tugas suci. + + Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei berpidato di Teheran, ibu kota Iran, Sabtu 17 Januari 2026. - (XinHua) + +   +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/sibolgakota.go.id_wp-content_uploads_2025_09_10.-LAKIP-DINAS-PENGENDALIAN-PENDUDUK-DAN-KELUARGA-BERENCANA.pdf.md b/raw/sibolgakota.go.id_wp-content_uploads_2025_09_10.-LAKIP-DINAS-PENGENDALIAN-PENDUDUK-DAN-KELUARGA-BERENCANA.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e2cc92c55de0427c9bc5bd44290c98aaeb322590 --- /dev/null +++ b/raw/sibolgakota.go.id_wp-content_uploads_2025_09_10.-LAKIP-DINAS-PENGENDALIAN-PENDUDUK-DAN-KELUARGA-BERENCANA.pdf.md @@ -0,0 +1,1605 @@ +--- +url: http://sibolgakota.go.id/wp-content/uploads/2025/09/10.-LAKIP-DINAS-PENGENDALIAN-PENDUDUK-DAN-KELUARGA-BERENCANA.pdf +title: "10.-LAKIP-DINAS-PENGENDALIAN-PENDUDUK-DAN-KELUARGA-BERENCANA.pdf" +domain: sibolgakota.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:44:13 +source_type: government +quality_score: 97 +is_priority: false +--- + +# 10.-LAKIP-DINAS-PENGENDALIAN-PENDUDUK-DAN-KELUARGA-BERENCANA.pdf + +DAFTAR ISI +DAFTAR ISI ............................................................................................................................ 1 +K A T A P E N G A N T A R .............................................................................................. 2 +IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................................... 3 +BAB I .......................................................................................................................................... 5 +PENDAHULUAN ....................................................................................................................... 5 +A. LATAR BELAKANG ................................................................................................ 5 +B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI........................................................................ 6 +C. DASAR HUKUM ....................................................................................................... 7 +D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ........................................................................... 8 +BAB II ..................................................................................................................................... 17 +PERENCANAAN KINERJA .................................................................................................. 17 +A. PERENCANAAN STRATEGIS ...................................................................................... 17 +B. PENETAPAN KINERJA ............................................................................................................... 24 +BAB III ..................................................................................................................................... 25 +AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................................................... 25 +A. CAPAIAN KINERJA ......................................................................................................... 25 +B. REALISASI ANGGARAN ................................................................................................ 33 +C. LAPORAN REALISASI BARANG ................................................................................ 37 +D. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 LAKIP ......................................................................... 48 +E. KENDALA DAN SOLUSI ................................................................................................ 49 +BAB IV .................................................................................................................................... 52 +P E N U T U P ................................................................................................................. 52 +Lampiran ............................................................................................................................... 54 +1 K A T A P E N G A N T A R +Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga tahun 2023 merupakan +salah satu wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang +dipercayakan oleh atasan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan +Keluarga Berancana Kota Sibolga dan merupakan upaya untuk +melaksanakan peraturan Pemerintah tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja +Pemerintah. Dalam laporan ini kami menyajikan informasi terkait +pencapaian program maupun hambatan yang dialami selama tahun +2023. +Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini dapat +terlaksana berkat kerja sama dengan Kepala Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana, Sekretaris, Para Kabid dan semua +Jajaran struktural dan Koordinator yang ada di Balai Penyuluhan KB oleh +karena itu kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya +kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian Laporan Kinerja +Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023 ini. Dan penyusunan LKjIP 2021 ini, +sesuai dengan surat Bapak Walikota Sibolga melalui Sekretaris Daerah Kota +Sibolga Nomor : 800/ 003 /ORG tanggal 3 Januari 2022. +Kami menyadari bahwa dalam Penyusunan Laporan Instansi +Pemerintah (LKjIP) 2023 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga +Berencana Kota Sibolga Tahun 2023 masih terdapat kekurangan- +kekurangan maupun kelemahan-kelemahan,oleh karena itu kami +senantiasa akan menerima segala kritik dan saran yang bersifat +membangun dari semua pihak untuk perbaikan pada masa yang akan +datang. +Sibolga, Januari 2024 +Kepala Dinas Pengendalian Penduduk +Dan Keluarga Berencana Kota Sibolga +Richard M. Pangaribuan, S.Si, Apt. M.Kes +Pembina Utama Muda ( IV/c ) +NIP. 19681113 200212 1 001 +2 IKHTISAR EKSEKUTIF +Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota +Sibolga adalah Lembaga Teknis Daerah bagian dari Pemerintahan Kota +Sibolga. Yang berfungsi melaksanakan urusan pemerintah di bidang +pengendalian penduduk,keluarga berencana,ketahanan dan kesejahteraan +keluarga melalui upaya melaksanakan kegiatan dengan cara menggarap +akseptor baru dan membina akseptor aktif dalam masyarakat khususnya +Pasangan Usia Subur (PUS). Perencanaan Perkiraan Permintaan +Masyarakat (PPM) merupakan pola pendekatan perencanaan penggarapan +yang melibatkan peran serta masyarakat pada umumnya. +Dalam peraturan dan perundangan yang ada sekarang, penyusunan +rencana dikehendaki memadukan pendekatan teknokratis, demokratis +partisipatif, politis, bottom-up dan top down process. Ini bermakna bahwa +perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan +rencana yang sistematis, terpadu, transparan dan akuntabel, konsisten +dengan rencana lainnya yang relevan, juga kepemilikan rencana (sense of +ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. +Untuk dapat menjalankan proses tersebut di atas, beberapa +kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 yang +didasarkan pada Permendagri Nomor 54 tahun 2010. Rencana kegiatan +ini selain sebagai upaya menjalankan tupoksi sesuai dengan Peraturan +Walikota Sibolga Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 12 Januari 2017 tentang +Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Para Pejabat di Lingkungan Lembaga +Teknis Daerah Kota Sibolga, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga +Berencana Kota Sibolga merupakan unsur perencanaan pembangunan +daerah dan juga untuk menjalankan capaian-capaian baik program +ataupun kegiatan yang ada dalam RPJMD. +Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan - pelaksanaan +kegiatan tersebut di atas maka disusun LKjIP Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga Tahun 2021. Tuntutan +adanya Laporan Kinerja ini sesuai dengan Peraturan Menteri +Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi RI Nomor 53 +Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan +Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, +sedangkan informasi yang diharapkan dari laporan ini yaitu dapat +mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum +pemerintahan dan pembangunan sehingga beroperasi secara efisien, efektif +dan responsive terhadap masyarakat, menjadi masukan dan umpan balik +bagi pihak - pihak yang berkepentingan sehingga dapat menjaga +terpeliharanya kepercayaan masyarakat. +3 Dari evaluasi kinerja atas keberhasilan dan target strategi pencapaian +Visi dan Misi Organisasi melalui kebijakan, program dan kegiatan yang +telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk +dan Keluarga Berencana Kota Sibolga menurut Indikator Kinerjanya maka +capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut : +a. Terlaksananaya pelayanan terhadap akseptor baru, dinyatakan +memuaskan dengan nilai capaian 100 % +b. Terlaksananya pelayanan pembinaan akseptor aktif, dinyatakan +memuaskan dengan nilai capaian 100 % +c. Terlaksananya data umpan balik setiap bulannya dinyatakan +memuaskan dengan nilai capaian 100 % +Sibolga, Januari 2024 +Kepala Dinas Pengendalian Penduduk +Dan Keluarga Berencana Kota Sibolga +Richard M. Pangaribuan, S.Si, Apt. M.Kes +Pembina Utama Muda ( IV/c ) +NIP. 19681113 200212 1 001 +4 BAB I +PENDAHULUAN +A. LATAR BELAKANG +Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga +Berencana yang dikenal dengan Program Bangga Kencana berdasarkan +amanat Undang- Undang Nomor 52 tahun 2009, meliputi berbagai +aspek program yaitu program peningkatan ketahanan keluarga balita +dan anak, ketahanan remaja dan ketahanan lanjut usia serta +pemberdayaan ekonomi keluarga. +Di bidang kependudukan meliputi kegiatan tentang kerjasama +pendidikan kependudukan, pemaduan kebijakan pengendalian +penduduk, perencanaan pengendalian penduduk serta analisis dampak +kependudukan. +Sementara itu dibidang Keluarga Berencana meliputi program dan +kegiatan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, +penyediaan alat dan obat kontrasepsi yang merata di seluruh wilayah +dan fasilitas kesehatan, penggerakan pelayanan keluarga berencana di +wilayah kumuh, miskin dan rentan dan berbagai wilayah serta +kegiatan di bidang kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur. +Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan +Keluarga Berencana, telah ditetapkan visi dan misi Program +Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Nasional yaitu +”Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan melindungi hak hidup +perempuan dan anak. Secara umum Dinas Pengendalian Penduduk +dan Keluarga Berencana berkomitmen untuk berkontribusi dalam upaya +“Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang +Seimbang“ dengan sasaran strategis yaitu; 1) menurunkan Angka +Kelahiran Total/total Fertility Rate (TFR) dapat mencapai 2,50 pada +tahun 2021 2) meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi +Modern/åfodem Contraceptive Prevalence Rafe (mCPR) 71,40 persen +pada tahun 2021 3) menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak +terpenuh"i/L/nmef Need 10,200 persen pada tahun 2021 4) +menghindari Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 +tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun ,5) +5 meningkatnya Median Usia Kawin Per-tama (MUKP) perempuan dari 22 +tahun pada 2021. +Seperti yang kita ketahui bersama pada awal tahun 2020 pandemi +covid-19 mulai menyerang seluruh negeri dibelahan dunia, termasuk di +Kota Sibolga. Pandemi tersebut juga berdampak pada program Bangga +Kencana sehingga dalam pelaksanaan penggerakan dan pelayanan +program harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah +masing-masing. Namun, kondisi tersebut tidak menurunkan semangat +para petugas KB dalam mencapai sasaran program Bangga Kencana +yang sudah ditetapkan targetnya dalam Prakiraan Permintaan +Masyarakat (PPM). +Selanjutnya dari hasil capaian program dan anggaran tersebut, +memang ada beberapa yang belum dapat mencapai target. Dengan +situasi kondisi pandemi covid-19 yang masih terus terjadi, maka untuk +tahun 2023 ini diperlukan strategi dan upaya-upaya yang efektif dan +tepat sasaran sehingga program Bangga Kencana dapat berjalan secara +sinergi dan berkesinambungan. koordinasi dan kerja sama dengan +seluruh pemangku kebijakan/stakeholder dan mitra kerja lainnya. +Strategi pelaksanaan Program Bangga Kencana tahun 2022 harus +disusun dan dikembangkan dalam bentuk operasional nyata serta +memiliki output yang terukur dengan menyesuaikan kondisi pandemi +covid-19. +Langkah-langkah percepatan penyelenggaraan program Bangga +Kencana ini harus segera dimulai sejak dini. Terutama untuk +menindaklanjuti berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat +saat pandemi covid-19 seperti sekarang ini. Isu yang berkembang pada +saat ini di masyarakat, dengan kondisi pandemi covid-19, justru +meningkatkan angka kehamilan di kalangan pasangan usia subur. Oleh +karena itu, tanggung jawab dan kerja sama para pemangku kebijakan +dan mitra kerja dalam peningkatan penggerakan Program Bangga +Kencana di seluruh tingkatan wilayah. +6 B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI +Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor : 10 Tahun +2010 Tanggal 12 Januari 2017 tentang “ Pembentukan Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga “ , +bahwa kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi +Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Sibolga adalah +sebagai berikut : +1. Kedudukan +a. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah +pelaksana Pemerintah Kota Sibolga. +b. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin +oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab +kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Sibolga. +2. Tugas Pokok +Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu +Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di Bidang +Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana +3. Fungsi +Dalam menyelenggarakan tugas tersebut di atas Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi : +a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Berencana; +b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah; +c. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas Badan +Keluarga Berencana Pengendalian Penduduk dan terhadap +Instansi Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial dan Organisasi +Masyarakat serta masyarakat di Pengendalian Penduduk dan +Keluarga Berencana; +d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ketatausahaan, +organisasi tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, +perlengkapan dan rumah tangga. +7 C. DASAR HUKUM +a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tanggal 21 +Oktober 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 +tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian +dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. +Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang pemerintahan +Daerah +b. Undang-Undang No 27 Tahun 2003 tentang keuangan Daerah +c. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 Yang dijabarkan dalam PP +No 38 Tahun 2007 tentang urusan wajib Pemerintah +Kabupaten/Kota +d. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2017 tentang +struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga +Berencana Kota Sibolga +D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN +Adapun sistimatika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi +Pemerintah dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga +Berencana Kota Sibolga adalah sebagai berikut : +Executive summary (Ikhtisar Eksekutif) +Bab I Pendahuluan +Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan +penekanan kepada aspek strategis organisasi serta +permasalahan utama (Startegic issued) yang sedang dihadapi +organisasi. +Bab II Perencanaan Kinerja +Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja +tahun yang bersangkutan. +Bab III Akuntabilitas Kinerja +A. Capaian Kinerja Organisasi +1. Capaian Kinerja +2.Realisasi Anggaran +3.Analisis Dan Efisiensi dan Efektifitas Kerja +4.Capaian Kinerja Tahun 2020 Lakip +5.Kendala dan Solusi +Bab IV Penutup +Lampiran : +1. Penetapan Kinerja +8 STRUKTUR ORGANISASI +Tugas, fungsi, dan struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga +Berencana Kota Sibolga dilaksanakan menurut Peraturan Walikota +Sibolga Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi +serta tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga +Berencana Kota Sibolga dengan uraian sebagai berikut ; +Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri dari : +a. Sekretariat; +b. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan; +c. Bidang Keluarga Berencana; +d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; +e. UPTD; dan +f. Kelompok Jabatan Fungsional. +Sekretariat, terdiri dari : +1. Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Perlengapan; dan +2. Subbagian Program dan Keuangan. +Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri +dari : +1. Seksi Advokasi dan Penggerakan; +2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Penyuluh +Lapangan Keluarga Berencana dan Kader Keluarga +Berencana; dan +3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga. +Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari : +1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi; +2. Seksi jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana; dan +3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber Keluarga +Berencana; +Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari : +1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; +2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia; +dan +3. Seksi Bina Ketahanan Remaja; +UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. +Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang +dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior, berada di bawah dan +bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. +9 STRUKTUR ORGANISASI +Adapun Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga +Berencana Kota Sibolga adalah sesuai dengan Peraturan Walikota Sibolga +Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi serta tugas +pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana +Kota Sibolga dibawah ini adalah gambaran struktur organisasi tersebut : +10 KEPALA DINAS +Haslan Efendy, S.Sos, M.M +NIP. 19700207 199009 1 001 +SEKRETARIS +Rahmi Fauzia, S.ST +NIP.19801202 200212 2 010 +KASUBBAG UMUM, PERLENGKAPAN KASUBBAG PROGRAM DAN +DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN +Masnah Nurhaida Elprida Pasaribu +NIP.19640709 198603 2 004 NIP.19671126 199103 2 003 +KABID PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUHAN & +KABID KELUARGA BERENCANA KABID KETAHANAN & KESEJAHTERAAN KELUARGA +PENGGERAKKAN +Samsul Bahri Piliang Roma Sinaga, SKM Mestika Tiurlan, S.Kep +NIP. 19640728 198903 1 006 NIP. 19730519 200012 2 001 NIP. 19800308 200502 2 003 +KASI PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT +KASI ADVOKASI DAN PENGGERAKKAN KASI PEMBERDAYAAN KELUARGA SEJAHTERA +KONTRASEPSI +- Eljan R.Damanik,SE Fitri Mulyani S. Farm.A.Pt +NIP. 19830110 201101 1 009 NIP. 19850618 200903 2 007 +KASI PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PLKB KASI BINA KETAHANAN KELUARGA BALITA +DAN KADER KB KASI PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KESERTAAN ANAK DAN LANSIA +BER KB +Rugun Simanjuntak,S.Kep,M.P.H - +NIP. 19820504 200804 2 001 Tiur Okarida Silitonga +NIP. 19731007 199402 2 002 +KASI PENGENDALIAN PENDUDUK DAN INFORMASI KASI JAMINAN DAN PELAYANAN KELUARGA +KASI BINA KETAHANAN REMAJA +KELUARGA BERENCANA +Muktiono,S.Sos.I, M.Si Lusyanti Pardede, AMK Naik Bawaty Pasaribu, S.Pd +NIP.19771219 201101 1 003 NIP. 19830120 200502 2 003 NIP. 19750323 200604 2 013 +Keterangan Warna : +Eselon II +Eselon III +Eselon IV - JUMLAH TENAGA +Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga didukung oleh +tenaga/Pegawai dengan berbagai pendidikan. Tercatat secara keseluruhan +jumlah pegawai ASN sejumlah 42 orang yang terdiri dari ASN Daerah +sebanyak 27 orang dan ASN Pusat sebanyak 15 Orang untuk lebih jelasnya +dapat dilihat pada rincian dibawah ini: +Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 28 Orang +Pegawai Petugas Keluarga Berencana (PKB) Pusat : 13 Orang +Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K) : 4 Orang +Tenaga Harian Lepas (THL) : 55 Orang +Jumlah ……………………. : 95 Orang +- JENIS PENDIDIKAN +Tingkat pendidikan pegawai Dinas Pengendalian Penduduk +dan Keluarga Berencana Kota Sibolga sudah cukup baik. +Kualifikasi pendidikan pegawai PNS dan THL Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga adalah sebagai +berikut : +TENAGA +JENJANG PNS DAERAH, PNS +PENDIDIKAN PUSAT DAN P3K HARIAN LEPAS +S-2 8 - +S-1 23 30 +D-IV - - +D-III 9 10 +D-II 1 2 +SMA 4 13 +45 55 +JUMLAH +100 +13 PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN +Kebutuhan Proyeksi +Bezetting +Pegawai +No Nama Jabatan Pegawai +Berdasarkan Jumlah yang akan Pensiun Pegawai yang Dibutuhkan +saat ini +ABK +2020 2021 2023 2023 2024 2020 2021 2023 2023 2024 +1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 +Jumlah Seluruhnya 24 35 1 1 2 0 1 19 2 2 0 1 +1 Kepala Dinas 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +2 Sekretaris 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Ka. subbag Umum, +3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 +Kepegawaian dan Perlengkapan +4 Pengelola Kepegawaian 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +5 Pengadministrasi Umum 3 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 +Pengelola Sarana dan +6 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +Prasarana Kantor +7 Pranata Kearsipan 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +8 Pramu Bakti 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 +Ka. Subbag Program dan +9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 +Keuangan +10 Bendahara 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +11 Verifikator Keuangan 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +12 Pengadministrasi Perencanaan 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +14 dan Program +Ka. Bidang Pengendalian +13 Penduduk Penyuluhan dan 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 +Penggerakan +Kasi. Advokasi dan +14 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +Penggerakan +Penyusun Advokasi dan +15 Komunikasi, Informasi dan 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +Edukasi +Kasi. Penyuluhan dan +16 Pendayagunaan PLKB dan 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Kader KB +Analis Penyuluh Keluarga +17 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +Berecana +Kasi. Pengendalian Penduduk +18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +dan Informasi Keluarga +Pengolah Data Penyuluhan dan +19 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +Layanan Informasi +20 Ka. Bidang Keluarga Berencana 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Kasi. Pengendalian dan +21 Pendistribusian Alat 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Kontrasepsi +Pengadministrasi Alat dan Obat +22 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +Kontrasepsi +Kasi. Jaminan Pelayanan +23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Keluarga Berencana +Pemeriksa Pelayanan Keluarga +24 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +Berencana +Kasi. Pembinaan dan +25 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Peningkatan Kesertaan Ber-KB +26 Analis Keluarga Berecana 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +15 Ka. Bidang Ketahanan dan +27 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Kesejahteraan Keluarga +Kasi. Pemberdayaan Keluarga +28 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Sejahtera +Pengelola Bina Kesejahteraan +29 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +Keluarga +Kasi Bina Ketahanan Keluarga +30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Balita Anak dan Lansia +Pengelola Pembinaan +31 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +Ketahanan Keluarga +32 Kasi Bina Ketahanan Remaja 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +Pengelola Layanan Keluarga +33 Berencana, Bina Keluarga 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 +Remaja dan Keluarga Lansia BAB II +PERENCANAAN KINERJA +A. PERENCANAAN STRATEGIS +Arah kebijakan dan strategis dalam Pembangunan +Kependudukan dan Keluarga Berencana yang akan menjadi fokus +dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana dengan +mengadakan penguatan kepada : +1. Penguatan dan pemanduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan +Reproduksi yang merata dan berkualitas. +2. Penyediaan sarana dan prasarana dan jaminan ketersediaan alat dan +obat kontrasepsi yang memadai disetiap fasilitas pelayanan KB +3. Meningkatkan pelayanan KB dengan menggunakan MKJP untuk +mengurangi risiko Drop-out maupun penggunaan Non MKJP dengan +memberikan informasi secara berkesinambungan serta memberikan +pelayanan KB lanjutan dengan pertimbangan prinsip Rasional,Efektif, +dan Efesien +4. Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga Lapangan KB dan +tenaga kesehatan pelayanan KB, untuk mendukung penggerakan dan +penyuluhan KB +5. Peningkatan pengetahuan KB dan pembangunan keluarga dalam +penggunaan Alat Kontrasepsi +6. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok- +kelompok bina keluarga dalam rangka kesertaan ber KB dan +memberikan penyuluhan kepada calon akseptor untuk ber KB +7. Penguatan KKB melalui penyediaan data dan informasi +Sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah, Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana diharapkan membantu pemerintah +mewujudkan Program Pembangunan melalui Program Keluarga +Berencana. Untuk mencapai Misi dapat ditetapkan dengan: +a. Menggerakkan dan Memberdayakan Seluruh Masyarakat Dalam +Program KB +17 - Setiap Kelurahan memiliki Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) yang +berperan aktif sebagai fasilitator KB Kelurahan. +- Seluruh Kelurahan, mendapatkan pelayanan KB bermutu. +- Setiap kecamatan memiliki Pusat Informasi dan konseling Kesehatan +Reproduksi Remaja (PIK-KRR) yang aktif. +b. Menata Kembali Pengelolaan Program KB +- Menerapkan Pengelolaan Program KB yang terintegrasi outcome yang +jelas +- Menerapkan sistem informasi Up-to-date. +- Setiap Koordinator Kecamatan diharapkan dapat mencapai sasaran +Program KB di setiap wilayahnya +c. Memperkuat SDM Operasional Program KB +- Seluruh Kecamatan dan Kelurahan memiliki tenaga PLKB/PKB yang +terlatih. +- Setiap Kecamatan/Kelurahan memiliki tenaga pengelola KB. +- Seluruh petugas KB memenuhi standar kompetensi dengan jumlah +yang memadai. +d. Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga melalui +Pelayanan KB +- Seluruh Keluarga yang memiliki balita menjadi anggota aktif Bina +Keluarga Balita (BKB). +- Setiap Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I anggota UPPKS +memiliki usaha ekonomi produsif. +- Setiap Kecamatan/Kelurahan memiliki kelompok percontohan Bina +Keluarga Remaja (BKR). +- Setiap Kecamatan/Kelurahan memiliki kelompok percontohan Bina +Lingkungan Keluarga (BLK). +Untuk mewujudkan ini Dinas Pengendalian penduduk dan keluarga +Berencana menetapkan empat tujuan strategis yang diuraikan dalam +sasaran Strategis sebagai berikut : +18 Tujuan Strategis I: +Penguatan tata kelola dan pengembangan bidang keluarga Berencana +menjadi salah satu tujuan strategis dalam rangka memperkuat +implementasi Program KB, diperlukan data-data informasi yang +akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. +Untuk mencapai tujuan ini ditetapkan sasaran strategis yaitu : + Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk ( LPP ) +Laju Pertumbuhan Penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di +suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Masyarakat yang sudah maju +ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin kecil. +Tujuan Strategis II: +Meningkatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas. +Salah satu syarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan +masyarakat adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. +Berkualitas dan berdaya saing dengan pengendalian kuantitas +penduduk melalui Keluarga Berencana. +Untuk mencapai tujuan ini ditetapkan sasaran strategis yaitu : + Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per WUS (15-19 +tahun) +Angka kelahiran merupakan komponen pertumbuhan penduduk yang +bersifat merubah jumlah penduduk.Melalui sasaran ini Dinas +Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana membuat kegiatan- +kegiatan strategis yang fokus pada pengendalaian jumlah penduduk. + Meningkatnya Pemakaian Contrasepsi +Salah satu upaya untuk menurunkan Angka kelahiran adalah +meningkatkan pemakaian kontrasepsi bagi pasangan usia subur +Tujuan Strategis III: +Peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP +maupun Non MKJP. +Penggunaan Kontrasepsi di tawarkan kepada masyarakat. Metoda +contrasepsi dapat dibagi dua yaitu metode kontrasepsi jangka +panjang (MKJP) dan metode jangka pendek (non MKJP).ditetaptan +sasaran strategis yaitu : +19  Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi +(unmet Need) +Kebutuhan pelayanan KB yang tidak terpenuhi didefenisikan sebagai +persentase wanita kawin yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin +menjarakan kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat +contrasepsi. Melalui sasaran ini Dinas Pengendalian Penduduk dan +keluarga Berencana bertekad menurunkan angka unmet need. + Menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS +(15-19 tahun +Keluarga Berencana memiliki peran dalam menurunkan risiko +kematian ibu melalui upaya pencegahan kehamilan, penundaan usia +kehamilan serta menjarakan kehamilan. Melalui sasaran strategis ini +Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana berupaya +menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan WUS melalui Advokasi +dan KIE. +Tujuan Strategis IV : + Meningkatkan pemahaman remaja mengenai KB dan +Kesehatan reproduksi +Program kependudukan, Keluarga berencana dan Pembangunan +Keluarga tidak hanya bertanggung jawab atas pengendalian penduduk +namun juga berupaya meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber +daya pembangunan yang merupakan syarat utama dalam memperbaiki +derajat kesehatan masyarakat. +Melalui tujuan startegis ini Dinas pengendalian penduduk dan +Keluarga Berencana menetapkan sasaran strategis yaitu : + Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia (15-19 tahn) +(ASFR 15-19 tahun) +Fertilitas remaja merupakan isu penting dari segi kesehatan dan sosial +karena berhubungan dengan tingkat kesakitan serta kematian ibu dan +anak. Remaja yang berusia 18 tahun lebih berpeluang untuk mengalami +masalah pada bayinya dan bahkan bisa mengakibatkan kematian. +Selain itu melahirkan pada usia muda mengurangi kesempatan untuk +melanjutkan pendidikan dan mendapat pekerjaan. Melalui sasaran +strategis ini Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana +berupaya melakukan berbagai kegiatan terutama penyuluhan yang +dilakukan di sekolah tingkat SLTP,SLTA, dan Perguruan Tinggi +20 Kebijakan : +1. Meningkatnya Perencanaan Kehamilan dan Mencegah +Kehamilan yang belum diinginkan. +Kebijakan ini dicapai dengan sasaran : +a. Agar seluruh kehamilan adalah diinginkan +b. Pengaturan jarak dan usia melahirkan +c. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi yang efektif dan +efisien +d. Penurunan tingkat kegagalan pemakaian alat kontrasepsi +e. Penurunan efek samping, komplikasi dan meningkatkan +kepuasan pemakaian alat kontrasepsi. +f. Peningkatan penggunaan IUD, Vasektomi dan Tubektomi +g. Perlindungan terhadap pemakai alat kontrasepsi peserta KB +h. Pelayanan gratis bagi peserta KB Pra Sejahtera dan KS 1 +i. Penurunan kehamilan dikalangan penduduk usia remaja +j. Peningkatan keikut sertaan pria dalam ber-KB +k. Promosi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan +hak-hak reproduksi +2. Meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak. +Kegiatan ini dicapai dengan sasaran : +a. Pengaturan usia melahirkan yang tidak terlalu muda dan +tidak terlalu tua +b. Pengaturan jarak kehamilan/kelahiran +c. Peningkatan keterlibatan pria dalam kehamilan dan +perawatan anak +d. Peningkatan pemberian ASI eksklusif +e. Pencegahan kehamilan dan perlindungan infeksi menular +seksual dan HIV/AIDS +f. Pendidikan pencegahan kehamilan +21 g. Pencegahan masalah pada saat kehamilan (misalnya +pencegahan infertilisasi serta aborsi yang tidak sehat) +3. Meningkatkan kesehatan dan kepuasan seksual +Kebijakan ini dicapai dengan sasaran : +a. Peningkatan pemakai dan kualitas alat kontrasepsi +b. Penurunan kegagalan penggunaan alat kontrasepsi +c. Penurunan efek samping dan komplikasi +d. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi bagi pria +e. Pencegahan dan perlindungan infeksi menular seksual dan +HIV/AIDS +f. Pendidikan seks dalam hal kontrasepsi dan seksualitas. +g. Pencegahan masalah pada saat kehamilan (misalnya +pencegahan infertilisasi serta aborsi yang tidak sehat) +4. Meningkatkan akses dan kualitas informasi dan konseling +kesehatan reproduksi remaja, termasuk pencegahan HIV/AIDS +dan narkoba. +Kebijakan ini dicapai dengan sasaran : +a. Meningkatnya pengetahuan sikap dan perilaku remaja +terhadap kesehatan reproduksi +b. Meningkatnya pemanfaatan saran informasi dan konseling +kesehatan reproduksi remaja (KRR) +c. Meningkatnya ketersediaan materi KRR yang berkualitas +d. Meningkatnya ketersediaan tenaga dan fasilitas program +KRR +e. Meningkatnya kesertaan masyarakat seperti LSOM, +keluarga, instansi pemerintah terkait dalam program KRR +5. Meningkatkan kelembagaan dan jejaring pelayanan KB +Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mobilisasi sumber +daya dan peran serta masyarakat +6. Mengembangkan dan memantapkan ketahanan keluarga. +7. Mengembangkan dan memantapkan pemberdayaan keluarga +22 8. Penguatan kualitas pengelolaan data informasi. +9. Pelatihan bagi pelatihan (TOT) SDM Pelayanan dan pendamping +korban kekerasan dalam rumah tangga. +Berikut ini adalah tabel indikator kinerja sasaran strategis pada +tahun 2023 +1. Terwujudnya capaian peserta KB baru secara transparansi dan +akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah +SASARAN INDIKATOR KINERJA +Tercapainya peserta KB - Jumlah data-data capaian +baru sesuai dengan akseptor baru +prakiraan permintaan +- Jumlah data-data capaian +masyarakat +akseptor baru per Kecamatan +2. Meningkatnya peserta KB aktif yang efisien dan efektif pelaksanaan +program dan kegiatan pembangunan daerah +SASARAN INDIKATOR KINERJA +Meningkatkan peserta KB - Jumlah data-data capaian +aktif sesuai dengan akseptor aktif dengan +prakiraan permintaan penggunaan alkon per-mix +masyarakat kontrasepsi. +- Jumlah data-data capaian +akseptor aktif per Kecamatan +per mix-kontrasepsi +23 3. Terselenggaranya perencanaan umum dan perencanaan tahunan +daerah sesuai dengan rencana Dinas Pengendalian Penduduk dan +Keluarga Berencana Kota Sibolga. +SASARAN INDIKATOR KINERJA +Tertatanya data potensial - Tersedianya data capaian setiap +unggulan yang baik dan bulannya sesuai dengan +sesuai dengan klasifikasi. klasifikasi. +Jumlah dokumen hasil capaian +yang tersedia +- - Jumlah koordinasi perencanaan +pembangunan dari Pemerintah +Pusat, Pemerintah Provinsi dan +Pemerintah Kota +24 25 BAB III +AKUNTABILITAS KINERJA +Akuntabilitas Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga +Berencana Kota Sibolga dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan +metode pengukuran yang berpedoman pada Renstra Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kota Sibolga. Pengukuran kinerja +ditekankan pada penetapan target sasaran tahunan dan pencapaiannya, +dengan cara mengembangkan pengukuran terhadap indikator kinerja +output yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran. +Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk +mengukur kinerja organisasi, di mana hasil pengukuran kinerja organisasi +dimaksud lebih lanjut untuk mengidentifikasi permasalahan yang +menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, +dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan strategis tahun +berikutnya. +A. CAPAIAN KINERJA +Sesuai dengan perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga berusaha semaksimal +mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hasil kinerja tersebut +dapat dilihat dari hasil pencapaian yang diperoleh dari lapangan. +Berikut ini adalah gambaran sasaran (target) Pasangan Usia Subur +(PUS) menjadi Peserta KB Baru dan Peserta KB Aktif sesuai dengan +permintaan masyarakat yang harus menjadi peserta KB. Tabel kami sajikan +dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 untuk mengetahui +perbandingan capaian kinerja. Adapun hasil yang diperoleh adalah +Pencapaian peserta KB Baru menurun sebanyak 8,56 persen dan +pencapaian KB aktif menurun sebanyak 6,3 persen penurunan ini +disebabkan karena biaya honor PPKBD dan Sub PPKBD ditiadakan/dihapus +karena revocusing anggaran. +Kami sangat berharap agar honor PPKBD dan Sub PPKB dapat kembali di +tampung dianggaran Dinas PPKB untuk lebih meningkatkan semangat kerja para +petugas agar pencapaian KB dapat berhasil seperti apa yang diharapkan +26 GRAFIK JUMLAH DAN PERSENTASE PEMBINAAN PUS KESERTAAN BER KB TAHUN 2023 +Lampiran +24 +Bulan +Desember +2023 +Pancuran Kerambil 79 .8 +Pancuran Dewa 67.51 +Aek Manis 66.5 2 +Simare-mare 65.67 +Pasar Belakang 65.24 +Pasar Baru 65.12 +Aek Habil 64.97 +Kota Baringin 6 4.66 +Angin Nauli 63.82 +Pancuran Bambu 62.9 8 +Pancuran Gerobak 56.08 +Angin Nauli 55.81 +Huta Tonga-tonga 55.74 +Aek Parombunan 53.14 +Hutabarangan 50.90 +Sibolga Ilir 49.51 +Pancuran Pinang 49.13 +0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 JUMLAH DAN PERSENTASE PB WANITA TERHADAP PPM PB WANITA +Bulan Desember 2023 Lampiran 9 +PPM PB WANITA PENCAPAIAN PB WANITA +NO KECAMATAN % +IUD MOW IMP STK PIL JLH IUD % MOW % IMP % STK % PIL % JLH +1 Sibolga Kota 22 7 101 152 38 320 2 9.09 7 100.00 2 1.98 0 0.00 14 36.84 11 3.44 +2 Sibolga Selatan 54 18 248 372 92 784 0 0.00 0 0.00 3 1.21 45 12.10 6 6.52 63 8.04 +3 Sibolga Utara 31 10 146 219 54 460 2 6.45 0 0.00 4 2.74 4 1.83 8 14.81 22 4.78 +4 Sibolga Sambas 30 10 141 211 53 445 0 0.00 0 0.00 4 2.84 10 4.74 0 0.00 27 6.07 +KOTA SIBOLGA 137 45 636 954 237 2,009 4 2.92 7 15.56 13 2.04 59 6.18 28 11.81 123 6.12 +JUMLAH DAN PERSENTASE KOMULATIF PB WANITA TERHADAP PPM PB WANITA +s.d Desember 2023 Lampiran 10 +PPM PB WANITA PENCAPAIAN PB WANITA +NO KECAMATAN % +IUD MOW IMP STK PIL JLH IUD % MOW % IMP % STK % PIL % JLH +1 Sibolga Kota 22 7 101 152 38 320 25 113.64 209 2,985.71 71 70.30 99 65.13 7 18.42 416 130.00 +2 Sibolga Selatan 54 18 248 372 92 784 19 35.19 0 0.00 159 64.11 156 41.94 87 94.57 468 59.69 +3 Sibolga Utara 31 10 146 219 54 460 14 45.16 0 0.00 72 49.32 55 25.11 65 120.37 255 55.43 +4 Sibolga Sambas 30 10 141 211 53 445 9 30.00 0 0.00 94 66.67 82 38.86 91 171.70 348 78.20 +KOTA SIBOLGA 137 45 636 954 237 2,009 67 48.91 209 464.44 396 62.26 392 41.09 250 105.49 1,487 74.02 JUMLAH DAN PERSENTASE PB PRIA TERHADAP PPM PB PRIA +Bulan Desember 2023 +Lampiran 7 +PPM PB PRIA PENCAPAIAN PB PRIA +% PB PRIA +NO KECAMATAN JUMLAH +TERHADAP PB +MOP KDM JLH MOP % KDM % JLH % +1 Sibolga Kota 6 16 22 0 0 0 0.00 0 0.00 11 0.00 +2 Sibolga Selatan 16 40 56 0 0 1 2.50 1 1.79 63 1.59 +3 Sibolga Utara 9 23 32 0 0 6 26.09 6 18.75 22 27.27 +4 Sibolga Sambas 9 22 31 0 0 5 22.73 5 16.13 27 18.52 +KOTA SIBOLGA 40 101 141 0 0 12 11.88 12 8.51 123 9.76 +JUMLAH DAN PERSENTASE KOMULATIF PB PRIA TERHADAP PPM PB PRIA +s/d Bulan Desember 2023 +Lampiran 8 +PPM PB PRIA PENCAPAIAN PB PRIA +% PB PRIA +NO KECAMATAN JUMLAH +TERHADAP PB +MOP KDM JLH MOP % KDM % JLH % +1 Sibolga Kota 6 16 22 0 0 5 31.25 5 22.73 416 1.20 +2 Sibolga Selatan 16 40 56 0 0 47 117.50 47 83.93 468 10.04 +3 Sibolga Utara 9 23 32 0 0 49 213.04 49 153.13 255 19.22 +4 Sibolga Sambas 9 22 31 0 0 72 327.27 72 232.26 348 20.69 +KOTA SIBOLGA 40 101 141 0 0 173 171.29 173 122.70 1,487 11.63 Data Pengendalian LapanganTingkat Kota Sibolga +I. KEADAAN UMUM +JUMLAH +JUMLAH +NO URAIAN YANG +LAPORAN +ADA +(1) (2) (3) (4) +1 Kecamatan 4 4 +2 PPLKB/Petugas KB Kecamatan 4 4 +3 Desa/Kelurahan 17 17 +4 PLKB/PKB/Petugas KB Desa 34 34 +5 PPKBD 17 17 +6 Sub PPKBD 61 61 +7 Kelompok KB 124 124 +8 Kelompok Kegiatan BKB 18 18 +9 Kelompok Kegiatan BKR 17 17 +10 Kelompok Kegiatan BKL 19 19 +11 Kelompok Kegiatan UPPKS 19 19 +12 Jumlah PIK-R/M 60 60 +II. KEGIATAN OPERASIONAL +NO URAIAN JUMLAH +(1) (2) (3) +1 Frekwensi Operasional Mupen Kabupaten/Kota 0 +2 Frekwensi Rakor Program KB tingkat Kecamatan 4 +Frekwensi Rakor Program KB tingkat Desa/Kelurahan +3 17 +4 Frekwensi Penyuluhan oleh PLKB/PKB 110 +5 Frekwensi KIE dengan menggunakan KIE KIT 84 +Jumlah Tokoh Masyarakat/Agama/Adat yang Aktif +6 melakukan KIE KB 26 +7 Frekwensi TKBK dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan 18 +Frekwensi Operasional Gerak MUYANG KB dari +8 Kabupaten/Kota ke Kecamatan 0 +31 III. PEMBINAAN KETAHANAN KELUARGA +NO URAIAN BKB BKR BKL +(1) (2) (3) (4) (5) +1 Jumlah Keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan 4054 10.888 5171 +2 Jumlah Keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan 573 676 636 +Jumlah Keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan +3 hadir/aktif dalam pertemuan/penyuluhan 553 423 485 +4 Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS 647 485 353 +Jumlah anggota kelompok kegiatan yang berstatus PUS KPS +5 dan KS I 450 352 268 +Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi +6 peserta KB 549 407 279 +Jumlah PUS anggota kelompok kegiatan yang menjadi +7 peserta KB KPS dan KS I 377 291 214 +8 Jumlah pertemuan/penyuluhan kelompok kegiatan 32 17 18 +Jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan +9 BKB yang menggunakan KKA 670 +IV. PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA STATUS PUS +DAN KESERTAAN BER-KB ANGGOTA KELOMPOK +NO URAIAN JUMLAH +(1) (2) (3) +Jumlah Keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS : +a. Jumlah anggota kelompok UPPKS 211 +1 +b. Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I 162 +Status KB Anggota Kelompok UPPKS : +a. Anggota dari seluruh Tahapan KS +1) Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus PUS 166 +2) Jumlah anggota kelompok UPPKS yang berstatus ber KB 153 +2 +b. Anggota dari Tahapan KPS dan KS I +1) Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang berstatus +PUS 148 +2) Jumlah anggota kelompok UPPKS KPS dan KS I yang berstatus +PUS ber KB 128 +3 Jumlah Pertemuan Kelompk UPPKS 19 +32 V. PEMBINAAN PUS DAN KESERTAAN BER-KB +PUS DAN KESERTAAN KB MENURUT +NO URAIAN JALUR JAMINAN KESEHATAN +TAHAPAN +PELAYANAN NASIONAL +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) +1 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) 10422 6842 6834 3575 +Jumlah Peserta KB Aktif : 5355 1258 6613 4469 4469 2144 +a. IUD (I) 693 143 836 576 578 258 +b. MOW (OW) 909 217 1126 703 701 425 +c. MOP (OP) 104 0 104 97 97 7 +2 +d. KONDOM (K) 249 108 357 233 231 126 +e. IMPLAN (IP) 2027 6 2033 1467 1470 563 +f. SUNTIK (S) 925 679 1604 1033 1033 571 +g. PIL (P) 448 105 553 360 359 194 +Jumlah Pasangan Usia Subur bukan Peserta KB : 3809 2373 2365 1431 +a. Hamil (H) 274 181 180 93 +3 b. Ingin Anak Segera (IAS) 1729 1124 1123 601 +c. Ingin Anak Ditunda (IAT) 771 461 459 307 +d. Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) 1035 607 603 430 +33 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga +akan terus berupaya untuk; +1. Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP). LPP berbanding lurus +dengan kuantitas penduduk.LPP yang meningkat akan menyebabkan +pemerintah menghadapi kesulitah dalam menyediakan kebutuhan +dasar seperti ; sandang, pangan, papan, pekerjaan dan pendapatan. +Pendapatan yang rendah akan menyebabkan bertambahnya +pengangguran,kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu +LPP harus dikendalikan. LPP dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, +imigrasi. Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga +Berencana Kota Sibolga adalah untuk pengendalian tingkat kelahiran. +2. Menurunkan angka TFR yang merupakan faktor dominan dalam +mempengaruhi pertumbuhan penduduk. +Sasarannya adalah untuk menurunkan angka kelahiran total. +Penurunan TFR ini didukung dengan keberhasilan berupa : +1. Peningkatan PUS dalam Ber- KB +2. Peningkatan usia perkawinan +3. Pelayanan KB +3. Meningkatkan tingkat capaian pemakaian alat kontrasepsi +Usaha yang dilakukan adalah melakukan pelayanan, penyuluhan KB +agar tingkat pemakaian Alat Kontrasepsi meningkat +4. Meningkatkan Peserta KB Aktif menggunakan MKJP +Penggunaan ALKON merupakan upaya dalam pengendalian angka +kelahiran dan menurunkan LPP. Dalam pelaksanaannya diusahakan +agar semua pilihan ALKON ditawarkan kepada masyarakat dengan +meminimalkan efek samping yang ditimbulkan. +5. Menurunnya Unmeed neet (data dari persentase kebutuhan Ber-KB) +Kebutuhan Ber-KB tidak terpenuhi disebut persentase wanita kawin +yang tidak ingin punya anak lagi atau ingin menjarakkan kelahiran +berikutnya tetapi tidak memakai Alkon. Upaya yang dilakukan adalah +dengan meningkatkan pelayanan dan penyuluhan. +34 6. Menurunkan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun/wanita +hamil pada usia muda mempunyai risiko tinggi karena kondisi rahim +dan pinggul belum berkembang. Sehingga dapat mengakibatkan +resiko kematian bagi ibu dan anak. Upaya yang dikakukan mengadakan +Penyuluhan/PIK KRR di seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Kota +Sibolga +Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan +Keluarga Berencana Kota Sibolga adalah sebagai berikut : +1. Jumlah data-data hasil pelayanan akseptor KB baru yang valid +dan akuntabel +Indikator ini adalah untuk melihat transparansi data hasil +pelayanan KB baru yang diperoleh di Kota Sibolga yang dilihat dari +beberapa informasi. +2. Jumlah data-data per-mix kontrasepsi hasil capaian akseptor +baru yang valid dan akuntabel +Indikator ini memberi gambaran tentang data hasil capaian +permix-kontrasepsi yang ada di Kota Sibolga. +3. Jumlah data-data akseptor KB aktif dengan penggunaan alkon +permix-kontrasepsi yang valid dan akuntabel +Indikator ini adalah untuk melihat transparansi data hasil +pelayanan peserta KB aktif yang diperoleh di Kota Sibolga yang +dilihat dari beberapa informasi +4. Jumlah data-data hasil capaian pelayanan akseptor KB aktif yang +valid dan akuntabel +Indikator ini adalah untuk melihat transparansi data hasil +pelayanan peserta KB aktif per-kecamatan per-mix kontrasepsi +yang diperoleh di Kota Sibolga yang dilihat dari beberapa informasi +5. Jumlah data-data hasil capaian setiap bulannya sesuai dengan +klasifikasi yang valid dan akuntabel +Indikator ini adalah untuk melihat transparansi data hasil capaian +setiap bulannya sesuai dengan klasifikasi di Kota Sibolga secara +benar. +35 6. Jumlah dokumen data-data hasil capaian keseluruhan dengan +klasifikasi yang valid dan akuntabel. +Indikator ini adalah dokumen untuk melihat transparansi hasil +capaian keseluruhan di Kota Sibolga secara benar dan dapat +memberi gambaran tentang perencanaan tahunan pemerintah Kota +Sibolga. +7. Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan dari Pemerintah +Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota +Indikator ini menggambarkan sinergitas pelaksanaan kegiatan dari +Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. +36 Dalam penyusunan LKjIP ini, tingkat keberhasilan pencapaian +sasaran diukur dengan mempergunakan skala pengukuran ordinal +sebagai berikut : +Nilai Angka Kategori +>85 s/d 100 Memuaskan +>75 s/d 85 Sangat Baik +>65 s/d 75 Baik +>50 s/d 65 Cukup Baik +>30 s/d 50 Agak Kurang +0 s/d 30 Kurang +Evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian +kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh +nilai capaian sasaran. Pengukuran pencapaian sasaran dari program- +program yang dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga +Berencana Kota Sibolga dapat dilihat pada tabel berikut: +SASARAN INDIKATOR +TARGET REALISASI % +STRATEGI KINERJA +Tercapainya 1. Jumlah rata- 1. 2.009 1. 1.487 74.02 +Peserta KB rata capaian Akseptor Akseptor % +Baru sesuai akseptor baru Baru Baru +dengan PPM +2. Jumlah data- 2. 4 2. 4 +100 % +data capaian Kecamatan Kecamatan +akseptor baru +per Kecamatan +Meningkatnya 1. Jumlah 1. 10.342 6.279 60.71% +peserta KB akseptor aktif peserta KB peserta KB +Aktif sesuai dengan Aktif sesuai Aktif sesuai +dengan PPM penggunan mix- mix- +alkon per mix kontrasepsi kontrasepsi +kontrasepsi +37 2. Jumlah data- +data capaian +2. Data-data 2. Data-data +akseptor aktif +CU per-mix CU per-mix +di kecamatan +100 % +Kontrasepsi Kontrasepsi +permix +4 Kcmtn 4 +kontrasepsi +Kecamatan +Tertatanya 1. Tersedianya 1. 12 bulan 1. 12 bulan 100 % +data data capaian tersedianya tersedianya +potensial setiap bulan data data +unggulan nya sesuai dgn +yang baik klasifikasi +dan sesuai +dengan +klasifikasi +2. Jumlah +dokumen hasil +2. 12 buku 2. 12 buku +capaian yang +umpan umpan balik +100 % +tersedia +balik +3. Jumlah +koordinasi +3. 1 kali ke +perencanaan 3. 1 kali ke +Provinsi +pembangunan Provinsi +dr pemerintah +100 % +pusat, peme +rintah prov & +pemerintah +kota +Nilai capaian berdasarkan hasil evaluasi sasaran strategis Dinas +Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga pada tahun +2023 dapat dilihat pada tabel berikut : +38 SKALA PENGUKURAN +NO. SASARAN KET +M SB B CB AK K +1 Tercapainya Peserta +KB Baru sesuai √ - - - - - +dengan PPM +2 Meningkatnya +peserta KB Aktif √ - - - - - +sesuai dengan PPM +3 Tertatanya data +potensial unggulan +yang baik dan √ - - - - - +sesuai dengan +klasifikasi +Keterangan : +M = Memuaskan CB = Cukup Baik +SB = Sangat Baik AK = Agak Kurang +B = Baik K = Kurang +Berdasarkan tabel evaluasi kinerja sasaran sebagaimana tersebut +diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga berhasil dalam pencapaian +kinerja. Keberhasilan ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi pada +tahun-tahun mendatang. +Pencapaian peserta KB baru Tahun 2023 adalah 1.487 (74.02% dari +PPM 2.009) dan pencapaian peserta KB aktif yang capaiannya sebanyak 6.279 +dari target 10.342 akseptor aktif , pencapaian rata-rata usia perkawinan +21-23 tahun. Disamping hal tersebut kegiatan lainnya yaitu penyuluhan KIE +Narkoba, KIE HIV/AIDS, KIE KRR di sekolah-sekolah menengah dan +perguruan tinggi di Kota Sibolga. +39 Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga , setelah dilakukan +pengukuran kinerja dapat dijabarkan hasil evaluasi capaian sasaran pada +tahun anggaran 2023, sebagai berikut : +1. Terlaksananya Pelayanan Keluarga Berencana +No Jumlah PPM Capaian Realisasi +1. 2.009 1.487 74.02% +No Jumlah PPM Capaian Realisasi +1. 2.009 1.487 74.02% +Berdasarkan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) Tahun 2023 +untuk sasaran satu yaitu tercapainya keikutsertaan masyarakat/PUS +menjadi peserta KB baru dengan indikator sasaran tingkat akurasi data , +dimana tingkat capaian 100 % terealisasi 74.02% yang berarti persentase +tingkat capaian terealisasi 74.02% dan keikutsertaan masyarakat/PUS +menjadi peserta Aktif dengan indikator sasaran tingkat akurasi data, +dimana tingkat capaian 100 % terealisasi 74.02% yang berarti tingkat +capaian terealisasi 74.02% Sasaran ini dicapai melalui kegiatan-kegiatan +pelayanan dan pembinaan terpadu seperti Pelayanan pemasangan +kontrasepsi, serta melalui pertemuan-pertemuan kelompok seperti BKB, +Kelompok UPPKS serta PPKBD dan Sub PPKBD. +2. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Reproduksi +No Jumlah Kelompok PIK - R Capaian Realisasi +1 61 Kelompok 61 100% +Kelompok +40 Pada sasaran ini menempatkan persentase tingkat pelayanan dan +penyuluhan sebagai indikator sasaran, dimana untuk tahun 2021 ditargetkan +sebesar 61 kelompok, telah dapat terealisasi sebesar 61 kelompok, yang +berarti persentase tingkat capaian telah terealisasi 100 %. +Dalam pencapaian sasaran ini telah ditetapkan 3 (tiga) program dan 3 (tiga) +kegiatan yang terdiri dari : Melaksanakan penyuluhan reproduksi sehat kepada +para remaja di sekolah-sekolah menengah atas se-Kota Sibolga. Melaksanakan +penyuluhan Kesehatan Reproduksi Sehat diLingukungan Saka Kencana Binaan +PP dan KB Kota Sibolga. Melaksanakan pengembangan, Pengelolaan, dan +Pelayanan PK-Remaja dan PKBR +3. Terwujudnya Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB +Pada sasaran ini menempatkan persentase tingkat pembinaan +sebagai indikator sasaran, dimana untuk tahun 2023 pencapaian pembinaan +institusi masyarakat dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini : +Kategori +Institusi +Masyarakat Jumlah +(kader) +Dasar Berkembang Mandiri +PPKBD 17 - 17 - +Sub PPKBD 64 - 64 - +UPPKS 21 10 11 - +41 1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN +Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi serta dalam melaksanakan +kegiatan – kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga +Berencana Kota Sibolga, dana yang dialokasikan melalui APBD Kota Sibolga +TA. 2023 berjumlah sebesar Rp. 10.722.091.046,- dengan perincian berikut: +NAMA PROGRAM / JUMLAH CAPAIAN KETERANGAN +REALISASI +KEGIATAN ANGGARAN (%) +BELANJA DAERAH 10.722.091.046 9.274.360.001 86.49% +BELANJA OPERASI 8.710.282.236 7.354.489.801 84.43% +Belanja Pegawai 3.109.638.774 2.761.856.018 88.81% +Belanja Barang Dan +5.600.643.462 4.592.633.783 82.00% +Jasa +BELANJA MODAL 2.011.808.810 1.919.870.200 95.43% +Belanja Modal +519.337.000 437.645.000 84.26% +Peralatan dan Mesin +Belanja Modal Gedung +1.492.471.810 1.482.225.200 99.31% +dan Bangunan +Program penunjang +Urusan Pemerintahan +3.068.538.774 2.728.756.018 88.92% +Daerah +Kabupaten/Kota +Penyediaan Gaji dan +3.068.538.774 2.720.756.018 88.66% +Tunjangan ASN +PROGRAM +PENGENDALIAN 36.000.000 36.000.000 100% +PENDUDUK +- Pembinaan dan +Pengawasan +penyelenggaraan 36.000.000 36.000.000 100% +Sistem Informasi +Keluarga +PROGRAM +PEMBERDAYAAN DAN +PENINGKATAN 5.100.000 5.100.000 100% +KELUARGA +SEJAHTERA (KS) +- Pendayagunaan Mitra +Kerja dan Organisasi +Kemasyarakatan +dalam Penggerakan +Operasional 5.100.000 5.100.000 100% +Pembinaan Program +Ketahanan dan +Kesejahtreaan +Keluarga (BKB, BKR, NAMA PROGRAM / JUMLAH CAPAIAN KETERANGAN +REALISASI +KEGIATAN ANGGARAN (%) +BKL, PPPKS, PIK-R +dan Pemberdayaan +Ekonomi Keluarga +/UPPKS) +PROGRAM +PENUNJANG URUSAN +PEMERINTAHAN 2.037.768.736 1.511.843.031 74.19% +DAERAH +KABUPATEN/KOTA +Penyediaan +Komponen Instalasi +- 15.988.000 14.611.300 91.38% +Listrik/ Penerangan +Bangunan Kantor +Penyediaan Peralatan +- dan Perlengkapan 85.765.100 82.529.600 96.22% +kantor +Penyediaan Peralatan +- 5.032.200 5.025.600 99.86% +Rumah Tangga +Penyediaan Barang +- Cetakan dan 17.302.600 14.919.700 86.22% +Penggandaan +Fasilitas Kunjungan +- 9.989.886 5.904.500 59.10% +Tamu +Penyelenggaraan +- Rapat Koordinasi dan 550.193.000 208.763.893 37.94% +Konsultasi SKPD +Pengadaan Peralatan +- 8.400 - - +dan Mesin Lainnya +Penyediaan Jasa +- 4.987.500 3.120.000 62.55% +Surat Menyurat +Penyediaan Jasa +- Komunikasi, Sumber 109.179.300 83.207.395 76.21% +Daya Air dan Listrik +Penyediaan jasa +- Pelayanan Umum 888.600.000 858.080.000 96.56% +Kantor +Penyediaan Jasa +Pemeliharaan, Biaya +Pemeliharaan, Pajak +- dan Perizinan 309.622.750 199.426.043 64.40% +Kendaraan Dinas +Operasional atau +Lapangan +- Pemeliharaan Mebel 7.000.000 6.948.000 99.25% +Pemeliharaan +Peralatan dan Mesin 34.100.000 29.307.000 85.94% +- +Lainnya +PROGRAM +PENGENDALIAN 28.200.000 27.655.900 98.07% +PENDUDUK +Pencatatan dan +- Pengumpulan Data 9.600.000 4.800.000 50% +Keluarga NAMA PROGRAM / JUMLAH CAPAIAN KETERANGAN +REALISASI +KEGIATAN ANGGARAN (%) +Pengolahan dan +Pelaporan Data +- Pengendalian 28.238.400 11.521.800 40.80% +Lapangan dan +Pelayanan KB +PROGRAM +PEMBINAAN +1.470.519.920 1.207.481.367 82.11% +KELUARGA +BERENCANA (KB) +Komunikasi, Informasi +dan Edukasi (KIE) +- Program KKBPK - - - +Sesuai Kearifan +Budaya Lokal +Promosi KIE Program +KKBPK melalui media +- massa cetak dan 149.999.800 111.426.050 74.28% +elektronik serta media +luar ruangan +Pelaksanaan +mekanisme +operasional program +KKBPK melalui rapat +- koordinasi kecamatan 171.974.490 150.831.950 87.70% +(Rakorcam), rapat +koordinasi kecamatan +desa (Rakordes) dan +Minilok +Pengelolaan +operasional dan +- 189.634.139 154.854.686 81.65% +sarana di balai +penyuluhan KKBPK +Pengendalian +- 79.999.676 77.977.800 97.47% +Program KKBPK +Penggerakan Kader +- Institusi Masyarakat 180.400.500 168.187.000 93.22% +Pedesaan (IMP) +Pengendalian +Pendistrubusian Alat +dan Obat Kontrasepsi +dan Sarana +- Penunjang Pelayanan 8.991.176 4.772.800 53.08% +KB ke Fasilitas +Kesehatan termasuk +Jaringan dan +Jejaringnya +Peningkatan +Kesertaan Metode +- 485.670.579 369.455.236 76.07% +Kontrasepsi Jangka +Panjang (MKJP) +Penyediaan Sarana +- Penunjang Pelayanan 8.065.000 6.438.400 79.83% +KB +Pembinaan Pasca +- 98.017.200 90.403.845 92.23% +Pelayanan bagi NAMA PROGRAM / JUMLAH CAPAIAN KETERANGAN +REALISASI +KEGIATAN ANGGARAN (%) +Peserta KB +Pembinaan +Pelayanan Keluarga +Berencana dan +Kesehatan +- 8.690.460 6.520.000 75.02% +Reproduksi di +Fasilitas Kesehatan +termasuk Jaringan +dan Jejaringnya +Peningkatan +Kompetensi Tenaga +Pelayanan Keluarga +- 89.076.900 66.613.600 74.78% +Berencana dan +Kesehatan +Reproduksi +PROGRAM +PEMBERDAYAAN DAN +PENINGKATAN 2.026.316.406 1.829.331.685 90.27% +KELUARGA +SEJAHTERA (KS) +Penyediaan Biaya +Operasional bagi +Pengelola dan +Pelaksana (Kader) +Ketahanan dan +- Kesejahteraan 805.512.280 764.665.000 94.92% +Keluarga (BKB, BKR, +BKL, PPPKS, PIK-R +dan Pemberdayaan +Ekonomi Keluarga +/UPPKS) +Penyediaan Biaya +Operasional bagi +Pengelola dan +Pelaksana Kelompok +Kegiatan Ketahanan +- dan Kesejahteraan 550.938.916 490.992.335 89.11% +Keluarga (BKB, BKR, +BKL, PPPKS, PIK-R +dan Pemberdayaan +Ekonomi Keluarga +/UPPKS) +Promosi dan +Sosialisasi Kelompok +Kegiatan Ketahanan +dan kesejahteraan +- Keluarga (BKB, BKR, 174.966.000 160.800.000 91.90% +BKL, PPPKS, PIK-R +dan Pemberdayaan +Ekonomi Keluarga +/UPPKS) +Pendayagunaan Mitra +Kerja dan Organisasi +- 494.899.210 412.874.350 83.42% +Kemasyarakatan +dalam Penggerakan NAMA PROGRAM / JUMLAH CAPAIAN KETERANGAN +REALISASI +KEGIATAN ANGGARAN (%) +Operasional +Pembinaan Program +Ketahanan dan +Kesejahtreaan +Keluarga (BKB, BKR, +BKL, PPPKS, PIK-R +dan Pemberdayaan +Ekonomi Keluarga +/UPPKS) +PROGRAM +PENUNJANG URUSAN +PEMERINTAHAN 79.337.000 - - +DAERAH +KABUPATEN/KOTA +Peningkatan Sarana +- dan Prasarana 29.153.900 - - +Disiplin Pegawai +Pengadaan Peralatan +- 50.183.100 - - +dan ,Mesin Lainnya +PROGRAM +PEMBINAAN +KELUARGA 440.000.000 437.645.000 99.46% +BERENCANA (KB) +Penyediaan Sarana +- Penunjang Pelayanan 440.000.000 437.645.000 99.46% +KB +PROGRAM +PEMBINAAN +KELUARGA 1.492.471.810 1.482.225.200 91.64% +BERENCANA (KB) +Penyediaan Sarana +- Penunjang Pelayanan 1.492.471.810 1.482.225.200 91.64% +KB REKAPITULASI BUKU INVENTARIS +01 JULI 2020 s/d 31 DESEMBER 2020 +SKPD : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA +KAB/KOTA : SIBOLGA +PROPINSI : SUMATERA UTARA +KODE K +NAMA BIDANG JLH. BRG. JLH. HARGA +NO. GOL. BID. e +BARANG (UNIT) (Rp.) +BARANG t +1 2 3 4 5 6 7 +1 01 01 TANAH - - - +PERALATAN DAN +2 02 MESIN 40 1,010,999,850 - +01 a. Alat Besar - - - +02 b. Alat Angkutan 1 694,650,000 - +c. Alat Bengkel & +03 alat ukur - - - +04 d. Alat Pertanian - - - +e. Alat kantor & +05 rumah tangga 14 104,092,400 - +f. Alat studio, +06 komunikasi dan - - - +Pemancar +07 g. Alat kedokteran - - - +h. Alat +08 laboratorium - - - +i. Alat +09 Persenjataan - - - +10 j. Komputer 25 212,257,450 - +11 k. Alat Eksplorasi - - - +12 l. Alat Pengeboran - - - +m. Alat Produksi, +13 Pengolahan - - - +dan Pemurnian +n. Alat Bantu +14 Eksplorasi - - - +o. Alat +15 Keselamatan Kerja - - - +16 p. Alat Peraga - - - +q. Peralatan +17 Proses/Produksi - - - +18 r. Rambu-rambu - - - +s. Peralatan +19 olahraga - - - +GEDUNG DAN +3 03 BANGUNAN - - - +a. Bangunan +01 Gedung - - - +02 b. Monumen - - - +03 c. Bangunan - - +38 Menara - +d. Tugu Titik +04 Kontrol/Pasti - - - +JALAN, +JARINGAN DAN +4 04 IRIGASI - - - +a. Jalan & +01 Jembatan - - - +b. Bangunan +02 Air/Irigasi - - - +03 c. Instalasi - - - +04 d. Jaringan - - - +ASET TETAP +5 05 LAINNYA - - - +a. Bahan +01 Perpustakaan - - - +02 b. Barang bercorak - - - +Keseniaan/Kebuda +yaan/Olahraga +03 c. Hewan - - - +04 d. Biota Perairan - - - +05 e. Tanaman - - - +f . Barang Koleksi +06 Non Budaya - - - +g. Aset Tetap +07 dalam Renovasi - - - +KONSTRUKSI +6 06 DALAM +PENGERJAAN - - - +AKUMULASI +07 +7 PENYUSUTAN - - - +a. Akumulasi +Penyusutan +01 Peralatan - - - +dan Mesin +b. Akumulasi +Penyusutan +02 Gedung - - - +dan Bangunan +c. Akumulasi +03 Penyusutan Jalan - - - +Jaringan dan +Irigasi +d. Akumulasi +04 Penyusutan Aset - - - +Tetap Lainnya +8 08 ASET LAINNYA - - - +Kemitraan +dengan Pihak +Ketiga - - - +39 Kemitraan dengan +01 Pihak Ketiga - - - +Aset Tidak +Berwujud - - - +01 Aset Tak Berwujud - - - +Aset Lain - lain - - - +01 Aset Lain - lain - - - +JUMLAH 40 1,010,999,850.- - +40 D.CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 LAKIP +Tujuan 1: Terwujudnya capaian peserta KB baru secara +transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan +pembangunan daerah +INDIKATOR KINERJA +SASARAN +TARGET (PPM) CAPAIAN (PPM) +1. Tercapainya - 2.009 Akseptor - 1.487 akseptor +peserta KB baru Baru baru +sesuai dengan +prakiraan +permintaan - 4 Kecamatan - 4 Kecamatan +masyarakat +Tujuan 2 : Meningkatnya peserta KB aktif yang efisien dan efektif +pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan +daerah +INDIKATOR KINERJA +SASARAN +TARGET (PPM) CAPAIAN (PPM) +1. Meningkatkan - 10.342 peserta - 6.279 peserta +peserta KB aktif KB Aktif sesuai KB Aktif +sesuai dengan mix-kontrasepsi sesuai mix- +prakiraan kontrasepsi +permintaan +- Data-data CU +masyarakat +- Data-data CU +per-mix +per-mix +kontrasepsi di +Kontrasepsi 4 +4 Kecamatan +Kecamatan Tujuan 3 :Terselenggaranya perencanaan umum dan +perencanaan tahunan daerah sesuai dengan rencana +Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga +Berencana Kota Sibolga. +INDIKATOR KINERJA +SASARAN +TARGET CAPAIAN +1. Tertatanya data - 12 bulan - 12 bulan tersedianya +potensial tersedianya data data +unggulan yang +- 12 buku umpan - 12 buku umpan balik +baik dan sesuai +balik +dengan +klasifikasi. +Dari hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan, bahwa capaian +indikator kinerja utama adalah nilai 100. pada sasaran +terlaksananya pelayanan peserta KB Aktif. Namun secara +keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada unit kerja Dinas +Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga +dapat berjalan dengan baik, hal ini digambarkan dengan +perolehan capaian kinerjanya rata-rata 100 %. Berdasarkan tabel +di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran memiliki +nilai rata-rata 100 % hal ini menggambarkan bahwa capaian +kinerja sasaran memiliki nilai MEMUASKAN. E. KENDALA DAN SOLUSI +Permasalahan/Kendala : +Perpindahan penduduk yang tinggi dan persebaran penduduk yang +tidak merata mengakibatkan petugas Lapangan Keluarga Berencana +(PLKB) sulit untuk memantau Pasangan Usia Subur (PUS) , peserta +KB Aktif (PA) yang aktif menggunakan Alat Kontrasepsi (Alkon) agar +tidak putus dalam pemakaian ALKON; +1. Sulitnya menggarap akseptor yang menggunakan Kontrasepsi +Jangka Panjang (MKJP) sehingga petugas KB harus aktif +membina PUS yang bukan pengguna MKJP (Suntik,Pil dan +Kondom); +2. Target dari pusat yang mengharuskan setiap daerah harus +membentuk sekolah siaga kependudukan dari Tingkat SMP dan +Tingkat SMA +3. Minimnya anggaran sehingga meniadakan kegiatan Genre +sehingga pembinaan Remaja melalui PK KRR terkendala +4. Kader KB (PPKBD,SubPPKBD dan BKB) adalah tenaga bantu dari +masyarakat yang diberdayakan Pemerintah untuk membantu +tugas-tugas yang berhubungan dengan masyarakat terutama +dalam hal Keluarga Berencana (KB) dengan merebaknya kasus +Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pengurangan anggaran +sehingga dihapusnya bantuan honor bagi kader PPKBD,Sub +PPKBD,BKB maka kader tidak mau lagi bekerja sama untuk +membantu tugas-tugas KB; +5. Program PKH dan Program bantuan lainnya dari Pemerintah +yang menghambat Program KB , sehingga masyarakat +beranggapan semua dibantu Pemerintah; +6. Minimnya Anggaran sehingga terbatasnya melakukan kegiatan- +kegiatan pembinaan dan pelayanan KB dilapangan dan tidak +mampu untuk mengikuti kegiatan di luar daerah terutama untuk +megikuti lomba yang diselenggarakan BKKBN tingkat provinsi +dan tingkat Nasional; Tantangan : +- Subsidi/bantuan dari Pemerintah +- Suami sebagai penentu keputusan menyulitkan untuk +melakukan pelayanan KB kepada Akseptor +- Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program KB +terutama yang metode MKJP. +- Sulitnya mengaktifkan poktan-poktan +Peluang : +- Adanya dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Bidang KB +- Mudahnya masyarakat memperoleh informasi tentang KB +- Adanya kerjasama dengan TNI Manunggal KB Kesehatan +- Adanya kerjasama yang baik dengan pihak Kecamatan, +Kelurahan, dan Klinik KB Swasta +Kelemahan : +- Belum optimalnya anggaran +- Masih rendahnya SDM masyarakat tentang KB BAB IV +P E N U T U P +Pencapaian sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan +Keluarga Berencana Kota Sibolga pada tahun 2023 baik. Keberhasilan +ini adalah berkat dukungan, keseriusan dan kerja sama yang baik dari +seluruh pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana +dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh rasa +tanggung jawab. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, Dinas +Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga telah +berupaya dan berbuat secara maksimal untuk melaksanakan tugas pokok +dan fungsinya. Namun karena keterbatasan faktor-faktor yang dimiliki, +seperti keuangan, SDM dan fasilitas lain, sehingga masih banyak +kekurangan-kekurangan yang memerlukan perhatian dan pembenahan +pada tahun – tahun mendatang. +Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas +Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga adalah +merupakan salah satu media akuntabilitas, yang menyajikan informasi – +informasi pengelolaan kegiatan atau program yang dilaksanakan yang +digunakan sebagai umpan balik dalam hal pengambilan keputusan. +Dalam LKjIP ini disajikan tujuan, sasaran strategi dan indikator kinerja +utama untuk mencapai sasaran dan kinerja Dinas Pengendalian +Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga. +Terhadap masalah-masalah maupun hambatan – hambatan +yang dihadapi dalam hal kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran, +dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk perubahan atau perbaikan pada +tahun berikutnya. +Sibolga, Januari 2024 +Kepala Dina s Pengendalian Penduduk +dan Keluarga Berencana Kota Sibolga +Richard Mangatur Pangaribuan, S.Si, Apt, M. Kes +Pembina Utama Muda +NIP : 19681113 200212 1 001 diff --git a/raw/sindikasi.republika.co.id_berita_rh72lv40603354123000_pengertian-nasikh-dan-mansukh.md b/raw/sindikasi.republika.co.id_berita_rh72lv40603354123000_pengertian-nasikh-dan-mansukh.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9b2fed5ce9fc851e87b13f2c7957bcd93971791d --- /dev/null +++ b/raw/sindikasi.republika.co.id_berita_rh72lv40603354123000_pengertian-nasikh-dan-mansukh.md @@ -0,0 +1,199 @@ +--- +url: https://sindikasi.republika.co.id/berita/rh72lv40603354123000/pengertian-nasikh-dan-mansukh +title: "Pengertian Nasikh dan Mansukh | Republika Online" +domain: sindikasi.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:26:13 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Pengertian Nasikh dan Mansukh | Republika Online + +Pengertian Nasikh dan Mansukh Oleh Prof Drs Sa’ad Abdul Wahid Tujuan diturunkannya syari’ah samawiyah adalah untuk membangun manusia seutuhnya, baik akidah, ibadah maupun muamalahnya. Akidah merupakan keyakinan yang tidak pernah mengalami perubahan. Ketauhidan terhadap Allah SwT, baik Uluhiyah maupun Rububiyah sejak Rasul yang pertama hingga terakhir tetap terus diajarkan. Demikian pula keimanan terhadap Hari Akhir, Malaikat, al-Kitab dan para Nabi. Dalam Al-Qur’an Allah menegaskan: “Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku”. (Al-Anbiya’ [21]: 25). Dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman: “Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada anak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”. (Al-Ikhlas [112]: 1-4). Adapun mengenai ibadat dan muamalat, mengikuti asas-asas yang bersifat umum, yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan pemeliharaan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang diikat dengan ikatan tolong menolong dan persaudaraan. Hanya saja keadaan dan adat kebiasaan setiap umat berbeda dengan umat lainnya, dan kadang-kadang suatu peraturan cocok dengan suatu kaum, tetapi tidak cocok dengan kaum lainnya, dan kadang-kadang cocok dengan suatu waktu, tetapi tidak cocok dengan waktu berikutnya. Tidak diragukan lagi bahwa Allah SwT sebagai Pencipta syari’ah samawiyah itu berhak mewajibkan mengerjakan sesuatu dan berhak pula membatalkannya, sebab tujuan penciptaan syari’ah samawiyah adalah sebagai rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh umat. Untuk itulah Allah menurunkan Al-Qur’an tidak secara sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu, dan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga sy.ari’at yang diciptakan Allah itu benar-benar dapat diterapkan dengan baik dan teratur, sesuai dengan tujuannya. Maka di antara ayat-ayat Al-Qur’an ada yang diturunkan lebih awal dan ada pula yang diturunkan lebih akhir, ada yang dinamakan Makkiyyah dan ada pula yang dinamakan Madaniyyah. Untuk mempermudah mengetahui mana ayat yang nasikh atau ayat yang mansukh, maka kita harus mengetahui mana ayat Makkiyyah dan mana ayat Madaniyyah, sehingga kita dapat dengan mudah mengetahui ayat yang lebih awal diturunkan dan ayat yang lebih akhir diturunkan. Kata “naskh” adalah benruk masdar, berasal dari kata “nasakha-yansakhu”, yang berarti: membatalkan atau menghapus, sedang kata “nasikh”, adalah bentuk isim fa’il (yang menunjuk kepada arti pelaku); maka kata “nasikh” berarti “yang menghapus”. Adapun kata “mansukh”, adalah bentuk isim maf’ul (yang menunjuk kepada arti penderita), maka kata “mansukh” berarti “yang dihapus”. Dalam Al-Qur’an, kata tersebut ditemukan pada empat tempat, dalam arti yang berbeda: “Maka Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan, kemudian Allah menguatkan ayat-ayat-Nya.” (Al-Hajj [22]: 52). Pada ayat lainnya Allah berfirman: “Ayat mana saja yang Kami hapuskan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya” . (Al-Baqarah [2]: 106). Kadang-kadang berarti menukil atau mencatat, seperti disebutkan dalam firman-Nya: “Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan”. (Al-Jasiyah [45]: 29). Pada ayat lainnya Allah berfirman: “Dan dalam catatannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.” (Al-A’raf [7]: 154). Demikianlah pengertian naskh menurut bahasa. Menurut istilah syariyyah, para ulama berbeda pendapat, tetapi esensinya sama. Pengertian yang diberikan oleh Manna’ al-Qattan, menurut penulis, lebih sederhana dan mudah dipahami, yatu: “Penghapusan hukum syar’iy dengan khitab (pernyataan) syar’iy”. (Manna’ al-Qattan, 1971: 196). Para ulama membagi an-naskh menjadi empat macam, yaitu: Jumhur ulama (sebagian besar ulama) berpendapat boleh, dan telah terjadi. Seperti nikah mut’ah, yaitu nikah yang hanya berlaku dalam waktu tertentu, misalnya untuk waktu empat puluh hari, dan sesudah habis waktu yang telah ditentukan itu, maka putuslah pernikahan tersebut. (as-San’aniy, 1960, Subul as-Salam, 111: 126). Nikah mut’ah pernah diperbolehkan, tetapi kemudian dilarang, sebagaimana diungkapkan dalam suatu Hadits: “Dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw memberikan keringatan pada tahun Autas (‘am al-fath) dalam nikah mut’ah selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya.” (Ditakhrijkan oleh Muslim, Kitab an-Nikah, No. 18/1405). Dalam hal ini ulama berbeda pendapat: 1) Imam asy-Syafi’i berpendapat, bahwa as-Sunnah hanya dapat dihapus dengan as-Sunnah, tidak dapat dihapus dengan al-Kitab, dia menegaskan dalam ar-Risalah sebagai berikut: “Demikianlah sunnah Rasulullah saw, tidak dapat dihapus kecuali dengan sunnah itu sendiri”. (al-Khudariy, 1933: 324). 2) Jumhur ulama berpendapat bahwa as-Sunnah dapat dihapus dengan al-Kitab (Al-Qur’an) dengan alasan; Al-Qur’an adalah qat’iy, sedang As-Sunnah adalah zanniy, dan telah terjadi, misalnya, tentang qiblat shalat, sebelumnya, qiblat salat adalah Bait al-Maqdis yang ditetapkan dengan as-Sunnah, kemudian ketetapan ini dihapus oleh Al-Qur’an, dengan firman Allah SwT: “Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke qiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah al-Masjid al-Haram.” Para ulama telah sepakat bahwa naskh al-Kitab bi al-Kitab (penghapusan al-Kitab dengan al-Kitab) adalah boleh dan telah terjadi, yaitu penghapusan kitab yang terdahulu dengan kitab yang datang kemudian, seperti: penghapusan at-Taurah dengan kitab al-Injil. penghapusan al-Injil dengan Al-Qur’an. Sebagaimana diketahui, bahwa syari’ah samawiyyah selalu berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Maka syari’ah yang telah ditetapkan pada masa Nabi Adam, sebagiannya telah diubah oleh Kitab at-Taurah; misalnya, perkawinan antara saudara kandung yang pada masa Nabi Adam diperbolehkan, kemudian diharamkan oleh Kitab at-Taurah. Demikian pula apa yang diperbolehkan dalam Kitab al-Injil, kemudian diharamkan dalam kitab Al-Qur’an. Sebab syari’ah samawiyyah bukanlah peraturan yang bertujuan untuk memberatkan umat, melainkan sebagai rahmat, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat. Dalam hal ini tiada seorang pun di antara para ulama yang mengingkarinya. (al-Khudariy Bek, 1352 H.: 312). Dimaksudkan dengan an-naskh fi Al-Qur’an, ialah penghapusan Al-Qur’an oleh Al-Qur’an. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat: Pertama, berpendapat bahwa sebagian ayat Al-Qur’an telah mansukh (dihapus), baik hukumnya saja, maupun hukum dan lafalnya, sehingga tidak dapat lagi diamalkan. Bahkan mereka telah menetapkan jumlah ayat-ayat yang telah mansukh. Pendapat inilah yang oleh al-Imam asy-Syafi’iy dan sebagian mufassir dijadikan sebagai pegangan dalam pengambilan keputusan. Pendapat tersebut berkembang di kalangan para ulama dengan sangat cepat dan tidak terkontrol, sehingga sebagian ulama melampaui batas dalam menetapkan ayat-ayat yang telah mansukh (dihapus). Sebagian ulama memotong-motong ayat menjadi dua bagian, bagian permulaan ditetapkan sebagai ayat yang mansukh, dan bagian akhir ditetapkan sebagai ayat nasikh (yang menghapus), seperti firman Allah: “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat (kerugian) kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk”. (Al-Maidah [5]: 105). Bagian akhir dari ayat tersebut, ditetapkan sebagai nasikh (yang menghapuskan) bagian permulaan ayat, yaitu (jagalah dirimu sendiri). Bahkan lebih keterlaluan lagi, mereka berpendapat bahwa ayat yang telah menghapuskan (nasikh) itu dapat dihapuskan lagi sehingga ayat nasikh dapat menjadi mansukh, misalnya: “Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku”. (Al-Kafirun [109]: 6). Mereka berpendapat bahwa ayat tersebut telah dihapus oleh ayat: “Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka.” (At-Taubah [9]: 5). Kemudian ayat itupun dihapus lagi oleh ayat: “Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”. (At-Taubah [9]: 29). Kemudian mereka membagi naskh dalam Al-Qur’an menjadi beberapa macam: 1) Nask (penghapusan) bacaan dan hukumnya, seperti apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Aisyah: “Semula diturunkan bahwa sepuluh kali susuan yang jelas, dapat menyebabkan haram (untuk dikawini), kemdian dihapus dengan lima kali susuan yang jelas”. Tilawah (bacaan) ayat tersebut sudah tidak ada dalam Mushaf ‘Usman, demikian pula hukum yang terkandung di dalamnya. 2) Naskh (penghapusan) hukumnya saja, sedang tilawah (bacaan)nya tetap, seperti penghapusan hukum yang terkandung dalam ayat ‘iddah, diganti dengan al-haul (satu tahun). 3) Naskh (penghapusan) bacaannya saja, sedang hukumnya tetap, seperti ayat ar-rajm: “Laki-laki dan” perempuan yang sudah tua apabila berzina, maka rajamlah (lemparilah dengan batu) hingga mati, sebagai balasan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Manna’ al-Qattan, 1971: 203). Bacaan ayat tersebut sudah dihapus, tetapi hukumnya yaitu rajm tetap berjalan. Naskh (penghapusan) itu kadang-kadang ada penggantinya, kadang-kadang tidak ada penggantinya. Jika ada penggantinya, kadang-kadang penggantinya lebih ringan, kadang-kadang sebanding dan kadang-kadang lebih berat. Naskh tanpa pengganti, misalnya; sadaqah sebelum berdialog dengan Rasul, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu”. (Al-Mujadilah [58]: 12). Ayat tersebut telah dihapus dengan firman-Nya: “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada mengerjakannya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.” (Al-Mujadilah [58]: 13). Naskh dengan pengganti yang lebih ringan, misalnya: Firman Allah SwT: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu.” (Al-Baqarah [2]: 187). Ayat tersebut menaskh (menghapuskan) firman Allah: “Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.” (Al-Baqarah [2]: 183). Dimaksudkan dengan: “Kama kutiba ‘ala allazina min qablikum” ialah: apabila mereka shalat paada waktu ‘atamah, yaitu waktu ‘isya’, atau tidur pada waktu sesudah ‘isya’, diharamkan bagi mereka makan, minum dan menggauli isteri. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu ‘Umar, ia menjelaskan bahwa setelah diturunkan ayat 183, Al-Baqarah: Maka diturunkanlah ayat 187, Al-Baqarah: Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim dan lainnya. Naskh dengan pengganti yang sebanding, seperti menghadap ke Bait al-Maqdis (dalam salat) dihapus dengan menghadap ke Ka’bah, dengan turunnya ayat: “Maka palingkanlah mukamu ke arah al-Masjid al-Haram”. (Al-Baqarah [2]: 144). Naskh dengan pengganti yang lebih berat, seperti hukuman penjara di rumah bagi orang yang berzina, diganti dengan jilid, yaitu ayat: “Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah.” (An-Nisa’ [4]: 15). Ayat tersebut dinasakh dan diganti dengan ayat: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (An-Nur [24]: 2). Demikianlah pendapat sebagian ulama mengenai naskh dalam Al-Qur’an, mereka menyatakan bahwa naskh (penghapusan) sebagian ayat Al-Qur’an adalah boleh dan telah terjadi. Adapun alasan-alasan yang ditampilkan untuk memperkuat pendapat mereka adalah sebagai berikut: 1) Firman Allah: “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya”. (Al-Baqarah [2]: 106). 2) Firman Allah: “Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya”. (An-Nahl [16]: 101). 3) Karena adanya kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya, jika dilihat dari segi makna yang tersurat, seperti ayat tentang wasiyyat dengan ayat tentang mawaris. Kedua, bependapat bahwa dalam Al-Qur’an tidak ada naskh (penghapusan) ayat dengan ayat lainnya. Pendapat ini dilontarkan oleh Abu Muslim al-Asfashaniy (322 H). Pendapat tersebut mendapat perhatian yang sangat besar dari para ulama mutakhir, antara lain ialah: al-Ustaz asy-Syaikh Muhammad ‘Abduh (1325 H.), as-Sayyid Rasyid Rida (1354 H.), al-Khudariy Bik dan Dr. Tauflq Sidqiy. Abu Muslim al-Asfahaniy menyatakan, jika dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang* telah mansukh (dihapus), maka sebagian ayat Al-Qur’an ada yang dibatalkan. Dengan demikian, maka sebagian isi Al-Qur’an ada yang batil, padahal Allah telah menegaskan dalam firman-Nya: “Tidaklah datang kepadanya (Al-Qur’an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakang”. (Fussilat [41]: 42). Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur’an merupakan syari’ah yang bersifat abadi, yang berlaku hingga akhir zaman dan merupakan hujjah sepanjang masa. Maka tidaklah pantas, jika didalamnya terdapat ayat yang batil. Selanjutnya Abu Muslim memperkuat alasannya sebagai berikut: 1) Firman Allah: “Ma nansakh min ayatin au nunsiha”, tidaklah menunjukkan adanya naskh dalam Al-Qur’an, sebab lafal “ayah” yang terdapat pada firman Allah tersebut, dapat diartikan “mu’jizat”, dan dapat juga diartikan kitab-kitab yang telah lalu yang sudah dihapus oleh Al-Qur’an. Lafal “naskh” pada ayat tersebut bukanlah berarti “menghapuskan”, melainkan berarti “memindahkan” ayat dari lauh mahfuz kepada kitab lainnya. Ayat tersebut di atas (Al-Baqarah: 106) sebenarnya tidak menunjukkan bahwa naskh telah terjadi dalam Al-Qur’an melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa apabila terjadi naskh, maka akan diganti dengan yang lebih baik. (as-Sabuniy, 1972, Rawai’ al-Bayan, I: 101). 2) Ayat-ayat yang pada lahirnya kelihatan kontradiksi, tidaklah menunjukkan adanya naskh, sebab ayat-ayat tersebut dapat dikompromikan. 3) Mengenai ayat yang dimaksudkan dengan kata “ayah” pada firman Allah tersebut, adalah mu’jizat. Arti itulah yang tepat dan sesuai dengan susunan kalimatnya. Jika diperhatikan akhir ayat itu: “Mereka (orang-orang musyrikin) berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja, bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (An-Nahl [16]: 101). Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dikehendaki kaum musyrikin dengan perkataan “ayah” adalah mu’jizat, seperti mu’jizat Nabi Lut, Ibrahim dan Nabi Musa. Sumber: Majalah  SM  No 22-23 Tahun 2010 Ask me! Pengertian Nasikh dan Mansukh Rekomendasi Ada Cinta di Antara Lansia Token Listrik Gagal Terus Saat Dimasukkan, Ini Penyebabnya Aplikasi Investasi Emas Digital Terbaik dan Berizin BAPPEBTI Ketahui Risiko Asuransi Mobil yang Masih Kredit Pengertian Ajudikasi, Tahapan Proses, Serta Ciri dan Fungsinya dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi Oleh Prof Drs Sa’ad Abdul Wahid + + + + + Tujuan diturunkannya syari’ah samawiyah adalah untuk membangun manusia seutuhnya, baik akidah, ibadah maupun muamalahnya. Akidah merupakan keyakinan yang tidak pernah mengalami perubahan. Ketauhidan terhadap Allah SwT, baik Uluhiyah maupun Rububiyah sejak Rasul yang pertama hingga terakhir tetap terus diajarkan. Demikian pula keimanan terhadap Hari Akhir, Malaikat, al-Kitab dan para Nabi. Dalam Al-Qur’an Allah menegaskan: + + + + + “Dan kami tidak mengutus seorang Rasul pun sebelum kamu, melainkan Kami wahyukan kepadanya: Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang haq) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku”. (Al-Anbiya’ [21]: 25). + Dalam surat Al-Ikhlas Allah berfirman: + + + + “Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada anak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”. (Al-Ikhlas [112]: 1-4). + Adapun mengenai ibadat dan muamalat, mengikuti asas-asas yang bersifat umum, yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan pemeliharaan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang diikat dengan ikatan tolong menolong dan persaudaraan. + Hanya saja keadaan dan adat kebiasaan setiap umat berbeda dengan umat lainnya, dan kadang-kadang suatu peraturan cocok dengan suatu kaum, tetapi tidak cocok dengan kaum lainnya, dan kadang-kadang cocok dengan suatu waktu, tetapi tidak cocok dengan waktu berikutnya. Tidak diragukan lagi bahwa Allah SwT sebagai Pencipta syari’ah samawiyah itu berhak mewajibkan mengerjakan sesuatu dan berhak pula membatalkannya, sebab tujuan penciptaan syari’ah samawiyah adalah sebagai rahmat dan kemaslahatan bagi seluruh umat. + Untuk itulah Allah menurunkan Al-Qur’an tidak secara sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu, dan sesuai dengan kebutuhannya, sehingga sy.ari’at yang diciptakan Allah itu benar-benar dapat diterapkan dengan baik dan teratur, sesuai dengan tujuannya. + Maka di antara ayat-ayat Al-Qur’an ada yang diturunkan lebih awal dan ada pula yang diturunkan lebih akhir, ada yang dinamakan Makkiyyah dan ada pula yang dinamakan Madaniyyah. Untuk mempermudah mengetahui mana ayat yang nasikh atau ayat yang mansukh, maka kita harus mengetahui mana ayat Makkiyyah dan mana ayat Madaniyyah, sehingga kita dapat dengan mudah mengetahui ayat yang lebih awal diturunkan dan ayat yang lebih akhir diturunkan. + Kata “naskh” adalah benruk masdar, berasal dari kata “nasakha-yansakhu”, yang berarti: membatalkan atau menghapus, sedang kata “nasikh”, adalah bentuk isim fa’il (yang menunjuk kepada arti pelaku); maka kata “nasikh” berarti “yang menghapus”. Adapun kata “mansukh”, adalah bentuk isim maf’ul (yang menunjuk kepada arti penderita), maka kata “mansukh” berarti “yang dihapus”. + Dalam Al-Qur’an, kata tersebut ditemukan pada empat tempat, dalam arti yang berbeda: + “Maka Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan, kemudian Allah menguatkan ayat-ayat-Nya.” (Al-Hajj [22]: 52). + Pada ayat lainnya Allah berfirman: + “Ayat mana saja yang Kami hapuskan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya” . (Al-Baqarah [2]: 106). + Kadang-kadang berarti menukil atau mencatat, seperti disebutkan dalam firman-Nya: + “Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan”. (Al-Jasiyah [45]: 29). + Pada ayat lainnya Allah berfirman: + “Dan dalam catatannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.” (Al-A’raf [7]: 154). Demikianlah pengertian naskh menurut bahasa. + Menurut istilah syariyyah, para ulama berbeda pendapat, tetapi esensinya sama. Pengertian yang diberikan oleh Manna’ al-Qattan, menurut penulis, lebih sederhana dan mudah dipahami, yatu: + “Penghapusan hukum syar’iy dengan khitab (pernyataan) syar’iy”. (Manna’ al-Qattan, 1971: 196). + Para ulama membagi an-naskh menjadi empat macam, yaitu: + Jumhur ulama (sebagian besar ulama) berpendapat boleh, dan telah terjadi. Seperti nikah mut’ah, yaitu nikah yang hanya berlaku dalam waktu tertentu, misalnya untuk waktu empat puluh hari, dan sesudah habis waktu yang telah ditentukan itu, maka putuslah pernikahan tersebut. (as-San’aniy, 1960, Subul as-Salam, 111: 126). + Nikah mut’ah pernah diperbolehkan, tetapi kemudian dilarang, sebagaimana diungkapkan dalam suatu Hadits: + “Dari Iyas bin Salamah, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah saw memberikan keringatan pada tahun Autas (‘am al-fath) dalam nikah mut’ah selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya.” (Ditakhrijkan oleh Muslim, Kitab an-Nikah, No. 18/1405). + Dalam hal ini ulama berbeda pendapat: + 1) Imam asy-Syafi’i berpendapat, bahwa as-Sunnah hanya dapat dihapus dengan as-Sunnah, tidak dapat dihapus dengan al-Kitab, dia menegaskan dalam ar-Risalah sebagai berikut: + “Demikianlah sunnah Rasulullah saw, tidak dapat dihapus kecuali dengan sunnah itu sendiri”. (al-Khudariy, 1933: 324). 2) Jumhur ulama berpendapat bahwa as-Sunnah dapat dihapus dengan al-Kitab (Al-Qur’an) dengan alasan; Al-Qur’an adalah qat’iy, sedang As-Sunnah adalah zanniy, dan telah terjadi, misalnya, tentang qiblat shalat, sebelumnya, qiblat salat adalah Bait al-Maqdis yang ditetapkan dengan as-Sunnah, kemudian ketetapan ini dihapus oleh Al-Qur’an, dengan firman Allah SwT: + “Sesungguhnya Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke qiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah al-Masjid al-Haram.” + Para ulama telah sepakat bahwa naskh al-Kitab bi al-Kitab (penghapusan al-Kitab dengan al-Kitab) adalah boleh dan telah terjadi, yaitu penghapusan kitab yang terdahulu dengan kitab yang datang kemudian, seperti: penghapusan at-Taurah dengan kitab al-Injil. penghapusan al-Injil dengan Al-Qur’an. + Sebagaimana diketahui, bahwa syari’ah samawiyyah selalu berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Maka syari’ah yang telah ditetapkan pada masa Nabi Adam, sebagiannya telah diubah oleh Kitab at-Taurah; misalnya, perkawinan antara saudara kandung yang pada masa Nabi Adam diperbolehkan, kemudian diharamkan oleh Kitab at-Taurah. + Demikian pula apa yang diperbolehkan dalam Kitab al-Injil, kemudian diharamkan dalam kitab Al-Qur’an. Sebab syari’ah samawiyyah bukanlah peraturan yang bertujuan untuk memberatkan umat, melainkan sebagai rahmat, kesejahteraan dan kebahagiaan bagi umat. Dalam hal ini tiada seorang pun di antara para ulama yang mengingkarinya. (al-Khudariy Bek, 1352 H.: 312). + Dimaksudkan dengan an-naskh fi Al-Qur’an, ialah penghapusan Al-Qur’an oleh Al-Qur’an. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat: + Pertama, berpendapat bahwa sebagian ayat Al-Qur’an telah mansukh (dihapus), baik hukumnya saja, maupun hukum dan lafalnya, sehingga tidak dapat lagi diamalkan. Bahkan mereka telah menetapkan jumlah ayat-ayat yang telah mansukh. + Pendapat inilah yang oleh al-Imam asy-Syafi’iy dan sebagian mufassir dijadikan sebagai pegangan dalam pengambilan keputusan. Pendapat tersebut berkembang di kalangan para ulama dengan sangat cepat dan tidak terkontrol, sehingga sebagian ulama melampaui batas dalam menetapkan ayat-ayat yang telah mansukh (dihapus). + Sebagian ulama memotong-motong ayat menjadi dua bagian, bagian permulaan ditetapkan sebagai ayat yang mansukh, dan bagian akhir ditetapkan sebagai ayat nasikh (yang menghapus), seperti firman + Allah: + “Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat (kerugian) kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk”. (Al-Maidah [5]: 105). + Bagian akhir dari ayat tersebut, ditetapkan sebagai nasikh (yang menghapuskan) bagian permulaan ayat, yaitu (jagalah dirimu sendiri). + Bahkan lebih keterlaluan lagi, mereka berpendapat bahwa ayat yang telah menghapuskan (nasikh) itu dapat dihapuskan lagi sehingga ayat nasikh dapat menjadi mansukh, misalnya: + “Untukmulah agamamu, dan untukkulah agamaku”. (Al-Kafirun [109]: 6). Mereka berpendapat bahwa ayat tersebut telah dihapus oleh ayat: + “Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka.” (At-Taubah [9]: 5). + Kemudian ayat itupun dihapus lagi oleh ayat: + “Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam + keadaan tunduk”. (At-Taubah [9]: 29). + Kemudian mereka membagi naskh dalam Al-Qur’an menjadi beberapa macam: + 1) Nask (penghapusan) bacaan dan hukumnya, seperti apa yang diriwayatkan oleh Muslim dari ‘Aisyah: + “Semula diturunkan bahwa sepuluh kali susuan yang jelas, dapat menyebabkan haram (untuk dikawini), kemdian dihapus dengan lima kali susuan yang jelas”. Tilawah (bacaan) ayat tersebut sudah tidak ada dalam Mushaf ‘Usman, demikian pula hukum yang terkandung di dalamnya. + 2) Naskh (penghapusan) hukumnya saja, sedang tilawah (bacaan)nya tetap, seperti penghapusan hukum yang terkandung dalam ayat ‘iddah, diganti dengan al-haul (satu tahun). + 3) Naskh (penghapusan) bacaannya saja, sedang hukumnya tetap, seperti ayat ar-rajm: + “Laki-laki dan” perempuan yang sudah tua apabila berzina, maka + rajamlah (lemparilah dengan batu) hingga mati, sebagai balasan dari + Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (Manna’ al-Qattan, 1971: 203). + Bacaan ayat tersebut sudah dihapus, tetapi hukumnya yaitu rajm tetap berjalan. + Naskh (penghapusan) itu kadang-kadang ada penggantinya, kadang-kadang tidak ada penggantinya. Jika ada penggantinya, kadang-kadang penggantinya lebih ringan, kadang-kadang sebanding dan kadang-kadang lebih berat. + Naskh tanpa pengganti, misalnya; sadaqah sebelum berdialog + dengan Rasul, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: + “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu”. (Al-Mujadilah [58]: 12). + Ayat tersebut telah dihapus dengan firman-Nya: + “Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada mengerjakannya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.” (Al-Mujadilah [58]: 13). + Naskh dengan pengganti yang lebih ringan, misalnya: Firman Allah SwT: + “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan + isteri-isteri kamu.” (Al-Baqarah [2]: 187). + Ayat tersebut menaskh (menghapuskan) firman Allah: + “Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.” (Al-Baqarah [2]: 183). + Dimaksudkan dengan: “Kama kutiba ‘ala allazina min qablikum” ialah: apabila mereka shalat paada waktu ‘atamah, yaitu waktu ‘isya’, atau tidur pada waktu sesudah ‘isya’, diharamkan bagi mereka makan, minum dan menggauli isteri. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu ‘Umar, ia menjelaskan bahwa setelah diturunkan ayat 183, Al-Baqarah: + Maka diturunkanlah ayat 187, Al-Baqarah: +   + Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad, al-Hakim dan lainnya. + Naskh dengan pengganti yang sebanding, seperti menghadap ke Bait al-Maqdis (dalam salat) dihapus dengan menghadap ke Ka’bah, dengan turunnya ayat: + “Maka palingkanlah mukamu ke arah al-Masjid al-Haram”. (Al-Baqarah [2]: 144). + Naskh dengan pengganti yang lebih berat, seperti hukuman penjara di rumah bagi orang yang berzina, diganti dengan jilid, yaitu ayat: + “Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka dalam rumah.” (An-Nisa’ [4]: 15). + Ayat tersebut dinasakh dan diganti dengan ayat: + “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.” (An-Nur [24]: 2). + Demikianlah pendapat sebagian ulama mengenai naskh dalam Al-Qur’an, mereka menyatakan bahwa naskh (penghapusan) sebagian ayat Al-Qur’an adalah boleh dan telah terjadi. + Adapun alasan-alasan yang ditampilkan untuk memperkuat pendapat mereka adalah sebagai berikut: + 1) Firman Allah: + “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya”. (Al-Baqarah [2]: 106). + 2) Firman Allah: + “Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya”. (An-Nahl [16]: 101). + 3) Karena adanya kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya, jika dilihat dari segi makna yang tersurat, seperti ayat tentang wasiyyat dengan ayat tentang mawaris. + Kedua, bependapat bahwa dalam Al-Qur’an tidak ada naskh (penghapusan) ayat dengan ayat lainnya. Pendapat ini dilontarkan oleh Abu Muslim al-Asfashaniy (322 H). + Pendapat tersebut mendapat perhatian yang sangat besar dari para ulama mutakhir, antara lain ialah: al-Ustaz asy-Syaikh Muhammad ‘Abduh (1325 H.), as-Sayyid Rasyid Rida (1354 H.), al-Khudariy Bik dan Dr. Tauflq Sidqiy. + Abu Muslim al-Asfahaniy menyatakan, jika dalam Al-Qur’an terdapat ayat yang* telah mansukh (dihapus), maka sebagian ayat Al-Qur’an ada yang dibatalkan. Dengan demikian, maka sebagian isi Al-Qur’an ada yang batil, padahal Allah telah menegaskan dalam firman-Nya: + “Tidaklah datang kepadanya (Al-Qur’an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakang”. (Fussilat [41]: 42). + Sebagaimana diketahui bahwa Al-Qur’an merupakan syari’ah yang bersifat abadi, yang berlaku hingga akhir zaman dan merupakan hujjah sepanjang masa. Maka tidaklah pantas, jika didalamnya terdapat ayat yang batil. Selanjutnya Abu Muslim memperkuat alasannya sebagai berikut: + 1) Firman Allah: “Ma nansakh min ayatin au nunsiha”, tidaklah menunjukkan adanya naskh dalam Al-Qur’an, sebab lafal “ayah” yang terdapat pada firman Allah tersebut, dapat diartikan “mu’jizat”, dan dapat juga diartikan kitab-kitab yang telah lalu yang sudah dihapus oleh Al-Qur’an. Lafal “naskh” pada ayat tersebut bukanlah berarti “menghapuskan”, melainkan berarti “memindahkan” ayat dari lauh mahfuz kepada kitab lainnya. + Ayat tersebut di atas (Al-Baqarah: 106) sebenarnya tidak menunjukkan bahwa naskh telah terjadi dalam Al-Qur’an melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa apabila terjadi naskh, maka akan diganti dengan yang lebih baik. (as-Sabuniy, 1972, Rawai’ al-Bayan, I: 101). + 2) Ayat-ayat yang pada lahirnya kelihatan kontradiksi, tidaklah menunjukkan adanya naskh, sebab ayat-ayat tersebut dapat dikompromikan. + 3) Mengenai ayat yang dimaksudkan dengan kata “ayah” pada firman Allah tersebut, adalah mu’jizat. Arti itulah yang tepat dan sesuai dengan susunan kalimatnya. Jika diperhatikan akhir ayat itu: + “Mereka (orang-orang musyrikin) berkata: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja, bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (An-Nahl [16]: 101). + Ayat tersebut menjelaskan bahwa yang dikehendaki kaum musyrikin dengan perkataan “ayah” adalah mu’jizat, seperti mu’jizat Nabi Lut, Ibrahim dan Nabi Musa. + Sumber: Majalah  SM  No 22-23 Tahun 2010 + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + Lihat Artikel Asli + + + Disclaimer: + Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan suaramuhammadiyah.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab suaramuhammadiyah.id. Rabu , 28 May 2025, 16:44 WIB + + Ada Cinta di Antara Lansia Rabu , 05 Jun 2024, 15:00 WIB + + Token Listrik Gagal Terus Saat Dimasukkan, Ini Penyebabnya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 04 Jun 2024, 21:26 WIB + + Aplikasi Investasi Emas Digital Terbaik dan Berizin BAPPEBTI + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 04 Jun 2024, 18:00 WIB + + Ketahui Risiko Asuransi Mobil yang Masih Kredit + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 04 Jun 2024, 15:43 WIB + + Pengertian Ajudikasi, Tahapan Proses, Serta Ciri dan Fungsinya dalam Penyelesaian Sengketa Asuransi diff --git a/raw/skor.id_posts_740371_banyak-insiden-tendangan-brutal-di-liga-4-pssi-gelar-rapat-darurat.md b/raw/skor.id_posts_740371_banyak-insiden-tendangan-brutal-di-liga-4-pssi-gelar-rapat-darurat.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..5ad74dc0ed5da44923cff994f9b3308059ba489b --- /dev/null +++ b/raw/skor.id_posts_740371_banyak-insiden-tendangan-brutal-di-liga-4-pssi-gelar-rapat-darurat.md @@ -0,0 +1,461 @@ +--- +url: https://skor.id/posts/740371/banyak-insiden-tendangan-brutal-di-liga-4-pssi-gelar-rapat-darurat +title: "Banyak Insiden Tendangan Brutal di Liga 4, PSSI Gelar Rapat Darurat | skor.id" +domain: skor.id +crawl_date: 2026-03-14 14:35:55 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Banyak Insiden Tendangan Brutal di Liga 4, PSSI Gelar Rapat Darurat | skor.id + +SKOR.id - PSSI bergerak cepat dengan menggelar rapat darurat, melihat begitu maraknya insiden tindakan tidak sportif yang bisa membahayakan nyawa pemain terjadi di Liga 4 yang digelar di level provinsi. Pada rapat darurat yang telah dilakukan, PSSI mengajak secara daring PSSI Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, serta manajer maupun panitia pelaksana pertandingan Liga 4 di kedua provinsi tersebut. Seperti yang ramai diberitakan dalam beberapa pekan terakhir, memang terjadi banyak insiden tendangan brutal yang dilakukan pemain yang mengikuti kompetisi Liga 4 di dua provinsi tersebut. Di antaranya, pada pertandingan Liga 4 Jawa Tengah antara Persikaba Blora melawan PSIR Rembang di Stadion Krida, Rabu 21 Januari 2026, ketika seorang pemain Persikaba ditendang di bagian dada oleh kiper PSIR. Insiden serupa juga terjadi di Liga 4 Jawa Timur dalam laga PS Putra Jaya melawan Perseta 1970 Tulungagung di Stadion Gelora Bangkalan, Senin 5 Januari 2025. Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman publik. Tak ayal, banyaknya insiden itu menimbulkan kekhawatiran. Maka itu, rapat darurat ini digelar oleh PSSI. “Atas arahan Ketua Umum Bapak Erick Thohir dan Eksekutif Komite PSSI, terkait persoalan-persoalan luar biasa yang saat ini terjadi pada event-event sepak bola Indonesia, khususnya di Liga 4 di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kami diminta untuk segera mengambil langkah tegas,” ujar Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI dikutip laman resmi PSSI. “Akibat dari tindakan sejumlah pemain, media sosial menjadi sangat ramai dan mendiskreditkan nama sepak bola Indonesia, khususnya PSSI,” tambah Yunus. Yunus menegaskan, PSSI akan melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan penambahan regulasi Liga 4. Sanksi yang akan diterapkan, menurut dia, tidak hanya menyasar pemain. “Apabila terjadi hal-hal luar biasa, maka akan dilakukan evaluasi serta penambahan regulasi Liga 4 untuk memberikan sanksi. Sanksi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemain, tetapi juga kepada pelatih, manajer, ofisial, bahkan kepada klubnya,” ujarnya. Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali menambahkan, setiap kejadian yang terjadi di level mana pun tetap akan dipersepsikan sebagai peristiwa sepak bola Indonesia secara keseluruhan. “Kita berada di bawah pengawasan FIFA dan AFC. Apa pun yang terjadi di kabupaten atau provinsi, FIFA pasti menilainya sebagai kejadian sepak bola Indonesia,” katanya. Zainudin juga menjelaskan, sejak awal PSSI menggulirkan Liga 4 dengan keyakinan bahwa asosiasi provinsi serta kabupaten dan kota memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan kompetisi. Namun, dalam perjalanannya, muncul persoalan serius yang tidak bisa diabaikan. “Itulah sebabnya kami di PSSI melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Kita harus menyelamatkan sepak bola Indonesia ini dari penilaian yang buruk,” ucap Zainudin. PSSI memastikan akan melanjutkan konsolidasi dengan asosiasi provinsi, perangkat pertandingan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kompetisi berjalan dengan menjunjung sportivitas, fair play , dan keselamatan semua pihak. Sumber: pssi.org Banyak Insiden Tendangan Brutal di Liga 4, PSSI Gelar Rapat Darurat Pusat Latihan Timnas di IKN Bikin FIFA Kagum Piala Dunia 2026 Tak Akan Ditunda, Menteri Olahraga Iran Tegaskan Negaranya Absen Taklukan Manchester City, Real Madrid Mengulang Catatan 11 Tahun Lalu Miliano Jonathans Cedera, Siapa yang Bakal Diandalkan di Posisi Sayap Timnas Indonesia? Kandang Galatasaray Masih Menjadi Mimpi Buruk Liverpool di Liga Champions Terpopuler Home > National Monday, 26 Jan 2026, 14:15 WIB + + + + Banyak Insiden Tendangan Brutal di Liga 4, PSSI Gelar Rapat Darurat + PSSI menggelar rapat darurat secara daring bersama PSSI Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, menyusul sejumlah insiden serius yang terjadi di Liga 4 + + + + + + + Muhamad Rais Adnan + Editor : Muhamad Rais Adnan + + + + + Share it on: + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + PSSI menggelar rapat darurat lantaran maraknya tendangan brutal yang terjadi dalam pertandingan Liga 4 Provinsi. (Grafis: Deni Sulaeman/Skor.id) SKOR.id - PSSI bergerak cepat dengan menggelar rapat darurat, melihat begitu maraknya insiden tindakan tidak sportif yang bisa membahayakan nyawa pemain terjadi di Liga 4 yang digelar di level provinsi. Pada rapat darurat yang telah dilakukan, PSSI mengajak secara daring PSSI Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, serta manajer maupun panitia pelaksana pertandingan Liga 4 di kedua provinsi tersebut. Seperti yang ramai diberitakan dalam beberapa pekan terakhir, memang terjadi banyak insiden tendangan brutal yang dilakukan pemain yang mengikuti kompetisi Liga 4 di dua provinsi tersebut. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Di antaranya, pada pertandingan Liga 4 Jawa Tengah antara Persikaba Blora melawan PSIR Rembang di Stadion Krida, Rabu 21 Januari 2026, ketika seorang pemain Persikaba ditendang di bagian dada oleh kiper PSIR. + Insiden serupa juga terjadi di Liga 4 Jawa Timur dalam laga PS Putra Jaya melawan Perseta 1970 Tulungagung di Stadion Gelora Bangkalan, Senin 5 Januari 2025. Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai kecaman publik. Tak ayal, banyaknya insiden itu menimbulkan kekhawatiran. Maka itu, rapat darurat ini digelar oleh PSSI. “Atas arahan Ketua Umum Bapak Erick Thohir dan Eksekutif Komite PSSI, terkait persoalan-persoalan luar biasa yang saat ini terjadi pada event-event sepak bola Indonesia, khususnya di Liga 4 di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kami diminta untuk segera mengambil langkah tegas,” ujar Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI dikutip laman resmi PSSI. “Akibat dari tindakan sejumlah pemain, media sosial menjadi sangat ramai dan mendiskreditkan nama sepak bola Indonesia, khususnya PSSI,” tambah Yunus. Yunus menegaskan, PSSI akan melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan penambahan regulasi Liga 4. Sanksi yang akan diterapkan, menurut dia, tidak hanya menyasar pemain. “Apabila terjadi hal-hal luar biasa, maka akan dilakukan evaluasi serta penambahan regulasi Liga 4 untuk memberikan sanksi. Sanksi tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemain, tetapi juga kepada pelatih, manajer, ofisial, bahkan kepada klubnya,” ujarnya. Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali menambahkan, setiap kejadian yang terjadi di level mana pun tetap akan dipersepsikan sebagai peristiwa sepak bola Indonesia secara keseluruhan. “Kita berada di bawah pengawasan FIFA dan AFC. Apa pun yang terjadi di kabupaten atau provinsi, FIFA pasti menilainya sebagai kejadian sepak bola Indonesia,” katanya. Zainudin juga menjelaskan, sejak awal PSSI menggulirkan Liga 4 dengan keyakinan bahwa asosiasi provinsi serta kabupaten dan kota memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan kompetisi. Namun, dalam perjalanannya, muncul persoalan serius yang tidak bisa diabaikan. “Itulah sebabnya kami di PSSI melakukan langkah-langkah untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Kita harus menyelamatkan sepak bola Indonesia ini dari penilaian yang buruk,” ucap Zainudin. PSSI memastikan akan melanjutkan konsolidasi dengan asosiasi provinsi, perangkat pertandingan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kompetisi berjalan dengan menjunjung sportivitas, fair play , dan keselamatan semua pihak. Sumber: pssi.org + + + + + #pssi #liga4 #yunusnusi #zainudinamali + + + + + + + facebook + + twitter + + whatsapp + + + copyurl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + + + 1 + + + Daftar Roster Lengkap Semua Tim MPL Indonesia Season 17 + + + + + 2 + + + La Liga 2025-2026: Jadwal, Hasil dan Klasemen Lengkap + + + + + 3 + + + Liga Inggris 2025-2026: Jadwal, Hasil dan Klasemen Lengkap + + + + + 4 + + + Super League 2025-2026: Jadwal, Hasil dan Klasemen Lengkap + + + + + 5 + + + PUBG Mobile PMPL ID 2026: Hasil, Jadwal, dan Klasemen Lengkap + + + + + 6 + + + Liga Italia 2025-2026: Jadwal, Hasil dan Klasemen Lengkap + + + + + + + + National - 12 Mar 2026 + + Pusat Latihan Timnas di IKN Bikin FIFA Kagum + + + + + + + + + + + World - 12 Mar 2026 + + Piala Dunia 2026 Tak Akan Ditunda, Menteri Olahraga Iran Tegaskan Negaranya Absen + + + + + + + + + + + + World - 12 Mar 2026 + + Taklukan Manchester City, Real Madrid Mengulang Catatan 11 Tahun Lalu + + + + + + + + + + + + TIMNAS INDONESIA - 11 Mar 2026 + + Miliano Jonathans Cedera, Siapa yang Bakal Diandalkan di Posisi Sayap Timnas Indonesia? + + + + + + + + + + + + World - 11 Mar 2026 + + Kandang Galatasaray Masih Menjadi Mimpi Buruk Liverpool di Liga Champions + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + × + + + + + Football + + + + + + Liga Italia + + + + Liga Inggris + + + + La Liga + + + + Super League + + + + World + + + + Championship + + + + Liga TopSkor + + + + Futsal + + + + National + + + + TIMNAS INDONESIA + + + + + + Culture + + + + + + Art + + + + Music + + + + Films + + + + Fashion + + + + Sneakers + + + + + + Sports Update + + + + + + Badminton + + + + Tennis + + + + Other Sports + + + + Esports + + + + Basketball + + + + Automotive + + + + Balap + + + + + + Timnas Indonesia + + + + SKOR SPECIAL + + + + Video + + + + + + + + + Privacy Policy + Pedoman Pemberitaan Media Siber + Disclaimer + Tentang Kami diff --git a/raw/sport.republika.co.id_berita_r23hj6480_rivalitas-derby-jatim-tanpa-suporter.md b/raw/sport.republika.co.id_berita_r23hj6480_rivalitas-derby-jatim-tanpa-suporter.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e7e6e4e3969bd56029c595123522bd3d86a87577 --- /dev/null +++ b/raw/sport.republika.co.id_berita_r23hj6480_rivalitas-derby-jatim-tanpa-suporter.md @@ -0,0 +1,101 @@ +--- +url: https://sport.republika.co.id/berita/r23hj6480/rivalitas-derby-jatim-tanpa-suporter +title: "Rivalitas Derby Jatim tanpa Suporter | Republika Online" +domain: sport.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:54:12 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Rivalitas Derby Jatim tanpa Suporter | Republika Online + +kedua tim akan bertemu di Stadion Manahan Solo dengan status kosong tanpa penonton. REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Persebaya Surabaya akan bertemu dengan Arema FC di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (6/11). Derby Jatim ini sekaligus menutup seri kedua kompetisi Liga 1 2021/2022. Berbeda dari pertemuan di laga sebelumnya, kedua tim akan bertemu di stadion kosong tanpa penonton. Namun pelatih Persebaya, Aji Santoso tetap memberikan target poin penuh bagi timnya meskipun tidak diperkuat oleh strikernya, Jose Wilkson. "Siapapun yang bermain harus bisa menggunakan kesempatan peluang itu dengan sebaik mungkin, sudah bukti Persebaya tidak mengandalkan satu dua pemain, kami masih main dengan cara Persebaya," kata Aji dalam konferensi pers jelang laga, Jumat (5/11). Aji sendiri sudah tidak asing dengan derby Jatim. Aji penah memperkuat kedua tim baik sebagai pelatih maupun sebagai pemain. Namun saat ini Aji tengah memperkuat Persebaya, artinya dia akan memberikan seratus persen perhatiannya bagi Persebaya. "Saya sampaikan, saya pernah di Arema baik sebagai pemain ataupun pelatih, tetapi sekarang saya berada di naungan Persebaya jadi saya akan total seratus persen untuk Persebaya," kata Aji. Meski tensi di lapangan nanti akan panas, Aji menekankan bahwa itu hanya di 90 menit laga saja. Lebih dari itu semua akan kembali seperti biasa. "Untuk suporter apapun hasilnya, yang jelas sepak bola tidak lepas dari suportivitas. Apapun kondisi dan hasilnya harus saling menghargai," kata Aji. Pertemuan keduanya memang sama-sama kuat bahkan cenderung banjir gol. Sebut saja pertemuan terakhir mereka di laga resmi pada musim 2019 lalu, dimana Persebaya menang 4-1 atas Arema dan Arema menang 4-0 pada putaran pertama. Pada musim ini pun kedua tim memiliki persaingan yang ketat. Arema dan Persebaya sama-sama meraih hasil sepuluh poin selama seri kedua berlangsung. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida menyebut tak sabar untuk laga besok. Menurutnya, Persebaya adalah tim kuat yang punya kualitas merata pada pemainnya. "Tapi kita pun adalah tim bagus dengan pemain bagus. Maka ini akan jadi gim yang seimbang 50:50 tentu kita harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan tiga poin," kata Eduardo. Namun Eduardo menyebut tetap menekankan pada tim untuk menghormati Persebaya. Tapi bukan berarti tim tidak bekerja keras untuk meraih poin penuh. "Kita akan berusaha untuk dapatkan tiga poin meski tanpa suporter di stadion dan kita harus hidup dengan kenyataan itu," kata Eduardo. Ask me! Rivalitas Derby Jatim tanpa Suporter Rekomendasi Ini Prediksi Susunan Pemain AC Milan Vs Tottenham di Leg I Babak 16 Besar Liga Champions Cedera, Penyerang Muda Dortmund Moukoko Absen Beberapa Pekan ke Depan Usai Tanding, Pebulu Tangkis Lebanon Ajak Anthony Ginting Foto Bareng Membayangkan Kuatnya MU Andai Jadi Dibeli Grup Orang-Orang Kaya Qatar Kompany Ungkap Alasan Keberhasilan Arteta Angkat Performa Arsenal pada Musim Ini REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Persebaya Surabaya akan bertemu dengan Arema FC di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (6/11). Derby Jatim ini sekaligus menutup seri kedua kompetisi Liga 1 2021/2022. + + + + Berbeda dari pertemuan di laga sebelumnya, kedua tim akan bertemu di stadion kosong tanpa penonton. Namun pelatih Persebaya, Aji Santoso tetap memberikan target poin penuh bagi timnya meskipun tidak diperkuat oleh strikernya, Jose Wilkson. + + + + "Siapapun yang bermain harus bisa menggunakan kesempatan peluang itu dengan sebaik mungkin, sudah bukti Persebaya tidak mengandalkan satu dua pemain, kami masih main dengan cara Persebaya," kata Aji dalam konferensi pers jelang laga, Jumat (5/11). Aji sendiri sudah tidak asing dengan derby Jatim. Aji penah memperkuat kedua tim baik sebagai pelatih maupun sebagai pemain. Namun saat ini Aji tengah memperkuat Persebaya, artinya dia akan memberikan seratus persen perhatiannya bagi Persebaya. + + + "Saya sampaikan, saya pernah di Arema baik sebagai pemain ataupun pelatih, tetapi sekarang saya berada di naungan Persebaya jadi saya akan total seratus persen untuk Persebaya," kata Aji. Meski tensi di lapangan nanti akan panas, Aji menekankan bahwa itu hanya di 90 menit laga saja. Lebih dari itu semua akan kembali seperti biasa. "Untuk suporter apapun hasilnya, yang jelas sepak bola tidak lepas dari suportivitas. Apapun kondisi dan hasilnya harus saling menghargai," kata Aji. Pertemuan keduanya memang sama-sama kuat bahkan cenderung banjir gol. Sebut saja pertemuan terakhir mereka di laga resmi pada musim 2019 lalu, dimana Persebaya menang 4-1 atas Arema dan Arema menang 4-0 pada putaran pertama. Pada musim ini pun kedua tim memiliki persaingan yang ketat. Arema dan Persebaya sama-sama meraih hasil sepuluh poin selama seri kedua berlangsung. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida menyebut tak sabar untuk laga besok. Menurutnya, Persebaya adalah tim kuat yang punya kualitas merata pada pemainnya. "Tapi kita pun adalah tim bagus dengan pemain bagus. Maka ini akan jadi gim yang seimbang 50:50 tentu kita harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkan tiga poin," kata Eduardo. Namun Eduardo menyebut tetap menekankan pada tim untuk menghormati Persebaya. Tapi bukan berarti tim tidak bekerja keras untuk meraih poin penuh. "Kita akan berusaha untuk dapatkan tiga poin meski tanpa suporter di stadion dan kita harus hidup dengan kenyataan itu," kata Eduardo. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 16:56 WIB + + Ini Prediksi Susunan Pemain AC Milan Vs Tottenham di Leg I Babak 16 Besar Liga Champions Selasa , 14 Feb 2023, 16:16 WIB + + Cedera, Penyerang Muda Dortmund Moukoko Absen Beberapa Pekan ke Depan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:27 WIB + + Usai Tanding, Pebulu Tangkis Lebanon Ajak Anthony Ginting Foto Bareng + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:26 WIB + + Membayangkan Kuatnya MU Andai Jadi Dibeli Grup Orang-Orang Kaya Qatar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:15 WIB + + Kompany Ungkap Alasan Keberhasilan Arteta Angkat Performa Arsenal pada Musim Ini diff --git a/raw/staff.universitaspahlawan.ac.id_web_upload_materials_6810-materials.pdf.md b/raw/staff.universitaspahlawan.ac.id_web_upload_materials_6810-materials.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3b2ce9e84981e4663b0f4526ce4bf7c3df08f8d6 --- /dev/null +++ b/raw/staff.universitaspahlawan.ac.id_web_upload_materials_6810-materials.pdf.md @@ -0,0 +1,471 @@ +--- +url: https://staff.universitaspahlawan.ac.id/web/upload/materials/6810-materials.pdf +title: "6810-materials.pdf" +domain: staff.universitaspahlawan.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 22:47:33 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# 6810-materials.pdf + +INDIKATOR GIZI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI +GARIS KEMISKINAN DEFINISI KEMISKINAN +BPS: + +ketidakmampuan untuk memenuhi +standar minimum kebutuhan dasar +yang meliputi kebutuhan makanan +maupun non-makanan. DEFINISI KEMISKINAN +KEMISKINAN STRUKTURAL? + +KEMISKINAN RELATIF? + +GARIS KEMISKINAN? + +PITA KEMISKINAN? + Beberapa model penghitungan +kemiskinan di Indonesia 1. MODEL TINGKAT KONSUMSI +indikator kemiskinan  menggunakan +Sayogyo +(1971) tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita +Pedesaan  apabila +seseorang hanya Perkotaan  ekuivalen +mengkonsumsi ekuivalen beras 360 kg beras per orang +kurang dari 240 kg per orang per tahun +sangat miskin +per tahun = Con’t +Tabel 1. Ekuivalen konsumsi beras Pengertian dan Indikator +Badan Pusat Statistik +(BPS) +Kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk +memenuhi standar minimum kebutuhan dasar +yang meliputi kebutuhan makanan maupun non- +makanan. +Inti dari model ini adalah membandingkan tingkat +konsumsi penduduk dengan "garis kemiskinan" +(GK) yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang +per bulan. GARIS KEMISKINAN BPS +Untuk mengukur tingkat kemiskinan di + +Indonesia, BPS menyediakan 2 jenis +data yaitu data kemiskinan makro +dan mikro. Data Kemiskinan Makro +Penghitungan penduduk +miskin dengan +pendekatan makro Hasilnya adalah estimasi +didasarkan pada data (perkiraan) +sampel bukan data +sensus +Sumber data yang Pencacahannya dilakukan +digunakan adalah Survei setiap bulan Maret +Sosial Ekonomi Nasional dengan jumlah sampel +(Susenas) 68.000 rumah tangga Data Kemiskinan Mikro +Pengumpulan data +Pengumpulan data +kemiskinan mikro +dilakukan secara +didasarkan pada +sensus, bukan +ciri‐ciri rumah +sampel +tangga miskin +Untuk penyaluran +bantuan langsung +yang memerlukan +nama dan alamat +target Susenas +Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)  +survey konsumsi dan belanja tingkat rumah tangga +yang sebelumnya dimaksudkan untuk mencakup +seluruh provinsi di Indonesia agar dapat +memberikan gambaran tingkat nasional. +Susenas Kor: dibuat setiap Susenas Modul: dibuat setiap +tahun; data umum tiga tahun; data lebih rinci Suseda +Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda)  +memprediksi angka kemiskinan pada tingkat +kabupaten yang datanya lebih rinci dan lebih tepat +pada wilayah tersebut. +Suseda tidak dibuat secara teratur, melainkan dibuat +atas dasar permintaan pemerintah kabupaten atas +biaya pemerintah kabupaten sendiri yang dijalankan +oleh BPS. Garis Kemiskinan +Garis Kemiskinan (GK) +digunakan dan ditetapkan oleh BPS untuk + +menghitung jumlah penduduk dan rumah tangga +miskin +didapatkan dari hasil survey modul konsumsi + +Susenas yang ditetapkan dalam rupiah per orang +per bulan +ditetapkan setiap tiga tahun sekali baik untuk + +tingkat nasional maupun tingkat provinsi Proses penghitungan garis kemiskinan Con’t +Metode + +GK = GKM + GKNM +Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara +terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. +Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki +rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di +bawah Garis Kemiskinan. Con’t +Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai + +pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang +disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per +hari. +Garis kemiskinan non-makanan (GKNM) adalah + +kebutuhabn minimum untuk perumahan, sandang, +pendidikan, dan kesehatan. +Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili + +oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis +komoditi di pedesaan. Con’t +Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan + +menentukan penduduk referensi, yaitu 20 persen + +penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan +Sementara, yaitu garis kemiskinan periode lalu yang +di-inflate dengan inflasi umum (IHK). +dari penduduk referensi dihitung Garis Kemiskinan + +Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan +(GKNM). Con’t +Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan + +Garis Kemiskinan Makanan adalah jumlah nilai pengeluaran + +dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi +penduduk referensi dan kemudian disetarakan dengan nilai +energi 2.100 kilokalori perkapita per hari. +Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum + +makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata +kalori dari ke-52 komoditi tersebut. +Selanjutnya GKM tersebut disetarakan dengan 2.100 + +kilokalori dengan cara mengalikan 2.100 terhadap harga +implisit rata-rata kalori. Con’t +Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan + +Garis Kemiskinan Non-Makanan merupakan penjumlahan + +nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non- +makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, +pendidikan, dan kesehatan. +Nilai kebutuhan minimum per komoditi/sub-kelompok non- + +makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio +pengeluaran komoditi /sub-kelompok tersebut terhadap +total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat +dalan data Susenas modul konsumsi. Con’t +Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan + +Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis + +Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non-Makanan. +Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita + +per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan +sebagai penduduk miskin. Pengukuran Kemiskinan World Bank +World Bank membuat garis kemiskinan absolut US$ + +1 dan US$ 2 PPP (purchasing power parity/paritas +daya beli) per hari (bukan nilai tukar US$ resmi). +Tujuan  untuk membandingkan angka kemiskinan + +antar negara/wilayah dan perkembangannya +menurut waktu untuk menilai kemajuan yang +dicapai dalam memerangi kemiskinan di tingkat +global /internasional. Con’t +Angka konversi PPP adalah banyaknya rupiah yang + +dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan +barang dan jasa dimana jumlah yang sama +tersebut dapat dibeli sebesar US$ 1 di Amerika +Serikat. +Angka konversi ini dihitung berdasarkan harga dan + +kuantitas di masing-masing negara yang +dikumpulkan dalam suatu survei yang biasanya +dilakukan setiap lima tahun. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di +Indonesia Tahun 2006 +Garis Kemiskinan Garis Kemiskinan Penduduk Miskin +Sumber +(Per Hari) (Per Bulan) (%) +Rp. 5.066,57,- +BPS Rp. 151.997,- 17,80 +≈ US$ 1,55 PPP +USS 1 PPP +Rp. 97.218,- 7,40 +≈ Rp. 3.240,60,- +World Bank +USS 2 PPP +Rp. 194.439,- 49,00 +≈ Rp. 6.841,30,- GARIS KEMISKINAN SEPTEMBER 2022 SEBESAR RP 535.547 +Naik 5,95 persen Dibandingkan Maret 2022 +Distribusi Garis Kemiskinan, +Perkembangan Garis Kemiskinan Menurut Wilayah, Maret 2020 – 2022 (ribu rupiah) +September 2022 (persen) +Bukan Makanan 5,92 % 5,95 +% +4,25 +% +25,85% +600 +552 +521 535 +513 505 +484 +500 +400 +300 +200 +Makanan +100 +74,15% +0 +“Peranan komoditas makanan +0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 0 0 1 1 2 2 +2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 +terhadap Garis Kemiskinan jauh 'r 'p 'r 'p 'r 'p 'r 'p 'r 'p 'r 'p 'r 'p 'r 'p 'r 'p +a e a e a e a e a e a e a e a e a e +M S M S M S M S M S M S M S M S M S +lebih besar dibandingkan peranan +Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan +komoditas bukan makanan.” +Makanan Bukan Makanan +3322 TINGKAT KEMISKINAN SEPTEMBER 2022 NAIK TIPIS +Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2019-September 2022 +sebelum pandemi masa pandemi dan pemulihannya +27,55 27,54 +26,42 26,5 26,16 26,36 +25,14 24,78 +9,41 9,22 9,78 10,19 10,14 9,71 9,54 9,57 +Mar'19 Sep'19 Mar'20 Sep'20 Mar'21 Sep'21 Mar'22 Sep'22 +Absolut P0 +Jumlah Penduduk Miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang, naik 0,20 juta orang terhadap Maret 2022 dan +turun 0,14 juta orang terhadap September 2021. +Persentase Penduduk Miskin pada September 2022 sebesar 9,57 persen, naik 0,03 persen poin terhadap Maret 2022 dan +turun 0,14 persen poin terhadap September 2021. +3333 PENINGKATAN TINGKAT KEMISKINAN +TERJADI DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN +Persentase Penduduk Miskin Menurut Wilayah, Maret 2019-September 2022 +sebelumpandemi masa pandemidan pemulihannya +13,20 13,10 +12,85 12,60 12,82 12,53 12,29 12,36 +10,19 10,14 +9,41 9,22 9,78 9,71 9,54 9,57 +7,88 7,89 +7,38 7,60 7,50 7,53 +6,69 6,56 +Mar'19 Sep'19 Mar'20 Sep'20 Mar'21 Sep'21 Mar'22 Sep'22 +Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan +Tingkat kemiskinan perdesaan sudah kembali +Disparitas kemiskinan +ke level sebelum pandemi, sedangkan +perkotaan dan perdesaan +perkotaan masih lebih tinggi dibandingkan +masih tinggi +sebelum pandemi +3344 KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN MENURUN +Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) +“Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) “Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) +di perkotaan dan perdesaan menurun” di perkotaan dan perdesaan menurun” +sebelum sebelum +masa pandemidan pemulihannya masa pandemidan pemulihannya +pandemi pandemi +0,676 +2,390 +2,266 2,253 0,587 +2,184 2,108 2,211 2,125 2,115 0,549 0,525 0,550 0,569 0,542 0,536 +0,471 +1,750 0,424 0,418 +1,714 0,395 0,379 +1,553 1,606 1,668 1,586 1,562 0,374 0,362 0,381 +1,497 +0,313 0,314 +0,291 0,286 +0,264 +1,258 1,294 1,229 0,236 0,233 0,247 +1,129 1,187 1,158 +1,054 +1,015 +Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep +Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep +2019 2020 2021 2022 +2019 2020 2021 2022 +3355 KEMISKINAN SEPTEMBER 2022 MENURUT PULAU +“ +Penduduk Miskin Masih Terkonsentrasi di Pulau Jawa +Sumatera Kalimantan Sulawesi +Maluku & Papua +Sebagian besar pulau +[0,02persenpoin] [0,04persenpoin] +[0,08persenpoin] menunjukkan peningkatan +9,49 9,47 10,02 10,06 [0,21persenpoin] +persentase penduduk miskin, +5,82 5,90 19,89 20,10 +hanya Pulau Sumatera yang +1,00 2,03 +5,76 +menunjukkan penurunan” +[3,78%] [7,70%] +[21,86%] 1,54 Keterangan +[5,83%] +JumlahPendudukMiskin (Juta Orang) +13,94 […] Distribusi PendudukMiskin(%) +Jawa +2,11 +[52,85%] PrsentasePendudukMiskin(%) +[0,11persenpoin] [7,98%] +[0,02persenpoin] Mar’22 Sep’22 +13,35 13,46 +9,01 9,03 +Bali & […] Perubahan PersentasePendudukMiskin +Nusa Tenggara (Persen Poin) +3366 KETIMPANGAN MENURUN DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN +Perkembangan Gini Ratio, 2019-2022 +sebelum pandemi masa pandemi dan pemulihannya +0,399 0,401 0,398 0,403 0,402 +0,392 0,391 0,393 +0,382 0,380 0,381 0,385 0,384 0,381 0,384 0,381 +0,317 0,315 0,317 0,319 0,315 0,314 0,314 0,313 +Mar'19 Sep'19 Mar'20 Sep'20 Mar'21 Sep'21 Mar'22 Sep'22 +Perkotaan Perdesaan Perkotaan+Perdesaan +Keterangan: Nilai Gini Ratio berada diantara 0 dan 1. +Semakin tinggi nilai Gini Ratio berarti semakin tinggi ketimpangan +3388 2. MODEL KESEJAHTERAAN KELUARGA +Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional +(BKKBN)  lebih melihat dari sisi kesejahteraan +dibandingkan dari sisi kemiskinan. +BKKBN menggunakan keluarga; sejalan dengan +visi dari program Keluarga Berencana (KB) yaitu +"Keluarga yang Berkualitas". Untuk menghitung +tingkat kesejahteraan, BKKBN melakukan +program yang disebut sebagai Pendataan +Keluarga. Pengertian dan indikator +(1) Keluarga Pra Sejahtera (Sangat Miskin) +Belum dapat memenuhi salah satu atau lebih + +indikator yang meliputi: +a. Indikator Ekonomi +Makan dua kali atau lebih sehari + +Memiliki pakaian yang berbeda untuk aktivitas (misalnya di + +rumah, bekerja/ sekolah dan bepergian) +Bagian terluas lantai rumah bukan dari tanah. + +b. Indikator Non-Ekonomi +Melaksanakan ibadah + +Bila anak sakit dibawa ke sarana kesehatan. + Con’t +(2) Keluarga Sejahtera I (Miskin) +Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi + +tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih +indikator meliputi: +a. Indikator Ekonomi +Paling kurang sekali seminggu keluarga makan daging atau + +ikan atau telor +Setahun terakhir seluruh anggota keluarga memperoleh + +paling kurang satu stel pakaian baru +Luas lantai rumah paling kurang 8 m untuk tiap penghuni + b. Indikator Non-Ekonomi +Ibadah teratur + +Sehat tiga bulan terakhir + +Punya penghasilan tetap + +Usia 10-60 tahun dapat baca tulis huruf latin + +Usia 6-15 tahun bersekolah + +Anak tidak lebih dari 2 orang, ber-KB + Con’t +(3) Keluarga Sejahtera II +Adalah keluarga yang karena alasan ekonomi + +tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih +indikator meliputi: +Memiliki tabungan keluarga + +Makan bersama sambil berkomunikasi + +Mengikuti kegiatan masyarakat + +Rekreasi bersama (6 bulan sekali) + +Meningkatkan pengetahuan agama + +Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan + +majalah +Menggunakan sarana transportasi + Con’t +(4) Keluarga Sejahtera III +Sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: + +Memiliki tabungan keluarga + +Makan bersama sambil berkomunikasi + +Mengikuti kegiatan masyarakat + +Rekreasi bersama (6 bulan sekali) + +Meningkatkan pengetahuan agama + +Memperoleh berita dari surat kabar, radio, TV, dan majalah + +Menggunakan sarana transportasi + +Belum dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: + +Aktif memberikan sumbangan material secara teratur + +Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan + Con’t +(5) Keluarga Sejahtera III Plus +Sudah dapat memenuhi beberapa indikator + +meliputi: +Aktif memberikan sumbangan material secara teratur + +Aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. + 3. MODEL PEMBANGUNAN MANUSIA +Pendekatan Pembangunan Manusia dipromosikan + +oleh lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) +untuk program pembangunan yaitu United Nation +Development Program (UNDP). +Laporan tentang Pembangunan Manusia atau yang + +sering disebut Human Development Report (HDR) +dibuat pertama kali pada tahun 1990 dan +kemudian dikembangkan oleh lebih dari 120 +negara. Pengertian dan indikator +Human Development Report (HDR) adalah +satu konsep +yang melihat pembangunan secara lebih komprehensif, di mana +pembangunan harus menjadikan kesejahteraan manusia sebagai +tujuan akhir, bukan menjadikan manusia sebagai alat +pembangunan. +Indikator-indikator dalam HDR dapat Sedangkan indikator-indikator pada +dikelompokkan ke dalam enam dimensi. GEM (Gender Empowernment Measure) +HDI (Human Development Index), HPI menggunakan tiga dimensi yang +(Human Poverty Index) dan GDI (Gender berbeda yaitu: +Development Index) menggunakan tiga • Partisipasi politik +dimensi yang sama, yaitu: • Partisipasi dalam ekonomi dan +• Umur yang panjang dan hidup sehat pengambilan keputusan +• Pengetahuan • Memiliki kekuatan dalam sumberdaya +• Standar hidup yang layak ekonomi. Terima Kasih diff --git a/raw/stis.ac.id_sipadu_pegawai_upload_jurnal_file_1575949563.pdf.md b/raw/stis.ac.id_sipadu_pegawai_upload_jurnal_file_1575949563.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..978ac71ef64ad438318594ecd9cfbbb42508f743 --- /dev/null +++ b/raw/stis.ac.id_sipadu_pegawai_upload_jurnal_file_1575949563.pdf.md @@ -0,0 +1,445 @@ +--- +url: https://stis.ac.id/sipadu/pegawai/upload_jurnal/file_1575949563.pdf +title: "file_1575949563.pdf" +domain: stis.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:15:30 +source_type: academic +quality_score: 77 +is_priority: false +--- + +# file_1575949563.pdf + +Kajian Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2010-2017 ................................................................. (Rahadyan Saktyo Arzaqi) +KAJIAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI JAWA TIMUR TAHUN +2010-2017 +(REVIEW OF INCOME INEQUALITY IN EAST JAVA 2010-2017) +Rahadyan Saktyo Arzaqi1, Erni Tri Astuti2 +Politeknik Statistika STIS1 +Politeknik Statistika STIS2 +Jalan Otto Iskandardinata Nomor 64c +E-mail: 15.8831@stis.ac.id +ABSTRAK +Pengurangan ketimpangan menjadi salah satu fokus tujuan yang ingin diraih oleh seluruh bangsa. Hal +ini tergambar dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang disepakati oleh seluruh kepala negara yang +mewakili bangsa-bangsa di seluruh dunia. Pengurangan ketimpangan menjadi target SDGs nomor sepuluh. +Di Indonesia, ketimpangan pendapatan menjadi salah satu permasalahan utama.. Jawa Timur menjadi salah +satu provinsi dengan ketimpangan pendapatan yang meningkat setiap tahunnya. Tahun 2017, Gini ratio +meningkat sebesar 0,003 menjadi 0,4055. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut berada di +atas rata-rata nasional. Tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi provinsi tumbuh sebesar 5,55 persen, lebih +besar dari rata-rata nasional yakni 5,02 persen. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang +mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, terutama wilayah Arek, Pandalungan, Mataraman +dan Madura. Metodologi penelitan yang digunakan adalah Analisis Profil serta Regresi Data Panel. Hasil +analisis profil menunjukkan bahwa empat kelompok daerah di Jawa Timur memiliki karakteristik gini ratio +yang berbeda. Hasil penelitian lanjutan menunjukkan perbedaan variabel independen yang signifikan +mempengaruhi gini ratio di Jawa Timur. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh di wilayah Mataraman +dan Arek, investasi berpengaruh positif di wilayah Pandalungan dan Mataraman. Variabel jumlah penduduk +berpengaruh positif di wilayah Arek, Mataraman dan Pandalungan. Pemerintah harus mengendalikan +pertumbuhan penduduk, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan serta mengarahkan investasi agar +ketimpangan pendapatan dapat dikurangi. +Kata kunci: Ketimpangan Pendapatan, Jawa Timur, Analisis Profil, Analisis Data Panel +ABSTRACT +Reducing inequality is one of all focuses those are to be achieved by all nations. This is reflected in the +Sustainable Development Goals (SDGs) agreed by all heads of state representing nations throughout the +world. Reducing Inequality is the number ten target of SDGs. In Indonesia, income inequality is one of the +main problems. East Java is one of the provinces with income inequality that is increasing every year. In +2017, the Gini ratio increased by 0.003 to 0.4055. On the other hand, economic growth in the province is +above the national average. In 2016, the provincial economic growth rate grew by 5.55 percent, greater +than the national average of 5.02 percent. The research aims to analyze the factors that influence income +inequality in East Java, especially the Arek, Pandalungan, Mataraman and Madura regions. The research +methodology used is Profile Analysis and Panel Data Regression. The results of the profile analysis show that +the four regional groups in East Java have different gini ratio characteristics. The results of further research +show the differences in independent variables that significantly affect the gini ratio in East Java. The level of +open unemployment is influential in the Mataraman and Arek regions, investment has a positive effect in the +Pandalungan and Mataraman regions. Variable population has a positive effect on Arek, Mataraman and +Pandalungan. The government must control population growth, increase employment and direct the +investment so that income inequality can be reduced. +Keywords: Income Inequality, East Java, Profile Analysis, Panel Data Analysis +PENDAHULUAN +Pengurangan ketimpangan menjadi salah satu fokus yang ingin diraih oleh seluruh bangsa di +dunia. Hal ini tergambarkan dalam Sustainable Development Goals yang disepakati oleh seluruh +kepala negara yang mewadahi bangsa-bangsa di dunia. Pengurangan ketimpangan menjadi target +SDGs nomor sepuluh. Target SDGs ini juga diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam RPJMN. +1 Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s +Ada delapan misi yang hendak dicapai oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan +RPJMN 2015-2019, salah satunya adalah pembangunan yang berkeadilan. Indikator ini dapat +dilihat dari tiga aspek, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. +Dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, +diketahui bahwa seluruh aspek menunjukkan kondisi ekonomi Indonesia baik. Namun demikian +aspek ketimpangan pendapatan secara nasional tidak menggambarkan ketimpangan pendapatan +di semua provinsi di Indonesia. Menurut BPS, dari tahun 2014-2018 diketahui bahwa ada sembilan +provinsi yang sceara konsisten memiliki angka ketimpangan pendapatan di atas angka nasional. +Lima dari sembilan provinsi tersebut berasal dari Pulau Jawa. Berdasarkan data BPS, Provinsi +Jawa Timur memiliki performa ekonomi yang menjanjikan. Tahun 2011-2018 pertumbuhan +ekonomi Jawa Timur berada di atas rata rata nasional. Di sisi lain, ketimpangan di wilayah Jawa +Timur tahun 2010-2017 semakin melebar. Hal ini terkonfirmasi dari ketimpangan yang ada di +empat daerah yang secara sosio-demografis sangat dominan di Jawa Timur, yakni daerah Arek, +Pandalungan, Mataraman dan Madura. +Jika dilihat secara lebih teliti, ada pola perkembangan Gini Ratio yang mirip antarkota- +kabupaten yang memiliki dimensi demografis-sosiologis yang sama. Daerah daerah yang dimaksud +adalah daerah Mataraman (Kabupaten Pacitan, Ponorogo dan sekitarnya), daerah Pandalungan +(Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang dan sekitarnya), daerah Arek (Kota Surabaya, Kota +Malang dan sekitarnya) dan daerah Madura. Pembagian daerah-daerah di atas didasarkan pada +penelitan Sutarto (2004) yang berjudul “Wacana Tandingan untuk Mendukung Pembangunan di +Provinsi Jawa Timur”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan produk dan +karakteristik kebudayaannya, Jawa Timur terdiri dari empat daerah kelompok masyarakat +mayoritas yaitu Mataraman, Pandalungan, Arek dan Madura. Selain daerah di atas, juga terdapat +enam kelompok masyarakat minoritas yakni Jawa Panaragan, Samin, Tengger, Osing, Madura +Bawean dan Madura Kangean. +Ketimpangan pendapatan yang meningkat di masing-masing kelompok daerah ini sejalan +dengan penelitian yang dilakukan oleh Sirojuzilam (2010) yang menyatakan bahwa karakteristik +daerah di Indonesia yang beragam memiliki pengaruh kuat dalam terciptanya pembangunan +ekonomi, sehingga hal yang wajar apabila pola pembangunan di Indonesia tidak sama. Hal ini +yang menimbulkan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan menjadi salah satu masalah utama di +suatu daerah. Hal ini dinyatakan oleh Pradnyadewi (2017) dengan menjelaskan bahwa +ketimpangan pendapatan menjadi permasalahan perekonomian di Indonesia. Hal ini dapat terjadi +antarindividu dalam daerahnya, antarsektor perekonomian maupun antar daerah. Lebih lanjut, +dalam penelitian ini disebutkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia sebagai salah satu pengukur +kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh tidak langsung terhadap ketimpangan pendapatan di +suatu wilayah. +Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris (1973) menjelaskan bahwa ada delapan faktor yang +berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di suatu negara yang sedang berkembang, yaitu +: +1. Inflasi yakni ketika penambaan pendapatan bertambah per kapita namun tidak diikuti oleh +penambahan barang produksi +2. Penambahan penduduk yang tinggi membuat pendapatan per kapita yang menurun +3. Ketidakmerataan pembangunan antaradaerah +4. Investasi yang berfokus pada padat modal atau capital intensive yang membuat +persentase pendapatan modal dari sisi harta lebih besar dibandingkan dengan persentase +pendapatan yang berasal dari kerja. Hal ini membuat pengangguran bertambah. +5. Rendahnya mobilitas sosial +6. Memburuknya nilai tukar negara berkembang dalam perdagangan dengan negara maju +7. Pelaksanaan kebijakan substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil +industri +8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain- +lain. +Dengan adanya fenomena ekonomi ini, penelitian bertujuan untuk melihat karakteristik profil +ketimpangan pendapatan di wilayah Jawa Timur, khususnya wilayah Arek, Pandalungan, +2 Kajian Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2010-2017 ................................................................. (Rahadyan Saktyo Arzaqi) +Mataraman dan Madura. selain itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang +mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Timur, khususnya di empat wilayah sosio- +demografis yang telah disampaikan sebelumnya. +METODE +Penelitian ini mencakup data gini rasio yang ada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010- +2017. Dalam penelitan ini, peneliti membagi wilayah Jawa Timur ke dalam empat wilayah besar. +Pembagian ini didasarkan pada karakteristik sosio demografi masing-masing daerah. Empat +wilayah tersebut adalah Wilayah Mataraman, Arek, Pandalungan dan Madura. Gini rasio setiap +kelompok dipengaruhi oleh variabel-variabel tertentu dalam kurun waktu 2010-2017. Variabel- +variabel ini diperoleh dari teori serta penelitian terkait yang muncul sebelum penelitian ini +dilaksanakan. Variabel yang dipilih menggambarkan komponen tenaga kerja, sosial demografis +serta kesejahteraan masyarakat yang ada di Jawa Timur. Variabel yang menggambarkan +komponen tenaga kerja adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT). Variabel yang +menggambarkan kesejahteraan masyarakat adalah Aglomerasi PDRB dan Investasi. Variabel +yang menggambarkan kondisi sosial demografis yang ada di Jawa Timur adalah jumlah +penduduk serta rata-rata lama sekolah. +Berdasarkan teori yang dikemukakan dan pendapat yang disampaikan di atas, dipilih +variabel-variabel independen yang dapat menjelaskan kondisi ketimpangan pendapatan yang ada +di Jawa Timur. Variabel-variabel independen yang dipilih adalah : +1. Aglomerasi PDRB X +1 +2. Tingkat Pengangguran Terbuka X +2 +3. Rata-rata lama sekolah X +3 +4. Investasi padat modal (Pembentukan Modal Tetap Bruto) X +4 +5. Jumlah Penduduk X +5 +Data gini rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah data gini rasio yang +dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Jawa Timur tahun 2010-2017. Hal yang sama terjadi +pada variabel lain. Data tingkat pengangguran terbuka yang digunakan merupakan publikasi +Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2010-2017. +Data Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata-rata lama Sekolah, Investasi (PMTB) +dan Jumlah Penduduk Jawa Timur menggunakan data publikasi Badan Pusat Statistik Jawa +Timur 2010-2017. Untuk menganalisis ketimpangan pendapatan di Jawa Timur digunakan dua +metode analisis, yakni analisis profil dan analisis regresi data panel. +Tahapan analisis profil yakni dilakukan plot data gini rasio untuk mengetahui pola +pergerakan rata-rata gini rasio untuk setiap kelompok. Pada tahap awal dilakukan perbandingan +pola data untuk empat kelompok sekaligus. Tujuan dari tahapan tersebut adalah untuk +mengetahui kelompok mana yang memiliki pola pergerakan data yang paling mirip untuk +kemudian bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni pengujian hipotesis. +Hipotesis yang akan diuji dalam analisis profil ada tiga macam, yakni : +1. Paralelisme +Hipotesis ini menguji apakah rata-rata antara kedua kelompok paralel. Hipotesis yang +terbangun adalah sebagai berikut : +(1) +Dengan +(2) +Dengan +Untuk menguji kebenaran hipotesis, maka digunakan statistik uji sebagai berikut : +3 Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s +(3) +Tolak saat > T2 +p-1,n1+n2-2 +2. Equal Level +Hipotesis ini menguji apakah rata-rata kedua kelompok yang dibandingkan memiliki level yang +sama. Hipotesis yang terbangun adalah sebagai berikut : +H = (4) +12 +Atau, +H : JT = JT +02 +H ≠ (5) +12 +Atau, +H : JT ≠ JT . +12 +Untuk menguji kebenaran hipotesis ini, digunakan statistik uji sebagai berikut : +(6) +Tolak H jika +02 +3. Flatness +Hipotesis ini mengindikasikan bahwa apakah antara kedua profil flat antara satu dengan yang +lain. hipotesis yang terbangun jika dinyatakan dalam persamaan adalah sebagai berikut : +(7) +Untuk menguji kebenaran hipotesis, digunakan statistik uji yakni : +(8) +Tolak jika T2 +p-1,n1-n2-2 +Selanjutnya dilakukan analisis data panel untuk menganalisis ketimpangan pendapatan di +Jawa Timur. Data gini rasio kelompok Mataraman, Arek, Pandalungan dan Madura yang sudah +melalui uji hipotesis dan analisis profil selanjutnya dilakukan pengolahan dalam Analisis Data +Panel. Dari keempat kelompok tersebut, akan dilakukan pengujian variabel-variabel apa yang +mempengaruhi ketimpangan pendapatan yang ada di masing-masing kelompok. +Dari masing masing kelompok akan terbentuk model data panel. Masing-masing kelompok +pun dimungkinkan akan memiliki model regresi data panel yang berbeda. Model yang mungkin +terbentuk adalah Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model. +4 Kajian Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2010-2017 ................................................................. (Rahadyan Saktyo Arzaqi) +Model regresi yang terbangun adalah sebagai berikut : +(9) +Keterangan : +: Gini ratio untuk individu ke-i periode waktu ke-t +: Intercept +: Koefisien masing-masing variabel independen +: Variabel Aglomerasi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Rata-Rata Lama +Sekolah, Investasi Modal (PMTB), Jumlah Penduduk +: Data 38 kabupaten/kota +: Data periode tahun 2010-2017 +HASIL DAN PEMBAHASAN +Dalam penelitian ini wilayah Jawa Timur dibagi menjadi empat kelompok besar +berdasarkan dimensi sosial budaya dan demografis yang ada di Jawa Timur. Kelompok yang +dimaksud adalah : + Kelompok Wilayah Arek : Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, +Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten +Jombang, Kabupaten Gresik, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota +Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Batu. + Kelompok Wilayah Pandalungan : Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, +Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten +Probolinggo, Kota Probolinggo. + Kelompok Wilayah Mataraman : Kabupaten Pacitan, Kabupaten +Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, +Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, +Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kota Kediri, Kota +Madiun. + Kelompok Wilayah Madura : Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, +Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep. +Adanya perbedaan sosial demografis di ke empat wilayah di atas mendorong terjadinya +perbedaan fenomena ekonomi untuk setiap wilayah. Fenomena ekonomi di ke empat wilayah +tersebut dapat diketahui dari variabel aglomerasi PDRB, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata +lama sekolah, rata-rata jumlah pembentukan modal tetap bruto per wilayah di Provinsi Jawa +Timur. +Ditinjau dari variabel Aglomerasi wilayah dengan persentase PDRB tertinggi di Jawa Timur +menandakan bahwa wilayah tersebut mendominasi distribusi perekonomian di Provinsi Jawa Timur +tahun 2010-2017. Gambar 2 menunjukkan bahwa wilayah Arek mendominasi aglomerasi produk +domestik regional bruto di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2010, 59 persen PDRB di Porvinsi +Jawa Timur terkonsentarsi di wilayah tersebut. Persentase tersebut menunjukkan tren peningkatan +setiap tahunnya. Pada tahun 2017, persentase PDRB di wilayah tersebut adalah sebesar 60 +persen. Artinya bahwa 60 persen perekonomian di Jawa Timur berada di wilayah tersebut, 40 +persen sisanya berada di wilayah lain. Ini menunjukkan dominasi perekonomian di wilayah Arek, +Jawa Timur. +Pada tahun 2010, wilayah Madura memiliki aglomerasi PDRB sebesar 4,86 persen. Hal ini +membuat wilayah Madura menjadi wilayah dengan aglomerasi PDRB paling kecil jika dibandingkan +dengan wilayah-wilayah lain. Kurun waktu 8 tahun, yakni mulai tahun 2010 hingga 2017, tren +aglomerasi di Madura menurun. Hingga pada tahun 2017 aglomerasi PDRB di Madura sebesar 4,65 +persen, menurun sebesar 0,21 persen. +5 Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s +Gambar 1. Aglomerasi PRDB per wilayah Jawa Timur 2010-2017 +Jika ditelusuri lebih dalam, kabupaten/kota di wilayah Arek dengan persentase PDRB +tertinggi adalah Kota Surabaya. Pada tahun 2010-2017, Kota Surabaya mendominasi aglomerasi +PDRB wilayah Arek dengan persentase 23 persen hingga 24 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa +satu pertiga perekonomian di Arek didominasi oleh Kota Surabaya. Bahkan, satu perlima +perekonomian di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh Kota Surabaya. Dominasi ini menunjukkan +pemusatan ekonomi di ibukota Provinsi Jawa Timur, yakni Kota Surabaya. +Gambar 2. Distribusi PDRB Wilayah Arek, Jawa Timur tahun 2010-2017 +Jika ditinjau dari rata-rata aglomerasi per kabupaten/kota, dari Gambar 2 dapat diketahui +bahwa rata-rata aglomerasi PDRB per kabupaten kota di wilayah Arek memiliki persentase yang +paling tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain. Pada tahun 2010, setiap kabupaten/kota di +wilayah Arek memiliki persentase sebesar 4,58 persen. Terjadi tren peningkatan yang signifikan +dalam kurun waktu 2010 hingga 2017. Pada tahun 2017 persentase aglomerasi per kabupaten +yang ada di wilayah Arek sebesar 4,62 persen. Persentase yang tinggi di wilayah Arek ini didorong +oleh besaran PDRB di Kota Surabaya sebagai kota penggerak perekonomian utama di wilayah +tersebut. +Selain ditinjau dari sisi aglomerasi perekonomian atau PDRB, dalam penelitian ini kualitas +perekonomian juga dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka yang ada di empat wilayah di +Jawa Timur. +Gambar 3. Rata-rata tingkat pengangguran terbuka per wilayah di Jawa Timur 2010-2017 +6 Kajian Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2010-2017 ................................................................. (Rahadyan Saktyo Arzaqi) +Dari Gambar 3 dapat diketahui bahwa tingkat pengangguran terbuka di wilayah Arek dari +tahun 2010 hingga 2017 menjadi yang paling tinggi di antara wilayah-wilayah lain. Pada tahun +2016, tingkat pengangguran terbuka di wilayah Arek mencapai puncaknya dengan angka 7,21 +persen. Hal ini berarti setiap 100 orang angkatan kerja, terdapat 7 hingga 8 orang yang +menganggur di wilayah Arek pada tahun 2016. +Secara bergantian dalam tahun 2010-2017, wilayah Pandalungan dan Madura memiliki +tingkat pengangguran terbuka yang paling rendah di antara wilayah yang lain. Pada tahun 2010, +wilayah Madura memiliki tingkat pengangguran terbuka paling rendah di antara yang lain dengan +persentase 3,25 persen. Pada tahun 2013 wilayah Pandalungan bergantian menjadi wilayah yag +memiliki tingkat pengangguran terbuka yang paling rendah di bandingkan dengan yang lain +dengan persentase 3,35 persen. Pada tahun 2017, wilayah Madura kembali memiliki tingkat +pengangguran terbuka yang paling rendah dengan persentase 3 persen. +Dalam konteks kualitas sumber daya manusia, variabel rata-rata lama sekolah dapat +menggambarkan kualitas pendidikan yang dimiliki setiap penduduk yang ada di wilayah tersebut. +Gambar 4. Rata-rata lama sekolah per wilayah di Jawa Timur tahun 2010-2017 +Gambar 4 menggambarkan bahwa rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk +wilayah Madura menjadi yang paling rendah dalam jangka waktu 2010 hingga 2017. Penduduk +wilayah Madura pada tahun 2010 memiliki rata-rata lama sekolah selama 4,19 tahun. Pada tahun +2017, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,42 tahun menjadi 4,61 tahun. Di sisi +sebaliknya, penduduk wilayah Arek memiliki rata-rata lama sekolah yang paling tinggi di antara +yang lain. Pada tahun 2010, rata-rata lama sekolah penduduk di wilayah Arek adalah 8 tahun. +Pada tahun 2017, rata-rata lama sekolah di wilayah Arek meningkat dibandingkan dengan tahun +2010 menjadi 8,40 tahun. +Gambar 5. Rata-rata Pembentukan Modal Tetap Bruto Jawa Timur 2010-2017 (triliun rupiah) +Dari Gambar 5 dapat diketahui bahwa wilayah Arek memiliki nilai PMTB paling besar di +antara wilayah lain. Performa peningkatan PMTB di wilayah Arek konsisten terjadi mulai tahun +2010 hingga tahun 2017. Pada tahun 2010, rata-rata nilai PMTB kabupaten/kota di wilayah Arek +mencapai 13,40 triliun rupiah. Angka ini terus meningkat dari tahun 2010 hingga tahun 2017. Pada +tahun 2017, rata-rata nilai PMTB wilayah Arek mencapai 20,28 triliun rupiah. +7 Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s +Angka ini setara dengan lima kali nilai PMTB wilayah Madura pada tahun 2017. Pada +tahun 2017, nilai PMTB wilayah Madura mencapai 4,25 triliun rupiah. Besaran PMTB di wilayah +Madura pada tahun 2017 ini meningkat sebesar 1,46 triliun rupiah dibandingkan dengan besaran +PMTB pada tahun 2010. Namun demikian hal ini tetap membuat wilayah Madura menjadi wilayah +yang memiliki nilai PMTB paling rendah di antara wilayah yang lain. Tingginya nilai PMTB di +wilayah Arek menunjukkan akumulasi investasi bentuk fisik dalam jumlah yang besar. Hal ini +didasari bahwa wilayah Arek, terutama Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang merupakan +salah dua kabupaten kota industri di Jawa Timur. +Fenomena terakhir yang dianalisis adalah jumlah penduduk. Berdasarkan gambar 6, +secara rata-rata, kabupaten di wilayah Arek memiliki rata-rata jumlah penduduk paling tinggi di +antara wilayah-wilayah lain. Dalam kurun waktu 2010 hingga tahun 2017, rata-rata jumlah +penduduk di kanupaten/kota di wilayah Arek menunjukkan peningkatan. Peningkatan ini bisa +disebabkan oleh dua hal, yakni kelahiran dan migrasi. +Gambar 6 .Rata-rata Jumlah Penduduk per wilayah di Jawa Timur 2010-2017 (ribu jiwa) +Hal lain yang dapat dilihat dari Gambar 6, rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota +paling rendah ada di wilayah Mataraman. Pada tahun 2010, rata-rata jumlah penduduk di wilayah +Mataraman adalah sebesar 832 ribu jiwa. Angka ini terus meningkat hingga tahun 2017. Pada +tahun 2017, rata-rata jumlah penduduk di wilayah Mataraman menjadi 854 ribu jiwa. Namun +demikian, peningkatan ini tetap membuat wilayah Mataraman memiliki rata-rata jumlah penduduk +kabupaten/kota paling rendah di antara yang lain. +Selanjutnya dilakukan pengujian dengan analisis profil untuk dapat melihat perbedaan +profil masing-masing kelompok wilayah jika ditinjau dari Gini rasio setiap tahunnnya. Ada tiga +pengujian yang dilakukan yakni, parallelism, equal level dan flatness. Dari hasil pengujian +paralelisme pertama didapatkan hasil bahwa nilai pengujian Pillai’s Trace adalah sebesar 0,8240 +sedangkan nilai F adalah sebesar 1,624. Selain itu didukung dengan siginifikansi 0,0610. Dengan +demikian pengujian paralelisme tahap satu menunjukkan gagal tolak HO. Hal ini menunjukkan +bahwa data gini ratio per wilayah di Jawa Timur paralel antar kelompoknya. P +Untuk memutuskan apakah pengujian profil per kelompok harus dilakukan secara terpisah +atau bersamaan maka perlu dilanjutkan kepada pengujian berikutnya yakni pengujian level tahap +pertama. Dari hasil pengujian level dapat diketahui bahwa ada perbedaan nilai yang signifikan +antarkelompok yang membagi data. Hal ini dibuktikan dari nilai signifikansi. Signifikansi pengujian +kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa pengujian menunjukkan tolak HO. Hal ini berarti pembagian +berdasarkan wilayah dapat membedakan level antarkelompok. Oleh karena level antarkelompok +sudah berbeda, maka pengujian Flatness tidak diperlukan lagi. +Dari hasil pengujian diketahui bahwa masing-masing kelompok memiliki karakteristik gini +ratio yang berbeda. Pengujian profil membuktikan bahwa keempat kelompok tidak memiliki +karakter yang sama. Sehingga dapat dilakukan analisis per kelompok. Dapat diketahui bahwa +ketimpangan paling tinggi dalam kurun waktu 2010 hingga 2017 ditunjukkan oleh kelompok Arek, +sedangkan ketimpangan paling rendah terjadi di wilayah Madura. Gini ratio di keempat wilayah +tersebut menunjukkan peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan di masing- +masing wilayah semakin tinggi. +8 Kajian Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2010-2017 ................................................................. (Rahadyan Saktyo Arzaqi) +Setelah diketahui bahwa masing-masing kelompok memiliki karakteristik profil yang +berbeda, maka dilakukan pengujian regresi data panel. Regresi data panel dilakukan terhadap data +Gini Ratio secara keseluruhan, Arek, Pandalungan, Mataraman dan Madura secara terpisah. +Tabel 1. Hasil Analisis Data Panel Per Wilayah Kebudayaan +Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 +X 0,056207 0,2969 -0.0724 -0.0554 +1 +(0,0533) (0,1835) (0,1098) (0,1955) +X 0,0137** -0,0014 0,0146* 0,0125 +2 +(0,0069) (0,0014) (0,0086) (0,0203) +X -0,0437 0,0651 0,1167 0,0863 +3 +(0,0613) (0,0106) (0,0731) (0,1337) +X -1,01E-09 0,4173** 0,2235* -0,8012 +4 +(1,72E-09) (0,0820) (0,1239) (0,4132) +X 3,0848** 2,1596** 2,1022 5,8616** +5 +(0,6802) (0,9753) (1,3415) (2,1754) +R2 0,8218 0,9899 0,6709 0,5632 +Adj 0,7866 0,9874 0,6072 0,4113 +R2 +Keterangan : +Model 1 : Pengujian Determinan Gini Rasio di Wilayah Arek dengan Fixed Effect SUR +Model 2 : Pengujian Determinan Gini Rasio di Wilayah Pandalungan dengan Fixed Effect +SUR +Model 3 : Pengujian Determinan Gini Rasio di Wilayah Mataraman dengan Fixed Effect SUR +Model 4 : Pengujian Determinan Gini Rasio di Wilayah Madura dengan Fixed Effect +Weighted Least Square +** : Signifikan 5% +* : Signifikan 10% +Dari hasil pengujian analisis data panel menggunakan fixed effect with cross section +weight and seemingly unrelated regression didapatkan bahwa variabel TPT dan Investasi +berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Timur secara +keseluruhan. Pengujian kedua menunjukkan hal yang berbeda. Variabel TPT dan Jumlah Penduduk +berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di wilayah Arek. Pengujian ketiga +menunjukkan bahwa Investasi dan Jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap +ketimpangan pendapatan di wilayah Pandalungan. Dari pengujian keempat, didapatkan hasil +bahwa TPT dan Investasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di +Mataraman. Yang terakhir, pengujian di wilayah Madura menunjukkan bahwa variabel jumlah +penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Madura. +KESIMPULAN +Berdasarkan hasil analisis menggunakan Profile Analysis serta Fixed Effect Model dengan +Cross Section Weight serta Seemingly Unrelated Regression yang dilakukan untuk menganalisis +faktor-faktor yang mempengaruhi Gini ratio di wilayah Arek, Pandalungan, Mataraman dan Madura +tahun 2010-2017 maka didapatkan hasil bahwa berdasarkan hasil pengujian Profile Analysis +didapatkan hasil bahwa bahwa ke empat kelompok tidak dapat digabungkan menjadi kelompok +yang sama karena karakteristik variabel gini ratio yang berbeda. Hasil analisis membuktikan bahwa +gini ratio di wilayah Arek, Pandalungan, Mataraman dan Madura memiliki karakteristik yang +berbeda. Gini ratio yang paling tinggi berada di wilayah Arek, sedangkan gini ratio yang paling +rendah berada di wilayah Madura. Dengan hasil Profile Analysis ini, maka dilakukan analisis +9 Seminar Nasional Official Statistics 2019: Pengembangan Official Statistics dalam mendukung Implementasi SDG’s +lanjutan berupa regresi data panel dengan Fixed Effect Model dengan Cross Section Weight dan +Seemingly Unrelated Regression untuk masing-masing kelompok. +Hasil analisis lanjutan dengan regresi data panel dengan Fixed Effect Model dengan SUR +(Seemingly Unrelated Regression) didapatkan hasil bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka dan +Investasi positif signifikan mempengaruhi gini ratio di Jawa Timur secara keseluruhan, sedangkan +variabel Aglomerasi, Rata-rata Lama Sekolah Penduduk tidak berpengaruh secara signifikan +terhadap gini ratio di Jawa Timur secara keseluruhan tahun 2010-2017. Tingkat Pengangguran +Terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap gini ratio hanya di wilayah Mataraman dan Arek, +sedangkan di wilayah lain tidak berpengaruh secara signifikan.Investasi berpengaruh positif +signifikan terhadap gini ratio di wilayah Pandalungan dan Mataraman. Jumlah Penduduk +berpengaruh positif signifikan terhadap gini ratio di wilayah Arek, Madura dan Pandalungan. +Sedangkan di wilayah Mataraman, variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap gini +ratio. +DAFTAR PUSTAKA +Adelman, I., & Morris, C. T. (1976). Growth and Impoverishment in the Middle of the Nineteenth Century. +World Development, 245-273. +Afandi, A., Rantung, V. P., & Marashdeh, H. (2017). Determinants of Income Inequality. Economic Journal of +Emerging Markets, 159-171. +Ali, H., & Ahmad, A. (2013). An Analysis of Impact of Foreign Direct Investment on Regional Disparities: A +Case of Malaysia. Canadian Center of Science and Education, 7-17. +Baltagi, B. H. (2005). Econometric Analysis of Panel Data. New Jersey: John Wiley & Sons Ltd. +Greene, W. H. (2005). Econometric Analysis. New Jersey: Prentice Hall. +Gujarati, D. N. (2008). Basic Econometrics. -: McGraw-Hill Company. +Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2008). Basic Econometrics. New York: McGraw-Hill. +Irawan, A. (2015). Regional Income Disparities in Indonesia, Measurement, Convergence Process and +Decentralization . University of Illinois at Urban Champaign, -. +Meschi, E., & Vivareli, M. (2008). Trade and Income Inequality in Developing Countries. World Development +Vol. 37, No. 2, 287-302. +Nielsen, F., & Alderson, A. (1997). The Kuznets Curve and the Great U-Turn: Income Inequality in U.S. +Counties, 1970 to 1990. American Sociological Review, Vol. 62, No. 1 (Feb., 1997), 12-33. +Pradnyadewi, D. (2010). Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap +Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitasi Udayana, +255-285. +Rencher, A. C. (2002). Methods of Multivariate Analysis. United States: A Wiley-Interscience Publication. +Sirojuzilam. (2010). Disparitas Ekonomi Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara. +Jurnal Ekonom Vol. 13, 144-154. +Sutarto. (2004). Wacana Tandingan untuk Mendukung Pembangunan di Provinsi Jawa Timur dalam +Pendekatan. Jawa Timur: Provinsi Jawa Timur. +Tajerin, Fauzi, A., Juanda, B., & Adrianto, L. (2013). Tendensi Proses Konvergenso dan Penentu +Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Pulau Utama di Indonesia 1985-2010. Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan +Perikanan, 167-183. +Todaro, M. P. (2014). Economic Development. New York : Pearson. +Wooldridge, J. M. (2013). Introductory Econometrics. -: +10 diff --git a/raw/tekno.republika.co.id_berita_q5s17b368_gletser-seluas-kota-surabaya-runtuh-di-antartika.md b/raw/tekno.republika.co.id_berita_q5s17b368_gletser-seluas-kota-surabaya-runtuh-di-antartika.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f3e0e2461a0b2221c5e4b1013a0bb90d2f13d7d6 --- /dev/null +++ b/raw/tekno.republika.co.id_berita_q5s17b368_gletser-seluas-kota-surabaya-runtuh-di-antartika.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://tekno.republika.co.id/berita/q5s17b368/gletser-seluas-kota-surabaya-runtuh-di-antartika +title: "Gletser Seluas Kota Surabaya Runtuh di Antartika | Republika Online" +domain: tekno.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:58:43 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Gletser Seluas Kota Surabaya Runtuh di Antartika | Republika Online + +Pada 6 Februari lalu, Antartika mencatatkan rekor suhu terpanas. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pine Island Glacier, salah satu gletser yang menyusut dengan cepat di Antartika runtuh, Sabtu (15/2). Menurut The Washinton Post , secara totoal gunung es berukuran sekitar dua kali ukuran Washington DC di area lebih dari 130 mil persegi atau 350 kilometer persegi. Area ini hampir sama seperti luasnya kota Surabaya. Gunung es itu terus hancur dan jatuh ke laut. Mmenurut Observatorium NASA, peristiwa ini tidak sepenuhnya mengejutkan atau khususnya mengancam permukaan laut global. Peristiwa ini menjadi bagian normal kehidupan bagi formasi es dengan bagian yang mengapung di atas air. Karena es di tepi gletser sudah mengambang, es ini tidak akan secara langsung berkontribusi pada kenaikan permukaan laut ketika es itu pasti mencair. Namun, selama dua dekade terakhir, peristiwa runtuhnya gletser telah terjadi jauh lebih sering di Gletser Pine Island dan Gletser Thwaites, ketika lautan di sekitarnya menghangat karena pemanasan global. Para ilmuwan dari Copernicus (program pengamatan Bumi Uni Eropa) telah mengkhawatirkan bahwa penyusutan gletser ini dapat menjadi bencana bagi Bumi. Keresahan semakin bertambah dengan kehancuran gletser di Antartika terus terjadi hampir setiap tahun dalam satu dekade terakhir. Pemantauan dilakukan terhadap gletser sejak retakan besar muncul di dekat tepian pada Oktober 2019. Pada Sabtu (15/2) kemarin, retakan itu akhirnya memotong bongkahan gletser, melepaskan bagian dari gunung es raksasa ke Laut Amundsen di dekatnya. Sementara peristiwa yang terjadi di Pine Island Glacier setiap empat hingga enam tahun, saat ini telah menjadi tahunan. Dalam dekade terakhir, bongkahan gletser yang sangat besar menghilang pada 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 dan sekarang pada 2020. Akibatnya, rak-rak pulau Pine dan Thwaites mundur ke daratan lebih cepat daripada yang terbentuk oleh es baru. Para ilmuwan khawatir bahwa kemunduran yang terus-menerus ini bisa menjadi tanda bahwa siklus peleburan yang sedang terjadi berlaku. Saat air laut yang relatif hangat berderet di tepi yang baru terbuka dari lapisan es, kecepatan leleh, lapisan es itu membentang dan menipis. Menurut NASA, wilayah di sekitar dua gletser berisi es yang cukup rentan untuk menaikkan samudera sejauh 4 kaki (1,2 meter). Gunung es terbaru Pine Island mereda hanya beberapa hari setelah para ilmuwan melaporkan suhu terpanas yang pernah tercatat di Antartika. Pada 6 Februari lalu, Organisasi Meteorologi Dunia melaporkan suhu di dekat pangkalan penelitian di tepi utara benua itu mencapai 64,9 derajat Fahrenheit (18,3 derajat Celsius). Rekor sebelumnya adalah 63,5 F (17,5 C), ditetapkan pada Maret 2015. Ask me! Gletser Seluas Kota Surabaya Runtuh di Antartika Rekomendasi Kecerdasan Buatan untuk Lalu Lintas Jakarta, Seperti Apa? Inflasi AS Diprediksi Mereda, Kenaikan IHSG Berlanjut Begini Tren Investasi 2023 saat Suku Bunga Tinggi Filianingsih, Deputi Gubernur BI Baru yang Miliki Harta Rp 163,19 Miliar AI dan Disrupsi Lintas Industri REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pine Island Glacier, salah satu gletser yang menyusut dengan cepat di Antartika runtuh, Sabtu (15/2). Menurut The Washinton Post , secara totoal gunung es berukuran sekitar dua kali ukuran Washington DC di area lebih dari 130 mil persegi atau 350 kilometer persegi. Area ini hampir sama seperti luasnya kota Surabaya. + + + + + Gunung es itu terus hancur dan jatuh ke laut. Mmenurut Observatorium NASA, peristiwa ini tidak sepenuhnya mengejutkan atau khususnya mengancam permukaan laut global. Peristiwa ini menjadi bagian normal kehidupan bagi formasi es dengan bagian yang mengapung di atas air. + + + + + Baca Juga + + + Jumlah Penguin Chinstraps di Antartika Berkurang Drastis + + Antartika Catatkan Suhu Tertinggi + + Karena es di tepi gletser sudah mengambang, es ini tidak akan secara langsung berkontribusi pada kenaikan permukaan laut ketika es itu pasti mencair. Namun, selama dua dekade terakhir, peristiwa runtuhnya gletser telah terjadi jauh lebih sering di Gletser Pine Island dan Gletser Thwaites, ketika lautan di sekitarnya menghangat karena pemanasan global. Para ilmuwan dari Copernicus (program pengamatan Bumi Uni Eropa) telah mengkhawatirkan bahwa penyusutan gletser ini dapat menjadi bencana bagi Bumi. Keresahan semakin bertambah dengan kehancuran gletser di Antartika terus terjadi hampir setiap tahun dalam satu dekade terakhir. + + + Pemantauan dilakukan terhadap gletser sejak retakan besar muncul di dekat tepian pada Oktober 2019. Pada Sabtu (15/2) kemarin, retakan itu akhirnya memotong bongkahan gletser, melepaskan bagian dari gunung es raksasa ke Laut Amundsen di dekatnya. + Sementara peristiwa yang terjadi di Pine Island Glacier setiap empat hingga enam tahun, saat ini telah menjadi tahunan. Dalam dekade terakhir, bongkahan gletser yang sangat besar menghilang pada 2011, 2013, 2015, 2017, 2018 dan sekarang pada 2020. Akibatnya, rak-rak pulau Pine dan Thwaites mundur ke daratan lebih cepat daripada yang terbentuk oleh es baru. Para ilmuwan khawatir bahwa kemunduran yang terus-menerus ini bisa menjadi tanda bahwa siklus peleburan yang sedang terjadi berlaku. Saat air laut yang relatif hangat berderet di tepi yang baru terbuka dari lapisan es, kecepatan leleh, lapisan es itu membentang dan menipis. Menurut NASA, wilayah di sekitar dua gletser berisi es yang cukup rentan untuk menaikkan samudera sejauh 4 kaki (1,2 meter). Gunung es terbaru Pine Island mereda hanya beberapa hari setelah para ilmuwan melaporkan suhu terpanas yang pernah tercatat di Antartika. + Pada 6 Februari lalu, Organisasi Meteorologi Dunia melaporkan suhu di dekat pangkalan penelitian di tepi utara benua itu mencapai 64,9 derajat Fahrenheit (18,3 derajat Celsius). Rekor sebelumnya adalah 63,5 F (17,5 C), ditetapkan pada Maret 2015. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Rabu , 15 Feb 2023, 00:59 WIB + + Kecerdasan Buatan untuk Lalu Lintas Jakarta, Seperti Apa? Selasa , 14 Feb 2023, 17:24 WIB + + Inflasi AS Diprediksi Mereda, Kenaikan IHSG Berlanjut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:17 WIB + + Begini Tren Investasi 2023 saat Suku Bunga Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:08 WIB + + Filianingsih, Deputi Gubernur BI Baru yang Miliki Harta Rp 163,19 Miliar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 15:30 WIB + + AI dan Disrupsi Lintas Industri diff --git a/raw/tekno.republika.co.id_berita_qw3g7f349_mahasiswa-umm-ciptakan-inovasi-pewarna-alami-dari-kulit-kopi.md b/raw/tekno.republika.co.id_berita_qw3g7f349_mahasiswa-umm-ciptakan-inovasi-pewarna-alami-dari-kulit-kopi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1a51db7955d1bde6445065ace235f21fb7bf427e --- /dev/null +++ b/raw/tekno.republika.co.id_berita_qw3g7f349_mahasiswa-umm-ciptakan-inovasi-pewarna-alami-dari-kulit-kopi.md @@ -0,0 +1,108 @@ +--- +url: https://tekno.republika.co.id/berita/qw3g7f349/mahasiswa-umm-ciptakan-inovasi-pewarna-alami-dari-kulit-kopi +title: "Mahasiswa UMM Ciptakan Inovasi Pewarna Alami dari Kulit Kopi | Republika Online" +domain: tekno.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:19:45 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Mahasiswa UMM Ciptakan Inovasi Pewarna Alami dari Kulit Kopi | Republika Online + +Mahasiswa UMM meyakini kulit kopi bisa jadi pewarna dan memiliki bahan antioksidan REPUBLIKA.CO.ID,  MALANG -- Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menciptakan inovasi pigmen (pewarna alami) dari kulit kopi. Inovasi ini diharapkan bisa menjadi alternatif dari pewarna sintetis. Perwakilan tim, Nur Meliana Ramadhani mengatakan, ide inovasi bermula dari masalah pewarna pada makanan. Hal ini utamanya pewarna sintetis yang digunakan pada permen. Penggunaan tersebut bisa menimbulkan bahaya pada kesehatan tubuh. "Misalnya saja dapat menimbulkan gatal-gatal, meningkatkan kemungkinan munculnya sel tumor, bahkan juga merusak mood seseorang," kata Meliana dalam keterangan pers yang diterima Republika , Ahad (11/7). Berangkat dari hal itu, Meliana bersama Carrisa Ratri Kusuma Dewi, dan Maharani Dewi Wulan berinisiatif menciptakan alternatif pewarna pada makanan menggunakan pigmen. Kulit kopi dipilih karena bahan ini hanya menjadi limbah. Tidak ada pemanfaatan maksimal meskipun kulit kopi memiliki kelebihan lain. Tim akhirnya mencari tahu dan menemukan bahwa kulit kopi dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dari pigmen untuk makanan. “Kami akhirnya berinisiatif untuk memanfaatkannya sebagai pewarna alami untuk permen dan makanan lainnya,” ungkapnya. Mahasiswi Teknologi Pangan UMM ini menjelaskan, kulit kopi memiliki manfaat yang tidak banyak orang tahu. Bahan ini mengandung antosianin dan antioksidan yang tinggi. Nutrisi tersebut dapat meningkatkan kesehatan jantung dan memperlancar peredaran darah pada tubuh. Sebelumnya, tim juga sempat mencoba kulit nangka dan manggis. Sayangnya, nutrisi yang ada di dalamnya tidak sebaik kulit kopi. Kulit kopi terbukti dapat melindungi lambung dari kerusakan serta menghambat perkembangan sel tumor pada tubuh. Perempuan kelahiran Tuban ini berharap penelitian dan hasil riset yang sudah dilakukan dapat berguna dalam produksi makanan yang lebih sehat. Selain itu, juga bisa menjadi alternatif pengganti pewarna sintetis yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. "Sudah saatnya kita beralih dari pewarna sintetis ke pewarna alami, salah satunya dengan kulit kopi ini,” katanya. Ask me! Mahasiswa UMM Ciptakan Inovasi Pewarna Alami dari Kulit Kopi Rekomendasi Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore REPUBLIKA.CO.ID,  MALANG -- Sejumlah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menciptakan inovasi pigmen (pewarna alami) dari kulit kopi. Inovasi ini diharapkan bisa menjadi alternatif dari pewarna sintetis. + + + + + Perwakilan tim, Nur Meliana Ramadhani mengatakan, ide inovasi bermula dari masalah pewarna pada makanan. Hal ini utamanya pewarna sintetis yang digunakan pada permen. Penggunaan tersebut bisa menimbulkan bahaya pada kesehatan tubuh.  + + + + + "Misalnya saja dapat menimbulkan gatal-gatal, meningkatkan kemungkinan munculnya sel tumor, bahkan juga merusak mood seseorang," kata Meliana dalam keterangan pers yang diterima Republika , Ahad (11/7). + Berangkat dari hal itu, Meliana bersama Carrisa Ratri Kusuma Dewi, dan Maharani Dewi Wulan berinisiatif menciptakan alternatif pewarna pada makanan menggunakan pigmen. Kulit kopi dipilih karena bahan ini hanya menjadi limbah. Tidak ada pemanfaatan maksimal meskipun kulit kopi memiliki kelebihan lain.   + + + + Tim akhirnya mencari tahu dan menemukan bahwa kulit kopi dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dari pigmen untuk makanan. “Kami akhirnya berinisiatif untuk memanfaatkannya sebagai pewarna alami untuk permen dan makanan lainnya,” ungkapnya. + Mahasiswi Teknologi Pangan UMM ini menjelaskan, kulit kopi memiliki manfaat yang tidak banyak orang tahu. Bahan ini mengandung antosianin dan antioksidan yang tinggi. Nutrisi tersebut dapat meningkatkan kesehatan jantung dan memperlancar peredaran darah pada tubuh. + Sebelumnya, tim juga sempat mencoba kulit nangka dan manggis. Sayangnya, nutrisi yang ada di dalamnya tidak sebaik kulit kopi. Kulit kopi terbukti dapat melindungi lambung dari kerusakan serta menghambat perkembangan sel tumor pada tubuh. + Perempuan kelahiran Tuban ini berharap penelitian dan hasil riset yang sudah dilakukan dapat berguna dalam produksi makanan yang lebih sehat. Selain itu, juga bisa menjadi alternatif pengganti pewarna sintetis yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup manusia. "Sudah saatnya kita beralih dari pewarna sintetis ke pewarna alami, salah satunya dengan kulit kopi ini,” katanya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 14:08 WIB + + Perpustakaan Bukan Beban tapi Penentu Mutu Kampus Sabtu , 14 Mar 2026, 13:20 WIB + + BPIP Dorong Pembinaan Ideologi Pancasila di Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:53 WIB + + Belum Lulus Sudah Direkrut Kerja? UNM Buka Campus Hiring untuk Mahasiswa dan Alumni + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:44 WIB + + Modal Tipis Bukan Alasan, Mahasiswa Bisa Mulai Bisnis dari Skill + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:12 WIB + + Mahasiswa UNM Ciptakan Aplikasi Mobile untuk Latih Fokus Anak, Tersedia di PlayStore diff --git a/raw/tekno.republika.co.id_berita_s2nuuz430_lima-alasan-palestina-patut-didukung-sebagai-mustadhafin-dan-mazhlumin.md b/raw/tekno.republika.co.id_berita_s2nuuz430_lima-alasan-palestina-patut-didukung-sebagai-mustadhafin-dan-mazhlumin.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4c91b1a8ce2a6f1c0e2a99ea52a417346f1827c9 --- /dev/null +++ b/raw/tekno.republika.co.id_berita_s2nuuz430_lima-alasan-palestina-patut-didukung-sebagai-mustadhafin-dan-mazhlumin.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://tekno.republika.co.id/berita/s2nuuz430/lima-alasan-palestina-patut-didukung-sebagai-mustadhafin-dan-mazhlumin +title: "Lima Alasan Palestina Patut Didukung Sebagai Mustadh'afin dan Mazhlumin | Republika Online" +domain: tekno.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:44 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Lima Alasan Palestina Patut Didukung Sebagai Mustadh'afin dan Mazhlumin | Republika Online + +Umat Islam harus mendukung kemerdekaan Palestina. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Konflik Palestina dan Israel kembali memanas selama 10 hari terakhir. Bagi Imam Masjid New York Shamsi Ali,  jika saja seseorang memilki akal sehat dan hati nurani pastinya akan menerima kenyataan jika dalam konflik Palestina-Israel ini pihak yang mustadh’afin (yang lemah) dan mazhlumin (terzholimi) adalah bangsa Palestina. Mereka adalah korban penjajahan lebih 70 tahun; tanah, rumah, bahkan nyawa sedemikian banyak yang telah korban. Sementara dalam setiap peristiwa yang terjadi selalu dipaksa dan dipojokkan untuk berada di posisi kejahatan. Berikut ini beberapa argumentasi yang mendasar alasan bangsa Palestina harus mendapat dukungan sebagai pihak al-mustadh’afin al-mazhlumi, Satu, karena pertimbangan dasar kemuliaan manusia (human dignity). Baik dalam pandangan Islam maupun atas dasar nilai Universal kemanusiaan atau kemuliaan manusia menjadi hak yang sangat mendasar. Dalam pandangan Islam diyakini bahwa kemuliaan manusia (karomah insaniyah) secara alami merupakan pemberian Allah yang sangat mendasar. “Dan Sungguh Kami (Allah) telah muliakan anak cucu Adam” (Al-Qur’an). Dan dalam tatanan Deklarasi Universal HAM juga mendapat tempat yang mendasar. Dua, salah satu bentuk kemuliaan manusia adalah kebebasan (freedom) yang Allah karuniakan kepada mereka. Kita yakini bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia melalui deklarasi Tauhid “laa ilaaha illallah”. Esensi dasar dari kalimah Tauhid adalah “kebebasan” yang bertanggung jawab. Manusia bebas tapi punya tanggung jawab kepada Tuhan. Jaminan kebebasan (freedom) juga dipastikan melalui Deklarasi Universal HAM yang dideklarasikan di tahun 1948, berabad-abad setelah Islam mendeklarasikan melalui firman Ilahi dan lisan Rasulullah SAW. Tiga, karena tuntutan keadilan dan kesetaraan. Menjadi tuntutan alami manusia untuk diperlakukan secara adil dan setara (equal). Pada konteks ini pastinya saja pasti akan mengakui  kenyataan bahwa bangsa Palestina telah diperlakukan secara sangat tidak adil dan diskriminatif. Baik oleh dunia internasional, khususnya kalangan negara-negara besar yang mengaku demokratis dan beradab (civilized) dan media. Keadilan dalam pandangan Islam menjadi sangat mendasar. Bahkan menjadi salah satu karakteristik ketakwaan yang mendasar, “berbuat adillah karena itu dekat kepada ketakwaan”. Dalam nilai kemanusiaan keadilan menjadi esensi. Sehingga dalam Konstitusi banyak negara, termasuk Amerika (justice for all) dan Indonesia (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Empat, perintah amar ma’ruf nahi mungkar. Perintah menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran menjadi sangat mendasar dalam ajaran Islam. Bahkan sekiranya ada rukun Islam keenam, perintah inilah yang menjadi rukunnya. Ma’ruf atau kebaikan tertinggi dalam ajaran Islam adalah kebebasan yang diekspresikan dalam ketauhidan. Sebaliknya kemungkaran terbesar adalah isti‘bad (penyembahan selain kepada Allah. Penjajahan adalah bentuk perlakuan perbudakan kepada sesama dan merupakan kemungkaran yang harus dihapuskan. Lima, karena memang panggilan ukhuwah. Dalam hal ini bisa karena ukhuwah islamiyah. Tapi bisa juga karena ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Membela kaum mustadh’afin seperti bangsa Palestina dan mereka yang termarjinalkan di berbagai belahan dunia adalah bagian dari komitmen ukhuwah, baik karena dasar ukhuwah islamiyah maupun karena dasar  ukhuwah insaniyah. Bahwa pembelaan kepada kaum mustadh’afin seperti bangsa Palestina bukan sekedar karena emosi atau sentimen  buta. Tapi memang memiliki dasar kuat pada nilai-nilai (values) yang diyakini, baik pada aspek keagamaan  maupun kemanusiaan. Dan karenanya tidak harus muslim untuk anda membela Palestina, cukup sadar diri sebagai manusia. "Tapi jika anda muslim dan (pastinya) manusia, maka kewajiban itu menjadi sempurna pada kedua sisi nilai keagamaan dan kemanusiaan, terlebih lagi bagi bangsa Indonesia,"ujar dia dalam pesan singkat yang diterima Republika.co.id , Selasa (17/10/2023). Atas mereka ada kewajiban moral sekaligus  kewajiban konsitusi yang mengharuskan mereka  untuk ikut berjuang menghapuskan penjajahan di atas dunia ini. Dan lebih khusus lagi bangsa Indonesia punya utang sejarah. Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu harapannya bahwa dukungan itu bukan sekadar dengan kata-kata dan retorika. Tapi dengan aksi nyata yang memungkinkan. Bagi pemerintah seharusnya dari awal menyerukan pertemuan darurat tingkat tinggi OKI atau negara-negara Islam untuk memberikan dukungan nyata ke Palestina. Salah satunya melalui pressure politik dan dagang. Sayang hingga kini pertemuan darurat negara-negara Islam itu belum ada, seolah pembantaian ribuan rakyat sipil itu hal biasa. Bagi masyarakat luas, salah satu yang bisa dilakukan dan penting saat ini adalah mendoakan Saudara-Saudara kita di Palestina. Semoga Allah kuatkan dan karuniakan kemenangan. Dan yang meninggal semoga diterima ke dalam golongan hamba-hambaNya yang syuhada. Ask me! Lima Alasan Palestina Patut Didukung Sebagai Mustadh'afin dan Mazhlumin Rekomendasi FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Konflik Palestina dan Israel kembali memanas selama 10 hari terakhir. Bagi Imam Masjid New York Shamsi Ali,  jika saja seseorang memilki akal sehat dan hati nurani pastinya akan menerima kenyataan jika dalam konflik Palestina-Israel ini pihak yang mustadh’afin (yang lemah) dan mazhlumin (terzholimi) adalah bangsa Palestina.  + + + + +  Mereka adalah korban penjajahan lebih 70 tahun; tanah, rumah, bahkan nyawa sedemikian banyak yang telah korban. Sementara dalam setiap peristiwa yang terjadi selalu dipaksa dan dipojokkan untuk berada di posisi kejahatan. + + + + + Baca Juga + + + Deretan Peristiwa Besar Ini Tegaskan Pentingnya Palestina, dari SM Hingga Perang Salib + + Mengabadikan Perjuangan Palestina Lewat Sinema + + Aljazair Bersedia Menjadi Homebase Timnas Palestina + + +  Berikut ini beberapa argumentasi yang mendasar alasan bangsa Palestina harus mendapat dukungan sebagai pihak al-mustadh’afin al-mazhlumi, +  Satu, karena pertimbangan dasar kemuliaan manusia (human dignity). Baik dalam pandangan Islam maupun atas dasar nilai Universal kemanusiaan atau kemuliaan manusia menjadi hak yang sangat mendasar. + + + +  Dalam pandangan Islam diyakini bahwa kemuliaan manusia (karomah insaniyah) secara alami merupakan pemberian Allah yang sangat mendasar. “Dan Sungguh Kami (Allah) telah muliakan anak cucu Adam” (Al-Qur’an). Dan dalam tatanan Deklarasi Universal HAM juga mendapat tempat yang mendasar.  +  Dua, salah satu bentuk kemuliaan manusia adalah kebebasan (freedom) yang Allah karuniakan kepada mereka. Kita yakini bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia melalui deklarasi Tauhid “laa ilaaha illallah”. Esensi dasar dari kalimah Tauhid adalah “kebebasan” yang bertanggung jawab. Manusia bebas tapi punya tanggung jawab kepada Tuhan. +  Jaminan kebebasan (freedom) juga dipastikan melalui Deklarasi Universal HAM yang dideklarasikan di tahun 1948, berabad-abad setelah Islam mendeklarasikan melalui firman Ilahi dan lisan Rasulullah SAW.  +  Tiga, karena tuntutan keadilan dan kesetaraan. Menjadi tuntutan alami manusia untuk diperlakukan secara adil dan setara (equal). Pada konteks ini pastinya saja pasti akan mengakui  kenyataan bahwa bangsa Palestina telah diperlakukan secara sangat tidak adil dan diskriminatif. Baik oleh dunia internasional, khususnya kalangan negara-negara besar yang mengaku demokratis dan beradab (civilized) dan media. +  Keadilan dalam pandangan Islam menjadi sangat mendasar. Bahkan menjadi salah satu karakteristik ketakwaan yang mendasar, “berbuat adillah karena itu dekat kepada ketakwaan”. Dalam nilai kemanusiaan keadilan menjadi esensi. Sehingga dalam Konstitusi banyak negara, termasuk Amerika (justice for all) dan Indonesia (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).  +  Empat, perintah amar ma’ruf nahi mungkar. Perintah menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran menjadi sangat mendasar dalam ajaran Islam. Bahkan sekiranya ada rukun Islam keenam, perintah inilah yang menjadi rukunnya. Ma’ruf atau kebaikan tertinggi dalam ajaran Islam adalah kebebasan yang diekspresikan dalam ketauhidan. Sebaliknya kemungkaran terbesar adalah isti‘bad (penyembahan selain kepada Allah. Penjajahan adalah bentuk perlakuan perbudakan kepada sesama dan merupakan kemungkaran yang harus dihapuskan.  +  Lima, karena memang panggilan ukhuwah. Dalam hal ini bisa karena ukhuwah islamiyah. Tapi bisa juga karena ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Membela kaum mustadh’afin seperti bangsa Palestina dan mereka yang termarjinalkan di berbagai belahan dunia adalah bagian dari komitmen ukhuwah, baik karena dasar ukhuwah islamiyah maupun karena dasar  ukhuwah insaniyah.  +  Bahwa pembelaan kepada kaum mustadh’afin seperti bangsa Palestina bukan sekedar karena emosi atau sentimen  buta. Tapi memang memiliki dasar kuat pada nilai-nilai (values) yang diyakini, baik pada aspek keagamaan  maupun kemanusiaan. Dan karenanya tidak harus muslim untuk anda membela Palestina, cukup sadar diri sebagai manusia. +  "Tapi jika anda muslim dan (pastinya) manusia, maka kewajiban itu menjadi sempurna pada kedua sisi nilai keagamaan dan kemanusiaan, terlebih lagi bagi bangsa Indonesia,"ujar dia dalam pesan singkat yang diterima Republika.co.id , Selasa (17/10/2023). + Atas mereka ada kewajiban moral sekaligus  kewajiban konsitusi yang mengharuskan mereka  untuk ikut berjuang menghapuskan penjajahan di atas dunia ini. Dan lebih khusus lagi bangsa Indonesia punya utang sejarah. Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. + Tentu harapannya bahwa dukungan itu bukan sekadar dengan kata-kata dan retorika. Tapi dengan aksi nyata yang memungkinkan. +  Bagi pemerintah seharusnya dari awal menyerukan pertemuan darurat tingkat tinggi OKI atau negara-negara Islam untuk memberikan dukungan nyata ke Palestina. Salah satunya melalui pressure politik dan dagang. Sayang hingga kini pertemuan darurat negara-negara Islam itu belum ada, seolah pembantaian ribuan rakyat sipil itu hal biasa.  + Bagi masyarakat luas, salah satu yang bisa dilakukan dan penting saat ini adalah mendoakan Saudara-Saudara kita di Palestina. Semoga Allah kuatkan dan karuniakan kemenangan. Dan yang meninggal semoga diterima ke dalam golongan hamba-hambaNya yang syuhada. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:04 WIB + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Sabtu , 14 Mar 2026, 18:13 WIB + + Pasar Tebus Murah PP Muslimat NU-Artha Graha Peduli Semarakkan Amaliah Ramadhan 1447 H + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:27 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini, 14 Maret 2026 di Jakarta: Jangan Lewatkan Keutamaannya! + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:15 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Bandung, Nikmati Berkah Ramadhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 17:10 WIB + + Jadwal Buka Puasa Hari Ini: 14 Maret 2026 di Yogyakarta Meriahkan Kebersamaan diff --git a/raw/tekno.republika.co.id_berita_sd3pnw370_film-vina-sebelum-7-hari-ditayangkan-di-bioskop-mulai-8-mei.md b/raw/tekno.republika.co.id_berita_sd3pnw370_film-vina-sebelum-7-hari-ditayangkan-di-bioskop-mulai-8-mei.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..2084ca255742accbcc17f346cb08c7256b246338 --- /dev/null +++ b/raw/tekno.republika.co.id_berita_sd3pnw370_film-vina-sebelum-7-hari-ditayangkan-di-bioskop-mulai-8-mei.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://tekno.republika.co.id/berita/sd3pnw370/film-vina-sebelum-7-hari-ditayangkan-di-bioskop-mulai-8-mei +title: "Film Vina- Sebelum 7 Hari Ditayangkan di Bioskop Mulai 8 Mei | Republika Online" +domain: tekno.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:18:34 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Film Vina: Sebelum 7 Hari Ditayangkan di Bioskop Mulai 8 Mei | Republika Online + +Film Vina mendapat dukungan dari keluarga Vina. REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Film Vina: Sebelum 7 Hari , yang bercerita tentang korban kekerasan geng motor, akan ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Produser dan CEO Dee Company Dheeraj Kalwani mengatakan bahwa pembuatan film tersebut mendapat dukungan dari keluarga Vina, korban kekerasan geng motor di Cirebon yang kisahnya diangkat dalam film. "Film ini dibuat atas restu keluarga, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan keluarga Vina pada Dee Company," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers rumah produksi di Jakarta pada Selasa (7/5/2024). "Dari sebelum menulis skenario, syuting, sampai kemarin ke launching trailer keluarga Vina memberikan dukungan penuh," ia menambahkan. Namun, ia menyampaikan, anggota keluarga Vina tidak bisa menghadiri acara pemutaran perdana film di Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2024), karena kendala jarak dan usia. "Jadi, keluarga kan ada kakek, ayah, ibu, dan kakak-kakaknya yang selalu datang bersama ke Jakarta. Setelah film tayang, kami yang akan ke Cirebon ganti menemani keluarga menonton film Vina: Sebelum 7 Hari ," katanya. Film Vina: Sebelum 7 Hari bercerita tentang Vina, yang semula diduga meninggal karena mengalami kecelakaan motor tunggal. Nenek Vina curiga karena luka pada tubuh Vina terlihat tidak wajar, tetapi tidak punya cukup bukti untuk menolak berita acara pemeriksaan kematian. Arwah Vina kemudian merasuki tubuh sahabatnya untuk mengungkap kebenaran di balik kematiannya. Nayla Purnama, yang berperan sebagai Vina, mendapat bantuan dari keluarga Vina dalam upaya menjiwai karakter. "Usianya kan sama ya, 16 tahun. Jadi, saya berusaha sedekat mungkin dengan karakter Vina seperti yang diceritakan keluarganya," katanya. Sutradara Anggy Umbara berharap film Vina: Sebelum 7 Hari tidak hanya menjadi tontonan. "Harapan kami, Vina akan lebih tenang karena setiap ada yang nonton, minimal sekali kirim Al-Fatihah. Makanya banyak-banyak nonton, kirim doa bareng-bareng untuk Vina," katanya. Ask me! Film Vina: Sebelum 7 Hari Ditayangkan di Bioskop Mulai 8 Mei Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Film Vina: Sebelum 7 Hari , yang bercerita tentang korban kekerasan geng motor, akan ditayangkan di bioskop-bioskop Indonesia mulai 8 Mei 2024. Produser dan CEO Dee Company Dheeraj Kalwani mengatakan bahwa pembuatan film tersebut mendapat dukungan dari keluarga Vina, korban kekerasan geng motor di Cirebon yang kisahnya diangkat dalam film. + + + + + "Film ini dibuat atas restu keluarga, saya sangat berterima kasih atas kepercayaan keluarga Vina pada Dee Company," katanya sebagaimana dikutip dalam siaran pers rumah produksi di Jakarta pada Selasa (7/5/2024). + + + + + Baca Juga + + + Jokowi: Perangkat Teknologi dan Komunikasi Masih Didominasi Impor + + Pupuk Kaltim Target Tanam Sejuta Pohon Tahun Ini + + LPEI Berikan Pelatihan dan Pembinaan Bagi Penderes Desa Devisa Gula Aren Maros + + + "Dari sebelum menulis skenario, syuting, sampai kemarin ke launching trailer keluarga Vina memberikan dukungan penuh," ia menambahkan. + Namun, ia menyampaikan, anggota keluarga Vina tidak bisa menghadiri acara pemutaran perdana film di Epicentrum, Jakarta Selatan, Senin (6/5/2024), karena kendala jarak dan usia. + + + + "Jadi, keluarga kan ada kakek, ayah, ibu, dan kakak-kakaknya yang selalu datang bersama ke Jakarta. Setelah film tayang, kami yang akan ke Cirebon ganti menemani keluarga menonton film Vina: Sebelum 7 Hari ," katanya. + Film Vina: Sebelum 7 Hari bercerita tentang Vina, yang semula diduga meninggal karena mengalami kecelakaan motor tunggal. + Nenek Vina curiga karena luka pada tubuh Vina terlihat tidak wajar, tetapi tidak punya cukup bukti untuk menolak berita acara pemeriksaan kematian. Arwah Vina kemudian merasuki tubuh sahabatnya untuk mengungkap kebenaran di balik kematiannya. + Nayla Purnama, yang berperan sebagai Vina, mendapat bantuan dari keluarga Vina dalam upaya menjiwai karakter. "Usianya kan sama ya, 16 tahun. Jadi, saya berusaha sedekat mungkin dengan karakter Vina seperti yang diceritakan keluarganya," katanya. + Sutradara Anggy Umbara berharap film Vina: Sebelum 7 Hari tidak hanya menjadi tontonan. "Harapan kami, Vina akan lebih tenang karena setiap ada yang nonton, minimal sekali kirim Al-Fatihah. Makanya banyak-banyak nonton, kirim doa bareng-bareng untuk Vina," katanya. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/trenggalekkab.go.id_uploads_KCA_Kabupaten_Trenggalek_Dalam_Angka_2024.pdf.md b/raw/trenggalekkab.go.id_uploads_KCA_Kabupaten_Trenggalek_Dalam_Angka_2024.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de09f57c51648eaf0594a01ba1b75bfe39f6d8b3 --- /dev/null +++ b/raw/trenggalekkab.go.id_uploads_KCA_Kabupaten_Trenggalek_Dalam_Angka_2024.pdf.md @@ -0,0 +1,19684 @@ +--- +url: https://trenggalekkab.go.id/uploads/KCA/Kabupaten_Trenggalek_Dalam_Angka_2024.pdf +title: "Kabupaten_Trenggalek_Dalam_Angka_2024.pdf" +domain: trenggalekkab.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:32:31 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Kabupaten_Trenggalek_Dalam_Angka_2024.pdf + +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA s +p +Trenggalek Regency in Figures b +2024 b . +Volume 41, 2024 a +k +k +Katalog /Catalogue: 1102001.3503 e +l +ISSN: 35030.2304 a +g +Nomor Publikasi/Publication Number: 35030.24002 +g +n +Ukuran Buku/Book Size: 14,8 cm x 21e cm +Jumlah Halaman/Number of Pages :r 406 + xiix hal/pages +t +/ +/ +: +Penyusun Naskah/Manuscripst Drafter: +BPS Kabupaten Trenggalepk +t +BPS-Statistics of Trenggatlek +h +Penyunting/Editor: +BPS Kabupaten Trenggalek +BPS-Statistics of Trenggalek +Pembuat Kover/Cover Designer: +BPS Kabupaten Trenggalek +BPS-Statistics of Trenggalek +Penerbit/Publisher +©BPS Kabupaten Trenggalek/BPS-Statistics of Trenggalek +Sumber Ilustrasi/Illustration Source: +Pendapa Manggala Praja Nugraha Kabupaten Trenggalek +Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi +buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. +It is prohibited to reproduce and/or duplicate part or all of this book for commercial +purpose without permission from BPS-Statistics of Trenggalek +. ISSN 35030-2304 +TIM PENYUSUN/COMPILERS +Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2024 +Trenggalek Regency in Figures 2024 +Volume 41, 2024 +Pengarah/Director: +Emil Wahyudiono d +i +. +o +Penanggung Jawab/Persons in Chgarge: +. +Emil Wahyudiono s +p +b +. +Penyunting/Edibtors: +a +Khoirul Bkasori +k +Andi Ahmaed Mardinsyah +l +a +g +Pengolah Data dan Penuglis Naskah/Data Processors and Writers: +n +Andi Ahmad Mardinsyah +e +rAulia Bima Putri +t +/ +/Anggita Eka Putri Febrianes +: +s +p Safi’atul Laili +t t Nani Setia Ningsih +h +Wenthy Oktavin Mayasari +Penata Letak/Layouters: +Andi Ahmad Mardinsyah +Nani Setia Ningsih +Penerjemah/Translators: +Andi Ahmad Mardinsyah +Aulia Bima Putri +Anggita Eka Putri Febrianes +Safi’atul Laili +Nani Setia Ningsih +Wenthy Oktavin Mayasari d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h KONTRIBUTOR DATA/DATA CONTRIBUTOR +1. Sekretariat DPRD Kabupaten Trenggalek +2. Badan Kepegawaian Kabupaten Trenggalek +3. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek +4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek +5. Dinas Kearsipan Kabupaten Trenggalek +6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek d +7. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Tirenggalek +. +8. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek o +g +9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek +. +10. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek s +p +11. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Trenggalek +b +12. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Tr.enggalek +b +13. Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek a +14. Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek k +15. Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja Kabupatken Trenggalek +e +16. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trelnggalek +a +17. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Trenggalek +g +18. Cabang Dinas Pendidikan dan Olahgraga Jawa Timur Kabupaten Trenggalek +19. Kejaksaan Negeri Kabupaten Trennggalek +20. Kementerian Agama Kabupatene Trenggalek +r +21. Kepolisian Resor Kabupaten tTrenggalek +/ +22. Lembaga Pemasyarakata:n/ Kabupaten Trenggalek +s +23. Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek +p +24. UPT Badan Pendaptatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Trenggalek +t +25. Kantor Pos dan hGiro Kabupaten Trenggalek +26. PDAM Kabupaten Trenggalek +27. Perum Perhutani Jawa Timur, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kabupaten Trenggalek +28. PLN Cabang Trenggalek +29. STKIP PGRI Kabupaten Trenggalek +30. Poltekkes Kemenkes Malang Prodi D3 +31. STIT Sunan Giri d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h PETA WILAYAH KABUPATEN TRENGGALEK +MAP OF TRENGGALEK REGENCY +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h KEPALA BPS KABUPATEN TRENGGALEK +HEAD OF BPS-STATISTICS TRENGGALEK REGENCY +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +EMIL WAHYUDIONO d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h Kata Pengantar/Preface .................................................................................................................... +KATA PENGANTAR +Dalam era informasi sekarang ini data statistik merupakan kebutuhan utama +bahan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan. “Kabupaten +d +Trenggalek Dalam Angka 2024” merupakan salah satu puiblikasi tahunan BPS +. +Kabupaten Trenggalek yang komprehensif memberiokan gambaran umum +g +tentang geografi ciri dan keadaan social ekonomi di Ka.bupaten Trenggalek. +s +Publikasi Kabupaten Trenggalek Dalam Angkpa tahun 2024 ini merupakan +b +lanjutan dari publikasi tahun sebelumnya yang m.enyajikan jenis data dari berbagai +b +bidang serta dilengkapi dengan ulasan deskraiptif dalam dua Bahasa yakni Bahasa +Indonesia dan Bahasa Inggris. Upaya ini dimkaksudkan untuk pengguna data dari +k +pihak Asing dapat memahami isi bukue ini yang pada gilirannya dapat melihat +l +peluang Investasi yang ada sehinagga dapat menarik Investor Asing untuk +g +menanamkan modalnya di Kabugpaten Trenggalek. +n +Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak +e +baik instansi pemerintah mraupun swasta khususnya pemerintah Kabupaten +t +/ +Trenggalek. Kepada semu/a pihak yang telah memberikan bantuan disampaikan +: +s +penghargaan dan ucpapan terimakasih yang sebesar-besarnya. +Meskipun publtiktasi ini telah disiapkan sebaik-baiknya namun kesalahan dan +h +kekurangan sangat mungkin terjadi. Untuk memperbaiki publikasi berikutnya +tanggapan dan saran-saran dari pemakai data sangat diharapkan. Semoga +penyediaan data di masa yang akan datang semakin baik dan lengkap. +Trenggalek, Februari 2024 +Kepala BPS +Kabupaten Trenggalek +Emil Wahyudiono +xi P R E F A C E +In the Reformation era Statistical data is the main necessity as the planning and +evaluation material of the result of development “Trenggalek Regency in Figures +d +2023” is one of annually publication of Central Board of Sitatistic of Trenggalek +. +Regency which is comprehensive and give general descroiption about geography +g +characteristics and condition of social economic in Treng.galek Regency. +s +The publication of Trenggalek Regency in Figuresp 2023 is the continuation of the +b +publication in the previous years which presents a.ll kind of data from many sectors +b +and they are completed with descriptive explaanation also written in two languages +: Indonesian and English. This effort is a waky to ease for the data user from foreign +k +country to understand the content of thee book and in order to invite them to see +l +the investment opportunity so it can ianvite foreign investor to invest their capital in +g +Trenggalek Regency. g +n +This publication can be finished because of good cooperation and help from +e +all sectors e.i from governmrent of private agency especially from Government of +t +/ +Trenggalek Regency. At las/t I would like to thanks every body who has supplied me +: +s +during the accomplishement of this duty. +p +Though this pubtlication prepared as perfectly as possible but mistakes and +t +h +weaknesses of this book are unvoidable. We are waiting any critics and ideas to +improve the quality of our publication. Hopely the presentation of the data next time +will be better and complete. +Trenggalek , February 2024 +Head of BPS-Statistics Trenggalek Regency +Emil Wahyudiono +xii Daftar Isi/Contents .............................................................................................................................. +ISSN 35030-2304 +DAFTAR ISI / CONTENTS +Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2024 +Trenggalek Regency in Figures 2024 +Volume 41, 2024 +Halaman +Page +d +i +Kata Pengantar/Preface ..................................................................o................................... xi +g +Daftar Isi/Contents ............................................................................................................... xiii +s +Daftar Tabel/List of Tables ..................................................p............................................... xv +b +Penjelasan Umum/Explanatory Notes .................b........................................................ xli +a +Daftar Singkatan/List of Abbreviations .........k............................................................... xliii +k +Statistik Kunci/Key Statistics ......................e...................................................................... 1 +l +1. Geografi dan Iklim/Geography aand Climate ..................................................... 3 +g +2. Pemerintahan/Government .g.................................................................................. 19 +n +3. Penduduk dan Ketenagaekerjaan/Population and Employment ................ 47 +r +t +4. Sosial dan Kesejahte/r/aan Rakyat/Social and Welfare ................................... 77 +: +s +5. Pertanian, Kehuptanan, Peternakan, dan Perikanan/Agriculture, +Forestry, Livesttotck, and Fishery .............................................................................. 197 +h +6. Industri, Pertambangan, dan Energi/Industry, Mining, and Energy ........ 299 +7. Pariwisata/Tourism ................................................................................................... 311 +8. Transportasi dan Komunikasi/Transportation and Communication ........ 323 +9. Perbankan, Koperasi, dan Harga-harga/Banking, Cooperative, dan +Prices .............................................................................................................................. 335 +10. Pengeluaran Penduduk/Population Expenditure ........................................... 343 +11. Perdagangan/Trade .................................................................................................. 353 +12. Sistem Neraca Regional/System of Regional Accounts ................................. 363 +13. Perbandingan Antar Kabupaten/Kota/Regency/Municipal Comparison 389 +Daftar Pustaka/References ............................................................................................... 405 +xiii d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h Daftar Tabel/List of Tables ................................................................................................. +DAFTAR TABEL/LIST OF TABLES +Tabel Halaman +Table Page +1. GEOGRAFI DAN IKLIM/GEOGRAPHY AND CLIMATE +1.1 KEADAAN GEOGRAFI +GEOGRAPHY CONDITION +d +1.1.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut . i +o +Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 g +. +Total Area and Number of Islands by District ins Trenggalek Regency, +p +2023 ......................................................................b................................................. 10 +. +1.1.2 Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kbabupaten/Kota +a +Menurut Kecamatan di Kabupatenk Trenggalek, 2023 +Altitude and Distance to the Capitakl of Regency/Municipality by +e +District in Trenggalek Regency, 2l023 ............................................................. 12 +a +g +1.1.3 Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Trenggalek (Km), 2023 +g +Name and Length of Rivner in Trenggalek Regency (Km), 2023................ 13 +e +1.2 KEADAAN IKLIM r +t +/ +/ +CLIMATE COND:ITION +s +p +1.2.1 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun +t +t +Sawahanh Kabupaten Nganjuk, 2023 +Observation of Climate Elements By Months in Trenggalek Regency, +2023 ....................................................................................................................... 15 +2. PEMERINTAHAN/GOVERNMENT +2.1 WILAYAH ADMINISTRATIF +ADMINISTRATIVE AREA +2.1.1 Jumlah Desa1 Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2019–2023 +Number of Villages1 by District in Trenggalek Regency, 2019–2023 ...... 26 +2.1.2 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2019–2023 +Number of Kelurahan by District in Trenggalek Regency, 2019–2023 .. 27 +xv Tabel Halaman +Table Page +2.1.3 Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut +Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Community Groups and Neighbourhood Groups by +Subdistrict in Trenggalek Regency, 2023 ...................................................... 28 +2.2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH +REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE d +i +. +2.2.1 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daeraoh Menurut +g +Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +. +s +Number of Regional House of Representativeps’s Members by Political +Parties and Sex in Trenggalek Regency 202b3............................................... 29 +. +b +2.2.2 Jumlah Anggota DPRD Hasil Pemilu a2019 Menurut +k +Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek +k +Number of Assembly Members Eelection Result of 2019 Detailed +l +Based on Education and Sex ina Trenggalek Regency ................................ 30 +g +2.2.3 Jumlah Anggota DPRD Hgasil Pemilu 2019 +n +Menurut Fraksi di Kabeupaten Trenggalek +r +Number of Assemblty Members Election Result of 2019 Detailed +/ +/ +Based on Faction: in Trenggalek Regency ..................................................... 31 +s +p +2.2.4 Jumlah Anggota DPRD Dirinci Menurut Kelompok +t +t +Umur di hKabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Assembly Members Detailed Based on Ages Group in +Trenggalek Regency, 2023 ................................................................................ 32 +2.2.5 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pada Pemilu Presiden, 2019 +Recapitulation of Voters in the Presidential Election, 2019 ...................... 33 +2.3 SUMBER DAYA MANUSIA +HUMAN RESOURCES +2.3.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin +di Kabupaten Trenggalek, Desember 2022 dan Desember 2023 +Number of Civil Servants by Occupation and Sex in Trenggalek +Regency, Desember 2022 and Desember 2023 .......................................... 34 +2.3.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat +Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten +Trenggalek, Desember 2022 dan Desember 2023 +Number of Civil Servants by Educational Level and Sex in Trenggalek +Regency, Desember 2022 and Desember 2023 .......................................... 36 +xvi Tabel Halaman +Table Page +2.3.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat Kepangkatan +dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Civil Servants by Hierarchy and Sex in Trenggalek +Regency, 2023 ..................................................................................................... 38 +2.3.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Dinas/Instansi +Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggadlek, 2023 +Number of Civil Servants by Institution/Office and Sex. iin Trenggalek +o +Regency, 2023 ................................................................g..................................... 41 +. +2.3.5 Jumlah Anggota Kepolisian Menurut Pendidsikan, Usia +p +dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggablek, 2023 +. +Number of Police Officer Based on Educabtion, Age and Gender in +a +Trenggalek Regency, 2023 ..................k............................................................. 43 +k +2.3.6 Jumlah Anggota Kepolisian Meenurut Golongan Pangkat +l +dan Jenis Kelamin di Kabupaaten Trenggalek, 2023 +g +Number of Police Officer Based on Hierarcy and Gender in +g +Trenggalek Regency, 202n3 ............................................................................... 44 +e +2.4 KEUANGAN PEMERrINTAH +t +/ +/ +GOVERNMENT :FINANCE +s +p +2.4.1 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek +t +t +Menuruth Jenis Pendapatan, 2022 dan 2023 +Actual Trenggalek Regency Government Revenues by Kind of +Revenues (thousand rupiahs), 2022 and 2023 ............................................ 45 +2.4.2 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Trenggalek +Menurut Jenis Belanja, 2022 dan 2023 +Actual Trenggalek Regency Government Expenditures by Kind of +Expenditures (thousand rupiahs), 2022 and 2023 ..................................... 46 +3. PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN/ +POPULATION AND EMPLOYMENT +3.1 PENDUDUK +POPULATION +3.1.1 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase +Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk +Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +xvii Tabel Halaman +Table Page +Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of +Population, Population Density, and Population Sex Ratio by District +in Trenggalek Regency, 2023 ........................................................................... 57 +3.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di +Kabupaten Trenggalek, 2023 ......................................................................... +Population by Age Groups and Sex in Trenggalek Regendcy, 2023 .......... 62 +i +3.1.3 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahoun., Distribusi +Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rgasio Jenis Kelamin +. +Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupatens Trenggalek, 2023 +p +Population, Annual Population Growth Rabte, Percentage +. +Distribution of Population, Population Dbensity, and Population Sex +a +Ratio by Subdistrict in Trenggalek Rekgency, 2023 ...................................... 63 +k +3.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkane Golongan +l +Darah di Kabupaten Trenggaalek, 2023 +g +Population Based On Blood Group in Trenggalek Regency, 2023 .......... 66 +g +n +3.1.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama +e +di Kabupaten Trengrgalek, 2023 +t +/ +Population By Reli/gion in Trenggalek Regency, 2023 ................................ 69 +: +s +3.2 KETENAGAKpERJAAN +t +t +EMPLOYhMENT +3.2.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis +Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di +Kabupaten Trenggalek, 2023 ......................................................................... +Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity During The +Previous Week and Sex in Trenggalek Regency, 2023 ............................... 71 +3.2.2 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan +Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama +Seminggu yang Lalu di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Population 15 Years of Age and Over by Educational Attainment and +Type of Activity During the Previous Week in Trenggalek Regency, +2023 ....................................................................................................................... 72 +3.2.3 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama +Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama +dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +xviii Tabel Halaman +Table Page +Population 15 Years of Age and Over who Worked During The +Previous Week by Main Employment Status and Sex in Trenggalek +Regency, 2023 ..................................................................................................... 73 +3.2.4 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama +Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama +dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 d +Population 15 Years of Age and Over who Worked Du.riing The +o +Previous Week by Main Industry and Sex in Trengggalek Regency, +. +2023 .............................................................................s.......................................... 74 +p +3.2.5 Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kecamatban dan +. +Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalebk, 2023 +a +Population 15 Years of Age and Overk who Worked During Number +of Registered Job Applicants by Sukbdistrict and sex in Trenggalek +e +Regency, 2023 ...............................l...................................................................... 75 +a +g +g +n +4. SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/SOCIAL AND WELFARE +e +r +4.1 PENDIDIKAN t +/ +/ +EDUCATION s : +p +4.1.1 Jumlah Sektolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak +t +(TK) di Bahwah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, +Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten +Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Kindergarten Under The +Ministry of Education, Culture, Research, and Technology by District +in Trenggalek Regency, 2022/2023 and 2023/2024 ................................... 84 +4.1.2 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) +di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Raudatul Athfal (RA) +Under The Ministry of Religious Affairs by District in Trenggalek +Regency, 2022/2023 and 2023/2024 ............................................................. 87 +4.1.3 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) +di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, +dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten +Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +xix Tabel Halaman +Table Page +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Elementary Schools +Under The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology +by District in Trenggalek Regency, 2022/2023 and 2023/2024 ............... 88 +4.1.4 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah +(MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan +di Kabupaten Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024d +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah. iIbtidaiyah +o +(MI) Under The Ministry of Religious Affairs by Disgtrict in Trenggalek +. +Regency, 2022/2023 and 2023/2024 ...................s.......................................... 91 +p +4.1.5 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolahb Menengah +. +Pertama (SMP) di Bawah Kementerianb Pendidikan, +a +Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mkenurut Kecamatan +di Kabupaten Trenggalek, 2022/2k023 dan 2023/2024 +e +Number of Schools, Teachers, anld Pupils in Junior High Schools +a +Under The Ministry of Educagtion, Culture, Research, and Technology +g +by District in Trenggalekn Regency, 2022/2023 and 2023/2024 ............... 92 +e +4.1.6 Jumlah Sekolah, Gurru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah +t +(MTs) di Bawah Ke/ /menterian Agama Menurut Kecamatan +: +di Kabupaten Tsrenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +p +Number of Stchools, Teachers, and Pupils in Madrasah Tsanawiyah +t +(MTs) Unhder The Ministry of Religious Affairs by District in Trenggalek +Regency , 2022/2023 and 2023/2024 ............................................................ 95 +4.1.7 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah +Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, +Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan +di Kabupaten Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Senior High Schools +Under The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology +by District in Trenggalek Regency, 2022/2023 and 2023/2024 ............... 96 +4.1.8 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah +Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, +Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan +di Kabupaten Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Vocational High Schools +Under The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology +by District in Trenggalek Regency, 2022/2023 and 2023/2024 ............... 99 +xx Tabel Halaman +Table Page +4.1.9 Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) +di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah Aliyah (MA) +Under the Ministry of Religious Affairs by District in Trenggalek +Regency, 2022/2023 and 2023/2024 ............................................................. 102 +d +4.1.10 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka . i +o +Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidgikan +. +di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 s +p +Net Enrollment Rate and Gross Enrollment Ratio by Educational +b +Level in Trenggalek Regency, 2022 and 2b0.23 .............................................. 105 +a +4.1.11 Persentase Penduduk Berumur 15 kTahun ke Atas +yang Melek Huruf Menurut Kelomkpok Umur di +e +Kabupaten Trenggalek, 2022 dlan 2023 +a +Percentage of Literate Peoplge Aged 15 Years and Over by Age Group +g +in Trenggalek Regency, 2n022 and 2023 ......................................................... 106 +e +4.1.12 Jumlah Desa1/Kelurarhan yang Memiliki Fasilitas +t +Sekolah Menurut/ K/ecamatan dan Tingkat Pendidikan +: +di Kabupaten Tsrenggalek, 2019–2021 +p +Number of Vtillages1/Kelurahan Having Educational Facilities by +t +District ahnd Educational Level in Trenggalek Regency, 2019–2021 ....... 107 +4.1.13 Jumlah Mahasiswa dan Tenaga Pendidik di +Perguruan Tinggi Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Students and Lecturers University in Trenggalek Regency, +2023 ....................................................................................................................... 112 +4.1.14 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum +di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Visitors Public Library in Trenggalek Regency, 2023 ............. 113 +4.1.15 Jumlah Anggota Perpustakaan Umum di +Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Members Public Library in Trenggalek Regency, 2023 ......... 114 +4.1.16 Jumlah Peminjam Buku di Perpustakaan +Umum di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Book Borrowers at Public Library in Trenggalek Regency, +2023 ....................................................................................................................... 115 +xxi Tabel Halaman +Table Page +4.2 KESEHATAN +HEALTH +4.2.1 Jumlah Desa1/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan +Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2019–2021 +Number of Villages1/Kelurahan Having Health Facilities by District in +Trenggalek Regency, 2019–2021 ..................................d..................... 116 +i +. +4.2.2 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan o +g +di Kabupaten Trenggalek, 2023 +. +s +Number of Health Human Resources by Distrpict in Trenggalek +Regency, 2023 ...........................................b........................................ 122 +. +b +4.2.3 Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumaha Sakit Khusus, dan Puskesmas +k +Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 +k +Number of General Hospital, Speecialized Hospital, dan Public Health +l +Center by District in Trenggaleak Regency, 2022 and 2023 ................... 123 +g +4.2.4 Jumlah Rumah Sakit Umgum, Rumah Sakit Khusus, +n +Rumah Sakit/Rumah eBersalin, Puskesmas, Klinik/ +r +Balai Kesehatan, Potsyandu dan Polindes Menurut +/ +/ +Kecamatan di Ka:bupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 +s +Number of Gepneral Hospital, Specialized Hospital, Maternity +t +Hospital, Mtedical Clinic, Integrated Service Post, Village Maternity +h +Cottage Public Health Center by District in Trenggalek Regency, 2022 +and 2023 .......................................................................................... 124 +4.2.5 Jumlah Kasus Penyakit Menurut Jenis Penyakit Menurut +Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Disease Cases by Type of Disease by District in Trenggalek +Regency, 2022 and 2023 .................................................................... 127 +4.2.6 Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan dan Jenis +Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Birth by District and Gender in Trenggalek Regency, 2023 . 130 +4.2.7 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Bawah Garis Merah (BGM) dan Bergizi +Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of babies born, babies under the red line (BGM) and +malnoutrished according by district in Trenggalek Regency, 2023 ...... 131 +xxii Tabel Halaman +Table Page +4.2.8 Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan dan Jenis +Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Birth by District and Gender in Trenggalek Regency, 2023 . 132 +4.2.9 Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan +Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK) dan Mendapat +Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Trenggalek, 2023 d +Number of Pregnant Woman, Those with One Visit an.di Four Visits of +o +Antenatal Care, Chronic Energy Deficiency (CED) gand Receiving Iron +. +Supplement in Trenggalek Regency, 2023 ........s.................................. 133 +p +4.2.10 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawbat Inap menurut +. +Puskesmas di Kabupaten Trenggalek, b2023 +a +Number of outpatient visits and hopkistalizations according to the +public health center in Trenggalekk Regency, 2023 .............................. 134 +e +l +4.2.11 Jumlah Kunjungan Rawat Jaalan dan Rawat Inap menurut +g +Rumah Sakit di Kabupaten Trenggalek, 2023 +g +Number of outpatient vinsits and hopistalizations according to +e +hospitals in Trenggalrek Regency, 2023 ............................................... 136 +t +/ +4.2.12 Jumlah Kasus HIV/ dan AIDS Menurut Kelompok +: +s +Umur di Kabpupaten Trenggalek, 2023 +Number oft Ctases of HIV and AIDS by Age Group in Trenggalek +h +Regency, 2023 ................................................................................... 138 +4.2.13 Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan dan +Strata di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Posyandu by District and Strata in Trenggalek Regency, +2023 ................................................................................................. 140 +4.2.14 Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Baru dan KB Aktif +Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Fertile Age Couples, New Family Planning Participants +and Active Family Planning According to Districs in Trenggalek +Regency, 2023 ................................................................................... 141 +4.2.15 Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif +Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Fertile Age Couples and Active Family Planning +Participants According to District in Trenggalek Regency, 2023 .......... 142 +xxiii Tabel Halaman +Table Page +4.2.16 Jumlah Peserta Akseptor KB Baru Menurut +Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of New Participants of Family Planning by District in +Trenggalek Regency, 2023 ................................................................. 144 +4.2.17 Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja +dan Bina Keluarga Lansia di Kabupaten Trenggalek, 2d023 +Number of Group Under Fifth Year Family, Teenage Fa.miily and +o +Elderly Family in Trenggalek Regency, 2023 .........g.............................. 146 +. +4.2.18 Banyaknya Penyuluh dan Petugas Keluarga s +p +Berencana di Kabupaten Trenggalek, 202b3 +. +Number of Investigator and Family Planbning Officer in Trenggalek +a +Regency, 2023 .................................k.................................................. 147 +k +4.2.19 Jumlah Keluarga Menurut Kecaematan dan Klasifikasi +l +Keluarga di Kabupaten Trengagalek, 2023 +g +Number of Household by District and Household Classification in +g +Trenggalek Regency, 202n3 ................................................................. 148 +e +4.3 AGAMA DAN SOSIrAL LAINNYA +t +/ +/ +RELIGION AND :OTHER SOCIAL AFFAIRS +s +p +4.3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama +t +t +yang Diahnut di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Population by District and Religion in Trenggalek Regency, 2023 ........ 149 +4.3.2 Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan +di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Places of Worship by District in Trenggalek Regency, 2023 . 150 +4.3.3 Jumlah Desa1/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam2 +Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2019-2021 +Number of Villages1/Kelurahan that Had Natural Disaster2 by District +in Trenggalek Regency, 2019-2021 .................................................... 151 +4.3.4 Nikah dan Cerai di Kabupaten Trenggalek, 2021-2023 +Number of Marriages and Divorces in Trenggalek Regency, 2021- +2023 ................................................................................................. 154 +4.3.5 Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kecamatan +di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Divorces by Factors and District in Trenggalek Regency, +2023 ................................................................................................. 156 +xxiv Tabel Halaman +Table Page +4.3.6 Jumlah Pondok Pesantren, Santri, dan Kyai/ +Pengasuh di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Islamic Dormitory, Pupils and Teacher in Trenggalek +Regency, 2023 ................................................................................... 159 +4.3.7 Jumlah Jamaah Haji yang Wafat di +Kabupaten Trenggalek, 2021-2023 d +Number of Hajj Pilgrims Who Die in Trenggalek Regen. icy, 2021-2023 .. 160 +o +4.3.8 Jumlah Jamaah Haji yang Diberangkatkan1 ke Tganah Suci Mekkah +. +Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalesk, 2021-2023 +p +Number of Hajj Pilgrims Departured1 to theb Holyland of Meccan by +. +District in Trenggalek Regency, 2021-20b23 ......................................... 161 +a +4.3.9 Jumlah Kejadian Bencana Alam Meknurut +k +Kecamatan di Kabupaten Trengegalek, 2023 +l +Number of Natural Disaster Evaents by District in Trenggalek Regency, +g +2023 ................................................................................................. 162 +g +n +4.3.10 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Waktu +e +dan Jenisnya di Kabrupaten Trenggalek, 2023 +t +/ +Number of Natura/l Disasters by Time and Type in Trenggalek +: +s +Regency, 202p3 ................................................................................... 164 +t +4.3.11 Jumlah Kotrban yang Diakibatkan Bencana Alam +h +Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Victims Due to Natural Disaster by District in Trenggalek +Regency, 2023 ................................................................................... 166 +4.3.12 Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam +Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Damaged Houses Due to Natural Disaster by District in +Trenggalek Regency, 2023 ................................................................. 175 +4.3.13 Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) +dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut +Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Aid Recipients (Head of Household) and Food Social +Assistance Budget by District in Trenggalek Regency, 2023 ................. 177 +4.3.14 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk Terjadi +Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase Penyelesaian +Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana +Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Trenggalek, 2021-2023 +xxv Tabel Halaman +Table Page +Crime Total, Crime Rate per 100,000 Population, Percentage of Crime +Clearance, and Time Interval of Crime Occurance by Departemental +(Resort) Police Office in Trenggalek Regency, 2021-2023 .................... 178 +4.3.15 Data Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di +Kabupaten Trenggalek, 2021-2023 +Data Actors Narcotics Abuse of Drugs in Trenggalek Regdency, 2021- +2023 ...........................................................................i....................... 182 +o +4.3.16 Bentuk Tindak Kejahatan Menurut Tingkat Penygelesaiannya +. +di Kabupaten Trenggalek, 2021-2023 s +p +Forms of Crimes According to The Level of Rbesolution in Trenggalek +. +Regency, 2021-2023 .............................b............................................. 184 +a +4.3.17 Bentuk Tindak Kejahatan Menurut kRasio di +k +Kabupaten Trenggalek, 2021-20e23 +l +Crime Cases Based on Ratio ina Trenggalek Regency, 2021-2023 .......... 184 +g +4.3.18 Jumlah Tindakan Kejahatgan dan Jumlah +n +Korban di Kabupaten Trenggalek, 2023 +e +Number of Crimes anrd Victims in Trenggalek Regency, 2023 .............. 185 +t +/ +/ +4.3.19 Jumlah Tindakan: Kejahatan dan Jumlah Korban Menurut +s +Kelompok Upmur di Kabupaten Trenggalek, 2023 +t +Number oft Crimes and Victims in Trenggalek Regency, 2023 .............. 186 +h +4.3.20 Banyaknya Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut +Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Prisoners Based on Court Decisions According to Age +Group and Gender in Trenggalek Regency, 2023 ................................ 187 +4.3.21 Banyaknya Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Menurut +Jenis Hukuman dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Prisoners Based on Court Decisions According to Age +Group and Gender in Trenggalek Regency, 2023 ................................ 188 +4.3.22 Banyaknya Narapidana dan Pidana Rumah Menurut +Jenis Tindak Pidana di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Prisoners and Home Criminals According in Trenggalek +Regency, 2023 ................................................................................... 189 +xxvi Tabel Halaman +Table Page +4.3.23 Jumlah Perkara Menurut Jenis Perkara Pada +Kejaksaan Negeri Trenggalek, 2023 +Number of Cases According to The Type of Case in The Trenggalek +District Prosecutor's, 2023 ................................................................. 190 +4.3.24 Jumlah Penuntutan Perkara Tindak Pidana Menurut Jenis +Perkara pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, 2023 d +Number of Prosecution of Criminal Cases According t.oi Case Type in +o +The Trenggalek District Prosecutor's Office, 2023..g.............................. 191 +. +4.3.25 Jumlah Eksekusi Perkara Pidana Umum Mensurut Jenis +p +Perkara Pada Kejaksaan Negeri Trenggalebk, 2023 +. +Number of Executions of General Criminbal Case According to The +a +Type of Cases in The Trenggalek Distkrict Prosecutor's Office, 2023 ....... 192 +k +4.3.26 Jumlah Upaya Hukum Menurute Jenis Upaya Hukum +l +Pada Kejaksaaan Negeri Trenaggalek, 2023 +g +Number of Legal Efforts According to Types of Legal Efforts in The +g +Trenggalek District Prosnecutor's Office, 2023 ...................................... 193 +e +4.4 KEMISKINAN r +t +/ +/ +POVERTY : +s +p +4.4.1 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk +t +t +Miskin dhi Kabupaten Trenggalek, 2016–2023 +Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in Trenggalek +Regency, 2016–2023 .......................................................................................... 194 +4.4.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan +Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, 2016–2023 +Poverty Gap Index and Poverty Severity Index in Trenggalek Regency, +2016–2023 ........................................................................................................... 195 +5. PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN/ +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +5.1 HORTIKULTURA +HORTICULTURE +5.1.1 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis +Tanaman di Kabupaten Trenggalek (ha), 2022 dan 2023 +Harvested Area of Vegetables by District and Kind of Plant in +Trenggalek Regency (ha), 2022 and 2023 .................................................... 204 +xxvii Tabel Halaman +Table Page +5.1.2 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis +Tanaman di Kabupaten Trenggalek (kuintal), 2022 dan 2023 +Production of Vegetables by District and Kind of Plant in Trenggalek +Regency (quintal), 2022 and 2023 .................................................................. 213 +5.1.3 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim +Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek (had), 2020–2023 +Harvested Area of Seasonal Vegetables and Fruits by .Kiind of Plant in +o +Trenggalek Regency (ha), 2020–2023 ......................g..................................... 222 +. +5.1.4 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahasn Semusim Menurut +p +Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek b(kuintal), 2020–2023 +. +Production of Seasonal Vegetables and bFruits by Kind of Plant in +a +Trenggalek Regency (quintal), 2020–k2023 ................................................... 224 +k +5.1.5 Luas Panen Tanaman Biofarmakea Menurut Kecamatan dan +l +Jenis Tanaman di Kabupatena Trenggalek (m2), 2022 dan 2023 +g +Harvested Area of Medicinal Plants by District and Kind of Plant in +g +Trenggalek Regency (m2 n), 2022 and 2023 .................................................... 226 +e +5.1.6 Produksi Tanaman Briofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis +t +/ +Tanaman di Kabu/paten Trenggalek (kg), 2022 dan 2023 +: +s +Production opf Medicinal Plants by District and Kind of Plant in +Trenggalekt Rtegency (kg), 2022 and 2023 ..................................................... 232 +h +5.1.7 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis +Tanaman di Kabupaten Trenggalek (m2), 2021–2023 +Harvested Area of Medicinal Plants by Kind of Plant in Trenggalek +Regency (m2), 2021–2023 ................................................................................. 238 +5.1.8 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman +di Kabupaten Trenggalek (kg), 2020–2023 +Production of Medicinal Plants by Kind of Plant in Trenggalek +Regency (kg), 2020–2023 ................................................................................. 239 +5.1.9 Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis +Tanaman di Kabupaten Trenggalek (m2), 2022 dan 2023 +Harvested Area of Ornamental Plants by District and Kind of Plant in +Trenggalek Regency (m2), 2022 and 2023 .................................................... 240 +5.1.10 Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis +Tanaman di Kabupaten Trenggalek (tangkai), 2022 dan 2023 +Production of Ornamental Plants by District and Kind of Plant in +Trenggalek Regency (stalks), 2022 and 2023 ............................................... 245 +xxviii Tabel Halaman +Table Page +5.1.11 Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman +di Kabupaten Trenggalek (m2), 2020–2023 +Harvested Area of Ornamental Plants by Kind of Plant in Trenggalek +Regency (m2), 2020–2023 ................................................................................. 250 +5.1.12 Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di +Kabupaten Trenggalek (tangkai), 2020–2023 d +Production of Ornamental Plants by Kind of Plant n T.reinggalek +o +Regency (stalks), 2020–2023 ......................................g..................................... 251 +. +5.1.13 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan sdan Jenis +p +Tanaman di Kabupaten Trenggalek (ton),b 2022 dan 2023 +. +Production of Fruits by District and Kindb of Plant in Trenggalek +a +Regency (ton), 2022 and 2023 ............k............................................................. 252 +k +5.1.14 Produksi Buah-Buahan dan Sayeuran Tahunan Menurut Jenis +l +Tanaman di Kabupaten Trengagalek (kuintal), 2020–2023 +g +Production of Annual Fruits and Vegetables by Kind of Plant in +g +Trenggalek Regency (qunintal), 2020–2023 ................................................... 256 +e +5.2 PERKEBUNAN r +t +/ +/ +ESTATE CROPS: +s +p +5.2.1 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan +t +t +Jenis Tanhaman di Kabupaten Trenggalek (ha), 2022 dan 2023 +Planted Area of Estate Crops by District and Type of Crops in +Trenggalek Regency (ha), 2022 and 2023 .................................................... 258 +5.2.2 Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis +Tanaman di Kabupaten Trenggalek (ton), 2022 dan 2023 +Production of Estates by District and Type of Crops in Trenggalek +Regency (ton), 2022 and 2023 ......................................................................... 262 +5.2.3 Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis +Tanaman di Kabupaten Trenggalek (ha), 2021–2023 +Planted Area of Estate Crops by Type of Crops in Trenggalek Regency +(ha), 2021–2023 .................................................................................................. 266 +5.2.4 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman +di Kabupaten Trenggalek (ton), 2021–2023 +Production of Smallholder Estates Crops by Type of Crops in +Trenggalek Regency (ton), 2021–2023 .......................................................... 267 +xxix Tabel Halaman +Table Page +5.3 KEHUTANAN +FORESTRY +5.3.1 Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek (hektar), 2023 +Area of Community Forest Areas by District in Trenggalek Regency +(hectares), 2023 ........................................................................d.......................... 268 +i +. +5.3.2 Volume Kayu Hutan Menurut Bulan dan Jenis o +g +Tanaman di Kabupaten Trenggalek (m3), 2023 +. +s +Volume of Forest Wood by Month and Plant Tpype in Trenggalek +Regency (m3), 2023 ...........................................b................................................. 270 +. +b +5.3.3 Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis aProduksi (m3) +k +dan Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +k +Timber Production by Type of Proeduct and Subdistrict (m3), in +l +Trenggalek Regency, 2023 .......a......................................................................... 271 +g +5.3.4 Nilai Produksi Tanaman Kgehutanan di +n +Kabupaten Trenggaleek, 2019-2023 +r +Values of Productiotn Forestry Trees Commodities in Trenggalek +/ +/ +Regency, 2019-20:23 ........................................................................................... 272 +s +p +5.4 PETERNAKAN +t +t +LIVESTOhCK +5.4.1 Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak +(ekor) di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 +Livestock Population by Subdistrict and Kind of Livestock (head) in +Trenggalek Regency, 2022 and 2023 ............................................................. 273 +5.4.2 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas +(ekor) di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 +Poultry Population by Subdistrict and Kind of Poultry (head) in +Trenggalek Regency, 2022 and 2023 ............................................................. 276 +5.4.3 Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Jenis Ternak +di Kabupaten Trenggalek (ekor), 2022 dan 2023 +Livestock Slaughtered by Kind of Livestock in Trenggalek Regency +(head), 2022 and 2023 ...................................................................................... 278 +5.4.4 Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis +Ternak (kg) di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 +xxx Tabel Halaman +Table Page +Meat Production by Subdistrict and Kind of Livestock (kg) in +Trenggalek Regency, 2022 dan 2023 ............................................................. 281 +5.4.5 Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis +Unggas (kg) di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 +Poultry Meat Production by Subdistrict and Kind of Poultry (kg) in +Trenggalek Regency, 2022 dan 2023 ...................................d.......................... 282 +i +5.4.6 Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Keoca.matan +(ton) di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023g +. +Production of Poultry Eggs and Cow Milk by Susbdistrict (ton) in +p +Trenggalek Regency, 2022 dan 2023 ............b................................................. 284 +. +b +5.5 PERIKANAN +a +k +FISHERY +k +e +5.5.1 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap +l +a +Menurut Kecamatan dan Jgenis Penangkapan +di Kabupaten Trenggalekg 2023 +n +Production and Produection Value of Fish Capture by Sub District and +r +Type of Capture in Ttrenggalek Regency, 2023 ............................................. 286 +/ +/ +5.5.2 Produksi dan Nsil:ai Produksi Perikanan Tangkap Laut Menurut +p +Kecamatan dan Lokasi di Kabupaten Trenggalek, 2023 +t +t +Productiohn and Production Value of Marine Capture Fisheries by Sub +District and Location in Trenggalek Regency, 2023 ................................... 288 +5.5.3 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut +Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Production and Production Value of Aquaculture by Subdistrict and +Type of Culture in Trenggalek Regency, 2023 .............................................. 291 +6. INDUSTRI, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI/ +INDUSTRY, MINING, AND ENERGY +6.1 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) +pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Trenggalek, 2019-2023 +Installed Electricity Power, Production, and Distribution of PT. PLN +(Persero) at PLN Branch by Subdistrict in Trenggalek Regency, 2019- +2023 ....................................................................................................................... 306 +xxxi Tabel Halaman +Table Page +6.2 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan +di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Electricity Customers by District in Trenggalek Regency, +2023 ....................................................................................................................... 307 +6.3 Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut +Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 d +Number of Customers and Distributed Water by Distri.cit in +o +Trenggalek Regency, 2023 ...........................................g..................................... 308 +. +6.4 Jumlah Tenaga Kerja, Upah dan Biaya Bahan sAir Bersih +p +Per Bulan PDAM Kabupaten Trenggalek, b2023 +. +Number of Customer and Distributed Clbean Water by Type of +a +Customers in Trenggalek Regency, 2k023 ...................................................... 309 +k +6.5 Volume Air yang disalurkan, Peendapatan Penjualan Air +l +Bersih per Triwulan PDAM Kaabupaten Trenggalek, 2023 +g +Number of Customer and Distributed Clean Water by Type of +g +Customers in Trenggalekn Regency, 2023 ...................................................... 310 +e +r +t +/ +/ +7. PARIWISATA/TO:URISM +s +p +7.1 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan +t +t +di Kabuphaten Trenggalek, 2020–2023 +Number of Restaurants by District in Trenggalek Regency, 2020–2023 318 +7.2 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2020–2023 +Number of Hotels by Subdistrict in Trenggalek Regency, 2020–2023 ... 319 +7.3 Daftar Jenis Wisata Menurut Lokasi di +Kabupaten Trenggalek, 2023 +List of Tourist Type According Locations in Trenggalek Regency, 2023 . 320 +xxxii Tabel Halaman +Table Page +8. TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI/ +TRANSPORTATION AND COMMUNICATION +8.1 TRANSPORTASI +TRANSPORTATION +8.1.1 Panjang Jalan1 Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan +d +di Kabupaten Trenggalek (km), 2021–2023 +i +. +Length of Roads1 by Level of Government Authorityo in Trenggalek +g +Regency (km), 2021–2023 ................................................................................ 329 +. +s +8.1.2 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Japlan +b +di Kabupaten Trenggalek (km), 2021–20.23 +b +Length of Roads by Condition of Roadas in Trenggalek Regency (km), +k +2021–2023 ........................................................................................................... 330 +k +e +8.1.3 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di +l +a +Kabupaten Trenggalek (kmg), 2021–2023 +Length of Roads by Conditgion of Roads in Trenggalek Regency (km), +n +2021–2023 ...................e........................................................................................ 331 +r +8.2 KOMUNIKASI / t +/ +: +COMMUNICATsION +p +8.2.1 Jumlah Kanttor Pos Pembantu Menurut Kecamatan +t +h +di Kabupaten Trenggalek, 2020–2023 +Number of Post Offices Subsidiaries by District in Trenggalek +Regency, 2020–2023 .......................................................................................... 332 +9. PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA- +HARGA/BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES +9.1 Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2020–2023 +Number of Active Cooperative by District in Trenggalek Regency, +2020–2023 ........................................................................................................... 340 +9.2 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan +Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Cooperative by Kind of Cooperative and District in +Trenggalek Regency, 2023 ................................................................................ 341 +xxxiii Tabel Halaman +Table Page +10. PENGELUARAN PENDUDUK/POPULATION EXPENDITURE +10.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok +Komoditas di Kabupaten Trenggalek (rupiah), 2022 dan 2023 +Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity Group in +Trenggalek Regency (rupiahs), 2022 and 2023 ........................................... 350 +10.2 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurutd Kelompok +i +Komoditas di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2o02.3 +Percentage of Monthly Expenditure per Capita byg Commodity Group +. +in Trenggalek Regency, 2022 and 2023 ...............s.......................................... 351 +p +10.3 Golongan Pengeluaran di Kabupaten Trebnggalek, 2021-2023 +. +b +Average Monthly Expenditure Per Capita by Expenditure Group in +a +Trenggalek Regency, 2021-2023 ........k............................................................. 352 +k +e +l +a +11. PERDAGANGAN/TRADE g +g +11.1 Jumlah Sarana Perdaganngan Menurut Jenisnya +di Kabupaten Trenggealek, 2020–2023 +r +Number of Trading/ Ftacilities by Type of Facility in Trenggalek +/ +Regency, 2020–s2:023 .......................................................................................... 361 +p +t +t +h +12. SISTEM NERACA REGIONAL/SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +12.1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga +Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten +Trenggalek (juta rupiah), 2019–2023 +Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by +Industry in Trenggalek Regency (million rupiahs), 2019–2023 ............... 375 +12.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar +Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di +Kabupaten Trenggalek (juta rupiah), 2019–2023 +Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by +Industry in Trenggalek Regency (million rupiahs), 2019–2023 ............... 377 +12.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional +Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan +Usaha di Kabupaten Trenggalek, 2019–2023 +Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product at +Current Market Prices by Industry in Trenggalek Regency, 2019–2023 . 379 +xxxiv Tabel Halaman +Table Page +12.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas +Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha +di Kabupaten Trenggalek (persen), 2019–2023 +Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant +Market Prices by Industry in Trenggalek Regency (percent), 2019– +2023 ....................................................................................................................... 381 +d +12.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga . i +o +Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupatgen +. +Trenggalek (juta rupiah), 2019–2023 s +p +Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices by Type of +b +Expenditure in Trenggalek Regency (milblio.n rupiahs), 2019–2023 ........ 383 +a +12.6 Produk Domestik Regional Bruto Aktas Dasar Harga +Konstan 2010 Menurut Jenis Penkgeluaran di +e +Kabupaten Trenggalek (juta rulpiah), 2019–2023 +a +Gross Regional Domestic Progduct at 2010 Constant Market Prices +g +by Type of Expenditure inn Trenggalek Regency (million rupiahs), +2019–2023 ...................e........................................................................................ 384 +r +t +12.7 Distribusi Persent/a/se Produk Domestik Regional +: +Bruto Atas Dassar Harga Berlaku Menurut Jenis +p +Pengeluaratn di Kabupaten Trenggalek, 2019–2023 +t +Percentahge Distribution of Gross Regional Domestic Product at +Current Market Prices by Type of Expenditure in Trenggalek Regency, +2019–2023 ........................................................................................................... 385 +12.8 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto +Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis +Pengeluaran di Kabupaten Trenggalek, 2019–2023 +Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant +Market Prices by Type of Expenditure in Trenggalek Regency, +2019–2023 ........................................................................................................... 386 +12.9 Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Trenggalek +Menurut Jenis Pengeluaran, 2019–2023 +Growth Rate of Implicit Price of GRDP of Trenggalek Regency by Type +of Expenditure, 2019–2023 .............................................................................. 387 +xxxv Tabel Halaman +Table Page +12.10 Laju Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Trenggalek +Menurut Jenis Pengeluaran, 2019–2023 +Growth Rate of Implicit Price Indeks of GRDP of Trenggalek Regency +by Type of Expenditure, 2019–2023 ............................................................... 388 +13. PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/ d +i +KOTA/ REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON o . +g +13.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di +. +s +Provinsi Jawa Timur (ribu), 2020–2023 p +Population by Regency/Municipality in Easbt Java Province +. +b +(thousand), 2020–2023 ..................................................................................... 395 +a +k +13.2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto +k +Atas Dasar Harga Konstan 2010e Menurut Kabupaten/ +l +Kota di Provinsi Jawa Timur (apersen), 2020–2023 +g +Rate of Growth of Gross Reggional Domestic Products at 2010 +n +Constant Market Prices by Regency/Municipality in East Java +e +Province (percent), 20r20–2023 ........................................................................ 397 +t +/ +/ +13.3 Jumlah Pendudu:k Miskin Menurut Kabupaten/ +s +Kota di Provipnsi Jawa Timur (ribu), 2019–2023 +t +Number oft Poor Population by Regency/Municipality in East Java +h +Province (thousand), 2019–2023 .................................................................... 399 +13.4 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ +Kota di Provinsi Jawa Timur, 2020–2023 +Human Development Index by Regency/Municipality in East Java +Province, 2020–2023 ......................................................................................... 401 +xxxvi DAFTAR GAMBAR/LIST OF FIGURES +Gambar Halaman +Figure Page +1.1 Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Total Area by District in Trenggalek Regency, 2023 ..................................... 8 +1.2 Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Menurut +d +Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 i +. +o +Distance to the Capital of Regency/Municipality byg District in +. +Trenggalek Regency, 2023 ........................................s.......................................... 9 +p +2.1 Jumlah Desa1 Menurut Kecamatan di Kabbupaten Trenggalek, 2023 +. +b +Number of Villages1 by District in Trenggalek Regency, 2022 ................... 24 +a +k +2.2 Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut +k +Kecamatan di Kabupaten Trenggealek, 2023 +l +a +Number of Community Grougps and Neighbourhood Groups by +Subdistrict in Trenggalek Reggency, 2023 ........................................................ 25 +n +4.1 Jumlah Tenaga Kesehaetan Menurut Kecamatan, 2023 +r +t +Number of Medical /Personnel by District, 2023 ............................................ 82 +/ +: +s +4.2 Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan dan Jenis +p +Kelamin di Ktabupaten Trenggalek, 2023 +t +h +Number of Birth by District and Gender in Trenggalek Regency, 2023 ... 83 +5.1 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut +Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek (kuintal), 2023 +Production of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of Plant in +Trenggalek Regency (quintal), 2023 ................................................................ 202 +5.2 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut +Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek (kuintal), 2023 +Production of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of Plant in +Trenggalek Regency (quintal), 2023 ................................................................ 203 +6.1 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) +pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten Trenggalek, 2019-2023 +Installed Electricity Power, Production, and Distribution of PT. +PLN (Persero) at PLN Branch by Subdistrict in Trenggalek Regency +Regency, 2023 ....................................................................................................... 304 +xxxvii Gambar Halaman +Figure Page +6.2 Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan +di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Electricity Customers by District in Trenggalek Regency, +2023 ......................................................................................................................... 305 +7.1 Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan +di Kabupaten Trenggalek, 2020–2023 d +i +Number of Restaurants by District in Trenggalek Regoen.cy, 2020–2023 . 316 +g +7.2 Jumlah Hotel Menurut Kecamatan di Kabupate.n Trenggalek, 2020–2023 +s +Number of Hotels by Subdistrict in Trenggalekp Regency, 2020–2023 ..... 317 +b +8.1 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaabn. Jalan +di Kabupaten Trenggalek (km), 2021–a2023 +k +Length of Roads by Type of Road Sukrface in Trenggalek Regency (km), +e +2021–2023 .......................................l...................................................................... 327 +a +g +8.2 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten +g +Trenggalek (km), 2021–2n023 +e +Number of Hotels by Srubdistrict in Trenggalek Regency, 2020–2023 ..... 328 +t +/ +/ +9.1 Jumlah Koperasi :Aktif Menurut Kecamatan di +s +Kabupaten Trpenggalek, 2020–2023 +t +t +Number ohf Active Cooperative by District in Trenggalek Regency, +2020–2023 ............................................................................................................. 339 +10.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok +Komoditas Makanan di Kabupaten Trenggalek (rupiah), 2023 +Monthly Average Expenditure per Capita by Food Commodity Group +in Trenggalek Regency (rupiahs), 2023 ........................................................... 348 +10.2 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok +Komoditas Makanan di Kabupaten Trenggalek (rupiah), 2023 +Monthly Average Expenditure per Capita by Food Commodity Group +in Trenggalek Regency (rupiahs), 2023 ........................................................... 349 +11.1 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya +di Kabupaten Trenggalek, 2020–2023 +Number of Trading Facilities by Type of Facility in Trenggalek Regency, +2020–2023 ............................................................................................................. 360 +xxxviii Gambar Halaman +Figure Page +12.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga +Konstan 2010 di Kabupaten Trenggalek (persen), 2019–2023 +Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant +Market Prices in Trenggalek Regency (percent), 2019–2023 ..................... 375 +12.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga +Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Trengdgalek, 2023 +i +Percentage Distribution of Gross Regional Domestico Pr.oduct at +Current Market Prices by Industry in Trenggalek Reggency, 2023 .............. 376 +. +s +13.1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kotpa di Provinsi Jawa Timur, 2023 +b +Population by Regency/Municipality in Eas.t Java Province, 2023........... 397 +b +13.2 Indeks Pembangunan Manusia Menuarut Kabupaten/ +k +Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023k +e +Human Development Index by Rlegency/Municipality in East Java +a +Province, 2023 ..........................g............................................................................. 398 +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +xxxix d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h Penjelasan Umum/Explanatory Notes ........................................................................................ +PENJELASAN UMUM/EXPLANATORY NOTES +Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi +ini adalah sebagai berikut: +Symbols, measurement units, and acronyms which are used in this publication, are +as follows: +1. TANDA-TANDA/SYMBOLS +d +i +Data tidak tersedia/Data not available ...................................................o....... : ... +Tidak ada atau nol /Null or zero ...........................................................g........... : – +. +Data dapat diabaikan/Data negligible .........................................s................ : ~0 +p +Tanda decimal/Decimal point .................................................b......................... : , +Data tidak dapat ditampilkan/Not applicable ............b................................ : NA +Angka estimasi/Estimated figures ...............................a................................... : e +k +Angka diperbaiki/Revised figures ................................................................... : r +k +Angka sementara/Preliminary figures ............e.............................................. : * +l +Angka sangat sementara/Very preliminaray figures .................................. : ** +g +Angka sangat sangat sementara/Very very preliminary figures ........... : *** +g +n +e +2. SATUAN/UNITS +r +t +/ +/ +barel/barrel .........................s....:........................................ : 158,99 liter/litres = 1/6,2898 m3 +hektare (ha)/hectare (hap) ............................................ : 10.000 m2 +t +kilometer (km)/kilomtetres (km) ................................ : 1.000 meter/meters (m) +h +knot/knot ......................................................................... : 1,8523 km/jam (km/hour) +kuintal/quintal ............................................................... : 100 kg +KWh ................................................................................... : 1.000 Watt hour +MWh .................................................................................. : 1.000 KWh +liter (untuk beras)/litre (for rice) ............................... : 0,80 kg +MMSCF ............................................................................. : 1/35,3 m3 +metrik ton (m.ton)/metric ton (m. ton) ................... : 0,98421 long ton = 1.000 kg +ons/ounce ........................................................................ : 28,31 gram/grams +ton ...................................................................................... : 1.000 kg +Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer +(ton-km), jam, menit, persen (%). +Other units: unit, pack, pieces, sheet, tin, pulse, ton-kilometres(ton-km), hour, +minute, percent (%). +Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka. +The difference in decimal numbers is caused by rounding. +xli d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h Daftar Singkatan/List of Abbreviations ........................................................................................ +DAFTAR SINGKATAN/ LIST OF ABBREVIATIONS +SI : Stasiun Iklim +SIMPK : Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus +t.t : Tempat tidur +BCG : Bacillus Calmette Guerin +DPT : Difteri, Pertusis, Tetanus +TT : Tetanus Toxoid +d +IOT : Industri Obat Tradisional/Traditional Mediciine Industry +. +IKOT : Industri Kecil Obat Tradisional/Traditionoal Medicine Small +g +Alkes : Alat kesehatan/Health Kits . +s +PKRT : Perbekalan Kesehatan Rumah tanpgga/Household Health +b +Logistics +. +b +Kompl : Komplemen/Complement a +IRTP : Industri Pangan Produksik Rumah Tangga/Foods Home Industry +k +PBF : Pedagang Besar Farmeasi/Pharmacy Whole-seller +l +GFK : Gudang Farmasi Kaab/Kota/Regency/Muncipality Pharmacy +g +Warehouse g +RB : Rumah Bersalnin/Delivery House +e +Pustu : Puskesmasr pembantu/Auxiliary Public Health Center +t +BP : Balai Pe/n/gobatan/Polyclinic +: +s +TPS : Tempat Pembuangan Sementara /landfill +p +Jamkesmas : Jamtinan kesehatan masyarakat miskin/Poor public health +t +h +insurance +PJKMU : Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum +SIUP : Surat Ijin Usaha Perdagangan/Trading Permission Letter +TDP : Tanda Daftar Perusahaan/Company Registration Identity +API : Angka Pengenal Importir/Importer’s Identity Number +xliii d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h Statistik Kunci/Key Statistics ............................................................................................................ +STATISTIK KUNCI +Statistik Kunci, 2021–2023 +Key Statistics, 2021–2023 +Rincian/Description Satuan/Unit 2021 2022 2023 +(1) (2) (3) (4) (5) +SOSIAL/SOCIAL +Penduduk1/Population1 ribu/thousand 733,9 737,6 741,2 +Laju Pertumbuhan Penduduk1/Population Growth1 % +Angka Kelahiran Total-AKT1/Total Fertility Rate-TFR1 anak/child - - - +d +Angka Kematian Bayi-AKB (per 1000 kelahiran hidup)1 bayi i- - - +. +Infant Mortality Rate-IMR (per 1000 life births)1 infant o +g +Angka Harapan Hidup1-e/Life Expectancy Rate1 tahun/years . 74,65 74,91 75,16 +0 s +Harapan Lama Sekolah/Expected Years of Schooling tahun/yearsp 12,47 12,05 12,62 +Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK2 % b 72,36 72,01 80,72 +. +Labour Force Participation Rate-LFPR2 b +a +Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT2 k% 3,53 5,37 4,52 +Unemployment Rate-UR2 k +e +Penduduk Miskin3/Poor People3 l ribu/thousand 84,89 76,75 74,58 +a +Persentase Penduduk Miskin3 g % 12,14 10,96 10,63 +Percentage of Poor People3 g +n +Indeks Pembangunan Manusia-IPM4 e – 70,40 71,28 71,96 +Human Development Index4 r +t +/ +/ +EKONOMI/ECONOMIC s : +Produk Domestik Regional Brupto (PDRB) Harga Berlaku5 milyar rupiah +Gross Regional Domestic Brutt t o (GRDP) at Current Price5 billion rupiahs 19.198,25 20.882,31 22.740,05 +h +Laju Pertumbuhan Ekonomi6/Economic Growth 6 % 3,65 4,52 4,92 +PDRB Per Kapita Harga Berlaku juta rupiah +Per Capita of GRDP at Current Price million rupiahs 26,160 28,309 30,681 +Catatan/Notes: 1 ... +2 Kondisi Agustus/Condition at August +3 Kondisi Maret/Condition at March +4 Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan +hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was +calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means +years of schooling, and expenditure per capita +5 Mulai tahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)/Since 2010 is in line with System of +National Account 2008 (SNA 2008) +6 Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)/Using 2010 base year (2010=100) +7 Berdasarkan IHK kota Madiun (2012 = 100)/Based on CPI Madiun cities (2012 = 100) +8 Berdasarkan IHK kota Madiun (2020 = 100)/Based on CPI Madiun cities (2020 = 100) +KEY STATISTICS 1 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h 1. Geografi dan Iklim/Geography and Climate ..................................................... +1. GEOGRAFI DAN IKLIM/GEOGRAPHY AND CLIMATE +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h GEOGRAFI DAN IKLIM +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Kabupaten Trenggalek 1. Trenggalek Regency is located in the +merupakan kabupaten yang south past of East Java Province. It +terletak di bagian selatan dari lies between 111º 24’ - 112º 11’ East +wilayah Provinsi Jawa Timur, yang longitude and 7º63’ to 8º34’ south +terletak pada 111o 24’ - 112o 11’ latitude. +BT dan 7º 53’ - 8o 34’ LS. +d +i +2. Batas Daerah, di sebelah utara 2. Regency ob.ourder, Tulungagung +g +berbatasan dengan wilayah and Ponorogo Regency in Nouth +. +s +Kabupaten Tulungagung side, Tulungagung Regency in +p +dan Ponorogo, Kabupaten Eabst side, Ponorogo and Pacitan +. +Tulungagung di sebelah timur. bRegency in West side and Samudera +a +Kabupaten Ponorogo dan kIndonesiain South side. +k +Pacitan di sebelah barat, dan di +e +sebelah selatan adalah Samudearal +g +Indonesia. +g +n +e +3. Iklim. Kabupaten Trenggalek 3. Climate. Trenggalek Regency is in +r +t +berada di sek/itar garis equator line. They are dry seasons +/ +: +khatulistiwa, memspunyai musim and rainy seasons. Rainy season +p +kemarau dan tmusim penghujan. lasts from September to April +t +Bulan hSeptember–April and Dry season lasts from May to +merupakan musim penghujan, August. +dan musim kemarau terjadi pada +bulan mei–agustus. +4. Keadaan Cuaca dan Curah 4. The Situation of Weather and +Hujan, Data cuaca dan curah Rainfall, Data weather and Rainfall +hujan menunjukkan pola musim show the condition of rainy season +penghujan dan musim kemarau and Dry season every year. +setiap tahunnya. +GEOGRAPHY AND CLIMATE 5 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +6 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 GEOGRAFI DAN IKLIM +ULASAN DESCRIPTION +Luas Wilayah Area +Luas wilayah Kabupaten Trenggalek The area of Trenggalek Regency +dalah seluas 1.261,40 Km². Kabupaten is 1,261.40 Km². Trenggalek Regency +Trenggalek terdiri atas 14 kecamatan. consists of 14 sub districts. The largest +Kecamatan terluas adalah Kecamatan sub-district is Munjungan and Watulimo +Munjungan dan Watulimo yaitu sub-district which is 12.27 percent and +sebesar 12,27 persen dan 12,24 persen 12.24 percent of Tdrenggalek Regency’s +i +dari luas Kabupaten Trenggalek. area. o . +g +. +s +Iklim Climate +p +Jumlah rata-rata curah hujan Theb average amount of rainfall in +. +Kabupaten Trenggalek tahun 2022 Trenbggalek Regency in 2022 is 297 mm +a +adalah 297 mm per bulan dan rata-rata ak month and the average rainy day per +k +Hari Hujan tiap bulan adalah 15 hari. month is 15. +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +GEOGRAPHY AND CLIMATE 7 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Munjungan 154,80 +Watulimo 154,44 +Dongko 141,20 +Panggul 131d,56 +i +. +o +g +Pule 1.18,12 +s +p +b +Bendungan 90,.84 +b +a +k +Kampak k79,00 +e +l +a +Tugu g 74,72 +g +n +e +Trenggalek r 61,16 +t +/ +/ +: +s +Durenan 57,16 +p +t +t +h +Gandusari 54,96 +Karangan 50,92 +Suruh 50,72 +Pogalan 41,80 +0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 +Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek/PU Bina Marga and Irrigation +Services of Trenggalek Regency +Gambar +Figures Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten +1.1 +Trenggalek, 2023 +Total Area by District in Trenggalek Regency, 2023 +8 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 GEOGRAFI DAN IKLIM +(cid:100)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:364) +(cid:60)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +Panggul 52 +(cid:100)(cid:437)(cid:336)(cid:437) +(cid:87)(cid:381)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374) +Munjungan 46 (cid:94)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:346) +(cid:39)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:396)(cid:349) +Watulimo 44 (cid:24)(cid:437)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:258)(cid:374) +(cid:3)(cid:60)(cid:258)(cid:373)(cid:393)(cid:258)(cid:364) +d (cid:17)(cid:286)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +Dongko 29 i +. (cid:87)(cid:437)(cid:367)(cid:286) +o +g (cid:24)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:381) +Pule 27 s . (cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:437)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:381) +p (cid:68)(cid:437)(cid:374)(cid:361)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +b +Bendungan 19 b . (cid:87)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:437)(cid:367) +a +k +Kampak 18 k +e +l +a +g +Durenan 15 +g +n +e +Gandusari r11 +t +/ +/ +: +s +Suruh p 11 +t +t +h +Pogalan 8 +Tugu 7 +Karangan 7 +Trenggalek 0 +0 10 20 30 40 50 60 +Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek/PU Bina Marga and Irrigation Services +of Trenggalek Regency +Gambar Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan +1.2 +Figures di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Distance to the Capital of Regency/Municipality by +District in Trenggalek Regency, 2023 +GEOGRAPHY AND CLIMATE 9 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +1.1 KEADAAN GEOGRAFI +GEOGRAPHY CONDITION +Tabel Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di +1.1.1 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Total Area and Number of Islands by District in Trenggalek +Regency, 2023 +d Luas +Kecamatan Ibukota Kecamatan i +District Capital of District o . Total Area +g (km2/sq.km) +. +s +(1) (2) p (3) +b +010. Panggul Wonocoyo . 131,56 +b +020. Munjungan Munjungan a 154,80 +k +030. Watulimo Prigi k 154,44 +e +040. Kampak Bendoagunga l 79,00 +g +050. Dongko Dongkgo 141,20 +n +060. Pule Pule 118,12 +e +r +070. Karangan tKarangan 50,92 +/ +/ +071. Suruh :Suruh 50,72 +s +p +080. Gandusari Gandusari 54,96 +t +t +090. Durenan h Kendalrejo 57,16 +100. Pogalan Ngadirenggo 41,80 +110. Trenggalek Ngantru 61,16 +120. Tugu Gondang 74,72 +130. Bendungan Dompyong 90,84 +Kabupaten Trenggalek Trenggalek 1.261,40 +10 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 GEOGRAFI DAN IKLIM +Lanjutan Tabel/Continued Table 1.1.1 +Persentase terhadap Luas Kabupaten/ d +Kecamatan i Jumlah Pulau +Kota . +District o Number of Islands +Percentage to Regency/Municipal Agrea +. +s +(1) (4) p (5) +b +010. Panggul 10,43 . ... +b +020. Munjungan 12,a27 ... +k +030. Watulimo k12,24 ... +e +040. Kampak a l 6,26 ... +g +050. Dongko g 11,19 ... +n +060. Pule 9,36 ... +e +070. Karangan t r 4,04 ... +/ +/ +071. Suruh : 4,02 ... +s +p +080. Gandusari 4,36 ... +t +t +090. Durenanh 4,53 ... +100. Pogalan 3,31 ... +110. Trenggalek 4,85 ... +120. Tugu 5,92 ... +130. Bendungan 7,20 ... +Kabupaten Trenggalek 100,00 ... +Sumber/Source: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Trenggalek / The National Land Agency of Trenggalek +GEOGRAPHY AND CLIMATE 11 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota +1.1.2 +Table Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Altitude and Distance to the Capital of Regency/ +Municipality by District in Trenggalek Regency, 2023 +Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota +Kecamatan Tinggi Wilayah (mdpl) +Distance to the Capital of Regency/ +District Altitude (m a.s.l) d +iMunicipality +. +o +(1) (2) g (3) +. +s +010. Panggul 23 52 +p +020. Munjungan 34 b 46 +. +b +030. Watulimo 343 a 44 +k +040. Kampak 14k1 18 +e +050. Dongko l555 29 +a +060. Pule g717 27 +g +070. Karangan n 139 7 +e +071. Suruh r 152 11 +t +/ +080. Gandusari : / 124 11 +s +090. Durenan p 94 15 +t +100. Pogalan h t 128 8 +110. Trenggalek 121 0 +120. Tugu 200 7 +130. Bendungan 704 19 +Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek/PU Bina Marga and Irrigation Services of Trenggalek +Regency +12 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 GEOGRAFI DAN IKLIM +Tabel Nama dan Panjang Sungai di Kabupaten Trenggalek (Km), +1.1.3 +Table 2023 +Name and Length of River in Trenggalek Regency (Km), +2023 +Nama Sungai Panjang Lebar Permukaan Lebar Dasar Base Kedalaman +The name of the river Length (km) Wide (m) Width (md) Depth (m) +i +. +o +(1) (2) (3) g(4) (5) +. +s +Bagong 22,50 42,40 40,00 4,00 +p +Sukun 11,00 10,00 b 8,00 4,00 +. +b +Prambon 13,50 28,00 a 21,00 3,50 +k +Kedungmoro 8,50 19k,00 15,00 3,50 +e +Klumutan 4,00 l12,00 7,00 4,20 +a +Jolok 2,25 g11,00 9,00 3,75 +g +Ngasinan 41,50 n 32,00 20,00 6,80 +e +Klitik 7,2r5 9,50 7,50 2,40 +t +/ +Munjungan : /5,50 30,00 20,00 4,00 +s +Anjok p 2,00 17,00 14,05 2,05 +t +Darungan h t 4,50 8,00 8,00 4,00 +Ngepeh 8,00 15,00 12,00 2,80 +Duren 7,50 24,00 22,00 4,00 +Mlinjon 19,00 34,00 28,00 3,00 +Jati 15,00 30,00 24,00 3,40 +Tawing 27,00 36,50 30,00 4,70 +Gedangan 36,50 27,00 19,00 4,00 +GEOGRAPHY AND CLIMATE 13 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 1.1.3 +d +i +Nama Sungai Panjang Lebar Permukaan Lebar Doas.ar Base Kedalaman +The name of the river Length (km) Wide (m) Wgidth (m) Depth (m) +. +s +p +(1) (2) (3) b (4) (5) +. +Konang 17,00 40,00 b 30,00 4,00 +a +Ngulung 6,00 18,0k0 16,00 3,50 +k +Bungur 2,00 e45,00 40,00 3,50 +l +a +Craken 5,00 15,00 11,00 3,50 +g +g +TumpakNongko 14,00 - - - +n +Songo 4,00e - - - +r +t +Karanggandu /3,50 - - - +/ +: +Bubuk s2,00 16,00 15,00 3,50 +p +Ngemplak t t 10,50 - - - +h +Sowan 5,50 - - - +Dongko 13,50 17,00 15,00 3,60 +Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek/PU Bina Marga and Irrigation Services of Trenggalek +Regency +14 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 GEOGRAFI DAN IKLIM +1.2 KEADAAN IKLIM +CLIMATE CONDITION +Tabel Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun +1.2.1 +Table Sawahan Kabupaten Nganjuk, 2023 +Observation of Climate Elements By Months in Trenggalek +Regency, 2023 +d +Suhu/Temperature (0C) Kelembaban/Humidity (%) +i +Bulan . +o +Month Rata-rata Maksimum g Rata-rata Maksimum +Minimum Minimum +Average Maximum s . Average Maximum +p +(1) (2) (3) (4) b (5) (6) (7) +. +Januari/January 19,00 23,50 29,20b 56,00 85,60 100,00 +a +k +Februari/February 19,40 23,00 29,20 49,00 88,00 100,00 +k +e +Maret/March 19,20 23,50 l30,00 56,00 84,80 100,00 +a +g +April/April 20,00 23g,80 30,00 60,00 86,30 100,00 +n +Mei/May 18,00 e23,90 30,40 57,00 79,50 100,00 +r +t +Juni/June 19,00 / 24,10 30,20 58,00 77,20 95,00 +/ +: +s +Juli/July p18,00 23,70 30,60 44,00 72,60 98,00 +t +t +Agustus/August h17,60 23,90 32,00 43,00 68,50 89,00 +September/September 17,60 24,60 32,60 25,00 66,10 90,00 +Oktober/October 19,40 26,10 34,00 39,00 65,80 97,00 +November/November 20,20 25,80 34,20 39,00 75,70 97,00 +Desember/December 19,80 24,90 33,80 50,00 80,20 100,00 +GEOGRAPHY AND CLIMATE 15 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 1.2.1 +Kecepatan Angin (knot) Tekanan Udara/Atmospheric Pressure +d +Bulan Wind Velocity (knot) . i(mbar) +o +Month Rata-rata Maksimum g Rata-rata Maksimum +Minimum Minimum +Average Maximum s . Average Maximum +p +(1) (8) (9) (10) b(11) (12) (13) +. +Januari/January 0,00 2,40 9,00b 929,00 933,20 939,60 +a +k +Februari/February 1,00 2,60 7,00 929,40 933,10 936,70 +k +e +Maret/March 0,00 2,30 l 8,00 931,10 934,60 938,40 +a +g +April/April 0,00 2g,00 7,00 930,50 933,80 937,60 +n +Mei/May 0,00 e2,30 6,00 930,00 935,40 938,90 +r +t +Juni/June 0,00 / 2,10 4,00 932,40 935,20 937,60 +/ +: +s +Juli/July p0,00 2,30 8,00 930,20 936,00 1.014,50 +t +t +Agustus/August h 0,00 2,70 8,00 930,70 936,60 940,60 +September/September 0,00 2,80 12,00 930,50 935,90 939,10 +Oktober/October 0,00 2,80 9,00 931,60 936,40 979,90 +November/November 0,00 2,40 8,00 930,70 934,80 994,00 +Desember/December 0,00 2,00 20,00 931,20 934,70 938,40 +16 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 GEOGRAFI DAN IKLIM +Lanjutan Tabel/Continued Table 1.2.1 +Jumlah Curah Hujan Jumlah Hari Hujan Penyinaran Matahari +d +Bulan (mm/tahun) (hari) i (jam) +. +o +Month Number of Precipitation Number of Rainy Days Duration of Sunshine +g +(mm/year) (day) . (hour) +s +(1) (14) (1p5) (16) +b +Januari/January 243,60 b .16 8,36 +a +Februari/February 380,70 k 24 6,80 +k +Maret/March 471,80 e 23 3,77 +l +a +April/April 234,50 g 14 2,90 +g +n +Mei/May 152,00 8 5,32 +e +r +Juni/June t0,50 1 4,65 +/ +/ +: +Juli/July s 1,30 3 6,66 +p +t +Agustus/August t - - 6,83 +h +September/September - - 7,25 +Oktober/October - - 9,58 +November/November 64,70 7 8,60 +Desember/December 279,20 15 8,66 +Catatan/Note: Calm adalah kecepatan angin mendekati nol/Calm is wind velocity close to zero +Sumber/Source: Stasiun Geofisika Nganjuk/ Nganjuk Geophysical Station +GEOGRAPHY AND CLIMATE 17 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h 2. Pemerintahan/Government ................................................................................... +2. PEMERINTAHAN/GOVERNMENT +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h PEMERINTAHAN +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Pemerintahan adalah suatu 1. Governance is a systen which +sistem yang mengatur segala arranges all activities in community +kegiatan masyarakat dalam in region/area/country which +suatu daerah/wilayah/negara covers all the side of live based on +yang meliputi segala aspek certain norms. +kehidupan berdasarkan norma- +norma tertentu. d +i +. +o +g +2. Kabupaten Trenggalek sebagai 2. Trenggalek Regency as one of +. +s +salah satu kabupaten di Provinsi Regency in East Java Regency has +p +Jawa Timur mempunyai sistem thbe same Governance system with +. +pemerintahan yang sama dengan bthe other regencies Governance +a +kabupaten-kabupaten lain. kunit under Regency is distrct Each +k +Unit pemerintahan di bawah sub regency cousist of some +e +Kabupaten secara langsunagl villages, from each village is devided +g +adalah kecamatan. Masing- into dusun / lingkungan, rukun +g +masing kecamatan nterdiri kampung and rukun tetangga (RT) +e +dari beberapa desa, masing- +r +t +masing desa terbagi/ atas dusun/ +/ +: +lingkungan, rukusn kampung dan +p +rukun tetanggta (RT). +t +h +3. Berdasarkan perkembangan desa, 3. Based on the development of +setiap desa dapat dikelompokkan village, each village can be +menjadi tingkat, yaitu Desa categorized into three level, they +Swadaya, Desa Swakarya dan are Swadaya village, Swakarsa +Desa Swasembada. village and Swasembada village +4. Desa adalah desa dan desa adat 4. Lin Village is village and custom +atau yang disebut dengan nama village or that is called by other +lain, selanjutnya disebut Desa terms, hereinafter referred to as +adalah kesatuan masyarakat the village is the unity of the legal +hukum yang memiliki batas community who have territorial +wilayah yang berwenang untuk boundaries that are authorized +mengatur dan mengurus urusan to regulate and manage +pemerintahan, kepentingan government affairs, the interest +masyarakat setempat berdasarkan of local communities community +prakarsa masyarakat, hak asal initiatives,the origin and local +GOVERNMENT 21 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +usul, dan/atau hak tradisional customs that are acknowledged +yang diakui dan dihormati dalam and respected within the unitary +sistem Pemerintahan Negara System of Government Republic +Kesatuan Republik Indonesia of Indonesia (Law No. 6 Year 2014 +(Undang-Undang Nomor 6 Tahun about Village). +2014 tentang Desa). +5. Kelurahan adalah suatu wilayah 5. Special village is an area that is led +yang dipimpin oleh seorang by a special dvillage head (lurah) +i +Lurah sebagai perangkat daerah as anappar.atus of regency and +o +kabupaten dan atau daerah or munigcipality under the district +. +kota di bawah kecamatan (law sno 32/2004 about local +p +(UndangUndang No. 32 Tahun gobvernmental). +. +2004 tentang Pemerintahan b +a +Daerah. +k +k +e +6. Anggota Dewan Perwakilanl 6. Regional House of Representatives +a +Rakyat Daerah (DPRD) digpilih (DPRD) members are elected +g +melalui pemilihan umum (npemilu) through a general election +dan dilantik dalam masea jabatan and appointed for a five-years +r +lima tahun. / t membership. +/ +: +s +7. Pegawai Negerip Sipil (PNS) adalah 7. Civil servants (PNS) is every citizen +t +setiap warhgat negara Republik of the Republic of Indonesia which +Indonesia yang telah memenuhi have been determined eligible, +syarat yang ditentukan, diangkat be appointed by the competent +oleh pejabat yang berwenang authority and assigned the task in +dan diserahi tugas dalam jabatan a country office, or charge of any +negeri, atau diserahi tugas negara other country, and paid based on +lainnya, dan digaji berdasarkan legislation and regulations. PNS +peraturan perundang-undangan consists of the central and regional +yang berlaku. PNS terdiri dari PNS civil servants. +pusat dan PNS daerah. +22 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +ULASAN DESCRIPTION +Kabupaten Trenggalek dengan luas Trenggalek Regency which is +wilayah seluas 1.261,40 km2. Dibagi about 1.261,40 km2, devided in to 14 +habis menjadi 14 kecamatan, 152 desa, subdistrics, 152 villages, 5 wards 1.260 +5 kelurahan, 1.260 Rukun Warga (RW) group of citizen (RW) and 4.517 group of +dan 4.517 Rukun Tetangga (RT). neighbour hood (RT). +Jumlah anggota DPRD Kabupaten The number of Pdarlement members in +i +Trenggalek hasil Pemilu 2019 sebanyak Trenggalek as ao re.sult of General Election +g +45 orang. Partai yang memperoleh in 2019 is 45 members, The Party which +. +s +kursi terbanyak adalah PKB dan PDI-P sent most personel are PKB and PDI-P, it’s +p +yaitu 11 dan 9 orang. 11 and b9 members. +. +b +a +Jumlah Aparatur Sipil Negara di kThe number of State Civil servants +k +Kabupaten Trenggalek berdasarkan in Trenggalek Regency based on sex are +e +jenis kelamin berjumlah 3.801 Laakil- 3.801 males and 4.778 females. State +g +laki dan 4.778 perempuan. Aparatur Civil servants are divided according +g +Sipil Negara ini terbagi sesuai ndengan to their occupation, namely the Staf +e +jabatannya, yaitu Fungsional Umum General Functional 1.332 people, Specific +r +t +1.332 orang, Fungsional te/rtentu 6.595 Functional 6.595 people and Structural +/ +: +orang dan structurals sebanyak 326 are 326 people. +p +orang. t +t +h +GOVERNMENT 23 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +(cid:60)(cid:258)(cid:373)(cid:393)(cid:258)(cid:364) +(cid:94)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:346) +Panggul 17 +(cid:17)(cid:286)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +(cid:24)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:381) +Tugu 15 (cid:87)(cid:437)(cid:367)(cid:286) +(cid:3)(cid:87)(cid:381)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374) +Durenan 14 (cid:68)(cid:437)(cid:374)(cid:361)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +(cid:39)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:396)(cid:349) +(cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:437)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:381) +Trenggalek 13 +d (cid:60)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +. i (cid:100)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:364) +o +Karangan g12 (cid:24)(cid:437)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:258)(cid:374) +. (cid:100)(cid:437)(cid:336)(cid:437) +s +p (cid:87)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:437)(cid:367) +Watulimo 12 +b +. +b +Gandusari a 11 +k +k +e +Munjungan l 11 +a +g +Pogalan g 10 +n +e +r +Pule t 10 +/ +/ +: +s +Dongko p 10 +t +t +h +Bendungan 8 +Suruh 7 +Kampak 7 +0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 +Sumber/Source : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang +Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tenatng Kode dan Nama +Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017 +Chief Statistician Regulation Number 29/2018, January 15 2018, as a revision of Chief Statistician +regulation Number 55 of 2017 on Code and Name of Regional Level of Data Collection +Gambar Jumlah Desa1 Menurut Kecamatan di Kabupaten +2.1 +Figures Trenggalek, 2023 +Number of Villages1 by District in Trenggalek Regency, +2022 +24 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +(cid:1009)(cid:1006)(cid:1005) +(cid:87)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:437)(cid:367) +(cid:1005)(cid:1009)(cid:1009) +(cid:1008)(cid:1009)(cid:1013) +(cid:24)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:381) +(cid:1005)(cid:1005)(cid:1009) +(cid:1007)(cid:1011)(cid:1013) +(cid:87)(cid:437)(cid:367)(cid:286) +(cid:1013)(cid:1007) +(cid:1007)(cid:1009)(cid:1010) +(cid:68)(cid:437)(cid:374)(cid:361)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +(cid:1010)(cid:1010) +d +i +(cid:1007)(cid:1007)(cid:1010) . +(cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:437)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:381) o +(cid:1011)(cid:1013) +g +. +(cid:1007)(cid:1006)(cid:1012) s +(cid:39)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:396)(cid:349) (cid:1005)(cid:1006)(cid:1009) p +b +(cid:100)(cid:437)(cid:336)(cid:437) +(cid:1007)(cid:1006)b(cid:1008) . +(cid:1013)(cid:1013) a +k +(cid:87)(cid:381)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374) +k(cid:1007)(cid:1005)(cid:1013) +(cid:1005)(cid:1006)(cid:1005) e +l +a +(cid:24)(cid:437)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:258)(cid:374) g (cid:1007)(cid:1005)(cid:1007) +(cid:1012)(cid:1005) g +n +(cid:60)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) e (cid:1006)(cid:1013)(cid:1010) +(cid:1011)(cid:1005) r +t +/ +(cid:60)(cid:258)(cid:373)(cid:393)(cid:258)(cid:364) : / (cid:1006)(cid:1009)(cid:1005) +s(cid:1011)(cid:1010) +p +(cid:100)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:364)t t (cid:1006)(cid:1008)(cid:1008) +h (cid:1011)(cid:1008) +(cid:1006)(cid:1004)(cid:1006) +(cid:17)(cid:286)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +(cid:1010)(cid:1008) +(cid:1005)(cid:1012)(cid:1013) +(cid:94)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:346) +(cid:1008)(cid:1005) +(cid:1004) (cid:1005)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1007)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1008)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1009)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1010)(cid:1004)(cid:1004) +(cid:90)(cid:437)(cid:364)(cid:437)(cid:374)(cid:3)(cid:100)(cid:286)(cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258) (cid:90)(cid:437)(cid:364)(cid:437)(cid:374)(cid:3)(cid:116)(cid:258)(cid:396)(cid:336)(cid:258) +Sumber/Source : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang +Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tenatng Kode dan +Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun 2017 +Chief Statistician Regulation Number 29/2018, January 15 2018, as a revision of Chief Statistician +regulation Number 55 of 2017 on Code and Name of Regional Level of Data Collection +Gambar Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut +2.2 +Figures Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Community Groups and Neighbourhood +Groups by Subdistrict in Trenggalek Regency, 2023 +GOVERNMENT 25 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +2.1 WILAYAH ADMINISTRATIF +ADMINISTRATIVE AREA +Tabel Jumlah Desa1 Menurut Kecamatan di Kabupaten +2.1.1 +Table Trenggalek, 2019–2023 +Number of Villages1 by District in Trenggalek Regency, +2019–2023 +Kecamatan d +2019 2020 2021 i2022 2023 +District o . +g +(1) (2) (3) (4). (5) (6) +s +010. Panggul 17 17 p17 17 17 +b +020. Munjungan 11 11 11 11 11 +. +b +030. Watulimo 12 12 a 12 12 12 +k +040. Kampak 7 k7 7 7 7 +e +050. Dongko 10 l10 10 10 10 +a +g +060. Pule 10 10 10 10 10 +g +070. Karangan 1n2 12 12 12 12 +e +071. Suruh r7 7 7 7 7 +t +/ +080. Gandusari : / 11 11 11 11 11 +s +090. Durenan p 14 14 14 14 14 +t +t +100. Pogalanh 10 10 10 10 10 +110. Trenggalek 13 13 13 13 13 +120. Tugu 15 15 15 15 15 +130. Bendungan 8 8 8 8 8 +Kabupaten Trenggalek 157 157 157 157 157 +Catatan/Note: 1 Termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT)/Include Transmigration Settlement Unit +Sumber/Source: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Atas +Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tenatng Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun +2017 +Chief Statistician Regulation Number 29/2018, January 15 2018, as a revision of Chief Statistician regulation Number 55 +of 2017 on Code and Name of Regional Level of Data Collection +26 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +Tabel Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten +2.1.2 +Table Trenggalek, 2019–2023 +Number of Kelurahan by District in Trenggalek Regency, +2019–2023 +Kecamatan d +2019 2020 2021 i2022 2023 +District o . +g +(1) (2) (3) (4). (5) (6) +s +010. Panggul ... ... p... ... ... +b +020. Munjungan ... ... ... ... ... +. +b +030. Watulimo ... ... a ... ... ... +k +040. Kampak ... k... ... ... ... +e +050. Dongko ... l... ... ... ... +a +g +060. Pule ... ... ... ... ... +g +070. Karangan n... ... ... ... ... +e +071. Suruh r... ... ... ... ... +t +/ +080. Gandusari : / ... ... ... ... ... +s +090. Durenan p ... ... ... ... ... +t +t +100. Pogalan h ... ... ... ... ... +110. Trenggalek 5 5 5 5 5 +120. Tugu ... ... ... ... ... +130. Bendungan ... ... ... ... ... +Kabupaten Trenggalek 5 5 5 5 5 +Sumber/Source: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Atas +Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tenatng Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun +2017 +Chief Statistician Regulation Number 29/2018, January 15 2018, as a revision of Chief Statistician regulation Number 55 +of 2017 on Code and Name of Regional Level of Data Collection +GOVERNMENT 27 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Rukun Warga dan Rukun Tetangga Menurut +2.1.3 +Table Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Community Groups and Neighbourhood Groups +by Subdistrict in Trenggalek Regency, 2023 +d +i +. +o +Rukun Warga (RW) Rukun Tetangga (RT) +g +Kecamatan Community Groups s . Neighbourhood Groups +District p +b +2012 2023 2022 2023 +. +b +a +(1) (2) k(3) (4) (5) +010. Panggul 155 k155 521 521 +e +020. Munjungan 66 a l 66 356 356 +g +030. Watulimo 79g 79 336 336 +n +040. Kampak 76 76 251 251 +e +050. Dongko t r115 115 459 459 +/ +/ +060. Pule : 93 93 379 379 +s +p +070. Karangan 71 71 296 296 +t +t +071. Suruh h 41 41 189 189 +080. Gandusari 125 125 328 328 +090. Durenan 81 81 313 313 +100. Pogalan 121 121 319 319 +110. Trenggalek 74 74 244 244 +120. Tugu 99 99 324 324 +130. Bendungan 64 64 202 202 +Kabupaten Trenggalek 1.260 1.260 4.517 4.517 +Sumber/Source: Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 29 Tahun 2018 Tanggal 15 Januari 2018 tentang Perubahan Atas +Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 55 Tahun 2017 tenatng Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik Tahun +2017 +Chief Statistician Regulation Number 29/2018, January 15 2018, as a revision of Chief Statistician regulation Number 55 +of 2017 on Code and Name of Regional Level of Data Collection +28 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +2.2 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH +REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE +Tabel Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah +2.2.1 +Table Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten +Trenggalek, 2023 +Number of Regional House of Representatives’s Members by +Political Parties and Sex in Trenggalek Regency 2023 +d +i +. +o +Jenis Kelamin +g +Partai Politik s +S.ex +Political Parties p +Laki-laki bPerempuan Jumlah +Male b .Female Total +a +(1) (2) k (3) (4) +Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 10 k 1 11 +e +Partai Persatuan Pembangunan (PPP) a1l ... 1 +g +Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 8 1 9 +g +(PDI-P) n +e +Partai Golongan Karya (Golkar) r 5 1 6 +t +Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) / / 2 ... 2 +: +s +Partai Demokrat (PD) p 5 ... 5 +t +Partai Gerakan Indonesia Ratya (Gerindra) 3 ... 3 +h +Partai Amanat Nasional (PAN) 2 ... 2 +Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 6 ... 6 +Kabupaten Trenggalek 42 3 45 +Sumber/Source: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek/The National General Election Commision of Trenggalek Regency +GOVERNMENT 29 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Anggota DPRD Hasil Pemilu 2019 Menurut +2.2.2 +Table Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek +Number of Assembly Members Election Result of 2019 +Detailed Based on Education and Sex in Trenggalek +Regency +d +i +. +o +Jumlah Angggota DPRD +. +Number of Asssembly Members +Partai Politik p +Political Parties b +Laki-laki Perempuan Jumlah +. +Male b Female Total +a +(1) (2) k (3) (4) +k +SD / Elementary School ... e ... ... +l +SLTP/MTs / Junior High School a... ... ... +g +SLTA/SMK/MA / Senior High School g8 ... 8 +n +D-III/Sarjana Muda / Academy e ... ... ... +r +t +D-IV / ... ... ... +/ +: +S-1 / Bachelor s 23 2 25 +p +S-2 / Master t 10 1 11 +t +h +S-3 / Doctorate 1 ... 1 +Kabupaten Trenggalek 42 3 45 +Sumber/Source: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek/The National General Election Commision of Trenggalek Regency +30 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +Tabel Jumlah Anggota DPRD Hasil Pemilu 2019 Menurut Fraksi +2.2.3 +Table di Kabupaten Trenggalek +Number of Assembly Members Election Result of 2019 +Detailed Based on Faction in Trenggalek Regency +d +i +. +o +Partai Politik gJumlah Anggota DPRD +. +Political Parties sNumber of Assembly Members +p +(1) b (2) +. +Fraksi Kebangkitan Bangsa b 11 +a +Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan k 9 +k +Fraksi PARI e 8 +l +a +Fraksi Golongan Karya 6 +g +Fraksi Demokrat g 5 +n +Fraksi Keadilan Sejahtera e 6 +r +t +Kabupaten T/renggalek 45 +/ +: +s +p +t +t +Sumber/Source: Komisi Pehmilihan Umum Kabupaten Trenggalek/The National General Election Commision of Trenggalek Regency +GOVERNMENT 31 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Anggota DPRD Dirinci Menurut Kelompok Umur +2.2.4 +Table di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Assembly Members Detailed Based on Ages +Group in Trenggalek Regency, 2023 +d +i +. +o +Partai Politik gJumlah Anggota DPRD +. +Political Parties sNumber of Assembly Members +p +(1) b (2) +. +21 - 35 Tahun/Years Old b 2 +a +36 - 49 Tahun/Years Old k 14 +k +50 - 59 Tahun/Years Old e 23 +l +a +60 Tahun Keatas/Years Old 6 +g +Kabupaten Trenggalegk 45 +n +e +r +t +/ +/ +Sumber/Source: Komisi Pemilihan Usmu:m Kabupaten Trenggalek/The National General Election Commision of Trenggalek Regency +p +t +t +h +32 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +Tabel Rekapitulasi Jumlah Pemilih Pada Pemilu Presiden, 2019 +2.2.5 +Table Recapitulation of Voters in the Presidential Election, +2019 +d +i +. +o +g +Ju.mlah Pemilih +s +Kecamatan TPS p +District b +Laki-Laki Perempuan Jumlah +. +Maleb Female Total +a +(1) (2) k(3) (4) (5) +k +010. Panggul 250 e32.273 31.943 64.216 +l +020. Munjungan 204 a 20.979 20.640 41.619 +g +030. Watulimo 277g 27.298 26.634 53.932 +n +040. Kampak e140 14.884 14.836 29.720 +r +t +050. Dongko /232 27.061 26.130 53.191 +/ +: +060. Pule s 192 22.823 22.519 45.342 +p +070. Karangan t 163 19.179 19.765 38.944 +t +h +071. Suruh 99 10.549 10.528 21.077 +080. Gandusari 160 20.714 20.725 41.439 +090. Durenan 163 19.764 20.063 39.827 +100. Pogalan 164 20.409 20.426 40.835 +110. Trenggalek 206 24.711 25.541 50.252 +120. Tugu 161 19.375 20.039 39.414 +130. Bendungan 101 10.965 10.976 21.941 +Kabupaten Trenggalek 2.512 290.984 290.765 581.740 +Sumber/Source: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek/The National General Election Commision of Trenggalek Regency +GOVERNMENT 33 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +2.3 SUMBER DAYA MANUSIA +HUMAN RESOURCES +Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis +2.3.1 +Table Kelamin di Kabupaten Trenggalek, Desember 2022 dan +Desember 2023 +Number of Civil Servants by Occupation and Sex in +Trenggalek Regency, Desember 2022 and Desember +2023 +d +i +. +20o22 +Jabatan g +Occupation +Laki-laki +s +Pe.rempuan Jumlah +Male pFemale Total +b +(1) (2) . (3) (4) +b +Fungsional Tertentu Specific a +1.648k 2.765 4.413 +Functional +k +Pelaksana/Fungsional e +l1.056 581 1.637 +Umum/Staf General Functional a +g +g +Struktural / Structural 245 100 345 +n +e +r +Eselon V/ 5th Echelon t - - - +/ +/ +: +s +Eselon IV/ 4th Echelon p 119 67 186 +t +t +h +Eselon III/ 3rd Echelon 108 29 137 +Eselon II/ 2nd Echelon 18 4 22 +Eselon I/ 1st Echelon - - - +Jumlah/Total 2.949 3.446 6.395 +34 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 2.3.1 +d +i +. +20o23 +Jabatan g +Occupation +Laki-laki +s +Pe.rempuan Jumlah +Male pFemale Total +b +(1) (2) . (3) (4) +b +Fungsional Tertentu Specific a +2.439k 4.156 6.595 +Functional +k +Pelaksana/Fungsional e +l904 428 1.332 +Umum/Staf General Functional a +g +g +Struktural / Structural 229 97 326 +n +e +r +Eselon V/ 5th Echelon t - - - +/ +/ +: +s +Eselon IV/ 4th Echelon p 104 60 164 +t +t +h +Eselon III/ 3rd Echelon 103 33 136 +Eselon II/ 2nd Echelon 22 4 26 +Eselon I/ 1st Echelon - - - +Jumlah/Total 3.801 4.778 8.253 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Trenggalek/Regional Personnel Affairs, Education +and Training Agency of Trenggalek Regency +GOVERNMENT 35 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan +2.3.2 +Table dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, Desember +2022 dan Desember 2023 +Number of Civil Servants by Educational Level and Sex +in Trenggalek Regency, Desember 2022 and Desember +2023 +2022 d +Tingkat Pendidikan i +Educational Level +Laki-laki Perempoua.n Jumlah +Male Femgale Total +. +s +(1) (2) p(3) (4) +Sampai dengan SD b +73 . 6 79 +Up to Primary School b +a +SMP/Sederajat k +163 k 12 175 +General Vocational/Junior High School e +l +SMA/Sederajat a +g694 311 1.005 +General Vocational/Senior High School g +n +Diploma I, II/Akta I, II e 54 47 101 +Diploma I/Akta I r +t +/ +/ +Diploma III/Akta III/Sarjana Muda: +s 271 677 948 +Diploma III/Akta III/Bachelorp +t +Tingkat Sarjana/Doktohr/Pth.D +1.960 2.457 4.417 +University Graduates +Jumlah/Total 3.215 3.510 6.725 +36 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 2.3.2 +2023 d +Tingkat Pendidikan i +Educational Level +Laki-laki Perempuoan. Jumlah +Male Femgale Total +. +s +(1) (2) p(3) (4) +Sampai dengan SD b +36 . 3 39 +Up to Primary School b +a +SMP/Sederajat k +96 k 7 103 +General Vocational/Junior High School e +l +SMA/Sederajat a +g649 223 872 +General Vocational/Senior High School g +n +Diploma I, II/Akta I, II e 25 11 36 +Diploma I/Akta I r +t +/ +/ +Diploma III/Akta III/Sarjana Muda: +s 425 1.119 1.544 +Diploma III/Akta III/Bachelorp +t +Tingkat Sarjana/Doktohr/Pth.D +2.341 3.318 5.659 +University Graduates +Jumlah/Total 3.572 4.681 8.253 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Trenggalek/Regional Personnel Affairs, Education +and Training Agency of Trenggalek Regency +GOVERNMENT 37 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Tingkat +2.3.3 +Table Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, +2023 +Number of Civil Servants by Hierarchy and Sex in +Trenggalek Regency, 2023 +PNS +Pangkat/Golongan/Ruang +Hierarchy +Laki-laki Pedrempuan Jumlah +Male . iFemale Total +o +(1) (2) g (3) (4) +. +Golongan I/Range I 41s 2 43 +p +1. I/A (Juru Muda/Junior Clerk) b- - - +2. I/B (Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk) b .- - - +3. I/C (Juru/Clerk) a 7 - 7 +k +4. I/D (Juru Tingkat I/First Class Clerk) k 34 2 36 +e +Golongan II/Range II l 636 414 1.050 +a +5. II/A (Pengatur Muda/Junior Supervisor) g 80 4 84 +g +6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I/First Classn Junior Supervisor) 74 6 80 +7. II/C (Pengatur/Supervisor) e 210 238 448 +r +t +8. II/D (Pengatur Tingkat I/First Clas/s Supervisor) 272 166 438 +/ +: +Golongan III/Rangse III 1.407 2.062 3.469 +p +9. III/A (Penata Muda/Juntior Superintendent) 407 517 924 +t +10. III/B (Penata Mudah Tingkat I/First Class Junior Superintendent) 237 377 614 +11. III/C (Penata/Superintendent) 267 450 717 +12. III/D (Penata Tingkat I/First Class Superintendent) 496 718 1.214 +Golongan IV/Range IV 625 712 1.337 +13. IV/A (Pembina/Administrator) 271 242 513 +14. IV/B (Pembina Tingkat I/First Class Administrator) 292 390 682 +15. IV/C (Pembina Utama Muda/Junior Administrator) 53 78 131 +16. IV/D (Pembina Utama Madya/Middle Administrator) 9 2 11 +17. IV/E (Pembina Utama/Senior Administrator) - - - +Kelas V - - - +Kelas VII - - - +Kelas IX - - - +Kelas X - - - +Jumlah/Total 2.709 3.190 5.899 +38 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 2.3.3 +PPPK +Pangkat/Golongan/Ruang +Laki-laki Perempuan Jumlah +Hierarchy d +Male Female Total +i +. +o +(1) (2) (3) (4) +g +Golongan I/Range I - . - - +s +1. I/A (Juru Muda/Junior Clerk) p- - - +b +2. I/B (Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk) - - - +. +b +3. I/C (Juru/Clerk) a - - - +k +4. I/D (Juru Tingkat I/First Class Clerk) - - - +k +Golongan II/Range II e - - - +l +a +5. II/A (Pengatur Muda/Junior Supervisor) - - - +g +6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I/First Class Jugnior Supervisor) - - - +n +7. II/C (Pengatur/Supervisor) e - - - +r +8. II/D (Pengatur Tingkat I/First Classt Supervisor) - - - +/ +Golongan III/Range :II/I - - - +s +9. III/A (Penata Muda/Juniopr Superintendent) - - - +t +10. III/B (Penata Muda Tintgkat I/First Class Junior Superintendent) - - - +h +11. III/C (Penata/Superintendent) - - - +12. III/D (Penata Tingkat I/First Class Superintendent) - - - +Golongan IV/Range IV - - - +13. IV/A (Pembina/Administrator) - - - +14. IV/B (Pembina Tingkat I/First Class Administrator) - - - +15. IV/C (Pembina Utama Muda/Junior Administrator) - - - +16. IV/D (Pembina Utama Madya/Middle Administrator) - - - +17. IV/E (Pembina Utama/Senior Administrator) - - - +Kelas V 47 9 56 +Kelas VII 142 331 473 +Kelas IX 665 1.142 1.807 +Kelas X 9 9 18 +Jumlah/Total 863 1.491 2.354 +GOVERNMENT 39 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 2.3.3 +ASN +Pangkat/Golongan/Ruang +Laki-laki Perempuan Jumlah +Hierarchy d +Male Female Total +i +. +o +(1) (2) (3) (4) +g +Golongan I/Range I 41. 2 43 +s +1. I/A (Juru Muda/Junior Clerk) p0 0 0 +b +2. I/B (Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk) 0 0 0 +. +b +3. I/C (Juru/Clerk) a 7 0 7 +k +4. I/D (Juru Tingkat I/First Class Clerk) 34 2 36 +k +Golongan II/Range II e 636 414 1.050 +l +a +5. II/A (Pengatur Muda/Junior Supervisor) 80 4 84 +g +6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I/First Class Jugnior Supervisor) 74 6 80 +n +7. II/C (Pengatur/Supervisor) e 210 238 448 +r +8. II/D (Pengatur Tingkat I/First Classt Supervisor) 272 166 438 +/ +Golongan III/Range :II/I 1.407 2.062 3.469 +s +9. III/A (Penata Muda/Juniopr Superintendent) 407 517 924 +t +10. III/B (Penata Muda Tintgkat I/First Class Junior Superintendent) 237 377 614 +h +11. III/C (Penata/Superintendent) 267 450 717 +12. III/D (Penata Tingkat I/First Class Superintendent) 496 718 1.214 +Golongan IV/Range IV 1.488 2.203 3.691 +13. IV/A (Pembina/Administrator) 271 242 513 +14. IV/B (Pembina Tingkat I/First Class Administrator) 292 390 682 +15. IV/C (Pembina Utama Muda/Junior Administrator) 53 78 131 +16. IV/D (Pembina Utama Madya/Middle Administrator) 9 2 11 +17. IV/E (Pembina Utama/Senior Administrator) 0 0 0 +Kelas V 47 9 56 +Kelas VII 142 331 473 +Kelas IX 665 1.142 1.807 +Kelas X 9 9 18 +Jumlah/Total 3.572 4.681 8.253 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Trenggalek/Regional Personnel Affairs, Education +and Training Agency of Trenggalek Regency +40 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +Tabel Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Dinas/Instansi +2.3.4 +Table Pemerintah dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, +2023 +Number of Civil Servants by Institution/Office and Sex in +Trenggalek Regency, 2023 +Jenis Kelamin/Sex +Dinas/Instansi Pemerintah +d +Hierarchy Laki-laki Pe.riempuan Jumlah +o +Male Female Total +g +. +(1) (2) s (3) (4) +p +Sekretariat Daerah 69 55 124 +b +Sekretariat Dprd b .22 13 35 +a +Inspektorat k 26 20 46 +k +Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga e 1.892 2.640 4.532 +l +Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluargaa 574 1.495 2.069 +g +Berencana g +Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang n 82 19 101 +e +Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dran Lingkungan Hidup 71 17 88 +t +/ +/ +Satuan Polisi Pamong Praja Dan Keba:karan 64 5 69 +s +Dinas Sosial, Pemberdayaan Peprempuan Dan Perlindungan Anak 25 10 35 +t +t +Dinas Perindustrian Dan Thenaga Kerja 19 13 32 +Dinas Pertanian Dan Pangan 103 88 191 +Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 31 18 49 +Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 21 14 35 +Dinas Perhubungan 62 8 70 +Dinas Komunikasi Dan Informatika 27 17 44 +Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Perdagangan 52 25 77 +Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 12 14 26 +Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 11 15 26 +Dinas Perikanan 21 13 34 +Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 52 22 74 +GOVERNMENT 41 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 2.3.4 +Jenis Kelamin/Sex +Dinas/Instansi Pemerintah d +Hierarchy Laki-laki Poer.e i mpuan Jumlah +Male gFemale Total +. +s +(1) (2) p (3) (4) +Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan 29b 19 48 +. +Pengembangan Daerah b +a +Badan Keuangan Daerah k30 28 58 +k +Badan Kepegawaian Daerah e 25 23 48 +l +Badan Penanggulangan Bencana Daerah a 20 6 26 +g +Kecamatan Trenggalek g 28 13 41 +n +Kecamatan Pogalan e 11 5 16 +r +Kecamatan Durenan / t 11 6 17 +/ +: +Kecamatan Watulimo s 12 3 15 +p +Kecamatan Munjungan t 9 3 12 +t +h +Kecamatan Kampak 9 4 13 +Kecamatan Gandusari 8 6 14 +Kecamatan Karangan 12 6 18 +Kecamatan Suruh 13 2 15 +Kecamatan Dongko 13 2 15 +Kecamatan Pule 7 4 11 +Kecamatan Tugu 11 5 16 +Kecamatan Bendungan 11 4 15 +Kecamatan Panggul 12 2 14 +Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 17 6 23 +Dinas Peternakan 48 13 61 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Trenggalek/Regional Personnel Affairs, Education +and Training Agency of Trenggalek Regency +42 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +Tabel Jumlah Anggota Kepolisian Menurut Pendidikan, Usia +2.3.5 +Table dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Police Officer Based on Education, Age and +Gender in Trenggalek Regency, 2023 +Jenis Kelamin/Sex +Uraian +Description +Laki-laki Peremdpuan Jumlah +Male Fe.miale Total +o +(1) (2) g(3) (4) +. +1. Menurut Pendidikan / By Education s +p +a. SD -b - - +b. SMP b .- - - +c. SMA a303 4 307 +k +d. Akademi/Universitas k349 28 377 +e +Jumlah/Total l 652 32 684 +a +g +g +2. Menurut Usia / By to Age n +a. < 25 Tahun e 41 1 42 +r +t +b. 25-34 Tahun / 107 22 129 +/ +: +c. >35 Tahun s 504 9 513 +p +Jumlath/Total 652 32 684 +t +h +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Kepolisian Resort Kabupaten Trenggalek/State Police, East Java Area in Trenggalek +GOVERNMENT 43 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Anggota Kepolisian Menurut Golongan Pangkat +2.3.6 +Table dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Police Officer Based on Hierarcy and Gender in +Trenggalek Regency, 2023 +Jenis Kelamin/Sex +Golongan kepangkatan d +Laki-laki Peremipuan Jumlah +Hierarcy . +o +Male Female Total +g +(1) (2) s . (3) (4) +1. Perwira 62 p 1 63 +b +2. Bintara 59.0 31 621 +b +3. Tantama a- - - +k +Jumlah/Total k652 32 684 +e +l +a +g +g +n +Catatan/Note: ... e +Sumber/Source: Kepolisian Resort Kabupatenr Trenggalek/State Police, East Java Area in Trenggalek +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +44 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PEMERINTAHAN +2.4 KEUANGAN PEMERINTAH +GOVERNMENT FINANCE +Tabel Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Trenggalek +2.4.1 +Table Menurut Jenis Pendapatan, 2022 dan 2023 +Actual Trenggalek Regency Government Revenues by Kind +of Revenues (thousand rupiahs), 2022 and 2023 +Jenis Pendapatan/Kind of Revenues 2022 2023 +d +(1) (2) . i (3) +o +PENDAPATAN DAERAH/REGIONAL REVENUE 2.046.436.048.932g,63 1.878.969.529.314,71 +. +1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue 422.488.717.s357,63 266.149.920.846,71 +p +1.1 Pajak Daerah/Regional Tax 48.34b2.171.621,00 55.434.711.327,00 +. +b +1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution 16.992.458.116,00 19.606.921.161,00 +a +1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan k5.836.041.735,95 5.401.239.576,01 +k +Kekayaan Daerah yang Dipisahkan e +Regional-Owned Company Revenue and Separated a l +g +Management of Regional Wealth +g +1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revnenue 351.318.045.884,68 185.707.048.782,70 +e +PENDAPATAN TRANSFER r 1.618.122.565.458,00 1.606.249.458.073,00 +t +/ +2. Pendapatan Transfer Pemeri:n/tah Pusat 1.476.720.332.106,00 1.447.235.754.273,00 +s +2.1 Dana Perimbangan/Balancpe Fund 1.300.645.390.706,00 1.239.341.945.273,00 +t +2.2 Bagi Hasil Pajak/Tax Shatring Revenue 53.082.401.184,00 60.965.030.252,00 +h +2.3 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 81.684.194.698,00 35.315.338.000,00 +Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources +2.4 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund 819.657.002.028,00 862.496.722.805,00 +2.5 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund 346.221.792.796,00 280.564.854.216,00 +2.6 Dana Intensif Daerah/Village Intensive Fund 19.284.465.000,00 42.011.238.000,00 +2.7 Dana Desa/Village Fund 156.790.476.400,00 165.882.571.000,00 +Pendapatan Transfer Antar Daerah 141.402.233.352,00 159.013.703.800,00 +2.8 Pendapatan Bagi Hasil/Profit Sharing Income 124.452.089.352,00 152.298.834.600,00 +2.9 Bantuan Keuangan/Vinancial Assistance 16.950.144.000,00 6.714.869.200,00 +3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue 5.824.766.117,00 6.570.150.395,00 +3.1 Pendapatan Hibah/Grant 5.817.728.117,00 6.557.280.395,00 +3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan 7.038.000,00 12.870.000,00 +Peraturan Perundang-Undangan +Sumber/Source: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek/Regional Financial Agency in Trenggalek Regency +GOVERNMENT 45 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Trenggalek +2.4.2 +Table Menurut Jenis Belanja, 2022 dan 2023 +Actual Trenggalek Regency Government Expenditures +by Kind of Expenditures (thousand rupiahs), 2022 and +2023 +Jenis Pendapatan +2022 2021 +Kind of Revenues +(1) (2) (3) +d +BELANJA DAERAH/REGIONAL EXPENSES 2.167.412.235.228,31 i1.934.820.820.597,73 +. +o +1. Belanja Operasi/Operating Expenses 1.343.536.024.839,g96 1.452.767.166.278,66 +. +1.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures 770.435.030.1s79,81 783.113.368.383,58 +p +1.2 Belanja Barang dan Jasa/Goods and Services 512.908b.307.940,39 580.467.578.265,67 +Expenditures . +b +a +1.3 Belanja Bunga/Interest Expenditures 6.001.517.142,00 11.531.763.757,00 +k +k +1.4 Belanja Subsidi/Subsidies Expenditures 5.100.000,00 - +e +l +1.5 Belanja Hibah/Grant Expenditures a 50.011.119.577,76 75.639.080.872,41 +g +1.6 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expendituregs 4.174.950.000,00 2.015.375.000,00 +n +2. Belanja Modal/Direct Expenditures e 552.521.694.988,35 190.693.377.454,07 +r +2.1 Belanja Modal Tanah/Land Capital Extpenditures 139.788.050,00 4.223.481.345,00 +/ +/ +2.2 Belanja Modal Peralatan dan Me:sin/Equipment and +s 172.067.592.954,66 68.717.099.976,87 +Machinery Capital Expenditupres +t +2.3 Belanja Modal Gedung dtan Bangunan/Building and +h 156.244.118.905,63 48.279.709.430,66 +Structures Capital Expenditure +2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi/Capital +220.946.670.044,06 68.018.711.821,54 +Expenditure for roads, networks, and irrigation +2.5 Belanja Modal Aset Tetap/Fixed Asset Capital +3.123.525.034,00 1.152.058.380,00 +Expenditure +2.6 Belanja Modal Aset Lainnyan/Capital Expenditure on +- 302.316.500,00 +Other Assets +3. Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenses 3.340.000.801,00 7.984.181.165,00 +3.1 Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenditures 3.340.000.801,00 7.984.181.165,00 +4. Belanja Transfer/Transfer Expenditures 268.014.514.599,00 283.376.095.700,00 +4.1 Belanja Bagi Hasil/Sharing Funds Expenditure 5.883.502.000,00 7.396.142.100,00 +4.2 Belanja Bantuan Keuangan/Financial +262.131.012.599,00 275.979.953.600,00 +AidsExpenditure +SURPLUS (DEFISIT) 120.976.186.295,68 295.824.643.491,04 +Sumber/Source: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek/Regional Financial Agency in Trenggalek Regency +46 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 3. Penduduk dan Ketenagakerjaan/Population and Employment ................ +3. PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN/POPULATION AND +EMPLOYMENT +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Sumber utama data 1. The main source of demographic +kependudukan adalah sensus data is population census, +penduduk yang dilaksanakan which is conducted every ten +setiap sepuluh tahun sekali. years. Population Census has +Sensus penduduk telah been conducted six times since +dilaksanakan sebanyak enam kali Indonesia’s independence: +sejak Indonesia merdeka, yaitu 1961,1971, 19d80, 1990, 2000, and +i +tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2010. o . +g +2000, dan 2010. +. +s +p +2. Di dalam sensus penduduk, 2. Thbe population census enumerates +. +pencacahan dilakukan terhadap ball residents who domicile in +a +seluruh penduduk yang kthe entire territory of Indonesia +k +berdomisili di wilayah teritorial including foreign citizens except +e +Indonesia termasuk waragal the diplomatic corps members and +g +negara asing kecuali anggota their families. +g +korps diplomatik negara nsahabat +e +beserta keluarganya. +r +t +/ +/ +: +3. Metode pengusmpulan data 3. The method of data collection +p +dalam sensus tdilakukan dengan in a population census involves +t +wawancara hantara petugas interviewing respondents and +sensus dengan responden dan conducting e-census. Enumeration +juga melalui e-census. Pencatatan of the population uses the concept +penduduk menggunakan konsep of “usual residence”, which is the +usual residence, yaitu konsep di concept of “places where people +mana penduduk biasa bertempat usually live”. De jure was applied +tinggal. Bagi penduduk yang to the permanent residents, +bertempat tinggal tetap dicacah while de facto was applied +di mana mereka biasa tinggal, to non-permanent residents. +sedangkan untuk penduduk yang The permanent residents were +tidak bertempat tinggal tetap enumerated in place where they +dicacah di tempat di mana mereka normally live, the non-permanent +ditemukan petugas sensus pada residents were enumerated +malam ‘Hari Sensus’. Termasuk where they were found by the +penduduk yang tidak bertempat enumerators, on the night of +tinggal tetap adalah tuna wisma, ‘Census Date’. The non permanent +awak kapal berbendera Indonesia, residents include homeless people, +POPULATION AND EMPLOYMENT 49 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +penghuni perahu/rumah apung, ship crew, boat people, remote area +masyarakat terpencil/terasing, community, and internally +dan pengungsi. Bagi mereka +yang mempunyai tempat tinggal +tetap dan sedang bepergian +ke luar wilayah lebih dari enam +bulan, tidak dicacah di tempat +tinggalnya, tetapi dicacah di +tempat tujuannya. d +i +. +o +4. Untuk tahun yang tidak 4. For thge periods where the +. +dilaksanakan sensus penduduk, populsation census is not +p +data kependudukan diperoleh cobnducted, population projection +. +dari hasil proyeksi penduduk. bis done to estimate population +a +Proyeksi penduduk merupakan during those years. The population +k +suatu perhitungan ilmiah k projection is an estimate based on +e +yang didasarkan pada asumsli the demographic components, +a +dari komponen-kompognen such as birth, death, and migration. +g +perubahan penduduk, nyaitu Indonesia’s 2010–2035 population +kelahiran, kematian, dane migrasi. projection usedthe 2010 Population +r +Proyeksi penduduk/ tIndonesia Census as the base population. +/ +2010–2035 mensgg:unakan data +dasar pendudukp hasil SP2010. +t +t +h +5. Penduduk Indonesia adalah 5. The population of Indonesia are +semua orang yang berdomisili all residents of the entire territory +di wilayah teritorial Indonesia of Indonesia who have stayed for +selama 6 bulan atau lebih dan six months or longer, and those +atau mereka yang berdomisili who intended to stay more than six +kurang dari 6 bulan tetapi months even though their length of +bertujuan menetap. stay is less than six months. +6. Laju pertumbuhan penduduk 6. The growth rate of population is +adalah angka yang menunjukkan the number that show percentage +persentase pertambahan of population growth within a +penduduk dalam jangka waktu specified period. +tertentu. +50 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +7. Kepadatan penduduk adalah 7. Population density is ratio of +rasio banyaknya penduduk per population per square kilometer. +kilometer persegi. +8. Sex ratio is the ratio of male +8. Rasio jenis kelamin adalah population to female population +perbandingan antara penduduk in a given area and time, usually +laki-laki dan penduduk expressed as the number of males +perempuan pada suatu wilayah for every 100 females +dan waktu tertentu. Biasanya d +i +dinyatakan dengan banyaknya . +o +penduduk laki-laki untuk 100 g +. +penduduk perempuan. s +p +9. Pobpulation distribution is the +. +9. Distribusi penduduk adalah bpattern of population distribution +a +pola persebaran penduduk di in an area, either by geographic +k +suatu wilayah, baik berdasarkan k boundaries or by government +e +batas-batas geografis maupunl administrative boundaries. +a +berdasarkan batas-bgatas +g +administrasi pemerintahann. +e 10. Population compotition is the +r +10. Komposisi pendud/utk adalah pattern of population distribution +/ +pola persebarasn: penduduk by its characteristics, example: +menurut karaktperistiknya, contoh: population by age group, +t +penduduk hmtenurut kelompok population by sex. +umur, penduduk menurut jenis +kelamin. +11. Household is an individual or group +11. Rumah tangga adalah seseorang of people living in a physical/census +atau sekelompok orang yang building unit or part of it and usually +mendiami sebagian atau seluruh commit on a common provision for +bangunan fisik/sensus dan food and other essentials of living. +biasanya tinggal bersama serta Common provision for food means +pengelolaan makan dari satu one organising daily needs for all of +dapur. household members. +12. Yang dimaksud makan dari satu 12. Household member are those +dapur adalah jika pengurusan who usually lives in a household +kebutuhan sehari- harinya regardless of their location at the +dikelola bersama-sama menjadi time of enumeration. +satu. +POPULATION AND EMPLOYMENT 51 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +13. Anggota rumah tangga adalah 13. Average household size is the +semua orang yang biasanya average number of household +bertempat tinggal di suatu rumah members per household. +tangga, baik yang berada di +rumah pada waktu pencacahan +maupun yang sementara tidak +ada. +14. Rata-rata anggota rumah tangga 14. Average houdsehold size is the +i +adalah angka yang menunjukkan average nu.mber of household +o +rata-rata jumlah anggota rumah membergs per household. +. +tangga per rumah tangga. s +p +b +. +15. Penduduk usia kerja adalah 15. bWorking age population is persons +a +penduduk yang berumur 15 of 15 years and over. +k +tahun ke atas. k +e +l +a +16. Angkatan kerja adalah pendugduk 16. Labor force or economically active +g +usia kerja (15 tahun ke atans) yang are persons of 15 years and over, +bekerja, punya pekerjaaen namun who in the previous week were +r +sementara tidak b/etkerja, dan working, temporarily absent +/ +pengangguran. s : from work but having jobs, and +p unemployment. +t +17. Bekerja adahlath kegiatan ekonomi 17. Working is economic activity +yang dilakukan oleh seseorang conducted by a person and +dengan maksud memperoleh intended to earn income by doing +atau membantu memperoleh work or helping to do work at least +pendapatan atau keuntungan dan one hour continuously during the +lamanya bekerja paling sedikit 1 reference week (including unpaid +jam secara terus menerus dalam family worker/s for any economic +seminggu yang lalu (termasuk activity). +pekerja keluarga tanpa upah yang +membantu dalam suatu usaha/ +kegiatan ekonomi). +18. Jumlah jam kerja seluruhnya 18. Total working hours is the total +adalah jumlah jam kerja yang hours spent by an employee to +digunakan untuk bekerja (tidak perform all jobs (excluding the time +termasuk jam kerja istirahat resmi used for other activities which are +dan jam kerja yang digunakan not classified as work). +52 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +untuk hal-hal di luar pekerjaan). +19. Lapangan usaha adalah bidang 18. Industry is field of a person’s activity +kegiatan dari pekerjaan/tempat or establishment. The classification +bekerja di mana seseorang of industries follows the Indonesia +bekerja. Klasifikasi lapangan Standard Industrial Classification +usaha mengikuti Klasifikasi Baku (KBLI) in one digit. +Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) +dalam 1 digit. d +i +. +o +20. Status pekerjaan adalah 19. Employmgent status is the status +. +kedudukan seseorang dalam unit of a pserson at his place of work +p +usaha/kegiatan dalam melakukan orb establishment where he was +. +pekerjaan. bemployed. +a +k +21. Berusaha sendiri tanpa dibantu k20. Own-account worker is a person +e +orang lain adalah bekerja ataul who works at his own risk without +a +berusaha dengan menangggung assisted by paid per mount +g +risiko secara ekonomisn, yaitu worker or unpaid worker include +dengan tidak kembalinyea ongkos technicaljob or skill job. +r +produksi yang telah/ tdikeluarkan +/ +dalam rangka usash:anya tersebut, +serta tidak menpggunakan pekerja +t +dibayar mhautpun pekerja tak +dibayar, termasuk yang sifat +pekerjaannya memerlukan +teknologi atau keahlian khusus. +22. Berusaha dibantu buruh tidak 21. Employer assisted by temporary +tetap/buruh tidak dibayar adalah workers/unpaid worker is a person +bekerja atau berusaha atas risiko who works at his own risk and +sendiri, dan menggunakan assisted by temporary worker/ +buruh/pekerja tak dibayar dan unpaid worker. +atau buruh/pekerja tidak tetap. +23. Berusaha dibantu buruh 22. Employer assisted by permanent +tetap/buruh dibayar adalah workers/paid workers is a person +berusaha atas risiko sendiri dan who does his business at her/his +mempekerjakan paling sedikit own risk at least one assisted by +satu orang buruh/pekerja tetap paid permanent worker. +POPULATION AND EMPLOYMENT 53 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +yang dibayar. +24. Buruh/karyawan/pegawai 23. Employee is a person who work +adalah seseorang yang bekerja permanently for other people or +pada orang lain atau instansi/ institution/office/ company and +kantor/ perusahaan secara tetap gains some money/cash or goods +dengan menerima upah/gaji baik as wage/salary. Labor who have +berupa uang maupun barang. no permanent employer is not +Buruh yang tidak mempunyai categorized ads a laborer/ worker/ +i +majikan tetap, tidak digolongkan employee b.ut casual worker. A +o +sebagai buruh/karyawan, tetapi laborer gin general is considered +. +sebagai pekerja bebas. Seseorang to hasve a permanent employer if +p +dianggap memiliki majikan tetap heb has the same employer during +. +jika memiliki 1 (satu) majikan bthe past month, particularly for +a +(orang/rumah tangga) yang building construction sector is +k +sama dalam sebulan terakhir, k 3 months. If the employer is an +e +khusus pada sektor bangunanl institution, more than 1 (one) +a +batasannya tiga bulan. Apagbila employer is allowed. +g +majikannya instansi/lenmbaga, +boleh lebih dari satu. e +r +t +/ +/ +25. Pekerja bebas adsa:lah seseorang 24. Casual employee is a person who +yang bekerja ppada orang lain/ does not work permanently for +t +majikan/inshtittusi yang tidak other people/employer/ institution +tetap (lebih dari 1 majikan (more than 1 employer during the +dalam sebulan terakhir) di usaha 1 month) in agricultural sector, +pertanian baik berupa usaha either home industry or not home +rumah tangga maupun bukan industry, or in non-agricultural +usaha rumah tangga, ataupun sector based on remuneration paid +di nonpertanian atas dasar balas with money or goods, and based on +jasa dengan menerima upah daily or contact payment system. +atau imbalan baik berupa uang +maupun barang, dan baik dengan +sistem pembayaran harian +maupun borongan. +26. Pekerja tak dibayar adalah 25. Unpaid worker is a person who +seseorang yang bekerja intended to work without pay +membantu usaha untuk either with money or good, in +memperoleh penghasilan/ an establishment run by other +54 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +keuntungan yang dilakukan oleh members of the family, relative or +salah seorang anggota rumah neighbour. +tangga atau bukan anggota +rumah tangga tanpa mendapat +upah/gaji baik berupa uang +maupun barang. +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +POPULATION AND EMPLOYMENT 55 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +ULASAN DESCRIPTION +Kabupaten Trenggalek dengan Trenggalek Regency with an area +luas wilayah 1.261,40 km2. Jumlah of 1,261.40 km2. The total population, +penduduk menurut hasil proyeksi according to the population projection, is +penduduk, adalah 739.669 jiwa. Dari 739.669 people. Of the total population, +jumlah seluruh penduduk tersebut the sex ratio is 100.92. +rasio jenis kelaminnya sebesar 100,92. +d +i +Sebaran penduduk pada tahun The distribuoti.on of the population +g +2022 menunjukan bahwa di Kecamatan in 2021 shows that Panggul District has +. +s +Panggul berpenduduk terbanyak the most population with 79.890 people. +p +dengan 79.890 jiwa. Kecamatan yang The subb-district with the least population +. +paling sedikit jumlah penduduknya is thbe Bendungan sub-district, which is +a +adalah kecamatan Bendungan yaitu 2k7,248 people. +k +27.397 jiwa. +e +l +a +g +Kepadatan penduduk Kabupaten Trenggalek regency has density 586 +g +Trenggalek sebesar 586 norang/ people/Km2 However Pogalan districts +e +Km2 dimana Kecamatan Pogalan has the highest density. It is about +r +t +mempunyai tingkat /kepadatan 1.265 people / Km2. Moreover the sub +/ +: +penduduk paling tingsgi yaitu sebesar district which has the smallest density is +p +1.265 jiwa/Km2. tKecamatan yang Bendungan Subdistrict. It is about 301 +t +tingkat kepadhatan penduduknya people / km2. +paling rendah adalah Kecamatan +Bendungan dengan 301 jiwa/ km2. +56 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +3.1 PENDUDUK +POPULATION +Tabel Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi +3.1.1 +Table Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis +Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten +Trenggalek, 2023 +Population, Population Growth Rate, Percentage +Distribution of Population, Population Ddensity, and +i +Population Sex Ratio by District in Tren.ggalek Regency, +o +2023 g +. +s +p +Penduduk +b +Kecamatan +.Population +b +Subdistrict +a +2022 2023 +k +k +(1) e(2) (3) +Panggul a l 80.957 81.492 +g +Munjungan g 54.159 54.498 +n +Watulimo e 57.450 72.855 +r +Kampak t 67.663 38.453 +/ +/ +Dongko s : 49.270 68.272 +p +Pule t 50.451 57.843 +t +Karangan h 38.275 50.853 +Suruh 71.927 26.795 +Gandusari 28.250 54.167 +Durenan 53.976 51.917 +Pogalan 66.621 53.737 +Trenggalek 53.614 66.887 +Tugu 51.722 49.749 +Bendungan 26.744 28.591 +Kabupaten Trenggalek 751.079 756.109 +POPULATION AND EMPLOYMENT 57 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.1 +Laju Pertumbuhan Pendudduk per Tahun +Kecamatan Annual Population Goro.w i th Rate (%) +Subdistrict g +2021-2022 . 2022-2023 +s +(1) (2) p (3) +b +Panggul 0,52 . 0,66 +b +Munjungan 0,57a 0,63 +k +Watulimo k0,77 1,29 +e +Kampak a l0,43 0,47 +g +Dongko g 0,58 0,90 +n +Pule 0,34 0,68 +e +r +Karangan t 0,46 0,80 +/ +/ +Suruh s : 0,50 0,19 +p +Gandusari t 0,53 0,35 +t +Durenan h 0,62 0,38 +Pogalan 0,28 0,23 +Trenggalek 0,53 0,40 +Tugu 0,25 0,97 +Bendungan 1,01 1,21 +Kabupaten Trenggalek 0,52 0,67 +58 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.1 +Persentase Pendudduk +Kecamatan Percentage of Totoal P.o i pulation +Subdistrict g +2022 . 2023 +s +(1) (2) p (3) +b +Panggul 10,78 . 10,78 +b +Munjungan 7,21a 7,21 +k +Watulimo k9,58 9,64 +e +Kampak a l5,10 5,09 +g +Dongko g 9,01 9,03 +n +Pule 7,65 7,65 +e +r +Karangan t 6,72 6,73 +/ +/ +Suruh s : 3,56 3,54 +p +Gandusari t 7,19 7,16 +t +Durenan h 6,89 6,87 +Pogalan 7,14 7,11 +Trenggalek 8,87 8,85 +Tugu 6,56 6,58 +Bendungan 3,76 3,78 +Kabupaten Trenggalek 100,00 100,00 +POPULATION AND EMPLOYMENT 59 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.1 +Kepadatan Penduduk dper km2 +Kecamatan Population Densioty .p i er sq.km +Subdistrict g +2022 2023 +. +s +(1) (2) p (3) +b +Panggul 607,25 . 619,43 +b +Munjungan 348,39a 352,05 +k +Watulimo 4k61,23 471,74 +e +Kampak a l472,61 486,75 +g +Dongko 471,07 483,51 +g +Pule n 479,11 489,7 +e +Karangan t r 994,52 998,68 +/ +Suruh : / 516,90 528,29 +s +Gandusari p 965,10 985,57 +t +t +Durenan h 902,24 908,28 +Pogalan 1.265,26 1.285,57 +Trenggalek 1.052,55 1.093,64 +Tugu 642,95 665,81 +Bendungan 301,60 314,74 +Kabupaten Trenggalek 586,39 599,42 +60 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.1 +Rasio Jenis Kelamin Pednduduk +Kecamatan Population Soex. R i atio +Subdistrict g +2022 . 2023 +s +(1) (2) p (3) +b +Panggul 102 . 102 +b +Munjungan 103a 103 +k +Watulimo k103 102 +e +Kampak a l102 101 +g +Dongko g 103 103 +n +Pule 102 101 +e +r +Karangan t 100 100 +/ +/ +Suruh s : 101 101 +p +Gandusari 100 100 +t +t +Durenan h 100 100 +Pogalan 102 101 +Trenggalek 99 100 +Tugu 97 98 +Bendungan 101 101 +Kabupaten Trenggalek 101 101 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek/Population and Civil Registration Agency of +Trenggalek Regency +POPULATION AND EMPLOYMENT 61 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis +3.1.2 +Table Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Population by Age Groups and Sex in Trenggalek Regency, +2023 +Jenis Kelamin/Sex +Kelompok Umur +Laki-Laki Perempuan Jumlah +Age Groups +Male Female Total +d +i +(1) (2) (3) o . (4) +0–4 24.647 23.g469 48.116 +. +s +5–9 23.848 p22.871 46.719 +b +10–14 24.294 23.142 47.436 +. +b +15–19 24.202 a 22.759 46.961 +k +20–24 24.789k 24.019 48.808 +e +25–29 26.3l99 26.144 52.543 +a +30–34 g27.515 26.713 54.228 +g +35–39 n27.715 26.888 54.603 +e +40–44 r 27.363 26.668 54.031 +t +/ +45–49 : / 26.151 26.001 52.152 +s +50–54 p 26.498 27.096 53.594 +t +55–59h t 25.373 25.581 50.954 +60–64 21.414 21.785 43.199 +65–69 17.028 17.860 34.888 +70–74 12.259 12.970 25.229 +75+ 12.208 15.508 27.716 +Kabupaten Trenggalek 371.703 369.474 741.177 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/ +Juni)/ BPS-Statistics Indonesia, 2020–2050 Indonesia population projection result of 2020 Population Census (mid year/ +June) +62 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, +3.1.3 +Table Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, +Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2023 +Population, Annual Population Growth Rate, Percentage +Distribution of Population, Population Density, and +Population Sex Ratio by Subdistrict in Trenggalek Regency, +2023 +d +i +Laju oPer.tumbuhan Penduduk per +Kecamatan Penduduk gTahun 2022-2023 +. +Subdistrict Population sAnnual Population Growth Rate (%) +p +2022-2023 +b +. +(1) (2) b (3) +a +Panggul 81.492 k 0,66 +k +Munjungan 54.4e98 0,63 +l +Watulimo a72.855 1,29 +g +Kampak g38.453 0,47 +n +Dongko e 68.272 0,90 +r +Pule / t 57.843 0,68 +/ +: +Karangan s 50.853 0,80 +p +Suruh t 26.795 0,19 +t +h +Gandusari 54.167 0,35 +Durenan 51.917 0,38 +Pogalan 53.737 0,23 +Trenggalek 66.887 0,40 +Tugu 49.749 0,97 +Bendungan 28.591 1,21 +Kabupaten Trenggalek 756.109 0,67 +POPULATION AND EMPLOYMENT 63 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.3 +d +i +. +Kecamatan Persentase Penduduk Kepoadatan Penduduk per km2 +Subdistrict Percentage of Total Population gPopulation Density per sq.km +. +s +(1) (2) p (3) +b +Panggul 10,78 . 619,43 +b +Munjungan 7,21 a 352,05 +k +Watulimo 9,64k 471,74 +e +Kampak 5l,09 486,75 +a +g +Dongko 9,03 483,51 +g +Pule n 7,65 489,7 +e +Karangan r 6,73 998,68 +t +/ +Suruh : / 3,54 528,29 +s +Gandusari p 7,16 985,57 +t +t +Durenan h 6,87 908,28 +Pogalan 7,11 1.285,57 +Trenggalek 8,85 1.093,64 +Tugu 6,58 665,81 +Bendungan 3,78 314,74 +Kabupaten Trenggalek 100,00 599,42 +64 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.3 +d +i +. +Kecamatan Rasio Jenis Kelamin oPersentase Penduduk +g +Subdistrict Population Sex Ratio .Percentage of Population +s +(1) (2) p (3) +b +Panggul 102 . 10,78 +b +Munjungan 103 a 7,21 +k +Watulimo 102 k 9,64 +e +Kampak 1a01l 5,09 +g +Dongko g103 9,03 +n +Pule e 101 7,65 +r +Karangan t 100 6,73 +/ +/ +Suruh s : 101 3,54 +p +Gandusari 100 7,16 +t +t +Durenan h 100 6,87 +Pogalan 101 7,11 +Trenggalek 100 8,85 +Tugu 98 6,58 +Bendungan 101 3,78 +Kabupaten Trenggalek 101 100,00 +Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek/Population and Civil Registration Agency of +Trenggalek Regency +POPULATION AND EMPLOYMENT 65 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di +3.1.4 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Population Based On Blood Group in Trenggalek Regency, +2023 +Kecamatan Golongan Darah/Blood Group +Subdistrict A B AB O A+ A- +(1) (2) (3) (4) (5) d (6) (7) +Panggul 235 298 152 5.7i3 9 2 +o +Munjungan 118 148 109 g304 6 0 +. +s +Watulimo 340 318 15p6 643 30 0 +b +Kampak 173 264 92 369 11 0 +. +b +Dongko 203 275 a258 416 10 0 +k +Pule 954 4k44 195 751 6 1 +e +Karangan 529 l827 295 1.477 14 0 +a +Suruh 102g 152 98 269 5 1 +g +Gandusari n347 517 208 1.020 15 0 +e +Durenan r378 501 227 971 12 0 +t +/ +Pogalan : / 694 759 265 1.415 13 2 +s +Trenggalek p 1.188 1.805 684 3.242 52 1 +t +t +Tugu h 533 642 310 1268 9 3 +Bendungan 195 134 140 181 3 0 +Kabupaten Trenggalek 7.231 7.084 3.189 12.899 195 10 +66 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.4 +Kecamatan Golongan Darah/Blood Group +Subdistrict B+ B- AB+ AB- O+ O- +d +i +(1) (8) (9) (10) .(11) (12) (13) +o +Panggul 25 0 6g 0 13 7 +. +s +Munjungan 7 0 p2 0 9 3 +b +Watulimo 48 0 12 1 48 2 +. +b +Kampak 14 a0 1 0 1 7 +k +Dongko 6 k1 0 0 9 5 +e +Pule 10l 0 4 2 5 3 +a +g +Karangan 21 2 7 0 11 7 +g +Suruh n 12 2 3 0 3 1 +e +Gandusari r 18 4 4 0 8 3 +t +/ +Durenan : / 26 0 11 1 27 7 +s +Pogalan p 30 0 6 0 16 7 +t +t +Trenggalek h 97 3 24 1 61 8 +Tugu 19 2 5 1 17 6 +Bendungan 3 0 2 0 4 7 +Kabupaten Trenggalek 336 14 87 6 232 73 +POPULATION AND EMPLOYMENT 67 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.4 +Golongan Darah/Blood Group +Kecamatan Jumlah Penduduk +TIDAK TAHU +Subdistrict Total Population +Do Not Know +(1) (14) d (15) +i +Panggul 80.172 . 81.492 +o +Munjungan 53.792 g 54.498 +. +s +Watulimo 71.257 p 72.855 +b +Kampak 37.521. 38.453 +b +Dongko 67a.089 68.272 +k +Pule k55.468 57.843 +e +Karangan a l47.663 50.853 +g +Suruh 26.147 26.795 +g +n +Gandusari 52.023 54.167 +e +r +Durenan t 49.756 51.917 +/ +/ +Pogalan : 50.530 53.737 +s +p +Trenggalek 59.721 66.887 +t +t +Tugu h 46.934 49.749 +Bendungan 27.922 28.591 +Kabupaten Trenggalek 725.995 756.109 +Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek/Population and Civil Registration Agency of +Trenggalek Regency +68 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten +3.1.5 +Table Trenggalek, 2023 +Population By Religion in Trenggalek Regency, 2023 +Agama/Religion +Kecamatan +Islam Kristen Katholik Hindu +Subdistrict +Islam Christian Catholic Hindu +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +Panggul 81.419 68 .3 0 +o +Munjungan 54.362 129 g 7 0 +. +s +Watulimo 57.831 8p 0 4 +b +Kampak 68.215 .22 33 0 +b +Dongko 49.713 a27 7 1 +k +Pule 50.770 k 58 25 0 +e +Karangan 38.315 l 122 15 0 +a +g +Suruh 72.788 62 3 1 +g +Gandusari n28.585 6 0 0 +e +Durenan r53.967 195 4 0 +t +/ +/ +Pogalan : 66.011 581 258 7 +s +Trenggalek p 53.562 120 38 12 +t +t +Tugu h 51.830 75 9 3 +Bendungan 26.776 18 1 0 +Kabupaten Trenggalek 754.144 1.491 403 28 +POPULATION AND EMPLOYMENT 69 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 3.1.5 +d +i +. +o +Agama/Regligion +Kecamatan . +s +Budha Konghuchu Lainnya Jumlah Penduduk +Subdistrict p +Buda KonghuchubOthers Total Population +. +b +(1) (6) (7) (8) (9) +a +Panggul 2 k0 0 81.492 +k +Munjungan 0 e 0 0 54.498 +l +a +Watulimo 0g 0 0 57.843 +g +Kampak 2 0 0 68.272 +n +e +Dongko 1 0 0 49.749 +r +t +Pule / / 0 0 0 50.853 +: +s +Karangan 1 0 0 38.453 +p +t +Suruh t 0 1 0 72.855 +h +Gandusari 0 0 0 28.591 +Durenan 1 0 0 54.167 +Pogalan 29 1 0 66.887 +Trenggalek 1 0 4 53.737 +Tugu 0 0 0 51.917 +Bendungan 0 0 0 26.795 +Kabupaten Trenggalek 37 2 4 756.109 +Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek/Population and Civil Registration Agency of +Trenggalek Regency +70 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +3.2 KETENAGAKERJAAN +EMPLOYMENT +Tabel Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut +3.2.1 +Table Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis +Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Population Aged 15 Years and Over by Type of Activity +During The Previous Week and Sex in Trenggalek Regency, +2023 d +i +. +o +Jengis Kelamin/Sex +. +Kegiatan Utama s Laki-Laki+ +Laki-Laki pPerempuan +Main Activity b Perempuan +Male Female +b . Male+Female +a +(1) k(2) (3) (4) +k +I. Angkatan Kerja/Economically Active e266.475 217.692 484.167 +l +a +1. Bekerja/Working g 253.447 208.815 462.262 +g +2. Pengangguran Terbuka/Unemployment n 13.028 8.877 21.905 +e +r +t +II. Bukan Angkatan Kerja/Not Econo/mically Active 32.863 82.777 115.640 +/ +: +s +1. Sekolah/Attending Schoolp 15.710 13.478 29.188 +t +t +h +2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping 5.247 60.639 65.886 +3. Lainnya/Others 11.906 8.660 20.566 +Jumlah/Total 299.338 300.475 599.813 +Catatan/Note: +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National +Labor Force Survey +POPULATION AND EMPLOYMENT 71 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan +3.2.2 +Table Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama +Seminggu yang Lalu di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Population 15 Years of Age and Over by Educational +Attainment and Type of Activity During the Previous Week +in Trenggalek Regency, 2023 +Angkatan Kerja/Economically Active +d +Pendidikan . +iPersentase Bekerja +o terhadap Angkatan +Tertinggi yang Jumlahg +Kerja +Ditamatkan 1 Angkatasn .Kerja +Educational Bekerja Pengangguran 2 Toptal of Percentage of +Working Unemployment 2 b Working to Economically +Attainment 1 +b +E.conomically +Active +a Active +k +k +(1) (2) (3) e (4) (5) +l +a +g +0 205.747 5.176 210.923 97,55 +g +n +e +r +1 114.360 / t 4.073 118.433 96,56 +/ +: +s +p +t +2 h t110.092 11.456 121.548 90,57 +3 32.063 1.200 33.263 96,39 +Jumlah/Total 462.262 21.905 484.167 95,48 +Catatan/Note: 1 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ Primary School +1. Sekolah Menengah Pertama/Junior High School +2. Sekolah Menengah Atas/Senior High School +3. Perguruan Tinggi/Collage +2 1. Mencari pekerjaan/Looking for work +2. Mempersiapkan usaha/Establishing a new business/firm +3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/Feeling hopeless in looking for work (discouraged job seekers) +4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/Having job already but not starting to work yet +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National +Labor Force Survey +72 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja +3.2.3 +Table Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan +Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Population 15 Years of Age and Over who Worked During +The Previous Week by Main Employment Status and Sex in +Trenggalek Regency, 2023 +Status Pekerjaan Utama Laki-Laki Perempuan Jumlah +d +Main Employment Status Male Female i Total +. +o +(1) (2) (3g) (4) +Berusaha sendiri s . +Own account worker +57.053 p43.647 100.700 +b +Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh . +b +tidak dibayar a +Employer assisted by temporary worker/ 69.680 k 43.434 113.114 +k +unpaid worker e +l +Berusaha dibantu buruh tetap/buruh a +g +dibayar g9.478 2.512 11.990 +Employer assisted by permanent worker/ n +e +paid worker +r +t +/ +Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee/ 79.954 38.992 118.946 +: +s +Pekerja bebas p +t 17.089 736 17.825 +Casual worker t +h +Pekerja keluarga/tak dibayar +20.193 79.494 99.687 +Family worker/unpaid worker +Jumlah/Total 253.447 208.815 462.262 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National +Labor Force Survey +POPULATION AND EMPLOYMENT 73 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja +3.2.4 +Table Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan +Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten +Trenggalek, 2023 +Population 15 Years of Age and Over who Worked During +The Previous Week by Main Industry and Sex in Trenggalek +Regency, 2023 +Jenis Kelamin d +i +Lapangan Pekerjaan Utama Sex o . +Main Industry Laki-laki Perem g puan Jumlah +. +Male sFemale Total +p +(1) (2) b (3) (4) +. +b +Pertanian 114.688 a 67.252 181.940 +k +k +Manufaktur 70.82e1 72.864 143.685 +l +a +Jasa g67.938 68.699 136.637 +g +Jumlah n +e253.447 208.815 462.262 +Total +r +t +/ +/ +: +s +Sumber/Source: Badan Pusat Staptistik Kabupaten Trenggalek/BPS-Statistics of Trenggalek Regency +t +t +h +74 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENDUDUK DAN KETENAGAKERJAAN +Tabel Pencari Kerja Terdaftar Menurut Kecamatan dan Jenis +3.2.5 +Table Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Population 15 Years of Age and Over who Worked During +Number of Registered Job Applicants by Subdistrict and sex +in Trenggalek Regency, 2023 +Pencari Kerja Terdaftadr +i +Kecamatan Registered Job App o lic.ants +Subdistrict Laki-laki Peremp g uan Jumlah +. +Male Fesmale Total +p +(1) (2) b(3) (4) +. +b +Panggul 36 28 64 +a +Munjungan 177 k 152 329 +k +Watulimo 212 e 296 508 +l +a +Kampak g40 62 102 +g +Dongko n48 78 126 +e +Pule r 34 39 73 +t +Karangan / / 81 49 130 +: +s +Suruh p 27 35 62 +t +Gandusari t 96 74 170 +h +Durenan 186 124 310 +Pogalan 103 66 169 +Trenggalek 99 76 175 +Tugu 72 45 117 +Bendungan 22 18 40 +Kabupaten Trenggalek 1.173 1.142 2.315 +Catatan/Note: Data berasal dari Pencaker yang datang ke Disperinaker selama tahun 2023 karena CPNS tidak mensyaratkan kartu +AK 1 (Kartu Kuning) sehingga tidak diketahui datanya) +Sumber/Source: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja/Cooperatives, Micro Enterprises and Manpower Service of Trenggalek Regency +POPULATION AND EMPLOYMENT 75 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +76 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 4. Sosial dan Kesejahteraan Rakyat/Social and Welfare ................................... +4. SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/SOCIAL AND WELFARE +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Data yang disajikan dalam 1. The publication provides data the +publikasi ini meliputi : Jumlah number of schools, classrooms, +sekolah, ruang kelas, murid pupils and teachers of both primary +dan guru untuk sekolah dasar level, and secondary level (junior +dan lanjutan (SMP dan SMA) and senior high). Meanwhile, high +sedangkan untuk perguruan education data include number of +tinggi meliputi keterangan high educationds such as, university, +i +mengenai jumlah perguruan college, inos.titute, academy and +g +tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, faculty. +. +s +Institut, Akademi dan fakultas). +p +b +. +2. Untuk memudahkan, maka tabel- 2. bIn general, they are 2 (two) main +a +tabel dikelompokkan menjadi: ktables of Education: The number of +k +Tabel-tabel sekolah yang berada schools which are under auspices +e +di bawah Kementerian Pendidikaanl of Ministry of Education and The +g +dan tabel-tabel sekolah yang Ministry of Religion. +g +berada di bawah Kemennterian +e +Agama +r +t +/ +/ +: +3. Sekolah di luasr Kementerian 3. Schools outside the Ministry of +p +Pendidikan tialah semua Education are all schools whose +t +sekolah yhang kurikulumnya curriculum and supervision +dan pengawasannya terlepas are exempt from the Ministry +dari Kementerian Pendidikan. of Education. Madrasah is an +Madrasah adalah lembaga educational institution that makes +pendidikan yang menjadikan Islam a basic subject of at least 30% +Agama Islam sebagai mata in addition to the general subject. +pelajaran dasar yang diberikan Madrasah Ibtidaiyah level with +sekurang-kurangnya 30% Elementary School, Tsanawiyah +disamping mata pelajaran junior high and Aliyah high school. +umum. Madrasah Ibtidaiyah +setingkat dengan Sekolah Dasar, +Tsanawiyah setingkat SMP dan +Aliyah setingkat SMA. +SOCIAL AND WELFARE 79 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +4. Angka Partisipasi Murni (APM) : 4. Pure Enrolment Ratio (PER): The +Proporsi anak sekolah pada suatu proportion of school children in +kelompok usia tertentu yang a certain age group who attend +bersekolah pada jenjang yang school on a level appropriate +sesuai dengan kelompok usianya. to the age group. AP Functions +Kegunaan AP untuk mengukur To measure the absorption of +daya serap sistem pendidikan the education system to the +terhadap penduduk usia sekolah. school-age population. APM +APM menunjukkan seberapa indicates howd many school-age +i +banyak penduduk usia sekolah population a.re already able to take +o +yang sudah dapat memanfaatkan advantagge of educational facilities +. +fasilitas pendidikan sesuai pada corressponding to different levels of +p +jenjang pendidikannya. Jika APM edbucation. If APM = 100, it mean +. += 100, berarti seluruh anak usia bschool-age childrens attend school +a +sekolah dapat bersekolah tepat on time. +k +waktu. k +e +l +a +5. Angka Partisipasi Kasar (AgPK) 5. Gross Enrolment Ratio (GER): The +g +: Proporsi anak sekolahn pada proportion of school children at +suatu jenjang tertenteu dalam a certain level in the age group +r +kelompok usia y/atng sesuai that corresponds to the education +/ +dengan jenjansg :pendidikan level. APK Functions. to show the +tersebut. Kegupnaan APK untuk level of participation of the general +t +menunjukkhant tingkat partisipasi population at a level of education. +penduduk secara umum pada APK high point to high rates of +suatu tingkat pendidikan. school participation, regardless +APK yang tinggi menunjukka of the accuracy of school age in +tingginya tingkat partisipasi education levels. If the APK value +sekolah, tanpa memperhatikan close to or more than 100 percent +ketepatan usia sekolah pada indicates that there is insufficient +jenjang pendidikannya. Jika nilai population of school age or beyond +APK mendekati atau lebih dari the age should be. +100 persen menunjukkan bahwa +ada penduduk yang sekolah +belum mencukupi umur dan atau +melebihi umur yang seharusnya. +80 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +ULASAN DESCRIPTION +Jumlah Sekolah di Kabupaten Number of Elementary School +Trenggalek periode 2023/2024 in 2023/2024 period in Trenggalek +memiliki 388 Taman Kanak-kanak Regency, there are 388 kinder garten, +(TK), 438 sekolah Dasar (SD), 86 438 Primary School 86 Junior High +Sekolah Menengah Pertama (SMP), 16 School, 16 Senior High School, and 35 +Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 35 Vacational High School. Beside that, +Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). there are 108 Radudhatul Athfal (RA), +i +Sedangkan jumlah Raudhatul Athfal 123 Madrasah oIb.tidaiyah, 28 Madrasah +g +(RA) adalah 108 sekolah, Madrasah Tsanawiyah, and 22 Madrasah Aliyah. +. +s +Ibtidaiyah (MI) adalah 123, Madrasah +p +Tsanawiyah (MTs) 28, dan Madrasah b +. +Aliyah (MA) 22. b +a +k +k +APK sekolah dasar di Kabupaten In 2023, GER of Primary School in +e +Trenggalek tahun 2023 sebesar 94,a01l Trenggalek Regency is equal to 94,01 +g +persen. Sementara itu, APM SD/MI percent. Meanwhile, NER of NER of +g +Kabupaten Trenggalek padan tahun Primary School in Trenggalek Regency +e +2023 sebesar 98,41 persen. equal to 98,41 percent. +r +t +/ +/ +: +Di Kabupatens Trenggalek There are 9 hospitals in Trenggalek, +p +terdapat 9 Rumah Stakit, 23 Puskesmas 23 Public Health Center and 66 +t +dan 66 Puskesmhas pembantu. Jumlah Subsidiary of Public Health Centres. +tenaga kesehatan di Kabupaten The number of health workers in +Trenggalek tahun 2023 terdiri atas 279 Trenggalek Regency in 2023 consists of +dokter, 1.045 perawat, 521 bidan, 217 279 doctors, 1.045 nurses, 521 midwives, +tenaga farmasi dan 93 ahli gizi. 217 pharmaceutical personnel and 93 +nutritionists. +Penduduk Kabupaten Trenggalek The majority of Trenggalek +mayoritas beragama Islam dengan Population is Moslem with the biggest +persentase sebesar 99,74 persen. persentage, it is 99,74 percent. And the +Sedangkan fasilitas peribadatan yang facilities of worship are 1.793 mosques +ada tercatat 1.793 masjid, dan 19 and 19 protestan churches. +gereja protestan. +SOCIAL AND WELFARE 81 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Trenggalek +Suruh +Panggul +Kampak +Gandusari Pule +Watulimo d Karangan +i +. +o Dongko +g +Pogalan . Tugu +s +p Durenan +b +Durenan . Pogalan +b +a Watulimo +k +Tugu k +e Panggul +l +a +Dongko g +g +n +Karangan e +r +t +/ +/ +: +Munjungan s +p +t +t +Pule h +Kampak +Bendungan +Suruh +0 200 400 600 800 1000 +Dokter Perawat Kebidanan Farmasi Ahli Gizi +Sumber/Source : Dinas Kesehatan Kabuparen Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +Gambar Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan, 2023 +4.1 +Figures Number of Medical Personnel by District, 2023 +82 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Watulimo Suruh +Panggul Kampak +Tugu +Dongko Karangan +Pogalan d Pule +i +. +o +Trenggalek g +. Durenan +s +p +Durenan b +Pogalan +. +b +a Dongko +Gandusari k +Panggul +k +e Watulimo +Pule a l +g +g +Munjungan n +e +r +t +Karangan / / +: +s +p +Tugu t +t +h +Kampak +Bendungan +Suruh +0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 +Laki-laki Perempuan +Sumber/Source : Dinas Kesehatan Kabuparen Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +Gambar Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan dan Jenis +4.2 +Figures Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Birth by District and Gender in Trenggalek +Regency, 2023 +SOCIAL AND WELFARE 83 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +4.1 PENDIDIKAN +EDUCATION +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak +4.1.1 +Table (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, +Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten +Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Kindergarten +Under The Ministry of Education, Culture, Research, and +d +Technology by District in Trenggalek Regiency, 2022/2023 +. +and 2023/2024 o +g +. +s +p +Sekolahb/Schools +Kecamatan . +Negeri/Public Swbasta/Private Jumlah/Total +District a +2022/2023 2023/2024 202k2/2023 2023/2024 2022/2023 2023/2024 +k +(1) (2) (3) e(4) (5) (6) (7) +l +a +010. Panggul 1 1 32 36 33 37 +g +020. Munjungan - g- 28 28 28 28 +n +030. Watulimo - e- 32 35 32 35 +r +040. Kampak - t - 15 15 15 15 +/ +/ +050. Dongko - : - 36 38 36 38 +s +060. Pule p- - 24 30 24 30 +t +070. Karangan h t- - 24 23 24 23 +071. Suruh - - 19 19 19 19 +080. Gandusari - - 30 30 30 30 +090. Durenan - - 25 25 25 25 +100. Pogalan - - 30 30 30 30 +110. Trenggalek 1 1 36 36 37 37 +120. Tugu 1 1 30 30 31 31 +130. Panggul - - 10 10 10 10 +Kabupaten +3 3 371 385 374 388 +Trenggalek +84 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +d +i +. +o +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.1 g +. +s +p +Guru 1/Tbeachers 1 +Kecamatan . +Negeri/Public Swbasta/Private Jumlah/Total +District a +2022/2023 2023/2024 202k2/2023 2023/2024 2022/2023 2023/2024 +k +(1) (8) (9) e(10) (11) (12) (13) +l +a +010. Panggul 5 5 102 110 107 115 +g +020. Munjungan - g- 73 75 73 75 +n +030. Watulimo - e- 93 97 93 97 +r +040. Kampak - t - 45 44 45 44 +/ +/ +050. Dongko - : - 85 92 85 92 +s +060. Pule p- - 62 67 62 67 +t +070. Karangan h t- - 60 58 60 58 +071. Suruh - - 40 41 40 41 +080. Gandusari - - 81 82 81 82 +090. Durenan - - 59 66 59 66 +100. Pogalan - - 73 76 73 76 +110. Trenggalek 10 10 128 133 138 143 +120. Tugu 2 3 84 84 86 87 +130. Panggul - - 27 29 27 29 +Kabupaten +17 18 1.012 1.054 1.029 1.072 +Trenggalek +SOCIAL AND WELFARE 85 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.1 +d +i +. +Murid/Pupils o +g +Kecamatan +Negeri/Public Swasta/Privsat.e Jumlah/Total +District +p +2022/2023 2023/2024 2022/2023b2023/2024 2022/2023 2023/2024 +. +(1) (14) (15) (16)b (17) (18) (19) +a +010. Panggul 78 85 k1.153 1.076 1.231 1.161 +k +020. Munjungan - - e724 665 724 665 +l +030. Watulimo - - a 1.076 982 1.076 982 +g +040. Kampak - g- 505 481 505 481 +050. Dongko - n- 995 996 995 996 +e +060. Pule - r - 751 677 751 677 +t +/ +070. Karangan - / - 458 400 458 400 +: +s +071. Suruh p- - 334 296 334 296 +t +080. Gandusari t- - 636 616 636 616 +h +090. Durenan - - 578 583 578 583 +100. Pogalan - - 625 599 625 599 +110. Trenggalek 100 101 1.194 1.133 1.294 1.234 +120. Tugu 32 27 616 557 648 584 +130. Panggul - - 247 218 247 218 +Kabupaten +210 213 9.892 9.279 10.102 9.492 +Trenggalek +Catatan/Note: 1 Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru/The total of teachers including headmaster and teacher +Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Data Semester Ganji/Ministry of Education, Culture, +Research, and Technology, Odd semester report data +86 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudatul Athfal (RA) +4.1.2 +Table di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Raudatul Athfal +(RA) Under The Ministry of Religious Affairs by District in +Trenggalek Regency, 2022/2023 and 2023/2024 +d +i +Kecamatan Sekolah/Schools Guru/Teachers o . Murid/Pupils +g +District 2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023./2024 2022/2023 2023/2024 +s +(1) (2) (3) (4) p(5) (6) (7) +b +010. Panggul 8 8 23 . 28 363 374 +b +020. Munjungan 14 15 4a8 53 590 602 +k +030. Watulimo 11 11 k 37 40 455 443 +e +040. Kampak 3 3 a l 16 17 290 314 +g +050. Dongko 10 10 24 29 230 218 +g +n +060. Pule 4 4 14 15 105 100 +e +070. Karangan 10 t r 10 40 36 399 481 +/ +/ +071. Suruh 3: 3 13 9 100 102 +s +p +080. Gandusari 15 15 60 65 769 748 +t +t +090. Durenan h 7 7 32 34 396 424 +100. Pogalan 6 6 31 24 366 323 +110. Trenggalek 4 4 16 18 286 260 +120. Tugu 11 11 35 44 456 526 +130. Panggul 1 1 2 3 32 34 +Kabupaten +107 108 391 415 4.837 4.949 +Trenggalek +Catatan/Note: Seluruh Raudatul Athfal (RA) berstatus swasta/All Raudatul Athfal (RA) are private +Sumber/Source: Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil/Ministry of Religious Affairs, EMIS, Odd semester report data +SOCIAL AND WELFARE 87 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di +4.1.3 +Table Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan +Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, +2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Elementary +Schools Under The Ministry of Education, Culture, Research, +and Technology by District in Trenggalek Regency, +2022/2023 and 2023/2024 +d +i +. +Sekolah/Schools o +g +Kecamatan +Negeri/Public Swasta/Privsat.e Jumlah/Total +District +p +2022/2023 2023/2024 2022/2023b2023/2024 2022/2023 2023/2024 +. +(1) (2) (3) (4)b (5) (6) (7) +a +010. Panggul 49 49 k- - 49 49 +k +020. Munjungan 32 32 e1 1 33 33 +030. Watulimo 29 29 a l 3 4 32 33 +g +040. Kampak 19 1g9 2 2 21 21 +050. Dongko 40 n40 1 1 41 41 +e +060. Pule 41 r41 1 1 42 42 +t +/ +070. Karangan 25 / 25 1 1 26 26 +: +s +071. Suruh p19 19 - - 19 19 +080. Gandusari t t28 28 3 3 31 31 +h +090. Durenan 27 27 3 3 30 30 +100. Pogalan 27 27 1 1 28 28 +110. Trenggalek 29 29 3 3 32 32 +120. Tugu 27 27 1 1 28 28 +130. Panggul 25 25 - - 25 25 +Kabupaten +417 417 20 21 437 438 +Trenggalek +88 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.3 +d +i +. +Guru 1/Teachers 1 o +g +Kecamatan +Negeri/Public Swasta/Privsat.e Jumlah/Total +District +p +2022/2023 2023/2024 2022/2023b2023/2024 2022/2023 2023/2024 +. +(1) (8) (9) (10)b (11) (12) (13) +a +010. Panggul 432 419 k- - 432 419 +k +020. Munjungan 278 281 e11 12 289 293 +l +030. Watulimo 270 258 a 19 25 289 283 +g +040. Kampak 162 1g55 22 27 184 182 +050. Dongko 341 n332 4 7 345 339 +e +060. Pule 347 r332 13 15 360 347 +t +/ +070. Karangan 217 / 232 10 10 227 242 +: +s +071. Suruh p162 160 - - 162 160 +t +080. Gandusari t245 253 44 50 289 303 +h +090. Durenan 237 235 29 29 266 264 +100. Pogalan 244 251 8 12 252 263 +110. Trenggalek 279 283 46 62 325 345 +120. Tugu 225 236 10 16 235 252 +130. Panggul 214 205 - - 214 205 +Kabupaten +3.653 3.632 216 265 3.869 3.897 +Trenggalek +SOCIAL AND WELFARE 89 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.3 +d +i +. +Murid/Pupils o +g +Kecamatan +Negeri/Public Swasta/Privsat.e Jumlah/Total +District +p +2022/2023 2023/2024 2022/2023b2023/2024 2022/2023 2023/2024 +. +(1) (14) (15) (16)b (17) (18) (19) +a +010. Panggul 5.073 4.980 k0 0 5.073 4.980 +k +020. Munjungan 2.601 2.607 e159 157 2.760 2.764 +030. Watulimo 2.683 2.555 a l 293 317 2.976 2.872 +g +040. Kampak 1.890 1.g791 231 275 2.121 2.066 +050. Dongko 4.140 n4.049 89 86 4.229 4.135 +e +060. Pule 3.892 r3.789 224 219 4.116 4.008 +t +/ +070. Karangan 2.046/ 1.941 162 156 2.208 2.097 +: +s +071. Suruh p1.558 1.509 - - 1.558 1.509 +080. Gandusari t t1.859 1.799 565 542 2.424 2.341 +h +090. Durenan 2.217 2.076 430 419 2.647 2.495 +100. Pogalan 2.537 2.392 58 52 2.595 2.444 +110. Trenggalek 3.425 3.318 1.075 1.086 4.500 4.404 +120. Tugu 1.984 1.896 320 318 2.304 2.214 +130. Panggul 1.960 1.954 - - 1.960 1.954 +Kabupaten +37.865 36.656 3.606 3.627 41.471 40.283 +Trenggalek +Catatan/Note: 1 Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru/The total of teachers including headmaster and teacher +Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, data semester ganjil/Ministry of Education, Culture, +Research, and Technology, odd semester report data +90 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah +4.1.4 +Table (MI) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah +Ibtidaiyah (MI) Under The Ministry of Religious Affairs +by District in Trenggalek Regency, 2022/2023 and +2023/2024 +d +i +. +Kecamatan Sekolah/Schools Guru/Teachers o Murid/Students +g +District 2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023./2024 2022/2023 2023/2024 +s +p +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +b +010. Panggul 8 8 71 b . 81 933 907 +a +020. Munjungan 14 14 146 149 1.516 1.511 +k +k +030. Watulimo 20 19 244 234 2.896 2.742 +e +l +040. Kampak 3 3 a 46 50 638 623 +g +050. Dongko 12 g12 118 116 744 787 +n +060. Pule 2 e 3 20 23 157 202 +r +070. Karangan 10 t 10 126 122 1.171 1.147 +/ +/ +: +071. Suruh s 3 3 31 28 255 269 +p +080. Gandusari t 16 16 171 178 1.780 1.813 +t +h +090. Durenan 8 8 94 97 963 1.052 +100. Pogalan 9 9 115 112 1.073 1.167 +110. Trenggalek 6 7 121 135 1.819 2.023 +120. Tugu 9 10 102 108 1.012 1.061 +130. Panggul 1 1 7 9 71 77 +Kabupaten +121 123 1.412 1.442 15.028 15.381 +Trenggalek +Sumber/Source: Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil/Ministry of Religious Affairs, EMIS, Odd semester report data +SOCIAL AND WELFARE 91 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah +4.1.5 +Table Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan, +Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Junior High +Schools Under The Ministry of Education, Culture, Research, +and Technology by District in Trenggalek Regency, +2022/2023 and 2023/2024 +d +i +. +Sekolah/Schools o +Kecamatan g +Negeri/Public Swasta/Privat.e Jumlah/Total +District s +p +2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/2024 +b +. +(1) (2) (3) (4)b (5) (6) (7) +a +010. Panggul 6 6 k3 3 9 9 +k +020. Munjungan 3 3 e1 1 4 4 +l +030. Watulimo 3 3 a 2 2 5 5 +g +040. Kampak 4 g4 1 1 5 5 +n +050. Dongko 6 e6 2 2 8 8 +r +060. Pule 4 / t 4 4 4 8 8 +/ +: +070. Karangan s3 3 4 5 7 8 +p +071. Suruh t3 3 1 1 4 4 +t +h +080. Gandusari 2 2 4 4 6 6 +090. Durenan 2 2 4 4 6 6 +100. Pogalan 2 2 4 4 6 6 +110. Trenggalek 6 6 5 5 11 11 +120. Tugu 3 3 - - 3 3 +130. Panggul 3 3 - - 3 3 +Kabupaten +50 50 35 36 85 86 +Trenggalek +92 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.5 +d +i +. +Guru 1/Teachers 1 o +Kecamatan g +Negeri/Public Swasta/Privat.e Jumlah/Total +District s +p +2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/2024 +b +. +(1) (8) (9) (10)b (11) (12) (13) +a +010. Panggul 154 139 k 42 33 196 172 +k +020. Munjungan 63 61 e 11 9 74 70 +l +030. Watulimo 78 74 a 22 17 100 91 +g +040. Kampak 74 g72 19 17 93 89 +n +050. Dongko 112 e 104 18 19 130 123 +r +060. Pule 97 / t 91 33 35 130 126 +/ +: +070. Karangan 8s3 84 42 49 125 133 +p +071. Suruh t 40 39 9 8 49 47 +t +h +080. Gandusari 66 62 46 60 112 122 +090. Durenan 85 72 82 65 167 137 +100. Pogalan 69 66 40 53 109 119 +110. Trenggalek 217 204 56 57 273 261 +120. Tugu 93 85 - - 93 85 +130. Panggul 36 30 - - 36 30 +Kabupaten +1.267 1.183 420 422 1.687 1.605 +Trenggalek +SOCIAL AND WELFARE 93 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.5 +d +Murid/Pupils +i +Kecamatan o . +Negeri/Public Swasta/Private Jumlah/Total +District g +. +2022/2023 2023/2024 2022/2023 20s23/2024 2022/2023 2023/2024 +p +(1) (14) (15) (16) b(17) (18) (19) +. +010. Panggul 1869 1930 376 b 421 2.245 2.351 +a +020. Munjungan 1012 1007 k 61 56 1.073 1.063 +k +030. Watulimo 1142 1207 e 195 191 1.337 1.398 +l +a +040. Kampak 818 853 267 270 1.085 1.123 +g +050. Dongko 1334 13g36 287 247 1.621 1.583 +n +060. Pule 1460 e1421 252 273 1.712 1.694 +r +t +070. Karangan 1215 / 1230 205 383 1.420 1.613 +/ +: +071. Suruh 5s06 537 23 29 529 566 +p +080. Gandusari t t749 710 540 552 1.289 1.262 +h +090. Durenan 1235 1221 1.417 1.392 2.652 2.613 +100. Pogalan 976 971 709 706 1.685 1.677 +110. Trenggalek 3334 3243 768 725 4.102 3.968 +120. Tugu 1284 1273 - - 1.284 1.273 +130. Panggul 474 453 - - 474 453 +Kabupaten +17.408 17.392 5.100 5.245 22.508 22.637 +Trenggalek +Catatan/Note: 1 Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru/The total of teachers including headmaster and teacher +Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, data semester ganjil/Ministry of Education, Culture, +Research, and Technology, Basic Education Data System, odd semester report data +94 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Tsanawiyah +4.1.6 +Table (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan +di Kabupaten Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah +Tsanawiyah (MTs) Under The Ministry of Religious Affairs +by District in Trenggalek Regency , 2022/2023 and +2023/2024 +d +Kecamatan Sekolah/Schools Guru/Teachers i Murid/Students +. +District 2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/202 o 4 2022/2023 2023/2024 +g +. +(1) (2) (3) (4) s(5) (6) (7) +p +010. Panggul 1 1 48 b51 683 736 +. +020. Munjungan 1 1 70b 40 780 742 +a +030. Watulimo 3 3 k 62 69 889 902 +k +040. Kampak 1 1 e 53 51 774 780 +l +a +050. Dongko 2 2 36 33 230 187 +g +060. Pule 2 g 2 21 21 90 104 +n +070. Karangan 1 e 1 13 15 40 56 +r +t +071. Suruh - / - - - - - +/ +: +080. Gandusari s 1 2 18 25 119 121 +p +090. Durenan t t 2 3 25 34 170 193 +h +100. Pogalan 3 4 33 51 293 316 +110. Trenggalek 5 5 146 152 1.703 2.050 +120. Tugu 2 2 45 47 407 426 +130. Panggul 1 1 18 14 104 101 +Kabupaten +25 28 588 603 6.282 6.714 +Trenggalek +Sumber/Source: Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil/Ministry of Religious Affairs, EMIS, Odd semester report data +SOCIAL AND WELFARE 95 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas +4.1.7 +Table (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, +Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di Kabupaten +Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Senior High +Schools Under The Ministry of Education, Culture, Research, +and Technology by District in Trenggalek Regency, +2022/2023 and 2023/2024 +d +i +. +Sekolah/Schools o +Kecamatan g +Negeri/Public Swasta/Privat.e Jumlah/Total +District s +p +2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/2024 +b +. +(1) (2) (3) (4)b (5) (6) (7) +a +010. Panggul 1 1 - - 1 1 +k +k +020. Munjungan 1 1 - - 1 1 +e +l +030. Watulimo - - a 2 2 2 2 +g +040. Kampak 1 g1 - - 1 1 +n +050. Dongko 1 e1 - - 1 1 +r +060. Pule 1 t 1 - - 1 1 +/ +/ +: +070. Karangan s2 2 1 1 3 3 +p +071. Suruh t- - - - - - +t +h +080. Gandusari - - - - - - +090. Durenan 1 1 1 1 2 2 +100. Pogalan - - - - - - +110. Trenggalek 2 2 - - 2 2 +120. Tugu 1 1 - - 1 1 +130. Panggul 1 1 - - 1 1 +Kabupaten +12 12 4 4 16 16 +Trenggalek +96 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.7 +d +i +. +Guru 1/Teachers 1 o +Kecamatan g +Negeri/Public Swasta/Privat.e Jumlah/Total +District s +p +2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/2024 +b +. +(1) (8) (9) (1-)b (11) (12) (13) +a +010. Panggul 46 45 - - 46 45 +k +k +020. Munjungan 28 29 - - 28 29 +e +l +030. Watulimo - - a 26 26 26 26 +g +040. Kampak 45 4g5 - - 45 45 +n +050. Dongko 27 e28 - - 27 28 +r +060. Pule 27 t 29 - - 27 29 +/ +/ +: +070. Karangan 7s5 78 11 11 86 89 +p +071. Suruh t- - - - - - +t +h +080. Gandusari - - - - - - +090. Durenan 45 46 8 9 53 55 +100. Pogalan - - - - - - +110. Trenggalek 122 123 - - 122 123 +120. Tugu 26 26 - - 26 26 +130. Panggul 17 17 - - 17 17 +Kabupaten +458 466 45 46 5-3 512 +Trenggalek +SOCIAL AND WELFARE 97 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.7 +d +i +. +o +Murid/Pupils g +Kecamatan . +Negeri/Public Swasta/Privsate Jumlah/Total +District p +2022/2023 2023/2024 2022/2023b2023/2024 2022/2023 2023/2024 +. +b +(1) (14) (15) (1a6) (17) (18) (19) +010. Panggul 694 749 k - - 694 749 +k +020. Munjungan 528 550 e - - 528 550 +l +a +030. Watulimo - - g 248 217 248 217 +g +040. Kampak 579 n 593 - - 579 593 +e +050. Dongko 513 530 - - 513 530 +r +t +060. Pule 499 / / 504 - - 499 504 +: +s +070. Karangan p 1.347 1.369 41 32 1.388 1.401 +t +071. Suruh t - - - - - - +h +080. Gandusari - - - - - - +090. Durenan 947 954 111 126 1.058 1.080 +100. Pogalan - - - - - - +110. Trenggalek 1.928 1.994 - - 1.928 1.994 +120. Tugu 240 214 - - 240 214 +130. Panggul 205 212 - - 205 212 +Kabupaten +7.480 7.669 400 375 7.880 8.044 +Trenggalek +Catatan/Note: 1 Jumlah guru termasuk kepala sekolah dan guru/The total of teachers including headmaster and teacher +Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, data semester ganjil/Ministry of Education, Culture, +Research, and Technology, Basic Education Data System, odd semester report data +98 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah +4.1.8 +Table Kejuruan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan, +Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Vocational High +Schools Under The Ministry of Education, Culture, Research, +and Technology by District in Trenggalek Regency, +2022/2023 and 2023/2024 +d +i +. +o +Sekolah/Schoolsg +Kecamatan . +Negeri/Public Swasta/Privsate Jumlah/Total +District p +2022/2023 2023/2024 2022/2023b2023/2024 2022/2023 2023/2024 +. +b +(1) (2) (3) (4a) (5) (6) (7) +010. Panggul 1 1 k2 2 3 3 +k +020. Munjungan - - e1 1 1 1 +l +a +030. Watulimo 1 1 g 1 1 2 2 +g +040. Kampak - n- - - - - +e +050. Dongko - - 1 1 1 1 +r +t +060. Pule - / / - 1 1 1 1 +: +s +070. Karangan p- - 1 1 1 1 +t +071. Suruh t1 1 - - 1 1 +h +080. Gandusari - - 3 3 3 3 +090. Durenan - - 6 6 6 6 +100. Pogalan 1 1 4 2 5 3 +110. Trenggalek 2 2 10 8 12 10 +120. Tugu - - 2 2 2 2 +130. Panggul - - 1 1 1 1 +Kabupaten +6 6 33 29 39 35 +Trenggalek +SOCIAL AND WELFARE 99 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.8 +d +i +. +o +Guru 1/Teachers g1 +Kecamatan . +Negeri/Public Swasta/Privsate Jumlah/Total +District p +2022/2023 2023/2024 2022/2023b2023/2024 2022/2023 2023/2024 +. +b +(1) (8) (9) (1a0) (11) (12) (13) +010. Panggul 30 30 k64 74 94 104 +k +020. Munjungan - - e13 11 13 11 +l +a +030. Watulimo 46 47g 17 16 61 63 +g +040. Kampak - n- - - - - +e +050. Dongko - - 13 14 13 14 +r +t +060. Pule - / / - 13 12 13 12 +: +s +070. Karangan p- - 10 9 10 9 +t +071. Suruh t62 60 - - 62 60 +h +080. Gandusari - - 40 38 40 38 +090. Durenan - - 132 133 132 133 +100. Pogalan 102 98 18 16 120 114 +110. Trenggalek 228 241 105 110 333 351 +120. Tugu - - 30 31 30 31 +130. Panggul - - 9 8 9 8 +Kabupaten +468 476 464 472 932 948 +Trenggalek +100 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.8 +d +i +. +o +Murid/Pupils g +Kecamatan . +Negeri/Public Swasta/Privsate Jumlah/Total +District p +2022/2023 2023/2024 2022/2023b2023/2024 2022/2023 2023/2024 +. +b +(1) (14) (15) (1a6) (17) (18) (19) +010. Panggul 264 294 k1.406 1.406 1.670 1.700 +k +020. Munjungan - - e 51 64 51 64 +l +a +030. Watulimo 611 635g 257 232 868 867 +g +040. Kampak - n - - - - - +e +050. Dongko - - 134 128 134 128 +r +t +060. Pule - / / - 104 116 104 116 +: +s +070. Karangan p - - 39 33 39 33 +t +071. Suruh t 759 759 - - 759 759 +h +080. Gandusari - - 159 121 159 121 +090. Durenan - - 2.484 2.367 2.484 2.367 +100. Pogalan 1.841 1.845 85 88 1.926 1.933 +110. Trenggalek 4.304 4.323 671 663 4.975 4.986 +120. Tugu - - 258 263 258 263 +130. Panggul - - 67 63 67 63 +Kabupaten +7.779 7.856 5.715 5.544 13.494 13.400 +Trenggalek +Catatan/Note: 1 Guru yang mengajar di 2 sekolah atau lebih dihitung di masing-masing sekolah. Jumlah guru termasuk kepala +sekolah dan guru/The teacher who tought in two schools or more counted in every school. The total of teachers +including headmaster and teacher +Sumber/Source: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, data semester ganjil/Ministry of Education, Culture, +Research, and Technology, Basic Education Data System, odd semester report data +SOCIAL AND WELFARE 101 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Aliyah (MA) +4.1.9 +Table di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2022/2023 dan 2023/2024 +Number of Schools, Teachers, and Pupils in Madrasah Aliyah +(MA) Under the Ministry of Religious Affairs by District in +Trenggalek Regency, 2022/2023 and 2023/2024 +Sekolah/Schools +Kecamatan d +Negeri/Public Swasta/Private i Jumlah/Total +District o . +2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/g2024 2022/2023 2023/2024 +. +s +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +p +010. Panggul 1 1 - b - 1 1 +. +b +020. Munjungan - - 1 1 1 1 +a +030. Watulimo - - k1 1 1 1 +k +040. Kampak - - e- - - - +l +a +050. Dongko - - g 1 2 1 2 +g +060. Pule - n- 1 1 1 1 +e +070. Karangan - - 2 2 2 2 +r +t +071. Suruh - / / - - - - - +: +s +080. Gandusari p- - 2 2 2 2 +t +090. Durenan t- - 2 2 2 2 +h +100. Pogalan - - 4 4 4 4 +110. Trenggalek 1 1 4 4 5 5 +120. Tugu - - 1 1 1 1 +130. Panggul - - - - - - +Kabupaten +2 2 19 20 21 22 +Trenggalek +102 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.9 +Guru/Teachers +Kecamatan d +Negeri/Public Swasta/Private i Jumlah/Total +District o . +2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/g2024 2022/2023 2023/2024 +. +s +(1) (8) (9) (10) (11) (12) (13) +p +010. Panggul 39 17 - b15 39 32 +. +b +020. Munjungan - 20 34 10 34 30 +a +030. Watulimo - 6 k17 8 17 14 +k +040. Kampak - - e- - - - +l +a +050. Dongko - 9 g 12 9 12 18 +g +060. Pule - n3 10 6 10 9 +e +070. Karangan - 7 27 29 27 36 +r +t +071. Suruh - / / - - - - - +: +s +080. Gandusari p- 10 36 24 36 34 +t +090. Durenan t- 17 38 30 38 47 +h +100. Pogalan - 22 66 42 66 64 +110. Trenggalek 88 52 49 81 137 133 +120. Tugu - 8 19 10 19 18 +130. Panggul - - - - - - +Kabupaten +127 171 308 264 435 435 +Trenggalek +SOCIAL AND WELFARE 103 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.9 +Murid/Pupils +Kecamatan d +Negeri/Public Swasta/Private i Jumlah/Total +District o . +2022/2023 2023/2024 2022/2023 2023/g2024 2022/2023 2023/2024 +. +s +(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19) +p +010. Panggul 186 74 - b 103 186 177 +. +b +020. Munjungan - 138 338 176 338 314 +a +030. Watulimo - 47 k 87 42 87 89 +k +040. Kampak - - e - - - - +l +a +050. Dongko - 35 g 41 23 41 58 +g +060. Pule - n 13 32 12 32 25 +e +070. Karangan - 28 65 51 65 79 +r +t +071. Suruh - / / - - - - - +: +s +080. Gandusari p - 43 85 36 85 79 +t +090. Durenan t - 213 419 306 419 519 +h +100. Pogalan - 228 547 324 547 552 +110. Trenggalek 953 429 251 850 1.204 1.279 +120. Tugu - 70 156 86 156 156 +130. Panggul - - - - - - +Kabupaten +1.139 1.318 2.021 2.009 3.160 3.327 +Trenggalek +Sumber/Source: Kementerian Agama, EMIS, Data Semester Ganjil/Ministry of Religious Affairs, EMIS, Odd semester report data +104 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi +4.1.10 +Table Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten +Trenggalek, 2022 dan 2023 +Net Enrollment Rate and Gross Enrollment Ratio by +Educational Level in Trenggalek Regency, 2022 and +2023 +Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) +d +Jenjang Pendidikan Net Enrollment Rate Giross Enrollment Ratio +. +Educational Level o +g +2022 2023 2022 2023 +. +s +(1) (2) (3) p (4) (5) +b +SD/MI/Sederajat b . +92,34 94,01 99,72 98,41 +Primary School a +k +k +SMP/MTs/ Sederajat e +83,92 l 81,35 99,13 109,01 +Lower Secondary School a +g +g +SMA/SMK/MA/Sederajat n +70,86 66,23 102,78 104,58 +Upper Secondary School e +r +t +/ +/ +Sumber/Source: Badan Pusat Statistsik,: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic +Survey p +t +t +h +SOCIAL AND WELFARE 105 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang +4.1.11 +Table Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten +Trenggalek, 2022 dan 2023 +Percentage of Literate People Aged 15 Years and Over by +Age Group in Trenggalek Regency, 2022 and 2023 +Kelompok Umur +2022 d2023 +Age Group i +. +o +(1) (2) g (3) +. +s +15–19 - p - +b +. +20–24 - b - +a +k +25–29 -k - +e +l +30–34 a- - +g +g +35–39 n - - +e +r +40–44 t - - +/ +/ +: +45–49 s - - +p +t +t +50+ h - - +Jumlah/Total - - +15–24 - - +15–44 99,70 99,87 +15+ 87,51 89,37 +45+ 93,84 94,45 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic +Survey +106 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Desa1/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas +4.1.12 +Table Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di +Kabupaten Trenggalek, 2019–2021 +Number of Villages1/Kelurahan Having Educational +Facilities by District and Educational Level in Trenggalek +Regency, 2019–2021 +SD +Kecamatan d +Primary School +District . i +o +2019 2020 2021 +g +(1) (2) s .(3) (4) +p +010. Panggul 17 17 17 +b +020. Munjungan 11 b . 11 11 +a +030. Watulimo 12 k 12 12 +k +040. Kampak e7 7 7 +l +050. Dongko a10 10 10 +g +060. Pule g 10 10 10 +n +070. Karangan e 12 12 12 +r +071. Suruh / t 7 7 7 +/ +: +080. Gandusari s 11 11 11 +p +090. Durenan t 14 14 14 +t +h +100. Pogalan 10 10 10 +110. Trenggalek 13 13 13 +120. Tugu 15 15 15 +130. Panggul 8 8 8 +Kabupaten Trenggalek 157 157 157 +SOCIAL AND WELFARE 107 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.12 +SMP +Kecamatan d +Junior High School +District . i +o +2019 2020 2021 +g +(1) (5) s .(6) (7) +p +010. Panggul 7 7 7 +b +020. Munjungan 5 b . 5 5 +a +030. Watulimo 6 k 6 6 +k +040. Kampak e5 5 5 +l +050. Dongko a8 8 8 +g +060. Pule g 7 7 7 +n +070. Karangan e 4 4 4 +r +071. Suruh / t 4 4 4 +/ +: +080. Gandusari s 4 4 4 +p +090. Durenan t 6 6 5 +t +h +100. Pogalan 5 6 6 +110. Trenggalek 8 8 8 +120. Tugu 4 4 4 +130. Panggul 4 4 4 +Kabupaten Trenggalek 76 78 77 +108 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.12 +SMA +Kecamatan d +Senior High School +District . i +o +2019 2020 2021 +g +(1) (8) s .(9) (10) +p +010. Panggul 2 2 2 +b +020. Munjungan 2 b . 2 2 +a +030. Watulimo 3 k 3 3 +k +040. Kampak e1 1 1 +l +050. Dongko a3 2 2 +g +060. Pule g 1 1 1 +n +070. Karangan e 3 3 3 +r +071. Suruh / t - - - +/ +: +080. Gandusari s 1 1 1 +p +090. Durenan t 4 4 5 +t +h +100. Pogalan 3 3 3 +110. Trenggalek 4 4 5 +120. Tugu 1 2 2 +130. Panggul 1 1 1 +Kabupaten Trenggalek 29 29 33 +SOCIAL AND WELFARE 109 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.12 +SMK +Kecamatan d +Vocational School +District . i +o +2019 2020 2021 +g +(1) (11) s .(12) (13) +p +010. Panggul 2 2 2 +b +020. Munjungan 1 b . 1 1 +a +030. Watulimo 2 k 2 2 +k +040. Kampak e- - - +l +050. Dongko a1 1 1 +g +060. Pule g 1 1 1 +n +070. Karangan e 1 1 1 +r +071. Suruh / t 1 1 1 +/ +: +080. Gandusari s 2 2 2 +p +090. Durenan t 7 7 6 +t +h +100. Pogalan 2 2 2 +110. Trenggalek 6 6 6 +120. Tugu 2 2 2 +130. Panggul 1 1 1 +Kabupaten Trenggalek 29 29 28 +110 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.1.12 +Perguruan Tinggi +Kecamatan d +University +District . i +o +2019 2020 2021 +g +(1) (14) s .(15) (16) +p +010. Panggul - - - +b +020. Munjungan - b . - - +a +030. Watulimo - k - - +k +040. Kampak e- - - +l +050. Dongko a- - - +g +060. Pule g - 1 - +n +070. Karangan e - - - +r +071. Suruh / t - - - +/ +: +080. Gandusari s - - - +p +090. Durenan t - - - +t +h +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek 3 3 3 +120. Tugu - - - +130. Panggul - - - +Kabupaten Trenggalek 3 4 3 +Catatan/Note: 1 Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan +nagari di Provinsi Sumatera Barat/Villages in this table include Transmigration Settlement Unit which is still fostered by +the relevant ministries and the nagari in the Province of Sumatera Barat +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/ BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collection +SOCIAL AND WELFARE 111 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Mahasiswa dan Tenaga Pendidik di Perguruan +4.1.13 +Table Tinggi Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Students and Lecturers University in Trenggalek +Regency, 2023 +Jumlah Mahasiswa Jumlah Tenaga Edukatif +Perguruan Tinggi +Number of Primary School dNumber of Lecturers +University i +2022 2023 o .2022 2023 +g +(1) (2) (3). (4) (5) +s +Institut Teknologi Bisnis (ITB) Trenggalek 60 p111 11 14 +b +. +b +STKIP PGRI Trenggalek 812 860 46 45 +a +k +Universitas Terbuka (UT) Pokjar Trenggalek k506 356 36 36 +e +l +a +Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Trenggalek 620 17 718 17 +g +g +Politeknik Kesehatan Malang n 155 240 7 9 +e +r +Kabupaten Trenggalekt 2.153 1.584 818 121 +/ +/ +: +s +Sumber/Source: Badan Pusat Staptistik, BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey +t +t +h +112 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Pengunjung Perpustakaan Umum di Kabupaten +4.1.14 +Table Trenggalek, 2023 +Number of Visitors Public Library in Trenggalek Regency, +2023 +Mahasiswa +Bulan Pelajar PNS Swasta Jumlah +Uviversity d +Month Students Government Private Total +Students . i +o +(1) (2) (3) (4) g (5) (6) +. +s +Januari/January 1.189 154 143p 707 2.193 +b +Februari/February 2.201 90 . 163 619 3.073 +b +a +Maret/March 1.813 283 k 191 729 3.016 +k +April/April 364 109 e 97 382 952 +l +a +Mei/May 1.340 g 155 148 469 2.112 +g +Juni/June 1.997 n 120 123 443 2.683 +e +r +Juli/July 809 t 232 111 438 1.590 +/ +/ +: +Agustus/August s 863 178 169 439 1.649 +p +September/September t t 1.632 142 108 424 2.306 +h +Oktober/October 1.406 201 186 571 2.364 +November/November 925 173 104 411 1.613 +Desember/December 2.419 417 168 519 3.523 +Jumlah/Total 2023 16.958 2.254 1.711 6.151 27.074 +2022 13.576 1.226 1.417 4.909 21.128 +Sumber/Source: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan/Archive and Library Services +SOCIAL AND WELFARE 113 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Anggota Perpustakaan Umum di Kabupaten +4.1.15 +Table Trenggalek, 2023 +Number of Members Public Library in Trenggalek Regency, +2023 +Mahasiswa +Bulan Pelajar PNS Swasta Jumlah +Uviversity d +Month Students Government Private Total +Students . i +o +(1) (2) (3) (4) g (5) (6) +. +s +Januari/January 37 16 6p 11 70 +b +Februari/February 28 8 .3 4 43 +b +a +Maret/March 20 27 k 2 5 54 +k +April/April 8 13 e - 6 27 +l +a +Mei/May 4 g6 3 6 19 +g +Juni/June 16 n13 2 13 44 +e +r +Juli/July 19 t 16 5 14 54 +/ +/ +: +Agustus/August s9 8 2 18 37 +p +September/September t t13 17 5 16 51 +h +Oktober/October 28 22 8 11 69 +November/November 16 7 1 10 34 +Desember/December 23 6 2 13 44 +Jumlah/Total 2023 221 159 39 127 546 +2022 57 48 28 214 347 +Sumber/Source: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan/Archive and Library Services +114 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Peminjam Buku di Perpustakaan Umum di +4.1.16 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Book Borrowers at Public Library in Trenggalek +Regency, 2023 +Mahasiswa +Bulan Pelajar PNS Swasta Jumlah +Uviversity d +Month Students Government Private Total +Students . i +o +(1) (2) (3) (4) g (5) (6) +. +s +Januari/January 108 50 30p 529 717 +b +Februari/February 64 22 .15 220 321 +b +a +Maret/March 66 62 k 18 227 373 +k +April/April 45 48 e 10 114 217 +l +a +Mei/May 59 g39 33 114 245 +g +Juni/June 52 n39 16 183 290 +e +r +Juli/July 62 t 49 21 176 308 +/ +/ +: +Agustus/August s62 50 11 204 327 +p +September/September t t49 36 20 323 428 +h +Oktober/October 100 82 50 224 456 +November/November 77 57 30 163 327 +Desember/December 73 61 29 173 336 +Jumlah/Total 2023 817 595 283 2.650 4.345 +2022 343 207 128 2.477 3.155 +Sumber/Source: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan/Archive and Library Services +SOCIAL AND WELFARE 115 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +4.2 KESEHATAN +HEALTH +Tabel Jumlah Desa1/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan +4.2.1 +Table Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2019– +2021 +Number of Villages1/Kelurahan Having Health Facilities by +District in Trenggalek Regency, 2019–2021 +Rumah Sakidt +Kecamatan +Hospitali +. +District o +2019 2g020 2021 +. +s +(1) (2) (3) (4) +p +010. Panggul - b - 1 +. +b +020. Munjungan - - 1 +a +k +030. Watulimo - - - +k +e +040. Kampak - - - +l +a +050. Dongko g- - 2 +g +060. Pule n - - - +e +070. Karangan r - - 1 +t +071. Suruh / / - - 1 +: +s +080. Gandusari p - - - +t +090. Durenan t - - - +h +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek 3 3 2 +120. Tugu - - 1 +130. Panggul - - - +Kabupaten Trenggalek 3 3 9 +116 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.1 +Rumah Sakit Bersalin +Kecamatan d +Maternity Hosipital +District o . +2019 2g020 2021 +. +(1) (5) s(6) (7) +p +010. Panggul - b - 1 +. +020. Munjungan - b - 1 +a +030. Watulimo - k - - +k +040. Kampak e- - - +l +a +050. Dongko g- - 2 +g +060. Pule - - - +n +070. Karangan e - - 1 +r +t +071. Suruh / / - - 1 +: +s +080. Gandusari - - - +p +090. Durenan t t - - - +h +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek 3 3 2 +120. Tugu - - 1 +130. Panggul - - - +Kabupaten Trenggalek 3 3 9 +SOCIAL AND WELFARE 117 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.1 +Poliklinik +Kecamatan d +Polyclinici +District o . +2019 2g020 2021 +. +(1) (8) s(9) (10) +p +010. Panggul 9 b 3 1 +. +020. Munjungan - b - - +a +030. Watulimo 2 k 2 2 +k +040. Kampak e- - - +l +a +050. Dongko - - - +g +g +060. Pule 4 - 1 +n +070. Karangan e - - 1 +r +t +071. Suruh / 3 - - +/ +: +080. Gandusari s 2 2 2 +p +090. Durenan t t 1 1 2 +h +100. Pogalan 2 2 1 +110. Trenggalek 2 1 3 +120. Tugu - - 1 +130. Panggul - - - +Kabupaten Trenggalek 25 11 14 +118 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.1 +Puskesmas +Kecamatan d +Public Health Cienter +District o . +2019 2g020 2021 +. +(1) (11) s(12) (13) +p +010. Panggul 2 b 2 2 +. +020. Munjungan 1 b 1 1 +a +030. Watulimo 2 k 2 2 +k +040. Kampak e1 1 1 +l +a +050. Dongko 3 2 2 +g +g +060. Pule 1 1 1 +n +070. Karangan e 1 1 1 +r +t +071. Suruh / 1 1 1 +/ +: +080. Gandusari s 2 2 2 +p +090. Durenan t t 2 2 2 +h +100. Pogalan 2 2 2 +110. Trenggalek 3 3 3 +120. Tugu 2 2 2 +130. Panggul 1 1 1 +Kabupaten Trenggalek 24 23 23 +SOCIAL AND WELFARE 119 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.1 +Puskesmas Pembantu +Kecamatan d +Subsidiary of Public Health Center +i +District . +o +2019 2020 2021 +g +. +(1) (14) s(15) (16) +p +010. Panggul 4 b 4 4 +. +020. Munjungan 5 b 5 6 +a +030. Watulimo 4 k 4 3 +k +040. Kampak e6 5 6 +l +050. Dongko a5 5 5 +g +060. Pule g 5 5 6 +n +070. Karangan e 3 3 3 +r +071. Suruh / t 3 3 2 +/ +: +080. Gandusari s 3 3 3 +p +090. Durenan t 6 6 6 +t +h +100. Pogalan 5 5 5 +110. Trenggalek 5 5 6 +120. Tugu 7 7 6 +130. Panggul 5 5 5 +Kabupaten Trenggalek 66 65 66 +120 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.1 +Apotek +Kecamatan d +Pharmacy +i +District . +o +2019 2020 2021 +g +. +(1) (17) s(18) (19) +p +010. Panggul 3 b 5 3 +. +020. Munjungan 2 b 2 2 +a +030. Watulimo 4 k 7 4 +k +040. Kampak e4 3 1 +l +050. Dongko a2 3 1 +g +060. Pule g 1 2 2 +n +070. Karangan e 4 6 5 +r +071. Suruh / t 1 - 1 +/ +: +080. Gandusari s 3 4 2 +p +090. Durenan t 4 6 6 +t +h +100. Pogalan 4 5 4 +110. Trenggalek 15 18 7 +120. Tugu 4 5 3 +130. Panggul - - - +Kabupaten Trenggalek +Catatan/Note: 1 Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan +nagari di Provinsi Sumatera Barat/Villages in this table include Transmigration Settlement Unit which is still fostered by +the relevant ministries and the nagari in the Province of Sumatera Barat +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting +SOCIAL AND WELFARE 121 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di +4.2.2 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Health Human Resources by District in +Trenggalek Regency, 2023 +d +i +Kecamatan Dokter Perawat Bidan oFa.rmasi Ahli Gizi +District Doctor Nurse Midwife gPharmaceutical Nutritionist +. +s +p +b +(1) (2) (3) (.4) (5) (6) +b +010. Panggul 17 66 a42 15 6 +k +k +020. Munjungan 3 34 e 30 5 3 +l +030. Watulimo 19 g a 55 41 13 7 +g +040. Kampak 4 n 28 18 4 3 +e +050. Dongko 9r 38 35 12 6 +t +/ +/ +060. Pule s :5 32 27 6 3 +p +070. Karangan t 15 40 23 13 5 +t +h +071. Suruh 4 23 17 4 2 +080. Gandusari 17 71 34 12 5 +090. Durenan 13 50 31 16 5 +100. Pogalan 24 43 41 19 6 +110. Trenggalek 134 490 133 87 32 +120. Tugu 11 48 28 9 7 +130. Panggul 4 27 21 2 3 +Kabupaten Trenggalek 279 1.045 521 217 93 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +122 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, dan +4.2.3 +Table Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, +2022 dan 2023 +Number of General Hospital, Specialized Hospital, dan +Public Health Center by District in Trenggalek Regency, 2022 +and 2023 +Tenaga Kesehatan/Health Pedrsonnel +i +. +Kecamatan Dokter Dokter oDokter +Dokter g +District Spesialis / Umum/ Spesialis Ahli Gizi/ +Gigsi/ . +Spesialist Generalist Gigi /Dentist Nutritionist +Depntist +Doctors Doctors b Spesialist +. +(1) (2) (3) b(4) (6) (7) +a +Puskesmas k +- 8k0 21 - 61 +Public Health Center +e +l +Rumah Sakit a +50 g 32 2 - 25 +Hospital +g +n +Sarana Kesehatan Lainnya +e12 70 12 - 7 +Others Fasility Health r +t +/ +/ +Kabupaten Trenggalek : 62 182 35 - 93 +s +p +t +t +Sumber/Source: Dinas Keshehatan Kabupaten Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 123 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Rumah +4.2.4 +Table Sakit/Rumah Bersalin, Puskesmas, Klinik/Balai Kesehatan, +Posyandu dan Polindes Menurut Kecamatan di Kabupaten +Trenggalek, 2022 dan 2023 +Number of General Hospital, Specialized Hospital, +Maternity Hospital, Medical Clinic, Integrated Service Post, +Village Maternity Cottage Public Health Center by District in +Trenggalek Regency, 2022 and 2023 +d +Rumah Sakit Umum Riumah Sakit Khusus +. +Kecamatan General Hospital o Specialized Hospital +g +District +. +2022 2023 s 2022 2023 +p +b +(1) (2) (3) (4) (5) +. +b +010. Panggul - a- - - +k +020. Munjungan - k- - - +e +030. Watulimo - a l - - - +g +040. Kampak - g - - - +n +050. Dongko r e - - - - +t +/ +060. Pule : / - - - - +s +070. Karangan p - - - - +t +t +071. Suruh h - - - - +080. Gandusari - - - - +090. Durenan - - - - +100. Pogalan - - - - +110. Trenggalek 2 3 1 1 +120. Tugu - - - - +130. Panggul - - - - +Kabupaten Trenggalek 2 3 1 1 +124 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.4 +d +Rumah Bersalin iPuskesmas +. +Kecamatan Maternity Hospital o Public Health Center +g +District . +s +2022 2023 p 2022 2023 +b +(1) (6) (7) . (8) (9) +b +010. Panggul - a- 2 2 +k +k +020. Munjungan - e - 1 1 +l +030. Watulimo - g a - 2 2 +g +040. Kampak n- - 1 1 +e +050. Dongko r- - 2 2 +t +/ +/ +060. Pule s : - - 1 1 +p +070. Karangan t - - 1 1 +t +h +071. Suruh - - 1 1 +080. Gandusari - - 2 2 +090. Durenan - - 2 2 +100. Pogalan - - 2 2 +110. Trenggalek - - 2 2 +120. Tugu - - 2 2 +130. Panggul - - 1 1 +Kabupaten Trenggalek - - 22 22 +SOCIAL AND WELFARE 125 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.4 +Klinik/Balai Kesehatan/ Posyandu/Integrated dPolindes/Village +Kecamatan Medical Clinic Service Post . iMaternity Cottage +o +District g +. +s +2022 2023 2022 2023 2022 2023 +p +b +(1) (10) (11) (12). (13) (14) (15) +b +010. Panggul 1 1 a 91 91 - - +k +020. Munjungan - - k 58 58 3 3 +e +030. Watulimo 2 2 l 87 87 1 1 +a +040. Kampak - g - 40 40 2 2 +g +050. Dongko - n - 59 59 4 4 +e +060. Pule - r - 54 54 2 2 +t +/ +070. Karangan : / 1 1 53 53 - - +s +071. Suruh p - - 34 34 3 3 +t +t +080. Gandusari h 2 2 61 61 2 2 +090. Durenan 1 1 62 62 1 1 +100. Pogalan 1 1 58 58 3 3 +110. Trenggalek 10 16 85 85 2 2 +120. Tugu - - 74 74 6 6 +130. Panggul - - 42 42 4 4 +Kabupaten Trenggalek 18 24 858 858 33 33 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabuparen Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +126 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Kasus Penyakit Menurut Jenis Penyakit Menurut +4.2.5 +Table Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Disease Cases by Type of Disease by District in +Trenggalek Regency, 2022 and 2023 +Kecamatan Malaria (Suspek) TB Paru Pneumonia¹ Kusta +District Malaria (Suspect) Tuberculosis Pneumdonia¹ Leprosy +i +. +(1) (2) (3) o(4) (5) +g +010. Panggul 11 34 s . 136 1 +p +020. Munjungan 29 21 b 149 - +. +b +030. Watulimo 26 a 14 138 - +k +040. Kampak 23 k 7 97 2 +e +050. Dongko 153 a l 8 145 - +g +060. Pule 6g 6 102 1 +n +070. Karangan e 11 11 114 2 +r +t +071. Suruh : / / 3 15 56 - +s +080. Gandusari p 25 19 114 1 +t +t +090. Durenan h 3 16 113 - +100. Pogalan 1 18 118 - +110. Trenggalek 22 303 118 - +120. Tugu 36 19 102 - +130. Panggul 1 8 78 - +Kabupaten Trenggalek 350 499 1.580 7 +SOCIAL AND WELFARE 127 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.5 +Tetanus Campak Diare² DBD +Kecamatan +Neonatorum Measles Diarrhea² Dengue Hemorrhagic +District d +i Fever +. +o +g +(1) (6) (7) (8) (9) +. +s +010. Panggul - - p 915 1 +b +020. Munjungan - - b . 881 7 +a +030. Watulimo - k - 1.052 7 +k +040. Kampak - e - 635 6 +l +a +050. Dongko - g - 856 20 +g +060. Pule n - - 530 4 +e +r +070. Karangan t - - 648 21 +/ +/ +: +071. Suruh s - - 665 7 +p +080. Gandusari t t - - 919 6 +h +090. Durenan - 1 799 11 +100. Pogalan - - 910 10 +110. Trenggalek - - 1.021 18 +120. Tugu - - 944 4 +130. Panggul - - 478 7 +Kabupaten Trenggalek - 1 11.253 129 +128 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.5 +Malaria (Suspek) +Kecamatan IMS +District Kasus Baru³ Kasus Kumuladtif STD +New Cases³ Cumulative Ciases +. +o +(1) (10) g(11) (12) +. +010. Panggul 1 p s 39 4 +b +020. Munjungan - . 18 - +b +030. Watulimo 1 k a 30 2 +k +040. Kampak - e 13 - +l +a +050. Dongko g - 20 - +g +060. Pule n 2 29 - +e +070. Karangan t r - 32 - +/ +/ +071. Suruh s : 1 15 1 +p +080. Gandusari t t - 22 - +h +090. Durenan - 19 - +100. Pogalan - 21 - +110. Trenggalek 1 33 3 +120. Tugu - 16 - +130. Panggul 2 15 - +Kabupaten Trenggalek 8 322 10 +Catatan/Note: ¹ Pneumonia pada balita/Pneumonia in children under five years old +² Jumlah Kejadian Luar Biasa/Number of Extraordinary Event +³ Data kasus AIDS pada publikasi tahun bersangkutan dapat berbeda dengan publikasi sebelumnya dikarenakan +terdapat penambahan kasus yang belum terlaporkan/The case data of AIDS in the newest publication may be +differentfrom the previous years publication due to the addiction of unreported cases +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek/Public Health Servise Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 129 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin +4.2.6 +Table di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Birth by District and Gender in Trenggalek +Regency, 2023 +Kecamatan Laki - laki Perempuan Jumlah +District Man Woman d Total +i +. +(1) (2) (3) o (4) +g +010. Panggul 424 s .386 810 +p +020. Munjungan 277 b 249 526 +. +b +030. Watulimo 430 a 403 833 +k +040. Kampak 213 k 169 382 +e +050. Dongko 3a84 l 352 736 +g +060. Pule g277 260 537 +n +070. Karangan e 275 247 522 +r +t +071. Suruh : / / 130 118 248 +s +080. Gandusari p 306 264 570 +t +t +090. Durenan h 299 297 596 +100. Pogalan 342 287 629 +110. Trenggalek 330 282 612 +120. Tugu 210 250 460 +130. Panggul 148 115 263 +Kabupaten Trenggalek 4.045 3.679 7.724 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabuparen Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +130 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Bayi Lahir, Bayi Bawah Garis Merah (BGM) +4.2.7 +Table dan Bergizi Buruk Menurut Kecamatan di Kabupaten +Trenggalek, 2023 +Number of babies born, babies under the red line (BGM) and +malnoutrished according by district in Trenggalek Regency, +2023 +Kecamatan Bayi Lahir Bayi Bawah Garis Merah Gizi Buruk +District Births Baby Down the Red Linde Malnutrition +i +. +(1) (2) (3) o (4) +g +010. Panggul 804 s- . - +p +020. Munjungan 524 b - - +. +b +030. Watulimo 829 a - - +k +040. Kampak 381 k - - +e +050. Dongko 731 a l - - +g +060. Pule g533 - - +n +070. Karangan e 521 - - +r +t +071. Suruh : / / 247 - - +s +080. Gandusari p 568 - - +t +t +090. Durenan h 593 - - +100. Pogalan 626 - - +110. Trenggalek 608 - - +120. Tugu 459 - - +130. Panggul 260 - - +Kabupaten Trenggalek 7.684 - - +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabuparen Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 131 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Kelahiran Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin +4.2.8 +Table di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Birth by District and Gender in Trenggalek +Regency, 2023 +d Imunisasi Dasar +Kecamatan BCG Campaik +HB<7hari DPT-HB3 Polio 4 o . lengkap / Complete +District BCG Measles +g Basic Immunization +. +s +p +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +b +010. Panggul 674 499 799 b8.06 717 744 +a +020. Munjungan 465 513 539 k546 564 549 +k +030. Watulimo 739 721 72 e 0 707 683 752 +l +a +040. Kampak 368 353 g373 367 333 362 +g +050. Dongko 636 657 n 727 660 618 649 +e +r +060. Pule 496 t501 511 510 460 523 +/ +/ +: +070. Karangan 473 s 463 443 443 571 637 +p +071. Suruh t21 t 4 231 210 210 201 207 +h +080. Gandusari 369 485 461 467 494 531 +090. Durenan 418 548 535 514 543 524 +100. Pogalan 515 518 506 491 480 479 +110. Trenggalek 574 510 498 491 513 617 +120. Tugu 421 391 405 411 416 483 +130. Panggul 250 212 242 242 238 238 +Kabupaten +6.612 6.602 6.969 6.865 6.831 7.295 +Trenggalek +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabuparen Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +132 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan +4.2.9 +Table Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK) dan Mendapat +Tablet Zat Besi (Fe) di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Pregnant Woman, Those with One Visit and Four +Visits of Antenatal Care, Chronic Energy Deficiency (CED) +and Receiving Iron Supplement in Trenggalek Regency, +2023 +Mendapat Mendapat +Jumlah d +Melakukan Melakukan Zat Biesi (Fe) Zat Besi (Fe) +Kecamatan Ibu Hamil o . +Kunjungan K1 Kunjungan K4 1 (30 Tablet ) 3 (90 Tablet) +District Pregnant g +One Visit Four Visits .Receiving Iron Receiving Iron +Women s +p Supplement Supplement +b +(1) (2) (3) (4.) (5) (6) +b +010. Panggul 975 846 a 766 747 747 +k +020. Munjungan 620 637 e k 505 572 572 +l +030. Watulimo 880 892 a 886 774 774 +g +g +040. Kampak 430 n 390 365 368 368 +e +050. Dongko 815 r 738 654 667 667 +t +/ +060. Pule 625 : / 583 489 564 564 +s +p +070. Karangan t 620 587 569 590 590 +t +h +071. Suruh 295 267 246 199 199 +080. Gandusari 610 597 576 583 583 +090. Durenan 630 624 611 614 614 +100. Pogalan 700 666 625 638 638 +110. Trenggalek 776 746 605 605 605 +120. Tugu 590 489 454 468 468 +130. Panggul 345 293 278 262 262 +Kabupaten +8.911 8.355 7.629 7.651 7.651 +Trenggalek +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabuparen Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 133 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap menurut +4.2.10 +Table Puskesmas di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of outpatient visits and hopistalizations according +to the public health center in Trenggalek Regency, 2023 +Rawat Jalan d +Kecamatan +Outpatien +o +t. i +District g +Laki laki Perem.puan Jumlah +s +Male pFemale Total +b +(1) (2) . (3) (4) +b +010. Panggul 15.495 a 36.283 51.778 +k +k +020. Munjungan 10.463 e 20.173 30.636 +l +030. Watulimo 2g5.9 a 64 35.555 61.519 +g +040. Kampak n 12.167 23.823 35.990 +e +050. Dongko r 22.286 39.270 61.556 +t +/ +/ +060. Pule s : 9.486 18.882 28.368 +p +070. Karangan t 10.612 20.680 31.292 +t +h +071. Suruh 6.780 15.973 22.753 +080. Gandusari 20.868 38.255 59.123 +090. Durenan 17.949 34.820 52.769 +100. Pogalan 19.423 34.984 54.407 +110. Trenggalek 26.581 45.339 71.920 +120. Tugu 27.685 50.499 78.184 +130. Panggul 7.311 17.900 25.211 +Kabupaten Trenggalek 233.070 432.436 665.506 +134 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.10 +Rawat Inap d +Kecamatan Inpatien o t . i +District g +Laki laki Perem.puan Jumlah +s +Male pFemale Total +b +(1) (2) . (3) (4) +b +010. Panggul 321 a 570 891 +k +k +020. Munjungan 823 e 1.195 2.018 +l +030. Watulimo g1.1 a 02 1.381 2.483 +g +040. Kampak n 417 683 1.100 +e +050. Dongko r 1.042 1.607 2.649 +t +/ +/ +060. Pule s : 899 1.227 2.126 +p +070. Karangan t 350 436 786 +t +h +071. Suruh 521 675 1.196 +080. Gandusari 384 634 1.018 +090. Durenan 601 781 1.382 +100. Pogalan 275 339 614 +110. Trenggalek - - - +120. Tugu 547 638 1.185 +130. Panggul 276 305 581 +Kabupaten Trenggalek 7.558 10.471 18.029 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabuparen Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 135 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Kunjungan Rawat Jalan dan Rawat Inap menurut +4.2.11 +Table Rumah Sakit di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of outpatient visits and hopistalizations according +to hospitals in Trenggalek Regency, 2023 +Rawat Jalan d +Kecamatan +Outpatien +o +t. i +District g +Laki laki Perem.puan Jumlah +s +Male pFemale Total +b +(1) (2) . (3) (4) +b +a +RSUD DR Soedomo - k - - +k +e +l +a +RS HST g - 1.944 1.944 +g +n +RS Budiasih e 5.048 5.888 10.936 +r +t +/ +/ +: +s +RSUD Panggul p 236 699 935 +t +t +Kabupaten Trenhggalek 5.284 8.531 13.815 +136 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.11 +Rawat Inap d +Kecamatan Inpatien o t . i +District g +Laki laki Perem.puan Jumlah +s +Male pFemale Total +b +(1) (2) . (3) (4) +b +a +RSUD DR Soedomo - k - - +k +e +l +a +RS HST g 162 788 950 +g +n +e +RS Budiasih 698 911 1.609 +r +t +/ +/ +: +s +RSUD Panggul p 132 214 346 +t +t +h +Kabupaten Trenggalek 992 1.913 2.905 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabuparen Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 137 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Kasus HIV dan AIDS Menurut Kelompok Umur di +4.2.12 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Cases of HIV and AIDS by Age Group in +Trenggalek Regency, 2023 +HIV +Umur +d +Age Laki-laki Perempuan i Jumlah +. +Male Female o Total +g +(1) (2) (s3). (4) +0-4 Tahun - p 1 1 +b +5-14 Tahun - b . - - +a +15-19 Tahun - k 1 1 +k +20-24 Tahun 2 e 4 6 +l +25-49 Tahun 39 a 38 77 +g +≥ 50 Tahun g 7 4 11 +n +Jumlah/Total e 48 48 96 +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +138 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.12 +AIDS +Umum +d +Age Laki-laki Perempuan i Jumlah +. +Male Female o Total +g +(1) (5) s(6). (7) +0-4 Tahun - p - - +b +5-14 Tahun - b . 1 1 +a +15-19 Tahun - - - +k +k +20-24 Tahun - 1 1 +e +l +25-49 Tahun 3 a 2 5 +g +≥ 50 Tahun g- 1 1 +n +Jumlah/Total e 3 5 8 +r +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupa/tten Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +/ +: +s +p +t +t +h +SOCIAL AND WELFARE 139 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan dan Strata di +4.2.13 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Posyandu by District and Strata in Trenggalek +Regency, 2023 +Status Posyandu/Posyandu Strata +Kecamatan Posyandu +District Aktif Puri +Pratama Madya Purnama Mandiri dJumlah +i +. +o +(1) (2) (3) (4) (5)g (6) (7) +010. Panggul - - 80 s1.1 91 91 +p +020. Munjungan - - 52 b6 58 58 +. +030. Watulimo - - 85 b 2 87 87 +a +040. Kampak - 4 k36 0 40 36 +k +050. Dongko - - e56 3 59 59 +l +a +060. Pule - - 54 0 54 54 +g +g +070. Karangan - - 6 47 53 53 +n +071. Suruh - e- 23 11 34 34 +r +t +080. Gandusari - / - 51 10 61 61 +/ +: +090. Durenan s- - 62 0 62 62 +p +100. Pogalan t t- - 38 20 58 58 +h +110. Trenggalek - 1 83 1 85 84 +120. Tugu - 5 55 14 74 69 +130. Bendungan - - 42 0 42 42 +Kabupaten Trenggalek - 10 723 125 858 848 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +140 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Pasangan Usia Subur, Peserta KB Baru dan KB +4.2.14 +Table Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Fertile Age Couples, New Family Planning +Participants and Active Family Planning According to +Districs in Trenggalek Regency, 2023 +Peserta KB Baru +Jumlah Peserta KB Aktif +New Family Planning +Kecamatan PUS Famdily Planning Participants +District Eligible Participants . i +o +Couples g +Jumlah % s . Jumlah % +p +(1) (2) (3) b(4) (5) (6) +. +010. Panggul 14.538 1.170 b8,05 12.161 83,65 +a +020. Munjungan 9.720 445 k 4,58 7.371 75,83 +k +e +030. Watulimo 11.031 1.1l70 10,61 7.778 70,51 +a +040. Kampak 6.360 g 791 12,44 5.056 79,50 +g +n +050. Dongko 11.471e 1.128 9,83 9.580 83,51 +r +060. Pule /9 t .779 1.056 10,80 8.238 84,24 +/ +: +070. Karangan p s 7.590 922 12,15 4.369 57,56 +t +071. Suruh h t 4.942 452 9,15 3.679 74,44 +080. Gandusari 8.418 996 11,83 5.793 68,82 +090. Durenan 8.085 1.272 15,73 5.992 74,11 +100. Pogalan 8.059 701 8,70 6.152 76,34 +110. Trenggalek 8.728 1.711 19,60 5.718 65,51 +120. Tugu 7.361 1.179 16,02 5.678 77,14 +130. Bendungan 4.974 525 10,55 4.176 83,96 +Kabupaten Trenggalek 121.056 13.518 11, 17 91.741 75,78 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 141 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif +4.2.15 +Table Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Fertile Age Couples and Active Family Planning +Participants According to District in Trenggalek Regency, +2023 +Peserta KB Aktif +Jumlah PUS +Kecamatan Family Planning Participants +Eligible d +District i Implan +Couples IUD MOW oM.OP +Implants +g +. +(1) (2) (3) (4) s (5) (6) +p +010. Panggul 14.538 788 2b20 18 1.288 +. +020. Munjungan 9.720 453 b284 3 1.243 +a +030. Watulimo 11.031 359 k164 3 523 +k +040. Kampak 6.360 212e 186 6 234 +l +050. Dongko 11.471 1a64 271 7 1.039 +g +060. Pule 9.779 g362 224 6 945 +n +070. Karangan 7.590e 742 222 7 268 +r +071. Suruh 4.9/4t2 282 104 1 233 +/ +: +080. Gandusari s8.418 305 202 3 216 +p +090. Durenan t 8.085 344 211 9 516 +t +h +100. Pogalan 8.059 325 214 3 224 +110. Trenggalek 8.728 663 293 14 335 +120. Tugu 7.361 444 186 13 709 +130. Bendungan 4.974 115 111 3 834 +Kabupaten Trenggalek 121.056 5.558 2.892 96 8.607 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +142 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.15 +Peserta KB Aktif +Kecamatan Family Planning Participants Jumlah +d +District Kondom Suntikan Piil Total +. +o +Condom Injection Pill +g +. +(1) (7) (8) s (9) (10) +p +010. Panggul 989 7b.288 1.570 12.161 +. +020. Munjungan 304 b4.153 931 7.371 +a +030. Watulimo 215 k4.096 2.418 7.778 +k +040. Kampak 63e9 2.350 1.429 5.056 +l +050. Dongko a931 6.001 1.167 9.580 +g +060. Pule g212 4.426 2.063 8.238 +n +070. Karangan e 220 2.299 611 4.369 +r +071. Suruh / t 313 1.709 1.037 3.679 +/ +: +080. Gandusari s 426 3.264 1.377 5.793 +p +090. Durenan t 1.292 2.442 1.178 5.992 +t +h +100. Pogalan 893 3.315 1.178 6.152 +110. Trenggalek 730 2.865 818 5.718 +120. Tugu 357 3.194 775 5.678 +130. Bendungan 256 2.304 553 4.176 +Kabupaten Trenggalek 7.777 49.706 17.105 91.741 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 143 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Peserta Akseptor KB Baru Menurut Kecamatan di +4.2.16 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of New Participants of Family Planning by District +in Trenggalek Regency, 2023 +Peserta Akseptor KB Baru +Kecamatan New Participants of Family Planning +PPM d +District i Implan +IUD MOWo . MOP +Implants +g +. +(1) (2) (3) s(4) (5) (6) +p +010. Panggul 2.138 50 b2 - 194 +. +020. Munjungan 1.658 14 b 1 - 74 +a +030. Watulimo 2.010 k98 1 3 190 +k +040. Kampak 1.096 e19 - - 97 +l +050. Dongko 1.809 a - - - 150 +g +060. Pule 1.681 g 16 - - 146 +n +070. Karangan 1.4e61 57 5 - 97 +r +071. Suruh / t810 28 - - 56 +/ +: +080. Gandusari s1.536 53 10 - 79 +p +090. Durenan t 1.333 27 1 - 127 +t +h +100. Pogalan 1.347 62 8 1 12 +110. Trenggalek 1.620 338 98 - 142 +120. Tugu 1.301 123 4 - 272 +130. Bendungan 846 8 - - 50 +Kabupaten Trenggalek 20.646 893 130 4 1.686 +144 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.2.16 +Peserta KB Aktif +Kecamatan Family Planning Participants Jumlah +d +District Kondom Suntikan iPil Total +. +o +Condom Injection Pill +g +. +(1) (7) (s8) (9) (10) +p +010. Panggul 127 b 771 26 1.170 +. +020. Munjungan 183 b 161 12 445 +a +030. Watulimo 4k5 689 144 1.170 +k +040. Kampak e 546 123 6 791 +l +050. Dongko a 871 105 2 1.128 +g +060. Pule g 60 711 123 1.056 +n +070. Karangan e 164 564 35 922 +r +071. Suruh / t 74 217 77 452 +/ +: +080. Gandusari s 297 483 74 996 +p +090. Durenan t 1.074 37 6 1.272 +t +h +100. Pogalan 364 173 81 701 +110. Trenggalek 305 816 12 1.711 +120. Tugu 99 681 - 1.179 +130. Bendungan 270 180 17 525 +Kabupaten Trenggalek 4.479 5.711 615 13.518 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek/Public Health Service of Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 145 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga +4.2.17 +Table Remaja dan Bina Keluarga Lansia di Kabupaten +Trenggalek, 2023 +Number of Group Under Fifth Year Family, Teenage Family +and Elderly Family in Trenggalek Regency, 2023 +Bina Keluarga +Bina Keluarga +Kecamatan Balita +District Toddler Family +Remaja dBina Keluarga Lansia +Development +Fostering Teen Fa +o +m.iily +g +(1) (2) (3). (4) +s +010. Panggul 27 p19 27 +b +020. Munjungan 17 .12 13 +b +030. Watulimo 28 a 6 6 +k +040. Kampak 12 k 3 9 +e +050. Dongko 74 l 18 19 +a +g +060. Pule 23 14 17 +g +070. Karangan n16 3 8 +e +071. Suruh r 10 4 5 +t +/ +080. Gandusari : / 12 2 2 +s +090. Durenan p 16 11 11 +t +t +100. Pogalan h 22 2 8 +110. Trenggalek 10 9 10 +120. Tugu 22 13 16 +130. Bendungan 17 8 11 +Kabupaten Trenggalek 306 124 162 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek/Public Health Services Trenggalek Regency +146 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Banyaknya Penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana di +4.2.18 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Investigator and Family Planning Officer in +Trenggalek Regency, 2023 +Staf +Penyuluh +Kecamatan Koordinator Koordinator PLKB Sub +District Extension Coordinator Coordinator HONDdA PPKBD PPKBD +Agent Staff o . i +g +(1) (2) (3) (4) .(5) (6) (7) +s +010. Panggul 2 1 1p - 17 110 +b +020. Munjungan 3 1 .2 - 11 56 +b +030. Watulimo 2 1 a 1 - 10 65 +k +040. Kampak 2 1 k 1 - 10 61 +e +050. Dongko 1 1l - - 15 99 +a +g +060. Pule 2 1 1 - 12 80 +g +070. Karangan 2 n 1 1 - 7 52 +e +071. Suruh 2 r 1 1 - 12 86 +t +/ +080. Gandusari : /2 1 1 - 8 46 +s +090. Durenan p2 1 1 - 11 61 +t +t +100. Pogalan h 2 1 1 - 13 68 +110. Trenggalek 2 1 1 - 10 72 +120. Tugu 3 1 2 - 14 73 +130. Bendungan 1 1 - - 7 44 +Kabupaten Trenggalek 28 14 14 - 157 973 +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek/Public Health Services Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 147 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Klasifikasi +4.2.19 +Table Keluarga di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Household by District and Household +Classification in Trenggalek Regency, 2023 +Pra Keluarga Sejahtera +d +Kecamatan Sejahtera Prosperous Family i Jumlah +. +District Pre o Total +I II gIII III+ +Prosperous . +s +(1) (2) (3) (4)p (5) (6) (7) +b +010. Panggul . +b +020. Munjungan a +k +030. Watulimo k +e +040. Kampak l +a +g +050. Dongko +g +060. Pule n +e +070. Karangan r +t +/ +071. Suruh : / +s +080. Gandusari p +t +t +090. Durenan h +100. Pogalan +110. Trenggalek +120. Tugu +130. Bendungan +Kabupaten Trenggalek +Sumber/Source: Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek/Public Health Services Trenggalek Regency +148 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +4.3 AGAMA DAN SOSIAL LAINNYA +RELIGION AND OTHER SOCIAL AFFAIRS +Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang +4.3.1 +Table Dianut di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Population by District and Religion in Trenggalek Regency, +2023 +d +Kecamatan Protestan Katolik Budha Lainnya +District Islam Protestant Catholic Hindu o . i Buddha Others +g +. +(1) (2) (3) (4) s(5) (6) (7) +p +010. Panggul 81.419 68 3 - 2 - +b +020. Munjungan 54.362 129 7b . - - - +a +030. Watulimo 57.831 8 k- 4 - - +k +040. Kampak 68.215 22 e33 - 2 - +l +050. Dongko 49.713 27a 7 1 1 - +g +060. Pule 50.770 g58 25 - - - +n +070. Karangan 38.315 e122 15 - 1 - +r +071. Suruh 72.788t 62 3 1 - 1 +/ +/ +: +080. Gandusari 2s8.585 6 - - - - +p +090. Durenan t53.967 195 4 - 1 - +t +h +100. Pogalan 66.011 581 258 7 29 1 +110. Trenggalek 53.562 120 38 12 1 4 +120. Tugu 51.830 75 9 3 - - +130. Bendungan 26.776 18 1 - - - +Kabupaten Trenggalek 754.144 1.491 403 28 37 6 +Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek/Population and Civil Records Service, Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 149 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kecamatan di +4.3.2 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Places of Worship by District in Trenggalek +Regency, 2023 +Gereja Gereja +Mushola +Kecamatan Masjid Protestan Katholik Pura +Pray d Vihara +District Mosque Protestant CatholiciTemple +Room o . +Church Church +g +(1) (2) (3) (4) s .(5) (6) (7) +p +010. Panggul 127 375 1 - - - +b +020. Munjungan 135 291 1 b . - - - +a +030. Watulimo 214 237 k 2 - - - +k +040. Kampak 76 210 e 1 - - - +l +050. Dongko 216 384a 1 - - - +g +060. Pule 177 g 246 - - - - +n +070. Karangan 96 e 349 - - - - +r +071. Suruh 6/7t 116 - - - - +/ +: +080. Gandusari s 145 270 2 - - - +p +090. Durenan t 93 277 1 - - - +t +h +100. Pogalan 85 244 1 - - - +110. Trenggalek 122 231 9 - - - +120. Tugu 157 225 - - - - +130. Bendungan 83 125 - - - - +Kabupaten Trenggalek 1.793 3.580 19 - - - +Sumber/Source: Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek/Ministry of Religious Affairs, Trenggalek Regency +150 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Desa1/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam2 +4.3.3 +Table Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2019-2021 +Number of Villages1/Kelurahan that Had Natural Disaster2 +by District in Trenggalek Regency, 2019-2021 +Banjir/Flood +Kecamatan +d +District i +2019 202o0. 2021 +g +(1) (2) s .(3) (4) +p +010. Panggul - 6 2 +b +020. Munjungan - b . 6 6 +a +030. Watulimo - k 3 2 +k +040. Kampak e- - - +l +050. Dongko a- - - +g +060. Pule g - - - +n +070. Karangan e - 7 1 +r +071. Suruh t - - - +/ +/ +: +080. Gandusari s - 7 3 +p +090. Durenan t - - - +t +h +100. Pogalan - 3 - +110. Trenggalek - 8 1 +120. Tugu - 3 - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - 43 15 +SOCIAL AND WELFARE 151 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.3 +Gempa Bumi/Earthquake +Kecamatan +District +2019 2020 d 2021 +i +. +o +(1) (5) (6) (7) +g +010. Panggul - s .5 - +020. Munjungan - p- 1 +b +030. Watulimo - b . 3 7 +a +040. Kampak - k - - +k +050. Dongko e- - - +l +060. Pule a- 1 - +g +070. Karangan g - - - +n +071. Suruh e - - 2 +r +080. Gandusari t - - - +/ +/ +: +090. Durenan s - - - +p +100. Pogalan t - - - +t +h +110. Trenggalek - - - +120. Tugu - - - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - 9 10 +152 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.3 +Tanah Longsor/Landslide +Kecamatan +District +2019 2020 d 2021 +i +. +o +(1) (5) (6) (7) +g +010. Panggul - s .9 5 +p +020. Munjungan - 17 8 +b +030. Watulimo - b . 8 6 +a +040. Kampak - k 11 3 +k +050. Dongko e- 8 3 +l +060. Pule a- 15 4 +g +070. Karangan g - - - +n +071. Suruh e - 2 1 +r +080. Gandusari / t - - - +/ +: +090. Durenan s - - - +p +100. Pogalan t - - - +t +h +110. Trenggalek - 1 1 +120. Tugu - - 1 +130. Bendungan - - 1 +Kabupaten Trenggalek - 71 33 +Catatan/Note: 1 Desa pada tabel ini termasuk Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementerian terkait dan +nagari di Provinsi Sumatera Barat/Villages in this table are included in Transmigration Settlement Unit which is still +fostered by the relevant ministries and the nagari in the Province of Sumatera Barat +2 Kejadian dalam setahun sebelum tahun pencacahan/Occured during the last one year before the enumeration years +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pendataan Potensi Desa (Podes)/BPS-Statistics Indonesia, Village Potential Data Collecting +SOCIAL AND WELFARE 153 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Nikah dan Cerai di Kabupaten Trenggalek, 2021-2023 +4.3.4 +Table Number of Marriages and Divorces in Trenggalek Regency, +2021-2023 +Nikah1,2,3/Marriages1,2,3 +Kecamatan +District +2021 2022 d 2023 +i +. +o +(1) (2) (3) (4) +g +010. Panggul 661 s .403 517 +p +020. Munjungan 398 362 356 +b +. +030. Watulimo 535 b 341 578 +a +040. Kampak 289 k 179 210 +k +050. Dongko 5e14 288 382 +l +060. Pule a386 337 378 +g +070. Karangan g 360 570 333 +n +071. Suruh e 168 347 178 +r +080. Gandusari / t 361 305 380 +/ +: +090. Durenan s 409 403 386 +p +100. Pogalan t 359 578 381 +t +h +110. Trenggalek 495 353 452 +120. Tugu 358 560 318 +130. Bendungan 204 193 201 +Kabupaten Trenggalek 5.497 5.219 5.050 +154 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.4 +Cerai/Divorces +Kecamatan +District +2021 2022 d 2023 +i +. +o +(1) (2) g(3) (4) +010. Panggul 145 s .132 128 +p +020. Munjungan 118 b 131 145 +. +030. Watulimo 180 b 189 178 +a +040. Kampak 106 k 76 91 +k +050. Dongko 1e65 164 149 +l +a +060. Pule 124 114 100 +g +070. Karangan g 87 78 88 +n +071. Suruh e 51 33 47 +r +t +080. Gandusari / 74 99 93 +/ +: +090. Durenan s 81 76 85 +p +100. Pogalan t 103 80 86 +t +h +110. Trenggalek 109 102 76 +120. Tugu 74 74 84 +130. Bendungan 45 47 50 +Kabupaten Trenggalek 1.462 1.395 1.400 +Catatan/Note: 1 Termasuk bedolan (Nikah di luar KUA)/Including non Formal Registration +2 Hanya untuk yang beragama Islam/Applies Only for Moslem +Sumber/Source: 3 Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek/Ministry of Religious Affairs, Trenggalek Regency +4 Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek/Religious Justice Affairs, Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 155 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Perceraian Menurut Faktor dan Kecamatan di +4.3.5 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Divorces by Factors and District in Trenggalek +Regency, 2023 +Meninggalkan +Kecamatan Zina Mabuk Madat Judi +Salah Stau Pihak +District Adultery Drunk Drug Addict Gambling +Split Up +d +(1) (2) (3) (4) (5i) (6) +. +010. Panggul - 1 - o1 16 +g +020. Munjungan - - - s . - 9 +030. Watulimo 1 2 1 p - 10 +b +040. Kampak - - b-. 1 6 +a +050. Dongko - 2 k- 1 6 +k +060. Pule - 1e - 1 5 +l +070. Karangan - a- - - 7 +g +071. Suruh - g1 - - 2 +n +080. Gandusari 2 e 1 - 1 11 +r +090. Durenan t- - 1 - 10 +/ +/ +: +100. Pogalan s2 - - 1 13 +p +110. Trenggalek t 1 - - 1 16 +t +h +120. Tugu 1 1 - - 11 +130. Bendungan - - - 1 7 +Kabupaten Trenggalek 7 9 2 8 129 +156 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.5 +Perselisihan dan +Dihukum KDRT Cacat +Kecamatan Poligami Pertengkaran +Penjara Domestic Badan +District Polygamy Terus Menerus +Jail Violence Disability +d Gambling +i +. +(1) (7) (8) (9) o(10) (11) +g +010. Panggul 1 - 5 . - 40 +s +020. Munjungan - - 3 p - 62 +b +030. Watulimo - 1 10. 2 59 +b +040. Kampak 1 - a3 - 30 +k +050. Dongko - 1 k 2 - 57 +e +060. Pule 1 a l- 2 - 24 +g +070. Karangan - - 1 - 33 +g +n +071. Suruh - 1 4 - 18 +e +080. Gandusari -t r - 5 2 31 +/ +/ +090. Durenan :- - 2 - 34 +s +p +100. Pogalan - 1 2 1 30 +t +t +110. Trenggalek h - - 2 1 31 +120. Tugu - 1 3 - 25 +130. Bendungan - - - - 16 +Kabupaten Trenggalek 3 5 44 6 490 +SOCIAL AND WELFARE 157 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.5 +Kawin Paksa +Kecamatan Murtad Ekonomi Jumlah +Forced +District Apostate Economy Total +Marriage d +i +(1) (12) (13) (14)o . (15) +010. Panggul - - 6g4 128 +. +s +020. Munjungan - - p71 145 +030. Watulimo - - b 92 178 +. +b +040. Kampak - - a 50 91 +k +050. Dongko 1 k- 79 149 +e +060. Pule 1 l- 65 100 +a +070. Karangan 1 g 1 45 88 +g +071. Suruh - n - 21 47 +e +080. Gandusari r- - 40 93 +t +/ +090. Durenan : /- - 38 85 +s +100. Pogalan p 1 - 35 86 +t +110. Trenggalek h t - 1 23 76 +120. Tugu - - 42 84 +130. Bendungan - - 26 50 +Kabupaten Trenggalek 4 2 691 1.400 +Sumber/Source: Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek/Ministry of Religious Affairs, Trenggalek Regency +Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek/Religious Justice Affairs, Trenggalek Regency +158 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Pondok Pesantren, Santri, dan Kyai/Pengasuh di +4.3.6 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Islamic Dormitory, Pupils and Teacher in +Trenggalek Regency, 2023 +Santri/Pupils +Kecamatan Pondok Pesantren +District Islamic Dormitory d +Laki-laki/Male Perempuan/Female +i +. +o +(1) (2) (3g) (4) +. +010. Panggul 3 s 62 59 +p +020. Munjungan 2 b 55 63 +. +030. Watulimo 3 b 122 96 +a +040. Kampak 2 k - - +k +050. Dongko 5 e 86 29 +l +a +060. Pule g 2 118 72 +g +070. Karangan n 7 120 193 +e +071. Suruh - - - +r +t +080. Gandusari / / 10 74 107 +: +s +090. Durenan p 10 402 465 +t +100. Pogalan t 10 263 265 +h +110. Trenggalek 15 692 653 +120. Tugu 6 102 195 +130. Bendungan 2 - - +Kabupaten Trenggalek 77 2.096 2.197 +Sumber/Source: Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek/Ministry of Religious Affairs, Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 159 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Jamaah Haji yang Wafat di Kabupaten Trenggalek, +4.3.7 +Table 2021-2023 +Number of Hajj Pilgrims Who Die in Trenggalek Regency, +2021-2023 +2021 2022 2023 +Kecamatan +d +District Laki-laki/ Perempuan/ Laki-laki/ Perempuani/ Laki-laki/ Perempuan/ +. +Male Female Male Femaole Male Female +g +. +(1) (3) (4) s +p +010. Panggul - - - b - - - +. +020. Munjungan - - -b - 1 - +a +030. Watulimo - - k- - - - +k +040. Kampak - - e - - - - +l +a +050. Dongko - g- - - - - +g +060. Pule - - - - - - +n +070. Karangan - e - - - - - +r +t +071. Suruh -/ - - - - - +/ +: +s +080. Gandusari - - - - - - +p +090. Durenan t t - - - - - - +h +100. Pogalan - - - - 1 - +110. Trenggalek - - - - 1 - +120. Tugu - - - - - - +130. Bendungan - - - - - - +Kabupaten Trenggalek - - - - 3 - +Sumber/Source: Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek/Ministry of Religious Affairs, Trenggalek Regency +160 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Jamaah Haji yang Diberangkatkan1 ke Tanah Suci +4.3.8 +Table Mekkah Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, +2021-2023 +Number of Hajj Pilgrims Departured1 to the Holyland of +Meccan by District in Trenggalek Regency, 2021-2023 +Kecamatan +2021 2022 2023 +District +d +i +(1) (2) (3) . (4) +o +010. Panggul - 15 g 51 +. +s +020. Munjungan - 16 38 +p +030. Watulimo - b6 40 +. +b +040. Kampak - 10 17 +a +k +050. Dongko - 6 8 +k +e +060. Pule - 3 6 +l +a +070. Karangan g- 22 57 +g +071. Suruh n- 1 6 +e +080. Gandusari r - 16 89 +t +090. Durenan / / - 34 70 +: +s +100. Pogalan p - 22 63 +t +110. Trenggalek t - 30 95 +h +120. Tugu - 12 31 +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - 193 571 +Catatan/Note: 1 Melalui Kementerian Agama/Managed of Religious Affairs +Sumber/Source: Kemeterian Agama Kabupaten Trenggalek, Penyelenggaraan Haji dan Umrah/Ministry of Religious Affairs, Trenggalek +Regency +SOCIAL AND WELFARE 161 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di +4.3.9 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Natural Disaster Events by District in Trenggalek +Regency, 2023 +Letusan +Banjir +Gempa Gunung Tanah +Kecamatan Tsunami Banjir Bandang +Bumi Api Longsor d +District Tsunami Floods Flash +Earthquake Volcanic Landsli.die +o Floods +Eruption g +. +(1) (2) (3) (4) s(5) (6) (7) +p +010. Panggul - - - b 22 1 - +. +020. Munjungan - - b- 4 2 - +a +030. Watulimo - - k- 8 1 - +k +040. Kampak - - e - 6 - - +l +050. Dongko - -a - 16 - - +g +060. Pule - g- - 8 - - +n +070. Karangan - e - - - - - +r +071. Suruh -/ t - - 4 - - +/ +: +080. Gandusari s- - - 1 - - +p +090. Durenan t - - - - 1 - +t +h +100. Pogalan - - - - - - +110. Trenggalek - - - - - - +120. Tugu - - - 6 - - +130. Bendungan - - - 4 - - +Kabupaten Trenggalek - - - 79 5 - +162 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.9 +Kebakaran +Hutan dan Angin Puting Tanah +Kecamatan Kekeringan Gelombang +Lahan Beliung d Bergerak +District Drought Tiidal Wave +Forest and -Tornado . Moving Land +o +Fires g +. +s +(1) (2) (3) (4p) (5) (6) +010. Panggul 9 4 b3 - 2 +. +b +020. Munjungan 3 1 a5 - - +k +030. Watulimo 4 - - - +k +e +040. Kampak 2 1 2 - - +l +a +050. Dongko 3 g3 - - 14 +g +060. Pule 2 n 1 - - 12 +e +070. Karangan 3 r 11 1 - - +t +071. Suruh /3/ 1 2 - - +: +s +080. Gandusari p2 6 - - - +t +090. Durenan t 1 2 - - - +h +100. Pogalan 2 5 - - - +110. Trenggalek 2 19 4 - - +120. Tugu 5 5 1 - 3 +130. Bendungan 2 - 1 - - +Kabupaten Trenggalek 43 59 19 - 31 +Sumber/Source: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek/Trenggalek Regency Disaster Management Agency +SOCIAL AND WELFARE 163 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Waktu dan +4.3.10 +Table Jenisnya di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Natural Disasters by Time and Type in +Trenggalek Regency, 2023 +Letusan +Banjir +Gempa Gunung Tanah +Bulan Tsunami Banjir Bandang +Bumi Api Longsor d +Month Tsunami Floods Flash +Earthquake Volcanic Landsli.die +o Floods +Eruption g +. +(1) (2) (3) (4) s(5) (6) (7) +p +Januari 12 - - b 3 1 - +. +Februari 13 - b- 40 - - +a +Maret 16 - k- 10 1 - +k +April 29 - e - 3 - - +l +Mei 17 -a - 4 2 - +g +Juni 23 g- - 2 - - +n +Juli 18 e - - 14 1 - +r +Agustus 28/ t - - - - - +/ +: +September s10 - - - - - +p +Oktober t 24 - - - - - +t +h +November 20 - - 1 - - +Desember 29 - - 2 - - +Kabupaten Trenggalek 239 0 0 79 5 0 +164 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.10 +Kebakaran +Hutan dan Angin Puting Tanah +Kecamatan Kekeringan Gelombang +Lahan Beliung d Bergerak +District Drought Tiidal Wave +Forest and -Tornado . Moving Land +o +Fires g +. +s +(1) (2) (3) (4p) (5) (6) +Januari - - b6 - - +. +b +Februari - - a5 - 28 +k +Maret - - 3 - 3 +k +e +April - - 1 - - +l +a +Mei - g- - - - +g +Juni - n - - - - +e +Juli - r - - - +t +Agustus /2/ - 2 - - +: +s +September p4 9 - - - +t +Oktober t 29 34 - - - +h +November 6 16 - - - +Desember 2 - 2 - - +Kabupaten Trenggalek 43 59 19 0 31 +Sumber/Source: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek/Trenggalek Regency Disaster Management Agency +SOCIAL AND WELFARE 165 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Korban yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut +4.3.11 +Table Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Victims Due to Natural Disaster by District in +Trenggalek Regency, 2023 +Gempa Bumi/Earthquake +Kecamatan Terdampak dan +District Meninggal dan Hilang Luka-luka d Mengungsi +i +Fatality and Missing Casualtyo . Affected and +g Evacuated +. +s +(1) (2) p(3) (4) +010. Panggul - b- - +. +b +020. Munjungan - a - - +k +030. Watulimo - k - - +e +040. Kampak - l - - +a +050. Dongko -g - - +g +060. Pule n- - - +e +070. Karangan r - - - +t +/ +071. Suruh : / - - - +s +080. Gandusari p - - - +t +090. Durenan h t - - - +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek - - - +120. Tugu - - - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - - - +166 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.11 +Letusan Gunung Api/Volcanic Eruption +Kecamatan Terdampak dan +District Meninggal dan Hilang Luka-luka d Mengungsi +i +Fatality and Missing Casualtyo . Affected and +g Evacuated +. +s +(1) (2) p(3) (4) +010. Panggul - b- - +. +b +020. Munjungan - a - - +k +030. Watulimo - k - - +e +040. Kampak - l - - +a +050. Dongko -g - - +g +060. Pule n- - - +e +070. Karangan r - - - +t +/ +071. Suruh : / - - - +s +080. Gandusari p - - - +t +090. Durenan h t - - - +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek - - - +120. Tugu - - - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - - - +SOCIAL AND WELFARE 167 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.11 +Tanah Longsor/Landslide +Kecamatan Terdampak dan +d +District Meninggal dan Hilang Luka-luka i Mengungsi +. +Fatality and Missing Casualtyo Affected and +g +Evacuated +. +s +(1) (2) p(3) (4) +b +010. Panggul - . - - +b +020. Munjungan - a - - +k +030. Watulimo - k - - +e +040. Kampak - l - - +a +g +050. Dongko - - - +g +060. Pule n- - - +e +070. Karangan r - - - +t +/ +/ +071. Suruh : - - - +s +080. Gandusari p - - - +t +t +090. Durenan h - - - +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek - - - +120. Tugu - 5 - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - 5 - +168 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.11 +Banjir/Floods +Kecamatan Terdampak dan +d +District Meninggal dan Hilang Luka-luka i Mengungsi +. +Fatality and Missing Casualtyo Affected and +g +Evacuated +. +s +(1) (2) p(3) (4) +b +010. Panggul - .- - +b +020. Munjungan - a - - +k +030. Watulimo - k - - +e +040. Kampak - l - - +a +g +050. Dongko - - - +g +060. Pule n- - - +e +070. Karangan r - - - +t +/ +/ +071. Suruh : - - - +s +080. Gandusari p - - - +t +t +090. Durenan h - - - +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek - - - +120. Tugu - - - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - - - +SOCIAL AND WELFARE 169 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.11 +Banjir Bandang/Flash Floods +Kecamatan Terdampak dan +District Meninggal dan Hilang Luka-luka d Mengungsi +i +. +Fatality and Missing Casualtyo Affected and +g Evacuated +. +s +(1) (2) p(3) (4) +b +010. Panggul - - - +. +b +020. Munjungan - a - - +k +030. Watulimo - k - - +e +040. Kampak - l - - +a +050. Dongko -g - - +g +060. Pule n- - - +e +070. Karangan r - - - +t +/ +071. Suruh : / - - - +s +080. Gandusari p - - - +t +090. Durenan h t - - - +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek - - - +120. Tugu - - - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - - - +170 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.11 +Kekeringan/Drought +Kecamatan Terdampak dan +District Meninggal dan Hilang Luka-luka d Mengungsi +i +. +Fatality and Missing Casualtyo Affected and +g Evacuated +. +s +(1) (2) p(3) (4) +b +010. Panggul - - - +. +b +020. Munjungan - a - - +k +030. Watulimo - k - - +e +040. Kampak - l - - +a +050. Dongko -g - - +g +060. Pule n- - - +e +070. Karangan r - - - +t +/ +071. Suruh : / - - - +s +080. Gandusari p - - - +t +090. Durenan h t - - - +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek - - - +120. Tugu - - - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - - - +SOCIAL AND WELFARE 171 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.11 +Kebakaran Hutan dan Lahan/Forest and Land Fires +Kecamatan Terdampak dan +d +District Meninggal dan Hilang Luka-luka i Mengungsi +. +Fatality and Missing Casualtyo Affected and +g +Evacuated +. +s +(1) (2) p(3) (4) +b +010. Panggul - . - - +b +020. Munjungan - a - - +k +030. Watulimo - k - - +e +040. Kampak - a l - - +g +050. Dongko - - - +g +060. Pule n- - - +e +070. Karangan t r - - - +/ +/ +071. Suruh : - - - +s +080. Gandusari p - - - +t +t +090. Durenan h - - - +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek - - - +120. Tugu 1 - - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek 1 - - +172 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.11 +Angin Puting Beliung/Tornado +Kecamatan dTerdampak dan +District Meninggal dan Hilang Luka-luka . i Mengungsi +o +Fatality and Missing Casualty Affected and +g +. Evacuated +s +p +(1) (2) (3) (4) +b +010. Panggul - b .- - +a +020. Munjungan - - - +k +k +030. Watulimo - - - +e +l +040. Kampak - a - - +g +050. Dongko g- - - +n +060. Pule e- - - +r +070. Karangan t - - - +/ +/ +071. Suruh s : - - - +p +080. Gandusari t - - - +t +h +090. Durenan - - - +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek - - - +120. Tugu - - - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - - - +SOCIAL AND WELFARE 173 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.11 +Tanah Bergerak/Moving Land +Kecamatan dTerdampak dan +District Meninggal dan Hilang Luka-lukao . i Mengungsi +Fatality and Missing Casualgty Affected and +. +s Evacuated +p +(1) (2) b(3) (4) +. +010. Panggul - b - - +a +020. Munjungan - k - - +k +030. Watulimo - e - - +l +a +040. Kampak -g - - +g +050. Dongko - - - +n +060. Pule e- - - +r +t +070. Karangan / - - - +/ +: +071. Suruh s - - - +p +080. Gandusari t t - - - +h +090. Durenan - - - +100. Pogalan - - - +110. Trenggalek - - - +120. Tugu - - - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - - - +Sumber/Source: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek/Trenggalek Regency Disaster Management Agency +174 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana +4.3.12 +Table Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Damaged Houses Due to Natural Disaster by +District in Trenggalek Regency, 2023 +Rusak Berat Rusak Sedang +Severely Damaged Damaged +Kecamatan +d +District +i +2022 2023 .2022 2023 +o +g +. +(1) (3) s(4) (5) (6) +p +010. Panggul 2 b - 5 3 +. +020. Munjungan -b - 15 - +a +030. Watulimo k3 - 1 1 +k +040. Kampak e 1 - 18 - +l +a +050. Dongko - - 19 17 +g +g +060. Pule 1 - 2 2 +n +070. Karangan e - 1 - 1 +r +t +071. Suruh / - - 1 - +/ +: +080. Gandusari s 5 1 1 - +p +090. Durenan t t - 2 1 - +h +100. Pogalan - - 1 - +110. Trenggalek 3 - 1 - +120. Tugu 12 - 11 - +130. Bendungan 6 - 11 1 +Kabupaten Trenggalek 33 4 87 25 +Sumber/Source: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek/Trenggalek Regency Disaster Management Agency +SOCIAL AND WELFARE 175 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.12 +Rusak Ringan Terendam +Lightly Damaged Submerged +Kecamatan d +District . i +2022 2023o 2022 2023 +g +. +s +(1) (3) p(4) (5) (6) +b +010. Panggul 242 18 - - +. +b +020. Munjungan a46 9 - - +k +030. Watulimo k25 6 - - +e +040. Kampak l 48 3 - - +a +050. Dongko g 42 13 - - +g +060. Pule n 16 11 - - +e +070. Karangan r 1 - - - +t +/ +071. Suruh : / 18 4 - - +s +080. Gandusari p 18 - - - +t +t +090. Durenan h - - - - +100. Pogalan - - - - +110. Trenggalek 23 1 - - +120. Tugu 47 2 - - +130. Bendungan 237 3 - - +Kabupaten Trenggalek 763 70 - - +Sumber/Source: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Trenggalek/Trenggalek Regency Disaster Management Agency +176 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) dan +4.3.13 +Table Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kecamatan di +Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Aid Recipients (Head of Household) and Food +Social Assistance Budget by District in Trenggalek Regency, +2023 +Jumlah Penerima Bantuan +(Kepala Keluarga) Jumlah Anggaran (Rupiah) +d +Number of Beneficiaries (Head of Budget Amount (Rupiahs) +Kecamatan . i +Household) o +District g +. +Rencana Realisasi Resncana Realisasi +p +Planning Realization Planning Realization +b +. +(1) (2) (3) b (4) (5) +a +010. Panggul 10.645 10.645 k 25.548.000.000 25.548.000.000 +k +020. Munjungan 6.208 6.20e8 14.899.200.000 14.899.200.000 +l +a +030. Watulimo 3.211 3.211 7.706.400.000 7.706.400.000 +g +040. Kampak 485 g 485 11.640.000.000 11.640.000.000 +n +050. Dongko 9.934 e 9.934 23.841.600.000 23.841.600.000 +r +t +060. Pule 7.97/5 7.975 19.140.000.000 19.140.000.000 +/ +: +070. Karangan s 3.847 3.847 9.232.800.000 9.232.800.000 +p +071. Suruh t 3.142 3.142 7.540.800.000 7.540.800.000 +t +h +080. Gandusari 4.243 4.243 10.183.200.000 10.183.200.000 +090. Durenan 3.486 3.486 8.366.400.000 8.366.400.000 +100. Pogalan 369 369 8.856.000.000 8.856.000.000 +110. Trenggalek 2.962 2.962 7.108.800.000 7.108.800.000 +120. Tugu 5.731 5.731 13.754.400.000 13.754.400.000 +130. Bendungan 4.605 4.605 11.052.000.000 11.052.000.000 +Kabupaten Trenggalek 74.529 74.529 178.869.600.000 178.869.600.000 +Sumber/Source: Dinasi Sosial Kabupaten Trenggalek/Ministry of Social Affairs Trenggalek Regency +SOCIAL AND WELFARE 177 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Risiko Penduduk +4.3.14 +Table Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk, Persentase +Penyelesaian Tindak Pidana, dan Selang Waktu Terjadinya +Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten +Trenggalek, 2021-2023 +Crime Total, Crime Rate per 100,000 Population, Percentage +of Crime Clearance, and Time Interval of Crime Occurance +by Departemental (Resort) Police Office in Trenggalek +Regency, 2021-2023 d +i +. +o +g +Jumlah Kejahatans ya.ng Dilaporkan/Crime Total +Kecamatan +p +District b +2021 . 2022 2023 +b +a +(1) (2) k (3) (4) +k +010. Panggul e2 2 11 +l +020. Munjungan a0 0 3 +g +030. Watulimo g 17 18 17 +n +040. Kampak e 1 0 5 +r +050. Dongko t 0 2 2 +/ +/ +: +060. Pule s 2 0 2 +p +070. Karangan t 0 6 10 +t +h +071. Suruh 0 2 4 +080. Gandusari 0 1 10 +090. Durenan 13 11 14 +100. Pogalan 7 4 11 +110. Trenggalek 145 139 31 +120. Tugu 2 3 4 +130. Bendungan 0 0 3 +Kabupaten Trenggalek 189 188 127 +178 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.14 +d +i +. +o +g +Risiko Penduduk Terjadi Tind.ak Pidana per 100.000 Penduduk/ +s +Kecamatan Crime Ratep per 100,000 Population +District b +2021 . 20222 2023 +b +a +(1) (5) k (6) (7) +k +010. Panggul 0,00e01 0,00002 0,00011 +l +020. Munjungan a0,0001 - 0,00003 +g +030. Watulimo g0,0001 0,00018 0,00017 +n +040. Kampak e - - 0,00005 +r +050. Dongko t - 0,00002 0,00002 +/ +/ +: +060. Pule s - - 0,00002 +p +070. Karangan t - 0,00006 0,0001 +t +h +071. Suruh 0,0001 0,00002 0,00004 +080. Gandusari - 0,00001 0,0001 +090. Durenan - 0,00011 0,00014 +100. Pogalan - 0,00004 0,00011 +110. Trenggalek 0,0028 0,00139 0,00031 +120. Tugu - 0,00003 0,00004 +130. Bendungan - - 0,00003 +Kabupaten Trenggalek 0,0032 0,00188 0,00127 +SOCIAL AND WELFARE 179 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.14 +Persentase Penyelesaian Tindak Pidana/ +Kecamatan Percentage of Crime Clearance +District +2021 2022 2023 +d +i +(1) (8) (9)o . (10) +010. Panggul 100% 10g0% 91% +. +s +020. Munjungan - p - 100% +b +030. Watulimo 82% 78% 100% +. +b +040. Kampak 100% a - 80% +k +050. Dongko k- 100% 100% +e +060. Pule 1l00% - 50% +a +070. Karangan g - 100% 100% +g +071. Suruh n - 100% 100% +e +080. Gandusari r - 100% 80% +t +/ +090. Durenan : / 85% 91% 93% +s +100. Pogalan p 57% 75% 91% +t +t +110. Trenggalek h 90% 94% 94% +120. Tugu 50% 67% 100% +130. Bendungan 0% - 100% +Kabupaten Trenggalek 88% 92% 93% +180 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.14 +Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana +Kecamatan Time Interval of Crime Occuration +District +2021 2022 2023 +d +i +(1) (11) (12o) . (13) +010. Panggul 2920.0'0'' 4380.g0'0" 796.21'49" +. +s +020. Munjungan 8760.0'0'' p - 2920.0'0" +b +030. Watulimo 515.17'39'' 486.40'0" 515.17'39" +. +b +040. Kampak 8760.0'0'' a - 1752.0'0" +k +050. Dongko -k 4380.0'0" 4380.0'0" +e +060. Pule l- - 4380.0'0" +a +070. Karangan g4380.0''0 1460.0'0" 876.0'0" +g +071. Suruh n8760.0'0'' 4380.0'0" 2190.0'0" +e +080. Gandusari r - 8760.0'0" 876.0'0" +t +/ +090. Durenan : / 673.50'46'' 796.21'49" 625.42'51" +s +100. Pogalan p 673.50'46'' 2190.0'0" 796.21'49" +t +t +110. Trenggalek h 50.55''48 63.1'17" 282.34'50" +120. Tugu 4380.0''0 2920.0'0" 2190.0'0" +130. Bendungan - - 2920.0'0" +Kabupaten Trenggalek 40.0"0 46.35'45" 68.58'34" +Catatan/Note: .=jam/hours; '=menit/minutes; "=detik/second +Sumber/Source: Kepolisian Resort Trenggalek/State Police, East Java Area in Trenggalek +SOCIAL AND WELFARE 181 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Data Pelaku Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten +4.3.15 +Table Trenggalek, 2021-2023 +Data Actors Narcotics Abuse of Drugs in Trenggalek +Regency, 2021-2023 +Kepolisian Resort +2021 2022 2023 +District Police Office +(1) (2) d(3) (4) +i +A. Berdasarkan Kasus dan Tersangka/By population case and suspect o . +g +1. Jumlah Kasus .32 29 ... +s +2. Jumlah Tersangka p40 42 ... +b +B. Berdasarkan Jenis Kelamin/By Sex . +b +1. Laki-laki/Male a 39 40 ... +k +2. Wanita/Female k 1 2 ... +e +C. Berdasarkan Profesi/Based Profession a l +g +1. TNI/POLRI Military/Policeman - - ... +g +n +2. PNS/The Civil Servants - - ... +e +3. Swasta/Private t r 29 34 ... +/ +/ +4. Petani/Farmers : 6 2 ... +s +p +5. Tuna Karya/Unemployment 2 2 ... +t +t +6. Mahasiswa/Studehnts 3 4 ... +7. Ibu Rumah Tangga/Housewife - - ... +182 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Lanjutan Tabel/Continued Table 4.3.15 +Kepolisian Resort +2021 2022 2023 +District Police Office +(1) (5) d(6) (7) +D. Berdasarkan Umur/By Age . i +o +1. <17 Tahun g- 1 ... +. +s +2. 17 s/d 25 Tahun 15 15 ... +p +3. 26 s/d 35 Tahun b 25 26 ... +. +b +4. 36 s/d 45 Tahun a - - ... +k +5. >45 Tahun k - - ... +e +E. Berdasarkan Status Pelaku/By Performer Status l +a +1. Produser/Producer g - - ... +g +2. Bandar/Bookies n - - ... +e +3. Pengedar/Dealers r 40 42 ... +t +/ +4. Konsumen/Consument : / - ... +s +p +t +t +h +Sumber/Source: Kepolisian Resort Trenggalek/State Police, East Java Area in Trenggalek +SOCIAL AND WELFARE 183 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Bentuk Tindak Kejahatan Menurut Tingkat +4.3.16 +Table Penyelesaiannya di Kabupaten Trenggalek, 2021-2023 +Forms of Crimes According to The Level of Resolution in +Trenggalek Regency, 2021-2023 +Kepolisian Resort +2021 2022 2023 +District Police Office +(1) (2) d(3) (4) +i +1. Jumlah Tindak Kejahatan Yang Dilaporkan (Crime Total) 18o9 . 188 127 +g +2. Jumlah Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan (Crime Cleared) . 169 173 118 +s +3. Jumlah Tindak Kejahatan Yang Diselesaikan (Clearance Rate) p89% 92.02% 93% +b +4. Selang Waktu Terjadinya Tindka Kejahatan (Crime Clock) .46'20'57" 46'35'45" 68'58'34" +b +5. Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (Crime Rate) per 1.00a0 24 24 17 +k +Penduduk k +e +l +a +Sumber/Source: Kepolisian Resort Trenggalek/State Police, East Java Area in Trenggalek +g +g +n +e +Tabel Bentuk Tirndak Kejahatan Menurut Rasio di Kabupaten +4.3.17 / t +Table Treng:g/alek, 2021-2023 +s +Cripme Cases Based on Ratio in Trenggalek Regency, 2021- +2t t023 +h +Kepolisian Resort +2021 2022 2023 +District Police Office +(1) (2) (3) (4) +1. Kejahatan Konvensional/Conventional Crime 174 141 123 +2. Kejahatan Trans Nasional/Transnational Crime 41 36 10 +3. Kejahatan Merugikan Negara/Adverse State 6 11 4 +4. Kejahatan Berimplikasi Kontijensi/Implications Crime Contingency - - - +Sumber/Source: Kepolisian Resort Trenggalek/State Police, East Java Area in Trenggalek +184 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Tindakan Kejahatan dan Jumlah Korban di +4.3.18 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Crimes and Victims in Trenggalek Regency, +2023 +Jenis Kejahatan Jumlah Tertanggani Korban +Type of Crime Total Handle Victim +(1) (2) d(3) (4) +i +1. Terhadap Fisik Manusia/Physical Againts Man o . +g +a. Pembunuhan/Murder .- - - +s +b. Pemerkosaan/Raper p - - - +b +c. Penganiayaan Ringan/Persecution Light . - - - +b +d. Penganiayaan Berat/Severe Persecution a 20 20 20 +k +e. Penculikan/Abduction k - - - +e +f. KDRT a l 5 5 5 +g +2. Terhadap Hak Milik (Barang)/Againts Property (Goods) +g +a. Kebakaran/Fire n - - - +e +b. Pencurian dengan Pemberatan/Bturrglary Theft 10 10 10 +/ +/ +c. Pencurian dengan Kekerasan:/ Burglary Theft 1 1 1 +s +d. Pencurian Kendaraan Bpermotor/Motor Vehicle Theft 9 9 9 +t +t +e. Pencurian Kawat hTelepon/Telephone Wire Theft - - - +f. Pencurian Kayu Jati/Teak Wood Theft - - - +g. Pencurian Hewan/Animal Theft - - - +3. Jenis Kejahatan Lainnya/Others Crime Type +a. Narkotik/Drugs - - - +b. Uang Palsu/Counterfeit Money 1 1 1 +c. Lainnya/Others 81 81 73 +Kabupaten Trenggalek 127 127 119 +Sumber/Source: Kepolisian Resort Trenggalek/State Police, East Java Area in Trenggalek +SOCIAL AND WELFARE 185 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Tindakan Kejahatan dan Jumlah Korban Menurut +4.3.19 +Table Kelompok Umur di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Crimes and Victims in Trenggalek Regency, +2023 +Kelompok Umur (Tahun)/Age Groups (Year Old) +Bulan d +Month . i +0-16 17-25 o26-35 36+ +g +. +(1) (2) (3s) (4) (5) +p +Januari 1 b 4 4 8 +. +Februari 2 b 2 2 3 +a +Maret 2 k 4 2 4 +k +April e 2 1 1 3 +l +a +Mei 3 4 3 5 +g +g +Juni 1 5 3 1 +n +Juli e 1 1 5 1 +r +t +Agustus / 1 1 1 5 +/ +: +September s 1 2 0 1 +p +Oktober t t 3 1 1 1 +h +November 3 4 1 5 +Desember 1 1 3 5 +Kabupaten Trenggalek 21 30 26 42 +Sumber/Source: Kepolisian Resort Trenggalek/State Police, East Java Area in Trenggalek +186 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Banyaknya Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan +4.3.20 +Table Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten +Trenggalek, 2023 +Number of Prisoners Based on Court Decisions According to +Age Group and Gender in Trenggalek Regency, 2023 +Kelompk Usia Laki-laki Perempuan Jumlah +d +Age Group Male Male Total +i +. +o +(1) (2) g (3) (4) +. +1. Dewasa/Adult 315s 2 317 +p +2. Pemuda/Young b250 1 251 +. +3. Anak-anak/Children (<17 Tahun) b - - +a +Kabupaten Trenggalek k 565 3 568 +k +e +l +a +g +Sumber/Source: Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIB Trenggalek/Class II B +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +SOCIAL AND WELFARE 187 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Banyaknya Narapidana Berdasarkan Putusan Pengadilan +4.3.21 +Table Menurut Jenis Hukuman dan Jenis Kelamin di Kabupaten +Trenggalek, 2023 +Number of Prisoners Based on Court Decisions According to +Age Group and Gender in Trenggalek Regency, 2023 +Kelompk Usia Laki-laki Perempuan Jumlah +d +Age Group Male Male Total +i +. +o +(1) (2)g (3) (4) +1. Penjara > 3 Tahun s33 . 0 1 331 +p +2. Penjara > 1 Tahun < 3 Tahun b 168 2 170 +3. Penjara > 3 Bulan < 1 Tahun b . 19 - 19 +a +4. Penjara < 3 Bulan k - - - +k +5. Pidana Kurungan e - - - +l +a +Kabupaten Trenggalek g 565 3 568 +g +n +Sumber/Source: Lembaga Kemasyarakatan Keleas IIB Trenggalek/Class II B +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +188 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Banyaknya Narapidana dan Pidana Rumah Menurut Jenis +4.3.22 +Table Tindak Pidana di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Prisoners and Home Criminals According in +Trenggalek Regency, 2023 +Pidana +Jenis Tindak Pidana Pasal Narapidana dRumah Jumlah +Type of Crime KUHP Inmate . iCriminal Total +o +g House +. +(1) (12) (1s3) (14) (15) +p +Terhadap Kepala Negara/To the Head of State - b- - - +. +Mata Uang / Currency Pasal 36 b 4 - 4 +a +Kesusilaan / Moral k- - - - +k +Perjudian/Gambling Paesal 303 9 - 9 +l +Penculikan/Kidnapping a - - - - +g +Pembunuhan/Murderer gPasal 338 1 - 1 +n +Penganiayaan/Persecution e Pasal 170, 351 22 - 22 +r +Pencurian/ Theft / t Pasal 363, 362 76 - 76 +/ +: +Perampokan/Robbery s Pasal 365 7 - 7 +p +Memeras / Mengancam / Blactkmail / Threaten - - - - +t +h +Penggelapan/Embezzlement Pasal 372 6 - 6 +Penipuan/Fraud Pasal 378 6 - 6 +Penadahan / Catcher Pasal 480 1 - 1 +Narkotika/Narcotics Pasal 114, 112 310 - 310 +Korupsi/Corruptions Pasal 2 14 - 14 +Lain- Lain /Other - 31 - 31 +Teroris/Terrorist - - - - +Perlindungan Anak / Child protection UURI Pasal 81, 82 36 - 36 +Dalam Jabatan/In the Department - - - - +Kesehatan/Healthy UURI Pasl 197 45 - 45 +Kabupaten Trenggalek 568 - 568 +Sumber/Source: Lembaga Kemasyarakatan Kelas IIB Trenggalek/Class II B +SOCIAL AND WELFARE 189 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Perkara Menurut Jenis Perkara Pada Kejaksaan +4.3.23 +Table Negeri Trenggalek, 2023 +Number of Cases According to The Type of Case in The +Trenggalek District Prosecutor's, 2023 +Pidana +Ketertiban +Kelompok Usia Lain Jumlah +Umum Oharda +Age Group Other Total +Public Order +dCrimes +i +(1) (2) (3) o .(4) (5) +Sisa Tahun Lalu/Rest of Last Year 3 5 g 1 9 +. +s +Masuk Tahun Laporan/Enter the Report Year 3 97 55 155 +p +Jumlah Tahun Laporan/Number of Reported Years 6 b102 56 164 +. +b +Diselesaikan/Completed 6 89 56 151 +a +k +Sisa/Remainder - 13 - 13 +k +e +l +a +g +Sumber/Source: Kejaksaan Negeri Trenggalek/State-gowned Judiciary of Trenggalek +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +190 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Penuntutan Perkara Tindak Pidana Menurut Jenis +4.3.24 +Table Perkara pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, 2023 +Number of Prosecution of Criminal Cases According to Case +Type in The Trenggalek District Prosecutor's Office, 2023 +Pidana +Ketertiban +Kelompok Usia Lain Jumlah +Umum Oharda +Age Group Other Total +Public Order +dCrimes +i +(1) (2) (3) o . (4) (5) +Sisa Tahun Lalu/Rest of Last Year - 3g 1 4 +. +s +Masuk Bulan Laporan/Enter Report Month 6 89 56 151 +p +Jumlah Tahun Laporan/Number of Reported Years 6 b 92 57 155 +. +b +Diputus/Established 6 83 43 132 +a +Sisa Eksekusi/Remaining Execution k- - - - +k +Sisa Yang Belum Diputus/Remaining Undecided e - 9 14 23 +l +a +Sisa Yang Belum Dieksekusi/Remaining Unexploredg - - - - +g +n +e +r +t +/ +/ +Sumber/Source: Kejaksaan Negeri Tren:ggalek/State-owned Judiciary of Trenggalek +s +p +t +t +h +SOCIAL AND WELFARE 191 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Eksekusi Perkara Pidana Umum Menurut Jenis +4.3.25 +Table Perkara Pada Kejaksaan Negeri Trenggalek, 2023 +Number of Executions of General Criminal Case According +to The Type of Cases in The Trenggalek District Prosecutor's +Office, 2023 +Mauk Tahun Laporan +Jenis-jenis Perkara +dEnter the Report Year +i +. +(1) o (2) +g +Ketertiban Umum/Public Order . 6 +s +Oharda p 83 +b +Pidana Lain/Other Crimes . 43 +b +Kabupaten Trenggalek a +k +k +e +Sumber/Source: Kejaksaan Negeri Trenggalek/State-owned Juldiciary of Trenggalek +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +192 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Jumlah Upaya Hukum Menurut Jenis Upaya Hukum Pada +4.3.26 +Table Kejaksaaan Negeri Trenggalek, 2023 +Number of Legal Efforts According to Types of Legal Efforts +in The Trenggalek District Prosecutor's Office, 2023 +Diselesaikan Peninjauan +Demi Hukum Kem,bali +Kelompok Usia Banding Kasasi dGrasi +Resolved by Judicial +Age Group Banding Cassation . iFatty +LawOthoer Review +g +Crimes Total +. +s +(1) (2) (3) p(4) (5) (6) +b +Sisa Tahun Lalu/Rest of Last Year 2 - - - - +. +b +Masuk Tahun Laporan/Enter the Report Year 1 3a - - - +k +Jumlah Tahun Laporan/Number of Reported 3 3 - - - +k +Years e +l +Diputus/Established 3 a 3 - - - +g +Sisa Eksekusi/Remaining Execution g3 3 - - - +n +Sisa Yang Belum Diputus/Remaining e- - - - - +r +Undecided t +/ +Sisa Yang Belum Dieksekusi/Remaini:n/g - - - - - +s +Unexplored p +t +t +h +Sumber/Source: Kejaksaan Negeri Trenggalek/State-owned Judiciary of Trenggalek +SOCIAL AND WELFARE 193 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +4.4 KEMISKINAN +POVERTY +Tabel Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk +4.4.1 +Table Miskin di Kabupaten Trenggalek, 2016–2023 +Poverty Line, Number, and Percentage of Poor People in +Trenggalek Regency, 2016–2023 +d +Garis Kemiskinan Jumlah Penduduk . i +oPersentase Penduduk +Tahun (rupiah/kapita/bulan) Miskin (ribu) g +Miskin +Year Poverty Line Number of Poor sPe.ople +Percentage of Poor People +(rupiah/capita/month) (thousapnd) +b +. +(1) (2) b(3) (4) +a +275.426 k91,49 13,24 +2016 +k +e +2017 288.779 a l 89,77 12,96 +g +308.644 g 83,50 12,02 +2018 +n +e +2019 +323.7r87 76,44 10,98 +t +/ +/ +:340.915 81,06 11,62 +2020 s +p +2021 t t 358.831 84,89 12,14 +h +381.448 76,75 10,96 +2022 +411.527 74,58 10,63 +2023 +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic +Survey +194 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT +Tabel Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan +4.4.2 +Table Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek, 2016–2023 +Poverty Gap Index and Poverty Severity Index in Trenggalek +Regency, 2016–2023 +d +i +. +o +Tahun Indeks Kedalaman Kemiskinan Ingdeks Keparahan Kemiskinan +Year Poverty Gap Index s .Poverty Severity Index +p +b +. +(1) (2) b (3) +a +1,74 k 0,44 +2016 +k +e +2017 1,71 a l 0,59 +g +g1,85 0,37 +2018 +n +e +2019 r 1,37 0,40 +t +/ +/ +: 1,48 0,42 +2020 s +p +2021 t t 1,46 0,25 +h +1,38 0,28 +2022 +1,26 0,21 +2023 +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic +Survey +SOCIAL AND WELFARE 195 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h 5. Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan/Agriculture, +Forestry, Livestock, and Fishery .............................................................................. +5. PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN/ +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Menurut penggunaannya, tanah 1. Land or Plantation by its using can +atau lahan dapat dibedakan be devided into 2, they are rice field +menjadi 2 bagian besar, yaitu and non rice field. +tanah sawah dan tanah nonsawah. +2. Data pertanian tanaman bahan 2. The data of foodstuff plant consists +makanan meliputi luas panen, of harvest darea, production, +i +produksi, produktivitas dari productivioty .of rice, palawijo and +g +tanaman padi, palawija, dan beans. +. +s +kacang-kacangan +p +b +. +3. Perkebunan, dapat digolongkan 3. bPlantation, can be devided into 2 +a +ke dalam 2 katagori ; perkebunan kcategories ; populace plantation +k +rakyat dan perkebunan besar, and big plantation. Big plantation +e +dimana perkebunan besar terdairli consists of government plantation, +g +dari perkebunan milik pemerintah and private plantation. +g +dan milik swasta. n +e +r +t +4. Data Statistik /Kehutanan 4. Forestry Statistics is a secondary +/ +: +merupakan data ssekunder yang data from “Perum Perhutani”. Firest +p +bersumber darti Perum Perhutani. area based on the use of forest is +t +Luas hutahn berasarkan tata devided into real forest and forest +guna hutan digolongkan atas converted. +hutan tetap dan hutan yang +dikonversikan. +5. Data Populasi Ternak bersumber 5. The Data of Catle Population +dari Dinas Peternakan, sedangkan is from Animal Husbandary +data jumlah pemotongan ternak Department and the data about +merupakan hasil survei yang animal slaughtered is a result of +dilakukan BPS. research of BPS. +6. Data statistik Perikanan 6. Fishery Statistics is a secondary +merupakan data sekunder yang data from Fishery department. It is +ersumber dari Dinas Perikanan. devided into sea fishery and land +Statistik Perikanan dibedakan fishery. +atas data perikanan laut dan +perikanan darat. +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 199 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +200 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +ULASAN DESCRIPTION +Produksi tanaman sayuran Vegetable crop production tends to +cenderung menurun dibanding tahun decline compared to the previous year. +sebelumnya. Komoditas bawang The commodities of spring onions and +daun dan bawang merah mengalami shallots have decreased compared to +penurunan dibandingkan tahun 2022. Production of kale and melons has +2022. Produksi kangkung dan melon increased. +mengalami peningkatan. d +i +Penurunan produksi bawang The largest doec.line in leek production +g +daun terbesar berada di Kecamatan was in Pule District, from 384 tonnes in +. +s +Pule dengan dari 384 ton di tahun 2022 to 17 tonnes in 2023. Meanwhile, +p +2022 menjadi 17 ton di tahun 2023. the largbest decline in shallot production +. +Sedangkan penurunan produksi was bin Tugu District from 101 tonnes in +a +bawang merah terbesar berada di 2k022 to only 0.7 tonnes in 2023. +k +Kecamatan Tugu dari 101 ton di tahun +e +2022 menjadi hanya 0,7 ton di tahuanl +g +2023. +g +Luas area tanaman perknebunan The area of p lantation crops for all +e +untuk semua jenis tanaman types of plantation crops except coffee +r +t +perkebunan kecuali kopi da/n tembakau and tobacco (coconut, cocoa, sugar +/ +: +(kelapa, kakao, tebsu) mengalami cane) has decreased compared to 2022. +p +penurunan dibandintgkan tahun 2022. +t +Produksi tahnaman Perkebunan Plantation crop production which +yang mempunyai konstribusi terbesar has the largest contribution is coconut +adalah produksi kelapa dan tebu and sugar cane production respectively +masing-masing dengan produksi with production of 8,498.42 tons and +sebesar 8.498,42 tondan 19.385,41 ton 19,385.41 tons in 2023. +di tahun 2023. +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 201 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +(cid:17)(cid:258)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:24)(cid:258)(cid:437)(cid:374)(cid:876)(cid:3)(cid:94)(cid:272)(cid:258)(cid:367)(cid:367)(cid:349)(cid:381)(cid:374)(cid:3) +(cid:17)(cid:258)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:68)(cid:286)(cid:396)(cid:258)(cid:346)(cid:876)(cid:3)(cid:94)(cid:346)(cid:258)(cid:367)(cid:367)(cid:381)(cid:410)(cid:400)(cid:3) +(cid:17)(cid:258)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:24)(cid:258)(cid:437)(cid:374)(cid:876)(cid:3)(cid:94)(cid:272)(cid:258)(cid:367)(cid:367)(cid:349)(cid:381)(cid:374) (cid:17)(cid:258)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:87)(cid:437)(cid:410)(cid:349)(cid:346)(cid:876)(cid:3)(cid:39)(cid:258)(cid:396)(cid:367)(cid:349)(cid:272)(cid:3) +(cid:17)(cid:258)(cid:455)(cid:258)(cid:373)(cid:876)(cid:3)(cid:94)(cid:393)(cid:349)(cid:374)(cid:258)(cid:272)(cid:346)(cid:3) +(cid:17)(cid:258)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:68)(cid:286)(cid:396)(cid:258)(cid:346)(cid:876)(cid:3)(cid:94)(cid:346)(cid:258)(cid:367)(cid:367)(cid:381)(cid:410)(cid:400) (cid:17)(cid:437)(cid:374)(cid:272)(cid:349)(cid:400)(cid:876)(cid:3)(cid:400)(cid:410)(cid:396)(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:271)(cid:286)(cid:258)(cid:374)(cid:3) +(cid:18)(cid:258)(cid:271)(cid:258)(cid:349)(cid:3)(cid:90)(cid:258)(cid:449)(cid:349)(cid:410)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:346)(cid:349)(cid:367)(cid:349)(cid:876)(cid:18)(cid:258)(cid:455)(cid:286)(cid:374)(cid:374)(cid:286)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:393)(cid:393)(cid:286)(cid:396)(cid:3) +(cid:17)(cid:258)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:87)(cid:437)(cid:410)(cid:349)(cid:346)(cid:876)(cid:3)(cid:39)(cid:258)(cid:396)(cid:367)(cid:349)(cid:272) (cid:60)(cid:258)(cid:272)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:87)(cid:258)(cid:374)(cid:361)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:62)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:17)(cid:286)(cid:258)(cid:374)(cid:400)(cid:3) +(cid:1005)(cid:1010)(cid:1004)(cid:1008) (cid:60)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:396)(cid:3)(cid:94)(cid:393)(cid:349)(cid:374)(cid:258)(cid:272)(cid:346)(cid:3) +(cid:1004) (cid:17)(cid:258)(cid:455)(cid:258)(cid:373)(cid:876)(cid:3)(cid:94)(cid:393)(cid:349)(cid:374)(cid:258)(cid:272)(cid:346) (cid:60)(cid:286)(cid:373)(cid:271)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:60)(cid:381)(cid:367)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:258)(cid:437)(cid:367)(cid:349)(cid:296)(cid:367)(cid:381)(cid:449)(cid:286)(cid:396)(cid:3) +(cid:1008)(cid:1011)(cid:1011) (cid:1009)(cid:1012)(cid:1004) (cid:1004) (cid:1012)(cid:1010)(cid:1005) i d (cid:60)(cid:286)(cid:374)(cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:87)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:410)(cid:381)(cid:3) +(cid:1007)(cid:1012) (cid:1006)(cid:1011)(cid:1005)(cid:1012) +(cid:17)(cid:437)(cid:374)(cid:272)(cid:349)(cid:400)(cid:876)(cid:3)o(cid:400)(cid:410)(cid:396).(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:271)(cid:286)(cid:258)(cid:374) +(cid:60)(cid:286)(cid:410)(cid:349)(cid:373)(cid:437)(cid:374)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:437)(cid:272)(cid:437)(cid:373)(cid:271)(cid:286)(cid:396)(cid:3) +(cid:1006)(cid:1009)(cid:1006)(cid:1010) (cid:1004) (cid:1005)(cid:1008)(cid:1011)(cid:1004) (cid:18)(cid:258)s(cid:271)(cid:258) . (cid:349) g (cid:3)(cid:90)(cid:258)(cid:449)(cid:349)(cid:410)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:346)(cid:349)(cid:367)(cid:349)(cid:876)(cid:18)(cid:258)(cid:455)(cid:286)(cid:374)(cid:374)(cid:286) (cid:60)(cid:437)(cid:271)(cid:349)(cid:400)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:258)(cid:271)(cid:271)(cid:258)(cid:336)(cid:286)(cid:3) +(cid:1010)(cid:1011)(cid:1005) p(cid:87)(cid:286)(cid:393)(cid:393)(cid:286)(cid:396) (cid:62)(cid:258)(cid:271)(cid:437)(cid:3)(cid:94)(cid:349)(cid:258)(cid:373)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:346)(cid:258)(cid:455)(cid:381)(cid:410)(cid:286)(cid:3) +b (cid:68)(cid:286)(cid:367)(cid:381)(cid:374)(cid:876)(cid:3)(cid:68)(cid:286)(cid:367)(cid:381)(cid:374)(cid:3) +.(cid:60)(cid:258)(cid:272)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:87)(cid:258)(cid:374)(cid:361)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:62)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:17)(cid:286)(cid:258)(cid:374)(cid:400) +b (cid:87)(cid:258)(cid:393)(cid:396)(cid:349)(cid:364)(cid:258)(cid:876)(cid:3)(cid:17)(cid:286)(cid:367)(cid:367)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:393)(cid:393)(cid:286)(cid:396)(cid:3) +a +(cid:1007)(cid:1007)(cid:1008)(cid:1013)k +(cid:60)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:396)(cid:3)(cid:94)(cid:393)(cid:349)(cid:374)(cid:258)(cid:272)(cid:346) +(cid:87)(cid:286)(cid:410)(cid:400)(cid:258)(cid:349)(cid:876)(cid:94)(cid:258)(cid:449)(cid:349)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:346)(cid:349)(cid:374)(cid:286)(cid:400)(cid:286)(cid:3)(cid:18)(cid:258)(cid:271)(cid:271)(cid:258)(cid:336)(cid:286)(cid:876)(cid:373)(cid:437)(cid:400)(cid:410)(cid:258)(cid:396)(cid:282)(cid:3)(cid:336)(cid:396)(cid:286)(cid:286)(cid:374)(cid:3) +(cid:1010)(cid:1007)(cid:1006)(cid:1008) k (cid:94)(cid:286)(cid:373)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:258)(cid:876)(cid:3)(cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:396)(cid:373)(cid:286)(cid:367)(cid:381)(cid:374)(cid:3) +e +a +l(cid:1006)(cid:1012)(cid:1008)(cid:1005) +(cid:60)(cid:286)(cid:373)(cid:271)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:60)(cid:381)(cid:367)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:258)(cid:437)(cid:367)(cid:349)(cid:296)(cid:367)(cid:381)(cid:449)(cid:286)(cid:396) +(cid:94)(cid:410)(cid:396)(cid:381)(cid:271)(cid:286)(cid:396)(cid:349)(cid:876)(cid:3)(cid:94)(cid:410)(cid:396)(cid:258)(cid:449)(cid:271)(cid:286)(cid:396)(cid:396)(cid:455)(cid:3) +(cid:1012) g (cid:100)(cid:286)(cid:396)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:28)(cid:336)(cid:336)(cid:393)(cid:367)(cid:258)(cid:374)(cid:410)(cid:3) +g (cid:100)(cid:381)(cid:373)(cid:258)(cid:410)(cid:876)(cid:3)(cid:100)(cid:381)(cid:373)(cid:258)(cid:410)(cid:381)(cid:3) +n (cid:60)(cid:286)(cid:374)(cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:87)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:410)(cid:381) +(cid:1008)(cid:1013)(cid:1011)(cid:1006) e (cid:1009)(cid:1009)(cid:1004)(cid:1006) (cid:116)(cid:381)(cid:396)(cid:410)(cid:286)(cid:367)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:258)(cid:396)(cid:396)(cid:381)(cid:410)(cid:3) +(cid:1005)(cid:1004)(cid:1008)(cid:1004) t r (cid:60)(cid:286)(cid:410)(cid:349)(cid:373)(cid:437)(cid:374)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:437)(cid:272)(cid:437)(cid:373)(cid:271)(cid:286)(cid:396) (cid:18)(cid:258)(cid:271)(cid:258)(cid:349)(cid:3)(cid:17)(cid:286)(cid:400)(cid:258)(cid:396)(cid:876)(cid:100)(cid:116)(cid:876)(cid:100)(cid:286)(cid:396)(cid:381)(cid:393)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:346)(cid:349)(cid:367)(cid:349)(cid:876)(cid:17)(cid:349)(cid:336)(cid:3)(cid:272)(cid:346)(cid:349)(cid:367)(cid:349)(cid:3) +/ +: / (cid:18)(cid:258)(cid:271)(cid:258)(cid:349)(cid:3)(cid:60)(cid:286)(cid:396)(cid:349)(cid:410)(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:346)(cid:349)(cid:367)(cid:349)(cid:876)(cid:18)(cid:437)(cid:396)(cid:367)(cid:455)(cid:3)(cid:272)(cid:346)(cid:349)(cid:367)(cid:349)(cid:3) +(cid:1007)(cid:1005)(cid:1006)s(cid:1008) +(cid:1004) p (cid:1006)(cid:1011)(cid:1013)(cid:1009) (cid:1004) (cid:60)(cid:437)(cid:271)(cid:349)(cid:400)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:258)(cid:271)(cid:271)(cid:258)(cid:336)(cid:286) (cid:58)(cid:258)(cid:373)(cid:437)(cid:396)(cid:3)(cid:100)(cid:349)(cid:396)(cid:258)(cid:373)(cid:876)(cid:3)(cid:60)(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:75)(cid:455)(cid:400)(cid:410)(cid:286)(cid:396)(cid:3)(cid:68)(cid:437)(cid:400)(cid:346)(cid:396)(cid:381)(cid:381)(cid:373)(cid:3) +t (cid:1012)(cid:1004) (cid:58)(cid:258)(cid:373)(cid:437)(cid:396)(cid:3)(cid:68)(cid:286)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:94)(cid:410)(cid:396)(cid:258)(cid:449)(cid:3)(cid:68)(cid:437)(cid:400)(cid:346)(cid:396)(cid:381)(cid:381)(cid:373)(cid:3) +h t (cid:1007)(cid:1004)(cid:1004) +(cid:1006)(cid:1006)(cid:1012)(cid:1012) (cid:62)(cid:258)(cid:271)(cid:437)(cid:3)(cid:94)(cid:349)(cid:258)(cid:373)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:346)(cid:258)(cid:455)(cid:381)(cid:410)(cid:286) (cid:58)(cid:258)(cid:373)(cid:437)(cid:396)(cid:3)(cid:62)(cid:258)(cid:349)(cid:374)(cid:374)(cid:455)(cid:258)(cid:876)(cid:3)(cid:68)(cid:437)(cid:400)(cid:346)(cid:396)(cid:381)(cid:381)(cid:373)(cid:3) +(cid:68)(cid:286)(cid:367)(cid:381)(cid:374)(cid:876)(cid:3)(cid:68)(cid:286)(cid:367)(cid:381)(cid:374) +(cid:87)(cid:258)(cid:393)(cid:396)(cid:349)(cid:364)(cid:258)(cid:876)(cid:3)(cid:17)(cid:286)(cid:367)(cid:367)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:393)(cid:393)(cid:286)(cid:396) +(cid:87)(cid:286)(cid:410)(cid:400)(cid:258)(cid:349)(cid:876)(cid:94)(cid:258)(cid:449)(cid:349)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:346)(cid:349)(cid:374)(cid:286)(cid:400)(cid:286) +(cid:18)(cid:258)(cid:271)(cid:271)(cid:258)(cid:336)(cid:286)(cid:876)(cid:373)(cid:437)(cid:400)(cid:410)(cid:258)(cid:396)(cid:282)(cid:3)(cid:336)(cid:396)(cid:286)(cid:286)(cid:374) +(cid:94)(cid:286)(cid:373)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:258)(cid:876)(cid:3)(cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:286)(cid:396)(cid:373)(cid:286)(cid:367)(cid:381)(cid:374) +Sumber/Source : Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural +Statistic for Horticulture SPH-SBS +Gambar Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim +5.1 +Figures Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek +(kuintal), 2023 +Production of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of +Plant in Trenggalek Regency (quintal), 2023 +202 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +(cid:58)(cid:258)(cid:346)(cid:286)(cid:876)(cid:3)(cid:39)(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:286)(cid:396) (cid:60)(cid:258)(cid:393)(cid:437)(cid:367)(cid:258)(cid:336)(cid:258)(cid:876)(cid:3)(cid:58)(cid:258)(cid:448)(cid:258)(cid:3)(cid:18)(cid:258)(cid:396)(cid:282)(cid:258)(cid:373)(cid:381)(cid:373) +(cid:60)(cid:286)(cid:361)(cid:349)(cid:3)(cid:17)(cid:286)(cid:367)(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:115)(cid:286)(cid:396)(cid:271)(cid:286)(cid:374)(cid:258)(cid:272)(cid:286)(cid:258)(cid:286) (cid:60)(cid:286)(cid:374)(cid:272)(cid:437)(cid:396)(cid:876)(cid:3)(cid:28)(cid:258)(cid:400)(cid:410)(cid:3)(cid:47)(cid:374)(cid:282)(cid:349)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:39)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:367) +(cid:60)(cid:437)(cid:374)(cid:455)(cid:349)(cid:410)(cid:876)(cid:3)(cid:100)(cid:437)(cid:396)(cid:373)(cid:286)(cid:396)(cid:349)(cid:272) (cid:62)(cid:258)(cid:381)(cid:400)(cid:876)(cid:62)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:437)(cid:258)(cid:400)(cid:876)(cid:3)(cid:39)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258) +(cid:62)(cid:286)(cid:373)(cid:393)(cid:437)(cid:455)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:127)(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:349)(cid:271)(cid:286)(cid:396)(cid:3)(cid:4)(cid:396)(cid:381)(cid:373)(cid:258)(cid:410)(cid:349)(cid:272)(cid:437)(cid:373) (cid:62)(cid:349)(cid:282)(cid:258)(cid:346)(cid:3)(cid:17)(cid:437)(cid:258)(cid:455)(cid:258)(cid:876)(cid:3)(cid:4)(cid:367)(cid:381)(cid:286)(cid:448)(cid:286)(cid:396)(cid:258) +(cid:68)(cid:258)(cid:346)(cid:364)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:3)(cid:282)(cid:286)(cid:449)(cid:258)(cid:876)(cid:87)(cid:346)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:396)(cid:349)(cid:258)(cid:3)(cid:68)(cid:258)(cid:272)(cid:396)(cid:381)(cid:272)(cid:258)(cid:396)(cid:393)(cid:258) (cid:68)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:437)(cid:282)(cid:437)(cid:876)(cid:87)(cid:258)(cid:272)(cid:286)(cid:876)(cid:3)(cid:47)(cid:374)(cid:282)(cid:349)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:68)(cid:437)(cid:367)(cid:271)(cid:286)(cid:396)(cid:396)(cid:455) +d +(cid:94)(cid:258)(cid:373)(cid:271)(cid:349)(cid:367)(cid:381)(cid:410)(cid:381)(cid:876)(cid:3)(cid:60)(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:381)(cid:296)(cid:3)(cid:17)(cid:349)(cid:410)(cid:410)(cid:286)(cid:396) (cid:100)(cid:286)(cid:373)(cid:437)(cid:349)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:3)(cid:17)(cid:367)(cid:258)(cid:272)(cid:364)(cid:3)(cid:100)(cid:437)(cid:396)(cid:373)(cid:286)(cid:396)(cid:349)(cid:272) i +. +(cid:100)(cid:286)(cid:373)(cid:437)(cid:364)(cid:437)(cid:374)(cid:272)(cid:349)(cid:876)(cid:3)(cid:18)(cid:346)(cid:349)(cid:374)(cid:286)(cid:400)(cid:286)(cid:3)(cid:60)(cid:286)(cid:455)(cid:400) (cid:100)(cid:286)(cid:373)(cid:437)(cid:367)(cid:258)(cid:449)(cid:258)(cid:364)(cid:876)(cid:3)(cid:58)(cid:258)(cid:448)(cid:258)(cid:3)(cid:100)(cid:437)(cid:396)(cid:373)(cid:286)o(cid:396)(cid:349)(cid:272) +g +(cid:58)(cid:286)(cid:396)(cid:437)(cid:364)(cid:3)(cid:69)(cid:349)(cid:393)(cid:349)(cid:400)(cid:876)(cid:3)(cid:62)(cid:349)(cid:373)(cid:286) (cid:94)(cid:286)(cid:396)(cid:258)(cid:349)(cid:876)(cid:3)(cid:62)(cid:286)(cid:373)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:396)(cid:258)(cid:400)(cid:400) . +s +p +b +(cid:1005)(cid:1012)(cid:1010)(cid:1005)(cid:1008)(cid:1004)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1011)(cid:1012)(cid:1006)(cid:1008)(cid:1009)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) b . +a +(cid:1008)(cid:1009)(cid:856)(cid:1008)(cid:1005)(cid:1004) k +k +(cid:1006)(cid:1013)(cid:856)(cid:1012)(cid:1010)(cid:1007) e +(cid:1006)(cid:1011)(cid:1012)(cid:856)(cid:1006)(cid:1004)(cid:1010) l +(cid:1008)(cid:1004)(cid:1004) a +(cid:1005)(cid:1005)(cid:1004)(cid:856)(cid:1010)(cid:1004)(cid:1011) g +(cid:1006)(cid:1008)(cid:1004) g +(cid:1012)(cid:1008)(cid:1004) n (cid:1005)(cid:856)(cid:1005)(cid:1011)(cid:1006)(cid:856)(cid:1008)(cid:1004)(cid:1010) +(cid:1013)(cid:1006)(cid:856)(cid:1004)(cid:1009)(cid:1009) e +r +t +/ +/ +: +s +(cid:1006)(cid:1011)(cid:1004)(cid:856)(cid:1011)(cid:1009)(cid:1006)p +t +t +h +(cid:1006)(cid:1013)(cid:1012)(cid:856)(cid:1006)(cid:1004)(cid:1006) +(cid:1004) +(cid:1005)(cid:1012)(cid:1006)(cid:856)(cid:1005)(cid:1013)(cid:1007) +(cid:1005)(cid:856)(cid:1006)(cid:1013)(cid:1010)(cid:856)(cid:1006)(cid:1006)(cid:1010) +Sumber/Source : Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural +Statistic for Horticulture SPH-SBS +Gambar Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim +5.2 +Figures Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek +(kuintal), 2023 +Production of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of +Plant in Trenggalek Regency (quintal), 2023 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 203 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +5.1 HORTIKULTURA +HORTICULTURE +Tabel Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan +5.1.1 +Table Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek (ha), 2022 dan +2023 +Harvested Area of Vegetables by District and Kind of Plant +in Trenggalek Regency (ha), 2022 and 2023 +d +i +. +Bawang Daun/ Bawang Meroah/ +g Bawang Putih/ Garlic +Kecamatan Scallion Shallots +. +s +District +p +2022 2023* 2022 2023* 2022 2023* +b +. +(1) (2) (3) b(4) (5) (6) (7) +a +Panggul - - 18 1 - - +k +k +Munjungan - - - 2 - - +e +l +Watulimo - a- - - - - +g +Kampak - g - - 4 - - +n +Dongko 19 e 13 7 0 - - +r +Pule 4t0 31 1 1 - - +/ +/ +Karangan s :- - 4 1 - - +p +Suruh t 13 12 - - - - +t +h +Gandusari - - 6 8 - - +Durenan 1 3 15 7 - - +Pogalan - - 5 12 - - +Trenggalek - - 10 3 - - +Tugu - - 6 1 - - +Bendungan 8 12 - - - - +Kabupaten Trenggalek 81 71 72 40 - - +204 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +d +i +. +o Cabai Rawit/ Chili/ +Bayam/ Spinach Buncis/ stringg bean +Kecamatan Cayenne Pepper +. +s +District +p +2022 2023* 2022 2023* 2022 2023* +b +. +(1) (8) (9) b(10) (11) (12) (13) +a +Panggul 20 2 - - 24 1 +k +k +Munjungan 1 2 - - 6 7 +e +l +Watulimo 23 a21 - - 12 8 +g +Kampak - g1 - - 2 2 +n +Dongko 33 e 23 13 7 21 16 +r +Pule 3t1 33 10 26 6 19 +/ +/ +Karangan s :- 0 - - 2 0 +p +Suruh t 19 16 - 3 7 1 +t +h +Gandusari - - - - 11 7 +Durenan - - - - 8 5 +Pogalan 2 1 - - 14 125 +Trenggalek 14 8 - - 7 7 +Tugu 20 14 1 2 7 1 +Bendungan 19 14 8 6 5 5 +Kabupaten Trenggalek 182 133 32 44 132 203 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 205 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +d +Kacang Panjang/ Kangkung/ Wateri Kembang Kol/ +. +o +Kecamatan Long Beans Spinach Cauliflower +g +District . +2022 2023* 2022 s2023* 2022 2023* +p +b +(1) (14) (15) (16) (17) (18) (19) +. +Panggul - 1 b8 2 - - +a +Munjungan 6 5 k 4 4 - - +k +Watulimo 12 7e 13 8 - - +l +a +Kampak 1 g- 2 1 - - +g +Dongko 16 n 10 25 15 - - +e +Pule 7 31 - 19 - - +r +t +Karangan / /5 3 4 0 - - +: +s +Suruh p - 6 15 13 - - +t +Gandusari t 1 - 6 6 - - +h +Durenan - 1 - 4 - - +Pogalan 2 1 5 5 - - +Trenggalek 1 - 16 14 - - +Tugu 10 4 12 13 - - +Bendungan 8 6 7 12 - - +Kabupaten Trenggalek 69 74 117 115 - - +206 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +d +i +Kentang/ Potato Ketimun/ Cucumb.er Kubis/ Cabbage +Kecamatan o +g +District +2022 2023* 2022 s .2023* 2022 2023* +p +(1) (20) (21) (2b2) (23) (24) (25) +Panggul - - b .- 2 - - +a +Munjungan - - 5 4 - - +k +k +Watulimo - - - - - - +e +l +Kampak - a- - 1 - - +g +Dongko - g - 16 7 - - +n +Pule e- 1 10 22 - - +r +Karangan t- - - - - - +/ +/ +: +Suruh s - - - - - - +p +Gandusari t - - - - - - +t +h +Durenan - - - 1 - 2 +Pogalan - - 1 - - - +Trenggalek - - - - - - +Tugu - - 8 3 - - +Bendungan - - - - 3 - +Kabupaten Trenggalek - 1 40 39 3 2 +Catatan/Note: 2023 Angka Sementara +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-SBS +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 207 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +d +i +. +o +Labu Siam/ Chayote Melon/ Melon Paprika/ Bell Pepper +Kecamatan g +. +District s +p +2022 2023* 20b22 2023* 2022 2023* +. +b +(1) (26) (27) (28) (29) (30) (31) +a +Panggul - - k - - - - +k +Munjungan - e- - 1 - - +l +a +Watulimo 10 g8 - 4 - - +g +Kampak 2 1 1 - - - +n +Dongko e6 9 2 - - - +r +t +Pule / /4 27 - - - - +: +s +Karangan - - - 3 - - +p +Suruh t t - 2 - - - - +h +Gandusari - - 2 3 - - +Durenan - - 1 5 - - +Pogalan - - 3 4 - - +Trenggalek - - - - - - +Tugu - - 1 1 - - +Bendungan 8 8 - - - - +Kabupaten Trenggalek 30 55 10 21 - - +208 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +d +Petsai/Sawi/ Chinese i +Semangka/ Woat.er +Cabbage/mustard Stroberi/ Strawberry +Kecamatan Melong +green . +District s +p +2022 2023* 20b22 2023* 2022 2023* +. +b +(1) (32) (33) a(34) (35) (36) (37) +Panggul - 1 k - - - - +k +Munjungan - 2e - - - - +l +a +Watulimo - g- - - - - +g +Kampak -n 1 - - - - +e +Dongko 34 31 6 - - - +r +t +Pule / /46 37 - - - - +: +s +Karangan p 5 0 - - - - +t +Suruh t 16 21 - - - - +h +Gandusari - 2 - - - - +Durenan - 3 2 5 1 1 +Pogalan - - - 1 - - +Trenggalek 9 14 - - - - +Tugu 21 9 2 - - - +Bendungan 7 20 - - - - +Kabupaten Trenggalek 138 140 10 6 1 1 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 209 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +d +i +Terung/ Eggplant Tomat/ Tomato. Wortel/ Carrot +Kecamatan o +g +District +2022 2023* 2022 s .2023* 2022 2023* +p +(1) (38) (39) (4b0) (41) (42) (43) +Panggul 16 0 b .- - - - +a +Munjungan - 1 - - - - +k +k +Watulimo 12 9 10 7 - - +e +l +Kampak 1 a2 - - - - +g +Dongko 13 g10 8 3 - - +n +Pule e10 22 7 24 - 4 +r +Karangan t- - - - - - +/ +/ +: +Suruh s - 2 - 1 - - +p +Gandusari t 4 1 - 1 - - +t +h +Durenan 11 13 3 - - - +Pogalan 2 3 - 1 - - +Trenggalek 3 3 - - - - +Tugu 4 2 8 2 - - +Bendungan - 11 - - - - +Kabupaten Trenggalek 76 78 36 39 - 4 +210 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +d +Cabai Besar/TW/ i +Cabai Keriting /o Ch.ili/ Jamur Tiram / King +Teropong / Chili/Big +Kecamatan Curly chgili Oyster Mushrooms +chili . +District s +p +2022 2023* 20b22 2023* 2022 2023* +. +b +(1) (44) (45) (46) (47) (48) (49) +a +Panggul - 1 k - - - - +k +Munjungan 2 0e - - 470 235 +l +Watulimo - a- - - - - +g +Kampak - g - - - - - +n +Dongko e9 2 4 2 - - +r +Pule / t12 17 7 12 12.050 24.300 +/ +: +Karangan s 1 2 - - 370 820 +p +Suruh t 11 2 - - - - +t +h +Gandusari - - 1 7 - - +Durenan - 1 - - 5.500 6.500 +Pogalan 3 2 - 12 - - +Trenggalek 4 0 - - - - +Tugu 4 - 2 5 18 39 +Bendungan 1 10 - - - - +Kabupaten Trenggalek 47 37 14 38 18.408 31.894 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 211 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.1 +d +Jamur Merang / Straw i +o .Jamur Lainnya +Kecamatan Mushrooms +g +District . +2022 2023* s2022 2023* +p +b +(1) (50) (51) (52) (53) +. +Panggul - b- - - +a +Munjungan - k- - - +k +Watulimo - e - - - +l +a +Kampak - g - - - +g +Dongko - n - - - +e +Pule - - - - +r +t +Karangan / /- - - - +: +s +Suruh p - - - - +t +Gandusari t - - - - +h +Durenan - - - - +Pogalan - - - - +Trenggalek - - - - +Tugu - - - - +Bendungan - - - - +Kabupaten Trenggalek - - - - +Catatan/Note: 2023 Angka Sementara +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-SBS +212 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Tabel Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis +5.1.2 +Table Tanaman di Kabupaten Trenggalek (kuintal), 2022 dan 2023 +Production of Vegetables by District and Kind of Plant in +Trenggalek Regency (quintal), 2022 and 2023 +d +Bawang Daun/ Bawang Merah/ i +o . Bawang Putih/ Garlic +Kecamatan Scallion Shallots +g +District . +2022 2023* 2022 s2023* 2022 2023* +p +b +(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) +. +Panggul - - b962 76 - - +a +Munjungan - - k - 47 - - +k +Watulimo - -e - - - - +l +a +Kampak - g- - 681 - - +g +Dongko 182 n 139 435 23 - - +e +Pule 3.853 174 76 72 - - +r +t +Karangan / /- - 435 35 - - +: +s +Suruh p 176 138 - - - - +t +Gandusari t - - 400 247 - - +h +Durenan 10 103 884 417 - - +Pogalan - - 375 1.036 - - +Trenggalek - - 910 78 - - +Tugu - - 1.016 7 - - +Bendungan 837 307 - - - - +Kabupaten Trenggalek 5.058 861 5.493 2.718 - - +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 213 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Cabai Rawit/ Chili/ +Bayam/ Spinach Buncis/ string beand +Kecamatan i Cayenne Pepper +. +District o +2022 2023* 2022 g2023* 2022 2023* +. +s +(1) (8) (9) (10)p (11) (12) (13) +Panggul 590 54 b- - 48 21 +. +b +Munjungan 9 43 - - 188 100 +a +k +Watulimo 204 267 - - 84 50 +k +e +Kampak - 20 - - 182 673 +l +a +Dongko 154 g 68 1.709 295 187 102 +g +Pule 1n.179 218 1.535 181 2.604 136 +e +Karangan r - 0 - - 6 5 +t +/ +Suruh / 108 154 - 73 68 30 +: +s +Gandusari p - - - - 594 530 +t +Durenan t - - - - 87 52 +h +Pogalan 40 3 - - 462 1.318 +Trenggalek 110 96 - - 892 239 +Tugu 247 375 34 50 1.007 49 +Bendungan 328 171 192 72 318 46 +Kabupaten Trenggalek 2.969 21.470 3.470 671 6.727 3.349 +214 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Kacang Panjang/ Kangkung/ Water Kembang Kol/ +d +Kecamatan Long Beans Spinach i Cauliflower +. +District o +2022 2023* 2022 g2023* 2022 2023* +. +s +(1) (14) (15) (16)p (17) (18) (19) +Panggul - 100 4b0 69 - - +. +b +Munjungan 88 110 484 30 - - +a +k +Watulimo 110 119 375 325 - - +k +e +Kampak 239 - 69 150 - - +l +a +Dongko 183 g 60 317 58 - - +g +Pule 2n.320 192 - 50 - - +e +Karangan r55 211 30 102 - - +t +/ +Suruh / - 200 90 411 - - +: +s +Gandusari p 13 - 223 875 - - +t +Durenan t - 157 - 168 - - +h +Pogalan 81 20 304 45 - - +Trenggalek 14 - 178 137 - - +Tugu 3.078 1.600 2.324 1.613 - - +Bendungan 175 73 333 1.470 - - +Kabupaten Trenggalek 6.356 2.841 4.767 5.502 - - +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 215 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Kentang/ Ketimun/ Kubis/ +Kecamatan Potato Cucumber d Cabbage +District . i +2022 2023* 2022 20o23* 2022 2023* +g +(1) (20) (21) (22) s .(23) (24) (25) +Panggul - - - p 337 - - +b +Munjungan - - b .404 70 - - +a +Watulimo - - - - - - +k +k +Kampak - - - 450 - - +e +l +Dongko - a- 585 85 - - +g +Pule - g80 1.519 91 - - +n +Karangan e- - - - - - +r +Suruh t- - - - - - +/ +/ +: +Gandusari s - - - - - - +p +Durenan t - - - 75 - 300 +t +h +Pogalan - - 7 - - - +Trenggalek - - - - - - +Tugu - - 4.872 1.180 - - +Bendungan - - - - 9 - +Kabupaten Trenggalek - 80 7.387 2.288 9 300 +216 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Labu Siam/ Chayote Melon/ Melon dPaprika/ Bell Pepper +Kecamatan +i +District o . +g +2022 2023* 2022 2023* 2022 2023* +. +s +p +(1) (26) (27) (28) (29) (30) (31) +b +Panggul - - .- - - - +b +Munjungan - - a - 111 - - +k +Watulimo 495 470 k - 314 - - +e +Kampak 3.231 a l910 250 - - - +g +Dongko 934 g480 468 - - - +n +Pule 1.e206 268 - - - - +r +Karangan t- - - 134 - - +/ +/ +Suruh s : - 31 - - - - +p +Gandusari t - - 475 730 - - +t +Durenan h - - 250 797 - - +Pogalan - - 323 1.000 - - +Trenggalek - - - - - - +Tugu - - 30 38 - - +Bendungan 156 636 - - - - +Kabupaten Trenggalek 6.022 2.795 1.796 3.124 - - +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 217 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Petsai/Sawi/ Chinese +Semangka/ Water +Kecamatan +Cabbage/mustard +Melon +dStroberi/ Strawberry +District green o . i +g +2022 2023* 2022 2023* 2022 2023* +. +s +p +(1) (32) (33) (34) (35) (36) (37) +b +Panggul - 84 .- - - - +b +Munjungan - 190 a- - - - +k +Watulimo - - k - - - - +e +Kampak - a1l30 - - - - +g +Dongko 681 g706 953 - - - +n +Pule 2.794 379 - - - - +e +r +Karangan t17 5 - - - - +/ +/ +Suruh s : 208 122 - - - - +p +Gandusari t - 280 - - - - +t +Durenan h - 248 500 780 10 8 +Pogalan - - - 260 - - +Trenggalek 127 277 - - - - +Tugu 532 900 328 - - - +Bendungan 620 1.652 - - - - +Kabupaten Trenggalek 4.979 4.972 1.781 1.040 10 8 +218 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Terung/ Tomat/ Wortel/ +Kecamatan Eggplant Tomato d Carrot +District i +. +2022 2023* 2022 20o23* 2022 2023* +g +(1) (38) (39) (40) s .(41) (42) (43) +Panggul 111 15 -p - - - +b +Munjungan - 217 .- - - - +b +Watulimo 480 446 a334 270 - - +k +Kampak 372 1.157 k - - - - +e +Dongko 172 a l80 345 78 - - +g +Pule 785 g 76 914 187 - 38 +n +Karangan - - - - - - +e +r +Suruh t- 25 - 30 - - +/ +/ +Gandusari s : 138 482 - 21 - - +p +Durenan 200 131 85 - - - +t +t +Pogalan h 176 34 - 40 - - +Trenggalek 288 133 - - - - +Tugu 2.364 2.800 4.292 1.900 - - +Bendungan - 729 - - - - +Kabupaten Trenggalek 5.086 6.324 5.970 2.526 - 38 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 219 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Cabai Besar/TW/ +Cabai Keriting / Chili/ Jamur Tiram / King +Teropong / Chili/Big d +Kecamatan Curly chili Oyster Mushrooms +chili . i +District o +g +2022 2023* 2022 .2023* 2022 2023* +s +(1) (44) (45) (46)p (47) (48) (49) +b +Panggul - 36 .- - - - +b +Munjungan 39 3 a- - 31 40 +k +Watulimo - - k - - - - +e +Kampak - l- - - - - +a +g +Dongko 142 14 19 16 - - +g +Pule 1.091n 115 1.199 85 10.517 1.339 +e +Karangan r35 28 - - 244 58 +t +/ +/ +Suruh : 130 94 - - - - +s +Gandusari p - - 7 304 - - +t +t +Durenan h - 10 - - 1.212 153 +Pogalan 90 21 - 89 - - +Trenggalek 146 1 - - - - +Tugu 424 - 21 86 21 16 +Bendungan 5 156 - - - - +Kabupaten Trenggalek 2.102 477 1.246 580 12.025 1.604 +220 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.2 +Jamur Merang / Straw +Jamur Lainnya +Kecamatan Mushrooms d +District . i +2022 2023* o2022 2023* +g +(1) (50) (51) s .(52) (53) +Panggul - - p - - +b +Munjungan - b- . - - +a +Watulimo - - - - +k +k +Kampak - - - - +e +l +Dongko - a - - - +g +Pule - g - - - +n +Karangan - e - - - +r +Suruh t- - - - +/ +/ +: +Gandusari s- - - - +p +Durenan t - - - - +t +h +Pogalan - - - - +Trenggalek - - - - +Tugu - - - - +Bendungan - - - - +Kabupaten Trenggalek - - - - +Catatan/Note: 2023 - Angka Sementara +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-SBS +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 221 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim +5.1.3 +Table Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek (ha), +2020–2023 +Harvested Area of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind +of Plant in Trenggalek Regency (ha), 2020–2023 +Jenis Tanaman +2020 2021 2022 2023* +Kind of Plants +d +(1) (2) (3) (4) (5) +i +. +Bawang Daun/ Scallion 49 84 o81 71 +g +. +Bawang Merah/ Shallots 59 144s 72 40 +p +Bawang Putih/ Garlic - b- - - +. +b +Bayam/ Spinach 57 a 162 182 133 +k +Buncis/ string bean 19 k 22 32 44 +e +l +Cabai Rawit/ Chili/Cayenne Pepper 411 a 207 132 203 +g +Kacang Panjang/ Long Beans g101 81 69 74 +n +e +Kangkung/ Water Spinach 100 174 117 115 +r +t +/ +Kembang Kol/ Cauliflower / - - - - +: +s +Kentang/ Potato p 4 1 - 1 +t +t +h +Ketimun/ Cucumber 33 43 40 39 +Kubis/ Cabbage - - 3 2 +Labu Siam/ Chayote 27 29 30 55 +Melon/ Melon 36 28 10 21 +Paprika/ Bell Pepper - - - - +Petsai/Sawi/ Chinese Cabbage/mustard +69 131 138 140 +green +Semangka/ Watermelon 3 10 10 6 +222 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.3 +Jenis Tanaman/Kind of Plants 2020 2021 2022 2023* +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +. +o +Stroberi/ Strawberry - - 1 1 +g +. +s +Terung/ Eggplant 50 7p6 76 78 +b +Tomat/ Tomato 19 b .29 36 39 +a +Wortel/ Carrot 2k 1 - 4 +k +e +Cabai Besar/TW/Teropong/ Chili/Big chili a l... 61 47 37 +g +Cabai Keriting / Chili/Curly chili g ... 5 14 38 +n +e +Jamur Tiram/ King Oyster Mushroom r ... 8.130 18.408 31.894 +t +/ +/ +: +Jamur Merang/ Straw Mushroom s ... - - - +p +t +Jamur Lainnya/ Mushroohm t ... - - - +Catatan/Note: 2023 Angka Sementara +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-SBS +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 223 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim +5.1.4 +Table Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek (kuintal), +2020–2023 +Production of Seasonal Vegetables and Fruits by Kind of Plant +in Trenggalek Regency (quintal), 2020–2023 +Jenis Tanaman +2020 2021 2022 2023* +Kind of Plants +d +(1) (2) (3) (4) (5) +i +. +Bawang Daun/ Scallion 1.551 3.241 o5.058 861 +g +. +Bawang Merah/ Shallots 5.273 10.37s2 5.493 2.718 +p +Bawang Putih/ Garlic - b- - - +. +b +Bayam/ Spinach 635 a2.341 2.969 1.470 +k +k +Buncis/ string bean 1.381 1.949 3.470 671 +e +l +a +Cabai Rawit/ Chili/Cayenne Pepper 10.378 5.658 6.727 3.349 +g +g +Kacang Panjang/ Long Beans n2.680 2.786 6.356 2.841 +e +Kangkung/ Water Spinach r 2.623 3.497 4.767 5.502 +t +/ +/ +Kembang Kol/ Cauliflower : - - - - +s +p +Kentang/ Potato t 14 69 - 80 +t +h +Ketimun/ Cucumber 1.035 1.589 7.387 2.288 +Kubis/ Cabbage - - 9 300 +Labu Siam/ Chayote 5.256 7.943 6.022 2.795 +Melon/ Melon 9.880 6.310 1.796 3.124 +Paprika/ Bell Pepper - - - - +Petsai/Sawi/ Chinese Cabbage/mustard +1.629 4.461 4.979 4.972 +green +Semangka/ Watermelon 850 2.960 1.781 1.040 +224 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.3 +Jenis Tanaman/Kind of Plants 2020 2021 2022 2023* +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +. +Stroberi/ Strawberry - - o 10 8 +g +. +Terung/ Eggplant 2.150 2s.469 5.086 6.324 +p +b +Tomat/ Tomato 1.629 .2.323 5.970 2.526 +b +a +Wortel/ Carrot 400k 197 - 38 +k +e +Cabai Besar/TW/Teropong/ Chili/Big chili l... 2.013 2.102 477 +a +g +Cabai Keriting / Chili/Curly chili g ... 255 1.246 580 +n +e +Jamur Tiram/ King Oyster Mushroom r ... 15.092 12.025 1.604 +t +/ +/ +Jamur Merang/ Straw Mushroom s : ... - - - +p +t +Jamur Lainnya/ Mushroom t ... - - - +h +Catatan/Note: 2023, Angka Sementara +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-SBS/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-SBS +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 225 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan +5.1.5 +Table dan Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek (m2), 2022 +dan 2023 +Harvested Area of Medicinal Plants by District and Kind of +Plant in Trenggalek Regency (m2), 2022 and 2023 +Kapulaga/ Java Keji Beling/ +Jahe/ Ginger +Kecamatan Cardamom d Verbenaceae +District i +. +2022 2023* 2022 2023o* 2022 2023* +g +(1) (2) (3) (4) s .(5) (6) (7) +Panggul 45.000 37.000 p- - ... ... +b +Munjungan 10.000 10.000 11..628 25.000 ... ... +b +Watulimo 50.000 35.000 a206.500 75.000 ... ... +k +Kampak 5.000 9.000k 14.000 15.000 ... ... +e +Dongko 18.000 1a2.l800 24.580 22.290 ... ... +g +Pule 597.875 g697.060 - - ... ... +n +Karangan 804 784 490 50 ... ... +e +r +Suruh t280 260 100 20 ... ... +/ +/ +Gandusari : - 16.450 - - ... ... +s +p +Durenan 1.000 11.000 - 500 ... ... +t +t +Pogalan h 125 120 - - ... ... +Trenggalek 9.000 25.500 2.500 2.000 ... ... +Tugu 4.100 4.100 225 200 ... ... +Bendungan 600.000 410.000 32.500 50.000 ... ... +Kabupaten Trenggalek 1.341.184 1.269.074 292.523 190.060 ... ... +226 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Kencur/ East Indian Laos/Lengkuas/ +Kunyit/ Turmeric +Kecamatan Galangal d Galanga +District i +. +2022 2023* 2022 2023o* 2022 2023* +g +(1) (8) (9) (10) s .(11) (12) (13) +Panggul 53.000 36.000 36.000p 22.000 10.000 35.000 +b +Munjungan 20.000 20.000 5..000 6.000 1.000 1.000 +b +Watulimo 20.000 10.000 a90.000 30.000 40.000 40.000 +k +Kampak 2.000 2.000k 3.000 4.000 4.000 4.000 +e +Dongko 3.370 a3.l020 10.500 11.333 4.600 3.430 +g +Pule 5.574 g6.074 386.992 410.003 9.600 8.748 +n +Karangan 606 750 1.892 815 165 140 +e +r +Suruh t160 45 82 300 128 260 +/ +/ +Gandusari : - 2.500 - 19.350 - 7.000 +s +p +Durenan 500 7.000 5.400 6.800 2.000 8.000 +t +t +Pogalan h 200 1.500 1.500 83.500 75 9.055 +Trenggalek 16.000 26.200 21.500 38.700 9.000 34.800 +Tugu 6.000 5.500 13.000 7.000 12.000 11.000 +Bendungan 2.800 20.000 240.000 30.000 3.000 10.000 +Kabupaten Trenggalek 130.210 140.589 814.866 669.801 95.568 172.433 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-TBF +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 227 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Lempuyang/ Zingiber Mahkota Dewa/ +Lidah Buaya/ Aloevera +Kecamatan Aromaticum dPhaleria Macrocarpa +District i +. +2022 2023* 2022 2023o* 2022 2023* +g +(1) (14) (15) (16) s .(17) (18) (19) +Panggul 35.000 26.000 p- - - - +b +Munjungan 1.400 1.400 .- - - - +b +Watulimo 20.000 15.000 a - - - - +k +Kampak 2.000 2.000k - - - 20 +e +Dongko - a l- - - - - +g +Pule 3.715 g4.791 - - - - +n +Karangan - - - - - - +e +r +Suruh t62 10 30 16 - - +/ +/ +Gandusari : - 3.000 - - - - +s +p +Durenan - - 100 100 - - +t +t +Pogalan h 1.000 1.000 - - - - +Trenggalek - 15.500 - - - - +Tugu 1.100 900 - - - - +Bendungan 8.400 8.000 - - - - +Kabupaten Trenggalek 72.677 77.601 130 116 - 20 +228 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Mengkudu/Pace/ Sambiloto/ King of Temuireng/ Black +Kecamatan Indian Mulberry Bitter d Turmeric +District i +. +2022 2023* 2022 2023o* 2022 2023* +g +(1) (20) (21) (22) s .(23) (24) (25) +Panggul - - - p - 27.500 29.500 +b +Munjungan 200 800 -. - 1.500 700 +b +Watulimo 12.500 10.000 a- - - - +k +Kampak 50 50 k50 50 - - +e +Dongko - a-l - - - - +g +Pule 29 g17 - - 5.015 3.758 +n +Karangan - - - - - - +e +r +Suruh 18.4t02 26.332 - - 52 6 +/ +/ +Gandusari :- - - - 200 800 +s +p +Durenan 1.000 2.000 - - - - +t +t +Pogalan h 30 38 - - - 400 +Trenggalek - - 100 - - 650 +Tugu 27 27 - - 1.000 750 +Bendungan 170 - - - 350 - +Kabupaten Trenggalek 32.408 39.264 150 50 35.617 36.564 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-TBF +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 229 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Temukunci/ Chinese Keys Temulawak/ Java Turmeric +Kecamatan +d +District +2022 2023* 2022. i 2023* +o +(1) (26) (27) g(28) (29) +. +Panggul 43.000 31.000 s44.000 47.000 +p +Munjungan - - b 6.000 1.500 +. +b +Watulimo - - 20.000 10.000 +a +k +Kampak - 1.000 2.000 2.000 +k +e +Dongko 2.120 1.520 5.020 4.730 +l +a +Pule - g 6.421 136.000 136.000 +g +Karangan 10 n 8 70 52 +e +Suruh 6r5 5 72 8 +t +Gandusari / /950 850 700 1.250 +: +s +Durenan p - - - 10.000 +t +Pogalan t 100 400 - 470 +h +Trenggalek 100 1.400 1.500 2.250 +Tugu 1.200 1.200 1.100 600 +Bendungan - - 4.000 - +Kabupaten Trenggalek 47.545 43.804 220.462 215.860 +230 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.5 +Jeruk Nipis/ Lime Serai/Lemongrass +Kecamatan +d +District +2022 2023* 2022. i 2023* +o +(1) (30) (31) g(32) (33) +. +Panggul - - s- - +p +Munjungan 800 830 b - - +. +b +Watulimo 14.500 15.000 - 1.000 +a +k +Kampak - 120 500 1.000 +k +e +Dongko 56 46 8.600 3.455 +l +a +Pule - g 560 - - +g +Karangan 105 n 105 - - +e +Suruh r30 30 - 15 +t +Gandusari / /50 250 1.500 3.000 +: +s +Durenan p 950 950 6.000 9.000 +t +Pogalan t 88 100 200 500 +h +Trenggalek 2.000 2.000 - 275 +Tugu 400 400 400 400 +Bendungan 1.600 - - - +Kabupaten Trenggalek 20.579 20.391 17.200 18.645 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-TBF +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 231 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan +5.1.6 +Table Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek (kg), 2022 dan +2023 +Production of Medicinal Plants by District and Kind of Plant +in Trenggalek Regency (kg), 2022 and 2023 +Kapulaga/ Java Keji Beling/ +Jahe/ Ginger d +Kecamatan Cardamom i Verbenaceae +. +District o +2022 2023* 2022 20g23* 2022 2023* +. +s +(1) (2) (3) (4) p(5) (6) (7) +Panggul 39.300 30.550 b- - ... ... +. +b +Munjungan 17.600 15.200 a13.954 48.051 ... ... +k +Watulimo 12.000 8.400 k35.265 12.750 ... ... +e +Kampak 5.050 34.50l0 78.350 66.000 ... ... +a +Dongko 21.200 g12.800 37.716 53.349 ... ... +g +Pule 1.814.533 n917.213 - - ... ... +e +Karangan 1.6r23 993 684 73 ... ... +t +/ +Suruh /248 929 530 594 ... ... +: +s +Gandusari p - 11.021 - - ... ... +t +Durenan h t 1.000 6.580 - 85 ... ... +Pogalan 155 120 - - ... ... +Trenggalek 9.800 30.800 2.500 2.000 ... ... +Tugu 17.500 4.900 405 300 ... ... +Bendungan 400.000 98.400 28.000 115.000 ... ... +Kabupaten Trenggalek 2.340.009 1.172.406 197.404 298.202 ... ... +232 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +Kencur/ East Indian Laos/Lengkuas/ +Kunyit/ Turmeric d +Kecamatan Galangal i Galanga +. +District o +2022 2023* 2022 20g23* 2022 2023* +. +s +(1) (8) (9) (10) p(11) (12) (13) +Panggul 60.350 39.980 26.52b0 27.920 95.200 95.110 +. +b +Munjungan 51.300 52.804 a15.000 18.000 3.600 3.600 +k +Watulimo 6.800 3.400 k80.000 12.900 32.000 14.400 +e +Kampak 4.400 2.725l 8.400 11.950 24.300 16.120 +a +Dongko 2.630 g3.760 29.270 25.733 17.730 20.254 +g +Pule 7.795 n4.925 885.455 1.011.863 28.107 7.987 +e +Karangan 61r2 715 3.493 816 770 166 +t +/ +Suruh /171 166 257 1.019 202 791 +: +s +Gandusari p - 3.018 - 9.675 - 7.700 +t +Durenan h t 250 7.200 5.400 8.000 2.600 6.000 +Pogalan 120 750 1.600 83.500 130 11.674 +Trenggalek 26.812 46.750 23.500 43.800 12.550 54.200 +Tugu 11.020 7.600 18.910 18.000 16.760 22.500 +Bendungan 1.350 8.400 220.000 23.050 3.250 10.250 +Kabupaten Trenggalek 173.610 182.193 1.317.805 1.296.226 237.199 270.752 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-TBF +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 233 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +Lempuyang/ Zingiber Mahkota Dewa/ +Lidah Buaya/ Aloevera d +Kecamatan Aromaticum iPhaleria Macrocarpa +. +District o +2022 2023* 2022 20g23* 2022 2023* +. +s +(1) (14) (15) (16) p(17) (18) (19) +Panggul 85.750 38.100 - b - - - +. +b +Munjungan 2.520 2.500 a- - - - +k +Watulimo 12.200 9.150 k - - - - +e +Kampak 2.800 8.45l5 - - - 240 +a +Dongko - g- - - - - +g +Pule 10.892 n5.004 - - - - +e +Karangan r- - - - - - +t +/ +Suruh /125 146 169 60 - - +: +s +Gandusari p - 4.350 - - - - +t +Durenan h t - - 800 780 - - +Pogalan 1.000 1.000 - - - - +Trenggalek - 16.000 - - - - +Tugu 2.321 2.350 - - - - +Bendungan 5.500 5.000 - - - - +Kabupaten Trenggalek 123.108 92.055 969 840 - 240 +234 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +Mengkudu/Pace/ Sambiloto/ King of Temuireng/ Black +d +Kecamatan Indian Mulberry Bitter i Turmeric +. +District o +2022 2023* 2022 20g23* 2022 2023* +. +s +(1) (20) (21) (22) p(23) (24) (25) +Panggul - - - b - 15.950 18.100 +. +b +Munjungan 1.996 24.425 a- - 3.300 1.050 +k +Watulimo 5.500 6.250 k - - - - +e +Kampak 1.130 240l 210 400 - - +a +Dongko - g- - - - - +g +Pule 31 n 79 - - 14.213 6.008 +e +Karangan r- - - - - - +t +/ +Suruh 54/.012 75.710 - - 207 118 +: +s +Gandusari p - - - - 1.000 1.600 +t +Durenan h t 3.600 2.975 - - - - +Pogalan 679 153 - - - 800 +Trenggalek - - 225 - - 377 +Tugu 800 775 - - 2.670 1.810 +Bendungan 150 - - - 1.050 - +Kabupaten Trenggalek 67.898 110.607 435 400 38.390 29.863 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-TBF +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 235 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +Temukunci/ Chinese Keys Temulawak/ Java Turmeric +Kecamatan +d +District i +2022 2023* 2022 . 2023* +o +g +(1) (26) (27) (28) (29) +. +s +Panggul 50.660 23.930 102.100 30.255 +p +Munjungan - - b 7.500 1.500 +. +b +Watulimo - - a 15.000 6.200 +k +Kampak - 6.80k0 4.900 7.135 +e +Dongko 6.492 l4.668 25.000 9.301 +a +Pule - g5.926 386.600 200.152 +g +Karangan 27 n 12 483 159 +e +Suruh 1r57 75 127 56 +t +/ +Gandusari : /1.055 399 3.200 1.312 +s +Durenan p - - - 16.600 +t +Pogalan h t 130 800 - 611 +Trenggalek 40 720 1.700 2.325 +Tugu 3.200 2.080 6.469 2.600 +Bendungan - - 15.000 - +Kabupaten Trenggalek 61.761 45.410 568.079 278.206 +236 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.6 +Jeruk Nipis/ Lime Serai/Lemongrass +Kecamatan +d +District i +2022 2023* 2022. 2023* +o +g +(1) (30) (31) (32) (33) +. +s +Panggul - - - - +p +Munjungan 18.400 30.400 b - - +. +b +Watulimo 82.500 75.000 a - 3.000 +k +Kampak - 4.k800 1.500 9.650 +e +Dongko 630 l620 44.400 20.265 +a +Pule - g5.600 - - +g +Karangan 1.325 n 2.100 - - +e +Suruh r150 520 - 305 +t +/ +Gandusari : /811 2.500 4.700 9.000 +s +Durenan p 9.375 14.675 75.000 27.000 +t +Pogalan h t 690 1.925 600 3.400 +Trenggalek 40.000 40.000 - 825 +Tugu 8.000 8.000 5.400 4.800 +Bendungan 8.000 - - - +Kabupaten Trenggalek 169.881 186.140 131.600 78.245 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-TBF +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 237 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman +5.1.7 +Table di Kabupaten Trenggalek (m2), 2021–2023 +Harvested Area of Medicinal Plants by Kind of Plant in +Trenggalek Regency (m2), 2021–2023 +Jenis Tanaman +2021 2022 2023* +Kind of Plants +d +(1) (2) (3) (4) +i +. +o +Jahe/ Ginger 2.038.552 1.341.184 1.269.074 +g +. +s +Kapulaga/ Java Cardamom 546.515 292.523 190.060 +p +b +Keji Beling/ Verbenaceae ... . ... ... +b +a +Kencur/ East Indian Galangal 172.02k2 130.210 140.589 +k +e +Kunyit/ Turmeric 1.3l75.951 814.866 669.801 +a +g +Laos/Lengkuas/ Galanga g312.898 95.568 172.433 +n +e +Lempuyang/ Zingiber Aromaticum r 211.468 72.677 77.601 +t +/ +/ +Lidah Buaya/ Aloevera s : 161 130 116 +p +Mahkota dewa/Phaleria Matcrtocarpa - - 20 +h +Mengkudu/Pace/ Indian Mulberry 20.508 32.408 39.264 +Sambiloto/ King of Bitter 130 150 50 +Temuireng/ Black Turmeric 56.572 35.617 36.564 +Temukunci/ Chinese Keys 42.552 47.545 43.804 +Temulawak/ Java Turmeric 847.959 220.462 215.860 +Jeruk Nipis/ Lime 1.655 20.579 20.391 +Serai/ Lemongrass 11.400 17.200 18.645 +Catatan/Note: 1 Satuan luas panen dalam pohon/The unit of harvested area are tree +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-TBF +238 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Tabel Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di +5.1.8 +Table Kabupaten Trenggalek (kg), 2020–2023 +Production of Medicinal Plants by Kind of Plant in +Trenggalek Regency (kg), 2020–2023 +Jenis Tanaman +2021 2022 2023* +Kind of Plants +d +(1) (2) (3) (4) +i +. +o +Jahe/ Ginger 2.192.875 2.340.009 1.172.406 +g +. +s +Kapulaga/ Java Cardamom 329.703 197.404 298.202 +p +b +Keji Beling/ Verbenaceae ... . ... ... +b +a +Kencur/ East Indian Galangal 204.45k4 173.610 182.193 +k +e +Kunyit/ Turmeric 1.l546.418 1.317.805 1.296.226 +a +g +Laos/Lengkuas/ Galanga g548.226 237.199 270.752 +n +e +Lempuyang/ Zingiber Aromaticum r 263.030 123.108 92.055 +t +/ +/ +Lidah Buaya/ Aloevera s : 960 969 840 +p +Mahkota dewa/Phaleria Matctrocarpa - - 240 +h +Mengkudu/Pace/ Indian Mulberry 65.534 67.898 110.607 +Sambiloto/ King of Bitter 485 435 400 +Temuireng/ Black Turmeric 112.765 38.390 29.863 +Temukunci/ Chinese Keys 64.743 61.761 45.410 +Temulawak/ Java Turmeric 1.212.283 568.079 278.206 +Jeruk Nipis/ Lime 17.700 169.881 186.140 +Serai/ Lemongrass 43.315 131.600 78.245 +Catatan/Note: 1 Satuan luas panen dalam pohon/The unit of harvested area are tree +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TBF/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-TBF +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 239 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Luas Panen Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis +5.1.9 +Table Tanaman di Kabupaten Trenggalek (m2), 2022 dan 2023 +Harvested Area of Ornamental Plants by District and Kind of +Plant in Trenggalek Regency (m2), 2022 and 2023 +Anthurium Bunga/ +Krisan/ Chrysantemum Mawar/ Rose +Kecamatan Flamingo Lily Flower +District d +2022 2023* 2022 2023* i2022 2023* +. +o +(1) (2) (3) (4) (g5) (6) (7) +Panggul - - - s .- - - +p +Munjungan - - - b - - - +. +Watulimo - - -b - - - +a +Kampak - - k- - - - +k +Dongko 7 - e - - 141 32 +l +a +Pule - g- - - - - +g +Karangan - - - - - - +n +Suruh 80 e 33 - - 107 32 +r +t +Gandusari /- - - - - - +/ +: +s +Durenan 100 - - - 300 500 +p +Pogalan t t - - - - - - +h +Trenggalek - - - 5 30 23 +Tugu - - - - - - +Bendungan - - - - - - +Kabupaten Trenggalek 187 33 - 5 578 587 +240 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Pakis/ Leather Leaf +Melati/ Jasmine Palem/ Palm +Kecamatan Fern +District d +2022 2023* 2022 2023* i 2022 2023* +. +o +(1) (8) (9) (10) g(11) (12) (13) +Panggul - - - s .- - - +p +Munjungan - - - b - - - +. +Watulimo - - b- - - - +a +Kampak - - k- - - - +k +Dongko - - e - - - - +l +a +Pule - g- - - - - +g +Karangan - - - - - - +n +Suruh 57 e 25 47 20 20 10 +r +t +Gandusari /- - - - - - +/ +: +s +Durenan 65 65 - - - 125 +p +Pogalan t t - - - - - - +h +Trenggalek - 15 - - - - +Tugu - - - - - - +Bendungan - - - - - - +Kabupaten Trenggalek 122 105 47 20 20 135 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 241 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Pedang-Pedangan/ Philodendron/ Pisang-Pisangan/ +Kecamatan Sanseviera Philodendron Heliconia +District d +2022 2023* 2022 2023*i 2022 2023* +. +o +(1) (14) (15) (16) g(17) (18) (19) +Panggul - - - s .- - - +p +Munjungan - - - - - - +b +Watulimo - - b-. - - - +a +Kampak - - k- - - - +k +Dongko - - e - - - - +l +Pule - -a - - - - +g +Karangan - g- - - - - +n +Suruh 33 e 10 35 10 48 18 +r +Gandusari - / t - - - - - +/ +: +Durenan s200 350 - - - - +p +Pogalan t- - - - - - +t +h +Trenggalek 80 - - - - - +Tugu - - - - - - +Bendungan - - - - - - +Kabupaten Trenggalek 313 360 35 10 48 18 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistik for +Horticulture SPH-TH +242 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +Sedap Malam/ Tuberose Soka/ Ixora Sri Rejeki/ Aglaonema +Kecamatan +District +2022 2023* 2022 2023* d2022 2023* +i +. +(1) (20) (21) (22) (2o3) (24) (25) +Panggul - - - g- - - +. +s +Munjungan - - - p - - - +b +Watulimo - - .- - - - +b +Kampak - - a- - - - +k +Dongko 3 5 k - - 18 18 +e +Pule - - l - - - - +a +g +Karangan - - - - - - +g +Suruh 70 n15 29 - 60 10 +e +Gandusari -r - - - - - +t +/ +/ +Durenan :- - - - 350 800 +s +Pogalan p - - - - - - +t +t +Trenggalek h - 17 - - 50 - +Tugu - - - - - - +Bendungan - - - - - - +Kabupaten Trenggalek 73 37 29 - 478 828 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistik for +Horticulture SPH-TH +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 243 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.9 +d +Anggrek Potong/Cut Anggrek Pot/ Orchid +Kecamatan Orchid Potted Orchido . i Puring/ Croton +District g +2022 2023* 2022 s .2023* 2022 2023* +p +(1) (26) (27) (28)b (29) (30) (31) +Panggul - - b .- - - - +a +Munjungan - - k- - - - +k +Watulimo - - e - - - - +l +Kampak - a- - - - - +g +Dongko - g- 709 547 72 100 +n +Pule - e - - - - - +r +Karangan / t- - - - - - +/ +: +Suruh s126 55 45 26 61 15 +p +Gandusari t - - - - - - +t +h +Durenan 354 200 - - - - +Pogalan - - - - - - +Trenggalek 4 10 103 100 - - +Tugu - - - - - - +Bendungan - - - - - - +Kabupaten Trenggalek 484 265 857 673 133 115 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistik for +Horticulture SPH-TH +244 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Tabel Produksi Tanaman Hias Menurut Kecamatan dan Jenis +5.1.10 +Table Tanaman di Kabupaten Trenggalek (tangkai), 2022 dan +2023 +Production of Ornamental Plants by District and Kind of +Plant in Trenggalek Regency (stalks), 2022 and 2023 +d +Anthurium Bunga/ i +Kecamatan Flamingo Lily Flower +Krisan/ Chrysantemoum. Mawar/ Rose +g +District . +2022 2023* 2022 s2023* 2022 2023* +p +(1) (2) (3) (4) b (5) (6) (7) +. +Panggul - - b- - - - +a +Munjungan - - k- - - - +k +Watulimo - - e - - - - +l +a +Kampak - g- - - - - +g +Dongko 7 - - - 141 32 +n +Pule -e - - - - - +r +t +Karangan /- - - - - - +/ +: +s +Suruh 142 66 - - 189 64 +p +Gandusari t t - - - - - - +h +Durenan 100 - - - 850 7.000 +Pogalan - - - - - - +Trenggalek - - - 30 50 172 +Tugu - - - - - - +Bendungan - - - - - - +Kabupaten Trenggalek 249 66 - 30 1.230 7.268 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 245 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Pakis/ Leather Leaf +Melati/ Jasmine d Palem/ Palm +Kecamatan Fern i +. +District o +2022 2023* 2022 20g23* 2022 2023* +. +s +(1) (8) (9) (10) p(11) (12) (13) +Panggul - - - b - - - +. +b +Munjungan - - a- - - - +k +Watulimo - - k - - - - +e +Kampak - -l - - - - +a +Dongko - g- - - - - +g +Pule - n - - - - - +e +Karangan r- - - - - - +t +/ +Suruh /119 50 99 40 30 10 +: +s +Gandusari p - - - - - - +t +Durenan h t 138 125 - - - 500 +Pogalan - - - - - - +Trenggalek - 11 - - - - +Tugu - - - - - - +Bendungan - - - - - - +Kabupaten Trenggalek 257 186 99 40 30 510 +246 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Pedang-Pedangan/ Philodendron/ dPisang-Pisangan/ +Kecamatan Sanseviera Philodendron i Heliconia +. +o +District +g +2022 2023* 2022 2023* 2022 2023* +. +s +(1) (14) (15) (16) p(17) (18) (19) +b +Panggul - - - - - - +. +b +Munjungan - - a- - - - +k +Watulimo - - k - - - - +e +Kampak - l- - - - - +a +Dongko - g- - - - - +g +Pule - n - - - - - +e +Karangan r- - - - - - +t +/ +Suruh : /33 30 80 20 109 72 +s +Gandusari p - - - - - - +t +Durenan h t 200 1.900 - - - - +Pogalan - - - - - - +Trenggalek 80 - - - - - +Tugu - - - - - - +Bendungan - - - - - - +Kabupaten Trenggalek 313 1.930 80 20 109 72 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistik for +Horticulture SPH-TH +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 247 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Sedap Malam/ Tuberose Soka/ Ixora Sri Rejeki/ Aglaonema +Kecamatan +d +District i +2022 2023* 2022 2023*. 2022 2023* +o +g +(1) (20) (21) (22) (23) (24) (25) +. +s +Panggul - - - - - - +p +Munjungan - - -b - - - +. +b +Watulimo - - a- - - - +k +Kampak - - k - - - - +e +Dongko 93 5l - - 18 103 +a +Pule - g- - - - - +g +Karangan - n - - - - - +e +Suruh 8r9 30 29 - 60 30 +t +/ +Gandusari : /- - - - - - +s +Durenan p - - - - 650 1.800 +t +Pogalan h t - - - - - - +Trenggalek - 83 - - 50 - +Tugu - - - - - - +Bendungan - - - - - - +Kabupaten Trenggalek 182 118 29 - 778 1.933 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistik for +Horticulture SPH-TH +248 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.10 +Anggrek Potong/Cut Anggrek Pot/ Orchid +Puring/ Croton +Kecamatan Orchid Potted Orchid d +District . i +2022 2023* 2022 202o3* 2022 2023* +g +(1) (26) (27) (28) s .(29) (30) (31) +Panggul - - - p - - - +b +Munjungan - - b .- - - - +a +Watulimo - - - - - - +k +k +Kampak - - - - - - +e +l +Dongko - a- 709 547 72 192 +g +Pule - g- - - - - +n +Karangan - e - - - - - +r +Suruh 2t48 110 45 26 61 45 +/ +/ +: +Gandusari s - - - - - - +p +Durenan t 1.804 1.000 - - - - +t +h +Pogalan - - - - - - +Trenggalek 30 57 143 100 - - +Tugu - - - - - - +Bendungan - - - - - - +Kabupaten Trenggalek 2.082 1.167 897 673 133 237 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistik for +Horticulture SPH-TH +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 249 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Luas Panen Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di +5.1.11 +Table Kabupaten Trenggalek (m2), 2020–2023 +Harvested Area of Ornamental Plants by Kind of Plant in +Trenggalek Regency (m2), 2020–2023 +Jenis Tanaman +2020 2021 2022 2023* +Kind of Plants +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +. +Anthurium Bunga/ Flamingo Lily Flower 4 68 o187 33 +g +Anthurium Daun/ Anthurium 6 ... s . ... ... +p +Euphorbia/ Euphorbia 11 b... ... ... +. +b +Kamboja Jepang/ Adenium 43 a... ... ... +k +Keladi Hias/ Caladium 1 k ... ... ... +e +Krisan/ Chrysantemum -a l - - 5 +g +Mawar/ Rose g32 225 578 587 +n +Melati/ Jasmine e 3 82 122 105 +r +t +/ +Pakis/ Leather Leaf Fern / 7 34 47 20 +: +s +Palem/ Palm p 15 14 20 135 +t +t +Pedang-Pedangan/ Sansheviera 20 124 313 360 +Philodendron/ Philodendron 2 24 35 10 +Pisang-Pisangan/ Heliconia 5 32 48 18 +Sedap Malam/ Tuberose 3 40 73 37 +Soka/ Ixora 9 15 29 - +Sri Rejeki/ Aglaonema 14 80 478 828 +Anggrek Pot/ Potted Orchid ... 142 857 673 +Anggrek Potong/ Cut Orchid ... 167 484 265 +Bugenvil/ Bugenvil ... 5 - - +Puring/ Croton ... 85 133 115 +Catatan/Note: 1 Satuan luas panen dalam pohon/The unit of harvested area are tree +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistik for +Horticulture SPH-TH +250 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Tabel Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di +5.1.12 +Table Kabupaten Trenggalek (tangkai), 2020–2023 +Production of Ornamental Plants by Kind of Plant n +Trenggalek Regency (stalks), 2020–2023 +Jenis Tanaman +2020 2021 2022 2023* +Kind of Plants +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +. +Anthurium Bunga/ Flamingo Lily Flower 14 137 o249 66 +g +Anthurium Daun/ Anthurium 17 ... s . ... ... +p +Euphorbia/ Euphorbia 26 b... ... ... +. +b +Kamboja Jepang/ Adenium 78 a... ... ... +k +Keladi Hias/ Caladium 1 k ... ... ... +e +Krisan/ Chrysantemum a- l - - 30 +g +Mawar/ Rose g68 2.156 1.230 7.268 +n +Melati/ Jasmine e 13 49 257 186 +r +t +/ +Pakis/ Leather Leaf Fern / 26 80 99 40 +: +s +Palem/ Palm p 25 14 30 510 +t +t +Pedang-Pedangan/ Sansheviera 12 50 80 20 +Philodendron/ Philodendron 15 76 109 72 +Pisang-Pisangan/ Heliconia 22 68 182 118 +Sedap Malam/ Tuberose 34 25 29 - +Soka/ Ixora 42 135 778 1.933 +Sri Rejeki/ Aglaonema ... 5 - - +Anggrek Pot/ Potted Orchid 60 574 313 1.930 +Anggrek Potong/ Cut Orchid ... 1.030 897 673 +Bugenvil/ Bugenvil ... 946 2.082 1.167 +Puring/ Croton ... 105 133 237 +Catatan/Note: 1 Satuan produksi dalam kg/The unit of production are kg +2 Satuan produksi dalam pohon/The unit of production are tree +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-TH/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistik for +Horticulture SPH-TH +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 251 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis +5.1.13 +Table Tanaman di Kabupaten Trenggalek (ton), 2022 dan 2023 +Production of Fruits by District and Kind of Plant in +Trenggalek Regency (ton), 2022 and 2023 +Mangga/Mango Durian/Durian +Kecamatan +d +District +2022 2023* 2i022 2023* +. +o +(1) (2) (3) g(4) (5) +. +Panggul 147,80 214,00 s 2.395,00 2.878,15 +p +Munjungan 27,30 27b,30 350,00 562,30 +. +Watulimo 165,34 b161,43 3.676,53 27.481,11 +a +Kampak 82,10 k84,00 251,00 7.326,07 +k +Dongko 0,00e 76,60 58,60 95,32 +l +a +Pule g14,60 30,50 229,00 354,72 +g +Karangan n35,40 4,23 0,43 15,36 +e +Suruh 1.296,50 37,20 2,60 138,40 +r +t +Gandusari / / 52,60 755,20 41,20 868,16 +: +s +Durenan p 1.090,00 185,87 120,00 7,36 +t +Pogalan t 306,50 1.640,67 2,76 12,04 +h +Trenggalek 40,40 120,60 72,40 21,10 +Tugu 380,00 383,94 780,00 773,30 +Bendungan 70,20 1,20 648,20 449,83 +Kabupaten Trenggalek 3.708,74 3.722,75 8.627,72 40.983,22 +252 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.13 +Jeruk/Orange/Tangerine Pisang/Banana +Kecamatan +d +District +2022 2023* 2i022 2023* +. +o +(1) (6) (7) g(8) (9) +. +Panggul 0,00 0,00 s 2.531,50 1.725,90 +p +Munjungan 4,20 0b,00 847,67 168,64 +. +Watulimo 11,45 b318,65 2.891,40 2.159,26 +a +Kampak 0,00 k 9,20 897,50 406,62 +k +Dongko 14,80e 71,24 954,80 501,00 +l +a +Pule g13,70 437,00 264,40 495,14 +g +Karangan n6,28 20,61 56,82 88,10 +e +Suruh 0,30 0,00 7.551,30 441,24 +r +t +Gandusari / / 0,00 0,00 605,80 1.722,00 +: +s +Durenan p 24,20 52,70 1.450,00 705,40 +t +Pogalan t 0,00 0,00 906,60 2.251,60 +h +Trenggalek 0,08 149,27 239,90 234,20 +Tugu 4,00 53,75 5.591,20 5.045,20 +Bendungan 40,53 14,20 2.454,20 690,92 +Kabupaten Trenggalek 119,54 1.126,62 27.243,08 16.635,23 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 253 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.13 +Pepaya/Papaya Salak/Snakefruit +Kecamatan +District +2022 2023* 2022 2023* +(1) (10) (11) (d12) (13) +i +Panggul 0,00 4,21 .0,00 0,00 +o +g +Munjungan 10,53 32,02 34,60 50,00 +. +s +Watulimo 6,40 5,18p 980,80 1.575,15 +b +Kampak 65,00 66.,80 176,80 110,01 +b +Dongko 27,50 a3,30 44,50 19,00 +k +Pule 34,20 k 34,02 0,00 0,00 +e +Karangan 33,18 l 32,20 0,00 0,00 +a +g +Suruh 143,90 12,33 217,40 18,63 +g +Gandusari n1,00 36,64 13,30 15,27 +e +Durenan r 73,60 37,05 16,00 3,50 +t +/ +/ +Pogalan : 222,70 251,01 1,50 0,76 +s +Trenggalek p 129,00 175,80 10,30 10,60 +t +t +Tugu h 131,40 131,10 23,50 14,00 +Bendungan 175,54 69,33 83,88 0,00 +Kabupaten Trenggalek 1.053,95 890,98 1.602,58 1.816,93 +254 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.13 +Manggis/Mangosteen Alpukat/Avocado +Kecamatan +District +2022 2023* 2022 2023* +(1) (10) (11) (d12) (13) +i +Panggul 12,44 16,30 .31,80 20,54 +o +Munjungan 116,48 5,45 g113,40 47,20 +. +s +Watulimo 2.465,59 2.494,09p 48,31 547,90 +b +Kampak 51,25 405.,59 142,80 676,80 +b +Dongko 0,00 a7,30 82,60 45,73 +k +Pule 60,20 k 33,70 83,40 116,98 +e +Karangan 0,00 l - 8,50 16,21 +a +g +Suruh 0,00 0,22 354,50 46,80 +g +Gandusari n5,80 12,04 54,60 159,41 +e +Durenan r 0,00 0,30 62,00 31,00 +t +/ +/ +Pogalan : 0,00 - 5,55 8,36 +s +Trenggalek p 0,00 0,03 188,00 214,30 +t +t +Tugu h 1,20 1,10 128,40 129,30 +Bendungan 763,72 530,00 3.507,40 1.217,00 +Kabupaten Trenggalek 3.476,69 3.506,12 4.811,26 3.277,53 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-BST +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 255 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut +5.1.14 +Table Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek (kuintal), 2020– +2023 +Production of Annual Fruits and Vegetables by Kind of Plant +in Trenggalek Regency (quintal), 2020–2023 +Jenis Tanaman/Kind of Plants 2020 2021 2022 2023* +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +. +Buah–Buahan/Fruits: o +g +Alpukat/ Avocado 3.062,80 3.958,37 s .4.811,26 2.162,24 +p +Anggur/ Grape 2,10 4b,10 5,50 4,80 +. +b +Apel/ Apple 0,00 a0,00 0,00 0,00 +k +Belimbing/ Star Fruit 127,50 k 408,72 443,74 455,82 +e +l +Duku/Langsat/Kokosan/ Duku 101,a30 170,51 69,91 253,76 +g +g +Durian/ Durian 11.362,90 17.869,29 8.627,72 40.983,22 +n +e +Jambu Air/ Rose Apple r 148,10 518,49 434,17 956,68 +t +/ +Jambu Biji/ Guava : / 125,00 165,17 167,44 262,72 +s +p +Jeruk Besar/ Pomelo 464,00 68,28 27,25 18,81 +t +t +h +Jeruk Siam/Keprok/ 89,00 385,86 86,34 77,62 +Tangerine + Pomelo 464,00 25,52 0,00 0,00 +Mangga/ Mango 7.544,20 11.486,01 3.708,74 3.722,75 +Manggis/ Mangosteen 2.835,20 3.059,23 3.476,69 2.981,51 +Markisa/ Marquisa 0,00 0,00 0,00 0,00 +Nangka/Cempedak/ Jack Fruit 7.729,60 2.927,31 1.905,14 1.130,19 +Nenas/ Pineapple 5,10 13,25 15,52 2,32 +Pepaya/ Papaya 1.172,00 1.465,57 1.053,95 890,98 +Pisang/ Banana 28.061,60 25.231,17 27.243,08 16.635,23 +256 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.1.14 +Jenis Tanaman/Kind of Plants 2020 2021 2022 2023* +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +. +Rambutan/ Rambutan 204,80 2.474,60 o1.169,04 1.546,94 +g +Salak/ Salacca 3.466,30 5.425,53 s .1.602,58 1.816,93 +p +Sawo/Sapodilla/ Star Apple 123,00 85b,02 173,12 133,25 +. +b +Sirsak/ Soursop 188,20 a138,99 174,12 143,16 +k +Sukun/ Bread Fruit 111,00 k 96,99 522,24 603,95 +e +l +Sukun/Breadfruit a +g +g +n +e +Sayuran/Vegetables: r +t +/ +Jengkol/ Jengkol : / 333,20 1.356,04 750,85 731,66 +s +p +Melinjo/ Melinjo 899,20 1.484,17 897,87 866,41 +t +t +h +Petai/ Twisted Cluster Bean 2.479,50 3.586,11 2.637,02 3.366,28 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Statistik Pertanian Hortikultura SPH-BST/BPS-Statistics Indonesia, Agricultural Statistic for +Horticulture SPH-BST +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 257 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +5.2 PERKEBUNAN +ESTATE CROPS +Tabel Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan +5.2.1 +Table Jenis Tanaman di Kabupaten Trenggalek (ha), 2022 dan +2023 +Planted Area of Estate Crops by District and Type of Crops in +Trenggalek Regency (ha), 2022 and 2023 +d +i +Kecamatan Kelapa Sawit/Oil Palm o .Kelapa/Coconut +g +District 2022 2023* s . 2022 2023* +p +(1) (2) (3) b (4) (5) +Panggul - b- . 1.715,05 1.715,05 +a +Munjungan - k- 857,00 857,00 +k +Watulimo - - 1.241,45 1.241,45 +e +l +Kampak - a - 428,00 428,00 +g +Dongko g- - 1.019,59 1.019,59 +n +Pule e- - 474,25 474,25 +r +Karangan t - - 459,15 459,15 +/ +/ +: +Suruh s - - 818,08 651,75 +p +Gandusari t - - 132,29 132,29 +t +h +Durenan - - 116,43 116,43 +Pogalan - - 48,96 48,96 +Trenggalek - - 303,00 299,50 +Tugu - - 968,16 968,16 +Bendungan - - 601,50 601,50 +Kabupaten Trenggalek - - 9.182,91 9.013,08 +258 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.2.1 +d +i +Kecamatan Karet/Rubber o . Kopi/Coffee +g +District 2022 2023* s . 2022 2023* +p +(1) (6) (7) b (8) (9) +Panggul - b- . 50,43 50,43 +a +Munjungan - k- 133,11 133,11 +k +Watulimo - e - 51,25 64,75 +l +Kampak - a - 41,7 43,7 +g +Dongko g- - 97,90 97,90 +n +Pule e- - 59,5 59,5 +r +Karangan / t - - 21,37 21,37 +/ +: +Suruh s - - 2,12 2,12 +p +Gandusari t - - 11,2 11,2 +t +h +Durenan - - 5 5,5 +Pogalan - - 10,75 10,75 +Trenggalek - - 5,5 4,1 +Tugu - - 6,47 6,47 +Bendungan - - 75,75 82,75 +Kabupaten Trenggalek - - 572,05 593,65 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 259 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.2.1 +d +i +Kecamatan Kakao/Cocoa o .Tebu/Sugar cane +g +District 2022 2023* s . 2022 2023* +p +(1) (10) (11)b (12) (13) +Panggul 108,25 b . 108,25 - - +a +Munjungan 29,00 k 29,30 - - +k +Watulimo 143,84e 143,84 9 9 +l +Kampak 33a5,00 335,00 14 14 +g +Dongko g 232,70 241,70 7 7 +n +Pule e 590,95 582,07 51,25 49,4 +r +Karangan / t 432,10 432,10 41,13 36,64 +/ +: +Suruh s 412,08 412,08 4 2 +p +Gandusari t 42,35 40,30 24 37 +t +h +Durenan 158,50 158,50 34 32 +Pogalan 64,67 64,67 7,5 9,5 +Trenggalek 35,75 35,75 17 15,5 +Tugu 395,82 395,82 56,22 40,74 +Bendungan 290,25 290,25 - - +Kabupaten Trenggalek 3.271,26 3.269,63 265,1 252,78 +260 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.2.1 +d +i +Kecamatan Teh/Tea o .Tembakau/Tobacco +g +District 2022 2023* s . 2022 2023* +p +(1) (14) (15)b (16) (17) +Panggul - b- . 20,8 11,85 +a +Munjungan - k- 0 - +k +Watulimo - e - - - +l +Kampak - a - - 0,2 +g +Dongko g- - - 0,4 +n +Pule e- - - - +r +Karangan / t - - 23 44,64 +/ +: +Suruh s - - 3 2,8 +p +Gandusari t - - 2 5 +t +h +Durenan - - - 0,42 +Pogalan - - - - +Trenggalek - - - 1,8 +Tugu - - 10 14,5 +Bendungan - - 4 +Kabupaten Trenggalek - - 58,8 85,61 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek/ Agriculture and Food Service Of Trenggalek Regency +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 261 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis +5.2.2 +Table Tanaman di Kabupaten Trenggalek (ton), 2022 dan 2023 +Production of Estates by District and Type of Crops in +Trenggalek Regency (ton), 2022 and 2023 +Kelapa Sawit/Oil Palm Kelapa/Coconut +Kecamatan +District +2022 2023* 2022 2023* +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +Panggul - - .1.866,00 1.819,74 +o +g +Munjungan - - 836,30 843,00 +. +s +Watulimo - - p 1.304,66 1.511,88 +b +Kampak - - . 273,62 285,39 +b +Dongko - a- 551,13 556,24 +k +Pule - k - 463,19 462,07 +e +Karangan - l - 513,80 942,93 +a +g +Suruh - - 569,01 585,41 +g +Gandusari n- - 69,98 65,89 +e +Durenan r - - 15,82 13,57 +t +/ +/ +Pogalan : - - 28,69 24,64 +s +Trenggalek p - - 188,30 222,85 +t +t +Tugu h - - 953,82 769,54 +Bendungan - - 377,22 395,27 +Kabupaten Trenggalek - - 8.011,54 8.498,42 +262 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.2.2 +Karet/Rubber Kopi/Coffee +Kecamatan +District +2022 2023* 2022 2023* +(1) (6) (7) d(8) (9) +i +Panggul - - .27,6 30,84 +o +g +Munjungan - - 74 74 +. +s +Watulimo - - p 38,7 46,79 +b +Kampak - - . 7,69 8,34 +b +Dongko - a- 6,51 6,51 +k +Pule - k - 64,08 91,94 +e +Karangan - l - 9,63 11,9 +a +g +Suruh - - 0,93 0,55 +g +Gandusari n- - 5,58 6,15 +e +Durenan r - - 1,81 0,26 +t +/ +/ +Pogalan : - - 0,22 0,51 +s +Trenggalek p - - 1,58 1,8 +t +t +Tugu h - - 10,73 4,54 +Bendungan - - 60,52 80,05 +Kabupaten Trenggalek - - 309,57 364,18 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 263 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.2.2 +Kakao/Cocoa Tebu/Sugar cane +Kecamatan +District +2022 2023* 2022 2023* +(1) (10) (11) (d12) (13) +i +Panggul 46,78 62,52 . - - +o +g +Munjungan 2,77 2,10 - - +. +s +Watulimo 32,45 39,07 p 591,75 630,00 +b +Kampak 100,71 81,0.4 1.012,00 1.054,53 +b +Dongko 102,76 a110,71 388,50 424,74 +k +Pule 183,54 k 197,39 3.433,75 3.417,00 +e +Karangan 133,90 l 156,12 3.095,18 3.119,01 +a +g +Suruh 69,95 141,83 252,85 260,87 +g +Gandusari n 14,46 14,46 1.766,80 1.800,94 +e +Durenan r 3,43 2,83 2.190,00 2.193,57 +t +/ +/ +Pogalan : 17,45 15,13 527,80 701,69 +s +Trenggalek p 14,63 14,71 1.212,00 1.560,00 +t +t +Tugu h 282,43 149,03 4.234,31 4.223,06 +Bendungan 61,65 79,38 - - +Kabupaten Trenggalek 1 066,91 1 066,32 18.704,94 19.385,41 +264 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.2.2 +Teh/Tea Tembakau/Tobacco +Kecamatan +District +2022 2023* 2022 2023* +(1) (14) (15) (d16) (17) +i +Panggul - - 16.,77 7,49 +o +g +Munjungan - - - - +. +s +Watulimo - - p - - +b +Kampak - - . - 0,07 +b +Dongko - a- - 0,28 +k +Pule - k - - - +e +Karangan - l - 33,48 66,44 +a +g +Suruh - - 1,08 3,36 +g +Gandusari n- - 2,31 6,15 +e +Durenan r - - - 0,32 +t +/ +/ +Pogalan : - - - - +s +Trenggalek p - - 0,9 +t +t +Tugu h - - 11,00 18,33 +Bendungan - - 4,2 +Kabupaten Trenggalek - - 64,64 107,54 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek/ Agriculture and Food Service Of Trenggalek Regency +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 265 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Luas Areal Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis +5.2.3 +Table Tanaman di Kabupaten Trenggalek (ha), 2021–2023 +Planted Area of Estate Crops by Type of Crops in Trenggalek +Regency (ha), 2021–2023 +Jenis Tanaman +2021 2022 2023* +Type of Crops +(1) (2) (3) d (4) +Tanaman Tahunan i +. +o +Perennial Crops +g +Karet/Rubber - s .- - +p +Kelapa/Coconut 9.218,91 b 9.182,91 9.013,08 +Kelapa sawit/Oil palm - b . - - +a +Kopi/Coffee 600,87 k 572,05 593,65 +k +Kakao/Cocoa 3.309,53 e 3.271,26 3.269,63 +l +Teh/Tea -a - - +g +Jambu mete/Cashew nut g- - - +n +Pala/Nutmeg e - - - +r +Lada/Pepper t - - - +/ +/ +: +s +p +Tanaman Semusim t +t +Seasonal Crops h +Tebu/Sugar cane 277,37 265,10 252,78 +Tembakau/Tobacco 69,06 58,80 85,61 +Nilam/Patchouli - - - +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek/ Agriculture and Food Service Of Trenggalek Regency +266 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Tabel Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di +5.2.4 +Table Kabupaten Trenggalek (ton), 2021–2023 +Production of Smallholder Estates Crops by Type of Crops in +Trenggalek Regency (ton), 2021–2023 +Jenis Tanaman +2021 2022 2023* +Type of Crops +(1) (2) (3) d (4) +Tanaman Tahunan i +. +o +Perennial Crops +g +Karet/Rubber - s -. - +p +Kelapa/Coconut 7.658,63 b 8.011,54 8.498,42 +Kelapa sawit/Oil palm - b . - - +a +Kopi/Coffee 320,55 k 309,57 364,18 +k +Kakao/Cocoa 1.141,37 e 1 066,91 1 066,32 +l +Teh/Tea -a - - +g +Jambu mete/Cashew nut g- - - +n +Pala/Nutmeg e - - - +r +Lada/Pepper t - - - +/ +/ +: +s +p +Tanaman Semusim t +t +Seasonal Crops h +Tebu/Sugar cane 18.578,67 18.704,94 19.385,41 +Tembakau/Tobacco 79,59 64,64 107,54 +Nilam/Patchouli - - - +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek/ Agriculture and Food Service Of Trenggalek Regency +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 267 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +5.3 KEHUTANAN +FORESTRY +Tabel Luas Kawasan Hutan Menurut Kecamatan di Kabupaten +5.3.1 +Table Trenggalek (hektar), 2023 +Area of Community Forest Areas by District in Trenggalek +Regency (hectares), 2023 +d +Kecamatan i +Subdistrict Luas Hutan Produksi (Ha) o .Luas Hutan Lindung (Ha) +g +(1) (2) s . (3) +010. Panggul 481,32 p 5.897,15 +b +020. Munjungan 7.363,00 . 3.545,00 +b +030. Watulimo 5.754,5a4 4.753,90 +k +040. Kampak k621,90 4.279,10 +e +050. Dongko a l 1.433,00 5.832,00 +g +060. Pule g 243,90 3.978,60 +n +070. Karangan - 632,30 +e +r +071. Suruh t 88,90 2.070,20 +/ +/ +080. Gandusari : 5,00 1.393,50 +s +p +090. Durenan 67,70 729,20 +t +t +100. Pogalan h 75,50 612,80 +110. Trenggalek 212,10 1.664,90 +120. Tugu 52,50 2.289,18 +130. Bendungan 1.599,09 5.719,80 +Kabupaten Trenggalek 2023 17.998,45 43.397,63 +268 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +d +Kecamatan Hutan Wisata dan Suaka Alam i +Subdistrict (Ha) o . Total (Ha) +g +(1) (2) s . (3) +010. Panggul - p 6.378,47 +b +020. Munjungan - . 10.908,00 +b +030. Watulimo 44,70 a 10.553,14 +k +040. Kampak k - 4.901,00 +e +050. Dongko a l - 7.265,00 +g +060. Pule g - 4.222,50 +n +070. Karangan 9,00 641,30 +e +r +071. Suruh t - 2.159,10 +/ +/ +080. Gandusari : - 1.398,50 +s +p +090. Durenan - 796,90 +t +t +100. Pogalan h - 688,30 +110. Trenggalek - 1.877,00 +120. Tugu - 2.341,68 +130. Bendungan - 7.318,89 +Kabupaten Trenggalek 2023 53,70 61.449,78 +Sumber/Source: Perum Perhutani Jawa Timur, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Trenggalek/ Cabang Dinas Kehutanan Provinsi +Jatim/Forestry Estate of Jawa Timur, Forest Administrator District in Trenggalek/Forestry Services +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 269 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Volume Kayu Hutan Menurut Bulan dan Jenis Tanaman +5.3.2 +Table di Kabupaten Trenggalek (m3), 2023 +Volume of Forest Wood by Month and Plant Type in +Trenggalek Regency (m3), 2023 +d +i +Volume/ Volume (M3o) . +Bulan / Month g +Jati Mahoni Sengon s . Rimba +Pinus Sonokeling +Teak Magogany Sengon p Campur +b +(1) (2) (3) (4)b . (5) (6) (7) +Januari - - a- - - - +k +Februari - - k- - - - +e +Maret - - a l - - - - +g +April - g- - - - - +n +Mei - - - - - - +e +r +Juni - t - - - - - +/ +/ +Juli s- : - - - - - +p +Agustus - - - - - - +t +t +September h - - - - - - +Oktober - - - - - - +November - - - - - - +Desember - - - - - - +Kabupaten Trenggalek - 90,17 115,78 2.218,12 - 2,80 +Sumber/Source: Perum Perhutani Jawa Timur, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Trenggalek/ Cabang Dinas Kehutanan Provinsi +Jatim/Forestry Estate of Jawa Timur, Forest Administrator District in Trenggalek/Forestry Services +Catatan/Note: Data 2023 hanya tersedia data total Kabupaten Trenggalek, tidak tersedia data per kecamatan +270 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Tabel Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi (m3) dan +5.3.3 +Table Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Timber Production by Type of Product and Subdistrict (m3), +in Trenggalek Regency, 2023 +d +Kecamatan Kayu Bulat Kayu Gergajiain Kayu Lapis +. +Subdistrict Logs Sawn Timober Playwood +g +(1) (2) s .(3) (4) +010. Panggul - p- - +b +020. Munjungan - . - - +b +030. Watulimo - a - - +k +040. Kampak - k - - +e +050. Dongko a- l - - +g +060. Pule g- - - +n +070. Karangan - - - +e +r +071. Suruh t - - - +/ +/ +080. Gandusari : - - - +s +p +090. Durenan - - - +t +t +100. Pogalan h - - - +110. Trenggalek - - - +120. Tugu - - - +130. Bendungan - - - +Kabupaten Trenggalek - - - +Sumber/Source: Perum Perhutani Jawa Timur, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Trenggalek/ Cabang Dinas Kehutanan Provinsi +Jatim/Forestry Estate of Jawa Timur, Forest Administrator District in Trenggalek/Forestry Services +Catatan/Note: Data 2023 hanya tersedia data total Kabupaten Trenggalek, tidak tersedia data per kecamatan +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 271 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Nilai Produksi Tanaman Kehutanan di Kabupaten +5.3.4 +Table Trenggalek, 2019-2023 +Values of Production Forestry Trees Commodities in +Trenggalek Regency, 2019-2023 +d +i +Bulan Satuan +Produksi/o Pr.oduction +g +Month Unit +2019 2020 s .2021 2022 2023 +p +(1) (2) (3) (4b) (5) (6) (7) +A. Kayu Pertukangan/Wood Carpentry b . +a +1. Jati m3 - k - - - - +k +2. Rimba m3 2 1e48 139 131,560 381 - +l +3. Lain-lain m3 a 11 - - - - +g +g +n +B. Kayu Bakar /Cordwood e +r +1. Jati / tsm - - - - - +/ +: +2. Rimba s sm 1 - - - - +p +3. Lain-lain t sm - - - - - +t +h +C. Getah / Sap +1. Jati ton 7 251 6 274 6164,900 6359,0 52 7.748 +2. Rimba ton - - - - - +3. Lain-lain ton - - - - - +Sumber/Source: Perum Perhutani Jawa Timur, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Trenggalek/ Cabang Dinas Kehutanan Provinsi +Jatim/Forestry Estate of Jawa Timur, Forest Administrator District in Trenggalek/Forestry Services +272 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +5.4 PETERNAKAN +LIVESTOCK +Tabel Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak +5.4.1 +Table (ekor) di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 +Livestock Population by Subdistrict and Kind of Livestock +(head) in Trenggalek Regency, 2022 and 2023 +d +i +Kecamatan Sapi Perah/Dairy Cattle o .Sapi Potong/Beef Cattle +g +Subdistrict 2022 2023 s . 2021 2022 +p +(1) (2) (3) b (4) (5) +010. Panggul 17 b0. 4.101 4.245 +a +020. Munjungan 19 k30 707 1.412 +k +030. Watulimo - e 0 983 1.111 +l +040. Kampak - a 1 1.930 1.986 +g +050. Dongko 2g21 1.836 4.362 2.780 +n +060. Pule e938 2.691 2.767 2.848 +r +070. Karangan / t 75 4.410 3.892 +/ +: +071. Suruh s 234 235 1.636 2.283 +p +080. Gandusari t - 5 2.235 3.465 +t +h +090. Durenan - 0 2.098 1.638 +100. Pogalan - 0 2.185 3.656 +110. Trenggalek - 0 2.061 1.729 +120. Tugu - 0 4.175 2.757 +130. Bendungan 6.067 5.974 5.187 7.585 +Kabupaten Trenggalek 7.496 10.847 38.837 41.387 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 273 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.1 +d +Kerbau/Buffalo iKuda/Horse +Kecamatan . +o +Subdistrict g +2022 2023 2022 2023 +. +s +(1) (6) (7) p (8) (9) +b +010. Panggul 14 8 - - +. +b +020. Munjungan 48 a59 1 - +k +030. Watulimo 24 k 92 - - +e +040. Kampak 4 l - - - +a +050. Dongko 3g - - - +g +060. Pule n- - - - +e +070. Karangan r - - 4 - +t +/ +071. Suruh : / - - - - +s +080. Gandusari p - - 1 - +t +t +090. Durenan h - - - - +100. Pogalan - - 1 - +110. Trenggalek 7 - 13 6 +120. Tugu - - 1 3 +130. Bendungan - - - - +Kabupaten Trenggalek 100 159 21 9 +274 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.1 +d +Kambing/Goat Domba/Sheep i Babi/Pig +Kecamatan . +o +Subdistrict g +2022 2023 2022 2023 2022 2023 +. +s +(1) (10) (11) (12) p(13) (14) (15) +b +010. Panggul 68.549 68.549 1.130 5.380 - - +. +b +020. Munjungan 65.287 28.869 1a0.279 17.469 - - +k +030. Watulimo 6.123 15.364 k67 374 - - +e +040. Kampak 35.642 35.642l 845 925 - - +a +050. Dongko 72.841 72g.841 795 585 - - +g +060. Pule 41.327 n41.327 798 875 - - +e +070. Karangan 24.181r 24.191 368 550 - - +t +/ +071. Suruh 2:8/.684 38.648 136 156 - - +s +080. Gandusari p11.789 11.789 1.597 1.705 - - +t +t +090. Durenan h 7.743 7.743 626 650 - - +100. Pogalan 3.571 3.741 1.342 2.050 - - +110. Trenggalek 14.463 14.463 513 850 - - +120. Tugu 26.833 26.890 1.109 1.150 - - +130. Bendungan 23.240 23.249 425 431 - - +Kabupaten Trenggalek 430.273 413.306 20.030 33.150 - - +Sumber/Source: Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek/ Animal Husbandry Department of Trenggalek Regency +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 275 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Unggas +5.4.2 +Table (ekor) di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 +Poultry Population by Subdistrict and Kind of Poultry (head) +in Trenggalek Regency, 2022 and 2023 +d +Ayam Kampung/Native Chicken Ayam Petelur/Layer +Kecamatan . i +o +Subdistrict +2022 2023 g2022 2023 +. +s +(1) (2) (3) p (4) (5) +010. Panggul 233.778 34.88b3 1.543 1.805 +. +b +020. Munjungan 92.715 86.377 4.498 8.500 +a +k +030. Watulimo 42.639 4.158 2.087 750 +k +e +040. Kampak 33.250 10.264 25.113 70.465 +l +a +050. Dongko 82.1g77 22.750 3.229 11.000 +g +060. Pule n63.418 176.565 11.142 1.400 +e +070. Karangan r47.673 21.500 15.349 6.500 +t +/ +071. Suruh / 23.240 7.241 16.774 16.200 +: +s +080. Gandusari p 74.560 60.104 8.344 8.431 +t +090. Durenan t 375.489 374.680 3.528 4.250 +h +100. Pogalan 33.774 161.055 1.786 2.500 +110. Trenggalek 66.770 66.180 10.124 60.000 +120. Tugu 80.093 455.645 13.246 13.457 +130. Bendungan 59.865 60.105 1.200 0 +Kabupaten Trenggalek 1.309.441 1.541.507 117.963 205.258 +276 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.2 +d +Ayam Pedaging/Broiler . i Itik/Duck +Kecamatan o +Subdistrict g +2022 2023 . 2022 2023 +s +p +(1) (6) (7)b (8) (9) +010. Panggul 12.000 36.8.19 3.246 1.121 +b +020. Munjungan 6.000 a12.000 1.056 976 +k +030. Watulimo 132.000 k274.074 3.653 2.877 +e +040. Kampak 500.000a l 510.619 2.790 1.053 +g +050. Dongko 1g2.000 74.180 2.918 1.570 +n +060. Pule 60.000 251.110 1.887 530 +e +r +070. Karangan t 60.000 98.374 3.126 1.875 +/ +/ +071. Suruh s : 10.000 11.578 1.349 486 +p +080. Gandusari t 100.000 313.766 2.356 1.352 +t +090. Durenan h 10.000 357.208 15.777 60.000 +100. Pogalan 80.000 402.958 4.767 2.165 +110. Trenggalek 200 138.484 6.641 5.500 +120. Tugu 120.000 251.002 4.054 1.001 +130. Bendungan 0 0 525 0 +Kabupaten Trenggalek 1.102.200 2.732.172 54.145 80.506 +Sumber/Source: Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek/ Animal Husbandry Department of Trenggalek Regency +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 277 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Jenis Ternak di +5.4.3 +Table Kabupaten Trenggalek (ekor), 2022 dan 2023 +Livestock Slaughtered by Kind of Livestock in Trenggalek +Regency (head), 2022 and 2023 +d +Pemotongan Tercaitat +. +o +Recorded Deducations +g +RPH Pemda 2022 s . RPH Pemda 2023 +Ternak Local Slaughterhouse for Pemdpa Local Slaughterhouse for Pemda +b +Jantan Bebti.na Jantan Betina +Male aFemale Male Female +k +(1) (2) k (3) (4) (5) +e +Sapi Potong/Beef Cattle 27 a l 23 1.069 279 +g +Sapi Perah/Dairy Cattle g- - 3 0 +n +Kerbau /Buffalo e- - - - +r +t +Kuda/horse / / - - - - +: +s +Kambing /Goat p - - - - +t +t +Domba/Sheep h - - - - +Babi/Pig - - - - +Ayam Buras/Native Chicken - - - - +Ayam Petelur / Layer - - - - +Ayam Pedaging/Broiler - - - - +Itik /Duck - - - - +Itik Manila/Muscovy Duck - - - - +Kelinci/Rabbit - - - - +Burung Puyuh/Quail - - - - +Merpati / Dove - - - - +278 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.3 +d +Pemotongan Tercaitat +. +o +Recorded Deducations +g +Luar RPH 2022 s . Luar RPH 2023 +Ternak Outdoor Slaughterhouse p Outdoor Slaughterhouse +b +Jantan Bebtin.a Jantan Betina +Male aFemale Male Female +k +(1) (6) k(7) (8) (9) +e +Sapi Potong/Beef Cattle - a l - 918 292 +g +Sapi Perah/Dairy Cattle g- - 57 0 +n +Kerbau /Buffalo e- - - - +r +t +Kuda/horse / / - - - - +: +s +Kambing /Goat p - - 14.200 - +t +t +Domba/Sheep h - - 2.509 - +Babi/Pig - - - - +Ayam Buras/Native Chicken - - 1.062.632 - +Ayam Petelur / Layer - - 14.312 - +Ayam Pedaging/Broiler - - 2.752.074 - +Itik /Duck - - 3.931 - +Itik Manila/Muscovy Duck - - 3.209 - +Kelinci/Rabbit - - 190 - +Burung Puyuh/Quail - - 1.000 - +Merpati / Dove - - 495 - +Catatan/Note: Data ternak kambing, domba, ayam buras, ayam petelur, ayam pedaging, itik, kelinci, burung puyuh, dan merpati +untuk tahun 2023 tidak tersedia data berdasarkan jenis kelamin sehingga dimasukkan ke jantan. +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 279 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.3 +Pemotongan Tercatadt +Recorded Deducat.ioins +o +Luar RPH 2022 g Luar RPH 2023 +Ternak . +Outdoor Slaughterhouse s Outdoor Slaughterhouse +p +Jantan Betinab Jantan Betina +. +Male Fembale Male Female +a +(1) (6) k(7) (8) (9) +k +Sapi Potong/Beef Cattle 1683 e 234 - - +l +a +Sapi Perah/Dairy Cattle g - - +g +Kerbau /Buffalo n15 15 - - +e +r +Kuda/horse t - - - - +/ +/ +: +Kambing /Goat s - - - - +p +Domba/Sheep t t - - - - +h +Babi/Pig - - - - +Ayam Buras/Native Chicken - - - - +Ayam Petelur / Layer - - - - +Ayam Pedaging/Broiler - - - - +Itik /Duck - - - - +Itik Manila/Muscovy Duck - - - - +Kelinci/Rabbit - - - - +Burung Puyuh/Quail - - - - +Merpati / Dove - - - - +Sumber/Source: Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek/ Animal Husbandry Department of Trenggalek Regency +280 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Tabel Produksi Daging Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis +5.4.4 +Table Ternak (kg) di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 +Meat Production by Subdistrict and Kind of Livestock (kg) in +Trenggalek Regency, 2022 dan 2023 +d +Kecamatan +Sapi Perah/Dairy Cattle +. +Siapi Potong/Beef Cattle +o +Subdistrict 2022 2023 g2022 2023 +. +s +(1) (2) (3) p (4) (5) +010. Panggul - -b 124.495 55.507 +. +b +020. Munjungan - a- 4.708 20.320 +k +030. Watulimo - k - 66.510 3.469 +e +040. Kampak - l - 44.456 7.465 +a +050. Dongko -g 900 52.881 6.492 +g +060. Pule n- 700 42.226 4.809 +e +070. Karangan r - - 1.487 28.249 +t +/ +071. Suruh : / - 900 248 17.554 +s +080. Gandusari p - - 57.589 6.747 +t +090. Durenan h t - - 61.554 6.484 +100. Pogalan - 2.000 12.390 111.758 +110. Trenggalek - 900 20.500 26.267 +120. Tugu - - 1.735 29.984 +130. Bendungan - 6.600 7.795 308.767 +Kabupaten Trenggalek - 12.000 498.574 633.872 +Sumber/Source: Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek/ Animal Husbandry Department of Trenggalek Regency +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 281 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Produksi Daging Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis +5.4.5 +Table Unggas (kg) di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 +Poultry Meat Production by Subdistrict and Kind of Poultry +(kg) in Trenggalek Regency, 2022 dan 2023 +Ayam Kampung/Native Chicken dAyam Petelur/Layer +Kecamatan i +. +o +Subdistrict +2022 2023 g2022 2023 +. +s +(1) (2) (3) p (4) (5) +010. Panggul 79.713 76.987b 59 253 +. +020. Munjungan 62.950 56b.739 618 162 +a +030. Watulimo 78.064 k45.873 2.373 89 +k +040. Kampak 50.670 e 51.876 5.714 7.644 +l +a +050. Dongko 83.6g60 86.363 220 83 +g +060. Pule n153.362 186.354 450 4.574 +e +070. Karangan 64.259 54.736 9.412 76 +r +t +071. Suruh / / 44.433 56.532 9.921 29 +: +s +080. Gandusari p 81.634 79.369 3.063 1.374 +t +090. Durenan t 78.044 11.653 1.544 422 +h +100. Pogalan 98.832 26.551 1.527 365 +110. Trenggalek 51.375 187.364 1.496 498 +120. Tugu 61.056 76.883 978 174 +130. Bendungan 33.544 65.352 182 0 +Kabupaten Trenggalek 1.021.596 1.062.632 37.557 15.743 +282 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.5 +Ayam Pedaging/Broiler dItik/Duck +Kecamatan i +. +o +Subdistrict +2022 2023 g2022 2023 +. +s +(1) (6) (7) p (8) (9) +010. Panggul 2.468 72.35b3 - 491 +. +020. Munjungan 6.890 8b9.436 - 714 +a +030. Watulimo 12.967 k24.532 - 768 +k +040. Kampak 1.341.219 e1.375.252 - 220 +l +a +050. Dongko 9.4g61 199.764 - 325 +g +060. Pule n41.230 110.474 - 100 +e +070. Karangan 397.519 86.741 - 106 +r +t +071. Suruh / / 12.718 19.364 - 271 +: +s +080. Gandusari p 801.651 1.157.534 - 721 +t +090. Durenan t 165.390 97.855 23.277 1.864 +h +100. Pogalan 23.724 14.040 - 104 +110. Trenggalek 112.622 44.824 - 1.252 +120. Tugu 34.318 10.320 - 107 +130. Bendungan 0 0 - 97 +Kabupaten Trenggalek 2.962.177 3.302.489 23.277 7.140 +Sumber/Source: Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek/ Animal Husbandry Department of Trenggalek Regency +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 283 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Produksi Telur Unggas dan Susu Sapi Menurut Kecamatan +5.4.6 +Table (ton) di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan 2023 +Production of Poultry Eggs and Cow Milk by Subdistrict (ton) +in Trenggalek Regency, 2022 dan 2023 +Ayam Kampung/Native Chicken Aydam Petelur/Layer (kg) +Kecamatan i +. +o +Subdistrict +2022 2023 g2022 2023 +. +s +(1) (2) (3) p (4) (5) +010. Panggul 12,79 138,80b 0,22 17,42 +. +020. Munjungan 32,75 4b2,11 75,89 85,26 +a +030. Watulimo 4,79 k22,13 61,11 172,36 +k +040. Kampak 16,72 e 8,93 252,21 693,30 +l +a +050. Dongko 33,g12 25,09 21,12 64,67 +g +060. Pule n29,41 58,15 95,54 47,57 +e +070. Karangan 8,73 9,63 103,37 101,33 +r +t +071. Suruh / / 3,12 4,41 123,00 178,29 +: +s +080. Gandusari p 16,77 32,39 17,32 75,61 +t +090. Durenan t 177,75 198,01 29,36 36,65 +h +100. Pogalan 15,88 50,25 18,22 23,67 +110. Trenggalek 25,31 37,95 99,17 476,27 +120. Tugu 51,08 113,42 89,84 153,55 +130. Bendungan 19,65 36,57 1,27 0,00 +Kabupaten Trenggalek 447,87 777,81 987,63 2125,94 +284 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.4.6 +Itik/Duck dSusu (kg) +Kecamatan i +. +o +Subdistrict +2022 2023 g2022 2023 +. +s +(1) (6) (7) p (8) (9) +010. Panggul 1 8 b 13 15 +. +020. Munjungan 6 b8 35 37 +a +030. Watulimo 19 k24 2 0 +k +040. Kampak 17 e 9 6 3 +l +a +050. Dongko 9g 11 328 2.630 +g +060. Pule n20 8 2.638 3.142 +e +070. Karangan 16 14 51 109 +r +t +071. Suruh / / 3 4 413 472 +: +s +080. Gandusari p 79 22 5 +t +090. Durenan t 93 355 0 +h +100. Pogalan 61 38 0 +110. Trenggalek 34 42 0 +120. Tugu 32 14 1 +130. Bendungan 1 2 5.589 11.627 +Kabupaten Trenggalek 391 558 9.075 18.041 +Ketera +Sumber/Source: Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek/ Animal Husbandry Department of Trenggalek Regency +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 285 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +5.5 PERIKANAN +FISHERY +Tabel Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut +5.5.1 +Table Kecamatan dan Jenis Penangkapan di Kabupaten +Trenggalek 2023 +Production and Production Value of Fish Capture by +Sub District and Type of Capture in Trenggalek Regency, +2023 d +i +. +o +g +Perikanan Tangkap di Laut Perikanan Perairan Umum Daratan +. +s +Marine Capture Fisheries Inland Open Water Capture Fisheries +p +Kecamatan +b +Subdistrict Volume Nilai b . Volume Nilai +Volume Valuae Volume Value +k +(Ton) (000 Rp) (Ton) (000 Rp) +k +e +(1) (2) (3) (4) (5) +l +010. Panggul 387,65 a 5.072.560,500 0,846 16.006,400 +g +020. Munjungan 1.627g,49 18.436.000,300 0,556 9.963,500 +n +030. Watulimo 2e6.136,74 228.838.163,297 0,403 7.762,200 +r +040. Kampak / t- - 2,865 46.176,800 +/ +: +050. Dongko s - - 0,190 3.646,200 +p +060. Pule t - - 0,221 4.424,200 +t +h +070. Karangan - - 1,766 28.087,200 +071. Suruh - - 0,780 11.630,400 +080. Gandusari - - 2,754 44.174,700 +090. Durenan - - 2,242 34.886,400 +100. Pogalan - - 2,806 45.807,000 +110. Trenggalek - - 2,389 38.815,000 +120. Tugu - - 1,982 33.087,600 +130. Bendungan - - 0,826 15.276,200 +Kabupaten Trenggalek 28.151,87 252.346.724,10 20,63 339.743,80 +286 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.1 +d +i +. +o +g +Perikanan Tangka +. +sFish Capture +p +Kecamatan +b +Subdistrict Volume. Nilai +b +Voalume Value +k(Ton) (000 Rp) +k +(1) e (6) (7) +l +010. Panggul a - - +g +020. Munjungan g - - +n +030. Watulimo e - - +r +040. Kampak t - - +/ +/ +: +050. Dongko s - - +p +060. Pule t - - +t +h +070. Karangan - - +071. Suruh - - +080. Gandusari - - +090. Durenan - - +100. Pogalan - - +110. Trenggalek - - +120. Tugu - - +130. Bendungan - - +Kabupaten Trenggalek - - +Sumber/Source: Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek/ Fishery Services of Trenggalek Regency +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 287 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Laut +5.5.2 +Table Menurut Kecamatan dan Lokasi di Kabupaten Trenggalek, +2023 +Production and Production Value of Marine Capture +Fisheries by Sub District and Location in Trenggalek +Regency, 2023 +d +i +. +Cakalang o Tongkol +g +Skipjack Tuna Eastern Little Tuna +. +Kecamatan s +p +Subdistrict Volume Nilai b Volume Nilai +Volume Value . Volume Value +b +(Ton) (000 Rap) (Ton) (000 Rp) +k +(1) (2) k(3) (4) (5) +010. Panggul 0,09 e 1.400,00 64,88 651.374,80 +l +a +020. Munjungan 7,43g 97.399,50 520,34 5.323.532,50 +g +030. Watulimo 725,38 11.665.072,00 3.813,88 42.182.531,00 +n +e +040. Kampak - - - - +r +t +050. Dongko / /- - - - +: +s +060. Pule - - - - +p +t +070. Karangan t - - - - +h +071. Suruh - - - - +080. Gandusari - - - - +090. Durenan - - - - +100. Pogalan - - - - +110. Trenggalek - - - - +120. Tugu - - - - +130. Bendungan - - - - +Kabupaten Trenggalek 732,90 11.763.871,50 4.399,10 48.157.438,30 +288 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.2 +d +i +. +Tuna o Udang +Tuna g Shrimp +Kecamatan s . +Subdistrict Volume Nilai p Volume Nilai +b +Volume Value . Volume Value +b +(Ton) (000 Rap) (Ton) (000 Rp) +k +(1) (6) k(7) (8) (9) +010. Panggul - e - - - +l +a +020. Munjungan - g - - - +g +030. Watulimo 225,88 4.601.713,95 - - +n +040. Kampak -e - - - +r +t +050. Dongko /- - - - +/ +: +s +060. Pule - - - - +p +070. Karangan t t - - - - +h +071. Suruh - - - - +080. Gandusari - - - - +090. Durenan - - - - +100. Pogalan - - - - +110. Trenggalek - - - - +120. Tugu - - - - +130. Bendungan - - - - +Kabupaten Trenggalek 225,88 4.601.713,95 - - +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 289 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.2 +d +Lobster . iLainnya +o +Loobster g Others +Kecamatan . +s +Subdistrict Volume Nilai pVolume Nilai +Volume Value b Volume Value +. +(Ton) (000 Rp)b (Ton) (000 Rp) +a +(1) (10) (1k1) (12) +k +010. Panggul 0,32 83.945,00 - - +e +l +020. Munjungan 0,23 a 62.340,00 - - +g +030. Watulimo 1g,24 232.460,00 - - +n +040. Kampak -e - - - +r +050. Dongko t- - - - +/ +/ +: +060. Pule s - - - - +p +070. Karangan t - - - - +t +h +071. Suruh - - - - +080. Gandusari - - - - +090. Durenan - - - - +100. Pogalan - - - - +110. Trenggalek - - - - +120. Tugu - - - - +130. Bendungan - - - - +Kabupaten Trenggalek 1,79 378.745,00 - - +Sumber/Source: Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek/ Fishery Services of Trenggalek Regency +290 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Tabel Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Budidaya Menurut +5.5.3 +Table Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kabupaten Trenggalek, +2023 +Production and Production Value of Aquaculture by +Subdistrict and Type of Culture in Trenggalek Regency, +2023 +d +i +Jaring Apung Laut .Jaring Apung Tawar +o +Marine Floating Net gFreshwater Floating Net +Kecamatan . +s +Subdistrict Volume Nilai pVolume Nilai +b +Volume Value Volume Value +. +b +(Ton) (000 Rp) (Ton) (000 Rp) +a +(1) (2) (k3) (4) (5) +k +010. Panggul - e- - - +l +020. Munjungan - a - - - +g +030. Watulimo 1,84 g 135.030,00 - - +n +040. Kampak -e - - - +r +050. Dongko / t- - - - +/ +: +060. Pule s - - - - +p +070. Karangan t - - - - +t +h +071. Suruh - - - - +080. Gandusari - - - - +090. Durenan - - - - +100. Pogalan - - - - +110. Trenggalek - - - - +120. Tugu - - - - +130. Bendungan - - - - +Kabupaten Trenggalek 1,842 135.030,000 - - +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 291 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.3 +d +i +Jaring Tancap Tawar .Karamba +o +Freshwater Pen Culture g Cage +Kecamatan . +s +Subdistrict Volume Nilai pVolume Nilai +b +Volume Value Volume Value +. +b +(Ton) (000 Rp) (Ton) (000 Rp) +a +(1) (6) (k7) (8) (9) +k +010. Panggul - e - - - +l +020. Munjungan - a - - - +g +030. Watulimo - g - - - +n +040. Kampak -e - - - +r +050. Dongko / t- - - - +/ +: +060. Pule s - - - - +p +070. Karangan t - - - - +t +h +071. Suruh - - - - +080. Gandusari - - - - +090. Durenan - - - - +100. Pogalan - - - - +110. Trenggalek - - - - +120. Tugu - - - - +130. Bendungan - - - - +Kabupaten Trenggalek - - - - +292 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.3 +d +i +Kolam Air Deras .Kolam Air Tenang +o +Running Freshwater Pond gQuiet Freshwater Pond +Kecamatan . +s +Subdistrict Volume Nilai pVolume Nilai +b +Volume Value Volume Value +. +b +(Ton) (000 Rp) (Ton) (000 Rp) +a +(1) (10) (1k1) (12) (13) +k +010. Panggul - e - 29,10 586.932,20 +l +020. Munjungan - a - - - +g +030. Watulimo - g - 143,73 2.786.707,90 +n +040. Kampak -e - 79,31 1.552.700,60 +r +050. Dongko / t- - 14,33 259.890,90 +/ +: +060. Pule s - - 17,72 321.172,60 +p +070. Karangan t - - 988,86 18.098.150,40 +t +h +071. Suruh - - 16,64 301.650,20 +080. Gandusari - - 719,74 13.107.760,00 +090. Durenan - - 978,60 18.325.736,50 +100. Pogalan - - 816,44 14.994.016,00 +110. Trenggalek - - 278,05 5.197.511,30 +120. Tugu - - 516,00 9.610.021,40 +130. Bendungan - - 45,65 832.395,40 +Kabupaten Trenggalek - - 4.644,167 85.974.645,400 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 293 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.3 +d +Laut Lainnya iMinapadi Sawah +. +o +Other Marine Culture Rice Fish +g +Kecamatan +. +s +Subdistrict Volume Nilai pVolume Nilai +Volume Value b Volume Value +. +(Ton) (000 Rp)b (Ton) (000 Rp) +a +(1) (14) (1k5) (16) (17) +010. Panggul - k - - - +e +020. Munjungan - a l - - - +g +030. Watulimo - g - - - +n +040. Kampak - - - - +e +r +050. Dongko t- - - - +/ +/ +060. Pule :- - - - +s +p +070. Karangan - - - - +t +t +071. Suruh h - - - - +080. Gandusari - - - - +090. Durenan - - - - +100. Pogalan - - - - +110. Trenggalek - - - - +120. Tugu - - - - +130. Bendungan - - - - +Kabupaten Trenggalek - - - - +294 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.3 +d +i +. +Rumput Laut oTambak Intensif +Sea Weed gIntensive Brackishwater Pond +Kecamatan s . +Subdistrict Volume Nilai p Volume Nilai +b +Volume Value . Volume Value +b +(Ton) (000 Rap) (Ton) (000 Rp) +k +(1) (18) k(19) (20) (21) +010. Panggul - e - 55,67 3.998.065,00 +l +a +020. Munjungan - g - 56,08 4.024.540,00 +g +030. Watulimo - - 102,40 7.276.595,00 +n +040. Kampak -e - +r +t +050. Dongko /- - +/ +: +s +060. Pule - - +p +070. Karangan t t - - +h +071. Suruh - - +080. Gandusari - - +090. Durenan - - +100. Pogalan - - +110. Trenggalek - - +120. Tugu - - +130. Bendungan - - +Kabupaten Trenggalek - - 214,154 15.299.200,000 +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 295 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.3 +d +i +Tambak Sederhana Tam.bak Semi Intensif/Semi +o +Traditional Brackishwater Pond gIntensive Brackishwater Pond +Kecamatan . +s +Subdistrict Volume Nilai pVolume Nilai +b +Volume Value Volume Value +. +b +(Ton) (000 Rp) (Ton) (000 Rp) +a +(1) (22) (2k3) (24) (25) +k +010. Panggul - e - - - +l +020. Munjungan - a - - - +g +030. Watulimo - g - - - +n +040. Kampak -e - - - +r +050. Dongko / t- - - - +/ +: +060. Pule s - - - - +p +070. Karangan t - - - - +t +h +071. Suruh - - - - +080. Gandusari - - - - +090. Durenan - - - - +100. Pogalan - - - - +110. Trenggalek - - - - +120. Tugu - - - - +130. Bendungan - - - - +Kabupaten Trenggalek - - - - +296 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERTANIAN, KEHUTANAN, PETERNAKAN, DAN PERIKANAN +Lanjutan Tabel/Continued Table 5.5.3 +d +i +Juom.lah +gTotal +Kecamatan s . +Subdistrict Volumep Nilai +b +Volum.e Value +b +a(Ton) (000 Rp) +k +(1) (26) (27 +k +010. Panggul e 84,77 4.584.997,20 +l +a +020. Munjungan 56,08 4.024.540,00 +g +030. Watulimo g 247,97 10.198.332,90 +n +040. Kampak e 79,31 1.552.700,60 +r +t +050. Dongko / 14,33 259.890,90 +/ +: +060. Pule s 17,72 321.172,60 +p +070. Karangan t t 988,86 18.098.150,40 +h +071. Suruh 16,64 301.650,20 +080. Gandusari 719,74 13.107.760,00 +090. Durenan 978,60 18.325.736,50 +100. Pogalan 816,44 14.994.016,00 +110. Trenggalek 278,05 5.197.511,30 +120. Tugu 516,00 9.610.021,40 +130. Bendungan 45,65 832.395,40 +Kabupaten Trenggalek 4.860,163 101.408.875,400 +Sumber/Source: Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek/ Fishery Services of Trenggalek Regency +AGRICULTURE, FORESTRY, LIVESTOCK, AND FISHERY 297 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +298 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 6. Industri, Pertambangan, dan Energi/Industry, Mining, and Energy ........ +6. INDUSTRI, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI/INDUSTRY, MINING, AND +ENERGY +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h INDUSTRI, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Data Kebutuhan tenaga listrik di 1. The data of electricity produced by +Kabupaten Trenggalek sebagian PLN. +besar dari Perusahaan Listrik +Negara ( PLN). +2. Data Air Minum dikumpulkan 2. The data of drinking water +oleh BPS melalui survei pada from BPS badsed on survey in +i +Perusahaan Daerah Air Minum PDAM anou.ally. Customers are +g +yang dilakukan setiap tahun. individuals or groups, whether +. +s +Pelanggan adalah individu atau household,company or non-profit +p +kelompok, baik rumah tangga, nsbtitutions that buy water supply +. +perusahaan atau institusi non bfrom water supply establishment. +a +profit yang membeli air bersih kDistributed water is the volume of +k +dari perusahaan air bersih. Air water supply from water supply +e +disalurkan adalah volume air daarli establishment. +g +perusahaan air bersih. +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +INDUSTRY, MINING, AND ENERGY 301 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +302 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 INDUSTRI, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI +ULASAN DESCRIPTION +Jumlah pelanggan listrik pada The number of electricity customers +tahun 2023 berjumlah 229.840 in 2023 is 229.840 customers, an increase +pelanggan atau naik dibandingkan compared to 2022 which was 225.637 +tahun 2022 yang berjumlah 225.637 customers. All villages in Trenggalek +pelanggan. Semua desa di Kabupaten Regency have electricity network +Trenggalek telah terjangkau jaringan coverage. +listrik. d +i +. +o +g +Jumlah pelanggan PDAM The number of PDAM customers +. +s +pada tahun 2023 sebanyak 17.470 in 2023 will be 17,470 customers, an +p +pelanggan, meningkat dibandingkan increasbe compared to 2022, namely +. +tahun 2022 yaitu 16.644 pelanggan. 16,6b44 customers. Meanwhile, the +a +Sedangkan jumlah air yang disalurkan akmount of water distributed by PDAM +k +oleh PDAM Kabupaten Trenggalek Trenggalek Regency also increased from +e +juga meningkat dari 3,313 juta M3 adli 3.313 million M3 in 2022 to 3.449 million +g +tahun 2022 menjadi 3,449 juta M3 di M3 in 2023. +g +tahun 2023. n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +INDUSTRY, MINING, AND ENERGY 303 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +(cid:87)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:437)(cid:367) +(cid:68)(cid:437)(cid:374)(cid:361)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +(cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:437)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:381) +(cid:60)(cid:258)(cid:373)(cid:393)(cid:258)(cid:364) +(cid:24)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:381) +(cid:87)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:437)(cid:367) (cid:68)(cid:437)(cid:374)(cid:361)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) (cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:437)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:381) (cid:60)(cid:258)(cid:373)(cid:393)(cid:258)(cid:364) (cid:24)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:381) (cid:87)(cid:437)(cid:367)(cid:286) +(cid:87)(cid:437)(cid:367)(cid:286) (cid:60)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) (cid:94)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:346) (cid:39)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:396)(cid:349) (cid:24)(cid:437)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:258)(cid:374) (cid:60)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +(cid:94)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:346) +(cid:87)(cid:381)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374) (cid:100)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:364) (cid:100)(cid:437)(cid:336)(cid:437) (cid:17)(cid:286)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +d (cid:39)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:396)(cid:349) +. i (cid:24)(cid:437)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:258)(cid:374) +o +g (cid:87)(cid:381)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374) +(cid:1005)(cid:1009)(cid:856)(cid:1013)(cid:1008)(cid:1010) (cid:1010)(cid:856)(cid:1012)(cid:1006)(cid:1011) (cid:1005)(cid:1012)(cid:856)(cid:1012)(cid:1004)(cid:1006) p s . (cid:100) (cid:100) (cid:396) (cid:437) (cid:286) (cid:336) (cid:374) (cid:437) (cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:364) +b +(cid:17)(cid:286)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +b . (cid:1005)(cid:1010)(cid:856)(cid:1008)(cid:1012)(cid:1007) +a +(cid:1006)(cid:1008)(cid:856)(cid:1004)(cid:1010)(cid:1004) k +k +e +a l (cid:1006)(cid:1006)(cid:856)(cid:1005)(cid:1005)(cid:1007) +g +g +(cid:1005)(cid:1010)(cid:856)(cid:1007)(cid:1012)(cid:1010) n +e +t r (cid:1005)(cid:1006)(cid:856)(cid:1005)(cid:1012)(cid:1008) +/ +/ +: +s +(cid:1005)(cid:1013)(cid:856)(cid:1004)(cid:1005)(cid:1004) +p +t t (cid:1005)(cid:1012)(cid:856)(cid:1009)(cid:1007)(cid:1011) +h +(cid:1005)(cid:1012)(cid:856)(cid:1013)(cid:1010)(cid:1013) +(cid:1005)(cid:1008)(cid:856)(cid:1010)(cid:1010)(cid:1008) +(cid:1011)(cid:856)(cid:1013)(cid:1006)(cid:1005) (cid:1005)(cid:1011)(cid:856)(cid:1013)(cid:1007)(cid:1012) +Sumber/Source: PLN Distribusi Jatim Ranting Kabupaten Trenggalek/ State Electricity Company of East Java +Distribution, Sub Division Trenggalek Regency +Gambar Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. +6.1 +Figures PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten +Trenggalek, 2019-2023 +Installed Electricity Power, Production, and Distribution +of PT. PLN (Persero) at PLN Branch by Subdistrict in +Trenggalek Regency Regency, 2023 +304 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 INDUSTRI, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI +(cid:1007)(cid:1009)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) +(cid:1007)(cid:1004)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) +d +i +. +o +(cid:1006)(cid:1009)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) +g +. +s +p +b +. +(cid:1006)(cid:1004)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) b +a +k +k +e +l +a +(cid:1005)(cid:1009)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) +g +g +n +e +r +t +(cid:1005)(cid:1004)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) / +/ +: +s +p +t +t +h +(cid:1009)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:856)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) +(cid:1004) +(cid:1006)(cid:1004)(cid:1005)(cid:1013) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1004) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1005) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1006) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1007) +(cid:24)(cid:258)(cid:455)(cid:258)(cid:3)(cid:100)(cid:286)(cid:396)(cid:393)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:374)(cid:336) (cid:1005)(cid:1011)(cid:1006)(cid:856)(cid:1004)(cid:1009)(cid:1007)(cid:856)(cid:1008)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1005)(cid:1012)(cid:1007)(cid:856)(cid:1010)(cid:1012)(cid:1012)(cid:856)(cid:1008)(cid:1009)(cid:1004) (cid:1005)(cid:1013)(cid:1006)(cid:856)(cid:1009)(cid:1009)(cid:1009)(cid:856)(cid:1006)(cid:1009)(cid:1004) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:856)(cid:1010)(cid:1007)(cid:1008)(cid:856)(cid:1013)(cid:1009)(cid:1004) (cid:1006)(cid:1005)(cid:1009)(cid:856)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1012)(cid:856)(cid:1009)(cid:1005)(cid:1004) +(cid:87)(cid:396)(cid:381)(cid:282)(cid:437)(cid:364)(cid:400)(cid:349)(cid:3)(cid:62)(cid:349)(cid:400)(cid:410)(cid:396)(cid:349)(cid:364) (cid:1006)(cid:1009)(cid:1007)(cid:856)(cid:1010)(cid:1011)(cid:1008)(cid:856)(cid:1011)(cid:1005)(cid:1012) (cid:1006)(cid:1011)(cid:1010)(cid:856)(cid:1005)(cid:1013)(cid:1004)(cid:856)(cid:1011)(cid:1004)(cid:1013) (cid:1006)(cid:1012)(cid:1013)(cid:856)(cid:1004)(cid:1012)(cid:1012)(cid:856)(cid:1013)(cid:1008)(cid:1006) (cid:1006)(cid:1013)(cid:1011)(cid:856)(cid:1008)(cid:1004)(cid:1004)(cid:856)(cid:1005)(cid:1005)(cid:1008) (cid:1007)(cid:1005)(cid:1004)(cid:856)(cid:1011)(cid:1007)(cid:1009)(cid:856)(cid:1007)(cid:1013)(cid:1013) +(cid:62)(cid:349)(cid:400)(cid:410)(cid:396)(cid:349)(cid:364)(cid:3)(cid:100)(cid:286)(cid:396)(cid:361)(cid:437)(cid:258)(cid:367) (cid:1006)(cid:1006)(cid:1009)(cid:856)(cid:1008)(cid:1012)(cid:1012)(cid:856)(cid:1005)(cid:1009)(cid:1011) (cid:1006)(cid:1009)(cid:1012)(cid:856)(cid:1009)(cid:1007)(cid:1007)(cid:856)(cid:1005)(cid:1006)(cid:1008) (cid:1006)(cid:1009)(cid:1013)(cid:856)(cid:1013)(cid:1007)(cid:1012)(cid:856)(cid:1011)(cid:1008)(cid:1009) (cid:1006)(cid:1010)(cid:1006)(cid:856)(cid:1013)(cid:1009)(cid:1009)(cid:856)(cid:1005)(cid:1004)(cid:1006) (cid:1006)(cid:1011)(cid:1008)(cid:856)(cid:1004)(cid:1013)(cid:1011)(cid:856)(cid:1005)(cid:1008)(cid:1008) +Sumber/Source: PLN Distribusi Jatim Ranting Kabupaten Trenggalek/ State Electricity Company of East Java +Distribution, Sub Division Trenggalek Regency +Gambar Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di +6.2 +Figures Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Electricity Customers by District in Trenggalek +Regency, 2023 +INDUSTRY, MINING, AND ENERGY 305 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. +6.1 +Table PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN di Kabupaten +Trenggalek, 2019-2023 +Installed Electricity Power, Production, and Distribution of +PT. PLN (Persero) at PLN Branch by Subdistrict in Trenggalek +Regency, 2019-2023 +Daya +Produksi Listrik Dipakdai Susut/ +Terpasang Listrik Terjual Sen.diiri Hilang +Kecamatan Installed o +Electricity Electricity gOwn Shrinkage/ +Subdistrict Electricity. +Production Sold s .Used Lost +Power +(KWh) (KWh)p (KWh) (KWh) +(KW) b +. +(1) (2) (3) b(4) (5) (6) +a +2019 172.053.400 253.674.718 k225.488.157 229.733 28.186.561 +k +2020 183.688.450 276.190.70e9 258.533.124 196.914 21.411.885 +l +2021 192.555.250 289.08a8.942 259.938.745 1.479.088 29.150.197 +g +2022 202.634.950 2g97.400.114 262.955.102 2.991.157 34.064.230 +n +2023 215.028.510 e310.735.399 274.097.144 3.449.473 35.474.401 +r +t +Catatan/Note: ... / / +: +Sumber/Source: PLN Distribusi Jatims Ranting Kabupaten Trenggalek/ State Electricity Company of East Java +Distribution, Supb Division Trenggalek Regency +t +t +h +306 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 INDUSTRI, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI +Tabel Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di +6.2 +Table Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Electricity Customers by District in Trenggalek +Regency, 2023 +d +i +Kecamatan Trafo* .Pelanggan +o +Subdistrict Transformator g Customer +. +s +p +b +(1) (2) (3) +. +b +Panggul 61 18.802 +a +Munjungan 67 k 16.483 +k +Watulimo 139 e 22.113 +l +a +Kampak g 58 12.184 +g +Dongko n 120 18.537 +e +Pule r 101 14.664 +t +Karangan / / 54 17.938 +: +s +Suruh p 24 7.921 +t +Gandusari t 106 18.969 +h +Durenan 54 19.010 +Pogalan 30 16.386 +Trenggalek 61 24.060 +Tugu 58 15.946 +Bendungan 47 6.827 +Kabupaten Trenggalek 980 229.840 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: PLN Distribusi Jatim Ranting Kabupaten Trenggalek/ State Electricity Company of East Java +Distribution, Sub Division Trenggalek Regency +INDUSTRY, MINING, AND ENERGY 307 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut +6.3 +Table Kecamatan di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Customers and Distributed Water by District in +Trenggalek Regency, 2023 +Air Disalurkan Nilai +Kecamatan Pelanggan +Distributed Water Value +Subdistrict Number of Customers +(m3) (Rp) +(1) (2) (3) d (4) +i +Sosial Umum (A1)/General Social 314 123.668 . 289.812.500 +o +Sosial Khusus(A2)/Exclusive - - g - +. +Social s +p +Rumah Tangga A/Household 16.899 b3.187.682 11.588.218.900 +. +Rumah Tangga B/Household - b - - +a +Instansi Pemerintah/ 153 k 57.616 260.110.150 +Government Institution k +e +Niaga Kecil C1/Trade 103 l 73.310 286.216.400 +a +Niaga Besar C2/Trade g- - - +g +Industri Kecil /Industry n 1 7.214 111.155.000 +Industri Besar C4/Industry/ r e - - - +tangki / t +/ +Khusus/Exclusive s : - - - +p +Kabupaten Trenggalek 17.470 3.449.490 12.535.512.950 +t +t +h +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Kantor PDAM Tirta Wening/ Tirta Wening Regional Water Company Office +308 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 INDUSTRI, PERTAMBANGAN, DAN ENERGI +Tabel Jumlah Tenaga Kerja, Upah dan Biaya Bahan Air Bersih Per +6.4 +Table Bulan PDAM Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Customer and Distributed Clean Water by Type +of Customers in Trenggalek Regency, 2023 +Bulan Tenaga Kerja Upah Tenaga Kerja Biaya Bahan +Month Labour Labour Wages (Rp) Material Cost (Rp) +(1) (2) (3) (4) +d +Januari 82 320.502 ... +i +. +Februari 82 319.128 o ... +g +Maret 82 336.81.6 ... +s +April 89 6p32.801 ... +b +Mei 89 444.526 ... +. +b +Juni 88 a 414.240 ... +k +Juli 88 541.584 ... +k +Agustus 90 e 417.006 ... +l +a +September 84 418.077 ... +g +Oktober 8g4 420.820 ... +n +Nopember e84 422.988 ... +r +Desember t 85 421.800 ... +/ +/ +Kabupaten Trenggalek : 1.027 5.110.288 ... +s +p +Catatan/Note: ... t t +Sumber/Source: Kantor PDhAM Tirta Wening/ Tirta Wening Regional Water Company Office +INDUSTRY, MINING, AND ENERGY 309 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Volume Air yang disalurkan, Pendapatan Penjualan Air +6.5 +Table Bersih per Triwulan PDAM Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Customer and Distributed Clean Water by Type +of Customers in Trenggalek Regency, 2023 +Volume Air Disalurkan Pendapatan Penjualan Air Bersiah +Triwulan +Volume Water Distributed Water Revenue +Quarter +(m3) (Rp) +(1) (2) d(3) +i +Triwulan1 . +822.000 o2.758.810.600 +Quarter 1 g +. +Triwulan 2 s +877.317 p 2.977.307.850 +Quarter 2 +b +Triwulan 3 b . +842.733 2.922.031.900 +Quarter 3 a +k +Triwulan 4 k +Quarter 4 907.440 e 3.877.362.600 +l +a +Kabupaten Trenggalek 3.449.4g90 12.535.512.950 +g +n +Catatan/Note: ... +e +Sumber/Source: Kantor PDAM Tirta Wening/ Trirta Wening Regional Water Company Office +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +310 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 7. Pariwisata/Tourism ................................................................................................... +7. PARIWISATA/TOURISM +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h PARIWISATA +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Data pariwisata diperoleh dari 1. The data of tourism can be obtained +hasil pencatatan instansi terkait from interrelated department, +terutama Dinas Pariwisata mainly from Tourism and Culture +dan Kebudayaan Kabupaten Service of Kabupaten Tranggalek +Tranggalek. Regency. +2. Akomodasi, ialah suatu usaha 2. Accomodationd is a business which +i +yang menggunakan suatu uses a buiold.ing or part of building +g +bangunan atau sebagian dari specialized for people who want +. +s +bangunan khusus disediakan, to stay and get some service to +p +diman setiap orang dapat gebt money. Accomodation vs +. +menginap dan memperoleh bdevided into hotel and the other +a +pelayanan serta fasilitas lainnya kaccomodation. +k +dengan pembayaran. Akomodasi +e +dibedakan antara hotel daanl +g +akomodasi lainnya. +g +n +e +3. Hotel berbintang, yaitu hotel yang 3. Luxury hotel is a hotel which fulfill +r +t +telah memenuhi /persyaratan the requirement physical condition, +/ +: +yang telah ditesntukan seperti the way to serve the quest, qualified +p +persyaratan tfisik, bentuk worker, the number of rooms and +t +pelayanan hyang diberikan, etc. Non luxury hotel is a hotel +kualifikasi tenaga kerja, jumlah which can’t fulfill the requirement +kamar dan lainnya. Hotel tidak that has been stated. +berbintang, yaitu hotel yang +belum memenuhi persyaratan +yang telah ditentukan. +4. Data Jumlah Rumah makan dan 4. The data of the number of +Pariwisata diperoleh dari Dinas Restourant and Tourism from Dinas +Pariwisata, Lingkungan Hidup Pariwisata, Lingkungan Hidup dan +dan Pertambangan Energi. Pertambangan Energi. +TOURISM 313 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +314 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PARIWISATA +ULASAN DESCRIPTION +Kabupaten Trenggalek memiliki Trenggalek Regency has several +beberapa obyek wisata alam yang interesting natural tourist attractions +menarik untuk dikunjungi diantaranya to visit, including Prigi Beach and Lowo +Pantai Prigi dan Goa Lowo di Cave in Watulimo District and Pelang +Kecamatan Watulimo serta Pantai Beach in Panggul District. There are +Pelang di Kecamatan Panggul. Juga also other types of artificial tourism and +terdapat jenis wisata buatan dan natural tourism. d +i +wisata alam lainnya. o . +g +. +s +Jumlah Hotel di Kabupaten The number of hotels in Trenggalek +p +Trenggalek sebanyak 17 hotel dan Regencby is 17 hotels and 121 restaurants/ +. +121 rumah makan/restauran pada restaburants in 2023. Trenggalek District +a +tahun 2023. Kecamatan Trenggalek hkas the largest number of hotels +k +memiliki jumlah hotel terbanyak diikuti followed by Watulimo District anda +e +Kecamatan Watulimo dan Kecamataanl Panggul District with 5 hotels. The rest +g +Panggul sebanyak 4 hotel. Sisanya are in Munjungan Districts. Most of the +g +berada di Kecamatan Munnjungan. restaurants/restaurants are in Watulimo +e +Untuk rumah makan/restoran juga and Trenggalek sub-districts with 36 and +r +t +sebagian besar berada d/i Kecamatan 26 respectively. +/ +: +Watulimo dan Trenggaslek sebanyak 36 +p +dan 26. t +t +h +TOURISM 315 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 PARIWISATA +(cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1004) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1005) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1006) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1007) +(cid:87)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:437)(cid:367) +(cid:68)(cid:437)(cid:374)(cid:361)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +(cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:437)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:381) +(cid:60)(cid:258)(cid:373)(cid:393)(cid:258)(cid:364) +(cid:1007)(cid:1010) (cid:24)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:381) +(cid:87)(cid:437)(cid:367)(cid:286) +(cid:60)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +d +i (cid:94)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:346) +. +o (cid:39)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:396)(cid:349) +g (cid:1007)(cid:1007)(cid:1007)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) +(cid:1006)(cid:1006)(cid:1006)(cid:1013)(cid:1013)(cid:1013) . (cid:24)(cid:437)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:258)(cid:374) +s +p (cid:87)(cid:381)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374) +b (cid:100)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:364) +. (cid:1006)(cid:1010) +b (cid:100)(cid:437)(cid:336)(cid:437) +a +k (cid:17)(cid:286)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +(cid:1012)(cid:1012)(cid:1012)(cid:1012) +(cid:1011)(cid:1011)(cid:1011) (cid:1011)(cid:1011)(cid:1011)(cid:1011) (cid:1011) +(cid:1010) (cid:1010)(cid:1010)(cid:1010)(cid:1010) (cid:1010)(cid:1010)(cid:1010) +(cid:1009)(cid:1009)(cid:1009) (cid:1009)(cid:1009)(cid:1009)(cid:1009) +(cid:1008)(cid:1008)(cid:1008)(cid:1008) (cid:1008)(cid:1008)(cid:1008)(cid:1008) (cid:1008)(cid:1008)(cid:1008)(cid:1008) (cid:1008)(cid:1008)(cid:1008)(cid:1008) +(cid:1007)(cid:1007)(cid:1007) +(cid:1006) +(cid:1005) +Sumber/Source: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Tourism and Culture Service Agency +Gambar Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di +7.1 +Figures Kabupaten Trenggalek, 2020–2023 +Number of Restaurants by District in Trenggalek Regency, +2020–2023 +316 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PARIWISATA +(cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1004) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1005) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1006) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1007) +(cid:87)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:437)(cid:367) +(cid:68)(cid:437)(cid:374)(cid:361)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +(cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:437)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:381) +(cid:60)(cid:258)(cid:373)(cid:393)(cid:258)(cid:364) +(cid:24)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:381) +(cid:1011) +(cid:87)(cid:437)(cid:367)(cid:286) +(cid:60)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +(cid:94)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:346) +d +i (cid:39)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:396)(cid:349) +. +o +(cid:24)(cid:437)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:258)(cid:374) +g +. (cid:87)(cid:381)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374) +s +p (cid:100)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:364) +b (cid:1009)(cid:1009)(cid:1009) (cid:100)(cid:437)(cid:336)(cid:437) +. +b (cid:17)(cid:286)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +a +k +k +e +(cid:1008) (cid:1008)(cid:1008)(cid:1008)(cid:1008) l +a +g +g +n +e +(cid:1007)(cid:1007) r +t +/ +/ +: +s +p +t +(cid:1006) (cid:1006)(cid:1006)(cid:1006) t +h +(cid:1004) (cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1004)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) +Sumber/Source: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Tourism and Culture Service Agency +Gambar Jumlah Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten +7.2 +Figures Trenggalek, 2020–2023 +Number of Hotels by Subdistrict in Trenggalek Regency, +2020–2023 +TOURISM 317 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 PARIWISATA +Tabel Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan di +7.1 +Table Kabupaten Trenggalek, 2020–2023 +Number of Restaurants by District in Trenggalek Regency, +2020–2023 +Kecamatan +2020 2021 2022 2023 +District +(1) (2) (3) (4) (5) +d +i +Panggul 6 5 .5 5 +o +g +Munjungan 4 4 . 4 4 +s +p +Watulimo 29 29 29 36 +b +. +Kampak 6 6b 6 6 +a +k +Dongko 4 4 4 4 +k +e +Pule 1 l 3 3 3 +a +g +Karangan 7 g 7 7 2 +n +Suruh e4 4 4 4 +r +t +Gandusari / / 8 8 8 8 +: +s +Durenan p 7 7 7 7 +t +t +Pogalan h 6 6 6 7 +Trenggalek 30 30 30 26 +Tugu 5 5 5 5 +Bendungan 4 4 4 4 +Kabupaten Trenggalek 121 122 122 121 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Tourism and Culture Service Agency +318 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PARIWISATA +Tabel Jumlah Hotel Menurut Kecamatan di Kabupaten +7.2 +Table Trenggalek, 2020–2023 +Number of Hotels by Subdistrict in Trenggalek Regency, +2020–2023 +Kecamatan +2020 2021 2022 2023 +Subdistrict +(1) (2) (3) (4) (5) +d +i +Panggul 2 3 . 3 4 +o +g +Munjungan - 2 . 2 2 +s +p +Watulimo 4 4 4 4 +b +. +Kampak - -b - - +a +k +Dongko - - - - +k +e +Pule - l - - - +a +g +Karangan - g - - - +n +Suruh e- - - - +r +t +Gandusari / - - - - +/ +: +s +Durenan p - - - - +t +t +Pogalan h - - - - +Trenggalek 5 5 5 7 +Tugu - - - - +Bendungan - - - - +Kabupaten Trenggalek 11 14 14 17 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Tourism and Culture Service Agency +TOURISM 319 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 PARIWISATA +Tabel Daftar Jenis Wisata Menurut Lokasi di Kabupaten +7.3 +Table Trenggalek, 2023 +List of Tourist Type According Locations in Trenggalek +Regency, 2023 +Lokasi Wisata +Nama Obyek Wisata Jenis Wisata Tourist Sites +Name of Tourist Attraction Type of Tourism +Desa Kecamatan +Village d District +i +. +(1) (2) (3) o (4) +g +Pantai Prigi Bahari Tasikm.adu Watulimo +s +p +Pantai Karanggongso Bahari Tasikmadu Watulimo +b +. +Pantai Pelang Bahari bWonocoyo Panggul +a +k +Pantai Simbaronce Bahari Tasikmadu Watulimo +k +e +Kolam Renang Tirta Jwalita Air l Kelutan Trenggalek +a +g +Huko gHutan Ngantru Trenggalek +n +Guwo Lowo eGuwa Watuagung Watulimo +r +t +Banyu Lumut / Alam Tegaren Tugu +/ +: +s +Watu Lawang (Durensari) p Buatan Sawahan Watulimo +t +t +Banyu Nget h Alam Sawahan Watulimo +Pantai Mutiara Bahari Tasikmadu Watulimo +Dilem Wilis Agro wisata Dompyong Bendungan +Putri Maron Alam Depok Bendungan +Tebing Linggo Alam Nglebo Suruh +Beji Maron Alam Karanganyar Gandusari +Cengkrong Asri Bahari Karanggandu Prigi +Guwo Ngerit Alam Senden Kampak +Bukit Tunggangan Alam endalrejo Durenan +Kampung Toga Edukasi Malasan Durenan +Sawah Gede Alam Pule Pule +320 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PARIWISATA +Lanjutan Tabel/Continued Table 7.3 +Lokasi Wisata +Nama Obyek Wisata Jenis Wisata Tourist Sites +Name of Tourist Attraction Type of Tourism +Desa Kecamatan +Village d District +i +. +(1) (2) (3) o (4) +g +Gupili (Watulimo) Buatan Karang.gandu Watulimo +s +p +Kolam Renang Banyu Biru Air bKarangan Karangan +. +b +Kolam Renang Sumberagung Air Sukorejo Gandusari +a +k +Kolam Renang Tirta Ceria Pule Air k Pule Pule +e +Desa Wisata Gading Alaaml Gading Tugu +g +Taman Goa Biru gAlam Sengon Bendungan +n +Belik Waru e Alam Wonoanti Gandusari +r +t +Bukit Kukusan / / Alam Dermosari Tugu +: +s +COC Danon p Edukasi Sengon Bendungan +t +t +Watu jago Bike Park h Edukasi Srabah Bendungan +Pantai Rajakan (Munjungan) Bahari Munjungan Munjungan +Rumah Apung Bahari Tasikmadu Watulimo +Pantai Mukus Bahari Munjungan Munjungan +PHD EDU FARM Edukasi Malasan Durenan +Watu Kandang Alam Pandean Dongko +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Tourism and Culture Service Agency +TOURISM 321 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h 8. Transportasi dan Komunikasi/Transportation and Communication ........ +8. TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI/TRANSPORTATION AND +COMMUNICATION +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Data pengangkutan dan 1. The data of Transportation and +komunikasi meliputi : Panjang Communication are : The length +jalan dan pos. Sumber data of road and Pos. The source of +pengangkutan dan Pos berasal dari data of trensportation Pos from +instansi terkait yang dikumpulkan interrelated department which is +oleh BPS Kabupaten Trenggalek. gathered by BPS Trenggalek +d +i +. +o +g +2. Data panjang jalan dan kondisi 2. The data of the length of road and +. +s +jalan diperoleh dari Dinas Bina the condition of road from Dinas +p +Marga Kabupaten Trenggalek. Bibna Marga Trenggalek. +. +b +a +3. Data Jumlah Kantor Pos, 3k. The data of the number of post +k +Lalulintas benda-benda Pos dan office, circulation of postal things, +e +Penerimaan dari benda-benadal reception of pastal things from PT +g +Pos didapat dari PT.Pos Indonesia Pos Indonesia. +g +Cabang Trenggalek. n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +TRANSPORTATION AND COMMUNICATION 325 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +326 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +ULASAN DESCRIPTION +Jalan merupakan salah satu Road is one of means of +prasarana transportasi yang sangat transportation which is very important +penting guna memperlancar to speed up all economic activities, or +kegiatan perekonomian, selain untuk to make easy for the society travel from +memudahkan mobilitas penduduk one place to other. The acceleration of +dari satu daerah menuju daerah communication is one way to reach +lainnya. Kelancaran arus perhubungan the target of devdelopment easily in +i +dapat mempercepat pencapaian Trenggalek Regoen.cy area. The roads in +g +sasaransasaran pembangunan di Trenggalek regency are mostly paved +. +s +wilayah Kabupaten Trenggalek. with 797,97 km in length. By Total +p +Menurut jenis permukaan jalan, length bof road in Trenggalek Regency +. +sebagian besar jalan sudah berupa is 93b1,23 Km, any of them is in damage +a +aspal yaitu 797,97 km. Kondisi prasarana ckondition. The length of the road which +k +jalan di Kabupaten Trenggalek yang is in good condition is 61,51 percent, +e +seluruhnya ada 931,23 Km, sebagiaanl middle condition 12,73 percent, slightly +g +dalam kondisi rusak. Panjang jalan damaged road 2,19 percent, severely +g +yang kondisinya baik tercatat senbanyak damaged road 23,57 percent. The +e +61,51 persen, kondisi sedang 12,73 condition of this road needs to be a +r +t +persen, kondisi rusak 2,19/ persen, dan concern for local authorities. +/ +: +rusak berat 23,57 persesn. Kondisi jalan +p +ini perlu menjadit perhatian untuk +t +pemerintah setemhpat. +Kendaraan bermotor didominasi Motor vehicles dominated by +oleh sepeda motor dengan jumlah motorcycles with a total of 203,105 units +203.105 unit diikuti dengan mobil followed by passenger cars with a total +penumpang dengan jumlah 19.392 of 19,392 units. +unit. +Kantor pos sebagai salah satu unit The post office as one of the +pembantu komunikasi tersebar di communication assistance units is +seluruh kecamatan dengan jumlah spread throughout the sub-district with +1 unit kantor pos pembantu di the number of 1 unit of auxiliary post +masingmasing kecamatan. office in each sub-district. +TRANSPORTATION AND COMMUNICATION 327 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +d +i +. +o +g +. +(cid:100)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:346)(cid:876)(cid:94)(cid:381)(cid:349)(cid:367)(cid:853)(cid:3)(cid:1006)(cid:853)(cid:1010)(cid:1005) (cid:62)(cid:258)(cid:349)(cid:374)(cid:374)(cid:455)(cid:258)(cid:876)(cid:75)(cid:410)(cid:346)(cid:286)(cid:396)(cid:400)(cid:853)(cid:3) s +p +(cid:1005)(cid:1004)(cid:1008)(cid:853)(cid:1010)(cid:1011) b +. +b +(cid:60)(cid:286)(cid:396)(cid:349)(cid:364)(cid:349)(cid:367)(cid:876)(cid:39)(cid:396)(cid:258)(cid:448)(cid:286)(cid:282)(cid:853)(cid:3) a +(cid:1006)(cid:1009)(cid:853)(cid:1013)(cid:1012) k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +(cid:4)(cid:400)(cid:393)(cid:258)(cid:367)(cid:876)(cid:87)(cid:258)(cid:448)(cid:286)(cid:282)(cid:853)(cid:3) +(cid:1011)(cid:1013)(cid:1011)(cid:853)(cid:1013)(cid:1011) +Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Trenggalek +Gambar Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di +8.1 +Figures Kabupaten Trenggalek (km), 2021–2023 +Length of Roads by Type of Road Surface in Trenggalek +Regency (km), 2021–2023 +328 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +(cid:17)(cid:258)(cid:349)(cid:364)(cid:876)(cid:39)(cid:381)(cid:381)(cid:282) +(cid:94)(cid:286)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:68)(cid:381)(cid:282)(cid:286)(cid:396)(cid:258)(cid:410)(cid:286) +(cid:90)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:364)(cid:876)(cid:24)(cid:258)(cid:373)(cid:258)(cid:336)(cid:286) +(cid:90)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:364)(cid:3)(cid:17)(cid:286)(cid:396)(cid:258)(cid:410)(cid:876)(cid:94)(cid:286)(cid:448)(cid:286)(cid:396)(cid:286)(cid:367)(cid:455)(cid:3)(cid:24)(cid:258)(cid:373)(cid:258)(cid:336)(cid:286) +(cid:1006)(cid:1005)(cid:1013)(cid:853)(cid:1008)(cid:1013) +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +(cid:1006)(cid:1004)(cid:853)(cid:1007)(cid:1013) k +e +l +a +g +g +n (cid:1009)(cid:1011)(cid:1006)(cid:853)(cid:1012) +e +(cid:1005)(cid:1005)(cid:1012)(cid:853)(cid:1009)(cid:1009) +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +(cid:17)(cid:258)(cid:349)(cid:364)(cid:876)(cid:39)(cid:381)(cid:381)(cid:282) (cid:94)(cid:286)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:68)(cid:381)(cid:282)(cid:286)(cid:396)(cid:258)(cid:410)(cid:286) (cid:90)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:364)(cid:876)(cid:24)(cid:258)(cid:373)(cid:258)(cid:336)(cid:286) (cid:90)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:364)(cid:3)(cid:17)(cid:286)(cid:396)(cid:258)(cid:410)(cid:876)(cid:94)(cid:286)(cid:448)(cid:286)(cid:396)(cid:286)(cid:367)(cid:455)(cid:3)(cid:24)(cid:258)(cid:373)(cid:258)(cid:336)(cid:286) +Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Trenggalek +Gambar Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten +8.2 +Figures Trenggalek (km), 2021–2023 +Number of Hotels by Subdistrict in Trenggalek Regency, +2020–2023 +TRANSPORTATION AND COMMUNICATION 329 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +8.1 TRANSPORTASI +TRANSPORTATION +Tabel Panjang Jalan1 Menurut Tingkat Kewenangan +8.1.1 +Table Pemerintahan di Kabupaten Trenggalek (km), 2021–2023 +Length of Roads1 by Level of Government Authority in +Trenggalek Regency (km), 2021–2023 +d +Tingkat Kewenangan Pemerintahan 2021 2022. i 2023 +Level of Government Authority o +g +(1) (2) s .(3) (4) +p +Negara2/State2 113,79 b 113,79 83,39 +. +b +a +k +Provinsi/Province k- - - +e +l +a +Kabupaten/Kota g +g 931,23 931,23 931,23 +Regency/Municipality +n +e +r +Jumlah/Total / t 1045,02 1045,02 1045,02 +/ +: +s +p +Catatan/Note: 1 Data tidak ttermasuk panjang jalan tol/Excluding toll road +t +2 Berdasharkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 248/KPTS/M/2016/Based on Public +Work and Public Housing Ministerial Decree No. 248/KPTS/M/2016 +Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Trenggalek +330 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +Tabel Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di +8.1.2 +Table Kabupaten Trenggalek (km), 2021–2023 +Length of Roads by Condition of Roads in Trenggalek +Regency (km), 2021–2023 +d +Jenis Permukaan Jalan 2021 2022. i 2023 +Type of Road Surface o +g +(1) (2) s .(3) (4) +p +Aspal/Paved 797,97 b 797,97 797,97 +. +b +a +k +Kerikil/Gravel 25k,98 25,98 25,98 +e +l +a +g +Tanah/Soil g 2,61 2,61 2,61 +n +e +r +Lainnya/Others / t 104,67 104,67 104,67 +/ +: +s +p +t +Jumlah/Total t 931,23 931,23 931,23 +h +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Trenggalek +TRANSPORTATION AND COMMUNICATION 331 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten +8.1.3 +Table Trenggalek (km), 2021–2023 +Length of Roads by Condition of Roads in Trenggalek +Regency (km), 2021–2023 +d +Kondisi Jalan i +2021 2022. 2023 +Condition of Roads o +g +(1) (2) s .(3) (4) +p +Baik/Good 572,8 b 572,80 336,17 +. +b +a +k +Sedang/Moderate 118,5k5 118,55 383,34 +e +l +a +g +Rusak/Damage g 20,39 20,39 26,16 +n +e +r +Rusak Berat/Severely Damage / t 219,49 219,49 185,56 +/ +: +s +p +t +Jumlah/Total t 931,23 931,23 931,23 +h +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Kabupaten Trenggalek +332 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI +8.2 KOMUNIKASI +COMMUNICATION +Tabel Jumlah Kantor Pos Pembantu Menurut Kecamatan di +8.2.1 +Table Kabupaten Trenggalek, 2020–2023 +Number of Post Offices Subsidiaries by District in +Trenggalek Regency, 2020–2023 +d +Kecamatan i +2020 2021 o20.22 2023 +District +g +. +s +(1) (2) (3) p (4) (5) +b +Panggul 1 1 1 1 +. +b +Munjungan 1 a1 1 1 +k +k +Watulimo 1 e 1 1 1 +l +a +Kampak 1 g 1 1 1 +g +Dongko 1n 1 1 1 +e +Pule r1 1 1 1 +t +/ +/ +Karangan s : 1 1 1 1 +p +Suruh t 1 1 1 1 +t +h +Gandusari 1 1 1 1 +Durenan 1 1 1 1 +Pogalan 1 1 1 1 +Trenggalek 1 1 1 1 +Tugu 1 1 1 1 +Bendungan 1 1 1 1 +Kabupaten Trenggalek 14 14 14 14 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: PT. Pos Indonesia Kantor Pos Trenggalek / Indonesian Post Ltd., Post Office of Trenggalek +TRANSPORTATION AND COMMUNICATION 333 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h 99.. PPeErRbBaAnkNaKnA, KNo,p KeOraPsEi, RdAanS IH, aDrAgaN- hHaArgRaG/BAa-nHkAinRgG, CAo/oBpAeNraKtIivNeG, d, an Prices +COOPERATIVE, AND PRICES ............................................................... +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Data keuangan pemerintah 1. The data of the Financial +Kabupaten Trenggalek condition in Trenggalek Regency +dikumpulkan BPS melalui Bagian from BPS by Financial Section of +Keuangan Pemerintah Daerah renggalek Regency and UPT Dinas +Kabupaten Trenggalek dan UPT Pendapatan Pemerintah Prov Jawa +Dinas Pendapatan Pemerintah Timur in Trenggalek +Provinsi Jawa Timur di Trenggalek d +i +. +o +g +2. Data penerimaan Pajak Bumi dan 2. The data of land an Building Taxes +. +s +Bangunan (PBB) diperoleh dari Revenues from Dinas Pendaptan of +p +Dinas Pendapatan Kabupaten Trbenggalek Regency +. +Trenggalek b +a +k +k +3. Data Statistik Perbankan 3. The Statistics data of banking from +e +bersumber dari Bank-Bank yanagl all banks in Trenggalek Regency +g +berada di wilayah Kabupaten and pown shop service. +g +Trenggalek serta dari n Perum +e +Pegadaian +r +t +/ +/ +: +4. Koperasi, terdiri dsari KUD dan non 4. Cooperation, consist of KUD and +p +KUD. KUD adaltah suatu organisasi non KUD KUD is social economic +t +ekonomi yhang berwatak sosial organization and It’s a place for +dan merupakan wadah bagi the development of all economic +pengembangan berbagai activities for villagers, which is done +kegiatan ekonomi masyarakat by villagers and for villagers (Inpres +pedesaan yang diselenggarakan no 2 TH 1978) Non KUD is a social +oleh dan untuk masyarakat itu economic organization, Its member +sendiri (Inpres No2 Th1978) Non is people or legal cooperation which +KUD adalah suatu organisasi form economic management from +ekonomi rakyat yang berwatak different bussiness bases on family +sosial, beranggotakan orang- atmosphere principle. +orang atau badan hukum koperasi +yang merupakan tata susunan +ekonomi berbagai usaha bersama +berdasarkan azas kekeluargaan +5. Rata-rata Harga yang Diterima 5. The Rate of prices received and paid +dan Dibayar Petani diperoleh by farmer from monthly calculation +BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES 337 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +dari Pencatatan setiap bulan oleh by BPS Trenggalek in all districts of +BPS Kabupaten Trenggalek di Trenggalek Regency +sejumlah Kecamatan di wilayah +Kabupaten Trenggalek. +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +338 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +ULASAN DESCRIPTION +Jumlah Koperasi aktif di tahun 2023 The number of active cooperatives +sebanyak 417 unit, sedikit menurun in 2023 is 417 units, a slight increase +dibandingkan tahun 2022 yaitu compared to 2022, namely 420 units. +sebanyak 420 unit. Koperasi terbanyak The largest number of cooperatives +berada di Kecamatan Trenggalek is in Trenggalek District with 72 units. +dengan 72 unit. Sedangkan kecamatan meanwhilw, the sub-district with 9 +dengan jumlah koperasi paling sedikit cooperative units. d +i +adalah Kecamatan Bendungan dengan o . +g +9 unit koperasi. +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES 339 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +(cid:1012)(cid:1004) +(cid:1011)(cid:1006) +(cid:1011)(cid:1004) +d +i +(cid:1010)(cid:1004) o . +g +(cid:1009)(cid:1007) s . +p +b +(cid:1009)(cid:1004) . +b +a +k +(cid:1008)(cid:1005) k +e +(cid:1008)(cid:1004) a l +g +g (cid:1007)(cid:1007) +n (cid:1007)(cid:1005) +e +(cid:1007)(cid:1004) (cid:1006)(cid:1010) (cid:1006)(cid:1011) / / t r (cid:1006)(cid:1009) (cid:1006)(cid:1011) +: +s (cid:1006)(cid:1006) +p +t +(cid:1006)(cid:1004) h t (cid:1005)(cid:1012) (cid:1005)(cid:1011) +(cid:1005)(cid:1010) +(cid:1013) +(cid:1005)(cid:1004) +(cid:1004) +(cid:87)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:437)(cid:367) (cid:68)(cid:437)(cid:374)(cid:361)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) (cid:116)(cid:258)(cid:410)(cid:437)(cid:367)(cid:349)(cid:373)(cid:381) (cid:60)(cid:258)(cid:373)(cid:393)(cid:258)(cid:364) (cid:24)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:381) +(cid:87)(cid:437)(cid:367)(cid:286) (cid:60)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) (cid:94)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:346) (cid:39)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:396)(cid:349) (cid:24)(cid:437)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:258)(cid:374) +(cid:87)(cid:381)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374) (cid:100)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:364) (cid:100)(cid:437)(cid:336)(cid:437) (cid:17)(cid:286)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +Sumber/Source: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek +Gambar Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di +9.1 +Figures Kabupaten Trenggalek, 2020–2023 +Number of Active Cooperative by District in Trenggalek +Regency, 2020–2023 +340 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERBANKAN, KOPERASI, DAN HARGA-HARGA +Tabel Jumlah Koperasi Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten +9.1 +Table Trenggalek, 2020–2023 +Number of Active Cooperative by District in Trenggalek +Regency, 2020–2023 +d +Kecamatan . i +2020 2021 o2022 2023 +District g +. +s +(1) (2) (3) p (4) (5) +b +Panggul 29 29 . 29 26 +b +a +Munjungan 25 k25 28 27 +k +Watulimo 48 e 50 54 53 +l +a +Kampak 16 g 16 17 18 +g +Dongko n14 14 16 17 +e +r +Pule t20 22 22 22 +/ +/ +: +Karangan s 37 38 39 41 +p +Suruh t t 16 16 16 16 +h +Gandusari 24 25 26 25 +Durenan 28 29 31 31 +Pogalan 31 31 31 33 +Trenggalek 66 71 74 72 +Tugu 23 26 27 27 +Bendungan 9 9 10 9 +Kabupaten Trenggalek 386 401 420 417 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek +BANKING, COOPERATIVE, AND PRICES 341 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan +9.2 +Table di Kabupaten Trenggalek, 2023 +Number of Cooperative by Kind of Cooperative and District +in Trenggalek Regency, 2023 +d +Jenis Koperasi/ Kind of Coopierative +Kecamatan o . +District g Lainnya Jumlah +KUD KPRI KOPKAR K.OPPAS +s Other Total +p +(1) (2) (3) (4)b (5) (6) (7) +. +b +Panggul ... ... ... ... ... ... +a +k +Munjungan ... ... k ... ... ... ... +e +Watulimo ... a...l ... ... ... ... +g +Kampak ... g... ... ... ... ... +n +Dongko ...e ... ... ... ... ... +r +t +Pule / /... ... ... ... ... ... +: +s +Karangan p ... ... ... ... ... ... +t +t +Suruh h ... ... ... ... ... ... +Gandusari ... ... ... ... ... ... +Durenan ... ... ... ... ... ... +Pogalan ... ... ... ... ... ... +Trenggalek ... ... ... ... ... ... +Tugu ... ... ... ... ... ... +Bendungan ... ... ... ... ... ... +Kabupaten Trenggalek ... ... ... ... ... ... +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek +342 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 10. Pengeluaran Penduduk/Population Expenditure ........................................... +10. PENGELUARAN PENDUDUK/POPULATION EXPENDITURE +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h PENGELUARAN PENDUDUK +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Pengeluaran rata-rata per kapita 1. Per capita Average Expenditure +adalah biaya yang dikeluarkan is the cost spent for all household +untuk konsumsi semua anggota members consumption during the +rumah tangga selama sebulan month, whether from purchasing, +baik yang berasal dari pembelian, giving or own production, divided +pemberian maupun produksi by the number of household +sendiri dibagi dengan banyaknya members in thde household. +i +anggota rumah tangga dalam o . +g +rumah tangga tersebut. +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +POPULATION EXPENDITURE 345 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +ULASAN DESCRIPTION +Pengeluaran perkapita sebulan di Monthly per capita expenditure in +Trenggalek tahun 2023 untuk bukan Trenggalek in 2023 for non-food items +makanan adalah sebesar Rp455.796. is IDR 455,796. This value has decreased +Nilai ini meningkat dibandingkan compared to non-food expenditure in +pengeluaran bukan makanan 2022, which is IDR 400,113. Meanwhile, +di tahun 2022 yaitu Rp400.113. for food expenses, the value is slightly +Sedangkan untuk pengeluaran bahan higher than non-foodd items, which is IDR +i +makanan, nilainya sedikit lebih besar 459,764. o . +g +dibandingkan dengan bukan makanan +. +s +yaitu sebesar Rp499.323. +p +Persentase pengeluaran perkapita Theb percentage of per capita +. +untuk makanan pada tahun 2023 spenbding on food in 2023 is 52.28 percent. +a +sebesar 52,28 persen. Menurun Akn increase compared to 2022 of 53.47 +k +dibandingkan tahun 2022 sebesar percent. Meanwhile, the percentage of +e +53,47 persen. Sedangkan persentaasel non-food expenditure per capita in 2023 +g +pengeluaran perkapita untuk non is 47.72 percent, increased compared to +g +makanan pada tahun 2023 nsebesar 2022, which was 46.53 percent. +e +47,72 persen, meningkat dibandingkan +r +t +tahun 2022 yaitu 46,53 pe/rsen. +/ +: +s +p +t +t +h +346 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENGELUARAN PENDUDUK +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +POPULATION EXPENDITURE 347 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +(cid:47)(cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:876)(cid:437)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:876)(cid:272)(cid:437)(cid:373)(cid:349)(cid:876) +(cid:68)(cid:4)(cid:60)(cid:4)(cid:69)(cid:4)(cid:69) +(cid:104)(cid:373)(cid:271)(cid:349)(cid:882)(cid:364)(cid:286)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336) +(cid:437)(cid:373)(cid:271)(cid:349)(cid:258)(cid:374) (cid:1010)(cid:1081) +(cid:1005)(cid:1081) +(cid:90)(cid:381)(cid:364)(cid:381)(cid:364) +(cid:1005)(cid:1004)(cid:1081) +(cid:87)(cid:258)(cid:282)(cid:349)(cid:882)(cid:393)(cid:258)(cid:282)(cid:349)(cid:258)(cid:374) +(cid:1005)(cid:1009)(cid:1081) +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b (cid:24)(cid:258)(cid:336)(cid:349)(cid:374)(cid:336) +(cid:68)(cid:258)(cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3) a (cid:1008)(cid:1081) +(cid:373)(cid:349)(cid:374)(cid:437)(cid:373)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:361)(cid:258)(cid:282)(cid:349) k +(cid:1007)(cid:1004)(cid:1081) k +e (cid:100)(cid:286)(cid:367)(cid:437)(cid:396)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:400)(cid:437)(cid:400)(cid:437) +a l (cid:1010)(cid:1081) +g +g +n +e (cid:94)(cid:258)(cid:455)(cid:437)(cid:396)(cid:882)(cid:400)(cid:258)(cid:455)(cid:437)(cid:396)(cid:258)(cid:374) +t r (cid:1005)(cid:1004)(cid:1081) +/ +/ +: +s +p +t +(cid:60)(cid:381)(cid:374)(cid:400)(cid:437)(cid:373)t(cid:400)(cid:349)(cid:3)(cid:367)(cid:258)(cid:349)(cid:374)(cid:374)(cid:455)(cid:258) +h +(cid:1005)(cid:1081) (cid:60)(cid:258)(cid:272)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:882)(cid:364)(cid:258)(cid:272)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +(cid:17)(cid:258)(cid:346)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:373)(cid:349)(cid:374)(cid:437)(cid:373)(cid:258)(cid:374) (cid:1007)(cid:1081) +(cid:1008)(cid:1081) +(cid:17)(cid:437)(cid:258)(cid:346)(cid:882)(cid:271)(cid:437)(cid:258)(cid:346)(cid:258)(cid:374) +(cid:68)(cid:349)(cid:374)(cid:455)(cid:258)(cid:364)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3) +(cid:17)(cid:437)(cid:373)(cid:271)(cid:437)(cid:882)(cid:271)(cid:437)(cid:373)(cid:271)(cid:437)(cid:258)(cid:374) (cid:1008)(cid:1081) +(cid:364)(cid:286)(cid:367)(cid:258)(cid:393)(cid:258) +(cid:1006)(cid:1081) +(cid:1008)(cid:1081) +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan Maret 2023/BPS- +Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey +Gambar Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut +10.1 +Figures Kelompok Komoditas Makanan di Kabupaten +Trenggalek (rupiah), 2023 +Monthly Average Expenditure per Capita by Food +Commodity Group in Trenggalek Regency (rupiahs), +2023 +348 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENGELUARAN PENDUDUK +(cid:17)(cid:104)(cid:60)(cid:4)(cid:69)(cid:3)(cid:68)(cid:4)(cid:60)(cid:4)(cid:69)(cid:4)(cid:69) +(cid:4)(cid:374)(cid:286)(cid:364)(cid:258)(cid:3)(cid:271)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:361)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:876)(cid:39)(cid:381)(cid:381)(cid:282)(cid:400)(cid:3)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:3)(cid:400)(cid:286)(cid:396)(cid:448)(cid:349)(cid:272)(cid:286)(cid:400) +(cid:17)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:410)(cid:258)(cid:346)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:367)(cid:258)(cid:373)(cid:258)(cid:876)(cid:24)(cid:437)(cid:396)(cid:258)(cid:271)(cid:367)(cid:286)(cid:3)(cid:336)(cid:381)(cid:381)(cid:282)(cid:400) +(cid:60)(cid:286)(cid:393)(cid:286)(cid:396)(cid:367)(cid:437)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:393)(cid:286)(cid:400)(cid:410)(cid:258)(cid:3) +(cid:87)(cid:258)(cid:361)(cid:258)(cid:364)(cid:853)(cid:3)(cid:393)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:437)(cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:853)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:258)(cid:400)(cid:437)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:400)(cid:349)(cid:876)(cid:100)(cid:258)(cid:454)(cid:286)(cid:400)(cid:3)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:3)(cid:349)(cid:374)(cid:400)(cid:437)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:272)(cid:286) +(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3) +(cid:87)(cid:258)(cid:361)(cid:258)(cid:364)(cid:853)(cid:3)(cid:393)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:437)(cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:853)(cid:3) (cid:437)(cid:393)(cid:258)(cid:272)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:876)(cid:364)(cid:286)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:396)(cid:349)(cid:876) +(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3) (cid:87)(cid:258)(cid:396)(cid:410)(cid:349)(cid:286)(cid:400)(cid:3)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:3) +(cid:258)(cid:400)(cid:437)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:400)(cid:349)(cid:876)(cid:100)(cid:258)(cid:454)(cid:286)(cid:400)(cid:3) (cid:272)(cid:286)(cid:396)(cid:286)(cid:373)(cid:381)(cid:374)(cid:349)(cid:286)(cid:400)(cid:853)(cid:3)(cid:1006)(cid:853)(cid:1007)(cid:1007) +(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:3)(cid:349)(cid:374)(cid:400)(cid:437)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:272)(cid:286)(cid:853)(cid:3) +(cid:1007)(cid:853)(cid:1008)(cid:1013) d +i +. +o +g +. +s +p +(cid:17)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:410)(cid:258)(cid:346)(cid:258)(cid:374)(cid:3) b +(cid:367)(cid:258)(cid:373)(cid:258)(cid:876)(cid:24)(cid:437)(cid:396)(cid:258)(cid:271)(cid:367)(cid:286)(cid:3) b . (cid:87)(cid:286)(cid:396)(cid:437)(cid:373)(cid:258)(cid:346)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3) +(cid:336)(cid:381)(cid:381)(cid:282)(cid:400)(cid:853)(cid:3)(cid:1009)(cid:853)(cid:1004)(cid:1010) +a (cid:296)(cid:258)(cid:400)(cid:349)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:400)(cid:3)(cid:396)(cid:437)(cid:373)(cid:258)(cid:346)(cid:3) +k (cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:876)(cid:44)(cid:381)(cid:437)(cid:400)(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:3) +k +(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:3)(cid:346)(cid:381)(cid:437)(cid:400)(cid:286)(cid:346)(cid:381)(cid:367)(cid:282)(cid:3) +e +l (cid:296)(cid:258)(cid:272)(cid:349)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:349)(cid:286)(cid:400)(cid:853)(cid:3)(cid:1006)(cid:1007)(cid:853)(cid:1009)(cid:1007) +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +(cid:87)(cid:258)(cid:364)(cid:258)(cid:349)(cid:258)(cid:374)(cid:853)(cid:3)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:400)(cid:3)(cid:364)(cid:258)(cid:364)(cid:349)(cid:853)t(cid:3) +t +(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:410)(cid:437)(cid:410)(cid:437)(cid:393)h(cid:3) +(cid:364)(cid:286)(cid:393)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:876)(cid:18)(cid:367)(cid:381)(cid:410)(cid:346)(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:853)(cid:3) +(cid:296)(cid:381)(cid:381)(cid:410)(cid:449)(cid:286)(cid:258)(cid:396)(cid:853)(cid:3)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:3) +(cid:346)(cid:286)(cid:258)(cid:282)(cid:336)(cid:286)(cid:258)(cid:396)(cid:853)(cid:3)(cid:1006)(cid:853)(cid:1008)(cid:1013) (cid:4)(cid:374)(cid:286)(cid:364)(cid:258)(cid:3)(cid:271)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3) +(cid:361)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:876)(cid:39)(cid:381)(cid:381)(cid:282)(cid:400)(cid:3)(cid:258)(cid:374)(cid:282)(cid:3) +(cid:400)(cid:286)(cid:396)(cid:448)(cid:349)(cid:272)(cid:286)(cid:400)(cid:853)(cid:3)(cid:1005)(cid:1004)(cid:853)(cid:1012)(cid:1007) +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan Maret 2023/BPS- +Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey +Gambar Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut +10.2 +Figures Kelompok Komoditas Makanan di Kabupaten +Trenggalek (rupiah), 2023 +Monthly Average Expenditure per Capita by Food +Commodity Group in Trenggalek Regency (rupiahs), +2023 +POPULATION EXPENDITURE 349 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut +10.1 +Table Kelompok Komoditas di Kabupaten Trenggalek (rupiah), +2022 dan 2023 +Monthly Average Expenditure per Capita by Commodity +Group in Trenggalek Regency (rupiahs), 2022 and 2023 +Kelompok Komoditas/Commodity Group 2022 2023 +(1) (2) (3) +Makanan/Food +d +Padi-padian/Cereals 60 i 335 75 811 +. +o +Umbi-umbian/Tubers 4 084 4 919 +g +Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells s .30 232 30 215 +p +Daging/Meat b 18 131 17 842 +. +Telur dan susu/Eggs and milk b 23 643 29 205 +a +Sayur-sayuran/Vegetables k 44 403 50 197 +k +Kacang-kacangan/Legumes e 12 845 14 170 +l +a +Buah-buahan/Fruits g 24 531 20 946 +g +Minyak dan kelapa/Oil and coconut n 22 275 21 564 +e +Bahan minuman/Beverage stuffs r 16 200 17 690 +t +Bumbu-bumbuan/Spices / / 8 912 8 939 +: +s +Konsumsi lainnya/Miscellanepous food items 6 970 6 911 +t +Makanan dan minumahn jtadi/Prepared food and beverages 138 211 151 896 +Rokok/Cigarettes 48 992 49 017 +Jumlah makanan/Total food 459 764 499 323 +Bukan makanan/Non-food +Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities 175 184 224 718 +Aneka barang dan jasa/Goods and services 85 415 103 430 +Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear 19 184 23 760 +Barang tahan lama/Durable goods 52 051 48 323 +Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 26 875 33 290 +Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies 13 824 22 275 +Jumlah bukan makanan/Total non-food 372 534 455 796 +Jumlah/Total 791 239 955 119 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan Maret 2023/BPS-Statistics Indonesia, +National Socioeconomic Survey +350 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PENGELUARAN PENDUDUK +Tabel Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut +10.2 +Table Kelompok Komoditas di Kabupaten Trenggalek, 2022 dan +2023 +Percentage of Monthly Expenditure per Capita by +Commodity Group in Trenggalek Regency, 2022 and +2023 +Kelompok Komoditas/Commodity Group 2022 2023 +(1) (2) (3) +Makanan/Food d +i +. +Padi-padian/Cereals o7,02 7,94 +g +Umbi-umbian/Tubers s .0,47 0,52 +p +Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells 3,52 3,16 +b +Daging/Meat b . 2,11 1,87 +a +Telur dan susu/Eggs and milk k 2,75 3,06 +k +Sayur-sayuran/Vegetables e 5,16 5,26 +l +Kacang-kacangan/Legumes a 1,49 1,48 +g +Buah-buahan/Fruits g 2,85 2,19 +n +Minyak dan kelapa/Oil and coconut e 2,59 2,26 +r +Bahan minuman/Beverage stuffs / t 1,88 1,85 +/ +: +Bumbu-bumbuan/Spices s 1,04 0,94 +p +Konsumsi lainnya/Miscellatneous food items 0,81 0,72 +t +h +Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 16,07 15,90 +Rokok/Cigarettes 5,7 5,13 +Jumlah makanan/Total food 53,47 52,28 +Bukan makanan/Non-food +Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities 21,07 23,53 +Aneka barang dan jasa/Goods and services 11 10,83 +Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear 2,63 2,49 +Barang tahan lama/Durable goods 6,74 5,06 +Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 3,5 3,49 +Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies 1,59 2,33 +Jumlah bukan makanan/Total non-food 46,53 47,72 +Jumlah/Total 100,00 100,00 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022 dan Maret 2023/BPS-Statistics Indonesia, +National Socioeconomic Survey +POPULATION EXPENDITURE 351 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Golongan Pengeluaran di Kabupaten Trenggalek, 2021- +10.3 +Table 2023 +Average Monthly Expenditure Per Capita by Expenditure +Group in Trenggalek Regency, 2021-2023 +"Golongan Pengeluaran Per Kapita +Sebulan (rupiah) +2021 2022 2023 +Class of Monthly Expenditure per d +Capita (rupiahs)" . i +o +(1) (2) (g3) (4) +. +400 408 s446 043 500 596 +40% terbawah p +b +742 249 . 800 082 862 098 +40 % tengah b +a +k +1 671 187 1 805 853 2 052 384 +20 % teratas k +e +l +a +Rata-rata g791 239 859 877 955 119 +g +n +e +Catatan/Note: ... +r +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survtei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret/BPS-Statistics Indonesia, National +/ +Socioeconomic Survey: M/arch +s +p +t +t +h +352 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 11. Perdagangan/Trade .................................................................................................. +11. PERDAGANGAN/TRADE +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h PERDAGANGAN +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Sistem pencatatan Statistik 1. The recording of export and import +Ekspor dan Impor adalah statistics is based on General Trade +“General Trade” dengan wilayah System covering all Indonesian cus- +pencatatan meliputi seluruh toms areas. +wilayah kepabeanan Indo-nesia. +2. Pengesahan dokumen 2. The legalizadtion of customs +i +kepabeanan ekspor dan impor export anod .import documents is +g +dilakukan oleh Bea dan Cukai conducted by the Customs and +. +s +berdasarkan persetujuan muat/ Excise Office. +p +bongkar barang. b +. +b +a +3. Data ekspor berasal dari dokumen 3k. The export data are compiled based +k +kepabeanan BC 3.0 atau yang on customs export documents BC +e +disebut dokumen Pemberitahuaanl 3.0 or known as Export Declarations +g +Ekspor Barang (PEB) yang diisi (PEB), filled by exporters. +g +oleh eksportir. n +e +r +t +4. Data impor berasal d/ari dokumen 4. The import data are compiled +/ +: +kepabeanan BC s2.0 atau yang based on customs import docu- +p +disebut dokumten Pemberitahuan ments BC 2.0 or known as Import +t +Impor Barhang (PIB), Declarations Form (PIB), Import +Pemberitahuan Impor Barang Declarations Form for Special Com- +Khusus (PIBK), Pemberitahuan modity (PIBK), Customs Declaration +Pabean Free Trade Zone (PPFTZ) Form for Free Trade Zone (PPFTZ), +dan dokumen kepabeanan BC 2.3 and customs import documents +yang mencatat impor barang dari BC 2.3 which records import goods +Luar Negeri ke Kawasan Berikat. from foreign country to Bounded +Zones Area. +5. Barang-barang yang dikirim ke 5. Goods send abroad for processing +luar negeri untuk diolah dicatat purposes are recorded as export +sebagai ekspor, sedangkan hasil while its product sent to Indonesia +olahan yang dikembalikan ke are recorded as import. +Indonesia dicatat sebagai impor. +6. Barang-barang luar negeri yang 6. Foreign goods processed in +diolah di dalam negeri dicatat Indonesia are still recorded as im- +sebagai barang impor meskipun ports although the products will be +TRADE 355 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +barang olahan tersebut akan sent to abroad. +kembali ke luar negeri. +7. Barang-barang yang tidak 7. The following goods are not +dicakup dalam pencatatan: included in the statistics: +a. Pakaian dan barang-barang a. Clothings and passengers’ +perhiasan penumpang. jewelry. +b. Barang-barang bawaan b. Luggage of passengers for +penumpang dari/ke luar negeri own use, dexcept refrigerators, +i +untuk dipakai sendiri, kecuali television .sets, etc. +o +lemari es, pesawat televisi, dan c. Goodsg imported/exported for +. +sebagainya. thes use of foreign representive +p +c. Barang-barang untuk keperluan bcountries/embassies. +. +perwakilan kedutaan suatu bd. Goods for expeditions, and +a +negara. shows or exhibitions. +k +d. Barang-barang ekspedisi dan k e. Military goods directly im- +e +ekshibisi atau pameran. l ported by the Armed Forces. +a +e. Barang-barang untuk militer ygang f. Packings/containers to be +g +diimpor langsung oleh anngkatan refilled. +bersenjata e g. Bank notes and securities +r +f. Pembungkus/peti k/ temas untuk h. Sample goods +/ +diisi kembali. s : +g. Uang dan surapt-surat berharga. +t +h. Barang-barahntg contoh +8. Sistem pengolahan dokumen 8. The carry-over system is used in +impor/ekspor Indonesia adalah processing Indonesian export and +sistem “Carry Over” yaitu import documents. Documents +dokumen di-tunggu selama satu are processed one month after +bulan, setelah bulan berjalan, the current month, while those +sedangkan do-kumen-dokumen received later will be processed for +yang terlambat akan diolah the succeeding month. This means +pada bulan berikutnya. Dengan previous documents received in the +demikian dokumen bulan-bulan current month will be treated as +sebelumnya yang terlambat processed documents. +diterima dan masuk pada bulan +berjalan, diperlakukan sebagai n +bulan pengolahan. +356 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERDAGANGAN +9. Pelabuhan Muat adalah buhan 9. Port of loading is port where the +darimana barang diangkut ke luar goods are transported out of the +negeri atau diekspor country or exported. +10. Negara tujuan adalah negara 10. Country of destination is country +tujuan akhir yang diketahui that is known to export goods sent +untuk barang ekspor yang dikirim abroad. +ke luar negeri +d +i +11. Jenis komoditi adalah barang 11. Type commo.dity is exported goods +o +eks-por yang dicatat sesuai kode recordedg based on Harmonized +. +Harmonized System (HS) Systems (HS) code. +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +TRADE 357 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +ULASAN DESCRIPTION +Jumlah Pasar di Kabupaten The number of markets in Trenggalek +Trenggalek pada tahun 2023 adalah Regency in 2023 is 89 markets. This +89 pasar. Jumlah ini mengalami number has increased compared to 2022 +peningkatan dibandingkan tahun +2022. +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +358 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERDAGANGAN +(cid:1005)(cid:1006)(cid:1004)(cid:1004) +(cid:87)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:396) +(cid:100)(cid:381)(cid:364)(cid:381) +d +i +. +o (cid:1005)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1007) +(cid:1005)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1004) g +. +s +p +b +. +(cid:1012)(cid:1004)(cid:1004) b +a +k +k +e +l +a +(cid:1010)(cid:1004)(cid:1004) g +g +n +e +r +t +(cid:1008)(cid:1004)(cid:1004) / +/ +: +s +p +t +t +h +(cid:1006)(cid:1004)(cid:1004) +(cid:1012)(cid:1013) +(cid:1008)(cid:1012) (cid:1008)(cid:1012) (cid:1010)(cid:1005) +(cid:1006)(cid:1007) (cid:1006)(cid:1007) (cid:1006)(cid:1007) +(cid:1004) +(cid:87)(cid:4)(cid:94)(cid:4)(cid:90) (cid:100)(cid:75)(cid:60)(cid:75) +(cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1004) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1005) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1006) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1007) +Sumber/Source: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek +Gambar Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di +11.1 +Figures Kabupaten Trenggalek, 2020–2023 +Number of Trading Facilities by Type of Facility in +Trenggalek Regency, 2020–2023 +TRADE 359 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di +11.1 +Table Kabupaten Trenggalek, 2020–2023 +Number of Trading Facilities by Type of Facility in +Trenggalek Regency, 2020–2023 +Jenis Sarana Perdagangan +2020 2021 2022 2023 +Type of Trading Facilities +(1) (2) (3) (4)d (5) +i +. +o +Pasar/Market 23 23 g 23 89 +. +s +p +Toko/Store 48 b48 61 1003 +. +b +a +Kios ... k ... ... ... +k +e +Warung ..a. l ... ... ... +g +g +Jumlah/Total 71 n 71 84 1092 +e +r +Catatan/Note: ... / t +/ +Sumber/Source: Dinas Koperasi dan Usah:a Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek +s +p +t +t +h +360 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h 12. Sistem Neraca Regional/System of Regional Accounts ................................. +12. SISTEM NERACA REGIONAL/SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h SISTEM NERACA REGIONAL +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Penghitungan statistik neraca 1. The method used to estimate +nasional mengikuti buku petunjuk national accounts statistics is +yang diterbitkan oleh Perserikatan based on the standard guidelines +Bangsa Bangsa (PBB) dikenal formed by United Nation known as +sebagai Sistem Neraca Nasional System of National Accounts (SNA). +(SNN). SNN adalah rekomendasi SNA is the internationally agreed +internasional tentang bagaimana standard set odf ecommendations +i +menyusun ukuran aktivitas on how too .compile measures of +g +ekonomi yang sesuai dengan economic activity in accordance +. +s +standar neraca baku yang with strict accountting conventions +p +didasarkan pada prinsipprinsip babsed on economic principles. The +. +ekonomi. Rekomendasi yang brecommendations are expressed +a +dimaksud dinyatakan dalam kin term of a set of concepts, +k +sekumpulan konsep, definisi, definitions, classifications and +e +klasifikasi, dan aturan neraca yanagl accounting rules that comprise the +g +disepakati secara internasional internationally agreed standard +g +dalam mengukur inndikator for measuring indicators such as +e +tertentu seperti Produk Domestik Gross Domestic Product (GDP). One +r +t +Bruto (PDB). Salah /satu bentuk of the improvement in the national +/ +: +adaptasi pencastatan statistik statistical system is to rebase GDP +p +nasional adtalah melakukan form base year 2000 to 2010 in +t +perubahan htahun dasar PDB order to cap ture current economic +Indonesia dari tahun 2000 ke condition. It is in line with the United +2010. Perubahan tahun dasar PDB Nations (UN) recommendation on +dilakukan dengan mengadopsi 2008 SNA. +reko mendasi PBB yang tertuang +dalam Sistem Neraca Nasional +2008 (SNA 2008). +2. Produk Domestik Bruto pada 2. The basic measure of the value +tingkat nasional serta Produk added arising from economic +Domestik Regional Bruto (PDRB) activity is known as Gross Domestic +pada tingkat regional (provinsi) Product at the national level +menggambarkan kemampuan and Gross Regional Domestic +suatu wilayah untuk menciptakan Product (GRDP) at the regional +nilai tambah pada suatu waktu level (provinces/regencies/ +tertentu. Untuk menyusun PDB municipalities). To compile these +maupun PDRB digunakan 2 (dua) statistics, two approaches have +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 365 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +pendekatan, yaitu lapangan been used, i.e. “production appro +usaha dan pengeluaran. ach” and “expenditure approach”. +Keduanya menyajikan komposisi The first approach is to measure +data nilai tambah dirinci menurut value added produced by various +sumber kegiatan ekonomi kinds of economic activities, while +(lapangan usaha) dan menurut the second approach is to measure +komponen penggunaannya. final uses of the country’s output. In +PDB maupun PDRB dari sisi other words, GDP/GRDP is the sum +lapangan usaha merupakan pen of total valued added produced by +i +jumlahan seluruh komponen all economi.c industries (activities) +o +nilai tambah bruto yang mampu and the wgay of using it. +. +diciptakan oleh sektorsektor s +p +ekonomi atas berbagai aktivitas b +. +produksinya. Sedangkan dari b +a +sisi pengeluaran menjelaskan +k +tentang penggunaan dari nilai k +e +tambah tersebut. l +a +g +g +3. PDB menurut lapangann usaha 3. GDP by industry classification +mengalami perubahan eklasifikasi changes from 9 sectors to 17 +r +dari 9 lapangan usa/ tha menjadi industries. GDP by industry is +/ +17 lapangan usahsa:. PDB menurut classified by types of economic +lapangan usahap dirinci menurut activities such as Agriculture, +t +total nilai htatmbah dari seluruh Forestry and Fishing; Mining +sektor ekonomi yang mencakup and Quarrying; Manufacturing; +lapangan usa ha Pertanian, Electricity and Gas; Water supply, +Kehutanan, dan Perikanan; Sewerage, Waste Management +Pertambangan dan Penggalian; and Remediation Activities; +Industri Pengolahan; Pengadaan Construction; Wholesale and Retail +Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Trade; Repair of Motor Vehicles +Pengelolaan Sampah, Limbah and Motorcycles; Transportation +dan Daur Ulang; Konstruksi; and Storage; Accommodation and +Perdagangan Besar dan Eceran, Food Service Activities; Information +Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; and Communication; Financial +Transportasi dan Pergudangan; and Insu-rance Activities; Real +Penyediaan Akomodasi dan Estate Activities; Business Activities; +Makan Minum; Informasi dan Public Administration; Defence +Komunikasi; Jasa Keuangan and Compulsory Social Security; +dan Asuransi; Real Estat; Jasa Education; Human Health and +Perusahaan; Administrasi Social Work Activities; and Other +366 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SISTEM NERACA REGIONAL +Pemerintahan, Pertahanan Services Activities. +dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa +Pendidikan; Jasa Kesehatan dan +Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. +4. PDB menurut pengeluaran meng 4. GDP by expenditure classification +alami perubahan klasifikasi changes where consumption +dimana pengeluaran konsumsi expenditure Nonprofit Institutions +Lembaga Non Profit yang Serving Hoduseholds (NPISH) +i +Melayani Rumah Tangga (LNPRT) previously .included as part +o +yang sebelumnya termasuk of hogusehold consumption +. +bagian dari pengeluaran expensditure is taken out into +p +konsumsi rumah tangga sebparate component. So that, GDP +. +menjadi komponen terpisah. bby type of expenditures is classified +a +Sehingga klasifikasi PDB menurut into: household consumption +k +pengeluaran dirinci menjadi k expenditure, NPISH consumption +e +7 komponen yaitu komponenl expenditure, government +a +pengeluaran konsumsi rugmah consumption expenditure, gross +g +tangga, pengeluaran konnsumsi fixed capital formation, changes in +LNPRT, pengeluaran ekonsumsi inventtories, exports of goods and +r +pemerintah, p/etmbentukan services, and imports of goods and +/ +modal tetap brsut:o, perubahan services. +inventori, ekspopr barang dan jasa, +t +dan impor bhatrang dan jasa. +5. Pengeluaran konsumsi rumah 5. Household consumption expendi +tangga mencakup berbagai tures consist of expenditures incur +pengeluaran konsumsi akhir red by households, which are used +rumah tangga atas barang dan for both individual or collective +jasa untuk memenuhi kebutuhan needs. Household consumptions +individu ataupun kelompok are classified into food and +secara langsung. Pengeluaran beverages other than restaurants; +rumah tangga di sini mencakup clothing, footwear, and related +makanan dan minuman selain maintenance services; housing +restoran; pakaian, alas kaki dan and household equipment; health +jasa perawatannya; perumahan and education; transport and +dan perlengkapan rumah tangga; communication; restaurants and +kesehatan dan pendidikan; hotels; and others. +transportasi dan komunikasi; +restoran dan hotel serta lainnya. +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 367 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +6. Pengeluaran Konsumsi 6. Government consumption +Pemerintah terdiri dari expenditure consists of Individual +Pengeluaran Konsumsi Individu Consumption Expenditure and +dan Pengeluaran Konsumsi Collective Consumption iture. +Kolektif. Barang dan jasa individu Individual goods and services are +merupakan barang dan jasa private goods and services, which +privat, dimana ciriciri barang the characteristics of private goods +privat adalah a) Scarcity, yaitu is a) Scarcity, that there is a scarcity +ada kelangkaan/keterbatasan /limited in nudmber; b) Excludable +i +dalam jumlah; b) Excludable consumption., the consumption of +o +consumption, yaitu konsumsi goods cagn be limited only to those +. +suatu barang dapat dibatasi who smeet certain requirements +p +hanya pada mereka yang (ubsually the price); c) Rivalrous +. +memenuhi persyaratan tertentu bcompetition, ie consumption by the +a +(biasanya harga); c) Rivalrous consumer will reduce or eliminate +k +competition, yaitu konsumsi oleh k the chance of another party to do +e +satu konsumen akan mengurangli so. Examples of goods and services +a +atau menghilangkan kesempgatan produced by government and +g +pihak lain untuk melakunkan hal classified as goods and services +serupa. Contoh barange dan jasa of individuals is the government +r +yang dihasilkan pem/ terintah dan health services in hospitals/health +/ +tergolong sebagasi b:arang dan jasa centers and education services in +individu adalaph jasa pelayanan schools/ universities. Collective +t +kesehatan hpetmerintah di rumah goods and services equivalent to +sakit/puskesmas dan jasa public goods characterized by a) +pendidikan di sekolah/universitas Nonrivalry, na mely the use of a +negeri. Sedangkan barang dan consumer for an item does not +jasa kolektif ekuivalen dengan reduce the chance of another +barang publik yang memiliki ciri consumer to also consume goods; +a) Non rivalry, yaitu penggunaan b) Nonexcludable, i.e. when a public +satu konsumen terhadap suatu good available, then no thing can +barang tidak mengurangi hinder anyone to benefit from the +kesempatan konsumen lain untuk goods or in other words everyone +juga mengkonsumsi barang has access to the goods. Examples +tersebut; b) Non excludable, of goods and services produced +yaitu apabila suatu barang publik by government and classified as +tersedia, maka tidak ada yang collective goods and services is +dapat menghalangi siapapun carried military defense services +untuk memperoleh manfaat dari and the police’s security. +barang tersebut atau dengan +368 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SISTEM NERACA REGIONAL +kata lain setiap orang memiliki +akses ke barang tersebut. Contoh +barang dan jasa yang dihasilkan +pemerintah dan tergolong +sebagai barang dan jasa kolektif +adalah jasa pertahanan yang +dilakukan TNI dan keamanan yang +dilakukan kepolisian. +7. Gross Fixed dCapital Formation +i +7. Pembentukan Modal Tetap Bruto (GFCF) inc.ludes procurement, +o +(PMTB) mencakup pengadaan, manufacgture, and the purchase +. +pembuatan, dan pembelian of caspital goods. Capital goods +p +barang modal. Barang modal arbe goods which are used for +. +dimaksud adalah barang-barang bthe production process, durable +a +yang digunakan untuk proses or have a service life of more +k +produksi, tahan lama atau yang k than one year such as buildings, +e +mempunyai umur pemakaianl machinery, and transportation +a +lebih dari satu tahun sepgerti equipment. Including here: huge +g +bangunan, mesin-mesin dnan alat improvement that are to extend +angkutan. Termasuk puela di sini the life or changing the shape or +r +perbaikan besar (b/ terat) yang the capacity of the capital goods. +/ +sifatnya mempesrp:anjang umur Capital expenditures for military +atau mengubaph bentuk atau purposes are also covered as GFCF. +t +kapasitas bahratng modal tersebut. GFCF component are classified into +Pengeluaran barang modal six subcompo nents: Construction; +untuk keperluan militer juga Machinery and Equipment; vehicle; +dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi Other equipment; Cultivated +komponen PMTB dibagi menjadi Biological Resources (CBR) and +6 (enam) sub komponen yaitu Intellectual Property Product. +Konstruksi; Mesin dan Peralatan; +Kendaraan; Peralatan Lainnya; +Cultivated Biological Resources +(CBR) dan Produk Kekayaan +Intelektual. +8. Exports of goods and services +8. Ekspor barang dan jasa merupakan consist of transactions of goods +transaksi perdagangan barang and services from residents to +dan jasa dari penduduk (residen) nonresidents. Imports of goods and +ke bukan penduduk (nonresiden). services consist of transaction of +Impor barang dan jasa adalah +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 369 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +transaksi perdagangan dari goods and services from +bukan penduduk ke penduduk. nonresidents to residents. Exports +Ekspor atau impor barang terjadi and imports of goods occur when +pada saat terjadi perubahan there are changes in ownership of +hak kepemilikan barang antara goods between residents and non +penduduk dengan bukan residents (with or without physical +penduduk (dengan atau tanpa movements of goods across fron +perpindahan fisik barang tiers). On the GDP at 2010 basic +tersebut). Pada PDB dengan year, exports adnd imports of goods +i +tahun dasar 2010, ekspor dan specified into. non oil and gas and +o +impor barang dirinci menjadi oil and ggas. +. +nonmigas dan migas. s +p +b +. +9. Produk Domestik Bruto maupun 9. bGDP and its aggregations are +a +agregat turunannya disajikan presented in two forms: at current +k +dalam 2 (dua) versi penilaian, k market prices and at constant base +e +yaitu atas dasar “harga berlakul” year market prices. In presenting +a +dan atas dasar “harga konsgtan”. current market prices, all aggre +g +Disebut sebagai harga nberlaku gates are valued at current market +karena seluruh agregaet dinilai prices, while base year constant +r +dengan mengguna/ktan harga market prices are shown by valuing +/ +pada tahun berjasla:n, sedangkan all aggregates at fixed base year +harga konstapn penilaiannya prices. Year of 2010 is used as the +t +didasarkan hktepada harga satu base year in this publication. +tahun dasar tertentu, dalam +publikasi ini digunakan harga +tahun 2010. +10. Laju pertumbuhan Produk 10. Growth rate of Gross Domestic +Domestik Bruto diperoleh dari Product is derived from GDP +perhitungan PDB atas dasar harga at constant market prices. It is +konstan. Diperoleh dengan cara obtainned by subtracting the value +mengurangi nilai PDB pada tahun of GDP year n with the value of GDP +ke-n terhadap nilai pada tahun ke year n1, divided by the value of +n-1 (tahun sebelumnya), dibagi GDP year n1 then multiplied by 100 +dengan nilai pada tahun ke n-1, percent. The growth rate of GDP +dikalikan dengan 100 persen. explains the income growth during +Laju pertumbuhan menunjukkan the given period. +perkembangan agregat +370 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SISTEM NERACA REGIONAL +pendapatan dari dari satu waktu +terhadap waktu sebelumnya. +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 371 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +ULASAN DESCRIPTION +Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product +(PDRB) Atas dasar Harga Berlaku tahun (GRDP) based on current prices in 2023 +2023 sebesar Rp 22.740,05 miliar. Nilai is IDR 22,740.05 billion. This value +ini meningkat dibandingkan PDRB atas has increased compared to GRDP +dasar harga berlaku tahun 2022. Kondisi at current prices in 2022. One of the +perekonomian yang meningkat salah improving economic conditions is the +satunya merupakan akibat pandemi result of the Covidd19 pandemic which +i +Covid19 yang mulai mereda. Dari nilai has begun to os.ubside. Of the GRDP +g +PDRB tersebut sektor pertanian masih value, the agricultural sector will still +. +s +jadi penopang utama perekonomian be the main support for Trenggalek +p +Kabupaten Trenggalek di tahun 2023 Regencby's economy in 2023 with a +. +dengan sumbangannya mencapai contbribution of 25.98 percent. The next +a +25,98 persen. Dua sektor penyumbang tkwo largest contributors to GRDP are the +k +terbesar PDRB berikutnya adalah manufacturing industry and wholesale +e +industri pengolahan dan perdagangaanl and retail trade, car and motorcycle +g +besar dan eceran, reparasi mobil dan repair. Contributions from the two +g +sepeda motor. Sumbangan darni kedua sectors were 18.51 and 16.14 percent +e +sektor tersebut berturut turut sebesar respectively. +r +t +18,51 dan 16,14 persen. / +/ +: +s +p +Laju Pertumbuhatn PDRB Kabupaten GRDP growth rate of Trenggalek +t +Trenggalek menhcapai 4,92 persen. Regency reached 4.92 percent. Sectors +Sektor yang mengalami pertumbuhan that experienced high growth were +yang tinggi adalah transportasi dan transportation and warehousing as well +pergudangan serta sektor Jasa Lainnya as the Other Services sector +372 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SISTEM NERACA REGIONAL +(cid:1010)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) +(cid:1009)(cid:853)(cid:1004)(cid:1012) (cid:1008)(cid:853)(cid:1013)(cid:1006) +(cid:1009)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) (cid:1008)(cid:853)(cid:1009)(cid:1006) +(cid:1007)(cid:853)(cid:1010)(cid:1009) +(cid:1008)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) +(cid:1007)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) +d +(cid:1006)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) i +. +o +(cid:1005)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) g +. +s +(cid:1004)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) p +b +(cid:1006)(cid:1004)(cid:1005)(cid:1013) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1004) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1005) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1006)(cid:910) (cid:1006)(cid:1004)(cid:1006)(cid:1007)(cid:910)(cid:910) +. +(cid:882)(cid:1005)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) b +a +k +(cid:882)(cid:1006)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) +k +(cid:882)(cid:1006)(cid:853)(cid:1005)(cid:1011) e +(cid:882)(cid:1007)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004) l +a +g +Catatan/Note: 2022: Angka Sementarag / Preliminary Figures +n +2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +e +Sumber/Source: Badan Pusat Stratistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various +t +census, surv/ey, and other sources +/ +: +s +p +Gambar tLaju Pertumbuhan Produk Domestik Regional +12.1 t +Figures hBruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten +Trenggalek (persen), 2019–2023 +Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 +Constant Market Prices in Trenggalek Regency (percent), +2019–2023 +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 373 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +(cid:87)(cid:286)(cid:396)(cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:349)(cid:258)(cid:374)(cid:853)(cid:3)(cid:60)(cid:286)(cid:346)(cid:437)(cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:374)(cid:853)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:396)(cid:349)(cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:374) +(cid:87)(cid:286)(cid:396)(cid:410)(cid:258)(cid:373)(cid:271)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:349)(cid:258)(cid:374) +(cid:1006)(cid:853)(cid:1010)(cid:1011)(cid:1081) +(cid:1004)(cid:853)(cid:1013)(cid:1010)(cid:1081) (cid:47)(cid:374)(cid:282)(cid:437)(cid:400)(cid:410)(cid:396)(cid:349)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:381)(cid:367)(cid:258)(cid:346)(cid:258)(cid:374) +(cid:87)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:282)(cid:258)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:62)(cid:349)(cid:400)(cid:410)(cid:396)(cid:349)(cid:364)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:39)(cid:258)(cid:400) +(cid:1004)(cid:853)(cid:1006)(cid:1010)(cid:1081) (cid:1008)(cid:853)(cid:1007)(cid:1008)(cid:1081) +(cid:1005)(cid:853)(cid:1013)(cid:1011)(cid:1081) (cid:1007)(cid:853)(cid:1013)(cid:1012)(cid:1081) (cid:87)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:282)(cid:258)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:4)(cid:349)(cid:396)(cid:853)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:286)(cid:367)(cid:381)(cid:367)(cid:258)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:94)(cid:258)(cid:373)(cid:393)(cid:258)(cid:346)(cid:853)(cid:3)(cid:62)(cid:349)(cid:373)(cid:271)(cid:258)(cid:346)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374) +(cid:1006)(cid:853)(cid:1008)(cid:1008)(cid:1081) (cid:24)(cid:258)(cid:437)(cid:396)(cid:3)(cid:104)(cid:367)(cid:258)(cid:374)(cid:336) d +(cid:1006)(cid:1009)(cid:853)(cid:1013)(cid:1012)(cid:1081) (cid:60)(cid:381)(cid:374)(cid:400)(cid:410)(cid:396)(cid:437)(cid:364)(cid:400)(cid:349) i +. +o +(cid:87)(cid:286)(cid:396)(cid:282)(cid:258)(cid:336)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:17)g(cid:286)(cid:400)(cid:258)(cid:396)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:28)(cid:272)(cid:286)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:853)(cid:3)(cid:90)(cid:286)(cid:393)(cid:258)(cid:396)(cid:258)(cid:400)(cid:349)(cid:3)(cid:68)(cid:381)(cid:271)(cid:349)(cid:367)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374) +(cid:1009)(cid:853)(cid:1010)(cid:1011)(cid:1081) (cid:94)(cid:286)(cid:393)(cid:286)(cid:282)(cid:258)(cid:3)(cid:68)(cid:381)(cid:410)(cid:381).(cid:396) +(cid:100)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:400)(cid:393)(cid:381)(cid:396)(cid:410)s(cid:258)(cid:400)(cid:349)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:396)(cid:336)(cid:437)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +p +(cid:1006)(cid:853)(cid:1005)(cid:1005)(cid:1081) (cid:87)(cid:286)b(cid:374)(cid:455)(cid:286)(cid:282)(cid:349)(cid:258)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:4)(cid:364)(cid:381)(cid:373)(cid:381)(cid:282)(cid:258)(cid:400)(cid:349)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:68)(cid:258)(cid:364)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:68)(cid:349)(cid:374)(cid:437)(cid:373) +(cid:1006)(cid:853)(cid:1004)(cid:1004)(cid:1081) . +b(cid:47)(cid:374)(cid:296)(cid:381)(cid:396)(cid:373)(cid:258)(cid:400)(cid:349)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:60)(cid:381)(cid:373)(cid:437)(cid:374)(cid:349)(cid:364)(cid:258)(cid:400)(cid:349) +(cid:1009)(cid:853)(cid:1012)(cid:1006)(cid:1081)a +k(cid:58)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:3)(cid:60)(cid:286)(cid:437)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:4)(cid:400)(cid:437)(cid:396)(cid:258)(cid:374)(cid:400)(cid:349) +k +(cid:1005)(cid:1010)(cid:853)(cid:1005)(cid:1008)(cid:1081) e (cid:90)(cid:286)(cid:258)(cid:367)(cid:3)(cid:28)(cid:400)(cid:410)(cid:258)(cid:410)(cid:286) +l +a +g (cid:58)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:396)(cid:437)(cid:400)(cid:258)(cid:346)(cid:258)(cid:258)(cid:374) +g(cid:1005)(cid:1012)(cid:853)(cid:1009)(cid:1005)(cid:1081) +(cid:4)(cid:282)(cid:373)(cid:349)(cid:374)(cid:349)(cid:400)(cid:410)(cid:396)(cid:258)(cid:400)(cid:349)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:373)(cid:286)(cid:396)(cid:349)(cid:374)(cid:410)(cid:258)(cid:346)(cid:258)(cid:374)(cid:853)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:396)(cid:410)(cid:258)(cid:346)(cid:258)(cid:374)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374) +(cid:1011)(cid:853)(cid:1004)(cid:1009)(cid:1081) n (cid:58)(cid:258)(cid:373)(cid:349)(cid:374)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:94)(cid:381)(cid:400)(cid:349)(cid:258)(cid:367)(cid:3)(cid:116)(cid:258)(cid:361)(cid:349)(cid:271) +e (cid:58)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:3)(cid:87)(cid:286)(cid:374)(cid:282)(cid:349)(cid:282)(cid:349)(cid:364)(cid:258)(cid:374) +(cid:1004)(cid:853)(cid:1004)(cid:1010)(cid:1081) +(cid:1004)t(cid:853)(cid:1004)r(cid:1008)(cid:1081) +/ (cid:58)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:3)(cid:60)(cid:286)(cid:400)(cid:286)(cid:346)(cid:258)(cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:282)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:60)(cid:286)(cid:336)(cid:349)(cid:258)(cid:410)(cid:258)(cid:374)(cid:3)(cid:94)(cid:381)(cid:400)(cid:349)(cid:258)(cid:367) +/ +: +s (cid:58)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:3)(cid:62)(cid:258)(cid:349)(cid:374)(cid:374)(cid:455)(cid:258) +p +t +t +h +Catatan/Note: 2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various +census, survey, and other sources +Gambar Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto +12.2 +Figures Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di +Kabupaten Trenggalek, 2023 +Percentage Distribution of Gross Regional Domestic +Product at Current Market Prices by Industry in +Trenggalek Regency, 2023 +374 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga +12.1. +Table Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten +Trenggalek (juta rupiah), 2019–2023 +Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices +by Industry in Trenggalek Regency (million rupiahs), +2019–2023 +Lapangan Usaha/Industry 2019 2020 2021 2022* 2023** +d +(1) (2) (3) (4) i (5) (6) +. +o +A Pertanian, Kehutanan, dan 5.051.028,68 5.136.532,00 5.183.g223,25 5.406.987,62 5.907.424,43 +Perikanan/Agriculture, Forestry, . +s +and Fishing p +b +B Pertambangan dan 1.146.436,26 1.081.922,3.1 1.116.800,71 1.253.507,38 1.323.148,49 +b +Penggalian/Mining and a +Quarrying k +k +C Industri Pengolahan/ 2.992.868,21e 3.081.133,42 3.452.704,17 3.822.709,15 4.208.800,11 +Manufacturing a l +g +D Pengadaan Listrik dan Gas/ 6.851,70 6.888,28 7.181,91 7.830,75 8.312,77 +g +Electricity and Gas n +e +E Pengadaan Air; Pengelolaan r 9.845,03 10.340,03 11.049,92 12.218,48 12.641,40 +t +Sampah, Limbah, dan Daur/ +/ +Ulang/Water Supply; Ssew:erage, +Waste Managemenpt, and +t +Remediation Acttivities +h +F Konstruksi/Construction 1.406.591,85 1.305.160,12 1.321.956,06 1.503.784,31 1.602.886,54 +G Perdagangan Besar dan Eceran; 3.007.036,52 2.745.155,69 2.980.651,17 3.352.312,30 3.670.844,06 +Reparasi Mobil dan Sepeda +Motor/Wholesale and Retail +Trade; Repair of Motor Vehicles +and Motorcycles +H Transportasi dan Pergudangan/ 294.478,22 278.969,88 307.396,21 381.431,74 454.258,28 +Transportation and Storage +I Penyediaan Akomodasi dan 383.458,22 354.862,69 381.178,68 429.214,50 480.698,69 +Makan Minum/Accommodation +and Food Service Activities +J Informasi dan Komunikasi/ 979.130,23 1.059.623,18 1.122.695,90 1.197.805,34 1.289.188,77 +Information and +Communication +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 375 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 12.1 +Lapangan Usaha/Industry 2019 2020 2021 2022* 2023** +d +(1) (2) (3) (4) i (5) (6) +. +o +K Jasa Keuangan dan Asuransi/ 491.864,66 490.400,74 497.g702,86 529.518,38 555.497,61 +Financial and Insurance . +s +Activities p +b +L Real Estat/Real Estate Activities 379.545,47 393.890,3.8 406.129,66 433.445,79 448.786,69 +b +M,N Jasa Perusahaan/Business 50.737,87 47a.655,74 49.444,13 53.855,61 59.553,54 +k +Activities k +O Administrasi Pemerintahan, 838.079,18e 838.051,04 836.766,50 865.966,64 905.158,68 +l +Pertahanan, dan Jaminan a +g +Sosial Wajib/Public g +Administration and Defence; n +e +Compulsory Social Security r +t +P Jasa Pendidikan/Education/ / 844.612,44 871.533,75 873.032,47 899.119,82 986.786,98 +: +s +Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 162.334,89 178.316,96 191.021,74 203.174,31 218.160,23 +p +Sosial/Human Heatlth and Social +t +Work Activitiehs +R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services 508.292,26 434.025,05 459.311,20 529.429,80 607.903,30 +Activities +18.553.191,68 18.314.461,26 19.198.246,56 20.882.311,90 22.740.050,56 +Produk Domestik Regional +Bruto/Gross Regional +Domestic Product +Catatan/Note: 2022: Angka Sementara / Preliminary Figures +2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and +other sources +376 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga +12.2 +Table Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten +Trenggalek (juta rupiah), 2019–2023 +Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market +Prices by Industry in Trenggalek Regency (million rupiahs), +2019–2023 +Lapangan Usaha/Industry 2019 2020 2021 2022* 2023** +d +(1) (2) (3) (4) . i (5) (6) +o +A Pertanian, Kehutanan, dan 3.039.096,92 3.042.010,94 3.020.g035,43 2.975.958,21 3.056.778,53 +. +Perikanan/Agriculture, Forestry, s +p +and Fishing +b +B Pertambangan dan 774.844,14 727.13b9,3.8 737.034,19 795.147,10 812.559,84 +Penggalian/Mining and a +k +Quarrying +k +C Industri Pengolahan/ 2.103.698,44e 2.155.010,07 2.351.544,58 2.512.940,02 2.687.115,91 +l +Manufacturing a +g +D Pengadaan Listrik dan Gas/ g 5.498,17 5.533,47 5.690,89 6.093,33 6.382,58 +Electricity and Gas n +e +E Pengadaan Air; Pengelolaan r 7.764,52 8.149,47 8.698,84 9.195,88 9.447,47 +t +Sampah, Limbah, dan Dau/r/ +: +Ulang/Water Supply; Ssewerage, +p +Waste Managemetnt, and +t +Remediation hActivities +F Konstruksi/Construction 989.897,23 918.126,02 920.363,36 994.131,62 1.032.955,91 +G Perdagangan Besar dan Eceran; 2.219.967,24 2.010.830,85 2.160.870,73 2.308.953,96 2.441.338,25 +Reparasi Mobil dan Sepeda +Motor/Wholesale and Retail +Trade; Repair of Motor Vehicles +and Motorcycles +H Transportasi dan Pergudangan/ 210.415,44 199.068,96 217.938,09 254.829,33 280.414,60 +Transportation and Storage +I Penyediaan Akomodasi dan 258.222,86 236.081,17 241.642,22 263.352,45 284.678,70 +Makan Minum/Accommodation +and Food Service Activities +J Informasi dan Komunikasi/ 853.079,61 919.657,87 971.682,46 1.029.079,91 1.096.771,60 +Information and +Communication +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 377 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 12.2 +Lapangan Usaha/Industry 2019 2020 2021 2022* 2023** +d +(1) (2) (3) (4) . i (5) (6) +o +K Jasa Keuangan dan Asuransi/ 336.061,19 334.749,01 337.g865,72 342.309,44 350.147,94 +. +Financial and Insurance s +p +Activities +b +L Real Estat/Real Estate Activities 285.395,60 295.24b5,6.8 303.526,76 318.542,85 325.555,91 +a +M,N Jasa Perusahaan/Business 33.976,69 31.726,46 32.451,05 34.229,14 36.900,80 +k +Activities k +e +O Administrasi Pemerintahan, 546.354,2l3 531.895,69 532.770,45 535.751,02 540.473,35 +a +Pertahanan, dan Jaminan g +Sosial Wajib/Public g +n +Administration and Defence; +e +Compulsory Social Security r +t +/ +P Jasa Pendidikan/Educatio:n/ 611.431,47 629.240,05 639.389,48 646.988,69 690.221,70 +s +Q Jasa Kesehatan danp Kegiatan 127.162,67 138.509,59 146.420,63 149.975,19 156.091,09 +Sosial/Human Hteatlth and Social +h +Work Activities +R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Services 376.588,54 319.410,37 331.093,60 367.929,40 404.228,87 +Activities +12.779.454,95 12.502.385,05 12.959.018,50 13.545.407,55 14.212.063,03 +Produk Domestik Regional +Bruto/Gross Regional +Domestic Product +Catatan/Note: 2022: Angka Sementara / Preliminary Figures +2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and +other sources +378 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto +12.3 +Table Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di +Kabupaten Trenggalek, 2019–2023 +Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product +at Current Market Prices by Industry in Trenggalek Regency, +2019–2023 +Lapangan Usaha/Industry 2019 2020 2021 2022* 2023** +d +(1) (2) (3) (4) i (5) (6) +. +o +A Pertanian, Kehutanan, dan 27,22 28,05 27,00 25,89 25,98 +g +Perikanan/Agriculture, Forestry, . +s +and Fishing p +b +B Pertambangan dan 6,18 5,91 5,82 6,00 5,82 +. +b +Penggalian/Mining and +a +Quarrying k +k +C Industri Pengolahan/ 16,13 e16,82 17,98 18,31 18,51 +Manufacturing a l +g +D Pengadaan Listrik dan Gas/ 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 +g +Electricity and Gas n +e +E Pengadaan Air; Pengelolaan 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 +r +Sampah, Limbah, dan Daur/ t +/ +Ulang/Water Supply; Ssew:erage, +Waste Managemenpt, and +t +Remediation Acttivities +h +F Konstruksi/Construction 7,58 7,13 6,89 7,20 7,05 +G Perdagangan Besar dan Eceran; 16,21 14,99 15,53 16,05 16,14 +Reparasi Mobil dan Sepeda +Motor/Wholesale and Retail +Trade; Repair of Motor Vehicles +and Motorcycles +H Transportasi dan Pergudangan/ 1,59 1,52 1,60 1,83 2,00 +Transportation and Storage +I Penyediaan Akomodasi dan 2,07 1,94 1,99 2,06 2,11 +Makan Minum/Accommodation +and Food Service Activities +J Informasi dan Komunikasi/ 5,28 5,79 5,85 5,74 5,67 +Information and +Communication +K Jasa Keuangan dan Asuransi/ 2,65 2,68 2,59 2,54 2,44 +Financial and Insurance +Activities +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 379 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 12.3 +Lapangan Usaha/Industry 2019 2020 2021 2022* 2023** +d +(1) (2) (3) (4) i (5) (6) +. +o +L Real Estat/Real Estate Activities 2,05 2,15 2, g 12 2,08 1,97 +M,N Jasa Perusahaan/Business 0,27 0,26 s0.,26 0,26 0,26 +p +Activities +b +O Administrasi Pemerintahan, 4,52 4,58 . 4,36 4,15 3,98 +b +Pertahanan, dan Jaminan a +k +Sosial Wajib/Public +k +Administration and Defence; e +l +Compulsory Social Security a +g +P Jasa Pendidikan/Education g4,55 4,76 4,55 4,31 4,34 +n +Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 0,87 0,97 0,99 0,97 0,96 +e +Sosial/Human Health and Sociarl +t +Work Activities / / +: +R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Sersvices 2,74 2,37 2,39 2,54 2,67 +p +Activities t +t +Produk Domhestik Regional 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 +Bruto/Gross Regional +Domestic Product +Catatan/Note: 2022: Angka Sementara / Preliminary Figures +2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and +other sources +380 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas +12.4 +Table Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di +Kabupaten Trenggalek (persen), 2019–2023 +Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at 2010 +Constant Market Prices by Industry in Trenggalek Regency +(percent), 2019–2023 +Lapangan Usaha/Industry 2019 2020 2021 2022* 2023** +d +(1) (2) (3) (4) i (5) (6) +. +o +A Pertanian, Kehutanan, dan 0,48 0,10 -0,72 (1,46) 2,72 +g +Perikanan/Agriculture, Forestry, . +s +and Fishing p +b +B Pertambangan dan 1,32 -6,16 1,36 7,88 2,19 +. +b +Penggalian/Mining and +a +Quarrying k +k +C Industri Pengolahan/ 9,29 e2,44 9,12 6,86 6,93 +Manufacturing a l +g +D Pengadaan Listrik dan Gas/ 6,93 0,64 2,84 7,07 4,75 +g +Electricity and Gas n +e +E Pengadaan Air; Pengelolaan 5,29 4,96 6,74 5,71 2,74 +r +Sampah, Limbah, dan Daur/ t +/ +Ulang/Water Supply; Ssew:erage, +Waste Managemenpt, and +t +Remediation Acttivities +h +F Konstruksi/Construction 6,37 -7,25 0,24 8,02 3,91 +G Perdagangan Besar dan Eceran; 5,94 -9,42 7,46 6,85 5,73 +Reparasi Mobil dan Sepeda +Motor/Wholesale and Retail +Trade; Repair of Motor Vehicles +and Motorcycles +H Transportasi dan Pergudangan/ 9,91 -5,39 9,48 16,93 10,04 +Transportation and Storage +I Penyediaan Akomodasi dan 7,46 -8,57 2,36 8,98 8,10 +Makan Minum/Accommodation +and Food Service Activities +J Informasi dan Komunikasi/ 7,72 7,80 5,66 5,91 6,58 +Information and +Communication +K Jasa Keuangan dan Asuransi/ 4,76 -0,39 0,93 1,32 2,29 +Financial and Insurance +Activities +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 381 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 12.4 +Lapangan Usaha/Industry 2019 2020 2021 2022* 2023** +d +(1) (2) (3) (4) i (5) (6) +. +o +L Real Estat/Real Estate Activities 6,09 3,45 2,80 4,95 2,20 +g +M,N Jasa Perusahaan/Business 7,01 -6,62 s2.,28 5,48 7,81 +Activities p +b +O Administrasi Pemerintahan, 3,95 -2,65 . 0,16 0,56 0,88 +b +Pertahanan, dan Jaminan a +Sosial Wajib/Public k +k +Administration and Defence; e +l +Compulsory Social Security a +g +P Jasa Pendidikan/Education g7,53 2,91 1,61 1,19 6,68 +n +Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan 9,43 8,92 5,71 2,43 4,08 +e +Sosial/Human Health and Sociarl +t +Work Activities / / +: +R,S,T,U Jasa Lainnya/Other Sersvices 6,65 -15,18 3,66 11,13 9,87 +p +Activities t +t +Produk Domhestik Regional 5,08 -2,17 3,65 4,52 4,92 +Bruto/Gross Regional +Domestic Product +Catatan/Note: 2022: Angka Sementara / Preliminary Figures +2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and +other sources +382 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga +12.5 +Table Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten +Trenggalek (juta rupiah), 2019–2023 +Gross Regional Domestic Product at Current Market Prices +by Type of Expenditure in Trenggalek Regency (million +rupiahs), 2019–2023 +Jenis Pengeluaran +2019 2020 2021 2022* 2023** +Type of Expenditure d +i +. +(1) (2) (3) (4) o (5) (6) +g +Pengeluaran Konsumsi Rumah 13.285.972,42 13.147.519,59 13.517.4.09,67 14.600.141,00 16.505.807,73 +s +Tangga p +Household Consumption Expenditure b +. +Pengeluaran Konsumsi LNPRT 756.933,18 766.834,8b0 798.554,02 845.728,17 928.847,74 +a +NPISH Consumption Expenditure k +k +Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2.122.614,79 1.928.475,85 1.972.946,86 1.871.428,57 1.958.290,82 +e +Government Consumption Expenditure l +a +Pembentukan Modal Tetap Bruto 3.704.379,2g8 3.514.368,90 3.640.454,82 3.857.733,79 4.264.635,44 +g +Gross Fixed Capital Formation n +Perubahan Inventori 1e9.044,14 7.788,69 8.469,34 9.229,99 9.557,24 +r +Changes in Inventories t +/ +Net Ekspor Barang dan Jasa s : /-1.335.752,13 -1.050.526,57 -739.588,15 -301.949,63 -927.088,41 +Net Exports of Goods and Servicpes +t +t +h +Produk Domestik Regional Bruto +18.553.191,6818.314.461,2619.198.246,5620.882.311,9022.740.050,56 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: 2022: Angka Sementara / Preliminary Figures +2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and +other sources +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 383 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga +12.6 +Table Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten +Trenggalek (juta rupiah), 2019–2023 +Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market +Prices by Type of Expenditure in Trenggalek Regency +(million rupiahs), 2019–2023 +Jenis Pengeluaran +2019 2020 2021 2022* 2023** +Type of Expenditure d +i +. +(1) (2) (3) (4) o (5) (6) +g +Pengeluaran Konsumsi Rumah 9.171.682,30 8.964.938,65 9.133.8.12,14 9.538.311,41 9.974.055,68 +s +Tangga p +Household Consumption Expenditure b +. +Pengeluaran Konsumsi LNPRT 456.163,46 457.191,4b2 467.636,63 488.081,85 537.300,72 +a +NPISH Consumption Expenditure k +k +Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1.195.583,60 1.136.665,97 1.136.763,41 1.137.517,47 1.162.217,73 +e +Government Consumption Expenditure l +a +Pembentukan Modal Tetap Bruto 2.552.738,4g1 2.408.146,72 2.438.398,15 2.471.405,76 2.602.717,63 +g +Gross Fixed Capital Formation n +Perubahan Inventori 1e0.313,23 4.140,62 4.419,62 4.658,62 4.603,31 +r +Changes in Inventories t +/ +/ +Net Ekspor Barang dan Jasa s :-756.791,09 -756.791,09 -756.791,09 -756.791,09 -756.791,09 +Net Exports of Goods and Servicpes +t +t +h +Produk Domestik Regional Bruto +12.779.454,9512.502.385,0512.959.018,5013.545.407,5514.212.063,03 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: 2022: Angka Sementara / Preliminary Figures +2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and +other sources +384 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto +12.7 +Table Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di +Kabupaten Trenggalek, 2019–2023 +Percentage Distribution of Gross Regional Domestic +Product at Current Market Prices by Type of Expenditure in +Trenggalek Regency, 2019–2023 +Jenis Pengeluaran +2019 2020 2021 2022* 2023** +Type of Expenditure d +i +. +(1) (2) (3) (4) o (5) (6) +g +Pengeluaran Konsumsi Rumah 71,61 71,79 70,4.1 69,92 72,58 +s +Tangga p +Household Consumption Expenditure b +. +Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,08 4,19 b 4,16 4,05 4,08 +a +NPISH Consumption Expenditure k +k +Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 11,44 10,53 10,28 8,96 8,61 +e +Government Consumption Expenditure l +a +Pembentukan Modal Tetap Bruto 19,97 g 19,19 18,96 18,47 18,75 +g +Gross Fixed Capital Formation n +Perubahan Inventori e0,10 0,04 0,04 0,04 0,04 +r +Changes in Inventories t +/ +/ +Net Ekspor Barang dan Jasa s : -7,20 -5,74 -3,85 -1,45 -4,08 +Net Exports of Goods and Servicpes +t +t +h +Produk Domestik Regional Bruto +100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: 2022: Angka Sementara / Preliminary Figures +2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and +other sources +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 385 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas +12.8 +Table Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di +Kabupaten Trenggalek, 2019–2023 +Growth Rate of Gross Regional Domestic Product at +2010 Constant Market Prices by Type of Expenditure in +Trenggalek Regency, 2019–2023 +Jenis Pengeluaran +2019 2020 2021 2022* 2023** +Type of Expenditure d +i +. +(1) (2) (3) (4) o (5) (6) +g +Pengeluaran Konsumsi Rumah 4,78 -2,25 3,35. 4,43 4,57 +s +Tangga p +Household Consumption Expenditure b +. +Pengeluaran Konsumsi LNPRT 2,34 0,23 b -4,33 4,37 10,08 +a +NPISH Consumption Expenditure k +k +Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4,56 -4,93 2,46 0,07 2,17 +e +Government Consumption Expenditure l +a +Pembentukan Modal Tetap Bruto 4,88 g -5,66 4,91 1,35 5,31 +g +Gross Fixed Capital Formation n +Perubahan Inventori e- - - - - +r +Changes in Inventories t +/ +/ +Net Ekspor Barang dan Jasa s : - - - - - +Net Exports of Goods and Servicpes +t +t +h +Produk Domestik Regional Bruto +5,08 -2,17 7,36 4,52 4,92 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: 2022: Angka Sementara / Preliminary Figures +2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and +other sources +386 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 SISTEM NERACA REGIONAL +Tabel Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Trenggalek +12.9 +Table Menurut Jenis Pengeluaran, 2019–2023 +Growth Rate of Implicit Price of GRDP of Trenggalek +Regency by Type of Expenditure, 2019–2023 +Jenis Pengeluaran +2019 2020 2021 2022* 2023** +Type of Expenditure d +i +. +(1) (2) (3) (4) o (5) (6) +g +Pengeluaran Konsumsi Rumah 144,86 146,65 147,.99 153,07 165,49 +s +Tangga p +Household Consumption Expenditure b +. +Pengeluaran Konsumsi LNPRT 165,93 167,73 b170,76 173,28 172,87 +a +NPISH Consumption Expenditure k +k +Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 177,54 169,66 173,56 164,52 168,50 +e +Government Consumption Expenditure l +a +Pembentukan Modal Tetap Bruto 145,11 g 145,94 149,30 156,09 163,85 +g +Gross Fixed Capital Formation n +Perubahan Inventori e- - - - - +r +Changes in Inventories t +/ +/ +Net Ekspor Barang dan Jasa s : - - - - - +Net Exports of Goods and Servicpes +t +t +h +Produk Domestik Regional Bruto +145,18 146,49 148,15 154,17 160,01 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: 2022: Angka Sementara / Preliminary Figures +2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and +other sources +SYSTEM OF REGIONAL ACCOUNTS 387 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Tabel Laju Indeks Harga Implisit PDRB Kabupaten Trenggalek +12.10 +Table Menurut Jenis Pengeluaran, 2019–2023 +Growth Rate of Implicit Price Indeks of GRDP of Trenggalek +Regency by Type of Expenditure, 2019–2023 +Jenis Pengeluaran +2019 2020 2021 2022* 2023** +Type of Expenditure d +i +. +(1) (2) (3) (4) o (5) (6) +g +Pengeluaran Konsumsi Rumah 3,01 1,24 0,91. 3,43 8,11 +s +Tangga p +Household Consumption Expenditure b +. +Pengeluaran Konsumsi LNPRT 2,83 1,08 b 1,81 1,47 -0,23 +a +NPISH Consumption Expenditure k +k +Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3,12 -4,44 2,30 -5,21 2,42 +e +Government Consumption Expenditure l +a +Pembentukan Modal Tetap Bruto 2,68 g 0,57 2,30 4,55 4,97 +g +Gross Fixed Capital Formation n +Perubahan Inventori e- - - - - +r +Changes in Inventories t +/ +/ +Net Ekspor Barang dan Jasa s : - - - - - +Net Exports of Goods and Servicpes +t +t +h +Produk Domestik Regional Bruto +1,74 0,90 1,13 4,06 3,79 +Gross Regional Domestic Product +Catatan/Note: 2022: Angka Sementara / Preliminary Figures +2023 : Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figures +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various census, survey, and +other sources +388 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 13. Perbandingan Antar Kabupaten/Kota/Regency/Municipal Comparison +13. PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA/ REGENCY/MUNICIPAL +COMPARISON +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA +PENJELASAN TEKNIS TECHNICAL NOTES +1. Sumber data yang digunakan 1. Source of data used in this +dalam bab ini berasal dari Badan chaptercomes from the BPS- +Pusat Statistik Provinsi Jawa Statistic of Jawa Timur Province. +Timur. +2. Produk Domestik Regional Bruto 2. Gross Domestic Product (GDP) +menggambarkan kemampuan illustrates the ability a territory +suatu wilayah untuk menciptakan ticreate the odutput (value added) +i +output (nilai tambah) pada suatu at certain toim.e. +g +waktu tertentu. +. +s +3. Untuk mengukur kemiskinan, 3. To measure poverty, BPS-Statistics +p +BPS menggunakan konsep Inbdonesia has used the conceptof +. +kemampuan memenuhi bbasicneeds approach. Therefore, +a +kebutuhan dasar (basic needs kpoverty is viewed as economic +k +approach). Denan pendekatan inability to fulfill food and nonfood +e +ini, kemiskinan dipandanagl basic needs which are measured +g +sebagai ketidakmampuan dari by consumption/ expenditure. +g +sisi ekonomi untuk menmenuhi The method used is calcu-lating +e +kebutuhan dasar makanan dan poverty line, which consists of two +r +t +bukan makanan yang/ diukur dari components that are Food Poverty +/ +: +sisi pengeluarans. Metode yang Line (FPL) and NonFood Poverty +p +digunakan adtalah menghitung Line (NFPL). The poverty line was +t +Garis Kemhiskinan (GK), yang calculated separately for urban +terdiri dari dua komponen yaitu and rural areas. +Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri +dari dua komponen yaitu Garis +Kemiskinan Makanan (GKM) dan +Garis Kemiskinan Non-Makanan +(GKNM). Penghitungan Garis +Kemiskinan dilakukan secara +terpisah untuk daerah perkotaan +dan perdesaan. +4. Pendudukan miskin adalah 4. A person whose expenditure +penduduk yang memiliki rata-rata percapita per monthis below the +pengeluaran per kapita per bulan poverty line is considered to be +di bawah Garis kemiskinan. poor. +5. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) 5. The Food Poverty Linerefers to the +merupakan nilai pengeluaran daily minimum requirement of , 100 +kebutuhan minimum makanan kcal per capita per day. +REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON 391 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +yang disetarakan dengan 2.100 +kkalori per kapita per hari. +6. Garis Kemiskinan Non-Makanan 6. The Non-Food Poverty Line refers +(GKNM) adalah kebutuhan to the minimum requirement for +minimum untuk perumahan, household necessities for clothing, +sandang, pendidikan, kesehatan, education, health, and other +dan kebutuhan dasar lainnya. basic individual needs. Poverty +Ukuran Kemiskinan: a) Head Measures:a. Head Count Index +Count Index (HCI-P0) adalah (HCI-P0) simpdly measures the +i +persentase penduduk miskin percentage o.f the population that +o +yang berada di bawah Garis is countegd as poor, often denoted +. +Kemiskinan (GK). b) Indeks by P0s.b. Poverty Gap Index-P1 +p +Kedalaman Kemiskinan (Poverty mbeasures the extent to which +. +Gap Index-P1) merupakan bindividuals fall below the poverty +a +ukuran rata-rata kesenjangan line (the poverty gaps) as a +k +pe-ngeluaran masing-masing k proportion of the poverty line. +e +pen-duduk miskin terhadap garisl Higher value of the index shows +a +kemis-kinan. Semakin tinggi gnilai that the gap between average +g +indeks, semakin jauh rnata-rata expenditure of the poor and the +pengeluaran penduduk edari garis poverty line is Wider. +r +kemiskinan. / t +/ +7. Indeks Keparahsan: Kemiskinan 7. Poverty Severity Index-P2describes +(Po-verty Sevperity Index-P2) inequality among the poor. This +t +memberikahn gtambaran mengenai is simply aweighted sum of +penyebaran pengeluaran di povertygaps (as a proportion of +antara penduduk miskin. Semakin the poverty line), where the weights +tinggi nilai indeks, semakin tinggi are the proportionate poverty gaps +ketimpangan pengeluaran di themselves. Hence, by squaring the +antara penduduk miskin. poverty gap index, the measure +implicitly puts more weight on +observations that fall well below +the poverty line. Higher value of the +index shows that inequality among +the poor is higher. +392 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA +8. Indeks Pembangunan Manusia 8. The Human Development +(IPM) menjelaskan bagaimana Index(IPM) explains how people +pendu-duk dapat mengakses can access development results +hasil pemba-ngunan dalam in obtaining income, health, +memperoleh penda-patan, education and so forth. HDI was +kesehatan, pendidikan dan introduced by United Nations +sebagainya. IPM diperkenalkan Development Pro-gramme +oleh UNDP pada tahun 1990 dan (UNDP) in 1d990 and pu-blished +i +dipubli kasikan secara berkala periodically i.n the annual report of +o +dalam laporan tahunan Human the Humgan Development Report. +. +Development Report (HDR). IPM IPM wsas formed by three basic +p +dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dibmensions: a long and healthy life; +. +dasar: Umur panjang dan hidup bknowledge;anda decent standard +a +sehat; pengetahuan; dan standar of living. +k +hidup layak. k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON 393 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +ULASAN DESCRIPTION +Jumlah Penduduk Kabupaten The population of Trenggalek +Trenggalek pada tahun 2023 Regency in 2023 amounted 741.2 +sebesar 741,2 ribu jiwa. Jumlah thousand people. This number represents +ini merupakan 1,78 persen dari 1.78 percent of the entire population +seluruh penduduk Jawa Timur pada of East Java in 2023, namely 41,814.5 +tahun 2023 yaitu 41.814,5 ribu jiwa. thousand people. In 2022 Trenggalek +Kabupaten Trenggalek memiliki nilai Regency's economidc growth will be 4.92 +i +pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92 percent. This valoue. is below the East Java +g +persen. Nilai ini berada di bawah nilai province's economic growth rate of 4.59 +. +s +pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa percent. +p +Timur sebesar 4,59 persen. b +. +Jumlah penduduk miskin di Tbhe number of poor people in +a +Kabupaten Trenggalek pada tahun Tkrenggalek Regency in 2023 is 74.58 +k +2023 sebanyak 74,58 ribu orang, lebih thousand people, less than in 2022 as +e +sedikit dibandingkan tahun 20a22l many as 76.57 thousand people. This +g +sebanyak 76,57 ribu orang. Jumlah number contributed 1.78 percent of +g +ini menyumbangkan 1,78 persnen dari the total poor population in East Java +e +keseluruhan penduduk miskin di Province, which amounted to 4.19 +r +t +Provinsi Jawa Timur yan/g berjumlah million people. The number of poor +/ +: +4,19 juta orang. Jumslah penduduk people in Trenggalek Regency is ranked +p +miskin di Kabuptaten Trenggalek 13th lowest among all districts/cities +t +merupakan perhingkat 13 terendah in East Java Province, and ranked 5th +diantara keseluruhan kabupaten/ kota lowest among 29 districts in East Java. +di Provinsi Jawa Timur, serta peringkat +5 terendah diantara 29 kabupaten +yang ada di Jawa Timur. +Nilai Indeks Pembangunan The value of the Human Development +Manusia di Kabupaten Trenggalek Index in Trenggalek Regency continues +terus menunjukkan peningkatan to show an increase from year to year. +dari tahun ke tahun. IPM Kabupaten The HDI of Trenggalek Regency in 2023 +Trenggalek pada tahun 2023 yaitu is 71.98, an increase compared to 2022 +71,96 meningkat dibandingkan tahun of 71.28. HDI Trenggalek is ranked 16th +2022 sebesar 71,28. IPM Trenggalek among 29 districts in East Java, and +merupakan peringkat ke-16 diantara ranks 25th among all districts/cities in +29 Kabupaten di Jawa Timur, dan East Java Province. +peringkat 25 diantara keseluruhan +kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. +394 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA +Kota Surabaya 2.911,40 +(cid:60)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:17)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396) +Malang 2.715,60 +(cid:60)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:68)(cid:258)(cid:282)(cid:349)(cid:437)(cid:374) +Jember 2.586,80 +(cid:60)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:87)(cid:258)(cid:400)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:258)(cid:374) +Sidoarjo 2.148,60 +Banyuwangi 1.743,90 (cid:60)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:17)(cid:258)(cid:410)(cid:437) +Kediri 1.677,20 +Pasuruan 1.644,50 (cid:60)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:60)(cid:286)(cid:282)(cid:349)(cid:396)(cid:349) +Lamongan 1.369,50 (cid:87)(cid:258)(cid:272)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:374) +Jombang 1.351,30 d (cid:68)(cid:258)(cid:336)(cid:286)(cid:410)(cid:258)(cid:374) +Gresik 1.350,40 . i (cid:94)(cid:349)(cid:410)(cid:437)(cid:271)(cid:381)(cid:374)(cid:282)(cid:381) +Bojonegoro 1.319,60 o +Blitar 1.253,60 g (cid:100)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:364) +Tuban 1.218,60 s . (cid:68)(cid:258)(cid:282)(cid:349)(cid:437)(cid:374) +Probolinggo 1.176,90 p (cid:17)(cid:381)(cid:374)(cid:282)(cid:381)(cid:449)(cid:381)(cid:400)(cid:381) +b +Sumenep 1.146,60 . (cid:60)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:68)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374)(cid:336) +b +Mojokerto 1.145,50 (cid:87)(cid:258)(cid:373)(cid:286)(cid:364)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:374) +a +Lumajang 1.1k39,10 (cid:69)(cid:336)(cid:258)(cid:449)(cid:349) +Nganjuk 1k.124,70 +e (cid:87)(cid:381)(cid:374)(cid:381)(cid:396)(cid:381)(cid:336)(cid:381) +Tulungagung 1.107,80 +Bangkalan a l 1.091,80 (cid:94)(cid:258)(cid:373)(cid:393)(cid:258)(cid:374)(cid:336) +g (cid:17)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374) +Sampang g1.004,50 +Ponorogo n 959,50 (cid:100)(cid:437)(cid:367)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:336)(cid:437)(cid:374)(cid:336) +Ngawi e 880,70 (cid:69)(cid:336)(cid:258)(cid:374)(cid:361)(cid:437)(cid:364) +r +Pamekasan t 875,80 (cid:62)(cid:437)(cid:373)(cid:258)(cid:361)(cid:258)(cid:374)(cid:336) +/ +Kota Malang : / 865,30 (cid:68)(cid:381)(cid:361)(cid:381)(cid:364)(cid:286)(cid:396)(cid:410)(cid:381) +Bondowoso p s 788,20 (cid:94)(cid:437)(cid:373)(cid:286)(cid:374)(cid:286)(cid:393) +Mad +t +iutn 754,50 +(cid:87)(cid:396)(cid:381)(cid:271)(cid:381)(cid:367)(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:381) +Trenghgalek 741,20 +(cid:100)(cid:437)(cid:271)(cid:258)(cid:374) +Situbondo 697,00 +Magetan 681,70 (cid:17)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396) +Pacitan 588,00 (cid:17)(cid:381)(cid:361)(cid:381)(cid:374)(cid:286)(cid:336)(cid:381)(cid:396)(cid:381) +Kota Kediri 295,20 (cid:39)(cid:396)(cid:286)(cid:400)(cid:349)(cid:364) +Kota Probolinggo 247,00 (cid:58)(cid:381)(cid:373)(cid:271)(cid:258)(cid:374)(cid:336) +Kota Batu 220,20 (cid:62)(cid:258)(cid:373)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +Kota Pasuruan 216,40 +(cid:87)(cid:258)(cid:400)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:258)(cid:374) +Kota Madiun 200,00 +(cid:60)(cid:286)(cid:282)(cid:349)(cid:396)(cid:349) +Kota Blitar 153,40 +(cid:17)(cid:258)(cid:374)(cid:455)(cid:437)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:349) +Kota Mojokerto 136,10 +(cid:94)(cid:349)(cid:282)(cid:381)(cid:258)(cid:396)(cid:361)(cid:381) +- 500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00 +(cid:58)(cid:286)(cid:373)(cid:271)(cid:286)(cid:396) +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various +census, survey, and other sources +Gambar Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi +13.1 +Figures Jawa Timur, 2023 +Population by Regency/Municipality in East Java +Province, 2023 +REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON 395 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +(cid:94)(cid:258)(cid:373)(cid:393)(cid:258)(cid:374)(cid:336) +Kota Surabaya 83,99 +(cid:17)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:364)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374) +Kota Madiun 83,71 +(cid:94)(cid:437)(cid:373)(cid:286)(cid:374)(cid:286)(cid:393) +Sidoarjo 81,88 +(cid:62)(cid:437)(cid:373)(cid:258)(cid:361)(cid:258)(cid:374)(cid:336) +Kota Kediri 80,97 +Kota Mojokerto 80,90 (cid:87)(cid:258)(cid:373)(cid:286)(cid:364)(cid:258)(cid:400)(cid:258)(cid:374) +Kota Blitar 80,78 (cid:87)(cid:396)(cid:381)(cid:271)(cid:381)(cid:367)(cid:349)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:381) +Kota Batu 79,07 (cid:58)(cid:286)(cid:373)(cid:271)(cid:286)(cid:396) +Gresik 78,44 (cid:17)(cid:381)(cid:374)(cid:282)(cid:381)(cid:449)(cid:381)(cid:400)(cid:381) +Kota Pasuruan 78,30 (cid:94)(cid:349)(cid:410)(cid:437)(cid:271)(cid:381)(cid:374)(cid:282)(cid:381) +d +Kota Probolinggo 76,93 +i (cid:87)(cid:258)(cid:272)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:374) +Magetan o . 76,30 +(cid:100)(cid:437)(cid:271)(cid:258)(cid:374) +Mojokerto g 76,23 +Lamongan s . 75,29 (cid:17)(cid:381)(cid:361)(cid:381)(cid:374)(cid:286)(cid:336)(cid:381)(cid:396)(cid:381) +Jombang p 75,16 (cid:87)(cid:258)(cid:400)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:258)(cid:374) +b +Nganjuk 74,70 (cid:100)(cid:396)(cid:286)(cid:374)(cid:336)(cid:336)(cid:258)(cid:367)(cid:286)(cid:364) +. +Kediri b 74,68 (cid:17)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396) +a +Jawa Timur k 74,65 (cid:68)(cid:258)(cid:367)(cid:258)(cid:374)(cid:336) +Tulungagung k 74,65 +(cid:87)(cid:381)(cid:374)(cid:381)(cid:396)(cid:381)(cid:336)(cid:381) +Madiun e 74,02 +l (cid:69)(cid:336)(cid:258)(cid:449)(cid:349) +Banyuwangi a 73,79 +g (cid:17)(cid:258)(cid:374)(cid:455)(cid:437)(cid:449)(cid:258)(cid:374)(cid:336)(cid:349) +Ngawi 73,28 +g +Ponorogo n 73,18 (cid:68)(cid:258)(cid:282)(cid:349)(cid:437)(cid:374) +Malang e 73,00 (cid:100)(cid:437)(cid:367)(cid:437)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:336)(cid:437)(cid:374)(cid:336) +r +Blitar t 72,84 (cid:58)(cid:258)(cid:449)(cid:258)(cid:100)(cid:349)(cid:373)(cid:437)(cid:396) +/ +Trenggalek : / 71,96 (cid:60)(cid:286)(cid:282)(cid:349)(cid:396)(cid:349) +Pasuruan p s 71,91 (cid:69)(cid:336)(cid:258)(cid:374)(cid:361)(cid:437)(cid:364) +Bojon +T +e +hu +g +b +o +ta +rt +n +o +7 +7 +1 +1 +, +, +4 +8 +0 +0 +(cid:58)(cid:381)(cid:373)(cid:271)(cid:258)(cid:374)(cid:336) +(cid:62)(cid:258)(cid:373)(cid:381)(cid:374)(cid:336)(cid:258)(cid:374) +Pacitan 70,94 +Situbondo 70,65 (cid:68)(cid:381)(cid:361)(cid:381)(cid:364)(cid:286)(cid:396)(cid:410)(cid:381) +Bondowoso 70,56 (cid:68)(cid:258)(cid:336)(cid:286)(cid:410)(cid:258)(cid:374) +Jember 70,42 +Probolinggo 70,36 (cid:60)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:87)(cid:258)(cid:400)(cid:437)(cid:396)(cid:437)(cid:258)(cid:374) +Pamekasan 70,32 (cid:39)(cid:396)(cid:286)(cid:400)(cid:349)(cid:364) +Lumajang 69,37 +(cid:60)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:17)(cid:258)(cid:410)(cid:437) +Sumenep 69,13 +(cid:60)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:17)(cid:367)(cid:349)(cid:410)(cid:258)(cid:396) +Bangkalan 66,82 +Sampang 66,19 +(cid:60)(cid:381)(cid:410)(cid:258)(cid:60)(cid:286)(cid:282)(cid:349)(cid:396)(cid:349) +0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 +(cid:94)(cid:349)(cid:282)(cid:381)(cid:258)(cid:396)(cid:361)(cid:381) +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, berbagai sensus, survei dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia, various +census, survey, and other sources +Gambar Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ +13.2 +Figures Kota di Provinsi Jawa Timur, 2023 +Human Development Index by Regency/Municipality in +East Java Province, 2023 +396 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA +Tabel Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi +13.1 +Table Jawa Timur (ribu), 2020–2023 +Population by Regency/Municipality in East Java Province +(thousand), 2020–2023 +Kabupaten/Kota +20201 20212 20222 20232 +Regency/Municipality +(1) (2) (3) (4) (5) +d +Kabupaten/Regency . i +o +Pacitan 586,1 586,5 g 587,3 588,0 +. +s +949,3 951,8 955,8 959,5 +Ponorogo p +b +Trenggalek +731,1 +b +.733,9 737,6 741,2 +a +1.089,8 1.094,8 1.101,4 1.107,8 +Tulungagung k +k +1.223,7 e 1.232,6 1.243,2 1.253,6 +Blitar l +a +1.635g,3 1.650,5 1.664,0 1.677,2 +Kediri +g +n2.654,4 2.672,1 2.694,3 2.715,6 +Malang e +Lumajang / t r1.119,3 1.124,9 1.132,2 1.139,1 +/ +s : 2.536,7 2.550,9 2.569,1 2.586,8 +Jember +p +t 1.708,1 1.721,9 1.733,1 1.743,9 +Banyuwangi h t +776,2 779,4 783,9 788,2 +Bondowoso +686,0 689,1 693,1 697,0 +Situbondo +1.152,5 1.159,5 1.168,3 1.176,9 +Probolinggo +1.606,0 1.617,3 1.631,1 1.644,5 +Pasuruan +2.082,8 2.101,2 2.125,2 2.148,6 +Sidoarjo +1.119,2 1.126,8 1.136,3 1.145,5 +Mojokerto +1.318,1 1.327,5 1.339,5 1.351,3 +Jombang +1.103,9 1.109,7 1.117,3 1.124,7 +Nganjuk +744,4 747,1 750,9 754,5 +Madiun +670,8 673,6 677,7 681,7 +Magetan +870,1 873,2 877,1 880,7 +Ngawi +Bojonegoro 1.301,6 1.307,0 1.313,5 1.319,6 +REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON 397 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 13.1 +Kabupaten/Kota +20201 20212 20222 20232 +Regency/Municipality +(1) (2) (3) (4) d (5) +Tuban 1.198,0 1.204,1 o . i1.211,6 1.218,6 +g +1.344,2 1.351,3 1.360,6 1.369,5 +Lamongan . +s +1.311,2 1.322,0p 1.336,4 1.350,4 +Gresik b +. +1.060,4 1b.069,5 1.080,8 1.091,8 +Bangkalan a +969,7 k979,8 992,4 1.004,5 +Sampang k +e +Pamekasan 850,1 a l 857,4 866,7 875,8 +g +1.124,4 1.132,2 1.139,6 1.146,6 +Sumenep g +n +Kota/Municipality e +r +/ t286,8 289,1 292,2 295,2 +Kediri / +: +s +Blitar p 149,1 150,3 151,8 153,4 +t +Malang h t 843,8 849,8 857,6 865,3 +239,6 241,7 244,4 247,0 +Probolinggo +208,0 210,3 213,4 216,4 +Pasuruan +132,4 133,5 134,8 136,1 +Mojokerto +195,2 196,4 198,2 200,0 +Madiun +2.874,3 2.887,5 2,899,9 2,911,4 +Surabaya +213,0 215,0 217,6 220,2 +Batu +Jawa Timur 40.665,7 40.921,1 41.230,0 41.527,9 +Sumber/Source: 1 Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk (SP) 2020 (September)/BPS-Statistics Indonesia, 2020 Population Census +(September) +2 Badan Pusat Statistik, Proyeksi Penduduk Indonesia 2020–2050 Hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/ +Juni)/ BPS-Statistics Indonesia, 2020–2050 Indonesia population projection result of 2020 Population Census (mid +year/June) +398 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA +Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas +13.2 +Table Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di +Provinsi Jawa Timur (persen), 2020–2023 +Rate of Growth of Gross Regional Domestic Products at +2010 Constant Market Prices by Regency/Municipality in +East Java Province (percent), 2020–2023 +Kabupaten/Kota +2020 2021 2022* 2023** +Regency/Municipality +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +Kabupaten/Regency o . +g +Pacitan -1,84 2,49 . 5,54 4,46 +s +p +Ponorogo -0,90 3,b19 3,24 5,14 +. +b +Trenggalek -2,17 a3,65 4,52 4,92 +k +Tulungagung -3,09 k 3,53 5,22 4,91 +e +Blitar -2,29a l 3,02 5,20 4,45 +g +Kediri g-2,41 3,06 4,90 4,53 +n +Malang e-2,68 3,12 5,13 5,00 +r +t +/ +Lumajang / -2,79 3,14 4,43 5,00 +: +s +Jember p -2,98 4,00 4,53 4,93 +t +t +Banyuwanhgi -3,58 4,09 4,43 5,03 +Bondowoso -1,36 3,49 3,51 4,62 +Situbondo -2,33 3,26 4,39 4,90 +Probolinggo -2,12 3,35 4,52 4,73 +Pasuruan -2,03 4,34 5,32 5,21 +Sidoarjo -3,69 4,21 7,53 6,16 +Mojokerto -1,11 4,12 5,82 5,15 +Jombang -1,98 3,24 5,37 5,04 +Nganjuk -1,71 3,61 4,84 5,40 +Madiun -0,12 3,32 4,32 5,12 +Magetan -1,64 3,04 3,89 4,47 +Ngawi -1,69 2,55 3,19 4,49 +REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON 399 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 13.2 +Kabupaten/Kota +2020 2021 2022* 2023** +Regency/Municipality +(1) (2) (3) (4) (5) +d +i +Bojonegoro -0,40 -5,54 .-6,16 2,47 +o +g +Tuban -5,85 3,00 . 8,88 4,36 +s +p +Lamongan -2,65 3,43 5,56 4,28 +b +. +Gresik -3,68 b3,79 7,38 4,62 +a +k +Bangkalan -5,59 k-2,07 -1,12 1,20 +e +Sampang -0,29 l 0,22 2,31 2,56 +a +g +Pamekasan -g2,54 3,41 4,66 4,96 +n +Sumenep e-1,13 2,61 3,11 5,35 +r +t +Kota/Municipality / / +: +s +Kediri p -6,25 2,50 3,96 1,92 +t +t +Blitar h -2,28 4,28 5,22 5,29 +Malang -2,26 4,21 6,32 6,07 +Probolinggo -3,64 4,06 6,12 6,04 +Pasuruan -4,33 3,64 6,22 5,65 +Mojokerto -3,69 3,65 5,56 2,79 +Madiun -5,34 4,79 5,52 5,80 +Surabaya -4,85 4,29 6,51 5,70 +Batu -6,46 4,04 6,18 6,19 +Jawa Timur -2,33 3,56 5,34 4,59 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik dan sumber lain/BPS-Statistics Indonesia and other sources +400 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA +Tabel Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di +13.3 +Table Provinsi Jawa Timur (ribu), 2019–2023 +Number of Poor Population by Regency/Municipality in East +Java Province (thousand), 2019–2023 +Kabupaten/Kota +2019 2020 2021 2022 2023 +Regency/Municipality +(1) (2) (3) (4) (5) (6) +d +Kabupaten/Regency i +. +o +Pacitan 75,86 80,82 84g,19 76,93 76,20 +. +s +Ponorogo 83,97 86,74 p89,94 81,80 83,71 +b +Trenggalek 76,44 81,06b . 84,89 76,75 74,58 +a +Tulungagung 70,01 k76,4 78,59 70,52 68,81 +k +Blitar 103,75 e108,55 112,62 101,94 101,94 +l +a +Kediri 163,95 g 179,93 184,49 169,46 171,18 +g +n +Malang 246,6 265,56 276,58 252,88 251,36 +e +r +Lumajang t98,88 102,6 105,25 95,04 93,82 +/ +/ +: +Jember s 226,57 247,99 257,09 232,73 236,46 +p +t +Banyuwangi t 121,37 130,37 130,93 122,01 119,52 +h +Bondowoso 103,33 110,24 115,18 105,69 105,13 +Situbondo 76,44 83,74 86,95 81,46 82,62 +Probolinggo 207,22 218,35 223,32 203,23 205,02 +Pasuruan 141,09 151,43 159,78 148,62 154,09 +Sidoarjo 119,29 127,05 137,15 125,69 119,15 +Mojokerto 108,81 118,8 120,54 111,03 112,86 +Jombang 116,44 125,94 127,30 115,48 117,36 +Nganjuk 118,51 122,73 125,53 113,63 115,86 +Madiun 71,91 78,3 81,61 74,07 75,87 +Magetan 60,43 65,09 67,75 62,65 62,49 +Ngawi 119,43 128,19 130,81 119,02 121,30 +Bojonegoro 154,64 161,1 166,52 153,40 153,25 +REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON 401 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 13.3 +Kabupaten/Kota +2019 2020 2021 2022 2023 +Regency/Municipality +(1) (2) (3) (4) d(5) (6) +i +. +Tuban 170,8 187,13 192,58o 178,05 177,25 +g +Lamongan 157,11 164,68 s16.6,82 151,08 149,94 +p +Gresik 148,61 164,05 b166,35 149,64 149,75 +. +b +Bangkalan 186,11 20a4 215,97 196,11 196,66 +k +Sampang 202,21 k224,74 237,23 217,97 221,71 +e +l +Pamekasan 122,43 a129,41 137,12 126,02 126,43 +g +Sumenep 211,9g8 220,23 224,73 206,20 206,10 +n +e +Kota/Municipality +r +t +/ +Kediri : / 20,54 22,19 22,55 21,15 21,03 +s +p +Blitar 10,1 11,1 11,33 10,65 10,61 +t +t +h +Malang 35,39 38,77 40,62 38,56 37,78 +Probolinggo 16,37 17,72 17,91 16,16 15,86 +Pasuruan 12,92 13,4 13,97 13,02 13,56 +Mojokerto 6,63 8,09 8,37 7,88 7,65 +Madiun 7,69 8,83 9,06 8,49 8,46 +Surabaya 130,55 145,67 152,49 138,21 136,37 +Batu 7,89 8,12 8,63 8,05 7,10 +Jawa Timur 4 112,25 4 419,1 4 572,73 4 181,29 4 188,81 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey +402 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 PERBANDINGAN ANTAR KABUPATEN/KOTA +Tabel Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota +13.4 +Table di Provinsi Jawa Timur, 2020–2023 +Human Development Index by Regency/Municipality in East +Java Province, 2020–2023 +Kabupaten/Kota +2020 2021 2022 2023 +Regency/Municipality +(1) (2) (3) d(4) (5) +i +. +Kabupaten/Regency o +g +69,28 69,45 70,19 70,94 +Pacitan s . +71,57 7p1,81 72,59 73,18 +Ponorogo b +. +70,10 b70,40 71,28 71,96 +Trenggalek a +73,15 k 73,29 74,14 74,65 +Tulungagung k +e +71,0l2 71,48 72,25 72,84 +Blitar a +g +Kediri +g72,80 73,31 74,20 74,68 +n +e 71,24 71,48 72,23 73,00 +Malang +r +t +/ 67,04 67,65 68,48 69,37 +Lumajang : / +s +p 69,01 69,20 69,80 70,42 +Jember +t +t +h 71,85 72,62 73,15 73,79 +Banyuwangi +69,10 69,24 69,91 70,56 +Bondowoso +68,94 69,34 69,76 70,65 +Situbondo +68,77 68,94 69,56 70,36 +Probolinggo +70,20 70,54 71,29 71,91 +Pasuruan +80,65 81,01 81,37 81,88 +Sidoarjo +74,58 74,90 75,61 76,23 +Mojokerto +73,63 74,10 74,66 75,16 +Jombang +72,78 73,03 73,95 74,70 +Nganjuk +72,94 73,07 73,51 74,02 +Madiun +74,85 75,08 75,76 76,30 +Magetan +71,49 71,97 72,62 73,28 +Ngawi +70,18 70,70 71,15 71,80 +Bojonegoro +REGENCY/MUNICIPAL COMPARISON 403 KABUPATEN TRENGGALEK DALAM ANGKA 2024 +Lanjutan Tabel/Continued Table 13.4 +Kabupaten/Kota +2020 2021 2022 2023 +Regency/Municipality d +i +. +o +(1) (2) (3) g(4) (5) +Tuban +69,60 70,10s . 70,79 71,40 +p +73,44 b73,97 74,83 75,29 +Lamongan +. +b +Gresik +76,59 a76,98 77,62 78,44 +k +65,17 k 65,42 66,11 66,82 +Bangkalan e +64a,7l5 64,86 65,44 66,19 +Sampang g +g68,65 68,78 69,35 70,32 +Pamekasan n +e +67,15 67,74 68,49 69,13 +Sumenep r +t +/ +/ +Kota/Municipality s : +p 78,78 79,15 80,12 80,97 +Kediri t +t +h +78,88 79,27 80,15 80,78 +Blitar +82,19 82,77 83,38 84,00 +Malang +74,81 75,20 76,08 76,93 +Probolinggo +76,47 76,83 77,71 78,30 +Pasuruan +78,95 79,34 80,19 80,90 +Mojokerto +81,93 82,27 83,02 83,71 +Madiun +82,76 82,94 83,32 83,99 +Surabaya +76,82 77,21 78,13 79,07 +Batu +Jawa Timur 73,04 73,48 74,05 74,65 +Catatan/Note: ... +Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Seri Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia/BPS-Statistics Indonesia, Series of +Press Releases of Human Development Index +404 TRENGGALEK REGENCY IN FIGURES 2024 Daftar Pustaka/References ............................................................................................................... +DAFTAR PUSTAKA +DAFTAR PUSTAKA +REFERENCES +Kuntaro, M.Ninik. 2007. Cermat dalam Berbahasa dan Teliti dalam Berpikir. Jakarta: Mitra +Wacana Media. +Abdullah T. & A. Rauf. 2011. Karakteristik Populasi dan Serangan Penggerek Jagung Asia, +Ostrinia furnacalis (Lepidoptera: Pyralidae), dan Hubungannya dengan Kehilangan +Hasil. Jurnal Fitomedika 7(3): 175–181. +d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h +REFERENCES 405 d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h d +i +. +o +g +. +s +p +b +. +b +a +k +k +e +l +a +g +g +n +e +r +t +/ +/ +: +s +p +t +t +h diff --git a/raw/tubankab.go.id_page_geografi.md b/raw/tubankab.go.id_page_geografi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..61c3da5a9f687c5792c1afe74e2408418dd14baa --- /dev/null +++ b/raw/tubankab.go.id_page_geografi.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://tubankab.go.id/page/geografi +title: "Geografi | Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban" +domain: tubankab.go.id +crawl_date: 2026-03-24 14:30:58 +source_type: government +quality_score: 63 +is_priority: false +--- + +# Geografi | Situs Resmi Pemerintah Kabupaten Tuban + +Kabupaten Tuban bagian dari Provinsi Jawa Timur adalah kota bersejarah, juga merupakan pintu gerbang Provinsi Jawa Timur dari arah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, berada di lintasan Jaur Pantura Pulau Jawa, terletak di Ujung Paling Barat Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Posisi Astronomi terletak pada 111,30' - 112,35 Bujur Timur (BT) dan 6,40' - 7,18' Lintang Selatan (LS). Luas Wilayah daratan 1.839,94 km2, luas wilayah lautan 22.608 km2. Panjang Pantai diperkirakan 65 km. Kabupaten Tuban berbatasan dengan : - Laut Jawa, sebelah Utara, - Kabupaten Lamongan, sebelah Timur, - Kabupaten Rembang (Jawa Tengah), sebelah Barat, - Kabupaten Bojonegoro, sebelah Selatan. Di sebelah Utara Kabupaten Tuban terbentang Laut Jawa, sebelah selatan mengalir air Sungai Bengawan Solo, sebelah barat mengalir Sungai Sarang dan tepian timur mengalir Sungai Lohgung. Pada bagian tengah Kabupaten Tuban, diantara pesisir Laut Jawa dan Sungai Bengawan Solo, terhampar Pegunungan Kapur Utara. Secara geologis Kabupaten Tuban berada dalam cekungan Wilayah Jawa Timur Bagian Utara, memanjang dari arah barat ke timur mulai dari Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tuban dalam Zona Rembang, didominasi endapan batuan Karbonat. Zona Rembang didominasi Perbukitan Kapur. Secara Topografi Tinggi daratan Kabupaten Tuban berkisar 5 - 182 meter di atas permukaan laut (dpl). Bagian Utara merupakan Daratan Rendah dengan ketinggian 0 - 15 meter dpl, Bagian Selatan dan Tengah juga Daratan Rendah dengan ketinggian 5 - 500 meter dpl. Daerah berketinggian 0 - 25 meter dpl di Kawasan Pesisir dan Sepanjang Sungai Bengawan Solo, sedang yang berketinggian diatas 100 meter dpl berada di Wilayah Kecamatan Kenduruan, Montong, Prengan dan Grabagan. Sumber : Tuban Satu Data Tahun 2024 dan Selayang Pandang Kabupaten Tuban Tahun 2020 Geografi Kategori Berita Ribuan Warga Muhammadiya… Waspada Penipuan Modus … Balik Merantau Lebih … Hilal Awal Syawal 1447 H … Bupati dan Wakil Bupati … Apel Pengamanan … Geografi Berita Populer Aturan Baru Komdigi Batasi Akses Media Sosial bagi Anak di Bawah 16 Tahun Pemprov Jatim Siapkan Mudik Gratis untuk 7.000 Warga, Termasuk ke Tuban. Catat Tanggal Pendaftaran Cuaca Ekstrem Awal Maret, Masyarakat Tuban Diimbau Tetap Waspada Gubernur Jatim Salurkan Bansos Lebih dari Rp8 Miliar untuk Masyarakat Tuban Muhammadiyah Tuban Tetapkan Salat Idulfitri 1447 H pada 20 Maret, Digelar di 49 Titik Agenda Pengumuman Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Calon Direktur PDAM Tirta Lestari Kabupaten Tuban Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Calon Komisaris PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PERSERODA) Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Calon Direktur PT Ronggolawe Sukses Mandiri (PERSERODA) TELEPON PENTING Apotik Jaga Galeri Video Desa Digital : Menuju Tuban Smart City UPACARA PENGIBARAN BENDERA HUT KE-79 RI DI GOR RANGGA JAYA ANORAGA TUBAN MAS LINDRA KUKUHKAN PASKIBRAKA KABUPATEN TUBAN 2024 PESONA TUBAN Launcing Si Mas Ganteng Pengunjung diff --git a/raw/ugm.ac.id_id_berita_akademisi-ugm-tekankan-pendekatan-sosial-dalam-pengelolaan-hutan_.md b/raw/ugm.ac.id_id_berita_akademisi-ugm-tekankan-pendekatan-sosial-dalam-pengelolaan-hutan_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cb4d1b85bd45119956d77ce72484c0c4481bd4a3 --- /dev/null +++ b/raw/ugm.ac.id_id_berita_akademisi-ugm-tekankan-pendekatan-sosial-dalam-pengelolaan-hutan_.md @@ -0,0 +1,60 @@ +--- +url: https://ugm.ac.id/id/berita/akademisi-ugm-tekankan-pendekatan-sosial-dalam-pengelolaan-hutan/ +title: "Akademisi UGM Tekankan Pendekatan Sosial dalam Pengelolaan Hutan - Universitas Gadjah Mada" +domain: ugm.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 15:44:39 +source_type: academic +quality_score: 83 +is_priority: false +--- + +# Akademisi UGM Tekankan Pendekatan Sosial dalam Pengelolaan Hutan - Universitas Gadjah Mada + +Sektor kehutanan kini berada dalam sorotan kuat oleh masyarakat pasca bencana banjir bandang yang melanda tiga provinsi sekaligus, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat pada akhir November tahun lalu. Belum lagi soal isu kemiskinan, pangan, serta risiko bencana kerap berkelindan dengan masyrakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Oleh sebab itu, pendekatan sosial dipandang semakin krusial dalam tata kelola kehutanan. Pergeseran peran pemerintah dari semata regulator menuju fasilitator menuntut kolaborasi lintas aktor. “Pendekatan sosial menjadi kunci agar pengelolaan hutan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis,” ujar Dekan Fakultas Kehutanan UGM Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., IPU., dalam Lokakarya Sylva Indonesia 2026 yang bertajuk “Reaktualisasi Pendekatan Sosial dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim dan Resiliensi Bencana Hidrometeorologi serta Menjawab Tantangan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air” di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada, Senin (12/1). Ia menambahkan bahwa hutan memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim, penyediaan pangan, energi, serta kecukupan air. Fungsi-fungsi dasar tersebut hanya dapat berjalan optimal ketika pengelolaan hutan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum., menjelaskan pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir secara terpadu. Pada kawasan hulu, fokus diarahkan pada peningkatan daya resap air, pengendalian erosi, serta penguatan fungsi lindung. Upaya tersebut perlu dibarengi dengan penataan ruang dan pengendalian aktivitas lahan. Kesadaran kolektif menjadi prasyarat agar aliran air dapat berjalan sesuai fungsi alaminya. “Pengelolaan DAS harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama dari hulu sampai hilir,” tegasnya. Dirjen juga memaparkan bahwa rehabilitasi lahan kritis dilakukan melalui kombinasi kegiatan vegetatif dan sipil teknis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Pendekatan lanskap diterapkan agar rehabilitasi terintegrasi dengan kondisi ekosistem setempat, termasuk kawasan pesisir dan lahan basah. Pemerintah menyiapkan rencana jangka panjang berbasis data untuk pemulihan lahan kritis. Dukungan persemaian berskala besar disiapkan agar penanaman dapat melibatkan masyarakat secara luas. “Rehabilitasi lahan memerlukan perencanaan berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat,” jelasnya. Dalam konteks pemberdayaan, Dirjen menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat yang beraktivitas di lahan miring dan kawasan hulu. Penerapan prinsip agroforestri dipandang mampu menyeimbangkan fungsi konservasi dan manfaat ekonomi. Tanaman kayu bernilai ekonomi dapat membantu menahan tanah serta meningkatkan infiltrasi air. Skema ini diharapkan membangun kesadaran konservasi tanpa mengabaikan kebutuhan penghidupan. “Aktivitas ekonomi masyarakat perlu berjalan seiring dengan prinsip-prinsip konservasi,” katanya. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni kelestarian hutan, keberlanjutan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sekitar kawasan hutan menjadi kunci karena keterbatasan sumber daya pengelola negara. Akses kelola berbasis perhutanan sosial membuka ruang bagi masyarakat untuk menjaga hutan sambil memperoleh manfaat ekonomi. Pendekatan ini dinilai memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan hutan. “Jika masyarakat merasakan manfaat, mereka akan menjadi garda terdepan perlindungan hutan,” ujarnya. Seperti diketahui, Lokakarya Sylva Indonesia 2026 kali ini  menghimpun mahasiswa kehutanan dari berbagai perguruan tinggi. Forum yang berlangsung pada 12–15 Januari 2026 dengan UGM sebagai tuan rumah penyelenggara ini dirancang sebagai ruang diskusi strategis, pertukaran gagasan, serta perumusan rekomendasi kebijakan sektor kehutanan. Agenda ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat nasional. Ketua Pelaksana Lokakarya Sylva Indonesia 2026, Fedora Rifqi Rahmadhan, menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang kolaboratif rimbawan muda dari seluruh Indonesia. Lokakarya mendorong sinergi, inovasi, serta kepedulian generasi muda terhadap keberlanjutan sumber daya hutan. Diskusi tematik dan pertukaran gagasan diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif. Jejaring antarmahasiswa kehutanan menjadi modal penting menghadapi tantangan sektor kehutanan ke depan. “Lokakarya ini kami rancang sebagai ruang tumbuh gagasan dan kolaborasi rimbawan muda,” ungkapnya. Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia, Wahyu Agung, yang merupakan mahasiswa Universitas Tanjung Pura, menutup rangkaian sambutan dengan menekankan peran mahasiswa kehutanan sebagai agen perubahan. Ia mengingatkan bahwa tantangan kehutanan semakin kompleks seiring perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, hasil lokakarya diharapkan melampaui ajang pertemuan rutin. Rekomendasi dan gagasan yang lahir diharapkan memberi dampak jangka panjang bagi tata kelola kehutanan nasional. “Apa yang dirumuskan hari ini akan menentukan wajah kehutanan Indonesia pada dekade mendatang,” pungkasnya. Penulis: Triya Andriyani Foto: Donnie Jaga Integritas Gadjah Mada (Berikan masukan, aspirasi, dan laporkan pelanggaran yang terjadi demi UGM yang berintegritas) Please contact us for any problem with SIMASTER (Direktorat Teknologi Informasi Directorate of Information Technology ) *Hari Senin-Jumat, 07.00 – 16.00 Call this number for any emergencies (Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan, dan Lingkungan Office of Workplace and Environmental Security and Safety and Emergencies) Akademisi UGM Tekankan Pendekatan Sosial dalam Pengelolaan Hutan Berita Terkait Berita Terbaru Agenda Terbaru Akademisi UGM Tekankan Pendekatan Sosial dalam Pengelolaan Hutan + + Seminar/Workshop + 13 Januari 2026, 07.59 + Oleh : triya.andriyani + + + + + + + + + + + + + + + Sektor kehutanan kini berada dalam sorotan kuat oleh masyarakat pasca bencana banjir bandang yang melanda tiga provinsi sekaligus, Aceh, Sumatra Utara dan Sumatera Barat pada akhir November tahun lalu. Belum lagi soal isu kemiskinan, pangan, serta risiko bencana kerap berkelindan dengan masyrakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Oleh sebab itu, pendekatan sosial dipandang semakin krusial dalam tata kelola kehutanan. Pergeseran peran pemerintah dari semata regulator menuju fasilitator menuntut kolaborasi lintas aktor. + “Pendekatan sosial menjadi kunci agar pengelolaan hutan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis,” ujar Dekan Fakultas Kehutanan UGM Ir. Sigit Sunarta, S.Hut., M.P., M.Sc., Ph.D., IPU., dalam Lokakarya Sylva Indonesia 2026 yang bertajuk “Reaktualisasi Pendekatan Sosial dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia untuk Mendukung Mitigasi Perubahan Iklim dan Resiliensi Bencana Hidrometeorologi serta Menjawab Tantangan Ketahanan Pangan, Energi, dan Air” di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada, Senin (12/1). + Ia menambahkan bahwa hutan memiliki peran strategis dalam mitigasi perubahan iklim, penyediaan pangan, energi, serta kecukupan air. Fungsi-fungsi dasar tersebut hanya dapat berjalan optimal ketika pengelolaan hutan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan. + + Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan, Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum., menjelaskan pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir secara terpadu. Pada kawasan hulu, fokus diarahkan pada peningkatan daya resap air, pengendalian erosi, serta penguatan fungsi lindung. Upaya tersebut perlu dibarengi dengan penataan ruang dan pengendalian aktivitas lahan. Kesadaran kolektif menjadi prasyarat agar aliran air dapat berjalan sesuai fungsi alaminya. “Pengelolaan DAS harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama dari hulu sampai hilir,” tegasnya. + Dirjen juga memaparkan bahwa rehabilitasi lahan kritis dilakukan melalui kombinasi kegiatan vegetatif dan sipil teknis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Pendekatan lanskap diterapkan agar rehabilitasi terintegrasi dengan kondisi ekosistem setempat, termasuk kawasan pesisir dan lahan basah. Pemerintah menyiapkan rencana jangka panjang berbasis data untuk pemulihan lahan kritis. Dukungan persemaian berskala besar disiapkan agar penanaman dapat melibatkan masyarakat secara luas. “Rehabilitasi lahan memerlukan perencanaan berkelanjutan dan partisipasi aktif masyarakat,” jelasnya. + Dalam konteks pemberdayaan, Dirjen menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat yang beraktivitas di lahan miring dan kawasan hulu. Penerapan prinsip agroforestri dipandang mampu menyeimbangkan fungsi konservasi dan manfaat ekonomi. Tanaman kayu bernilai ekonomi dapat membantu menahan tanah serta meningkatkan infiltrasi air. Skema ini diharapkan membangun kesadaran konservasi tanpa mengabaikan kebutuhan penghidupan. “Aktivitas ekonomi masyarakat perlu berjalan seiring dengan prinsip-prinsip konservasi,” katanya. + + Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus berlandaskan tiga prinsip utama, yakni kelestarian hutan, keberlanjutan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sekitar kawasan hutan menjadi kunci karena keterbatasan sumber daya pengelola negara. Akses kelola berbasis perhutanan sosial membuka ruang bagi masyarakat untuk menjaga hutan sambil memperoleh manfaat ekonomi. Pendekatan ini dinilai memperkuat rasa memiliki terhadap kawasan hutan. “Jika masyarakat merasakan manfaat, mereka akan menjadi garda terdepan perlindungan hutan,” ujarnya. + Seperti diketahui, Lokakarya Sylva Indonesia 2026 kali ini  menghimpun mahasiswa kehutanan dari berbagai perguruan tinggi. Forum yang berlangsung pada 12–15 Januari 2026 dengan UGM sebagai tuan rumah penyelenggara ini dirancang sebagai ruang diskusi strategis, pertukaran gagasan, serta perumusan rekomendasi kebijakan sektor kehutanan. Agenda ini diharapkan memberi kontribusi nyata bagi penguatan pengelolaan hutan berkelanjutan di tingkat nasional. + Ketua Pelaksana Lokakarya Sylva Indonesia 2026, Fedora Rifqi Rahmadhan, menyampaikan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang kolaboratif rimbawan muda dari seluruh Indonesia. Lokakarya mendorong sinergi, inovasi, serta kepedulian generasi muda terhadap keberlanjutan sumber daya hutan. Diskusi tematik dan pertukaran gagasan diharapkan menghasilkan rekomendasi konstruktif. Jejaring antarmahasiswa kehutanan menjadi modal penting menghadapi tantangan sektor kehutanan ke depan. “Lokakarya ini kami rancang sebagai ruang tumbuh gagasan dan kolaborasi rimbawan muda,” ungkapnya. + Sekretaris Jenderal Sylva Indonesia, Wahyu Agung, yang merupakan mahasiswa Universitas Tanjung Pura, menutup rangkaian sambutan dengan menekankan peran mahasiswa kehutanan sebagai agen perubahan. Ia mengingatkan bahwa tantangan kehutanan semakin kompleks seiring perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, hasil lokakarya diharapkan melampaui ajang pertemuan rutin. Rekomendasi dan gagasan yang lahir diharapkan memberi dampak jangka panjang bagi tata kelola kehutanan nasional. “Apa yang dirumuskan hari ini akan menentukan wajah kehutanan Indonesia pada dekade mendatang,” pungkasnya. + Penulis: Triya Andriyani + Foto: Donnie + + + + + + Tags: + Fakultas Kehutanan UGM + SDG 1: Tanpa Kemiskinan + SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan + SDG 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan + SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim + SDG 15: Ekosistem Daratan + SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan + SDG 4: Pendidikan Berkualitas + SDG 5: Kesetaraan Gender diff --git a/raw/ugm.ac.id_id_berita_kebijakan-pengentasan-kemiskinan-dan-perlindungan-sosial-sebaiknya-berbasis-data_.md b/raw/ugm.ac.id_id_berita_kebijakan-pengentasan-kemiskinan-dan-perlindungan-sosial-sebaiknya-berbasis-data_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a169fcce6f9cf49af99467a4254e9952b9391a6c --- /dev/null +++ b/raw/ugm.ac.id_id_berita_kebijakan-pengentasan-kemiskinan-dan-perlindungan-sosial-sebaiknya-berbasis-data_.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +url: https://ugm.ac.id/id/berita/kebijakan-pengentasan-kemiskinan-dan-perlindungan-sosial-sebaiknya-berbasis-data/ +title: "Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Sebaiknya Berbasis Data - Universitas Gadjah Mada" +domain: ugm.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 15:43:49 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Sebaiknya Berbasis Data - Universitas Gadjah Mada + +Dua dekade belakangan ini, program pengentasan kemiskinan dan perlindungan kesejahteraan sosial mengalami perubahan besar ditandai oleh peningkatan komitmen pemerintah pada kebijakan berbasis bukti. Hal ini beresiko dalam efektivitas program, dampak sosial, hingga ketepatan sasaran penggunaan anggaran negara. Namun begitu, ada kecenderungan kebijakan berbasis bukti ini mulai ditinggalkan. Sementara kebijakan pengentasan kemiskinan dan  kesejahteraan Indonesia kini sedang menghadapi beberapa tantangan besar seperti tingginya tingkat informalitas tenaga kerja, tekanan fiskal, fragmentasi kelembagaan, serta perubahan demografi. Disamping, diperlukan adanya pembaruan data secara dinamis dan aktual. Hal itu mengemuka dalam Seminar Mubyarto Public Policy Forum 2025, dengan mengusung tema “Poverty and Welfare Reform in Indonesia”, Jumat (24/10) di Learning Center Function Hall, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM. Seminar agenda tahunan yang telah diadakan sejak 2017 untuk menghormati almarhum Prof. Dr. Mubyarto, ekonom terkemuka UGM dan tokoh berpengaruh dalam isu pembangunan pedesaan di Indonesia pada era 1960 – 1990-an ini, menghadirkan beberapa ekonom sebagai pembicara, diantaranya Ekonom UGM, Elan Satriawan M.Ec., Ph.D., Ekonom UI Putu Geniki Lavinia Natih S.E. M.Phil., D.Phil., Akademisi Australian National University (ANU) Indonesia Project Firman Witoelar Kartaadipoetra, Ph.D., selaku ,   Peneliti Senior SMERU Research Institute Dr. Sudarno Sumarto, Elan Satriawan menyampaikan tantangan ekonomi Indonesia saat ini bukan lagi soal mengentaskan kemiskinan ekstrem, melainkan persoalan menurunnya kesejahteraan bagi kelompok rentan yaitu kelas menengah. Menurutnya, kebijakan sosial seharusnya tidak hanya berfokus pada penanggulangan kemiskinan, tapi juga perlu memperkuat perlindungan dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Elan menyoroti akses perlindungan sosial bagi kelompok menengah dan lansia yang masih banyak bekerja di sektor informal dan belum terlindungi oleh sistem sosial yang memadai. “Kebijakan di Indonesia harus lebih dari sekadar pengentasan kemiskinan. Perlu adanya sistem perlindungan sosial yang memberdayakan, inklusif, dan berkesinambungan dengan didukung oleh adanya kolaborasi, bukti ilmiah, serta konsistensi,” tuturnya. Lebih lanjut, ia mengatakan terdapat lima tantangan utama yang perlu diatasi agar sistem perlindungan sosial lebih inklusif yaitu kesalahan sasaran penerima bantuan, cakupan yang belum menyeluruh bagi disabilitas dan lansia, dampak program terhadap pembangunan manusia yang masih terbatas, lemahnya keterkaitan dengan program ketenagakerjaan, serta pendanaan yang belum berkelanjutan. “Kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini dapat berubah dengan cepat, oleh sebab itu ia menilai perlu adanya pembaruan mekanisme data secara dinamis dan aktual,” ujarnya. Putu Geniki Lavinia Natih memperkenalkan pendekatan Multidimensional Poverty Index (MPI) untuk memahami bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari dimensi manusia dan pengalaman hidup masyarakat. Meskipun angka kemiskinan moneter terus menurun, banyak masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. Ia menekankan pentingnya perlindungan sosial yang berkelanjutan agar setiap warga mendapatkan jaminan dari masa anak-anak hingga usia lanjut. “Perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada pengurangan kemiskinan, melainkan harus mendampingi masyarakat sepanjang tahapan kehidupan mereka,” ujarnya. Putu juga menyoroti rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja hingga minimnya data dan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ia menilai tanpa adanya data dan pemahaman mendalam, kebijakan sosial dapat kehilangan arah dan efektivitasnya. Menurutnya, integrasi antara kebijakan perlindungan sosial dengan agenda transisi energi hijau dan pengembangan keterampilan hijau (green job) agar kelompok rentan dan perempuan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi berkelanjutan. “Tujuan akhir pembangunan seharusnya bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, tetapi terwujudnya kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua,” imbuhnya. Firman Witoelar Kartaadipoetra, mengatakan pada dua dekade terakhir program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia mengalami perubahan besar dengan ditandai oleh peningkatan komitmen pada kebijakan berbasis bukti. Hal ini beresiko dalam efektivitas program, dampak sosial, hingga ketepatan sasaran penggunaan anggaran negara. Ia menekankan pentingnya riset dan kebijakan berbasis bukti dalam menanggapi isu kesejahteraan sosial di Indonesia. “Namun pada perkembangan terakhir menunjukkan berkurangnya ketergantungan pada bukti yang kuat dalam implementasi sejumlah program sosial besar, yang dapat menurunkan efektivitas dan menyebabkan salah alokasi sumber daya,” jelasnya. Sementara Sudarno Sumarto  menyoroti transformasi kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial Indonesia selama dua dekade terakhir. Banyak perubahan besar diantaranya penurunan tingkat kemiskinan hingga perluasan cakupan program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sudarno menyatakan, adanya reformasi tersebut berkat andil antara pemerintah, lembaga riset, dan masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan berbasis data. Kendati demikian, ia menilai sistem kesejahteraan Indonesia kini sedang menghadapi beberapa tantangan besar seperti tingginya tingkat informalitas tenaga kerja, tekanan fiskal, fragmentasi kelembagaan, serta perubahan demografi. “Saat ini kita sedang menghadapi sistem kesejahteraan yang terfragmentasi melalui banyak program, banyak kementerian, namun sering kali sasarannya tumpang tindih,” jelasnya. Penulis   : Cyntia Noviana Editor     : Gusti Grehenson Foto       : Salwa Jaga Integritas Gadjah Mada (Berikan masukan, aspirasi, dan laporkan pelanggaran yang terjadi demi UGM yang berintegritas) Please contact us for any problem with SIMASTER (Direktorat Teknologi Informasi Directorate of Information Technology ) *Hari Senin-Jumat, 07.00 – 16.00 Call this number for any emergencies (Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan, dan Lingkungan Office of Workplace and Environmental Security and Safety and Emergencies) Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Sebaiknya Berbasis Data Berita Terkait Berita Terbaru Agenda Terbaru Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Sebaiknya Berbasis Data + + Seminar/Workshop + 26 Oktober 2025, 16.28 + Oleh : gusti.grehenson + + + + + + + + + + + + + + + Dua dekade belakangan ini, program pengentasan kemiskinan dan perlindungan kesejahteraan sosial mengalami perubahan besar ditandai oleh peningkatan komitmen pemerintah pada kebijakan berbasis bukti. Hal ini beresiko dalam efektivitas program, dampak sosial, hingga ketepatan sasaran penggunaan anggaran negara. Namun begitu, ada kecenderungan kebijakan berbasis bukti ini mulai ditinggalkan. Sementara kebijakan pengentasan kemiskinan dan  kesejahteraan Indonesia kini sedang menghadapi beberapa tantangan besar seperti tingginya tingkat informalitas tenaga kerja, tekanan fiskal, fragmentasi kelembagaan, serta perubahan demografi. Disamping, diperlukan adanya pembaruan data secara dinamis dan aktual. + Hal itu mengemuka dalam Seminar Mubyarto Public Policy Forum 2025, dengan mengusung tema “Poverty and Welfare Reform in Indonesia”, Jumat (24/10) di Learning Center Function Hall, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM. Seminar agenda tahunan yang telah diadakan sejak 2017 untuk menghormati almarhum Prof. Dr. Mubyarto, ekonom terkemuka UGM dan tokoh berpengaruh dalam isu pembangunan pedesaan di Indonesia pada era 1960 – 1990-an ini, menghadirkan beberapa ekonom sebagai pembicara, diantaranya Ekonom UGM, Elan Satriawan M.Ec., Ph.D., Ekonom UI Putu Geniki Lavinia Natih S.E. M.Phil., D.Phil., Akademisi Australian National University (ANU) Indonesia Project Firman Witoelar Kartaadipoetra, Ph.D., selaku ,   Peneliti Senior SMERU Research Institute Dr. Sudarno Sumarto, + Elan Satriawan menyampaikan tantangan ekonomi Indonesia saat ini bukan lagi soal mengentaskan kemiskinan ekstrem, melainkan persoalan menurunnya kesejahteraan bagi kelompok rentan yaitu kelas menengah. Menurutnya, kebijakan sosial seharusnya tidak hanya berfokus pada penanggulangan kemiskinan, tapi juga perlu memperkuat perlindungan dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat. + Elan menyoroti akses perlindungan sosial bagi kelompok menengah dan lansia yang masih banyak bekerja di sektor informal dan belum terlindungi oleh sistem sosial yang memadai. “Kebijakan di Indonesia harus lebih dari sekadar pengentasan kemiskinan. Perlu adanya sistem perlindungan sosial yang memberdayakan, inklusif, dan berkesinambungan dengan didukung oleh adanya kolaborasi, bukti ilmiah, serta konsistensi,” tuturnya. + Lebih lanjut, ia mengatakan terdapat lima tantangan utama yang perlu diatasi agar sistem perlindungan sosial lebih inklusif yaitu kesalahan sasaran penerima bantuan, cakupan yang belum menyeluruh bagi disabilitas dan lansia, dampak program terhadap pembangunan manusia yang masih terbatas, lemahnya keterkaitan dengan program ketenagakerjaan, serta pendanaan yang belum berkelanjutan. “Kondisi kesejahteraan masyarakat saat ini dapat berubah dengan cepat, oleh sebab itu ia menilai perlu adanya pembaruan mekanisme data secara dinamis dan aktual,” ujarnya. + Putu Geniki Lavinia Natih memperkenalkan pendekatan Multidimensional Poverty Index (MPI) untuk memahami bahwa kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari dimensi manusia dan pengalaman hidup masyarakat. Meskipun angka kemiskinan moneter terus menurun, banyak masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar. + Ia menekankan pentingnya perlindungan sosial yang berkelanjutan agar setiap warga mendapatkan jaminan dari masa anak-anak hingga usia lanjut. “Perlindungan sosial tidak boleh berhenti pada pengurangan kemiskinan, melainkan harus mendampingi masyarakat sepanjang tahapan kehidupan mereka,” ujarnya. + Putu juga menyoroti rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja hingga minimnya data dan kebijakan inklusif bagi penyandang disabilitas. Ia menilai tanpa adanya data dan pemahaman mendalam, kebijakan sosial dapat kehilangan arah dan efektivitasnya. Menurutnya, integrasi antara kebijakan perlindungan sosial dengan agenda transisi energi hijau dan pengembangan keterampilan hijau (green job) agar kelompok rentan dan perempuan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi berkelanjutan. “Tujuan akhir pembangunan seharusnya bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau peningkatan pendapatan, tetapi terwujudnya kesetaraan dan keadilan sosial bagi semua,” imbuhnya. + Firman Witoelar Kartaadipoetra, mengatakan pada dua dekade terakhir program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Indonesia mengalami perubahan besar dengan ditandai oleh peningkatan komitmen pada kebijakan berbasis bukti. Hal ini beresiko dalam efektivitas program, dampak sosial, hingga ketepatan sasaran penggunaan anggaran negara. Ia menekankan pentingnya riset dan kebijakan berbasis bukti dalam menanggapi isu kesejahteraan sosial di Indonesia. “Namun pada perkembangan terakhir menunjukkan berkurangnya ketergantungan pada bukti yang kuat dalam implementasi sejumlah program sosial besar, yang dapat menurunkan efektivitas dan menyebabkan salah alokasi sumber daya,” jelasnya. + Sementara Sudarno Sumarto  menyoroti transformasi kebijakan dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial Indonesia selama dua dekade terakhir. Banyak perubahan besar diantaranya penurunan tingkat kemiskinan hingga perluasan cakupan program sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). + Sudarno menyatakan, adanya reformasi tersebut berkat andil antara pemerintah, lembaga riset, dan masyarakat sipil dalam mendorong kebijakan berbasis data. Kendati demikian, ia menilai sistem kesejahteraan Indonesia kini sedang menghadapi beberapa tantangan besar seperti tingginya tingkat informalitas tenaga kerja, tekanan fiskal, fragmentasi kelembagaan, serta perubahan demografi. “Saat ini kita sedang menghadapi sistem kesejahteraan yang terfragmentasi melalui banyak program, banyak kementerian, namun sering kali sasarannya tumpang tindih,” jelasnya. + Penulis   : Cyntia Noviana + Editor     : Gusti Grehenson + Foto       : Salwa + + + + + Tags: + SDG 1: Tanpa Kemiskinan + SDG 10: Berkurangnya Kesenjangan + SDG 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan + SDG 2: Tanpa Kelaparan + SDG 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera + SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi + SDGs diff --git a/raw/ugm.ac.id_id_tag_sdg-1-tanpa-kemiskinan_page_11_.md b/raw/ugm.ac.id_id_tag_sdg-1-tanpa-kemiskinan_page_11_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..eb5e88cbf4d5f415c91e5075935dc8fb4b823b08 --- /dev/null +++ b/raw/ugm.ac.id_id_tag_sdg-1-tanpa-kemiskinan_page_11_.md @@ -0,0 +1,371 @@ +--- +url: https://ugm.ac.id/id/tag/sdg-1-tanpa-kemiskinan/page/11/ +title: "SDG 1- Tanpa Kemiskinan Arsip - Laman 11 dari 17 - Universitas Gadjah Mada" +domain: ugm.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 15:44:40 +source_type: academic +quality_score: 83 +is_priority: false +--- + +# SDG 1: Tanpa Kemiskinan Arsip - Laman 11 dari 17 - Universitas Gadjah Mada + +Sabtu, 8 Februari 2025 Jumat, 7 Februari 2025 Jumat, 7 Februari 2025 Kamis, 6 Februari 2025 Rabu, 5 Februari 2025 Senin, 3 Februari 2025 Kamis, 30 Januari 2025 Kamis, 30 Januari 2025 Rabu, 29 Januari 2025 Sabtu, 25 Januari 2025 Rabu, 22 Januari 2025 Rabu, 22 Januari 2025 Rabu, 22 Januari 2025 Selasa, 14 Januari 2025 Selasa, 7 Januari 2025 Senin, 6 Januari 2025 Jumat, 3 Januari 2025 Senin, 30 Desember 2024 Selasa, 24 Desember 2024 Jumat, 20 Desember 2024 Kamis, 19 Desember 2024 Kamis, 19 Desember 2024 Kamis, 19 Desember 2024 Kamis, 12 Desember 2024 Kamis, 12 Desember 2024 Kamis, 12 Desember 2024 Rabu, 11 Desember 2024 Rabu, 11 Desember 2024 Selasa, 10 Desember 2024 Rabu, 4 Desember 2024 Jaga Integritas Gadjah Mada (Berikan masukan, aspirasi, dan laporkan pelanggaran yang terjadi demi UGM yang berintegritas) Please contact us for any problem with SIMASTER (Direktorat Teknologi Informasi Directorate of Information Technology ) *Hari Senin-Jumat, 07.00 – 16.00 Call this number for any emergencies (Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan, dan Lingkungan Office of Workplace and Environmental Security and Safety and Emergencies) SDG 1: Tanpa Kemiskinan Ekonom UGM Sambut Baik Revitalisasi KUD Dukung Swasembada Pangan 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai Masih Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi Tingkatkan Populasi Ternak Kambing, Dosen UGM Dorong Kolaborasi 59 Fakultas Peternakan Hasil Riset Universitas Diarahkan untuk Selesaikan Masalah Bangsa Ekonom UGM Menakar Imbas Efisiensi Anggaran terhadap Stabilitas Ekonomi Kebijakan Pelarangan Menjual LPG 3Kg di Tingkat Pengecer Dinilai Menyusahkan Rakyat Kecil Kisah Buyung, Membangun Bisnis Resto Dimsum Sejak Mahasiswa Dosen Geologi UGM Tolak Kampus Kelola Tambang UGM Bikin Rumah Pembibitan di Kawasan Lahan Pasir Pantai Sanden Qowiyul Amin Berbagi Tips Bisa Lulus S2 UGM dalam Waktu 1 Tahun 2 Pengungsi di Indonesia, Myanmar dan Palestina Belum Mendapat Perlindungan Layak Mahasiswa KKN PPM UGM Bikin Fermentasi Pakan Ternak dan Pengenalan Teknologi Pengolahan Air Bersih di Pacitan Kagama Singapura Buka Kursus dan Pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia Program Sekolah Rakyat, Pakar UGM: Belum Mendesak, jika Dipaksakan sebaiknya di Wilayah 3T Pakar UGM: Kebijakan Stop Impor Pangan harus diikuti dengan Penguatan Infrastruktur Irigasi dan SDM Petani PMK Kembali Merebak, Fakultas Peternakan UGM Bentuk Satgas Ikatan Sarjana Perikanan Diharapkan Bisa Berkontribusi Mendorong Kemajuan Industri Perikanan DIY Tim Mahasiswa UGM Dampingi Penyusunan SOP Pelayanan Wisatawan Desa Gamplong 80 Ribu Orang Kena PHK, Pakar UGM Minta Pemerintah Segera Tangani Serius 1.026 Mahasiswa KKN PPM UGM Diterjunkan di 17 Provinsi Haedar Nasir Raih Anugerah Hamengku Buwono IX 75 Tahun UGM Menebar Kemanfaatan UGM Terima Penghargaan atas Kontribusinya dalam Pencapaian SDGs di DIY UGM Kembangkan Teknologi Pakan Rendah Protein untuk Ternak Ayam Petelur Kisah Mahasiswa UGM Menjalankan KKN di Kampar dan Banggai Dosen UGM Bagi Tips Mengelola Keuangan untuk Bisnis UMKM Mahasiswa UGM Terima Beasiswa Yayasan IMIP Peduli Gandeng 1000 UMKM, UGM Dorong Bisnis Ekonomi Biru UGM Peringkat 383 Dunia dan Nomor 1 di Indonesia Versi QS Sustainability Ranking 2025 Pakar UGM: UMP 2025 Naik 6,5%, Momentum Tingkatkan Kualitas SDM Buruh Berita Terbaru Agenda Terbaru Kategori Alumni + 92 Artikel Total Beasiswa + 4 Artikel Total Cek Fakta + 5 Artikel Total Cooperation + 1 Artikel Total Cooperation + 2 Artikel Total Inovasi Teknologi + 60 Artikel Total Kabar Fakultas + 957 Artikel Total Kepakaran + 172 Artikel Total Kerjasama + 170 Artikel Total Kerjasama + 98 Artikel Total Kuliah Kerja Nyata + 144 Artikel Total Lain-lain + 390 Artikel Total Liputan (Berita-berita) + 548 Artikel Total Liputan/Berita + 13156 Artikel Total Obituari + 23 Artikel Total Pemilihan MWA + 1 Artikel Total Pendidikan + 1407 Artikel Total Penelitian dan Inovasi + 578 Artikel Total Prestasi + 1132 Artikel Total Promosi Doktor + 4 Artikel Total Reformasi Birokrasi + 5 Artikel Total Seminar/Workshop + 140 Artikel Total Seminar/Workshop + 171 Artikel Total Seputar Kampus + 901 Artikel Total Siaran Pers + 15 Artikel Total Suara Bulaksumur + 27 Artikel Total Sudut Fakultas + 7 Artikel Total Uncategorized + 52 Artikel Total Liputan/Berita + + + + Ekonom UGM Sambut Baik Revitalisasi KUD Dukung Swasembada Pangan  + + + Sabtu, 8 Februari 2025 + + + + Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Dr. Dumairy, M.A., menyambut baik ide pemerintah untuk melakukan revitalisasi peran Koperasi Unit Desa. Sebab, peran KU... Seminar/Workshop + + + + 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai Masih Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi  + + + Jumat, 7 Februari 2025 + + + + Seratus 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam pengambilan kebijakan di bidang hukum, ekonomi dan politik pemerintahan menjadi sorotan publik. Bahkan tidak jarang menuai kritikan... Kabar Fakultas + + + + Tingkatkan Populasi Ternak Kambing, Dosen UGM Dorong Kolaborasi 59 Fakultas Peternakan + + + Jumat, 7 Februari 2025 + + + + Guru Besar Fakultas Peternakan UGM , Prof. Dr. Ir. Kustantinah, DEA., IPU., mengatakan kondisi sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia, ia yakin kenaikan populasi kambing dari 3,2... Seminar/Workshop + + + + Hasil Riset Universitas Diarahkan untuk Selesaikan Masalah Bangsa + + + Kamis, 6 Februari 2025 + + + + Dirjen Fauzan Adziman mengatakan saat ini Kemendiktisaintek tidak lagi berfokus pada penelitian berbasis produk, namun beralih ke arah penelitian yang berbasis tantangan, interaksi multidisi... Liputan/Berita + + + + Ekonom UGM Menakar Imbas Efisiensi Anggaran terhadap Stabilitas Ekonomi + + + Rabu, 5 Februari 2025 + + + + Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., mengingatkan pemerintah terkait dampak makro ekonomi yang ditimbulkan dengan kebijaka... Liputan/Berita + + + + Kebijakan Pelarangan Menjual LPG 3Kg di Tingkat Pengecer Dinilai Menyusahkan Rakyat Kecil + + + Senin, 3 Februari 2025 + + + + Ekonom UGM, Dr. Fahmy Radhi, MBA, menilai kebijakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal pelarangan penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer tersebut merupakan kebijakan blunder. Sebaliknya... Alumni + + + + Kisah Buyung, Membangun Bisnis Resto Dimsum Sejak Mahasiswa + + + Kamis, 30 Januari 2025 + + + + Berawal dari pengalaman pribadinya sejak mahasiswa menyaksikan teman-temannya yang menyukai makanan dismum namun kesulitan mencari restoran dimsum yang rasanya enak di lidah dengan harga ter... Liputan/Berita + + + + Dosen Geologi UGM Tolak Kampus Kelola Tambang  + + + Kamis, 30 Januari 2025 + + + + Perguruan tinggi diusulkan untuk mengelola tambang. Usulan ini dikemukakan dalam Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mineral dan Batubara (minerba) yang diadakan ole... Kabar Fakultas + + + + UGM Bikin Rumah Pembibitan di Kawasan Lahan Pasir Pantai Sanden + + + Rabu, 29 Januari 2025 + + + + Sejumlah mahasiswa bekerja sama dengan alumni dari Universitas Gadjah Mada yang tergabung ke dalam social enterprise Agroritma, melakukan peresmian inovasi greenhouse yang terintegrasi a... Pendidikan + + + + Qowiyul Amin Berbagi Tips Bisa Lulus S2 UGM dalam Waktu 1 Tahun 2 + + + Sabtu, 25 Januari 2025 + + + + Qowi, demikian ia akrab dipanggil, merupakan wisudawan Prodi Magister Manajemen Farmasi, Fakultas Farmasi UGM. Tidak hanya menjadi mahasiswa peraih IPK sempurna, Qowi juga berhasil menempuh ... Seminar/Workshop + + + + Pengungsi di Indonesia, Myanmar dan Palestina Belum Mendapat Perlindungan Layak + + + Rabu, 22 Januari 2025 + + + + Sebanyak 453 akademisi dan aktivis organisasi internasional dari 50 negara mengikuti konferensi internasional tentang migrasi paksa atau International Association for the Study of Forced Mi... Kuliah Kerja Nyata + + + + Mahasiswa KKN PPM UGM Bikin Fermentasi Pakan Ternak dan Pengenalan Teknologi Pengolahan Air Bersih di Pacitan + + + Rabu, 22 Januari 2025 + + + + Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) PPM UGM berhasil membantu mengatasi kesulitan masyarakat Desa Kendal dan Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dalam hal penyediaan ... Alumni + + + + Kagama Singapura Buka Kursus dan Pelatihan bagi Pekerja Migran Indonesia + + + Rabu, 22 Januari 2025 + + + + Paguyuban Tenis Universitas Gadjah Mada mengadakan pertemuan dengan anggota pengurus Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) cabang Singapura di Ruang Adinata, Kedutaan Besar Republ... Liputan/Berita + + + + Program Sekolah Rakyat, Pakar UGM: Belum Mendesak, jika Dipaksakan sebaiknya di Wilayah 3T + + + Selasa, 14 Januari 2025 + + + + Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Subarsono, mengatakan program sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial dinilai kurang tepat karena seha... Liputan/Berita + + + + Pakar UGM: Kebijakan Stop Impor Pangan harus diikuti dengan Penguatan Infrastruktur Irigasi dan SDM Petani + + + Selasa, 7 Januari 2025 + + + + Pemerintah akan menghentikan impor terhadap komoditas strategis seperti beras, jagung, gula, dan garam di tahun 2025 ini. Mengingat ketergantungan sebagian masyarakat terhadap impor pada kee... Kabar Fakultas + + + + PMK Kembali Merebak, Fakultas Peternakan UGM Bentuk Satgas + + + Senin, 6 Januari 2025 + + + + Laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Pangan (DPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan sebanyak 824 sapi terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) per 1 Januari 2025. Dari jumlah tersebu... Kabar Fakultas + + + + Ikatan Sarjana Perikanan Diharapkan Bisa Berkontribusi Mendorong Kemajuan Industri Perikanan DIY + + + Jumat, 3 Januari 2025 + + + + katan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) merupakan organisasi profesi di bidang perikanan yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1984. Sebagai forum silaturahmi antar sarjana perikanan sehin... Kabar Fakultas + + + + Tim Mahasiswa UGM Dampingi Penyusunan SOP Pelayanan Wisatawan Desa Gamplong + + + Senin, 30 Desember 2024 + + + + Meski telah menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Desa Wisata Gamplong masih menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaannya, salah satunya adalah kurangnya Standar Operasional Prose... Liputan/Berita + + + + 80 Ribu Orang Kena PHK, Pakar UGM Minta Pemerintah Segera Tangani Serius + + + Selasa, 24 Desember 2024 + + + + Hempri Suyatna berharap agar permasalahan PHK besar-besaran ini direspons dengan serius oleh pemerintah agar masalah ketenagakerjaan ini tidak terus berlanjut. Ia mencontohkan salah satu car... Kuliah Kerja Nyata + + + + 1.026 Mahasiswa KKN PPM UGM Diterjunkan di 17 Provinsi + + + Jumat, 20 Desember 2024 + + + + Sebanyak 1.026 mahasiswa program Kuliah Kerja Nyata  Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) diterjunkan ke seluruh pelosok Indonesia untuk melaksanakan p... Dies , Prestasi + + + + Haedar Nasir Raih Anugerah Hamengku Buwono IX + + + Kamis, 19 Desember 2024 + + + + Universitas Gadjah Mada memberikan penghargaan Anugerah Hamengku Buwono (HB) IX dan Anugerah Universitas Gadjah Mada kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi pada bidang pendidika... Dies + + + + 75 Tahun UGM Menebar Kemanfaatan + + + Kamis, 19 Desember 2024 + + + + Di usianya yang ke-75 tahun, Universitas Gadjah Mada terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penanaman nilai-nilai luhur dan... Prestasi + + + + UGM Terima Penghargaan atas Kontribusinya dalam Pencapaian SDGs di DIY + + + Kamis, 19 Desember 2024 + + + + Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima penghargaan atas kontribusinya yang signifikan dalam mendukung pencapaian SDGs di DIY, khususnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan dan stunting. Kabar Fakultas + + + + UGM Kembangkan Teknologi Pakan Rendah Protein untuk Ternak Ayam Petelur + + + Kamis, 12 Desember 2024 + + + + Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Gadjah Mada (UGM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program Diseminasi Teknologi Pakan Rendah Protein. ... Kuliah Kerja Nyata + + + + Kisah Mahasiswa UGM Menjalankan KKN di Kampar dan Banggai + + + Kamis, 12 Desember 2024 + + + + Menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat  (KKN-PPM) selama kurang lebih 50 hari menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi mahasiswa UGM untuk mempraktikkan... Seminar/Workshop + + + + Dosen UGM Bagi Tips Mengelola Keuangan untuk Bisnis UMKM + + + Kamis, 12 Desember 2024 + + + + Kemampuan mengelola keuangan sangat berpengaruh bagi bisnis UMKM agar bisa maju dan berkembang. Oleh karena itu, memisahkan antara keuangan pribadi dan usaha sangat menentukan bagi kelangsun... Pendidikan + + + + Mahasiswa UGM Terima Beasiswa Yayasan IMIP Peduli + + + Rabu, 11 Desember 2024 + + + + Sebanyak 24 mahasiswa UGM menerima beasiswa dari Yayasan Industri Morawali Industry Park (IMIP) Peduli. Pemberian beasiswa ini diharapkan akan mendukung kelancaran studi mahasiswa. Seminar/Workshop + + + + Gandeng 1000 UMKM, UGM Dorong Bisnis Ekonomi Biru + + + Rabu, 11 Desember 2024 + + + + Pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus didorong oleh UGM. Sebagai salah satu upaya dalam misi tersebut, UGM melalui Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat ... Prestasi + + + + UGM Peringkat 383 Dunia dan Nomor 1 di Indonesia Versi QS Sustainability Ranking 2025 + + + Selasa, 10 Desember 2024 + + + + Dalam daftar peringkat 1.743 universitas di dunia, selain UGM, beberapa perguruan tinggi di tanah air yang masuk dalam daftar tersebut diantaranya, Institut Pertanian Bogor (IPB) berada di p... Liputan/Berita + + + + Pakar UGM: UMP 2025 Naik 6,5%, Momentum Tingkatkan Kualitas SDM Buruh  + + + Rabu, 4 Desember 2024 + + + + Hempri menuturkan kebijakan ini sebaiknya dikaji lebih jauh untu memperhatikan kondisi pengusaha. Pasalnya kebijakan kenaikan upah ini memiliki potensi untuk menyebabkan banyak perusahaan gu... Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Dr. Dumairy, M.A., menyambut baik ide pemerintah untuk melakukan revitalisasi peran Koperasi Unit Desa. Sebab, peran KU... Seratus 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dalam pengambilan kebijakan di bidang hukum, ekonomi dan politik pemerintahan menjadi sorotan publik. Bahkan tidak jarang menuai kritikan... Guru Besar Fakultas Peternakan UGM , Prof. Dr. Ir. Kustantinah, DEA., IPU., mengatakan kondisi sumber daya alam melimpah yang dimiliki Indonesia, ia yakin kenaikan populasi kambing dari 3,2... Dirjen Fauzan Adziman mengatakan saat ini Kemendiktisaintek tidak lagi berfokus pada penelitian berbasis produk, namun beralih ke arah penelitian yang berbasis tantangan, interaksi multidisi... Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto, S.E., M.Phil., Ph.D., mengingatkan pemerintah terkait dampak makro ekonomi yang ditimbulkan dengan kebijaka... Ekonom UGM, Dr. Fahmy Radhi, MBA, menilai kebijakan dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal pelarangan penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer tersebut merupakan kebijakan blunder. Sebaliknya... Berawal dari pengalaman pribadinya sejak mahasiswa menyaksikan teman-temannya yang menyukai makanan dismum namun kesulitan mencari restoran dimsum yang rasanya enak di lidah dengan harga ter... Perguruan tinggi diusulkan untuk mengelola tambang. Usulan ini dikemukakan dalam Rapat Pleno Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Mineral dan Batubara (minerba) yang diadakan ole... Sejumlah mahasiswa bekerja sama dengan alumni dari Universitas Gadjah Mada yang tergabung ke dalam social enterprise Agroritma, melakukan peresmian inovasi greenhouse yang terintegrasi a... Qowi, demikian ia akrab dipanggil, merupakan wisudawan Prodi Magister Manajemen Farmasi, Fakultas Farmasi UGM. Tidak hanya menjadi mahasiswa peraih IPK sempurna, Qowi juga berhasil menempuh ... Sebanyak 453 akademisi dan aktivis organisasi internasional dari 50 negara mengikuti konferensi internasional tentang migrasi paksa atau International Association for the Study of Forced Mi... Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) PPM UGM berhasil membantu mengatasi kesulitan masyarakat Desa Kendal dan Desa Sooka, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dalam hal penyediaan ... Paguyuban Tenis Universitas Gadjah Mada mengadakan pertemuan dengan anggota pengurus Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) cabang Singapura di Ruang Adinata, Kedutaan Besar Republ... Dosen Program Studi Manajemen Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Subarsono, mengatakan program sekolah rakyat di bawah Kementerian Sosial dinilai kurang tepat karena seha... Pemerintah akan menghentikan impor terhadap komoditas strategis seperti beras, jagung, gula, dan garam di tahun 2025 ini. Mengingat ketergantungan sebagian masyarakat terhadap impor pada kee... Laporan Dinas Ketahanan Pangan dan Pangan (DPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebutkan sebanyak 824 sapi terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) per 1 Januari 2025. Dari jumlah tersebu... katan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) merupakan organisasi profesi di bidang perikanan yang didirikan pada tanggal 12 Mei 1984. Sebagai forum silaturahmi antar sarjana perikanan sehin... Meski telah menjadi destinasi wisata yang cukup populer, Desa Wisata Gamplong masih menghadapi beberapa kendala dalam pengelolaannya, salah satunya adalah kurangnya Standar Operasional Prose... Hempri Suyatna berharap agar permasalahan PHK besar-besaran ini direspons dengan serius oleh pemerintah agar masalah ketenagakerjaan ini tidak terus berlanjut. Ia mencontohkan salah satu car... Sebanyak 1.026 mahasiswa program Kuliah Kerja Nyata  Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat Universitas Gadjah Mada (KKN-PPM UGM) diterjunkan ke seluruh pelosok Indonesia untuk melaksanakan p... Universitas Gadjah Mada memberikan penghargaan Anugerah Hamengku Buwono (HB) IX dan Anugerah Universitas Gadjah Mada kepada tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi pada bidang pendidika... Di usianya yang ke-75 tahun, Universitas Gadjah Mada terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penanaman nilai-nilai luhur dan... Universitas Gadjah Mada (UGM) menerima penghargaan atas kontribusinya yang signifikan dalam mendukung pencapaian SDGs di DIY, khususnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan dan stunting. Fakultas Peternakan (Fapet) Universitas Gadjah Mada (UGM) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program Diseminasi Teknologi Pakan Rendah Protein. ... Menjalani kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat  (KKN-PPM) selama kurang lebih 50 hari menjadi sebuah pengalaman tersendiri bagi mahasiswa UGM untuk mempraktikkan... Kemampuan mengelola keuangan sangat berpengaruh bagi bisnis UMKM agar bisa maju dan berkembang. Oleh karena itu, memisahkan antara keuangan pribadi dan usaha sangat menentukan bagi kelangsun... Sebanyak 24 mahasiswa UGM menerima beasiswa dari Yayasan Industri Morawali Industry Park (IMIP) Peduli. Pemberian beasiswa ini diharapkan akan mendukung kelancaran studi mahasiswa. Pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus didorong oleh UGM. Sebagai salah satu upaya dalam misi tersebut, UGM melalui Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat ... Dalam daftar peringkat 1.743 universitas di dunia, selain UGM, beberapa perguruan tinggi di tanah air yang masuk dalam daftar tersebut diantaranya, Institut Pertanian Bogor (IPB) berada di p... Hempri menuturkan kebijakan ini sebaiknya dikaji lebih jauh untu memperhatikan kondisi pengusaha. Pasalnya kebijakan kenaikan upah ini memiliki potensi untuk menyebabkan banyak perusahaan gu... diff --git a/raw/umj.ac.id_pkm-fakultas_.md b/raw/umj.ac.id_pkm-fakultas_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4d1dcda72dadee8d00cce5c258f182edb684c712 --- /dev/null +++ b/raw/umj.ac.id_pkm-fakultas_.md @@ -0,0 +1,32 @@ +--- +url: https://umj.ac.id/pkm-fakultas/ +title: "PKM Fakultas - UMJ" +domain: umj.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:07 +source_type: academic +quality_score: 71 +is_priority: false +--- + +# PKM Fakultas - UMJ + +Whatsapp UMJ Related Images: FISIP - PkM + FIP - PkM + FAI - PkM + FEB - PkM + FIK - PkM + FKK - PkM + + + FISIP - PkM + 2020 NO JUDUL USULAN KETUA PENGUSUL ANGGOTA PENGUSUL DANA HIBAH 1 FGD BENCHMARKING : PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN SOSIAL KEUMMATAN PADA CABANG DAN RANTING MUHAMMADIYAH PAMULANG SOKHIVAH S.Sos.I, M.Si DINI GANDINI PURBANINGRUM;RAHMAWATI;ANGGI RAMDANI      1.000.000 2 MASJID PEDULI PELAYANAN PUBLIK UMAT (MP3U) MUHAMMAD KHOIRUL ANWAR DINI GANDINI PURBANINGRUM;      1.000.000 3 MEMBANGUN BRAND DAN REPUTASI UKM FROZEN FOOD DI MASA PANDEMI COVID-19 ENDANG RUDIATIN TRIA PATRIANTI S.Sos, M.I.Kom;DEWI NUR AZIZAH;ANDHIKA ALIF      1.000.000 4 PEMBERDAYAAN POSBINDU LANSIA MAWAR KOMPLEK PEMBEKALAN ANGKUTAN CIBINONG BOGOR Dr. Dra RETNOWATI WAHYUNING DYAS TUTI M.Si MA'MUN MUROD;Dr EVI SATISPI S.P, M.Si;      1.000.000 5 PENGEMBANGAN BUDAYA GAMBANG KEROMONG MELALUI STARTEGI VISUALISASI USNI S.IP, M.Si DANIEL HANDOKO S.I.Kom, M.I.Kom;      1.000.000 6 PENGUATAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DALAM PEMBANGUNAN DEMOKRASI BAGI PENGURUS KARANG TARUNA SE KECAMATAN CIPUTAT TIMUR ENDANG SULASTRI DJONI GUNANTO S.IP, M.Si;JAMIATI KN S.I.Kom, M.I.Kom;      1.000.000 7 SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) PADA MASA PEMERINTAHAN JOKOWI-JUSUF KALLA) CAPAIAN DAN TANTANGAN Drs SRI YUNANTO M.Si, Ph.D Dr RAHMAT SALAM M.Si;Dr EVI SATISPI S.P, M.Si;      1.000.000 8 KAMPANYE ETIKA COVID 19 SA DIYAH EL ADAWIYAH S.Sos, M.Si Dr. Drs SUWARTO M.S.I;2019140194      1.000.000 9 PEMBERDAYAAN BERBASIS MODAL SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK PANDEMI COVID 19 MAWAR LUSI ANDRIYANI;ADINDA TANIA;AFIFAH AISAH RAHMAN      1.000.000 10 PEMBERDAYAAN PEDAGANG SATE MARANGGI DI RENGASDENGKLOK MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK SEBAGAI UPAYA MEMPERLUAS PASAR NIDA HANDAYANI Drs ARMYN GULTOM M.Si;IZZATUSHOLEKHA;LILIK SUMARNI S.Sos, M.Si;ANNISA MISKIYAH      1.000.000 11 PENDAMPINGAN UMKM PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU OKTAVIANA PURNAMASARI S.Sos, M.Si AMIN SHABANA S.Sos, M.Si;DANIEL HANDOKO S.I.Kom, M.I.Kom;Drs HARMONIS M.Si, Doctor of Philosophy;NANI NURANI MUKSIN;RICKY NOVI ISTIANA;ISWAHYUNI SETIAWATI      1.000.000 12 PENYULUHAN LITERASI POLITIK MELALUI MEDIA ONLINE BAGI SISWA SMA 25 MUHAMMADIYAH TANGSEL ASEP SETIAWAN ALI NOER ZAMAN S.Ag, M.A;DJONI GUNANTO S.IP, M.Si;      1.000.000 13 PENYULUHAN STRATEGI TATA KELOLA ORGANISASI DAN POLA KOMUNIKASI EFEKTIF BAGI IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH DI SMA MUHAMMADIYAH 8 CIPUTAT Abdul Rahman ALI NOER ZAMAN S.Ag, M.A;HAMKA;MUHAMMAD SAHRUL;MULKAN HABIBI S.Kom.I, M.I.Kom;      1.000.000 14 SOSIALISASI DIGITAL MARKETING DI ERA PANDEMI COVID 19 PADA UMKM YAYASAL AL-IKHLAS CINERE JAMIATI KN S.I.Kom, M.I.Kom VELDA ARDIA MURDIANA S.I.Kom, M.Si;NURUL KHAIRUNNISA      1.000.000 15 SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF  BAGI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA KOTA DEPOK 2020 DJONI GUNANTO S.IP, M.Si MUHAMMAD SAHRUL;RAJA EL FAHD;DICKY MULYA      1.000.000 16 STRATEGI PEREMPUAN PENGGIAT BANK SAMPAH DI KOTA TANGSEL LUSI ANDRIYANI Siska Yuningsih;YULIA AMANDA KHARISMA      1.000.000 17 TREN KAMPANYE HUMAS DI ERA NEW NORMAL (TALKSHOW KOLABORATIF AKADEMISI UMJ DAN HUMAS KEMENPPPA TERKAIT KAMPANYE ISU PEREMPUAN DAN ANAK) SYIFA ASTASIA UTARI WINDA DWI ASTUTI ZEBUA S.Kom.I, M.Si;      1.000.000 + FIP - PkM + 2020 NO JUDUL USULAN KETUA PENGUSUL ANGGOTA PENGUSUL DANA HIBAH 1 PELATIHAN PENGEMBANGAN MEDIA BELAJAR MENGGUNAKAN SOFTWARE CAMTASIA BAGI GURU SMP/SMA DHARMA JAYA, PONDOK CABE, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN, BANTEN Ahmad Suryadi Hastri Rosiyanti; Muhammad Aspar; FITRI LIANI      2.000.000 2 PELATIHAN PROGRAM BERMAIN BERSAMA  DI KOMUNITAS (UNTUK ANAK USIA 4-8 TAHUN DI KOMPLEKS TAMAN PERMATA 2, BINTARO JAYA SEKTOR 9, TANGERANG SELATAN) Diah Andika Sari Tiara Astari; Ika Yulianingsih; SITI SARAH; NOVA NUR CAHYANTI      2.000.000 3 AKSI SOSIAL PEMBERSIHAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN LEBAK BULUS KECAMATAN CILANDAK JAKARTA SELATAN Lativa Qorrotaini Adiyati Fathu Roshonah; Lidiyatul Izzah; INDAH LESTARI      2.000.000 4 PELATIHAN LITERASI MEDIA DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN HOAX DI MASYARAKAT. Lutfi Syauki Faznur Ahmad Fadly; Hasanul Misbah; HASNA NABILAH      2.000.000 5 PERAN UTAMA LINGKUNGA KELUARGA DALAM LIBURAN CORONA Misriandi Ahmad Susanto; Farihen; MUHAMMAD GARLINKA WANGSADIKRAMA; ISKANDAR BALAD      2.000.000 6 PELATIHAN UNTUK GURU PAUD DAN SD AWAL SECARA ONLINE UNTUK MENUMBUHKAN BERPIKIR KRITIS Munifah Bahfen Imam Mujtaba; Nurbaiti Widyasari; NURUL FADILAH;      2.000.000 7 PENERAPAN  SYNCHRONOUS LEARNING MENGGUNAKAN MEDIA DIGITAL BERBASIS GAMIFIKASI UNTUK GURU SEKOLAH DASAR. Pratiwi Kartika Sari Iswan; Ratna Dewi Kartikasari; OLIVIA DEWITA PRIANTINI; SULTHONI MUHAMMAD HAKIM      2.000.000 8 PENGETAHUAN PENGGUNAAN PRODUK KEMASAN PLASTIK BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN R Andi Ahmad Gunadi Apri Utami Parta Santi; Doby Putro Parlindungan; ADI ABDURAHMAN      2.000.000 9 WORKSHOP PENYUSUNAN RPP KURIKULUM 2013 REVISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM DI RAUDHATUL ATHFAL DKI JAKARTA Widia Winata Dirgantara Wicaksono; Suradika; ENI NURAINI      2.000.000 10 PELATIHAN MENULIS DRAMA KOLEKTIF DARI WHATSAPP GROUP BAGI REMAJA SEBAGAI MEDIA PENCIPTAAN SASTRAWAN MUDA BARU Wika Soviana Khaerunnisa; Mutiarani; NINDYA RYANTI      2.000.000 2021 # JUDUL USULAN KETUA PENGUSUL ANGGOTA PENGUSUL DANA HIBAH 1 PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA UNTUK PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD Arlin Astriyani Apri Utami Parta Santi; Doby Putro Parlindungan; Nurbaiti Widyasari; Zaitun; HILYAH NURHALIZA      2.000.000 2 PELATIHAN PENGGUNAAN ELEARNING BERBASIS MOODLE PADA GURU SEKOLAH DASAR ISLAM HARAPAN IBU PONDOK PINANG Dewi Setiyaningsih Linda Astriani; Munifah Bahfen; Wika Soviana; M Al Ghani; M. ANANDA ABI GAIL      2.000.000 3 PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN KREATIF BERBASIS VISUAL ART UNTUK MASYARAKAT KAMPUNG BOJONGSARI Happy Indira Dewi Muhamad Sofian Hadi; Muhammad Hayun; Ratna Dewi Kartikasari; Lativa Qorrotaini; FATMI RIANDINI      2.000.000 4 MINI KOMPETISI WOODBALL SEBAGAI KEGIATAN PENGENALAN DAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS FISIK (OLAHRAGA) BAGI MASYARAKAT Ika Yulianingsih Azmi Al Bahij; Diah Andika Sari; Iswan; Lidiyatul Izzah; FIRDA UKHTI NINGRUM      2.000.000 5 PELATIHAN PEMBELAJARAN MELALUI APLIKASI EDUKASI QUIZIZZ PADA GURU SD ISLAM RUMAHA CIPUTAT Lutfi Rikaro Ramadi; Laily Nurmalia; Hastri Rosiyanti; Muhammad Ishaq Gery; NABILA FILZAH      2.000.000 6 SOCIOPRENEURSHIP PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK  MENJADI  PAKAN IKAN DAN PAKAN TERNAK R Andi Ahmad Gunadi Farihen; Misriandi; Nidar Yusuf; Aida Sumardi; HERRY MURDIRATNO      2.000.000 7 SOSIALISASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA BAGI DOSEN PRODI PGSD FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG Sri Imawati Fitria Rosmi; Rohimi Zamzam; Viarti Eminita; Galang Pakarti Mahardika; CHABIB TOWIL SAPUTRO      2.000.000 8 PELATIHAN TERNAK LELE DAN SAYURAN ORGANIK DI PERKARANGAN RUMAH UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA DI CIANGSANA BOGOR SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Zulfitria Ahmad Susanto; Aswir; Ririn Widiyasari; Sriyanti Rahmatunnisa; IDA FARIDA      2.000.000 + FAI - PkM + 2020 NO JUDUL USULAN KETUA PENGUSUL ANGGOTA PENGUSUL DANA HIBAH 1 PELATIHAN PENGEMBANGAN MEDIA BELAJAR MENGGUNAKAN SOFTWARE CAMTASIA BAGI GURU SMP/SMA DHARMA JAYA, PONDOK CABE, CIPUTAT TIMUR, TANGERANG SELATAN, BANTEN Ahmad Suryadi Hastri Rosiyanti; Muhammad Aspar; FITRI LIANI      2.000.000 2 PELATIHAN PROGRAM BERMAIN BERSAMA  DI KOMUNITAS (UNTUK ANAK USIA 4-8 TAHUN DI KOMPLEKS TAMAN PERMATA 2, BINTARO JAYA SEKTOR 9, TANGERANG SELATAN) Diah Andika Sari Tiara Astari; Ika Yulianingsih; SITI SARAH; NOVA NUR CAHYANTI      2.000.000 3 AKSI SOSIAL PEMBERSIHAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN LEBAK BULUS KECAMATAN CILANDAK JAKARTA SELATAN Lativa Qorrotaini Adiyati Fathu Roshonah; Lidiyatul Izzah; INDAH LESTARI      2.000.000 4 PELATIHAN LITERASI MEDIA DALAM RANGKA MENCEGAH PENYEBARAN HOAX DI MASYARAKAT. Lutfi Syauki Faznur Ahmad Fadly; Hasanul Misbah; HASNA NABILAH      2.000.000 5 PERAN UTAMA LINGKUNGA KELUARGA DALAM LIBURAN CORONA Misriandi Ahmad Susanto; Farihen; MUHAMMAD GARLINKA WANGSADIKRAMA; ISKANDAR BALAD      2.000.000 6 PELATIHAN UNTUK GURU PAUD DAN SD AWAL SECARA ONLINE UNTUK MENUMBUHKAN BERPIKIR KRITIS Munifah Bahfen Imam Mujtaba; Nurbaiti Widyasari; NURUL FADILAH;      2.000.000 7 PENERAPAN  SYNCHRONOUS LEARNING MENGGUNAKAN MEDIA DIGITAL BERBASIS GAMIFIKASI UNTUK GURU SEKOLAH DASAR. Pratiwi Kartika Sari Iswan; Ratna Dewi Kartikasari; OLIVIA DEWITA PRIANTINI; SULTHONI MUHAMMAD HAKIM      2.000.000 8 PENGETAHUAN PENGGUNAAN PRODUK KEMASAN PLASTIK BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN R Andi Ahmad Gunadi Apri Utami Parta Santi; Doby Putro Parlindungan; ADI ABDURAHMAN      2.000.000 9 WORKSHOP PENYUSUNAN RPP KURIKULUM 2013 REVISI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ISLAM DI RAUDHATUL ATHFAL DKI JAKARTA Widia Winata Dirgantara Wicaksono; Suradika; ENI NURAINI      2.000.000 10 PELATIHAN MENULIS DRAMA KOLEKTIF DARI WHATSAPP GROUP BAGI REMAJA SEBAGAI MEDIA PENCIPTAAN SASTRAWAN MUDA BARU Wika Soviana Khaerunnisa; Mutiarani; NINDYA RYANTI      2.000.000 2021 # JUDUL USULAN KETUA PENGUSUL ANGGOTA PENGUSUL DANA HIBAH 1 PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA UNTUK PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA SD Arlin Astriyani Apri Utami Parta Santi; Doby Putro Parlindungan; Nurbaiti Widyasari; Zaitun; HILYAH NURHALIZA      2.000.000 2 PELATIHAN PENGGUNAAN ELEARNING BERBASIS MOODLE PADA GURU SEKOLAH DASAR ISLAM HARAPAN IBU PONDOK PINANG Dewi Setiyaningsih Linda Astriani; Munifah Bahfen; Wika Soviana; M Al Ghani; M. ANANDA ABI GAIL      2.000.000 3 PELATIHAN PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN KREATIF BERBASIS VISUAL ART UNTUK MASYARAKAT KAMPUNG BOJONGSARI Happy Indira Dewi Muhamad Sofian Hadi; Muhammad Hayun; Ratna Dewi Kartikasari; Lativa Qorrotaini; FATMI RIANDINI      2.000.000 4 MINI KOMPETISI WOODBALL SEBAGAI KEGIATAN PENGENALAN DAN PENGEMBANGAN AKTIVITAS FISIK (OLAHRAGA) BAGI MASYARAKAT Ika Yulianingsih Azmi Al Bahij; Diah Andika Sari; Iswan; Lidiyatul Izzah; FIRDA UKHTI NINGRUM      2.000.000 5 PELATIHAN PEMBELAJARAN MELALUI APLIKASI EDUKASI QUIZIZZ PADA GURU SD ISLAM RUMAHA CIPUTAT Lutfi Rikaro Ramadi; Laily Nurmalia; Hastri Rosiyanti; Muhammad Ishaq Gery; NABILA FILZAH      2.000.000 6 SOCIOPRENEURSHIP PENGOLAHAN SAMPAH ORGANIK  MENJADI  PAKAN IKAN DAN PAKAN TERNAK R Andi Ahmad Gunadi Farihen; Misriandi; Nidar Yusuf; Aida Sumardi; HERRY MURDIRATNO      2.000.000 7 SOSIALISASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA BAGI DOSEN PRODI PGSD FKIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KUPANG Sri Imawati Fitria Rosmi; Rohimi Zamzam; Viarti Eminita; Galang Pakarti Mahardika; CHABIB TOWIL SAPUTRO      2.000.000 8 PELATIHAN TERNAK LELE DAN SAYURAN ORGANIK DI PERKARANGAN RUMAH UNTUK KEMANDIRIAN EKONOMI KELUARGA DI CIANGSANA BOGOR SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 Zulfitria Ahmad Susanto; Aswir; Ririn Widiyasari; Sriyanti Rahmatunnisa; IDA FARIDA      2.000.000 + FEB - PkM + 2020 NO JUDUL USULAN KETUA PENGUSUL ANGGOTA PENGUSUL DANA HIBAH 1 Pelatihan Pembukuan Sederhana Bagi UMKM di Wilayah Kampung Bulak (Jl. H. Abdul Gani, Ciputat Tangerang, Cempaka Putih, Kec. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan. Banten) Dr. Riyanti, S.E., M.M. Dr. Nazifah Husainah, S.E., M.M. ; Darto, S.E., M.M.        6.000.000 2 Pentingnya Brand (Merek) Bagi Pelaku Usaha Rumahan di Bojong Sari Depok Nor Laila, S.E., M.M. Diana, S.E., M.M.        4.000.000 3 Pelatihan Pengelolaan Keuangan pada Asosiasi Remaja Sosial Independen (ARSIP) Duren Tiga Jakarta Selatan Zulfikar Ramadhan, S.E., M.M. Fajar Adi Prakoso S.E., M.M. ; Gilang Pandu Palagan, S.E., M.M.        6.000.000 4 Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM (Usaha Loundry) di Wilayah Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang Tangerang Selatan Dr. M. yusuf, S.E., M.M. Lukman Hadi, S.E., M.M.        4.000.000 5 Pengisian SPT Tahunan WP Badan dan WP OP Pada CV. Sumber Teknik di Palmerah Jakarta Barat Dr. Sabaruddin, S.E., M.M., M.Si.          2.000.000 6 Pelatihan Menghitung dan Menentukan harga Pokok Tiap Pesanan Pada Bengkel Golok Bang Edih di desa Parigi Mekar Kec. Ciseeng Kab. Bogor jawa Barat Rifzaldi Nasri, S.E., M.M. Dr. Nur Aini, S.E., M.M. ; Sutanti, S.E., M.Si.        6.000.000 7 Pelatihan Tata Kelola Manajemen Pemasaran Limbah Ekonomis Pada Bank Samah Cherry di Komplek Pertamina Pondok Ranji Ciputat Kota Tangerang Selatan Dr. M. Riduan Karim, S.E., M.M. Dr. Imam Muhtadin, S.E., M.M.        4.000.000 8 Pendampingan Kewirausahaan Peserta "Pelatihan Inovasi Bisnis" di Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirusahaan  (PIBK) Universitas Muhammadiyah Jakarta Djoko Hananto, S.T., M.M. Rony Edward Utama, S.E., M.M.        4.000.000 9 Pelatihan Kewirausahaan Milenial Dr. Siti Jamilah, S.E., M.Si.          2.000.000 10 Pendampingan Pembuatan Laporan Keuangan PT. Kranggan Tirta Lestari Dr. Sulhendri, S.E., M.Ak. Rinaldo, S.E., M.Akun. ; Siti Hartinah, S.E., M.Ak.        6.000.000 11 Penyuluhan dan Pelatihan Pesantren Pada Petugas Keuangan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Tangerang Dr. Eva Heriyanti, S.E., Ak., M.Ak., CA. Litdia, S.E., M.Si., Ak., CA        4.000.000 12 Implementasi Bantuan Dana Sosial untuk Metode Pembelajar kepada Para Tukang Ojek di Desa Cilalung, Serua Tangerang Selatan Haiul Triwarti, S.E., Ak., M.M.          2.000.000 13 Pengembangan Karakter dan Kewirausahaan Dr. Andry Priharta, S.E., M.M. Nur Asni Gani, S.Sos., M.M.        4.000.000 14 Pendampingan UMKM Mahasiswa Era Pandemi Jaharuddin, S.E., M.E. Adi Mansah, Lc., MA.        4.000.000 15 Pendampingan Kewirausahaan pada UKM Kopi Hallu, Kedaung Tangerang Selatan, Banten. Sunarti, S.E., M.M.          2.000.000 16 Edukasi Peran Serta Masyarakat untuk Meningkatkan Kualitas Pola Hidup Sehat saat Pandemi Covid-19 di Pemukiman Kampung Pemulung Ceger Pamulang Selatan Dr. Liza Nora, S.E., M.M. Nurul Sriminarti, S.E., M.M.        4.000.000 17 Manajemen Pengendalian Pos Bindu Wilayah Sawangan Elok Duren Seribu, Depok Jawa Barat Dr. Fadhilah Izhari, S.E., M.M. Dr. Gofur Ahmad ; Dr. TaslimYunus        6.000.000 18 Edukasi Literasi Keuangan di Pemukiman Kampung Pemulung Ceger Tangerang Selatan, Banten Azimah Hanifah, S.E., M.Si. Bambang Sutrisno, S.E., M.S.M.        4.000.000 19 Manajemen Pos Bindu Wilayah Sawangan Elok Duren Seribu, Depok Jawa Barat Hasanah, S.E., M.M. Siti Hafnidar Harun, S.E., M.M. ; Dwi Oktariani, S.E., M.M.        6.000.000 20 Penyuluhan dan Pelatihan Lanjutan Peningkatan SDM Koperasi di Kabupaten Bogor Maswanto          2.000.000 21 Pelatihan penerapan Harga pada Usaha Kecil dan Menengah Pertokoan Bujit Nusa Indah Serua, Ciputat Tangerang Selatan, Banten. Cecep Haryoto, S.E., M.M. Iskandar Zulkarnaen, S.E., M.M.        4.000.000 22 Penyuluhan Online Perencanaan Keuangan Keluarga pada Indonesia Financial Advisor Community (IFAC) Sampor Ali, S.E., M.M.          2.000.000 23 Pembuatan Modul SiAMAD (Sistem Akuntansi Masjid) Dr. M. Nur A Birton S.E., Ak., M.Si. Juita Tanjung, S.E., M.Ak. ; Maryati, S.E., M.Ak.        6.000.000 24 Penguatan UMKM di Era Pandemi (Pelatihan Keuangan) Luqman Hakim, S.E., M.Si., Ak., CA, QIA., CPA.          2.000.000 25 Pendampingan Pengelolaan Keuangan  di Era Pandemi Kafentaria Plara Dr. Siti Asmanah, S.E., Ak, M.Si. Dr. Septemberizal S.E., Ak., MBA.        4.000.000 26 Review Pengawasan dan Saran Perbaikan Bagi KSU BMT UMJ Dr. Eddy Irsan Siregar, M.M.          2.000.000 27 Pelatihan Sistem Jaminan Halal pada Karyawan PT. Herlina Indah Jakarta H. Nasrullah, S.E., M.M. Dr. Drs. H. Azmi Yahya, M.M. ; Daman Sudarman, S.E., M.M.        6.000.000 28 Pentingnya Menyusun Laporan Keuangan Sederhana Bagi Pelaku Bisnis Tanaman Hias Dr. M. Irfan Tarmizi, S.E., M.B.A., Ak., CA.          2.000.000 2021   JUDUL USULAN KETUA PENGUSUL ANGGOTA PENGUSUL DANA HIBAH 1 SOSIALISASI PENCATATAN PERSEDIAAN YANG EFEKTIF DI KANTIN PUTRA PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH TANGERANG AZIMAH HANIFAH S.E., M.M. SEPTI WULANDARI CHAIRINA S.E., M.Si; BAMBANG SUTRISNO;        6.000.000 2 PENDAMPINGAN USAHA KANGEN SAMBEL CECEP HARYOTO S.E., M.M. ISKANDAR ZULKARNAIN S.E., M.M.; MASWANTO S.E., M.M.;        6.000.000 3 PENDAMPINGAN MANAJEMEN RESIKO USAHA PERLENGKAPAN DAN PAKAIAN MEDIS RUMAH SAKIT PADA PT. LESTARI DINI TUNGGUL DIANA S.E., M.M DJOKO HANANTO S.T, M.M; LUQMAN HAKIM M.Si;        6.000.000 4 PELUANG BISNIS MENANAM TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DI PERUMAHAN SAWANGAN ELOK KELURAHAN DUREN SERIBU KECAMATAN BOJONGSARI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT, TAHUN AKADEMIK 2020/2021 Dr GOFUR AHMAD S.T, M.M. Ir TASLIM Z YUNUS M.M., Dr;        4.000.000 5 PENGUJIAN PEMAKAIAN APLIKASI SIAMAD OLEH USER (UAT) Dr MUHAMMAD NUR A BIRTON S.E., M.Si JUITA TANJUNG S.E., M.Ak.; MARYATI;        6.000.000 6 PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT DAN PEMANFAATAN FASILITAS UMUM MELALUI TANAMAN OBAT KELUARGA (TOGA) DI PERUMAHAN SAWANGAN ELOK KELURAHAN DUREN SERIBU KECAMATAN BOJONGSARI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT Dr. FADHILAH IZHARI S.E., M.M. SITI HAFNIDAR HARUN; HASANAH S.E., M.M;        6.000.000 7 RANCANGAN DESAIN LAYOUT PADA KANTIN PUTRA DAN PUTRI PONDOK PESANTREN DARUL HIKMAH TANGERANG Dr. LIZA NORA S.E., M.M HARTUTIK; NURUL SRIMINARTI;        6.000.000 8 PEMANFAATAN APLIKASI AKUNTANSI BERBASIS ANDROID PADA CAFÉ KOELI KOPITIAM Dr. MUHAMMAD IRFAN TARMIZI S.E., M.B.A., CA. NOR LAILLA S.E., M.M.;        4.000.000 9 MODEL AKUNTANSI SEDERHANA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI WILAYAH KAMPUNG BULAK (JL. H. ABDUL GANI, CIPUTAT TANGERANG, CEMPAKA PUTIH, KEC. CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN. BANTEN). Dr. NAZIFAH HUSAINAH, S.E., M.M. Dr RIYANTI S.E., M.M.; DARTO, S.E., M.M.;        6.000.000 10 PEMBIMBINGAN DAN SOSIALISASI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN PESANTREN DARUL HIKMAH TANGERANG EVA HERIANTI S.E., M.Akt DAHLIA TRI ANGGRAINI; LITDIA;        6.000.000 11 PENDAMPINGAN USAHA DAN PENGENALAN PROSES AKUNTANSI SEDERHANA UMKM DI DESA CILALUNG SERUA TANGERANG SELATAN HAIRUL TRIWARTI SE, Ak., M.M. SITI HARTINAH;        4.000.000 12 PENDAMPINGAN AUDIT INTERNAL ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSATUAN WANITA PATRA PUSAT HARIS SARWOKO S.E. Siti Hamidah Rustiana; MARITZA AJENG SHAFIYAH; SALIM RAMA BACHTIAR        4.000.000 13 TEHNIK PELATIHAN MANAJEMEN PERFORMA MELALUI PUBLIC RELATION BAGI PEGAWAI KOPERASI PERUM BULOG (KOPEL BULOG) IMAM MUHTADIN SE, MM SAMPOR ALI;        4.000.000 14 PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BAGI USAHA LAUNDRY DI KELURAHAN BAMBU APUS, KECAMATAN PAMULANG, KOTA TANGERANG SELATAN MUHAMMAD YUSUF LUKMAN HADI S.E., M.M.;        4.000.000 15 PELATIHAN PENGEMBANGAN GURU R.A YAPIRI DALAM MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 NASRULLAH S.E, S.E., M.M Drs. AZMI YAHYA MM.; DAMAN SUDARMAN;        6.000.000 16 PENINGKATAN KOMPETENSI PENGURUS KOPERASI NUR MEDINA NUR ASNI GANI ANDRY PRIHARTA; RONY EDWARD UTAMA;        6.000.000 17 BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA UKM BINAAN KOPI HALLU  KEDAUNG, TANGERANG SELATAN, BANTEN RIFZALDI NASRI S.E., M.M. NURAENI; SUNARTI;        4.000.000 18 PENYUSUNAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) BADAN TAHUN PAJAK 2020 PADA CV. SUMBER TEKNIK PALMERAH JAKARTA SABARUDDIN SEPTEMBERIZAL S.E., S.E.; WIDHIANTI; RIANA MURNIASIH        6.000.000 19 MERETAS DAMPAK PANDEMI, MENUAI HARAPAN SITI ASMANAH SEPTEMBERIZAL S.E., S.E.; Rindu Ferdina Lestari;        6.000.000 20 PELATIHAN DIGITAL MARKETING STRATEGY YAYASAN ITTQIQON PUSAT SITI JAMILAH S.E., M.M. DYARINI;        4.000.000 21 PENDAMPINGAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PADA PT. KRANGGAN TIRTA LESTARI SULHENDRI RINALDO;        4.000.000 22 PEMBUATAN AKUN DI MARKET PLACE (TOKO PEDIA) DAN AKUN INSTAGRAM PADA BENGKEL GOLOK BANG EDIH DESA PARIGI MEKAR KEC. CISEENG KAB. BOGOR SUTANTI AZIZATUL MUNAWAROH; GILANG PANDU PALAGAN;        6.000.000 23 PENERAPAN STRATEGI PACKAGING & DELIVERY SISTEM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PRODUK PADA USAHA GOLOK BANG EDIH DI DESA PARIGI MEKAR KEC. CISEENG KAB. BOGOR ZULFIKAR RAMADHAN S.E., M.M. FAJAR ADI PRAKOSO S.E., M.M.; JANUAR TAUFAN;        6.000.000 + FIK - PkM + 2020 NO JUDUL USULAN KETUA PENGUSUL ANGGOTA PENGUSUL DANA HIBAH 1 PENINGKATAN KEMAMPUAN KADER KESEHATAN MENOPAUSE DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MENOPAUSE DAN PERAN SERTA MASYARAKAT PADA MASA TRANSISI DAN NEW NORMAL PASCA PANDEMI COVID-19. Dr IRNA NURSANTI S.Kep, Sp.Kep, M.Kep AISYAH S.Kep; GIRI WIDAKDO S.Kep, M.KM; Dewi Anggraini; CHOERUNISA PERTIWI; PUJI HASTUTI     10.000.000 2 KAMPUNG  SEHAT BEBAS COVID BERBASIS PENCEGAHAN PENULARAN DI MASYARAKAT (PPM) DI WILAYAH PENGGILINGAN 1 ELOK ENI WIDIASTUTI S.Kep, M.Kep Dra ATIH SURYATI M.Kes; ERNI RITA S.Kep, Ners, M.Epid.; AGUS ISRO; PUJI HASTUTI; QONNY ANNISA RAMADHANTY     10.000.000 3 PEMBERDAYAAN KADER  PENDETEKSI TB PARU MENUJU KAMPUNG PANGARENGAN  RW 12, YANG SEHAT DAN PRODUKTIF ERNI RITA S.Kep, Ners, M.Epid. AWALIAH; LILY HERLINA H A  S; SYAMSUL ANWAR S.KM, M.Kep, Sp.Kep; AGUS ISRO; HAYUNI AMALIA; DINDA ARADIFA     10.000.000 4 PEMBERDAYAAN KADER DALAM DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN OSTEOPOROSIS PADA  KELOMPOK PREMENOPAUSE ERWAN SETIYONO DIANA IRAWATI S.Kep, M.Kep, Ners, Sp.Kep;  IDRIANI S.Kep, M.Kep, Ners, Sp.Kep;  MASMUN ZURYATI S.Kep, Ners, M.Kep;  ATRIA ADHARA RIDWAN;  ANGGRAINI SETIAWAN     10.000.000 5 KELOMPOK PENGEMUDI BAJAJ DI PANGKALAN RSIJ CEMPAKA PUTIH TANGGAP PROTOKOL KESEHATAN MENUJU ADAPTASI KEHIDUPAN BARU FITRIAN RAYASARI S.Kep, M.Kep, Ners, Ns.SpKepMB NANA SUPRIYATNA S.Kep, Ners, Sp.Kep.Kom, M.Kep; NURHAYATI Ners, Sp.Kep, M.Kep; USWATUL KHASANAH S.Kep, Ners, Sp.Kep.Kom, M.Kep; YANI SOFIANI S.Kep, Ners, Sp.KMB., M.Kep, Dr; ABDU RAHIM KAMIL; DEWI NUR PUSPITA SARI; WASIS WIDODO     10.000.000 6 PENGUATAN PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN HIPERTENSI BERBASIS MASYARAKAT DENGAN “SELF AWARENNESS COMUNITY” DI RW 02 KELURAHAN KWITANG KECAMATAN SENEN JAKARTA PUSAT. MICIKO WATI JUMAIYAH; Drs DEDI MUHDIANA M.Kes; MISPARSIH S.Kep, S.Kp, M.Kes; NARYATI; NURHAYATI Ners, Sp.Kep, M.Kep; HERDINA SRI RAHAYU; SEPTA ZENDY KURNIAWAN     10.000.000 7 PENINGKATAN  PEMBERDAYAAN PERAWAT SEBAGAI WUJUD PROFESIONAL DAN ISLAMI DI RS ISLAM JAKARTA MUHAMMAD HADI AISYAH S.Kep; GIRI WIDAKDO S.Kep, M.KM; HARIF FADHILLAH; TRI KURNIATI; INTAN MASYITOH; RAHMADANY NURUL AINI H     10.000.000 8 PEMBERDAYAAN KADER MELALUI   TANADASHIP MENGATASI KECEMASAN  PADA MASA PANDEMIK COVID -19 PUSEKESMAS KECAMATAN TUGU JAKARTA UTARA SLAMETININGSIH NENENG KURWIYAH S.Kep, Ners, M.Sc.; NINIK YUNITRI; NUR AENAH S.Kep, M.Kep; RENAISSANCE; ASRI NARAWANGSA     10.000.000 9 PENGUATAN KADER KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN PENYAKIT STROKE DI RW 02 KELURAHAN KWITANG KECAMATAN SENEN JAKARTA PUSAT. WATI JUMAIYAH MISPARSIH S.Kep, S.Kp, M.Kes; NARYATI; NURHAYATI Ners, Sp.Kep, M.Kep; Drs DEDI MUHDIANA M.Kes; MICIKO; HERDINA SRI RAHAYU; SEPTA ZENDY KURNIAWAN     10.000.000 2021 # JUDUL USULAN KETUA PENGUSUL ANGGOTA PENGUSUL DANA HIBAH 1 PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN MENGHADAPI PEMBELAJARAN TATAP MUKA ANAK USIA SEKOLAH ANITA APRILIAWATI S.Kp, Ns.SpKepAn, M.Kep ROHMAN S.Kep, M.Kep, Ners; TITIN SUTINI S.Kep, M.Kep, Sp.An; Medya Aprilia Astuti; REFINA TRI SANTI; INTRAN TRIAS WULANDARI     10.000.000 2 IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KESEHATAN MELALUI PENDEKATAN MODEL ASTANISA (ASUHAN MANDIRI KELUARGA DENGAN BALITA PNEUMONIA) DALAM MENCEGAH REHOSPITALISASI PADA BALITA DENGAN PNEUMONIA AWALIAH EMY PURWANI; HARIF FADHILLAH; MISPARSIH S.Kep, S.Kp, M.Kes; Dr. NYIMAS HENY PURWATI,  M.Kep.,Ns., Sp. Kep. An; HAYUNI AMALIA; SARINI     10.000.000 3 DETEKSI DINI PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA PEREMPUAN MENOPAUSE DI WILAYAH CEMPAKA PUTIH TIMUR KECAMATAN CEMPAKA PUTIH Dr IRNA NURSANTI S.Kep, Sp.Kep, M.Kep AISYAH S.Kep; Dewi Anggraini; PUJI HASTUTI     10.000.000 4 EDUKASI PENCEGAHAN PENULARAN TUBERKULOSIS DENGAN POKEMON MELALUI MEDIA SOSIAL,  PADA ANAK SMP MUHAMMADIYAH 3 JAKARTA DITENGAH PANDEMIK COVID 19 ERNI RITA S.Kep, Ners, M.Epid. ENI WIDIASTUTI S.Kep, M.Kep; AGUS ISRO; SEPTA ZENDY KURNIAWAN; HERDINA SRI RAHAYU     10.000.000 5 IBM : PENINGKATAN PERAN KADER KESEHATAN MENUJU ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KELOMPOK PENDERITA DAN RESIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM) DI RW 07 KELURAHAN UTAN PANJANG FITRIAN RAYASARI S.Kep, M.Kep, Ners, Ns.SpKepMB ABDU RAHIM KAMIL; DIANA IRAWATI S.Kep, M.Kep, Ners, Sp.Kep; YANI SOFIANI S.Kep, Ners, Sp.KMB., M.Kep, Dr; DIAN NOVITA; AGUS PURNAMA     10.000.000 6 SKRINING ANEMIA DAN PENYULUHAN KESEHATAN MELALUI YOUTUBE DALAM MASA PANDEMIK VIRUS CORONA DAN  PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD), PADA ANAK SMP MUHAMMADIYAH 3 JAKARTA. MASMUN ZURYATI S.Kep, Ners, M.Kep IDRIANI S.Kep, M.Kep, Ners, Sp.Kep; MELATI FAJARINI; BELLA FARIZA MARSYAH; VANNYA DWI AMARA RIZALMI     10.000.000 7 PENGUATAN KUALITAS PENDIDIK KLINIK/PRESEPTOR KLINIK MELALUI PENINGKATAN KEMAMPUAN EVALUASI PEMBELAJARAN DENGAN METODE: OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION (OSCE) TAHAP BASIC NARYATI MUHAMMAD HADI; MELATI FAJARINI; GIRI WIDAKDO S.Kep, M.KM; INEKE KUSUMA WALUYO; MUHAMAD BAGUS KURNIAWAN     10.000.000 8 PEMBERDAYAAN KADER  PENGENDALIAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH SUMUR BATU RW 10 KELURAHAN KEBUN SIRIH KECAMATAN MENTENG NENENG KURWIYAH S.Kep, Ners, M.Sc. ERWAN SETIYONO; SYAMSUL ANWAR S.KM, M.Kep, Sp.Kep; WATI JUMAIYAH; SITI JEHAN; DIAJENG RATNA DILA JUWITA     10.000.000 9 PEMBERDAYAAN KADER KESEHATAN DALAM PENANTAKSANAAN HIPERTENSI YANG TEPAT PADA KELUARGA DI KELURAHAN BUNGUR KECAMATAN SENEN JAKARTA PUSAT NURHAYATI Ners, Sp.Kep, M.Kep Drs DEDI MUHDIANA M.Kes; LILY HERLINA H A  S; MICIKO; NURAYU; MUHAMMAD GHOZO AS SHIDIQ     10.000.000 10 PSIKOEDUKASI  INSECURE PADA ANAK REMAJA DENGAN BODY SHAMING DI SMK ASSYIFA SLAMETININGSIH Medya Aprilia Astuti; NUR AENAH S.Kep, M.Kep; ASRI NARAWANGSA; RENAISSANCE     10.000.000 11 PENERAPAN MODEL SOFIANI KEPADA PERAWAT RSIJ CEMPAKA PUTIH UNTUK MENINGKATKAN DISEASE AWARENESS PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE II YANI SOFIANI S.Kep, Ners, Sp.KMB., M.Kep, Dr DIANA IRAWATI S.Kep, M.Kep, Ners, Sp.Kep; FITRIAN RAYASARI S.Kep, M.Kep, Ners, Ns.SpKepMB; USWATUL KHASANAH S.Kep, Ners, Sp.Kep.Kom, M.Kep; ABDU RAHIM KAMIL; SRI MULATI NENDAH AGRETA; AHMAD ZUBAIRI     10.000.000 + FKK - PkM + 2021 NO JUDUL USULAN KETUA PENGUSUL ANGGOTA PENGUSUL DANA HIBAH 1 EDUKASI MITIGASI BENCANA DAN TANGGAP DARURAT ANAK DI AN NASHR ISLAMIC SCHOOL ALIDINA NUR AFIFAH dr TRI WAHYUNI Sp.P.K;dr. PITUT APRILIA SAVITRI M.Ked;RIKE SYAHNIAR S.KM, M.Biomed.;LISMANDASARI        8.000.000 2 EDUKASI PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI MASA PANDEMI DI WILAYAH BENCANA MAMUJU SULAWESI BARAT TAHUN 2021 dr. ROBIAH KHAIRANI HASIBUAN S.Ked, Sp.S Dr MARIA EKA PUTRI MKK;        8.000.000 3 EDUKASI “ AYO CUCI TANGAN DENGAN SABUN DAN PAKAI MASKERKU MELINDUNGIMU” SEBAGAI PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 PADA SISWA SDIT LAB SCHOOL ISTEC RIKE SYAHNIAR S.KM, M.Biomed. DAYU SWASTI KHARISMA;ALIDINA NUR AFIFAH;FAUZIAH ANANDA HUSEINI        8.000.000 4 HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN PERILAKU REMAJA PUTRI TENTANG DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA MELALUI PEMERIKSAAN PAYUDARA SENDIRI (SADARI) DI SMA INSAN CENDEKIA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 MIEKE MARINDAWATI dr. WIWIT IDA CHAHYANI Sp.S;ADINTA ANANDANI;dr. FITA FERDIANA Sp.PA.(K).;OKTARINA;DIANITA;RR. FRILIZKY        8.000.000 5 INSTALASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KLINIK UNTUK FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PRIMER (FKTP) AMAL USAHA KESEHATAN ‘AISYIYAH (AUKESA) OKTARINA DAYU SWASTI KHARISMA;Dr FARSIDA S.Ked, M.P.H;dr. PITUT APRILIA SAVITRI M.Ked;SALMA MARDHIYANA;SEPTIANA CAHYA NUGRAHA        8.000.000 6 PEMERIKSAAN KESEHATAN PADA SANTRI DI PONDOK PESANTREN BAITUL QURRO’ JAKARTA PADA PANDEMI COVID-19 dr. MOHAMMAD LABIB MMRS TRI ARIGUNTAR WIKANING TIAS;YUSRI HAPSARI UTAMI Sp.K.J;ZEINADINE ZAKARIA;SHAHFINAZ        8.000.000 7 PEMUTUSAN MATA RANTAI PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DENGAN PEMBAGIAN MASKER DI MASJID-MASJID WILAYAH JAKARTA TIMUR Dr. dr. FANNY SEPTIANI FARHAN, M.Biomed. RAYHANA;RIZQA HAERANI SAENONG;TRI ARIGUNTAR WIKANING TIAS;Dr FARSIDA S.Ked, M.P.H;LAILAN SAFINA NASUTION;AMAR MAKRUF        8.000.000 8 PEMUTUSAN MATA RANTAI PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DENGAN PEMBAGIAN MASKER, ALAT KEBERSIHAN DAN SPANDUK DI PASAR KLENDER  JAKARTA TIMUR RAYHANA dr. RUSDI EFFENDI M.M., Sp.K.J;Dr SUGIARTO;Dr. dr. FANNY SEPTIANI FARHAN, M.Biomed.;dr. Heryanto, Sp.KK;dr. RAHMINI SHABARIAH S.Ked, Sp.A;BELVA ELRICA ARON;FITRI NUR RIZQI        8.000.000 9 EDUKASI  KEMANGI (KEMANANAN PANGAN DAN GIZI) PADA MASA PANDEMI COVID-19 BAGI KADER POSYANDU DI DESA PASIR BUNCIR, KABUPATEN BOGOR TRIA ASTIKA ENDAH PERMATASARI S.KM, M.KM, Dr HIRFA TURRAHMI S.Pd., SST., MKM;ILLAVINA        5.000.000 10 EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI PADA KADER POSYANDU DALAM UPAYA PENCEGAHAN STUNTING DI KELURAHAN MAMPANG PRAPATAN JAKARTA SELATAN WALLIYANA KUSUMANINGATI S.Si, M.KM FAUZA RIZQIYA S.KM, M.KM;WILDA YUNIESWATI S.GZ, M.SI;SRI LAKSMI FITRIYANI;RAHMI        5.000.000 11 KONSELING ONLINE EDUKASI GIZI DAN KESEHATAN REPRODUKSI (KONEKSI) DI MASA PANDEMI COVID-19 HIRFA TURRAHMI S.Pd., SST., MKM Meli Deviana, S.S.T., M.Tr.Keb;SYAFA KAMILA PERMATA A;DELLA ADISTI ROSADI        5.000.000 12 EDUKASI PENTINGNYA KONSUMSI SERAT UNTUK MEWUJUDKAN LANSIA SERASI (SEHAT DENGAN MAKAN SAYUR DAN BUAH SETIAP HARI) ROSYANNE KUSHARGINA INNE INDRAARYANI SURYAALAMSAH S.TP, M.Si;NUNUNG CIPTA DAINY;DYAH IZMAH AZYZAH;SABRINA WIJAYA        5.000.000 13 KELAS IBU HAMIL DALAM MASA PANDEMI COVID 19 DI KLINIK PRATAMA AUDITYA MEDIKA Aning Subiyatin REVINEL;REVINEL;NUR NADILA KHOIRIYAH;RIANI WIDIASTUTI;RIANI WIDIASTUTI;NUR NADILA KHOIRIYAH        5.000.000 14 KELAS IBU HAMIL DALAM MASA PANDEMI COVID-19 DI PUSKESMAS TANAH ABANG REVINEL Aning Subiyatin;        5.000.000 15 PENCEGAHAN OBESITAS DENGAN POLA HIDUP SEHAT PADA WANITA USIA SUBUR DI MASA PANDEMI COVID-19 HAMIDAH S.ST.M.KM Dina Sulviana Damayanti, SST, M.Keb;Utari Salam Nurfarisi        5.000.000 16 PENDIDIKAN KESEHATAN TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA PADA SISWA SMPN 10 KOTA TANGERANG ASRY NOVIANTY M.Keb FATIMAH, S.ST,M.KM;PUTRI SALMAH FAUZIAH;SILVIANA ZEN        5.000.000 17 PENGABDIAN MASYARAKAT PEMANFAATAN MEDIA INFORMASI DIGITAL DALAM PENANGANAN NYERI PERSALINAN DI MASA PANDEMI SITI NURHASIYAH JAMIL SST.M.Keb FEBI SUKMA;Eva Nur Octavia;KHAULAH FITRIA;HAYUNING QOLBAH        5.000.000 18 PENINGKATAN PENGETAHUAN WANITA USIA SUBUR (WUS) TERHADAP METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) MELALUI PENDIDIKAN KESEHATAN ELLI HIDAYATI S.S.T., M.KM. Astrid Kizy Primadani, S.Keb., M.P.H;VIANITA APRILIANDA;YUNI ANISA RATIWI        5.000.000 19 PERSONAL HYGIENE EDUCATION SAAT MENSTRUASI PADA ORANG TUA ATAU KELUARGA DAN SISWI SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) 05 MARUNDA KELAS 6 DI PUSKESMAS RUMAH SUSUN (RUSUNAWA) MARUNDA, JAKARTA UTARA TAHUN 2021 NURYANINGSIH S.ST, M.Keb HERI ROSYATI M.KM;HERI ROSYATI M.KM;AFRA HADIYANI;AFRA HADIYANI;SYAFIRA NURFAJRI ISTIQOMAH;SYAFIRA NURFAJRI ISTIQOMAH        5.000.000 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_cara-cek-bansos-kemensos-desember-2025-ada-blt-pkh-hingga-bpnt_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_cara-cek-bansos-kemensos-desember-2025-ada-blt-pkh-hingga-bpnt_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a4f5a32954d8eabf632088e7bbe7f733c4e637ac --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_cara-cek-bansos-kemensos-desember-2025-ada-blt-pkh-hingga-bpnt_.md @@ -0,0 +1,159 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/cara-cek-bansos-kemensos-desember-2025-ada-blt-pkh-hingga-bpnt/ +title: "Cara Cek Bansos Kemensos Desember 2025, Ada BLT, PKH hingga BPNT – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:49 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Cara Cek Bansos Kemensos Desember 2025, Ada BLT, PKH hingga BPNT – Artikel BLOG + +Program bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terutama di masa-masa sulit seperti pandemi dan inflasi. Pada Desember 2025, berbagai jenis bansos seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih terus disalurkan kepada keluarga yang berhak menerima. Namun, untuk memastikan penerima manfaat benar-benar mendapatkan bantuan serta menghindari penyalahgunaan, pemerintah menyediakan mekanisme pengecekan data penerima bansos secara transparan dan mudah diakses. Oleh karena itu, mengetahui cara cek bansos Kemensos pada akhir tahun ini sangat penting agar masyarakat dapat memantau dan memastikan hak mereka tersalurkan dengan tepat. Situs resmi Kemensos menjadi kanal utama untuk melakukan pengecekan status penerima bansos PKH, BPNT, dan BLT. Proses ini dapat dilakukan menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer yang terhubung dengan internet. Data yang harus disiapkan mencakup informasi wilayah domisili dan nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Langkah-langkah untuk melakukan pengecekan melalui laman resmi adalah sebagai berikut: Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, sistem akan mencocokkan data yang dimasukkan dengan data dalam database Kemensos. Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan, keterangan, dan periode penyaluran bantuan yang diterima, baik itu PKH, BPNT, atau program bantuan lainnya. Apabila nama tidak terdaftar, akan muncul keterangan yang menyatakan bahwa tidak terdapat peserta/PM. Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Tidak semua masyarakat dapat memperoleh bantuan ini. BLT Kesra memiliki jumlah sebesar Rp 300.000 hasil rapel periode tiga bulan yaitu Oktober, November, dan Desember 2025. Penyalurannya dilakukan dalam satu kali pencairan hingga diperoleh nominal keseluruhan sebesar Rp 900.000. Berbeda dengan jenis bansos lainnya program ini buat untuk tujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Selain itu, bantuan BLT Kesra juga diharapkan dapat menjaga daya beli, memperkuat ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan sosial yang hadir di masyarakat. Berikut kriteria penerimanya: Untuk memutus rantai kemiskinan, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada masyarakat. Tujuan itu dapat diraih dengan meningkatkan kualitas kesehatan, pendidik, dan kesejahteraan sosial dari bantuan PKH. Bantuan PKH ini memiliki target masyarakat yang bervariasi. Dengan target masyarakat yang bervariasi, juga memiliki nominal bantuan yang berbeda beda. Berikut detailnya: Bantuan PKH ini diberikan dalam beberapa periode tiap tahunnya. Periode ini dibagi yang pertama Januari hingga Maret, Juli hingga September, hingga Oktober hingga Desember. Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT merupakan bantuan yang berbeda dari bantuan PKH dan BLT Kesra. BPNT diberikan setiap bulannya dengan akun elektronik dan hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong. E-warong ini merupakan pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan bank. Jumlah yang diperoleh dari bansos ini adalah sekitar Rp 600.000 untuk tiga bulan. Bantuan berupa saldo elektronik yang diberikan langsung ke rekening penerima. Untuk penerima yang mendapat bantuan BPNT juga dapat mengambilnya di Kantor Pos terdekat. © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Cara Cek Bansos Kemensos Desember 2025, Ada BLT, PKH hingga BPNT Cara Cek Bansos Kemensos Desember 2025, Ada BLT, PKH hingga BPNT Cara Cek Bansos Kemensos Melalui Situs Resmi Daftar Bansos Kemensos Desember 2025 Begini Cara Cairkan JHT Secara Online BPJS Ketenagakerjaan Cara Cek Desil dan DTSEN Penerima Bansos dari Pemerintah Anugrah Dwian Andari Related Posts Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Cara Cek Desil dan DTSEN Penerima Bansos dari Pemerintah Recommended Link, Jadwal Tes dan Cara Cetak Kartu Ujian SKD CPNS 2023 Cara Menghapus Akun Google secara Permanen Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + by Anugrah Dwian Andari March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Link, Jadwal Tes dan Cara Cetak Kartu Ujian SKD CPNS 2023 + + June 30, 2025 Cara Menghapus Akun Google secara Permanen + + August 16, 2024 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 Next Post + + + + + + + + + Cara Cek Desil dan DTSEN Penerima Bansos dari Pemerintah Cara Cek Bansos Kemensos Desember 2025, Ada BLT, PKH hingga BPNT + + Program bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meringankan beban masyarakat terutama di masa-masa sulit seperti pandemi dan inflasi. Pada Desember 2025, berbagai jenis bansos seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) masih terus disalurkan kepada keluarga yang berhak menerima. + Namun, untuk memastikan penerima manfaat benar-benar mendapatkan bantuan serta menghindari penyalahgunaan, pemerintah menyediakan mekanisme pengecekan data penerima bansos secara transparan dan mudah diakses. Oleh karena itu, mengetahui cara cek bansos Kemensos pada akhir tahun ini sangat penting agar masyarakat dapat memantau dan memastikan hak mereka tersalurkan dengan tepat. + + Cara Cek Bansos Kemensos Melalui Situs Resmi + Situs resmi Kemensos menjadi kanal utama untuk melakukan pengecekan status penerima bansos PKH, BPNT, dan BLT. Proses ini dapat dilakukan menggunakan perangkat seperti telepon pintar atau komputer yang terhubung dengan internet. + Data yang harus disiapkan mencakup informasi wilayah domisili dan nama lengkap sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Langkah-langkah untuk melakukan pengecekan melalui laman resmi adalah sebagai berikut: + + Akses situs resmi Cek Bansos Kemensos pada alamat https://cekbansos.kemensos.go.id/ + Lengkapi kolom wilayah Penerima Manfaat (PM) secara berurutan, mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Desa/Kelurahan sesuai data domisili pada KTP. + Ketik Nama PM (Penerima Manfaat) sesuai dengan nama lengkap yang tertera di KTP. + Masukkan kode verifikasi (kode captcha) berupa empat huruf yang muncul dalam kotak. Jika kode kurang jelas, kode dapat diperbarui dengan mengklik kotak kode tersebut. + Klik tombol Cari Data + + Setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, sistem akan mencocokkan data yang dimasukkan dengan data dalam database Kemensos. + Hasil pencarian akan menampilkan status penerimaan, keterangan, dan periode penyaluran bantuan yang diterima, baik itu PKH, BPNT, atau program bantuan lainnya. Apabila nama tidak terdaftar, akan muncul keterangan yang menyatakan bahwa tidak terdapat peserta/PM. + + + Daftar Bansos Kemensos Desember 2025 + 1. BLT Kesra + Program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra merupakan bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu. Tidak semua masyarakat dapat memperoleh bantuan ini. + BLT Kesra memiliki jumlah sebesar Rp 300.000 hasil rapel periode tiga bulan yaitu Oktober, November, dan Desember 2025. Penyalurannya dilakukan dalam satu kali pencairan hingga diperoleh nominal keseluruhan sebesar Rp 900.000. + Berbeda dengan jenis bansos lainnya program ini buat untuk tujuan menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi masyarakat. Selain itu, bantuan BLT Kesra juga diharapkan dapat menjaga daya beli, memperkuat ekonomi nasional serta mengurangi kesenjangan sosial yang hadir di masyarakat. Berikut kriteria penerimanya: + + Warga Negara Indonesia (WNI) + Terdaftar dalam data DTSEN atau DTKS + Masuk Kategori Desil 1 hingga 4, kelompok masyarakat sangat miskin, miskin, hampir miskin, hingga rentan miskin + Bukan ASN, TNI, atau Polri + Tidak menerima Bansos lainnya + Memiliki kondisi ekonomi yang memenuhi kriteria + + + 2. Bansos PKH + Untuk memutus rantai kemiskinan, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada masyarakat. Tujuan itu dapat diraih dengan meningkatkan kualitas kesehatan, pendidik, dan kesejahteraan sosial dari bantuan PKH. + Bantuan PKH ini memiliki target masyarakat yang bervariasi. Dengan target masyarakat yang bervariasi, juga memiliki nominal bantuan yang berbeda beda. Berikut detailnya: + + Anak Usia Dini dari Usia 0 hingga 6 Tahun (Rp 750.000/Tahun) + Anak SD (Rp 225.000/Tahun) + Anak SMP (Rp 375.000/Tahun) + Anak SMA (Rp 500.000/Tahun) + Ibu Hamil (Rp 750.000/Tahun) + Lansia lebih dari 70 tahun (Rp 600.000/Tahun) + Disabilitas berat (Rp 600.000/tahun) + + Bantuan PKH ini diberikan dalam beberapa periode tiap tahunnya. Periode ini dibagi yang pertama Januari hingga Maret, Juli hingga September, hingga Oktober hingga Desember. + + 3. Bansos BPNT + Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT merupakan bantuan yang berbeda dari bantuan PKH dan BLT Kesra. BPNT diberikan setiap bulannya dengan akun elektronik dan hanya digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warong. + E-warong ini merupakan pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan bank. Jumlah yang diperoleh dari bansos ini adalah sekitar Rp 600.000 untuk tiga bulan. + Bantuan berupa saldo elektronik yang diberikan langsung ke rekening penerima. Untuk penerima yang mendapat bantuan BPNT juga dapat mengambilnya di Kantor Pos terdekat. + + + + + + Tags: bansos bansos kemensos desember 2025 BLT BPNT cara cek bansos cara cek bansos kemensos Cara Cek Bansos Kemensos Desember 2025 cek bansos kemensos kemensos pkh diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_cek-nik-ktp-penerima-bansos-di-aplikasi-cek-bansos_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_cek-nik-ktp-penerima-bansos-di-aplikasi-cek-bansos_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4737da42303675c7de2f22438b1c1e14d4bbd01f --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_cek-nik-ktp-penerima-bansos-di-aplikasi-cek-bansos_.md @@ -0,0 +1,191 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/cek-nik-ktp-penerima-bansos-di-aplikasi-cek-bansos/ +title: "Cek NIK KTP Penerima Bansos di Aplikasi Cek Bansos – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:46 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Cek NIK KTP Penerima Bansos di Aplikasi Cek Bansos – Artikel BLOG + +Cek NIK KTP Penerima Bansos di Aplikasi Cek Bansos Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, terutama di masa-masa sulit. Untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran, pemerintah telah mengembangkan sistem yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait penerima bansos. Salah satu cara untuk mengecek kelayakan menerima bantuan adalah dengan memverifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui aplikasi Cek Bansos. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak. Oleh karena itu, penting untuk memahami cek NIK KTP penerima bansos di aplikasi Cek Bansos, agar setiap individu dapat memastikan haknya atas bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah. Melalui langkah ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos dapat terjaga dengan baik. Pengecekan nama penerima bansos dengan NIK KTP bisa dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan dapat diunduh di Play Store. Nanti akan ada keterangan jenis bantuan yang diberikan kepada pengguna. Tertera juga profil keluarga yang juga terdaftar dalam DTKS mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan sanggahan. Seluruh data diri anggota keluarga akan muncul di bagian bawah jenis bansos yang diterima. Selain menggunakan aplikasi, pengecekan online dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Anda tidak perlu menggunakan NIK KTP. Hanya memasukkan nama lengkap dan data tempat tinggal Kemensos menyediakan situs resmi untuk masyarakat mengecek data diri sebagai pendaftar ataupun informasi pencairan bantuan. Berikut ini langkah-langkahnya: Sistem secara otomatis akan mencari nama sesuai wilayah yang dimasukkan. Jika terdaftar maka akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. Bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’. Pada tahun 2024, pemerintah menyediakan sejumlah bansos untuk masyarakat yang rentan miskin dan miskin. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bansos dan nominal yang diterima: Bantuan Pangan Nontunai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan disalurkan setiap dua bulan sekali, dimulai dari Februari untuk pencairan Januari dan Februari. Saat ini, proses penyaluran telah memasuki tahap kelima, yaitu untuk bulan September dan Oktober yang dicairkan pada Oktober 2024. Besaran bantuan adalah Rp 200.000 per bulan, atau Rp 400.000 dalam sekali pencairan. Bansos PKH diberikan kepada KPM yang terdaftar pada DTKS Kemensos. Dibagikan secara bertahap melalui empat kali pencairan dalam setahun. Masyarakat dapat menerima uang bantuan setiap tiga bulan sekali. Besaran yang diberikan untuk per tahun berbeda-beda. Untuk balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan melahirkan mendapatkan Rp 3.000.000. Lansia dan penyandang disabilitas Rp 2.400.000. Siswa SD, SMP, dan SMA mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 2.000.000. Bantuan beras diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK. Penyaluran dimulai pada Januari hingga Maret, dengan total 22 juta KPM menerima 10 kg beras per bulan. BLT ini diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap tiga bulan sekali untuk memitigasi risiko kenaikan harga pangan akibat ketidakpastian global. +Pencairan tahap pertama dilakukan pada Februari dengan besaran Rp 200.000 per bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp 600.000 per tiga bulan. © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Cek NIK KTP Penerima Bansos di Aplikasi Cek Bansos Cek NIK KTP Penerima Bansos di Aplikasi Cek Bansos Cara Cek NIK KTP Online dari Aplikasi Cek Bansos Cara Cek Bansos Online di cekbansos.kemensos.go.id Daftar Bansos Pemerintah 2024 Cara Cek Status Pendaftaran DTKS untuk Dapat Bansos Cara Cek Lokasi TPS Pilkada 2024 Secara Online Anugrah Dwian Andari Related Posts Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Cara Cek Lokasi TPS Pilkada 2024 Secara Online Recommended Cara Cek Bansos PKH Tahap 4 Cair Oktober 2025 Dolar AS Tiba-tiba Anjlok Jadi Rp 8.000-an di Google, Begini Faktanyaa.. Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + by Anugrah Dwian Andari March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Cara Cek Bansos PKH Tahap 4 Cair Oktober 2025 + + October 11, 2025 Dolar AS Tiba-tiba Anjlok Jadi Rp 8.000-an di Google, Begini Faktanyaa.. + + April 16, 2025 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 Next Post + + + + + + + + + Cara Cek Lokasi TPS Pilkada 2024 Secara Online Cek NIK KTP Penerima Bansos di Aplikasi Cek Bansos + Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, terutama di masa-masa sulit. Untuk memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran, pemerintah telah mengembangkan sistem yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait penerima bansos. + Salah satu cara untuk mengecek kelayakan menerima bantuan adalah dengan memverifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui aplikasi Cek Bansos. + Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apakah mereka terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak. Oleh karena itu, penting untuk memahami cek NIK KTP penerima bansos di aplikasi Cek Bansos, agar setiap individu dapat memastikan haknya atas bantuan sosial yang disediakan oleh pemerintah. + + + + + Melalui langkah ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bansos dapat terjaga dengan baik. + Cara Cek NIK KTP Online dari Aplikasi Cek Bansos + Pengecekan nama penerima bansos dengan NIK KTP bisa dilakukan lewat aplikasi Cek Bansos. Aplikasi ini resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan dapat diunduh di Play Store. + + Unduh aplikasi Cek Bansos di Play Store + Buka aplikasi, klik ‘Buat Akun’ + Lakukan pembuatan akun dengan mengisi kolom berikut: + + Nomor Kartu Keluarga + NIK + Nama lengkap sesuai KTP + Provinsi + Kabupaten/kota + Kecamatan + Kelurahan/desa + Alamat sesuai KTP + RT dan RW + Nomor Ponsel + Alamat e-mail + Masukan alamat email kembali + Username + + + + + + Password + Masukan password kembali + Lampirkan swafoto dan foto KTP + + + Klik ‘Buat Akun Baru’ + Ketika tidak ada data yang salah, maka akun otomatis akan dibuat + Jika diminta verifikasi email, cek kotak masuk e-mail untuk melakukan tahapan tersebut + Buka ‘Profil’ untuk mengetahui status penerima bansos + + Nanti akan ada keterangan jenis bantuan yang diberikan kepada pengguna. Tertera juga profil keluarga yang juga terdaftar dalam DTKS mulai dari nama, umur, jenis kelamin, dan sanggahan. Seluruh data diri anggota keluarga akan muncul di bagian bawah jenis bansos yang diterima. + Cara Cek Bansos Online di cekbansos.kemensos.go.id + Selain menggunakan aplikasi, pengecekan online dapat dilakukan melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Anda tidak perlu menggunakan NIK KTP. Hanya memasukkan nama lengkap dan data tempat tinggal + Cara Cek Bansos Secara Online + Kemensos menyediakan situs resmi untuk masyarakat mengecek data diri sebagai pendaftar ataupun informasi pencairan bantuan. Berikut ini langkah-langkahnya: + + + + + + Buka situs cekbansos.kemensos.go.id + Isi kolom provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa + Masukkan nama penerima manfaat sesuai KTP + Isi huruf kode yang tertera + Klik ‘Cari Data’ + + Sistem secara otomatis akan mencari nama sesuai wilayah yang dimasukkan. Jika terdaftar maka akan muncul tabel berupa data bantuan yang diterima. Bagi yang belum menjadi penerima maka akan muncul notifikasi ‘Tidak Terdaftar Peserta/PM’. + Daftar Bansos Pemerintah 2024 + Pada tahun 2024, pemerintah menyediakan sejumlah bansos untuk masyarakat yang rentan miskin dan miskin. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bansos dan nominal yang diterima: + 1. Bansos BPNT + Bantuan Pangan Nontunai diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan disalurkan setiap dua bulan sekali, dimulai dari Februari untuk pencairan Januari dan Februari. + Saat ini, proses penyaluran telah memasuki tahap kelima, yaitu untuk bulan September dan Oktober yang dicairkan pada Oktober 2024. Besaran bantuan adalah Rp 200.000 per bulan, atau Rp 400.000 dalam sekali pencairan. + 2. Program Keluarga Harapan (PKH) + Bansos PKH diberikan kepada KPM yang terdaftar pada DTKS Kemensos. Dibagikan secara bertahap melalui empat kali pencairan dalam setahun. Masyarakat dapat menerima uang bantuan setiap tiga bulan sekali. + + Tahap 1: Januari, Februari, Maret + Tahap 2: April, Mei, Juni + Tahap 3: Juli, Agustus, September + Tahap 4: Oktober, November, Desember + + + + + + + Besaran yang diberikan untuk per tahun berbeda-beda. Untuk balita usia 0-6 tahun serta ibu hamil dan melahirkan mendapatkan Rp 3.000.000. Lansia dan penyandang disabilitas Rp 2.400.000. Siswa SD, SMP, dan SMA mulai dari Rp 900.000 hingga Rp 2.000.000. + 3. Bantuan Pangan Beras + Bantuan beras diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK. Penyaluran dimulai pada Januari hingga Maret, dengan total 22 juta KPM menerima 10 kg beras per bulan. + 4. BLT Mitigasi Risiko Pangan + BLT ini diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap tiga bulan sekali untuk memitigasi risiko kenaikan harga pangan akibat ketidakpastian global. +Pencairan tahap pertama dilakukan pada Februari dengan besaran Rp 200.000 per bulan, sehingga total yang diterima adalah Rp 600.000 per tiga bulan. + + + Tags: bansos bpnt dan pkh BPNT dan PKH cara cek nik ktp penerima bansos cara cek nik ktp terdaftar bantuan Cek NIK KTP Penerima Bansos cek nik penerima bansos hari ini cek penerima bansos november 2024 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_jadwal-terbaru-pkh-bpnt-blt-kesra-begini-cara-ceknya_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_jadwal-terbaru-pkh-bpnt-blt-kesra-begini-cara-ceknya_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8419ef00213e7851a584f2d00b636965f0b23a35 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_jadwal-terbaru-pkh-bpnt-blt-kesra-begini-cara-ceknya_.md @@ -0,0 +1,175 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/jadwal-terbaru-pkh-bpnt-blt-kesra-begini-cara-ceknya/ +title: "Jadwal Terbaru PKH, BPNT & BLT Kesra, Begini Cara Ceknya – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:44 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Jadwal Terbaru PKH, BPNT & BLT Kesra, Begini Cara Ceknya – Artikel BLOG + +Jadwal Terbaru PKH, BPNT & BLT Kesra, Begini Cara Ceknya Di awal 2026, program prioritas Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra) terus digulirkan untuk menanggulangi kemiskinan struktural dan mendukung 18,8 juta keluarga penerima di seluruh Indonesia, dengan penyesuaian jadwal pencairan akibat evaluasi DTSEN serta anggaran APBN yang naik 15% dari tahun sebelumnya. Jadwal terbaru Maret 2026 mencakup pencairan PKH tahap 1 (Rp3 juta/KPM), BPNT kuota 10 kg beras plus tunai Rp200 ribu, serta BLT Kesra Rp500 ribu per penerima, yang disebar melalui bank Himbara, e-wallet, atau pos. Kemensos mendorong transparansi melalui portal digital, sehingga mengetahui jadwal terbaru PKH, BPNT & BLT Kesra serta cara ceknya menjadi krusial bagi masyarakat untuk menghindari keterlambatan dan memastikan bantuan tepat waktu. Lakukan pengecekan status penerima bantuan sosial secara mandiri lewat HP dengan langkah akurat berikut ini. Gunakan aplikasi resmi berbasis Android atau iOS untuk melacak status uang pencairan dengan urutan prosedur di bawah ini. Langsung praktikkan panduan cek bansos kemensos blt kesra secara mandiri agar dana kesejahteraan rakyat segera masuk rekening. © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Jadwal Terbaru PKH, BPNT & BLT Kesra, Begini Cara Ceknya Jadwal Terbaru PKH, BPNT & BLT Kesra, Begini Cara Ceknya Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahun 2026 Cara Cek Bansos Kemensos 2026 Lewat HP di Website Resmi Cara Cek Bansos Kemensos via Aplikasi Mobile Terbaru Cara Cek Bansos Kemensos BLT Kesra 2026 Lewat HP Cara Cek Bansos PKH dan BPNT Lewat HP Maret 2026 Cara Cek Jadwal dan Lihat Hasil Pengumuman SNBP 2026 Anugrah Dwian Andari Related Posts Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Cara Cek Jadwal dan Lihat Hasil Pengumuman SNBP 2026 Recommended Cara Beli Tiket Kereta Go Show via Access by KAI Cara Login ASN Digital dan Aktivasi MFA PNS dan PPPK Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + by Anugrah Dwian Andari March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Cara Beli Tiket Kereta Go Show via Access by KAI + + August 16, 2024 Cara Login ASN Digital dan Aktivasi MFA PNS dan PPPK + + December 20, 2025 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 Next Post + + + + + + + + + Cara Cek Jadwal dan Lihat Hasil Pengumuman SNBP 2026 Jadwal Terbaru PKH, BPNT & BLT Kesra, Begini Cara Ceknya + Di awal 2026, program prioritas Kementerian Sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra) terus digulirkan untuk menanggulangi kemiskinan struktural dan mendukung 18,8 juta keluarga penerima di seluruh Indonesia, dengan penyesuaian jadwal pencairan akibat evaluasi DTSEN serta anggaran APBN yang naik 15% dari tahun sebelumnya. + Jadwal terbaru Maret 2026 mencakup pencairan PKH tahap 1 (Rp3 juta/KPM), BPNT kuota 10 kg beras plus tunai Rp200 ribu, serta BLT Kesra Rp500 ribu per penerima, yang disebar melalui bank Himbara, e-wallet, atau pos. Kemensos mendorong transparansi melalui portal digital, sehingga mengetahui jadwal terbaru PKH, BPNT & BLT Kesra serta cara ceknya menjadi krusial bagi masyarakat untuk menghindari keterlambatan dan memastikan bantuan tepat waktu. + Cara Cek Bansos Kemensos 2026 Lewat HP di Website Resmi + Lakukan pengecekan status penerima bantuan sosial secara mandiri lewat HP dengan langkah akurat berikut ini. + + Buka aplikasi peramban di HP menuju alamat situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. + Pilih nama wilayah domisili mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga tingkat Desa/Kelurahan. + Masukkan teks Nama Lengkap penerima manfaat dengan ejaan yang persis tertera di e-KTP. + Ketikkan empat susunan huruf Kode Captcha keamanan yang muncul di kotak layar verifikasi. + Klik tombol biru bertuliskan Cari Data untuk melihat jadwal pencairan dan status kepesertaanmu. + + Cara Cek Bansos Kemensos via Aplikasi Mobile Terbaru + Gunakan aplikasi resmi berbasis Android atau iOS untuk melacak status uang pencairan dengan urutan prosedur di bawah ini. + + Unduh perangkat lunak bernama Aplikasi Cek Bansos resmi buatan Kementerian Sosial melalui Google Play Store. + Pilih menu opsi Buat Akun Baru lalu ketikkan nomor KK serta NIK secara berurutan. + Unggah hasil potret Foto KTP beserta swafoto cerah saat kamu memegang identitas diri. + Tunggu masuknya pesan Verifikasi Email dari admin pusat yang biasanya memakan waktu satu hari kerja. + Buka kembali beranda aplikasi dan ketuk menu Cek Bansos untuk memunculkan tabel penerimaan terkini. + + Cara Cek Bansos Kemensos BLT Kesra 2026 Lewat HP + Langsung praktikkan panduan cek bansos kemensos blt kesra secara mandiri agar dana kesejahteraan rakyat segera masuk rekening. + + Buka peramban ponsel pintar dan arahkan menuju tautan situs resmi portal kesejahteraan daerah. + Pilih menu layanan informasi Bantuan Langsung Tunai pada halaman beranda utama. + Masukkan kombinasi enam belas angka NIK KTP yang terdaftar aktif di server kependudukan. + Tekan tombol pencarian bertuliskan Validasi Data untuk memproses pencocokan identitasmu. + Cek tabel hasil verifikasi yang menampilkan status penerimaan uang tunai bulan ini. + + Jadwal Pencairan Bansos PKH dan BPNT Tahun 2026 + + + + + Tahap Penyaluran + Periode Bulan + Status Pencairan + Estimasi BPNT + + + + + Tahap 1 + Januari – Maret 2026 + Sedang Berlangsung + Rp 600.000 + + + Tahap 2 + April – Juni 2026 + Evaluasi Data Baru + Rp 600.000 + + + Tahap 3 + Juli – September 2026 + Persiapan Transfer + Rp 600.000 + + + Total Alokasi 2026 + Distribusi 1 Tahun + Bertahap + Rp 2.400.000 + + + +   + + + + Tags: Cek Daftar Dana Desil dtks Jadwal KIP Jadwal Terbaru PKH kks Kredit Kuliah KUR lebaran diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_penerima-bansos-bpnt-dan-pkh-2024-tahap-1-dapat-tambahan-rp-200-ribu-per-bulan-cek-jadwal-dan-cara-pencairannya_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_penerima-bansos-bpnt-dan-pkh-2024-tahap-1-dapat-tambahan-rp-200-ribu-per-bulan-cek-jadwal-dan-cara-pencairannya_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7f6ca57c2656b6638ce7915ff7dbff855b974499 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_penerima-bansos-bpnt-dan-pkh-2024-tahap-1-dapat-tambahan-rp-200-ribu-per-bulan-cek-jadwal-dan-cara-pencairannya_.md @@ -0,0 +1,141 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/penerima-bansos-bpnt-dan-pkh-2024-tahap-1-dapat-tambahan-rp-200-ribu-per-bulan-cek-jadwal-dan-cara-pencairannya/ +title: "Penerima Bansos BPNT dan PKH 2024 Tahap 1 Dapat Tambahan Rp 200 Ribu per Bulan, Cek Jadwal dan Cara Pencairannya – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:44 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Penerima Bansos BPNT dan PKH 2024 Tahap 1 Dapat Tambahan Rp 200 Ribu per Bulan, Cek Jadwal dan Cara Pencairannya – Artikel BLOG + +Cek Jadwal dan Cara Pencairan Bansos BPNT dan PKH 2024 Pemerintah telah mengonfirmasi kelanjutan program bansos BPNT dan PKH pada 2024, serta menambahkan alokasi dana sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap penerima manfaat. Bagaimana prosedur dan jadwal pencairan bansos BPNT dan PKH tahap 1 tahun 2024? Temukan informasinya di bawah ini. Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos), bansos BPNT dan PKH 2024 tahap 1 akan disalurkan mulai bulan Februari 2024. Bansos BPNT dan PKH 2024 tahap 1 akan diberikan selama tiga bulan, yaitu Februari, Maret, dan April 2024. Bansos BPNT dan PKH 2024 tahap 1 akan disalurkan melalui dua metode, yaitu transfer melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ATM merah putih Bank Himbara, dan tunai melalui Kantor Pos. Penerima manfaat dapat memilih salah satu metode yang sesuai dengan kemudahan dan ketersediaan layanan di daerahnya. Bantuan BPNT 2024 tahap 1 adalah sebesar Rp 200.000 per bulan, ditambah dengan tambahan Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya menjadi Rp 400.000 per bulan. Bantuan BPNT 2024 tahap 1 dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Bantuan PKH 2024 tahap 1 adalah sesuai dengan kategori penerima manfaat, yaitu: Untuk mengecek apakah Anda termasuk dalam penerima manfaat bansos BPNT dan PKH 2024 tahap 1 atau tidak, Anda dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Caranya adalah sebagai berikut: Jika Anda tidak terdaftar sebagai penerima manfaat bansos BPNT dan PKH 2024 tahap 1, tetapi merasa berhak mendapatkannya, Anda dapat mengajukan diri sebagai calon penerima melalui fitur Program Usul Sanggah yang tersedia di situs cekbansos.kemensos.go.id. © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Penerima Bansos BPNT dan PKH 2024 Tahap 1 Dapat Tambahan Rp 200 Ribu per Bulan, Cek Jadwal dan Cara Pencairannya Penerima Bansos BPNT dan PKH 2024 Tahap 1 Dapat Tambahan Rp 200 Ribu per Bulan, Cek Jadwal dan Cara Pencairannya Cara Cek Real Count Pileg 2024 untuk DPR, DPRD, dan DPD Resmi KPU Info Terbaru PIP 2024 Naik Jadi Rp 1,8 Juta, Begini Cara Cek dan Daftar dengan NIK dan NISN Anugrah Dwian Andari Related Posts Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Info Terbaru PIP 2024 Naik Jadi Rp 1,8 Juta, Begini Cara Cek dan Daftar dengan NIK dan NISN Recommended Cara Cek Tenaga Non-ASN di BKN Beserta Syaratnya Cara Cek Kepesertaan Bansos, Cair September! Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + by Anugrah Dwian Andari March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + by Anugrah Dwian Andari March 18, 2026 Cara Cek Tenaga Non-ASN di BKN Beserta Syaratnya + + July 7, 2025 Cara Cek Kepesertaan Bansos, Cair September! + + September 7, 2024 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 Next Post + + + + + + + + + Info Terbaru PIP 2024 Naik Jadi Rp 1,8 Juta, Begini Cara Cek dan Daftar dengan NIK dan NISN Penerima Bansos BPNT dan PKH 2024 Tahap 1 Dapat Tambahan Rp 200 Ribu per Bulan, Cek Jadwal dan Cara Pencairannya + Pemerintah telah mengonfirmasi kelanjutan program bansos BPNT dan PKH pada 2024, serta menambahkan alokasi dana sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap penerima manfaat. Bagaimana prosedur dan jadwal pencairan bansos BPNT dan PKH tahap 1 tahun 2024? Temukan informasinya di bawah ini. + Jadwal Pencairan Bansos BPNT dan PKH 2024 Tahap 1 + Berdasarkan informasi dari Kementerian Sosial (Kemensos), bansos BPNT dan PKH 2024 tahap 1 akan disalurkan mulai bulan Februari 2024. Bansos BPNT dan PKH 2024 tahap 1 akan diberikan selama tiga bulan, yaitu Februari, Maret, dan April 2024. + + + + + Bansos BPNT dan PKH 2024 tahap 1 akan disalurkan melalui dua metode, yaitu transfer melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ATM merah putih Bank Himbara, dan tunai melalui Kantor Pos. Penerima manfaat dapat memilih salah satu metode yang sesuai dengan kemudahan dan ketersediaan layanan di daerahnya. + Rincian Bantuan BPNT dan PKH 2024 Tahap 1 + Bantuan BPNT 2024 tahap 1 adalah sebesar Rp 200.000 per bulan, ditambah dengan tambahan Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya menjadi Rp 400.000 per bulan. Bantuan BPNT 2024 tahap 1 dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-warung yang telah ditunjuk oleh pemerintah. + Bantuan PKH 2024 tahap 1 adalah sesuai dengan kategori penerima manfaat, yaitu: + + Ibu hamil dan nifas, yang menerima Rp 750.000 per tahap, total Rp 2,25 juta untuk tiga bulan, ditambah dengan tambahan Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya menjadi Rp 2,85 juta untuk tiga bulan. + Anak usia dini dan balita, dengan dukungan Rp 750.000 per tahap, total Rp 2,25 juta untuk tiga bulan, ditambah dengan tambahan Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya menjadi Rp 2,85 juta untuk tiga bulan. + Lansia dan penyandang disabilitas, yang diuntungkan dengan Rp 600.000 per tahap, total Rp 1,8 juta untuk tiga bulan, ditambah dengan tambahan Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya menjadi Rp 2,4 juta untuk tiga bulan. + Anak sekolah, dari tingkat SD hingga SMA, mendapat dukungan variatif mulai dari Rp 225.000 hingga Rp 500.000 per tahap, total Rp 675.000 hingga Rp 1,5 juta untuk tiga bulan, ditambah dengan tambahan Rp 200.000 per bulan, sehingga totalnya menjadi Rp 875.000 hingga Rp 1,7 juta untuk tiga bulan. + + + + + + Cara Cek Penerima Bansos BPNT dan PKH 2024 Tahap 1 + Untuk mengecek apakah Anda termasuk dalam penerima manfaat bansos BPNT dan PKH 2024 tahap 1 atau tidak, Anda dapat mengakses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id. Caranya adalah sebagai berikut: + + Masukkan wilayah Anda, yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. + Masukkan nama Anda, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). + Masukkan kode captcha yang muncul di layar. + Klik tombol “Cari Data”. + Informasi hasil pengecekan akan ditampilkan di layar. + + Jika Anda tidak terdaftar sebagai penerima manfaat bansos BPNT dan PKH 2024 tahap 1, tetapi merasa berhak mendapatkannya, Anda dapat mengajukan diri sebagai calon penerima melalui fitur Program Usul Sanggah yang tersedia di situs cekbansos.kemensos.go.id. + + + + + + + Tags: Bansos 2024 bansos bpnt Bansos BPNT dan PKH 2024 Bansos PKH 2024 bantuan sosial cek bansos Cek Jadwal dan Cara Pencairan Bansos BPNT dan PKH 2024 cek penerima bansos Daftar Penerima Bansos BPNT dan PKH 2024 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_bansos-pkh-bpnt-maret-2026_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_bansos-pkh-bpnt-maret-2026_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1de0c5b6597c02a95d8413311d392efc72216944 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_bansos-pkh-bpnt-maret-2026_.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/bansos-pkh-bpnt-maret-2026/ +title: "Bansos PKH BPNT Maret 2026 – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:43 +source_type: academic +quality_score: 82 +is_priority: false +--- + +# Bansos PKH BPNT Maret 2026 – Artikel BLOG + +Bansos PKH BPNT Maret 2026, Cek Panduan di Aplikasi Resmi Program Bantuan Sosial Pangan (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: Bansos PKH BPNT Maret 2026 Bansos PKH BPNT Maret 2026, Cek Panduan di Aplikasi Resmi Recommended Cara Transfer Pulsa Telkomsel dengan Mudah Cara Daftar PPDB SMA Unggul Garuda 2026 Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Bansos PKH BPNT Maret 2026, Cek Panduan di Aplikasi Resmi + + by Anugrah Dwian Andari March 7, 2026 0 + + Bansos PKH BPNT Maret 2026, Cek Panduan di Aplikasi Resmi Program Bantuan Sosial Pangan (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) ... Cara Transfer Pulsa Telkomsel dengan Mudah + + June 28, 2025 Cara Daftar PPDB SMA Unggul Garuda 2026 + + March 11, 2026 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_besaran-blt-pkh-2024_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_besaran-blt-pkh-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e785d38100adb1dca464e9d5e2c4b5e2bcdf45ea --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_besaran-blt-pkh-2024_.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/besaran-blt-pkh-2024/ +title: "Besaran BLT PKH 2024 – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:44 +source_type: academic +quality_score: 84 +is_priority: false +--- + +# Besaran BLT PKH 2024 – Artikel BLOG + +Cara Mengetahui Daftar Penerima BLT PKH 2024 dan Besarannya Pemerintah sedang mengalirkan Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan (BLT PKH) ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: Besaran BLT PKH 2024 Cara Mengetahui Daftar Penerima BLT PKH 2024 dan Besarannya Recommended Dapatkan Rp4.200.000! Syarat dan Jadwal Pendaftaran Gelombang 64 Kartu Prakerja 2024 BANSOS 2023 : Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Cara Mengetahui Daftar Penerima BLT PKH 2024 dan Besarannya + + by Anugrah Dwian Andari August 8, 2024 0 + + Cara Mengetahui Daftar Penerima BLT PKH 2024 dan Besarannya Pemerintah sedang mengalirkan Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan (BLT PKH) ... Dapatkan Rp4.200.000! Syarat dan Jadwal Pendaftaran Gelombang 64 Kartu Prakerja 2024 + + August 17, 2024 BANSOS 2023 : Cara Cek Data DTKS Sudah Terdaftar atau Belum + + August 16, 2024 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_blt-mrp_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_blt-mrp_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..251acda020e5c058dc2a0875536d3b498185744d --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_blt-mrp_.md @@ -0,0 +1,99 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/blt-mrp/ +title: "BLT MRP – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:48 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# BLT MRP – Artikel BLOG + +Cara Cek Penerima dan Syarat Daftar Pencairan Bansos Bantuan Sosial (Bansos) adalah program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu ... Daftar Bansos Cair Agustus 2024 Pemerintah Indonesia mengadakan berbagai program bantuan sosial untuk mengatasi masalah masyarakat. Beberapa program ini akan ... Cara Daftar Bansos PKH dan BPNT 2024 Pemerintah Indonesia meluncurkan program Bantuan Sosial (Bansos) untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan ... Cek Penerima BLT BPNT Tahap 4 Bulan Agustus 2024 Segera cek penerima Bansos BLT BPNT 2024 hari ini Sabtu 3 ... Daerah Cair Bansos PKH BPNT Tahap Terbaru Hari Ini 3 Agustus 2024 Pemerintah terus mengalirkan bantuan sosial PKH untuk membantu ... Cek Status Penyaluran BPNT Tahap 4 Agustus 2024 Melalui HP Kementerian Sosial Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana penyaluran Bantuan Pangan ... Bansos yang Cair Agustus 2024 Pada bulan Agustus 2024, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) ... Pencairan Bansos PKH Juli-Agustus 2024 dan Pencairan yang Diterima Meskipun data SIKS-NG tidak berubah, supervisor SIKS-NG menunjukkan bahwa KPM sudah ... Jenis Bansos yang Akan Cair Agustus 2024 Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan terus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat pada Agustus ... Cek Saldo BPNT Terbaru 2024 di Aplikasi Cek Bansos Kemensos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program pemerintah yang memberikan ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: BLT MRP Cara Cek Penerima dan Syarat Daftar Pencairan Bansos Daftar Bansos Cair Agustus 2024 Cara Daftar Bansos PKH dan BPNT 2024 Cek Penerima BLT BPNT Tahap 4 Bulan Agustus 2024 Daerah Cair Bansos PKH BPNT Tahap Terbaru Hari Ini 3 Agustus 2024 Cek Status Penyaluran BPNT Tahap 4 Agustus 2024 Melalui HP Bansos yang Cair Agustus 2024 Pencairan Bansos PKH Juli-Agustus 2024 dan Pencairan yang Diterima Jenis Bansos yang Akan Cair Agustus 2024 Cek Saldo BPNT Terbaru 2024 di Aplikasi Cek Bansos Kemensos Recommended Lulus Langsung Jadi CPNS! Berikut Daftar Sekolah Kedinasan Yang Daftar Pakai Nilai Rapor Cara Cek Penerima Bansos PKH BPNT 2025 Lengkap Jadwal Nominal Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Cara Cek Penerima dan Syarat Daftar Pencairan Bansos + + by Anugrah Dwian Andari August 20, 2024 0 + + Cara Cek Penerima dan Syarat Daftar Pencairan Bansos Bantuan Sosial (Bansos) adalah program pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat kurang mampu ... Daftar Bansos Cair Agustus 2024 + + by Anugrah Dwian Andari August 15, 2024 0 + + Daftar Bansos Cair Agustus 2024 Pemerintah Indonesia mengadakan berbagai program bantuan sosial untuk mengatasi masalah masyarakat. Beberapa program ini akan ... Cara Daftar Bansos PKH dan BPNT 2024 + + by Anugrah Dwian Andari August 15, 2024 0 + + Cara Daftar Bansos PKH dan BPNT 2024 Pemerintah Indonesia meluncurkan program Bantuan Sosial (Bansos) untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan ... Cek Penerima BLT BPNT Tahap 4 Bulan Agustus 2024 + + by Anugrah Dwian Andari August 15, 2024 0 + + Cek Penerima BLT BPNT Tahap 4 Bulan Agustus 2024 Segera cek penerima Bansos BLT BPNT 2024 hari ini Sabtu 3 ... Daerah Cair Bansos PKH BPNT Tahap Terbaru Hari Ini 3 Agustus 2024 + + by Anugrah Dwian Andari August 15, 2024 0 + + Daerah Cair Bansos PKH BPNT Tahap Terbaru Hari Ini 3 Agustus 2024 Pemerintah terus mengalirkan bantuan sosial PKH untuk membantu ... Cek Status Penyaluran BPNT Tahap 4 Agustus 2024 Melalui HP + + by Anugrah Dwian Andari August 15, 2024 0 + + Cek Status Penyaluran BPNT Tahap 4 Agustus 2024 Melalui HP Kementerian Sosial Indonesia baru-baru ini mengumumkan rencana penyaluran Bantuan Pangan ... Bansos yang Cair Agustus 2024 + + by Anugrah Dwian Andari August 15, 2024 0 + + Bansos yang Cair Agustus 2024 Pada bulan Agustus 2024, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) ... Pencairan Bansos PKH Juli-Agustus 2024 dan Pencairan yang Diterima + + by Anugrah Dwian Andari August 15, 2024 0 + + Pencairan Bansos PKH Juli-Agustus 2024 dan Pencairan yang Diterima Meskipun data SIKS-NG tidak berubah, supervisor SIKS-NG menunjukkan bahwa KPM sudah ... Jenis Bansos yang Akan Cair Agustus 2024 + + by Anugrah Dwian Andari August 15, 2024 0 + + Jenis Bansos yang Akan Cair Agustus 2024 Pemerintah melalui Kementerian Sosial akan terus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat pada Agustus ... Cek Saldo BPNT Terbaru 2024 di Aplikasi Cek Bansos Kemensos + + by Anugrah Dwian Andari August 15, 2024 0 + + Cek Saldo BPNT Terbaru 2024 di Aplikasi Cek Bansos Kemensos Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah program pemerintah yang memberikan ... Lulus Langsung Jadi CPNS! Berikut Daftar Sekolah Kedinasan Yang Daftar Pakai Nilai Rapor + + August 8, 2024 Cara Cek Penerima Bansos PKH BPNT 2025 Lengkap Jadwal Nominal + + September 11, 2025 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cara-cek-penerima-bansos-tahap-4_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cara-cek-penerima-bansos-tahap-4_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..779267eacb111c335d22b5c4ddbce48997d1c79c --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cara-cek-penerima-bansos-tahap-4_.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/cara-cek-penerima-bansos-tahap-4/ +title: "cara cek penerima bansos tahap 4 – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:45 +source_type: academic +quality_score: 83 +is_priority: false +--- + +# cara cek penerima bansos tahap 4 – Artikel BLOG + +Cara Cek Bansos BPNT Tahap 4 dan Solusi Jika Belum Terima Bantuan Terakhir Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang kini ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: cara cek penerima bansos tahap 4 Cara Cek Bansos BPNT Tahap 4 dan Solusi Jika Belum Terima Bantuan Terakhir Recommended Syarat dan Cara Daftar BBM Subsidi Pertalite Cek Persyaratan dan Cara Ganti Foto KTP di Dukcapil Terbaru 2024 Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Cara Cek Bansos BPNT Tahap 4 dan Solusi Jika Belum Terima Bantuan Terakhir + + by Anugrah Dwian Andari December 20, 2025 0 + + Cara Cek Bansos BPNT Tahap 4 dan Solusi Jika Belum Terima Bantuan Terakhir Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang kini ... Syarat dan Cara Daftar BBM Subsidi Pertalite + + September 21, 2024 Cek Persyaratan dan Cara Ganti Foto KTP di Dukcapil Terbaru 2024 + + August 9, 2024 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cek-bansos-bpnt_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cek-bansos-bpnt_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..6f25c9f871f57edd0e8418ca94a88d0ea4837a22 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_cek-bansos-bpnt_.md @@ -0,0 +1,99 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/cek-bansos-bpnt/ +title: "cek bansos bpnt – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:38 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# cek bansos bpnt – Artikel BLOG + +Bansos BPNT Tahap 1 2026, Berikut Jadwal Cair dan Cek Penerimanya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan program Bansos prioritas Kementerian ... Bansos PKH dan BPNT 2026 Cair Februari, Berikut Cara Ceknya Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai ... Kriteria Penerima Bansos BPNT 2026, Cek Aturannya Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang kini dikenal sebagai Bansos Sembako, merupakan salah ... Cara Cek Bansos BPNT Rp600 Ribu Tahap 3 Online Untuk mengecek pencairan Bansos BPNT sebesar Rp600 ribu tahap 3 secara ... Cek Bansos PKH BPNT September 2025 Tahap 3 Cek Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 September 2025: Pemerintah kembali menyalurkan ... Cara Cek Penerima Bansos PKH BPNT 2025 Lengkap Jadwal Nominal Berikut adalah cara cek penerima Bansos PKH dan BPNT tahun ... Cara Cek Bansos PKH, BPNT, dan PIP di Aplikasi Pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), ... Pastikan Nama Kamu Terdaftar, Cek Penerima Bansos PKH BPNT Agustus 2025 Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah melalui program PKH (Program ... Cara Cek Bansos BPNT Juli 2025 Pakai NIK KTP Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, salah ... Jadwal dan Cara Mudah Cek Bansos BPNT Rp600 Ribu Tahap 2 2025 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: cek bansos bpnt Bansos BPNT Tahap 1 2026, Berikut Jadwal Cair dan Cek Penerimanya Bansos PKH dan BPNT 2026 Cair Februari, Berikut Cara Ceknya Kriteria Penerima Bansos BPNT 2026, Cek Aturannya Cara Cek Bansos BPNT Rp600 Ribu Tahap 3 Online Cek Bansos PKH BPNT September 2025 Tahap 3 Cara Cek Penerima Bansos PKH BPNT 2025 Lengkap Jadwal Nominal Cara Cek Bansos PKH, BPNT, dan PIP di Aplikasi Pastikan Nama Kamu Terdaftar, Cek Penerima Bansos PKH BPNT Agustus 2025 Cara Cek Bansos BPNT Juli 2025 Pakai NIK KTP Jadwal dan Cara Mudah Cek Bansos BPNT Rp600 Ribu Tahap 2 2025 Recommended Cara Cek Data Penerima Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 Pendaftaran CPNS 2023 Sudah Dibuka: Tata Cara Buat Akun SSCASN dan Syaratnya Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Bansos BPNT Tahap 1 2026, Berikut Jadwal Cair dan Cek Penerimanya + + by Anugrah Dwian Andari February 11, 2026 0 + + Bansos BPNT Tahap 1 2026, Berikut Jadwal Cair dan Cek Penerimanya Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan program Bansos prioritas Kementerian ... Bansos PKH dan BPNT 2026 Cair Februari, Berikut Cara Ceknya + + by Anugrah Dwian Andari February 3, 2026 0 + + Bansos PKH dan BPNT 2026 Cair Februari, Berikut Cara Ceknya Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai ... Kriteria Penerima Bansos BPNT 2026, Cek Aturannya + + by Anugrah Dwian Andari January 31, 2026 0 + + Kriteria Penerima Bansos BPNT 2026, Cek Aturannya Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), yang kini dikenal sebagai Bansos Sembako, merupakan salah ... Cara Cek Bansos BPNT Rp600 Ribu Tahap 3 Online + + by Anugrah Dwian Andari September 25, 2025 0 + + Cara Cek Bansos BPNT Rp600 Ribu Tahap 3 Online Untuk mengecek pencairan Bansos BPNT sebesar Rp600 ribu tahap 3 secara ... Cek Bansos PKH BPNT September 2025 Tahap 3 + + by Anugrah Dwian Andari September 19, 2025 0 + + Cek Bansos PKH BPNT September 2025 Tahap 3 Cek Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 September 2025: Pemerintah kembali menyalurkan ... Cara Cek Penerima Bansos PKH BPNT 2025 Lengkap Jadwal Nominal + + by Anugrah Dwian Andari September 11, 2025 0 + + Cara Cek Penerima Bansos PKH BPNT 2025 Lengkap Jadwal Nominal Berikut adalah cara cek penerima Bansos PKH dan BPNT tahun ... Cara Cek Bansos PKH, BPNT, dan PIP di Aplikasi + + by Anugrah Dwian Andari August 22, 2025 0 + + Cara Cek Bansos PKH, BPNT, dan PIP di Aplikasi Pemerintah terus menyalurkan berbagai bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), ... Pastikan Nama Kamu Terdaftar, Cek Penerima Bansos PKH BPNT Agustus 2025 + + by Anugrah Dwian Andari August 13, 2025 0 + + Pastikan Nama Kamu Terdaftar, Cek Penerima Bansos PKH BPNT Agustus 2025 Penyaluran bantuan sosial dari pemerintah melalui program PKH (Program ... Cara Cek Bansos BPNT Juli 2025 Pakai NIK KTP + + by Anugrah Dwian Andari July 12, 2025 0 + + Cara Cek Bansos BPNT Juli 2025 Pakai NIK KTP Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, salah ... Jadwal dan Cara Mudah Cek Bansos BPNT Rp600 Ribu Tahap 2 2025 + + by Anugrah Dwian Andari July 7, 2025 0 + + Jadwal dan Cara Mudah Cek Bansos BPNT Rp600 Ribu Tahap 2 2025 Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah ... Cara Cek Data Penerima Bansos PKH dan BPNT Tahap 2 + + July 7, 2025 Pendaftaran CPNS 2023 Sudah Dibuka: Tata Cara Buat Akun SSCASN dan Syaratnya + + June 28, 2025 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_pencairan-bansos-pkh-bpnt_.md b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_pencairan-bansos-pkh-bpnt_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ffddaf5b883a01df1ddff6b5774751908ef218f8 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_artikel_tag_pencairan-bansos-pkh-bpnt_.md @@ -0,0 +1,71 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/artikel/tag/pencairan-bansos-pkh-bpnt/ +title: "pencairan bansos pkh bpnt – Artikel BLOG" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:44 +source_type: academic +quality_score: 92 +is_priority: false +--- + +# pencairan bansos pkh bpnt – Artikel BLOG + +Daftar Bansos PKH BPNT Tahap 1 Cair Februari 2026 Tahap 1 pencairan Bansos PKH dan BPNT Februari 2026 menjadi momen ... Prediksi Jadwal Bansos PKH BPNT Cair Prediksi jadwal pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT selalu menjadi perhatian utama masyarakat pra-sejahtera ... Pencairan Bansos PKH BPNT Mei 2025: Jadwal dan Cara Ceknya Pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap kedua untuk ... © 2024 Informasi dan Artikel © 2024 Informasi dan Artikel Tag: pencairan bansos pkh bpnt Daftar Bansos PKH BPNT Tahap 1 Cair Februari 2026 Prediksi Jadwal Bansos PKH BPNT Cair Pencairan Bansos PKH BPNT Mei 2025: Jadwal dan Cara Ceknya Recommended CPNS Kemenag 2023: Cek Formasi, Jadwal, dan Syaratnya Cara Daftar PPPK Tendik Sekolah Rakyat 2025 Categories Don't miss it Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan Daftar Bansos PKH BPNT Tahap 1 Cair Februari 2026 + + by Anugrah Dwian Andari February 5, 2026 0 + + Daftar Bansos PKH BPNT Tahap 1 Cair Februari 2026 Tahap 1 pencairan Bansos PKH dan BPNT Februari 2026 menjadi momen ... Prediksi Jadwal Bansos PKH BPNT Cair + + by Anugrah Dwian Andari July 7, 2025 0 + + Prediksi Jadwal Bansos PKH BPNT Cair Prediksi jadwal pencairan bantuan sosial PKH dan BPNT selalu menjadi perhatian utama masyarakat pra-sejahtera ... Pencairan Bansos PKH BPNT Mei 2025: Jadwal dan Cara Ceknya + + by Anugrah Dwian Andari July 7, 2025 0 + + Pencairan Bansos PKH BPNT Mei 2025: Jadwal dan Cara Ceknya Pencairan bantuan sosial (bansos) PKH dan BPNT tahap kedua untuk ... CPNS Kemenag 2023: Cek Formasi, Jadwal, dan Syaratnya + + June 30, 2025 Cara Daftar PPPK Tendik Sekolah Rakyat 2025 + + December 15, 2025 Informasi + + + + + Cara Mengatasi Masalah E-mail Aktivasi Akun SNPMB 2026 + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Jadwal Pengumuman SNBP 2026 dan Cara Cek Kelulusannya! + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Cara Cek Syarat dan Alur Pengecekan Sertifikat Tanah di BPN + + March 18, 2026 Informasi + + + + + NPWP Wajib Pajak dan Fungsinya + + March 17, 2026 Informasi + + + + + Jadwal CPNS 2026, Berikut Penjelasan Terbarunya + + March 18, 2026 Informasi + + + + + Nominal Gaji PPPK Paruh Waktu 2026 dan Hak Tunjangan + + March 17, 2026 diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_cara-mudah-cek-status-penerima-bansos-pkh-november-2024_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_cara-mudah-cek-status-penerima-bansos-pkh-november-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..114b652d778b61afb14d0b0d0f8e159183bc5531 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_cara-mudah-cek-status-penerima-bansos-pkh-november-2024_.md @@ -0,0 +1,94 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/cara-mudah-cek-status-penerima-bansos-pkh-november-2024/ +title: "Cara Mudah Cek Status Penerima Bansos PKH November 2024 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:18 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Cara Mudah Cek Status Penerima Bansos PKH November 2024 – Berita dan Informasi + +Cara Mudah Cek Status Penerima Bansos PKH November 2024 Program Keluarga Harapan ( PKH ) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada keluarga kurang mampu di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan tunai yang juga mendorong pemenuhan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat. Pada bulan November 2024, pencairan bansos PKH tahap akhir akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang akhir tahun. Jika Anda ingin memastikan status penerimaan bantuan ini, Anda bisa melakukan pengecekan secara online dengan cara yang mudah. Berikut adalah cara cek status penerima bansos PKH November 2024 yang dapat Anda ikuti. Pencairan bansos PKH November 2024 akan dilakukan secara bertahap mulai dari minggu ketiga hingga akhir bulan. Bagi penerima yang belum menerima bantuan hingga saat ini, diharapkan untuk bersabar dan mengecek rekening yang terdaftar di bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, atau BTN dan BSI khusus untuk wilayah Aceh). Bansos PKH diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai penerima dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan salah satunya adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, beberapa persyaratan lainnya yaitu sebagai berikut: Bantuan yang diberikan melalui program PKH berupa dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada kategori penerima. Berikut adalah rincian jumlah dana bantuan yang diterima oleh masing-masing kelompok penerima bantuan PKH. Program PKH adalah upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu, dengan harapan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Bagi Anda yang ingin memastikan status penerima bantuan, cukup ikuti langkah-langkah mudah di atas untuk mengecek apakah NIK Anda terdaftar. Pastikan Anda memenuhi syarat yang ditetapkan dan cek secara berkala agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai pencairan bantuan PKH. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Cara Mudah Cek Status Penerima Bansos PKH November 2024 Cara Mudah Cek Status Penerima Bansos PKH November 2024 Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH Syarat Penerima Bansos PKH 2024 Rincian Nominal Dana Bantuan PKH 2024 Dana Bansos PIP November 2024 Cair ke Rekening Simpel, Simak Cara Ceknya 5 Contoh Kumpulan Puisi Hari Guru Nasional 2024 5 Contoh Kumpulan Puisi Hari Guru Nasional 2024 Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + 5 Contoh Kumpulan Puisi Hari Guru Nasional 2024 Cara Mudah Cek Status Penerima Bansos PKH November 2024 + Program Keluarga Harapan ( PKH ) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada keluarga kurang mampu di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan tunai yang juga mendorong pemenuhan komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi penerima manfaat. + Pada bulan November 2024, pencairan bansos PKH tahap akhir akan dilakukan secara bertahap, dengan fokus untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjelang akhir tahun. Jika Anda ingin memastikan status penerimaan bantuan ini, Anda bisa melakukan pengecekan secara online dengan cara yang mudah. Berikut adalah cara cek status penerima bansos PKH November 2024 yang dapat Anda ikuti. + Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH + + + Kunjungi situs resmi cek bansos Kemensos di https://cekbansos.kemensos.go.id/ melalui browser yang ada di perangkat Anda. + + + Isi data wilayah penerima manfaat secara lengkap sesuai dengan KTP, mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. + + + Isi nama lengkap penerima manfaat sesuai dengan KTP. + + + Masukkan 4 huruf kode captcha yang tertera dengan benar untuk proses verifikasi. + + + Setelah mengisi semua informasi, klik ‘Cari Data’. + + + Sistem akan menampilkan apakah Anda termasuk dalam penerima bansos PKH atau tidak. + + + Pencairan bansos PKH November 2024 akan dilakukan secara bertahap mulai dari minggu ketiga hingga akhir bulan. Bagi penerima yang belum menerima bantuan hingga saat ini, diharapkan untuk bersabar dan mengecek rekening yang terdaftar di bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, atau BTN dan BSI khusus untuk wilayah Aceh). + Bansos PKH diberikan kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai penerima dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan salah satunya adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain itu, beberapa persyaratan lainnya yaitu sebagai berikut: + Syarat Penerima Bansos PKH 2024 + + + Masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) + + + Masyarakat yang tergolong dalam keluarga kurang mampu + + + Bukan bagian dari anggota PNS, TNI, Polri, atau BUMN/BUMD + + + Tidak sedang menerima bantuan lain + + + Bukan Pendamping Sosial PKH + + + Bantuan yang diberikan melalui program PKH berupa dana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, dengan jumlah yang bervariasi tergantung pada kategori penerima. Berikut adalah rincian jumlah dana bantuan yang diterima oleh masing-masing kelompok penerima bantuan PKH. + Rincian Nominal Dana Bantuan PKH 2024 + + + Ibu hamil dan masa nifas: Rp.750.000 per tahap atau Rp.3.000.000 per tahun. + + + Balita (usia 0-6 tahun): Rp.750.000 per tahap atau Rp.3.000.000 per tahun. + + + Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp.225.000 per tahap atau Rp.900.000 per tahun. + + + Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp.375.000 per tahap atau Rp.1.500.000 per tahun. + + + Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp.500.000 per tahap atau Rp.2.000.000 per tahun. + + + Lansia berusia 70 tahun ke atas: Rp.600.000 per tahap atau Rp.2.400.000 per tahun. + + + Penyandang disabilitas berat: Rp.600.000 per tahap atau Rp.2.400.000 per tahun. + + + Program PKH adalah upaya pemerintah untuk memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu, dengan harapan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup mereka. Bagi Anda yang ingin memastikan status penerima bantuan, cukup ikuti langkah-langkah mudah di atas untuk mengecek apakah NIK Anda terdaftar. Pastikan Anda memenuhi syarat yang ditetapkan dan cek secara berkala agar tidak ketinggalan informasi terbaru mengenai pencairan bantuan PKH. + + + Tags: bansos november 2024 Bansos PKH Cara Cek PKH Cek Bansos cek pkh insentif bansos insentif pkh PKH pkh 2024 pkh november 2024 Rincian Dana Bansos Rincian Dana PKH Syarat Penerima Bansos Syarat Penerima PKH diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_cek-bansos-2024-melalui-portal-https-cekbansos-kemensos-go-id_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_cek-bansos-2024-melalui-portal-https-cekbansos-kemensos-go-id_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9adf41259ce5e0356153fd36e80ae831c9ab28b6 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_cek-bansos-2024-melalui-portal-https-cekbansos-kemensos-go-id_.md @@ -0,0 +1,82 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/cek-bansos-2024-melalui-portal-https-cekbansos-kemensos-go-id/ +title: "Cek Bansos 2024 Melalui Portal https-//cekbansos.kemensos.go.id – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:02 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Cek Bansos 2024 Melalui Portal https://cekbansos.kemensos.go.id – Berita dan Informasi + +Cek Bansos 2024 Melalui Portal https://cekbansos.kemensos.go.id Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu cara yang memudahkan masyarakat untuk mengecek status penerimaan bansos adalah melalui portal resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di alamat https://cekbansos.kemensos.go.id. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengecek status bansos Anda: Buka peramban (browser) Anda dan ketik alamat situs https://cekbansos.kemensos.go.id di bilah alamat, lalu tekan Enter. Setelah situs terbuka, Anda akan melihat formulir yang harus diisi. Masukkan informasi yang diminta seperti: Setelah mengisi data diri, masukkan kode captcha yang muncul di layar untuk verifikasi. Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol “Cari Data”. Sistem akan memproses dan menampilkan hasil pencarian Anda. Setelah Anda mengklik tombol “Cari Data”, sistem akan menampilkan status penerimaan bansos Anda. Informasi yang mungkin Anda lihat meliputi: Dengan adanya portal cek bansos dari Kemensos, masyarakat kini dapat dengan mudah mengecek status penerimaan bantuan sosial mereka. Pastikan Anda selalu mengakses situs resmi dan mengikuti langkah-langkah dengan benar untuk mendapatkan informasi yang akurat. Bantuan sosial ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Cek Bansos 2024 Melalui Portal https://cekbansos.kemensos.go.id Cek Bansos 2024 Melalui Portal https://cekbansos.kemensos.go.id Langkah-langkah Cek Bansos 2024 Informasi yang Ditampilkan Keuntungan Menggunakan Portal Cek Bansos Cara Memulihkan Chat WhatsApp yang Terhapus Jenis – Jenis Golongan Guru PNS dan Nominal Gajinya Jenis - Jenis Golongan Guru PNS dan Nominal Gajinya Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + Jenis - Jenis Golongan Guru PNS dan Nominal Gajinya Cek Bansos 2024 Melalui Portal https://cekbansos.kemensos.go.id + Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu cara yang memudahkan masyarakat untuk mengecek status penerimaan bansos adalah melalui portal resmi yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) di alamat https://cekbansos.kemensos.go.id. + Langkah-langkah Cek Bansos 2024 + Berikut adalah langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengecek status bansos Anda: + + + Akses Situs Resmi + Buka peramban (browser) Anda dan ketik alamat situs https://cekbansos.kemensos.go.id di bilah alamat, lalu tekan Enter. + + Masukkan Data Diri + Setelah situs terbuka, Anda akan melihat formulir yang harus diisi. Masukkan informasi yang diminta seperti: + + Provinsi + Kabupaten/Kota + Kecamatan + Desa/Kelurahan + Nama lengkap sesuai dengan KTP + + + + Masukkan Kode Captcha + Setelah mengisi data diri, masukkan kode captcha yang muncul di layar untuk verifikasi. + + Klik Tombol “Cari Data” + Setelah semua data terisi dengan benar, klik tombol “Cari Data”. Sistem akan memproses dan menampilkan hasil pencarian Anda. + + Informasi yang Ditampilkan + Setelah Anda mengklik tombol “Cari Data”, sistem akan menampilkan status penerimaan bansos Anda. Informasi yang mungkin Anda lihat meliputi: + + + Status penerimaan bansos + + + Jenis bantuan sosial yang diterima + + + Periode atau bulan penerimaan + + + Lokasi penerimaan atau penyaluran bantuan + + + Keuntungan Menggunakan Portal Cek Bansos + + + Menggunakan portal https://cekbansos.kemensos.go.id memberikan beberapa keuntungan bagi masyarakat, antara lain: + + + Kemudahan Akses: Anda dapat mengecek status bansos kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. + + + Transparansi: Portal ini membantu memastikan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial sehingga masyarakat dapat memantau sendiri status bantuan mereka. + + + Efisiensi Waktu: Proses pengecekan bansos menjadi lebih cepat dan efisien karena dilakukan secara online. + + + Dengan adanya portal cek bansos dari Kemensos, masyarakat kini dapat dengan mudah mengecek status penerimaan bantuan sosial mereka. Pastikan Anda selalu mengakses situs resmi dan mengikuti langkah-langkah dengan benar untuk mendapatkan informasi yang akurat. Bantuan sosial ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat dan membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. + + + Tags: cara cek bansos 2024 cek bansos 2024 https://cekbansos.kemensos.go.id Informasi yang Ditampilkan Cek bansos Keuntungan Menggunakan Portal Cek Bansos diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_cek-syarat-dan-cara-melakukan-pencairan-bansos-pkh-juni-2024_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_cek-syarat-dan-cara-melakukan-pencairan-bansos-pkh-juni-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..de5ea8f721f607d4d6ae7b554824717b2ef4688a --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_cek-syarat-dan-cara-melakukan-pencairan-bansos-pkh-juni-2024_.md @@ -0,0 +1,96 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/cek-syarat-dan-cara-melakukan-pencairan-bansos-pkh-juni-2024/ +title: "Cek Syarat dan Cara Melakukan Pencairan Bansos PKH Juni 2024 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:02 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Cek Syarat dan Cara Melakukan Pencairan Bansos PKH Juni 2024 – Berita dan Informasi + +Cek Syarat dan Cara Melakukan Pencairan Bansos PKH Juni 2024 Salah satu program pemerintah melalui Kementerian Sosial atau kemensos yaitu Bansos Program Keluarga Harapan atau yang biasa disingkat PKH . Bansos PKH bertujuan untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2024, pencairan bansos PKH akan didistribusikan dalam 4 tahap yaitu: Untuk saat ini proses pencairan bansos PKH berada di tahap kedua bulan Juni dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 mendatang. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana syarat dan cara melakukan pencairan bansos PKH Juni 2024, Anda dapat menyimak langkah-langkah dibawah ini. Dikutip dari akun Instagram resmi Kemensos @kemensosri, setiap penerima bansos PKH harus terdaftar dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sudah ditetapkan oleh menteri sosial. Untuk mengetahui apakah Anda menjadi salah satu penerima bansos PKH, Anda dapat melakukan pengecekan bansos tersebut melalui beberapa cara berikut: Bagi masyarakat yang ingin melakukan pencairan bansos PKH Juni 2024, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan berikut: Bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta penerima bansos PKH Juni 2024, Anda dapat melakukan pencairan bansos tersebut melalui kantor pos terdekat. Adapun langkah-langkah ataupun cara melakukan pencairan bansos PKH Juni 2024 yaitu sebagai berikut: Itulah beberapa informasi terkait pencairan bansos PKH Juni 2024 dan cara mengeceknya. Bagi Anda yang telah terdaftar sebagai penerima bansos PKH, Anda dapat langsung melakukan pencairan bansos PKH Juni 2024 melalui cara-cara diatas. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Cek Syarat dan Cara Melakukan Pencairan Bansos PKH Juni 2024 Cek Syarat dan Cara Melakukan Pencairan Bansos PKH Juni 2024 Tahap 1: Januari-Maret 2024 Tahap 2: April-Juni 2024 Tahap 3: Juli-September 2024 Tahap 4: Oktober-Desember 2024 Cara Cek Penerima Pencairan Bansos PKH Juni 2024 Syarat untuk Melakukan Pencairan Bansos PKH Juni 2024 Cara Cairkan Bansos PKH Juni 2024 Akses situs resmi cek bansos melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id / Lengkapi informasi wilayah tempat tinggal yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa serta isi nama sesuai dengan KTP Masukkan kode captcha yang tersedia Selanjutnya klik “Cari Data” Kemudian akan muncul nama dan status sebagai penerima bansos PKH Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditandai dengan memiliki e-KTP Terdaftar sebagai golongan keluarga berkebutuhan pada data kelurahan setempat Bukan merupakan salah satu anggota ASN, TNI, ataupun Polri Belum pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, dan Kartu Prakerja Sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Datang ke kantor pos terdekat Lakukan pencairan bansos PKH melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN) Pencairan bansos PKH melalui PT Pos Indonesia ke komunitas Penyaluran langsung pencairan bansos PKH ke rumah penerima manfaat atau secara door to door bagi masyarakat yang memiliki akses terbatas. Cara Memasang Starlink Dengan Mudah Serta Rincian Paketnya Syarat dan Cara Melakukan Perpanjangan Paspor Secara Online 2024 Syarat dan Cara Melakukan Perpanjangan Paspor Secara Online 2024 Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + Syarat dan Cara Melakukan Perpanjangan Paspor Secara Online 2024 Cek Syarat dan Cara Melakukan Pencairan Bansos PKH Juni 2024 + Salah satu program pemerintah melalui Kementerian Sosial atau kemensos yaitu Bansos Program Keluarga Harapan atau yang biasa disingkat PKH . Bansos PKH bertujuan untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia. Pada tahun 2024, pencairan bansos PKH akan didistribusikan dalam 4 tahap yaitu: + + + Tahap 1: Januari-Maret 2024 + + + Tahap 2: April-Juni 2024 + + + Tahap 3: Juli-September 2024 + + + Tahap 4: Oktober-Desember 2024 + + + Untuk saat ini proses pencairan bansos PKH berada di tahap kedua bulan Juni dan akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 mendatang. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana syarat dan cara melakukan pencairan bansos PKH Juni 2024, Anda dapat menyimak langkah-langkah dibawah ini. + Cara Cek Penerima Pencairan Bansos PKH Juni 2024 + Dikutip dari akun Instagram resmi Kemensos @kemensosri, setiap penerima bansos PKH harus terdaftar dalam DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang sudah ditetapkan oleh menteri sosial. Untuk mengetahui apakah Anda menjadi salah satu penerima bansos PKH, Anda dapat melakukan pengecekan bansos tersebut melalui beberapa cara berikut: + + + Akses situs resmi cek bansos melalui laman https://cekbansos.kemensos.go.id / + + + Lengkapi informasi wilayah tempat tinggal yang meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa serta isi nama sesuai dengan KTP + + + Masukkan kode captcha yang tersedia + + + Selanjutnya klik “Cari Data” + + + Kemudian akan muncul nama dan status sebagai penerima bansos PKH + + + Syarat untuk Melakukan Pencairan Bansos PKH Juni 2024 + Bagi masyarakat yang ingin melakukan pencairan bansos PKH Juni 2024, Anda harus memenuhi beberapa persyaratan berikut: + + + Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditandai dengan memiliki e-KTP + + + Terdaftar sebagai golongan keluarga berkebutuhan pada data kelurahan setempat + + + Bukan merupakan salah satu anggota ASN, TNI, ataupun Polri + + + Belum pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, dan Kartu Prakerja + + + Sudah terdaftar di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) + + + Cara Cairkan Bansos PKH Juni 2024 + Bagi masyarakat yang telah terdaftar sebagai peserta penerima bansos PKH Juni 2024, Anda dapat melakukan pencairan bansos tersebut melalui kantor pos terdekat. Adapun langkah-langkah ataupun cara melakukan pencairan bansos PKH Juni 2024 yaitu sebagai berikut: + + + Datang ke kantor pos terdekat + + + Lakukan pencairan bansos PKH melalui Bank Himbara (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN) + + + Pencairan bansos PKH melalui PT Pos Indonesia ke komunitas + + + Penyaluran langsung pencairan bansos PKH ke rumah penerima manfaat atau secara door to door bagi masyarakat yang memiliki akses terbatas. + + + Itulah beberapa informasi terkait pencairan bansos PKH Juni 2024 dan cara mengeceknya. Bagi Anda yang telah terdaftar sebagai penerima bansos PKH, Anda dapat langsung melakukan pencairan bansos PKH Juni 2024 melalui cara-cara diatas. + + + Tags: bansos pkh juni 2024 Cara Cairkan PKH 2024 Cek Penerima PKH Jadwal PKH 2024 Syarat Penerima PKH 2024 diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_golongan-kpm-yang-tidak-bisa-mendapatkan-bansos-pkh-tahun-2024_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_golongan-kpm-yang-tidak-bisa-mendapatkan-bansos-pkh-tahun-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..76619ca7070ab804d4d20576ee13d35749a7940a --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_golongan-kpm-yang-tidak-bisa-mendapatkan-bansos-pkh-tahun-2024_.md @@ -0,0 +1,112 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/golongan-kpm-yang-tidak-bisa-mendapatkan-bansos-pkh-tahun-2024/ +title: "Golongan KPM yang Tidak Bisa Mendapatkan Bansos PKH tahun 2024 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:22 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Golongan KPM yang Tidak Bisa Mendapatkan Bansos PKH tahun 2024 – Berita dan Informasi + +Golongan KPM yang Tidak Bisa Mendapatkan Bansos PKH tahun 2024 Bantuan untuk Keluarga Kurang Mampu Salah satu bentuk bantuan sosial pemerintah yang tetap eksis di tahun 2024 adalah Program Keluarga Harapan atau bansos PKH. Sejak lama, bantuan ini telah menjadi penyelamat bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. +Namun, tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menikmati manfaat bansos PKH pada tahun 2024. Bansos PKH memiliki beberapa status KPM yang perlu diperhatikan. Ada tiga status utama yang mempengaruhi kelayakan mendapatkan bantuan: KPM dengan status Tidak Terdaftar pada tahun 2024, sayangnya, tidak dapat mencairkan bantuan PKH. Meskipun PKH bertujuan memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu, ada beberapa golongan KPM yang tidak dapat menerima bantuan pada tahap 1 tahun 2024. Golongan tersebut meliputi: Bantuan tidak dapat dicairkan untuk KPM PKH yang tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya. KPM yang mengundurkan diri atau melakukan graduasi sejahtera tidak akan mendapatkan bantuan. Jika data KPM terbaca anomali atau tidak valid, mereka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan bantuan. Jika data KPM belum padan dengan data Dukcapil, penerima bantuan tidak dapat disahkan untuk pencairan pada tahap 1 tahun 2024. Penting untuk mengetahui status KPM secara berkala. Berikut langkah-langkahnya: Jika status KPM Anda adalah Terdaftar atau Dalam Proses, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan bansos PKH 2024. Namun, jika status Anda Tidak Terdaftar, mohon maaf, Anda tidak akan mendapatkan bantuan. Skema Pencairan dan Nominal Bansos PKH 2024 +Pada tahap 1 tahun 2024, pencairan bantuan PKH dan BPNT akan menggunakan dua skema pencairan yang berbeda. Skema pertama melibatkan bank-bank himbara, seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Skema kedua melibatkan PT Pos Indonesia. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Golongan KPM yang Tidak Bisa Mendapatkan Bansos PKH tahun 2024 Golongan KPM yang Tidak Bisa Mendapatkan Bansos PKH tahun 2024 Status KPM PKH Tahun 2024 Golongan yang Tidak Bisa Mendapatkan Bansos PKH Cara Cek Status KPM Berikut adalah nominal bansos PKH 2024 untuk beberapa kategori: Daftar Bansos Cair 2024 Cara Melihat Hasil Pengumuman SNBP 2024: Panduan dan Informasi Penting Akses Website penerimaan.polri.go.id/ untuk Daftar Penerimaan Polri SIPSS 2024 Akses Website penerimaan.polri.go.id/ untuk Daftar Penerimaan Polri SIPSS 2024 Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + Akses Website penerimaan.polri.go.id/ untuk Daftar Penerimaan Polri SIPSS 2024 Golongan KPM yang Tidak Bisa Mendapatkan Bansos PKH tahun 2024 + Bantuan untuk Keluarga Kurang Mampu + Salah satu bentuk bantuan sosial pemerintah yang tetap eksis di tahun 2024 adalah Program Keluarga Harapan atau bansos PKH. Sejak lama, bantuan ini telah menjadi penyelamat bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu. +Namun, tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menikmati manfaat bansos PKH pada tahun 2024. + Status KPM PKH Tahun 2024 + Bansos PKH memiliki beberapa status KPM yang perlu diperhatikan. Ada tiga status utama yang mempengaruhi kelayakan mendapatkan bantuan: + + + Terdaftar + + + Tidak Terdaftar + + + Dalam Proses + + + KPM dengan status Tidak Terdaftar pada tahun 2024, sayangnya, tidak dapat mencairkan bantuan PKH. + Golongan yang Tidak Bisa Mendapatkan Bansos PKH + Meskipun PKH bertujuan memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu, ada beberapa golongan KPM yang tidak dapat menerima bantuan pada tahap 1 tahun 2024. Golongan tersebut meliputi: + + + KPM PKH tanpa Komponen PKH di Keluarganya + Bantuan tidak dapat dicairkan untuk KPM PKH yang tidak memiliki komponen PKH di dalam keluarganya. + + KPM PKH dan BPNT yang Mengundurkan Diri atau Melakukan Graduasi + KPM yang mengundurkan diri atau melakukan graduasi sejahtera tidak akan mendapatkan bantuan. + + KPM PKH dan BPNT dengan Data Anomali atau Tidak Valid + Jika data KPM terbaca anomali atau tidak valid, mereka kemungkinan besar tidak akan mendapatkan bantuan. + + KPM PKH dan BPNT yang Data di DTKS Belum Padan dengan Data Dukcapil + Jika data KPM belum padan dengan data Dukcapil, penerima bantuan tidak dapat disahkan untuk pencairan pada tahap 1 tahun 2024. + + Cara Cek Status KPM + Penting untuk mengetahui status KPM secara berkala. Berikut langkah-langkahnya: + + + Kunjungi laman cekbansos.kemensos.go.id. + + + Isi informasi wilayah penerima manfaat. + + + Masukkan nama penerima manfaat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). + + + Isi kode captcha yang ditampilkan. + + + Klik tombol “Cari Data”. + + + Jika status KPM Anda adalah Terdaftar atau Dalam Proses, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan bansos PKH 2024. Namun, jika status Anda Tidak Terdaftar, mohon maaf, Anda tidak akan mendapatkan bantuan. + Skema Pencairan dan Nominal Bansos PKH 2024 +Pada tahap 1 tahun 2024, pencairan bantuan PKH dan BPNT akan menggunakan dua skema pencairan yang berbeda. Skema pertama melibatkan bank-bank himbara, seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan BSI. Skema kedua melibatkan PT Pos Indonesia. + Berikut adalah nominal bansos PKH 2024 untuk beberapa kategori: + + + Ibu hamil/nifas: Rp750 ribu/tahap atau Rp3 juta/tahun. + + + Anak usia dini/balita: Rp750 ribu/tahap atau Rp3 juta/tahun. + + + Lansia: Rp600 ribu/tahap atau Rp2,4 juta/tahun. + + + Penyandang disabilitas: Rp600 ribu/tahap atau Rp2,4 juta/tahun. + + + Anak sekolah tingkat SD hingga SMA: Varian nominal sesuai tingkatan. + + + Daftar Bansos Cair 2024 + + + Program Indonesia Pintar (PIP): Bantuan subsidi pendidikan untuk pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA. + + + Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Bantuan sebesar Rp200.000/bulan. + + + Bantuan Cadangan Bantuan Pangan (CBP): Berupa beras 10 kg/bulan. + + + + + Tags: Cara Cek Status KPM Daftar Bansos Cair 2024 Golongan KPM yang Tidak Bisa Mendapatkan Bansos PKH tahun 2024 nominal bansos PKH 2024 diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_segera-cair-berikut-cara-cek-daftar-penerima-bansos-pkh-periode-desember-2024_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_segera-cair-berikut-cara-cek-daftar-penerima-bansos-pkh-periode-desember-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..15b62369c19f7e47a925d2bcd75e6c19c9d4d898 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_segera-cair-berikut-cara-cek-daftar-penerima-bansos-pkh-periode-desember-2024_.md @@ -0,0 +1,70 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/segera-cair-berikut-cara-cek-daftar-penerima-bansos-pkh-periode-desember-2024/ +title: "Segera Cair, Berikut Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH Periode Desember 2024 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:27 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Segera Cair, Berikut Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH Periode Desember 2024 – Berita dan Informasi + +Segera Cair, Berikut Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH Periode Desember 2024 Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH pada bulan Desember 2024 telah memasuki pencairan tahap akhir yang akan berlangsung hingga akhir bulan nanti. PKH merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada masyarakat miskin dan rentan. Pada tahun 2024 ini, pencairan bansos PKH dilakukan dalam 4 tahap dimana tahap pertama berlangsung dari bulan Januari-Maret, kemudian tahap kedua berlangsung dari bulan April-Juni, tahap ketiga berlangsung dari bulan Juli-September, dan tahap terakhir yaitu berlangsung dari bulan Oktober-Desember. Tujuan dari adanya penyaluran bansos PKH ini adalah untuk membantu keluarga yang berpenghasilan rendah guna membantu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bansos PKH ini nantinya akan disalurkan kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bagi penerima bansos PKH yang ingin memastikan kembali status penerimaan bantuan sebagai salah satu daftar penerima bansos dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi maupun aplikasi cek bansos. Keduanya adalah platform resmi dari Kemensos yang memudahkan masyarakat untuk mencari tahu informasi mengenai daftar penerima bantuan khususnya bansos PKH. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pengecekan daftar penerima bansos: Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos PKH akan mendapatkan dana bantuan yang bervariasi sesuai dengan kategori penerimanya. Dana bantuan tersebut akan disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bisa dicairkan lewat bank penyalur (BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BSI). Berikut adalah kategori dan nominal dana bansos PKH yang akan disalurkan: Demikian informasi mengenai cara cek daftar penerima bansos PKH periode Desember 2024 yang bisa Anda coba. Pemerintah berharap bansos PKH yang disalurkan pada bulan Desember ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Demi memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, pemerintah juga telah melakukan proses verifikasi dan validasi data penerima. © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Segera Cair, Berikut Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH Periode Desember 2024 Segera Cair, Berikut Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH Periode Desember 2024 Cara Cek Penerima Bansos PKH Desember 2024 Nominal Dana Bansos PKH Desember 2024 Proses Pembelahan Sel Mitosis dan Meiosis, Apa Bedanya? Jumlah Insentif KJP yang Diterima pada Desember 2024 Jumlah Insentif KJP yang Diterima pada Desember 2024 Tinggalkan Balasan Batalkan balasan Kategori Next Post + + + + + + + + + Jumlah Insentif KJP yang Diterima pada Desember 2024 Segera Cair, Berikut Cara Cek Daftar Penerima Bansos PKH Periode Desember 2024 + Bansos Program Keluarga Harapan atau PKH pada bulan Desember 2024 telah memasuki pencairan tahap akhir yang akan berlangsung hingga akhir bulan nanti. PKH merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada masyarakat miskin dan rentan. + Pada tahun 2024 ini, pencairan bansos PKH dilakukan dalam 4 tahap dimana tahap pertama berlangsung dari bulan Januari-Maret, kemudian tahap kedua berlangsung dari bulan April-Juni, tahap ketiga berlangsung dari bulan Juli-September, dan tahap terakhir yaitu berlangsung dari bulan Oktober-Desember. + Tujuan dari adanya penyaluran bansos PKH ini adalah untuk membantu keluarga yang berpenghasilan rendah guna membantu mencukupi kebutuhan hidup mereka. Bansos PKH ini nantinya akan disalurkan kepada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). + Bagi penerima bansos PKH yang ingin memastikan kembali status penerimaan bantuan sebagai salah satu daftar penerima bansos dapat melakukan pengecekan melalui laman resmi maupun aplikasi cek bansos. Keduanya adalah platform resmi dari Kemensos yang memudahkan masyarakat untuk mencari tahu informasi mengenai daftar penerima bantuan khususnya bansos PKH. + Cara Cek Penerima Bansos PKH Desember 2024 + Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan pengecekan daftar penerima bansos: + + Melalui Website Resmi Cek Bansos + + Kunjungi website resmi cek bansos Kemensos melalui link berikut https://cekbansos.kemensos.go.id/ + Masukkan data lengkap seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa tempat tinggal Anda. + Masukkan nama lengkap sesuai dengan data yang tertera di KTP. + Masukkan kode captcha yang ditampilkan dengan benar. + Klik “Cari Data”. + Jika Anda termasuk penerima bansos, tabel akan menunjukkan status penerima, keterangan, dan periode pemberian bantuan. + Jika tidak termasuk sebagai daftar penerima bansos, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM.” + + + Melalui Aplikasi Cek Bansos + + Unduh aplikasi “Cek Bansos” di Google Play Store. + Jika belum memiliki akun, klik opsi “Buat Akun Baru” pada aplikasi. + Selanjutnya isi data diri seperti username, password, nomor Kartu Keluarga (KK), NIK, dan sesuai dengan data KTP. + Lampirkan foto selfie dengan KTP dan foto KTP. + Setelah data terverifikasi, akun akan diaktivasi. + Kemudian login dengan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. + Di halaman awal aplikasi, pilih menu “Cek Bansos”. + Isi data sesuai KTP dan klik “Cari Data”. + Sistem akan menampilkan data penerima bansos beserta statusnya. + + + + Masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos PKH akan mendapatkan dana bantuan yang bervariasi sesuai dengan kategori penerimanya. Dana bantuan tersebut akan disalurkan melalui rekening Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang bisa dicairkan lewat bank penyalur (BRI, BNI, BTN, Mandiri, dan BSI). + Nominal Dana Bansos PKH Desember 2024 + Berikut adalah kategori dan nominal dana bansos PKH yang akan disalurkan: + + Balita (usia 0-6 tahun): Rp 750.000 per tahap atau Rp 3.000.000 per tahun. + Ibu hamil dan masa nifas: Rp 750.000 per tahap atau Rp 3.000.000 per tahun. + Siswa Sekolah Dasar (SD): Rp 225.000 per tahap atau Rp 900.000 per tahun. + Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP): Rp 375.000 per tahap atau Rp 1.500.000 per tahun. + Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA): Rp 500.000 per tahap atau Rp 2.000.000 per tahun. + Lansia (70 tahun ke atas): Rp 600.000 per tahap atau Rp 2.400.000 per tahun. + Penyandang disabilitas berat: Rp 600.000 per tahap atau Rp 2.400.000 per tahun. + + Demikian informasi mengenai cara cek daftar penerima bansos PKH periode Desember 2024 yang bisa Anda coba. Pemerintah berharap bansos PKH yang disalurkan pada bulan Desember ini dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Demi memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, pemerintah juga telah melakukan proses verifikasi dan validasi data penerima. + + + Tags: Bansos PKH Cara Cek PKH Cek Bansos insentif pkh nominal dana pkh pencairan pkh PKH PKH Akhir Tahun pkh desember 2024 Program Keluarga Harapan diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bansos-mei_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bansos-mei_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..608b098d3636a6b2d36f0c5917319e63bfbabf99 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bansos-mei_.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/bansos-mei/ +title: "bansos mei – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:07 +source_type: academic +quality_score: 67 +is_priority: false +--- + +# bansos mei – Berita dan Informasi + +Cek Nominal Bansos yang Cair Mei - Juni Bantuan Sosial (Bansos) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada ... bansiosUpdate Bansos: Verifikasi Rekening KKS Berhasil di SIKS-NG, Yuk Simak! Pengenalan KKS dan SIKS-NG KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) adalah kartu ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: bansos mei Cek Nominal Bansos yang Cair Mei – Juni Update Bansos: Verifikasi Rekening KKS Berhasil di SIKS-NG, Yuk Simak! Kategori Cek Nominal Bansos yang Cair Mei – Juni + + by Max Ki 22 Agustus 2024 0 + + Cek Nominal Bansos yang Cair Mei - Juni Bantuan Sosial (Bansos) adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada ... Update Bansos: Verifikasi Rekening KKS Berhasil di SIKS-NG, Yuk Simak! + + by Max Ki 1 Juli 2025 0 + + bansiosUpdate Bansos: Verifikasi Rekening KKS Berhasil di SIKS-NG, Yuk Simak! Pengenalan KKS dan SIKS-NG KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) adalah kartu ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bpnt-2025_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bpnt-2025_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a5cb66db201b090ade5fa98b588ba3fb0d863c74 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_bpnt-2025_.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/bpnt-2025/ +title: "BPNT 2025 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:45 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# BPNT 2025 – Berita dan Informasi + +Berapakah Dana yang Diterima KPM pada BPNT Setiap Tahapnya? Berikut Rinciannya Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya menyalurkan Bantuan ... Cek Rincian Dana yang Diterima KPM pada Bansos BPNT Tahap 1 2025 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan ... Pencairan BPNT Tahap 1 Sudah Disalurkan, Segera Cek Saldomu! Kabar baik bagi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2025! Pencairan tahap ... Update BPNT Hari Ini: Cek Status Pencairanmu! Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat ... Bantuan Pangan Non-Tunai Periode Februari Telah Cair! Cek Segera Saldomu! Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2025 untuk masyarakat ... Besaran Insentif yang Diterima KPM oleh BPNT Tahap 1 2025 Pemerintah telah resmi menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ... BPNT Tahap 1 2025 Sudah Disalurkan, Berikut Cara Cek Saldonya! Kabar baik bagi para penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ... PKH Februari 2025 Sudah Cair? Cek Saldomu Sekarang! Kabar baik bagi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan ... Cek Syarat dan Ketentuan Pencairan Bansos BPNT 2025 Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Sosial (Bansos). Pada ... Mekanisme Pencairan BPNT Tahap 1 Februari 2025 Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: BPNT 2025 Berapakah Dana yang Diterima KPM pada BPNT Setiap Tahapnya? Berikut Rinciannya Cek Rincian Dana yang Diterima KPM pada Bansos BPNT Tahap 1 2025 Pencairan BPNT Tahap 1 Sudah Disalurkan, Segera Cek Saldomu! Update BPNT Hari Ini: Cek Status Pencairanmu! Bantuan Pangan Non-Tunai Periode Februari Telah Cair! Cek Segera Saldomu! Besaran Insentif yang Diterima KPM oleh BPNT Tahap 1 2025 BPNT Tahap 1 2025 Sudah Disalurkan, Berikut Cara Cek Saldonya! PKH Februari 2025 Sudah Cair? Cek Saldomu Sekarang! Cek Syarat dan Ketentuan Pencairan Bansos BPNT 2025 Mekanisme Pencairan BPNT Tahap 1 Februari 2025 Kategori Berapakah Dana yang Diterima KPM pada BPNT Setiap Tahapnya? Berikut Rinciannya + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Berapakah Dana yang Diterima KPM pada BPNT Setiap Tahapnya? Berikut Rinciannya Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) terus berupaya menyalurkan Bantuan ... Cek Rincian Dana yang Diterima KPM pada Bansos BPNT Tahap 1 2025 + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Cek Rincian Dana yang Diterima KPM pada Bansos BPNT Tahap 1 2025 Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan ... Pencairan BPNT Tahap 1 Sudah Disalurkan, Segera Cek Saldomu! + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Pencairan BPNT Tahap 1 Sudah Disalurkan, Segera Cek Saldomu! Kabar baik bagi penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2025! Pencairan tahap ... Update BPNT Hari Ini: Cek Status Pencairanmu! + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Update BPNT Hari Ini: Cek Status Pencairanmu! Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) terus menyalurkan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat ... Bantuan Pangan Non-Tunai Periode Februari Telah Cair! Cek Segera Saldomu! + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Bantuan Pangan Non-Tunai Periode Februari Telah Cair! Cek Segera Saldomu! Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) 2025 untuk masyarakat ... Besaran Insentif yang Diterima KPM oleh BPNT Tahap 1 2025 + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Besaran Insentif yang Diterima KPM oleh BPNT Tahap 1 2025 Pemerintah telah resmi menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ... BPNT Tahap 1 2025 Sudah Disalurkan, Berikut Cara Cek Saldonya! + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + BPNT Tahap 1 2025 Sudah Disalurkan, Berikut Cara Cek Saldonya! Kabar baik bagi para penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ... PKH Februari 2025 Sudah Cair? Cek Saldomu Sekarang! + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + PKH Februari 2025 Sudah Cair? Cek Saldomu Sekarang! Kabar baik bagi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan ... Cek Syarat dan Ketentuan Pencairan Bansos BPNT 2025 + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Cek Syarat dan Ketentuan Pencairan Bansos BPNT 2025 Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Bantuan Sosial (Bansos). Pada ... Mekanisme Pencairan BPNT Tahap 1 Februari 2025 + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Mekanisme Pencairan BPNT Tahap 1 Februari 2025 Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cara-mendapatkan-bpnt-2024_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cara-mendapatkan-bpnt-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..cfa8231e458b6306a62760d918e1d7456a5a6363 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_cara-mendapatkan-bpnt-2024_.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/cara-mendapatkan-bpnt-2024/ +title: "cara mendapatkan bpnt 2024 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-25 07:18:47 +source_type: academic +quality_score: 61 +is_priority: false +--- + +# cara mendapatkan bpnt 2024 – Berita dan Informasi + +Cara Cek Penerima BPNT & PKH 2024 Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: cara mendapatkan bpnt 2024 Cara Cek Penerima BPNT & PKH 2024 Kategori Cara Cek Penerima BPNT & PKH 2024 + + by Max Ki 23 Agustus 2024 0 + + Cara Cek Penerima BPNT & PKH 2024 Bantuan Sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_dana-pkh_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_dana-pkh_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9a9982775b5fe7aab15264f755c7551d177e8161 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_dana-pkh_.md @@ -0,0 +1,53 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/dana-pkh/ +title: "dana pkh – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:11 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# dana pkh – Berita dan Informasi + +Cek Syarat dan Ketentuan Pendaftaran PKH Tahap 1 Tahun 2025 Program Keluarga Harapan (PKH) kembali dibuka untuk tahap 1 tahun ... Cara Cek Pencairan Bansos BPNT Tahap 1 Februari 2025 Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2025 menjadi ... Bansos Sebesar Rp1.200.000 Siap Disalurkan, Berikut Cara Cek Pencairan BPNT Desember 2024 Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan ... Cek Lewat SIKS-NG Sekarang Juga, Bansos Desember Sudah Cair Bantuan sosial (bansos) untuk bulan Desember 2024, termasuk Program Keluarga Harapan ... Cek Penerima dan Rincian Dana Pencairan PKH 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang dirancang ... Saldo Dana PKH Cair September 2024, Segera Cek Kategori Penerimanya Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program inisiatif berupa ... Cara Mendaftar dan Cek Bansos PKH Alokasi Agustus 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial (bansos) ... Jadwal dan Persyaratan Terbaru Penerima Bansos PKH dan BPNT 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah ... Cek Kriteria Penerima Bansos bagi Pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bantuan Sosial (Bansos) bagi pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan ... Jadwal Pencairan Bansos PKH BPNT Alokasi Juli-September 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah dua program ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: dana pkh Cek Syarat dan Ketentuan Pendaftaran PKH Tahap 1 Tahun 2025 Cara Cek Pencairan Bansos BPNT Tahap 1 Februari 2025 Bansos Sebesar Rp1.200.000 Siap Disalurkan, Berikut Cara Cek Pencairan BPNT Desember 2024 Cek Lewat SIKS-NG Sekarang Juga, Bansos Desember Sudah Cair Cek Penerima dan Rincian Dana Pencairan PKH 2024 Saldo Dana PKH Cair September 2024, Segera Cek Kategori Penerimanya Cara Mendaftar dan Cek Bansos PKH Alokasi Agustus 2024 Jadwal dan Persyaratan Terbaru Penerima Bansos PKH dan BPNT 2024 Cek Kriteria Penerima Bansos bagi Pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) Jadwal Pencairan Bansos PKH BPNT Alokasi Juli-September 2024 Kategori Cek Syarat dan Ketentuan Pendaftaran PKH Tahap 1 Tahun 2025 + + by Max Ki 18 Maret 2025 0 + + Cek Syarat dan Ketentuan Pendaftaran PKH Tahap 1 Tahun 2025 Program Keluarga Harapan (PKH) kembali dibuka untuk tahap 1 tahun ... Cara Cek Pencairan Bansos BPNT Tahap 1 Februari 2025 + + by Max Ki 19 Maret 2025 0 + + Cara Cek Pencairan Bansos BPNT Tahap 1 Februari 2025 Pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 1 tahun 2025 menjadi ... Bansos Sebesar Rp1.200.000 Siap Disalurkan, Berikut Cara Cek Pencairan BPNT Desember 2024 + + by Max Ki 26 Maret 2025 0 + + Bansos Sebesar Rp1.200.000 Siap Disalurkan, Berikut Cara Cek Pencairan BPNT Desember 2024 Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali menyalurkan bantuan ... Cek Lewat SIKS-NG Sekarang Juga, Bansos Desember Sudah Cair + + by Max Ki 26 Maret 2025 0 + + Cek Lewat SIKS-NG Sekarang Juga, Bansos Desember Sudah Cair Bantuan sosial (bansos) untuk bulan Desember 2024, termasuk Program Keluarga Harapan ... Cek Penerima dan Rincian Dana Pencairan PKH 2024 + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cek Penerima dan Rincian Dana Pencairan PKH 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial yang dirancang ... Saldo Dana PKH Cair September 2024, Segera Cek Kategori Penerimanya + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Saldo Dana PKH Cair September 2024, Segera Cek Kategori Penerimanya Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program inisiatif berupa ... Cara Mendaftar dan Cek Bansos PKH Alokasi Agustus 2024 + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Mendaftar dan Cek Bansos PKH Alokasi Agustus 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan sosial (bansos) ... Jadwal dan Persyaratan Terbaru Penerima Bansos PKH dan BPNT 2024 + + by Max Ki 1 Juli 2025 0 + + Jadwal dan Persyaratan Terbaru Penerima Bansos PKH dan BPNT 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah ... Cek Kriteria Penerima Bansos bagi Pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) + + by Max Ki 28 Juni 2025 0 + + Cek Kriteria Penerima Bansos bagi Pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) Bantuan Sosial (Bansos) bagi pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) merupakan ... Jadwal Pencairan Bansos PKH BPNT Alokasi Juli-September 2024 + + by Max Ki 28 Juni 2025 0 + + Jadwal Pencairan Bansos PKH BPNT Alokasi Juli-September 2024 Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) adalah dua program ... diff --git a/raw/umsu.ac.id_berita_tag_syarat-bansos-bpnt-september-2024_.md b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_syarat-bansos-bpnt-september-2024_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a45b0e1f3e8e5e0222c08524849462f1aa96fdb8 --- /dev/null +++ b/raw/umsu.ac.id_berita_tag_syarat-bansos-bpnt-september-2024_.md @@ -0,0 +1,17 @@ +--- +url: https://umsu.ac.id/berita/tag/syarat-bansos-bpnt-september-2024/ +title: "Syarat Bansos BPNT September 2024 – Berita dan Informasi" +domain: umsu.ac.id +crawl_date: 2026-03-14 20:35:23 +source_type: academic +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Syarat Bansos BPNT September 2024 – Berita dan Informasi + +Cara Cek Jadwal Pencairan Bansos BPNT Alokasi September 2024 Program bansos berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan kembali disalurkan ... © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . © 2026 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme . Tag: Syarat Bansos BPNT September 2024 Cara Cek Jadwal Pencairan Bansos BPNT Alokasi September 2024 Kategori Cara Cek Jadwal Pencairan Bansos BPNT Alokasi September 2024 + + by Max Ki 29 Juni 2025 0 + + Cara Cek Jadwal Pencairan Bansos BPNT Alokasi September 2024 Program bansos berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan kembali disalurkan ... diff --git a/raw/unfatma.ac.id_kerja-sama-dalam-proses-interaksi-sosial.html.md b/raw/unfatma.ac.id_kerja-sama-dalam-proses-interaksi-sosial.html.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c94771290980769c0fc069ba1753488bc0ab9f3a --- /dev/null +++ b/raw/unfatma.ac.id_kerja-sama-dalam-proses-interaksi-sosial.html.md @@ -0,0 +1,513 @@ +--- +url: https://unfatma.ac.id/kerja-sama-dalam-proses-interaksi-sosial.html +title: "Kerja Sama Dalam Proses Interaksi Sosial - Blog UI Unfatma" +domain: unfatma.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 19:26:59 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Kerja Sama Dalam Proses Interaksi Sosial - Blog UI Unfatma + +Bayangkan sebuah orkestra yang memainkan simfoni indah. Setiap alat musik memainkan melodinya sendiri, namun harmoni hanya tercipta ketika mereka bekerja sama, saling mendukung, dan mengikuti irama yang sama. Begitu pula dalam interaksi sosial, kerja sama menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis, efektif, dan bermakna. Daftar Isi Kerja sama dalam proses interaksi sosial bukan hanya sekadar berbagi tugas, melainkan sebuah kolaborasi yang membangun kepercayaan, saling pengertian, dan tujuan bersama. Dari membangun keluarga yang hangat hingga membangun negara yang maju, kerja sama selalu berperan penting. Dalam keluarga, kerja sama antar anggota keluarga membangun rasa saling memiliki dan menghormati. Di lingkungan sekolah, kerja sama antar siswa mempermudah proses belajar dan mencapai tujuan bersama. Bahkan, di tingkat global, kerja sama antar negara diperlukan untuk mengatasi permasalahan bersama seperti perubahan iklim dan konflik internasional. Kerja sama adalah pondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan bermakna dalam interaksi sosial. Tanpa kerja sama, interaksi sosial akan menjadi rumit, penuh konflik, dan sulit untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerja sama bukan hanya sekadar berbagi tugas, tetapi lebih dari itu, melibatkan upaya bersama untuk mencapai tujuan yang sama, saling mendukung, dan menghargai kontribusi masing-masing individu. Kerja sama adalah elemen penting dalam interaksi sosial karena menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Ketika individu bekerja sama, mereka dapat menggabungkan keahlian, sumber daya, dan perspektif yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa mereka capai sendiri. Kerja sama juga memperkuat ikatan sosial, membangun rasa saling percaya, dan memupuk rasa kepemilikan bersama terhadap tujuan yang ingin dicapai. Kerja sama juga merupakan kunci dalam menyelesaikan konflik dalam interaksi sosial. Ketika terjadi konflik, komunikasi yang terbuka dan jujur serta upaya untuk mencari solusi bersama dapat membantu dalam meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Kerja sama memungkinkan individu untuk melihat konflik dari perspektif yang berbeda, menemukan titik temu, dan membangun solusi yang saling menguntungkan. Kerja sama merupakan kunci utama dalam kehidupan sosial. Tanpa kerja sama, interaksi manusia akan menjadi rumit, konflik akan meningkat, dan kemajuan akan terhambat. Kerja sama terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Masing-masing bentuk kerja sama memiliki karakteristik dan contoh konkret yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kerja sama tim merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Karakter utama dari kerja sama tim adalah adanya pembagian tugas, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang kuat. Kerja sama antar kelompok terjadi ketika dua atau lebih kelompok yang berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerja sama ini sering terjadi dalam konteks organisasi, masyarakat, dan bahkan antar negara. Karakteristik utama dari kerja sama antar kelompok adalah adanya saling pengertian, toleransi, dan kompromi. Kerja sama informal merupakan bentuk kerja sama yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Biasanya, kerja sama ini terjadi di lingkungan keluarga, teman, atau komunitas. Karakteristik utama dari kerja sama informal adalah adanya rasa saling percaya, spontanitas, dan kesukaan. Kerja sama formal merupakan bentuk kerja sama yang terstruktur dan diatur secara resmi. Biasanya, kerja sama ini terjadi dalam organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintah. Karakteristik utama dari kerja sama formal adalah adanya aturan, prosedur, dan perjanjian yang jelas. Kerja sama ekonomis merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek ekonomi. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, baik bagi individu, kelompok, maupun negara. Karakteristik utama dari kerja sama ekonomis adalah adanya pertukaran barang dan jasa, investasi, dan perdagangan. Kerja sama sosial merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek sosial. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. Karakteristik utama dari kerja sama sosial adalah adanya kepedulian, solidaritas, dan rasa tanggung jawab sosial. Kerja sama politik merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek politik. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk mencapai tujuan politik bersama, baik bagi individu, kelompok, maupun negara. Karakteristik utama dari kerja sama politik adalah adanya perundingan, negosiasi, dan kesepakatan. Kerja sama kultural merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek budaya. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk memperkaya dan melestarikan budaya, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. Karakteristik utama dari kerja sama kultural adalah adanya pertukaran budaya, toleransi, dan saling menghargai. Kerja sama dalam interaksi sosial merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama dan membangun hubungan yang harmonis. Namun, keberhasilan kerja sama tidak selalu mudah dicapai, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang kompleks. Pemahaman tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk memahami dinamika kerja sama dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mendorongnya. Faktor internal mengacu pada karakteristik individu yang terlibat dalam kerja sama, seperti kepribadian, motivasi, dan kemampuan. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka mendekati tugas bersama, dan seberapa besar kontribusi mereka dalam mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, individu yang egois, tidak kooperatif, dan cenderung mendominasi dapat menghambat kerja sama. Perdalam pemahaman Anda dengan teknik dan pendekatan dari menentukan evaluasi dan penilaian hasil belajar . Faktor eksternal mengacu pada kondisi lingkungan di luar individu yang dapat memengaruhi kerja sama. Faktor-faktor ini dapat berupa kondisi sosial, budaya, ekonomi, atau politik yang dapat memengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka mendekati tugas bersama. Dapatkan akses augmented reality ar dan virtual reality vr dalam digital marketing ke sumber daya privat yang lainnya. Faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dibahas di atas saling terkait dan saling memengaruhi. Misalnya, kepribadian individu dapat dipengaruhi oleh budaya tempat mereka dibesarkan, dan motivasi individu dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. Pemahaman tentang hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi kerja sama dan dampaknya pada interaksi sosial sangat penting untuk membangun strategi yang efektif untuk mendorong kerja sama dan membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Kerja sama dalam interaksi sosial adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, menyelesaikan masalah bersama, dan mencapai tujuan bersama. Namun, membangun kerja sama yang efektif tidak selalu mudah. Ada berbagai faktor yang dapat menghambat kerja sama, seperti perbedaan pendapat, ego, kurangnya komunikasi, dan ketidakpercayaan. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai konteks interaksi sosial. Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari kerja sama yang kuat. Tanpa komunikasi yang jelas, terbuka, dan saling pengertian, sulit untuk mencapai kesepahaman dan membangun kepercayaan. Misalnya, dalam sebuah tim proyek, komunikasi yang efektif dapat membantu anggota tim memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, mengatasi konflik, dan menemukan solusi bersama. Ketika anggota tim saling mendengarkan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menggunakan bahasa tubuh yang positif, mereka dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama. Kepercayaan adalah elemen penting dalam kerja sama. Tanpa kepercayaan, sulit untuk berbagi informasi, bekerja sama secara efektif, dan menyelesaikan masalah bersama. Contohnya, dalam sebuah kelompok diskusi, membangun kepercayaan dapat membantu anggota kelompok merasa aman untuk berbagi ide, mengungkapkan pendapat yang berbeda, dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang terbaik. Ketika anggota kelompok saling jujur, menepati janji, dan menghormati perbedaan, mereka dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama. Kerja sama tim adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Membangun budaya tim yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kerja sama. Misalnya, dalam sebuah perusahaan, mempromosikan kerja sama tim dapat membantu karyawan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek, mencapai target penjualan, dan meningkatkan kualitas produk. Ketika karyawan merasa menjadi bagian dari tim, dihargai, dan didukung, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. Konflik adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial. Namun, cara kita menangani konflik dapat memengaruhi kerja sama. Mengatasi konflik secara konstruktif dapat membantu menjaga hubungan dan meningkatkan kerja sama. Contohnya, dalam sebuah keluarga, mengatasi konflik secara konstruktif dapat membantu anggota keluarga menjaga hubungan yang harmonis, menyelesaikan masalah bersama, dan membangun keluarga yang lebih kuat. Ketika anggota keluarga saling mendengarkan, mencari solusi bersama, dan menghindari eskalasi konflik, mereka dapat menjaga hubungan yang positif dan meningkatkan kerja sama. Kerja sama dalam interaksi sosial merupakan fondasi utama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Membangun budaya kerja sama mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, saling membantu, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Melepaskan ego dan membangun jembatan kolaborasi akan membawa kita menuju interaksi sosial yang lebih harmonis, menghasilkan solusi kreatif, dan memperkuat ikatan sosial yang erat. Bagaimana kerja sama dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dalam interaksi sosial? Kerja sama membantu menyelesaikan konflik dengan mendorong dialog dan pencarian solusi bersama. Dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, kita dapat menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Apakah semua bentuk kerja sama selalu efektif? Tidak selalu. Kerja sama yang tidak didasari oleh tujuan yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan kepercayaan yang kuat dapat menghasilkan hasil yang kurang optimal, bahkan menimbulkan konflik baru. Bagaimana cara membangun budaya kerja sama dalam masyarakat? Membangun budaya kerja sama dimulai dari diri sendiri, dengan menunjukkan sikap toleransi, empati, dan keinginan untuk berkolaborasi. Pendidikkan dan kampanye tentang pentingnya kerja sama juga berperan penting dalam menanamkan nilai ini di masyarakat. Anda harus masuk untuk berkomentar. Pentingnya Kerja Sama dalam Interaksi Sosial Bentuk-Bentuk Kerja Sama dalam Interaksi Sosial Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerja Sama dalam Interaksi Sosial Strategi Meningkatkan Kerja Sama dalam Interaksi Sosial Pertanyaan Umum (FAQ) Mengapa Kerja Sama Penting dalam Interaksi Sosial? Contoh Kerja Sama dalam Interaksi Sosial Peran Kerja Sama dalam Menyelesaikan Konflik Dampak Positif dan Negatif dari Kurangnya Kerja Sama Kerja Sama Tim Kerja Sama Antar Kelompok Kerja Sama Informal Kerja Sama Formal Kerja Sama Ekonomis Kerja Sama Sosial Kerja Sama Politik Kerja Sama Kultural Tabel Rangkuman Bentuk-Bentuk Kerja Sama Faktor Internal yang Mempengaruhi Kerja Sama Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kerja Sama Hubungan antara Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerja Sama dan Dampaknya pada Interaksi Sosial Komunikasi yang Efektif Membangun Kepercayaan Mempromosikan Kerja Sama Tim Mengatasi Konflik Tinggalkan komentar Batalkan balasan Bayangkan sebuah orkestra yang memainkan simfoni indah. Setiap alat musik memainkan melodinya sendiri, namun harmoni hanya tercipta ketika mereka bekerja sama, saling mendukung, dan mengikuti irama yang sama. Begitu pula dalam interaksi sosial, kerja sama menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis, efektif, dan bermakna. + + Daftar Isi + Toggle + + + Kerja sama dalam proses interaksi sosial bukan hanya sekadar berbagi tugas, melainkan sebuah kolaborasi yang membangun kepercayaan, saling pengertian, dan tujuan bersama. + Dari membangun keluarga yang hangat hingga membangun negara yang maju, kerja sama selalu berperan penting. Dalam keluarga, kerja sama antar anggota keluarga membangun rasa saling memiliki dan menghormati. Di lingkungan sekolah, kerja sama antar siswa mempermudah proses belajar dan mencapai tujuan bersama. + Bahkan, di tingkat global, kerja sama antar negara diperlukan untuk mengatasi permasalahan bersama seperti perubahan iklim dan konflik internasional. + Pentingnya Kerja Sama dalam Interaksi Sosial + + Kerja sama adalah pondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan bermakna dalam interaksi sosial. Tanpa kerja sama, interaksi sosial akan menjadi rumit, penuh konflik, dan sulit untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerja sama bukan hanya sekadar berbagi tugas, tetapi lebih dari itu, melibatkan upaya bersama untuk mencapai tujuan yang sama, saling mendukung, dan menghargai kontribusi masing-masing individu. + Mengapa Kerja Sama Penting dalam Interaksi Sosial? + Kerja sama adalah elemen penting dalam interaksi sosial karena menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Ketika individu bekerja sama, mereka dapat menggabungkan keahlian, sumber daya, dan perspektif yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa mereka capai sendiri. + Kerja sama juga memperkuat ikatan sosial, membangun rasa saling percaya, dan memupuk rasa kepemilikan bersama terhadap tujuan yang ingin dicapai. + Contoh Kerja Sama dalam Interaksi Sosial + + Kerja sama dalam tim : Dalam sebuah tim, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Kerja sama memungkinkan anggota tim untuk saling mendukung, berbagi ide, dan menyelesaikan tugas secara efektif. Misalnya, dalam sebuah proyek desain, seorang desainer grafis dapat bekerja sama dengan seorang programmer untuk menciptakan sebuah aplikasi yang inovatif dan fungsional. + + Kerja sama dalam komunitas : Kerja sama dalam komunitas dapat membantu dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Misalnya, warga di sebuah desa dapat bekerja sama untuk membangun sistem irigasi yang lebih efisien untuk meningkatkan hasil panen mereka. + + Kerja sama dalam keluarga : Dalam keluarga, kerja sama sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung. Misalnya, anggota keluarga dapat bekerja sama untuk membersihkan rumah, memasak, dan merawat anggota keluarga yang sakit. + + Peran Kerja Sama dalam Menyelesaikan Konflik + Kerja sama juga merupakan kunci dalam menyelesaikan konflik dalam interaksi sosial. Ketika terjadi konflik, komunikasi yang terbuka dan jujur serta upaya untuk mencari solusi bersama dapat membantu dalam meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Kerja sama memungkinkan individu untuk melihat konflik dari perspektif yang berbeda, menemukan titik temu, dan membangun solusi yang saling menguntungkan. + Dampak Positif dan Negatif dari Kurangnya Kerja Sama + + + + Dampak + Positif + Negatif + + + + + Interaksi Sosial + Meningkatkan hubungan antar individu, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan mempermudah dalam mencapai tujuan bersama. + Memperburuk hubungan antar individu, menciptakan konflik, dan menghambat pencapaian tujuan bersama. + + + Efisiensi + Meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan, karena sumber daya dan keahlian digabungkan secara efektif. + Menurunkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan, karena sumber daya dan keahlian tidak digabungkan secara efektif. + + + Kreativitas + Meningkatkan kreativitas, karena individu dapat berbagi ide dan perspektif yang berbeda untuk menghasilkan solusi yang inovatif. + Menurunkan kreativitas, karena individu cenderung bekerja sendiri dan tidak terbuka terhadap ide-ide baru. + + + Keharmonisan + Membangun rasa saling percaya, menghargai, dan saling mendukung antar individu, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis. + Menciptakan ketidakpercayaan, ketidakharmonisan, dan konflik antar individu, karena kurangnya rasa saling menghormati dan menghargai. + + + + Bentuk-Bentuk Kerja Sama dalam Interaksi Sosial + Kerja sama merupakan kunci utama dalam kehidupan sosial. Tanpa kerja sama, interaksi manusia akan menjadi rumit, konflik akan meningkat, dan kemajuan akan terhambat. Kerja sama terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Masing-masing bentuk kerja sama memiliki karakteristik dan contoh konkret yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. + Kerja Sama Tim + Kerja sama tim merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Karakter utama dari kerja sama tim adalah adanya pembagian tugas, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang kuat. + + Contoh: Tim sepak bola, tim proyek di kantor, tim sukarelawan. + + Kerja Sama Antar Kelompok + Kerja sama antar kelompok terjadi ketika dua atau lebih kelompok yang berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerja sama ini sering terjadi dalam konteks organisasi, masyarakat, dan bahkan antar negara. Karakteristik utama dari kerja sama antar kelompok adalah adanya saling pengertian, toleransi, dan kompromi. + + Contoh: Kerja sama antar suku bangsa, kerja sama antar organisasi non-profit, kerja sama antar negara dalam penanganan bencana alam. + + Kerja Sama Informal + Kerja sama informal merupakan bentuk kerja sama yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Biasanya, kerja sama ini terjadi di lingkungan keluarga, teman, atau komunitas. Karakteristik utama dari kerja sama informal adalah adanya rasa saling percaya, spontanitas, dan kesukaan. + + Contoh: Membantu tetangga yang sedang kesulitan, bergotong royong membersihkan lingkungan, saling berbagi makanan saat ada acara. + + Kerja Sama Formal + Kerja sama formal merupakan bentuk kerja sama yang terstruktur dan diatur secara resmi. Biasanya, kerja sama ini terjadi dalam organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintah. Karakteristik utama dari kerja sama formal adalah adanya aturan, prosedur, dan perjanjian yang jelas. + + Contoh: Kerjasama antara perusahaan dengan supplier, kerjasama antara pemerintah dengan organisasi internasional, kerjasama antar lembaga penelitian. + + Kerja Sama Ekonomis + Kerja sama ekonomis merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek ekonomi. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, baik bagi individu, kelompok, maupun negara. Karakteristik utama dari kerja sama ekonomis adalah adanya pertukaran barang dan jasa, investasi, dan perdagangan. + + Contoh: Perjanjian perdagangan bebas, investasi asing, kerjasama dalam pengembangan industri. + + Kerja Sama Sosial + Kerja sama sosial merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek sosial. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. Karakteristik utama dari kerja sama sosial adalah adanya kepedulian, solidaritas, dan rasa tanggung jawab sosial. + + Contoh: Program pengentasan kemiskinan, program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat. + + Kerja Sama Politik + Kerja sama politik merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek politik. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk mencapai tujuan politik bersama, baik bagi individu, kelompok, maupun negara. Karakteristik utama dari kerja sama politik adalah adanya perundingan, negosiasi, dan kesepakatan. + + Contoh: Pembentukan koalisi politik, perjanjian internasional, kerjasama dalam penanganan konflik. + + Kerja Sama Kultural + Kerja sama kultural merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek budaya. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk memperkaya dan melestarikan budaya, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. Karakteristik utama dari kerja sama kultural adalah adanya pertukaran budaya, toleransi, dan saling menghargai. + + Contoh: Festival budaya, pertukaran pelajar, kerjasama dalam pengembangan seni dan budaya. + + Tabel Rangkuman Bentuk-Bentuk Kerja Sama + + + Bentuk Kerja Sama + Karakteristik + Contoh + + + Kerja Sama Tim + Pembagian tugas, komunikasi yang efektif, kolaborasi yang kuat + Tim sepak bola, tim proyek di kantor, tim sukarelawan + + + Kerja Sama Antar Kelompok + Saling pengertian, toleransi, kompromi + Kerja sama antar suku bangsa, kerja sama antar organisasi non-profit, kerja sama antar negara dalam penanganan bencana alam + + + Kerja Sama Informal + Rasa saling percaya, spontanitas, kesukaan + Membantu tetangga yang sedang kesulitan, bergotong royong membersihkan lingkungan, saling berbagi makanan saat ada acara + + + Kerja Sama Formal + Aturan, prosedur, perjanjian yang jelas + Kerjasama antara perusahaan dengan supplier, kerjasama antara pemerintah dengan organisasi internasional, kerjasama antar lembaga penelitian + + + Kerja Sama Ekonomis + Pertukaran barang dan jasa, investasi, perdagangan + Perjanjian perdagangan bebas, investasi asing, kerjasama dalam pengembangan industri + + + Kerja Sama Sosial + Kepedulian, solidaritas, rasa tanggung jawab sosial + Program pengentasan kemiskinan, program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat + + + Kerja Sama Politik + Perundingan, negosiasi, kesepakatan + Pembentukan koalisi politik, perjanjian internasional, kerjasama dalam penanganan konflik + + + Kerja Sama Kultural + Pertukaran budaya, toleransi, saling menghargai + Festival budaya, pertukaran pelajar, kerjasama dalam pengembangan seni dan budaya + + + Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerja Sama dalam Interaksi Sosial + Kerja sama dalam interaksi sosial merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama dan membangun hubungan yang harmonis. Namun, keberhasilan kerja sama tidak selalu mudah dicapai, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang kompleks. Pemahaman tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk memahami dinamika kerja sama dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mendorongnya. + Faktor Internal yang Mempengaruhi Kerja Sama + Faktor internal mengacu pada karakteristik individu yang terlibat dalam kerja sama, seperti kepribadian, motivasi, dan kemampuan. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka mendekati tugas bersama, dan seberapa besar kontribusi mereka dalam mencapai tujuan bersama. + + Kepribadian: Individu dengan kepribadian yang ramah, komunikatif, dan memiliki kemampuan untuk berempati cenderung lebih mudah bekerja sama dengan orang lain. Mereka lebih terbuka terhadap ide-ide baru, lebih mau mendengarkan pendapat orang lain, dan lebih mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. + Sebaliknya, individu yang egois, tidak kooperatif, dan cenderung mendominasi dapat menghambat kerja sama. + Motivasi: Motivasi merupakan faktor penting dalam mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kerja sama. Individu yang termotivasi untuk mencapai tujuan bersama, memiliki rasa tanggung jawab, dan menghargai kerja tim akan lebih aktif dan bersemangat dalam bekerja sama. Sebaliknya, individu yang tidak termotivasi, merasa tidak dihargai, atau tidak melihat manfaat dari kerja sama, cenderung pasif dan tidak bersemangat dalam berpartisipasi. + + Kemampuan: Kemampuan individu dalam bidang tertentu dapat memengaruhi kontribusi mereka dalam kerja sama. Individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas bersama akan lebih mudah berkontribusi dan mencapai hasil yang positif. Namun, jika individu tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan, mereka mungkin merasa kesulitan dalam berpartisipasi dan bahkan dapat menjadi beban bagi kelompok. + Perdalam pemahaman Anda dengan teknik dan pendekatan dari menentukan evaluasi dan penilaian hasil belajar . + + + Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kerja Sama + Faktor eksternal mengacu pada kondisi lingkungan di luar individu yang dapat memengaruhi kerja sama. Faktor-faktor ini dapat berupa kondisi sosial, budaya, ekonomi, atau politik yang dapat memengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka mendekati tugas bersama. + + Struktur Sosial: Struktur sosial yang mendukung kerja sama, seperti norma sosial yang menghargai kolaborasi, aturan yang adil, dan sistem penghargaan yang adil, dapat mendorong individu untuk bekerja sama. Sebaliknya, struktur sosial yang kompetitif, tidak adil, atau tidak menghargai kerja sama dapat menghambat kerja sama. + + Budaya: Budaya dapat memengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh individu, yang pada gilirannya dapat memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Budaya yang menghargai kerja sama, toleransi, dan saling menghormati cenderung mendorong individu untuk bekerja sama. Sebaliknya, budaya yang individualistis, kompetitif, atau tidak toleran dapat menghambat kerja sama. + + Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi dapat memengaruhi motivasi dan kemampuan individu untuk bekerja sama. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, individu mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang bersedia untuk bekerja sama. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang stabil, individu mungkin lebih bersedia untuk bekerja sama karena mereka merasa lebih aman dan memiliki lebih banyak sumber daya untuk berbagi. + + Kondisi Politik: Kondisi politik yang stabil dan demokratis dapat mendorong kerja sama karena individu merasa lebih aman dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, kondisi politik yang tidak stabil, otoriter, atau penuh konflik dapat menghambat kerja sama karena individu merasa tidak aman dan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. + Dapatkan akses augmented reality ar dan virtual reality vr dalam digital marketing ke sumber daya privat yang lainnya. + + + Hubungan antara Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerja Sama dan Dampaknya pada Interaksi Sosial + Faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dibahas di atas saling terkait dan saling memengaruhi. Misalnya, kepribadian individu dapat dipengaruhi oleh budaya tempat mereka dibesarkan, dan motivasi individu dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. + + + + Faktor + Dampak pada Kerja Sama + Dampak pada Interaksi Sosial + + + + + Kepribadian yang ramah dan komunikatif + Meningkatkan komunikasi dan kepercayaan dalam kelompok + Membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati + + + Motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama + Meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja sama + Meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam kelompok + + + Struktur sosial yang mendukung kerja sama + Meningkatkan peluang untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama + Meningkatkan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat + + + Budaya yang menghargai kerja sama + Meningkatkan rasa percaya dan toleransi antar individu + Membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis + + + + Pemahaman tentang hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi kerja sama dan dampaknya pada interaksi sosial sangat penting untuk membangun strategi yang efektif untuk mendorong kerja sama dan membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat. + Strategi Meningkatkan Kerja Sama dalam Interaksi Sosial + + Kerja sama dalam interaksi sosial adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, menyelesaikan masalah bersama, dan mencapai tujuan bersama. Namun, membangun kerja sama yang efektif tidak selalu mudah. Ada berbagai faktor yang dapat menghambat kerja sama, seperti perbedaan pendapat, ego, kurangnya komunikasi, dan ketidakpercayaan. + Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai konteks interaksi sosial. + Komunikasi yang Efektif + Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari kerja sama yang kuat. Tanpa komunikasi yang jelas, terbuka, dan saling pengertian, sulit untuk mencapai kesepahaman dan membangun kepercayaan. + + Berlatihlah mendengarkan dengan aktif: Saat seseorang berbicara, fokuslah pada apa yang mereka katakan, bukan pada apa yang ingin Anda katakan. Tunjukkan bahwa Anda memperhatikan dengan memberikan respons verbal dan non-verbal, seperti mengangguk, membuat kontak mata, dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. + Berikan umpan balik yang konstruktif: Berikan umpan balik yang spesifik, objektif, dan berfokus pada perilaku, bukan pada pribadi. Hindari kata-kata yang menghakimi atau menuduh. + Gunakan bahasa tubuh yang positif: Ekspresi wajah, kontak mata, dan postur tubuh dapat memengaruhi bagaimana pesan Anda diterima. Gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan keterbukaan, kepercayaan, dan kesediaan untuk bekerja sama. + + Misalnya, dalam sebuah tim proyek, komunikasi yang efektif dapat membantu anggota tim memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, mengatasi konflik, dan menemukan solusi bersama. Ketika anggota tim saling mendengarkan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menggunakan bahasa tubuh yang positif, mereka dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama. + Membangun Kepercayaan + Kepercayaan adalah elemen penting dalam kerja sama. Tanpa kepercayaan, sulit untuk berbagi informasi, bekerja sama secara efektif, dan menyelesaikan masalah bersama. + + Jujur dan transparan: Bersikap jujur dan terbuka dalam komunikasi, baik dalam hal informasi maupun dalam tindakan. Hindari menyembunyikan informasi atau berbohong. + Menepati janji: Ketika Anda berjanji untuk melakukan sesuatu, tepati janji tersebut. Ini menunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan dan dapat dipercaya. + Menghormati perbedaan: Setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda. Hormati perbedaan pendapat dan berusaha untuk memahami perspektif orang lain. + + Contohnya, dalam sebuah kelompok diskusi, membangun kepercayaan dapat membantu anggota kelompok merasa aman untuk berbagi ide, mengungkapkan pendapat yang berbeda, dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang terbaik. Ketika anggota kelompok saling jujur, menepati janji, dan menghormati perbedaan, mereka dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama. + Mempromosikan Kerja Sama Tim + Kerja sama tim adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Membangun budaya tim yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kerja sama. + + Tetapkan tujuan bersama: Pastikan semua anggota tim memahami tujuan bersama dan bagaimana peran mereka berkontribusi pada tujuan tersebut. + Dorong partisipasi dan kolaborasi: Berikan kesempatan kepada semua anggota tim untuk berbagi ide, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. + Rayakan keberhasilan: Akui dan rayakan keberhasilan tim, baik besar maupun kecil. Ini akan meningkatkan motivasi dan semangat tim. + + Misalnya, dalam sebuah perusahaan, mempromosikan kerja sama tim dapat membantu karyawan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek, mencapai target penjualan, dan meningkatkan kualitas produk. Ketika karyawan merasa menjadi bagian dari tim, dihargai, dan didukung, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. + Mengatasi Konflik + Konflik adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial. Namun, cara kita menangani konflik dapat memengaruhi kerja sama. Mengatasi konflik secara konstruktif dapat membantu menjaga hubungan dan meningkatkan kerja sama. + + Komunikasi yang terbuka dan jujur: Komunikasikan perasaan dan kebutuhan Anda dengan jelas dan terbuka. Dengarkan perspektif orang lain dengan empati. + Fokus pada solusi: Alih-alih menyalahkan, fokuslah pada menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. + Cari bantuan jika diperlukan: Jika Anda tidak dapat menyelesaikan konflik sendiri, cari bantuan dari mediator atau pihak ketiga yang dapat membantu memfasilitasi dialog. + + Contohnya, dalam sebuah keluarga, mengatasi konflik secara konstruktif dapat membantu anggota keluarga menjaga hubungan yang harmonis, menyelesaikan masalah bersama, dan membangun keluarga yang lebih kuat. Ketika anggota keluarga saling mendengarkan, mencari solusi bersama, dan menghindari eskalasi konflik, mereka dapat menjaga hubungan yang positif dan meningkatkan kerja sama. + Kerja sama dalam interaksi sosial merupakan fondasi utama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Membangun budaya kerja sama mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, saling membantu, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Melepaskan ego dan membangun jembatan kolaborasi akan membawa kita menuju interaksi sosial yang lebih harmonis, menghasilkan solusi kreatif, dan memperkuat ikatan sosial yang erat. + Pertanyaan Umum (FAQ) + Bagaimana kerja sama dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dalam interaksi sosial? + Kerja sama membantu menyelesaikan konflik dengan mendorong dialog dan pencarian solusi bersama. Dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, kita dapat menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. + Apakah semua bentuk kerja sama selalu efektif? + Tidak selalu. Kerja sama yang tidak didasari oleh tujuan yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan kepercayaan yang kuat dapat menghasilkan hasil yang kurang optimal, bahkan menimbulkan konflik baru. + Bagaimana cara membangun budaya kerja sama dalam masyarakat? + Membangun budaya kerja sama dimulai dari diri sendiri, dengan menunjukkan sikap toleransi, empati, dan keinginan untuk berkolaborasi. Pendidikkan dan kampanye tentang pentingnya kerja sama juga berperan penting dalam menanamkan nilai ini di masyarakat. Bayangkan sebuah orkestra yang memainkan simfoni indah. Setiap alat musik memainkan melodinya sendiri, namun harmoni hanya tercipta ketika mereka bekerja sama, saling mendukung, dan mengikuti irama yang sama. Begitu pula dalam interaksi sosial, kerja sama menjadi kunci utama dalam menciptakan hubungan yang harmonis, efektif, dan bermakna. + + Daftar Isi + Toggle + + + Kerja sama dalam proses interaksi sosial bukan hanya sekadar berbagi tugas, melainkan sebuah kolaborasi yang membangun kepercayaan, saling pengertian, dan tujuan bersama. + Dari membangun keluarga yang hangat hingga membangun negara yang maju, kerja sama selalu berperan penting. Dalam keluarga, kerja sama antar anggota keluarga membangun rasa saling memiliki dan menghormati. Di lingkungan sekolah, kerja sama antar siswa mempermudah proses belajar dan mencapai tujuan bersama. + Bahkan, di tingkat global, kerja sama antar negara diperlukan untuk mengatasi permasalahan bersama seperti perubahan iklim dan konflik internasional. + Pentingnya Kerja Sama dalam Interaksi Sosial + + Kerja sama adalah pondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis dan bermakna dalam interaksi sosial. Tanpa kerja sama, interaksi sosial akan menjadi rumit, penuh konflik, dan sulit untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, kerja sama bukan hanya sekadar berbagi tugas, tetapi lebih dari itu, melibatkan upaya bersama untuk mencapai tujuan yang sama, saling mendukung, dan menghargai kontribusi masing-masing individu. + Mengapa Kerja Sama Penting dalam Interaksi Sosial? + Kerja sama adalah elemen penting dalam interaksi sosial karena menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Ketika individu bekerja sama, mereka dapat menggabungkan keahlian, sumber daya, dan perspektif yang berbeda untuk mencapai hasil yang lebih baik daripada yang bisa mereka capai sendiri. + Kerja sama juga memperkuat ikatan sosial, membangun rasa saling percaya, dan memupuk rasa kepemilikan bersama terhadap tujuan yang ingin dicapai. + Contoh Kerja Sama dalam Interaksi Sosial + + Kerja sama dalam tim : Dalam sebuah tim, setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Kerja sama memungkinkan anggota tim untuk saling mendukung, berbagi ide, dan menyelesaikan tugas secara efektif. Misalnya, dalam sebuah proyek desain, seorang desainer grafis dapat bekerja sama dengan seorang programmer untuk menciptakan sebuah aplikasi yang inovatif dan fungsional. + + Kerja sama dalam komunitas : Kerja sama dalam komunitas dapat membantu dalam menyelesaikan masalah sosial, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, dan pelestarian lingkungan. Misalnya, warga di sebuah desa dapat bekerja sama untuk membangun sistem irigasi yang lebih efisien untuk meningkatkan hasil panen mereka. + + Kerja sama dalam keluarga : Dalam keluarga, kerja sama sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung. Misalnya, anggota keluarga dapat bekerja sama untuk membersihkan rumah, memasak, dan merawat anggota keluarga yang sakit. + + Peran Kerja Sama dalam Menyelesaikan Konflik + Kerja sama juga merupakan kunci dalam menyelesaikan konflik dalam interaksi sosial. Ketika terjadi konflik, komunikasi yang terbuka dan jujur serta upaya untuk mencari solusi bersama dapat membantu dalam meredakan ketegangan dan mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Kerja sama memungkinkan individu untuk melihat konflik dari perspektif yang berbeda, menemukan titik temu, dan membangun solusi yang saling menguntungkan. + Dampak Positif dan Negatif dari Kurangnya Kerja Sama + + + + Dampak + Positif + Negatif + + + + + Interaksi Sosial + Meningkatkan hubungan antar individu, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan mempermudah dalam mencapai tujuan bersama. + Memperburuk hubungan antar individu, menciptakan konflik, dan menghambat pencapaian tujuan bersama. + + + Efisiensi + Meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan, karena sumber daya dan keahlian digabungkan secara efektif. + Menurunkan efisiensi dalam menyelesaikan tugas dan mencapai tujuan, karena sumber daya dan keahlian tidak digabungkan secara efektif. + + + Kreativitas + Meningkatkan kreativitas, karena individu dapat berbagi ide dan perspektif yang berbeda untuk menghasilkan solusi yang inovatif. + Menurunkan kreativitas, karena individu cenderung bekerja sendiri dan tidak terbuka terhadap ide-ide baru. + + + Keharmonisan + Membangun rasa saling percaya, menghargai, dan saling mendukung antar individu, sehingga menciptakan lingkungan yang harmonis. + Menciptakan ketidakpercayaan, ketidakharmonisan, dan konflik antar individu, karena kurangnya rasa saling menghormati dan menghargai. + + + + Bentuk-Bentuk Kerja Sama dalam Interaksi Sosial + Kerja sama merupakan kunci utama dalam kehidupan sosial. Tanpa kerja sama, interaksi manusia akan menjadi rumit, konflik akan meningkat, dan kemajuan akan terhambat. Kerja sama terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Masing-masing bentuk kerja sama memiliki karakteristik dan contoh konkret yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. + Kerja Sama Tim + Kerja sama tim merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Karakter utama dari kerja sama tim adalah adanya pembagian tugas, komunikasi yang efektif, dan kolaborasi yang kuat. + + Contoh: Tim sepak bola, tim proyek di kantor, tim sukarelawan. + + Kerja Sama Antar Kelompok + Kerja sama antar kelompok terjadi ketika dua atau lebih kelompok yang berbeda bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerja sama ini sering terjadi dalam konteks organisasi, masyarakat, dan bahkan antar negara. Karakteristik utama dari kerja sama antar kelompok adalah adanya saling pengertian, toleransi, dan kompromi. + + Contoh: Kerja sama antar suku bangsa, kerja sama antar organisasi non-profit, kerja sama antar negara dalam penanganan bencana alam. + + Kerja Sama Informal + Kerja sama informal merupakan bentuk kerja sama yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Biasanya, kerja sama ini terjadi di lingkungan keluarga, teman, atau komunitas. Karakteristik utama dari kerja sama informal adalah adanya rasa saling percaya, spontanitas, dan kesukaan. + + Contoh: Membantu tetangga yang sedang kesulitan, bergotong royong membersihkan lingkungan, saling berbagi makanan saat ada acara. + + Kerja Sama Formal + Kerja sama formal merupakan bentuk kerja sama yang terstruktur dan diatur secara resmi. Biasanya, kerja sama ini terjadi dalam organisasi, perusahaan, atau lembaga pemerintah. Karakteristik utama dari kerja sama formal adalah adanya aturan, prosedur, dan perjanjian yang jelas. + + Contoh: Kerjasama antara perusahaan dengan supplier, kerjasama antara pemerintah dengan organisasi internasional, kerjasama antar lembaga penelitian. + + Kerja Sama Ekonomis + Kerja sama ekonomis merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek ekonomi. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, baik bagi individu, kelompok, maupun negara. Karakteristik utama dari kerja sama ekonomis adalah adanya pertukaran barang dan jasa, investasi, dan perdagangan. + + Contoh: Perjanjian perdagangan bebas, investasi asing, kerjasama dalam pengembangan industri. + + Kerja Sama Sosial + Kerja sama sosial merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek sosial. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. Karakteristik utama dari kerja sama sosial adalah adanya kepedulian, solidaritas, dan rasa tanggung jawab sosial. + + Contoh: Program pengentasan kemiskinan, program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat. + + Kerja Sama Politik + Kerja sama politik merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek politik. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk mencapai tujuan politik bersama, baik bagi individu, kelompok, maupun negara. Karakteristik utama dari kerja sama politik adalah adanya perundingan, negosiasi, dan kesepakatan. + + Contoh: Pembentukan koalisi politik, perjanjian internasional, kerjasama dalam penanganan konflik. + + Kerja Sama Kultural + Kerja sama kultural merupakan bentuk kerja sama yang melibatkan aspek budaya. Bentuk kerja sama ini bertujuan untuk memperkaya dan melestarikan budaya, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat. Karakteristik utama dari kerja sama kultural adalah adanya pertukaran budaya, toleransi, dan saling menghargai. + + Contoh: Festival budaya, pertukaran pelajar, kerjasama dalam pengembangan seni dan budaya. + + Tabel Rangkuman Bentuk-Bentuk Kerja Sama + + + Bentuk Kerja Sama + Karakteristik + Contoh + + + Kerja Sama Tim + Pembagian tugas, komunikasi yang efektif, kolaborasi yang kuat + Tim sepak bola, tim proyek di kantor, tim sukarelawan + + + Kerja Sama Antar Kelompok + Saling pengertian, toleransi, kompromi + Kerja sama antar suku bangsa, kerja sama antar organisasi non-profit, kerja sama antar negara dalam penanganan bencana alam + + + Kerja Sama Informal + Rasa saling percaya, spontanitas, kesukaan + Membantu tetangga yang sedang kesulitan, bergotong royong membersihkan lingkungan, saling berbagi makanan saat ada acara + + + Kerja Sama Formal + Aturan, prosedur, perjanjian yang jelas + Kerjasama antara perusahaan dengan supplier, kerjasama antara pemerintah dengan organisasi internasional, kerjasama antar lembaga penelitian + + + Kerja Sama Ekonomis + Pertukaran barang dan jasa, investasi, perdagangan + Perjanjian perdagangan bebas, investasi asing, kerjasama dalam pengembangan industri + + + Kerja Sama Sosial + Kepedulian, solidaritas, rasa tanggung jawab sosial + Program pengentasan kemiskinan, program bantuan sosial, program pemberdayaan masyarakat + + + Kerja Sama Politik + Perundingan, negosiasi, kesepakatan + Pembentukan koalisi politik, perjanjian internasional, kerjasama dalam penanganan konflik + + + Kerja Sama Kultural + Pertukaran budaya, toleransi, saling menghargai + Festival budaya, pertukaran pelajar, kerjasama dalam pengembangan seni dan budaya + + + Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerja Sama dalam Interaksi Sosial + Kerja sama dalam interaksi sosial merupakan kunci untuk mencapai tujuan bersama dan membangun hubungan yang harmonis. Namun, keberhasilan kerja sama tidak selalu mudah dicapai, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang kompleks. Pemahaman tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk memahami dinamika kerja sama dan mengembangkan strategi yang efektif untuk mendorongnya. + Faktor Internal yang Mempengaruhi Kerja Sama + Faktor internal mengacu pada karakteristik individu yang terlibat dalam kerja sama, seperti kepribadian, motivasi, dan kemampuan. Faktor-faktor ini dapat memengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka mendekati tugas bersama, dan seberapa besar kontribusi mereka dalam mencapai tujuan bersama. + + Kepribadian: Individu dengan kepribadian yang ramah, komunikatif, dan memiliki kemampuan untuk berempati cenderung lebih mudah bekerja sama dengan orang lain. Mereka lebih terbuka terhadap ide-ide baru, lebih mau mendengarkan pendapat orang lain, dan lebih mampu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. + Sebaliknya, individu yang egois, tidak kooperatif, dan cenderung mendominasi dapat menghambat kerja sama. + Motivasi: Motivasi merupakan faktor penting dalam mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kerja sama. Individu yang termotivasi untuk mencapai tujuan bersama, memiliki rasa tanggung jawab, dan menghargai kerja tim akan lebih aktif dan bersemangat dalam bekerja sama. Sebaliknya, individu yang tidak termotivasi, merasa tidak dihargai, atau tidak melihat manfaat dari kerja sama, cenderung pasif dan tidak bersemangat dalam berpartisipasi. + + Kemampuan: Kemampuan individu dalam bidang tertentu dapat memengaruhi kontribusi mereka dalam kerja sama. Individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tugas bersama akan lebih mudah berkontribusi dan mencapai hasil yang positif. Namun, jika individu tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan, mereka mungkin merasa kesulitan dalam berpartisipasi dan bahkan dapat menjadi beban bagi kelompok. + Perdalam pemahaman Anda dengan teknik dan pendekatan dari menentukan evaluasi dan penilaian hasil belajar . + + + Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kerja Sama + Faktor eksternal mengacu pada kondisi lingkungan di luar individu yang dapat memengaruhi kerja sama. Faktor-faktor ini dapat berupa kondisi sosial, budaya, ekonomi, atau politik yang dapat memengaruhi bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka mendekati tugas bersama. + + Struktur Sosial: Struktur sosial yang mendukung kerja sama, seperti norma sosial yang menghargai kolaborasi, aturan yang adil, dan sistem penghargaan yang adil, dapat mendorong individu untuk bekerja sama. Sebaliknya, struktur sosial yang kompetitif, tidak adil, atau tidak menghargai kerja sama dapat menghambat kerja sama. + + Budaya: Budaya dapat memengaruhi nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh individu, yang pada gilirannya dapat memengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain. Budaya yang menghargai kerja sama, toleransi, dan saling menghormati cenderung mendorong individu untuk bekerja sama. Sebaliknya, budaya yang individualistis, kompetitif, atau tidak toleran dapat menghambat kerja sama. + + Kondisi Ekonomi: Kondisi ekonomi dapat memengaruhi motivasi dan kemampuan individu untuk bekerja sama. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, individu mungkin lebih fokus pada kepentingan pribadi dan kurang bersedia untuk bekerja sama. Sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang stabil, individu mungkin lebih bersedia untuk bekerja sama karena mereka merasa lebih aman dan memiliki lebih banyak sumber daya untuk berbagi. + + Kondisi Politik: Kondisi politik yang stabil dan demokratis dapat mendorong kerja sama karena individu merasa lebih aman dan memiliki lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, kondisi politik yang tidak stabil, otoriter, atau penuh konflik dapat menghambat kerja sama karena individu merasa tidak aman dan tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. + Dapatkan akses augmented reality ar dan virtual reality vr dalam digital marketing ke sumber daya privat yang lainnya. + + + Hubungan antara Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerja Sama dan Dampaknya pada Interaksi Sosial + Faktor-faktor internal dan eksternal yang telah dibahas di atas saling terkait dan saling memengaruhi. Misalnya, kepribadian individu dapat dipengaruhi oleh budaya tempat mereka dibesarkan, dan motivasi individu dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. + + + + Faktor + Dampak pada Kerja Sama + Dampak pada Interaksi Sosial + + + + + Kepribadian yang ramah dan komunikatif + Meningkatkan komunikasi dan kepercayaan dalam kelompok + Membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati + + + Motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan bersama + Meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja sama + Meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas dalam kelompok + + + Struktur sosial yang mendukung kerja sama + Meningkatkan peluang untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama + Meningkatkan stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat + + + Budaya yang menghargai kerja sama + Meningkatkan rasa percaya dan toleransi antar individu + Membangun masyarakat yang lebih damai dan harmonis + + + + Pemahaman tentang hubungan antara faktor-faktor yang memengaruhi kerja sama dan dampaknya pada interaksi sosial sangat penting untuk membangun strategi yang efektif untuk mendorong kerja sama dan membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat. + Strategi Meningkatkan Kerja Sama dalam Interaksi Sosial + + Kerja sama dalam interaksi sosial adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, menyelesaikan masalah bersama, dan mencapai tujuan bersama. Namun, membangun kerja sama yang efektif tidak selalu mudah. Ada berbagai faktor yang dapat menghambat kerja sama, seperti perbedaan pendapat, ego, kurangnya komunikasi, dan ketidakpercayaan. + Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai konteks interaksi sosial. + Komunikasi yang Efektif + Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari kerja sama yang kuat. Tanpa komunikasi yang jelas, terbuka, dan saling pengertian, sulit untuk mencapai kesepahaman dan membangun kepercayaan. + + Berlatihlah mendengarkan dengan aktif: Saat seseorang berbicara, fokuslah pada apa yang mereka katakan, bukan pada apa yang ingin Anda katakan. Tunjukkan bahwa Anda memperhatikan dengan memberikan respons verbal dan non-verbal, seperti mengangguk, membuat kontak mata, dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. + Berikan umpan balik yang konstruktif: Berikan umpan balik yang spesifik, objektif, dan berfokus pada perilaku, bukan pada pribadi. Hindari kata-kata yang menghakimi atau menuduh. + Gunakan bahasa tubuh yang positif: Ekspresi wajah, kontak mata, dan postur tubuh dapat memengaruhi bagaimana pesan Anda diterima. Gunakan bahasa tubuh yang menunjukkan keterbukaan, kepercayaan, dan kesediaan untuk bekerja sama. + + Misalnya, dalam sebuah tim proyek, komunikasi yang efektif dapat membantu anggota tim memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, mengatasi konflik, dan menemukan solusi bersama. Ketika anggota tim saling mendengarkan, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan menggunakan bahasa tubuh yang positif, mereka dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama. + Membangun Kepercayaan + Kepercayaan adalah elemen penting dalam kerja sama. Tanpa kepercayaan, sulit untuk berbagi informasi, bekerja sama secara efektif, dan menyelesaikan masalah bersama. + + Jujur dan transparan: Bersikap jujur dan terbuka dalam komunikasi, baik dalam hal informasi maupun dalam tindakan. Hindari menyembunyikan informasi atau berbohong. + Menepati janji: Ketika Anda berjanji untuk melakukan sesuatu, tepati janji tersebut. Ini menunjukkan bahwa Anda dapat diandalkan dan dapat dipercaya. + Menghormati perbedaan: Setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda. Hormati perbedaan pendapat dan berusaha untuk memahami perspektif orang lain. + + Contohnya, dalam sebuah kelompok diskusi, membangun kepercayaan dapat membantu anggota kelompok merasa aman untuk berbagi ide, mengungkapkan pendapat yang berbeda, dan bekerja sama untuk mencapai solusi yang terbaik. Ketika anggota kelompok saling jujur, menepati janji, dan menghormati perbedaan, mereka dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kerja sama. + Mempromosikan Kerja Sama Tim + Kerja sama tim adalah kunci untuk mencapai tujuan bersama. Membangun budaya tim yang positif dan mendukung dapat meningkatkan motivasi, produktivitas, dan kerja sama. + + Tetapkan tujuan bersama: Pastikan semua anggota tim memahami tujuan bersama dan bagaimana peran mereka berkontribusi pada tujuan tersebut. + Dorong partisipasi dan kolaborasi: Berikan kesempatan kepada semua anggota tim untuk berbagi ide, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. + Rayakan keberhasilan: Akui dan rayakan keberhasilan tim, baik besar maupun kecil. Ini akan meningkatkan motivasi dan semangat tim. + + Misalnya, dalam sebuah perusahaan, mempromosikan kerja sama tim dapat membantu karyawan bekerja sama untuk menyelesaikan proyek, mencapai target penjualan, dan meningkatkan kualitas produk. Ketika karyawan merasa menjadi bagian dari tim, dihargai, dan didukung, mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama. + Mengatasi Konflik + Konflik adalah hal yang wajar dalam interaksi sosial. Namun, cara kita menangani konflik dapat memengaruhi kerja sama. Mengatasi konflik secara konstruktif dapat membantu menjaga hubungan dan meningkatkan kerja sama. + + Komunikasi yang terbuka dan jujur: Komunikasikan perasaan dan kebutuhan Anda dengan jelas dan terbuka. Dengarkan perspektif orang lain dengan empati. + Fokus pada solusi: Alih-alih menyalahkan, fokuslah pada menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. + Cari bantuan jika diperlukan: Jika Anda tidak dapat menyelesaikan konflik sendiri, cari bantuan dari mediator atau pihak ketiga yang dapat membantu memfasilitasi dialog. + + Contohnya, dalam sebuah keluarga, mengatasi konflik secara konstruktif dapat membantu anggota keluarga menjaga hubungan yang harmonis, menyelesaikan masalah bersama, dan membangun keluarga yang lebih kuat. Ketika anggota keluarga saling mendengarkan, mencari solusi bersama, dan menghindari eskalasi konflik, mereka dapat menjaga hubungan yang positif dan meningkatkan kerja sama. + Kerja sama dalam interaksi sosial merupakan fondasi utama untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Membangun budaya kerja sama mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan, saling membantu, dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Melepaskan ego dan membangun jembatan kolaborasi akan membawa kita menuju interaksi sosial yang lebih harmonis, menghasilkan solusi kreatif, dan memperkuat ikatan sosial yang erat. + Pertanyaan Umum (FAQ) + Bagaimana kerja sama dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dalam interaksi sosial? + Kerja sama membantu menyelesaikan konflik dengan mendorong dialog dan pencarian solusi bersama. Dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, kita dapat menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. + Apakah semua bentuk kerja sama selalu efektif? + Tidak selalu. Kerja sama yang tidak didasari oleh tujuan yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan kepercayaan yang kuat dapat menghasilkan hasil yang kurang optimal, bahkan menimbulkan konflik baru. + Bagaimana cara membangun budaya kerja sama dalam masyarakat? + Membangun budaya kerja sama dimulai dari diri sendiri, dengan menunjukkan sikap toleransi, empati, dan keinginan untuk berkolaborasi. Pendidikkan dan kampanye tentang pentingnya kerja sama juga berperan penting dalam menanamkan nilai ini di masyarakat. diff --git a/raw/unfatma.ac.id_pengaruh-globalisasi-terhadap-kehidupan-sosial-budaya.html.md b/raw/unfatma.ac.id_pengaruh-globalisasi-terhadap-kehidupan-sosial-budaya.html.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..057243f664a8e4fdf176f2d0ceb58f66b16e23d8 --- /dev/null +++ b/raw/unfatma.ac.id_pengaruh-globalisasi-terhadap-kehidupan-sosial-budaya.html.md @@ -0,0 +1,447 @@ +--- +url: https://unfatma.ac.id/pengaruh-globalisasi-terhadap-kehidupan-sosial-budaya.html +title: "Pengaruh Globalisasi terhadap Kehidupan Sosial Budaya Transformasi Dunia Modern - Blog UI Unfatma" +domain: unfatma.ac.id +crawl_date: 2026-03-24 19:26:49 +source_type: academic +quality_score: 95 +is_priority: false +--- + +# Pengaruh Globalisasi terhadap Kehidupan Sosial Budaya Transformasi Dunia Modern - Blog UI Unfatma + +Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya – Globalisasi, seperti gelombang pasang yang tak terbendung, telah menghantam setiap sudut kehidupan manusia, termasuk ranah sosial budaya. Pertukaran ide, nilai, dan tradisi yang semakin intens telah menciptakan dunia yang terhubung erat, namun di saat yang sama, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang identitas dan kelestarian budaya lokal. Daftar Isi Bagaimana globalisasi membentuk cara kita berinteraksi, berpikir, dan bahkan merasakan dunia? Apakah globalisasi membawa angin segar dengan memperkenalkan budaya baru, atau justru mengikis nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan turun temurun? Mari kita telusuri pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya yang penuh dengan dinamika dan paradoks ini. Globalisasi, seperti arus deras yang tak terbendung, telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya. Aliran informasi, teknologi, dan ide yang semakin cepat dan mudah diakses telah membentuk lanskap budaya di seluruh dunia. Dampaknya terasa dalam berbagai bentuk, mulai dari nilai-nilai tradisional hingga seni dan musik. Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi pertukaran budaya dan memperkaya khazanah seni dunia. Di sisi lain, ia juga memicu kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya lokal dan homogenisasi budaya. Globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap nilai-nilai budaya tradisional di berbagai negara. Adanya arus informasi dan budaya populer dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, telah menciptakan tren dan gaya hidup baru yang memengaruhi cara pandang generasi muda. Nilai-nilai tradisional yang dulunya dijunjung tinggi, seperti kesopanan, etika, dan nilai-nilai keluarga, terkadang tergeser oleh nilai-nilai individualisme dan hedonisme yang ditampilkan dalam budaya populer. Globalisasi telah mendorong penyebaran budaya populer ke seluruh dunia. Musik, film, dan acara televisi dari negara-negara tertentu, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, telah menjadi fenomena global. Contohnya, musik K-Pop telah mencuri perhatian dunia dengan lagu-lagu yang catchy, koreografi yang energik, dan gaya berpakaian yang unik. Film Hollywood juga memiliki pengaruh yang kuat di berbagai negara, dengan alur cerita dan visualisasi yang menarik serta cerita-cerita universal yang mampu menjangkau berbagai budaya. Globalisasi telah membuka pintu bagi pertukaran ide dan inspirasi dalam dunia seni dan musik. Seniman dari berbagai negara dapat saling belajar dan berkolaborasi, menghasilkan karya-karya baru yang menggabungkan elemen-elemen budaya yang berbeda. Musik global, seperti musik Latin, musik Afrika, dan musik Asia, semakin populer dan dihargai di berbagai belahan dunia. Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat menyebabkan homogenisasi musik dan seni, di mana gaya dan tren tertentu mendominasi dan mengalahkan keunikan budaya lokal. Globalisasi dapat menyebabkan hilangnya budaya tradisional, khususnya di negara-negara berkembang. Pengaruh budaya populer dari negara-negara maju dapat menggeser kebiasaan dan tradisi lokal, seperti pakaian tradisional, makanan tradisional, dan bahasa daerah. Contohnya, di beberapa negara berkembang, anak-anak muda lebih tertarik pada musik dan film Barat daripada musik dan seni tradisional. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan dan keterampilan tradisional, dan akhirnya menyebabkan budaya lokal terlupakan. Globalisasi telah membawa angin segar bagi kehidupan sosial budaya kita. Berbagai budaya saling berinteraksi, menciptakan dinamika baru yang menarik. Namun, di tengah arus informasi dan teknologi yang deras, kita perlu memahami cara menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur. Teks prosedur kompleks, apa itu dan bagaimana menulisnya , menjadi kunci untuk mengelola informasi dan menyampaikannya dengan efektif. Hal ini penting agar kita dapat memahami dan mengapresiasi keberagaman budaya yang hadir di tengah globalisasi. Globalisasi telah merubah wajah dunia, termasuk kehidupan sosial masyarakat. Interaksi manusia tak lagi terbatas pada ruang lingkup lokal, melainkan melampaui batas geografis dan budaya. Pertukaran informasi, ide, dan budaya terjadi dengan cepat, membentuk jaringan global yang kompleks dan dinamis. Globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi. Teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial telah menciptakan platform baru untuk berjejaring, berbagi informasi, dan membangun hubungan dengan orang-orang di seluruh dunia. Interaksi ini tak lagi terikat oleh jarak dan waktu, memungkinkan orang untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja tanpa batasan geografis. Globalisasi, seperti arus deras yang tak terbendung, telah mengubah lanskap sosial budaya kita. Berbagai aspek kehidupan, mulai dari mode hingga makanan, kini dipengaruhi oleh budaya global. Untuk memahami bagaimana pengaruh ini termanifestasi dalam wacana publik, kita perlu memahami teks eksposisi, yang teks eksposisi pengertian ciri ciri struktur jenis dan contoh 2 menjelaskan dengan jelas. Teks eksposisi menjadi media untuk menyampaikan argumen dan analisis mengenai fenomena globalisasi, membantu kita memahami bagaimana budaya global menembus batas geografis dan membentuk kembali cara pandang kita terhadap dunia. Globalisasi telah mendorong terbentuknya komunitas global yang dipersatukan oleh minat, tujuan, atau nilai-nilai bersama. Organisasi non-pemerintah (NGO), forum online, dan gerakan sosial global menjadi wadah bagi individu dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan mengadvokasi isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan kemiskinan. Globalisasi dapat mendorong toleransi dan saling pengertian antar budaya dengan memperkenalkan orang-orang pada berbagai perspektif dan nilai-nilai budaya. Pertukaran budaya melalui perjalanan, media, dan internet dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman tentang budaya lain. Di sisi lain, globalisasi juga dapat menyebabkan konflik sosial dan budaya. Perbedaan nilai-nilai dan budaya dapat menimbulkan ketegangan, terutama dalam konteks migrasi dan globalisasi ekonomi. Contohnya, globalisasi dapat menyebabkan konflik terkait agama, etnisitas, dan bahasa, seiring dengan masuknya budaya asing ke dalam masyarakat. Globalisasi telah merubah wajah dunia dengan kecepatan yang luar biasa, salah satunya melalui dampaknya terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang dipicu oleh globalisasi, telah menciptakan konektivitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuka peluang baru bagi manusia untuk saling berinteraksi, berkolaborasi, dan berbagi informasi secara real-time. Globalisasi telah mendorong percepatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) melalui berbagai faktor, antara lain: Teknologi telah menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia. Akses informasi yang mudah dan cepat melalui internet telah membuka cakrawala baru dalam memahami budaya dan nilai-nilai dari berbagai negara. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana teknologi telah mempermudah akses informasi dan interaksi antar budaya: Meskipun globalisasi membawa manfaat dalam hal akses informasi dan interaksi antar budaya, perkembangan teknologi juga dapat menciptakan kesenjangan digital antar negara. Kesenjangan digital ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain: Teknologi telah mempercepat penyebaran budaya dan informasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh berikut: Perkembangan teknologi dalam konteks globalisasi membawa berbagai tantangan dan peluang. Di satu sisi, teknologi dapat mempermudah akses informasi, meningkatkan konektivitas global, dan mempercepat penyebaran budaya. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menciptakan kesenjangan digital, mengancam privasi, dan memicu konflik sosial. Globalisasi telah mengubah lanskap ekonomi dunia secara dramatis. Pergerakan barang, jasa, dan modal yang lebih bebas telah menciptakan peluang baru dan tantangan baru bagi negara-negara di seluruh dunia. Dalam konteks ini, kita akan membahas bagaimana globalisasi memengaruhi perdagangan internasional dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, serta memicu persaingan ekonomi yang tidak sehat. Selain itu, kita akan menganalisis dampak globalisasi terhadap kebijakan ekonomi dan pasar tenaga kerja di negara berkembang. Globalisasi telah membuka pintu bagi perdagangan internasional yang lebih bebas. Penurunan tarif, hambatan perdagangan, dan kemajuan teknologi telah memfasilitasi pergerakan barang dan jasa antar negara dengan lebih mudah. Hal ini telah menyebabkan peningkatan volume perdagangan internasional secara signifikan. Selain itu, globalisasi juga telah mendorong arus investasi asing langsung (FDI) ke berbagai negara. Perusahaan multinasional (MNC) mencari peluang baru di negara berkembang untuk memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja murah, dan pasar baru. Globalisasi dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mendorong perdagangan internasional dan investasi asing. Akses ke pasar yang lebih luas dan sumber daya yang lebih beragam dapat mendorong efisiensi produksi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. Meskipun globalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, hal itu juga dapat memicu persaingan ekonomi yang tidak sehat. Perusahaan-perusahaan dari negara maju dengan sumber daya dan teknologi yang lebih maju dapat menguasai pasar di negara berkembang, yang dapat mengancam kelangsungan hidup usaha lokal. Globalisasi telah mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih liberal dan membuka pasar mereka bagi investasi asing. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan tekanan pada negara berkembang untuk mengurangi regulasi dan standar tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif pada pekerja. Di era globalisasi, kita hidup dalam tatanan dunia yang terus berubah. Tantangannya adalah bagaimana merangkul globalisasi tanpa kehilangan jati diri, menjaga nilai-nilai tradisional sambil tetap terbuka terhadap budaya lain. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat memanfaatkan globalisasi untuk membangun masyarakat yang lebih toleran, adil, dan sejahtera, di mana keberagaman budaya menjadi kekuatan, bukan ancaman. Apakah globalisasi selalu berdampak negatif terhadap budaya lokal? Tidak selalu. Globalisasi dapat memperkaya budaya lokal dengan memperkenalkan ide-ide dan pengaruh baru, sehingga menciptakan bentuk-bentuk budaya yang lebih dinamis. Namun, penting untuk memastikan bahwa pengaruh globalisasi tidak menyingkirkan sepenuhnya nilai-nilai tradisional. Bagaimana globalisasi dapat meningkatkan toleransi dan saling pengertian antar budaya? Dengan mempermudah interaksi dan pertukaran informasi antar budaya, globalisasi dapat membantu kita memahami perspektif dan nilai-nilai yang berbeda, sehingga meningkatkan toleransi dan saling pengertian. Apakah globalisasi selalu menguntungkan bagi semua negara? Tidak. Globalisasi dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial antar negara, terutama bagi negara berkembang yang kurang siap menghadapi tantangan globalisasi. Anda harus masuk untuk berkomentar. Dampak Globalisasi terhadap Kebudayaan Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Sosial Globalisasi dan Perkembangan Teknologi Globalisasi dan Ekonomi Informasi Penting & FAQ: Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai-Nilai Budaya Tradisional Contoh Budaya Populer yang Menyebar Secara Global Dampak Positif dan Negatif Globalisasi terhadap Budaya Lokal Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Seni dan Musik Contoh Hilangnya Budaya Tradisional Akibat Globalisasi Pola Interaksi Sosial yang Berubah Munculnya Komunitas Global Dampak Globalisasi terhadap Struktur Sosial Meningkatnya Toleransi dan Saling Pengertian Antar Budaya Konflik Sosial dan Budaya Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi Peran Teknologi dalam Mempermudah Akses Informasi dan Interaksi Antar Budaya Kesenjangan Digital Antar Negara, Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya Percepatan Penyebaran Budaya dan Informasi Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi dalam Konteks Globalisasi Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional dan Investasi Peran Globalisasi dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja Persaingan Ekonomi yang Tidak Sehat Dampak Globalisasi terhadap Ekonomi Negara Berkembang Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Ekonomi dan Pasar Tenaga Kerja Tinggalkan komentar Batalkan balasan Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya – Globalisasi, seperti gelombang pasang yang tak terbendung, telah menghantam setiap sudut kehidupan manusia, termasuk ranah sosial budaya. Pertukaran ide, nilai, dan tradisi yang semakin intens telah menciptakan dunia yang terhubung erat, namun di saat yang sama, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang identitas dan kelestarian budaya lokal. + + Daftar Isi + Toggle + + + Bagaimana globalisasi membentuk cara kita berinteraksi, berpikir, dan bahkan merasakan dunia? Apakah globalisasi membawa angin segar dengan memperkenalkan budaya baru, atau justru mengikis nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan turun temurun? Mari kita telusuri pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya yang penuh dengan dinamika dan paradoks ini. + Dampak Globalisasi terhadap Kebudayaan + + Globalisasi, seperti arus deras yang tak terbendung, telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya. Aliran informasi, teknologi, dan ide yang semakin cepat dan mudah diakses telah membentuk lanskap budaya di seluruh dunia. Dampaknya terasa dalam berbagai bentuk, mulai dari nilai-nilai tradisional hingga seni dan musik. + Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi pertukaran budaya dan memperkaya khazanah seni dunia. Di sisi lain, ia juga memicu kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya lokal dan homogenisasi budaya. + Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai-Nilai Budaya Tradisional + Globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap nilai-nilai budaya tradisional di berbagai negara. Adanya arus informasi dan budaya populer dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, telah menciptakan tren dan gaya hidup baru yang memengaruhi cara pandang generasi muda. + Nilai-nilai tradisional yang dulunya dijunjung tinggi, seperti kesopanan, etika, dan nilai-nilai keluarga, terkadang tergeser oleh nilai-nilai individualisme dan hedonisme yang ditampilkan dalam budaya populer. + Contoh Budaya Populer yang Menyebar Secara Global + Globalisasi telah mendorong penyebaran budaya populer ke seluruh dunia. Musik, film, dan acara televisi dari negara-negara tertentu, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, telah menjadi fenomena global. Contohnya, musik K-Pop telah mencuri perhatian dunia dengan lagu-lagu yang catchy, koreografi yang energik, dan gaya berpakaian yang unik. + Film Hollywood juga memiliki pengaruh yang kuat di berbagai negara, dengan alur cerita dan visualisasi yang menarik serta cerita-cerita universal yang mampu menjangkau berbagai budaya. + Dampak Positif dan Negatif Globalisasi terhadap Budaya Lokal + + + Dampak Positif + Dampak Negatif + + + Pertukaran budaya dan pengayaan khazanah seni + Hilangnya identitas budaya lokal + + + Peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi + Homogenisasi budaya + + + Peningkatan toleransi dan pemahaman antar budaya + Komersialisasi budaya + + + Peluang baru untuk pengembangan ekonomi dan sosial + Kesenjangan budaya antar generasi + + + Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Seni dan Musik + Globalisasi telah membuka pintu bagi pertukaran ide dan inspirasi dalam dunia seni dan musik. Seniman dari berbagai negara dapat saling belajar dan berkolaborasi, menghasilkan karya-karya baru yang menggabungkan elemen-elemen budaya yang berbeda. Musik global, seperti musik Latin, musik Afrika, dan musik Asia, semakin populer dan dihargai di berbagai belahan dunia. + Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat menyebabkan homogenisasi musik dan seni, di mana gaya dan tren tertentu mendominasi dan mengalahkan keunikan budaya lokal. + Contoh Hilangnya Budaya Tradisional Akibat Globalisasi + Globalisasi dapat menyebabkan hilangnya budaya tradisional, khususnya di negara-negara berkembang. Pengaruh budaya populer dari negara-negara maju dapat menggeser kebiasaan dan tradisi lokal, seperti pakaian tradisional, makanan tradisional, dan bahasa daerah. Contohnya, di beberapa negara berkembang, anak-anak muda lebih tertarik pada musik dan film Barat daripada musik dan seni tradisional. + Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan dan keterampilan tradisional, dan akhirnya menyebabkan budaya lokal terlupakan. + Globalisasi telah membawa angin segar bagi kehidupan sosial budaya kita. Berbagai budaya saling berinteraksi, menciptakan dinamika baru yang menarik. Namun, di tengah arus informasi dan teknologi yang deras, kita perlu memahami cara menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur. + Teks prosedur kompleks, apa itu dan bagaimana menulisnya , menjadi kunci untuk mengelola informasi dan menyampaikannya dengan efektif. Hal ini penting agar kita dapat memahami dan mengapresiasi keberagaman budaya yang hadir di tengah globalisasi. + Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Sosial + + Globalisasi telah merubah wajah dunia, termasuk kehidupan sosial masyarakat. Interaksi manusia tak lagi terbatas pada ruang lingkup lokal, melainkan melampaui batas geografis dan budaya. Pertukaran informasi, ide, dan budaya terjadi dengan cepat, membentuk jaringan global yang kompleks dan dinamis. + Pola Interaksi Sosial yang Berubah + Globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi. Teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial telah menciptakan platform baru untuk berjejaring, berbagi informasi, dan membangun hubungan dengan orang-orang di seluruh dunia. Interaksi ini tak lagi terikat oleh jarak dan waktu, memungkinkan orang untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja tanpa batasan geografis. + Globalisasi, seperti arus deras yang tak terbendung, telah mengubah lanskap sosial budaya kita. Berbagai aspek kehidupan, mulai dari mode hingga makanan, kini dipengaruhi oleh budaya global. Untuk memahami bagaimana pengaruh ini termanifestasi dalam wacana publik, kita perlu memahami teks eksposisi, yang teks eksposisi pengertian ciri ciri struktur jenis dan contoh 2 menjelaskan dengan jelas. + Teks eksposisi menjadi media untuk menyampaikan argumen dan analisis mengenai fenomena globalisasi, membantu kita memahami bagaimana budaya global menembus batas geografis dan membentuk kembali cara pandang kita terhadap dunia. + Munculnya Komunitas Global + Globalisasi telah mendorong terbentuknya komunitas global yang dipersatukan oleh minat, tujuan, atau nilai-nilai bersama. Organisasi non-pemerintah (NGO), forum online, dan gerakan sosial global menjadi wadah bagi individu dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan mengadvokasi isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan kemiskinan. + + Contohnya, organisasi seperti Greenpeace dan Amnesty International telah berhasil membangun jaringan global yang luas, memfasilitasi kerja sama lintas batas untuk mengatasi masalah lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. + Platform media sosial juga telah menjadi ruang bagi komunitas global untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengorganisir aksi kolektif. Gerakan #MeToo dan #BlackLivesMatter adalah contoh bagaimana media sosial dapat menjadi katalisator perubahan sosial global. + + Dampak Globalisasi terhadap Struktur Sosial + + + + Aspek + Dampak Positif + Dampak Negatif + + + + + Struktur Kelas + Meningkatnya peluang ekonomi dan mobilitas sosial bagi sebagian orang + Meningkatnya kesenjangan ekonomi dan sosial, terutama di negara berkembang + + + Hierarki Gender + Meningkatnya kesadaran dan advokasi untuk kesetaraan gender + Persebaran budaya populer yang memperkuat stereotip gender + + + Struktur Keluarga + Meningkatnya mobilitas dan migrasi, menghasilkan keluarga transnasional + Meningkatnya perceraian dan disintegrasi keluarga + + + + Meningkatnya Toleransi dan Saling Pengertian Antar Budaya + Globalisasi dapat mendorong toleransi dan saling pengertian antar budaya dengan memperkenalkan orang-orang pada berbagai perspektif dan nilai-nilai budaya. Pertukaran budaya melalui perjalanan, media, dan internet dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman tentang budaya lain. + Konflik Sosial dan Budaya + Di sisi lain, globalisasi juga dapat menyebabkan konflik sosial dan budaya. Perbedaan nilai-nilai dan budaya dapat menimbulkan ketegangan, terutama dalam konteks migrasi dan globalisasi ekonomi. Contohnya, globalisasi dapat menyebabkan konflik terkait agama, etnisitas, dan bahasa, seiring dengan masuknya budaya asing ke dalam masyarakat. + Globalisasi dan Perkembangan Teknologi + Globalisasi telah merubah wajah dunia dengan kecepatan yang luar biasa, salah satunya melalui dampaknya terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang dipicu oleh globalisasi, telah menciptakan konektivitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuka peluang baru bagi manusia untuk saling berinteraksi, berkolaborasi, dan berbagi informasi secara real-time. + Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi + Globalisasi telah mendorong percepatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) melalui berbagai faktor, antara lain: + + Meningkatnya kebutuhan akan komunikasi global: Seiring dengan semakin intensnya interaksi antar negara dan antar budaya, kebutuhan akan alat komunikasi yang cepat dan efisien semakin meningkat. Hal ini mendorong para pengembang teknologi untuk menciptakan inovasi baru yang memungkinkan komunikasi lintas benua secara real-time. + Peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan: Globalisasi telah membuka akses bagi negara-negara berkembang untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan TIK. Hal ini memicu persaingan global dalam inovasi teknologi, yang pada akhirnya mendorong terciptanya teknologi yang lebih canggih dan terjangkau. + Pertukaran pengetahuan dan keahlian: Globalisasi mempermudah pertukaran pengetahuan dan keahlian di bidang TIK. Para ahli dari berbagai negara dapat bekerja sama, berbagi ide, dan mengembangkan teknologi baru secara bersama-sama. Hal ini memicu percepatan inovasi dan perkembangan TIK secara keseluruhan. + + Peran Teknologi dalam Mempermudah Akses Informasi dan Interaksi Antar Budaya + Teknologi telah menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia. Akses informasi yang mudah dan cepat melalui internet telah membuka cakrawala baru dalam memahami budaya dan nilai-nilai dari berbagai negara. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana teknologi telah mempermudah akses informasi dan interaksi antar budaya: + + + + Aspek + Contoh + + + + + Akses Informasi + Melalui internet, kita dapat dengan mudah mengakses berita, artikel, dan informasi dari berbagai negara, termasuk informasi tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai mereka. Kita juga dapat mempelajari bahasa asing secara online, memperkaya pemahaman kita tentang budaya lain. + + + Interaksi Antar Budaya + Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai budaya di seluruh dunia. Kita dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan mempelajari lebih banyak tentang budaya mereka melalui postingan, foto, dan video yang mereka bagikan. + + + Kolaborasi Antar Budaya + Platform kolaborasi online seperti Google Docs dan Zoom memungkinkan tim dari berbagai negara untuk bekerja sama dalam proyek bersama. Hal ini mempermudah pertukaran ide, pengetahuan, dan keahlian antar budaya, mendorong inovasi dan kreasi baru. + + + + Kesenjangan Digital Antar Negara, Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya + Meskipun globalisasi membawa manfaat dalam hal akses informasi dan interaksi antar budaya, perkembangan teknologi juga dapat menciptakan kesenjangan digital antar negara. Kesenjangan digital ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain: + + Perbedaan akses internet: Akses internet yang tidak merata di berbagai negara menjadi faktor utama kesenjangan digital. Beberapa negara memiliki infrastruktur internet yang canggih dan terjangkau, sementara negara lain masih kesulitan dalam menyediakan akses internet yang memadai bagi warganya. + Perbedaan tingkat literasi digital: Tingkat literasi digital yang rendah di beberapa negara menjadi kendala dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi dapat menghambat akses informasi dan partisipasi dalam dunia digital. + Perbedaan kemampuan ekonomi: Perbedaan kemampuan ekonomi antar negara juga dapat menyebabkan kesenjangan digital. Negara-negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun infrastruktur internet yang canggih dan menyediakan akses internet yang terjangkau bagi warganya. + + Percepatan Penyebaran Budaya dan Informasi + Teknologi telah mempercepat penyebaran budaya dan informasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh berikut: + + Tren musik dan film global: Platform streaming musik dan film seperti Spotify dan Netflix telah mempermudah akses terhadap musik dan film dari berbagai negara. Hal ini telah menciptakan tren musik dan film global, di mana musik dan film dari negara tertentu dapat dengan mudah diakses dan dinikmati oleh orang-orang di seluruh dunia. + + Fenomena viral di media sosial: Media sosial telah menjadi platform utama untuk penyebaran informasi dan budaya. Video, foto, dan informasi dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia melalui platform media sosial, menciptakan fenomena viral yang dapat mempengaruhi budaya dan perilaku masyarakat global. + Pertukaran budaya melalui platform online: Platform online seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah menjadi wadah bagi orang-orang dari berbagai budaya untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka. Hal ini mempermudah pertukaran budaya dan memperkaya pemahaman kita tentang berbagai budaya di dunia. + + Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi dalam Konteks Globalisasi + Perkembangan teknologi dalam konteks globalisasi membawa berbagai tantangan dan peluang. Di satu sisi, teknologi dapat mempermudah akses informasi, meningkatkan konektivitas global, dan mempercepat penyebaran budaya. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menciptakan kesenjangan digital, mengancam privasi, dan memicu konflik sosial. + + Tantangan: + + Kesenjangan digital antar negara. + Ancaman terhadap privasi dan keamanan data. + Munculnya hoaks dan informasi palsu. + Ketergantungan terhadap teknologi. + Kemungkinan hilangnya nilai-nilai budaya lokal. + + + Peluang: + + Meningkatkan akses informasi dan pendidikan. + Mempermudah interaksi dan kolaborasi antar budaya. + Mendorong inovasi dan kreasi baru. + Memperkuat ekonomi global. + Meningkatkan kualitas hidup manusia. + + + + Globalisasi dan Ekonomi + + Globalisasi telah mengubah lanskap ekonomi dunia secara dramatis. Pergerakan barang, jasa, dan modal yang lebih bebas telah menciptakan peluang baru dan tantangan baru bagi negara-negara di seluruh dunia. Dalam konteks ini, kita akan membahas bagaimana globalisasi memengaruhi perdagangan internasional dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, serta memicu persaingan ekonomi yang tidak sehat. + Selain itu, kita akan menganalisis dampak globalisasi terhadap kebijakan ekonomi dan pasar tenaga kerja di negara berkembang. + Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional dan Investasi + Globalisasi telah membuka pintu bagi perdagangan internasional yang lebih bebas. Penurunan tarif, hambatan perdagangan, dan kemajuan teknologi telah memfasilitasi pergerakan barang dan jasa antar negara dengan lebih mudah. Hal ini telah menyebabkan peningkatan volume perdagangan internasional secara signifikan. Selain itu, globalisasi juga telah mendorong arus investasi asing langsung (FDI) ke berbagai negara. + Perusahaan multinasional (MNC) mencari peluang baru di negara berkembang untuk memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja murah, dan pasar baru. + Peran Globalisasi dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja + Globalisasi dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mendorong perdagangan internasional dan investasi asing. Akses ke pasar yang lebih luas dan sumber daya yang lebih beragam dapat mendorong efisiensi produksi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. + + Misalnya, pertumbuhan industri manufaktur di negara berkembang seperti China dan India telah dipicu oleh investasi asing dan akses ke pasar global. + Perusahaan multinasional seringkali membawa teknologi baru, pengetahuan, dan praktik manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di negara berkembang. + + Persaingan Ekonomi yang Tidak Sehat + Meskipun globalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, hal itu juga dapat memicu persaingan ekonomi yang tidak sehat. Perusahaan-perusahaan dari negara maju dengan sumber daya dan teknologi yang lebih maju dapat menguasai pasar di negara berkembang, yang dapat mengancam kelangsungan hidup usaha lokal. + + Contohnya, persaingan dari perusahaan-perusahaan asing di sektor ritel telah membuat beberapa usaha kecil di negara berkembang kesulitan untuk bertahan hidup. + Globalisasi juga dapat menyebabkan eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang karena perusahaan mencari biaya produksi yang lebih rendah. + + Dampak Globalisasi terhadap Ekonomi Negara Berkembang + + + + Dampak Positif + Dampak Negatif + + + + + Peningkatan akses ke pasar global dan investasi asing + Persaingan ekonomi yang tidak sehat dari perusahaan asing + + + Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru + Eksploitasi tenaga kerja dan degradasi lingkungan + + + Transfer teknologi dan pengetahuan + Ketergantungan pada negara maju dan hilangnya keunggulan kompetitif lokal + + + + Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Ekonomi dan Pasar Tenaga Kerja + Globalisasi telah mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih liberal dan membuka pasar mereka bagi investasi asing. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan tekanan pada negara berkembang untuk mengurangi regulasi dan standar tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif pada pekerja. + + Globalisasi juga telah menyebabkan pergeseran dalam pasar tenaga kerja. + Permintaan tenaga kerja terampil dan profesional meningkat, sementara pekerjaan manual dan tidak terampil menjadi lebih sulit didapat. + + Di era globalisasi, kita hidup dalam tatanan dunia yang terus berubah. Tantangannya adalah bagaimana merangkul globalisasi tanpa kehilangan jati diri, menjaga nilai-nilai tradisional sambil tetap terbuka terhadap budaya lain. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat memanfaatkan globalisasi untuk membangun masyarakat yang lebih toleran, adil, dan sejahtera, di mana keberagaman budaya menjadi kekuatan, bukan ancaman. + Informasi Penting & FAQ: Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya + Apakah globalisasi selalu berdampak negatif terhadap budaya lokal? + Tidak selalu. Globalisasi dapat memperkaya budaya lokal dengan memperkenalkan ide-ide dan pengaruh baru, sehingga menciptakan bentuk-bentuk budaya yang lebih dinamis. Namun, penting untuk memastikan bahwa pengaruh globalisasi tidak menyingkirkan sepenuhnya nilai-nilai tradisional. + Bagaimana globalisasi dapat meningkatkan toleransi dan saling pengertian antar budaya? + Dengan mempermudah interaksi dan pertukaran informasi antar budaya, globalisasi dapat membantu kita memahami perspektif dan nilai-nilai yang berbeda, sehingga meningkatkan toleransi dan saling pengertian. + Apakah globalisasi selalu menguntungkan bagi semua negara? + Tidak. Globalisasi dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial antar negara, terutama bagi negara berkembang yang kurang siap menghadapi tantangan globalisasi. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya – Globalisasi, seperti gelombang pasang yang tak terbendung, telah menghantam setiap sudut kehidupan manusia, termasuk ranah sosial budaya. Pertukaran ide, nilai, dan tradisi yang semakin intens telah menciptakan dunia yang terhubung erat, namun di saat yang sama, menimbulkan pertanyaan mendalam tentang identitas dan kelestarian budaya lokal. + + Daftar Isi + Toggle + + + Bagaimana globalisasi membentuk cara kita berinteraksi, berpikir, dan bahkan merasakan dunia? Apakah globalisasi membawa angin segar dengan memperkenalkan budaya baru, atau justru mengikis nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan turun temurun? Mari kita telusuri pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya yang penuh dengan dinamika dan paradoks ini. + Dampak Globalisasi terhadap Kebudayaan + + Globalisasi, seperti arus deras yang tak terbendung, telah merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya. Aliran informasi, teknologi, dan ide yang semakin cepat dan mudah diakses telah membentuk lanskap budaya di seluruh dunia. Dampaknya terasa dalam berbagai bentuk, mulai dari nilai-nilai tradisional hingga seni dan musik. + Di satu sisi, globalisasi membuka peluang bagi pertukaran budaya dan memperkaya khazanah seni dunia. Di sisi lain, ia juga memicu kekhawatiran akan hilangnya identitas budaya lokal dan homogenisasi budaya. + Pengaruh Globalisasi terhadap Nilai-Nilai Budaya Tradisional + Globalisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap nilai-nilai budaya tradisional di berbagai negara. Adanya arus informasi dan budaya populer dari negara-negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, telah menciptakan tren dan gaya hidup baru yang memengaruhi cara pandang generasi muda. + Nilai-nilai tradisional yang dulunya dijunjung tinggi, seperti kesopanan, etika, dan nilai-nilai keluarga, terkadang tergeser oleh nilai-nilai individualisme dan hedonisme yang ditampilkan dalam budaya populer. + Contoh Budaya Populer yang Menyebar Secara Global + Globalisasi telah mendorong penyebaran budaya populer ke seluruh dunia. Musik, film, dan acara televisi dari negara-negara tertentu, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, telah menjadi fenomena global. Contohnya, musik K-Pop telah mencuri perhatian dunia dengan lagu-lagu yang catchy, koreografi yang energik, dan gaya berpakaian yang unik. + Film Hollywood juga memiliki pengaruh yang kuat di berbagai negara, dengan alur cerita dan visualisasi yang menarik serta cerita-cerita universal yang mampu menjangkau berbagai budaya. + Dampak Positif dan Negatif Globalisasi terhadap Budaya Lokal + + + Dampak Positif + Dampak Negatif + + + Pertukaran budaya dan pengayaan khazanah seni + Hilangnya identitas budaya lokal + + + Peningkatan akses terhadap informasi dan teknologi + Homogenisasi budaya + + + Peningkatan toleransi dan pemahaman antar budaya + Komersialisasi budaya + + + Peluang baru untuk pengembangan ekonomi dan sosial + Kesenjangan budaya antar generasi + + + Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Seni dan Musik + Globalisasi telah membuka pintu bagi pertukaran ide dan inspirasi dalam dunia seni dan musik. Seniman dari berbagai negara dapat saling belajar dan berkolaborasi, menghasilkan karya-karya baru yang menggabungkan elemen-elemen budaya yang berbeda. Musik global, seperti musik Latin, musik Afrika, dan musik Asia, semakin populer dan dihargai di berbagai belahan dunia. + Namun, di sisi lain, globalisasi juga dapat menyebabkan homogenisasi musik dan seni, di mana gaya dan tren tertentu mendominasi dan mengalahkan keunikan budaya lokal. + Contoh Hilangnya Budaya Tradisional Akibat Globalisasi + Globalisasi dapat menyebabkan hilangnya budaya tradisional, khususnya di negara-negara berkembang. Pengaruh budaya populer dari negara-negara maju dapat menggeser kebiasaan dan tradisi lokal, seperti pakaian tradisional, makanan tradisional, dan bahasa daerah. Contohnya, di beberapa negara berkembang, anak-anak muda lebih tertarik pada musik dan film Barat daripada musik dan seni tradisional. + Hal ini dapat menyebabkan hilangnya pengetahuan dan keterampilan tradisional, dan akhirnya menyebabkan budaya lokal terlupakan. + Globalisasi telah membawa angin segar bagi kehidupan sosial budaya kita. Berbagai budaya saling berinteraksi, menciptakan dinamika baru yang menarik. Namun, di tengah arus informasi dan teknologi yang deras, kita perlu memahami cara menyampaikan informasi dengan jelas dan terstruktur. + Teks prosedur kompleks, apa itu dan bagaimana menulisnya , menjadi kunci untuk mengelola informasi dan menyampaikannya dengan efektif. Hal ini penting agar kita dapat memahami dan mengapresiasi keberagaman budaya yang hadir di tengah globalisasi. + Dampak Globalisasi terhadap Kehidupan Sosial + + Globalisasi telah merubah wajah dunia, termasuk kehidupan sosial masyarakat. Interaksi manusia tak lagi terbatas pada ruang lingkup lokal, melainkan melampaui batas geografis dan budaya. Pertukaran informasi, ide, dan budaya terjadi dengan cepat, membentuk jaringan global yang kompleks dan dinamis. + Pola Interaksi Sosial yang Berubah + Globalisasi telah mengubah cara manusia berinteraksi. Teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial telah menciptakan platform baru untuk berjejaring, berbagi informasi, dan membangun hubungan dengan orang-orang di seluruh dunia. Interaksi ini tak lagi terikat oleh jarak dan waktu, memungkinkan orang untuk terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja tanpa batasan geografis. + Globalisasi, seperti arus deras yang tak terbendung, telah mengubah lanskap sosial budaya kita. Berbagai aspek kehidupan, mulai dari mode hingga makanan, kini dipengaruhi oleh budaya global. Untuk memahami bagaimana pengaruh ini termanifestasi dalam wacana publik, kita perlu memahami teks eksposisi, yang teks eksposisi pengertian ciri ciri struktur jenis dan contoh 2 menjelaskan dengan jelas. + Teks eksposisi menjadi media untuk menyampaikan argumen dan analisis mengenai fenomena globalisasi, membantu kita memahami bagaimana budaya global menembus batas geografis dan membentuk kembali cara pandang kita terhadap dunia. + Munculnya Komunitas Global + Globalisasi telah mendorong terbentuknya komunitas global yang dipersatukan oleh minat, tujuan, atau nilai-nilai bersama. Organisasi non-pemerintah (NGO), forum online, dan gerakan sosial global menjadi wadah bagi individu dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi, berbagi informasi, dan mengadvokasi isu-isu global seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan kemiskinan. + + Contohnya, organisasi seperti Greenpeace dan Amnesty International telah berhasil membangun jaringan global yang luas, memfasilitasi kerja sama lintas batas untuk mengatasi masalah lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia. + Platform media sosial juga telah menjadi ruang bagi komunitas global untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengorganisir aksi kolektif. Gerakan #MeToo dan #BlackLivesMatter adalah contoh bagaimana media sosial dapat menjadi katalisator perubahan sosial global. + + Dampak Globalisasi terhadap Struktur Sosial + + + + Aspek + Dampak Positif + Dampak Negatif + + + + + Struktur Kelas + Meningkatnya peluang ekonomi dan mobilitas sosial bagi sebagian orang + Meningkatnya kesenjangan ekonomi dan sosial, terutama di negara berkembang + + + Hierarki Gender + Meningkatnya kesadaran dan advokasi untuk kesetaraan gender + Persebaran budaya populer yang memperkuat stereotip gender + + + Struktur Keluarga + Meningkatnya mobilitas dan migrasi, menghasilkan keluarga transnasional + Meningkatnya perceraian dan disintegrasi keluarga + + + + Meningkatnya Toleransi dan Saling Pengertian Antar Budaya + Globalisasi dapat mendorong toleransi dan saling pengertian antar budaya dengan memperkenalkan orang-orang pada berbagai perspektif dan nilai-nilai budaya. Pertukaran budaya melalui perjalanan, media, dan internet dapat membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman tentang budaya lain. + Konflik Sosial dan Budaya + Di sisi lain, globalisasi juga dapat menyebabkan konflik sosial dan budaya. Perbedaan nilai-nilai dan budaya dapat menimbulkan ketegangan, terutama dalam konteks migrasi dan globalisasi ekonomi. Contohnya, globalisasi dapat menyebabkan konflik terkait agama, etnisitas, dan bahasa, seiring dengan masuknya budaya asing ke dalam masyarakat. + Globalisasi dan Perkembangan Teknologi + Globalisasi telah merubah wajah dunia dengan kecepatan yang luar biasa, salah satunya melalui dampaknya terhadap perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, yang dipicu oleh globalisasi, telah menciptakan konektivitas global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuka peluang baru bagi manusia untuk saling berinteraksi, berkolaborasi, dan berbagi informasi secara real-time. + Pengaruh Globalisasi terhadap Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informasi + Globalisasi telah mendorong percepatan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi (TIK) melalui berbagai faktor, antara lain: + + Meningkatnya kebutuhan akan komunikasi global: Seiring dengan semakin intensnya interaksi antar negara dan antar budaya, kebutuhan akan alat komunikasi yang cepat dan efisien semakin meningkat. Hal ini mendorong para pengembang teknologi untuk menciptakan inovasi baru yang memungkinkan komunikasi lintas benua secara real-time. + Peningkatan investasi dalam riset dan pengembangan: Globalisasi telah membuka akses bagi negara-negara berkembang untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan TIK. Hal ini memicu persaingan global dalam inovasi teknologi, yang pada akhirnya mendorong terciptanya teknologi yang lebih canggih dan terjangkau. + Pertukaran pengetahuan dan keahlian: Globalisasi mempermudah pertukaran pengetahuan dan keahlian di bidang TIK. Para ahli dari berbagai negara dapat bekerja sama, berbagi ide, dan mengembangkan teknologi baru secara bersama-sama. Hal ini memicu percepatan inovasi dan perkembangan TIK secara keseluruhan. + + Peran Teknologi dalam Mempermudah Akses Informasi dan Interaksi Antar Budaya + Teknologi telah menjadi jembatan yang menghubungkan manusia dari berbagai belahan dunia. Akses informasi yang mudah dan cepat melalui internet telah membuka cakrawala baru dalam memahami budaya dan nilai-nilai dari berbagai negara. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana teknologi telah mempermudah akses informasi dan interaksi antar budaya: + + + + Aspek + Contoh + + + + + Akses Informasi + Melalui internet, kita dapat dengan mudah mengakses berita, artikel, dan informasi dari berbagai negara, termasuk informasi tentang budaya, sejarah, dan nilai-nilai mereka. Kita juga dapat mempelajari bahasa asing secara online, memperkaya pemahaman kita tentang budaya lain. + + + Interaksi Antar Budaya + Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dari berbagai budaya di seluruh dunia. Kita dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan mempelajari lebih banyak tentang budaya mereka melalui postingan, foto, dan video yang mereka bagikan. + + + Kolaborasi Antar Budaya + Platform kolaborasi online seperti Google Docs dan Zoom memungkinkan tim dari berbagai negara untuk bekerja sama dalam proyek bersama. Hal ini mempermudah pertukaran ide, pengetahuan, dan keahlian antar budaya, mendorong inovasi dan kreasi baru. + + + + Kesenjangan Digital Antar Negara, Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya + Meskipun globalisasi membawa manfaat dalam hal akses informasi dan interaksi antar budaya, perkembangan teknologi juga dapat menciptakan kesenjangan digital antar negara. Kesenjangan digital ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain: + + Perbedaan akses internet: Akses internet yang tidak merata di berbagai negara menjadi faktor utama kesenjangan digital. Beberapa negara memiliki infrastruktur internet yang canggih dan terjangkau, sementara negara lain masih kesulitan dalam menyediakan akses internet yang memadai bagi warganya. + Perbedaan tingkat literasi digital: Tingkat literasi digital yang rendah di beberapa negara menjadi kendala dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi dapat menghambat akses informasi dan partisipasi dalam dunia digital. + Perbedaan kemampuan ekonomi: Perbedaan kemampuan ekonomi antar negara juga dapat menyebabkan kesenjangan digital. Negara-negara berkembang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk membangun infrastruktur internet yang canggih dan menyediakan akses internet yang terjangkau bagi warganya. + + Percepatan Penyebaran Budaya dan Informasi + Teknologi telah mempercepat penyebaran budaya dan informasi dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa contoh berikut: + + Tren musik dan film global: Platform streaming musik dan film seperti Spotify dan Netflix telah mempermudah akses terhadap musik dan film dari berbagai negara. Hal ini telah menciptakan tren musik dan film global, di mana musik dan film dari negara tertentu dapat dengan mudah diakses dan dinikmati oleh orang-orang di seluruh dunia. + + Fenomena viral di media sosial: Media sosial telah menjadi platform utama untuk penyebaran informasi dan budaya. Video, foto, dan informasi dapat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia melalui platform media sosial, menciptakan fenomena viral yang dapat mempengaruhi budaya dan perilaku masyarakat global. + Pertukaran budaya melalui platform online: Platform online seperti YouTube, Instagram, dan TikTok telah menjadi wadah bagi orang-orang dari berbagai budaya untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mereka. Hal ini mempermudah pertukaran budaya dan memperkaya pemahaman kita tentang berbagai budaya di dunia. + + Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi dalam Konteks Globalisasi + Perkembangan teknologi dalam konteks globalisasi membawa berbagai tantangan dan peluang. Di satu sisi, teknologi dapat mempermudah akses informasi, meningkatkan konektivitas global, dan mempercepat penyebaran budaya. Namun di sisi lain, teknologi juga dapat menciptakan kesenjangan digital, mengancam privasi, dan memicu konflik sosial. + + Tantangan: + + Kesenjangan digital antar negara. + Ancaman terhadap privasi dan keamanan data. + Munculnya hoaks dan informasi palsu. + Ketergantungan terhadap teknologi. + Kemungkinan hilangnya nilai-nilai budaya lokal. + + + Peluang: + + Meningkatkan akses informasi dan pendidikan. + Mempermudah interaksi dan kolaborasi antar budaya. + Mendorong inovasi dan kreasi baru. + Memperkuat ekonomi global. + Meningkatkan kualitas hidup manusia. + + + + Globalisasi dan Ekonomi + + Globalisasi telah mengubah lanskap ekonomi dunia secara dramatis. Pergerakan barang, jasa, dan modal yang lebih bebas telah menciptakan peluang baru dan tantangan baru bagi negara-negara di seluruh dunia. Dalam konteks ini, kita akan membahas bagaimana globalisasi memengaruhi perdagangan internasional dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru, serta memicu persaingan ekonomi yang tidak sehat. + Selain itu, kita akan menganalisis dampak globalisasi terhadap kebijakan ekonomi dan pasar tenaga kerja di negara berkembang. + Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional dan Investasi + Globalisasi telah membuka pintu bagi perdagangan internasional yang lebih bebas. Penurunan tarif, hambatan perdagangan, dan kemajuan teknologi telah memfasilitasi pergerakan barang dan jasa antar negara dengan lebih mudah. Hal ini telah menyebabkan peningkatan volume perdagangan internasional secara signifikan. Selain itu, globalisasi juga telah mendorong arus investasi asing langsung (FDI) ke berbagai negara. + Perusahaan multinasional (MNC) mencari peluang baru di negara berkembang untuk memanfaatkan sumber daya alam, tenaga kerja murah, dan pasar baru. + Peran Globalisasi dalam Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja + Globalisasi dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mendorong perdagangan internasional dan investasi asing. Akses ke pasar yang lebih luas dan sumber daya yang lebih beragam dapat mendorong efisiensi produksi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja baru. + + Misalnya, pertumbuhan industri manufaktur di negara berkembang seperti China dan India telah dipicu oleh investasi asing dan akses ke pasar global. + Perusahaan multinasional seringkali membawa teknologi baru, pengetahuan, dan praktik manajemen yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di negara berkembang. + + Persaingan Ekonomi yang Tidak Sehat + Meskipun globalisasi memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, hal itu juga dapat memicu persaingan ekonomi yang tidak sehat. Perusahaan-perusahaan dari negara maju dengan sumber daya dan teknologi yang lebih maju dapat menguasai pasar di negara berkembang, yang dapat mengancam kelangsungan hidup usaha lokal. + + Contohnya, persaingan dari perusahaan-perusahaan asing di sektor ritel telah membuat beberapa usaha kecil di negara berkembang kesulitan untuk bertahan hidup. + Globalisasi juga dapat menyebabkan eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang karena perusahaan mencari biaya produksi yang lebih rendah. + + Dampak Globalisasi terhadap Ekonomi Negara Berkembang + + + + Dampak Positif + Dampak Negatif + + + + + Peningkatan akses ke pasar global dan investasi asing + Persaingan ekonomi yang tidak sehat dari perusahaan asing + + + Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru + Eksploitasi tenaga kerja dan degradasi lingkungan + + + Transfer teknologi dan pengetahuan + Ketergantungan pada negara maju dan hilangnya keunggulan kompetitif lokal + + + + Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Ekonomi dan Pasar Tenaga Kerja + Globalisasi telah mendorong negara-negara untuk mengadopsi kebijakan ekonomi yang lebih liberal dan membuka pasar mereka bagi investasi asing. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi. Namun, hal ini juga dapat menyebabkan tekanan pada negara berkembang untuk mengurangi regulasi dan standar tenaga kerja, yang dapat berdampak negatif pada pekerja. + + Globalisasi juga telah menyebabkan pergeseran dalam pasar tenaga kerja. + Permintaan tenaga kerja terampil dan profesional meningkat, sementara pekerjaan manual dan tidak terampil menjadi lebih sulit didapat. + + Di era globalisasi, kita hidup dalam tatanan dunia yang terus berubah. Tantangannya adalah bagaimana merangkul globalisasi tanpa kehilangan jati diri, menjaga nilai-nilai tradisional sambil tetap terbuka terhadap budaya lain. Dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat memanfaatkan globalisasi untuk membangun masyarakat yang lebih toleran, adil, dan sejahtera, di mana keberagaman budaya menjadi kekuatan, bukan ancaman. + Informasi Penting & FAQ: Pengaruh Globalisasi Terhadap Kehidupan Sosial Budaya + Apakah globalisasi selalu berdampak negatif terhadap budaya lokal? + Tidak selalu. Globalisasi dapat memperkaya budaya lokal dengan memperkenalkan ide-ide dan pengaruh baru, sehingga menciptakan bentuk-bentuk budaya yang lebih dinamis. Namun, penting untuk memastikan bahwa pengaruh globalisasi tidak menyingkirkan sepenuhnya nilai-nilai tradisional. + Bagaimana globalisasi dapat meningkatkan toleransi dan saling pengertian antar budaya? + Dengan mempermudah interaksi dan pertukaran informasi antar budaya, globalisasi dapat membantu kita memahami perspektif dan nilai-nilai yang berbeda, sehingga meningkatkan toleransi dan saling pengertian. + Apakah globalisasi selalu menguntungkan bagi semua negara? + Tidak. Globalisasi dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial antar negara, terutama bagi negara berkembang yang kurang siap menghadapi tantangan globalisasi. diff --git a/raw/upk.kemkes.go.id_new_media-publikasi_6.md b/raw/upk.kemkes.go.id_new_media-publikasi_6.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..42f74dba1d6e958c7f331513d2df718fec1af0ec --- /dev/null +++ b/raw/upk.kemkes.go.id_new_media-publikasi_6.md @@ -0,0 +1,349 @@ +--- +url: https://upk.kemkes.go.id/new/media-publikasi/6 +title: "MEDIA PUBLIKASI | Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI" +domain: upk.kemkes.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:15:13 +source_type: government +quality_score: 82 +is_priority: false +--- + +# MEDIA PUBLIKASI | Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI + +Berikut ini adalah Laporan Tahunan Unit Pelayanana Kesehatan tahun 2021 Silahkan Mendownload Media Sosial : Hari Aktivitas Fisik 2022 Berikut ini adalah Kertas Kerja Perhitungan Kinerja LAKIP 2021 Silahkan Mendownload Media Sosial : Pola Makan yang Menyebabkan Obesitas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 + +Berikut ini adalah Perjanjian Kerja Unit Pelayanan Kesehatan Berikut adalah Rencana Strategi Bisnis Tahun 2020 - 2024 yang dapat anda unduh dalam format Copyrights © 2021 All Rights Reserved, Powered by UPK KEMENKES RI. Media Publikasi Laporan Tahunan Unit Pelayanana Kesehatan Tahun 2021 Media Sosial : Hari Aktivitas Fisik 2022 Kertas Kerja Perhitungan Kinerja LAKIP 2021 Media Sosial : Pola Makan yang Menyebabkan Obesitas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Rencana Strategi Bisnis Tahun 2020 - 2024 Kategori Artikel Terbaru Selamat Datang di Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes (Klinik Kementerian Kesehatan) Email + klinikkemenkes@gmail.com + + + + + + + + Jam Operasional + 08.00 - 16.00 Media Publikasi + + + + + + + + + + + Home + + Media Publikasi Laporan Tahunan Unit Pelayanana Kesehatan Tahun 2021 + + + Berikut ini adalah Laporan Tahunan Unit Pelayanana Kesehatan tahun 2021 + + + + + Lihat + Download + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Media Sosial : Hari Aktivitas Fisik 2022 + + + Silahkan Mendownload Media Sosial : Hari Aktivitas Fisik 2022 + + + + + Lihat + Download + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kertas Kerja Perhitungan Kinerja LAKIP 2021 + + + Berikut ini adalah Kertas Kerja Perhitungan Kinerja LAKIP 2021 + + + + + Lihat + Download + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Media Sosial : Pola Makan yang Menyebabkan Obesitas + + + Silahkan Mendownload Media Sosial : Pola Makan yang Menyebabkan Obesitas + + + + + Lihat + Download + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Perjanjian Kinerja Tahun 2022 + + + Perjanjian Kinerja Tahun 2022 + +Berikut ini adalah Perjanjian Kerja Unit Pelayanan Kesehatan + + + + Lihat + Download + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Rencana Strategi Bisnis Tahun 2020 - 2024 + + + Berikut adalah Rencana Strategi Bisnis Tahun 2020 - 2024 yang dapat anda unduh dalam format + + + + Lihat + Download + + + + + + + + + + + + + + + + 2 + + 3 + + 4 + + 5 + 6 + + 7 + + 8 + + 9 + + 10 + + 11 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kategori + + + Media Download (67) + + Slider (18) + + Artikel (163) + + Berita (69) + + Profil (16) + + Layanan (3) + + Laporan (17) + + Agenda dan Kegiatan (28) + + + + + + + + + Artikel Terbaru + + + + + + + + + + Tenaga Kesehatan Juga Manusia: Cara Fasilitas Kesehatan Jaga Petugas dari Cedera hingga Burnout + 01 February 2026 + + + + + + + + + + + Musim Hujan & Banjir Datang: Waspada 'Tamu Tak Diundang' yang Mengintai Kesehatanmu! + 21 January 2026 + + + + + + + + + + + Jangan Abaikan Nyeri Dada: Ancaman Serangan Jantung Bisa Datang Mendadak + 03 December 2025 + + + + + + + + + + + Mata Perih dan Lelah Saat Menatap Layar? Kenali Penyebab dan Solusinya + 01 December 2025 + + + + + + + + + + + Protein: Nutrisi Penting untuk Tubuh, Tak Perlu Mahal untuk Memenuhi Kebutuhanmu + 24 November 2025 Copyrights © 2021 All Rights Reserved, Powered by UPK KEMENKES RI. + + + + + RSS | + FAQ | + PETA SITUS diff --git a/raw/visual.republika.co.id_berita_syd3pg512_ribuan-warga-kota-cimahi-dinonaktikan-gus-ipul-dari-kepesertaan-jkn-pbi-ini-penyebabnya.md b/raw/visual.republika.co.id_berita_syd3pg512_ribuan-warga-kota-cimahi-dinonaktikan-gus-ipul-dari-kepesertaan-jkn-pbi-ini-penyebabnya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1434603f1d1e718b6c035200a16307378cb2653d --- /dev/null +++ b/raw/visual.republika.co.id_berita_syd3pg512_ribuan-warga-kota-cimahi-dinonaktikan-gus-ipul-dari-kepesertaan-jkn-pbi-ini-penyebabnya.md @@ -0,0 +1,117 @@ +--- +url: https://visual.republika.co.id/berita/syd3pg512/ribuan-warga-kota-cimahi-dinonaktikan-gus-ipul-dari-kepesertaan-jkn-pbi-ini-penyebabnya +title: "Ribuan Warga Kota Cimahi Dinonaktikan Gus Ipul dari Kepesertaan JKN PBI, Ini Penyebabnya | Republika Online" +domain: visual.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:32 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Ribuan Warga Kota Cimahi Dinonaktikan Gus Ipul dari Kepesertaan JKN PBI, Ini Penyebabnya | Republika Online + +Warga harus memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Sosial REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Sebanyak 6.606 orang peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) asal Kota Cimahi, Jawa Barat dinonaktifkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Informasi itu sudah diterima Dinas Sosial Kota Cimahi. Penonaktifan ribuan warga Kota Cimahi itu dari kepesertaan JKN PBI JKN tertuang Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). "Kalau kita lihat di pusat sudah dinonaktifkan. Terakhir posisi nonaktif ada 6.606 orang per 27 Mei 2025. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa tiba-tiba ada informasi nonaktifnya ini," ujar Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Cimahi, Agustus Fajar saat dikonfirmasi, Selasa (24/6). Agustus mengatakan, penonaktifan ribuan warga Kota Cimahi dari kepesertaan PBJ JKN itu dikarenakan sudah bukan kategori masyarakat tidak mampu yang tertuang dalam DTSEN. "Jadi kalau pusat menyampaikan di antaranya kalau di Cimahi ada laporan yang mampu, ada yang meninggal, kemudian ada yang tidak menggunakan itu dalam waktu yang lama," kata Agustus. Bagi warga Kota Cimahi yang merasa dinonaktifkan, kata dia, diimbau untuk melapor ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap kelurahan. Nantinya Dinas Sosial Kota Cimahi akan melakukan penelusuran untuk memastikan apakah warga tersebut masuk kategori atau tidak untuk mendapatkan kembali PBI JKN itu. "Apabila ditemukan warga yang sudah dinyatakan non aktif, maka bisa dilakukan reaktivasi. nanti yang bersangkutan melapor ke Puskesos di kelurahan masing masing. Nanti ditelusuri segera apakah kondisi yang sebenarnya tidak mampu atau mampu," katanya. Jika nantinya warga itu masih masuk kategori tidak mampu, maka pihaknya akan kembali mengusulkan agar menjadi kembali menjadi peserta JKN PBI. Warga harus memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Sosial yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas, kemudian diunggah melalui sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG). "Kalau kita untuk yang urgent dan tidak mampu kita lakukan reaktivasi, kalau memang diusulkan ke APBN terbatas berarti ke PBI APBD Kota Cimahi. Anggarannya di Dinas Kesehatan," kata Agustus. Ask me! Ribuan Warga Kota Cimahi Dinonaktikan Gus Ipul dari Kepesertaan JKN PBI, Ini Penyebabnya Rekomendasi Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI -- Sebanyak 6.606 orang peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) asal Kota Cimahi, Jawa Barat dinonaktifkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Informasi itu sudah diterima Dinas Sosial Kota Cimahi. + + + + + Penonaktifan ribuan warga Kota Cimahi itu dari kepesertaan JKN PBI JKN tertuang Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 80 Tahun 2025 serta Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). + + + + Baca Juga + + + Dua Warga Bandung Barat Dipulangkan dari Iran Gegara Perang dengan Israel + + Seribu Paket Sembako Disalurkan untuk Warga tak Mampu di Bandung + + Tingkatkan Layanan, KAI: Wujudkan Transportasi Aman, Nyaman, dan Inklusif + + + "Kalau kita lihat di pusat sudah dinonaktifkan. Terakhir posisi nonaktif ada 6.606 orang per 27 Mei 2025. Kita tidak tahu prosesnya seperti apa tiba-tiba ada informasi nonaktifnya ini," ujar Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial Kota Cimahi, Agustus Fajar saat dikonfirmasi, Selasa (24/6). + Agustus mengatakan, penonaktifan ribuan warga Kota Cimahi dari kepesertaan PBJ JKN itu dikarenakan sudah bukan kategori masyarakat tidak mampu yang tertuang dalam DTSEN. "Jadi kalau pusat menyampaikan di antaranya kalau di Cimahi ada laporan yang mampu, ada yang meninggal, kemudian ada yang tidak menggunakan itu dalam waktu yang lama," kata Agustus. + + + + Bagi warga Kota Cimahi yang merasa dinonaktifkan, kata dia, diimbau untuk melapor ke Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di setiap kelurahan. Nantinya Dinas Sosial Kota Cimahi akan melakukan penelusuran untuk memastikan apakah warga tersebut masuk kategori atau tidak untuk mendapatkan kembali PBI JKN itu. + "Apabila ditemukan warga yang sudah dinyatakan non aktif, maka bisa dilakukan reaktivasi. nanti yang bersangkutan melapor ke Puskesos di kelurahan masing masing. Nanti ditelusuri segera apakah kondisi yang sebenarnya tidak mampu atau mampu," katanya. + Jika nantinya warga itu masih masuk kategori tidak mampu, maka pihaknya akan kembali mengusulkan agar menjadi kembali menjadi peserta JKN PBI. Warga harus memperoleh surat rekomendasi dari Dinas Sosial yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas, kemudian diunggah melalui sistem Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG). + "Kalau kita untuk yang urgent dan tidak mampu kita lakukan reaktivasi, kalau memang diusulkan ke APBN terbatas berarti ke PBI APBD Kota Cimahi. Anggarannya di Dinas Kesehatan," kata Agustus. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:32 WIB + + Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Sabtu , 14 Mar 2026, 20:15 WIB + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:35 WIB + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:52 WIB + + Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut diff --git a/raw/www.beritajakarta.id_read_151438_pemprov-dki-salurkan-bansos-pkd-maret-2026.md b/raw/www.beritajakarta.id_read_151438_pemprov-dki-salurkan-bansos-pkd-maret-2026.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..8fbec8b6d91788b4c4f77525ec9e4aa1e6ad15d1 --- /dev/null +++ b/raw/www.beritajakarta.id_read_151438_pemprov-dki-salurkan-bansos-pkd-maret-2026.md @@ -0,0 +1,286 @@ +--- +url: https://www.beritajakarta.id/read/151438/pemprov-dki-salurkan-bansos-pkd-maret-2026 +title: "Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Maret 2026" +domain: www.beritajakarta.id +crawl_date: 2026-03-14 14:16:43 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Maret 2026 + +Sabtu, 14 Maret 2026 + + Reporter: Aldi Geri Lumban Tobing + + Editor: Erikyanri Maulana + + 221 (Foto: Reza Pratama Putra) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial telah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) untuk program Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) periode Maret 2026. Pencairan dilakukan kepada penerima yang telah lolos proses pemadanan data secara berkala. Dari hasil verifikasi terbaru, total penerima manfaat yang dicairkan pada Maret 2026 sebanyak 208.517 orang. Rinciannya, 164.948 penerima KLJ, 23.269 penerima KAJ, dan 20.300 penerima KPDJ. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, mengatakan penerima yang dicairkan ini merupakan penerima manfaat eksisting yang telah melalui proses pemadanan dan dinyatakan layak. “Penyaluran bagi penerima eksisting telah dilakukan pada Jumat, 13 Maret 2026,” ujarnya, Sabtu (14/3). Ia menyampaikan, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2026, total penerima bansos PKD tahun 2026 awalnya ditetapkan sebanyak 215.524 orang. Jumlah itu terdiri dari 210.881 penerima manfaat eksisting dan 4.643 penerima manfaat baru. Namun setelah dilakukan pemadanan data dengan berbagai sumber pada Maret 2026, jumlah yang dinyatakan lolos dan layak menjadi 208.517 orang. Rinciannya, penerima eksisting sebanyak 204.207 orang dan penerima baru sebanyak 4.410 orang. Ia menyampaikan, bagi penerima manfaat baru akan dilakukan proses pembukaan rekening serta pendistribusian kartu ATM sebelum bantuan disalurkan. “Hal ini dilakukan guna memastikan bantuan tepat sasaran dan tersalurkan secara akuntabel. Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen menjaga transparansi dan ketepatan data dalam penyaluran bansos,” jelasnya. Iqbal berharap dukungan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta yang membutuhkan. “Diharapkan bantuan sosial PKD ini dapat meringankan beban serta memberikan manfaat nyata bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan di Jakarta,” tandasnya. Kamis, 14 Agustus 2025 + + + 304 Jumat, 20 Februari 2026 + + + 684 Kamis, 26 Februari 2026 + + + 716 Kamis, 12 Maret 2026 + + + 5858 Senin, 09 Maret 2026 + + + 6715 Jumat, 13 Maret 2026 + + + 1116 Kamis, 12 Maret 2026 + + + 1350 Jumat, 13 Maret 2026 + + + 799 Pemprov DKI Salurkan Bansos PKD Maret 2026 + + + + Sabtu, 14 Maret 2026 + + Reporter: Aldi Geri Lumban Tobing + + Editor: Erikyanri Maulana + + 221 + + + + (Foto: Reza Pratama Putra) + + + Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Sosial telah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) untuk program Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) periode Maret 2026. Pencairan dilakukan kepada penerima yang telah lolos proses pemadanan data secara berkala. Dari hasil verifikasi terbaru, total penerima manfaat yang dicairkan pada Maret 2026 sebanyak 208.517 orang. Rinciannya, 164.948 penerima KLJ, 23.269 penerima KAJ, dan 20.300 penerima KPDJ. + + + "memastikan bantuan tepat sasaran," + + Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin, mengatakan penerima yang dicairkan ini merupakan penerima manfaat eksisting yang telah melalui proses pemadanan dan dinyatakan layak. “Penyaluran bagi penerima eksisting telah dilakukan pada Jumat, 13 Maret 2026,” ujarnya, Sabtu (14/3). Ia menyampaikan, berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 160 Tahun 2026, total penerima bansos PKD tahun 2026 awalnya ditetapkan sebanyak 215.524 orang. Jumlah itu terdiri dari 210.881 penerima manfaat eksisting dan 4.643 penerima manfaat baru. Namun setelah dilakukan pemadanan data dengan berbagai sumber pada Maret 2026, jumlah yang dinyatakan lolos dan layak menjadi 208.517 orang. Rinciannya, penerima eksisting sebanyak 204.207 orang dan penerima baru sebanyak 4.410 orang. Ia menyampaikan, bagi penerima manfaat baru akan dilakukan proses pembukaan rekening serta pendistribusian kartu ATM sebelum bantuan disalurkan. “Hal ini dilakukan guna memastikan bantuan tepat sasaran dan tersalurkan secara akuntabel. Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen menjaga transparansi dan ketepatan data dalam penyaluran bansos,” jelasnya. Iqbal berharap dukungan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Jakarta yang membutuhkan. “Diharapkan bantuan sosial PKD ini dapat meringankan beban serta memberikan manfaat nyata bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang membutuhkan di Jakarta,” tandasnya. + + + + + + + BERITA TERKAIT + + + + + + + + + + Kelurahan Rawa Terate Langsung Distribusikan KPDJ ke Rumah Warga + + + Kamis, 14 Agustus 2025 + + + 304 + + + + + + + + + + + + + + Naik 143 Persen, Pendaftar Kartu Layanan Gratis Tembus 76 Ribu Lebih + + + Jumat, 20 Februari 2026 + + + 684 + + + + + + + + + + + + + + Pemprov DKI Cairkan Bansos PKD Februari 2026 + + + Kamis, 26 Februari 2026 + + + 716 + + + + + + + + + + + + + + + BERITA POPULER + + + + + + + + + + Puncak Arus Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Terjadi Dua Kali + + + Kamis, 12 Maret 2026 + + + 5858 + + + + + + + + + + + + + + Bangunan Arena Padel di Kembangan Disegel + + + Senin, 09 Maret 2026 + + + 6715 + + + + + + + + + + + + + + Pemprov DKI Terus Upayakan Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan + + + Jumat, 13 Maret 2026 + + + 1116 + + + + + + + + + + + + + + Atasi Sampah, Pemprov DKI Usulkan Pembangunan Tiga PLTSa + + + Kamis, 12 Maret 2026 + + + 1350 + + + + + + + + + + + + + + Pramono Minta Pemudik Lapor Pengurus Lingkungan + + + Jumat, 13 Maret 2026 + + + 799 + + + + + + + + + + + + + + + + Bagikan ke : + + + + + + + + BANG JAKI + +indeks + + + + + + + POTRET JAKARTA + +indeks + + + + + + + + + + + + + VIDEO + +indeks diff --git a/raw/www.desabrangkal.id_artikel_2026_2_13_musdes-validasi-dan-verifikasi-data-penerima-bantuan-sosial.md b/raw/www.desabrangkal.id_artikel_2026_2_13_musdes-validasi-dan-verifikasi-data-penerima-bantuan-sosial.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1eeb8aab4b844db3d2e50ce5b6e326d317a71d4a --- /dev/null +++ b/raw/www.desabrangkal.id_artikel_2026_2_13_musdes-validasi-dan-verifikasi-data-penerima-bantuan-sosial.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.desabrangkal.id/artikel/2026/2/13/musdes-validasi-dan-verifikasi-data-penerima-bantuan-sosial +title: "Musdes Validasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial - Desa Brangkal" +domain: www.desabrangkal.id +crawl_date: 2026-03-15 03:47:48 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Musdes Validasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial - Desa Brangkal + +Desa Brangkal Pilih Warna Alam Travel Klasik Langit Bara Rimba Sunrise Savana Lifestyle Viola Brown Gelap Desa Brangkal berada di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Kantor Pemerintahan Desa Brangkal beralamat di Dk. Muludan, RT 019 RW 010, Brangkal, Karanganom, Klaten Desa Brangkal Layanan Mandiri Login Admin Rekap Kehadiran Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten - Jawa Tengah Info Brangkal, 12 Februari 2026 - Pemerintah Desa Brangkal melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) mengenai Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial (PKH, Sembako, dan PBI-JK) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa/Bhabinkamtibmas, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Pendamping Sosial (PKH) serta perwakilan dari Pendamping Desa. Musyawarah Desa diawali dengan pembukaan oleh Ketua BPD Brangkal, yang menyampaikan pentingnya musdes sebagai forum pengambilan keputusan bersama antara pemerintah desa dan unsur masyarakat dalam rangka mewujudkan transparansi serta keadilan sosial. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Desa Brangkal. Dalam arahannya, Kepala Desa menekankan agar proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara cermat, objektif, dan bertanggung jawab, sehingga bantuan sosial yang akan diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan data penerima bantuan sosial oleh Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Brangkal. Data yang dipaparkan selanjutnya dibahas bersama untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi riil di lapangan. Setelah pemaparan data, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, serta usulan perbaikan data. Musyawarah Desa kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan dan pengesahan hasil musdes. Secara keseluruhan, Musyawarah Desa mengenai Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial ini berjalan dengan tertib dan lancar, serta diharapkan dapat menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan sosial yang tepat sasaran dan berkeadilan.(ADH) Facebook Twitter Whatsapp Email Telegram Print Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN Posyandu Baduta Stunting Bulan September Posyandu Baduta Stunting Bulan September Selayang Pandang Kegiatan Posyandu Desa Brangkal Selayang Pandang Kegiatan Posyandu Desa Brangkal UMKM UMKM Rakor Perencanaan Tahun 2025 TP PKK Desa Brangkal Rakor Perencanaan Tahun 2025 TP PKK Desa Brangkal Total Populasi Desa Brangkal 2298 2298 2262 4560 4560 TOTAL : 4560 ORANG LAKI-LAKI PEREMPUAN Statistik Data Wilayah Daftar Pemilih Tetap Statistik Data Pendidikan Statistik Data Usia Penduduk Statistik Data Perkawinan Statistik Data Pekerjaan 18 Kali dibuka Musdes Validasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial 52 Kali dibuka Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan BPD PAW Desa Brangkal Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 54 Kali dibuka Musrenbangdes dan Musdes Perencanaan Desa Tahun 2027 54 Kali dibuka Bhakti Desa dalam rangka Peringatan Hari Desa Tahun 2026 135 Kali dibuka MUSDESUS Pembahasan dan Penetapan Kelompok Penerima Manfaat ( KPM) BLT Dana Desa Tahun 2026 41 Kali dibuka Penyaluran BLT Dana Desa Tahap 12 206 Kali dibuka MUSDESUS Pemanfaatan Lahan/ Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih 1.394 Kali dibuka MUSRENBANGDES RKPDes 2025 DAN DU RKP 2026 DI DESA BRANGKAL 306 Kali dibuka Sejarah Desa 292 Kali dibuka Ketua RT 222 Kali dibuka Ketua RW 212 Kali dibuka L P M D 206 Kali dibuka Visi dan Misi 206 Kali dibuka MUSDESUS Pemanfaatan Lahan/ Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih 81 Kali dibuka Pelatihan Digitalisasi Desa 108 Kali dibuka Begini Hasil Aksi Para Kepala Desa dan Perangkat Desa Menuntut Revisi UU Desa di Gedung DPR RI Hari Ini 111 Kali dibuka Kegiatan Peringatan HUT Republik Indonesia Ke- 80 Desa Brangkal 170 Kali dibuka Potensi UMKM 135 Kali dibuka Kegiatan Jalam Sehat dan Pasar Rakyat Desa dalam rangka Peringatan HUT RI Ke 79 52 Kali dibuka Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan BPD PAW Desa Brangkal Masa Keanggotaan Tahun 2018-2026 1.394 Kali dibuka MUSRENBANGDES RKPDes 2025 DAN DU RKP 2026 DI DESA BRANGKAL Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia... Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia... Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia... MEDIA SOSIAL Desa Brangkal, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten - Jawa Tengah 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Dk. Muludan, RT 019 RW 010, Brangkal, Karanganom, Klaten, Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah - 57475 Desabrangkal008@gmail.com Media Sosial : © OpenDesa OpenSID 2405.0.0 - Annora v3.1 Desa Brangkal Pilih Warna Alam Travel Klasik Langit Bara Rimba Sunrise Savana Lifestyle Viola Brown Gelap Desa Brangkal berada di Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah Kantor Pemerintahan Desa Brangkal beralamat di Dk. Muludan, RT 019 RW 010, Brangkal, Karanganom, Klaten Desa Brangkal Layanan Mandiri Login Admin Rekap Kehadiran Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten - Jawa Tengah Brangkal, 12 Februari 2026 - Pemerintah Desa Brangkal melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) mengenai Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial (PKH, Sembako, dan PBI-JK) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Acara ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Babinsa/Bhabinkamtibmas, Ketua RT/RW, Tokoh Masyarakat, Pendamping Sosial (PKH) serta perwakilan dari Pendamping Desa. Musyawarah Desa diawali dengan pembukaan oleh Ketua BPD Brangkal, yang menyampaikan pentingnya musdes sebagai forum pengambilan keputusan bersama antara pemerintah desa dan unsur masyarakat dalam rangka mewujudkan transparansi serta keadilan sosial. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan arahan dari Kepala Desa Brangkal. Dalam arahannya, Kepala Desa menekankan agar proses verifikasi dan validasi data dilakukan secara cermat, objektif, dan bertanggung jawab, sehingga bantuan sosial yang akan diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan data penerima bantuan sosial oleh Kasi Kesra dan Pelayanan Desa Brangkal. Data yang dipaparkan selanjutnya dibahas bersama untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi riil di lapangan. Setelah pemaparan data, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta musyawarah untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, serta usulan perbaikan data. Musyawarah Desa kemudian ditutup dengan penandatanganan berita acara sebagai bentuk kesepakatan dan pengesahan hasil musdes. Secara keseluruhan, Musyawarah Desa mengenai Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Sosial ini berjalan dengan tertib dan lancar, serta diharapkan dapat menjadi dasar dalam penetapan penerima bantuan sosial yang tepat sasaran dan berkeadilan.(ADH) Facebook Twitter Whatsapp Email Telegram Print Layanan Mandiri Login Admin Rekap Kehadiran Status IDM Pengaduan SDGs Desa Web Kabupaten Kentongan Pasarjasa Toko Desa PPOB Peta Informasi Identitas Desa Info Sistem Statistik Pengunjung Desa Brangkal Desa Brangkal Berita Desa Musdes Validasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial Beri Komentar Desa Brangkal Foto Statistik Penduduk Menu Kategori Arsip Artikel Agenda Sinergi Program Komentar Media Sosial Statistik Pengunjung Lokasi Kantor Desa Peta Wilayah Desa Transparansi Anggaran APBDes 2026 Pelaksanaan APBDes 2026 Pendapatan APBDes 2026 Pembelanjaan Pemerintah Desa Brangkal Informasi Identitas Desa Info Sistem Statistik Pengunjung Desa Brangkal Desa Brangkal Berita Desa Musdes Validasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Sosial Beri Komentar Sistem Informasi Dan Pelayanan Desa Brangkal (Simpedal) Sistem Informasi Dan Pelayanan Desa Brangkal (Simpedal) Komentar Facebook Kec. Karanganom, Kab. Klaten Galeri 2298 2262 Pendapatan Belanja Pembiayaan Hasil Aset Desa Dana Desa Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bunga Bank Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa Sistem Informasi Dan Pelayanan Desa Brangkal (Simpedal) Sistem Informasi Dan Pelayanan Desa Brangkal (Simpedal) Komentar Facebook 13 Februari 2026 Administrator 18 Kali dibuka Kantor Desa : Kontak : 13 Februari 2026 Administrator 18 Kali dibuka diff --git a/raw/www.dprd-dkijakartaprov.go.id_lakip_category_category_category_berita.md b/raw/www.dprd-dkijakartaprov.go.id_lakip_category_category_category_berita.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4af85f3dcc4aeb65310a6deb94ceac94fdd0e831 --- /dev/null +++ b/raw/www.dprd-dkijakartaprov.go.id_lakip_category_category_category_berita.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +url: https://www.dprd-dkijakartaprov.go.id/lakip/category/category/category/berita +title: "DPRD Provinsi DKI Jakarta" +domain: www.dprd-dkijakartaprov.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:27:06 +source_type: government +quality_score: 50 +is_priority: false +--- + +# DPRD Provinsi DKI Jakarta + +Keberadaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan Taman Bendera Pusaka dapat memperkuat aktivitas ekonomi. Termasuk menghadirkan identitas... Baca Berita Mohon bantuannya untuk penyewaan Rusunawa prosesnya sangat lama, sedangkan kebutuhan untuk tempat tinggal sangat tinggi Jl. Kebon Sirih, No. 18, Jakarta Pusat 10110 + Telp. (+6221) 3822951, 3822051 + Fax. (+6221) 3843647 + Email. humas@dprd-dkijakartaprov.go.id Berita Terbaru UMKM Berpotensi Tampilkan Identitas Budaya Jakarta di Taman Bendera Pusaka Populer Berita Video Fokus Silegda eMagazine Info Public Agenda Kegiatan Forum Warga Tautan UMKM Berpotensi Tampilkan Identitas Budaya Jakarta di Taman Bendera Pusaka Taman Skala Kecil Tambah RTH Peresmian Taman Bendera Pusaka Kebayoran Baru Cegah Bullying di Sekolah, Efektif dengan Pendekatan Teman Sebaya Ajak Warga Belanja Busana Lebaran di Pasar Tanah Abang Pemilahan Sampah Butuh Fasilitas Pendukung Tidak Ada Kata Damai Taman Skala Kecil Tambah RTH Peresmian Taman Bendera Pusaka Kebayoran Baru Cegah Bullying di Sekolah, Efektif dengan Pendekatan Teman Sebaya Ajak Warga Belanja Busana Lebaran di Pasar Tanah Abang Pemilahan Sampah Butuh Fasilitas Pendukung Tidak Ada Kata Damai Sesuai Pergub, Ketua RT dan RW di Jakarta Minimal Berijazah SMA Sejarah Jakarta menjadi Ibukota Penonaktifan NIK Warga Tak Berdomisili di Jakarta secara Bertahap Butuh Sinergi Seluruh Perangkat Pemprov DKI untuk Mitigasi Banjir di 2.481 TPS Sah Perubahan APBD DKI Jakarta Diketok Rp79,5 Triliun Farazandi Fidinansyah Dorong Pemprov DKI Perbanyak Lapangan Kerja Video Pekan Ini Podcast Kebon Sirih Jejak Wakil Kita Lakip IKU PERKIN RENSTRA RPD DELEGASI MASYARAKAT Andri Saputra diff --git a/raw/www.jakarta.go.id_kjp-plus.md b/raw/www.jakarta.go.id_kjp-plus.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..315635653fdef5a30cc273a60d1619cf70aa8c17 --- /dev/null +++ b/raw/www.jakarta.go.id_kjp-plus.md @@ -0,0 +1,176 @@ +--- +url: https://www.jakarta.go.id/kjp-plus +title: "KJP (Kartu Jakarta Pintar)" +domain: www.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:45:47 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# KJP (Kartu Jakarta Pintar) + +Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu, agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau Program Peningkatan Keahlian yang Relevan. Persyaratan peneriman KJP Plus, yaitu : Setelah penetapan penerima melalui Keputusan Gubernur,  status penerima KJP Plus dapat di cek melalui tautan : Penerima KJP Plus dapat memanfaatkan dana bantuan KJP Plus untuk kebutuhan seperti: Dalam rangka meningkatkan akses pangan bagi masyar... Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun... Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan... Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. KJP (Kartu Jakarta Pintar) Cara Mendapatkan KJP Plus Penggunaan Dana KJP Plus en en KJP (Kartu Jakarta Pintar) Bagikan + artikel + + + + + + + + Bagikan + artikel + + + + + + + + + + KJP (Kartu Jakarta Pintar) + + + + Dinas Pendidikan + Kamis, 6 April 2023, 11:36 WIB + + + + + Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun dari keluarga tidak mampu, agar dapat menuntaskan pendidikan wajib belajar 12 tahun atau Program Peningkatan Keahlian yang Relevan. + Persyaratan peneriman KJP Plus, yaitu : + + Peserta Didik dengan usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun; + terdaftar sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Negeri atau Swasta di Provinsi DKI Jakarta; + memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili di Provinsi DKI Jakarta; dan + memenuhi salah satu kriteria khusus sebagai penerima bantuan sosial, sebagai berikut: + Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); + Anak Panti Sosial, anak Penyandang Disabilitas dan anak dari Penyandang Disabilitas; + Anak dari Pengemudi Jaklingko yang mengemudikan Mikrotrans; + Anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta; atau + Anak Tidak Sekolah (ATS) yang sudah kembali bersekolah. + + + + + + + + Cara Mendapatkan KJP Plus + + + + + + + + + Terdaftar dalam DTKS yang telah ditetapkan oleh Kemensos RI dan dinyatakan layak menerima bantuan sosial. + + + + Pengecekan status DTKS pada tautan : https://siladu.jakarta.go.id/page/home + Untuk melakukan pendaftaran DTKS dapat menghubungi petugas Pusdatin Kesos tingkat kelurahan sesuai domisili, atau dapat melakukan pendaftaran secara online melalui tautan https://dtks.jakarta.go.id/ sesuai dengan jadwal pendaftaran DTKS. + Jika sudah melakukan pendaftaran namun belum ditetapkan dalam DTKS, dapat melakukan pengecekan status pendaftaran DTKS pada tautan : https://dtks.jakarta.go.id/cek-pendaftaran/ atau dapat menghubungi menghubungi petugas Pusdatin Kesos tingkat kelurahan sesuai domisili untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait status pendaftaran DTKS. + + + + UPT P4OP Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melakukan pemadanan data DTKS umur 6 sd 21 tahun dengan DAPODIK dan EMIS untuk memastikan status terdaftar sebagai peserta didik aktif pada satuan pendidikan baik Sekolah maupun Madrasah di Provinsi DKI Jakarta. + Peserta Didik yang sudah terdaftar dalam DTKS dan terdata dalam DAPODIK/EMIS, dikirimkan ke sekolah/madrasah untuk dilakukan verifikasi (verifikasi online melalui system kjp) + Sekolah/Madrasah mengumumkan Peserta Didik yang lolos verifikasi untuk melengkapi berkas persyaratan penerima bansos kJP Plus, sebagai berikut : + + Mengisi surat permohonan KJP Plus + Surat pernyataan Ketaatan Pengguna KJP Plus + Fotocopy KTP orang tua/wali + Fotocopy Kartu Keluarga + + + Sekolah/Madrasah mengungah (upload) berkas persyaratan ke system kjp. + Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui UPT P4OP melakukan verifikasi dan validasi calon penerima KJP Plus dari hasil verifikasi Sekolah/Madrasah. + Penerima dan Besaran KJP Plus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur + + Setelah penetapan penerima melalui Keputusan Gubernur,  status penerima KJP Plus dapat di cek melalui tautan :  + + + + + + + Penggunaan Dana KJP Plus + + + + + + + + Penerima KJP Plus dapat memanfaatkan dana bantuan KJP Plus untuk kebutuhan seperti: + + Uang saku + Transport + Alat tulis dan perlengkapan sekolah + Buku dan penunjang pelajaran + Alat dan/atau bahan praktik + Seragam sekolah dan kelengkapannya + Pangan bersubsidi + Kacamata + Alat bantu pendengaran + Kalkulator scientific + Alat simpan data elektronik + Obat-obatan yang tidak tergolong dalam zat adiktif + Sepeda + Komputer/laptop + Alat bantu disabilitas untuk peserta didik berkebutuhan khusus + Gratis masuk ke ke tempat wisata edukatif di  Jakarta, seperti Ancol, Monas, Ragunan, TMII, dan sejumlah museum. + + + + + + + + + + + Artikel Terkait + + + + Program Pangan Bersubsidi Tahun 2025 + + + + Dalam rangka meningkatkan akses pangan bagi masyar... + + + + + Akses Pendidikan Terbuka untuk Menggapai Generasi Emas + + + + Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun... + + + + + Pencairan Dana KJP Plus Tahap 1 Tahun 2023 + + + + Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyalurkan... #KJP + #Kartu + #Pendidikan + #Bantuan + + + + + + Dinas Pendidikan + + + Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. diff --git a/raw/www.jakarta.go.id_page_akses-pendidikan-terbuka-untuk-menggapai-generasi-emas.md b/raw/www.jakarta.go.id_page_akses-pendidikan-terbuka-untuk-menggapai-generasi-emas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..587806a2e727f623d1e31e598b5d2d281115570b --- /dev/null +++ b/raw/www.jakarta.go.id_page_akses-pendidikan-terbuka-untuk-menggapai-generasi-emas.md @@ -0,0 +1,182 @@ +--- +url: https://www.jakarta.go.id/page/akses-pendidikan-terbuka-untuk-menggapai-generasi-emas +title: "Akses Pendidikan Terbuka untuk Menggapai Generasi Emas" +domain: www.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:16:54 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Akses Pendidikan Terbuka untuk Menggapai Generasi Emas + +Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah program strategis di bidang pendidikan untuk menjamin akses yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Diantaranya program Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksanaan program-program tersebut mengacu pada Asta Cita –delapan agenda prioritas pembangunan Indonesia yang menekankan pada pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas hidup, dan keadilan sosial. Selaras dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan sejahtera melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Tidak hanya merealisasikan program pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta menginisiasi program-program pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU), dan program Kantin Sehat. Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.  KJP Plus membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk meraih pendidikan yang setara melalui pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, mencakup seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Dalam perluasan manfaatnya , KJP Plus juga kini bisa digunakan untuk akses masuk ke sejumlah tempat wisata edukatif di Jakarta. Selain KJP Plus, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki program bantuan dana pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) . Program ini berupa pemberian bantuan peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh Pendidikan Program Diploma/Sarjana (Jenjang D3, D4, dan S1) sampai selesai dan tepat waktu. Sekolah Garuda merupakan program peningkatan kualitas sekolah negeri agar setara dengan sekolah-sekolah unggulan, baik dari segi fasilitas, mutu pengajaran, maupun tata kelola. Program ini untuk menjamin mutu pendidikan yang tinggi bagi semua kalangan serta mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan antar status sosial ekonomi siswa. Saat ini, 4 Sekolah Garuda Baru tengah dibangun di Provinsi NTT, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sementara 12 sekolah di sejumlah daerah resmi menjadi Sekolah Garuda Transformasi dan beroperasi mulai tahun ajaran 2025/2026. Salah satunya SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin Jakarta yang terpilih karena dinilai telah memiliki kualitas yang tinggi. Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Stabilisasi Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini menjangkau masyarakat marjinal dan kelompok rentan di wilayah pinggiran dan padat, serta menjamin tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama ( boarding school ) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh siswa mengikuti pelajaran formal di siang hari, lalu malam harinya mendapat penguatan pendidikan karakter. Selain itu, nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup juga menjadi bagian penting dari kurikulum. Sekolah Rakyat 2025 telah resmi dibuka sejak Senin, 14 Juli 2025 di 63 titik, termasuk 3 diantaranya di Jakarta. Pada tahap awal, Sekolah Rakyat memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi. Di wilayah Jakarta, Sekolah Rakyat diselenggarakan di Sentra Mulya Jaya Jakarta Pasar Rebo, Sentra Handayani Jakarta Cipayung, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Margaguna Cilandak. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar dan menengah di seluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan menanggulangi stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan menunjang tumbuh kembang siswa. Jakarta, menjadi salah satu lokasi tahap awal pelaksanaan program MBG melalui 4 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah 13 SPPG untuk mendukung program MBG berjalan dengan baik di wilayah DKI Jakarta. Komitmen Pemrprov DKI Jakarta tersebut sejalan dengan Asta Cita dalam mendorong peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak melalui intervensi gizi, serta mewujudkan generasi masa depan yang sehat, aktif, dan produktif. Sebagai penunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov DKI Jakarta menghadirkan Program Kantin Sehat untuk mengatur penyediaan makanan dan minuman yang aman, bergizi, dan higienis di sekolah-sekolah. Program ini juga mendidik siswa untuk membentuk pola makan dan kebiasaan hidup sehat sejak dini yang mendukung prestasi akademik dan non-akademik serta berkontribusi pada pembangunan karakter dan kesadaran gizi generasi muda. Program Kantin Sehat resmi diluncurkan pada 20 Mei 2025 dengan revitalisasi kantin di 3 sekolah, yakni SMKN 57 Jakarta, SMKN 63 Jakarta, dan SMAN Unggulan M.H. Thamrin. Revitalisasi ini rencananya diperluas ke seluruh sekolah di Jakarta untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan produktif. Pelaksanaan revitalisasi Kantin Sehat didasarkan pada tiga pilar utama. Pertama , mendorong ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan penggunaan bahan baku lokal, seperti hasil panen dari kebun sekolah dan komunitas, serta pembelajaran langsung tentang urban farming bagi siswa. Kedua , menjadikan Kantin Sehat sebagai pusat pembelajaran terpadu, di mana setiap kantin akan didampingi oleh tim ahli gizi dan koki profesional untuk memberikan pelatihan penyusunan menu bergizi hingga pengelolaan limbah makanan ( food waste management ). Ketiga , mentransformasi desain kantin menjadi ruang sosial yang ramah lingkungan, di mana setiap kantin juga dapat menjadi ruang interaksi dan pembelajaran bagi siswa, dengan mengusung konsep terbuka, inklusif, dan hijau. Program-program pendidikan DKI Jakarta tidak hanya sekadar inisiatif daerah, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya nasional untuk mewujudkan Asta Cita . Melalui pendekatan yang menyentuh aspek akses, mutu, kesehatan, dan keadilan sosial, Jakarta berkontribusi nyata dalam mencetak generasi muda yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Keselarasan ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan yang berpihak pada rakyat, terutama kelompok rentan, adalah langkah strategis dalam membangun bangsa dari akar–dari sekolah, dari anak-anak, dan dari masa depan. Gedung Blok G Balai Kota Jakarta kini telah beruba... Jakarta Raih Compliance Badge, atas Keberhasilan M... Sehubungan dengan Rencana Pembangunan Waduk Kamal... Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Akses Pendidikan Terbuka untuk Menggapai Generasi Emas KJP Plus dan KJMU: Jaminan Ekonomi untuk Pendidikan yang Berkelanjutan Sekolah Garuda: SDM Emas Dengan Pendidikan Berkualitas Sekolah Rakyat: Akses Pendidikan bagi Anak Rentan Putus Sekolah Makan Bergizi Gratis (MBG): Gizi Baik, Prestasi Naik Kantin Sehat: Ekosistem Sehat untuk Pendidikan Berkualitas en en Akses Pendidikan Terbuka untuk Menggapai Generasi Emas Bagikan + artikel + + + + + + + + Bagikan + artikel + + + + + + + + + + Akses Pendidikan Terbuka untuk Menggapai Generasi Emas + + + + Dinas Pendidikan + Rabu, 1 Oktober 2025, 03:52 WIB + + + + + Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan bangsa. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sejumlah program strategis di bidang pendidikan untuk menjamin akses yang lebih merata dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Diantaranya program Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pelaksanaan program-program tersebut mengacu pada Asta Cita –delapan agenda prioritas pembangunan Indonesia yang menekankan pada pemerataan kesempatan, peningkatan kualitas hidup, dan keadilan sosial.  + Selaras dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan sejahtera melalui akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Tidak hanya merealisasikan program pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta menginisiasi program-program pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggulan (KJMU), dan program Kantin Sehat. + + + + + + + + KJP Plus dan KJMU: Jaminan Ekonomi untuk Pendidikan yang Berkelanjutan + + + + + + + + Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah program strategis untuk memberikan akses bagi warga DKI Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA/SMK dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta.  KJP Plus membuka peluang yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk meraih pendidikan yang setara melalui pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan, mencakup seragam, sepatu, tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler. Dalam perluasan manfaatnya , KJP Plus juga kini bisa digunakan untuk akses masuk ke sejumlah tempat wisata edukatif di Jakarta. + Selain KJP Plus, Pemprov DKI Jakarta juga memiliki program bantuan dana pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) . Program ini berupa pemberian bantuan peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memenuhi kriteria untuk menempuh Pendidikan Program Diploma/Sarjana (Jenjang D3, D4, dan S1) sampai selesai dan tepat waktu. + + + + + + + Sekolah Garuda: SDM Emas Dengan Pendidikan Berkualitas + + + + + + + + Sekolah Garuda merupakan program peningkatan kualitas sekolah negeri agar setara dengan sekolah-sekolah unggulan, baik dari segi fasilitas, mutu pengajaran, maupun tata kelola. Program ini untuk menjamin mutu pendidikan yang tinggi bagi semua kalangan serta mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah dan antar status sosial ekonomi siswa. + Saat ini, 4 Sekolah Garuda Baru tengah dibangun di Provinsi NTT, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sementara 12 sekolah di sejumlah daerah resmi menjadi Sekolah Garuda Transformasi dan beroperasi mulai tahun ajaran 2025/2026. Salah satunya SMA Negeri Unggulan M.H. Thamrin Jakarta yang terpilih karena dinilai telah memiliki kualitas yang tinggi. + + + + + + + Sekolah Rakyat: Akses Pendidikan bagi Anak Rentan Putus Sekolah + + + + + + + + Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan menyediakan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Terpadu Stabilisasi Ekonomi Nasional (DTSEN). Program ini menjangkau masyarakat marjinal dan kelompok rentan di wilayah pinggiran dan padat, serta menjamin tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan. + Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama ( boarding school ) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Seluruh siswa mengikuti pelajaran formal di siang hari, lalu malam harinya mendapat penguatan pendidikan karakter. Selain itu, nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup juga menjadi bagian penting dari kurikulum. + Sekolah Rakyat 2025 telah resmi dibuka sejak Senin, 14 Juli 2025 di 63 titik, termasuk 3 diantaranya di Jakarta. Pada tahap awal, Sekolah Rakyat memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi. Di wilayah Jakarta, Sekolah Rakyat diselenggarakan di Sentra Mulya Jaya Jakarta Pasar Rebo, Sentra Handayani Jakarta Cipayung, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Margaguna Cilandak. + + + + + + + Makan Bergizi Gratis (MBG): Gizi Baik, Prestasi Naik + + + + + + + + Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi diluncurkan pemerintah pada 6 Januari 2025 untuk memberikan makanan bergizi kepada siswa sekolah dasar dan menengah di seluruh wilayah Indonesia. Program ini bertujuan menanggulangi stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan menunjang tumbuh kembang siswa. + Jakarta, menjadi salah satu lokasi tahap awal pelaksanaan program MBG melalui 4 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terletak di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Pemprov DKI Jakarta juga berencana menambah 13 SPPG untuk mendukung program MBG berjalan dengan baik di wilayah DKI Jakarta. Komitmen Pemrprov DKI Jakarta tersebut sejalan dengan Asta Cita dalam mendorong peningkatan kualitas kesehatan dan kecerdasan anak-anak melalui intervensi gizi, serta mewujudkan generasi masa depan yang sehat, aktif, dan produktif. + + + + + + + Kantin Sehat: Ekosistem Sehat untuk Pendidikan Berkualitas + + + + + + + + Sebagai penunjang program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov DKI Jakarta menghadirkan Program Kantin Sehat untuk mengatur penyediaan makanan dan minuman yang aman, bergizi, dan higienis di sekolah-sekolah. Program ini juga mendidik siswa untuk membentuk pola makan dan kebiasaan hidup sehat sejak dini yang mendukung prestasi akademik dan non-akademik serta berkontribusi pada pembangunan karakter dan kesadaran gizi generasi muda. Program Kantin Sehat resmi diluncurkan pada 20 Mei 2025 dengan revitalisasi kantin di 3 sekolah, yakni SMKN 57 Jakarta, SMKN 63 Jakarta, dan SMAN Unggulan M.H. Thamrin. Revitalisasi ini rencananya diperluas ke seluruh sekolah di Jakarta untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan produktif. + Pelaksanaan revitalisasi Kantin Sehat didasarkan pada tiga pilar utama. Pertama , mendorong ketahanan pangan yang berkelanjutan dengan penggunaan bahan baku lokal, seperti hasil panen dari kebun sekolah dan komunitas, serta pembelajaran langsung tentang urban farming bagi siswa. Kedua , menjadikan Kantin Sehat sebagai pusat pembelajaran terpadu, di mana setiap kantin akan didampingi oleh tim ahli gizi dan koki profesional untuk memberikan pelatihan penyusunan menu bergizi hingga pengelolaan limbah makanan ( food waste management ). Ketiga , mentransformasi desain kantin menjadi ruang sosial yang ramah lingkungan, di mana setiap kantin juga dapat menjadi ruang interaksi dan pembelajaran bagi siswa, dengan mengusung konsep terbuka, inklusif, dan hijau. + + + + + + + Program-program pendidikan DKI Jakarta tidak hanya sekadar inisiatif daerah, tetapi juga merupakan bagian integral dari upaya nasional untuk mewujudkan Asta Cita . Melalui pendekatan yang menyentuh aspek akses, mutu, kesehatan, dan keadilan sosial, Jakarta berkontribusi nyata dalam mencetak generasi muda yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Keselarasan ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan yang berpihak pada rakyat, terutama kelompok rentan, adalah langkah strategis dalam membangun bangsa dari akar–dari sekolah, dari anak-anak, dan dari masa depan. + + + + + Artikel Terkait + + + + Peresmian Grha Ali Sadikin yang Bernilai Sejarah + + + + Gedung Blok G Balai Kota Jakarta kini telah beruba... + + + + + Jakarta Raih Compliance Badge, atas Keberhasilan Mitigasi Perubahan Iklim + + + + Jakarta Raih Compliance Badge, atas Keberhasilan M... + + + + + Pemberitahuan Konsultasi Publik Ulang Rencana Pembangunan Waduk Kamal + + + + Sehubungan dengan Rencana Pembangunan Waduk Kamal... #DKIJakarta + #jakarta + #AstaCita + #Pendidikan + #KJPPlus + #KJMU + #MBG + #KantinSehat + #SekolahGaruda + #SekolahRakyat + + + + + + Dinas Pendidikan + + + Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. diff --git a/raw/www.jakarta.go.id_storage_files_shares_Landing%20Page_Jakarta%20Global%20City_Book%20ID_Book%206%20ID.pdf.md b/raw/www.jakarta.go.id_storage_files_shares_Landing%20Page_Jakarta%20Global%20City_Book%20ID_Book%206%20ID.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7abda96c49635689743b5be8a8b02dc2f748daf8 --- /dev/null +++ b/raw/www.jakarta.go.id_storage_files_shares_Landing%20Page_Jakarta%20Global%20City_Book%20ID_Book%206%20ID.pdf.md @@ -0,0 +1,3304 @@ +--- +url: https://www.jakarta.go.id/storage/files/shares/Landing%20Page/Jakarta%20Global%20City/Book%20ID/Book%206%20ID.pdf +title: "Book%206%20ID.pdf" +domain: www.jakarta.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:25:30 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Book%206%20ID.pdf + +JAKARTA RISE#20: +Langkah Menuju 20 Kota Global Teratas +Buku 6 : +INFRASTRUKTUR +& MOBILITAS DAFTAR +ISI +KATA PENGANTAR 2 +Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M., Gubernur DKI Jakarta 3 +Atika Nur Rahmania, S.IP., M.Si., Kepala Bappeda DKI Jakarta 4 +UCAPAN TERIMA KASIH 5 +1 Ringkasan Eksekutif 6 +2 Seri Buku Jakarta Global City 11 +2.1 Pendahuluan 12 +2.2 Kerangka Kerja Jakarta sebagai Kota Global 15 +3 Konteks & Latar Belakang 18 +4 Penilaian 20 +4.1 Transportasi & Mobilitas 21 +4.2 Infrastruktur Digital 43 +4.3 Infrastruktur Fisik & Aset 50 +5 Aspirasi 56 +6 Program & Peta Jalan Implementasi 58 +LAMPIRAN 77 +Pendalaman TOD (Transit Oriented Development) 77 +Daftar Pusaka 95 InIfnrfarsatsrturkutkutru &r &M Moboibliitlaitsa s | | 11 +Buku keenam dari delapan seri ini menjadi landasan +penting dalam mendukung ambisi Kota Global Jakarta +di sepanjang aspek Infrastruktur & Mobilitas. 22 || IInnffrraassttrruukkttuurr && MMoobbiilliittaass +KATA +PENGANTAR +Source: Dreamstime Infrastruktur & Mobilitas | 3 +GUBERNUR +DKI JAKARTA +Dr. Ir. Pramono Anung +Wibowo, M.M. +(cid:167)(cid:94)(cid:111)(cid:94)(cid:329)(cid:167)(cid:115)(cid:153)(cid:128)(cid:181)(cid:94)(cid:177)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:139)(cid:153)(cid:127)(cid:170)(cid:94)(cid:171)(cid:177)(cid:170)(cid:181)(cid:147)(cid:177)(cid:181)(cid:170)(cid:329)(cid:127)(cid:139)(cid:171)(cid:139)(cid:147)(cid:329)(cid:111)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:111)(cid:139)(cid:128)(cid:139)(cid:177)(cid:94)(cid:150)(cid:329)(cid:191)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:329) +Jakarta merupakan kota yang +(cid:152)(cid:115)(cid:153)(cid:111)(cid:181)(cid:147)(cid:181)(cid:153)(cid:128)(cid:329)(cid:171)(cid:115)(cid:170)(cid:177)(cid:94)(cid:329)(cid:167)(cid:115)(cid:153)(cid:191)(cid:115)(cid:152)(cid:167)(cid:181)(cid:170)(cid:153)(cid:94)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:147)(cid:115)(cid:106)(cid:139)(cid:146)(cid:94)(cid:147)(cid:94)(cid:153)(cid:290)(cid:329)(cid:106)(cid:181)(cid:147)(cid:181)(cid:329)(cid:139)(cid:153)(cid:139)(cid:329) +memainkan peran strategis, (cid:152)(cid:115)(cid:153)(cid:146)(cid:94)(cid:111)(cid:139)(cid:329)(cid:167)(cid:94)(cid:153)(cid:111)(cid:181)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:181)(cid:153)(cid:177)(cid:181)(cid:147)(cid:329)(cid:152)(cid:115)(cid:152)(cid:106)(cid:181)(cid:147)(cid:94)(cid:329)(cid:146)(cid:94)(cid:150)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:106)(cid:94)(cid:128)(cid:139)(cid:329)(cid:45)(cid:94)(cid:147)(cid:94)(cid:170)(cid:177)(cid:94)(cid:329)(cid:94)(cid:128)(cid:94)(cid:170)(cid:329) +(cid:106)(cid:115)(cid:170)(cid:147)(cid:115)(cid:152)(cid:106)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:329)(cid:171)(cid:115)(cid:106)(cid:94)(cid:128)(cid:94)(cid:139)(cid:329)(cid:147)(cid:155)(cid:177)(cid:94)(cid:329)(cid:128)(cid:150)(cid:155)(cid:106)(cid:94)(cid:150)(cid:329)(cid:167)(cid:94)(cid:111)(cid:94)(cid:329)(cid:177)(cid:94)(cid:134)(cid:181)(cid:153)(cid:329)(cid:270)(cid:268)(cid:272)(cid:273)(cid:295)(cid:329) +bukan hanya bagi Indonesia, +(cid:51)(cid:115)(cid:189)(cid:181)(cid:146)(cid:181)(cid:111)(cid:147)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:187)(cid:139)(cid:171)(cid:139)(cid:329)(cid:139)(cid:153)(cid:139)(cid:329)(cid:94)(cid:147)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:152)(cid:115)(cid:152)(cid:115)(cid:170)(cid:150)(cid:181)(cid:147)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:181)(cid:167)(cid:94)(cid:191)(cid:94)(cid:329)(cid:147)(cid:155)(cid:150)(cid:115)(cid:147)(cid:177)(cid:139)(cid:127)(cid:329)(cid:111)(cid:94)(cid:170)(cid:139)(cid:329) +tetapi juga dalam konteks global. (cid:171)(cid:115)(cid:152)(cid:181)(cid:94)(cid:329)(cid:167)(cid:115)(cid:152)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:147)(cid:181)(cid:329)(cid:147)(cid:115)(cid:167)(cid:115)(cid:153)(cid:177)(cid:139)(cid:153)(cid:128)(cid:94)(cid:153)(cid:290)(cid:329)(cid:177)(cid:115)(cid:170)(cid:152)(cid:94)(cid:171)(cid:181)(cid:147)(cid:329)(cid:167)(cid:115)(cid:152)(cid:115)(cid:170)(cid:139)(cid:153)(cid:177)(cid:94)(cid:134)(cid:290)(cid:329) +(cid:111)(cid:181)(cid:153)(cid:139)(cid:94)(cid:329)(cid:181)(cid:171)(cid:94)(cid:134)(cid:94)(cid:290)(cid:329)(cid:111)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:152)(cid:94)(cid:171)(cid:191)(cid:94)(cid:170)(cid:94)(cid:147)(cid:94)(cid:177)(cid:329)(cid:171)(cid:139)(cid:167)(cid:139)(cid:150)(cid:295)(cid:329)(cid:35)(cid:94)(cid:153)(cid:191)(cid:94)(cid:329)(cid:111)(cid:115)(cid:153)(cid:128)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:106)(cid:115)(cid:147)(cid:115)(cid:170)(cid:146)(cid:94)(cid:329) +(cid:171)(cid:94)(cid:152)(cid:94)(cid:329)(cid:147)(cid:139)(cid:177)(cid:94)(cid:329)(cid:111)(cid:94)(cid:167)(cid:94)(cid:177)(cid:329)(cid:152)(cid:115)(cid:153)(cid:108)(cid:94)(cid:167)(cid:94)(cid:139)(cid:329)(cid:177)(cid:181)(cid:146)(cid:181)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:94)(cid:152)(cid:106)(cid:139)(cid:171)(cid:139)(cid:181)(cid:171)(cid:329)(cid:139)(cid:153)(cid:139)(cid:295) +Dengan lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang +transformasi Provinsi Daerah Khusus Jakarta, kita +Saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada +dihadapkan pada momen penting untuk +semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan +mendefinisikan kembali peran dan tanggung jawab +buku ini. Semoga buku ini menginspirasi kita untuk terus +kota ini dalam membentuk masa depan Indonesia. Di +bekerja keras membangun Jakarta yang lebih cerah, +tengah tantangan urbanisasi yang pesat dan berbagai +sejahtera, kompetitif di tingkat global, serta memberikan +isu global, sangat penting bagi kita untuk mengevaluasi +kualitas hidupp yyangg lebih baik baggi semua warganya. +posisi Jakarta saat ini serta mengidentifikasi +jalur pertumbuhan yang berkelanjutan. Buku ini +menguraikan kondisi terkini Jakarta, mencakup +kekuatan dan tantangan yang ada, serta menyajikan +peta jalan untuk mengantarkan Jakarta menjadi salah +satu dari 20 kota global teratas. +(cid:65)(cid:65)(cid:94)(cid:111)(cid:94)(cid:329)(cid:177)(cid:139)(cid:177)(cid:139)(cid:147)(cid:329)(cid:177)(cid:170)(cid:94)(cid:153)(cid:171)(cid:127)(cid:155)(cid:170)(cid:152)(cid:94)(cid:177)(cid:139)(cid:127)(cid:329)(cid:111)(cid:94)(cid:150)(cid:94)(cid:152)(cid:329)(cid:167)(cid:115)(cid:170)(cid:146)(cid:94)(cid:150)(cid:94)(cid:153)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:45)(cid:94)(cid:147)(cid:94)(cid:170)(cid:177)(cid:94)(cid:290)(cid:329)(cid:106)(cid:181)(cid:147)(cid:181)(cid:329) +(cid:139)(cid:153)(cid:139)(cid:329)(cid:106)(cid:115)(cid:170)(cid:127)(cid:181)(cid:153)(cid:128)(cid:171)(cid:139)(cid:329)(cid:171)(cid:115)(cid:106)(cid:94)(cid:128)(cid:94)(cid:139)(cid:329)(cid:171)(cid:181)(cid:152)(cid:106)(cid:115)(cid:170)(cid:329)(cid:111)(cid:94)(cid:191)(cid:94)(cid:329)(cid:181)(cid:177)(cid:94)(cid:152)(cid:94)(cid:329)(cid:181)(cid:153)(cid:177)(cid:181)(cid:147)(cid:329) +(cid:152)(cid:115)(cid:153)(cid:111)(cid:181)(cid:147)(cid:181)(cid:153)(cid:128)(cid:329)(cid:177)(cid:181)(cid:146)(cid:181)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:191)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:329)(cid:177)(cid:115)(cid:170)(cid:177)(cid:181)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:329)(cid:111)(cid:94)(cid:150)(cid:94)(cid:152)(cid:329)(cid:65)(cid:115)(cid:170)(cid:94)(cid:177)(cid:181)(cid:170)(cid:94)(cid:153)(cid:329) +(cid:17)(cid:94)(cid:115)(cid:170)(cid:94)(cid:134)(cid:329)(cid:52)(cid:155)(cid:152)(cid:155)(cid:170)(cid:329)(cid:276)(cid:329)(cid:74)(cid:94)(cid:134)(cid:181)(cid:153)(cid:329)(cid:270)(cid:268)(cid:270)(cid:272)(cid:329)(cid:177)(cid:115)(cid:153)(cid:177)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:329)(cid:68)(cid:115)(cid:153)(cid:108)(cid:94)(cid:153)(cid:94)(cid:329) +(cid:65)(cid:115)(cid:152)(cid:106)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:181)(cid:153)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:45)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:147)(cid:94)(cid:329)(cid:65)(cid:94)(cid:153)(cid:146)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:329)(cid:17)(cid:94)(cid:115)(cid:170)(cid:94)(cid:134)(cid:329)(cid:307)(cid:68)(cid:65)(cid:45)(cid:65)(cid:17)(cid:308)(cid:329)(cid:45)(cid:94)(cid:147)(cid:94)(cid:170)(cid:177)(cid:94)(cid:329) +(cid:270)(cid:268)(cid:270)(cid:273)(cid:311)(cid:270)(cid:268)(cid:272)(cid:273)(cid:295)(cid:329)(cid:12)(cid:181)(cid:147)(cid:181)(cid:329)(cid:139)(cid:153)(cid:139)(cid:329)(cid:152)(cid:115)(cid:153)(cid:115)(cid:147)(cid:94)(cid:153)(cid:147)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:167)(cid:115)(cid:153)(cid:177)(cid:139)(cid:153)(cid:128)(cid:153)(cid:191)(cid:94)(cid:329) +(cid:152)(cid:115)(cid:152)(cid:106)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:181)(cid:153)(cid:329)(cid:139)(cid:153)(cid:127)(cid:170)(cid:94)(cid:171)(cid:177)(cid:170)(cid:181)(cid:147)(cid:177)(cid:181)(cid:170)(cid:329)(cid:152)(cid:94)(cid:171)(cid:94)(cid:329)(cid:111)(cid:115)(cid:167)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:171)(cid:115)(cid:170)(cid:177)(cid:94)(cid:329)(cid:146)(cid:94)(cid:170)(cid:139)(cid:153)(cid:128)(cid:94)(cid:153)(cid:329) +(cid:177)(cid:170)(cid:94)(cid:153)(cid:171)(cid:167)(cid:155)(cid:170)(cid:177)(cid:94)(cid:171)(cid:139)(cid:329)(cid:191)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:329)(cid:152)(cid:181)(cid:111)(cid:94)(cid:134)(cid:329)(cid:111)(cid:139)(cid:94)(cid:147)(cid:171)(cid:115)(cid:171)(cid:329)(cid:111)(cid:94)(cid:150)(cid:94)(cid:152)(cid:329)(cid:152)(cid:115)(cid:153)(cid:128)(cid:134)(cid:94)(cid:111)(cid:94)(cid:167)(cid:139)(cid:329) +(cid:177)(cid:94)(cid:153)(cid:177)(cid:94)(cid:153)(cid:128)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:45)(cid:94)(cid:147)(cid:94)(cid:170)(cid:177)(cid:94)(cid:295)(cid:329)(cid:17)(cid:115)(cid:153)(cid:128)(cid:94)(cid:153)(cid:329)(cid:106)(cid:115)(cid:170)(cid:127)(cid:155)(cid:147)(cid:181)(cid:171) 4 | Infrastruktur & Mobilitas +KEPALA +BAPPEDA +DKI JAKARTA +Atika Nur Rahmania(cid:686) +S.IP., M.Si +Jakarta bukan sekadar kota, Di Bappeda, kami berkomitmen untuk membentuk +masa depan di mana Jakarta tidak hanya sejajar dengan +tetapi simbol kemajuan, +kota-kota terkemuka dunia, tetapi juga menjadi model +pusat ekonomi global yang berkembang pesat. Visi kami +ketangguhan, dan potensi +jelas: Jakarta yang memberikan peluang yang setara bagi +Indonesia yang luar biasa. semua, sebuah kota yang kompetitif secara global namun +tetap terhubung erat dengan akar budayanya. +Dengan lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta Strategi yang disusun dalam buku ini mencakup peta +memasuki era baru sebagai Provinsi Daerah Khusus jalan komprehensif untuk mencapai visi tersebut. Namun, +Jakarta, yang diposisikan sebagai Pusat Perekonomian kesuksesan sesungguhnya akan bergantung pada sinergi +Nasional sekaligus Kota Global. Dalam konteks ini, dan kerja sama yang baik antara pemerintah, dunia usaha, +kebutuhan akan ekonomi yang kuat dan dinamis tidak komunitas, dan individu untuk mewujudkan mimpi besar +pernah lebih besar. ini. +Buku ini hadir di momen krusial perjalanan Saya mengucapkan apresiasi kepada semua pihak yang +pembangunan Jakarta. Sejalan dengan Peraturan telah berkontribusi pada penyusunan buku ini. Semoga +Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana buku ini menjadi inspirasi, panduan, sekaligus ajakan +Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jakarta bertindak untuk mentransformasi Jakarta menjadi kota +2025–2045, buku ini menjadi panduan strategis untuk yang bersinar di panggung dunia dan memberikan masa +konektivitas kota. Dengan menawarkan wawasan depan yang lebih sseejjaahhtteerraa bbaaggii sseemmuuaa wwaarrggaannyya. +dan kerangka kerja yang dapat ditindaklanjuti, buku +ini membahas tantangan-tantangan utama dan +memanfaatkan peluang-peluang yang muncul untuk +mengoptimalkan infrastruktur fisik dan digital serta +sistem transportasi di Jakarta. Infrastruktur & Mobilitas | 5 +Ucapan Terima Kasih +Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua kontributor, +termasuk kementerian, lembaga pemerintah, dunia usaha, serta organisasi lainnya, atas +masukan dan wawasan berharga yang memperkaya buku ini. 66 || IInnffrraassttrruukkttuurr && MMoobbiilliittaass +Bab 1 +RINGKASAN +EKSEKUTIF +Sumber: Dreamstime Infrastruktur & Mobilitas | 7 +Selama lima tahun terakhir, Jakarta telah mencatat kemajuan signifikan di bidang +infrastruktur, mobilitas, dan transportasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengakomodasi +pertumbuhan populasi, mengatasi perluasan kota, serta mengurangi kemacetan lalu lintas. Pembangunan MRT, LRT, +perluasan rute bus Transjakarta, dan modernisasi pelabuhan adalah beberapa tonggak penting yang telah dicapai +Jakarta dalam periode tersebut. +Fase pertama jalur MRT yang menghubungkan Lebak Bulus dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) telah beroperasi +penuh sejak 2019. Saat ini, pembangunan jalur kedua MRT (koridor Timur-Barat) dan perpanjangan jalur Selatan +sedang berlangsung. Perencanaan MRT ini mengadopsi kerangka kerja pembangunan perkotaan terbaik, seperti +pembangunan berorientasi transit (TOD) dan penangkapan nilai lahan (LVC). +Proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta bertujuan menghubungkan bagian timur dan utara kota, +dengan sebagian besar jalur LRT kini telah dibuka. Kemajuan sistem Transjakarta (Bus Rapid Transit) sangat +signifikan, dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan jalur khusus. Commuter Line juga telah diperluas untuk +menghubungkan Jakarta dengan daerah sekitarnya, dengan peningkatan kapasitas dan frekuensi guna memenuhi +permintaan yang terus meningkat. Pusat transportasi terintegrasi sedang dikembangkan untuk memudahkan +perpindahan antar moda, sementara jalan layang, jalan bawah tanah, dan jalan tol baru dibangun untuk mengurangi +kemacetan. +Jakarta juga telah meningkatkan infrastruktur digitalnya melalui program Jakarta Smart City, yang +menunjukkan komitmen untuk menyediakan solusi perkotaan modern. Salah satu inisiatif utama dalam program ini +adalah aplikasi Jakarta Kini (JAKI), yang memberikan akses mudah ke berbagai layanan publik, termasuk informasi +lalu lintas real-time, rute transportasi umum, dan layanan administratif online. Selain itu, Jakarta memprioritaskan +peningkatan konektivitas digital dengan bermitra dengan sektor swasta untuk memperluas akses internet dan +menyediakan Wi-Fi publik di seluruh kota. +Meskipun telah ada transformasi yang sedang berlangsung, Jakarta tetap menghadapi tantangan besar di +bidang infrastruktur dan mobilitas, yang membuka peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan lebih lanjut. +Sistem transportasi kota membutuhkan integrasi yang lebih baik untuk mengatasi kemacetan dan kerugian ekonomi +yang diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun (CNBC Indonesia, 2024). Saat ini, hanya 54% jaringan jalan yang +dilayani oleh transportasi umum, dan masalah aksesibilitas membatasi penggunaannya hanya oleh 19% penduduk +(BPS, 2024). Koneksi antar moda juga perlu ditingkatkan, dengan saat ini hanya 55% dari simpul transportasi utama +yang terhubung. Pelabuhan seperti Tanjung Priok dapat memperoleh manfaat dari peningkatan efisiensi dan koneksi +yang lebih kuat ke kawasan industri. Bandara Soekarno-Hatta sudah mendekati kapasitas, menangani 51 juta +penumpang dari kapasitas 65 juta, menyoroti pentingnya ekspansi (Republika, 2024; Kompas, 2023). Infrastruktur +digital juga merupakan area pertumbuhan, dengan peluang meningkatkan kecepatan broadband dan memperkuat +keamanan siber untuk mendukung ekonomi digital dan aspirasi kota pintar Jakarta. +Dalam hal manajemen aset, optimalisasi aset negara (BMN) dan aset daerah (BMD) tetap menjadi prioritas, +terutama dengan perkiraan aset BMN senilai sekitar Rp 1.640 triliun yang akan kosong seiring pemindahan ibu kota. +Dari jumlah ini, aset senilai sekitar Rp 300 triliun tampaknya memenuhi syarat untuk digunakan kembali. Perencanaan +yang lebih terintegrasi dapat mengoptimalkan potensi aset ini (Indonesia. Kementerian Keuangan, 2022). Upaya +revitalisasi area penting seperti Medan Merdeka dan Monas sedang berlangsung, namun penyesuaian regulasi, +insentif fiskal (misalnya, pembebasan BPHTB), dan perencanaan ruang dapat lebih mendukung daya tarik investasi. +Demikian pula, peningkatan manajemen, revitalisasi, serta komersialisasi aset BMD, yang menghasilkan Rp 229 miliar +pada 2022, dapat membuka nilai dan efisiensi yang lebih besar (Indonesia. BPAD Jakarta, 2023). 8 | Infrastruktur & Mobilitas +Optimalisasi manajemen aset merupakan peluang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan +lanskap perkotaan, terutama terkait pemindahan ibu kota. Fokus strategis ini sejalan dengan upaya menarik investasi +melalui revitalisasi infrastruktur dan reformasi regulasi, serta memperkuat ambisi Jakarta untuk menjadi kota yang +kompetitif secara global. +Dalam dunia yang semakin terhubung, kota-kota mendorong pertumbuhan ekonomi, budaya, dan inovasi +di tingkat global. Global Cities Index (GCI) dari Kearney, yang diluncurkan pada tahun 2008, menyediakan ukuran +komprehensif mengenai pengaruh global suatu kota dengan mengevaluasi kemampuannya dalam menarik modal, +talenta, dan ide. GCI menilai kota-kota berdasarkan lima dimensi utama: Aktivitas Bisnis, Sumber Daya Manusia, +Pertukaran Informasi, Pengalaman Budaya, dan Keterlibatan Politik. Penilaian ini memberikan wawasan mengenai +daya saing dan posisi global suatu kota. Bagi Jakarta, yang bercita-cita meningkatkan peringkatnya secara global, GCI +dapat menjadi alat penting untuk mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu diperbaiki. +Namun, terlepas dari keunggulan Jakarta di Asia Tenggara, Jakarta menghadapi tantangan signifikan di +area ini, yang tercermin dari penurunan peringkat GCI dari posisi #54 pada 2015 menjadi #74 pada 2024 sebagian +besar disebabkan oleh kesenjangan dalam hal Sumber Daya Manusia, Pertukaran Informasi, dan Pengalaman +Budaya. Penurunan ini mengindikasikan kemajuan pesat kota-kota lain, terutama di kawasan Asia Pasifik, sekaligus +menunjukkan potensi Jakarta yang belum optimal. +Untuk membalikkan tren tersebut dan mencapai target masuk dalam 20 kota besar dunia pada tahun 2045, +Jakarta bisa menjembatani kesenjangan yang ada dan fokus pada delapan prioritas utama berikut: +• Pertumbuhan Kota yang Dinamis, Tangguh, dan +Berkelanjutan +• Infrastruktur & Konektivitas Kelas Dunia +• Ekonomi yang Terdiversifikasi, Kuat & Inklusif +• Litbang & Pusat Inovasi +• Masyarakat & Tenaga Kerja yang Diberdayakan +• Tata Kelola yang Gesit & Adaptif +• Destinasi Budaya & Kreatif yang Terkenal +• Ramah Lingkungan & Tahan Iklim +Buku ini mengeksplorasi elemen kelima, yaitu “Infrastruktur dan Konektivitas Kelas Dunia”, dengan fokus +pada strategi yang diperlukan untuk mengubah Jakarta menjadi pemimpin global dalam infrastruktur dan mobilitas. +Buku ini membahas tantangan Jakarta dalam hal konektivitas, kebutuhan pengembangan infrastruktur digital, serta +peluang untuk meningkatkan pemanfaatan aset. Infrastruktur & Mobilitas | 9 +Untuk mencapai visi tersebut, Jakarta harus memprioritaskan program utama berikut +dalam 20 tahun ke depan: +6a.1 Meningkatkan konektivitas antar moda transportasi +umum, seperti LRT, MRT, dan Transjakarta, dengan +wilayah aglomerasi +6a.2 Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas +transportasi umum +6a.3 Mengembangkan kawasan TOD baru untuk +meningkatkan nilai lahan dan pendapatan Jakarta +6a.4 Memanfaatkan teknologi canggih untuk mengurangi +kemacetan lalu lintas +6a 6a.5 Menerapkan kebijakan strategis untuk mengurangi +kemacetan lalu lintas +Transportasi & +mobilitas 6a.6 Merampingkan transportasi barang untuk meningkatkan +efisiensi logistik +6a.7 Memperluas infrastruktur mobilitas mikro seperti +jalur pejalan kaki dan sepeda +6a.8 Membangun sistem transportasi yang mulus dan +terintegrasi di seluruh wilayah Jabodetabek +6a.9 Merevitalisasi fasilitas di pelabuhan dan meningkatkan +G +konektivitas ke wilayah Jabodetabek +6a.10 Meningkatkan kapasitas, konektivitas, dan pengalaman +G +penumpang di bandara-bandara di Jakarta +6b.1 Meningkatkan infrastruktur digital Jakarta dengan +G +memperluas jangkauan 5G dan penetrasi serat optik +6b.2 Memperkuat keamanan siber Jakarta dengan +teknologi dan tata kelola yang canggih +6b.3 Mengembangkan talenta keamanan siber di Jakarta +6b +6b.4 Meningkatkan kesiapan pusat data di Jakarta dengan +Infrastruktur digital G +infrastruktur yang andal +6b.5 Mendorong investasi pusat data melalui insentif +G +yang menarik +6b.6 Memperkuat tata kelola AI di Jakarta +6b.7 Memajukan adopsi AI di Jakarta dengan peningkatan +pelatihan dan program percontohan +6c.1 Menyelesaikan konsolidasi aset BMD +6c.2 Meningkatkan daya tarik aset BMD untuk kemitraan +dengan sektor swasta +6c 6c.3 Meninjau dan memanfaatkan kembali aset BMN yang +Infrastruktur kurang digunakan untuk menambah pendapatan Jakarta +& aset fisik +6c.4 Menginstitusikan pelaksanaan Dana Investasi Properti +BUMN +6c.5 Mengalihfungsikan pusat perbelanjaan kosong menjadi +ruang publik +G Memiliki implikasi langsung terhadap peringkat GCI +Program katalis 10 | Infrastruktur & Mobilitas +Transformasi Jakarta menjadi kota global pada tahun 2045 akan dilakukan secara bertahap dan dipandu +oleh kerangka kerja #RISE dalam empat fase strategis: Readiness & Foundation Building/ Kesiapan & Pembangunan +Fondasi (2025-2029), Innovative & Inclusive Growth/ Pertumbuhan Inovatif dan Inklusif (2030-2034), Sustainable +Transformation/ Transformasi Berkelanjutan (2035-2039), dan Elevated Regional & Global Leadership/ Peningkatan +Kepemimpinan Regional dan Global (2040-2045). +2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 +Readiness & Foundation Innovative & Inclusive Sustainable Elevated Regional & +Building Growth Transformation Global leadership +– Memulaimesinpertumbuhan, – Memajukanpembangunan – Meningkatkanfokuspada – Mendorong/memimpindiskusi +misalnya, mengembangkan sosial-ekonomidengan pelestariansumberdayaalam pembentukan +wilayah pesisirutara, mendirikan memanfaatkaninovasi, teknologi, & ekosistem, misalnya, industri/ekonomi/masyarakatdi +JAKARTA KEK sepertiDigital Ecopark, dan kreativitas, misalnya, memperluasruangterbukahijau, forum regional dan global +memberdayakanUMKM, meningkatkanpenelitiandan meningkatkandaurulanglimbah, – Terus mempromosikanmerek +RISE#20 memasukkanpreferensi& ide pengembangandi bidangindustri meningkatkanpenggunaanenergi Jakarta secaralebihaktifdi +Gen Z, meningkatkanpelatihan yang menjadifokus, terus terbarukan tingkatregional dan global +Global City kejuruan berfokuspada penciptaan – Terus mendoronginovasi& denganpositioning sebagaipusat +– Mengatasihambatanuntuk lapangankerja, dan efisiensi, untukmemastikan kekuatanekonomi, pusat +meningkatkanmomentum, meningkatkanpendapatan tekananminimal terhadap budaya, pusattalentadan +misalnya, – MeningkatkanJakarta menjadi lingkungansembarimencapai pendidikan, sertapemelihara +menerbitkan/memperbaharui destinasibudayadan kreatif pertumbuhanyang dibutuhkan, lingkunganyang berkelanjutan. +kebijakan& peraturanyang yang terkenal, misalnyadengan misalnya, mengurangiproduksi +diperlukan, merampingkantata memperluasjumlahpusat limbah +keloladi seluruhpemangku budaya/ hotspot di kotaini +kepentinganyang relevan +PeringkatGCI 58 44 31 20 +PDRB Per +IDR 458 –512 Mn IDR 738 –894 Mn IDR 1.095 –1.390 Mn IDR 2.016 –2.405 Mn +Kapita +SumberDaya +0,67 0,72 0,78 0,85 +ManusiaIndeks +Pengembangan +85,66 88,02 90,44 92,93 +ManusiaIndeks +Pengurangan +24,65% 39,65% 61,65% 88,47% +EmisiGRK +Jakarta dapat +mencontohpola Guangzhou Bangkok Seoul Tokyo +dasarkota-kota (Peringkat52 (Peringkat (Peringkat (Peringkat +global terkemukadi GCI 2024) 34) 11) 4) +Asia ini... +Gambar 1: Kerangka kerja RISE untuk transformasi Jakarta menjadi kota global Infrastruktur & Mobilitas | 11 +Bab 2 +Seri Buku +Jakarta Global City +Sumber: Pixabay 12 | Infrastruktur & Mobilitas +2.1 Pendahuluan +Jakarta berada di puncak transformasi besar sejalan dengan keputusan pemerintah Indonesia untuk +memindahkan ibukotanya ke Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 3 +Tahun 2022. Langkah besar ini menandai strategi nasional yang lebih luas, selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 +yang tertuang dalam RPJPN, yang menekankan pemerataan pembangunan di seluruh nusantara. +Di tengah transisi ini, peran Jakarta sedang ditata kembali. Presiden Joko Widodo menggariskan visi bagi +Jakarta untuk berevolusi dari pusat kekuatan ekonomi nasional menjadi pusat ekonomi global, memastikan +pertumbuhan yang berkelanjutan sambil memperkuat peran internasionalnya. Pemindahan ibu kota tidak +mengurangi pentingnya Jakarta, namun justru membuka babak baru yang memposisikan Jakarta untuk +mendefinisikan kembali peran dan tempatnya di Indonesia dan lanskap global. Transformasi ini diwujudkan melalui +status Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang baru disahkan, setelah disahkannya UU No. 2 Tahun 2024, yang menandai +dimulainya era baru bagi kota ini. +Sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta 2025-2045, +Jakarta memiliki visi sebagai "kota global yang maju, adil, kompetitif, dan berkelanjutan" (Bappeda DKI Jakarta, +2024). Visi ini mencerminkan ambisi besar kota ini untuk menjadi pusat kota yang dinamis dan memainkan peran +penting dalam ekonomi, politik, budaya, dan inovasi di skala global. +Namun, perjalanan Jakarta untuk mencapai posisi di antara kota-kota terbaik di dunia tidaklah mudah. +Sejak 2015, Jakarta terus mengalami penurunan peringkat dalam Indeks Kota Global (Global Cities Index/GCI), dari +peringkat #54 pada 2015 ke peringkat #74 pada 2024. Indeks Kota Global, yang dikembangkan oleh Kearney pada +2008, menilai pengaruh global sebuah kota dengan memberi peringkat pada 156 kota berdasarkan kemampuan +mereka untuk menarik, mempertahankan, dan menghasilkan aliran modal, orang, dan ide global. Indeks ini +memberikan gambaran yang jelas tentang daya saing dan posisi global setiap kota. Bobot tertinggi dalam GCI +diberikan kepada Aktivitas Bisnis dan Sumber Daya Manusia, masing-masing berkontribusi sebesar 30% terhadap +skor keseluruhan. Sementara itu, Pertukaran Informasi dan Pengalaman Budaya menyusul dengan bobot 15%, dan +KeteTrrliebna tPane rPionlgitkika mt GemCiIl iJkai bkoabrtoat 10%. +(Peringkat GCI Jakarta per Tahun, dalam #, 2015-2024) +Sumber: Kearney GCI +Tren Peringkat GCI Jakarta +(Peringkat GCI Jakarta per tahun, dalam #, 2015-2024) +Sumber: Kearney GCI +2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 +GCI Keseluruhan +Aktivitas Bisnis +15 +Pengalaman Budaya +Sumber Daya Manusia +30 +Pertukaran Informasi +Keterlibatan Politik +45 54 56 56 +59 59 +60 70 67 69 +74 74 +75 +90 +105 +120 +Gambar 2: Tren peringkat GCI Jakarta selama 2015-2024 +22 Infrastruktur & Mobilitas | 13 +Untuk menemukan area-area utama yang perlu ditingkatkan dan memetakan arah Jakarta menuju 20 besar, +perhatian dapat difokuskan pada kota-kota yang berada di peringkat 11 hingga 30, seperti Berlin (Jerman), Boston +(Amerika Serikat), Seoul (Korea Selatan), dan Sydney (Australia). Kota-kota ini menawarkan wawasan dan contoh yang +dapat diterapkan untuk Jakarta, sementara target ideal kota megapolitan Jakarta dapat mengarah pada kota seperti +Tokyo, yang juga merupakan kota urban sprawl seperti Jakarta. +Jakarta sedikit mengungguli median negara-negara lain dalam hal keterlibatan politik, terutama berkat +jaringan diplomatik Indonesia yang kuat dengan 103 kedutaan besar, jauh lebih banyak dibandingkan dengan +kota-kota seperti Amsterdam yang hanya memiliki 34 kedutaan besar (Kedutaan Besar di Jakarta dan Amsterdam, +2024). Jaringan diplomatik ini mencerminkan peran penting Indonesia di Asia Tenggara serta kontribusinya dalam +organisasi multilateral seperti ASEAN. +Dalam dimensi Pengalaman Budaya, Jakarta masih berada di bawah nilai rata-rata dibandingkan dengan kota- +kota global lainnya, meskipun memiliki beberapa keunggulan, seperti jaringan kota kembarnya yang luas, dengan +21 kemitraan, jauh melampaui Sydney yang hanya memiliki 6 kemitraan (Sindo News, 2021; City of Sydney, 2020). +Namun, Jakarta menghadapi tantangan di bidang seni visual dan pertunjukan jika dibandingkan dengan kota-kota +global terkemuka lainnya. Sebagai contoh, Institut Kesenian Jakarta (IKJ) hanya berada di peringkat #51 dunia dalam +bidang Seni dan Desain menurut QS Top Universities (2024). Ini sangat kontras dengan kota seperti Chicago, di mana +Institut Seni Chicago berada di peringkat #10, berkat investasi besar dalam infrastruktur budaya dan kemitraan +internasional. +Dalam dimensi Pertukaran Informasi, Jakarta menunjukkan kinerja yang baik dalam jumlah kantor berita +internasional yang ada, namun tertinggal dari kota-kota seperti Seoul dan Berlin dalam hal penetrasi broadband, +dengan penetrasi broadband Jakarta sebesar 83%, jauh di bawah Seoul yang mencapai 98%, disebabkan oleh faktor +seperti investasi yang lebih rendah karena terbatasnya profitabilitas (Statista, 2023). Selain itu, Jakarta juga tertinggal +dalam hal jumlah pusat data dan kecepatan internet. Jakarta hanya memiliki 21 fasilitas pusat data yang beroperasi +pada 2023, dibandingkan dengan 43 fasilitas di Seoul, dan kecepatan internetnya yang mencapai 40 Mbps untuk +unduhan dan 30 Mbps untuk unggahan, yang jauh tertinggal dari kota-kota seperti Tokyo dan Singapura. +Sumber: iStock Photos 14 | Infrastruktur & Mobilitas +Dalam dimensi Aktivitas Bisnis, Jakarta berkontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia dengan 17% dan 6% +dari total PDB ASEAN pada 2023. Jakarta juga berada di peringkat #30 dunia untuk dimensi bisnis dalam hal jumlah +perusahaan unicorn, ukuran pasar modal, serta arus barang di bandara dan pelabuhan pada 2023. Namun, masih ada +banyak ruang untuk meningkatkan kinerjanya. Misalnya, bandara di Jakarta hanya menangani 0,8 juta ton kargo pada +2022, jauh tertinggal dari Bandara Dubai yang menangani 2,3 juta ton kargo pada 2021, akibat infrastruktur logistik +yang belum efisien dan volume perdagangan yang lebih rendah (Indonesia. BPS, 2024; Bandara Dubai, 2022). Jakarta +juga tertinggal dalam hal jumlah konferensi ICCA dan hanya memiliki satu perusahaan Fortune 500 (Pertamina), +dibandingkan dengan 13 perusahaan Fortune 500 di Shanghai, menunjukkan terbatasnya kehadiran perusahaan +global dan akses terhadap modal di bandingkan dengan kota global terkemuka lainnya. +Jakarta menghadapi tantangan besar dalam dimensi Sumber Daya Manusia. Kota-kota seperti Sydney, +yang memiliki skor rata-rata di antara 20 kota global teratas, berhasil mempertahankan keunggulan kompetitif +dengan menarik talenta melalui universitas-universitas global dan populasi mahasiswa internasional yang dinamis. +Universitas di Jakarta, seperti Universitas Indonesia (peringkat 248 pada 2023), masih kurang menonjol dalam +perinPgkeatr gilnobgalk (QaSt UGnivCersIi tJy Raaknkainrgt, a20 2p3)e. r Dimensi Dibandingkan dengan Kota-kota di Peringkat 11 - 30 +(Peringkat GCI Jakarta dan Median Kota-kota di Peringkat 11 - 30 per Dimensi, dalam #, 2024) +SumPbeerri: nGgCkI aKte GarCneI yJakarta per Dimensi Dibandingkan dengan Kota-kota di Peringkat 11-30 +(Peringkat GCI Jakarta dan median kota-kota di peringkat 11-30 per dimensi, dalam #, 2024) +Sumber: Kearney GCI +Keterlibatan Politik +43 +38 +Sumber Daya Manusia Pengalaman Budaya +23 21 +52 +89 +109 +50 +32 +25 +Aktivitas Bisnis Pertukaran Informasi +Median Kota-kota Lainnya Jakarta +Gambar 3: Peringkat GCI Jakarta per dimensi terhadap median kota-kota di peringkat 11 hingga 30 +11 +Untuk mencapai tujuannya menjadi 20 besar kota global pada 2045, Jakarta harus membuat keputusan +Kearney XX/ID +strategis yang tepat. Menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang keberlanjutan, modernitas dengan +mempertahankan warisan budaya, serta inklusivitas ekonomi yang berdaya saing, akan sangat penting saat Jakarta +bertransformasi menjadi kota global yang terhubung, inovatif, dan inklusif. Infrastruktur & Mobilitas | 15 +2.2Kerangka Kerja Jakarta +sebagai Kota Global +Untuk mewujudkan aspirasinya menjadi kota global yang sejati, Jakarta perlu melakukan +penilaian menyeluruh terhadap posisinya saat ini, lebih dari sekadar metrik dalam Global Cities Index (GCI). +Meskipun GCI dan tolok ukur global lainnya memberikan wawasan berharga mengenai daya saing sebuah kota, itu +hanyalah sebagian dari gambaran besar. Untuk mencapai status kota global, Jakarta memerlukan strategi yang lebih +komprehensif dan terintegrasi yang mampu menjawab tantangan-tantangan unik yang dihadapi serta memanfaatkan +potensi yang dimiliki. +Sebagai respons terhadap kebutuhan akan pendekatan jangka panjang yang terstruktur, sebuah Kerangka +Kerja Kota Global telah dikembangkan untuk menjadi panduan bagi kemajuan Jakarta di masa depan. Kerangka +kerja ini dirancang untuk menawarkan peta jalan yang komprehensif, yang tidak hanya meningkatkan posisi Jakarta +di kancah global, tetapi juga memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, vitalitas ekonomi, dan peningkatan +kualitas hidup bagi para penghuninya. +Kerangka Kerja Terstruktur untuk Daya Saing Global +Kerangka Kerja Kota Global terdiri dari berbagai komponen utama yang mencakup ambisi lebih luas Jakarta. +Komponen-komponen ini saling terhubung dan memberikan arahan strategis untuk pembangunan kota ini selama +beberapa dekade mendatang. Bersama-sama, komponen-komponen tersebut akan membantu Jakarta berkembang +menjadi kota yang unggul dalam aspek ekonomi, budaya, sosial, dan lingkungan di tingkat global. +Komponen inti dari kerangka kerja ini yaitu: +1 Visi & Misi +Visi & Misi mencakup tujuan Jakarta untuk menjadi kota global terkemuka pada tahun 2045, serta mempertahankan +statusnya sebagai kontributor penting bagi perekonomian Indonesia. Visi ini merangkum ambisi jangka panjang kota dan +memberikan tujuan yang jelas serta inspiratif, yang menjadi fokus utama bagi semua elemen kerangka kerja lainnya. Dalam hal +ini, pengembangan “North Star atau target ideal” untuk masuk dalam 20 kota global teratas pada 2045, serta tujuan strategis +yang jelas, akan membentuk masa depan kota, sementara rencana induk/perencanaan kota akan memberikan peta jalan untuk +mencapainya. +Bisnis & Ekonomi 2 +Pilar ini berfokus pada peningkatan daya saing ekonomi Jakarta dengan mendorong pertumbuhan sektor industri +vertikal yang penting, mendukung pembangunan pesisir utara, serta memperkenalkan mesin pertumbuhan strategis seperti +pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan mengembangkan UMKM dan sektor informal, menginkubasi +dan membina perusahaan rintisan, serta meningkatkan iklim bisnis, Jakarta dapat membangun ekonomi yang kuat dan +terdiversifikasi, yang dapat mendorong kemakmuran penduduknya di masa depan. +3 Masyarakat & Tenaga Kerja +Pilar ini menekankan pada pengembangan sumber daya manusia dan penyediaan layanan penting untuk penduduk +Jakarta. Dengan fokus pada layanan kesehatan, pendidikan, perubahan pola pikir, serta inisiatif untuk menyiapkan tenaga kerja +yang siap menghadapi masa depan, Jakarta bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan berdaya. Pilar ini +juga mencakup GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) serta penyediaan fasilitas dasar untuk memastikan +kesempatan yang setara bagi seluruh penduduk. 16 | Infrastruktur & Mobilitas +4 Pariwisata & Penjenamaan Kota +Pilar ini menyoroti pentingnya pariwisata dan penjenamaan, baik secara lokal maupun internasional, dalam memperkuat +identitas global Jakarta. Dengan mempromosikan kekayaan situs budaya, ekonomi kreatif, dan penawaran wisata yang beragam, +Jakarta dapat memposisikan diri sebagai tujuan utama bagi wisatawan dan pebisnis. +Lingkungan & Keberlanjutan 5 +Pilar ini mencerminkan komitmen Jakarta terhadap ketahanan dan keberlanjutan lingkungan. Fokus utama meliputi +perluasan ruang terbuka hijau, penerapan praktik berkelanjutan, serta pengelolaan air dan limbah yang efektif. Kemampuan +Jakarta untuk membangun ketahanan terhadap bencana juga menjadi perhatian utama, memastikan kota ini dapat merespons +dan beradaptasi terhadap bencana alam. +6 Infrastruktur & Mobilitas +Enabler ini berfokus pada pembangunan infrastruktur dan mobilitas Jakarta sebagai pendorong utama pertumbuhan. +Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur fisik, aset pemerintah, sistem transportasi, dan jaringan digital, untuk memastikan +Jakarta tetap terhubung dengan baik secara fisik maupun digital. +Litbang & Inovasi 7 +Enabler ini berfokus pada penelitian dan inovasi yang sangat penting untuk mewujudkan ambisi Jakarta sebagai kota +global. Dengan mendorong peningkatan yang signifikan dalam pengeluaran penelitian dan pengembangan, membangun +komunitas penelitian yang kuat, serta membina kemitraan antara sektor publik dan swasta, enabler ini bertujuan untuk +menjadikan Jakarta sebagai pusat terkemuka untuk solusi mutakhir dan kemajuan teknologi. +8 Tata Kelola, Kelembagaan & Pembiayaan +Faktor pendukung ini mendorong tata kelola yang baik, institusi yang fleksibel, pelacakan kinerja, serta strategi pendanaan +yang efektif. Ini juga mendukung pengembangan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), kemitraan global & regional, serta kerangka +kebijakan & peraturan yang kuat, untuk memastikan akuntabilitas dan pertumbuhan jangka panjang. +Dengan kerangka kerja ini, Jakarta dapat mengambil keputusan strategis yang tepat untuk memenuhi kebutuhan +mendesak sekaligus mencapai tujuan jangka panjang. +Sumber: Unsplash Infrastruktur & Mobilitas | 17 +1 +Visi & Misi +a. North Star b. Tujuan strategis c. Perencanaan kota +2 3 4 5 +Bisnis & Masyarakat & Pariwisata& Lingkungan & +Ekonomi Tenaga Kerja PenjenamaanKota Keberlanjutan +Tenaga Kerja +a. Fokus industri vertikal a. Pendidikan & pola pikir a. Pariwisata a. Ruang terbuka hijau +b. Tenaga kerja yang siap b. Operasi yang +b. Pembangunan pesisir b. Ekonomi kreatif +menghadapi masa depan berkelanjutan +c. Pusat ekonomidan +kawasanekonomikhusus c. Kesehatan c. Situs budaya & artefak c. Pengelolaan air +d. PengembanganUMKM dan d. Penjenamaankota +d. GEDSI d. Pengelolaan limbah +sektorinformal (branding) +e. Perumahan terjangkau +e. Pengembanganstart-up e. Ketahananbencana +dengan ruang publik terpadu +f. Iklim bisnis +6Infrastruktur +a. Transportasi & mobilitas b. Infrastruktur digital c. Infrastrukturfisik& aset +& Mobilitas +7Litbang dan a. Pengeluaran penelitian dan +b. Kelompok peneliti c. Kemitraan +Inovasi pengembangan +Tata Kelola, a. Organisasi & tata kelola c. Pengembangan BUMD e. Kebijakan & peraturan +Kelembagaan, +4 & Pembiayaan b. Kelincahan& pelacakan d. Pendanaan & pembiayaan f. Asosiasiglobal & regional +kelembagaan +Dalam waktu dekat, Jakarta harus fokus pada pemecahan masalah mendasar seperti mengurangi kemacetan +lalu lintas dan meningkatkan transportasi umum, memperkuat ketahanan bencana dengan fokus pada banjir, +memerangi polusi udara, serta mengatasi kesenjangan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Upaya-upaya ini +akan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan membangun lingkungan perkotaan yang lebih +tangguh. +Untuk jangka panjang, Jakarta perlu memprioritaskan hal-hal yang bersifat berkelanjutan, seperti adopsi +prinsip keberlanjutan, perbaikan iklim bisnis dan investasi, serta memperkuat posisi internasionalnya dengan +mengembangkan sumber daya manusia yang kompetitif dan meningkatkan peluang pendidikan. +Serangkaian delapan buku akan dikembangkan, masing-masing sejalan dengan komponen inti dari kerangka +kerja ini. Buku keenam dalam seri ini meletakkan dasar bagi aspirasi Jakarta untuk menjadi kota global, dengan +fokus pada infrastruktur dan mobilitas. +Buku ini merinci berbagai faktor pendorong utama dalam infrastruktur dan mobilitas, dengan fokus pada +sistem transportasi, infrastruktur digital, serta infrastruktur fisik dan aset. Dengan memperkuat pilar-pilar ini, Jakarta +dapat memperkuat posisinya di kancah global dan mengembangkan ekosistem infrastruktur serta mobilitas yang +tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan. +rotkaF +raliP +gnukudneP +8 +Gambar 4: Kerangka Kerja Kota Global Jakarta1 +1Ketahanan bencana (bagian dari elemen kerangka kerja “5e”) juga mencakup pembangunan Giant Sea Wall 18 | Infrastruktur & Mobilitas +Bab 3 +Konteks & +Latar Belakang Infrastruktur & Mobilitas | 19 +Tantangan transportasi dan mobilitas di Jakarta sangat penting, mengingat perannya +sebagai pusat wilayah Jabodetabek yang mengelola 30 juta penduduk, termasuk 1,5 juta komuter setiap harinya +(Indonesia. BPS, 2023). Meskipun Jakarta telah mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur +dan transportasi, penggunaan angkutan umum masih rendah, hanya 19%, yang terhambat oleh integrasi yang +belum optimal, kepadatan, dan kemacetan akibat pergerakan barang yang menyumbang 45% volume barang +di Jabodetabek (Indonesia. BPS, 2024; Indonesia. BPTJ, 2024). Mengatasi masalah ini melalui pengembangan +transportasi berbasis angkutan umum, penerapan jalan berbayar elektronik, dan koridor khusus angkutan barang +tidak hanya dapat mengurangi kemacetan, tetapi juga menjadi dasar transformasi perkotaan Jakarta yang lebih luas. +Jakarta memerlukan penguatan infrastruktur digital untuk mendukung ekonomi digital terbesar di Asia +Tenggara. Meskipun penetrasi internet mencapai 87%, Jakarta menempati peringkat ke-115 dunia dalam kecepatan +internet seluler, dengan cakupan 5G hanya 22% (Speedtest, 2024; Indonesia. Bappeda DKI Jakarta, 2024). +Kekhawatiran akan keamanan siber, yang tercermin dari seringnya serangan, serta belum adanya regulasi yang +jelas tentang Kecerdasan Buatan (AI), semakin menghambat pertumbuhan (Indonesia. JakartaProv-CSIRT, 2022; +Antara, 2024). Membangun infrastruktur digital yang andal, bersama dengan sistem transportasi yang efisien, dapat +membantu Jakarta menarik investasi, mendorong inovasi, dan bersaing secara global. +Integrasi ini semakin penting saat Jakarta mendefinisikan ulang penggunaan aset fisiknya di tengah +pemindahan ibu kota negara. Dengan kurang dari 1% aset pemerintah daerah yang dimanfaatkan melalui kemitraan +pemerintah-swasta, serta 1,3 juta meter persegi aset pemerintah pusat yang tersedia untuk pembangunan kembali, +terdapat potensi besar untuk membentuk kembali lanskap kota (Indonesia. BPAD, 2023; Indonesia. JIF, 2024). Proyek- +proyek seperti revitalisasi Lapangan Merdeka menjadi pusat budaya dan ekonomi, serta pemanfaatan aset BUMN di +dekat kawasan Monas, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan melengkapi peningkatan infrastruktur mobilitas +serta digital. Bersama-sama, inisiatif ini dapat membantu memposisikan Jakarta sebagai kota modern, berkelanjutan, +dan berdaya saing global. +Sumber: Unsplash 2200 | | I n Infrfarsatsrturkutkutru r& & M Moobbiliitliatsas +Bab 4 +Penilaian Infrastruktur & Mobilitas | 21 +Transportasi +4.1 +& Mobilitas +Peran Jakarta sebagai pusat ekonomi wilayah Jabodetabek telah menciptakan aglomerasi +perkotaan yang sangat besar, dengan total populasi sekitar 30 juta jiwa, melebihi populasi Australia yang hanya 27 +juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 11 juta adalah penduduk Jakarta, sementara aktivitas ekonomi kota ini menarik +1,5 juta komuter setiap harinya, terutama dari Depok (~371.000), Bekasi (~318.000), dan Tangerang (~192.000), +berdasarkan Survei Komuter BPS tahun 2023. Arus masuk ini, yang terbagi antara pengguna kendaraan pribadi dan +angkutan umum, memberikan tekanan signifikan pada infrastruktur Jakarta. +Jakarta telah mencatat kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan sistem transportasi dan mobilitasnya +dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun sistem transportasi umum Jakarta telah melayani 34 juta penumpang +setiap bulan pada Januari 2024, sistem ini masih kesulitan memenuhi permintaan dari populasi yang terus +bertambah. Saat ini, hanya 19% penduduk yang mengandalkan transportasi umum, sementara banyak yang memilih +kendaraan pribadi karena alasan kenyamanan dan kepraktisan (Indonesia. BPS, 2024). Sebagai bagian dari strategi +ketahanan, pemerintah daerah menargetkan 60% penduduk menggunakan transportasi umum pada tahun 2045 +untuk mAernugsa tkaosim keumtearc detaarni ,J paobluosdi uedtaabrae, kd akne mJeankianrgtkaa tkan produktivitas (Jakarta Berketahanan, 2022). +(Arus komuter dari Jabodetabek ke Jakarta, dalam #, 2024) +Sumber: Statistik Komuter JabodetabeAk, r20u24s komuter dari Jabodetabek ke Jakarta +(Arus komuter dari Jabodetabek ke Jakarta, dalam #, 2024) +Sumber: Statistik Komuter Jabodetabek, 2024 +Gambar 555: Arus komuter dari Jabodetabek ke Jakarta +Pada tahun 2021, 45% dari total pergerakan barang di Jabodetabek, sebesar 2,1 miliar ton per tahun (5,8 juta +ton per hari), terjadi di DKI Jakarta, dengan 500.000-700.000 truk beroperasi setiap hari (Indonesia. BPTJ, 2024). +Pergerakan barang internal tertinggi di Jakarta terjadi antara Jakarta Timur dan Utara, sementara arus eksternal +antara DKI Jakarta dan Bodetabek didominasi oleh Kabupaten Bogor, menyumbang 6-7% dari total pergerakan +barang, dengan rute tersibuk dari Jakarta Selatan ke Bogor. Meningkatkan mobilitas barang melalui jalur khusus +angkutan barang, perbaikan jalan, dan koneksi kereta api dapat meningkatkan efisiensi jaringan logistik Jakarta dan +mengurangi kemacetan. +Selain mobilitas berbasis darat, Jakarta juga didukung oleh jaringan transportasi laut dan udara yang aktif. +Pelabuhan Tanjung Priok menangani 6,4 juta Twenty-foot Equivalent Units (TEUs) pada tahun 2022, yang merupakan +64% dari volume kargo nasional, sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani 51 juta penumpang, +yaitu 63% dari total lalu lintas penumpang bandara di Indonesia. Pusat-pusat transportasi utama ini semakin +mengukuhkan posisi Jakarta sebagai pintu gerbang utama untuk perdagangan dan perjalanan domestik maupun +internasional. 22 | Infrastruktur & Mobilitas +1 Jakarta perlu meningkatkan ketersediaan transportasi umum, serta memastikan +inklusivitas dan kenyamanan bagi para penumpang +Jakarta saat ini memiliki empat moda transportasi umum utama: Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jabodebek, +dan KRL Commuter Line. Selama satu dekade terakhir, kota ini telah mencatat kemajuan signifikan dalam +meningkatkan konektivitas transportasi umum. Transjakarta kini mengoperasikan 31 koridor utama beserta rute +pengumpan seperti Mikrotrans. MRT Jakarta memiliki jalur Utara-Selatan yang mencakup 13 stasiun, dengan +rencana untuk memperpanjang jalur ini dan mengembangkan jalur Timur-Barat untuk meningkatkan jangkauan. +LRT Jabodebek mengoperasikan jalur tunggal yang menghubungkan enam stasiun, sementara KRL Commuter Line +melayani wilayah Jabodetabek dengan enam jalur utama yang menghubungkan kota dengan daerah sekitarnya +seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. +Meskipun demikian, Jakarta masih menghadapi empat tantangan utama dalam sistem transportasi umumnya. +Pertama, integrasi antara moda transportasi yang berbeda belum sepenuhnya optimal. Walaupun tarif terintegrasi +telah diperkenalkan untuk Transjakarta, Mikrotrans, MRT, dan LRT, masih ada kesenjangan dalam konektivitas. +Misalnya, di beberapa stasiun, penumpang harus berjalan di luar di area yang tidak teduh dengan infrastruktur +pejalan kaki yang terbatas, menyebabkan ketidaknyamanan. +Kedua, kepadatan penumpang masih menjadi masalah utama, terutama pada jam-jam sibuk di rute-rute +tertentu. Koridor Transjakarta seperti Koridor 1 (Blok M - Kota), Koridor 9 (Pinang Ranti - Pluit), Koridor 13 (Puri Beta +- Tegal Mampang), dan Koridor 8 (Lebak Bulus - Pasar Baru/Harmoni) mengalami kepadatan tertinggi. Meskipun +memiliki jalur khusus, permintaan yang tinggi pada jam sibuk dan jumlah bus yang terbatas menyebabkan +penumpukan penumpang di halte-halte. KRL Commuter Line juga menghadapi kepadatan karena tingginya +permintaan dari daerah aglomerasi, kapasitas kereta yang terbatas, dan infrastruktur stasiun. +Ketiga, masalah frekuensi masih menjadi tantangan di berbagai moda transportasi. Sementara MRT Jakarta +memiliki waktu tunggu 5-10 menit pada jam sibuk dengan tingkat ketepatan waktu 99,9%, KRL Commuter Line +Waktu tunggu angkutan umum rata-rata +memiliki waktu tunggu bervariasi dari 10 hingga 15 menit pada jam sibuk hingga 120 menit pada beberapa jalur. +(Waktu tunggu angkutan umum rata-rata selamajam sibuk, dalam menit, 2023) +Sumber: PeLnReTlit iJaan bdoesdketobpe, 2k0 b23eroperasi dengan waktu tunggu 10 menit, sedangkan bus Transjakarta memiliki waktu tunggu +Waktu tunggu angkutan umum rata-rata +(Waktu tunggu angkutan umum rata-rata selama jam sibuk, dalam menit, 2023) +Sumber: Penelitian desktop, 2023 +Waktu tunggurata-rata selamajam sibuk(menit) +Kereta Api +Kota Bus/ Trem/ Metro/ +Pinggiran Kota/ +Transjakarta LRT MRT +KRL +London 5.5 n/a 1.5 n/a +Madrid 8 6 2.5 4 +Singapura 12.3 n/a 2.3 n/a +KualaLumpur 6 3-7 5 7 +Bangkok 15 3-6 5-7 n/a +Jakarta 2-25 10 5-10 10-15 +Gambar 6: Perbandingan waktu tunggu rata-rata per moda transportasi selama jam sibuk di kota-kota global +66 Infrastruktur & Mobilitas | 23 +rata-rata 25 menit pada jam sibuk dan 30 menit pada jam normal. Ketidakkonsistenan ini membuat warga enggan +mengandalkan transportasi umum. Menurut Survei Komuter Jabodetabek 2023, 79% komuter masih menggunakan +kendaraan pribadi, 19% menggunakan transportasi umum, dan sisanya mengandalkan moda lain seperti antar- +jemput perusahaan, bersepeda, atau berjalan kaki; jumlah penumpang transportasi umum di Jakarta masih sangat +sedikit dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia, seperti Hong Kong (90%) dan Singapura (58%) (Hong Kong. +Transport Department, 2024; The Straits Times, 2021). +Keempat, aksesibilitas transportasi umum di Jakarta bagi penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan. +Meskipun beberapa infrastruktur inklusif seperti jalur landai dan lift tersedia di kawasan pusat bisnis (CBD), +fasilitas serupa masih kurang di pinggiran kota, di mana beberapa gerbang dan jalur landai lebih sempit dari yang +direkomendasikan, yaitu 92 cm untuk akses kursi roda. Alat bantu audio, visual, dan braille juga hanya tersedia +sebagian, membatasi aksesibilitas bagi penumpang dengan gangguan penglihatan dan pendengaran. +Contoh kota global dengan sistem transportasi umum yang patut dicontoh adalah Tokyo, Jepang, yang sering +dianggap sebagai standar emas untuk mobilitas perkotaan. Sistem kereta api Tokyo, dengan lebih dari 13 jalur kereta +bawah tanah dan 147 jalur kereta pinggiran kota, melayani sekitar 40 juta penumpang setiap hari dengan tingkat +ketepatan waktu 99,7% (Tokyo Metro, 2024). Jaringan transportasi umum kota ini terintegrasi dengan baik, dengan +program seperti kartu Pasmo dan Suica yang memungkinkan pengguna berpindah antar moda dengan mudah. +Tokyo juga memiliki jaringan bus luas, seperti sistem Toei Bus yang mengoperasikan lebih dari 1.452 bus di 138 +rute, melengkapi area yang tidak terlayani oleh kereta api. Moda transportasi lainnya termasuk jalur kereta tanpa +pengemudi Yurikamome dan jaringan layanan feri seperti Tokyo Water Bus, yang menawarkan konektivitas indah di +sepanjang Sungai Sumida. +Kereta di Tokyo | Sumber: Unsplash +IMPLIKASI STRATEGIS +Jakarta dapat memprioritaskan integrasi penuh moda transportasi publiknya, meningkatkan konektivitas +menyeluruh, meningkatkan kapasitas, dan meningkatkan aksesibilitas untuk menciptakan sistem yang lancar dan +inklusif guna memenuhi permintaan kota yang terus meningkat. 24 | Infrastruktur & Mobilitas +2 Jakarta dapat memperoleh manfaat besar dari pengembangan Transit Oriented +Development (TOD) +Transit Oriented Development (TOD) adalah konsep yang berfokus pada pengembangan kawasan di sekitar +pusat-pusat angkutan umum massal, terutama di mana mereka bersinggungan dengan jaringan transportasi lainnya. +TOD menekankan integrasi angkutan umum dengan ruang komersial dan hunian di area berpenduduk padat untuk +membatasi penggunaan kendaraan pribadi dan ekspansi kota yang berlebihan serta mengurangi dampak negatif +lainnya. Ada tiga elemen kunci penting untuk keberhasilan TOD: mengintegrasikan jaringan angkutan umum massal, +mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan meningkatkan intensitas penggunaan lahan melalui ruang +multifungsi. Pengembangan TOD sangat penting mengingat urbanisasi yang meningkat di Jakarta, dengan lebih dari +10,5 juta orang tinggal di kota dan 30 juta di wilayah Jabodetabek. TOD yang efektif sangat penting untuk mengurangi +ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang saat ini menyumbang 79% dari perjalanan harian (Indonesia. BPS, +2023), serta mengatasi tantangan kemacetan di Jakarta. +Saat ini, ada 54 titik TOD yang diidentifikasi di wilayah aglomerasi Jakarta dalam studi Marves & UNOPS +tentang integrasi transportasi umum massal yang ramah lingkungan di Jabodetabek. Dari jumlah tersebut, 17 di +antaranya telah ditetapkan sebagai area prioritas utama, yang dikategorikan dalam zona pengembangan primer, +sekunder, dan tersier, bersama dengan rencana pengembangan kota. Contohnya, TOD Lebak Bulus dan TOD Dukuh +Atas diklasifikasikan sebagai zona primer karena peran penting mereka dalam mengintegrasikan jaringan MRT, +KRL Commuter Line, dan Transjakarta. Area sekunder dan tersier, meskipun penting, memiliki jumlah pejalan kaki +Pemetaan TOD di PengembanganTOD +danJ aakktiavrittaas, ekonomi yang lebih sedikit secara umum. Untuk berkembang menjadi kota global yang tePrrhimuebrung +sepednipuhrinoyrait, aJsakkaarnta dapat fokus pada penyelesaian pembangunan TOD secara bertahap dan sistematAis..DukuhAtas +B. Blok M +berdasarkan +C. Pasar Senen +primer, sekunder, D. LebakBulus +E. Jakarta Kota +dan tersier +F. Grogol +Pemetaan TOD di Jakarta, diprioritaskan berdasarkan primer, sekunder, dan tGe.Mrsanigegarr a i +H. Pulomas +Sumber: JakartaSatu Webapp, OpenStreetMap, Intergeoportal, Kearney +PengembanganTOD +Sekunder +Zona Primer a. Pancoran +Pemetaan TOD di Pb.enCgaewmabnagn-CgiaknokToOD +J Z a on k a S a ek r u t n a de , r Pc.rimHaerrmoni +d. Tanjung Priok +diprioritaskan Ae.. DTaunkauhh AAbtaasng +berdasarkan +fB.. RBlaowk aMBuaya +TOD Primer: Prioritaspengembangan +gC.. JPuaasnadr aSenen +primtertineggrid,e nsganepoktenusitnerbdesaerurnt,uk D. LebakBulus +dan p T e O n Dt c i eS pt e a kr a u n sn n d il ei a r i e: e P k rr o io n r o it m as i& sosial PE F. e.nJ G ga r ek o ma g r o bta l a KngotaanTOD +pengembangantertinggikeduadengan Tersier +potensiyang signifikanuntukpenciptaan G.Manggarai +nilaiekonomi& sosial iH.. PKuplo. mRaasmbutan +PengembanganTOD Tersier: Prioritas ii. Tanjung Barat +pengembangantertinggiketigadengan +potensibesaruntukpenciptaannilai PengembanganTOD +ekonomi& sosial +Sekunder +Zona Primer a. Pancoran +b. Cawang-Cikoko +7Zona Sekunder c. Harmoni +Sumber: JakartaSatu Webapp, OpenStreetMap, d. Tanjung Priok +Intergeoportal, Kearney +e. Tanah Abang +f. RawaBuaya +TOD Primer: Prioritaspengembangan g. Juanda +tertinggidenganpotensiterbesaruntuk +penciptaannilaiekonomi& sosial +PengembanganTOD +TOD Sekunder: Prioritas +pengembangantertinggikeduadengan Tersier +potensiyang signifikanuntukpenciptaan +nilaiekonomi& sosial i. Kp. Rambutan +PengembanganTOD Tersier: Prioritas ii. Tanjung Barat +pengembangantertinggiketigadengan +potensibesaruntukpenciptaannilai +ekonomi& sosial +7 +Sumber: JakartaSatu Webapp, OpenStreetMap, +Intergeoportal, Kearney +Gambar 7: Pemetaan TOD di Jakarta, diprioritaskan berdasarkan primer, sekunder, dan tersier +1Konsep detail untuk setiap TOD tersedia pada lampiran Infrastruktur & Mobilitas | 25 +Singapura menjadi tolok ukur global untuk TOD, yang mengintegrasikan perencanaan kota dengan sistem +transportasi umum kelas dunia. Pendekatan Singapura terhadap TOD dipelopori oleh Urban Redevelopment +Authority (URA) dan Land Transport Authority (LTA), yang memastikan bahwa pusat-pusat transportasi terhubung +dengan pengembangan kawasan terpadu berkeprapatan tinggi. Contohnya adalah Jurong East dan Paya Lebar, +di mana TOD menggabungkan hunian, komersial, dan ruang rekreasi dengan akses langsung ke stasiun MRT dan +persimpangan bus. Jaringan transportasi umum yang luas di Singapura, di mana 90% rumah tangga tinggal dalam +jarak 10 menit berjalan kaki dari stasiun kereta, mendukung integrasi ini. Sistem MRT sendiri menangani lebih dari 3,4 +juta perjalanan setiap harinya, mencerminkan peran sentralnya dalam mobilitas perkotaan. +Jurong East, Singapore | Sumber: Freepik +Kota lain yang menonjol dalam pengembangan TOD adalah Hong Kong, yang dikenal dengan model “Kereta ++ Properti”. Perusahaan Mass Transit Railway (MTR) mengembangkan properti residensial dan komersial tepat +di atas atau berdekatan dengan stasiun kereta, seperti Elements Mall di Stasiun Kowloon dan menara hunian di +sekitarnya. Model ini tidak hanya memastikan konektivitas yang sangat baik, tetapi juga menghasilkan pendapatan +untuk mendukung dan memperluas sistem transit. Dengan lebih dari 11 juta perjalanan menggunakan transportasi +umum setiap hari pada tahun 2023, Hong Kong menunjukkan bagaimana TOD dapat mendorong pertumbuhan kota, +aktivitas ekonomi, dan kelestarian lingkungan (Statista, 2024). 26 | Infrastruktur & Mobilitas +Stasiun Kowloon di Hong Kong | Sumber: Freepik +Distrik Shibuya dan Shinjuku di Tokyo juga merupakan contoh pusat-pusat berorientasi angkutan umum yang +sukses. Shibuya dan Shinjuku telah menjadi pusat komersial dan bisnis utama yang terhubung dengan jaringan kereta +api, kereta bawah tanah, dan bus yang efisien. Apartemen bertingkat tinggi, perkantoran, dan pusat perbelanjaan +terintegrasi dengan infrastruktur transportasi, memudahkan penghuni dan pekerja untuk bepergian. Konsep +penangkapan nilai lahan untuk pusat-pusat TOD juga telah menghasilkan pendapatan tambahan dengan membagi +biaya pembangunan kota dengan sektor swasta dan menginvestasikan kembali pendapatan tersebut ke ruang publik. +IMPLIKASI STRATEGIS +Jakarta dapat memprioritaskan pengembangan zona TOD secara bertahap dan sistematis untuk meningkatkan +konektivitas, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan memaksimalkan nilai tambah dari lahan. Infrastruktur & Mobilitas | 27 +3 Jakarta perlu menerapkan sistem manajemen lalu lintas yang canggih untuk +mengatasi kemacetan dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi +Kemacetan lalu lintas di Jakarta terutama terjadi pada hari kerja, Senin hingga Jumat, dengan intensitas yang +meningkat menjelang akhir pekan. Jam-jam puncak kemacetan berlangsung antara pukul 06.00 hingga 20.00 WIB, +dengan lalu lintas terpadat biasanya terjadi antara pukul 17.00 hingga 19.00 WIB. Akibatnya, Jakarta menduduki +peringkat ke-30 sebagai kota termacet di dunia pada tahun 2023, dengan para komuter kehilangan rata-rata 117 jam +per tahun pada jam-jam sibuk (TomTom Traffic Index, 2023). Kemacetan ini memengaruhi lalu lintas baik dalam kota +maupun keluar kota. +Peringkat indeks kemacetan lalu lintas di Jakarta +Peringkatindekskemacetanlalulintasdi Jakarta +(Peringkat indek(Pse rkinegkmataincdeetkasnke lmaalcuet alinnlatlausli ndtai sJdai kJaakratrtaa,, ddalaamla#m da #n jdama nya jnagm ter ybuaannggp teer rtabhuunapnagda p jaemr stiabuhku, 2n0 2p3)ada jam sibuk, 2023) +Sumber: TomTom, 2024 +Sumber: TomTom, 2024 +x = Peringkat Lalu Lintas TomTom +30 46 9 169 170 +117 +108 105 +81 +65 +Jakarta Bangkok Manila Kuala Lumpur Singapore +Gambar 8: Indeks kemacetan lalu lintas TomTom pada tahun 2023 +88 +Untuk lalu lintas keluar, kemacetan sering terjadi di jalan-jalan utama dan jalan tol, seperti Jalan Tol Lingkar +Dalam Jakarta, Jalan Tol Bandara, dan Jalan Tol Jakarta-Tangerang. Di dalam kota, kemacetan sering terjadi di area +dengan aktivitas tinggi seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, Cengkareng di Jakarta Barat, Jatinegara di +Jakarta Timur, Menteng di Jakarta Pusat, dan Senayan di Jakarta Selatan. +Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah peningkatan +kepemilikan kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2022, sepeda motor mendominasi +dengan 79,2%, atau 17,3 juta unit, diikuti oleh mobil penumpang sebesar 17,2%, atau 3,8 juta unit. +Volume kepemilikan kendaraan di Jakarta +(Jumlah kepemilikan kendaraaVn odil uJamkaert ak ebepredamsairlkikana jnen kisennyad, adraalaamn # d juit Ja,a 2k02a2r)ta +Sumber: BADAN PUSAT STATISTIK, 2022 +(Jumlah kepemilikan kendaraan di Jakarta berdasarkan jenisnya, dalam # juta, 2019-2022) +Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 ++3,2% 21,9 +3,4% 19,9 0,2% 3,4% 20,2 0,2% 3,4% 21,0 0,2% 3,4% 17,2% 0,2% B Tr u u s k +16,9% Mobil Pribadi +16,6% 16,6% Sepeda Motor +79,8% 79,8% 79,6% 79,2% +2019 2020 2021 2022 +Gambar 9: Volume kepemilikan kendaraan di Jakarta dari tahun 2019 – 2022 +99 28 | Infrastruktur & Mobilitas +Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, pemerintah Jakarta telah menerapkan beberapa kebijakan, termasuk +peraturan 3-in-1, peraturan plat ganjil-genap, dan Area Traffic Control System (ATCS). +•• Aturan 3-in-1, yang diterapkan antara tahun 2003 dan 2016, mengharuskan kendaraan di area tertentu membawa +setidaknya tiga penumpang. Namun, efektivitasnya terganggu oleh keberadaan penumpang bayaran, atau “joki”, +yang mengeksploitasi sistem ini. +•• Kebijakan plat nomor ganjil-genap, yang diperkenalkan pada tahun 2016 dan masih berlaku, mengatur penggu- +naan kendaraan di 25 area pada jam-jam sibuk di hari kerja berdasarkan nomor plat dan tanggal. Meskipun kebi- +jakan ini telah membantu mengurangi kemacetan, kebijakan ini juga mendorong beberapa warga untuk membeli +lebih dari satu kendaraan atau beralih ke mobil listrik, yang dikecualikan dari peraturan tersebut. +•• ATCS, sistem kontrol lalu lintas berbasis teknologi yang mengoptimalkan lampu lalu lintas di persimpangan, telah +diterapkan terutama di jalan arteri di Jakarta Pusat, yang mencakup sekitar 71% dari area utama. +Untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta, penerapan kebijakan manajemen lalu lintas +modern seperti Electronic Road Pricing (ERP), sebuah sistem yang membebankan biaya kepada kendaraan yang +memasuki zona lalu lintas padat pada jam-jam sibuk, telah terbukti efektif di kota-kota seperti Singapura dan London. +Di Singapura, ERP diperkenalkan pada tahun 1998, yang mengurangi volume lalu lintas di kawasan terlarang +sebesar 10-15% dan menghasilkan pendapatan signifikan, sekitar USD 159 juta per tahun, yang dapat diinvestasikan +kembali dalam proyek-proyek transportasi umum dan pembangunan kota (ITDP, 2022). +Sistem ERP di Singapura| Sumber: Dreamstime Infrastruktur & Mobilitas | 29 +Demikian pula, Zona Pembebanan Kemacetan (Congestion Charging Zone) di London, yang diperkenalkan +pada tahun 2003, menunjukkan hasil yang luar biasa. Volume lalu lintas di area yang dibatasi menurun hingga +30%, secara signifikan meningkatkan arus lalu lintas. ERP di London menghasilkan sekitar USD 391 juta per tahun, +menyoroti perannya sebagai alat manajemen lalu lintas yang efektif dan sumber manfaat ekonomi besar (ITDP, 2022). +Studi kasus ERP +(Studi kasus ERP, 2022) +Studi kasus ERP +Sumber: ITDP, 2022 +(Studi kasus ERP, 2022) +Sumber: ITDP, 2022 +Tujuan yang +Kota Area dan Perimeter Biaya Jam Operasional Penggunaan Pendapatan +Dinyatakan +Singapura* Kemacetan • Pusat kota (CBD 7 km²) 0,5 -6 USD per perjalanan berdasarkan Setiap hari +• Jalan arteri, jalan tol, jalan tol waktu, lokasi, dan ukuran kendaraan 07.00-10.00 dan +dalam kota 05.30-20.00 +London** Kemacetan Pusat kota, 21 km² 16,1 USD/hari Senin-Jumat 07.00- Mendanai transportasi umum, keselamatan jalan, dan +18.00 infrastruktur mobilitas aktif +Sabtu-Minggu 12.00- +18.00 +Stockholm Kemacetan Pusat kota, 30 km² 1,4-4,2 USD per perjalanan masuk dan Senin-Jumat 06.00- Membiayai transportasi umum dan infrastruktur jalan +keluar berdasarkan musim dan waktu 18.30 +Milan Kemacetan, Pusat kota, 8,2 km² 5,4 USD/hari saat memasuki jalan raya Senin-Jumat 07.30- Membiayaitransportasiumum, dan infrastruktur +lingkungan 19.30 mobilitasaktif +Gambar 10: Perbandingan sistem ERP di antara kota-kota di dunia +1100 +IMPLIKASI STRATEGIS +Menerapkan solusi manajemen lalu lintas canggih seperti ERP dapat secara signifikan mengurangi kemacetan, +meningkatkan mobilitas perkotaan, dan menghasilkan pendapatan berkelanjutan untuk pengembangan +transportasi umum di Jakarta. 30 | Infrastruktur & Mobilitas +4 Jakarta dapat menciptakan jalur khusus untuk mobilitas barang +Jakarta adalah pusat utama pergerakan barang di Indonesia, yang berperan penting dalam jaringan logistik +nasional. Pada tahun 2021, 45% dari total pergerakan barang Jabodetabek terjadi di DKI Jakarta, berkontribusi +pada volume tahunan sebesar 2,1 miliar ton, atau sekitar 5,8 juta ton setiap hari. Kegiatan ini menghasilkan sekitar +500.000-700.000 perjalanan truk per hari (Indonesia. BPTJ, 2024). Di dalam Jakarta, rute internal tersibuk adalah +antara Jakarta Timur dan Jakarta Utara, sementara pergerakan barang eksternal didominasi oleh arus antara Jakarta +dan Kabupaten Bogor, yang menyumbang 6-7% dari total volume barang Jabodetabek. Rute dari Jakarta Selatan ke +Kabupaten Bogor merupakan rute dengan volume barang tertinggi, sementara pergerakan antar-Bodetabek dipimpin +oleh rute dari Kabupaten Bogor ke Depok dan Kabupaten Bogor ke Kabupaten Bekasi, yang secara keseluruhan +menyumbang 2-2,5% dari total pergerakan barang Jabodetabek. +Peta pergerakan barang +Aktivitas tertinggi yang +teramati di antara: +Peta pergerakan +A– DKI Jakarta -Bogor +barang +B– DKI Jakarta -Bekasi +B +A +11 +Gambar 11: Arus barang antara Jakarta dan kota-kota terdekat di wilayah aglomerasi +Pergerakan barang yang cukup besar ini bersaing langsung dengan kendaraan penumpang untuk +memperebutkan ruang jalan, sehingga berkontribusi signifikan terhadap kemacetan dan mengurangi Level of Service +(LoS) di jalan-jalan Jakarta. Pergerakan barang di dalam kota terkonsentrasi pada rute-rute seperti Jakarta Timur +ke Jakarta Utara, sementara pergerakan penumpang terbanyak terjadi antara Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. +Demikian pula untuk lalu lintas Jakarta-Bodetabek, pergerakan barang mencapai puncaknya pada rute dari Jakarta +Selatan ke Kabupaten Bogor, sementara pergerakan penumpang paling sibuk adalah dari Depok ke Jakarta Selatan. Infrastruktur & Mobilitas | 31 +Peta pergerakan orang +Aktivitas tertinggi yang +teramati di antara: +Peta pergerakan +A– Depok -Jakarta +orang +Selatan +B– Bekasi -Kota Bekasi +D +C– Jakarta Timur - +Jakarta Selatan +D– Tangerang -Kota +Tangerang +C B +E– Bogor -Kota Bogor +A +E +12 +Gambar 12: Pergerakan orang antara Jakarta dan kota-kota terdekat di wilayah aglomerasi +Kurangnya jalan khusus untuk mobilitas barang memperparah tantangan ini, karena kendaraan angkutan +barang, terutama truk yang kelebihan dimensi dan muatan (ODOL), berbagi infrastruktur yang sama dengan +kendaraan penumpang. Hal ini tidak hanya mempercepat kerusakan jalan, tetapi juga mengurangi kecepatan +perjalanan rata-rata, sehingga berdampak negatif pada efisiensi logistik dan mobilitas perkotaan. Untuk mengatasi +masalah ini, diperlukan intervensi strategis seperti mengembangkan koridor khusus angkutan barang atau +memberlakukan waktu pengiriman yang terbatas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan +jalan. +Sebuah kota global yang berhasil menerapkan jalur mobilitas barang khusus adalah Tokyo, Jepang. +Infrastruktur logistik Tokyo mencakup jaringan jalur kereta barang khusus yang luas dan rute truk khusus untuk +memisahkan transportasi barang dari lalu lintas penumpang. Fasilitas utama seperti Tokyo Freight Terminal, salah +satu pusat logistik terbesar di negara ini, memungkinkan penanganan dan distribusi barang yang efisien di wilayah +metropolitan. Selain itu, Kebijakan Transportasi Angkutan Barang Perkotaan Jepang memprioritaskan pengurangan +kemacetan dengan membatasi kendaraan angkutan barang besar di daerah perkotaan selama jam sibuk dan +mempromosikan penggunaan jalan pintas khusus angkutan barang seperti Jalan Tol Tokyo Gaikan. Jalan tol ini, +dengan jalur khusus untuk kendaraan komersial, mengurangi interaksi antara kendaraan angkutan barang dan +penumpang, sehingga meningkatkan arus lalu lintas dan keselamatan secara keseluruhan. +IMPLIKASI STRATEGIS +Jakarta dapat memprioritaskan pembangunan koridor khusus angkutan barang, mengeksplorasi penggunaan +koneksi kereta api dan waktu pengiriman yang diatur, serta menegakkan peraturan tentang operasi kendaraan +barang untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan jalan, dan meningkatkan efisiensi logistik. 3322 | | I n Infrfarastsrtuukkttuurr && MMoobbiilliittaass +Jalan Tol Tokyo Gaikan | Sumber: Dreamstime Infrastruktur & Mobilitas | 33 +5 Ada ruang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pejalan kaki dan +pengendara sepeda +Jakarta telah membuat kemajuan dalam meningkatkan infrastruktur bagi pejalan kaki dan pesepeda dalam +beberapa tahun terakhir untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mudah diakses. Beberapa jalan utama +di kawasan bisnis seperti Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin telah mengalami peningkatan kualitas dan lebar trotoar. +Selain itu, Jakarta juga telah menambah jembatan penyeberangan, terutama di Bundaran HI, Sudirman Central +Business District, dan Pasar Senen. Selama hari libur nasional dan akhir pekan, Jakarta juga menerapkan Hari Bebas +Kendaraan Bermotor (Car-Free Day) di sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan Thamrin, memberikan ruang sementara +bagi pejalan kaki bebas dari kendaraan bermotor untuk mendorong berjalan kaki, bersepeda, dan transportasi tidak +bermotor lainnya. +Namun, masih ada tantangan signifikan untuk memperluas infrastruktur pejalan kaki di Jakarta dan +meningkatkan pemeliharaan jalur pejalan kaki. Dari 7.000 km jaringan jalan di Jakarta, hanya 610 km yang +diperuntukkan bagi pejalan kaki (Kompas, 2024), dan hanya 500 km yang dianggap aman dan nyaman untuk +digunakan secara teratur karena berbagai tantangan seperti sepeda motor yang melintas di trotoar, pedagang kaki +lima (PKL) yang berjualan di ruang pejalan kaki, dan infrastruktur jembatan penyeberangan orang (JPO) yang kurang +memadai. +Dalam satu dekade terakhir, pemerintah provinsi Jakarta telah memperkenalkan beberapa inisiatif untuk +mengatasi tantangan-tantangan ini. Salah satu upaya penting adalah pengenalan konsep “Complete Street” pada +tahun 2022, yang berfokus pada alokasi jalan yang inklusif dan desain untuk memenuhi kebutuhan mobilitas semua +pengguna. Inisiatif ini mewajibkan trotoar dengan lebar minimum 3 meter, kanopi pohon pelindung, penerangan +yang memadai, tempat sampah, dan ruang khusus untuk bersepeda. Inisiatif ini dapat diperluas lebih lanjut untuk +mencakup 716 km jalan arteri dan 782 km jalan kolektor di Jakarta (Indonesia. BPS, 2020). Hingga 2021, hanya 337 km +Jalan Lengkap yang telah dibangun karena keterbatasan anggaran dan prioritas yang saling bertentangan di antara +para pemangku kepentingan (Indonesia. Dinas Bina Marga DKI Jakarta, 2022). Ke depannya, seiring dengan tujuan +Jakarta menjadi kota global, peningkatan trotoar dan jalan menjadi sangat penting. +Dalam hal pesepeda, Jakarta telah membuat kemajuan dengan pembangunan jalur sepeda sepanjang 314 km +(Tempo, 2023). Untuk mengatasi kesenjangan ini, Jakarta menargetkan memperluas jaringan jalur sepeda hingga 500 +km pada tahun 2030 sembari meningkatkan kualitas jalur yang sudah ada. +Secara global, Kopenhagen, Denmark, merupakan kota percontohan untuk infrastruktur pejalan kaki +dan pesepeda yang terintegrasi, menunjukkan bagaimana perencanaan dan pelaksanaan yang matang dapat +mengubah mobilitas perkotaan. Untuk pesepeda, Kopenhagen telah membangun lebih dari 400 km jalur sepeda +khusus yang lebar, aman, dan terpisah dari lalu lintas kendaraan bermotor. Salah satu program unggulannya, +Cycle Superhighways, adalah jaringan 45 rute yang menghubungkan Kopenhagen dengan daerah pinggiran kota, +menjadikan bersepeda pilihan praktis untuk perjalanan hingga 25 km. Pada 2023, lebih dari 386 km jalan raya ini telah +beroperasi, lengkap dengan permukaan mulus, rambu-rambu jelas, dan fasilitas seperti pompa udara di sepanjang +jalan. 34 | Infrastruktur & Mobilitas +Untuk pejalan kaki, Kopenhagen telah menata ulang ruang kota untuk memprioritaskan kemudahan berjalan +kaki dan kehidupan publik. Zona pejalan kaki Strøget yang ikonik di kota ini, salah satu jalan bebas mobil terpanjang +di Eropa dengan panjang 1,1 km, menawarkan area ramai untuk berbelanja, bersantap, dan kegiatan budaya, bebas +dari gangguan kendaraan. Selain Strøget, program Streets for People di Kopenhagen telah menciptakan beberapa +jalan dan alun-alun khusus pejalan kaki, mengubah lanskap kota menjadi ruang komunitas yang hidup. Komitmen +terhadap kenyamanan berjalan kaki dan bersepeda didukung oleh visi yang lebih luas dalam Strategi Sepeda 2017- +2025, yang bertujuan memastikan 90% pesepeda merasa aman dan ruang pejalan kaki dapat diakses secara penuh +dan inklusif. +Stroget, Copenhagen | Sumber: Unsplash +IMPLIKASI STRATEGIS +Jakarta dapat memprioritaskan perluasan trotoar yang ramah pejalan kaki dan jalur khusus sepeda, menerapkan +konsep “Complete Street” di seluruh jalan arteri, dan meningkatkan standar pemeliharaan untuk menciptakan +infrastruktur mobilitas perkotaan yang lebih aman, lebih mudah diakses, dan inklusif Infrastruktur & Mobilitas | 35 +Jakarta membutuhkan badan atau otoritas yang terintegrasi untuk mengatur semua +6 +moda transportasi di seluruh jaringan kota dengan lebih baik +Pemetaan pemangku kepentingan regulator transportasi +Gambar 13: Pemetaan pemangku kepentingan regulator transportasi +Sistem transportasi di Jabodetabek merupakan jaringan kompleks yang dikelola melalui kolaborasi berbagai +pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan mobilitas di wilayah padat penduduk ini. Pemerintah pusat, +melalui Kementerian Perhubungan, telah membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) sebagai +regulator utama operasi transportasi antar kota yang melintasi batas administratif wilayah aglomerasi Jabodetabek. +BPTJ mengawasi berbagai moda transportasi massal, termasuk layanan bus Jabodetabek Residence (JR) +Connexion dan Jabodetabek Airport (JA) Connexion, serta layanan kereta api yang dikelola oleh PT KAI dan anak +perusahaannya, seperti KAI LRT Jabodebek dan Kereta Commuter Indonesia. Sistem-sistem ini terhubung dengan +infrastruktur utama seperti Kereta Cepat Indonesia-Cina dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. +Di dalam kota Jakarta, transportasi dikelola oleh Dinas Perhubungan. Kolaborasi dengan badan pemerintah +lainnya (seperti Bappeda DKI Jakarta), para peneliti, dan pemangku kepentingan masyarakat memainkan peran +penting dalam meningkatkan kualitas transportasi publik. +Meskipun ada kemajuan dalam mengintegrasikan layanan angkutan umum massal, tantangan tetap ada dalam +memastikan koordinasi yang lancar antara berbagai lembaga dan operator, terutama dalam konektivitas antarmoda +antara kereta api, bus, dan bandara. Selain itu, tidak termasuknya transportasi laut dan penerbangan dalam cakupan +BPTJ membatasi kemampuan untuk menyediakan strategi mobilitas komprehensif bagi Jabodetabek, mengingat +peran wilayah ini sebagai pintu gerbang internasional. 36 | Infrastruktur & Mobilitas +Jakarta telah membuat langkah awal yang menjanjikan untuk mengintegrasikan sistem transportasinya +melalui pendirian PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). Sebagai perusahaan patungan antara PT MRT +Jakarta dan PT KAI, MITJ berfokus pada pengelolaan transportasi kereta api di Jabodetabek dan memajukan area +Transit-Oriented Development (TOD) di wilayah tersebut. Meskipun hal ini merupakan sebuah langkah maju, masih +ada peluang untuk memperluas integrasi di berbagai moda transportasi dan operator. +Jakarta dapat belajar dari pendekatan terpadu Hong Kong dalam mengelola transportasi di bawah Biro +Transportasi dan Perumahan (Transport and Housing Bureau/THB), yang mengawasi sistem transportasi darat, +maritim, dan penerbangan serta perencanaan perumahan. Konektivitas tanpa hambatan di Hong Kong antara +pusat-pusat transit kelas dunia seperti Bandara Internasional Hong Kong, pelabuhan maritim, dan sistem +MTR menunjukkan keefektifan tata kelola terpusat dalam memastikan integrasi antarmoda. Model terpadu ini +memungkinkan perencanaan infrastruktur yang terkoordinasi, implementasi kebijakan yang efisien, dan peningkatan +arus penumpang serta kargo di seluruh moda transportasi yang selaras dengan pembangunan perumahan. Selain +itu, model Railway Plus Property (R+P) di Hong Kong, yang mengintegrasikan perumahan berkualitas tinggi, fasilitas +komersial, dan stasiun metro, terbukti sukses dan menawarkan peta jalan bagi Jakarta untuk menyelaraskan +pembangunan transportasi dengan pertumbuhan kota. +IMPLIKASI STRATEGIS +Jakarta membutuhkan otoritas transportasi terpadu untuk merampingkan konektivitas antarmoda dan +mengembangkan strategi mobilitas komprehensif di seluruh moda transportasi. +Sumber: Unsplash Infrastruktur & Mobilitas | 37 +7 Pelabuhan di Jakarta menghadapi tantangan dalam hal konektivitas, fungsionalitas, +dan modernisasi +Pelabuhan-pelabuhan di Jakarta memainkan peran penting dalam membentuk lanskap ekonomi dan +pariwisata kota, melayani beragam fungsi mulai dari logistik hingga pergerakan penumpang. Seiring perkembangan +kota, berbagai upaya dilakukan untuk mengoptimalkan pelabuhan-pelabuhan ini agar memberikan nilai tambah yang +lebih besar. +Mobilitas orang di Sunda Kelapa +Sunda Kelapa, pelabuhan bersejarah di Jakarta yang berdiri sejak abad ke-5, menarik sekitar 40.000 hingga +50.000 pengunjung setiap tahunnya sebelum pandemi COVID-19. Namun, angka ini menurun tajam menjadi +sekitar 12.000 pengunjung pada tahun 2022 (Indonesia. BPS, 2023). Pelabuhan ini menghadapi tantangan seperti +infrastruktur yang sudah tua dan masalah lingkungan seperti polusi dan sedimentasi, yang menghambat efisiensi +operasional dan mengurangi daya tariknya sebagai tujuan wisata. Ke depannya, PT Pelabuhan Indonesia II berencana +mentransformasi Sunda Kelapa menjadi hub yang berfokus pada masyarakat, mengalihkan operasinya secara +eksklusif pada kegiatan penumpang dan pariwisata, beralih dari peran tradisionalnya dalam penanganan barang dan +kargo. +Untuk mendukung transformasi ini, PT Pelabuhan Indonesia II telah memperkenalkan rencana induk untuk +merevitalisasi Sunda Kelapa sebagai Pelabuhan Warisan. Rencana ini terdiri dari tiga fase: fase pertama berfokus pada +peningkatan standar keselamatan dan operasional, fase kedua pada pengembangan zona marina, dan fase ketiga +pada pembangunan distrik komersial (PELINDO, 2023). Upaya revitalisasi ini bertujuan melestarikan pesona sejarah +pelabuhan sekaligus meningkatkan potensi pariwisata dan menarik investasi. +Pergerakan orang ke Kepulauan Seribu +Saat ini, tiga dari enam pelabuhan di Jakarta Utara, termasuk Pelabuhan Muara Angke, Pelabuhan Marina +Ancol, dan Pelabuhan Sunda Kelapa, menawarkan layanan transportasi umum ke Kepulauan Seribu. Transportasi ini +terdiri dari kapal bersubsidi yang dioperasikan oleh Unit Pengelola Angkutan Perairan Dinas Perhubungan, sehingga +harga tiketnya lebih terjangkau (Nushratu, 2024). Meskipun demikian, tingkat keterisian kapal menuju Kepulauan +Seribu cukup tinggi, terutama pada hari libur, seringkali melebihi 100% kapasitas (Indonesia. Bappeda DKI Jakarta, +2024). +Selain itu, meningkatkan integrasi dengan moda transportasi darat sangat penting untuk meningkatkan +konektivitas dari daratan Jakarta ke pelabuhan. Saat ini, akses ke Pelabuhan Muara Angke, Ancol, dan Sunda +Kelapa didukung oleh bus Transjakarta dengan harga tiket bersubsidi (Nushratu, 2024). Memperluas integrasi ini ke +pelabuhan-pelabuhan lain serta menyediakan jadwal yang komprehensif dan koneksi first-mile dan last-mile yang +lebih baik akan memastikan transit yang lebih lancar bagi penumpang menuju Kepulauan Seribu. 38 | Infrastruktur & Mobilitas +Pergerakan barang di Tanjung Priok +Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, pusat logistik penting bagi Indonesia, menangani 6,4 juta TEUs +pada tahun 2022, menyumbang 64% dari lalu lintas peti kemas nasional (ISG, 2023). Peringkat ke-23 secara global +dalam Indeks Kinerja Pelabuhan Peti Kemas (CPPI) 2023 dari Bank Dunia menunjukkan kinerja operasional dan +keuangan yang kuat. Namun, pelabuhan ini menghadapi tantangan seperti konektivitas daerah pedalaman yang +tidak memadai, kurangnya jaringan kereta api terintegrasi ke terminal, dan jaringan jalan yang tidak memadai, +menyebabkan kemacetan dan inefisiensi dalam pergerakan barang. +Rencana pengembangan Pelabuhan Internasional Tanjung Priok, sebagaimana diuraikan dalam Keputusan +Menteri Perhubungan RI KM 11 tahun 2024 tentang Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Terpadu Tanjung Priok dan +Marunda, berfokus pada pembangunan Terminal Peti Kemas New Priok (NPCT) 2 dan 3 untuk memperkuat +perdagangan ekspor-impor Indonesia. Bab 5 dari peraturan tersebut menyoroti kepentingan strategis pelabuhan +dalam menangani kargo laut, terutama di daerah Marunda Cilincing, di mana infrastruktur modern sangat penting +bagi pengguna pelabuhan. Rencana ini juga bertujuan meningkatkan aksesibilitas melalui New Priok Eastern Access +(NPEA), yang secara langsung menghubungkan Tanjung Priok ke zona industri terdekat, bersama dengan Jalan Tol +JORR, untuk meningkatkan efisiensi logistik (Maritimnews, 2024). +IMPLIKASI STRATEGIS +Mengoptimalkan infrastruktur pelabuhan Jakarta, mulai dari mengubah Sunda Kelapa menjadi pusat pariwisata +warisan budaya hingga meningkatkan konektivitas di Muara Angke dan memodernisasi logistik di Tanjung Priok, +dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperlancar mobilitas. +Sumber: Unsplash Infrastruktur & Mobilitas | 39 +Bandara-bandara di Jakarta dapat meningkatkan kapasitas, konektivitas, dan +8 +pengalaman penumpang mereka +Bandara di Jakarta merupakan gerbang penting yang menghubungkan Indonesia dengan dunia. Seiring +waktu, Bandara Soekarno-Hatta telah melakukan berbagai peningkatan infrastruktur, teknologi, konektivitas, +dan pengalaman penumpang. Dengan adanya terminal baru dan Airport Rail Link, bandara ini telah mengalami +transformasi untuk dapat menangani pertumbuhan lalu lintas penumpang di masa depan, sekaligus berkontribusi +pada pengembangan pariwisata Indonesia dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. +Seiring dengan ambisi Jakarta untuk menjadi kota global, kota ini perlu terus berinvestasi dalam peningkatan +infrastruktur bandara agar dapat bersaing di tingkat internasional. +Aksesibilitas bandara +Aksesibilitas bandara di Jakarta masih menjadi tantangan, dengan hanya sekitar 20%2 penumpang yang +menggunakan kereta api untuk mencapai Bandara Soekarno-Hatta (CGK), jauh berbeda dengan London di mana 35% +penumpang memanfaatkan koneksi transportasi umum yang baik (Republika, 2020; United Kingdom Government, +2023). Rendahnya penggunaan transportasi umum disebabkan oleh kurangnya kesadaran, frekuensi yang rendah +(misalnya, satu kereta per jam), jam layanan yang terbatas, dan tidak adanya layanan untuk penerbangan dini atau +larut malam. +Mobilitas barang +Operasi kargo di Bandara Internasional Soekarno-Hatta memainkan peran penting dalam keseluruhan +operasional bandara. Bandara ini merupakan pusat utama untuk angkutan udara domestik dan internasional, +melayani pengiriman barang seperti elektronik, mesin, barang mudah rusak, obat-obatan, dan e-commerce. +Pada tahun 2020, operasional kargo Bandara Soekarno-Hatta hampir mencapai kapasitas maksimumnya +dengan sekitar 600.000 ton yang ditangani, mendekati batas 700.000 ton (Top Business, 2020). Volume ini +menyumbang sekitar 70% dari total kargo yang ditangani di seluruh bandara milik pemerintah, menekankan peran +penting bandara ini dalam jaringan logistik Indonesia (CNN, 2022). +Untuk mengatasi kendala ini, Angkasa Pura II (AP II) mengumumkan rencana pembangunan desa kargo seluas +90 hektar pada tahun 2022, yang bertujuan meningkatkan kapasitas hingga 1,5-2,2 juta ton per tahun (Antara, 2022). +Meskipun demikian, informasi terbaru tentang kemajuan proyek ini masih terbatas, menimbulkan kekhawatiran +terkait jadwal penyelesaian. Selain itu, volume kargo di Soekarno-Hatta masih relatif kecil dibandingkan dengan +hub global seperti Bandara Incheon di Korea Selatan yang menangani 3,3 juta ton dan menduduki peringkat kedua +sebagai hub kargo tersibuk di dunia (Nikkei Asia, 2023). +2Data yang tersedia mengenai penggunaan opsi transportasi alternatif ke bandara, seperti bus Damri dan Transjakarta, masih terbatas 40 | Infrastruktur & Mobilitas +Pergerakan kargo di Soekarno Hatta Airport, Jakarta | Sumber: Unsplash +Jumlah kunjungan wisatawan +Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebagai salah satu bandara tersibuk di Asia Tenggara, telah +meningkatkan kapasitasnya untuk menangani penumpang melalui ekspansi, peningkatan, dan pembangunan +terminal baru. +Namun, bandara ini sudah mendekati kapasitas penumpangnya, dengan 51 juta penumpang pada tahun 2023, +hampir mencapai kapasitas maksimum yang saat ini tercatat 65 juta penumpang (Republika, 2024; Kompas, 2023). +Untuk mengakomodasi permintaan yang terus meningkat, rencana untuk meningkatkan kapasitas menjadi 100 juta +penumpang telah diumumkan, termasuk peningkatan pada Terminal 2 (Indonesia. Kementerian Perhubungan, 2023). +Pada tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta menambah 85.377 kursi internasional, menunjukkan tingkat +pertumbuhan 11%. Meskipun ini merupakan kemajuan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan bandara +lain di kawasan seperti Don Mueang Bangkok (28%), Suvarnabhumi Bangkok (19%), Kuala Lumpur (16%), dan +Denpasar (21%). Pertumbuhan kapasitas kursi internasional mencerminkan peningkatan permintaan perjalanan +internasional, namun jumlah penumpang internasional di Jakarta masih relatif rendah dibandingkan dengan kota- +kota besar Asia Tenggara lainnya. +Peringkat bandara Jakarta dalam Megahub Internasional turun tiga poin dari posisi 16 pada tahun 2019 +menjadi 19 pada tahun 2023, berada di bawah Kuala Lumpur, Bangkok, Singapura, dan Manila di kawasan Asia +Tenggara. Untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing, ekspansi rute internasional menjadi strategi utama. Hal +ini dapat dilengkapi dengan peningkatan fasilitas terminal, proses imigrasi dan keamanan yang lebih efisien, serta +penerapan layanan digital untuk kenyamanan penumpang. +Selain itu, kolaborasi antara otoritas bandara dan sektor pariwisata juga sangat penting dalam meningkatkan +daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Peningkatan paket wisata yang terintegrasi dan promosi yang lebih kuat +dapat menarik lebih banyak wisatawan internasional. Infrastruktur & Mobilitas | 41 +Peringkatbandaramegahub +(Peringkatbandaramegahub, dalam#P, 2e0r2i3n)gkat bandara megahub +Sumber: OAG Aviation, 2023 +(Peringkat bandara megahub, dalam #, 2023) +Sumber: OAG Aviation, 2023 +Peringkat pada Peringkat pada +Bandara Negara +tahun 2023 tahun 2019 +1 LHR UnitedKingdom 1 +2 JFK USA 18 +3 AMS Netherlands 4 +4 KUL Malaysia 12 +5 HND Japan 22 +6 FRA Germany 2 +7 IST Turkey 17 +8 ICN RepublicofKorea 11 +9 CDG France 7 +10 ORD USA 3 +11 BKK Thailand 14 +12 YYZ Canada 6 +13 SIN Singapore 9 +14 ATL USA 8 +15 MNL Philippines 29 +16 DXB UnitedArabEmirates 24 +17 EWR USA 23 +18 MEX Mexico 15 +22 19 CGK Indonesia 16 +20 LAX USA 13 Kearney XX/ID +Gambar 14: Peringkat Megahub Internasional, termasuk CGK +Pengalaman di dalam bandara +Menurut Airport Dimensions’ Airport Experience Research 2024, penumpang sangat menghargai inisiatif untuk +meningkatkan layanan, seperti digitalisasi dan perluasan ruang tunggu. Aspek dasar lainnya, seperti kebersihan, +kenyamanan tempat duduk, dan manajemen antrean yang efisien, juga sangat penting. Selain itu, tren pengeluaran +penumpang, terutama di kalangan Milenial dan Gen Z, kini beralih dari sumber pendapatan tradisional seperti biaya +parkir dan belanja menuju area yang berfokus pada pengalaman. Misalnya, pengalaman berbelanja yang lebih baik, +akses ke lounge, fasilitas bersantap, serta menciptakan “momen Instagramable”. Bandara Internasional Dubai (DXB) +telah unggul dalam aspek ini dengan menyediakan layanan seperti spa, area tidur pribadi, tur berpemandu, dan +tempat bermain game selain pilihan belanja kelas atas. +Meningkatkan akses ke informasi bandara yang komprehensif juga merupakan area penting untuk +kenyamanan penumpang. Alat digital, khususnya aplikasi bandara, dapat menyediakan layanan penting seperti +jadwal penerbangan, peta fasilitas, dan detail promosi. Contohnya adalah Changi App dan aplikasi Heathrow yang +memiliki fitur-fitur kuat seperti pelacakan bagasi, penghargaan loyalitas, dan layanan khusus untuk meningkatkan +pengalaman pengguna. Saat ini, aplikasi Travelin milik Bandara Soekarno-Hatta menyediakan fungsi dasar seperti +informasi penerbangan dan pemesanan layanan, namun masih bisa dikembangkan dengan menambah fitur seperti +pelacakan bagasi, program loyalitas, layanan yang dipersonalisasi, dan pilihan ritel yang lebih banyak, yang dapat +meningkatkan pengalaman penumpang secara signifikan. 42 | Infrastruktur & Mobilitas +Praktik keberlanjutan +Sebagai bandara terbesar di Indonesia, Bandara Soekarno-Hatta memegang peranan penting dalam +mengintegrasikan keberlanjutan dalam operasionalnya. Konsep keberlanjutan yang diperkenalkan oleh Airport +Council International (ACI) melalui program Airport Carbon Accreditation menekankan pengelolaan emisi karbon, +energi, air, limbah, dan aspek sosial, seperti kesejahteraan pekerja dan dukungan terhadap masyarakat. Meskipun +PT Angkasa Pura II berupaya memenuhi standar global, Bandara Soekarno-Hatta masih berada pada Level 1 dari +akreditasi tersebut, sementara bandara-bandara regional seperti Bandara Internasional Indira Gandhi di India telah +mencapai Level 5. +Untuk memperoleh akreditasi lebih tinggi, Bandara Soekarno-Hatta dapat memprioritaskan pengukuran +emisi karbon secara berkala, pelaporan yang transparan, serta adopsi teknologi ramah lingkungan seperti +energi terbarukan dan sistem transportasi yang ramah lingkungan. Kemitraan dengan maskapai penerbangan +dan pemangku kepentingan lainnya juga perlu diperkuat untuk mendorong praktik penerbangan yang lebih +berkelanjutan. +IMPLIKASI STRATEGIS +Bandara-bandara di Jakarta dapat terus meningkatkan pengalaman pengguna, mulai dari arus penumpang, +pengalaman ritel, hingga fasilitas lainnya. Dengan memperluas kapasitas untuk menangani lebih banyak volume +penumpang dan kargo, Jakarta dapat mewujudkan aspirasi menjadi kota global yang lebih kompetitif serta +meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata. +Sumber: Unsplash Infrastruktur & Mobilitas | 43 +Infrastruktur +4.2 +Digital +Indonesia adalah negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, didukung oleh dua +decacorn (GoTo dan J&T Express) serta sembilan unicorn, termasuk Traveloka dan OVO. Sektor pembayaran elektronik +diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan, dengan nilai transaksi yang diproyeksikan mencapai antara +USD 600 miliar hingga USD 1 triliun pada tahun 2030 (Kearney, 2022). Perkembangan ini memberikan peluang besar +bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk memperluas infrastruktur digital guna memenuhi permintaan yang terus +berkembang. +1 Kecepatan internet di Jakarta tertinggal dari kota-kota lain +Saat ini, Jakarta menempati peringkat ke-115 dunia dalam hal kecepatan internet seluler, dengan kecepatan +unduh rata-rata 35,3 Mbps, dan peringkat ke-139 untuk kecepatan broadband tetap dengan kecepatan 43,2 Mbps +(Speedtest, 2024). Meskipun tingkat penetrasi internet di DKI Jakarta cukup tinggi, yaitu 87%, upaya lebih lanjut +masih dibutuhkan untuk mencapai akses digital yang merata di seluruh demografi (Indonesia, APJII, 2023). Meskipun +penetrasi internetnya tinggi, Jakarta perlu meningkatkan kecepatan internet untuk meningkatkan produktivitas dan +mendukung aplikasi digital yang lebih canggih. +Shanghai dan Abu Dhabi secara konsisten memimpin dalam peringkat kecepatan internet global, dengan +kecepatan unduh rata-rata lebih dari 200 Mbps untuk broadband seluler dan fixed broadband (Speedtest, 2024). +Kecepatan internet yang luar biasa di Shanghai merupakan hasil dari investasi besar dalam infrastruktur serat optik +dan penerapan 5G yang ekstensif. +Kecepatan internet yang tinggi sangat penting untuk mendukung adopsi aplikasi dan penggunaan teknologi +yang lebih canggih. Internet yang lebih cepat memungkinkan potensi teknologi berkembang, seperti kecerdasan +buatan (AI) dan realitas virtual (VR), yang membutuhkan bandwidth tinggi dan latensi rendah agar berfungsi dengan +efektif. +5G adalah salah satu faktor utama untuk mendukung kecepatan internet yang tinggi, namun cakupan 5G di +Jakarta saat ini baru mencapai 22% pada tahun 2024, jauh tertinggal dari Kuala Lumpur yang sudah mencapai 98% +pada tahun yang sama (Indonesia, Bappeda DKI Jakarta, 2024; Statista, 2022). +Malaysia menawarkan pelajaran berharga dalam hal perluasan cakupan 5G, yang dicontohkan dengan +pendirian Digital Nasional Berhad (DNB) pada tahun 2021. DNB bertugas meluncurkan jaringan grosir tunggal +nasional (SWN) untuk memperluas jangkauan 5G secara efisien. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang +digunakan selama era 4G di Malaysia, di mana setiap operator memiliki spektrum dan membangun jaringan terpisah, +model terpusat ini menghilangkan duplikasi infrastruktur, yang akhirnya mengurangi biaya dan memastikan +pemerataan akses 5G baik di kawasan perkotaan maupun pedesaan (Ookla, 2023). +IMPLIKASI STRATEGIS +Jakarta dapat terus memperluas cakupan 5G dan serat optiknya melalui pembagian infrastruktur, insentif, +atau tunjangan fiskal. Langkah ini akan mendukung aplikasi dan penggunaan teknologi tingkat lanjut, yang +sangat penting untuk membangun pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital yang sejati. 44 | Infrastruktur & Mobilitas +Jakarta dapat meningkatkan ketahanan keamanan siber dan respons terhadap +2 +insiden secara keseluruhan +JakartaProv-CSIRT, Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dibentuk +berdasarkan Keputusan Sekda No. 41 Tahun 2020 (Indonesia. JakartaProv-CSIRT, 2021). Tim ini bertujuan untuk +mengoordinasikan, berkolaborasi, dan mengoperasikan sistem yang dapat memitigasi, mengelola, serta memulihkan +insiden keamanan siber. Selain itu, tim ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya dalam +menangani insiden semacam itu di lingkungan pemerintah provinsi. JakartaProv-CSIRT menyediakan layanan reaktif +untuk merespons insiden keamanan siber, termasuk pencegahan, penindakan, dan pemulihan, serta layanan proaktif +untuk mendeteksi dan mencegah serangan siber sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. +Antara tahun 2021 dan 2022, Jakarta mengalami sekitar 1,7 juta serangan siber, yang menyoroti posisinya +sebagai wilayah dengan target serangan terbesar di Indonesia (Indonesia. JakartaProv-CSIRT, 2022). Angka yang +signifikan ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan langkah-langkah keamanan siber yang lebih kuat dan +kerangka kerja respons proaktif untuk melindungi infrastruktur digital. +Keamanan siber di Jakarta saat ini berada pada level empat berdasarkan Penilaian Kematangan BSSN (Badan +Siber dan Sandi Negara), didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan pembentukan tim tanggap darurat +(Indonesia. BSSN, 2024). Untuk mencapai level lima, yang merupakan level tertinggi, diperlukan pengintegrasian tiga +komponen utama, yaitu sumber daya manusia, teknologi canggih, dan peraturan yang kuat (Berita Jakarta, 2022). +New York, melalui NY SOC (New York Security Operations Center), menjadi contoh utama bagi Jakarta. Kota +ini menempati posisi ke-10 terbaik secara global dalam Indeks Keamanan Siber Nasional tahun 2024 (USA. New +York State, 2023; NCSI, 2024). Strategi keamanan sibernya menekankan model tata kelola terpadu, sistem canggih, +pengembangan pendidikan, dan kepemimpinan regulasi. +Upaya terpusat di New York dipelopori oleh Chief Cyber Officer yang mengoordinasikan seluruh lembaga +negara bagian, pemerintah daerah, dan entitas swasta untuk merampingkan operasi keamanan siber. Negara bagian +ini menggunakan sistem deteksi ancaman canggih dan mematuhi prinsip zero-trust untuk memastikan pemantauan +serta perlindungan infrastruktur penting secara berkelanjutan. Pendidikan dan pengembangan tenaga kerja juga +menjadi prioritas utama, dengan investasi besar dalam mengintegrasikan keamanan siber ke dalam kurikulum +K-12 dan pendidikan tinggi, yang dilengkapi dengan pusat pengembangan keterampilan seperti program SUNY +(State University of New York). Selain itu, kepemimpinan regulasi di New York memperkuat pertahanannya melalui +kebijakan ketat di sektor-sektor penting seperti keuangan dan energi, menetapkan tolok ukur standar keamanan +siber, dan memastikan kepatuhan terhadap ancaman yang terus berkembang. +IMPLIKASI STRATEGIS +Meningkatkan kematangan keamanan siber di Jakarta memerlukan pengintegrasian teknologi canggih, penguatan +kerangka kerja peraturan, dan peningkatan keterampilan sumber daya manusia untuk mencapai tingkat +ketahanan yang lebih tinggi terhadap ancaman siber yang terus berkembang. +3Peringkat diambil untuk seluruh wilayah AS, karena keterbatasan data IInnffrraassttrruukcttuurr e& &M Moboibliitlaitsy || 4455 +New York Security Operations Center | Sumber: Dreamstime 46 | Infrastruktur & Mobilitas +Industri pusat data di Jakarta menghadapi permintaan yang terus meningkat, +3 +sehingga sangat penting untuk menyediakan dukungan teknis yang dapat +diandalkan (misalnya, pasokan listrik yang stabil) +Indonesia telah menjadi tujuan menarik bagi para pemain pusat data, didorong oleh beberapa faktor utama. +Sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat keempat di dunia, Indonesia menawarkan peluang pasar yang +besar, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet dan tingkat penetrasi internet sebesar 73%. Basis pengguna +digital yang luas ini didukung oleh demografi yang melek teknologi, dengan 54% populasi terdiri dari generasi Milenial +dan Gen Z. Kelompok-kelompok ini tidak hanya mendorong konsumsi digital, tetapi juga berkontribusi pada tingkat +konsumsi data yang berkembang pesat, dengan pengguna menghabiskan rata-rata 7 jam 38 menit online setiap hari +(DataReportal, 2024). +Industri pusat data di Indonesia telah berkembang pesat sejak 2018, terutama di wilayah-wilayah utama seperti +Jabodetabek dan Batam (JLL, 2021). Kapasitas pusat data di Jakarta telah meningkat dari 73 MW pada tahun 2020 +menjadi 139 MW pada 2023, dan diperkirakan akan mencapai 463 MW pada 2028 (The Jakarta Post, 2024). +Kapasitas Pusat Data di Jakarta +(Total kapasitas pusat data di Jakarta, dalam MW, 2020A-2028F) +Sumber: The Jakarta Post, 2024 +Gambar 15: Kapasitas pusat data Jakarta, aktual (2020-2023) dan proyeksi (2028) +Kota-kota satelit di sekitar Jakarta, seperti Bekasi, telah menjadi lokasi utama untuk pusat data hyperscale +karena ketersediaan lahan industri. Sebagai contoh, PT Puradelta Lestari Tbk, pengembang Kota Deltamas di +Bekasi, melaporkan bahwa lebih dari 75% pra-penjualan lahan industrinya pada paruh pertama 2024 didorong oleh +pembangunan pusat data (IDN Financials, 2024). +Jakarta menjadi alternatif utama untuk pusat data karena kedekatannya dengan jaringan serat optik, yang +menyediakan konektivitas yang kuat. Para pemain utama telah membangun fasilitas di lokasi-lokasi seperti Daan +Mogot dan Cawang. +Di luar Jabodetabek, Batam muncul sebagai pusat data yang menjanjikan, terutama dengan adanya kawasan +ekonomi khusus (KEK) yang didedikasikan untuk pengembangan ekonomi digital. Meskipun pengembangan pusat +data di Batam masih terbatas, investasi signifikan sedang dilakukan, termasuk rencana Telkom Indonesia dan Etisalat +untuk membangun fasilitas senilai USD 100 juta. Infrastruktur & Mobilitas | 47 +Jakarta perlu mempertahankan momentum untuk menangkap permintaan pasar yang terus berkembang dan +menjadikan kota ini sebagai tujuan utama bagi investasi pusat data. Oleh karena itu, dukungan yang komprehensif +terhadap infrastruktur kritis sangat diperlukan. +Tokyo memberikan contoh menarik bagi Jakarta tentang bagaimana sebuah kota dapat memanfaatkan +kekuatannya untuk menjadi pusat data yang dominan. Pada tahun 2022, Tokyo menjadi tuan rumah pusat data +terbesar kelima di dunia dengan kapasitas 865 MW. Kapasitas ini diproyeksikan tumbuh dengan tingkat tahunan +sebesar 11% hingga 2027, didorong oleh faktor-faktor seperti transformasi digital yang pesat, meningkatnya +permintaan layanan cloud, dan integrasi kecerdasan buatan (AI) (JLL, 2024). +Pasar pusat data berkembang pesat berkat beberapa keunggulan utama. Secara geografis, Jepang berfungsi +sebagai titik penghubung vital antara Amerika Utara, Eropa, dan kawasan Asia Pasifik. Secara politik, negara ini +memiliki stabilitas yang luar biasa, dengan peringkat persentil 86,79 dalam Indikator Tata Kelola Dunia Bank Dunia. +Selain itu, langkah-langkah pencegahan bencana dan infrastruktur digital yang kuat semakin memperkuat ketahanan +negara ini (JLL, 2024). +Industri pusat data di Jepang semakin berfokus pada keberlanjutan. Meskipun lebih dari 50% pasokan pusat +data dan 98% akses pertukaran internet terkonsentrasi di Tokyo dan Osaka, sebagian besar sumber daya energi +bersih berada di wilayah lain (JLL, 2024). Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Jepang telah memperkenalkan +subsidi untuk pengembangan pusat data di luar kota-kota utama (PR Newswire, 2024). +Pusat data di Tokyo | Sumber: Unsplash +IMPLIKASI STRATEGIS +Menghadapi kebutuhan fasilitas pusat data yang spesifik dan kompleks, dukungan komprehensif dari ekosistem +yang lebih luas di Jakarta sangatlah penting, seperti jaringan serat optik dan pasokan listrik yang stabil. 48 | Infrastruktur & Mobilitas +Jakarta dapat bekerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan +4 +dukungan regulasi dalam pemanfaatan AI untuk layanan publik +Adopsi AI di Jakarta telah diterapkan secara sporadis oleh berbagai lembaga pemerintah daerah, dengan +berbagai kasus penggunaan inovatif di berbagai sektor. Misalnya, teknologi pengenalan wajah telah diterapkan +di halte bus Transjakarta untuk memantau volume penumpang dan mengidentifikasi individu yang masuk dalam +daftar hitam, menggunakan teknologi dari Nodeflux (Indonesia. Jakarta Smart City, 2020). Dinas Perhubungan telah +memanfaatkan Google AI Platform untuk manajemen lalu lintas otomatis, yang memungkinkan lampu lalu lintas +mendeteksi kepadatan tinggi dan memperpanjang durasi lampu hijau yang sesuai (Indonesia. Pemerintah Provinsi +DKI Jakarta, 2023). Selain itu, Dinas Kesehatan telah meluncurkan diagnostik gigi berbasis AI, sebuah inisiatif yang +meraih penghargaan di Jakarta Innovation Awards pada tahun 2023 (Indonesia. Dinas Kesehatan, 2023). +Untuk membangun kemajuan ini, pemerintah Indonesia secara aktif mendorong pendekatan yang kohesif +terhadap pengembangan AI, dengan mengkaji praktik terbaik global dan mengadopsi Metodologi Penilaian Kesiapan +untuk AI dari UNESCO (OpenGov Asia, 2024). Dengan mengevaluasi berbagai model regulasi, termasuk pendekatan +vertikal dari Amerika Serikat dan Cina, serta kerangka kerja horizontal Uni Eropa, Indonesia berupaya menciptakan +kerangka kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan teknologi dan masyarakat. Penilaian UNESCO lebih lanjut +menyoroti prioritas utama seperti peningkatan konektivitas digital, pengembangan tenaga kerja digital yang terampil, +dan peningkatan pendanaan untuk penelitian. Menyelaraskan upaya AI Jakarta dengan prioritas nasional ini dapat +memastikan strategi yang terpadu, memungkinkan kota ini untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi AI sekaligus +berkontribusi pada visi Indonesia untuk menciptakan ekosistem AI yang kuat dan inklusif. +Namun, meskipun ada kemajuan, tidak adanya kerangka hukum yang jelas untuk AI di Indonesia dapat +menimbulkan tantangan. Regulasi yang ada saat ini lebih berfokus pada peta jalan nasional dan pedoman etika, +tanpa ketentuan yang spesifik dan dapat ditegakkan (Antara, 2024). Kesenjangan regulasi ini menghambat adopsi +AI dalam skala besar untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga membatasi potensi dampaknya di seluruh lembaga +pemerintah. +Negara-negara seperti Amerika Serikat telah menetapkan kerangka kerja untuk mengatur AI. AS telah +mengimplementasikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatur dan mengelola penggunaan AI dalam +operasi pemerintah, dengan fokus pada tata kelola, inovasi, dan manajemen risiko. Langkah-langkah utama termasuk +penunjukan wajib Chief AI Officer (CAIO) di setiap badan federal, yang bertugas mengawasi tata kelola dan inovasi AI +serta mengelola risiko terkait. Badan-badan tersebut juga diwajibkan untuk menyimpan inventaris kasus penggunaan +AI, menilai risiko terhadap keselamatan dan hak, serta mengembangkan strategi untuk adopsi AI yang bertanggung +jawab (USA. Government Use of AI, 2024). +Dalam laporan tahun 2022, 20 dari 23 lembaga federal melaporkan sekitar 1.200 kasus penggunaan AI yang +sedang berjalan dan yang direncanakan, yang mencakup berbagai tantangan dan peluang (USA. Government +Accountability Office, 2023). Kasus-kasus ini meliputi analisis data kamera dan radar untuk memantau aktivitas +perbatasan, pemrosesan foto drone, dan penargetan spesimen ilmiah untuk eksplorasi planet oleh para penjelajah. +Di antara semuanya, NASA dan Departemen Perdagangan memimpin dengan jumlah aplikasi AI tertinggi, masing- +masing melaporkan 390 dan 285 kasus penggunaan. Infrastruktur & Mobilitas | 49 +Jumlah kasus penggunaan kecerdasan buatan (AI) di pemerintahan Amerika +Jumlah kasus penggunaan kecerdasan buatan (AI) di pemerintahan Amerika Serikat +Serikat +(Jumlah total kasus penggunaan kecerdasan buatan (AI) berdasarkan departemen, dalam #, 2022) +(Jumlah total kasus penggunaan kecerdasan buatan (AI) berdasarkan departemen, dalam #, 2022) +Sumber: GAO, 2023 Sumber: GAO, 2023 +390 +285 +226 +117 +87 +71 65 +NASA Commerce Energy Health State Interior Lainnya +Ga11m66bar 16: Jumlah kasus penggunaan AI di pemerintah AS pada tahun 2022 +IMPLIKASI STRATEGIS +Jakarta dapat memanfaatkan advokasi kerangka hukum nasional untuk AI guna mendorong adopsi yang lebih +luas di lembaga pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui solusi inovatif yang canggih. 50 | Infrastruktur & Mobilitas +Infrastruktur +4.3 +& Aset Fisik +Jakarta berada pada titik kritis untuk mengoptimalkan pemanfaatan asetnya di tengah +perubahan transformatif yang didorong oleh pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara +(IKN). Dengan portofolio aset pemerintah daerah (BMD), aset pemerintah pusat (BMN), dan aset badan usaha milik +negara (BUMN) yang cukup besar, Jakarta memiliki peluang luar biasa untuk memanfaatkan kembali aset-aset tersebut +guna regenerasi kota dan revitalisasi ekonomi. +1 Terdapat potensi yang kuat untuk meningkatkan nilai dari aset pemerintah daerah +(BMD) Jakarta +Jakarta memiliki aset pemerintah daerah (BMD/Barang Milik Daerah) yang cukup besar, dengan tanah dan +bangunan senilai Rp 513 triliun4. Aset-aset pemerintah ini memiliki potensi besar untuk dioptimalkan lebih lanjut, baik +dari sisi pemanfaatan maupun komersialisasi. +Monetisasi aset pemerintah daerah +Antara 2018 hingga 2020, pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan aset rata-rata sebesar Rp 50 miliar +per tahun, namun turun menjadi Rp 35 miliar pada tahun 2021, dengan 72% dari pendapatan tersebut berasal +dari penyewaan aset. Pendirian Jakarta Asset Management Center (JAMC) pada tahun 2021 menjadi titik balik, +karena JAMC dibentuk untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan aset yang lebih efektif +dan transparan. Beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Gubernur DKI +Jakarta 423/2023, JAMC memiliki fleksibilitas keuangan untuk mengoptimalkan portofolio aset Jakarta yang luas. +Didukung oleh kerangka peraturan seperti Peraturan Gubernur 26/2023 tentang standar pelayanan minimum dan +Peraturan Gubernur 3/2024 tentang tarif layanan, JAMC memastikan pengelolaan aset pemerintah yang terstruktur +dan akuntabel. Dengan meningkatkan standar tata kelola dan memperkenalkan metode inovatif, JAMC berhasil +meningkatkan pendapatan hingga Rp 229 miliar pada tahun 2022, yang menunjukkan peran pentingnya dalam +mendorong keberlanjutan fiskal berbasis aset. +Mandat JAMC mencakup berbagai kegiatan pemanfaatan aset, seperti menyewakan aset, berkolaborasi +dalam proyek-proyek infrastruktur, dan terlibat dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan mitra swasta untuk +mengoptimalkan aset yang kurang dimanfaatkan. Selain itu, JAMC juga memfasilitasi sertifikasi tanah milik +pemerintah, menyelesaikan permasalahan terkait tanah, dan memberikan konsultasi terkait aset sesuai dengan +Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan aset. Melalui pendekatan inovatif seperti skema +Build-Operate-Transfer (BOT) dan kemitraan bagi hasil, JAMC memaksimalkan pemanfaatan kembali aset-aset +yang menganggur untuk memaksimalkan nilai ekonominya. Dengan menyelaraskan peraturan ini dan mendorong +kemitraan pemerintah-swasta, JAMC telah memperkuat perannya sebagai landasan strategi manajemen aset Jakarta, +mendorong pemanfaatan yang efisien dan pertumbuhan pendapatan jangka panjang. +4Informasi yang tersedia mengenai total aset yang memenuhi syarat untuk dimanfaatkan masih terbatas Infrastruktur & Mobilitas | 51 +Pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan aset +Pendapatan yang dihasilkan dari pemanfaatan aset +(Pendapatan tahunan yang dihasilkan dari pemanfaatan aset, dalam Rp miliar, 2018-2022) +Sumber: BPAD J(aPkaertna,d 2a02p3atan tahunan yang dihasilkan dari pemanfaatan aset, dalam Rp miliar, 2018-2022) +Sumber: BPAD Jakarta, 2023 +229 +CAGR: ++46,3% +~50 ~50 ~50 +35 +2018 2019 2020 2021 2022 +Ga11m77bar 17: Pendapatan JAMC dari pemanfaatan aset selama tahun 2018-2022 +Namun, meskipun ada kemajuan, hanya 0,7% dari aset pemerintah daerah yang saat ini dimanfaatkan melalui +kemitraan dengan sektor swasta, jauh di bawah target internal sebesar 5% yang ditetapkan untuk jangka panjang +(Antara, 2024). Untuk mencapai hal ini, berbagai skema kemitraan tersedia, termasuk peluang untuk mengoptimalkan +aset BUMD, seperti lahan di sekitar stasiun kereta api yang dimiliki oleh PT MRT Jakarta di Jakarta Utara (Bisnis.com, +2024) dan mengubah beberapa aset menjadi penggunaan campuran atau fasilitas umum. +Untuk membuka potensi penuh dari aset-asetnya, Jakarta dapat mengadopsi praktik terbaik internasional, +seperti menilai aset berdasarkan nilai pasar dan bukan nilai buku, yang sering kali mencerminkan biaya historis dan +meremehkan nilai aset yang sebenarnya. Dengan menerapkan standar penilaian aset seperti International Financial +Reporting Standards (IFRS), Jakarta dapat menilai potensi pendapatan dari properti yang belum dimanfaatkan +dengan lebih baik dan menunjukkan manfaat dari optimalisasi aset-aset tersebut. Hasil yang tidak terlalu besar dari +aset yang dikelola dengan baik, dikombinasikan dengan pengawasan profesional dan independen, dapat membuka +aliran pendapatan baru yang signifikan, sehingga memungkinkan kota untuk mendanai pembangunan infrastruktur +dan program-program sosial sambil mencapai target pemanfaatan aset jangka panjang. +Kota-kota global seperti New York, London, Singapura, dan Dubai memiliki tingkat komersialisasi yang tinggi +pada aset publik mereka, mulai dari 20 hingga 40%. Banyak kota yang sukses dapat meningkatkan nilai dengan +berinvestasi pada ruang publik yang terhubung dan inklusif, menciptakan aktivitas ekonomi yang kuat untuk daerah +sekitarnya, serta memacu revitalisasi kota, inovasi, dan pendapatan tambahan bagi kota. +Pendekatan strategis seperti proyek By og Havn di Kopenhagen menawarkan wawasan berharga tentang +bagaimana pemerintah dapat membuka potensi aset-aset yang kurang dimanfaatkan. Inisiatif pembangunan kota +terbesar di Eropa ini, yang mengkonsolidasikan 1.290 hektar distrik tepi laut dan pedalaman di bawah satu lembaga +independen, mengubahnya menjadi daerah perkotaan yang berkembang. Proyek ini menghasilkan pembangunan +lebih dari 33.000 unit rumah baru, 100.000 ruang kerja, universitas untuk 20.000 mahasiswa, serta jaringan taman, +gerai ritel, dan ruang budaya (By og Havn, 2023). Pada tahun 2023, pembangunan kembali ini menghasilkan +pendapatan sebesar DKK 584 juta (USD 87,6 juta) (Dansk Byudvikling, 2024). 5522 | | I n Infrfarastsrturukktutur r& & M Moobbiliitliatass +Pengembangan kota dan pelabuhan Kopenhagen | Sumber: iStock Photo Infrastruktur & Mobilitas | 53 +Formalisasi kepemilikan asset +Pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan +Nasional (ATR/BPN) untuk mensertifikasi aset-asetnya, karena sekitar 52% dari 7.754 aset yang dimiliki pemerintah +provinsi masih belum bersertifikat pada tahun 2021 (Indonesia. BPAD, 2021). +Sebagai bagian dari upaya ini, Pemprov DKI Jakarta telah menerima 162 sertifikat aset yang mencakup 225 +hektar lahan senilai Rp 29 triliun (Antara, 2023). Ini termasuk area-area penting seperti Kampung Bermis Muara Angke +(Hak Pengelolaan Lahan/HPL), lahan NCICD di Cilincing dan Kalibaru, serta hak pakai Taman Margasatwa Ragunan. +Sertifikasi aset-aset ini tidak hanya memperkuat kepemilikan legal, tetapi juga meningkatkan kapasitas +pinjaman pemerintah Jakarta, sehingga mereka dapat memanfaatkan aset-aset ini sebagai jaminan untuk mengakses +skema pembiayaan yang lebih beragam. +IMPLIKASI STRATEGIS +Jakarta dapat meningkatkan nilai asetnya dengan melakukan sertifikasi, mengidentifikasi peluang untuk +membuka dan mengkomersialisasikan aset, serta berkolaborasi dengan mitra publik dan swasta untuk membiayai +dan menggunakan kembali aset-aset tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan daerah. 54 | Infrastruktur & Mobilitas +Aset pemerintah pusat (BMN) yang kosong setelah relokasi modal ke IKN menawarkan +2 +peluang utama untuk dimanfaatkan +Berdasarkan UU 2/2024, Jakarta memiliki wewenang untuk mengajukan pemanfaatan aset pemerintah pusat +(BMN/Barang Milik Negara) yang berada di wilayah yurisdiksinya kepada kementerian terkait. +Selain aset daerah (BMD), aset BMN juga dapat dipertimbangkan setelah pemindahan ibu kota. Aset BMN di +Jakarta bernilai sekitar Rp 1.400 triliun, dengan sekitar Rp 300 triliun yang memenuhi syarat untuk dialihfungsikan, +terutama terdiri dari lahan (Indonesia. Kementerian Keuangan, 2022). Meskipun banyak dari aset-aset ini akan tetap +digunakan oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah, sekitar 1,3 juta meter persegi ruang akan kosong +setelah relokasi (Indonesia. JIF, 2024). +Aset BMN yang tersisa ini, terutama di lokasi-lokasi strategis, memberikan peluang signifikan untuk +dimonetisasi melalui regenerasi perkotaan. Salah satu contoh potensial adalah kawasan Lapangan Merdeka. Dengan +aset seperti Monas dan ruang hijaunya yang luas, dilengkapi dengan pusat kebudayaan, area ikonik ini dapat +dikembangkan menjadi pusat kebudayaan yang rendah emisi dan diakui secara global. Dengan mengintegrasikan +ruang komersial dan fasilitas publik, Lapangan Merdeka yang telah direvitalisasi dapat meningkatkan konektivitas, +menarik pariwisata, dan menstimulasi kegiatan ekonomi sambil melestarikan nilai sejarah dan budayanya. +Selain itu, aset BMN juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Jakarta akan perumahan yang +terjangkau, sejalan dengan target pemerintah pusat untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun (Tempo, +2024). Dengan tingkat hunian yang tinggi dalam program perumahan umum yang ada, seperti rusunawa (88%) +dan rusunami (71%), permintaan akan perumahan yang terjangkau terus melebihi pasokan (Kompas, 2023). +Pengembangan ini dapat mengintegrasikan KPR bersubsidi dan berlokasi strategis di dekat pusat-pusat komersial, +sekolah, dan perkantoran untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup penghuninya. +IMPLIKASI STRATEGIS +Pemanfaatan kembali aset pemerintah pusat yang kosong di Jakarta dengan perencanaan yang terukur dapat +mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pariwisata, dan melestarikan warisan budaya. Infrastruktur & Mobilitas | 55 +3 Aset BUMN yang dikosongkan membuka peluang transformasi ekonomi melalui dana +investasi properti BUMN +Seiring dengan rencana pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, sejumlah aset +BUMN di Jakarta akan dikosongkan, memberikan peluang signifikan untuk revitalisasi ekonomi. Untuk mengatasi +hal ini, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) berencana membentuk Dana Properti BUMN +guna mengelola aset-aset ini secara lebih efektif. Beberapa properti tertentu, seperti kantor pusat Pertamina, Menara +Danareksa, gedung Kementerian BUMN, dan kantor pusat BSI yang sedang dalam tahap pengembangan, akan +menjadi sasaran utama dari inisiatif ini. +Rencana ini mencakup kolaborasi dengan investor untuk memanfaatkan kembali properti-properti tersebut, +memastikan aset-aset tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional, meskipun kantor- +kantor pemerintah pindah ke IKN. Salah satu proyek utama dalam inisiatif ini adalah revitalisasi sekitar 258 hektar +di Medan Merdeka Jakarta dan 75 hektar di kawasan Monas, yang dikenal sebagai Ring-1, dengan fokus pada 13 aset +utama. Area-area ini dirancang untuk memiliki zonasi tematik, termasuk kawasan komersial, hunian, seremonial, dan +Central Business District (CBD), yang bertujuan meningkatkan aktivitas ekonomi lokal sekaligus melestarikan nilai +historis dan budayanya. +Pemanfaatan kembali aset-aset ini menawarkan +berbagai manfaat, seperti meningkatkan ekonomi lokal +melalui penciptaan lapangan kerja, meningkatkan +perputaran uang, dan melestarikan warisan budaya. +Proyek ini juga bertujuan menarik investasi asing, +sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah +(PAD) Jakarta secara mandiri tanpa bergantung +pada anggaran daerah. Selain itu, inisiatif ini juga +merencanakan pembentukan “Pusat Kota Hijau” +dengan akses masyarakat yang lebih baik dan selaras +dengan prinsip-prinsip ESG. +Untuk menarik investor dan memastikan +keberhasilan proyek ini, dukungan dari pemerintah +daerah sangat penting. Tindakan yang dapat dilakukan +antara lain memberikan insentif fiskal (seperti +keringanan BPHTB dan diskon pajak tanah) serta +insentif spasial (seperti peningkatan zonasi). +Meskipun kemajuan sudah tercapai, perincian +lebih lanjut mengenai dampak ekonomi dan sosial +proyek ini masih menjadi langkah penting berikutnya +Gambar 18: Rencana Induk Revitalisasi Monas +untuk memastikan kelayakan dan manfaat jangka +panjangnya. +IMPLIKASI STRATEGIS +Pemanfaatan kembali aset BUMN melalui kemitraan kolaboratif dan insentif strategis dari pemerintah dapat +meningkatkan ekonomi lokal, menarik investasi, dan membangun Jakarta sebagai pusat kota yang berkelanjutan +dan dinamis. 5566 | | I n Infrfarasstrturukktutur r& & M Moobbiliiltiatass +Bab 5 +Aspirasi Infrastruktur & Mobilitas | 57 +Untuk sejajar dengan kota-kota global terkemuka, strategi +Infrastruktur & Mobilitas Jakarta membayangkan masa depan ketika: +Jakarta dikenal dengan mobilitas perkotaan yang lancar dan +infrastruktur digital yang kuat pada tahun 2045 +Adopsi transportasi publik meningkat dari 19% menjadi 55%, kecepatan internet rata-rata naik dari +~40 Mbps menjadi ~200 Mbps, dan kapasitas pusat data meningkat dari 57 MW menjadi 900 MW. +Untuk mencapai visi ambisius ini, Jakarta perlu mengejar beberapa aspirasi utama: +Aspirasi Utama 2023 2045 Catatan referensi +(Baseline) (Target) +6a. Jaringan mobilitas perkotaan +23 17 +Sejalan dengan angka Singapura saat ini, yaitu 16 +yang mulus dan inklusif +menit 50 detik. +menit menit +Waktu perjalanan rata-rata per 10 km +~40 Mbps ~200 Mbps +6b. Ekosistem infrastruktur digital +(kecepatan (kecepatan Mencerminkan angka yang ada di Tokyo, yaitu ~180 +yang kuat mengunduh) & mengunduh) & Mbps (kecepatan unduh) dan ~105 Mbps (kecepatan +~30 Mbps ~120 Mbps +Kecepatan internet rata-rata (broadband unggah). +(kecepatan (kecepatan +tetap) +unggah) unggah) +Kapasitas pusat data dalam MW 57 MW 900 MW Sejalan dengan tolok ukur terkemuka, seperti kapasitas +pusat data 900 MW di Singapura. +6c. Pengelolaan aset negara yang Pelembagaan dana investasi +properti BUMN N/A +terpusat dan optimal +& praktik pengelolaan BMN/BMD +yang kuat 5588 | | I n Infrfarasstrturukktutur r& & M Moobbiliiltiatass +Bab 6 +Program & +Peta Jalan +Implementasi Infrastruktur & Mobilitas | 59 +Untuk mendorong transformasi Jakarta menjadi kota global terkemuka, telah dirancang +serangkaian program dan inisiatif terstruktur. Program mencakup tema-tema komprehensif yang bertujuan +untuk mengatasi tantangan saat ini atau mempersiapkan Jakarta untuk mencapai aspirasi masa depan. Inisiatif +merupakan langkah-langkah spesifik yang dapat diimplementasikan di bawah setiap program, dengan penanggung +jawab utama yang jelas serta dukungan dari entitas terkait. +Prinsip-prinsip panduan berikut menjadi dasar implementasi: +Kejelasan Langkah-langkah: +Setiap tindakan di bawah inisiatif dirancang dengan tingkat kejelasan tinggi untuk memastikan +penanggung jawab mengetahui apa yang harus dilakukan. +Dampak Nyata: +Inisiatif dirancang untuk memberikan manfaat sosial-ekonomi yang terukur, sehingga dapat berkon- +tribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan Jakarta. +Prioritas Relatif: +Semua inisiatif diselaraskan secara pragmatis dalam jangka waktu 5 tahun, dengan fokus pada +dampak relatif dan kelayakan implementasi. +Pendekatan Kolaboratif: +Penanggung jawab utama didukung oleh entitas pendukung yang jelas untuk mendorong kolaborasi +dan keberhasilan implementasi. +Strategi Infrastruktur & Mobilitas mencakup 22 program utama dengan 91 inisiatif yang +dirancang untuk mencapai aspirasi Jakarta. +Sumber: iStock Photo 60 | Infrastruktur & Mobilitas +22 Program Utama +untuk strategi Infrastruktur & Mobilitas +Jakarta +ELEMEN KERANGKA KERJA PROGRAM UTAMA +c Meningkatkan konektivitas antar moda transportasi +6a.1 +umum, seperti LRT, MRT, dan Transjakarta, dengan wilayah +aglomerasi +6a.2 Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas transportasi umum +6a.3 Mengembangkan kawasan TOD baru untuk +meningkatkan nilai lahan dan pendapatan Jakarta +6a.4 Memanfaatkan teknologi canggih untuk mengurangi kemacetan +lalu lintas +6a 6a.5 Menerapkan kebijakan strategis untuk mengurangi kemacetan +Transportasi & lalu lintas +mobilitas 6a.6 Merampingkan transportasi barang untuk meningkatkan +efisiensi logistik +6a.7 Memperluas infrastruktur mobilitas mikro seperti jalur pejalan +kaki dan sepeda +6a.8 Membangun sistem transportasi yang mulus dan +terintegrasi di seluruh wilayah Jabodetabek +6a.9 Merevitalisasi fasilitas di pelabuhan dan meningkatkan G +konektivitas ke wilayah Jabodetabek +6a.10 Meningkatkan kapasitas, konektivitas, dan pengalaman +G +penumpang di bandara-bandara di Jakarta +6b.1 Meningkatkan infrastruktur digital Jakarta dengan memperluas +G +jangkauan 5G dan penetrasi serat optik +6b.2 Memperkuat keamanan siber Jakarta dengan teknologi +dan tata kelola yang canggih +6b.3 Mengembangkan talenta keamanan siber di Jakarta +6b +6b.4 Meningkatkan kesiapan pusat data di Jakarta dengan +Infrastruktur digital +infrastruktur yang andal +6b.5 Mendorong investasi pusat data melalui insentif +G +yang menarik +6b.6 Memperkuat tata kelola AI di Jakarta +6b.7 Memajukan adopsi AI di Jakarta dengan peningkatan pelatihan dan +program percontohan +G Memiliki implikasi langsung terhadap +peringkat GCI +Program katalis Infrastruktur & Mobilitas | 61 +c 6c.1 Menyelesaikan konsolidasi aset BMD +6c.2 Meningkatkan daya tarik aset BMD untuk kemitraan dengan sektor +swasta +6c +6c.3 Meninjau dan memanfaatkan kembali aset BMN yang +Infrastruktur & aset kurang digunakan untuk menambah pendapatan Jakarta +fisik +6c.4 Menginstitusikan pelaksanaan Dana Investasi Properti BUMN +6c.5 Mengalihfungsikan pusat perbelanjaan kosong menjadi ruang +publik +G Memiliki implikasi langsung terhadap +peringkat GCI +Program katalis 62 | Infrastruktur & Mobilitas +91 Inisiatif +untuk strategi Infrastruktur & Mobilitas +Jakarta +6a. Transportasi & mobilitas +Untuk meningkatkan mobilitas di Jakarta, diperlukan peningkatan konektivitas antara sistem transportasi umum, +prioritas pengembangan TOD, modernisasi pelabuhan dan bandara, serta peningkatan efisiensi logistik melalui +koridor barang khusus. +PROGRAM UTAMA INISIATIF +6a.1.1 Meningkatkan integrasi antar moda transportasi, seperti MRT, KRL, +Transjakarta, dan LRT, dengan menciptakan pusat transfer yang +dirancang dengan baik, dilengkapi trotoar teduh dan rambu-rambu +6a.1 +yang jelas +Meningkatkan konektivitas +6a.1.2 Menciptakan sistem informasi transportasi terintegrasi antar moda +antar moda transportasi +(misalnya Transjakarta, MRT) dengan jadwal yang mudah diakses +umum, seperti LRT, MRT, dan publik dan posisi armada secara real-time +TransJakarta, dengan wilayah 6a.1.3 Membentuk entitas terpusat untuk mengoordinasikan +pengembangan moda transportasi seperti Transjakarta, MRT, dan +aglomerasi +LRT +6a.1.4 Memperluas dan mempromosikan sistem tarif terintegrasi, memastikan +interoperabilitas di seluruh moda transportasi dan wilayah +6a.2.1 Memantau dan mengurai kemacetan dalam pembangunan jalur MRT +Timur-Barat dan jalur LRT tambahan untuk melayani wilayah yang +belum terlayani +6a.2.2 Menambah jumlah bus dan kereta KRL pada rute-rute dengan +permintaan tinggi guna mengurangi kepadatan pada jam sibuk +6a.2.3 Menyediakan infrastruktur parkir yang cukup luas di dekat pusat +transit utama (seperti park-and-ride) untuk mendorong pengguna +kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum +6a.2 +Meningkatkan kapasitas dan 6a.2.4 Melakukan retrofit pada stasiun dan kendaraan untuk memenuhi +standar aksesibilitas global, termasuk gerbang tapping lebih lebar, +aksesibilitas transportasi +jalur landai, elevator, dan alat bantu audio/visual +umum +6a.2.5 Meluncurkan kampanye mendorong penggunaan transportasi +umum, seperti gamifikasi dan penawaran green miles +6a.2.6 Melengkapi layanan kereta dengan bus pengumpan tambahan +untuk menghubungkan penumpang jarak jauh secara efisien, +termasuk ke daerah aglomerasi +6a.2.7 Memberikan potongan harga bagi penumpang reguler, pelajar, dan +kelompok berpenghasilan rendah +6a.3.1 Mempercepat pengembangan TOD di kawasan prioritas tinggi +seperti Lebak Bulus dan Dukuh Atas untuk memastikan integrasi +moda transportasi yang lancar +6a.3 +6a.3.2 Memberikan insentif fiskal dan tata ruang dalam kawasan TOD untuk +Mengembangkan kawasan +menarik investor mengembangkan ruang komersial dan hunian +TOD baru untuk +meningkatkan nilai lahan dan 6a.3.3 Bermitra dengan pengembang swasta membangun hunian, +komersial, dan ritel di atas dan berdekatan dengan stasiun transit +pendapatan Jakarta +6a.3.4 Membuat zona di sekitar pusat transit untuk pengembangan +vertikal, mengurangi ekspansi kota, dan mengoptimalkan sumber +daya lahan yang terbatas Infrastruktur & Mobilitas | 63 +PROGRAM UTAMA INISIATIF +6a.3.5 Mengalokasikan sebagian dari pengembangan TOD untuk perumahan +terjangkau, memastikan inklusivitas bagi penduduk berpenghasilan +rendah +6a.3.6 Menyediakan sewa bersubsidi dan KPR di dalam TOD untuk +mendorong penggunaan angkutan umum oleh beragam demografi +6a.4.1 Meluncurkan sistem ERP di area dengan lalu lintas tinggi seperti +jalan tol dan zona kota besar +6a.4 +6a.4.2 Meningkatkan teknologi ATCS dengan mengintegrasikan AI untuk +Memanfaatkan teknologi pemantauan lalu lintas real-time dan kontrol sinyal adaptif +canggih untuk mengurangi +6a.4.3 Memantau dan mengurai kemacetan dalam pembangunan jalur MRT +kemacetan lalu lintas Timur-Barat dan jalur LRT tambahan +6a.4.4 Menggunakan kamera AI dan perangkat IoT untuk memantau dan +menegakkan aturan lalu lintas seperti ERP dan ganjil-genap +6a.5.1 Menetapkan kawasan tertentu di Jakarta sebagai zona bebas +6a.5 kendaraan bermotor permanen, seperti kawasan bersejarah +Menerapkan kebijakan +6a.5.2 Memperluas aturan ganjil-genap ke lebih banyak wilayah di sekitar +strategis untuk mengurangi Jakarta untuk mendorong penggunaan transportasi umum +kemacetan lalu lintas +6a.5.3 Menetapkan zona bebas kendaraan roda dua di wilayah padat pada +jam sibuk +6a.6.1 Mengembangkan jalur atau rute khusus untuk mobilitas barang di +koridor lalu lintas padat seperti dari Jakarta Timur ke Jakarta Utara +6a.6 dan Jakarta Selatan ke Kabupaten Bogor +Merampingkan transportasi 6a.6.2 Menegakkan peraturan pembatasan operasi kendaraan berat pada +barang untuk meningkatkan jam sibuk lalu lintas penumpang +efisiensi logistik +6a.6.3 Memperkuat penegakan hukum terhadap truk ODOL (Over Dimension +Over Loading) untuk mengurangi kerusakan jalan dan meningkatkan +keselamatan +6a.7.1 Memperluas inisiatif “Complete Streets” di Jakarta untuk +memastikan infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda yang aman, +inklusif, terstandardisasi, dan terpelihara dengan baik +6a.7.2 Memperbaiki dan meningkatkan trotoar serta jembatan +penyeberangan yang kurang terawat +6a.7.3 Membangun zona rendah emisi baru seperti Kota Tua +6a.7 +Memperluas infrastruktur 6a.7.4 Membangun trotoar baru dengan kanopi pohon, penerangan, dan +tempat sampah di area dengan aksesibilitas pejalan kaki terbatas +mobilitas mikro seperti jalur +pejalan kaki dan sepeda 6a.7.5 Mengintegrasikan jalur pejalan kaki dan pesepeda ke dalam jaringan +transportasi umum kota untuk konektivitas yang lancar +6a.7.6 Menerapkan langkah penegakan hukum mencegah perambahan +jalur pejalan kaki oleh sepeda motor dan pedagang kaki lima tidak +sah +6a.7.7 Meningkatkan jalur sepeda yang ada dan membangun jalur baru untuk +memastikan kualitas konsisten, rambu jelas, dan pemisahan fisik +6a.8.1 Membentuk otoritas transportasi terpadu untuk mengawasi sistem +transportasi darat, laut, dan udara di Jabodetabek +6a.8 +Membangun sistem 6a.8.2 Meluncurkan platform digital terpusat untuk berbagi informasi +transportasi yang mulus dan real-time, perencanaan perjalanan, dan integrasi tarif antar moda +transportasi umum +terintegrasi di seluruh wilayah +6a.8.3 Meluncurkan proyek percontohan di koridor padat dengan fokus +Jabodetabek +pada hub intermoda yang mengintegrasikan metro, bus, dan +bandara dengan pengembangan ritel dan perumahan 64 | Infrastruktur & Mobilitas +PROGRAM UTAMA INISIATIF +6a.9.1 Memantau dan mengurai kemacetan di Pelabuhan Sunda Kelapa +6a.9.2 Menambah armada kapal bersubsidi untuk mengatasi tingkat +okupansi tinggi ke Kepulauan Seribu +6a.9 6a.9.3 Mengembangkan pelabuhan tambahan seperti Sunda Kelapa +Merevitalisasi fasilitas di menjadi titik keberangkatan ke Kepulauan Seribu +pelabuhan dan meningkatkan 6a.9.4 Mengembangkan koneksi first-mile dan last-mile menuju pelabuhan +konektivitas ke wilayah melalui layanan antar-jemput, jalur sepeda, atau mobilitas mikro +Jabodetabek 6a.9.5 Mendigitalkan jadwal transportasi dan membuat sistem pelacakan +real-time armada ke Kepulauan Seribu untuk kenyamanan +penumpang +6a.9.6 Memantau dan mengurai kemacetan NPCT 2 dan 3 serta NPEA untuk +Tanjung Priok +6a.10.1 Memperluas opsi transportasi umum ke Bandara Soekarno-Hatta, +termasuk meningkatkan frekuensi kereta bandara dan memperluas +rute ke daerah yang belum terlayani seperti Bekasi +6a.10.2 Mengembangkan konektivitas tanpa batas seperti mobil otonom +antara Bandara Halim Perdana Kusuma dan Stasiun Kereta Api +Berkecepatan Tinggi (KCIC) +6a.10.3 Memantau dan mengurai kemacetan pengembangan cargo village di +Bandara Soekarno-Hatta +6a.10.4 Memantau dan mengurai kemacetan perluasan Terminal 2 Bandara +Soekarno-Hatta untuk meningkatkan kapasitas penumpang +6a.10.5 Memberikan insentif kepada maskapai untuk penerbangan langsung +6a.10 +dari pasar dengan permintaan tinggi seperti kota-kota di India +Meningkatkan kapasitas, melalui proses efisien dan subsidi operasional +konektivitas, dan pengalaman +6a.10.6 Memberikan insentif kepada pelaku sektor pariwisata untuk +penumpang di bandara- +menciptakan pengalaman unik seperti spa, tur berpemandu, area +bandara di Jakarta tidur pribadi, dan tempat hiburan untuk menarik lebih banyak +wisatawan dan meningkatkan pendapatan non-aeronautika +6a.10.7 Meningkatkan aplikasi Travelin dengan fitur baru seperti pelacakan +bagasi, penghargaan loyalitas, dan layanan personalisasi untuk +pengalaman penumpang digital yang lebih baik +6a.10.8 Menerapkan teknologi ramah lingkungan termasuk sistem energi +terbarukan, solusi transportasi hijau, dan program pengelolaan +limbah untuk standar Akreditasi Karbon Bandara ACI +6a.10.9 Menjalin kemitraan dengan maskapai, hotel, dan operator tur untuk +merancang paket perjalanan, kampanye promosi, dan layanan tanpa +hambatan dari bandara ke destinasi untuk menarik pengunjung +internasional Infrastruktur & Mobilitas | 65 +6b. Infrastruktur Digital +Untuk meningkatkan infrastruktur digital dan keamanan siber Jakarta, memperluas jaringan 5G dan serat optik, +mengadopsi teknologi keamanan siber canggih, mendorong investasi pusat data, dan memperkuat tata kelola AI. +PROGRAM UTAMA INISIATIF +6b.1 6b.1.1 Menyederhanakan proses perizinan untuk mempercepat +Meningkatkan infrastruktur pembangunan infrastruktur 5G +digital Jakarta dengan +memperluas jangkauan 5G dan 6b.1.2 Memanfaatkan aset pemerintah yang belum digunakan untuk +penetrasi serat optik mendukung pembangunan infrastruktur 5G +6b.2.1 Memodernisasi infrastruktur jaringan Jakarta dengan menerapkan +prinsip zero-trust untuk memastikan verifikasi akses yang berkelanjutan +6b.2 6b.2.2 Berinvestasi dalam perangkat AI dan pembelajaran mesin untuk +meningkatkan analisis ancaman dan kemampuan respons real-time +Memperkuat keamanan siber +Jakarta dengan teknologi & 6b.2.3 Menerapkan sistem deteksi ancaman canggih untuk +tata kelola yang canggih mengidentifikasi dan mengurangi risiko siber secara proaktif +6b.2.4 Mengembangkan kebijakan keamanan siber spesifik sektor untuk +infrastruktur penting, termasuk keuangan dan transportasi +6b.3.1 Menjalin kemitraan dengan perusahaan keamanan siber global dan +lembaga akademik lokal untuk meningkatkan kapasitas lokal +6b.3 +6b.3.2 Mengadakan lokakarya dan pelatihan rutin tentang keamanan siber +Mengembangkan talenta +untuk pejabat pemerintah dan bisnis lokal +keamanan siber di Jakarta +6b.3.3 Memasukkan modul keamanan siber ke dalam kurikulum sekolah +dan perguruan tinggi +6b.4.1 Berkolaborasi dengan PLN untuk memastikan pasokan listrik tanpa +gangguan khusus untuk zona pusat data +6b.4 6b.4.2 Memperluas dan memelihara jaringan serat optik dengan +berkoordinasi dengan ISP lokal untuk memperkuat konektivitas +Meningkatkan kesiapan +digital di Jakarta +pusat data di Jakarta dengan +6b.4.3 Menciptakan zona tahan bencana (misalnya banjir, gempa bumi) +infrastruktur yang andal +untuk pengembangan pusat data baru +6b.4.4 Mendorong universitas untuk meneliti solusi hemat energi yang +cocok untuk operasi pusat data +6b.5.1 Mengidentifikasi dan menetapkan zona di wilayah perkotaan dan +6b.5 pinggiran Jakarta untuk pengembangan pusat data, seperti lahan +industri yang belum dimanfaatkan; menyederhanakan proses +Mendorong investasi pusat +perizinan di zona-zona tersebut +data melalui insentif yang +6b.5.2 Memperkenalkan hibah atau subsidi lokal untuk pendinginan hemat +menarik +energi dan integrasi energi terbarukan di pusat data +6b.6.1 Menetapkan kerangka kerja regulasi untuk penggunaan AI dalam +6b.6 operasi pemerintah daerah +Memperkuat tata kelola AI di +Jakarta 6b.6.2 Mengembangkan kotak pasir regulasi untuk menguji inovasi AI +dalam lingkungan yang terkendali +6b.7.1 Menyediakan program pelatihan tentang tata kelola AI untuk pejabat +6b.7 +pemerintah, bekerja sama dengan para pemimpin industri AI +Memajukan adopsi AI di +Jakarta dengan peningkatan 6b.7.2 Mencoba aplikasi AI baru dalam urusan perkotaan, seperti +pengelolaan limbah, pendidikan, dan keamanan publik +pelatihan dan program +percontohan 6b.7.3 Menawarkan hibah untuk penelitian AI dalam aplikasi layanan +publik oleh start-up atau universitas lokal 66 | Infrastruktur & Mobilitas +6c. Infrastruktur & aset fisik +Mengoptimalkan aset DKI Jakarta, mengkonsolidasikan data BMD, mengeksplorasi potensi kerja sama dengan pihak +swasta untuk pemanfaatan BMD, memanfaatkan kembali aset BMN untuk kawasan ekonomi dan hunian, serta +melembagakan BUMN Property Fund. +PROGRAM UTAMA INISIATIF +6c.1.1 Membangun platform digital terpusat untuk mengkonsolidasikan +semua data aset BMD +6c.1 6c.1.2 Mempercepat proses sertifikasi aset BMD yang belum terdaftar +Menyelesaikan konsolidasi +6c.1.3 Menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi aset yang belum +aset BMD dimanfaatkan dan memprioritaskannya untuk dimonetisasi +6c.1.4 Memanfaatkan aset bersertifikat sebagai agunan untuk membuka +berbagai skema pembiayaan pembangunan perkotaan +6c.2.1 Memperkenalkan berbagai skema, termasuk penyewaan, usaha +patungan, dan kemitraan pemerintah-swasta, untuk memonetisasi +aset BMD yang kurang dimanfaatkan +6c.2.2 Menawarkan insentif (misalnya, fiskal, tata ruang) kepada sektor +swasta dalam memanfaatkan aset BMD, seperti TIF (pembiayaan +6c.2 kenaikan pajak) dan peningkatan zonasi +Meningkatkan daya tarik aset 6c.2.3 Mengembangkan lahan BMD menjadi zona eksklusif untuk +investasi hijau yang selaras dengan standar Lingkungan, Sosial, +BMD untuk kemitraan dengan +dan Tata Kelola (LST), dengan target dana global yang fokus pada +sektor swasta keberlanjutan +6c.2.4 Mempromosikan portofolio aset Jakarta kepada investor lokal dan +internasional melalui roadshow investor secara berkala +6c.2.5 Meluncurkan kompetisi yang mengundang arsitek, pengembang, +dan perencana kota untuk mengajukan solusi kreatif dalam +penggunaan adaptif aset BMD yang kurang dimanfaatkan +6c.3.1 Membangun platform manajemen aset negara (BMN) terpusat yang +menunjukkan secara real-time aset mana yang memenuhi syarat +6c.3 +untuk digunakan kembali +Meninjau dan memanfaatkan +6c.3.2 Mengubah aset BMN yang kosong menjadi aset komersial, +kembali aset BMN yang residensial, dan/atau budaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi +kurang digunakan untuk lokal, berdasarkan penggunaan tertinggi dan terbaik serta rencana +induk keseluruhan untuk area tersebut +menambah pendapatan +Jakarta 6c.3.3 Memanfaatkan aset BMN yang dialihfungsikan untuk mendukung +proyek perumahan yang terjangkau, seperti implementasi proyek +hunian vertikal dan skema KPR bersubsidi +6c.4.1 Memformalkan BUMN Property Fund untuk mengawasi +pengembangan dan penggunaan kembali aset-aset yang +dikosongkan +6c.4 +Menginstitusikan pelaksanaan 6c.4.2 Memberikan insentif fiskal dan tata ruang untuk memaksimalkan +potensi pembangunan dan mendorong partisipasi investor +Dana Investasi Properti BUMN +6c.4.3 Memantau dan mengatasi hambatan dalam pembangunan kembali +kawasan Medan Merdeka di bawah proyek BUMN Property Fund +6c.5.1 Mengubah area mal yang kosong menjadi pusat komunitas dengan +6c.5 perpustakaan, ruang kerja bersama, dan pusat budaya +Mengalihfungsikan pusat 6c.5.2 Mengubah atap mal menjadi ruang terbuka hijau dan area pertanian +perbelanjaan kosong menjadi perkotaan +ruang publik 6c.5.3 Mengembangkan ruang serba guna yang mengintegrasikan +perumahan terjangkau dan fasilitas umum Infrastruktur & Mobilitas | 67 +Peta Jalan +Implementasi +Programs Timeline Overview +2025-2029 2030-2034 2035-2039 2040-2045 +Readiness & Foundation Innovative & Inclusive Sustainable Elevated Regional & +Building Growth Transformation Global leadership +– Memulaimesinpertumbuhan, – Memajukanpembangunan – Meningkatkanfokuspada – Mendorong/memimpindiskusi +misalnya, mengembangkan sosial-ekonomidengan pelestariansumberdayaalam pembentukan +wilayah pesisirutara, mendirikan memanfaatkaninovasi, teknologi, & ekosistem, misalnya, industri/ekonomi/masyarakatdi +JAKARTA KEK sepertiDigital Ecopark, dan kreativitas, misalnya, memperluasruangterbukahijau, forum regional dan global +memberdayakanUMKM, meningkatkanpenelitiandan meningkatkandaurulanglimbah, – Terus mempromosikanmerek +RISE#20 memasukkanpreferensi& ide pengembangandi bidangindustri meningkatkanpenggunaanenergi Jakarta secaralebihaktifdi +Gen Z, meningkatkanpelatihan yang menjadifokus, terus terbarukan tingkatregional dan global +Global City kejuruan berfokuspada penciptaan – Terus mendoronginovasi& denganpositioning sebagaipusat +– Mengatasihambatanuntuk lapangankerja, dan efisiensi, untukmemastikan kekuatanekonomi, pusat +meningkatkanmomentum, meningkatkanpendapatan tekananminimal terhadap budaya, pusattalentadan +misalnya, – MeningkatkanJakarta menjadi lingkungansembarimencapai pendidikan, sertapemelihara +menerbitkan/memperbaharui destinasibudayadan kreatif pertumbuhanyang dibutuhkan, lingkunganyang berkelanjutan. +kebijakan& peraturanyang yang terkenal, misalnyadengan misalnya, mengurangiproduksi +diperlukan, merampingkantata memperluasjumlahpusat limbah +keloladi seluruhpemangku budaya/ hotspot di kotaini +kepentinganyang relevan +PeringkatGCI 58 44 31 20 +PDRB Per +IDR 458 –512 Mn IDR 738 –894 Mn IDR 1.095 –1.390 Mn IDR 2.016 –2.405 Mn +Kapita +SumberDaya +0,67 0,72 0,78 0,85 +ManusiaIndeks +Pengembangan +85,66 88,02 90,44 92,93 +ManusiaIndeks +Pengurangan +24,65% 39,65% 61,65% 88,47% +EmisiGRK +Jakarta dapat +mencontohpola Guangzhou Bangkok Seoul Tokyo +dasarkota-kota (Peringkat52 (Peringkat (Peringkat (Peringkat +global terkemukadi GCI 2024) 34) 11) 4) +Asia ini... +Gambar 19: Kerangka kerja RISE untuk transformasi Jakarta menjadi kota global +Transformasi jangka panjang Jakarta direncanakan secara strategis dalam empat fase utama, dimulai dengan +fase “Readiness & foundational development” (2025-2029), yang fokus pada pembangunan infrastruktur, kebijakan, +dan peraturan penting untuk membuka potensi yang selama ini belum tergali. Lima tahun ke depan sangat krusial +untuk membangun momentum yang tepat, karena kemajuan awal akan menentukan kesuksesan jangka panjang kota +ini. Fase ini akan berfokus pada penghapusan hambatan, memastikan pendanaan dan investasi yang memadai, serta +mengatasi kesenjangan keterampilan untuk mempercepat pertumbuhan di masa depan. +Selanjutnya, memasuki fase “Innovative and inclusive growth” (2030-2034), Jakarta bertujuan untuk +memanfaatkan inovasi, teknologi, dan kreativitas guna meningkatkan produktivitas dan daya saing. Periode ini juga +akan memprioritaskan pertumbuhan inklusif, memastikan kemajuan sosial-ekonomi dapat dinikmati oleh semua +segmen masyarakat, terutama melalui pembangunan berbasis masyarakat dan peningkatan tingkat pendapatan. +Perjalanan berlanjut dengan fase “Sustainable transformation” (2035-2039), yang berfokus pada pelestarian +sumber daya alam, pengurangan polusi, promosi energi terbarukan, dan upaya memerangi perubahan iklim. Jakarta +juga akan terus mendorong inovasi dan efisiensi, dengan tujuan untuk meminimalkan tekanan pada sumber daya +lingkungan, sambil tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan. +Fase terakhir, “Elevated regional and global leadership” (2040-2045), memposisikan Jakarta sebagai +pemain kunci di tingkat regional dan global. Fase ini akan menekankan pada pengembangan kolaborasi regional, +mempengaruhi kebijakan global, dan memimpin lembaga-lembaga multilateral. Merek Jakarta akan dipromosikan +di panggung global, terkait dengan kekuatannya sebagai pusat ekonomi, pusat budaya, dan pemimpin yang +berkelanjutan serta sadar lingkungan. 68 | Infrastruktur & Mobilitas +Dengan mempertimbangkan peta jalan strategis ini, bagian berikutnya akan memberikan rincian lebih lanjut +mengenai setiap fase dan program-program spesifik yang dirancang untuk mendorong transformasi Jakarta menjadi +kota global pada tahun 2045. +20xx +Program 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 +6a.1 Meningkatkan konektivitas antar moda transportasi umum, seperti LRT, MRT, dan +Transjakarta, dengan wilayah aglomerasi +6a.2 Meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas transportasi umum +6a.3 Mengembangkan kawasan TOD baru untuk meningkatkan nilai lahan dan pendapatan +Jakarta +6a.4 Memanfaatkan teknologi canggih untuk mengurangi kemacetan lalu lintas +6a.5 Menerapkan kebijakan strategis untuk mengurangi kemacetan lalu lintas +6a.6 Merampingkan transportasi barang untuk meningkatkan efisiensi logistik +6a.7 Memperluas infrastruktur mobilitas mikro seperti jalur pejalan kaki dan sepeda +6a.8 Membangun sistem transportasi yang mulus dan terintegrasi di seluruh wilayah +Jabodetabek +6a.9 Merevitalisasi fasilitas di pelabuhan dan meningkatkan konektivitas ke wilayah +Jabodetabek +6a.10 Meningkatkan kapasitas, konektivitas, dan pengalaman penumpang di bandara-bandara +di Jakarta +6b.1 Meningkatkan infrastruktur digital Jakarta dengan memperluas jangkauan 5G dan +penetrasi serat optik +6b.2 Memperkuat keamanan siber Jakarta dengan teknologi dan tata kelola yang canggih +6b.3 Mengembangkan talenta keamanan siber di Jakarta +6b.4 Meningkatkan kesiapan pusat data di Jakarta dengan infrastruktur yang andal +6b.5 Mendorong investasi pusat data melalui insentif yang menarik +6b.6 Memperkuat tata kelola AI di Jakarta +6b.7 Memajukan adopsi AI di Jakarta dengan peningkatan pelatihan dan program percontohan +6c.1 Menyelesaikan konsolidasi aset BMD +6c.2 Meningkatkan daya tarik aset BMD untuk kemitraan dengan sektor swasta +6c.3 Meninjau dan memanfaatkan kembali aset BMN yang +kurang digunakan untuk menambah pendapatan Jakarta +6c.4 Membentuk pelaksanaan Dana Investasi Properti BUMN +6c.5 Mengalihfungsikan pusat perbelanjaan kosong menjadi ruang publik +Catatan: +1. Garis waktu proyek disusun berdasarkan prioritas relatif dari topik yang terlibat, dengan mempertimbangkan kondisi terkini Jakarta +(termasuk rencana yang sudah ada) serta praktik terbaik dan wawasan dari benchmarking. Selain itu, potensi sumber pendanaan untuk +setiap program juga telah diperhitungkan (misalnya, program yang paling efektif dijalankan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan +Badan Usaha/PPP), termasuk estimasi waktu yang terkait dengan sumber pendanaan tersebut (misalnya, PPP di Indonesia biasanya +membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk memulai). +2. Garis waktu ini menyoroti periode dengan aktivitas inisiatif yang paling intensif. Setelah akhir periode garis waktu, inisiatif akan terus +berjalan namun dengan intensitas yang lebih rendah. Infrastruktur & Mobilitas | 69 +Perincian Program +Entitas yang diusulkan didasarkan pada organisasi dan mandat yang ada saat ini, dan dapat diperbarui sesuai dengan +[ +p +S +o +ta +t +r +e +t +n +of +s +P +i +a +p +g +e +e +r +6 +u +9 +b +in +a +P +h +D +a +F +n +] +nama, struktur, dan/atau mandat dari entitas-entitas tersebut. +Perincian program +6a. Transportasi & mobilitas +6a. Transportasi & mobilitas +Program Utama Inisiatif Pemilik Utama Entitas Pendukung (Tidak lengkap) Tahun Mulai-Akhir +6a.1 Meningkatkan konektivitas 6a.1.1 Meningkatkan integrasi antar moda transportasi, Dinas Perhubungan - Badan Perencanaan +antar moda transportasi seperti MRT, KRL, Transjakarta, dan LRT, dengan Pembangunan Daerah +umum, seperti LRT, MRT, dan menciptakan pusat transfer yang dirancang dengan baik, - Kementerian Perhubungan +TransJakarta, dengan wilayah dilengkapi trotoar teduh dan rambu-rambu yang jelas - PT MRT Jakarta +a glomerasi - PT Kereta Commuter Indonesia 2025-2034 +- PT LRT Jakarta +- PT Transjakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.1.2 Menciptakan sistem informasi transportasi Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +terintegrasi antar moda (misalnya Transjakarta, MRT) - PT MRT Jakarta +dengan jadwal yang mudah diakses publik dan posisi - PT Kereta Commuter Indonesia +armada secara real-time - PT LRT Jakarta 2027 +- PT Transjakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.1.3 Membentuk entitas terpusat untuk mengoordinasikan Dinas Perhubungan - Badan Perencanaan +pengembangan moda transportasi seperti Transjakarta, Pembangunan Daerah +MRT, dan LRT - Kementerian Perhubungan +- PT MRT Jakarta +- PT Kereta Commuter Indonesia 2029 +- PT LRT Jakarta +- PT Transjakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.1.4 Memperluas dan mempromosikan sistem tarif Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +terintegrasi, memastikan interoperabilitas di seluruh moda - PT MRT Jakarta +transportasi dan wilayah - PT Kereta Commuter Indonesia +- PT LRT Jakarta 2025-2034 +- PT Transjakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.2 Meningkatkan kapasitas dan 6a.2.1 Memantau dan mengurai kemacetan dalam Dinas Perhubungan - Badan Perencanaan +aksesibilitas transportasi umum pembangunan jalur MRT Timur-Barat dan jalur LRT Pembangunan Daerah 4 +tambahan untuk melayani wilayah yang belum terlayani - Kementerian Perhubungan +- PT MRT Jakarta 2025-2034 +- PT LRT Jakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.2.2 Menambah jumlah bus dan kereta KRL pada rute- Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +rute dengan permintaan tinggi guna mengurangi kepadatan - PT MRT Jakarta +pada jam sibuk - PT LRT Jakarta +2025-2034 +- PT Transjakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.2.3 Menyediakan infrastruktur parkir yang cukup luas di Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +dekat pusat transit utama (seperti park-and-ride) untuk - PT MRT Jakarta +mendorong pengguna kendaraan pribadi beralih ke - PT Kereta Commuter Indonesia +transportasi umum - PT LRT Jakarta 2025-2034 +- PT Transjakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.2.4 Melakukan retrofit pada stasiun dan kendaraan untuk Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +memenuhi standar aksesibilitas global, termasuk gerbang - PT MRT Jakarta +tapping lebih lebar, jalur landai, elevator, dan alat bantu - PT Kereta Commuter Indonesia +audio/visual - PT LRT Jakarta 2025-2034 +- PT Transjakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.2.5 Meluncurkan kampanye mendorong penggunaan Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +transportasi umum, seperti gamifikasi dan penawaran green - PT MRT Jakarta +miles - PT Kereta Commuter Indonesia +- PT LRT Jakarta +2026 +- PT Transjakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +- Dinas Lingkungan Hidup +6a.2.6 Melengkapi layanan kereta dengan bus pengumpan Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +tambahan untuk menghubungkan penumpang jarak jauh - PT MRT Jakarta +secara efisien, termasuk ke daerah aglomerasi - PT Kereta Commuter Indonesia +- PT LRT Jakarta 2025-2029 +- PT Transjakarta +6a.2.7 Memberikan potongan harga bagi penumpang Dinas Perhubungan -- BKaedmaenn tPeerinagne Ploelarh Turbaunnsgpaonrt asi +reguler, pelajar, dan kelompok berpenghasilan rendah J- aPbTo dMeRtaTb Jeakk arta +- PT Kereta Commuter Indonesia +6a.2.7 Memberikan potongan harga bagi penumpang Dinas Perhubungan -- KPeTm LeRnTt eJraiakna rPtae rhubungan +reguler, pelajar, dan kelompok berpenghasilan rendah -- PPTT MTrRanTs Jjaakkaarrttaa 5 +-- PBTad Kaenr ePtean Cgoemlolma uTtrearn Isnpdoorntaessii a 2025-2029 +-J aPbTo dLRetTa bJeakk arta +-- PDTin aTsra Pnesnjadkidairktaa n +-- BDaindaasn S Poesniagle lola Transportasi 2025-2029 +Jabodetabek +- Dinas Pendidikan +6a.3 Mengembangkan kawasan 6a.3.1 Mempercepat pengembangan TOD di kawasan Dinas Perhubungan -- DBaindaasn S Poesrieanl canaan +TOD baru untuk prioritas tinggi seperti Lebak Bulus dan Dukuh Atas untuk Pembangunan Daerah +meningkatkan nilai lahan dan memastikan integrasi moda transportasi yang lancar - Kementerian Perhubungan +6pae.n3d Mapeantgaenm Jbaaknagrtkaa n kawasan 6a.3.1 Mempercepat pengembangan TOD di kawasan Dinas Perhubungan -- BPaTd ManR TP eJraeknacratan aan +TOD baru untuk prioritas tinggi seperti Lebak Bulus dan Dukuh Atas untuk P- Bemadbaann gPuennagne lDolaae Trarahn sportasi 2025-2045 +meningkatkan nilai lahan dan memastikan integrasi moda transportasi yang lancar -J aKbeomdeentatebreiakn Perhubungan +pendapatan Jakarta -- PDTin aMsR CTi pJtaak Karatray a, Tata Ruang +-d aBna dPaenr tPaneanhgaenlo la Transportasi 2025-2045 +Jabodetabek +6a.3.2 Memberikan insentif fiskal dan tata ruang dalam Dinas Perhubungan -- DBaindaasn C Pipetrae nKcaarnyaaa, nT ata Ruang +kawasan TOD untuk menarik investor mengembangkan dPaenm Pbearntgaunnaahna nD aerah +ruang komersial dan hunian - Dinas Penanaman Modal dan +6a.3.2 Memberikan insentif fiskal dan tata ruang dalam Dinas Perhubungan -P Belaadyaann aPne rTeenrcpaandaua Sna tu Pintu +kawasan TOD untuk menarik investor mengembangkan P- Kemembaenngteurniaann PDearehruabhu ngan +ruang komersial dan hunian -- DPTin aMsR PTe Jnaaknaarmtaa n Modal dan +P- Belaadyaann aPne nTgeerploaldau T Sraantusp Poirntatus i 2025-2045 +-J aKbeomdeentatebreiakn Perhubungan +-- PDTin aMsR CTi pJtaak Karatray a, Tata Ruang +-d aBna dPaenr tPaneanhgaenlo la Transportasi 2025-2045 +Jabodetabek +- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang +dan Pertanahan +6a.3.3 Bermitra dengan pengembang swasta membangun Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +hunian, komersial, dan ritel di atas dan berdekatan dengan - PT MRT Jakarta +stasiun transit - Badan Pengelola Transportasi +6a.3.3 Bermitra dengan pengembang swasta membangun Dinas Perhubungan -J aKbeomdeentatebreiakn Perhubungan +hunian, komersial, dan ritel di atas dan berdekatan dengan -- PDTin aMsR CTi pJtaak Karatray a, Tata Ruang +stasiun transit -d aBna dPaenr tPaneanhgaenlo la Transportasi 2025-2045 +J- aDbinoadse tPaebneak naman Modal dan +-P Delianyaasn Cainp tTae Krpaarydau, STaattua PRiunatun g +d- aPne rPuesrathaanaanh asnw asta 2025-2045 +- Dinas Penanaman Modal dan +Pelayanan Terpadu Satu Pintu +- Perusahaan swasta +4 +6 6a.2.7 Memberikan potongan harga bagi penumpang Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +reguler, pelajar, dan kelompok berpenghasilan rendah - PT MRT Jakarta +- PT Kereta Commuter Indonesia +- PT LRT Jakarta +- PT Transjakarta +70 | Infrastruktur & Mobilitas - Badan Pengelola Transportasi 2025-2029 +Jabodetabek +- Dinas Pendidikan +- Dinas Sosial +6a.3 Mengembangkan kawasan 6a.3.1 Mempercepat pengembangan TOD di kawasan Dinas Perhubungan - Badan Perencanaan +TOD baru untuk prioritas tinggi seperti Lebak Bulus dan Dukuh Atas untuk Pembangunan Daerah +meningkatkan nilai lahan dan memastikan integrasi moda transportasi yang lancar - Kementerian Perhubungan +pendapatan Jakarta - PT MRT Jakarta +- Badan Pengelola Transportasi 2025-2045 +Jabodetabek +- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang +dan Pertanahan +6a.3.2 Memberikan insentif fiskal dan tata ruang dalam Dinas Perhubungan - Badan Perencanaan +kawasan TOD untuk menarik investor mengembangkan Pembangunan Daerah +ruang komersial dan hunian - Dinas Penanaman Modal dan +Pelayanan Terpadu Satu Pintu +- Kementerian Perhubungan +- PT MRT Jakarta +- Badan Pengelola Transportasi 2025-2045 +Jabodetabek +- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang +dan Pertanahan +6a.3.3 Bermitra dengan pengembang swasta membangun Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +hunian, komersial, dan ritel di atas dan berdekatan dengan - PT MRT Jakarta +stasiun transit - Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang +dan Pertanahan 2025-2045 +- Dinas Penanaman Modal dan +6a.2.7 Memberikan potongan harga bagi penumpang Dinas Perhubungan P - e K la e y m a e n n a t n e r T ia e n rp P a e d r u h u S b a u tu n g P a in n t u +reguler, pelajar, dan kelompok berpenghasilan rendah +- +- +P +P +e +T +r u +M +sa +R +h +T +a +J +a +a +n +k +s +a +w +rt +a +a +s ta +- PT Kereta Commuter Indonesia +- PT LRT Jakarta +6a.3.4 Membuat zona di sekitar pusat transit untuk Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan -- KPeTm Ternatnesrijaanka Prtear hubungan +pengembangan vertikal, mengurangi ekspansi kota, dan Pertanahan -- PBTa dMaRnT P Jeankgaerltoala Transportasi 2025-2029 +mengoptimalkan sumber daya lahan yang terbatas -J Baabdoadne tPabeenkg elola Transportasi 6 +J-a Dbiondaest aPbeenkd idikan +-- DDininaass CSiopstaia Kl arya, Tata Ruang +dan Pertanahan +- Dinas Penanaman Modal dan 2025-2034 +6a.3 Mengembangkan kawasan 6a.3.1 Mempercepat pengembangan TOD di kawasan Dinas Perhubungan P- eBlaaydaanna Pne Treenrpcaadnua aSna tu Pintu +TOD baru untuk prioritas tinggi seperti Lebak Bulus dan Dukuh Atas untuk -P Deimnabsa nPgeurhnuabnu Dnagearna h +meningkatkan nilai lahan dan memastikan integrasi moda transportasi yang lancar - - P K e e n m g e e n lo t l e a r i k a a n w P a e s r a h n u b T u O n D g a (s n e bagai +pendapatan Jakarta o - t P or T it a M s R p T e n J y a u k s a u rt n a P RK - Panduan +R - J aa B bn a co d ad a ne n gt a P Kb e ea n kw g a e s lo a l n a ) Transportasi 2025-2045 +-- PDeinruassa Chaipatna sKwaarysata, Tata Ruang +6a.3.5 Mengalokasikan sebagian dari pengembangan TOD Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan -d Kaenm Peenrttaenriaahna Pne rhubungan +untuk perumahan terjangkau, memastikan inklusivitas bagi Pertanahan - PT MRT Jakarta +penduduk berpenghasilan rendah - Badan Pengelola Transportasi +6a.3.2 Memberikan insentif fiskal dan tata ruang dalam Dinas Perhubungan J-a Bbaoddaenta Pbeekre ncanaan +kawasan TOD untuk menarik investor mengembangkan -P Deimnabsa nCgiputnaa Kna Dryaae,r aTha ta Ruang +ruang komersial dan hunian d- aDni nPaesr tPaneanhaannam an Modal dan +-P Deilnaaysa nPaenn aTnearpmaadnu MSaotdua Pl dinatnu +P- eKlaeymaennatne rTiaenrp Paedruh uSbautun gPainnt u 2025-2045 +- P - - D e P Br iT a n md a u M a s k n RP im T P e a r e Ju nn am g k e aa l hr o taa la n T R r a a k n y s a p t o d rt a a n s i 2025-2045 +Jabodetabek +- Pengelola kawasan TOD (sebagai +- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang +odtaonri tPase rptaennayhuasunn PRK - Panduan +Rancang Kawasan) +- Perusahaan swasta +6a.3.6 Menyediakan sewa bersubsidi dan KPR di dalam Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +T6aO.D3. 3u nBteukrm miteran ddoernognagn p peenngggeumnabaann ga nsgwkausttaan m uemmubma nogleuhn Dinas Perhubungan -- PKTe mMeRnTte Jraiakna rPtae rhubungan +bheurnaiagna,m k odmemerosgiaral,f id an ritel di atas dan berdekatan dengan -- BPaTd aMnR PTe Jnagkealortlaa Transportasi +stasiun transit J-a Bbaoddaenta Pbeekn gelola Transportasi +-J Dabinoadse Ctaibpetak Karya, Tata Ruang +d- aDni nPaesr tCanipathaa Kna rya, Tata Ruang +-d Dainn aPse rPtaennaahnaanm an Modal dan 22002255--22004455 +P- eDlainyaasn aPne nTaenrpaamdaun S Maotud aPli ndtaun +-P Deilnaaysa nPaenr uTmearphaadnu R Saaktyua Pt idnatun +P- ePremruuksiamhaana n swasta +- Perusahaan swasta +6a.4 Memanfaatkan teknologi 6a.4.1 Meluncurkan sistem ERP di area dengan lalu lintas Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi, Informatika +canggih untuk mengurangi tinggi seperti jalan tol dan zona kota besar dan Statistik 4 +kemacetan lalu lintas - Kementerian Perhubungan +2034 +7 +6a.4.2 Meningkatkan teknologi ATCS dengan Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi, Informatika +mengintegrasikan AI untuk pemantauan lalu lintas real-time dan Statistik +dan kontrol sinyal adaptif - Kementerian Perhubungan +- Perusahaan swasta 2029 +6a.4.3 Memantau dan mengurai kemacetan dalam Dinas Perhubungan - Badan Perencanaan +pembangunan jalur MRT Timur-Barat dan jalur LRT Pembangunan Daerah +tambahan - Kementerian Perhubungan +- PT MRT Jakarta +- PT Kereta Commuter Indonesia 2025-2034 +- PT LRT Jakarta +- PT Transjakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.4.4 Menggunakan kamera AI dan perangkat IoT untuk Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi, Informatika +memantau dan menegakkan aturan lalu lintas seperti ERP dan Statistik +dan ganjil-genap - Kementerian Perhubungan 2029 +- Perusahaan swasta +6a.5 Menerapkan kebijakan 6a.5.1 Menetapkan kawasan tertentu di Jakarta sebagai Dinas Perhubungan - Dinas Kebudayaan +strategis untuk mengurangi zona bebas kendaraan bermotor permanen, seperti - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang +kemacetan lalu lintas kawasan bersejarah dan Pertanahan +- Dinas Pariwisata dan Ekonomi 2029 +Kreatif +- Kementerian Perhubungan +6a.5.2 Memperluas aturan ganjil-genap ke lebih banyak Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +wilayah di sekitar Jakarta untuk mendorong penggunaan +transportasi umum 2026 +6a.5.3 Menetapkan zona bebas kendaraan roda dua di Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +wilayah padat pada jam sibuk +2027 +8 6a.4 Memanfaatkan teknologi 6a.4.1 Meluncurkan sistem ERP di area dengan lalu lintas Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi, Informatika +canggih untuk mengurangi tinggi seperti jalan tol dan zona kota besar dan Statistik +kemacetan lalu lintas - Kementerian Perhubungan +2034 +6a.4.2 Meningkatkan teknologi ATCS dengan Dinas Perhubungan - Dinas Komunikasi, Informatika +mengintegrasikan AI untuk pemantauan lalu lintas real-time dan Statistik +dan kontrol sinyal adaptif - Kementerian Perhubungan +- Perusahaan swasta 2029 +6a.4.3 Memantau dan mengurai kemacetan dalam Dinas Perhubungan - Badan Perencanaan +pembangunan jalur MRT Timur-Barat dan jalur LRT Pembangunan Daerah +tambahan - Kementerian Perhubungan +- PT MRT Jakarta +- PT Kereta Commuter Indonesia 2025-2034 +- PT LRT Jakarta +- PT Transjakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.4.4 Menggunakan kamera AI dan perangkat IoT untuk Dinas Perhubungan Inf- rDianass Ktomruunikkasi,t Inuforrm a&tika Mobilitas | 71 +memantau dan menegakkan aturan lalu lintas seperti ERP dan Statistik +dan ganjil-genap - Kementerian Perhubungan 2029 +- Perusahaan swasta +6a.5 Menerapkan kebijakan 6a.5.1 Menetapkan kawasan tertentu di Jakarta sebagai Dinas Perhubungan - Dinas Kebudayaan +strategis untuk mengurangi zona bebas kendaraan bermotor permanen, seperti - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang +kemacetan lalu lintas kawasan bersejarah dan Pertanahan +- Dinas Pariwisata dan Ekonomi 2029 +Kreatif +- Kementerian Perhubungan +6a.5.2 Memperluas aturan ganjil-genap ke lebih banyak Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +wilayah di sekitar Jakarta untuk mendorong penggunaan +transportasi umum 2026 +6a.5.3 Menetapkan zona bebas kendaraan roda dua di Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +wilayah padat pada jam sibuk +2027 +6a.6 Merampingkan transportasi 6a.6.1 Mengembangkan jalur atau rute khusus untuk Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga +barang untuk meningkatkan mobilitas barang di koridor lalu lintas padat seperti dari - Kementerian Pekerjaan Umum 8 +efisiensi logistik Jakarta Timur ke Jakarta Utara dan Jakarta Selatan ke - Kementerian Perhubungan 2025-2039 +Kabupaten Bogor +6a.7.5 Mengintegrasikan jalur pejalan kaki dan pesepeda ke Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga +d6aal.a6m.2 jMareinngeagna ktrkaanns ppoerrtaatsuir aunm puemm kboattaa suanntu okp keornaeski tivitas Dinas Perhubungan -- DKeinmase nCteiprtiaan K Paeryrah,u Tbuantag aRnu ang +ykaenngd alaranacna rb erat pada jam sibuk lalu lintas penumpang dan Pertanahan 2025-2029 +- Kementerian Perhubungan 2025-2039 +6a.7.6 Menerapkan langkah penegakan hukum mencegah Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga +p6ear.a6m.3 bMaheamnp jearlkuur apte pjaelnaeng kaakkain o hleuhk usemp etedrah amdoatpo rt rduakn O DOL Dinas Perhubungan -- SKaetmuaenn tPeroialisni PPearmhuobnugn Pgraanja +p(Oedvaegr aDnimg eknaskiio linm Oav teidra Lko saadhin g) untuk mengurangi - Kementerian Perhubungan 2025-2029 +kerusakan jalan dan meningkatkan keselamatan 2025-2039 +6a.7.7 Meningkatkan jalur sepeda yang ada dan Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga +6a.7 Memperluas infrastruktur m 6a e . m 7. b 1 a Mngeumnp jearlluura bsa irnuis uianttifu k“C momemplaestetik Satnre keutas”li tdais J akarta Dinas Perhubungan -- DDiinnaass CBiinpata M Kaarrgyaa , Tata Ruang +mobilitas mikro seperti jalur kuonntuskis mteenm, raasmtibkau nje ilnafsra, sdtarunk ptuerm piesjaahlaann kfiaskiki dan pesepeda d- aDnin Paesr Ctainpatah aKna rya, Tata Ruang 2025-2029 +pejalan kaki dan sepeda yang aman, inklusif, terstandardisasi, dan terpelihara -d aKne mPeernttaenraiahna Pn erhubungan 2025-2029 +dengan baik - Dinas Pertamanan dan Hutan +6a.8 Membangun sistem 6a.8.1 Membentuk otoritas transportasi terpadu untuk Dinas Perhubungan -K Koteam enterian Perhubungan +transportasi yang mulus dan mengawasi sistem transportasi darat, laut, dan udara di -- BKaedmaenn Pteeriraenn cPaenrahaunb ungan +t J e a r b in o t d e e g t r a a b s e i k d i seluruh wilayah J6 je aa m b.7o b .d a 2e t a Mta n eb p me e kp n e y r e b b a e ik ra i d n a g n a n m y e a n n in g g k k u a r t a k n a g n t t e ro ra to w a a r t s erta Dinas Perhubungan P - - - B D D em a i i n nd ba aa as sn n B C g P i i un pe na tna a g M n Ke a la D o r rl ga ya ae a T r , a rTa h an tsap Rorutaansig 2029 +Jdaabno Pdeerttaabneakh an 2025-2029 +- Kementerian Perhubungan +6a.8.2 Meluncurkan platform digital terpusat untuk berbagi Dinas Perhubungan - Badan Perencanaan +i6nafo.7rm.3a Msie rmeabla-tnimguen, pzeornean creanndaaahn epmerijsai labnaarun ,s deapne ritni tKeogtraa si Dinas Perhubungan P- Deminbaasn Lginugnkaunn Dgaaenr Hahid up +tTauriaf antar moda transportasi umum -- KDeinmaes nCteipritaan K Paeryrhau, bTuantag aRnu ang +-d aPnT PMeRrtTa nJaahkaanrt a +-- PDTin aKse rPeetart aCmomanmaunt edra nIn Hdountaens ia +-K PotTa LRT Jakarta 202250-2290 29 +-- PBTiro T Praenmsjbaaknagrtuan an dan +-L iBnagdkaunn gPaenn Hgeidloulpa Transportasi +J- aKbeomdeentatebreiakn Perhubungan +- Kementerian Lingkungan Hidup +66aa..87..34 MMeelmunbcaunrgkuann tprorotoyaerk bpaerruc odnetnoghaann kdai nkoopriid poor hpoand,a t DDiinnaass PPeerrhhuubbuunnggaann -- BDaindaasn B Pineare Mncaargnaa an +dpeenngearann fgoaknu,s d paand tae mhupba tin staemrmpoadha d yi aanrega m deennggiannte grasikan P- Deminbaasn Cgiupntaa nK aDrayear,a Tha ta Ruang +makesteros,i bbiulitsa,s d paenj ablaannd kaarkai dteernbgaatans p engembangan ritel dan -d aKne mPeernttaenraiahna Pn erhubungan 2025-2029 +perumahan -- PKTem MeRnTte Jriaakna Prtear hubungan +- PT Kereta Commuter Indonesia +6a.7.5 Mengintegrasikan jalur pejalan kaki dan pesepeda ke Dinas Perhubungan -- PDTin aLsR TB iJnaak Maratarg a +dalam jaringan transportasi umum kota untuk konektivitas -- PDTin aTsra Cnispjatak aKratary a, Tata Ruang 2025-2039 +yang lancar -d aBna dPaenr tPaneanhgaenlo la Transportasi 2025-2029 +J- aKbeomdeentatebreiakn Perhubungan +9 +- Dinas Perumahan Rakyat dan +6a.7.6 Menerapkan langkah penegakan hukum mencegah Dinas Perhubungan K- Dawinaassa Bn inPae rMmaurkgiam an +perambahan jalur pejalan kaki oleh sepeda motor dan -- BSiarotu Pane mPboalisnig Puanmano ndga nP raja +pedagang kaki lima tidak sah L- iKnegmkuenngtaenri aHni dPuepr hubungan 2025-2029 +8 +6a.7.7 Meningkatkan jalur sepeda yang ada dan Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga +membangun jalur baru untuk memastikan kualitas - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang +konsisten, rambu jelas, dan pemisahan fisik dan Pertanahan 2025-2029 +- Kementerian Perhubungan +6a.8 Membangun sistem 6a.8.1 Membentuk otoritas transportasi terpadu untuk Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +transportasi yang mulus dan mengawasi sistem transportasi darat, laut, dan udara di - Badan Perencanaan +terintegrasi di seluruh wilayah Jabodetabek Pembangunan Daerah +Jabodetabek - Badan Pengelola Transportasi 2029 +Jabodetabek +6a.8.2 Meluncurkan platform digital terpusat untuk berbagi Dinas Perhubungan - Badan Perencanaan +informasi real-time, perencanaan perjalanan, dan integrasi Pembangunan Daerah +tarif antar moda transportasi umum - Kementerian Perhubungan +- PT MRT Jakarta +- PT Kereta Commuter Indonesia +- PT LRT Jakarta 2029 +- PT Transjakarta +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.8.3 Meluncurkan proyek percontohan di koridor padat Dinas Perhubungan - Badan Perencanaan +dengan fokus pada hub intermoda yang mengintegrasikan Pembangunan Daerah +metro, bus, dan bandara dengan pengembangan ritel dan - Kementerian Perhubungan +perumahan - PT MRT Jakarta +- PT Kereta Commuter Indonesia +- PT LRT Jakarta +- PT Transjakarta 2025-2039 +- Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +- Dinas Perumahan Rakyat dan +Kawasan Permukiman +- Biro Pembangunan dan +Lingkungan Hidup +- Dinas Cipta Karya, Tata Ruang +dan Pertanahan 10 +- Perusahaan swasta +6a.9 Merevitalisasi fasilitas di 6a.9.1 Memantau dan mengurai kemacetan di Pelabuhan Dinas Sumber Daya Air - Dinas Perhubungan +pelabuhan dan meningkatkan Sunda Kelapa - Dinas Pariwisata dan Ekonomi +konektivitas ke wilayah Kreatif 2025-2031 +Jabodetabek - PT Pelabuhan Indonesia +6a.9.2 Menambah armada kapal bersubsidi untuk Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata dan Ekonomi +mengatasi tingkat okupansi tinggi ke Kepulauan Seribu Kreatif +- Kementerian Pariwisata 2025-2045 +- Kementerian Perhubungan +- Operator feri swasta +6a.9.3 Mengembangkan pelabuhan tambahan seperti Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata dan Ekonomi +Sunda Kelapa menjadi titik keberangkatan ke Kepulauan Kreatif +Seribu - Kementerian Pariwisata 2025-2031 +- Kementerian Perhubungan +- Operator feri swasta +6a.9.4 Mengembangkan koneksi first-mile dan last-mile Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga +menuju pelabuhan melalui layanan antar-jemput, jalur - Kementerian Pariwisata +sepeda, atau mobilitas mikro - Kementerian Perhubungan 2025-2045 +6a.9.5 Mendigitalkan jadwal transportasi dan membuat Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata dan Ekonomi +sistem pelacakan real-time armada ke Kepulauan Seribu Kreatif +untuk kenyamanan penumpang - Kementerian Pariwisata 2029 +- Kementerian Perhubungan +6a.9.6 Memantau dan mengurai kemacetan NPCT 2 dan 3 Dinas Perhubungan - PT Pelabuhan Indonesia +serta NPEA untuk Tanjung Priok +2025 +11 - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang +dan Pertanahan +- Perusahaan swasta +72 | Infrastruktur & Mobilitas +6a.9 Merevitalisasi fasilitas di 6a.9.1 Memantau dan mengurai kemacetan di Pelabuhan Dinas Sumber Daya Air - Dinas Perhubungan +pelabuhan dan meningkatkan Sunda Kelapa - Dinas Pariwisata dan Ekonomi +konektivitas ke wilayah Kreatif 2025-2031 +Jabodetabek - PT Pelabuhan Indonesia +6a.9.2 Menambah armada kapal bersubsidi untuk Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata dan Ekonomi +mengatasi tingkat okupansi tinggi ke Kepulauan Seribu Kreatif +- Kementerian Pariwisata 2025-2045 +- Kementerian Perhubungan +- Operator feri swasta +6a.9.3 Mengembangkan pelabuhan tambahan seperti Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata dan Ekonomi +Sunda Kelapa menjadi titik keberangkatan ke Kepulauan Kreatif +Seribu - Kementerian Pariwisata 2025-2031 +- Kementerian Perhubungan +- Operator feri swasta +6a.9.4 Mengembangkan koneksi first-mile dan last-mile Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga +menuju pelabuhan melalui layanan antar-jemput, jalur - Kementerian Pariwisata +sepeda, atau mobilitas mikro - Kementerian Perhubungan 2025-2045 +6a.9.5 Mendigitalkan jadwal transportasi dan membuat Dinas Perhubungan - Dinas Pariwisata dan Ekonomi +sistem pelacakan real-time armada ke Kepulauan Seribu Kreatif +untuk kenyamanan penumpang - Kementerian Pariwisata 2029 +- Kementerian Perhubungan +6a.9.6 Memantau dan mengurai kemacetan NPCT 2 dan 3 Dinas Perhubungan - PT Pelabuhan Indonesia +serta NPEA untuk Tanjung Priok +2025 +6a.10 Meningkatkan kapasitas, 6a.10.1 Memperluas opsi transportasi umum ke Bandara Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +konektivitas, dan pengalaman Soekarno-Hatta, termasuk meningkatkan frekuensi kereta - InJourney +penumpang di bandara-bandara bandara dan memperluas rute ke daerah yang belum - PT Transjakarta +di Jakarta terlayani seperti Bekasi - Perusahaan swasta 2025-2034 +6a.7.5 Mengintegrasikan jalur pejalan kaki dan pesepeda ke Dinas Perhubungan - Dinas Bina Marga +dalam jaringan transportasi umum kota untuk konektivitas - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 11 +6yaa.n1g0 .la2n Mcaern gembangkan konektivitas tanpa batas seperti Dinas Perhubungan - dKaenm Peenrttearniaanh aPne rhubungan 2025-2029 +mobil otonom antara Bandara Halim Perdana Kusuma dan - -K Keemmeennteteriraiann B PUeMrhNu bungan +Stasiun Kereta Api Berkecepatan Tinggi (KCIC) - PT KAI +6a.7.6 Menerapkan langkah penegakan hukum mencegah Dinas Perhubungan - -P DTi nAansg Bkainsaa MPaurrgaa I I 2025-2034 +perambahan jalur pejalan kaki oleh sepeda motor dan - -P STa Ptuialanr PSoinliesrig Pi aBmUoMnNg IPnrdaojan esia +pedagang kaki lima tidak sah - -T Keenmtaeran tNeraiasnio nPaelr Ihnudbounnegsaian 2025-2029 +Angkatan Udara +6a.10.3 Memantau dan mengurai kemacetan Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +p6ean.7g.e7m Mbeannignagnk actakargno j avliullar gsee pdei dBaa nydanagra a Sdoae dkaanrn o-Hatta Dinas Perhubungan - -I nDJinoausrn Beyin a Marga +membangun jalur baru untuk memastikan kualitas - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang 2025 +konsisten, rambu jelas, dan pemisahan fisik dan Pertanahan 2025-2029 +- Kementerian Perhubungan +6a.10.4 Memantau dan mengurai kemacetan perluasan Dinas Perhubungan - Kementerian Perhubungan +6 tr a a . n 8 s M po em rta b s a i n y g a u n n g s m is u te lu m s dan T k 6 ma e a ep r . n 8 m a . gs 1 in ai t a w M a l sa e2 sp m i B e b sn a i e su nn tm d e tua mp kr a a tn o r S ga too n re s itk p aa o sr r nt t r a oa s -n i H s d ap a tot r a a rt t au , sn la it u u tek t r , pm d a a ed n nu i u nu d gn a kt r au a tkk d a i n Dinas Perhubungan - - - I nK B Je a om d u a er n nn et P ey e r i r a e n n c P a e n r a h a u n b ungan 2025-2027 +terintegrasi di seluruh wilayah Jabodetabek Pembangunan Daerah +Jabodetabek 6a.10.5 Memberikan insentif kepada maskapai untuk Dinas Perhubungan - - J K a B e b a m o d d e a e n n t t a e P b r e i e a n k n g e P l e o r la h u T b r u a n n g s a p n or tasi 2029 +penerbangan langsung dari pasar dengan permintaan tinggi - Kementerian Pariwisata +seperti kota-kota di India melalui proses efisien dan subsidi - InJourney 2025-2034 +o6pae.8ra.2s iMonealul ncurkan platform digital terpusat untuk berbagi Dinas Perhubungan - Badan Perencanaan +informasi real-time, perencanaan perjalanan, dan integrasi Pembangunan Daerah +tarif antar moda transportasi umum - Kementerian Perhubungan +6a.10.6 Memberikan insentif kepada pelaku sektor Dinas Pariwisata dan Ekonomi - -K PeTm MenRteTr iJaank Paratari wisata +pariwisata untuk menciptakan pengalaman unik seperti spa, Kreatif - Kementerian Ekonomi Kreatif +- PT Kereta Commuter Indonesia +t u u n r t u b k e r m pe e m na a r n ik d u le , b a ih re b a a t n id y u a r k p w ri i b s a a d ta i, w d a a n n d te a m n p m a e t n h in ib g u k r a a t n k an - - - - P P P P e e T T r r j u a L Ts l R r a aa n h T n a a s J n aj a a n k k s a aw r r t t a aas ta 2025 2 - 0 2 2 0 9 3 4 +pendapatan non-aeronautika - Badan Pengelola Transportasi +Jabodetabek +6a.10.7 Meningkatkan aplikasi Travelin dengan fitur baru InJourney - Dinas Pariwisata dan Ekonomi +s6eap.8e.r3ti Mpeellaucnackuarkna bna pgraosyi,e pke pnegrhcaorngtoaahna nlo dyia kliotarisd,o dr apna dat Dinas Perhubungan K-r Beaatdifa n Perencanaan +ldaeynagnaann fpoekrusso npaaldisaa shiu ubn itnutke rpmeondgaa layamnagn m peennguimntpeagnrga sdikigainta l - PKeemmbeanntegruianna nP Daraiwerisaaht a 2025 +ymaentgro l,e bbuihs ,b daiakn bandara dengan pengembangan ritel dan - -K Keemmeennteteriraiann E Pkeornhoumbui Kngreaant if +perumahan - PT MRT Jakarta +- PT Kereta Commuter Indonesia +6a.10.8 Menerapkan teknologi ramah lingkungan termasuk Dinas Perhubungan - -D PinTa LsR LTin Jgakkuanrgtaan Hidup +sistem energi terbarukan, solusi transportasi hijau, dan - -D PinTa Ts rTaennsjaagkaa rKtae rja, 2025-2039 +program pengelolaan limbah untuk standar Akreditasi T-r aBnasdmanig rPaesni,g dealonl aE nTerargnis portasi +Karbon Bandara ACI - JKaebmodeenttaebrieakn Perhubungan 2029 +- - - K K I n D a e Jw im o n au ae sr sn na tP en e y e r P i rau e nm r m Pa u ah k rai i wn m i s a Ra n at aky at dan 12 +6a.10.9 Menjalin kemitraan dengan maskapai, hotel, dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi - -K Beimroe Pnetemribaan nPgeurnhaunb udnagna n +operator tur untuk merancang paket perjalanan, kampanye Kreatif - LKinegmkeunntgearina nH Pidaurpiw isata +promosi, dan layanan tanpa hambatan dari bandara ke - InJourney 8 +destinasi untuk menarik pengunjung internasional 2025-2034 +[End of Page 72 in PDF] +13 Infrastruktur & Mobilitas | 73 +[Start of Page 73 in PDF] +6b. Infrastruktur digital +6b. Infrastruktur digital +Program Utama Inisiatif Pemilik Utama Entitas Pendukung (Tidak lengkap) Tahun Mulai-Akhir +6b.1 Meningkatkan infrastruktur 6b.1.1 Menyederhanakan proses perizinan untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +digital Jakarta dengan mempercepat pembangunan infrastruktur 5G Statistik Digital +memperluas jangkauan 5G dan - Dinas Penanaman Modal dan 2025-2045 +penetrasi serat optik Pelayanan Terpadu Satu Pintu +6b.1.2 Memanfaatkan aset pemerintah yang belum Badan Pengelola Aset Daerah - Dinas Komunikasi, Informatika, +digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur 5G dan Statistik +- Kementerian Komunikasi dan 2027-2045 +Digital +- Perusahaan swasta +6b.2 Memperkuat keamanan 6b.2.1 Memodernisasi infrastruktur jaringan Jakarta dengan Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +siber Jakarta dengan teknologi & menerapkan prinsip zero-trust untuk memastikan verifikasi Statistik Digital +tata kelola yang canggih akses yang berkelanjutan 2027-2036 +6b.2.2 Berinvestasi dalam perangkat AI dan pembelajaran Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +mesin untuk meningkatkan analisis ancaman dan Statistik Digital +kemampuan respons real-time 2025-2034 +6b.2.3 Menerapkan sistem deteksi ancaman canggih untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +mengidentifikasi dan mengurangi risiko siber secara proaktif Statistik Digital +6b.4.4 Mendorong universitas untuk meneliti solusi hemat Dinas Pendidikan - Badan Riset dan Inovasi Nasional 2026 +energi yang cocok untuk operasi pusat data - Badan Riset dan Inovasi Daerah +- Kementerian Pendidikan Tinggi, +6b.2.4 Mengembangkan kebijakan keamanan siber spesifik Dinas Komunikasi, Informatika, dan S -- U a K i ne n im s v , e e d rns a ti n eta r T sia e dn k a n Kn o o l l me o m g u i n biakgaas i dan 2026 +sektor untuk infrastruktur penting, termasuk keuangan dan Statistik pDeignietalitl ian +transportasi 2026 +6b.5 Mendorong investasi pusat 6b.5.1 Mengidentifikasi dan menetapkan zona di wilayah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, - Badan Perencanaan +data melalui insentif yang perkotaan dan pinggiran Jakarta untuk pengembangan dan Pertanahan Pembangunan Daerah +6mbe.3n aMriekn gembangkan talenta p6ubs.3a.t1 d Matean, jsaelinpe kretim laithraana nin ddeunsgtrai ny apnegru bsealhumaa dni mkeaanmfaaantkaann ; Dinas Komunikasi, Informatika, dan -- DDiinnaass PPeennadnidaimkaann Modal dan +keamanan siber di Jakarta msibeenry egdloebrahla dnaank alenm pbroasgeas a pkeardizeimnaikn ldoik zaol nuan-tzuokn a tersebut Statistik P- eBlaadyaanna Pne Tnegrepmadbua nSgaatnu SPuinmtub er +meningkatkan kapasitas lokal - - D - K KP ae ee ym m a ru e e M s n na at th e e n a r r ui ia a a s n n n ia s I K n wo v am e s s ut t an a i s k i a si dan 2022052-250 34 +Digital +6b.3.2 Mengadakan lokakarya dan pelatihan rutin tentang Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Dinas Pendidikan +6keba.5m.2a nMaenm spibeerkr eunnatulkka pne hjaibbaaht paetamue sruinbtsaihd id laonka bl iusnnitsu klo kal DSitnaatiss tLikin gkungan Hidup -- BBaaddaann PPeennggeelmolab aKneguaann Sgaunm ber +pendinginan hemat energi dan integrasi energi terbarukan di DDaaeyraa hM anusia 14 +pusat data - Dinas Komunikasi, Informatika 2025-2034 +dan Statistik 2025-2029 +- Kementerian Komunikasi dan +6b.3.3 Memasukkan modul keamanan siber ke dalam Dinas Pendidikan D- iDgiintaal s Komunikasi, Informatika, +kurikulum sekolah dan perguruan tinggi dan Statistik +6b.6 Memperkuat tata kelola AI di 6b.6.1 Menetapkan kerangka kerja regulasi untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan -- KBeamdaenn tPeerianng eKmobmaunngiakans Si udmanb er 2027 +Jakarta penggunaan AI dalam operasi pemerintah daerah Statistik DDiagyitaa lM anusia 2026 +6b.4 Meningkatkan kesiapan 6b.4.1 Berkolaborasi dengan PLN untuk memastikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, - Dinas Komunikasi, Informatika, +pusat data di Jakarta dengan 6pbas.6o.k2a Mn elinstgreikm tabnapnag kgaann kgogtuaakn p kahsuirs ruesg uunlatsuik u znotunka mpuesnagtu ji Ddainna Es nKeormgiu nikasi, Informatika, dan -d Kane mSetanttiestriika n Komunikasi dan +infrastruktur yang andal +idnaotvaa si AI dalam lingkungan yang terkendali Statistik D- iPgLitNal +22002275--22003394 +6b.7 Memajukan adopsi AI di 6b.7.1 Menyediakan program pelatihan tentang tata kelola Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Badan Pengembangan Sumber +Jakarta A6bI .u4n.2tu kM peemjapbearltu paesm dearnin mtaehm, beelihkearrjaa jsaarimngaa dne snegraant oppatriak SDtiantaisst iKk omunikasi, Informatika, dan D- aKyeam Menatneurisaian Komunikasi dan +dengan peningkatan pelatihan pdeemngimanp ibne irnkdouosrtdrii nAaIs i dengan ISP lokal untuk memperkuat Statistik -D Kigeimtael nterian Komunikasi dan +dan program percontohan konektivitas digital di Jakarta D - - P iPg e eit r ra u ul s s a a h h a a a a n n s s w w a a s s t t a a 2 2 0 0 2 2 5 7 - - 2 2 0 0 4 3 5 6 +6b.4.3 Menciptakan zona tahan bencana (misalnya banjir, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, - Badan Penanggulangan Bencana +gempa bumi) untuk pengembangan pusat data baru dan Pertanahan Daerah +- Badan Nasional Penanggulangan +Bencana +- Kementerian Komunikasi dan 2027-2036 +Digital +14 +6b.4.4 Mendorong universitas untuk meneliti solusi hemat Dinas Pendidikan - Badan Riset dan Inovasi Nasional +energi yang cocok untuk operasi pusat data - Badan Riset dan Inovasi Daerah +- Kementerian Pendidikan Tinggi, +Sains, dan Teknologi 2026 +- Universitas dan lembaga +penelitian +6b.5 Mendorong investasi pusat 6b.5.1 Mengidentifikasi dan menetapkan zona di wilayah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, - Badan Perencanaan +data melalui insentif yang perkotaan dan pinggiran Jakarta untuk pengembangan dan Pertanahan Pembangunan Daerah +menarik pusat data, seperti lahan industri yang belum dimanfaatkan; - Dinas Penanaman Modal dan +menyederhanakan proses perizinan di zona-zona tersebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu +- Kementerian Investasi 2025 +- Kementerian Komunikasi dan +Digital 15 +6b.5.2 Memperkenalkan hibah atau subsidi lokal untuk Dinas Lingkungan Hidup - Badan Pengelola Keuangan +pendinginan hemat energi dan integrasi energi terbarukan di Daerah +pusat data - Dinas Komunikasi, Informatika +dan Statistik 2025-2029 +- Kementerian Komunikasi dan +Digital +6b.6 Memperkuat tata kelola AI di 6b.6.1 Menetapkan kerangka kerja regulasi untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +Jakarta penggunaan AI dalam operasi pemerintah daerah Statistik Digital 2026 +6b.6.2 Mengembangkan kotak pasir regulasi untuk menguji Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +inovasi AI dalam lingkungan yang terkendali Statistik Digital +2027-2039 +6b.7 Memajukan adopsi AI di 6b.7.1 Menyediakan program pelatihan tentang tata kelola Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Badan Pengembangan Sumber +Jakarta AI untuk pejabat pemerintah, bekerja sama dengan para Statistik Daya Manusia +dengan peningkatan pelatihan pemimpin industri AI - Kementerian Komunikasi dan +dan program percontohan Digital 2025-2045 +- Perusahaan swasta +6b.7.2 Mencoba aplikasi AI baru dalam urusan perkotaan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +seperti pengelolaan limbah, pendidikan, dan keamanan Statistik Digital +publik - SKPD lainnya, secara sporadis 2027-2045 +6b.7.3 Menawarkan hibah untuk penelitian AI dalam aplikasi Dinas Pendidikan - Badan Pengelola Keuangan +layanan publik oleh start-up atau universitas lokal Daerah +- Kementerian Komunikasi dan 2027-2045 +Digital +16 6b.5 Mendorong investasi pusat 6b.5.1 Mengidentifikasi dan menetapkan zona di wilayah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, - Badan Perencanaan +data melalui insentif yang perkotaan dan pinggiran Jakarta untuk pengembangan dan Pertanahan Pembangunan Daerah +menarik pusat data, seperti lahan industri yang belum dimanfaatkan; - Dinas Penanaman Modal dan +menyederhanakan proses perizinan di zona-zona tersebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu +- Kementerian Investasi 2025 +- Kementerian Komunikasi dan +Digital +6b.5.2 Memperkenalkan hibah atau subsidi lokal untuk Dinas Lingkungan Hidup - Badan Pengelola Keuangan +pendinginan hemat energi dan integrasi energi terbarukan di Daerah +pusat data - Dinas Komunikasi, Informatika +dan Statistik 2025-2029 +- Kementerian Komunikasi dan +Digital +6b.6 Memperkuat tata kelola AI di 6b.6.1 Menetapkan kerangka kerja regulasi untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +Jakarta penggunaan AI dalam operasi pemerintah daerah Statistik Digital 2026 +74 | Infrastruktur & Mobilitas +6b.6.2 Mengembangkan kotak pasir regulasi untuk menguji Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +inovasi AI dalam lingkungan yang terkendali Statistik Digital +2027-2039 +6b.7 Memajukan adopsi AI di 6b.7.1 Menyediakan program pelatihan tentang tata kelola Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Badan Pengembangan Sumber +Jakarta AI untuk pejabat pemerintah, bekerja sama dengan para Statistik Daya Manusia +dengan peningkatan pelatihan pemimpin industri AI - Kementerian Komunikasi dan +dan program percontohan Digital 2025-2045 +- Perusahaan swasta +6b.7.2 Mencoba aplikasi AI baru dalam urusan perkotaan, Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +seperti pengelolaan limbah, pendidikan, dan keamanan Statistik Digital +publik - SKPD lainnya, secara sporadis 2027-2045 +6b.7.3 Menawarkan hibah untuk penelitian AI dalam aplikasi Dinas Pendidikan - Badan Pengelola Keuangan +layanan publik oleh start-up atau universitas lokal Daerah +- Kementerian Komunikasi dan 2027-2045 +Digital +16 Infrastruktur & Mobilitas | 75 +[Start of Page 75 in PDF] +6c. Infrastruktur & aset fisik +6c. Infrastruktur & aset fisik +Program Utama Inisiatif Pemilik Utama Entitas Pendukung (Tidak lengkap) Tahun Mulai-Akhir +6c.1 Menyelesaikan konsolidasi 6c.1.1 Membangun platform digital terpusat untuk Jakarta Asset Management Center - Badan Pengelola Aset Daerah +aset BMD mengkonsolidasikan semua data aset BMD - Dinas Komunikasi, Informatika, +dan Statistik 2025 +6c.1.2 Mempercepat proses sertifikasi aset BMD yang Jakarta Asset Management Center - Badan Pengelola Aset Daerah +belum terdaftar - Dinas Komunikasi, Informatika, +dan Statistik 2025 +6c.1.3 Menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi Jakarta Asset Management Center - Badan Pengelola Aset Daerah +aset yang belum dimanfaatkan dan memprioritaskannya - Dinas Komunikasi, Informatika, +untuk dimonetisasi dan Statistik 2025-2029 +6c.1.4 Memanfaatkan aset bersertifikat sebagai agunan Jakarta Asset Management Center - Badan Pengelola Aset Daerah +untuk membuka berbagai skema pembiayaan - Dinas Komunikasi, Informatika, +pembangunan perkotaan dan Statistik 2025-2029 +6c.2 Meningkatkan daya tarik 6c.2.1 Memperkenalkan berbagai skema, termasuk Jakarta Asset Management Center - Badan Pengelola Aset Daerah +aset BMD untuk kemitraan penyewaan, usaha patungan, dan kemitraan pemerintah- - Badan Pendapatan Daerah +dengan sektor swasta. swasta, untuk memonetisasi aset BMD yang kurang - Badan Pengelola Keuangan 2025-2039 +dimanfaatkan Daerah +6b.4.4 Mendorong universitas untuk meneliti solusi hemat Dinas Pendidikan - Badan Riset dan Inovasi Nasional +6ecn.e2r.g2i Myaennga wcoacrkoakn u inntsuekn otipf e(mraissai plnuysaa, tf idsaktaal, tata ruang) Jakarta Asset Management Center - -B Baadadna nP Renisgeet lodlaan A Isneotv Dasaie Draahe rah +kepada sektor swasta dalam memanfaatkan aset BMD, - -B Kaedamne Pnteenridaanp Pateannd Didaikearna hT inggi, +s +z +e +o +p +n +e +a +r +s +t +i +i TIF (pembiayaan kenaikan pajak) dan peningkatan - +D +S +- +B +a U +aa +e +id +rn +n +a +a +i +s +vh +n, +e +d +r +P +s +ae +i +n +t +n +a +gT +s +e e +d +lko +a +nl +n +ao +l +lK +e +oe +m +gui +b +a +a +n +g +g +a +a n 20252-2002369 +penelitian +6c.2.3 Mengembangkan lahan BMD menjadi zona eksklusif Jakarta Asset Management Center - Badan Pengelola Aset Daerah +6b.5 Mendorong investasi pusat u6nbt.u5k.1 in Mveesntgaisdie hnijtaifuik aysain dga sne mlareanse dtaepnkgaann zsotannad dai rw ilayah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, - -B Baadadna nP Penedreanpcaatanna aDna erah +d m a e t n a a m ri e k l alui insentif yang L d p p i a e u n n r s gk aa ko t u g t d an loa ag bt na aa n , d l , sy aS ea no pn ps eg ii r na ftoi gl , l k g a d u i h ra s a a n n pn T a J i a nd at ad ka u a k K s r e t t ea br l i o e u y l r na ala t n u( ng Lk ju S b p t T ae e) nl n, u gd m ee mn d g i b m aa a nn n tg f a a arn a g t e k t a n; dan Pertanahan - D P - B a D ea e md rina ab ah na s nP P ge e un n ng a ae n nlo a Dl m aa a Ke n er au M ha o n d g a a l n d an 2025-2039 +menyederhanakan proses perizinan di zona-zona tersebut - PDeinlaaysa Cniapnta T Kearpryaad,u T Saatatu R Puianntug , +d-a nK ePmeretantnearhiaann I nvestasi 2025 +66cc..22..44 MMeemmpprroommoossiikkaann ppoorrttooffoolliioo aasseett JJaakkaarrttaa kkeeppaaddaa JJaakkaarrttaa AAsssseett MMaannaaggeemmeenntt CCeenntteerr -- P-P uKusesaamtt eIInnnvvteeesrsitataanss iKi JJoaamkkauarnrttaiak asi dan +iinnvveessttoorr llookkaall ddaann iinntteerrnnaassiioonnaall mmeellaalluuii rrooaaddsshhooww iinnvveessttoorr -- BDBaiagddiataannl PPeennggeelloollaa AAsseett DDaaeerraahh +sseeccaarraa bbeerrkkaallaa -- BBaaddaann PPeerreennccaannaaaann 22002255--22003399 +PPeemmbbaanngguunnaann DDaaeerraahh 18 +6b.5.2 Memperkenalkan hibah atau subsidi lokal untuk Dinas Lingkungan Hidup - Badan Pengelola Keuangan +66pcce..n22d..55in MMgienellauunnn cchuuerrmkkaaannt kekonomemrppgeie tdtiissaii n yy aiannntgeg g mmraeesnnig geuunnneddraganin gtge arabrrsasirittueekkka,, n di JJaakkaarrttaa AAsssseett MMaannaaggeemmeenntt CCeenntteerr -- BDBaaadedaraannh PP eennggeelloollaa AAsseett DDaaeerraahh +pppeeunnsggaeet mmdabbtaaann gg,, ddaann ppeerreennccaannaa kkoottaa uunnttuukk mmeennggaajjuukkaann ssoolluussii -- D-D Diinnianasas sCC iKippottaam KKuanarirkyyaaa,s, iT,T aIanttafao RrRmuuaaantnigkga,, +kkrreeaattiiff ddaallaamm ppeenngggguunnaaaann aaddaappttiiff aasseett BBMMDD yyaanngg kkuurraanngg ddadanan n PP eSertrtataatninsaathihkaa nn 2025-2029 +ddiimmaannffaaaattkkaann - Kementerian Komunikasi dan 22002255--22003399 +Digital +666cbc...363 MMMeeenmniinpnjejaaruuk uddaaatnn t ata kelola AI di 666ccb..3.36..1.11 M MMeeemmnbebataannpggkuuannn p pkllaeatrtfafoonrrmgmk mam akanenarajjajee mrmeegenun l aaassseie tut nnneteuggkaa rraa ((BBMMNN)) JJaDakkinaaarrtstaa K AAossmsseeuttn MMikaaansnaia,g gIenemfmoeremnntat CtCikeeann,t tederar n -- K-K eKememmeenentnteetreriiaarinna nKK eKeuuoaamnnuggnaainkn a si dan +mJmaeekmmaraatnanf faaaattkkaann kkeemmbbaallii aasseett ttpeeerrppnuugssgaautt n yyaaaannngg A mmI eednnauulannmjjuu kkokkpaaennr a ssseeic cpaaerrama rereeraianll-t-tatiimhm ede a aaessreeatt h mm aannaa Statistik -- BDBaiagddiataannl PPeennggeelloollaa AAsseett DDaaeerraahh 2026 +BBMMNN yyaanngg yyaanngg mmeemmeennuuhhii ssyyaarraatt uunnttuukk ddiigguunnaakkaann kkeemmbbaallii -- BBaaddaann PPeerreennccaannaaaann +kkuurraanngg ddiigguunnaakkaann uunnttuukk PPeemmbbaanngguunnaann DDaaeerraahh 22002255 +mmeennaammbbaahh ppeennddaappaattaann JJaakkaarrttaa 6b.6.2 Mengembangkan kotak pasir regulasi untuk menguji Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +inovasi AI dalam lingkungan yang terkendali Statistik Digital +2027-2039 +66cc..33..22 MMeenngguubbaahh aasseett BBMMNN yyaanngg kkoossoonngg mmeennjjaaddii aasseett JJaakkaarrttaa AAsssseett MMaannaaggeemmeenntt CCeenntteerr -- KKeemmeenntteerriiaann KKeeuuaannggaann +kkoommeerrssiiaall,, rreessiiddeennssiiaall,, ddaann//aattaauu bbuuddaayyaa uunnttuukk -- BBUUMMNN yyaanngg rreelleevvaann +6b.7 Memajukan adopsi AI di mm6been.n7iin.n1gg kMkaaettknkaaynne dkkieeaggkiaiaanttaa pnnr eoekgkoroannmoom mpiei lllooakktaiahll,a, bnbe etrerddnaatassanargrkk ataannt a kelola Dinas Komunikasi, Informatika, dan -- B-B aBadadadanan n PP ePennegngeeglleoomllaa b AAassneegtt a DDna aSeeurraamhhb er +Jakarta ppAeeIn nuggnggtuuunkna apaaennj a tteberartttiin npggeggmii dedarainnn t tateehrrb,b abaieikkk seseerrjratta as rareemnncaca adnneaan iginnaddnuu kkp ara Statistik -- BDBaaadydaaan nM PPaeenrrueesnnicacaa nnaaaann 22002255--22003399 +dengan peningkatan pelatihan kkpeeessmeelilumurrupuhihnaa ninn duuunnsttuutrkki aAarIre eaa tteerrsseebbuutt PPe-e mKmebbmaanneggnuutennraaiannn DD Kaaoeemrraauhhn ikasi dan +dan program percontohan -- PDPeiegrruiutsasala hhaaaann sswwaassttaa 2025-2045 +- Perusahaan swasta +66cc..33..33 MMeemmaannffaaaattkkaann aasseett BBMMNN yyaanngg ddiiaalliihhffuunnggssiikkaann uunnttuukk JJaakkaarrttaa AAsssseett MMaannaaggeemmeenntt CCeenntteerr -- KKeemmeenntteerriiaann KKeeuuaannggaann +mmeenndduukkuunngg pprrooyyeekk ppeerruummaahhaann yyaanngg tteerrjjaannggkkaauu,, sseeppeerrttii -- BBaaddaann PPeennggeelloollaa AAsseett DDaaeerraahh +iimmpplleemmeennttaassii pprrooyyeekk hhuunniiaann vveerrttiikkaall ddaann sskkeemmaa KKPPRR -- BBaaddaann PPeerreennccaannaaaann +bbeerrssuubbssiiddii PPeemmbbaanngguunnaann DDaaeerraahh +-- BBaaddaann PPeennddaappaattaann DDaaeerraahh +-- DDiinnaass PPeennaannaammaann MMooddaall ddaann +PPeellaayyaannaann TTeerrppaadduu SSaattuu PPiinnttuu +6b.4.4 Mendorong universitas untuk meneliti solusi hemat Dinas Pendidikan -- D-D Biinnaaadssa CCni ipRpttaias eKKta adrryayana, , I TnTaoatvtaaa RsRiu uNaaannsggi,o, nal 22002255--22003399 +energi yang cocok untuk operasi pusat data dda-a nnB PaPdeearrtntaa nRnaaihsheaatnn d an Inovasi Daerah 14 +-- D-D Kiinneaamss ePPneetreruurmimaanah hPaaennn RRdaiadkkiykyaaatnt d dTaainnn g gi, +KKaSawawiaansssaa, nnd aPPnee rTrmmeukuknkioimmloaagnni 2026 +-- B-B aUaddnaaivnne PrPseeitnnaggse edllooallana KlKeemeuubaaanngggaaa nn +DDpaaeeenrraaehhli t ian +-- PPeerruussaahhaaaann sswwaassttaa +666cbc...454 MMMeeennnggdioinnrssottinittugus siinikkvaaenns tasi pusat 666ccb..4.45..1.11 M MMeeemmnfgfooirdrmmenaaltlkikfaiaknna sBBiU UdMaMnNN m PPerronopepetearrtptyyk FaFunun nzddo nuuann ttudukik w ilayah BBDaadidnaaanns PPCeeiprreetann cKcaaannrayaaaan,n T ata Ruang, -- G-G Buubabederarnnnuu rPr DeDrKKeInI JcJaaaknkaaarrattana +p P d m p P e r ae reo lt o la n aa pp k a k e m e s r s rr a it ae kti n i nl B aa B al U au U an M ni M iD N Dn N as a nenana t IiInfn vyveaessnttgaa ssii m a m a p pss e u ee ee r s nn t k ta g g y o yt a a a t ad wa n w na aa g a gt ns a s d d i , id i p iks p k ae oe e o nn sp n s o pg oe g n ie nr en tg m g m i g kkl gb aa b a ia hn ar n an a n ng n g a aJ i n n na d kdd u aaa s rnnt t a r p i p ue y enn a ntg n gug g gku u b pnn e eaa l n u aag m nne kkm d ee i mb m mab a bna n agl f li a ai an a as t s k ee a tt- n - ; PPdeeammnb bPaanengrgtuaunnnaaanhn a DDnaa eerraahh - - - - K E P - K E e nD ee n m t mm tiinitta eb aa e s na ss n t n B te BP egr UU r e iuia M a nM nnn a a N N n BnB ay U y UD maa MM n a na N g eN gn r r a rMee h lleo evdvaaanln d an 22002255 +menyederhanakan proses perizinan di zona-zona tersebut Pelayanan Terpadu Satu Pintu +66cc..44..22 MMeemmbbeerriikkaann iinnsseennttiiff ffiisskkaall ddaann ttaattaa rruuaanngg uunnttuukk BBaaddaann PPeerreennccaannaaaann -- D-D iKinneaamss eCCniiptpettarai a KKnaa rIrynyava,e, TsTtaaattsaai RRuuaanngg 2025 +mmeemmaakkssiimmaallkkaann ppootteennssii ppeemmbbaanngguunnaann ddaann mmeennddoorroonngg PPeemmbbaanngguunnaann DDaaeerraahh dda-a nnK PePmeerrettaannnteaarhhiaaannn Komunikasi dan +ppaarrttiissiippaassii iinnvveessttoorr -- BDBaiagddiataannl PPeennddaappaattaann DDaaeerraahh +-- BBaaddaann PPeennggeelloollaaaann KKeeuuaannggaann 1199 +DDaaeerraahh 22002255--22002299 +6b.5.2 Memperkenalkan hibah atau subsidi lokal untuk Dinas Lingkungan Hidup -- P-P uBussaaadtta IInnn vvPeeessnttaagsseii l JoJalaakk aKarrettaua a ngan +pendinginan hemat energi dan integrasi energi terbarukan di -- KDKeaemmereeannhtt eerriiaann KKeeuuaannggaann +pusat data -- K-K eDemmineeannst teKerroiiaamnn u BBnUUikMMasNNi, Informatika +-- EdEnantntiit taSassta BBtiUsUtMiMkN N yyaanngg rreelleevvaann +2025-2029 +66cc..44..33 MMeemmaannttaauu ddaann mmeennggaattaassii hhaammbbaattaann ddaallaamm BBaaddaann PPeerreennccaannaaaann -- G-G Kuubebemerrnenunurtre DDriKaKnII JJKaaokkmaarruttaan ikasi dan +ppeemmbbaanngguunnaann kkeemmbbaallii kkaawwaassaann MMeeddaann MMeerrddeekkaa ddii bbaawwaahh PPeemmbbaanngguunnaann DDaaeerraahh -- KDKeiegmmiteaenln tteerriiaann BBUUMMNN +pprrooyyeekk BBUUMMNN PPrrooppeerrttyy FFuunndd -- EEnnttiittaass BBUUMMNN yyaanngg rreelleevvaann +22002255--22002299 +6b.6 Memperkuat tata kelola AI di 6b.6.1 Menetapkan kerangka kerja regulasi untuk Dinas Komunikasi, Informatika, dan - Kementerian Komunikasi dan +Jakarta penggunaan AI dalam operasi pemerintah daerah Statistik Digital 2026 +66cc..55 MMeennggaalliihhffuunnggssiikkaann ppuussaatt 66cc..55..11 MMeenngguubbaahh aarreeaa mmaall yyaanngg kkoossoonngg mmeennjjaaddii ppuussaatt BBaaddaann PPeennggeelloollaa AAsseett DDaaeerraahh -- BBaaddaann PPeennggeelloollaa AAsseett DDaaeerraahh +ppeerrbbeellaannjjaaaann kkoossoonngg mmeennjjaaddii kk6oobmm.6uu.n2ni ittMaasse nddgeenengmgaabnna pnpegerkrppauunss tktaaokktaaaaka nnp,,a rrsuuiara nrneggg kkueelarrjsjaai bubenertrsusakam mmaae,, n ddgaaunnj i Dinas Komunikasi, Informatika, dan -- P-P eKerreuumssaaehhnaateaarnnia ssnww Kaaosstmtaa u nikasi dan +rruuaanngg ppuubblliikk ppinuuossavaatt sbbiu uAddIaa dyyaaa l am lingkungan yang terkendali Statistik Digital 22002255--22003344 +2027-2039 +66cc..55..22 MMeenngguubbaahh aattaapp mmaall mmeennjjaaddii rruuaanngg tteerrbbuukkaa hhiijjaauu ddaann BBaaddaann PPeennggeelloollaa AAsseett DDaaeerraahh -- BBaaddaann PPeennggeelloollaa AAsseett DDaaeerraahh +6b.7 Memajukan adopsi AI di aa6rrbeea.a7 p.p1ee rMrttaaennniiayanen d ppiaeekrrkakonott aapaaronng ram pelatihan tentang tata kelola Dinas Komunikasi, Informatika, dan -- D-D iBinnaaadssa PPne ePnneaannnagamemmaabnn a MMnogodadanal l S dduaamnn ber +Jakarta AI untuk pejabat pemerintah, bekerja sama dengan para Statistik PPeDellaaayyyaaan nMaanan n TTueesrripapa adduu SSaattuu PPiinnttuu +dengan peningkatan pelatihan pemimpin industri AI -- D-D iKinneaamss eLLniinntgegkrkiuaunnng gKaaonnm HHuiidnduiukppa si dan +dan program percontohan -- DDDiiingnaiatsas l P Peerrttaammaannaann ddaann HHuuttaann 2025-2045 +KKo-o tPtaae rusahaan swasta 22002255--22003344 +-- DDiinnaass KKeettaahhaannaann PPaannggaann,, +KKeellaauuttaann,, ddaann PPeerrttaanniiaann +-- BBiirroo KKeerrjjaa SSaammaa DDaaeerraahh +- - PPeerruussaahhaaaann sswwaassttaa +66cc..55..33 MMeennggeemmbbaannggkkaann rruuaanngg sseerrbbaa gguunnaa yyaanngg BBaaddaann PPeennggeelloollaa AAsseett DDaaeerraahh -- BBaaddaann PPeennggeelloollaa AAsseett DDaaeerraahh +mmeennggiinntteeggrraassiikkaann ppeerruummaahhaann tteerrjjaannggkkaauu ddaann ffaassiilliittaass uummuumm -- DDiinnaass CCiippttaa KKaarryyaa,, TTaattaa RRuuaanngg,, +ddaann PPeerrttaannaahhaann +-- DDiinnaass PPeerruummaahhaann RRaakkyyaatt ddaann +KKaawwaassaann PPeerrmmuukkiimmaann 22002255--22003344 14 +-- PPeerruussaahhaaaann sswwaassttaa +[[EEnndd ooff PPaaggee 7766 iinn PPDDFF]] +2200 6c.4.2 Memberikan insentif fiskal dan tata ruang untuk Badan Perencanaan - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang +memaksimalkan potensi pembangunan dan mendorong Pembangunan Daerah dan Pertanahan +partisipasi investor - Badan Pendapatan Daerah +- Badan Pengelolaan Keuangan +Daerah 2025-2029 +- Pusat Investasi Jakarta +- Kementerian Keuangan +- Kementerian BUMN +- Entitas BUMN yang relevan +76 | Infrastruktur & Mobilitas +6c.4.3 Memantau dan mengatasi hambatan dalam Badan Perencanaan - Gubernur DKI Jakarta +pembangunan kembali kawasan Medan Merdeka di bawah Pembangunan Daerah - Kementerian BUMN +proyek BUMN Property Fund - Entitas BUMN yang relevan +2025-2029 +6c.5 Mengalihfungsikan pusat 6c.5.1 Mengubah area mal yang kosong menjadi pusat Badan Pengelola Aset Daerah - Badan Pengelola Aset Daerah +perbelanjaan kosong menjadi komunitas dengan perpustakaan, ruang kerja bersama, dan - Perusahaan swasta +ruang publik pusat budaya 2025-2034 +6c.5.2 Mengubah atap mal menjadi ruang terbuka hijau dan Badan Pengelola Aset Daerah - Badan Pengelola Aset Daerah +area pertanian perkotaan - Dinas Penanaman Modal dan +Pelayanan Terpadu Satu Pintu +- Dinas Lingkungan Hidup +- Dinas Pertamanan dan Hutan +2025-2034 +Kota +- Dinas Ketahanan Pangan, +Kelautan, dan Pertanian +- Biro Kerja Sama Daerah +- Perusahaan swasta +6c.5.3 Mengembangkan ruang serba guna yang Badan Pengelola Aset Daerah - Badan Pengelola Aset Daerah +mengintegrasikan perumahan terjangkau dan fasilitas umum - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, +dan Pertanahan +- Dinas Perumahan Rakyat dan +Kawasan Permukiman 2025-2034 +- Perusahaan swasta +[End of Page 76 in PDF] +20 Infrastruktur & Mobilitas | 77 +Appendix: Pendalaman TOD +(Transit Oriented Development) +1. Kawasan Dukuh Atas +Distrik Keuangan dan Gaya Hidup Utama +Latar Belakang: Tujuan: +Dukuh Atas adalah contoh utama dari pusat Mempromosikan integrasi transportasi umum dan +transportasi perkotaan yang mengintegrasikan mengembangkan area ramah pejalan kaki untuk +berbagai moda transportasi umum yang dikelilingi oleh meminimalkan kemacetan lalu lintas perkotaan dan +perkantoran kelas atas dan ruang komersial perluasan lahan +Tindakan Strategis +SalesforceTerminal, SF SalesforceTerminal, SF SalesforceTerminal, SF SalesforceTerminal, SF +Meningkatkan konektivitas Mengembangkan pusat Menerapkan Kebijakan Membangun ruang ritel +transportasi massal dengan kota yang dinamis dalam Vision Zero untuk dan komersial di atas +memperbaiki jalur pejalan radius 400 meter dengan mendukung mobilitas mikro dan di sekitar simpul +kaki dan fasilitas bersepeda mendorong pembangunan dan keselamatan dengan transportasi utama +di sekitar distrik perumahan dengan membangun jalan bebas untuk mengoptimalkan +kepadatan tinggi atau kendaraan dan memperluas penggunaan lahan, +vertikal, area komersial, dan ruang publik mendorong lalu lintas +ruang perkantoran melalui pejalan kaki, dan +insentif fiskal meningkatkan aktivitas +ekonomi di daerah tersebut 78 | Infrastruktur & Mobilitas +2. Kawasan Blok M +Taman Diplomatik dan Budaya +Latar Belakang: Tujuan: +Blok M adalah distrik unik dengan situs bersejarah dan ruang Mengintegrasikan infrastruktur yang ramah pejalan kaki untuk +hijau perkotaan. Sebagai kawasan makmur, Blok M menjadi mendorong lalu lintas pejalan kaki yang tinggi di antara pen- +rumah bagi Sekretariat ASEAN dan beberapa kedutaan awaran rekreasi dan komersial di kawasan ini +besar, memberikan keunggulan diplomatik dan kehadiran +internasional +Tindakan Strategis +Woodlands, Singapore LitteIndia, Singapore OrchardRoad, Singapore RiverValley, Singapore +Membangun jalur Menetapkan jalan bebas Memanfaatkan ruang Meningkatkan konektivitas +penghubung angkutan mobil di area lalu lintas hijau dan koridor sebagai jarak pendek dan +massal untuk meminimalkan rendah dekat titik transit penghubung yang sejuk bagi jauh di dekat stasiun +gangguan komuter dan untuk dimanfaatkan sebagai penumpang angkutan umum transportasi umum +memastikan pergerakan lokasi festival budaya dan dengan memprioritaskan +efisien antara transportasi pasar infrastruktur bersepeda +umum (bus, skytrain) dan +tujuan utama (perkantoran, +mal, perumahan) Infrastruktur & Mobilitas | 79 +3. Pasar Senen +Gerbang Transit Bisnis +Latar Belakang: Tujuan: +Pasar Senen adalah pusat kota utama di Jakarta yang Mengubah Pasar Senen menjadi pusat yang memadukan +terkenal dengan pasar tradisional dan blok perbelanjaannya. transit dan perdagangan dalam lingkungan perkotaan yang +Stasiun-stasiun di kawasan ini menghubungkan angkutan berkelanjutan +lokal dan jarak jauh dengan pengembangan komersial dan +mixed-use yang semarak +Tindakan Strategis +Bogota, Colombia Bogota, Colombia Shinjuku, Tokyo ShinjukuStation, Tokyo +Menyediakan pilihan Mengintegrasikan Membangun area komersial Menerapkan desain +perjalanan yang nyaman, perkantoran, pusat dinamis dengan landmark berkelanjutan dengan +seperti bis shuttle, yang komersial, dan perumahan wisata dan acara budaya infrastruktur hijau, bangunan +terhubung langsung dengan dengan transportasi umum untuk menjadikan distrik ini hemat energi, dan transit +tempat wisata, seperti Pasar untuk menciptakan kota pusat bisnis, perdagangan, rendah karbon untuk +Senen, untuk mendorong yang aksesibel, mengurangi dan pariwisata mendukung tujuan kota +lalu lintas pejalan kaki ketergantungan mobil, dan global, meningkatkan +dan meningkatkan jumlah mendukung gaya hidup ketahanan kota & kualitas +pengunjung ramah pejalan kaki udara 80 | Infrastruktur & Mobilitas +4. Lebak Bulus +Pintu Gerbang Selatan +Latar Belakang: Tujuan: +Lebak Bulus menghubungkan Jakarta dengan pinggiran Melambangkan komitmen Jakarta untuk memodernisasi +selatan (Tangerang Selatan) dan kota-kota tetangga di infrastrukturnya dan merangkul pendekatan yang berpusat +Jabodetabek, menjadikannya simpul penting untuk pada manusia, dari inti kota hingga ke kerangka perkotaan di +mengurangi kemacetan lalu lintas dan mendukung sekitarnya +pertumbuhan yang berkelanjutan di kerangka perkotaan +Tindakan Strategis +Los Angeles Union TrainandBus SerraPark atLos Angeles Union +The Bloc Mall 7th Street, LA Station, LA TrainStation, LA +Cesar ChavezTransit Pavilion, LA +Mempromosikan Menerapkan taman saku Meningkatkan fasilitas Memperkuat pertahanan +pembangunan mikro-urban dan stasiun berbagi sepeda antar moda dengan banjir dan polusi di jalur +dengan menyeimbangkan dekat pusat transit untuk membangun Park and Ride hijau dan biru Jakarta +perumahan premium mendorong penggunaan vertikal untuk mendukung Selatan dengan memperluas +dan terjangkau untuk sepeda untuk perjalanan pengguna kendaraan yang ruang hijau, menerapkan +mendorong inklusivitas, singkat dan penghematan terhubung ke stasiun BRT pemanenan air hujan, dan +serta menyediakan akses ke biaya; juga berfungsi sebagai dan MRT untuk mobilitas memastikan konstruksi yang +kegiatan dan fasilitas dasar ruang ketiga jarak dekat dan jauh ditinggikan di semua desain +tanpa perlu ke pusat kota bangunan dan area Infrastruktur & Mobilitas | 81 +5. Jakarta Kota +Pusat Warisan Budaya +Latar Belakang: Tujuan: +Kota Tua Jakarta, yang dulunya merupakan pusat Mengintegrasikan infrastruktur modern untuk mendukung +perdagangan pada masa pra-kolonial dan kolonial, konservasi budaya sekaligus meningkatkan layanan dan sektor +kini menjadi kawasan bersejarah yang dilestarikan dan komersial di sekitarnya melalui peningkatan aksesibilitas +memadukan tradisi kota dengan masa kini +Tindakan Strategis +Florence, Italy Indre By, Copenhagen, Denmark Amsterdam, Netherlands George Town, Malaysia +Meningkatkan zona Menyediakan jalur pejalan Menyediakan opsi Memperkuat konektivitas +rendah emisi (LEZ) dengan kaki lebar dengan perabot park-and-ride untuk antara situs warisan +mengintegrasikan moda jalan yang memadai di koneksi jarak jauh guna budaya, seperti bangunan +transportasi umum (terutama sekitar bangunan bersejarah mengurangi ketergantungan kolonial Belanda dan pasar +bus, bus pengumpan, untuk menciptakan pada kendaraan pribadi, Pecinan Glodok, dengan +dan kereta api) untuk lingkungan berskala manusia dilengkapi program berbagi mengembangkan koridor +meningkatkan aksesibilitas yang hidup dan menarik sepeda dan kendaraan listrik komersial dan memasang +dari dan ke daerah tersebut untuk dieksplorasi di area tertentu papan nama jelas di +sepanjang jalur penghubung. 82 | Infrastruktur & Mobilitas +6. Grogol +Pusat Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan +Latar Belakang: Tujuan: +Grogol merupakan simpul utama yang penting bagi Menjadi kompleks pendidikan dan penelitian yang mudah +hubungan Timur-Barat di wilayah Jabodetabek, yang diakses dan inovatif; mengintegrasikan universitas, institut, +ditandai dengan lokasi strategis beberapa institusi pusat transportasi, dan fasilitas komersial +pendidikan tinggi di sepanjang Jalan S. Parman. +Tindakan Strategis +Europa Center, Adlershof one-north, Singapore Adlershof, Berlin One-north Park, Singapore +Mengembangkan Menetapkan LEZ dengan Memanfaatkan Menerapkan ruang hijau +lingkungan yang ideal menyediakan bus listrik pengembangan berbasis multifungsi di antara +untuk penciptaan dan untuk koneksi mil pertama klaster dengan membangun gedung-gedung untuk +inkubasi pengetahuan dan terakhir, serta ruang perkantoran teknologi, meningkatkan kenyamanan +dengan mengintegrasikan meningkatkan aksesibilitas universitas, dan pusat hidup dan mendorong +universitas, industri, dan melalui jalur sepeda dan penelitian dalam jarak dekat interaksi komunitas antara +lembaga pemerintah dalam pejalan kaki yang dirancang untuk mendorong kolaborasi mahasiswa, fakultas, +satu area dengan baik antara akademisi dan pengunjung, profesional, dan +pemangku kepentingan penduduk Infrastruktur & Mobilitas | 83 +7. Manggarai +Pusat Transportasi Utama +Latar Belakang: Tujuan: +Manggarai adalah stasiun pusat di Jakarta yang Menjadi pusat transportasi multifungsi yang terintegrasi, +menghubungkan jalur komuter, kereta api jarak jauh, kereta mudah diakses, dan berfungsi sebagai pintu gerbang menuju +api bandara, dan bus; memainkan peran penting dalam Jakarta +menghubungkan Jakarta ke seluruh Indonesia +Tindakan Strategis +Grand Central Terminal, NYC +Toyama Station, Toyama Vanderbilt Avenue, NYC Busta Shinjuku, Tokyo +Memfasilitasi navigasi Meningkatkan aksesibilitas Mengembangkan proyek- Melestarikan bangunan +antar moda transportasi dan daya tarik stasiun proyek mixed-use dengan warisan sambil +melalui ride-sharing stops dengan mengintegrasikan kepadatan tinggi di sekitar mengakomodasi +dan tempat park and ride; jalur pejalan kaki dan plaza stasiun untuk meningkatkan perkembangan baru dengan +mempromosikan zona tanpa akses dan merangsang melakukan pembangunan di +mobil kegiatan ekonomi sekitar terminal 84 | Infrastruktur & Mobilitas +8. Pulomas +Pusat Gaya Hidup +Latar Belakang: Tujuan: +Pulomas merupakan pusat perdagangan dan jasa berskala Menghidupkan kembali penawaran komersial dan gaya hidup +kota, dikelilingi oleh berbagai pilihan hunian mulai dari di kawasan ini sekaligus menjadi pusat transportasi multifungsi +apartemen mewah hingga kompleks perumahan tradisional yang mudah diakses dan terintegrasi +Tindakan Strategis +Centennial Parklands, Sydney +Clementi, Singapore Holland Village, Singapore Manhattan, USA +Menyediakan bus Meningkatkan fasilitas Merevitalisasi fasilitas Menerapkan ruang publik +pengumpan yang tersebar lingkungan dan komunitas olahraga dengan standar dan ruang hijau di antara +di halte-halte tetap di dengan menyediakan pasar berkualitas tinggi di gedung-gedung mixed- +daerah pemukiman untuk berkualitas tinggi yang area tersebut untuk use untuk menciptakan +memastikan aksesibilitas berlokasi strategis untuk menjadikannya kompleks lingkungan yang nyaman +bagi penghuni dan memenuhi kebutuhan olahraga dan gaya hidup dan layak huni, sekaligus +menghubungkan mereka sehari-hari yang ikonik, sambil mendorong interaksi +dengan simpul transportasi mempromosikan fasilitas ini komunitas +utama lainnya untuk berbagai tujuan multi- +guna lainnya Infrastruktur & Mobilitas | 85 +9. Tanjung Priok +Pusat Transportasi Utara +Latar Belakang: Tujuan: +Tanjung Priok adalah pelabuhan utama dan pusat Mengintegrasikan transportasi kereta api, bus, dan laut dengan +logistik untuk Jakarta, salah satu yang terbesar di Asia melaksanakan desain perkotaan di tingkat mikro sambil +Tenggara, namun menghadapi tantangan konektivitas meningkatkan konektivitas multimoda +dan berkebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan +pengembang swasta dan kebutuhan publik +Tindakan Strategis +TsimTsaShuiFerry Bus CanadaPlaceStation, +Terminal, HongKong CanadaPlace, Vancouver Vancouver Gastown, Vancouver +Meningkatkan sinergi dan Transformasikan area Menerapkan pembangunan Menggabungkan ruang +konektivitas pelabuhan- menjadi pusat bisnis yang berfokus pada hunian, komersial, dan +kota dengan memodernisasi tepi pantai (CBD) dengan pemberdayaan masyarakat rekreasi yang ramah +stasiun komuter Tanjung mengintegrasikan zona dengan memasukkan lingkungan untuk +Priok dan memperluas rute multi-guna modern, perumahan vertikal mendukung gaya hidup +pengumpan ke Pelabuhan komunitas dinamis, dan terjangkau, ruang usaha hidup-bekerja-bermain dan +Penumpang fasilitas berkelas dunia untuk mikro-kecil, dan fasilitas mencerminkan kemakmuran +mendukung pertumbuhan umum dalam rencana kota +ekonomi lokal serta menarik kawasan transit untuk +investasi global mendorong kolaborasi dan +meningkatkan kualitas hidup +komunitas lokal 86 | Infrastruktur & Mobilitas +10. Pancoran +Sudut Segitiga Emas +Latar Belakang: Tujuan: +Pancoran berada di sebelah tenggara kawasan Segitiga Emas, Melaksanakan pembangunan perkotaan yang berfokus pada +yang merupakan kawasan pusat bisnis, kantor perusahaan- peningkatan aksesibilitas, inklusivitas, dan tanggung jawab +perusahaan regional dan nasional, pusat pendidikan terhadap lingkungan +dan rekreasi, serta gedung pertemuan yang dilayani oleh +transportasi massal +Tindakan Strategis +SathornBRT-ChongNonsiBTS, +ChongNonsi, Bangkok Bangkok Si Lom, Bangkok MCahnohnagttNaonn, sUiS, BAangkok +Memperkuat efisiensi Membangun transportasi Memperbaiki jalur pejalan Memperbaiki lingkungan +perjalanan melalui antar-moda yang mulus kaki dengan menambahkan perkotaan dengan +pendekatan berorientasi dengan menghubungkan pohon untuk keteduhan, menciptakan ruang hijau +transit dengan memperluas jalur kereta api dengan area duduk, pencahayaan, ketiga, koridor, area rekreasi, +konektivitas ke gedung- feeder dan bis untuk jalur landai yang dapat dan plaza untuk mendorong +gedung strategis dan area menjangkau daerah-daerah diraba, serta memperluas kawasan bisnis yang +pengunjung dengan lalu yang lebih kecil dan lebih dan meningkatkan kualitas seimbang dan berkualitas +lintas tinggi terpencil seperti lingkungan trotoar untuk kenyamanan tinggi +perumahan dan aksesibilitas Infrastruktur & Mobilitas | 87 +11. Kawasan Mangga Dua +Pusat Jalur Perdagangan +Latar Belakang: Tujuan: +Mangga Dua memainkan peran kunci sebagai pusat Mengangkat pusat perbelanjaan bersejarah di Jakarta dengan +komersial utama, dengan proyek transportasi umum yang mengintegrasikan transportasi multimoda yang mudah diakses +akan datang. Kedekatannya dengan stasiun transportasi +utama memposisikannya sebagai pusat strategis untuk +perdagangan dan transportasi +Tindakan Strategis +Shibuya, Japan +Mengintegrasikan fungsi Memberi kemudahan akses Menawarkan beragam Memanfaatkan ruang +penggunaan campuran publik melalui desain yang atraksi dan aktivitas hijau untuk mendukung +vertikal melalui pelapisan berpusat pada pejalan kaki, 24/7 di dalam area untuk transportasi umum dengan +ruang publik dan privat dan integrasi tanpa batas memastikan pergerakan dan mengurangi lahan parkir, +untuk mengoptimalkan antara stasiun dan bangunan vitalitas yang berkelanjutan menambah tanaman hijau, +kepadatan di area padat komersial dan mendorong mobilitas +ramah lingkungan 88 | Infrastruktur & Mobilitas +12. Kawasan Cawang Cikoko +Pusat Multimoda +Latar Belakang: Tujuan: +Kawasan Cawang Cikoko terletak di area yang sangat Membangun pusat transportasi multimoda yang terintegrasi, +strategis dengan tiga moda transportasi umum di Tengah secara vertikal dengan memperluas fungsi masing-masing +areanya, dikelilingi oleh gedung-gedung bertingkat yang moda, dan juga secara horizontal untuk mendiversifikasi +menjadikannya area yang memiliki mobilitas tinggi pilihan di area tersebut +Tindakan Strategis +Utrecht Central, Netherlands MCahnohnagttNaonn, sUiS, BAangkok +Meningkatkan aksesibilitas Memperluas pilihan Berkolaborasi dengan Diversifikasi fasilitas dan +akses lokasi melalui mobilitas mikro dengan lembaga-lembaga pengembangan mixed-use +diversifikasi moda mengintegrasikan jalur keberlanjutan tertentu untuk menarik lebih banyak +transportasi dengan berbagai sepeda dan jalur pejalan kaki untuk mengembangkan pengunjung dengan fokus +tingkat mobilitas program-program yang pada area komersial dan +meningkatkan penggunaan residensial +energi yang efisien Infrastruktur & Mobilitas | 89 +13. Kawasan Harmoni +Central Landmark Square +Latar Belakang: Tujuan: +Harmoni berfungsi sebagai pusat transportasi penting di Mengembangkan kawasan ini menjadi TOD yang ramai dengan +Jakarta, menghubungkan berbagai moda transportasi transportasi multimoda yang terintegrasi, infrastruktur yang +sekaligus menjadi titik fokus untuk kegiatan perdagangan, ramah pejalan kaki, dan ruang kota yang berkelanjutan +jasa, dan pemerintahan +Tindakan Strategis +Tiananmen Square, Beijing +Mengintegrasikan stasiun Mengembangkan Menerapkan desain Memperkenalkan sistem +transportasi umum infrastruktur ramah perkotaan serbaguna lalu lintas terkendali +dengan landmark ikonik pejalan kaki dan pesepeda yang berorientasi pada dan pengurangan polusi +menyediakan jaringan bus yang menghubungkan budaya dalam bangunan di sekitar landmark +dan rute reguler untuk transportasi, tempat rendah-menengah seperti ikonik, dengan fasilitas +mendorong kunjungan bersejarah, dan budaya museum, hotel, perkantoran, umum seperti toilet, +wisatawan dan penduduk untuk memudahkan dan ruang hijau untuk pusat informasi, dan +mobilitas dan mengurangi memadukan infrastruktur pengawasan keamanan +ketergantungan kendaraan modern dengan nilai historis untuk kenyamanan dan +pribadi keberlanjutan 90 | Infrastruktur & Mobilitas +14. Kawasan Rawa Buaya +Pusat Logistik +Latar Belakang: Tujuan: +Rawa Buaya berfungsi sebagai titik transit vital bagi Menciptakan pusat berkelanjutan yang mengintegrasikan +daerah sekitarnya yang padat penduduk, dengan potensi kehidupan padat, perdagangan, dan transportasi efisien, serta +pengembangan lebih lanjut baik di sektor perumahan mengoptimalkan distribusi barang ke kawasan industri sekitar +maupun industri +Tindakan Strategis +JurongIndustrial Estate, Jurong East Bus +Jurong East, Singapore Singapore Interchange, Singapore MJCuahrnoohnnaggt EtNaaonsn,t s,U iSS, iBAnagnapgkoorek +Mengintegrasikan Mengoptimalkan Mengintegrasikan berbagai Menciptakan komunitas +zonasi mixed-use untuk transportasi logistik moda transportasi seperti layak huni dengan ruang +hunian, komersial, dan industri untuk meningkatkan MRT, bus, dan taksi sambil serba guna, ruang hijau, +industri dengan kepadatan produktivitas ekonomi meningkatkan layanan fasilitas umum, dan +tinggi guna menciptakan dengan memprioritaskan angkutan mikro untuk komunitas, menjadikannya +lingkungan perkotaan yang infrastruktur pendukung mencapai konektivitas tempat ideal untuk tinggal, +terintegrasi pergerakan barang multimoda yang efisien bekerja, dan bermain Infrastruktur & Mobilitas | 91 +15. Kawasan Tanah Abang +Pusat Perdagangan +Latar Belakang: Tujuan: +Tanah Abang merupakan pusat perdagangan tekstil terbesar Berkembang menjadi kawasan TOD perdagangan yang +di Asia Tenggara dan pusat transportasi utama di Jakarta, dinamis yang mendorong pertumbuhan ekonomi local, dan +yang mengintegrasikan layanan kereta komuter, jaringan bus, meningkatkan aktivitas bisnis dalam lingkungan perkotaan +dan fasilitas umum di tengah tingginya aktivitas ekonomi dan yang ramah pejalan kaki +kepadatan penduduk +Tujuan Strategis +Dongdaemun Station, Seoul. +Integrate dense residential Memperkuat hubungan Meningkatkan aksesibilitas Memanfaatkan landmark +areas, commercial hubs, antara jalur kereta api dan publik dengan desain ramah budaya di kawasan ini +and cultural landmarks layanan bus lokal untuk pejalan kaki dan konektivitas untuk menarik pengunjung +untuk menciptakan memfasilitasi kelancaran langsung antara stasiun internasional melalui +lingkungan perkotaan transit multimoda, transit dan ruang komersial pameran, acara fesyen, dan +dinamis yang memenuhi mengurangi kemacetan, dan kegiatan budaya lainnya; +beragam kebutuhan meningkatkan aksesibilitas menunjukkan identitasnya +bagi para komuter harian dan sebagai pusat ritel dan +wisatawan budaya global 92 | Infrastruktur & Mobilitas +16. Kawasan Juanda +Zona Sejarah & Pemerintahan +Latar Belakang: Tujuan: +Stasiun Juanda adalah pusat transit vital di Jakarta Pusat, Bertransformasi menjadi TOD terintegrasi dengan kepadatan +mengintegrasikan kantor pemerintah, landmark bersejarah, tinggi yang mengoptimalkan efisiensi transit, penggunaan +dan berbagai moda transportasi lahan di sekitarnya, dan koneksinya dengan pusat-pusat +budaya dan ekonomi +Tujuan Strategis +Shinjuku Gyoen +Shinjuku Station, Tokyo Meiji Shrine, Shinjuku, Tokyo National Park, Tokyo Lumine, Shinjuku, Tokyo +Mengintegrasikan sistem Menciptakan koridor Memperluas ruang publik Mengembangkan +angkutan multi-moda untuk budaya dengan dan ruang hijau di sekitar pengembangan mixed-use +meningkatkan aksesibilitas menghubungkan stasiun- stasiun Juanda, seperti plaza di sekitar stasiun, yang +dan menjadi pusat kereta stasiun dengan tengara kota atau taman atap, untuk menampilkan ritel, tempat +atau bus rapid transit di masa agama dan budaya di menjadi tempat ketiga bagi makan, dan ruang kerja +depan, serta membangun sekitarnya penduduk dan komuter bersama +terminal bus jarak jauh untuk +konektivitas regional Infrastruktur & Mobilitas | 93 +17. Kawasan Kampung Rambutan +Pusat Konektivitas +Latar Belakang: Tujuan: +Terminal Kampung Rambutan, yang terletak di Jalan TB Mengembangkan Transit Oriented Development (TOD) di +Simatupang di daerah Rambutan, Jakarta Timur, berfungsi Terminal Kampung Rambutan, yang mengintegrasikan +sebagai pusat bus antarkota dan angkutan kota. Terminal transportasi multi-moda yang mulus, ruang komersial yang +ini terdiri dari dua bangunan utama dan terintegrasi dengan hidup, praktik-praktik berkelanjutan, dan hunian vertikal +sistem LRT +Tujuan Strategis +Taipei Main Station Taipei Main Station: New Integrated Main Stationwith Vertical Housing +Interchange, Taiwan World Shopping Area Tamsui River, Taiwan Development, Taiwan +Mengintegrasikan berbagai Mengintegrasikan ritel Menyelaraskan Membangun hunian +moda transportasi dalam dan layanan di dalam pembangunan perkotaan bertingkat tinggi di +sistem terpadu untuk terminal transportasi untuk dengan ekosistem alami dekat pusat transit untuk +transfer mudah, mengurangi meningkatkan kenyamanan untuk meminimalkan mempromosikan kehidupan +kemacetan, dan mendorong dan menstimulasi ekonomi dampak lingkungan dan yang berkelanjutan, dan +mobilitas berkelanjutan lokal meningkatkan kualitas hidup menyediakan akses yang +dengan waktu tunggu minim nyaman ke transportasi +umum 94 | Infrastruktur & Mobilitas +18. Kawasan Tanjung Barat +Pusat Komunitas +Latar Belakang: Tujuan: +Terletak di Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, stasiun Mengembangkan Transit-Oriented Development (TOD) di +ini melayani KRL Commuter Line dan terintegrasi dengan sekitar Stasiun Tanjung Barat untuk meningkatkan mobilitas +transportasi umum terdekat. Stasiun ini memiliki dua jalur yang lancar, mempromosikan perdagangan lokal yang dinamis, +kereta dan menciptakan komunitas perkotaan yang terhubung dan +dinamis +Tujuan Strategis +Local economy +Kowloon Multi-Mode, development around Public Spaces Integrated +Hongkong Kowloon, Hongkong Kowloon Station, Hongkong +Membuat pusat kegiatan Menghubungkan area Merancang jalur Menciptakan ruang +dekat stasiun untuk komersial dengan pejalan kaki yang aman hijau, koridor, area +efisiensi dan integrasi transportasi dan dan nyaman untuk rekreasi, dan plaza untuk +moda transportasi, perumahan untuk menghubungkan stasiun mengembangkan distrik +menghubungkan kereta, mengstimulasi ekonomi dengan area sekitar, yang seimbang, dinamis, dan +pool kendaraan, angkot, lokal. Ciptakan koridor mendorong aktivitas berkualitas tinggi +dan bus pengumpan guna berbasis TOD yang masyarakat, meningkatkan +meningkatkan mobilitas menampilkan ruang akses, dan mengurangi +ramah pejalan kaki seperti kemacetan +pusat makanan, area kerja +bersama, dan toko ritel Infrastruktur & Mobilitas | 95 +Daftar Pustaka +Ade Miranti Karunia. Yoga Sukmana. Kompas. (2023). Kapasitas Bandara Soekarno-Hatta Akan Naik Jadi 110 Juta +Penumpang per Tahun. https://money.kompas.com/read/2023/07/22/210000726/kapasitas-bandara-soekarno-hatta- +akan-naik-jadi-110-juta-penumpang-per-tahun#google_vignette +Adimas Fahky. Uyu Liman. Antara News. (2022). AP II to Build Cargo Villages at Soekarno-Hatta, Kertajati Airports. +https://en.antaranews.com/news/213965/ap-ii-to-build-cargo-villages-at-soekarno-hatta-kertajati-airports +Adimas Raditya Fahky P. Antara News. (2022). AP II Akan Bangun Cargo Village di Bandara Soetta dan Kertajati. https:// +www.antaranews.com/berita/2689421/ap-ii-akan-bangun-cargo-village-di-bandara-soetta-dan-kertajati +Antara News. (2024). Aset DKI Naik 60-70 Persen dalam Lima Tahun Terakhir. https://www.antaranews.com/ +berita/4179927/aset-dki-naik-60-70-persen-dalam-lima-tahun-terakhir +Antara News. (2024). Praktisi Hukum: Pentingnya Aturan Terkait Penggunaan AI di Indonesia. https://www. +antaranews.com/berita/3939732/praktisi-hukum-pentingnya-aturan-terkait-penggunaan-ai-di-indonesia; https:// +theconversation.com/regulasi-ai-di-indonesia-belum-cukup-perlu-aturan-yang-lebih-spesifik-219827 +Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. (2024). Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Obyek Wisata Unggulan Menurut +Lokasi di DKI Jakarta. https://jakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/Nzc3IzI=/jumlah-kunjungan-wisatawan-ke-obyek- +wisata-unggulan-menurut-lokasi-di-dki-jakarta.html +Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Utara. (2024). Number of Tourist Arrivals to Tourism Object in Jakarta Utara. +https://jakutkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzIzI=/number-of-tourist-arrivals-to-tourism-object-in-jakarta- +utara.html +By & Havn. (2024). Lynetteholm: Copenhagen’s Reclamation Project and Its Purpose. https://byoghavn.dk/ +lynetteholm/koebenhavns-opfyld-og-hvad-det-bliver-brugt-til_eng/ +CNBC Indonesia. (2024). Kerugian Akibat Macet di Jakarta Tembus Rp 100 Triliun per Tahun. https://www. +cnbcindonesia.com/news/20240705081928-4-551957/kerugian-akibat-macet-di-jakarta-tembus-rp-100-triliun-per- +tahun +Dansk Byudvikling. (2024). By & Havn: Record Revenue and Large Deficit in 2023. https://dansk-byudvikling.dk/by- +havn-med-rekordhoej-omsaetning-og-stort-underskud-i-2023/ +Friska Yolanda. Republika. (2020). Railink Targetkan 2,7 Juta Penumpang KA Bandara Soetta. https://ekonomi. +republika.co.id/berita/q4yyy3370/railink-targetkan-27-juta-penumpang-ka-bandara-soetta#google_vignette +Gita Amanda. Republika. (2024). Penumpang Pesawat 2023 di Bandara Soetta Capai 50,96 Juta. https://ekonomi. +republika.co.id/berita/s7ebdr423/penumpang-pesawat-2023-di-bandara-soetta-capai-5096-juta +Hong Kong. Transport Department of the Government of Hong Kong Special Administrative Region. (2024). +Transport in Hong Kong: Intelligent Transport Systems (ITS). https://www.td.gov.hk/en/transport_in_hong_kong/its/ +introduction/index.html 96 | Infrastruktur & Mobilitas +IDN Financials. (2024). JLL Indonesia: Prospect of Indonesian Data Centers. https://www.idnfinancials.com/id/ +news/50545/jll-indonesia-prospect-indonesian-data-centers +Imperial College London. The World Bank. Railway and Transport Strategy Centre. (2017). Operator’s Story: Hong Kong +MTR. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/research-centres-and-groups/centre-for-transport-studies/ +tsc/world-bank/OperatorsStory_Hong-Kong-MTR_Final-060717.pdf +Indo Shipping Gazette. (2023). Arus Petikemas Tanjung Priok pada 2022 Mencapai 6,4 Juta TEUs. +https://indoshippinggazette.com/2023/arus-petikemas-tanjung-priok-pada-2022-mencapai-64-juta-teus/ +Indonesia. Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). DKI Jakarta Maksimalkan +Pengelolaan Aset untuk Pembangunan Berkelanjutan. https://bpad.jakarta.go.id/portal/content/berita/5254 +Indonesia. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2024). Indeks Keamanan Siber Indonesia. https://www.bssn.go.id/ +indeks-kami/ +Indonesia. Dinas Kesehatan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2023). Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Raih +Penghargaan Jakarta Innovation Awards 2023. https://dinkes.jakarta.go.id/berita/read/dinas-kesehatan-provinsi-dki- +jakarta-melalui-puskesmas-kecamatan-kebayoran-baru-raih-penghargaan-juara-pertama-jakarta-innovation-awards- +tahun-2023 +Indonesia. Dinas Perhubungan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2024). Artificial Intelligence: Solusi Urai Kemacetan +Jakarta. https://www.jakarta.go.id/page/artificial-intelligence-solusi-urai-kemacetan-jakarta +Indonesia. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2022). Menhub Dorong Bangun Cargo Village untuk +Tingkatkan Daya Tampung Cargo di Bandara Soekarno-Hatta. https://portal.dephub.go.id/post/read/menhub- +dorong-bangun-cargo-village-untuk-tingkatkan-daya-tampung-cargo-di-bandara-soekarno-hatta +Indonesia. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). Menhub: Revitalisasi Bandara Soekarno-Hatta +untuk Tingkatkan Kapasitas dan Produktivitas. https://dephub.go.id/post/read/menhub--revitalisasi-bandara- +soekarno-hatta-untuk-tingkatkan-kapasitas-dan-produktivitas +Indonesia. Nadhif Seto Sanubari. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2020). Jakarta x Nodeflux: Membangun Kota +Cerdas Bervisi AI. https://corona.jakarta.go.id/id/artikel/jakarta-x-nodeflux-membangun-kota-cerdas-bervisi-ai +Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia. (2024). Planning an Equitable Road Pricing: Is It +Even Possible?. https://itdp-indonesia.org/2024/04/planning-an-equitable-road-pricing-is-it-even-possible/ +JLL (Jones Lang LaSalle) Indonesia. (2024). Japan Data Centres: Algorithm Resilience and Carbon Neutral. https:// +www.jll.co.id/en/trends-and-insights/research/japan-data-centres-algorithm-resilience-and-carbon-neutral +Kok Yufeng. Strait Times. (2021). More S’pore residents take trains and buses to work, fewer drive to the office: +Population census +Maritim News. (2024). Dukung Ekspor Impor: Pengembangan Pelabuhan Priok di NPCT & NPEA. https://maritimnews. +com/2024/07/dukung-ekspor-impor-pengembangan-pelabuhan-priok-di-npct-npea/ Infrastruktur & Mobilitas | 97 +National Cyber Security Index (NCSI). (2024). United States Cybersecurity Index Overview. +https://ncsi.ega.ee/country/us/ +Nurdian Akhmad. Top Business. (2020). Angkutan Penumpang Turun, AP II Genjot Kargo. https://www.topbusiness. +id/34580/angkutan-penumpang-turun-ap-ii-genjot-kargo.html +Nurito. Berita Jakarta. (2022). Keamanan Cyber Pemprov DKI Diapresiasi BSSN. https://m.beritajakarta.id/ +read/113775/keamanan-cyber-pemprov-dki-diapresiasi-bssn +Ookla Speedtest. (2024). Indonesia Internet Speed Rankings - South Jakarta. https://www.speedtest.net/global-index/ +indonesia?city=South%20Jakarta +Ookla. (2023). Malaysia 5G Performance Q3 2023. https://www.ookla.com/articles/malaysia-5g-performance-q3-2023 +PR Newswire. Arizton Advisory & Intelligence. (2024). Japan Data Center Market Investment to Reach $14.48 Billion by +2028. https://www.prnewswire.com/news-releases/japan-data-center-market-investment-to-reach-14-48-billion-by- +2028--watch-out-exclusive-insight-on-japan--hong-kong-data-center-market---arizton-302147640.html +Reyhan Fernanda Fajarihza. Bisnis Indonesia. (2024). Pemprov DKI Jakarta Akui Punya Banyak Aset Tidur Potensial +Digarap Investor. https://jakarta.bisnis.com/read/20240717/384/1783074/pemprov-dki-jakarta-akui-punya-banyak- +aset-tidur-potensial-digarap-investor +Safyra Primadhyta. CNN Indonesia. (2022). AP II Catat Volume Angkutan Kargo 2021 Melesat 20,53 Persen. https:// +www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220207210131-92-756215/ap-ii-catat-volume-angkutan-kargo-2021-melesat- +2053-persen +Samaya Dharmaraj. OpenGov Asia. (2024). Indonesia Aligns AI Regulations with Global Standards. https:// +opengovasia.com/2024/11/25/indonesia-aligns-ai-regulations-with-global-standards/ +Simon Kemp. DataReportal. (2024). Digital 2024: Indonesia. https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia +Siti Nurhaliza. Antara News. (2023). DKI Terima 162 Sertifikat Aset Berasal dari 225 Hektare Bidang Tanah. https://www. +antaranews.com/berita/3547167/dki-terima-162-sertifikat-aset-berasal-dari-225-hektare-bidang-tanah +Statista. (2024). Public Transportation in Hong Kong. https://www.statista.com/topics/5669/public-transportation-in- +hong-kong/#:~:text=Hong%20Kong%20saw%20an%20average,measures%20were%20still%20in%20place. +Steven Borowiec. Nikkei Asia. (2023). South Korea’s Main Airport Bets on Smart Handling of Cargo. https://asia.nikkei. +com/Business/Transportation/South-Korea-s-main-airport-bets-on-smart-handling-of-cargo +Tempo. (2024). Anggaran Program 3 Juta Rumah. https://www.tempo.co/ekonomi/anggaran-program-3-juta- +rumah-1170809 +The World Bank. (2024). Indonesia: Supporting Sustainable and Inclusive Urban Mobility. https://documents1. +worldbank.org/curated/en/099060324114539683/pdf/P17583313892300871be641a5ea7b90e0e6.pdf 98 | Infrastruktur & Mobilitas +United Kingdom. Civil Aviation Authority. (2023). Aviation Statistics: International and Domestic Flights Data. https:// +assets.publishing.service.gov.uk/media/6579e81b254aaa000d050cb6/avi0107.ods +United States of America. New York State Government. (2023). Enhancing Cybersecurity in New York State. https:// +www.governor.ny.gov/programs/enhancing-cybersecurity-new-york-state#:~:text=New%20York%20State’s%20 +Cybersecurity%20Strategy%20Central%20Principles&text=Ensure%20that%20the%20State’s%20most,its%20 +least%20well%2Dresourced%20entities.&text=Expand%20the%20scope%20of%20cybersecurity,critical%20 +infrastructure%20is%20better%20protected. +United States of America. U.S. Government Accountability Office (GAO). (2024). Artificial Intelligence: Key Issues and +Considerations for Federal Agencies. https://www.gao.gov/products/gao-24-105980 +United States of America. U.S. Government AI. (2024). AI in Government: U.S. AI Strategy and Implementation. +https://ai.gov/ai-in-gov/ Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi +bappeda.jakarta.go.id diff --git a/raw/www.kedirikota.go.id_p_berita_10113773_datangi-rumah-penerima-manfaat-mbak-wali-salurkan-bantuan-atensi-dari-kemensos.md b/raw/www.kedirikota.go.id_p_berita_10113773_datangi-rumah-penerima-manfaat-mbak-wali-salurkan-bantuan-atensi-dari-kemensos.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..934baa76d3698018a2fa89e92e2632f0ee50b0ac --- /dev/null +++ b/raw/www.kedirikota.go.id_p_berita_10113773_datangi-rumah-penerima-manfaat-mbak-wali-salurkan-bantuan-atensi-dari-kemensos.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kedirikota.go.id/p/berita/10113773/datangi-rumah-penerima-manfaat-mbak-wali-salurkan-bantuan-atensi-dari-kemensos +title: "Website Resmi Pemerintah Kota Kediri" +domain: www.kedirikota.go.id +crawl_date: 2026-03-25 16:10:11 +source_type: government +quality_score: 94 +is_priority: false +--- + +# Website Resmi Pemerintah Kota Kediri + +Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial RI. Penyaluran bantuan ini dilakukan di rumah masing-masing penerima, Senin (02/03/2026). Wali Kota Kediri menyerahkan bantuan kepada Beta Wahyu dari klaster disabilitas asal Kelurahan Ngadirejo, Kimberly dari klaster disabilitas asal Kelurahan Setonopande, dan Sukina dari klaster lansia asal Kelurahan Pakunden. "Hari ini kami menyalurkan bantuan ATENSI dari Kemensos. Jadi Kemensos memberikan bantuan sejumlah 516 juta untuk warga Kota Kediri dengan penerima manfaatnya kurang lebih ada 215 orang. Beberapa sudah disalurkan dan hari ini kami antarkan untuk tiga orang," ujarnya. Mbak Wali menjelaskan bantuan ATENSI dari Kemensos ini diperuntukkan untuk beberapa kategori. Yakni, disabilitas, lansia, kelompok rentan, anak-anak dan OD HIV. Harapannya bantuan ini bisa meringakan beban dari masyarakat. Khususnya masyarakat yang masuk desil 1-5. Bantuan yang diberikan bermacam-macam berupa kasur, bantal, guling, peralatan mandi, beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. "Saya lihat memang tadi beberapa kasur penerima ini sudah lapuk. Alhamdulillah dapat bantuan kasur ini bisa meningkatkan kenyamanan masyarakat. Pasti ini bermanfaat dan membantu," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Imam Muttakin menambahkan penerima bantuan ini telah diseleksi oleh Kemensos. Dari pihak Kemensos meminta usulan data dari pemda. Dari Kota Kediri mengusulkan sekitar 1.000 setelah itu diseleksi dan yang masuk sesuai kriteria ada 215 penerima. Kriteria dari Kemensos adalah masuk desil 1-5. Lalu masu ke dalam kategori lansia, disabilitas, OD HIV, anak-anak dan lainnya. "Bantuan yang diberikan ini hampir sama. Ada kasur, peralatan mandi, ada mukena atau sarung, dan lainnya. Jadi banyak intervensi baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk intervensi kebutuhan dasar dari masyarakat kurang mampu," imbuhnya. Turut mendampingi, Camat Kota, Camat Pesantren, Lurah Ngadirejo, Lurah Pakunden, TRC, dan pihak terkait lainnya. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kediri Berita Terkait Beranda berita Datangi Rumah Penerima Manfaat, Mbak Wali Salurkan… Datangi Rumah Penerima Manfaat, Mbak Wali Salurkan Bantuan ATENSI dari Kemensos berita | 02/03/2026 Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyalurkan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial RI. Penyaluran bantuan ini dilakukan di rumah masing-masing penerima, Senin (02/03/2026). Wali Kota Kediri menyerahkan bantuan kepada Beta Wahyu dari klaster disabilitas asal Kelurahan Ngadirejo, Kimberly dari klaster disabilitas asal Kelurahan Setonopande, dan Sukina dari klaster lansia asal Kelurahan Pakunden. "Hari ini kami menyalurkan bantuan ATENSI dari Kemensos. Jadi Kemensos memberikan bantuan sejumlah 516 juta untuk warga Kota Kediri dengan penerima manfaatnya kurang lebih ada 215 orang. Beberapa sudah disalurkan dan hari ini kami antarkan untuk tiga orang," ujarnya. Mbak Wali menjelaskan bantuan ATENSI dari Kemensos ini diperuntukkan untuk beberapa kategori. Yakni, disabilitas, lansia, kelompok rentan, anak-anak dan OD HIV. Harapannya bantuan ini bisa meringakan beban dari masyarakat. Khususnya masyarakat yang masuk desil 1-5. Bantuan yang diberikan bermacam-macam berupa kasur, bantal, guling, peralatan mandi, beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. "Saya lihat memang tadi beberapa kasur penerima ini sudah lapuk. Alhamdulillah dapat bantuan kasur ini bisa meningkatkan kenyamanan masyarakat. Pasti ini bermanfaat dan membantu," jelasnya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Imam Muttakin menambahkan penerima bantuan ini telah diseleksi oleh Kemensos. Dari pihak Kemensos meminta usulan data dari pemda. Dari Kota Kediri mengusulkan sekitar 1.000 setelah itu diseleksi dan yang masuk sesuai kriteria ada 215 penerima. Kriteria dari Kemensos adalah masuk desil 1-5. Lalu masu ke dalam kategori lansia, disabilitas, OD HIV, anak-anak dan lainnya. "Bantuan yang diberikan ini hampir sama. Ada kasur, peralatan mandi, ada mukena atau sarung, dan lainnya. Jadi banyak intervensi baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk intervensi kebutuhan dasar dari masyarakat kurang mampu," imbuhnya. Turut mendampingi, Camat Kota, Camat Pesantren, Lurah Ngadirejo, Lurah Pakunden, TRC, dan pihak terkait lainnya. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Kediri Berita Terkait Safari Ramadan, Mbak Wali Silaturahmi dengan Forkopimda, Ulama dan Umaro Kota Kediri  Sambangi Rumah Warga Semampir, Mbak Wali Beri Bantuan dan Semangat untuk Keluarga Senam Bersama Warga, Mbak Wali Perkenalkan Taman Ramah dan IPLT Dukung Generasi Sehat dan Berkualitas, Mbak Wali Resmikan SPPG 2 Ponpes Al-Amien  Lantik ASN Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, Mbak Wali Tekankan Integritas dan Profesionalisme diff --git a/raw/www.kemenkopmk.go.id_index.php_pelibatan-akademisi-akan-dimaksimalkan-dalam-penanganan-covid-19-di-jawa-timur.md b/raw/www.kemenkopmk.go.id_index.php_pelibatan-akademisi-akan-dimaksimalkan-dalam-penanganan-covid-19-di-jawa-timur.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..181029eeabb417c7bfb7933ecd33fcd59d8aeccb --- /dev/null +++ b/raw/www.kemenkopmk.go.id_index.php_pelibatan-akademisi-akan-dimaksimalkan-dalam-penanganan-covid-19-di-jawa-timur.md @@ -0,0 +1,1248 @@ +--- +url: https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pelibatan-akademisi-akan-dimaksimalkan-dalam-penanganan-covid-19-di-jawa-timur +title: "Pelibatan Akademisi akan Dimaksimalkan dalam Penanganan Covid-19 di Jawa Timur | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" +domain: www.kemenkopmk.go.id +crawl_date: 2026-03-24 17:05:13 +source_type: government +quality_score: 82 +is_priority: false +--- + +# Pelibatan Akademisi akan Dimaksimalkan dalam Penanganan Covid-19 di Jawa Timur | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan + +Surabaya (5/7) -- Pemerintah terus berupaya mempercepat penanganan Covid-19 yang keberadaanya masih sangat mengancam. Beberapa daerah memiliki angka penyebaran yang tinggi, salah satunya yaitu provinsi Jawa Timur. Saat ini, pemerintah terus berupaya memberikan dukungan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah dalam menangani Covid-19 menggunakan strategi pentahelix, yang mana dengan strategi ini lima unsur dilibatkan, yaitu pemerintah, swasta, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan media. Menurut Muhadjir, dalam pentahelix, perguruan tinggi dan akademisi merupakan unsur terpenting. Maka dari itu, dalam kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (5/7), Menko PMK melakukan rapat koordinasi dengan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur untuk menguatkan peran perguruan tinggi dalam menangani Covid-19. Menko PMK mengatakan, di provinsi Jawa Timur, keterlibatan perguruan tinggi dan akademisi dalam upaya penanganan Covid-19 sudah cukup signifikan. Dia mengapresiasi peran perguruan tinggi yang telah sangat baik di bidang kesehatan maupun di bidang inovasi teknologi. "Memang saya lihat di Jawa Timur sudah melibatkan perguruan tinggi. Saya lihat juga perkembangannya cukup signifikan dalam penanganan Covid-19 ini. Baik dalam bentuk philanthropy yang dipelopori oleh perguruan tinggi di Jawa Timur, maupun hasil riset yang sangat berharga, bahkan tidak hanya berlaku di Jawa Timur tapi juga memiliki kiprah di tingkat nasional," kata Menko PMK dalam rapat koordinasi bersama rektor perguruan tinggi se-Jawa Timur. Namun demikian, menurut Menko Muhadjir apa yang telah disumbangkan perguruan tinggi di Jawa Timur belum cukup untuk menumpas Covid-19 di Jawa Timur ini. Muhadjir mengatakan, kedisplinan terhadap protokol kesehatan dasar seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan masih menjadii soal utama. Karena itu, pemerintah pusat meminta Pemprov Jawa Timur untuk mengkoordinasikan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat. "Nanti untuk mengkoordinasi perguruan tinggi itu saya sudah izin Bu Gubernur untuk nanti Pak Wagub yang melakukan koordinasi. Karena kita butuh tenaga akademisi untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat," tuturnya. Selain itu, pemerintah juga akan memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk mempercepat penanganan Covid-19. "Untuk fasilitas nanti akan diberi dukungan termasuk reagen PCR kitsnya, reagen ekstrasinya, itu nanti akan diberikan dukungan oleh Pak Menkes," imbuhnya. Muhadjir meyakini, apabila kasus di Jawa Timur dapat ditekan serendah mungkin, maka kasus tingkat nasional juga akan bisa kita tekan secara signifikan. "Karena sekarang faktor yang paling determinan menurut saya berada di Jawa Timur. Kita masih terus berupaya memberikan dukungan dari pusat. Baik itu melalui gugus tugas maupun kementerian kesehatan maupun kementerian yang lain," ujar Menko PMK. Sebelumnya, Menko PMK meninjau Hotel Grand Surabaya yang akan dialih fungsikan untuk RS Darurat Covid-19. Dalam peninjauannya, Menko PMK memastikan fasilitas hotel telah memadai untuk penanganan pasien. Selain itu, Hotel Grand Surabaya juga akan menjadi tempat penampungan sementara bagi para tenaga kesehatan. "Itu rencana Insya Allah akan dijadikan tempat istirahat tenaga kesehatan. Agar dia lebih nyaman dalam pelaksanaan tugas, lebih fokus, lebih segar, dan tempat istirahatnya lebih representatif," tandasnya.(*) Pelibatan Akademisi akan Dimaksimalkan dalam Penanganan Covid-19 di Jawa Timur Berita dan Artikel Terkait Kolom / Rubrik Bidang PMK / Kategori Media Sosial Kemenko PMK Post Terkini GPR kominfo Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 05 Jul, 2020 + + Pelibatan Akademisi akan Dimaksimalkan dalam Penanganan Covid-19 di Jawa Timur + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Surabaya (5/7) -- Pemerintah terus berupaya mempercepat penanganan Covid-19 yang keberadaanya masih sangat mengancam. Beberapa daerah memiliki angka penyebaran yang tinggi, salah satunya yaitu provinsi Jawa Timur. Saat ini, pemerintah terus berupaya memberikan dukungan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur. + + Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah dalam menangani Covid-19 menggunakan strategi pentahelix, yang mana dengan strategi ini lima unsur dilibatkan, yaitu pemerintah, swasta, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan media.  + + Menurut Muhadjir, dalam pentahelix, perguruan tinggi dan akademisi merupakan unsur terpenting. Maka dari itu, dalam kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (5/7), Menko PMK melakukan rapat koordinasi dengan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur untuk menguatkan peran perguruan tinggi dalam menangani Covid-19. + + Menko PMK mengatakan, di provinsi Jawa Timur, keterlibatan perguruan tinggi dan akademisi dalam upaya penanganan Covid-19 sudah cukup signifikan. Dia mengapresiasi peran perguruan tinggi yang telah sangat baik di bidang kesehatan maupun di bidang inovasi teknologi. + + "Memang saya lihat di Jawa Timur sudah melibatkan perguruan tinggi. Saya lihat juga perkembangannya cukup signifikan dalam penanganan Covid-19 ini. Baik dalam bentuk philanthropy yang dipelopori oleh perguruan tinggi di Jawa Timur, maupun hasil riset yang sangat berharga, bahkan tidak hanya berlaku di Jawa Timur tapi juga memiliki kiprah di tingkat nasional," kata Menko PMK dalam rapat koordinasi bersama rektor perguruan tinggi se-Jawa Timur. + + Namun demikian, menurut Menko Muhadjir apa yang telah disumbangkan perguruan tinggi di Jawa Timur belum cukup untuk menumpas Covid-19 di Jawa Timur ini.  + + Muhadjir mengatakan, kedisplinan terhadap protokol kesehatan dasar seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan masih menjadii soal utama. Karena itu, pemerintah pusat meminta Pemprov Jawa Timur untuk mengkoordinasikan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat.  + + "Nanti untuk mengkoordinasi perguruan tinggi itu saya sudah izin Bu Gubernur untuk nanti Pak Wagub yang melakukan koordinasi. Karena kita butuh tenaga akademisi untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat," tuturnya. + + Selain itu, pemerintah juga akan memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk mempercepat penanganan Covid-19. "Untuk fasilitas nanti akan diberi dukungan termasuk reagen PCR kitsnya, reagen ekstrasinya, itu nanti akan diberikan dukungan oleh Pak Menkes," imbuhnya. + + Muhadjir meyakini, apabila kasus di Jawa Timur dapat ditekan serendah mungkin, maka kasus tingkat nasional juga akan bisa kita tekan secara signifikan.  + + "Karena sekarang faktor yang paling determinan menurut saya berada di Jawa Timur. Kita masih terus berupaya memberikan dukungan dari pusat. Baik itu melalui gugus tugas maupun kementerian kesehatan maupun kementerian yang lain," ujar Menko PMK. + + Sebelumnya, Menko PMK meninjau Hotel Grand Surabaya yang akan dialih fungsikan untuk RS Darurat Covid-19. Dalam peninjauannya, Menko PMK memastikan fasilitas hotel telah memadai untuk penanganan pasien. + + Selain itu, Hotel Grand Surabaya juga akan menjadi tempat penampungan sementara bagi para tenaga kesehatan. "Itu rencana Insya Allah akan dijadikan tempat istirahat tenaga kesehatan. Agar dia lebih nyaman dalam pelaksanaan tugas, lebih fokus, lebih segar, dan tempat istirahatnya lebih representatif," tandasnya.(*) + + + + + + + + Kontributor Foto: + HUMAS BNPB + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 05 Jul, 2020 + + Pelibatan Akademisi akan Dimaksimalkan dalam Penanganan Covid-19 di Jawa Timur + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Surabaya (5/7) -- Pemerintah terus berupaya mempercepat penanganan Covid-19 yang keberadaanya masih sangat mengancam. Beberapa daerah memiliki angka penyebaran yang tinggi, salah satunya yaitu provinsi Jawa Timur. Saat ini, pemerintah terus berupaya memberikan dukungan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur. + + Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah dalam menangani Covid-19 menggunakan strategi pentahelix, yang mana dengan strategi ini lima unsur dilibatkan, yaitu pemerintah, swasta, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan media.  + + Menurut Muhadjir, dalam pentahelix, perguruan tinggi dan akademisi merupakan unsur terpenting. Maka dari itu, dalam kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (5/7), Menko PMK melakukan rapat koordinasi dengan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur untuk menguatkan peran perguruan tinggi dalam menangani Covid-19. + + Menko PMK mengatakan, di provinsi Jawa Timur, keterlibatan perguruan tinggi dan akademisi dalam upaya penanganan Covid-19 sudah cukup signifikan. Dia mengapresiasi peran perguruan tinggi yang telah sangat baik di bidang kesehatan maupun di bidang inovasi teknologi. + + "Memang saya lihat di Jawa Timur sudah melibatkan perguruan tinggi. Saya lihat juga perkembangannya cukup signifikan dalam penanganan Covid-19 ini. Baik dalam bentuk philanthropy yang dipelopori oleh perguruan tinggi di Jawa Timur, maupun hasil riset yang sangat berharga, bahkan tidak hanya berlaku di Jawa Timur tapi juga memiliki kiprah di tingkat nasional," kata Menko PMK dalam rapat koordinasi bersama rektor perguruan tinggi se-Jawa Timur. + + Namun demikian, menurut Menko Muhadjir apa yang telah disumbangkan perguruan tinggi di Jawa Timur belum cukup untuk menumpas Covid-19 di Jawa Timur ini.  + + Muhadjir mengatakan, kedisplinan terhadap protokol kesehatan dasar seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan masih menjadii soal utama. Karena itu, pemerintah pusat meminta Pemprov Jawa Timur untuk mengkoordinasikan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat.  + + "Nanti untuk mengkoordinasi perguruan tinggi itu saya sudah izin Bu Gubernur untuk nanti Pak Wagub yang melakukan koordinasi. Karena kita butuh tenaga akademisi untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat," tuturnya. + + Selain itu, pemerintah juga akan memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk mempercepat penanganan Covid-19. "Untuk fasilitas nanti akan diberi dukungan termasuk reagen PCR kitsnya, reagen ekstrasinya, itu nanti akan diberikan dukungan oleh Pak Menkes," imbuhnya. + + Muhadjir meyakini, apabila kasus di Jawa Timur dapat ditekan serendah mungkin, maka kasus tingkat nasional juga akan bisa kita tekan secara signifikan.  + + "Karena sekarang faktor yang paling determinan menurut saya berada di Jawa Timur. Kita masih terus berupaya memberikan dukungan dari pusat. Baik itu melalui gugus tugas maupun kementerian kesehatan maupun kementerian yang lain," ujar Menko PMK. + + Sebelumnya, Menko PMK meninjau Hotel Grand Surabaya yang akan dialih fungsikan untuk RS Darurat Covid-19. Dalam peninjauannya, Menko PMK memastikan fasilitas hotel telah memadai untuk penanganan pasien. + + Selain itu, Hotel Grand Surabaya juga akan menjadi tempat penampungan sementara bagi para tenaga kesehatan. "Itu rencana Insya Allah akan dijadikan tempat istirahat tenaga kesehatan. Agar dia lebih nyaman dalam pelaksanaan tugas, lebih fokus, lebih segar, dan tempat istirahatnya lebih representatif," tandasnya.(*) + + + + + + + + Kontributor Foto: + HUMAS BNPB + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kolom / Rubrik + + + + + + + + + + + + + + Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Bidang PMK / Kategori + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + + + + + + + + + + + + + + + Media Sosial Kemenko PMK + + + + + + + Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow + + + + + + + + + Post Terkini + + + + + + + + + + + + + + + + 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GPR kominfo Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 05 Jul, 2020 + + Pelibatan Akademisi akan Dimaksimalkan dalam Penanganan Covid-19 di Jawa Timur + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Surabaya (5/7) -- Pemerintah terus berupaya mempercepat penanganan Covid-19 yang keberadaanya masih sangat mengancam. Beberapa daerah memiliki angka penyebaran yang tinggi, salah satunya yaitu provinsi Jawa Timur. Saat ini, pemerintah terus berupaya memberikan dukungan dalam percepatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur. + + Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah dalam menangani Covid-19 menggunakan strategi pentahelix, yang mana dengan strategi ini lima unsur dilibatkan, yaitu pemerintah, swasta, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dan media.  + + Menurut Muhadjir, dalam pentahelix, perguruan tinggi dan akademisi merupakan unsur terpenting. Maka dari itu, dalam kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (5/7), Menko PMK melakukan rapat koordinasi dengan rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Jawa Timur untuk menguatkan peran perguruan tinggi dalam menangani Covid-19. + + Menko PMK mengatakan, di provinsi Jawa Timur, keterlibatan perguruan tinggi dan akademisi dalam upaya penanganan Covid-19 sudah cukup signifikan. Dia mengapresiasi peran perguruan tinggi yang telah sangat baik di bidang kesehatan maupun di bidang inovasi teknologi. + + "Memang saya lihat di Jawa Timur sudah melibatkan perguruan tinggi. Saya lihat juga perkembangannya cukup signifikan dalam penanganan Covid-19 ini. Baik dalam bentuk philanthropy yang dipelopori oleh perguruan tinggi di Jawa Timur, maupun hasil riset yang sangat berharga, bahkan tidak hanya berlaku di Jawa Timur tapi juga memiliki kiprah di tingkat nasional," kata Menko PMK dalam rapat koordinasi bersama rektor perguruan tinggi se-Jawa Timur. + + Namun demikian, menurut Menko Muhadjir apa yang telah disumbangkan perguruan tinggi di Jawa Timur belum cukup untuk menumpas Covid-19 di Jawa Timur ini.  + + Muhadjir mengatakan, kedisplinan terhadap protokol kesehatan dasar seperti menggunakan masker, cuci tangan, dan hindari kerumunan masih menjadii soal utama. Karena itu, pemerintah pusat meminta Pemprov Jawa Timur untuk mengkoordinasikan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat.  + + "Nanti untuk mengkoordinasi perguruan tinggi itu saya sudah izin Bu Gubernur untuk nanti Pak Wagub yang melakukan koordinasi. Karena kita butuh tenaga akademisi untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat," tuturnya. + + Selain itu, pemerintah juga akan memenuhi fasilitas yang dibutuhkan untuk mempercepat penanganan Covid-19. "Untuk fasilitas nanti akan diberi dukungan termasuk reagen PCR kitsnya, reagen ekstrasinya, itu nanti akan diberikan dukungan oleh Pak Menkes," imbuhnya. + + Muhadjir meyakini, apabila kasus di Jawa Timur dapat ditekan serendah mungkin, maka kasus tingkat nasional juga akan bisa kita tekan secara signifikan.  + + "Karena sekarang faktor yang paling determinan menurut saya berada di Jawa Timur. Kita masih terus berupaya memberikan dukungan dari pusat. Baik itu melalui gugus tugas maupun kementerian kesehatan maupun kementerian yang lain," ujar Menko PMK. + + Sebelumnya, Menko PMK meninjau Hotel Grand Surabaya yang akan dialih fungsikan untuk RS Darurat Covid-19. Dalam peninjauannya, Menko PMK memastikan fasilitas hotel telah memadai untuk penanganan pasien. + + Selain itu, Hotel Grand Surabaya juga akan menjadi tempat penampungan sementara bagi para tenaga kesehatan. "Itu rencana Insya Allah akan dijadikan tempat istirahat tenaga kesehatan. Agar dia lebih nyaman dalam pelaksanaan tugas, lebih fokus, lebih segar, dan tempat istirahatnya lebih representatif," tandasnya.(*) + + + + + + + + Kontributor Foto: + HUMAS BNPB + + + + + Reporter: + Novrizaldi + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi diff --git a/raw/www.kemenkopmk.go.id_index.php_pendampingan-dan-penguatan-percepatan-penurunan-stunting-kemenko-pmk-bersama-19-kementerianlembaga.md b/raw/www.kemenkopmk.go.id_index.php_pendampingan-dan-penguatan-percepatan-penurunan-stunting-kemenko-pmk-bersama-19-kementerianlembaga.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3a638846bc13375271557791857c2e27bcb15b0c --- /dev/null +++ b/raw/www.kemenkopmk.go.id_index.php_pendampingan-dan-penguatan-percepatan-penurunan-stunting-kemenko-pmk-bersama-19-kementerianlembaga.md @@ -0,0 +1,1227 @@ +--- +url: https://www.kemenkopmk.go.id/index.php/pendampingan-dan-penguatan-percepatan-penurunan-stunting-kemenko-pmk-bersama-19-kementerianlembaga +title: "Pendampingan dan Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Kemenko PMK bersama 19 Kementerian/Lembaga untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" +domain: www.kemenkopmk.go.id +crawl_date: 2026-03-24 17:05:04 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Pendampingan dan Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Kemenko PMK bersama 19 Kementerian/Lembaga untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan + +Kemenko PMK bersama Kementerian dan Lembaga terkait terus melakukan penguatan dan pendampingan kepada daerah. salah satu yang dilakukan saat ini adalah Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan di 14 provinsi prioritas stunting. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan yg telah dilakukan daerah paska roadshow stunting dan kemiskinan ekstrem. Salah satu provinsi yang dilakukan evaluasi terpadu yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya, karena berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia, Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan prevalensi balita stunting yang terlihat dari dari 26,2% di tahun 2021 menjadi 30,0% pada tahun 2022 sehingga, perlu upaya lebih dari tahun sebelumnya, dimana langkah-langkah strategis diperlukan untuk pencapaian target penurunan 3,8% per tahunnya. Menurut drg. Agus Suprapto, M. Kes selaku Staf Ahli Menko PMK Bidang Pembangunan Berkelanjutan dalam sambutannya menyampaikan, “Pernikahan dini memiliki resiko yang lebih tinggi bagi pasangan muda dan berkontribusi terhadap kasus stunting. Data kasus pernikahan dini diperoleh pada tingkat desa/kabupaten”. Lebih lanjut disampaikan bahwa kebijakan di tingkat pusat sudah cukup namun yang harus dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah intervensi lebih ke hulu dan  memastikan intervensi sampai ke sasaran. Pada kesempatan yang sama Drs. Paulus Waterpauw, M.Si selaku PJ Gubernur Papua Barat juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat telah mengoordinasikan penetapan lokus prioritas kepada masing-masing kabupaten dan melaksanakan pemetaan program dan konvergensi program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Guna mendukung Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting tersebut, Pemda Provinsi Papua Barat menyediakan aplikasi Elektronik Kemiskinan Ekstrem dan stunting (E-Keriting) yang digunakan untuk sistem evaluasi capaian indikator perpres Nomor 72 Tahun 2021”, ucap PJ Gubernur Papua Barat. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dalam sambutannya menjelaskan bahwa implementasi program dalam intervensi spesifik difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan mulai dari Posyandu di tingkat masyarakat, integrasi pada layanan kesehatan primer (puskesmas) sampai di layanan rujukan, yaitu RS. “Tentunya implementasi program-program yang ada sangat perlu diperkuat dengan dukungan pemangku kepentingan yang mencakup pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas program, penguatan edukasi serta penguatan manajemen intervensi di Posyandu dan layanan primer”, ujar Dirjen Kesehatan Masyarakat. Pada hari kedua kunjungan (4/10) pendampingan dilakukan melihat Posyandu untuk melihat ketersediaan alat antropometri dan kesiapan para kader dalam pemantauan pertumbuhan. Isu lingkungan dan pernikahan dini yang memiliki resiko yang lebih tinggi bagi pasangan muda dan berkontribusi terhadap kasus stunting, ternyata masih banyak dijumpai di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Data kasus pernikahan dini diperoleh pada tingkat desa/kabupaten. Diperlukan kebijakan di tingkat daerah  agar dapat memberikan intervensi lebih ke hulu dan  memastikan intervensi spesifik dan sensitive sampai ke sasaran. Harapan dari kegiatan ini yaitu mampu memberikan penguatan kepada daerah prioritas stunting khususnya daerah­-daerah yang sudah dilakukan pendampingan terpadu namun prevalensi stunting mengalami kenaikan serta provinsi dengan prevalensi tinggi dan jumlah absolut besar tahun 2022 serta adanya aksi nyata dan konkrit dari kementerian/lembaga dalam mempercepat capaian target RPJMN. Pendampingan dan Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Kemenko PMK bersama 19 Kementerian/Lembaga untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya Berita dan Artikel Terkait Kolom / Rubrik Bidang PMK / Kategori Media Sosial Kemenko PMK Post Terkini GPR kominfo Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 03 Oct, 2023 + + Pendampingan dan Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Kemenko PMK bersama 19 Kementerian/Lembaga untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kemenko PMK bersama Kementerian dan Lembaga terkait terus melakukan penguatan dan pendampingan kepada daerah. salah satu yang dilakukan saat ini adalah Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan di 14 provinsi prioritas stunting. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan yg telah dilakukan daerah paska roadshow stunting dan kemiskinan ekstrem. + + Salah satu provinsi yang dilakukan evaluasi terpadu yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya, karena berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia, Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan prevalensi balita stunting yang terlihat dari dari 26,2% di tahun 2021 menjadi 30,0% pada tahun 2022 sehingga, perlu upaya lebih dari tahun sebelumnya, dimana langkah-langkah strategis diperlukan untuk pencapaian target penurunan 3,8% per tahunnya. + + Menurut drg. Agus Suprapto, M. Kes selaku Staf Ahli Menko PMK Bidang Pembangunan Berkelanjutan dalam sambutannya menyampaikan, “Pernikahan dini memiliki resiko yang lebih tinggi bagi pasangan muda dan berkontribusi terhadap kasus stunting. Data kasus pernikahan dini diperoleh pada tingkat desa/kabupaten”. Lebih lanjut disampaikan bahwa kebijakan di tingkat pusat sudah cukup namun yang harus dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah intervensi lebih ke hulu dan  memastikan intervensi sampai ke sasaran. + + Pada kesempatan yang sama Drs. Paulus Waterpauw, M.Si selaku PJ Gubernur Papua Barat juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat telah mengoordinasikan penetapan lokus prioritas kepada masing-masing kabupaten dan melaksanakan pemetaan program dan konvergensi program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  + + “Guna mendukung Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting tersebut, Pemda Provinsi Papua Barat menyediakan aplikasi Elektronik Kemiskinan Ekstrem dan stunting (E-Keriting) yang digunakan untuk sistem evaluasi capaian indikator perpres Nomor 72 Tahun 2021”, ucap PJ Gubernur Papua Barat. + + Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dalam sambutannya menjelaskan bahwa implementasi program dalam intervensi spesifik difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan mulai dari Posyandu di tingkat masyarakat, integrasi pada layanan kesehatan primer (puskesmas) sampai di layanan rujukan, yaitu RS. + + “Tentunya implementasi program-program yang ada sangat perlu diperkuat dengan dukungan pemangku kepentingan yang mencakup pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas program, penguatan edukasi serta penguatan manajemen intervensi di Posyandu dan layanan primer”, ujar Dirjen Kesehatan Masyarakat. + + Pada hari kedua kunjungan (4/10) pendampingan dilakukan melihat Posyandu untuk melihat ketersediaan alat antropometri dan kesiapan para kader dalam pemantauan pertumbuhan. Isu lingkungan dan pernikahan dini yang memiliki resiko yang lebih tinggi bagi pasangan muda dan berkontribusi terhadap kasus stunting, ternyata masih banyak dijumpai di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Data kasus pernikahan dini diperoleh pada tingkat desa/kabupaten. Diperlukan kebijakan di tingkat daerah  agar dapat memberikan intervensi lebih ke hulu dan  memastikan intervensi spesifik dan sensitive sampai ke sasaran. + + +Harapan dari kegiatan ini yaitu mampu memberikan penguatan kepada daerah prioritas stunting khususnya daerah­-daerah yang sudah dilakukan pendampingan terpadu namun prevalensi stunting mengalami kenaikan serta provinsi dengan prevalensi tinggi dan jumlah absolut besar tahun 2022 serta adanya aksi nyata dan konkrit dari kementerian/lembaga dalam mempercepat capaian target RPJMN. + + + + + + + + Kontributor Foto: + Deputi 3 + + + + + Reporter: + Deputi 3 + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 03 Oct, 2023 + + Pendampingan dan Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Kemenko PMK bersama 19 Kementerian/Lembaga untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kemenko PMK bersama Kementerian dan Lembaga terkait terus melakukan penguatan dan pendampingan kepada daerah. salah satu yang dilakukan saat ini adalah Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan di 14 provinsi prioritas stunting. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan yg telah dilakukan daerah paska roadshow stunting dan kemiskinan ekstrem. + + Salah satu provinsi yang dilakukan evaluasi terpadu yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya, karena berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia, Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan prevalensi balita stunting yang terlihat dari dari 26,2% di tahun 2021 menjadi 30,0% pada tahun 2022 sehingga, perlu upaya lebih dari tahun sebelumnya, dimana langkah-langkah strategis diperlukan untuk pencapaian target penurunan 3,8% per tahunnya. + + Menurut drg. Agus Suprapto, M. Kes selaku Staf Ahli Menko PMK Bidang Pembangunan Berkelanjutan dalam sambutannya menyampaikan, “Pernikahan dini memiliki resiko yang lebih tinggi bagi pasangan muda dan berkontribusi terhadap kasus stunting. Data kasus pernikahan dini diperoleh pada tingkat desa/kabupaten”. Lebih lanjut disampaikan bahwa kebijakan di tingkat pusat sudah cukup namun yang harus dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah intervensi lebih ke hulu dan  memastikan intervensi sampai ke sasaran. + + Pada kesempatan yang sama Drs. Paulus Waterpauw, M.Si selaku PJ Gubernur Papua Barat juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat telah mengoordinasikan penetapan lokus prioritas kepada masing-masing kabupaten dan melaksanakan pemetaan program dan konvergensi program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  + + “Guna mendukung Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting tersebut, Pemda Provinsi Papua Barat menyediakan aplikasi Elektronik Kemiskinan Ekstrem dan stunting (E-Keriting) yang digunakan untuk sistem evaluasi capaian indikator perpres Nomor 72 Tahun 2021”, ucap PJ Gubernur Papua Barat. + + Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dalam sambutannya menjelaskan bahwa implementasi program dalam intervensi spesifik difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan mulai dari Posyandu di tingkat masyarakat, integrasi pada layanan kesehatan primer (puskesmas) sampai di layanan rujukan, yaitu RS. + + “Tentunya implementasi program-program yang ada sangat perlu diperkuat dengan dukungan pemangku kepentingan yang mencakup pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas program, penguatan edukasi serta penguatan manajemen intervensi di Posyandu dan layanan primer”, ujar Dirjen Kesehatan Masyarakat. + + Pada hari kedua kunjungan (4/10) pendampingan dilakukan melihat Posyandu untuk melihat ketersediaan alat antropometri dan kesiapan para kader dalam pemantauan pertumbuhan. Isu lingkungan dan pernikahan dini yang memiliki resiko yang lebih tinggi bagi pasangan muda dan berkontribusi terhadap kasus stunting, ternyata masih banyak dijumpai di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Data kasus pernikahan dini diperoleh pada tingkat desa/kabupaten. Diperlukan kebijakan di tingkat daerah  agar dapat memberikan intervensi lebih ke hulu dan  memastikan intervensi spesifik dan sensitive sampai ke sasaran. + + +Harapan dari kegiatan ini yaitu mampu memberikan penguatan kepada daerah prioritas stunting khususnya daerah­-daerah yang sudah dilakukan pendampingan terpadu namun prevalensi stunting mengalami kenaikan serta provinsi dengan prevalensi tinggi dan jumlah absolut besar tahun 2022 serta adanya aksi nyata dan konkrit dari kementerian/lembaga dalam mempercepat capaian target RPJMN. + + + + + + + + Kontributor Foto: + Deputi 3 + + + + + Reporter: + Deputi 3 + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kolom / Rubrik + + + + + + + + + + + + + + Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Bidang PMK / Kategori + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + + + + + + + + + + + + + + + Media Sosial Kemenko PMK + + + + + + + Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow + + + + + + + + + Post Terkini + + + + + + + + + + + + + + + + 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GPR kominfo Berita Utama + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + 03 Oct, 2023 + + Pendampingan dan Penguatan Percepatan Penurunan Stunting Kemenko PMK bersama 19 Kementerian/Lembaga untuk Papua Barat dan Papua Barat Daya + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kemenko PMK bersama Kementerian dan Lembaga terkait terus melakukan penguatan dan pendampingan kepada daerah. salah satu yang dilakukan saat ini adalah Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting yang dilakukan di 14 provinsi prioritas stunting. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan yg telah dilakukan daerah paska roadshow stunting dan kemiskinan ekstrem. + + Salah satu provinsi yang dilakukan evaluasi terpadu yaitu Papua Barat dan Papua Barat Daya, karena berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia, Provinsi Papua Barat menunjukkan peningkatan prevalensi balita stunting yang terlihat dari dari 26,2% di tahun 2021 menjadi 30,0% pada tahun 2022 sehingga, perlu upaya lebih dari tahun sebelumnya, dimana langkah-langkah strategis diperlukan untuk pencapaian target penurunan 3,8% per tahunnya. + + Menurut drg. Agus Suprapto, M. Kes selaku Staf Ahli Menko PMK Bidang Pembangunan Berkelanjutan dalam sambutannya menyampaikan, “Pernikahan dini memiliki resiko yang lebih tinggi bagi pasangan muda dan berkontribusi terhadap kasus stunting. Data kasus pernikahan dini diperoleh pada tingkat desa/kabupaten”. Lebih lanjut disampaikan bahwa kebijakan di tingkat pusat sudah cukup namun yang harus dilakukan pemerintah daerah saat ini adalah intervensi lebih ke hulu dan  memastikan intervensi sampai ke sasaran. + + Pada kesempatan yang sama Drs. Paulus Waterpauw, M.Si selaku PJ Gubernur Papua Barat juga menyampaikan bahwa Provinsi Papua Barat telah mengoordinasikan penetapan lokus prioritas kepada masing-masing kabupaten dan melaksanakan pemetaan program dan konvergensi program pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  + + “Guna mendukung Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting tersebut, Pemda Provinsi Papua Barat menyediakan aplikasi Elektronik Kemiskinan Ekstrem dan stunting (E-Keriting) yang digunakan untuk sistem evaluasi capaian indikator perpres Nomor 72 Tahun 2021”, ucap PJ Gubernur Papua Barat. + + Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan dalam sambutannya menjelaskan bahwa implementasi program dalam intervensi spesifik difokuskan pada penguatan pelayanan kesehatan dan gizi yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang di semua level pelayanan mulai dari Posyandu di tingkat masyarakat, integrasi pada layanan kesehatan primer (puskesmas) sampai di layanan rujukan, yaitu RS. + + “Tentunya implementasi program-program yang ada sangat perlu diperkuat dengan dukungan pemangku kepentingan yang mencakup pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas program, penguatan edukasi serta penguatan manajemen intervensi di Posyandu dan layanan primer”, ujar Dirjen Kesehatan Masyarakat. + + Pada hari kedua kunjungan (4/10) pendampingan dilakukan melihat Posyandu untuk melihat ketersediaan alat antropometri dan kesiapan para kader dalam pemantauan pertumbuhan. Isu lingkungan dan pernikahan dini yang memiliki resiko yang lebih tinggi bagi pasangan muda dan berkontribusi terhadap kasus stunting, ternyata masih banyak dijumpai di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Data kasus pernikahan dini diperoleh pada tingkat desa/kabupaten. Diperlukan kebijakan di tingkat daerah  agar dapat memberikan intervensi lebih ke hulu dan  memastikan intervensi spesifik dan sensitive sampai ke sasaran. + + +Harapan dari kegiatan ini yaitu mampu memberikan penguatan kepada daerah prioritas stunting khususnya daerah­-daerah yang sudah dilakukan pendampingan terpadu namun prevalensi stunting mengalami kenaikan serta provinsi dengan prevalensi tinggi dan jumlah absolut besar tahun 2022 serta adanya aksi nyata dan konkrit dari kementerian/lembaga dalam mempercepat capaian target RPJMN. + + + + + + + + Kontributor Foto: + Deputi 3 + + + + + Reporter: + Deputi 3 + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 20 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 17 Mar, 2026 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 12 Mar, 2026 + Kemenko PMK Dorong Pemutakhiran Renduk PRRP untuk Percepat Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + + + + 11 Mar, 2026 + Kemenko PMK Perkuat Sinergi Pemulihan Pascabanjir Aceh melalui Akselerasi R3P Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi diff --git a/raw/www.kemenkopmk.go.id_optimalisasi-penyaluran-bantuan-sosial-khusus-sembako-dan-bantuan-sosial-tunai.md b/raw/www.kemenkopmk.go.id_optimalisasi-penyaluran-bantuan-sosial-khusus-sembako-dan-bantuan-sosial-tunai.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c656aa05ec21659769a1ccb5de6441d3039ee304 --- /dev/null +++ b/raw/www.kemenkopmk.go.id_optimalisasi-penyaluran-bantuan-sosial-khusus-sembako-dan-bantuan-sosial-tunai.md @@ -0,0 +1,1260 @@ +--- +url: https://www.kemenkopmk.go.id/optimalisasi-penyaluran-bantuan-sosial-khusus-sembako-dan-bantuan-sosial-tunai +title: "Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Khusus Sembako dan Bantuan Sosial Tunai | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan" +domain: www.kemenkopmk.go.id +crawl_date: 2026-03-24 09:04:24 +source_type: government +quality_score: 94 +is_priority: false +--- + +# Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Khusus Sembako dan Bantuan Sosial Tunai | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan + +Jakarta (23/7) -- Presiden RI Joko Widodo belum lama ini membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite itu dibentuk sebagai langkah extraordinary penanganan Covid-19 yang pernah disebutkan oleh Presiden. Selain itu, pembentukan komite menimbang sejumlah hal. Salah satunya dikarenakan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) dalam rangka pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi sebagai bentuk langkah extraordinary. Bentuk JPS yang saat ini gencar dipercepat penyalurannya adalah Bantuan Khusus Sembako (Bansus) untuk Jabodetabek,  dan bantuan Sosial Tunai (BST) nasional. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni menjelaskan, meski pada awalnya penyaluran Bansus dan BST sempat terlambat dalam, tetapi saat ini keterlambatan sudah berhasil dikejar. Terlebih, kata Choesni, progress dan report harian dari penyaluran Bansus dan BST mudah terpantau dan selalu real time. Sehingga akan memudahkan dalam penanganan dan perbaikan kebijakan. "Dalam masa perpanjangan penanganan ekonomi nasional, ketepatan waktu dan real time perlu terus dipertahankan," ucap Choesni dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Optimalisasi Bantuan Sosial Khusus Sembako dan Bantuan Sosial Tunai, yang diikuti oleh pejabat Eselon I dari Kemensos, Kemendagri, Kemenkeu, pada Kamis (23/7). Penyaluran Bansus Sembako Jabodetabek hingga hari ini sudah mencapai tahap penyaluran ke-6, sedangkan BST non Jabodetabek sudah mencapai tahap ke-3. +Realisasi Bansus Sembako sudah mencapai 100 persen. Untuk mengoptimalkan bansus sembako, menurut Choesni, memerlukan sinergi dan intervensi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. "Pemda Jabodetabek sudah menyiapkan data KPM yang sudah dikoordinasikan pengelolaannya oleh Pusdatin Kemsos," tuturnya. Rencananya, penyaluran bansus akan diselesaikan hingga akhir Desember 2020 hingga tahap ke-12 dan sekali salur dalam satu bulan. Pihak pemda telah mengusulkan 2.241.000 KPM dari Pemda DKI, dan 1,9 juta KPM dari Pemerintah Pusat. Sosialisasi dan Koordinasi perpanjangan bansus, kata Choesni, perlu dilakukan oleh pihak pemda dan pusat. "Sosialisasi bahwa bansus sembako diperpanjang perlu dilakukan dan diperkuat. Kemendagri mengingatkan untuk pelibatan pemda sesuai dengan UU 23 tahun 2014. Selain itu, Kemendagri siap beri dukungan dalam sosialisasi," terangnya. Sedangkan, realisasi BST belum mencapai target 100 persen. Rencananya penyaluran BST Tahap 4-9 (Juli-Desember 2020) akan disalurkan secara dirapel per dua bulan : Juli Agt—Sept Okt—Nov Des. Untuk mengoptimalkan penyaluran BST dalam hal ini pengoptimalan data dan pemenuhan pagu, pemda perlu menguatkan kerja sama dengan Pusadtin kemsos dan memberikan data ke Pusdatin. "Data diberikan oleh pemda dan diinput melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS NG) Bekerja sama dengan pusdatin akan disiapkan buffer stock untuk pemenuhan pagu," tukasnya. Menurut Choesni, masyarakat perlu diberikan sosilaisasi bahwa BST telah disalurkan ke rekening Himbara pribadi yang telah dicantumkan saat mengajukan BST. "Pemberitahuan ke KPM bekerjasama dengan dinas sosial setempat," pungkasnya. (*) Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Khusus Sembako dan Bantuan Sosial Tunai Berita dan Artikel Terkait Kolom / Rubrik Bidang PMK / Kategori Media Sosial Kemenko PMK Post Terkini GPR kominfo Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Berita Utama + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + 23 Jul, 2020 + + Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Khusus Sembako dan Bantuan Sosial Tunai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jakarta (23/7) -- Presiden RI Joko Widodo belum lama ini membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite itu dibentuk sebagai langkah extraordinary penanganan Covid-19 yang pernah disebutkan oleh Presiden. Selain itu, pembentukan komite menimbang sejumlah hal. Salah satunya dikarenakan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional. + + Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) dalam rangka pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi sebagai bentuk langkah extraordinary. Bentuk JPS yang saat ini gencar dipercepat penyalurannya adalah Bantuan Khusus Sembako (Bansus) untuk Jabodetabek,  dan bantuan Sosial Tunai (BST) nasional. + + Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni menjelaskan, meski pada awalnya penyaluran Bansus dan BST sempat terlambat dalam, tetapi saat ini keterlambatan sudah berhasil dikejar. + + Terlebih, kata Choesni, progress dan report harian dari penyaluran Bansus dan BST mudah terpantau dan selalu real time. Sehingga akan memudahkan dalam penanganan dan perbaikan kebijakan. + + "Dalam masa perpanjangan penanganan ekonomi nasional, ketepatan waktu dan real time perlu terus dipertahankan," ucap Choesni dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Optimalisasi Bantuan Sosial Khusus Sembako dan Bantuan Sosial Tunai, yang diikuti oleh pejabat Eselon I dari Kemensos, Kemendagri, Kemenkeu, pada Kamis (23/7). + + Penyaluran Bansus Sembako Jabodetabek hingga hari ini sudah mencapai tahap penyaluran ke-6, sedangkan BST non Jabodetabek sudah mencapai tahap ke-3. +Realisasi Bansus Sembako sudah mencapai 100 persen. + + Untuk mengoptimalkan bansus sembako, menurut Choesni, memerlukan sinergi dan intervensi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. "Pemda Jabodetabek sudah menyiapkan data KPM yang sudah dikoordinasikan pengelolaannya oleh Pusdatin Kemsos," tuturnya. + + Rencananya, penyaluran bansus akan diselesaikan hingga akhir Desember 2020 hingga tahap ke-12 dan sekali salur dalam satu bulan. Pihak pemda telah mengusulkan 2.241.000 KPM dari Pemda DKI, dan 1,9 juta KPM dari Pemerintah Pusat. Sosialisasi dan Koordinasi perpanjangan bansus, kata Choesni, perlu dilakukan oleh pihak pemda dan pusat.  + + "Sosialisasi bahwa bansus sembako diperpanjang perlu dilakukan dan diperkuat. Kemendagri mengingatkan untuk pelibatan pemda sesuai dengan UU 23 tahun 2014. Selain itu, Kemendagri siap beri dukungan dalam sosialisasi," terangnya. + + Sedangkan, realisasi BST belum mencapai target 100 persen. Rencananya penyaluran BST Tahap 4-9 (Juli-Desember 2020) akan disalurkan secara dirapel per dua bulan : Juli Agt—Sept Okt—Nov Des. + + Untuk mengoptimalkan penyaluran BST dalam hal ini pengoptimalan data dan pemenuhan pagu, pemda perlu menguatkan kerja sama dengan Pusadtin kemsos dan memberikan data ke Pusdatin. + + "Data diberikan oleh pemda dan diinput melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS NG) Bekerja sama dengan pusdatin akan disiapkan buffer stock untuk pemenuhan pagu," tukasnya.  + + Menurut Choesni, masyarakat perlu diberikan sosilaisasi bahwa BST telah disalurkan ke rekening Himbara pribadi yang telah dicantumkan saat mengajukan BST.  + + "Pemberitahuan ke KPM bekerjasama dengan dinas sosial setempat," pungkasnya. (*) + + + + + + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Berita Utama + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + 23 Jul, 2020 + + Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Khusus Sembako dan Bantuan Sosial Tunai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jakarta (23/7) -- Presiden RI Joko Widodo belum lama ini membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite itu dibentuk sebagai langkah extraordinary penanganan Covid-19 yang pernah disebutkan oleh Presiden. Selain itu, pembentukan komite menimbang sejumlah hal. Salah satunya dikarenakan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional. + + Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) dalam rangka pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi sebagai bentuk langkah extraordinary. Bentuk JPS yang saat ini gencar dipercepat penyalurannya adalah Bantuan Khusus Sembako (Bansus) untuk Jabodetabek,  dan bantuan Sosial Tunai (BST) nasional. + + Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni menjelaskan, meski pada awalnya penyaluran Bansus dan BST sempat terlambat dalam, tetapi saat ini keterlambatan sudah berhasil dikejar. + + Terlebih, kata Choesni, progress dan report harian dari penyaluran Bansus dan BST mudah terpantau dan selalu real time. Sehingga akan memudahkan dalam penanganan dan perbaikan kebijakan. + + "Dalam masa perpanjangan penanganan ekonomi nasional, ketepatan waktu dan real time perlu terus dipertahankan," ucap Choesni dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Optimalisasi Bantuan Sosial Khusus Sembako dan Bantuan Sosial Tunai, yang diikuti oleh pejabat Eselon I dari Kemensos, Kemendagri, Kemenkeu, pada Kamis (23/7). + + Penyaluran Bansus Sembako Jabodetabek hingga hari ini sudah mencapai tahap penyaluran ke-6, sedangkan BST non Jabodetabek sudah mencapai tahap ke-3. +Realisasi Bansus Sembako sudah mencapai 100 persen. + + Untuk mengoptimalkan bansus sembako, menurut Choesni, memerlukan sinergi dan intervensi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. "Pemda Jabodetabek sudah menyiapkan data KPM yang sudah dikoordinasikan pengelolaannya oleh Pusdatin Kemsos," tuturnya. + + Rencananya, penyaluran bansus akan diselesaikan hingga akhir Desember 2020 hingga tahap ke-12 dan sekali salur dalam satu bulan. Pihak pemda telah mengusulkan 2.241.000 KPM dari Pemda DKI, dan 1,9 juta KPM dari Pemerintah Pusat. Sosialisasi dan Koordinasi perpanjangan bansus, kata Choesni, perlu dilakukan oleh pihak pemda dan pusat.  + + "Sosialisasi bahwa bansus sembako diperpanjang perlu dilakukan dan diperkuat. Kemendagri mengingatkan untuk pelibatan pemda sesuai dengan UU 23 tahun 2014. Selain itu, Kemendagri siap beri dukungan dalam sosialisasi," terangnya. + + Sedangkan, realisasi BST belum mencapai target 100 persen. Rencananya penyaluran BST Tahap 4-9 (Juli-Desember 2020) akan disalurkan secara dirapel per dua bulan : Juli Agt—Sept Okt—Nov Des. + + Untuk mengoptimalkan penyaluran BST dalam hal ini pengoptimalan data dan pemenuhan pagu, pemda perlu menguatkan kerja sama dengan Pusadtin kemsos dan memberikan data ke Pusdatin. + + "Data diberikan oleh pemda dan diinput melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS NG) Bekerja sama dengan pusdatin akan disiapkan buffer stock untuk pemenuhan pagu," tukasnya.  + + Menurut Choesni, masyarakat perlu diberikan sosilaisasi bahwa BST telah disalurkan ke rekening Himbara pribadi yang telah dicantumkan saat mengajukan BST.  + + "Pemberitahuan ke KPM bekerjasama dengan dinas sosial setempat," pungkasnya. (*) + + + + + + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kolom / Rubrik + + + + + + + + + + + + + + Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Bidang PMK / Kategori + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + + + + + + + + + + + + + + + Media Sosial Kemenko PMK + + + + + + + Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow + + + + + + + + + Post Terkini + + + + + + + + + + + + + + + + 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + GPR kominfo Berita Utama + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + 23 Jul, 2020 + + Optimalisasi Penyaluran Bantuan Sosial Khusus Sembako dan Bantuan Sosial Tunai + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jakarta (23/7) -- Presiden RI Joko Widodo belum lama ini membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite itu dibentuk sebagai langkah extraordinary penanganan Covid-19 yang pernah disebutkan oleh Presiden. Selain itu, pembentukan komite menimbang sejumlah hal. Salah satunya dikarenakan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional. + + Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) dalam rangka pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi sebagai bentuk langkah extraordinary. Bentuk JPS yang saat ini gencar dipercepat penyalurannya adalah Bantuan Khusus Sembako (Bansus) untuk Jabodetabek,  dan bantuan Sosial Tunai (BST) nasional. + + Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni menjelaskan, meski pada awalnya penyaluran Bansus dan BST sempat terlambat dalam, tetapi saat ini keterlambatan sudah berhasil dikejar. + + Terlebih, kata Choesni, progress dan report harian dari penyaluran Bansus dan BST mudah terpantau dan selalu real time. Sehingga akan memudahkan dalam penanganan dan perbaikan kebijakan. + + "Dalam masa perpanjangan penanganan ekonomi nasional, ketepatan waktu dan real time perlu terus dipertahankan," ucap Choesni dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Optimalisasi Bantuan Sosial Khusus Sembako dan Bantuan Sosial Tunai, yang diikuti oleh pejabat Eselon I dari Kemensos, Kemendagri, Kemenkeu, pada Kamis (23/7). + + Penyaluran Bansus Sembako Jabodetabek hingga hari ini sudah mencapai tahap penyaluran ke-6, sedangkan BST non Jabodetabek sudah mencapai tahap ke-3. +Realisasi Bansus Sembako sudah mencapai 100 persen. + + Untuk mengoptimalkan bansus sembako, menurut Choesni, memerlukan sinergi dan intervensi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. "Pemda Jabodetabek sudah menyiapkan data KPM yang sudah dikoordinasikan pengelolaannya oleh Pusdatin Kemsos," tuturnya. + + Rencananya, penyaluran bansus akan diselesaikan hingga akhir Desember 2020 hingga tahap ke-12 dan sekali salur dalam satu bulan. Pihak pemda telah mengusulkan 2.241.000 KPM dari Pemda DKI, dan 1,9 juta KPM dari Pemerintah Pusat. Sosialisasi dan Koordinasi perpanjangan bansus, kata Choesni, perlu dilakukan oleh pihak pemda dan pusat.  + + "Sosialisasi bahwa bansus sembako diperpanjang perlu dilakukan dan diperkuat. Kemendagri mengingatkan untuk pelibatan pemda sesuai dengan UU 23 tahun 2014. Selain itu, Kemendagri siap beri dukungan dalam sosialisasi," terangnya. + + Sedangkan, realisasi BST belum mencapai target 100 persen. Rencananya penyaluran BST Tahap 4-9 (Juli-Desember 2020) akan disalurkan secara dirapel per dua bulan : Juli Agt—Sept Okt—Nov Des. + + Untuk mengoptimalkan penyaluran BST dalam hal ini pengoptimalan data dan pemenuhan pagu, pemda perlu menguatkan kerja sama dengan Pusadtin kemsos dan memberikan data ke Pusdatin. + + "Data diberikan oleh pemda dan diinput melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS NG) Bekerja sama dengan pusdatin akan disiapkan buffer stock untuk pemenuhan pagu," tukasnya.  + + Menurut Choesni, masyarakat perlu diberikan sosilaisasi bahwa BST telah disalurkan ke rekening Himbara pribadi yang telah dicantumkan saat mengajukan BST.  + + "Pemberitahuan ke KPM bekerjasama dengan dinas sosial setempat," pungkasnya. (*) + + + + + + + + + + + + + + Berita Utama + + + + + + + + + + + + + Berita dan Artikel Terkait + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 24 Mar, 2026 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 15 Mar, 2026 + Kemenko PMK Koordinasikan Penetapan SKB 7 Menteri tentang Pemanfaatan Teknologi Digital dan AI di Pendidikan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Koordinasi PMK + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Menko PMK Luncurkan Buku Capaian 2025, Dorong Birokrasi Cerdas dan Humanis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 10 Feb, 2026 + Pendidikan Harus Siapkan SDM Unggul dan Tangguh Hadapi Disrupsi Digital dan Perubahan Iklim + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Agama + Siaran Pers + + + + 06 Feb, 2026 + Pemerintah Tetapkan Pengaturan Pembelajaran Murid Selama Ramadan 2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Siaran Pers + + + + 30 Jan, 2026 + Pemerintah 'Godok' Konsep Sekolah Terintegrasi Guna Pemerataan Mutu Pendidikan Artikel + Berita Utama + Fokus + Opini Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan + Kesehatan + Peningkatan Kualitas Pendidikan + Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa + Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial + Agama + Budaya + Pemuda & Olahraga + Perempuan & Anak + Koordinasi PMK + Siaran Pers Facebook Like + + + + + Twitter Follow + + + + + Instagram Follow + + + + + Youtube Subscribe + + + + + + Rss Follow 01 + Percepatan Transformasi Pemerintahan dan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Siswa + + + + + 02 + Kemenko PMK Dorong Integrasi Suara Anak dalam Pemulihan Pascabencana di Sumatera + + + + + 03 + Kemenko PMK Dorong Penataan DAS Ayung, Perkuat Mitigasi Banjir Berbasis Kajian Ilmiah di Bali + + + + + 04 + Kemenko PMK Perkuat Dashboard dan Mekanisme Pelaporan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera + + + + + 05 + Pemerintah Susun Peta Jalan SPAB 2025–2029 untuk Perkuat Ketangguhan Pendidikan Hadapi Bencana + + + + + 06 + Kemenko Membangun Inisiatif Platform E-Commerce Produk Penanggulangan Bencana Karya Perguruan Tinggi diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_cerita-di-balik-foto-pilihan-klik-air-i.md b/raw/www.kompas.id_artikel_cerita-di-balik-foto-pilihan-klik-air-i.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..af6b64828bf6fc540cd989d1e3a79b8646133a69 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_cerita-di-balik-foto-pilihan-klik-air-i.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/cerita-di-balik-foto-pilihan-klik-air-i?open_from=Tagar_Page +title: "Cerita di Balik Foto Pilihan Klik- Air (I)" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:23:03 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Cerita di Balik Foto Pilihan Klik: Air (I) + +Visual kiriman peserta rubrik Foto Pilihan Klik dengan tema ”Air”. Oleh RADITYA HELABUMI JAYAKARNA, WISNU WIDIANTORO 16 Nov 2024 09:25 WIB · Fotografi Rubrik Foto Pilihan Klik mengusung tema ” Air ” untuk edisi November 2024. Lima foto terpilih periode pertama telah ditayangkan di laman Kompas.id pada Sabtu (9/11/2024). Berikut adalah cerita dari sahabat Kompas yang karyanya terpilih. Foto ini diambil di salah satu taman di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, pada pertengahan Mei 2024. Saat itu sekitar pukul dua siang, cuaca yang semula cerah dan panas terik tiba-tiba diselimuti oleh awan mendung. Tak berapa lama hujan deras pun mengguyur. Sejumlah orang kemudian mencari tempat untuk berteduh. Menurut fotografer Dzikri, foto tersebut mencoba menangkap beragam aktivitas warga saat berada di luar ruang publik, seperti di area taman. Hujan lebat disertai angin menjadi salah satu tantangan ketika mengambil foto. Namun, hujan deras itu tidak begitu dihiraukan oleh beberapa orang yang menjadi subyek fotonya. Mereka terlihat tetap asyik bermain gawai sambil menikmati turunnya hujan. Dzikri, mahasiswa semester lima yang kuliah sambil bekerja, mulai belajar fotografi sejak sekolah menengah pertama. Baginya, fotografi menjadi salah satu cara untuk mengasah kepekaan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Fotografi jalanan atau street photography merupakan favoritnya. Hampir setiap hari anak-anak yang tinggal di Dusun Mangelo’o, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, turun ke Kali Magepanda untuk mencari air. Aktivitas itu juga dijumpai Gordy Donofan pada Jumat (4/10/2024). Di kali tersebut, anak-anak menggali lubang agar mendapatkan air untuk dibawa pulang ke rumah. Setiap musim kemarau, warga, termasuk anak-anak, biasanya mencari sumber air di Kali Magepanda untuk memenuhi kebutuhan air di rumah. Untuk menuju lokasi itu, dibutuhkan waktu hampir satu jam berjalan kaki. Medan yang ditempuh juga tidak mudah. Meskipun air itu mungkin tidak layak secara kesehatan, anak-anak itu membantu orangtua mereka supaya tidak kekurangan air di rumah. Menurut Gordy, pesan yang ingin disampaikan dalam foto itu adalah anak-anak yang seharusnya menikmati masa bermain di rumah terpaksa harus ikut berjuang keras mencari kebutuhan air bersih. Pemerintah semestinya juga harus mencari solusi agar warga tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih. Sebagai fotografer lepas, Gordy mulai belajar dan menekuni fotografi sejak 2019. Menurut dia, foto menjadi medium untuk merawat ingatan dan menjadi dokumen penting bahwa ada sesuatu yang suram atau yang unik di masa lalu. Pada hari pertama tiba di Lamalera, Nusa Tenggara Timur, September 2023, ketika sedang menyusuri kampung nelayan Lamalera, sejumlah orang terdengar berteriak ” baleo-baleo ” ( baleo atau bawa leo atau tali penangkap ikan). Spontan warga lainnya berjalan menuju ke pinggir pantai. Fotografer Dhimas Saputra juga turut mengikuti mereka. Di pinggir pantai terlihat beberapa nelayan sedang menyiapkan kapal kayu mereka. Foto yang menampilkan nelayan Lamalera ini diambil saat Dhimas sedang menyelesaikan proyek buku foto pribadinya yang berjudul 7 days in Lamalera Through Heart and Lens . Lamalera menjadi salah satu tempat impiannya sejak menekuni fotografi sebagai hobi. Pada September 2023 itu Dhimas memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai staf ekspor di perusahaan multinasional untuk mengejar mimpinya pergi ke Lamalera. Perjalanan jauh menuju ke lokasi terbayar dengan kebaikan masyarakat Lamalera yang menyambutnya dengan hangat dan memperbolehkan dia tinggal di sana. Kerja keras dan kegigihan masyarakat Lamalera untuk bertahan hidup memberikan kesan dan pelajaran berharga yang membekas selama berada di Lamalera. Foto ini diambil pada 20 Juli 2024 di area wisata Air Terjun Sedudo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saat itu sedang berlangsung upacara adat Siraman Sedudo yang rutin dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, khususnya oleh masyarakat Ngliman. Banyak pengunjung yang antusias dan memadati area tersebut. Mereka datang dari dalam kota dan luar kota Nganjuk. Salah satu tantangan yang dihadapi fotografer Izzuddin dalam memotret momen ini adalah waktu. Perjalanan dari tempat tinggalnya di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menuju ke Air Terjun Sedudo di Kabupaten Nganjuk ditempuh dalam waktu sekitar dua jam. Karena acara berlangsung sejak sekitar pukul 08.00 WIB, sebelum pukul 06.00 dia sudah harus berangkat menuju lokasi. Meskipun ada kemungkinan acara akan berlangsung molor, Izzuddin tidak mau mengambil risiko ketinggalan momen jika datang terlambat. Mengenal fotografi sejak sekolah menengah kejuruan pada 2018, Faizz yang rajin mencari informasi terkait acara budaya, terutama di Jawa Timur dan Yogyakarta, saat ini masih menyelesaikan kuliah di Jurusan Fotografi ISI Yogyakarta. Dia berharap rubrik Foto Pilihan Klik tetap konsisten menjadi wadah apresiasi bagi penggemar fotografi. Ini adalah suasana Pelabuhan Kota Tual, Maluku, pada pagi hari saat KM Nggapulu bersandar di Kota Tual dalam perjalanan dari Kota Ambon menuju Makassar, Sulawesi Selatan, Agustus 2024. Semua penumpang yang ingin melihat pemandangan dan keindahan Kota Tual dari atas kapal dikagetkan dengan serombongan pemuda setempat yang beramai-ramai mendekati kapal dengan menggunakan perahu kecil. Tiba-tiba ada salah satu penumpang kapal mulai melemparkan uang ke laut dan diikuti oleh beberapa penumpang kapal lainnya. Seketika para pemuda yang berada di atas sampan itu berebut mengambil uang-uang tersebut. Suasana itu cukup menghibur bagi para penumpang yang baru datang ke Kota Tual dan baru pertama kali menaiki kapal laut seperti yang dialami fotografer Imanuel Gilberto Hendrik. Karena para penumpang cukup antusias untuk melihat apa yang sedang terjadi di bawah kapal, suasana pun menjadi menjadi riuh. Hendrik pun harus berhati-hati dalam memotret momen tersebut karena tanpa ada tali pengaman dan posisi tangan harus keluar dari pembatas kapal untuk dapat mengambil ekspresi penumpang kapal. Mahasiswa semester satu di Universitas Komputer Indonesia di Bandung ini mengenal fotografi secara serius saat duduk di bangku sekolah menengah atas. Saat itu, dia mendapatkan kamera pertamanya dan bergabung dalam tim media sekolah. Foto Mencari Air di Kali Kering karya Gordy Donofan dan Nelayan Lamalera karya Dhimas Saputra terpilih sebagai foto terbaik periode I November 2024. Keduanya akan mendapatkan tas kamera dengan desain khusus kolaborasi Klik dan KEE. Tema Foto Pilihan Klik untuk November 2024 adalah ”Air”. Pengiriman foto untuk periode kedua ditunggu hingga Jumat (22/11/2024). Sahabat Kompas dapat mengirimkan karya foto melalui tautan Foto Pilihan Klik . Rubrik Foto Pilihan Klik mengusung tema ” Air ” untuk edisi November 2024. Lima foto terpilih periode pertama telah ditayangkan di laman Kompas.id pada Sabtu (9/11/2024). Berikut adalah cerita dari sahabat Kompas yang karyanya terpilih. Foto ini diambil di salah satu taman di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, pada pertengahan Mei 2024. Saat itu sekitar pukul dua siang, cuaca yang semula cerah dan panas terik tiba-tiba diselimuti oleh awan mendung. Tak berapa lama hujan deras pun mengguyur. Sejumlah orang kemudian mencari tempat untuk berteduh. Menurut fotografer Dzikri, foto tersebut mencoba menangkap beragam aktivitas warga saat berada di luar ruang publik, seperti di area taman. Hujan lebat disertai angin menjadi salah satu tantangan ketika mengambil foto. Namun, hujan deras itu tidak begitu dihiraukan oleh beberapa orang yang menjadi subyek fotonya. Mereka terlihat tetap asyik bermain gawai sambil menikmati turunnya hujan. Dzikri, mahasiswa semester lima yang kuliah sambil bekerja, mulai belajar fotografi sejak sekolah menengah pertama. Baginya, fotografi menjadi salah satu cara untuk mengasah kepekaan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Fotografi jalanan atau street photography merupakan favoritnya. Hampir setiap hari anak-anak yang tinggal di Dusun Mangelo’o, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, turun ke Kali Magepanda untuk mencari air. Aktivitas itu juga dijumpai Gordy Donofan pada Jumat (4/10/2024). Di kali tersebut, anak-anak menggali lubang agar mendapatkan air untuk dibawa pulang ke rumah. Setiap musim kemarau, warga, termasuk anak-anak, biasanya mencari sumber air di Kali Magepanda untuk memenuhi kebutuhan air di rumah. Untuk menuju lokasi itu, dibutuhkan waktu hampir satu jam berjalan kaki. Medan yang ditempuh juga tidak mudah. Meskipun air itu mungkin tidak layak secara kesehatan, anak-anak itu membantu orangtua mereka supaya tidak kekurangan air di rumah. Menurut Gordy, pesan yang ingin disampaikan dalam foto itu adalah anak-anak yang seharusnya menikmati masa bermain di rumah terpaksa harus ikut berjuang keras mencari kebutuhan air bersih. Pemerintah semestinya juga harus mencari solusi agar warga tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih. Sebagai fotografer lepas, Gordy mulai belajar dan menekuni fotografi sejak 2019. Menurut dia, foto menjadi medium untuk merawat ingatan dan menjadi dokumen penting bahwa ada sesuatu yang suram atau yang unik di masa lalu. Pada hari pertama tiba di Lamalera, Nusa Tenggara Timur, September 2023, ketika sedang menyusuri kampung nelayan Lamalera, sejumlah orang terdengar berteriak ” baleo-baleo ” ( baleo atau bawa leo atau tali penangkap ikan). Spontan warga lainnya berjalan menuju ke pinggir pantai. Fotografer Dhimas Saputra juga turut mengikuti mereka. Di pinggir pantai terlihat beberapa nelayan sedang menyiapkan kapal kayu mereka. Foto yang menampilkan nelayan Lamalera ini diambil saat Dhimas sedang menyelesaikan proyek buku foto pribadinya yang berjudul 7 days in Lamalera Through Heart and Lens . Lamalera menjadi salah satu tempat impiannya sejak menekuni fotografi sebagai hobi. Pada September 2023 itu Dhimas memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai staf ekspor di perusahaan multinasional untuk mengejar mimpinya pergi ke Lamalera. Perjalanan jauh menuju ke lokasi terbayar dengan kebaikan masyarakat Lamalera yang menyambutnya dengan hangat dan memperbolehkan dia tinggal di sana. Kerja keras dan kegigihan masyarakat Lamalera untuk bertahan hidup memberikan kesan dan pelajaran berharga yang membekas selama berada di Lamalera. Foto ini diambil pada 20 Juli 2024 di area wisata Air Terjun Sedudo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saat itu sedang berlangsung upacara adat Siraman Sedudo yang rutin dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, khususnya oleh masyarakat Ngliman. Banyak pengunjung yang antusias dan memadati area tersebut. Mereka datang dari dalam kota dan luar kota Nganjuk. Salah satu tantangan yang dihadapi fotografer Izzuddin dalam memotret momen ini adalah waktu. Perjalanan dari tempat tinggalnya di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menuju ke Air Terjun Sedudo di Kabupaten Nganjuk ditempuh dalam waktu sekitar dua jam. Karena acara berlangsung sejak sekitar pukul 08.00 WIB, sebelum pukul 06.00 dia sudah harus berangkat menuju lokasi. Meskipun ada kemungkinan acara akan berlangsung molor, Izzuddin tidak mau mengambil risiko ketinggalan momen jika datang terlambat. Mengenal fotografi sejak sekolah menengah kejuruan pada 2018, Faizz yang rajin mencari informasi terkait acara budaya, terutama di Jawa Timur dan Yogyakarta, saat ini masih menyelesaikan kuliah di Jurusan Fotografi ISI Yogyakarta. Dia berharap rubrik Foto Pilihan Klik tetap konsisten menjadi wadah apresiasi bagi penggemar fotografi. Ini adalah suasana Pelabuhan Kota Tual, Maluku, pada pagi hari saat KM Nggapulu bersandar di Kota Tual dalam perjalanan dari Kota Ambon menuju Makassar, Sulawesi Selatan, Agustus 2024. Semua penumpang yang ingin melihat pemandangan dan keindahan Kota Tual dari atas kapal dikagetkan dengan serombongan pemuda setempat yang beramai-ramai mendekati kapal dengan menggunakan perahu kecil. Tiba-tiba ada salah satu penumpang kapal mulai melemparkan uang ke laut dan diikuti oleh beberapa penumpang kapal lainnya. Seketika para pemuda yang berada di atas sampan itu berebut mengambil uang-uang tersebut. Suasana itu cukup menghibur bagi para penumpang yang baru datang ke Kota Tual dan baru pertama kali menaiki kapal laut seperti yang dialami fotografer Imanuel Gilberto Hendrik. Karena para penumpang cukup antusias untuk melihat apa yang sedang terjadi di bawah kapal, suasana pun menjadi menjadi riuh. Hendrik pun harus berhati-hati dalam memotret momen tersebut karena tanpa ada tali pengaman dan posisi tangan harus keluar dari pembatas kapal untuk dapat mengambil ekspresi penumpang kapal. Mahasiswa semester satu di Universitas Komputer Indonesia di Bandung ini mengenal fotografi secara serius saat duduk di bangku sekolah menengah atas. Saat itu, dia mendapatkan kamera pertamanya dan bergabung dalam tim media sekolah. Foto Mencari Air di Kali Kering karya Gordy Donofan dan Nelayan Lamalera karya Dhimas Saputra terpilih sebagai foto terbaik periode I November 2024. Keduanya akan mendapatkan tas kamera dengan desain khusus kolaborasi Klik dan KEE. Tema Foto Pilihan Klik untuk November 2024 adalah ”Air”. Pengiriman foto untuk periode kedua ditunggu hingga Jumat (22/11/2024). Sahabat Kompas dapat mengirimkan karya foto melalui tautan Foto Pilihan Klik . Penulis: Editor: Cerita di Balik Foto Pilihan Klik: Air (I) Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh RADITYA HELABUMI JAYAKARNA, WISNU WIDIANTORO 16 Nov 2024 09:25 WIB · Fotografi Rubrik Foto Pilihan Klik mengusung tema ” Air ” untuk edisi November 2024. Lima foto terpilih periode pertama telah ditayangkan di laman Kompas.id pada Sabtu (9/11/2024). Berikut adalah cerita dari sahabat Kompas yang karyanya terpilih. Foto ini diambil di salah satu taman di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, pada pertengahan Mei 2024. Saat itu sekitar pukul dua siang, cuaca yang semula cerah dan panas terik tiba-tiba diselimuti oleh awan mendung. Tak berapa lama hujan deras pun mengguyur. Sejumlah orang kemudian mencari tempat untuk berteduh. Menurut fotografer Dzikri, foto tersebut mencoba menangkap beragam aktivitas warga saat berada di luar ruang publik, seperti di area taman. Hujan lebat disertai angin menjadi salah satu tantangan ketika mengambil foto. Namun, hujan deras itu tidak begitu dihiraukan oleh beberapa orang yang menjadi subyek fotonya. Mereka terlihat tetap asyik bermain gawai sambil menikmati turunnya hujan. Dzikri, mahasiswa semester lima yang kuliah sambil bekerja, mulai belajar fotografi sejak sekolah menengah pertama. Baginya, fotografi menjadi salah satu cara untuk mengasah kepekaan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Fotografi jalanan atau street photography merupakan favoritnya. Hampir setiap hari anak-anak yang tinggal di Dusun Mangelo’o, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, turun ke Kali Magepanda untuk mencari air. Aktivitas itu juga dijumpai Gordy Donofan pada Jumat (4/10/2024). Di kali tersebut, anak-anak menggali lubang agar mendapatkan air untuk dibawa pulang ke rumah. Setiap musim kemarau, warga, termasuk anak-anak, biasanya mencari sumber air di Kali Magepanda untuk memenuhi kebutuhan air di rumah. Untuk menuju lokasi itu, dibutuhkan waktu hampir satu jam berjalan kaki. Medan yang ditempuh juga tidak mudah. Meskipun air itu mungkin tidak layak secara kesehatan, anak-anak itu membantu orangtua mereka supaya tidak kekurangan air di rumah. Menurut Gordy, pesan yang ingin disampaikan dalam foto itu adalah anak-anak yang seharusnya menikmati masa bermain di rumah terpaksa harus ikut berjuang keras mencari kebutuhan air bersih. Pemerintah semestinya juga harus mencari solusi agar warga tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih. Sebagai fotografer lepas, Gordy mulai belajar dan menekuni fotografi sejak 2019. Menurut dia, foto menjadi medium untuk merawat ingatan dan menjadi dokumen penting bahwa ada sesuatu yang suram atau yang unik di masa lalu. Pada hari pertama tiba di Lamalera, Nusa Tenggara Timur, September 2023, ketika sedang menyusuri kampung nelayan Lamalera, sejumlah orang terdengar berteriak ” baleo-baleo ” ( baleo atau bawa leo atau tali penangkap ikan). Spontan warga lainnya berjalan menuju ke pinggir pantai. Fotografer Dhimas Saputra juga turut mengikuti mereka. Di pinggir pantai terlihat beberapa nelayan sedang menyiapkan kapal kayu mereka. Foto yang menampilkan nelayan Lamalera ini diambil saat Dhimas sedang menyelesaikan proyek buku foto pribadinya yang berjudul 7 days in Lamalera Through Heart and Lens . Lamalera menjadi salah satu tempat impiannya sejak menekuni fotografi sebagai hobi. Pada September 2023 itu Dhimas memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai staf ekspor di perusahaan multinasional untuk mengejar mimpinya pergi ke Lamalera. Perjalanan jauh menuju ke lokasi terbayar dengan kebaikan masyarakat Lamalera yang menyambutnya dengan hangat dan memperbolehkan dia tinggal di sana. Kerja keras dan kegigihan masyarakat Lamalera untuk bertahan hidup memberikan kesan dan pelajaran berharga yang membekas selama berada di Lamalera. Foto ini diambil pada 20 Juli 2024 di area wisata Air Terjun Sedudo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saat itu sedang berlangsung upacara adat Siraman Sedudo yang rutin dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, khususnya oleh masyarakat Ngliman. Banyak pengunjung yang antusias dan memadati area tersebut. Mereka datang dari dalam kota dan luar kota Nganjuk. Salah satu tantangan yang dihadapi fotografer Izzuddin dalam memotret momen ini adalah waktu. Perjalanan dari tempat tinggalnya di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menuju ke Air Terjun Sedudo di Kabupaten Nganjuk ditempuh dalam waktu sekitar dua jam. Karena acara berlangsung sejak sekitar pukul 08.00 WIB, sebelum pukul 06.00 dia sudah harus berangkat menuju lokasi. Meskipun ada kemungkinan acara akan berlangsung molor, Izzuddin tidak mau mengambil risiko ketinggalan momen jika datang terlambat. Mengenal fotografi sejak sekolah menengah kejuruan pada 2018, Faizz yang rajin mencari informasi terkait acara budaya, terutama di Jawa Timur dan Yogyakarta, saat ini masih menyelesaikan kuliah di Jurusan Fotografi ISI Yogyakarta. Dia berharap rubrik Foto Pilihan Klik tetap konsisten menjadi wadah apresiasi bagi penggemar fotografi. Ini adalah suasana Pelabuhan Kota Tual, Maluku, pada pagi hari saat KM Nggapulu bersandar di Kota Tual dalam perjalanan dari Kota Ambon menuju Makassar, Sulawesi Selatan, Agustus 2024. Semua penumpang yang ingin melihat pemandangan dan keindahan Kota Tual dari atas kapal dikagetkan dengan serombongan pemuda setempat yang beramai-ramai mendekati kapal dengan menggunakan perahu kecil. Tiba-tiba ada salah satu penumpang kapal mulai melemparkan uang ke laut dan diikuti oleh beberapa penumpang kapal lainnya. Seketika para pemuda yang berada di atas sampan itu berebut mengambil uang-uang tersebut. Suasana itu cukup menghibur bagi para penumpang yang baru datang ke Kota Tual dan baru pertama kali menaiki kapal laut seperti yang dialami fotografer Imanuel Gilberto Hendrik. Karena para penumpang cukup antusias untuk melihat apa yang sedang terjadi di bawah kapal, suasana pun menjadi menjadi riuh. Hendrik pun harus berhati-hati dalam memotret momen tersebut karena tanpa ada tali pengaman dan posisi tangan harus keluar dari pembatas kapal untuk dapat mengambil ekspresi penumpang kapal. Mahasiswa semester satu di Universitas Komputer Indonesia di Bandung ini mengenal fotografi secara serius saat duduk di bangku sekolah menengah atas. Saat itu, dia mendapatkan kamera pertamanya dan bergabung dalam tim media sekolah. Foto Mencari Air di Kali Kering karya Gordy Donofan dan Nelayan Lamalera karya Dhimas Saputra terpilih sebagai foto terbaik periode I November 2024. Keduanya akan mendapatkan tas kamera dengan desain khusus kolaborasi Klik dan KEE. Tema Foto Pilihan Klik untuk November 2024 adalah ”Air”. Pengiriman foto untuk periode kedua ditunggu hingga Jumat (22/11/2024). Sahabat Kompas dapat mengirimkan karya foto melalui tautan Foto Pilihan Klik . Rubrik Foto Pilihan Klik mengusung tema ” Air ” untuk edisi November 2024. Lima foto terpilih periode pertama telah ditayangkan di laman Kompas.id pada Sabtu (9/11/2024). Berikut adalah cerita dari sahabat Kompas yang karyanya terpilih. Foto ini diambil di salah satu taman di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, Banten, pada pertengahan Mei 2024. Saat itu sekitar pukul dua siang, cuaca yang semula cerah dan panas terik tiba-tiba diselimuti oleh awan mendung. Tak berapa lama hujan deras pun mengguyur. Sejumlah orang kemudian mencari tempat untuk berteduh. Menurut fotografer Dzikri, foto tersebut mencoba menangkap beragam aktivitas warga saat berada di luar ruang publik, seperti di area taman. Hujan lebat disertai angin menjadi salah satu tantangan ketika mengambil foto. Namun, hujan deras itu tidak begitu dihiraukan oleh beberapa orang yang menjadi subyek fotonya. Mereka terlihat tetap asyik bermain gawai sambil menikmati turunnya hujan. Dzikri, mahasiswa semester lima yang kuliah sambil bekerja, mulai belajar fotografi sejak sekolah menengah pertama. Baginya, fotografi menjadi salah satu cara untuk mengasah kepekaan dan interaksi dengan lingkungan sekitar. Fotografi jalanan atau street photography merupakan favoritnya. Hampir setiap hari anak-anak yang tinggal di Dusun Mangelo’o, Desa Reroroja, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, turun ke Kali Magepanda untuk mencari air. Aktivitas itu juga dijumpai Gordy Donofan pada Jumat (4/10/2024). Di kali tersebut, anak-anak menggali lubang agar mendapatkan air untuk dibawa pulang ke rumah. Setiap musim kemarau, warga, termasuk anak-anak, biasanya mencari sumber air di Kali Magepanda untuk memenuhi kebutuhan air di rumah. Untuk menuju lokasi itu, dibutuhkan waktu hampir satu jam berjalan kaki. Medan yang ditempuh juga tidak mudah. Meskipun air itu mungkin tidak layak secara kesehatan, anak-anak itu membantu orangtua mereka supaya tidak kekurangan air di rumah. Menurut Gordy, pesan yang ingin disampaikan dalam foto itu adalah anak-anak yang seharusnya menikmati masa bermain di rumah terpaksa harus ikut berjuang keras mencari kebutuhan air bersih. Pemerintah semestinya juga harus mencari solusi agar warga tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih. Sebagai fotografer lepas, Gordy mulai belajar dan menekuni fotografi sejak 2019. Menurut dia, foto menjadi medium untuk merawat ingatan dan menjadi dokumen penting bahwa ada sesuatu yang suram atau yang unik di masa lalu. Pada hari pertama tiba di Lamalera, Nusa Tenggara Timur, September 2023, ketika sedang menyusuri kampung nelayan Lamalera, sejumlah orang terdengar berteriak ” baleo-baleo ” ( baleo atau bawa leo atau tali penangkap ikan). Spontan warga lainnya berjalan menuju ke pinggir pantai. Fotografer Dhimas Saputra juga turut mengikuti mereka. Di pinggir pantai terlihat beberapa nelayan sedang menyiapkan kapal kayu mereka. Foto yang menampilkan nelayan Lamalera ini diambil saat Dhimas sedang menyelesaikan proyek buku foto pribadinya yang berjudul 7 days in Lamalera Through Heart and Lens . Lamalera menjadi salah satu tempat impiannya sejak menekuni fotografi sebagai hobi. Pada September 2023 itu Dhimas memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai staf ekspor di perusahaan multinasional untuk mengejar mimpinya pergi ke Lamalera. Perjalanan jauh menuju ke lokasi terbayar dengan kebaikan masyarakat Lamalera yang menyambutnya dengan hangat dan memperbolehkan dia tinggal di sana. Kerja keras dan kegigihan masyarakat Lamalera untuk bertahan hidup memberikan kesan dan pelajaran berharga yang membekas selama berada di Lamalera. Foto ini diambil pada 20 Juli 2024 di area wisata Air Terjun Sedudo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Saat itu sedang berlangsung upacara adat Siraman Sedudo yang rutin dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk, khususnya oleh masyarakat Ngliman. Banyak pengunjung yang antusias dan memadati area tersebut. Mereka datang dari dalam kota dan luar kota Nganjuk. Salah satu tantangan yang dihadapi fotografer Izzuddin dalam memotret momen ini adalah waktu. Perjalanan dari tempat tinggalnya di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, menuju ke Air Terjun Sedudo di Kabupaten Nganjuk ditempuh dalam waktu sekitar dua jam. Karena acara berlangsung sejak sekitar pukul 08.00 WIB, sebelum pukul 06.00 dia sudah harus berangkat menuju lokasi. Meskipun ada kemungkinan acara akan berlangsung molor, Izzuddin tidak mau mengambil risiko ketinggalan momen jika datang terlambat. Mengenal fotografi sejak sekolah menengah kejuruan pada 2018, Faizz yang rajin mencari informasi terkait acara budaya, terutama di Jawa Timur dan Yogyakarta, saat ini masih menyelesaikan kuliah di Jurusan Fotografi ISI Yogyakarta. Dia berharap rubrik Foto Pilihan Klik tetap konsisten menjadi wadah apresiasi bagi penggemar fotografi. Ini adalah suasana Pelabuhan Kota Tual, Maluku, pada pagi hari saat KM Nggapulu bersandar di Kota Tual dalam perjalanan dari Kota Ambon menuju Makassar, Sulawesi Selatan, Agustus 2024. Semua penumpang yang ingin melihat pemandangan dan keindahan Kota Tual dari atas kapal dikagetkan dengan serombongan pemuda setempat yang beramai-ramai mendekati kapal dengan menggunakan perahu kecil. Tiba-tiba ada salah satu penumpang kapal mulai melemparkan uang ke laut dan diikuti oleh beberapa penumpang kapal lainnya. Seketika para pemuda yang berada di atas sampan itu berebut mengambil uang-uang tersebut. Suasana itu cukup menghibur bagi para penumpang yang baru datang ke Kota Tual dan baru pertama kali menaiki kapal laut seperti yang dialami fotografer Imanuel Gilberto Hendrik. Karena para penumpang cukup antusias untuk melihat apa yang sedang terjadi di bawah kapal, suasana pun menjadi menjadi riuh. Hendrik pun harus berhati-hati dalam memotret momen tersebut karena tanpa ada tali pengaman dan posisi tangan harus keluar dari pembatas kapal untuk dapat mengambil ekspresi penumpang kapal. Mahasiswa semester satu di Universitas Komputer Indonesia di Bandung ini mengenal fotografi secara serius saat duduk di bangku sekolah menengah atas. Saat itu, dia mendapatkan kamera pertamanya dan bergabung dalam tim media sekolah. Foto Mencari Air di Kali Kering karya Gordy Donofan dan Nelayan Lamalera karya Dhimas Saputra terpilih sebagai foto terbaik periode I November 2024. Keduanya akan mendapatkan tas kamera dengan desain khusus kolaborasi Klik dan KEE. Tema Foto Pilihan Klik untuk November 2024 adalah ”Air”. Pengiriman foto untuk periode kedua ditunggu hingga Jumat (22/11/2024). Sahabat Kompas dapat mengirimkan karya foto melalui tautan Foto Pilihan Klik . diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_krisis-bukan-solusi-adalah-brand-kami.md b/raw/www.kompas.id_artikel_krisis-bukan-solusi-adalah-brand-kami.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..4a1d4688a0aa334a1779b1e4795d308b9dd47409 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_krisis-bukan-solusi-adalah-brand-kami.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/krisis-bukan-solusi-adalah-brand-kami?open_from=Baca_Juga_Card +title: "Krisis, Bukan Solusi, adalah ”Brand” Kami" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:22:41 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Krisis, Bukan Solusi, adalah ”Brand” Kami + +Judul ini menyadur film ”Our Brand is Crisis”. Tidak untuk diatasi, isu terkait kepentingan publik jadi bahan pencitraan pemegang kebijakan. Terasa dekat, ya? KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN Oleh Neli Triana 27 Feb 2026 13:00 WIB · Kolom Bagi warga negeri ini, baik penghuni kota maupun bukan, perlu setidaknya sekali menonton Our Brand is Crisis . Film berdasarkan kisah nyata itu mengisahkan tentang konsultan politik yang disewa untuk memenangkan salah satu kandidat presiden Bolivia yang tertinggal jauh di survei. Strateginya adalah merekayasa krisis, kemudian mengemas kliennya sebagai satu-satu yang mampu menyelamatkan situasi. Pola serupa sepertinya bukanlah hal yang susah ditemukan. Riwayat sebagian kota-kota besar di dunia mencatatnya, termasuk di Jakarta. Yang tak kalah menarik adalah bagaimana para pihak berwenang, pada saat menjabat, merespons sebuah peristiwa. Mari simak kejadian Senin, 23 Februari 2026 pagi , ketika dua bus Transjakarta bertabrakan di jalur layang Koridor 13, Cipulir, Jakarta Selatan. Polisi menemukan bahwa salah satu pengemudi bus terlelap sesaat ( microsleep ) sebelum kecelakaan. Tidak ada korban jiwa, tetapi banyak penumpang cedera ringan dan syok . Keesokan harinya, bus Transjakarta terlibat tabrakan dengan pengojek daring di Mangga Besar, Jakarta Pusat. Dua kecelakaan berurutan. Hal serupa sebelumnya juga beberapa kali terjadi. Alih-alih mencari dan mengatasi akar masalah, pemimpin kota menyebut kedua kecelakaan terakhir sebagai kesalahan manusia. Pengelola angkutan umum berbasis bus di jalan raya itu akan menanggung semua biaya pengobatan korban. Pernyataan tersebut tidak salah. Namun, semata melihat kasus sebagai sepotong insiden saja tanpa mengungkap faktor kelelahan sopir dan persoalan manajemen operasional yang muncul di lebih dari satu bagian sistem. Detail lain tentang lubang-lubang di jalur layang Koridor 13 pun tidak dibahas. Tidak ada yang mempersoalkan siapa yang bertanggung jawab atas semua itu. Cerita serupa terkait soal sampah. Pada 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menyebut pengelola TPST Bantar Gebang, seperti halnya di banyak tempat pembuangan akhir (TPA) di kota lain, belum menjalankan kewajibannya dengan baik. Pejabat terkait menyebut mereka sudah menyelesaikan 86 persen kewajiban . Ia pun berterima kasih atas perhatian kementerian. Pemerintah pusat menyusul mengumumkan pembangunan fasilitas waste-to- energy (WtE) di tujuh kota mulai tahun ini, termasuk Jabodetabek. Namun, hasil riset yang diterbitkan di Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare (2023) mencatat bahwa hampir 40 persen komposisi sampah nasional Indonesia adalah sampah makanan yang berarti kadar airnya sangat tinggi. Karakteristik ini membuat pembakaran termal tidak efisien. Semakin basah sampah, semakin boros bahan bakar, semakin tinggi biaya operasional, semakin rendah produksi listrik. Ramah lingkungan dan berkelanjutan? Jelas tidak. Beberapa laporan analisis dan riset lainnya ( Ashurst dan riset UGM ) menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dengan program WtE, seperti Jerman dan Belanda, lebih dulu mampu memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan kompos di hulu. Meskipun telah memiliki undang-undang yang mengamanatkan hal yang sama, sampai sekarang di Indonesia belum tumbuh sistem pemilahan itu. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan belum mengatur sanksi tegas bagi pemda yang gagal menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan WtE. TPA-TPA di banyak daerah, termasuk Bantargebang, tetap menggunung terbuka dan bermasalah. Akan tetapi, program WtE yang baru mau mulai berjalan dikemas layaknya telah menjadi solusi pamungkas. Program dijajakan kepada para investor dalam dan luar negeri. Belum lagi soal kabel utilitas yang semrawut. Sudah banyak kecelakaan, bahkan merenggut nyawa warga yang tersangkut kabel di jalan raya. Setiap ada kasus yang menjadi perhatian warga, pejabat dan aparat ramai-ramai melakukan penertiban di satu-dua lokasi, menjanjikan penataan kabel utilitas, mengecam perusahaan pemilik kabel. Selang beberapa waktu, kabel tetap semrawut menjerat kota-kota. Penataan trotoar, penyediaan air bersih perpipaan, dan lainnya mirip-mirip pula polanya. Baru sebagian yang tersedia layak, tetapi sebuah kota telah berani menyatakan diri siap menjadi kota global berdaya saing. Di tingkat nasional, ceritanya beda lagi. Pemerintah mengangkat pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Prosesnya kilat. Di sisi lain, sebagaimana disampaikan para pemerhati sosial, guru honorer di seluruh negeri bertahun-tahun masih menunggu nasib menjadi PPPK. Ini belum membahas besaran upahnya. Yang membuat ini semakin ironis, sebagian besar anggaran MBG mengambil dana pendidikan. SPPG bukan lembaga negara, tetapi pegawainya dijamin seperti aparatur sipil negara. Masih ada contoh lain. Sepekan terakhir, berita ramai tentang impor ribuan unit mobil yang berisiko berdampak buruk pada industri otomotif dalam negeri. Pimpinan lembaga legislatif pun meminta impor diurungkan meskipun ada payung hukum atas impor ini. Pihak pengimpor menyatakan siap segala konsekuensinya, di mana kebijakan itu ia sebut demi kesejahteraan masyarakat karena mobil impor itu untuk memperkuat program pemerintah membangun koperasi di desa-desa. Atas nama proyek prioritas, penguasa bebas menentukan yang mana yang bisa cepat dijalankan meski masih diliputi perdebatan. Kasus demi kasus muncul, tetapi masing-masing dikelola dalam silo narasinya sendiri. Semua terasa cukup untuk meredam pertanyaan, tetapi tidak cukup menjawab dengan tepat. Di era media sosial, isu satu belum reda, publik dibombardir dengan masalah-masalah lain. Gaduh. Media massa konvensional mau tak mau mengamplifikasinya. Publik dan insan pers dibuat ”terengah-engah” mengikuti perkembangan. Namun, ”gebrakan demi gebrakan” terus bergulir. Di level global, pola yang sama pun tampak. Kebijakan yang mendatangkan kegaduhan mengglobal, dan seperti tanpa daya menghadapinya. Naomi Klein dalam The Shock Doctrine (2007) memaparkan tentang bagaimana, bagi sebagian pihak, krisis memang tidak selalu perlu diselesaikan, tetapi justru dikelola demi kepentingan kelompoknya. Klein mendokumentasikan ekonom John Williamson pada 1993 yang menyarankan agar pembuat kebijakan ”sengaja memancing krisis” untuk membuka ruang bagi kebijakan yang sebenarnya tidak populer. Jurnal ” The modalities and politics of crisis urbanism: A new reparative conjuncture? ” (2025) di antaranya menyebut tentang negara di era krisis yang lebih sibuk mengelola narasi daripada menyelesaikan masalah struktural. Namun, bukankah para pemimpin pula yang berkali-kali melontarkan ingin membangun negara maju yang semua rakyatnya sejahtera? Kota, negara, bahkan dunia menjadi ajang melampiaskan ambisi berkuasa. Apa yang ada di benak penguasa mungkin memang berbeda dari pola pikir warga kebanyakan. Target atau slogan direncanakan matang meskipun penerapan di lapangan berbeda. Program-program tampaknya demi warga, humanis, memiliki visi dan misi brilian untuk masa depan. Ujung-ujungnya, tak jauh-jauh dari keuntungan dan melanggengkan kekuasaan. Kembali ke kisah film di awal, Our Brand is Crisis berakhir dengan kandidat nonunggulan yang menang. Bolivia kemudian dikisahkan tak banyak berubah di bawah kepemimpinan yang baru. Di sini, emosi penonton diaduk-aduk. Dalam dunia nyata, perekonomian kelas menengah dan menengah ke bawah semakin tertekan tak lain karena buah kebijakan salah arah. Sampai kapan itu berlangsung? Sampai masyarakat tersadarkan penuh dan dengan dayanya mengubah brand kita, brand penguasa kita, dari krisis menjadi solusi. Bagi warga negeri ini, baik penghuni kota maupun bukan, perlu setidaknya sekali menonton Our Brand is Crisis . Film berdasarkan kisah nyata itu mengisahkan tentang konsultan politik yang disewa untuk memenangkan salah satu kandidat presiden Bolivia yang tertinggal jauh di survei. Strateginya adalah merekayasa krisis, kemudian mengemas kliennya sebagai satu-satu yang mampu menyelamatkan situasi. Pola serupa sepertinya bukanlah hal yang susah ditemukan. Riwayat sebagian kota-kota besar di dunia mencatatnya, termasuk di Jakarta. Yang tak kalah menarik adalah bagaimana para pihak berwenang, pada saat menjabat, merespons sebuah peristiwa. Mari simak kejadian Senin, 23 Februari 2026 pagi , ketika dua bus Transjakarta bertabrakan di jalur layang Koridor 13, Cipulir, Jakarta Selatan. Polisi menemukan bahwa salah satu pengemudi bus terlelap sesaat ( microsleep ) sebelum kecelakaan. Tidak ada korban jiwa, tetapi banyak penumpang cedera ringan dan syok . Keesokan harinya, bus Transjakarta terlibat tabrakan dengan pengojek daring di Mangga Besar, Jakarta Pusat. Dua kecelakaan berurutan. Hal serupa sebelumnya juga beberapa kali terjadi. Alih-alih mencari dan mengatasi akar masalah, pemimpin kota menyebut kedua kecelakaan terakhir sebagai kesalahan manusia. Pengelola angkutan umum berbasis bus di jalan raya itu akan menanggung semua biaya pengobatan korban. Pernyataan tersebut tidak salah. Namun, semata melihat kasus sebagai sepotong insiden saja tanpa mengungkap faktor kelelahan sopir dan persoalan manajemen operasional yang muncul di lebih dari satu bagian sistem. Detail lain tentang lubang-lubang di jalur layang Koridor 13 pun tidak dibahas. Tidak ada yang mempersoalkan siapa yang bertanggung jawab atas semua itu. Cerita serupa terkait soal sampah. Pada 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menyebut pengelola TPST Bantar Gebang, seperti halnya di banyak tempat pembuangan akhir (TPA) di kota lain, belum menjalankan kewajibannya dengan baik. Pejabat terkait menyebut mereka sudah menyelesaikan 86 persen kewajiban . Ia pun berterima kasih atas perhatian kementerian. Pemerintah pusat menyusul mengumumkan pembangunan fasilitas waste-to- energy (WtE) di tujuh kota mulai tahun ini, termasuk Jabodetabek. Namun, hasil riset yang diterbitkan di Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare (2023) mencatat bahwa hampir 40 persen komposisi sampah nasional Indonesia adalah sampah makanan yang berarti kadar airnya sangat tinggi. Karakteristik ini membuat pembakaran termal tidak efisien. Semakin basah sampah, semakin boros bahan bakar, semakin tinggi biaya operasional, semakin rendah produksi listrik. Ramah lingkungan dan berkelanjutan? Jelas tidak. Beberapa laporan analisis dan riset lainnya ( Ashurst dan riset UGM ) menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dengan program WtE, seperti Jerman dan Belanda, lebih dulu mampu memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan kompos di hulu. Meskipun telah memiliki undang-undang yang mengamanatkan hal yang sama, sampai sekarang di Indonesia belum tumbuh sistem pemilahan itu. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan belum mengatur sanksi tegas bagi pemda yang gagal menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan WtE. TPA-TPA di banyak daerah, termasuk Bantargebang, tetap menggunung terbuka dan bermasalah. Akan tetapi, program WtE yang baru mau mulai berjalan dikemas layaknya telah menjadi solusi pamungkas. Program dijajakan kepada para investor dalam dan luar negeri. Belum lagi soal kabel utilitas yang semrawut. Sudah banyak kecelakaan, bahkan merenggut nyawa warga yang tersangkut kabel di jalan raya. Setiap ada kasus yang menjadi perhatian warga, pejabat dan aparat ramai-ramai melakukan penertiban di satu-dua lokasi, menjanjikan penataan kabel utilitas, mengecam perusahaan pemilik kabel. Selang beberapa waktu, kabel tetap semrawut menjerat kota-kota. Penataan trotoar, penyediaan air bersih perpipaan, dan lainnya mirip-mirip pula polanya. Baru sebagian yang tersedia layak, tetapi sebuah kota telah berani menyatakan diri siap menjadi kota global berdaya saing. Di tingkat nasional, ceritanya beda lagi. Pemerintah mengangkat pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Prosesnya kilat. Di sisi lain, sebagaimana disampaikan para pemerhati sosial, guru honorer di seluruh negeri bertahun-tahun masih menunggu nasib menjadi PPPK. Ini belum membahas besaran upahnya. Yang membuat ini semakin ironis, sebagian besar anggaran MBG mengambil dana pendidikan. SPPG bukan lembaga negara, tetapi pegawainya dijamin seperti aparatur sipil negara. Masih ada contoh lain. Sepekan terakhir, berita ramai tentang impor ribuan unit mobil yang berisiko berdampak buruk pada industri otomotif dalam negeri. Pimpinan lembaga legislatif pun meminta impor diurungkan meskipun ada payung hukum atas impor ini. Pihak pengimpor menyatakan siap segala konsekuensinya, di mana kebijakan itu ia sebut demi kesejahteraan masyarakat karena mobil impor itu untuk memperkuat program pemerintah membangun koperasi di desa-desa. Atas nama proyek prioritas, penguasa bebas menentukan yang mana yang bisa cepat dijalankan meski masih diliputi perdebatan. Kasus demi kasus muncul, tetapi masing-masing dikelola dalam silo narasinya sendiri. Semua terasa cukup untuk meredam pertanyaan, tetapi tidak cukup menjawab dengan tepat. Di era media sosial, isu satu belum reda, publik dibombardir dengan masalah-masalah lain. Gaduh. Media massa konvensional mau tak mau mengamplifikasinya. Publik dan insan pers dibuat ”terengah-engah” mengikuti perkembangan. Namun, ”gebrakan demi gebrakan” terus bergulir. Di level global, pola yang sama pun tampak. Kebijakan yang mendatangkan kegaduhan mengglobal, dan seperti tanpa daya menghadapinya. Naomi Klein dalam The Shock Doctrine (2007) memaparkan tentang bagaimana, bagi sebagian pihak, krisis memang tidak selalu perlu diselesaikan, tetapi justru dikelola demi kepentingan kelompoknya. Klein mendokumentasikan ekonom John Williamson pada 1993 yang menyarankan agar pembuat kebijakan ”sengaja memancing krisis” untuk membuka ruang bagi kebijakan yang sebenarnya tidak populer. Jurnal ” The modalities and politics of crisis urbanism: A new reparative conjuncture? ” (2025) di antaranya menyebut tentang negara di era krisis yang lebih sibuk mengelola narasi daripada menyelesaikan masalah struktural. Namun, bukankah para pemimpin pula yang berkali-kali melontarkan ingin membangun negara maju yang semua rakyatnya sejahtera? Kota, negara, bahkan dunia menjadi ajang melampiaskan ambisi berkuasa. Serial Artikel Jurnalisme Kaki, Kaki Jurnalisme Benarkah jurnalisme kaki mampu melayani publik di tengah ancaman runtuhnya demokrasi, krisis iklim, ledakan urbanisasi? Awas fetishisasi penderitaan demi idealisme. Apa yang ada di benak penguasa mungkin memang berbeda dari pola pikir warga kebanyakan. Target atau slogan direncanakan matang meskipun penerapan di lapangan berbeda. Program-program tampaknya demi warga, humanis, memiliki visi dan misi brilian untuk masa depan. Ujung-ujungnya, tak jauh-jauh dari keuntungan dan melanggengkan kekuasaan. Kembali ke kisah film di awal, Our Brand is Crisis berakhir dengan kandidat nonunggulan yang menang. Bolivia kemudian dikisahkan tak banyak berubah di bawah kepemimpinan yang baru. Di sini, emosi penonton diaduk-aduk. Dalam dunia nyata, perekonomian kelas menengah dan menengah ke bawah semakin tertekan tak lain karena buah kebijakan salah arah. Sampai kapan itu berlangsung? Sampai masyarakat tersadarkan penuh dan dengan dayanya mengubah brand kita, brand penguasa kita, dari krisis menjadi solusi. Penulis: Editor: Penyelaras Bahasa: Krisis, Bukan Solusi, adalah ”Brand” Kami Tidak butuh diselesaikan Tidak butuh diselesaikan Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh Neli Triana 27 Feb 2026 13:00 WIB · Kolom Bagi warga negeri ini, baik penghuni kota maupun bukan, perlu setidaknya sekali menonton Our Brand is Crisis . Film berdasarkan kisah nyata itu mengisahkan tentang konsultan politik yang disewa untuk memenangkan salah satu kandidat presiden Bolivia yang tertinggal jauh di survei. Strateginya adalah merekayasa krisis, kemudian mengemas kliennya sebagai satu-satu yang mampu menyelamatkan situasi. Pola serupa sepertinya bukanlah hal yang susah ditemukan. Riwayat sebagian kota-kota besar di dunia mencatatnya, termasuk di Jakarta. Yang tak kalah menarik adalah bagaimana para pihak berwenang, pada saat menjabat, merespons sebuah peristiwa. Mari simak kejadian Senin, 23 Februari 2026 pagi , ketika dua bus Transjakarta bertabrakan di jalur layang Koridor 13, Cipulir, Jakarta Selatan. Polisi menemukan bahwa salah satu pengemudi bus terlelap sesaat ( microsleep ) sebelum kecelakaan. Tidak ada korban jiwa, tetapi banyak penumpang cedera ringan dan syok . Keesokan harinya, bus Transjakarta terlibat tabrakan dengan pengojek daring di Mangga Besar, Jakarta Pusat. Dua kecelakaan berurutan. Hal serupa sebelumnya juga beberapa kali terjadi. Alih-alih mencari dan mengatasi akar masalah, pemimpin kota menyebut kedua kecelakaan terakhir sebagai kesalahan manusia. Pengelola angkutan umum berbasis bus di jalan raya itu akan menanggung semua biaya pengobatan korban. Pernyataan tersebut tidak salah. Namun, semata melihat kasus sebagai sepotong insiden saja tanpa mengungkap faktor kelelahan sopir dan persoalan manajemen operasional yang muncul di lebih dari satu bagian sistem. Detail lain tentang lubang-lubang di jalur layang Koridor 13 pun tidak dibahas. Tidak ada yang mempersoalkan siapa yang bertanggung jawab atas semua itu. Cerita serupa terkait soal sampah. Pada 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menyebut pengelola TPST Bantar Gebang, seperti halnya di banyak tempat pembuangan akhir (TPA) di kota lain, belum menjalankan kewajibannya dengan baik. Pejabat terkait menyebut mereka sudah menyelesaikan 86 persen kewajiban . Ia pun berterima kasih atas perhatian kementerian. Pemerintah pusat menyusul mengumumkan pembangunan fasilitas waste-to- energy (WtE) di tujuh kota mulai tahun ini, termasuk Jabodetabek. Namun, hasil riset yang diterbitkan di Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare (2023) mencatat bahwa hampir 40 persen komposisi sampah nasional Indonesia adalah sampah makanan yang berarti kadar airnya sangat tinggi. Karakteristik ini membuat pembakaran termal tidak efisien. Semakin basah sampah, semakin boros bahan bakar, semakin tinggi biaya operasional, semakin rendah produksi listrik. Ramah lingkungan dan berkelanjutan? Jelas tidak. Beberapa laporan analisis dan riset lainnya ( Ashurst dan riset UGM ) menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dengan program WtE, seperti Jerman dan Belanda, lebih dulu mampu memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan kompos di hulu. Meskipun telah memiliki undang-undang yang mengamanatkan hal yang sama, sampai sekarang di Indonesia belum tumbuh sistem pemilahan itu. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan belum mengatur sanksi tegas bagi pemda yang gagal menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan WtE. TPA-TPA di banyak daerah, termasuk Bantargebang, tetap menggunung terbuka dan bermasalah. Akan tetapi, program WtE yang baru mau mulai berjalan dikemas layaknya telah menjadi solusi pamungkas. Program dijajakan kepada para investor dalam dan luar negeri. Belum lagi soal kabel utilitas yang semrawut. Sudah banyak kecelakaan, bahkan merenggut nyawa warga yang tersangkut kabel di jalan raya. Setiap ada kasus yang menjadi perhatian warga, pejabat dan aparat ramai-ramai melakukan penertiban di satu-dua lokasi, menjanjikan penataan kabel utilitas, mengecam perusahaan pemilik kabel. Selang beberapa waktu, kabel tetap semrawut menjerat kota-kota. Penataan trotoar, penyediaan air bersih perpipaan, dan lainnya mirip-mirip pula polanya. Baru sebagian yang tersedia layak, tetapi sebuah kota telah berani menyatakan diri siap menjadi kota global berdaya saing. Di tingkat nasional, ceritanya beda lagi. Pemerintah mengangkat pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Prosesnya kilat. Di sisi lain, sebagaimana disampaikan para pemerhati sosial, guru honorer di seluruh negeri bertahun-tahun masih menunggu nasib menjadi PPPK. Ini belum membahas besaran upahnya. Yang membuat ini semakin ironis, sebagian besar anggaran MBG mengambil dana pendidikan. SPPG bukan lembaga negara, tetapi pegawainya dijamin seperti aparatur sipil negara. Masih ada contoh lain. Sepekan terakhir, berita ramai tentang impor ribuan unit mobil yang berisiko berdampak buruk pada industri otomotif dalam negeri. Pimpinan lembaga legislatif pun meminta impor diurungkan meskipun ada payung hukum atas impor ini. Pihak pengimpor menyatakan siap segala konsekuensinya, di mana kebijakan itu ia sebut demi kesejahteraan masyarakat karena mobil impor itu untuk memperkuat program pemerintah membangun koperasi di desa-desa. Atas nama proyek prioritas, penguasa bebas menentukan yang mana yang bisa cepat dijalankan meski masih diliputi perdebatan. Kasus demi kasus muncul, tetapi masing-masing dikelola dalam silo narasinya sendiri. Semua terasa cukup untuk meredam pertanyaan, tetapi tidak cukup menjawab dengan tepat. Di era media sosial, isu satu belum reda, publik dibombardir dengan masalah-masalah lain. Gaduh. Media massa konvensional mau tak mau mengamplifikasinya. Publik dan insan pers dibuat ”terengah-engah” mengikuti perkembangan. Namun, ”gebrakan demi gebrakan” terus bergulir. Di level global, pola yang sama pun tampak. Kebijakan yang mendatangkan kegaduhan mengglobal, dan seperti tanpa daya menghadapinya. Tidak butuh diselesaikan Naomi Klein dalam The Shock Doctrine (2007) memaparkan tentang bagaimana, bagi sebagian pihak, krisis memang tidak selalu perlu diselesaikan, tetapi justru dikelola demi kepentingan kelompoknya. Klein mendokumentasikan ekonom John Williamson pada 1993 yang menyarankan agar pembuat kebijakan ”sengaja memancing krisis” untuk membuka ruang bagi kebijakan yang sebenarnya tidak populer. Jurnal ” The modalities and politics of crisis urbanism: A new reparative conjuncture? ” (2025) di antaranya menyebut tentang negara di era krisis yang lebih sibuk mengelola narasi daripada menyelesaikan masalah struktural. Namun, bukankah para pemimpin pula yang berkali-kali melontarkan ingin membangun negara maju yang semua rakyatnya sejahtera? Kota, negara, bahkan dunia menjadi ajang melampiaskan ambisi berkuasa. Apa yang ada di benak penguasa mungkin memang berbeda dari pola pikir warga kebanyakan. Target atau slogan direncanakan matang meskipun penerapan di lapangan berbeda. Program-program tampaknya demi warga, humanis, memiliki visi dan misi brilian untuk masa depan. Ujung-ujungnya, tak jauh-jauh dari keuntungan dan melanggengkan kekuasaan. Kembali ke kisah film di awal, Our Brand is Crisis berakhir dengan kandidat nonunggulan yang menang. Bolivia kemudian dikisahkan tak banyak berubah di bawah kepemimpinan yang baru. Di sini, emosi penonton diaduk-aduk. Dalam dunia nyata, perekonomian kelas menengah dan menengah ke bawah semakin tertekan tak lain karena buah kebijakan salah arah. Sampai kapan itu berlangsung? Sampai masyarakat tersadarkan penuh dan dengan dayanya mengubah brand kita, brand penguasa kita, dari krisis menjadi solusi. Bagi warga negeri ini, baik penghuni kota maupun bukan, perlu setidaknya sekali menonton Our Brand is Crisis . Film berdasarkan kisah nyata itu mengisahkan tentang konsultan politik yang disewa untuk memenangkan salah satu kandidat presiden Bolivia yang tertinggal jauh di survei. Strateginya adalah merekayasa krisis, kemudian mengemas kliennya sebagai satu-satu yang mampu menyelamatkan situasi. Pola serupa sepertinya bukanlah hal yang susah ditemukan. Riwayat sebagian kota-kota besar di dunia mencatatnya, termasuk di Jakarta. Yang tak kalah menarik adalah bagaimana para pihak berwenang, pada saat menjabat, merespons sebuah peristiwa. Mari simak kejadian Senin, 23 Februari 2026 pagi , ketika dua bus Transjakarta bertabrakan di jalur layang Koridor 13, Cipulir, Jakarta Selatan. Polisi menemukan bahwa salah satu pengemudi bus terlelap sesaat ( microsleep ) sebelum kecelakaan. Tidak ada korban jiwa, tetapi banyak penumpang cedera ringan dan syok . Keesokan harinya, bus Transjakarta terlibat tabrakan dengan pengojek daring di Mangga Besar, Jakarta Pusat. Dua kecelakaan berurutan. Hal serupa sebelumnya juga beberapa kali terjadi. Alih-alih mencari dan mengatasi akar masalah, pemimpin kota menyebut kedua kecelakaan terakhir sebagai kesalahan manusia. Pengelola angkutan umum berbasis bus di jalan raya itu akan menanggung semua biaya pengobatan korban. Pernyataan tersebut tidak salah. Namun, semata melihat kasus sebagai sepotong insiden saja tanpa mengungkap faktor kelelahan sopir dan persoalan manajemen operasional yang muncul di lebih dari satu bagian sistem. Detail lain tentang lubang-lubang di jalur layang Koridor 13 pun tidak dibahas. Tidak ada yang mempersoalkan siapa yang bertanggung jawab atas semua itu. Cerita serupa terkait soal sampah. Pada 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menyebut pengelola TPST Bantar Gebang, seperti halnya di banyak tempat pembuangan akhir (TPA) di kota lain, belum menjalankan kewajibannya dengan baik. Pejabat terkait menyebut mereka sudah menyelesaikan 86 persen kewajiban . Ia pun berterima kasih atas perhatian kementerian. Pemerintah pusat menyusul mengumumkan pembangunan fasilitas waste-to- energy (WtE) di tujuh kota mulai tahun ini, termasuk Jabodetabek. Namun, hasil riset yang diterbitkan di Journal of Sustainability, Society, and Eco-Welfare (2023) mencatat bahwa hampir 40 persen komposisi sampah nasional Indonesia adalah sampah makanan yang berarti kadar airnya sangat tinggi. Karakteristik ini membuat pembakaran termal tidak efisien. Semakin basah sampah, semakin boros bahan bakar, semakin tinggi biaya operasional, semakin rendah produksi listrik. Ramah lingkungan dan berkelanjutan? Jelas tidak. Beberapa laporan analisis dan riset lainnya ( Ashurst dan riset UGM ) menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dengan program WtE, seperti Jerman dan Belanda, lebih dulu mampu memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan kompos di hulu. Meskipun telah memiliki undang-undang yang mengamanatkan hal yang sama, sampai sekarang di Indonesia belum tumbuh sistem pemilahan itu. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan belum mengatur sanksi tegas bagi pemda yang gagal menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan WtE. TPA-TPA di banyak daerah, termasuk Bantargebang, tetap menggunung terbuka dan bermasalah. Akan tetapi, program WtE yang baru mau mulai berjalan dikemas layaknya telah menjadi solusi pamungkas. Program dijajakan kepada para investor dalam dan luar negeri. Baca Juga Kebijakan ”Seragamisasi”, ”Sepeleisasi” Persoalan Belum lagi soal kabel utilitas yang semrawut. Sudah banyak kecelakaan, bahkan merenggut nyawa warga yang tersangkut kabel di jalan raya. Setiap ada kasus yang menjadi perhatian warga, pejabat dan aparat ramai-ramai melakukan penertiban di satu-dua lokasi, menjanjikan penataan kabel utilitas, mengecam perusahaan pemilik kabel. Selang beberapa waktu, kabel tetap semrawut menjerat kota-kota. Penataan trotoar, penyediaan air bersih perpipaan, dan lainnya mirip-mirip pula polanya. Baru sebagian yang tersedia layak, tetapi sebuah kota telah berani menyatakan diri siap menjadi kota global berdaya saing. Di tingkat nasional, ceritanya beda lagi. Pemerintah mengangkat pegawai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Prosesnya kilat. Di sisi lain, sebagaimana disampaikan para pemerhati sosial, guru honorer di seluruh negeri bertahun-tahun masih menunggu nasib menjadi PPPK. Ini belum membahas besaran upahnya. Yang membuat ini semakin ironis, sebagian besar anggaran MBG mengambil dana pendidikan. SPPG bukan lembaga negara, tetapi pegawainya dijamin seperti aparatur sipil negara. Masih ada contoh lain. Sepekan terakhir, berita ramai tentang impor ribuan unit mobil yang berisiko berdampak buruk pada industri otomotif dalam negeri. Pimpinan lembaga legislatif pun meminta impor diurungkan meskipun ada payung hukum atas impor ini. Pihak pengimpor menyatakan siap segala konsekuensinya, di mana kebijakan itu ia sebut demi kesejahteraan masyarakat karena mobil impor itu untuk memperkuat program pemerintah membangun koperasi di desa-desa. Atas nama proyek prioritas, penguasa bebas menentukan yang mana yang bisa cepat dijalankan meski masih diliputi perdebatan. Kasus demi kasus muncul, tetapi masing-masing dikelola dalam silo narasinya sendiri. Semua terasa cukup untuk meredam pertanyaan, tetapi tidak cukup menjawab dengan tepat. Di era media sosial, isu satu belum reda, publik dibombardir dengan masalah-masalah lain. Gaduh. Media massa konvensional mau tak mau mengamplifikasinya. Publik dan insan pers dibuat ”terengah-engah” mengikuti perkembangan. Namun, ”gebrakan demi gebrakan” terus bergulir. Di level global, pola yang sama pun tampak. Kebijakan yang mendatangkan kegaduhan mengglobal, dan seperti tanpa daya menghadapinya. Tidak butuh diselesaikan Naomi Klein dalam The Shock Doctrine (2007) memaparkan tentang bagaimana, bagi sebagian pihak, krisis memang tidak selalu perlu diselesaikan, tetapi justru dikelola demi kepentingan kelompoknya. Klein mendokumentasikan ekonom John Williamson pada 1993 yang menyarankan agar pembuat kebijakan ”sengaja memancing krisis” untuk membuka ruang bagi kebijakan yang sebenarnya tidak populer. Jurnal ” The modalities and politics of crisis urbanism: A new reparative conjuncture? ” (2025) di antaranya menyebut tentang negara di era krisis yang lebih sibuk mengelola narasi daripada menyelesaikan masalah struktural. Namun, bukankah para pemimpin pula yang berkali-kali melontarkan ingin membangun negara maju yang semua rakyatnya sejahtera? Kota, negara, bahkan dunia menjadi ajang melampiaskan ambisi berkuasa. Serial Artikel Jurnalisme Kaki, Kaki Jurnalisme Benarkah jurnalisme kaki mampu melayani publik di tengah ancaman runtuhnya demokrasi, krisis iklim, ledakan urbanisasi? Awas fetishisasi penderitaan demi idealisme. Baca Artikel Apa yang ada di benak penguasa mungkin memang berbeda dari pola pikir warga kebanyakan. Target atau slogan direncanakan matang meskipun penerapan di lapangan berbeda. Program-program tampaknya demi warga, humanis, memiliki visi dan misi brilian untuk masa depan. Ujung-ujungnya, tak jauh-jauh dari keuntungan dan melanggengkan kekuasaan. Kembali ke kisah film di awal, Our Brand is Crisis berakhir dengan kandidat nonunggulan yang menang. Bolivia kemudian dikisahkan tak banyak berubah di bawah kepemimpinan yang baru. Di sini, emosi penonton diaduk-aduk. Dalam dunia nyata, perekonomian kelas menengah dan menengah ke bawah semakin tertekan tak lain karena buah kebijakan salah arah. Sampai kapan itu berlangsung? Sampai masyarakat tersadarkan penuh dan dengan dayanya mengubah brand kita, brand penguasa kita, dari krisis menjadi solusi. Baca Juga Kebijakan ”Seragamisasi”, ”Sepeleisasi” Persoalan Tidak butuh diselesaikan Serial Artikel Jurnalisme Kaki, Kaki Jurnalisme Benarkah jurnalisme kaki mampu melayani publik di tengah ancaman runtuhnya demokrasi, krisis iklim, ledakan urbanisasi? Awas fetishisasi penderitaan demi idealisme. Baca Artikel diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_memotret-satwa-langka-di-habitatnya.md b/raw/www.kompas.id_artikel_memotret-satwa-langka-di-habitatnya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a4217c71ed04704e7feaea9c19f3fd82c5f5ce7f --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_memotret-satwa-langka-di-habitatnya.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/memotret-satwa-langka-di-habitatnya?open_from=Tagar_Page +title: "Memotret Satwa Langka di Habitatnya" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:27:18 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Memotret Satwa Langka di Habitatnya + +Mengabadikan kehidupan satwa langka membutuhkan ketekunan dan dedikasi tinggi. Dokumentasinya menjadi catatan penting bagi ilmu pengetahuan dan upaya pelestarian. KOMPAS/IWAN SETIYAWAN Oleh Iwan Setiyawan 03 Feb 2026 07:15 WIB · Klinik Foto Kehidupan satwa di alam liar telah banyak dipublikasikan di berbagai media, baik dalam wujud foto ataupun tayangan video yang mengupas berbagai seluk-beluk satwa liar di habitatnya. Di balik publikasi dan tayangan visual satwa liar itu, ada kerja keras fotografer dan videografer yang turun ke lapangan. Berbeda dengan pehobi fotografi satwa yang lebih sering memotret di waktu luang, fotografer profesional yang khusus mengabadikan satwa liar akan mendedikasikan diri untuk berburu foto satwa-satwa liar, termasuk yang langka dan nyaris punah. Mereka memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu yang lama di lapangan untuk menangkap apa yang dianggap sebagai foto sempurna, sering kali dengan kemewahan menghabiskan waktu berhari-hari dengan berbagai spesies yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh seorang pehobi. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk dapat mengabadikan satwa liar langka di habitat aslinya. Sebelum Anda pergi dengan kamera, hal pertama dan salah satu yang paling sering diabaikan adalah melakukan riset lokasi dan mempelajari spesies yang ingin Anda foto. Tingkat riset yang perlu dilakukan akan menurun seiring waktu karena Anda memiliki pengalaman praktis di lapangan dengan satwa-satwa tersebut. Namun, jika itu adalah spesies yang kurang dikenal, membekali diri dengan pengetahuan berharga tentang spesies tersebut di lingkungannya adalah langkah pertama yang penting. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam menonton video satwa liar di lingkungan alaminya. Jumlah rekaman yang tersedia hampir tak terbatas. Dari film dokumenter di layanan streaming hingga video acak di Youtube, Anda harus dapat membekali diri dengan pengetahuan tentang lingkungan dan perilaku spesies sebelum terjun ke lapangan. Mempelajari spesies satwa yang akan difoto juga penting. Mengetahui di mana habitatnya akan menentukan langkah kita untuk mempelajari kondisi di habitatnya dan akses menuju ke sana. Satwa-satwa langka yang terancam punah dan dilindungi biasanya hidup di kawasan-kawasan konservasi yang dijaga ketat. Tak semua orang bisa memiliki akses langsung untuk bisa melihat dan mengabadikan satwa tersebut. Dibutuhkan jejaring dan lobi khusus ke pihak yang berwenang untuk dapat akses memotret satwa. Di Indonesia, satwa seperti badak jawa dan badak sumatera merupakan spesies yang sangat dijaga ketat keberadaannya. Bahkan, untuk dapat mengabadikannya harus mengurus izin hingga ke tingkat menteri yang berwenang. Selain izin, jejaring ke lembaga-lembaga konservasi yang intens mengurusi satwa-satwa langka tersebut akan memudahkan kita mendapat akses. Terkadang seorang fotografer bisa menawarkan skema kerja sama pendokumentasian atau sebagai  profesional dia dikontrak untuk mendokumentasikan satwa tersebut. Setelah memastikan akses ke lokasi satwa, langkah selanjutnya menyusun perencanaan perjalanan. Anda dapat mencari pemandu lokal untuk membantu menyusun rencana perjalanan memotret. Selain memastikan lokasi dan rute perjalanan, pemandu juga memberi masukan tentang kebutuhan logistik yang diperlukan, perlengkapan, serta membantu melacak jejak keberadaan satwa yang ingin kita abadikan. Ada kalanya, untuk mendapatkan dokumentasi lengkap kehidupan satwa liar, kita membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan atau bahkan beberapa tahun. Tak jarang fotografer perlu datang beberapa kali di waktu yang berbeda ke lokasi yang sama untuk mendapatkan dokumentasi satwa. Butuh perencanaan matang dan dukungan finansial untuk dapat membuat cerita dan dokumentasi visual lengkap satwa tersebut. Perlengkapan fotografi mungkin bukan faktor utama dalam menciptakan gambar satwa liar yang hebat, tetapi tetap merupakan bahan penting. Lagi pula, kita memang membutuhkan peralatan fotografi untuk membuat gambar. Anggap perlengkapan sebagai alat semata dan, untuk memaksimalkan alat-alat ini, Anda harus tahu apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakannya dalam menciptakan berbagai jenis gambar satwa liar. Beberapa faktor penting yang mungkin tepat untuk Anda adalah harga, fitur, ukuran fisik, berat, dan tingkat kenyamanan. Memiliki perlengkapan yang terlalu besar, berat, atau rumit sama merugikannya dengan perlengkapan yang mungkin dianggap kurang layak. Meskipun demikian, secara umum, peralatan fotografi satwa liar yang efektif harus cepat, andal, dan mampu menghasilkan gambar berkualitas tinggi dalam berbagai jenis kondisi pencahayaan. Untuk memastikan jarak aman antara fotografer dan satwa yang berpotensi berbahaya atau untuk memenuhi bingkai gambar dengan subyek satwa liar yang ingin diabadikan, lensa telefoto adalah salah satu perlengkapan yang harus selalu Anda andalkan. Semakin cepat lensa, atau semakin besar bukaan maksimumnya, semakin baik untuk memotret dalam kondisi cahaya rendah. Kita sering memotret satwa liar di tempat terpencil, jadi keandalan peralatan merupakan faktor yang sangat penting di berbagai jenis cuaca dan kondisi. Panas dan dingin ekstrem, hujan, air asin, debu, kelembaban, dan masih banyak lagi, dapat merusak elektronik sensitif yang terdapat pada kamera, lensa, komputer, hard drive , dan lainnya. Jadi, cara kita mengemas dan menyimpan perlengkapan saat bepergian ke tempat terpencil juga sangat penting. Beberapa fotografer satwa liar lebih menyukai model kamera dengan sensor yang lebih kecil karena menghasilkan faktor pembesaran atau crop factor yang memberikan jangkauan lebih panjang pada semua lensa. Misalnya, Nikon memiliki faktor pembesaran 1,5x bawaan pada model ini dan Canon 1,6x. Oleh karena itu, lensa 300mm memiliki jangkauan setara 420mm pada bodi kamera Nikon APS-C dan jangkauan 480mm pada Canon. Namun, bukan berarti kamera dengan sensor full frame tidak layak untuk memotret satwa. Fitur kamera penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam fotografi satwa liar adalah kecepatan burst , jumlah titik fokus otomatis, stabilisasi gambar dalam kamera, dan ketahanan terhadap cuaca. Kecepatan burst mengacu pada jumlah gambar yang dapat ditangkap kamera per detiknya atau frame per second . Semakin tinggi angka ini, semakin besar peluang Anda untuk menangkap momen penting selama aksi cepat atau perilaku hewan. Perbedaan antara mendapatkan posisi sayap yang sempurna pada burung yang sedang terbang dan tidak mendapatkannya bisa jadi tergantung pada berapa banyak frame per detik yang dapat ditangkap kamera Anda. Untuk fotografi satwa liar yang sukses, 8 frame per detik dianggap sebagai kecepatan minimum yang direkomendasikan. Semakin banyak titik fokus otomatis yang ditawarkan kamera Anda, semakin kecil risiko kehilangan fokus saat melacak subyek satwa liar yang bergerak cepat. Ini juga jauh lebih nyaman saat mencoba fokus pada satwa atau burung yang tidak berada tepat di tengah bingkai gambar. Tergantung pada spesiesnya, sebagian besar pekerjaan fotografi satwa liar membutuhkan panjang fokus minimal 400mm agar satwa tetap tenang dan rileks sekaligus menjaga jarak yang cukup aman bagi Anda. Lensa telefoto 400mm dan lebih panjang disebut sebagai lensa super-telefoto, dan umumnya berukuran besar, berat, dan mahal. Secara praktis, panjang fokus lensa mengacu pada jangkauannya. Untuk memotret burung kecil atau mamalia liar yang sangat pemalu, diperlukan panjang fokus minimal 400mm, dan 600mm atau 800mm akan lebih baik lagi. Untuk mamalia besar di taman nasional, di mana subyek sudah terbiasa dengan manusia, rentang panjang fokus 200mm hingga 400mm biasanya sudah memadai. Untuk beberapa jenis satwa langka yang sulit ditemui, fotografer satwa liar terkadang menggunakan teknologi kamera jebak. Teknologi digital sekarang sudah berkembang cukup maju dengan adanya kamera-kamera jebak canggih dengan hasil foto yang bagus dan beresolusi tinggi. Biasanya, satwa liar jenis predator puncak, seperti harimau, macan tutul, atau kucing hutan, baru bisa diabadikan dengan kamera jebak ini. Selain itu, beberapa jenis mamalia yang sensitif, seperti badak, tapir, beruang madu, atau anoa, juga sulit dipotret langsung. Satwa-satwa ini sangat sensitf dengan keberadaan manusia di habitat liar. Mereka cenderung menghindar jika mengetahui keberadaan manusia. Mereka punya kemampuan untuk mencium keberadaan manusia dari jarak ratusan meter, bahkan beberapa kilometer, sehingga sangat jarang manusia bisa bertemu langsung satwa ini. Hewan sama seperti kita, mereka adalah makhluk yang memiliki kebiasaan. Anda akan menemukan mereka sering mengunjungi tempat yang sama pada waktu-waktu tertentu dalam sehari atau selama cuaca tertentu. Perhatikan kebiasaan ini saat melakukan pengamatan dan lakukan beberapa perjalanan pengamatan untuk melihat kebiasaan ini secara langsung. Seiring waktu, Anda bahkan mungkin akan memperhatikan jejak yang ditinggalkan hewan-hewan ini, mulai dari kotoran hingga jejak kaki. Sebaiknya kita banyak membaca informasi tentang spesies yang akan difoto. Bahkan, detail terkecil pun dapat membuat perbedaan dalam kualitas gambar yang Anda ambil dengan subyek di depan Anda. Untuk mencari informasi tentang perilaku satwa, kita bisa berbicara dengan pemandu profesional. Jika  tertarik pada burung, kita berinteraksi dengan pengamat burung yang memiliki pengetahuan mendalam tentang spesies yang mereka ikuti. Untuk satwa-satwa langka, biasanya sudah banyak ahli yang mengamati dan meneliti kehidupan mereka. Dari para peneliti inilah kita bisa menggali lebih rinci tentang perilaku. Beberapa jenis satwa akan aktif di pagi hari dan sore hari, tetapi ada juga jenis satwa nokturnal yang hanya aktif di malam hari. Selain itu, mengetahui kapan satwa itu musim berkembang biak juga menjadi saat tepat untuk mendokumentasikannya. Di musim kawin, satwa akan lebih aktif, atraktif, dan menarik untuk dipotret. Selain menyiapkan beberapa hal di atas, dalam fotografi satwa liar juga ada faktor kejutan serta keberuntungan. Dua faktor ini bukanlah hal yang bisa kita pelajari, tetapi bisa kita antisipasi dengan kesiapan kita. Ada kalanya saat di alam liar kita justru berjumpa dengan spesies langka yang tidak kita cari, tetapi justru muncul tak terduga. Di sini kesiapan insting dan kemampuan kita untuk memotret akan teruji dengan seringnya kita ke lapangan. Fotografi satwa liar ( wildlife photography ) saat ini menjadi salah satu genre fotografi yang cukup banyak penggemarnya. Kemajuan teknologi kamera dan adanya media sosial menjadi dua hal yang mendukung berkembangnya fotografi ini. Media sosial mendorong publikasi hasil foto-foto satwa liar yang diambil oleh siapa pun. Adanya komunitas dan forum diskusi yang disertai berburu foto bersama menjadi ajang yang menarik minat para pehobi fotografi. Ajang berburu foto bersama sering digelar para penggemar fotografi satwa liar dengan mengambil lokasi di habitat asli satwa baik di hutan liar ataupun di tempat-tempat konservasi, seperti kebun binatang, taman wisata alam, suaka margasatwa, atau taman nasional. Indonesia yang dikenal kaya akan keanekaragaman hayati selayaknya menjadi surga bagi berkembangnya fotografi satwa liar. Namun, fotografer lokal yang serius menekuni dunia fotografi ini justru tidak banyak. Ironisnya justru banyak fotografer asing yang datang mengeksplorasi alam Indonesia, baik yang legal maupun yang berkedok wisata. Jadi, tertarikkah Anda untuk memotret satwa di alam liar? Kehidupan satwa di alam liar telah banyak dipublikasikan di berbagai media, baik dalam wujud foto ataupun tayangan video yang mengupas berbagai seluk-beluk satwa liar di habitatnya. Di balik publikasi dan tayangan visual satwa liar itu, ada kerja keras fotografer dan videografer yang turun ke lapangan. Berbeda dengan pehobi fotografi satwa yang lebih sering memotret di waktu luang, fotografer profesional yang khusus mengabadikan satwa liar akan mendedikasikan diri untuk berburu foto satwa-satwa liar, termasuk yang langka dan nyaris punah. Mereka memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu yang lama di lapangan untuk menangkap apa yang dianggap sebagai foto sempurna, sering kali dengan kemewahan menghabiskan waktu berhari-hari dengan berbagai spesies yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh seorang pehobi. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk dapat mengabadikan satwa liar langka di habitat aslinya. Sebelum Anda pergi dengan kamera, hal pertama dan salah satu yang paling sering diabaikan adalah melakukan riset lokasi dan mempelajari spesies yang ingin Anda foto. Tingkat riset yang perlu dilakukan akan menurun seiring waktu karena Anda memiliki pengalaman praktis di lapangan dengan satwa-satwa tersebut. Namun, jika itu adalah spesies yang kurang dikenal, membekali diri dengan pengetahuan berharga tentang spesies tersebut di lingkungannya adalah langkah pertama yang penting. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam menonton video satwa liar di lingkungan alaminya. Jumlah rekaman yang tersedia hampir tak terbatas. Dari film dokumenter di layanan streaming hingga video acak di Youtube, Anda harus dapat membekali diri dengan pengetahuan tentang lingkungan dan perilaku spesies sebelum terjun ke lapangan. Mempelajari spesies satwa yang akan difoto juga penting. Mengetahui di mana habitatnya akan menentukan langkah kita untuk mempelajari kondisi di habitatnya dan akses menuju ke sana. Satwa-satwa langka yang terancam punah dan dilindungi biasanya hidup di kawasan-kawasan konservasi yang dijaga ketat. Tak semua orang bisa memiliki akses langsung untuk bisa melihat dan mengabadikan satwa tersebut. Dibutuhkan jejaring dan lobi khusus ke pihak yang berwenang untuk dapat akses memotret satwa. Di Indonesia, satwa seperti badak jawa dan badak sumatera merupakan spesies yang sangat dijaga ketat keberadaannya. Bahkan, untuk dapat mengabadikannya harus mengurus izin hingga ke tingkat menteri yang berwenang. Selain izin, jejaring ke lembaga-lembaga konservasi yang intens mengurusi satwa-satwa langka tersebut akan memudahkan kita mendapat akses. Terkadang seorang fotografer bisa menawarkan skema kerja sama pendokumentasian atau sebagai  profesional dia dikontrak untuk mendokumentasikan satwa tersebut. Setelah memastikan akses ke lokasi satwa, langkah selanjutnya menyusun perencanaan perjalanan. Anda dapat mencari pemandu lokal untuk membantu menyusun rencana perjalanan memotret. Selain memastikan lokasi dan rute perjalanan, pemandu juga memberi masukan tentang kebutuhan logistik yang diperlukan, perlengkapan, serta membantu melacak jejak keberadaan satwa yang ingin kita abadikan. Ada kalanya, untuk mendapatkan dokumentasi lengkap kehidupan satwa liar, kita membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan atau bahkan beberapa tahun. Tak jarang fotografer perlu datang beberapa kali di waktu yang berbeda ke lokasi yang sama untuk mendapatkan dokumentasi satwa. Butuh perencanaan matang dan dukungan finansial untuk dapat membuat cerita dan dokumentasi visual lengkap satwa tersebut. Perlengkapan fotografi mungkin bukan faktor utama dalam menciptakan gambar satwa liar yang hebat, tetapi tetap merupakan bahan penting. Lagi pula, kita memang membutuhkan peralatan fotografi untuk membuat gambar. Anggap perlengkapan sebagai alat semata dan, untuk memaksimalkan alat-alat ini, Anda harus tahu apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakannya dalam menciptakan berbagai jenis gambar satwa liar. Beberapa faktor penting yang mungkin tepat untuk Anda adalah harga, fitur, ukuran fisik, berat, dan tingkat kenyamanan. Memiliki perlengkapan yang terlalu besar, berat, atau rumit sama merugikannya dengan perlengkapan yang mungkin dianggap kurang layak. Meskipun demikian, secara umum, peralatan fotografi satwa liar yang efektif harus cepat, andal, dan mampu menghasilkan gambar berkualitas tinggi dalam berbagai jenis kondisi pencahayaan. Untuk memastikan jarak aman antara fotografer dan satwa yang berpotensi berbahaya atau untuk memenuhi bingkai gambar dengan subyek satwa liar yang ingin diabadikan, lensa telefoto adalah salah satu perlengkapan yang harus selalu Anda andalkan. Semakin cepat lensa, atau semakin besar bukaan maksimumnya, semakin baik untuk memotret dalam kondisi cahaya rendah. Kita sering memotret satwa liar di tempat terpencil, jadi keandalan peralatan merupakan faktor yang sangat penting di berbagai jenis cuaca dan kondisi. Panas dan dingin ekstrem, hujan, air asin, debu, kelembaban, dan masih banyak lagi, dapat merusak elektronik sensitif yang terdapat pada kamera, lensa, komputer, hard drive , dan lainnya. Jadi, cara kita mengemas dan menyimpan perlengkapan saat bepergian ke tempat terpencil juga sangat penting. Beberapa fotografer satwa liar lebih menyukai model kamera dengan sensor yang lebih kecil karena menghasilkan faktor pembesaran atau crop factor yang memberikan jangkauan lebih panjang pada semua lensa. Misalnya, Nikon memiliki faktor pembesaran 1,5x bawaan pada model ini dan Canon 1,6x. Oleh karena itu, lensa 300mm memiliki jangkauan setara 420mm pada bodi kamera Nikon APS-C dan jangkauan 480mm pada Canon. Namun, bukan berarti kamera dengan sensor full frame tidak layak untuk memotret satwa. Fitur kamera penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam fotografi satwa liar adalah kecepatan burst , jumlah titik fokus otomatis, stabilisasi gambar dalam kamera, dan ketahanan terhadap cuaca. Kecepatan burst mengacu pada jumlah gambar yang dapat ditangkap kamera per detiknya atau frame per second . Semakin tinggi angka ini, semakin besar peluang Anda untuk menangkap momen penting selama aksi cepat atau perilaku hewan. Perbedaan antara mendapatkan posisi sayap yang sempurna pada burung yang sedang terbang dan tidak mendapatkannya bisa jadi tergantung pada berapa banyak frame per detik yang dapat ditangkap kamera Anda. Untuk fotografi satwa liar yang sukses, 8 frame per detik dianggap sebagai kecepatan minimum yang direkomendasikan. Semakin banyak titik fokus otomatis yang ditawarkan kamera Anda, semakin kecil risiko kehilangan fokus saat melacak subyek satwa liar yang bergerak cepat. Ini juga jauh lebih nyaman saat mencoba fokus pada satwa atau burung yang tidak berada tepat di tengah bingkai gambar. Tergantung pada spesiesnya, sebagian besar pekerjaan fotografi satwa liar membutuhkan panjang fokus minimal 400mm agar satwa tetap tenang dan rileks sekaligus menjaga jarak yang cukup aman bagi Anda. Lensa telefoto 400mm dan lebih panjang disebut sebagai lensa super-telefoto, dan umumnya berukuran besar, berat, dan mahal. Secara praktis, panjang fokus lensa mengacu pada jangkauannya. Untuk memotret burung kecil atau mamalia liar yang sangat pemalu, diperlukan panjang fokus minimal 400mm, dan 600mm atau 800mm akan lebih baik lagi. Untuk mamalia besar di taman nasional, di mana subyek sudah terbiasa dengan manusia, rentang panjang fokus 200mm hingga 400mm biasanya sudah memadai. Untuk beberapa jenis satwa langka yang sulit ditemui, fotografer satwa liar terkadang menggunakan teknologi kamera jebak. Teknologi digital sekarang sudah berkembang cukup maju dengan adanya kamera-kamera jebak canggih dengan hasil foto yang bagus dan beresolusi tinggi. Biasanya, satwa liar jenis predator puncak, seperti harimau, macan tutul, atau kucing hutan, baru bisa diabadikan dengan kamera jebak ini. Selain itu, beberapa jenis mamalia yang sensitif, seperti badak, tapir, beruang madu, atau anoa, juga sulit dipotret langsung. Satwa-satwa ini sangat sensitf dengan keberadaan manusia di habitat liar. Mereka cenderung menghindar jika mengetahui keberadaan manusia. Mereka punya kemampuan untuk mencium keberadaan manusia dari jarak ratusan meter, bahkan beberapa kilometer, sehingga sangat jarang manusia bisa bertemu langsung satwa ini. Hewan sama seperti kita, mereka adalah makhluk yang memiliki kebiasaan. Anda akan menemukan mereka sering mengunjungi tempat yang sama pada waktu-waktu tertentu dalam sehari atau selama cuaca tertentu. Perhatikan kebiasaan ini saat melakukan pengamatan dan lakukan beberapa perjalanan pengamatan untuk melihat kebiasaan ini secara langsung. Seiring waktu, Anda bahkan mungkin akan memperhatikan jejak yang ditinggalkan hewan-hewan ini, mulai dari kotoran hingga jejak kaki. Sebaiknya kita banyak membaca informasi tentang spesies yang akan difoto. Bahkan, detail terkecil pun dapat membuat perbedaan dalam kualitas gambar yang Anda ambil dengan subyek di depan Anda. Untuk mencari informasi tentang perilaku satwa, kita bisa berbicara dengan pemandu profesional. Jika  tertarik pada burung, kita berinteraksi dengan pengamat burung yang memiliki pengetahuan mendalam tentang spesies yang mereka ikuti. Untuk satwa-satwa langka, biasanya sudah banyak ahli yang mengamati dan meneliti kehidupan mereka. Dari para peneliti inilah kita bisa menggali lebih rinci tentang perilaku. Beberapa jenis satwa akan aktif di pagi hari dan sore hari, tetapi ada juga jenis satwa nokturnal yang hanya aktif di malam hari. Selain itu, mengetahui kapan satwa itu musim berkembang biak juga menjadi saat tepat untuk mendokumentasikannya. Di musim kawin, satwa akan lebih aktif, atraktif, dan menarik untuk dipotret. Selain menyiapkan beberapa hal di atas, dalam fotografi satwa liar juga ada faktor kejutan serta keberuntungan. Dua faktor ini bukanlah hal yang bisa kita pelajari, tetapi bisa kita antisipasi dengan kesiapan kita. Ada kalanya saat di alam liar kita justru berjumpa dengan spesies langka yang tidak kita cari, tetapi justru muncul tak terduga. Di sini kesiapan insting dan kemampuan kita untuk memotret akan teruji dengan seringnya kita ke lapangan. Fotografi satwa liar ( wildlife photography ) saat ini menjadi salah satu genre fotografi yang cukup banyak penggemarnya. Kemajuan teknologi kamera dan adanya media sosial menjadi dua hal yang mendukung berkembangnya fotografi ini. Media sosial mendorong publikasi hasil foto-foto satwa liar yang diambil oleh siapa pun. Adanya komunitas dan forum diskusi yang disertai berburu foto bersama menjadi ajang yang menarik minat para pehobi fotografi. Ajang berburu foto bersama sering digelar para penggemar fotografi satwa liar dengan mengambil lokasi di habitat asli satwa baik di hutan liar ataupun di tempat-tempat konservasi, seperti kebun binatang, taman wisata alam, suaka margasatwa, atau taman nasional. Indonesia yang dikenal kaya akan keanekaragaman hayati selayaknya menjadi surga bagi berkembangnya fotografi satwa liar. Namun, fotografer lokal yang serius menekuni dunia fotografi ini justru tidak banyak. Ironisnya justru banyak fotografer asing yang datang mengeksplorasi alam Indonesia, baik yang legal maupun yang berkedok wisata. Jadi, tertarikkah Anda untuk memotret satwa di alam liar? Penulis: Editor: Penyelaras Bahasa: Memotret Satwa Langka di Habitatnya Riset dan perencanaan Perlengkapan memotret Perilaku satwa Berkembang Riset dan perencanaan Perlengkapan memotret Perilaku satwa Berkembang Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh Iwan Setiyawan 03 Feb 2026 07:15 WIB · Klinik Foto Kehidupan satwa di alam liar telah banyak dipublikasikan di berbagai media, baik dalam wujud foto ataupun tayangan video yang mengupas berbagai seluk-beluk satwa liar di habitatnya. Di balik publikasi dan tayangan visual satwa liar itu, ada kerja keras fotografer dan videografer yang turun ke lapangan. Berbeda dengan pehobi fotografi satwa yang lebih sering memotret di waktu luang, fotografer profesional yang khusus mengabadikan satwa liar akan mendedikasikan diri untuk berburu foto satwa-satwa liar, termasuk yang langka dan nyaris punah. Mereka memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu yang lama di lapangan untuk menangkap apa yang dianggap sebagai foto sempurna, sering kali dengan kemewahan menghabiskan waktu berhari-hari dengan berbagai spesies yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh seorang pehobi. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk dapat mengabadikan satwa liar langka di habitat aslinya. Riset dan perencanaan Sebelum Anda pergi dengan kamera, hal pertama dan salah satu yang paling sering diabaikan adalah melakukan riset lokasi dan mempelajari spesies yang ingin Anda foto. Tingkat riset yang perlu dilakukan akan menurun seiring waktu karena Anda memiliki pengalaman praktis di lapangan dengan satwa-satwa tersebut. Namun, jika itu adalah spesies yang kurang dikenal, membekali diri dengan pengetahuan berharga tentang spesies tersebut di lingkungannya adalah langkah pertama yang penting. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam menonton video satwa liar di lingkungan alaminya. Jumlah rekaman yang tersedia hampir tak terbatas. Dari film dokumenter di layanan streaming hingga video acak di Youtube, Anda harus dapat membekali diri dengan pengetahuan tentang lingkungan dan perilaku spesies sebelum terjun ke lapangan. Mempelajari spesies satwa yang akan difoto juga penting. Mengetahui di mana habitatnya akan menentukan langkah kita untuk mempelajari kondisi di habitatnya dan akses menuju ke sana. Satwa-satwa langka yang terancam punah dan dilindungi biasanya hidup di kawasan-kawasan konservasi yang dijaga ketat. Tak semua orang bisa memiliki akses langsung untuk bisa melihat dan mengabadikan satwa tersebut. Dibutuhkan jejaring dan lobi khusus ke pihak yang berwenang untuk dapat akses memotret satwa. Di Indonesia, satwa seperti badak jawa dan badak sumatera merupakan spesies yang sangat dijaga ketat keberadaannya. Bahkan, untuk dapat mengabadikannya harus mengurus izin hingga ke tingkat menteri yang berwenang. Selain izin, jejaring ke lembaga-lembaga konservasi yang intens mengurusi satwa-satwa langka tersebut akan memudahkan kita mendapat akses. Terkadang seorang fotografer bisa menawarkan skema kerja sama pendokumentasian atau sebagai  profesional dia dikontrak untuk mendokumentasikan satwa tersebut. Setelah memastikan akses ke lokasi satwa, langkah selanjutnya menyusun perencanaan perjalanan. Anda dapat mencari pemandu lokal untuk membantu menyusun rencana perjalanan memotret. Selain memastikan lokasi dan rute perjalanan, pemandu juga memberi masukan tentang kebutuhan logistik yang diperlukan, perlengkapan, serta membantu melacak jejak keberadaan satwa yang ingin kita abadikan. Ada kalanya, untuk mendapatkan dokumentasi lengkap kehidupan satwa liar, kita membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan atau bahkan beberapa tahun. Tak jarang fotografer perlu datang beberapa kali di waktu yang berbeda ke lokasi yang sama untuk mendapatkan dokumentasi satwa. Butuh perencanaan matang dan dukungan finansial untuk dapat membuat cerita dan dokumentasi visual lengkap satwa tersebut. Perlengkapan memotret Perlengkapan fotografi mungkin bukan faktor utama dalam menciptakan gambar satwa liar yang hebat, tetapi tetap merupakan bahan penting. Lagi pula, kita memang membutuhkan peralatan fotografi untuk membuat gambar. Anggap perlengkapan sebagai alat semata dan, untuk memaksimalkan alat-alat ini, Anda harus tahu apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakannya dalam menciptakan berbagai jenis gambar satwa liar. Beberapa faktor penting yang mungkin tepat untuk Anda adalah harga, fitur, ukuran fisik, berat, dan tingkat kenyamanan. Memiliki perlengkapan yang terlalu besar, berat, atau rumit sama merugikannya dengan perlengkapan yang mungkin dianggap kurang layak. Meskipun demikian, secara umum, peralatan fotografi satwa liar yang efektif harus cepat, andal, dan mampu menghasilkan gambar berkualitas tinggi dalam berbagai jenis kondisi pencahayaan. Untuk memastikan jarak aman antara fotografer dan satwa yang berpotensi berbahaya atau untuk memenuhi bingkai gambar dengan subyek satwa liar yang ingin diabadikan, lensa telefoto adalah salah satu perlengkapan yang harus selalu Anda andalkan. Semakin cepat lensa, atau semakin besar bukaan maksimumnya, semakin baik untuk memotret dalam kondisi cahaya rendah. Kita sering memotret satwa liar di tempat terpencil, jadi keandalan peralatan merupakan faktor yang sangat penting di berbagai jenis cuaca dan kondisi. Panas dan dingin ekstrem, hujan, air asin, debu, kelembaban, dan masih banyak lagi, dapat merusak elektronik sensitif yang terdapat pada kamera, lensa, komputer, hard drive , dan lainnya. Jadi, cara kita mengemas dan menyimpan perlengkapan saat bepergian ke tempat terpencil juga sangat penting. Beberapa fotografer satwa liar lebih menyukai model kamera dengan sensor yang lebih kecil karena menghasilkan faktor pembesaran atau crop factor yang memberikan jangkauan lebih panjang pada semua lensa. Misalnya, Nikon memiliki faktor pembesaran 1,5x bawaan pada model ini dan Canon 1,6x. Oleh karena itu, lensa 300mm memiliki jangkauan setara 420mm pada bodi kamera Nikon APS-C dan jangkauan 480mm pada Canon. Namun, bukan berarti kamera dengan sensor full frame tidak layak untuk memotret satwa. Fitur kamera penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam fotografi satwa liar adalah kecepatan burst , jumlah titik fokus otomatis, stabilisasi gambar dalam kamera, dan ketahanan terhadap cuaca. Kecepatan burst mengacu pada jumlah gambar yang dapat ditangkap kamera per detiknya atau frame per second . Semakin tinggi angka ini, semakin besar peluang Anda untuk menangkap momen penting selama aksi cepat atau perilaku hewan. Perbedaan antara mendapatkan posisi sayap yang sempurna pada burung yang sedang terbang dan tidak mendapatkannya bisa jadi tergantung pada berapa banyak frame per detik yang dapat ditangkap kamera Anda. Untuk fotografi satwa liar yang sukses, 8 frame per detik dianggap sebagai kecepatan minimum yang direkomendasikan. Semakin banyak titik fokus otomatis yang ditawarkan kamera Anda, semakin kecil risiko kehilangan fokus saat melacak subyek satwa liar yang bergerak cepat. Ini juga jauh lebih nyaman saat mencoba fokus pada satwa atau burung yang tidak berada tepat di tengah bingkai gambar. Tergantung pada spesiesnya, sebagian besar pekerjaan fotografi satwa liar membutuhkan panjang fokus minimal 400mm agar satwa tetap tenang dan rileks sekaligus menjaga jarak yang cukup aman bagi Anda. Lensa telefoto 400mm dan lebih panjang disebut sebagai lensa super-telefoto, dan umumnya berukuran besar, berat, dan mahal. Secara praktis, panjang fokus lensa mengacu pada jangkauannya. Untuk memotret burung kecil atau mamalia liar yang sangat pemalu, diperlukan panjang fokus minimal 400mm, dan 600mm atau 800mm akan lebih baik lagi. Untuk mamalia besar di taman nasional, di mana subyek sudah terbiasa dengan manusia, rentang panjang fokus 200mm hingga 400mm biasanya sudah memadai. Untuk beberapa jenis satwa langka yang sulit ditemui, fotografer satwa liar terkadang menggunakan teknologi kamera jebak. Teknologi digital sekarang sudah berkembang cukup maju dengan adanya kamera-kamera jebak canggih dengan hasil foto yang bagus dan beresolusi tinggi. Biasanya, satwa liar jenis predator puncak, seperti harimau, macan tutul, atau kucing hutan, baru bisa diabadikan dengan kamera jebak ini. Selain itu, beberapa jenis mamalia yang sensitif, seperti badak, tapir, beruang madu, atau anoa, juga sulit dipotret langsung. Satwa-satwa ini sangat sensitf dengan keberadaan manusia di habitat liar. Mereka cenderung menghindar jika mengetahui keberadaan manusia. Mereka punya kemampuan untuk mencium keberadaan manusia dari jarak ratusan meter, bahkan beberapa kilometer, sehingga sangat jarang manusia bisa bertemu langsung satwa ini. Perilaku satwa Hewan sama seperti kita, mereka adalah makhluk yang memiliki kebiasaan. Anda akan menemukan mereka sering mengunjungi tempat yang sama pada waktu-waktu tertentu dalam sehari atau selama cuaca tertentu. Perhatikan kebiasaan ini saat melakukan pengamatan dan lakukan beberapa perjalanan pengamatan untuk melihat kebiasaan ini secara langsung. Seiring waktu, Anda bahkan mungkin akan memperhatikan jejak yang ditinggalkan hewan-hewan ini, mulai dari kotoran hingga jejak kaki. Sebaiknya kita banyak membaca informasi tentang spesies yang akan difoto. Bahkan, detail terkecil pun dapat membuat perbedaan dalam kualitas gambar yang Anda ambil dengan subyek di depan Anda. Untuk mencari informasi tentang perilaku satwa, kita bisa berbicara dengan pemandu profesional. Jika  tertarik pada burung, kita berinteraksi dengan pengamat burung yang memiliki pengetahuan mendalam tentang spesies yang mereka ikuti. Untuk satwa-satwa langka, biasanya sudah banyak ahli yang mengamati dan meneliti kehidupan mereka. Dari para peneliti inilah kita bisa menggali lebih rinci tentang perilaku. Beberapa jenis satwa akan aktif di pagi hari dan sore hari, tetapi ada juga jenis satwa nokturnal yang hanya aktif di malam hari. Selain itu, mengetahui kapan satwa itu musim berkembang biak juga menjadi saat tepat untuk mendokumentasikannya. Di musim kawin, satwa akan lebih aktif, atraktif, dan menarik untuk dipotret. Selain menyiapkan beberapa hal di atas, dalam fotografi satwa liar juga ada faktor kejutan serta keberuntungan. Dua faktor ini bukanlah hal yang bisa kita pelajari, tetapi bisa kita antisipasi dengan kesiapan kita. Ada kalanya saat di alam liar kita justru berjumpa dengan spesies langka yang tidak kita cari, tetapi justru muncul tak terduga. Di sini kesiapan insting dan kemampuan kita untuk memotret akan teruji dengan seringnya kita ke lapangan. Berkembang Fotografi satwa liar ( wildlife photography ) saat ini menjadi salah satu genre fotografi yang cukup banyak penggemarnya. Kemajuan teknologi kamera dan adanya media sosial menjadi dua hal yang mendukung berkembangnya fotografi ini. Media sosial mendorong publikasi hasil foto-foto satwa liar yang diambil oleh siapa pun. Adanya komunitas dan forum diskusi yang disertai berburu foto bersama menjadi ajang yang menarik minat para pehobi fotografi. Ajang berburu foto bersama sering digelar para penggemar fotografi satwa liar dengan mengambil lokasi di habitat asli satwa baik di hutan liar ataupun di tempat-tempat konservasi, seperti kebun binatang, taman wisata alam, suaka margasatwa, atau taman nasional. Indonesia yang dikenal kaya akan keanekaragaman hayati selayaknya menjadi surga bagi berkembangnya fotografi satwa liar. Namun, fotografer lokal yang serius menekuni dunia fotografi ini justru tidak banyak. Ironisnya justru banyak fotografer asing yang datang mengeksplorasi alam Indonesia, baik yang legal maupun yang berkedok wisata. Jadi, tertarikkah Anda untuk memotret satwa di alam liar? Kehidupan satwa di alam liar telah banyak dipublikasikan di berbagai media, baik dalam wujud foto ataupun tayangan video yang mengupas berbagai seluk-beluk satwa liar di habitatnya. Di balik publikasi dan tayangan visual satwa liar itu, ada kerja keras fotografer dan videografer yang turun ke lapangan. Berbeda dengan pehobi fotografi satwa yang lebih sering memotret di waktu luang, fotografer profesional yang khusus mengabadikan satwa liar akan mendedikasikan diri untuk berburu foto satwa-satwa liar, termasuk yang langka dan nyaris punah. Mereka memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu yang lama di lapangan untuk menangkap apa yang dianggap sebagai foto sempurna, sering kali dengan kemewahan menghabiskan waktu berhari-hari dengan berbagai spesies yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh seorang pehobi. Berikut ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk dapat mengabadikan satwa liar langka di habitat aslinya. Riset dan perencanaan Sebelum Anda pergi dengan kamera, hal pertama dan salah satu yang paling sering diabaikan adalah melakukan riset lokasi dan mempelajari spesies yang ingin Anda foto. Tingkat riset yang perlu dilakukan akan menurun seiring waktu karena Anda memiliki pengalaman praktis di lapangan dengan satwa-satwa tersebut. Namun, jika itu adalah spesies yang kurang dikenal, membekali diri dengan pengetahuan berharga tentang spesies tersebut di lingkungannya adalah langkah pertama yang penting. Kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam menonton video satwa liar di lingkungan alaminya. Jumlah rekaman yang tersedia hampir tak terbatas. Dari film dokumenter di layanan streaming hingga video acak di Youtube, Anda harus dapat membekali diri dengan pengetahuan tentang lingkungan dan perilaku spesies sebelum terjun ke lapangan. Mempelajari spesies satwa yang akan difoto juga penting. Mengetahui di mana habitatnya akan menentukan langkah kita untuk mempelajari kondisi di habitatnya dan akses menuju ke sana. Satwa-satwa langka yang terancam punah dan dilindungi biasanya hidup di kawasan-kawasan konservasi yang dijaga ketat. Tak semua orang bisa memiliki akses langsung untuk bisa melihat dan mengabadikan satwa tersebut. Dibutuhkan jejaring dan lobi khusus ke pihak yang berwenang untuk dapat akses memotret satwa. Di Indonesia, satwa seperti badak jawa dan badak sumatera merupakan spesies yang sangat dijaga ketat keberadaannya. Bahkan, untuk dapat mengabadikannya harus mengurus izin hingga ke tingkat menteri yang berwenang. Selain izin, jejaring ke lembaga-lembaga konservasi yang intens mengurusi satwa-satwa langka tersebut akan memudahkan kita mendapat akses. Terkadang seorang fotografer bisa menawarkan skema kerja sama pendokumentasian atau sebagai  profesional dia dikontrak untuk mendokumentasikan satwa tersebut. Setelah memastikan akses ke lokasi satwa, langkah selanjutnya menyusun perencanaan perjalanan. Anda dapat mencari pemandu lokal untuk membantu menyusun rencana perjalanan memotret. Selain memastikan lokasi dan rute perjalanan, pemandu juga memberi masukan tentang kebutuhan logistik yang diperlukan, perlengkapan, serta membantu melacak jejak keberadaan satwa yang ingin kita abadikan. Ada kalanya, untuk mendapatkan dokumentasi lengkap kehidupan satwa liar, kita membutuhkan waktu hingga berbulan-bulan atau bahkan beberapa tahun. Tak jarang fotografer perlu datang beberapa kali di waktu yang berbeda ke lokasi yang sama untuk mendapatkan dokumentasi satwa. Butuh perencanaan matang dan dukungan finansial untuk dapat membuat cerita dan dokumentasi visual lengkap satwa tersebut. Baca Juga Yuk, Abadikan Satwa Liar di Sekitar Rumahmu Perlengkapan memotret Perlengkapan fotografi mungkin bukan faktor utama dalam menciptakan gambar satwa liar yang hebat, tetapi tetap merupakan bahan penting. Lagi pula, kita memang membutuhkan peralatan fotografi untuk membuat gambar. Anggap perlengkapan sebagai alat semata dan, untuk memaksimalkan alat-alat ini, Anda harus tahu apa fungsinya, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara terbaik untuk menggunakannya dalam menciptakan berbagai jenis gambar satwa liar. Beberapa faktor penting yang mungkin tepat untuk Anda adalah harga, fitur, ukuran fisik, berat, dan tingkat kenyamanan. Memiliki perlengkapan yang terlalu besar, berat, atau rumit sama merugikannya dengan perlengkapan yang mungkin dianggap kurang layak. Meskipun demikian, secara umum, peralatan fotografi satwa liar yang efektif harus cepat, andal, dan mampu menghasilkan gambar berkualitas tinggi dalam berbagai jenis kondisi pencahayaan. Untuk memastikan jarak aman antara fotografer dan satwa yang berpotensi berbahaya atau untuk memenuhi bingkai gambar dengan subyek satwa liar yang ingin diabadikan, lensa telefoto adalah salah satu perlengkapan yang harus selalu Anda andalkan. Semakin cepat lensa, atau semakin besar bukaan maksimumnya, semakin baik untuk memotret dalam kondisi cahaya rendah. Kita sering memotret satwa liar di tempat terpencil, jadi keandalan peralatan merupakan faktor yang sangat penting di berbagai jenis cuaca dan kondisi. Panas dan dingin ekstrem, hujan, air asin, debu, kelembaban, dan masih banyak lagi, dapat merusak elektronik sensitif yang terdapat pada kamera, lensa, komputer, hard drive , dan lainnya. Jadi, cara kita mengemas dan menyimpan perlengkapan saat bepergian ke tempat terpencil juga sangat penting. Beberapa fotografer satwa liar lebih menyukai model kamera dengan sensor yang lebih kecil karena menghasilkan faktor pembesaran atau crop factor yang memberikan jangkauan lebih panjang pada semua lensa. Misalnya, Nikon memiliki faktor pembesaran 1,5x bawaan pada model ini dan Canon 1,6x. Oleh karena itu, lensa 300mm memiliki jangkauan setara 420mm pada bodi kamera Nikon APS-C dan jangkauan 480mm pada Canon. Namun, bukan berarti kamera dengan sensor full frame tidak layak untuk memotret satwa. Fitur kamera penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam fotografi satwa liar adalah kecepatan burst , jumlah titik fokus otomatis, stabilisasi gambar dalam kamera, dan ketahanan terhadap cuaca. Kecepatan burst mengacu pada jumlah gambar yang dapat ditangkap kamera per detiknya atau frame per second . Semakin tinggi angka ini, semakin besar peluang Anda untuk menangkap momen penting selama aksi cepat atau perilaku hewan. Perbedaan antara mendapatkan posisi sayap yang sempurna pada burung yang sedang terbang dan tidak mendapatkannya bisa jadi tergantung pada berapa banyak frame per detik yang dapat ditangkap kamera Anda. Untuk fotografi satwa liar yang sukses, 8 frame per detik dianggap sebagai kecepatan minimum yang direkomendasikan. Baca Juga Saat Kecepatan Memotret Bukan Masalah Semakin banyak titik fokus otomatis yang ditawarkan kamera Anda, semakin kecil risiko kehilangan fokus saat melacak subyek satwa liar yang bergerak cepat. Ini juga jauh lebih nyaman saat mencoba fokus pada satwa atau burung yang tidak berada tepat di tengah bingkai gambar. Tergantung pada spesiesnya, sebagian besar pekerjaan fotografi satwa liar membutuhkan panjang fokus minimal 400mm agar satwa tetap tenang dan rileks sekaligus menjaga jarak yang cukup aman bagi Anda. Lensa telefoto 400mm dan lebih panjang disebut sebagai lensa super-telefoto, dan umumnya berukuran besar, berat, dan mahal. Secara praktis, panjang fokus lensa mengacu pada jangkauannya. Untuk memotret burung kecil atau mamalia liar yang sangat pemalu, diperlukan panjang fokus minimal 400mm, dan 600mm atau 800mm akan lebih baik lagi. Untuk mamalia besar di taman nasional, di mana subyek sudah terbiasa dengan manusia, rentang panjang fokus 200mm hingga 400mm biasanya sudah memadai. Untuk beberapa jenis satwa langka yang sulit ditemui, fotografer satwa liar terkadang menggunakan teknologi kamera jebak. Teknologi digital sekarang sudah berkembang cukup maju dengan adanya kamera-kamera jebak canggih dengan hasil foto yang bagus dan beresolusi tinggi. Biasanya, satwa liar jenis predator puncak, seperti harimau, macan tutul, atau kucing hutan, baru bisa diabadikan dengan kamera jebak ini. Selain itu, beberapa jenis mamalia yang sensitif, seperti badak, tapir, beruang madu, atau anoa, juga sulit dipotret langsung. Satwa-satwa ini sangat sensitf dengan keberadaan manusia di habitat liar. Mereka cenderung menghindar jika mengetahui keberadaan manusia. Mereka punya kemampuan untuk mencium keberadaan manusia dari jarak ratusan meter, bahkan beberapa kilometer, sehingga sangat jarang manusia bisa bertemu langsung satwa ini. Baca Juga Kamera Jebak untuk Merekam Satwa Liar Perilaku satwa Hewan sama seperti kita, mereka adalah makhluk yang memiliki kebiasaan. Anda akan menemukan mereka sering mengunjungi tempat yang sama pada waktu-waktu tertentu dalam sehari atau selama cuaca tertentu. Perhatikan kebiasaan ini saat melakukan pengamatan dan lakukan beberapa perjalanan pengamatan untuk melihat kebiasaan ini secara langsung. Seiring waktu, Anda bahkan mungkin akan memperhatikan jejak yang ditinggalkan hewan-hewan ini, mulai dari kotoran hingga jejak kaki. Sebaiknya kita banyak membaca informasi tentang spesies yang akan difoto. Bahkan, detail terkecil pun dapat membuat perbedaan dalam kualitas gambar yang Anda ambil dengan subyek di depan Anda. Untuk mencari informasi tentang perilaku satwa, kita bisa berbicara dengan pemandu profesional. Jika  tertarik pada burung, kita berinteraksi dengan pengamat burung yang memiliki pengetahuan mendalam tentang spesies yang mereka ikuti. Untuk satwa-satwa langka, biasanya sudah banyak ahli yang mengamati dan meneliti kehidupan mereka. Dari para peneliti inilah kita bisa menggali lebih rinci tentang perilaku. Beberapa jenis satwa akan aktif di pagi hari dan sore hari, tetapi ada juga jenis satwa nokturnal yang hanya aktif di malam hari. Selain itu, mengetahui kapan satwa itu musim berkembang biak juga menjadi saat tepat untuk mendokumentasikannya. Di musim kawin, satwa akan lebih aktif, atraktif, dan menarik untuk dipotret. Selain menyiapkan beberapa hal di atas, dalam fotografi satwa liar juga ada faktor kejutan serta keberuntungan. Dua faktor ini bukanlah hal yang bisa kita pelajari, tetapi bisa kita antisipasi dengan kesiapan kita. Ada kalanya saat di alam liar kita justru berjumpa dengan spesies langka yang tidak kita cari, tetapi justru muncul tak terduga. Di sini kesiapan insting dan kemampuan kita untuk memotret akan teruji dengan seringnya kita ke lapangan. Baca Juga Warisan Hidup Riza Marlon Berkembang Fotografi satwa liar ( wildlife photography ) saat ini menjadi salah satu genre fotografi yang cukup banyak penggemarnya. Kemajuan teknologi kamera dan adanya media sosial menjadi dua hal yang mendukung berkembangnya fotografi ini. Media sosial mendorong publikasi hasil foto-foto satwa liar yang diambil oleh siapa pun. Adanya komunitas dan forum diskusi yang disertai berburu foto bersama menjadi ajang yang menarik minat para pehobi fotografi. Ajang berburu foto bersama sering digelar para penggemar fotografi satwa liar dengan mengambil lokasi di habitat asli satwa baik di hutan liar ataupun di tempat-tempat konservasi, seperti kebun binatang, taman wisata alam, suaka margasatwa, atau taman nasional. Indonesia yang dikenal kaya akan keanekaragaman hayati selayaknya menjadi surga bagi berkembangnya fotografi satwa liar. Namun, fotografer lokal yang serius menekuni dunia fotografi ini justru tidak banyak. Ironisnya justru banyak fotografer asing yang datang mengeksplorasi alam Indonesia, baik yang legal maupun yang berkedok wisata. Jadi, tertarikkah Anda untuk memotret satwa di alam liar? Baca Juga Memotret Ular untuk Menyelamatkan Kehidupan Riset dan perencanaan Baca Juga Yuk, Abadikan Satwa Liar di Sekitar Rumahmu Perlengkapan memotret Baca Juga Saat Kecepatan Memotret Bukan Masalah Baca Juga Kamera Jebak untuk Merekam Satwa Liar Perilaku satwa Baca Juga Warisan Hidup Riza Marlon Berkembang Baca Juga Memotret Ular untuk Menyelamatkan Kehidupan diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_pengundangan-rkuhap-dinilai-belum-penuhi-prinsip-partisipasi-bermakna.md b/raw/www.kompas.id_artikel_pengundangan-rkuhap-dinilai-belum-penuhi-prinsip-partisipasi-bermakna.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9c6a0af30ffc4f4088cbfcaddbe96c2182feaafc --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_pengundangan-rkuhap-dinilai-belum-penuhi-prinsip-partisipasi-bermakna.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/pengundangan-rkuhap-dinilai-belum-penuhi-prinsip-partisipasi-bermakna?open_from=Tagar_Page +title: "Masyarakat Sipil- Pembahasan RKUHAP Belum Penuhi Prinsip Partisipasi Bermakna" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:29:56 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Masyarakat Sipil: Pembahasan RKUHAP Belum Penuhi Prinsip Partisipasi Bermakna + +Sejumlah pasal dalam draf RKUHAP diklaim oleh DPR sebagai masukan dari masyarakat, padahal tidak pernah disampaikan. KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO Oleh Denty Piawai Nastitie 19 Nov 2025 17:51 WIB · Politik & Hukum JAKARTA, KOMPAS — Proses pembahasan dan pengundangan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP yang baru saja disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dinilai masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Publik kesulitan mengakses informasi apakah usulan publik benar-benar dibahas. Bahkan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengungkap, nama koalisi diklaim sebagai salah satu pihak yang mengusulkan perluasan alat bukti pada Pasal 222 RKUHAP. Padahal, koalisi tak pernah mengajukan usulan itu. Peneliti Bidang Hukum  The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Christina Clarissa Intania, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (19/11/2025), menilai, proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Selama ini, masyarakat sudah diundang dan didengar dalam rapat terbuka. Namun, bagaimana DPR mengelola aspirasi masyarakat? Kita tidak tahu,” ujar Christina. Proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi. Chritina pun menyinggung Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan itu menjelaskan partisipasi yang bermakna sebagai hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pemenuhan partisipasi bermakna ini menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Pada Selasa (18/11/2025), DPR bersama pemerintah menyetujui pengesahan RKUHAP menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Bagi masyarakat sipil, proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP itu masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna. Undang-undang ini akan berlaku mulai awal Januari 2026 untuk mendampingi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHAP baru akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam rapat paripurna yang dihadiri 242 anggota, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, untuk pembahasan RKUHAP, DPR sudah menyerap masukan dari sejumlah pihak dan pembaruan yang dilakukan diharapkan bisa memperbaiki penegakan hukum. ”Kalau tidak diselesaikan (revisi KUHAP), tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah selama 44 tahun undang-undang ini berlaku. Banyak sekali yang diperbarui, melibatkan banyak pihak, dan mengikuti zaman atau hukum yang berlaku sekarang,” ujarnya. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga menyatakan, pihaknya telah semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut partisipasi bermakna. Untuk itu, Komisi III DPR telah menggelar rapat dengar pendapat dari setidaknya 130 pihak, mulai dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat, hingga elemen penegak hukum. Sebaliknya, menurut Christina, dalam proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP yang baru, publik tidak memiliki akses untuk memastikan apakah masukan masyarakat benar-benar dibahas, dipertimbangkan, atau digunakan. Selain itu, DPR juga kerap merasa tidak punya kewajiban untuk menjelaskan hasil pembahasan masukan kepada masyarakat. ”Dalam Undang-undang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, ada frasa DPR ’dapat’ menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Kata ’dapat’—bukan harus —ini membuat DPR merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberi penjelasan,” ujarnya menjelaskan. Sebaliknya, menurut Christina, dalam proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP yang baru, publik tidak memiliki akses untuk memastikan apakah masukan masyarakat benar-benar dibahas. Christina juga mengkritik buruknya kanal informasi DPR yang seharusnya menjadi medium utama partisipasi publik. Ia mencontohkan situs resmi DPR yang kerap tidak dapat diakses secara penuh selama 24 jam. Menurut dia, meskipun terkesan sepele, ini merupakan masalah serius karena menyebabkan kanal aspirasi dapat terputus. Di sisi lain, media sosial yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi pada kenyataannya belum dapat digunakan sebagai kanal aspirasi yang sah dan responsif. Meski sudah banyak kritik masuk, media sosial DPR ataupun Sekretariat Jenderal DPR tidak digunakan untuk menjaring masukan publik. ”Semua orang sekarang menyampaikan aspirasi lewat media sosial, tetapi DPR tidak memanfaatkan itu untuk mengelola aspirasi. Keluhan di media sosial tidak dianggap. Yang ditampung hanya lewat surat, e-mail , atau platform pengaduan,” katanya. Christina menegaskan bahwa persoalan utama partisipasi bermakna bukan hanya pada sistem, melainkan pada komitmen anggota DPR itu sendiri. Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat sebenarnya tidak kurang, tetapi kemauan anggota Dewan untuk benar-benar mempertimbangkan dan menjelaskannya yang masih minim. ”Anggota DPR seharusnya memahami tugas mereka, mempertimbangkan aspirasi publik, bukan hanya kepentingan fraksi,” kata Christina menegaskan. Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai proses penyusunan dan pembahasan RKUHAP yang baru sajah disahkan berjalan dengan sangat bermasalah. Ia menyebut DPR dan pemerintah memaksakan proses legislasi sambil mengabaikan hak publik atas informasi serta prinsip partisipasi bermakna. Menurut Arif, meski DPR mengundang sejumlah pihak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), langkah tersebut hanya dilakukan sebagai formalitas untuk memberi kesan seolah publik dilibatkan. Sejumlah pasal dalam draf RKUHAP bahkan diklaim sebagai masukan dari masyarakat, padahal tidak pernah disampaikan atau dibahas secara substansial. Ia mencontohkan, terdapat usulan Pasal 222 draf RKUHAP tentang perluasan alat bukti berupa pengamatan hakim dan Pasal 33 Ayat (2) mengenai definisi intimidasi yang terbatas pada penggunaan atau menunjukkan senjata atau benda tajam lainnya saat pemeriksaan dan usulan pasal baru mengenai perlindungan sementara. Usulan itu disebut oleh DPR merupakan masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Padahal, tidak ada yang pernah mengajukan masukan tersebut atas nama koalisi, termasuk dalam draf tandingan versi koalisi masyarakat sipil ataupun dokumen masukan lainnya. Hal ini dinilai sebagai bentuk kebohongan DPR untuk memberikan kesan bahwa DPR dan pemerintah telah mengakomodasi masukan dari masyarakat. Usulan itu disebut oleh DPR merupakan masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Padahal, tidak ada yang pernah mengajukan masukan tersebut atas nama koalisi. Arif menjelaskan bahwa koalisi masyarakat sipil telah mengirimkan surat resmi kepada DPR untuk meminta penjelasan dan menyampaikan rekomendasi. Namun, hingga kini tidak ada respons. ”Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi publik tidak berjalan sebagaimana diperintahkan oleh MK,” katanya. JAKARTA, KOMPAS — Proses pembahasan dan pengundangan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP yang baru saja disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dinilai masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Publik kesulitan mengakses informasi apakah usulan publik benar-benar dibahas. Bahkan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengungkap, nama koalisi diklaim sebagai salah satu pihak yang mengusulkan perluasan alat bukti pada Pasal 222 RKUHAP. Padahal, koalisi tak pernah mengajukan usulan itu. Peneliti Bidang Hukum  The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Christina Clarissa Intania, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (19/11/2025), menilai, proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Selama ini, masyarakat sudah diundang dan didengar dalam rapat terbuka. Namun, bagaimana DPR mengelola aspirasi masyarakat? Kita tidak tahu,” ujar Christina. Proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi. Chritina pun menyinggung Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan itu menjelaskan partisipasi yang bermakna sebagai hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pemenuhan partisipasi bermakna ini menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Pada Selasa (18/11/2025), DPR bersama pemerintah menyetujui pengesahan RKUHAP menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Bagi masyarakat sipil, proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP itu masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna. Undang-undang ini akan berlaku mulai awal Januari 2026 untuk mendampingi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHAP baru akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam rapat paripurna yang dihadiri 242 anggota, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, untuk pembahasan RKUHAP, DPR sudah menyerap masukan dari sejumlah pihak dan pembaruan yang dilakukan diharapkan bisa memperbaiki penegakan hukum. ”Kalau tidak diselesaikan (revisi KUHAP), tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah selama 44 tahun undang-undang ini berlaku. Banyak sekali yang diperbarui, melibatkan banyak pihak, dan mengikuti zaman atau hukum yang berlaku sekarang,” ujarnya. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga menyatakan, pihaknya telah semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut partisipasi bermakna. Untuk itu, Komisi III DPR telah menggelar rapat dengar pendapat dari setidaknya 130 pihak, mulai dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat, hingga elemen penegak hukum. Sebaliknya, menurut Christina, dalam proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP yang baru, publik tidak memiliki akses untuk memastikan apakah masukan masyarakat benar-benar dibahas, dipertimbangkan, atau digunakan. Selain itu, DPR juga kerap merasa tidak punya kewajiban untuk menjelaskan hasil pembahasan masukan kepada masyarakat. ”Dalam Undang-undang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, ada frasa DPR ’dapat’ menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Kata ’dapat’—bukan harus —ini membuat DPR merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberi penjelasan,” ujarnya menjelaskan. Sebaliknya, menurut Christina, dalam proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP yang baru, publik tidak memiliki akses untuk memastikan apakah masukan masyarakat benar-benar dibahas. Christina juga mengkritik buruknya kanal informasi DPR yang seharusnya menjadi medium utama partisipasi publik. Ia mencontohkan situs resmi DPR yang kerap tidak dapat diakses secara penuh selama 24 jam. Menurut dia, meskipun terkesan sepele, ini merupakan masalah serius karena menyebabkan kanal aspirasi dapat terputus. Di sisi lain, media sosial yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi pada kenyataannya belum dapat digunakan sebagai kanal aspirasi yang sah dan responsif. Meski sudah banyak kritik masuk, media sosial DPR ataupun Sekretariat Jenderal DPR tidak digunakan untuk menjaring masukan publik. ”Semua orang sekarang menyampaikan aspirasi lewat media sosial, tetapi DPR tidak memanfaatkan itu untuk mengelola aspirasi. Keluhan di media sosial tidak dianggap. Yang ditampung hanya lewat surat, e-mail , atau platform pengaduan,” katanya. Christina menegaskan bahwa persoalan utama partisipasi bermakna bukan hanya pada sistem, melainkan pada komitmen anggota DPR itu sendiri. Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat sebenarnya tidak kurang, tetapi kemauan anggota Dewan untuk benar-benar mempertimbangkan dan menjelaskannya yang masih minim. ”Anggota DPR seharusnya memahami tugas mereka, mempertimbangkan aspirasi publik, bukan hanya kepentingan fraksi,” kata Christina menegaskan. Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai proses penyusunan dan pembahasan RKUHAP yang baru sajah disahkan berjalan dengan sangat bermasalah. Ia menyebut DPR dan pemerintah memaksakan proses legislasi sambil mengabaikan hak publik atas informasi serta prinsip partisipasi bermakna. Menurut Arif, meski DPR mengundang sejumlah pihak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), langkah tersebut hanya dilakukan sebagai formalitas untuk memberi kesan seolah publik dilibatkan. Sejumlah pasal dalam draf RKUHAP bahkan diklaim sebagai masukan dari masyarakat, padahal tidak pernah disampaikan atau dibahas secara substansial. Ia mencontohkan, terdapat usulan Pasal 222 draf RKUHAP tentang perluasan alat bukti berupa pengamatan hakim dan Pasal 33 Ayat (2) mengenai definisi intimidasi yang terbatas pada penggunaan atau menunjukkan senjata atau benda tajam lainnya saat pemeriksaan dan usulan pasal baru mengenai perlindungan sementara. Usulan itu disebut oleh DPR merupakan masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Padahal, tidak ada yang pernah mengajukan masukan tersebut atas nama koalisi, termasuk dalam draf tandingan versi koalisi masyarakat sipil ataupun dokumen masukan lainnya. Hal ini dinilai sebagai bentuk kebohongan DPR untuk memberikan kesan bahwa DPR dan pemerintah telah mengakomodasi masukan dari masyarakat. Usulan itu disebut oleh DPR merupakan masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Padahal, tidak ada yang pernah mengajukan masukan tersebut atas nama koalisi. Arif menjelaskan bahwa koalisi masyarakat sipil telah mengirimkan surat resmi kepada DPR untuk meminta penjelasan dan menyampaikan rekomendasi. Namun, hingga kini tidak ada respons. ”Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi publik tidak berjalan sebagaimana diperintahkan oleh MK,” katanya. Penulis: Editor: Penyelaras Bahasa: Masyarakat Sipil: Pembahasan RKUHAP Belum Penuhi Prinsip Partisipasi Bermakna Publik sulit memperoleh akses Masalah pada komitmen DPR Dugaan dicatut Publik sulit memperoleh akses Masalah pada komitmen DPR Dugaan dicatut Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh Denty Piawai Nastitie 19 Nov 2025 17:51 WIB · Politik & Hukum JAKARTA, KOMPAS — Proses pembahasan dan pengundangan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP yang baru saja disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dinilai masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Publik kesulitan mengakses informasi apakah usulan publik benar-benar dibahas. Bahkan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengungkap, nama koalisi diklaim sebagai salah satu pihak yang mengusulkan perluasan alat bukti pada Pasal 222 RKUHAP. Padahal, koalisi tak pernah mengajukan usulan itu. Peneliti Bidang Hukum  The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Christina Clarissa Intania, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (19/11/2025), menilai, proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Selama ini, masyarakat sudah diundang dan didengar dalam rapat terbuka. Namun, bagaimana DPR mengelola aspirasi masyarakat? Kita tidak tahu,” ujar Christina. Proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi. Chritina pun menyinggung Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan itu menjelaskan partisipasi yang bermakna sebagai hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pemenuhan partisipasi bermakna ini menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Pada Selasa (18/11/2025), DPR bersama pemerintah menyetujui pengesahan RKUHAP menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Bagi masyarakat sipil, proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP itu masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna. Undang-undang ini akan berlaku mulai awal Januari 2026 untuk mendampingi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHAP baru akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam rapat paripurna yang dihadiri 242 anggota, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, untuk pembahasan RKUHAP, DPR sudah menyerap masukan dari sejumlah pihak dan pembaruan yang dilakukan diharapkan bisa memperbaiki penegakan hukum. ”Kalau tidak diselesaikan (revisi KUHAP), tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah selama 44 tahun undang-undang ini berlaku. Banyak sekali yang diperbarui, melibatkan banyak pihak, dan mengikuti zaman atau hukum yang berlaku sekarang,” ujarnya.  Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga menyatakan, pihaknya telah semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut partisipasi bermakna. Untuk itu, Komisi III DPR telah menggelar rapat dengar pendapat dari setidaknya 130 pihak, mulai dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat, hingga elemen penegak hukum. Publik sulit memperoleh akses Sebaliknya, menurut Christina, dalam proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP yang baru, publik tidak memiliki akses untuk memastikan apakah masukan masyarakat benar-benar dibahas, dipertimbangkan, atau digunakan. Selain itu, DPR juga kerap merasa tidak punya kewajiban untuk menjelaskan hasil pembahasan masukan kepada masyarakat. ”Dalam Undang-undang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, ada frasa DPR ’dapat’ menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Kata ’dapat’—bukan harus —ini membuat DPR merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberi penjelasan,” ujarnya menjelaskan. Sebaliknya, menurut Christina, dalam proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP yang baru, publik tidak memiliki akses untuk memastikan apakah masukan masyarakat benar-benar dibahas. Christina juga mengkritik buruknya kanal informasi DPR yang seharusnya menjadi medium utama partisipasi publik. Ia mencontohkan situs resmi DPR yang kerap tidak dapat diakses secara penuh selama 24 jam. Menurut dia, meskipun terkesan sepele, ini merupakan masalah serius karena menyebabkan kanal aspirasi dapat terputus. Di sisi lain, media sosial yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi pada kenyataannya belum dapat digunakan sebagai kanal aspirasi yang sah dan responsif. Meski sudah banyak kritik masuk, media sosial DPR ataupun Sekretariat Jenderal DPR tidak digunakan untuk menjaring masukan publik. ”Semua orang sekarang menyampaikan aspirasi lewat media sosial, tetapi DPR tidak memanfaatkan itu untuk mengelola aspirasi. Keluhan di media sosial tidak dianggap. Yang ditampung hanya lewat surat, e-mail , atau platform pengaduan,” katanya. Masalah pada komitmen DPR Christina menegaskan bahwa persoalan utama partisipasi bermakna bukan hanya pada sistem, melainkan pada komitmen anggota DPR itu sendiri. Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat sebenarnya tidak kurang, tetapi kemauan anggota Dewan untuk benar-benar mempertimbangkan dan menjelaskannya yang masih minim. ”Anggota DPR seharusnya memahami tugas mereka, mempertimbangkan aspirasi publik, bukan hanya kepentingan fraksi,” kata Christina menegaskan. Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai proses penyusunan dan pembahasan RKUHAP yang baru sajah disahkan berjalan dengan sangat bermasalah. Ia menyebut DPR dan pemerintah memaksakan proses legislasi sambil mengabaikan hak publik atas informasi serta prinsip partisipasi bermakna. Menurut Arif, meski DPR mengundang sejumlah pihak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), langkah tersebut hanya dilakukan sebagai formalitas untuk memberi kesan seolah publik dilibatkan. Sejumlah pasal dalam draf RKUHAP bahkan diklaim sebagai masukan dari masyarakat, padahal tidak pernah disampaikan atau dibahas secara substansial. Dugaan dicatut Ia mencontohkan, terdapat usulan Pasal 222 draf RKUHAP tentang perluasan alat bukti berupa pengamatan hakim dan Pasal 33 Ayat (2) mengenai definisi intimidasi yang terbatas pada penggunaan atau menunjukkan senjata atau benda tajam lainnya saat pemeriksaan dan usulan pasal baru mengenai perlindungan sementara. Usulan itu disebut oleh DPR merupakan masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Padahal, tidak ada yang pernah mengajukan masukan tersebut atas nama koalisi, termasuk dalam draf tandingan versi koalisi masyarakat sipil ataupun dokumen masukan lainnya. Hal ini dinilai sebagai bentuk kebohongan DPR untuk memberikan kesan bahwa DPR dan pemerintah telah mengakomodasi masukan dari masyarakat. Usulan itu disebut oleh DPR merupakan masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Padahal, tidak ada yang pernah mengajukan masukan tersebut atas nama koalisi. Arif menjelaskan bahwa koalisi masyarakat sipil telah mengirimkan surat resmi kepada DPR untuk meminta penjelasan dan menyampaikan rekomendasi. Namun, hingga kini tidak ada respons. ”Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi publik tidak berjalan sebagaimana diperintahkan oleh MK,” katanya. JAKARTA, KOMPAS — Proses pembahasan dan pengundangan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHAP yang baru saja disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dinilai masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Publik kesulitan mengakses informasi apakah usulan publik benar-benar dibahas. Bahkan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia yang menjadi bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP mengungkap, nama koalisi diklaim sebagai salah satu pihak yang mengusulkan perluasan alat bukti pada Pasal 222 RKUHAP. Padahal, koalisi tak pernah mengajukan usulan itu. Peneliti Bidang Hukum  The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Christina Clarissa Intania, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (19/11/2025), menilai, proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Selama ini, masyarakat sudah diundang dan didengar dalam rapat terbuka. Namun, bagaimana DPR mengelola aspirasi masyarakat? Kita tidak tahu,” ujar Christina. Proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna seperti yang diamanatkan Mahkamah Konstitusi. Chritina pun menyinggung Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan itu menjelaskan partisipasi yang bermakna sebagai hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Pemenuhan partisipasi bermakna ini menjadi tolok ukur suatu produk hukum telah tersusun dengan sempurna secara formil sehingga secara materiil juga memenuhi rasa keadilan yang dikehendaki masyarakat. Pada Selasa (18/11/2025), DPR bersama pemerintah menyetujui pengesahan RKUHAP menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR. Bagi masyarakat sipil, proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP itu masih jauh dari prinsip partisipasi bermakna. Undang-undang ini akan berlaku mulai awal Januari 2026 untuk mendampingi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru. KUHAP baru akan menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam rapat paripurna yang dihadiri 242 anggota, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, untuk pembahasan RKUHAP, DPR sudah menyerap masukan dari sejumlah pihak dan pembaruan yang dilakukan diharapkan bisa memperbaiki penegakan hukum. ”Kalau tidak diselesaikan (revisi KUHAP), tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah selama 44 tahun undang-undang ini berlaku. Banyak sekali yang diperbarui, melibatkan banyak pihak, dan mengikuti zaman atau hukum yang berlaku sekarang,” ujarnya.  Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga menyatakan, pihaknya telah semaksimal mungkin berikhtiar untuk memenuhi apa yang disebut partisipasi bermakna. Untuk itu, Komisi III DPR telah menggelar rapat dengar pendapat dari setidaknya 130 pihak, mulai dari berbagai elemen masyarakat, akademisi, advokat, hingga elemen penegak hukum. Baca Juga RKUHAP Disahkan, Berlaku mulai Awal 2026 Bersama KUHP Baru + Publik sulit memperoleh akses Sebaliknya, menurut Christina, dalam proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP yang baru, publik tidak memiliki akses untuk memastikan apakah masukan masyarakat benar-benar dibahas, dipertimbangkan, atau digunakan. Selain itu, DPR juga kerap merasa tidak punya kewajiban untuk menjelaskan hasil pembahasan masukan kepada masyarakat. ”Dalam Undang-undang Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, ada frasa DPR ’dapat’ menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat. Kata ’dapat’—bukan harus —ini membuat DPR merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberi penjelasan,” ujarnya menjelaskan. Sebaliknya, menurut Christina, dalam proses pembahasan dan pengundangan RKUHAP yang baru, publik tidak memiliki akses untuk memastikan apakah masukan masyarakat benar-benar dibahas. Christina juga mengkritik buruknya kanal informasi DPR yang seharusnya menjadi medium utama partisipasi publik. Ia mencontohkan situs resmi DPR yang kerap tidak dapat diakses secara penuh selama 24 jam. Menurut dia, meskipun terkesan sepele, ini merupakan masalah serius karena menyebabkan kanal aspirasi dapat terputus. Di sisi lain, media sosial yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk menjaring aspirasi pada kenyataannya belum dapat digunakan sebagai kanal aspirasi yang sah dan responsif. Meski sudah banyak kritik masuk, media sosial DPR ataupun Sekretariat Jenderal DPR tidak digunakan untuk menjaring masukan publik. ”Semua orang sekarang menyampaikan aspirasi lewat media sosial, tetapi DPR tidak memanfaatkan itu untuk mengelola aspirasi. Keluhan di media sosial tidak dianggap. Yang ditampung hanya lewat surat, e-mail , atau platform pengaduan,” katanya. Masalah pada komitmen DPR Christina menegaskan bahwa persoalan utama partisipasi bermakna bukan hanya pada sistem, melainkan pada komitmen anggota DPR itu sendiri. Ia menekankan bahwa aspirasi masyarakat sebenarnya tidak kurang, tetapi kemauan anggota Dewan untuk benar-benar mempertimbangkan dan menjelaskannya yang masih minim. ”Anggota DPR seharusnya memahami tugas mereka, mempertimbangkan aspirasi publik, bukan hanya kepentingan fraksi,” kata Christina menegaskan. Wakil Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Arif Maulana menilai proses penyusunan dan pembahasan RKUHAP yang baru sajah disahkan berjalan dengan sangat bermasalah. Ia menyebut DPR dan pemerintah memaksakan proses legislasi sambil mengabaikan hak publik atas informasi serta prinsip partisipasi bermakna. Menurut Arif, meski DPR mengundang sejumlah pihak dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), langkah tersebut hanya dilakukan sebagai formalitas untuk memberi kesan seolah publik dilibatkan. Sejumlah pasal dalam draf RKUHAP bahkan diklaim sebagai masukan dari masyarakat, padahal tidak pernah disampaikan atau dibahas secara substansial. Baca Juga RKUHAP Disahkan, Komisi III DPR Klaim 99,99 Persen Masukan dari Masyarakat Sipil Dugaan dicatut Ia mencontohkan, terdapat usulan Pasal 222 draf RKUHAP tentang perluasan alat bukti berupa pengamatan hakim dan Pasal 33 Ayat (2) mengenai definisi intimidasi yang terbatas pada penggunaan atau menunjukkan senjata atau benda tajam lainnya saat pemeriksaan dan usulan pasal baru mengenai perlindungan sementara. Usulan itu disebut oleh DPR merupakan masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Padahal, tidak ada yang pernah mengajukan masukan tersebut atas nama koalisi, termasuk dalam draf tandingan versi koalisi masyarakat sipil ataupun dokumen masukan lainnya. Hal ini dinilai sebagai bentuk kebohongan DPR untuk memberikan kesan bahwa DPR dan pemerintah telah mengakomodasi masukan dari masyarakat. Usulan itu disebut oleh DPR merupakan masukan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Padahal, tidak ada yang pernah mengajukan masukan tersebut atas nama koalisi. Arif menjelaskan bahwa koalisi masyarakat sipil telah mengirimkan surat resmi kepada DPR untuk meminta penjelasan dan menyampaikan rekomendasi. Namun, hingga kini tidak ada respons. ”Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi publik tidak berjalan sebagaimana diperintahkan oleh MK,” katanya. Baca Juga RKUHAP Disahkan, Berlaku mulai Awal 2026 Bersama KUHP Baru Publik sulit memperoleh akses Masalah pada komitmen DPR Baca Juga RKUHAP Disahkan, Komisi III DPR Klaim 99,99 Persen Masukan dari Masyarakat Sipil Dugaan dicatut diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_persib-juara-baru.md b/raw/www.kompas.id_artikel_persib-juara-baru.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ea6884e1c1390283508c7dc0d76c33754b380465 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_persib-juara-baru.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/persib-juara-baru?open_from=Olahraga_Page +title: "Persib Juara Baru" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 13:03:07 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Persib Juara Baru + +Arsip Harian ”Kompas” 36 tahun lalu. Persib Bandung menjuarai kompetisi perserikatan setelah mengalahkan juara bertahan Persebaya Surabaya, 2-0, di final. KOMPAS/JULIAN SIHOMBING Oleh Hendra Agus Setyawan 14 Mar 2026 11:11 WIB · Olahraga Senin (12/3/1990) ini atau 36 tahun lalu, Harian Kompas memberitakan Persib Bandung yang menjadi juara kompetisi perserikatan Djarum Super Divisi Utama setelah di final mengalahkan Persebaya Surabaya, 2-0. Ini adalah kali kelima Persib menjadi juara kompetisi Divisi Utama yang digelar sejak 1931. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Senayan Jakarta itu dipadati 120.000 penonton. Sebuah angka fantastis untuk kehadiran penonton dalam laga sepak bola di Tanah Air, mungkin di dunia. Angka yang kini mungkin akan sulit terulang. Persib yang meraih gelar juara perserikatan itu dimuat di halaman 1 Kompas yang terbit pada 12 Maret 1990. Berikut berita selengkapnya: Halaman 1 koran Kompas yang menayangkan pemberitaan Persib Bandung menjadi juara Djarum Super Divisi Utama Perserikatan musim 1989/1990 setelah mengalahkan Persebaya Surabaya 2-0. Di halaman dalam, ulasan pertandingan secara lebih detail diulas. Selain itu juga dihiasi rekaman lensa jalannya laga puncak. Juara Divisi Utama tahun 1990 adalah yang kelima yang berhasil diraih Persib Bandung. Selamat Persib. Selamat Bandung. Selamat masyarakat Jawa Barat. Stadion Utama Senayan hari Minggu malam pantas menjadi arena sukacita para pendukung Persib Bandung. Dengan penampilan yang gemilang kesebelasan ”Pangeran Biru” jadi juara baru setelah mengandaskan juara bertahan Persebaya Surabaya, 2-0 (1-0), sekaligus untuk kelima kalinya mempersembahkan lambang supremasi tertinggi kompetisi perserikatan kepada para pendukungnya. Begitu wasit Jaafar Umar meniupkan peluit panjangnya, Stadion Utama Senayan tidak ubahnya seperti lautan ”biru”. Lebih dari setengah jumlah penonton Senayan yang malam itu dipadati sekitar 120.000 penonton tampak tidak ragu-ragu untuk mengibar-ngibarkan bendera biru, bendera kebanggaan kesebelasan Persib. Nyanyian ”Halo-halo Bandung” yang sudah membahana sejak para pemain Pangeran Biru tiba di Senayan terasa makin menjadi-jadi. Sebagian dari penonton yang fanatik bahkan tampak berupaya untuk bisa berbagi rasa langsung dengan para pemain meskipun dengan berat hati harus kembali ke tempatnya semula karena petugas keamanan sama sekali tidak mau sedikit pun mengambil risiko. Para pemain dan pendukung ”Laskar Hijau” yang semula berusaha mengimbangi kubu Persib tampak hanya bisa tertunduk lesu. Spanduk-spanduk besar yang semula mampu mengimbangi apa yang dimiliki para pendukung Persib perlahan-lahan terpaksa mereka gulung. Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya girang setelah menggulingkan juara bertahan Persebaya di final Jarum Super Divisi Utama. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Kegembiraan Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya setelah mengalahkan juara bertahan Persebaya di final Jarum Super Divisi Utama. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya menerima Piala Presiden. Kompas/Julian Sihombing Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya mengangkat Piala Presiden. Kompas/Julian Sihombing Kegembiraan ofisial dan pemain Persib Bandung. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Para pemain dan ofisial Persib Bandung merayakan gelar juara. Kompas/Julian Sihombing Kemenangan yang diraih Persib disambut kegembiraan pemain, ofisial, dan pendukung fanatik tim Pangeran Biru. Tidak berhenti di stadion, kegembiraan mereka berlanjut hingga di tempat mereka mangkal, Hotel Kartika Chandra. Sampai sekitar pukul 23.00, sekitar 100 pendukung Persib masih terlihat di sana. Mereka bergerombol di lobi hanya sekadar bertemu dan ngobrol dengan pemain-pemain pujaan mereka. Senyuman bertebaran di kubu Persib, baik dari pemain, ofisial, maupun pendukung. Pemain Persib sendiri sebagian besar larut dalam kegembiraan bersama keluarga mereka yang sengaja datang ke Jakarta. Hanya hanya Adeng Hudaya yang terlihat sendiri karena istri dan anaknya tidak datang. Demikian juga Sutiyono dan teman satu kamar, Nyannyang, mereka terlihat santai berdua di kamar. Sementara Robby Darwis mengeram dalam kamarnya. Adapun pelatih fisik, Indra Tohir, bersama beberapa pendukung fanatik Persib, terlihat berjoget diiringi musik dangdut di Ria Lounge. Penjaga gawang Persib menyambut kemenangan dengan memotong rambutnya sehingga potongan rambutnya seperti seorang anggota ABRI tulen. ”Saya potong rambut sebagai Nazar karena sampai pertandingan final saya tetap tidak kemasukan gol.” Pelatih teknik, Ade Dana, juga terlihat segar setelah sebelumnya sempat shock di Senayan setelah Persib memenangi pertandingan. Sementara itu, menurut Wardaya, Persib masih belum merencanakan waktu pasti kepulangan ke Bandung. ”Masih menunggu keputusan dari pejabat pemda di Bandung, mengingat akan ada penyambutan pemain segala,” ujarnya. Menyinggung bonus yang akan diberikan kepada pemain, Wardaya mengatakan, pasti akan ada bonus. Namun, bentuknya belum diketahui. Kemungkinan, lanjut ia, akan ada hadiah rumah atau mobil bagi pemain. ”Besok pemain hanya akan menerima uang saku harian dan uang pertandingan sebesar Rp 260.000 per orang,” kata Wardaya. Salah seorang ofisial Persib lainnya mengemukakan, pesta menyambut kemenangan Persib masih akan berlanjut malam ini. Menunggu setelah pemain istirahat setelah mereka bertarung habis-habisan untuk kemenangan Persib. Satu hal yang patut disayangkan di tengah pertarungan yang berlangsung begitu mulus adalah jatuhnya beberapa korban akibat ”perang” antarpenonton. Tidak kurang dari 23 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit menyusul baku lempar antarpenonton yang berada di bagian atas stadion. Seorang di antara mereka tampak menderita luka yang cukup serius karena mata kirinya secara telak terkena lemparan batu, sementara satu lainnya terkena sabetan benda tajam pada punggungnya. Ribuan petugas keamanan yang dikerahkan untuk membantu kelancaran pertandingan final kemarin dipaksa bekerja keras. Tercatat sembilan orang diamankan karena tertangkap basah membawa senjata tajam dan menjadi pelaku pelemparan. Yudistira Lazardasputra (32), yang bertempat tinggal di Jalan Buah Batu 244, Bandung, dilaporkan meninggal ketika menyaksikan pertandingan final kemarin karena serangan jantung. Korban terkena serangan jantung saat menonton di sektor 4, tribune bawah Stadion Utama Senayan, sekitar pukul 20.05. Korban sempat dibawa ke Posko Kuning untuk mendapat perawatan. Namun, meski sudah diberi oksigen dan alat kejut jantung, tim medis tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban. Dalam pertarungan yang tidak salah kalau disebut sebagai ”Perang Bubat”, Persib memang pantas memenangkan pertandingan. Bukan hanya karena strategi yang mereka terapkan lebih unggul, kemampuan pemain yang begitu luar biasa membuat para pemain Persebaya benar-benar seperti didikte. Belajar dari keberhasilan mereka di pertandingan pertama, para pemain Pangeran Biru sejak awal mematikan ketajaman para pemain Laskar Hijau. Dengan memanfaatkan lebar lapangan secara maksimal, para pemain Persib secara tidak langsung bukan hanya mematikan kedua wing back Persebaya, melainkan sekaligus membuat tidak efektif lapangan tengah lawan. Pemain bertahan Persebaya, Muharom Rusdiana, di kanan dan Usman Hadi di kiri, yang begitu aktif ketika berhadapan dengan PSMS Medan maupun Persija Pusat, praktis tidak berfungsi maksimal untuk bisa membantu penyerangan. Penyerang tengah Persebaya, Syamsul Arifin, yang diharapkan bisa menjadi pembuka pertahan Persib tidak berdaya karena dijaga ketat setiap pemain Persib yang berada di dekatnya. Dengan penjagaan yang begitu ketat sejak awal pertandingan, para pemain Persebaya berulang kali harus berbuat kesalahan. Gol bunuh diri stopper Subangkit hanya enam menit setelah pertandingan dimulai merupakan bukti bagaimana gugupnya para pemain Surabaya menghadapi tekanan para pemain Bandung. Setelah unggul satu gol itu, kepercayaan diri para pemain Bandung untuk bertarung satu lawan satu tampak semakin menjadi-jadi. Sementara para pemain Persebaya sendiri seperti frustrasi menghadapi kedisiplinan para pemain Bandung. Mereka tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Apalagi, di menit ke-60 pemain pengganti Persib, Dede Rosadi, menghenyakkan mereka melalui gol indah yang diciptakannya setelah menerima umpan matang dari hasil kerja sama Sutiono, Djadjang Nurdjaman, dan Adjat Sudradjat. Persib: Samai Setiadi-Dede Iskandar, Ade Mulyono, Robby Darwis, Adeng Hudaya, Asep Somantri, Nyanyang/Dede Rosadi, Yusuf Bachtiar, Sutiono, Adjat Sudradjat, Djadjang Nurdjaman. Persebaya: IG Putu Yasa-Muharom Rosdiana/Totok Anjik, Usman Hadi, Maura Helly, Nuryono Haryadi, Subangkit, Ibnu Grahan, Yusuf Ekodono, Syamsul Arifin, Putut Widjanarko, Budi Juhannis/Seger Sutrisno. Senin (12/3/1990) ini atau 36 tahun lalu, Harian Kompas memberitakan Persib Bandung yang menjadi juara kompetisi perserikatan Djarum Super Divisi Utama setelah di final mengalahkan Persebaya Surabaya, 2-0. Ini adalah kali kelima Persib menjadi juara kompetisi Divisi Utama yang digelar sejak 1931. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Senayan Jakarta itu dipadati 120.000 penonton. Sebuah angka fantastis untuk kehadiran penonton dalam laga sepak bola di Tanah Air, mungkin di dunia. Angka yang kini mungkin akan sulit terulang. Persib yang meraih gelar juara perserikatan itu dimuat di halaman 1 Kompas yang terbit pada 12 Maret 1990. Berikut berita selengkapnya: Halaman 1 koran Kompas yang menayangkan pemberitaan Persib Bandung menjadi juara Djarum Super Divisi Utama Perserikatan musim 1989/1990 setelah mengalahkan Persebaya Surabaya 2-0. Di halaman dalam, ulasan pertandingan secara lebih detail diulas. Selain itu juga dihiasi rekaman lensa jalannya laga puncak. Juara Divisi Utama tahun 1990 adalah yang kelima yang berhasil diraih Persib Bandung. Selamat Persib. Selamat Bandung. Selamat masyarakat Jawa Barat. Stadion Utama Senayan hari Minggu malam pantas menjadi arena sukacita para pendukung Persib Bandung. Dengan penampilan yang gemilang kesebelasan ”Pangeran Biru” jadi juara baru setelah mengandaskan juara bertahan Persebaya Surabaya, 2-0 (1-0), sekaligus untuk kelima kalinya mempersembahkan lambang supremasi tertinggi kompetisi perserikatan kepada para pendukungnya. Begitu wasit Jaafar Umar meniupkan peluit panjangnya, Stadion Utama Senayan tidak ubahnya seperti lautan ”biru”. Lebih dari setengah jumlah penonton Senayan yang malam itu dipadati sekitar 120.000 penonton tampak tidak ragu-ragu untuk mengibar-ngibarkan bendera biru, bendera kebanggaan kesebelasan Persib. Nyanyian ”Halo-halo Bandung” yang sudah membahana sejak para pemain Pangeran Biru tiba di Senayan terasa makin menjadi-jadi. Sebagian dari penonton yang fanatik bahkan tampak berupaya untuk bisa berbagi rasa langsung dengan para pemain meskipun dengan berat hati harus kembali ke tempatnya semula karena petugas keamanan sama sekali tidak mau sedikit pun mengambil risiko. Para pemain dan pendukung ”Laskar Hijau” yang semula berusaha mengimbangi kubu Persib tampak hanya bisa tertunduk lesu. Spanduk-spanduk besar yang semula mampu mengimbangi apa yang dimiliki para pendukung Persib perlahan-lahan terpaksa mereka gulung. Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya girang setelah menggulingkan juara bertahan Persebaya di final Jarum Super Divisi Utama. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Kegembiraan Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya setelah mengalahkan juara bertahan Persebaya di final Jarum Super Divisi Utama. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya menerima Piala Presiden. Kompas/Julian Sihombing Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya mengangkat Piala Presiden. Kompas/Julian Sihombing Kegembiraan ofisial dan pemain Persib Bandung. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Para pemain dan ofisial Persib Bandung merayakan gelar juara. Kompas/Julian Sihombing Kemenangan yang diraih Persib disambut kegembiraan pemain, ofisial, dan pendukung fanatik tim Pangeran Biru. Tidak berhenti di stadion, kegembiraan mereka berlanjut hingga di tempat mereka mangkal, Hotel Kartika Chandra. Sampai sekitar pukul 23.00, sekitar 100 pendukung Persib masih terlihat di sana. Mereka bergerombol di lobi hanya sekadar bertemu dan ngobrol dengan pemain-pemain pujaan mereka. Senyuman bertebaran di kubu Persib, baik dari pemain, ofisial, maupun pendukung. Pemain Persib sendiri sebagian besar larut dalam kegembiraan bersama keluarga mereka yang sengaja datang ke Jakarta. Hanya hanya Adeng Hudaya yang terlihat sendiri karena istri dan anaknya tidak datang. Demikian juga Sutiyono dan teman satu kamar, Nyannyang, mereka terlihat santai berdua di kamar. Sementara Robby Darwis mengeram dalam kamarnya. Adapun pelatih fisik, Indra Tohir, bersama beberapa pendukung fanatik Persib, terlihat berjoget diiringi musik dangdut di Ria Lounge. Penjaga gawang Persib menyambut kemenangan dengan memotong rambutnya sehingga potongan rambutnya seperti seorang anggota ABRI tulen. ”Saya potong rambut sebagai Nazar karena sampai pertandingan final saya tetap tidak kemasukan gol.” Serial Artikel Arsip Foto ”Kompas”: Kenangan yang Hilang dari Kartu Lebaran Kartu Lebaran pernah sangat populer dan menjadi budaya masyarakat Indonesia. Lalu, kemajuan teknologi komunikasi menggerus keberadaan kartu Lebaran. Pelatih teknik, Ade Dana, juga terlihat segar setelah sebelumnya sempat shock di Senayan setelah Persib memenangi pertandingan. Sementara itu, menurut Wardaya, Persib masih belum merencanakan waktu pasti kepulangan ke Bandung. ”Masih menunggu keputusan dari pejabat pemda di Bandung, mengingat akan ada penyambutan pemain segala,” ujarnya. Menyinggung bonus yang akan diberikan kepada pemain, Wardaya mengatakan, pasti akan ada bonus. Namun, bentuknya belum diketahui. Kemungkinan, lanjut ia, akan ada hadiah rumah atau mobil bagi pemain. ”Besok pemain hanya akan menerima uang saku harian dan uang pertandingan sebesar Rp 260.000 per orang,” kata Wardaya. Salah seorang ofisial Persib lainnya mengemukakan, pesta menyambut kemenangan Persib masih akan berlanjut malam ini. Menunggu setelah pemain istirahat setelah mereka bertarung habis-habisan untuk kemenangan Persib. Satu hal yang patut disayangkan di tengah pertarungan yang berlangsung begitu mulus adalah jatuhnya beberapa korban akibat ”perang” antarpenonton. Tidak kurang dari 23 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit menyusul baku lempar antarpenonton yang berada di bagian atas stadion. Seorang di antara mereka tampak menderita luka yang cukup serius karena mata kirinya secara telak terkena lemparan batu, sementara satu lainnya terkena sabetan benda tajam pada punggungnya. Ribuan petugas keamanan yang dikerahkan untuk membantu kelancaran pertandingan final kemarin dipaksa bekerja keras. Tercatat sembilan orang diamankan karena tertangkap basah membawa senjata tajam dan menjadi pelaku pelemparan. Yudistira Lazardasputra (32), yang bertempat tinggal di Jalan Buah Batu 244, Bandung, dilaporkan meninggal ketika menyaksikan pertandingan final kemarin karena serangan jantung. Korban terkena serangan jantung saat menonton di sektor 4, tribune bawah Stadion Utama Senayan, sekitar pukul 20.05. Korban sempat dibawa ke Posko Kuning untuk mendapat perawatan. Namun, meski sudah diberi oksigen dan alat kejut jantung, tim medis tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban. Dalam pertarungan yang tidak salah kalau disebut sebagai ”Perang Bubat”, Persib memang pantas memenangkan pertandingan. Bukan hanya karena strategi yang mereka terapkan lebih unggul, kemampuan pemain yang begitu luar biasa membuat para pemain Persebaya benar-benar seperti didikte. Belajar dari keberhasilan mereka di pertandingan pertama, para pemain Pangeran Biru sejak awal mematikan ketajaman para pemain Laskar Hijau. Dengan memanfaatkan lebar lapangan secara maksimal, para pemain Persib secara tidak langsung bukan hanya mematikan kedua wing back Persebaya, melainkan sekaligus membuat tidak efektif lapangan tengah lawan. Pemain bertahan Persebaya, Muharom Rusdiana, di kanan dan Usman Hadi di kiri, yang begitu aktif ketika berhadapan dengan PSMS Medan maupun Persija Pusat, praktis tidak berfungsi maksimal untuk bisa membantu penyerangan. Penyerang tengah Persebaya, Syamsul Arifin, yang diharapkan bisa menjadi pembuka pertahan Persib tidak berdaya karena dijaga ketat setiap pemain Persib yang berada di dekatnya. Dengan penjagaan yang begitu ketat sejak awal pertandingan, para pemain Persebaya berulang kali harus berbuat kesalahan. Gol bunuh diri stopper Subangkit hanya enam menit setelah pertandingan dimulai merupakan bukti bagaimana gugupnya para pemain Surabaya menghadapi tekanan para pemain Bandung. Setelah unggul satu gol itu, kepercayaan diri para pemain Bandung untuk bertarung satu lawan satu tampak semakin menjadi-jadi. Sementara para pemain Persebaya sendiri seperti frustrasi menghadapi kedisiplinan para pemain Bandung. Mereka tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Apalagi, di menit ke-60 pemain pengganti Persib, Dede Rosadi, menghenyakkan mereka melalui gol indah yang diciptakannya setelah menerima umpan matang dari hasil kerja sama Sutiono, Djadjang Nurdjaman, dan Adjat Sudradjat. Persib: Samai Setiadi-Dede Iskandar, Ade Mulyono, Robby Darwis, Adeng Hudaya, Asep Somantri, Nyanyang/Dede Rosadi, Yusuf Bachtiar, Sutiono, Adjat Sudradjat, Djadjang Nurdjaman. Persebaya: IG Putu Yasa-Muharom Rosdiana/Totok Anjik, Usman Hadi, Maura Helly, Nuryono Haryadi, Subangkit, Ibnu Grahan, Yusuf Ekodono, Syamsul Arifin, Putut Widjanarko, Budi Juhannis/Seger Sutrisno. Penulis: Editor: Persib Juara Baru Berlanjut di hotel Korban berjatuhan Perang Bubat Susunan Pemain Kedua Tim Berlanjut di hotel Korban berjatuhan Perang Bubat Susunan Pemain Kedua Tim Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh Hendra Agus Setyawan 14 Mar 2026 11:11 WIB · Olahraga Senin (12/3/1990) ini atau 36 tahun lalu, Harian Kompas memberitakan Persib Bandung yang menjadi juara kompetisi perserikatan Djarum Super Divisi Utama setelah di final mengalahkan Persebaya Surabaya, 2-0. Ini adalah kali kelima Persib menjadi juara kompetisi Divisi Utama yang digelar sejak 1931. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Senayan Jakarta itu dipadati 120.000 penonton. Sebuah angka fantastis untuk kehadiran penonton dalam laga sepak bola di Tanah Air, mungkin di dunia. Angka yang kini mungkin akan sulit terulang. Persib yang meraih gelar juara perserikatan itu dimuat di halaman 1 Kompas yang terbit pada 12 Maret 1990. Berikut berita selengkapnya: Halaman 1 koran Kompas yang menayangkan pemberitaan Persib Bandung menjadi juara Djarum Super Divisi Utama Perserikatan musim 1989/1990 setelah mengalahkan Persebaya Surabaya 2-0. Di halaman dalam, ulasan pertandingan secara lebih detail diulas. Selain itu juga dihiasi rekaman lensa jalannya laga puncak. Juara Divisi Utama tahun 1990 adalah yang kelima yang berhasil diraih Persib Bandung. Selamat Persib. Selamat Bandung. Selamat masyarakat Jawa Barat. Stadion Utama Senayan hari Minggu malam pantas menjadi arena sukacita para pendukung Persib Bandung. Dengan penampilan yang gemilang kesebelasan ”Pangeran Biru” jadi juara baru setelah mengandaskan juara bertahan Persebaya Surabaya, 2-0 (1-0), sekaligus untuk kelima kalinya mempersembahkan lambang supremasi tertinggi kompetisi perserikatan kepada para pendukungnya. Begitu wasit Jaafar Umar meniupkan peluit panjangnya, Stadion Utama Senayan tidak ubahnya seperti lautan ”biru”. Lebih dari setengah jumlah penonton Senayan yang malam itu dipadati sekitar 120.000 penonton tampak tidak ragu-ragu untuk mengibar-ngibarkan bendera biru, bendera kebanggaan kesebelasan Persib. Nyanyian ”Halo-halo Bandung” yang sudah membahana sejak para pemain Pangeran Biru tiba di Senayan terasa makin menjadi-jadi. Sebagian dari penonton yang fanatik bahkan tampak berupaya untuk bisa berbagi rasa langsung dengan para pemain meskipun dengan berat hati harus kembali ke tempatnya semula karena petugas keamanan sama sekali tidak mau sedikit pun mengambil risiko. Para pemain dan pendukung ”Laskar Hijau” yang semula berusaha mengimbangi kubu Persib tampak hanya bisa tertunduk lesu. Spanduk-spanduk besar yang semula mampu mengimbangi apa yang dimiliki para pendukung Persib perlahan-lahan terpaksa mereka gulung. Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya girang setelah menggulingkan juara bertahan Persebaya di final Jarum Super Divisi Utama. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Kegembiraan Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya setelah mengalahkan juara bertahan Persebaya di final Jarum Super Divisi Utama. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya menerima Piala Presiden. Kompas/Julian Sihombing Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya mengangkat Piala Presiden. Kompas/Julian Sihombing Kegembiraan ofisial dan pemain Persib Bandung. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Para pemain dan ofisial Persib Bandung merayakan gelar juara. Kompas/Julian Sihombing Berlanjut di hotel Kemenangan yang diraih Persib disambut kegembiraan pemain, ofisial, dan pendukung fanatik tim Pangeran Biru. Tidak berhenti di stadion, kegembiraan mereka berlanjut hingga di tempat mereka mangkal, Hotel Kartika Chandra. Sampai sekitar pukul 23.00, sekitar 100 pendukung Persib masih terlihat di sana. Mereka bergerombol di lobi hanya sekadar bertemu dan ngobrol dengan pemain-pemain pujaan mereka. Senyuman bertebaran di kubu Persib, baik dari pemain, ofisial, maupun pendukung. Pemain Persib sendiri sebagian besar larut dalam kegembiraan bersama keluarga mereka yang sengaja datang ke Jakarta. Hanya hanya Adeng Hudaya yang terlihat sendiri karena istri dan anaknya tidak datang. Demikian juga Sutiyono dan teman satu kamar, Nyannyang, mereka terlihat santai berdua di kamar. Sementara Robby Darwis mengeram dalam kamarnya. Adapun pelatih fisik, Indra Tohir, bersama beberapa pendukung fanatik Persib, terlihat berjoget diiringi musik dangdut di Ria Lounge. Penjaga gawang Persib menyambut kemenangan dengan memotong rambutnya sehingga potongan rambutnya seperti seorang anggota ABRI tulen. ”Saya potong rambut sebagai Nazar karena sampai pertandingan final saya tetap tidak kemasukan gol.” Pelatih teknik, Ade Dana, juga terlihat segar setelah sebelumnya sempat shock di Senayan setelah Persib memenangi pertandingan. Sementara itu, menurut Wardaya, Persib masih belum merencanakan waktu pasti kepulangan ke Bandung. ”Masih menunggu keputusan dari pejabat pemda di Bandung, mengingat akan ada penyambutan pemain segala,” ujarnya. Menyinggung bonus yang akan diberikan kepada pemain, Wardaya mengatakan, pasti akan ada bonus. Namun, bentuknya belum diketahui. Kemungkinan, lanjut ia, akan ada hadiah rumah atau mobil bagi pemain. ”Besok pemain hanya akan menerima uang saku harian dan uang pertandingan sebesar Rp 260.000 per orang,” kata Wardaya. Salah seorang ofisial Persib lainnya mengemukakan, pesta menyambut kemenangan Persib masih akan berlanjut malam ini. Menunggu setelah pemain istirahat setelah mereka bertarung habis-habisan untuk kemenangan Persib. Korban berjatuhan Satu hal yang patut disayangkan di tengah pertarungan yang berlangsung begitu mulus adalah jatuhnya beberapa korban akibat ”perang” antarpenonton. Tidak kurang dari 23 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit menyusul baku lempar antarpenonton yang berada di bagian atas stadion. Seorang di antara mereka tampak menderita luka yang cukup serius karena mata kirinya secara telak terkena lemparan batu, sementara satu lainnya terkena sabetan benda tajam pada punggungnya. Ribuan petugas keamanan yang dikerahkan untuk membantu kelancaran pertandingan final kemarin dipaksa bekerja keras. Tercatat sembilan orang diamankan karena tertangkap basah membawa senjata tajam dan menjadi pelaku pelemparan. Yudistira Lazardasputra (32), yang bertempat tinggal di Jalan Buah Batu 244, Bandung, dilaporkan meninggal ketika menyaksikan pertandingan final kemarin karena serangan jantung. Korban terkena serangan jantung saat menonton di sektor 4, tribune bawah Stadion Utama Senayan, sekitar pukul 20.05. Korban sempat dibawa ke Posko Kuning untuk mendapat perawatan. Namun, meski sudah diberi oksigen dan alat kejut jantung, tim medis tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban. Perang Bubat Dalam pertarungan yang tidak salah kalau disebut sebagai ”Perang Bubat”, Persib memang pantas memenangkan pertandingan. Bukan hanya karena strategi yang mereka terapkan lebih unggul, kemampuan pemain yang begitu luar biasa membuat para pemain Persebaya benar-benar seperti didikte. Belajar dari keberhasilan mereka di pertandingan pertama, para pemain Pangeran Biru sejak awal mematikan ketajaman para pemain Laskar Hijau. Dengan memanfaatkan lebar lapangan secara maksimal, para pemain Persib secara tidak langsung bukan hanya mematikan kedua wing back Persebaya, melainkan sekaligus membuat tidak efektif lapangan tengah lawan. Pemain bertahan Persebaya, Muharom Rusdiana, di kanan dan Usman Hadi di kiri, yang begitu aktif ketika berhadapan dengan PSMS Medan maupun Persija Pusat, praktis tidak berfungsi maksimal untuk bisa membantu penyerangan. Penyerang tengah Persebaya, Syamsul Arifin, yang diharapkan bisa menjadi pembuka pertahan Persib tidak berdaya karena dijaga ketat setiap pemain Persib yang berada di dekatnya. Dengan penjagaan yang begitu ketat sejak awal pertandingan, para pemain Persebaya berulang kali harus berbuat kesalahan. Gol bunuh diri stopper Subangkit hanya enam menit setelah pertandingan dimulai merupakan bukti bagaimana gugupnya para pemain Surabaya menghadapi tekanan para pemain Bandung. Setelah unggul satu gol itu, kepercayaan diri para pemain Bandung untuk bertarung satu lawan satu tampak semakin menjadi-jadi. Sementara para pemain Persebaya sendiri seperti frustrasi menghadapi kedisiplinan para pemain Bandung. Mereka tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Apalagi, di menit ke-60 pemain pengganti Persib, Dede Rosadi, menghenyakkan mereka melalui gol indah yang diciptakannya setelah menerima umpan matang dari hasil kerja sama Sutiono, Djadjang Nurdjaman, dan Adjat Sudradjat. Susunan Pemain Kedua Tim Persib: Samai Setiadi-Dede Iskandar, Ade Mulyono, Robby Darwis, Adeng Hudaya, Asep Somantri, Nyanyang/Dede Rosadi, Yusuf Bachtiar, Sutiono, Adjat Sudradjat, Djadjang Nurdjaman. Persebaya: IG Putu Yasa-Muharom Rosdiana/Totok Anjik, Usman Hadi, Maura Helly, Nuryono Haryadi, Subangkit, Ibnu Grahan, Yusuf Ekodono, Syamsul Arifin, Putut Widjanarko, Budi Juhannis/Seger Sutrisno. Senin (12/3/1990) ini atau 36 tahun lalu, Harian Kompas memberitakan Persib Bandung yang menjadi juara kompetisi perserikatan Djarum Super Divisi Utama setelah di final mengalahkan Persebaya Surabaya, 2-0. Ini adalah kali kelima Persib menjadi juara kompetisi Divisi Utama yang digelar sejak 1931. Laga yang berlangsung di Stadion Utama Senayan Jakarta itu dipadati 120.000 penonton. Sebuah angka fantastis untuk kehadiran penonton dalam laga sepak bola di Tanah Air, mungkin di dunia. Angka yang kini mungkin akan sulit terulang. Persib yang meraih gelar juara perserikatan itu dimuat di halaman 1 Kompas yang terbit pada 12 Maret 1990. Berikut berita selengkapnya: Halaman 1 koran Kompas yang menayangkan pemberitaan Persib Bandung menjadi juara Djarum Super Divisi Utama Perserikatan musim 1989/1990 setelah mengalahkan Persebaya Surabaya 2-0. Di halaman dalam, ulasan pertandingan secara lebih detail diulas. Selain itu juga dihiasi rekaman lensa jalannya laga puncak. Juara Divisi Utama tahun 1990 adalah yang kelima yang berhasil diraih Persib Bandung. Selamat Persib. Selamat Bandung. Selamat masyarakat Jawa Barat. Stadion Utama Senayan hari Minggu malam pantas menjadi arena sukacita para pendukung Persib Bandung. Dengan penampilan yang gemilang kesebelasan ”Pangeran Biru” jadi juara baru setelah mengandaskan juara bertahan Persebaya Surabaya, 2-0 (1-0), sekaligus untuk kelima kalinya mempersembahkan lambang supremasi tertinggi kompetisi perserikatan kepada para pendukungnya. Begitu wasit Jaafar Umar meniupkan peluit panjangnya, Stadion Utama Senayan tidak ubahnya seperti lautan ”biru”. Lebih dari setengah jumlah penonton Senayan yang malam itu dipadati sekitar 120.000 penonton tampak tidak ragu-ragu untuk mengibar-ngibarkan bendera biru, bendera kebanggaan kesebelasan Persib. Nyanyian ”Halo-halo Bandung” yang sudah membahana sejak para pemain Pangeran Biru tiba di Senayan terasa makin menjadi-jadi. Sebagian dari penonton yang fanatik bahkan tampak berupaya untuk bisa berbagi rasa langsung dengan para pemain meskipun dengan berat hati harus kembali ke tempatnya semula karena petugas keamanan sama sekali tidak mau sedikit pun mengambil risiko. Para pemain dan pendukung ”Laskar Hijau” yang semula berusaha mengimbangi kubu Persib tampak hanya bisa tertunduk lesu. Spanduk-spanduk besar yang semula mampu mengimbangi apa yang dimiliki para pendukung Persib perlahan-lahan terpaksa mereka gulung. Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya girang setelah menggulingkan juara bertahan Persebaya di final Jarum Super Divisi Utama. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Kegembiraan Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya setelah mengalahkan juara bertahan Persebaya di final Jarum Super Divisi Utama. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya menerima Piala Presiden. Kompas/Julian Sihombing Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya mengangkat Piala Presiden. Kompas/Julian Sihombing Kegembiraan ofisial dan pemain Persib Bandung. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Para pemain dan ofisial Persib Bandung merayakan gelar juara. Kompas/Julian Sihombing Berlanjut di hotel Kemenangan yang diraih Persib disambut kegembiraan pemain, ofisial, dan pendukung fanatik tim Pangeran Biru. Tidak berhenti di stadion, kegembiraan mereka berlanjut hingga di tempat mereka mangkal, Hotel Kartika Chandra. Sampai sekitar pukul 23.00, sekitar 100 pendukung Persib masih terlihat di sana. Mereka bergerombol di lobi hanya sekadar bertemu dan ngobrol dengan pemain-pemain pujaan mereka. Senyuman bertebaran di kubu Persib, baik dari pemain, ofisial, maupun pendukung. Pemain Persib sendiri sebagian besar larut dalam kegembiraan bersama keluarga mereka yang sengaja datang ke Jakarta. Hanya hanya Adeng Hudaya yang terlihat sendiri karena istri dan anaknya tidak datang. Demikian juga Sutiyono dan teman satu kamar, Nyannyang, mereka terlihat santai berdua di kamar. Sementara Robby Darwis mengeram dalam kamarnya. Adapun pelatih fisik, Indra Tohir, bersama beberapa pendukung fanatik Persib, terlihat berjoget diiringi musik dangdut di Ria Lounge. Penjaga gawang Persib menyambut kemenangan dengan memotong rambutnya sehingga potongan rambutnya seperti seorang anggota ABRI tulen. ”Saya potong rambut sebagai Nazar karena sampai pertandingan final saya tetap tidak kemasukan gol.” Serial Artikel Arsip Foto ”Kompas”: Kenangan yang Hilang dari Kartu Lebaran  Kartu Lebaran pernah sangat populer dan menjadi budaya masyarakat Indonesia. Lalu, kemajuan teknologi komunikasi menggerus keberadaan kartu Lebaran.  Baca Artikel Pelatih teknik, Ade Dana, juga terlihat segar setelah sebelumnya sempat shock di Senayan setelah Persib memenangi pertandingan. Sementara itu, menurut Wardaya, Persib masih belum merencanakan waktu pasti kepulangan ke Bandung. ”Masih menunggu keputusan dari pejabat pemda di Bandung, mengingat akan ada penyambutan pemain segala,” ujarnya. Menyinggung bonus yang akan diberikan kepada pemain, Wardaya mengatakan, pasti akan ada bonus. Namun, bentuknya belum diketahui. Kemungkinan, lanjut ia, akan ada hadiah rumah atau mobil bagi pemain. ”Besok pemain hanya akan menerima uang saku harian dan uang pertandingan sebesar Rp 260.000 per orang,” kata Wardaya. Salah seorang ofisial Persib lainnya mengemukakan, pesta menyambut kemenangan Persib masih akan berlanjut malam ini. Menunggu setelah pemain istirahat setelah mereka bertarung habis-habisan untuk kemenangan Persib. Korban berjatuhan Satu hal yang patut disayangkan di tengah pertarungan yang berlangsung begitu mulus adalah jatuhnya beberapa korban akibat ”perang” antarpenonton. Tidak kurang dari 23 orang terpaksa dilarikan ke rumah sakit menyusul baku lempar antarpenonton yang berada di bagian atas stadion. Seorang di antara mereka tampak menderita luka yang cukup serius karena mata kirinya secara telak terkena lemparan batu, sementara satu lainnya terkena sabetan benda tajam pada punggungnya. Ribuan petugas keamanan yang dikerahkan untuk membantu kelancaran pertandingan final kemarin dipaksa bekerja keras. Tercatat sembilan orang diamankan karena tertangkap basah membawa senjata tajam dan menjadi pelaku pelemparan. Yudistira Lazardasputra (32), yang bertempat tinggal di Jalan Buah Batu 244, Bandung, dilaporkan meninggal ketika menyaksikan pertandingan final kemarin karena serangan jantung. Korban terkena serangan jantung saat menonton di sektor 4, tribune bawah Stadion Utama Senayan, sekitar pukul 20.05. Korban sempat dibawa ke Posko Kuning untuk mendapat perawatan. Namun, meski sudah diberi oksigen dan alat kejut jantung, tim medis tidak berhasil menyelamatkan nyawa korban. Perang Bubat Dalam pertarungan yang tidak salah kalau disebut sebagai ”Perang Bubat”, Persib memang pantas memenangkan pertandingan. Bukan hanya karena strategi yang mereka terapkan lebih unggul, kemampuan pemain yang begitu luar biasa membuat para pemain Persebaya benar-benar seperti didikte. Belajar dari keberhasilan mereka di pertandingan pertama, para pemain Pangeran Biru sejak awal mematikan ketajaman para pemain Laskar Hijau. Dengan memanfaatkan lebar lapangan secara maksimal, para pemain Persib secara tidak langsung bukan hanya mematikan kedua wing back Persebaya, melainkan sekaligus membuat tidak efektif lapangan tengah lawan. Pemain bertahan Persebaya, Muharom Rusdiana, di kanan dan Usman Hadi di kiri, yang begitu aktif ketika berhadapan dengan PSMS Medan maupun Persija Pusat, praktis tidak berfungsi maksimal untuk bisa membantu penyerangan. Penyerang tengah Persebaya, Syamsul Arifin, yang diharapkan bisa menjadi pembuka pertahan Persib tidak berdaya karena dijaga ketat setiap pemain Persib yang berada di dekatnya. Dengan penjagaan yang begitu ketat sejak awal pertandingan, para pemain Persebaya berulang kali harus berbuat kesalahan. Gol bunuh diri stopper Subangkit hanya enam menit setelah pertandingan dimulai merupakan bukti bagaimana gugupnya para pemain Surabaya menghadapi tekanan para pemain Bandung. Setelah unggul satu gol itu, kepercayaan diri para pemain Bandung untuk bertarung satu lawan satu tampak semakin menjadi-jadi. Sementara para pemain Persebaya sendiri seperti frustrasi menghadapi kedisiplinan para pemain Bandung. Mereka tidak diberi kesempatan untuk bernapas. Apalagi, di menit ke-60 pemain pengganti Persib, Dede Rosadi, menghenyakkan mereka melalui gol indah yang diciptakannya setelah menerima umpan matang dari hasil kerja sama Sutiono, Djadjang Nurdjaman, dan Adjat Sudradjat. Susunan Pemain Kedua Tim Persib: Samai Setiadi-Dede Iskandar, Ade Mulyono, Robby Darwis, Adeng Hudaya, Asep Somantri, Nyanyang/Dede Rosadi, Yusuf Bachtiar, Sutiono, Adjat Sudradjat, Djadjang Nurdjaman. Persebaya: IG Putu Yasa-Muharom Rosdiana/Totok Anjik, Usman Hadi, Maura Helly, Nuryono Haryadi, Subangkit, Ibnu Grahan, Yusuf Ekodono, Syamsul Arifin, Putut Widjanarko, Budi Juhannis/Seger Sutrisno. Baca Juga Arsip Foto ”Kompas”: Jembatan Ampera Tidak Lagi Naik Turun Baca Juga Arsip Foto Kompas: Jejak Keemasan di SEA Games, Akankah Terulang? Baca Juga Arsip Foto ”Kompas” : Memori Bus Tingkat Halaman 1 koran Kompas yang menayangkan pemberitaan Persib Bandung menjadi juara Djarum Super Divisi Utama Perserikatan musim 1989/1990 setelah mengalahkan Persebaya Surabaya 2-0. Di halaman dalam, ulasan pertandingan secara lebih detail diulas. Selain itu juga dihiasi rekaman lensa jalannya laga puncak. Juara Divisi Utama tahun 1990 adalah yang kelima yang berhasil diraih Persib Bandung. Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya girang setelah menggulingkan juara bertahan Persebaya di final Jarum Super Divisi Utama. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Kegembiraan Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya setelah mengalahkan juara bertahan Persebaya di final Jarum Super Divisi Utama. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya menerima Piala Presiden. Kompas/Julian Sihombing Kapten Persib Bandung Adeng Hudaya mengangkat Piala Presiden. Kompas/Julian Sihombing Kegembiraan ofisial dan pemain Persib Bandung. KOMPAS/ JULIAN SIHOMBING Para pemain dan ofisial Persib Bandung merayakan gelar juara. Kompas/Julian Sihombing Berlanjut di hotel Serial Artikel Arsip Foto ”Kompas”: Kenangan yang Hilang dari Kartu Lebaran  Kartu Lebaran pernah sangat populer dan menjadi budaya masyarakat Indonesia. Lalu, kemajuan teknologi komunikasi menggerus keberadaan kartu Lebaran.  Baca Artikel Korban berjatuhan Perang Bubat Susunan Pemain Kedua Tim Baca Juga Arsip Foto ”Kompas”: Jembatan Ampera Tidak Lagi Naik Turun Baca Juga Arsip Foto Kompas: Jejak Keemasan di SEA Games, Akankah Terulang? Baca Juga Arsip Foto ”Kompas” : Memori Bus Tingkat diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_saat-pusat-data-jadi-target-sasaran-serangan-iran.md b/raw/www.kompas.id_artikel_saat-pusat-data-jadi-target-sasaran-serangan-iran.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..3ab9c774a683bb42e7739d17b75262f67da74f73 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_saat-pusat-data-jadi-target-sasaran-serangan-iran.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/saat-pusat-data-jadi-target-sasaran-serangan-iran?open_from=Baca_Juga_Card +title: "Saat Pusat Data Jadi Target Sasaran Serangan Iran" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:00 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Saat Pusat Data Jadi Target Sasaran Serangan Iran + +Perang AS-Israel versus Iran juga menyasar pusat data. Sejumlah layanan, seperti perbankan, terdampak. Peristiwa ini menunjukkan kerentanan pusat data. AFP/IRIB Oleh Abdullah Fikri Ashri 04 Mar 2026 17:42 WIB · Ekonomi & Bisnis Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran tidak hanya menyerang pangkalan militer, tetapi juga menyasar pusat data di Timur Tengah. Sejumlah layanan yang bergantung pada pusat data pun terdampak. Peristiwa ini menunjukkan kerentanan infrastruktur digital di area konflik. Pesawat nirawak atau drone Iran menghantam pusat data milik Amazon Web Services (AWS), perusahaan penyedia komputasi awan atau cloud global, di wilayah Timur Tengah pada Senin (2/3/2026) malam waktu setempat. Drone itu menyerang tiga infrastruktur digital perusahaan asal AS itu dengan dampak berbeda. Pihak AWS mengonfirmasi serangan itu melalui laman AWS Health Dashboard secara berkala. Dalam laporan yang dikutip Kompas , Rabu (4/3/2026), AWS menyebutkan, drone Iran menyerang ME-Central-1, pusat data AWS di Uni Emirat Arab (UEA) dan ME-South-1 di Bahrain. ”Di UEA, dua dari fasilitas kami diserang secara langsung, sedangkan di Bahrain, serangan drone di dekat salah satu fasilitas kami menyebabkan dampak fisik pada infrastruktur kami,” tulis pihak AWS dalam keterangannya. AWS tidak mengonfirmasi ada tidaknya korban jiwa dalam serangan itu. Namun, serangan yang dipicu atas konflik antara Amerika Serikat-Israel versus Iran ini menyebabkan kerusakan struktural serta mengganggu pasokan listrik ke infrastruktur. Upaya pemadaman kebakaran akibat serangan ini juga menambah konsumsi air, yang selama ini digunakan untuk operasional pusat data. ”Kami sedang bekerja sama erat dengan otoritas setempat dan memprioritaskan keselamatan personel kami sepanjang upaya pemulihan,” ungkap pihak AWS dalam pembaruan informasinya. Setiap pelanggan yang terdampak dan membutuhkan bantuan dapat menghubungi layanan AWS Support. ”Kami terus terang sangat menyarankan agar pelanggan dengan beban kerja (aktivitas komputasi tinggi) yang berjalan di Timur Tengah segera mengambil tindakan untuk memigrasikan sistemnya ke wilayah AWS alternatif,” tulis AWS. Pelanggan harus mengaktifkan rencana pemulihan bencana dan memperbarui aplikasinya. Adapun pusat data AWS yang dapat dijadikan tempat migrasi adalah Amerika Serikat, Eropa, atau Asia Pasifik. Pelanggan dapat memilih lokasi sesuai dengan kebutuhan latensi (jeda waktu atau delay ) yang minim dan residensi data. AWS tidak menyebutkan jumlah pusat datanya secara global, tetapi hanya mengelompokkannya dalam 39 wilayah geografis, dengan tiga di antaranya berada di Timur Tengah. Wilayah itu mencakup Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel. Pada setiap wilayah, setidaknya terdapat tiga zona pusat data yang dipisahkan dalam radius 100 kilometer. Di fasilitas itulah, data dari berbagai industri dalam jumlah besar disimpan dan diolah. Setiap pusat data terhubung melalui jaringan latensi ultra-rendah sehingga dapat mengurangi waktu tunda transmisi data. AWS menyatakan, pusat datanya memiliki keamanan fisik meski belum mampu menghalau rudal. Di tengah upaya pemulihan pasca-serangan terhadap pusat data AWS, sejumlah layanan dari platform konsumen dan perbankan di UEA mengalami gangguan. Media CNBC , Selasa (3/3/2026), melaporkan, platform pengiriman barang dan taksi, Careem, serta platform pembayaran Alaan dan Hubpay mengalami gangguan. Penyedia layanan perbankan, termasuk Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) dan Emirates NBD. Penyedia perangkat lunak perusahaan, seperti Snowflake, juga melaporkan gangguan layanan setelah serangan Iran ke pusat data tersebut. ”Akibat gangguan TI di seluruh wilayah baru-baru ini, Aplikasi Mobile Banking ADCB dan layanan Contact Centre sementara tidak tersedia,” kata ADCB dalam unggahannya di X, Senin. Emirates NBD juga menyatakan layanan perbankan teleponnya yang terdampak pada Senin telah berfungsi kembali pada Selasa. ”Masalah konektivitas yang meningkat dan tingkat kesalahan di wilayah itu akan berlanjut hingga masalah listrik terselesaikan,” ungkap Snowflake dalam laporan insiden, yang dikutip CNBC. Aplikasi investasi Sarwa juga mengalami gangguan layanan akibat masalah AWS meski telah berangsur pulih untuk sejumlah layanan intinya pada Selasa. Hubpay pun mengakui adanya pelanggan yang mungkin mengalami masalah login ke aplikasi selama gangguan berlangsung. Sean Gorman, Air Force contractor dan Chief Executive Officer Zephr.xyz , platform kecerdasan artifisial yang fokus pada sistem ketahanan, mengatakan, terdapat dua risiko potensial ketika infrastruktur digital diserang. Pertama, hilangnya kapasitas komputasi yang disediakan pusat data. Wujudnya, seperti gangguan layanan perbankan di UEA. ”Risiko kedua akibat serangan adalah kemungkinan infrastruktur routing (pengiriman data melalui jaringan) kritis terdampak,” ujar Gorman kepada DefenseScoop, portal berita yang fokus pada isu pertahanan. Menurut dia, jika jalur jaringan serat optik dan kabel di bawah laut terdampak serangan, pemindahan data ke wilayah baru dapat terkendala. Hingga kini, hanya pusat data AWS di UEA dan Bahrain yang dihantam drone . Adapun infrastruktur jaringannya masih aman sehingga memungkinkan migrasi beban komputasi atau data ke wilayah lainnya. Meski demikian, serangan ini menunjukkan sejumlah hal penting terkait pusat data. Serangan terhadap fasilitas AWS di UEA ini, menurut laporan Reuters , merupakan kali pertama pusat data milik perusahaan teknologi besar AS terganggu offline akibat aksi militer. Peristiwa ini juga mengungkap bagaimana raksasa teknologi, seperti AWS, berekspansi ke kawasan Timur Tengah. Selama ini, raksasa teknologi AS telah memosisikan UAE sebagai pusat regional untuk komputasi kecerdasan buatan untuk mendukung layanan, seperti ChatGPT. Microsoft bahkan, pada November lalu, berencana meningkatkan total investasi di UAE menjadi 15 miliar dollar AS pada akhir 2029. Microsoft juga akan menggunakan chip Nvidia untuk pusat datanya. Serangan ini juga menunjukkan perubahan sasaran dalam operasi militer. Pangkalan militer atau obyek vital, seperti kilang minyak, tidak lagi menjadi satu-satunya target dalam perang. Pada konflik sebelumnya, misalnya, Iran dan proksinya biasanya menargetkan pipa, kilang, dan ladang minyak di negara mitra Teluk. ”Di era komputasi, aktor-aktor ini juga dapat menargetkan pusat data, infrastruktur energi yang mendukung komputasi, serta titik leher serat optik,” demikian pernyataan think tank berbasis Washington, Center for Strategic and International Studies, minggu lalu, dikutip Reuters . Komputasi awan bukanlah sesuatu yang ’ajaib’ dan masih rentan terhadap berbagai skenario bencana. Apalagi, banyak industri kini semakin bergantung pada infrastruktur cloud . Perusahaan menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan mengelola layanan digital di pusat data jarak jauh yang dioperasikan oleh perusahaan seperti AWS, Microsoft, dan Google. Fasilitas itu menampung ribuan server untuk mendukung aplikasi perbankan hingga platform lainnya. Mike Chapple, profesor teknologi dan informatika di Mendoza College of Business, University of Notre Dame, AS, menilai, serangan Iran ke pusat data AWS menjadi pengingat bagi perusahaan teknologi. ”Komputasi awan bukanlah sesuatu yang ’ajaib’ dan masih rentan terhadap berbagai skenario bencana,” ujarnya, dikutip dari Associated Press . Perusahaan yang menyimpan datanya di kawasan berisiko pun perlu bermigrasi. ”Organisasi yang menggunakan layanan dari penyedia awan mana pun di Timur Tengah sebaiknya segera mengambil langkah untuk memindahkan komputasi mereka ke wilayah lain,” katanya. Apalagi, AWS telah menyarankan pelanggan agar memindahkan beban kerja komputasinya ke AWS di kawasan lainnya, termasuk Asia Pasifik. Kepala Program Studi Sarjana Kecerdasan Artifisial Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Adila Alfa Krisnadhi mengatakan, migrasi itu sangat mungkin dilakukan. Adila belum melihat potensi migrasi ke Indonesia sebagai salah satu lokasi pusat data di Asia Pasifik. Namun, jika jaringan kabel bawah laut merah terdampak perang, terdapat risiko pengalihan lalu lintas internet ke wilayah Asia Pasifik. ”Jika jalurnya dialihkan melalui koneksi di kawasan ini, internet di Asia Pasifik menjadi lebih padat,” ucapnya. Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran tidak hanya menyerang pangkalan militer, tetapi juga menyasar pusat data di Timur Tengah. Sejumlah layanan yang bergantung pada pusat data pun terdampak. Peristiwa ini menunjukkan kerentanan infrastruktur digital di area konflik. Pesawat nirawak atau drone Iran menghantam pusat data milik Amazon Web Services (AWS), perusahaan penyedia komputasi awan atau cloud global, di wilayah Timur Tengah pada Senin (2/3/2026) malam waktu setempat. Drone itu menyerang tiga infrastruktur digital perusahaan asal AS itu dengan dampak berbeda. Pihak AWS mengonfirmasi serangan itu melalui laman AWS Health Dashboard secara berkala. Dalam laporan yang dikutip Kompas , Rabu (4/3/2026), AWS menyebutkan, drone Iran menyerang ME-Central-1, pusat data AWS di Uni Emirat Arab (UEA) dan ME-South-1 di Bahrain. ”Di UEA, dua dari fasilitas kami diserang secara langsung, sedangkan di Bahrain, serangan drone di dekat salah satu fasilitas kami menyebabkan dampak fisik pada infrastruktur kami,” tulis pihak AWS dalam keterangannya. AWS tidak mengonfirmasi ada tidaknya korban jiwa dalam serangan itu. Namun, serangan yang dipicu atas konflik antara Amerika Serikat-Israel versus Iran ini menyebabkan kerusakan struktural serta mengganggu pasokan listrik ke infrastruktur. Upaya pemadaman kebakaran akibat serangan ini juga menambah konsumsi air, yang selama ini digunakan untuk operasional pusat data. ”Kami sedang bekerja sama erat dengan otoritas setempat dan memprioritaskan keselamatan personel kami sepanjang upaya pemulihan,” ungkap pihak AWS dalam pembaruan informasinya. Setiap pelanggan yang terdampak dan membutuhkan bantuan dapat menghubungi layanan AWS Support. ”Kami terus terang sangat menyarankan agar pelanggan dengan beban kerja (aktivitas komputasi tinggi) yang berjalan di Timur Tengah segera mengambil tindakan untuk memigrasikan sistemnya ke wilayah AWS alternatif,” tulis AWS. Pelanggan harus mengaktifkan rencana pemulihan bencana dan memperbarui aplikasinya. Adapun pusat data AWS yang dapat dijadikan tempat migrasi adalah Amerika Serikat, Eropa, atau Asia Pasifik. Pelanggan dapat memilih lokasi sesuai dengan kebutuhan latensi (jeda waktu atau delay ) yang minim dan residensi data. AWS tidak menyebutkan jumlah pusat datanya secara global, tetapi hanya mengelompokkannya dalam 39 wilayah geografis, dengan tiga di antaranya berada di Timur Tengah. Wilayah itu mencakup Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel. Pada setiap wilayah, setidaknya terdapat tiga zona pusat data yang dipisahkan dalam radius 100 kilometer. Di fasilitas itulah, data dari berbagai industri dalam jumlah besar disimpan dan diolah. Setiap pusat data terhubung melalui jaringan latensi ultra-rendah sehingga dapat mengurangi waktu tunda transmisi data. AWS menyatakan, pusat datanya memiliki keamanan fisik meski belum mampu menghalau rudal. Di tengah upaya pemulihan pasca-serangan terhadap pusat data AWS, sejumlah layanan dari platform konsumen dan perbankan di UEA mengalami gangguan. Media CNBC , Selasa (3/3/2026), melaporkan, platform pengiriman barang dan taksi, Careem, serta platform pembayaran Alaan dan Hubpay mengalami gangguan. Penyedia layanan perbankan, termasuk Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) dan Emirates NBD. Penyedia perangkat lunak perusahaan, seperti Snowflake, juga melaporkan gangguan layanan setelah serangan Iran ke pusat data tersebut. ”Akibat gangguan TI di seluruh wilayah baru-baru ini, Aplikasi Mobile Banking ADCB dan layanan Contact Centre sementara tidak tersedia,” kata ADCB dalam unggahannya di X, Senin. Emirates NBD juga menyatakan layanan perbankan teleponnya yang terdampak pada Senin telah berfungsi kembali pada Selasa. ”Masalah konektivitas yang meningkat dan tingkat kesalahan di wilayah itu akan berlanjut hingga masalah listrik terselesaikan,” ungkap Snowflake dalam laporan insiden, yang dikutip CNBC. Aplikasi investasi Sarwa juga mengalami gangguan layanan akibat masalah AWS meski telah berangsur pulih untuk sejumlah layanan intinya pada Selasa. Hubpay pun mengakui adanya pelanggan yang mungkin mengalami masalah login ke aplikasi selama gangguan berlangsung. Sean Gorman, Air Force contractor dan Chief Executive Officer Zephr.xyz , platform kecerdasan artifisial yang fokus pada sistem ketahanan, mengatakan, terdapat dua risiko potensial ketika infrastruktur digital diserang. Pertama, hilangnya kapasitas komputasi yang disediakan pusat data. Wujudnya, seperti gangguan layanan perbankan di UEA. ”Risiko kedua akibat serangan adalah kemungkinan infrastruktur routing (pengiriman data melalui jaringan) kritis terdampak,” ujar Gorman kepada DefenseScoop, portal berita yang fokus pada isu pertahanan. Menurut dia, jika jalur jaringan serat optik dan kabel di bawah laut terdampak serangan, pemindahan data ke wilayah baru dapat terkendala. Hingga kini, hanya pusat data AWS di UEA dan Bahrain yang dihantam drone . Adapun infrastruktur jaringannya masih aman sehingga memungkinkan migrasi beban komputasi atau data ke wilayah lainnya. Meski demikian, serangan ini menunjukkan sejumlah hal penting terkait pusat data. Serangan terhadap fasilitas AWS di UEA ini, menurut laporan Reuters , merupakan kali pertama pusat data milik perusahaan teknologi besar AS terganggu offline akibat aksi militer. Peristiwa ini juga mengungkap bagaimana raksasa teknologi, seperti AWS, berekspansi ke kawasan Timur Tengah. Selama ini, raksasa teknologi AS telah memosisikan UAE sebagai pusat regional untuk komputasi kecerdasan buatan untuk mendukung layanan, seperti ChatGPT. Microsoft bahkan, pada November lalu, berencana meningkatkan total investasi di UAE menjadi 15 miliar dollar AS pada akhir 2029. Microsoft juga akan menggunakan chip Nvidia untuk pusat datanya. Serangan ini juga menunjukkan perubahan sasaran dalam operasi militer. Pangkalan militer atau obyek vital, seperti kilang minyak, tidak lagi menjadi satu-satunya target dalam perang. Pada konflik sebelumnya, misalnya, Iran dan proksinya biasanya menargetkan pipa, kilang, dan ladang minyak di negara mitra Teluk. ”Di era komputasi, aktor-aktor ini juga dapat menargetkan pusat data, infrastruktur energi yang mendukung komputasi, serta titik leher serat optik,” demikian pernyataan think tank berbasis Washington, Center for Strategic and International Studies, minggu lalu, dikutip Reuters . Komputasi awan bukanlah sesuatu yang ’ajaib’ dan masih rentan terhadap berbagai skenario bencana. Apalagi, banyak industri kini semakin bergantung pada infrastruktur cloud . Perusahaan menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan mengelola layanan digital di pusat data jarak jauh yang dioperasikan oleh perusahaan seperti AWS, Microsoft, dan Google. Fasilitas itu menampung ribuan server untuk mendukung aplikasi perbankan hingga platform lainnya. Mike Chapple, profesor teknologi dan informatika di Mendoza College of Business, University of Notre Dame, AS, menilai, serangan Iran ke pusat data AWS menjadi pengingat bagi perusahaan teknologi. ”Komputasi awan bukanlah sesuatu yang ’ajaib’ dan masih rentan terhadap berbagai skenario bencana,” ujarnya, dikutip dari Associated Press . Perusahaan yang menyimpan datanya di kawasan berisiko pun perlu bermigrasi. ”Organisasi yang menggunakan layanan dari penyedia awan mana pun di Timur Tengah sebaiknya segera mengambil langkah untuk memindahkan komputasi mereka ke wilayah lain,” katanya. Apalagi, AWS telah menyarankan pelanggan agar memindahkan beban kerja komputasinya ke AWS di kawasan lainnya, termasuk Asia Pasifik. Kepala Program Studi Sarjana Kecerdasan Artifisial Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Adila Alfa Krisnadhi mengatakan, migrasi itu sangat mungkin dilakukan. Adila belum melihat potensi migrasi ke Indonesia sebagai salah satu lokasi pusat data di Asia Pasifik. Namun, jika jaringan kabel bawah laut merah terdampak perang, terdapat risiko pengalihan lalu lintas internet ke wilayah Asia Pasifik. ”Jika jalurnya dialihkan melalui koneksi di kawasan ini, internet di Asia Pasifik menjadi lebih padat,” ucapnya. Penulis: Editor: Penyelaras Bahasa: Saat Pusat Data Jadi Target Sasaran Serangan Iran Bank terdampak Pertama kali Bank terdampak Pertama kali Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh Abdullah Fikri Ashri 04 Mar 2026 17:42 WIB · Ekonomi & Bisnis Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran tidak hanya menyerang pangkalan militer, tetapi juga menyasar pusat data di Timur Tengah. Sejumlah layanan yang bergantung pada pusat data pun terdampak. Peristiwa ini menunjukkan kerentanan infrastruktur digital di area konflik.  Pesawat nirawak atau drone Iran menghantam pusat data milik Amazon Web Services (AWS), perusahaan penyedia komputasi awan atau cloud global, di wilayah Timur Tengah pada Senin (2/3/2026) malam waktu setempat. Drone itu menyerang tiga infrastruktur digital perusahaan asal AS itu dengan dampak berbeda. Pihak AWS mengonfirmasi serangan itu melalui laman AWS Health Dashboard secara berkala. Dalam laporan yang dikutip Kompas , Rabu (4/3/2026), AWS menyebutkan, drone Iran menyerang ME-Central-1, pusat data AWS di Uni Emirat Arab (UEA) dan ME-South-1 di Bahrain. ”Di UEA, dua dari fasilitas kami diserang secara langsung, sedangkan di Bahrain, serangan drone di dekat salah satu fasilitas kami menyebabkan dampak fisik pada infrastruktur kami,” tulis pihak AWS dalam keterangannya. AWS tidak mengonfirmasi ada tidaknya korban jiwa dalam serangan itu. Namun, serangan yang dipicu atas konflik antara Amerika Serikat-Israel versus Iran ini menyebabkan kerusakan struktural serta mengganggu pasokan listrik ke infrastruktur. Upaya pemadaman kebakaran akibat serangan ini juga menambah konsumsi air, yang selama ini digunakan untuk operasional pusat data. ”Kami sedang bekerja sama erat dengan otoritas setempat dan memprioritaskan keselamatan personel kami sepanjang upaya pemulihan,” ungkap pihak AWS dalam pembaruan informasinya. Setiap pelanggan yang terdampak dan membutuhkan bantuan dapat menghubungi layanan AWS Support. ”Kami terus terang sangat menyarankan agar pelanggan dengan beban kerja (aktivitas komputasi tinggi) yang berjalan di Timur Tengah segera mengambil tindakan untuk memigrasikan sistemnya ke wilayah AWS alternatif,” tulis AWS. Pelanggan harus mengaktifkan rencana pemulihan bencana dan memperbarui aplikasinya.   Adapun pusat data AWS yang dapat dijadikan tempat migrasi adalah Amerika Serikat, Eropa, atau Asia Pasifik. Pelanggan dapat memilih lokasi sesuai dengan kebutuhan latensi (jeda waktu atau delay ) yang minim dan residensi data. AWS tidak menyebutkan jumlah pusat datanya secara global, tetapi hanya mengelompokkannya dalam 39 wilayah geografis, dengan tiga di antaranya berada di Timur Tengah. Wilayah itu mencakup Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel. Pada setiap wilayah, setidaknya terdapat tiga zona pusat data yang dipisahkan dalam radius 100 kilometer.  Di fasilitas itulah, data dari berbagai industri dalam jumlah besar disimpan dan diolah. Setiap pusat data terhubung melalui jaringan latensi ultra-rendah sehingga dapat mengurangi waktu tunda transmisi data. AWS menyatakan, pusat datanya memiliki keamanan fisik meski belum mampu menghalau rudal. Bank terdampak Di tengah upaya pemulihan pasca-serangan terhadap pusat data AWS, sejumlah layanan dari platform konsumen dan perbankan di UEA mengalami gangguan. Media CNBC , Selasa (3/3/2026), melaporkan, platform pengiriman barang dan taksi, Careem, serta platform pembayaran Alaan dan Hubpay mengalami gangguan.  Penyedia layanan perbankan, termasuk Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) dan Emirates NBD. Penyedia perangkat lunak perusahaan, seperti Snowflake, juga melaporkan gangguan layanan setelah serangan Iran ke pusat data tersebut. ”Akibat gangguan TI di seluruh wilayah baru-baru ini, Aplikasi Mobile Banking ADCB dan layanan Contact Centre sementara tidak tersedia,” kata ADCB dalam unggahannya di X, Senin. Emirates NBD juga menyatakan layanan perbankan teleponnya yang terdampak pada Senin telah berfungsi kembali pada Selasa.  ”Masalah konektivitas yang meningkat dan tingkat kesalahan di wilayah itu akan berlanjut hingga masalah listrik terselesaikan,” ungkap Snowflake dalam laporan insiden, yang dikutip CNBC. Aplikasi investasi Sarwa juga mengalami gangguan layanan akibat masalah AWS meski telah berangsur pulih untuk sejumlah layanan intinya pada Selasa. Hubpay pun mengakui adanya pelanggan yang mungkin mengalami masalah login ke aplikasi selama gangguan berlangsung. Sean Gorman, Air Force contractor dan Chief Executive Officer Zephr.xyz , platform kecerdasan artifisial yang fokus pada sistem ketahanan, mengatakan, terdapat dua risiko potensial ketika infrastruktur digital diserang. Pertama, hilangnya kapasitas komputasi yang disediakan pusat data. Wujudnya, seperti gangguan layanan perbankan di UEA. ”Risiko kedua akibat serangan adalah kemungkinan infrastruktur routing (pengiriman data melalui jaringan) kritis terdampak,” ujar Gorman kepada DefenseScoop, portal berita yang fokus pada isu pertahanan. Menurut dia, jika jalur jaringan serat optik dan kabel di bawah laut terdampak serangan, pemindahan data ke wilayah baru dapat terkendala. Pertama kali Hingga kini, hanya pusat data AWS di UEA dan Bahrain yang dihantam drone . Adapun infrastruktur jaringannya masih aman sehingga memungkinkan migrasi beban komputasi atau data ke wilayah lainnya. Meski demikian, serangan ini menunjukkan sejumlah hal penting terkait pusat data. Serangan terhadap fasilitas AWS di UEA ini, menurut laporan Reuters , merupakan kali pertama pusat data milik perusahaan teknologi besar AS terganggu offline akibat aksi militer. Peristiwa ini juga mengungkap bagaimana raksasa teknologi, seperti AWS, berekspansi ke kawasan Timur Tengah. Selama ini, raksasa teknologi AS telah memosisikan UAE sebagai pusat regional untuk komputasi kecerdasan buatan untuk mendukung layanan, seperti ChatGPT. Microsoft bahkan, pada November lalu, berencana meningkatkan total investasi di UAE menjadi 15 miliar dollar AS pada akhir 2029. Microsoft juga akan menggunakan chip Nvidia untuk pusat datanya. Serangan ini juga menunjukkan perubahan sasaran dalam operasi militer. Pangkalan militer atau obyek vital, seperti kilang minyak, tidak lagi menjadi satu-satunya target dalam perang. Pada konflik sebelumnya, misalnya, Iran dan proksinya biasanya menargetkan pipa, kilang, dan ladang minyak di negara mitra Teluk.  ”Di era komputasi, aktor-aktor ini juga dapat menargetkan pusat data, infrastruktur energi yang mendukung komputasi, serta titik leher serat optik,” demikian pernyataan think tank berbasis Washington, Center for Strategic and International Studies, minggu lalu, dikutip Reuters . Komputasi awan bukanlah sesuatu yang ’ajaib’ dan masih rentan terhadap berbagai skenario bencana. Apalagi, banyak industri kini semakin bergantung pada infrastruktur cloud . Perusahaan menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan mengelola layanan digital di pusat data jarak jauh yang dioperasikan oleh perusahaan seperti AWS, Microsoft, dan Google. Fasilitas itu menampung ribuan server untuk mendukung aplikasi perbankan hingga platform lainnya. Mike Chapple, profesor teknologi dan informatika di Mendoza College of Business, University of Notre Dame, AS, menilai, serangan Iran ke pusat data AWS menjadi pengingat bagi perusahaan teknologi. ”Komputasi awan bukanlah sesuatu yang ’ajaib’ dan masih rentan terhadap berbagai skenario bencana,” ujarnya, dikutip dari Associated Press .  Perusahaan yang menyimpan datanya di kawasan berisiko pun perlu bermigrasi. ”Organisasi yang menggunakan layanan dari penyedia awan mana pun di Timur Tengah sebaiknya segera mengambil langkah untuk memindahkan komputasi mereka ke wilayah lain,” katanya. Apalagi, AWS telah menyarankan pelanggan agar memindahkan beban kerja komputasinya ke AWS di kawasan lainnya, termasuk Asia Pasifik. Kepala Program Studi Sarjana Kecerdasan Artifisial Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Adila Alfa Krisnadhi mengatakan, migrasi itu sangat mungkin dilakukan.  Adila belum melihat potensi migrasi ke Indonesia sebagai salah satu lokasi pusat data di Asia Pasifik. Namun, jika jaringan kabel bawah laut merah terdampak perang, terdapat risiko pengalihan lalu lintas internet ke wilayah Asia Pasifik. ”Jika jalurnya dialihkan melalui koneksi di kawasan ini, internet di Asia Pasifik menjadi lebih padat,” ucapnya. Perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran tidak hanya menyerang pangkalan militer, tetapi juga menyasar pusat data di Timur Tengah. Sejumlah layanan yang bergantung pada pusat data pun terdampak. Peristiwa ini menunjukkan kerentanan infrastruktur digital di area konflik.  Pesawat nirawak atau drone Iran menghantam pusat data milik Amazon Web Services (AWS), perusahaan penyedia komputasi awan atau cloud global, di wilayah Timur Tengah pada Senin (2/3/2026) malam waktu setempat. Drone itu menyerang tiga infrastruktur digital perusahaan asal AS itu dengan dampak berbeda. Pihak AWS mengonfirmasi serangan itu melalui laman AWS Health Dashboard secara berkala. Dalam laporan yang dikutip Kompas , Rabu (4/3/2026), AWS menyebutkan, drone Iran menyerang ME-Central-1, pusat data AWS di Uni Emirat Arab (UEA) dan ME-South-1 di Bahrain. ”Di UEA, dua dari fasilitas kami diserang secara langsung, sedangkan di Bahrain, serangan drone di dekat salah satu fasilitas kami menyebabkan dampak fisik pada infrastruktur kami,” tulis pihak AWS dalam keterangannya. AWS tidak mengonfirmasi ada tidaknya korban jiwa dalam serangan itu. Namun, serangan yang dipicu atas konflik antara Amerika Serikat-Israel versus Iran ini menyebabkan kerusakan struktural serta mengganggu pasokan listrik ke infrastruktur. Upaya pemadaman kebakaran akibat serangan ini juga menambah konsumsi air, yang selama ini digunakan untuk operasional pusat data. ”Kami sedang bekerja sama erat dengan otoritas setempat dan memprioritaskan keselamatan personel kami sepanjang upaya pemulihan,” ungkap pihak AWS dalam pembaruan informasinya. Setiap pelanggan yang terdampak dan membutuhkan bantuan dapat menghubungi layanan AWS Support. Baca Juga  ”Hacker” Serbu Iran Sebelum Serangan AS-Israel ”Kami terus terang sangat menyarankan agar pelanggan dengan beban kerja (aktivitas komputasi tinggi) yang berjalan di Timur Tengah segera mengambil tindakan untuk memigrasikan sistemnya ke wilayah AWS alternatif,” tulis AWS. Pelanggan harus mengaktifkan rencana pemulihan bencana dan memperbarui aplikasinya.   Adapun pusat data AWS yang dapat dijadikan tempat migrasi adalah Amerika Serikat, Eropa, atau Asia Pasifik. Pelanggan dapat memilih lokasi sesuai dengan kebutuhan latensi (jeda waktu atau delay ) yang minim dan residensi data. AWS tidak menyebutkan jumlah pusat datanya secara global, tetapi hanya mengelompokkannya dalam 39 wilayah geografis, dengan tiga di antaranya berada di Timur Tengah. Wilayah itu mencakup Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel. Pada setiap wilayah, setidaknya terdapat tiga zona pusat data yang dipisahkan dalam radius 100 kilometer.  Di fasilitas itulah, data dari berbagai industri dalam jumlah besar disimpan dan diolah. Setiap pusat data terhubung melalui jaringan latensi ultra-rendah sehingga dapat mengurangi waktu tunda transmisi data. AWS menyatakan, pusat datanya memiliki keamanan fisik meski belum mampu menghalau rudal. Bank terdampak Di tengah upaya pemulihan pasca-serangan terhadap pusat data AWS, sejumlah layanan dari platform konsumen dan perbankan di UEA mengalami gangguan. Media CNBC , Selasa (3/3/2026), melaporkan, platform pengiriman barang dan taksi, Careem, serta platform pembayaran Alaan dan Hubpay mengalami gangguan.  Penyedia layanan perbankan, termasuk Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB) dan Emirates NBD. Penyedia perangkat lunak perusahaan, seperti Snowflake, juga melaporkan gangguan layanan setelah serangan Iran ke pusat data tersebut. Baca Juga Dubai Berambisi Menjadi Pusat Bisnis Global ”Akibat gangguan TI di seluruh wilayah baru-baru ini, Aplikasi Mobile Banking ADCB dan layanan Contact Centre sementara tidak tersedia,” kata ADCB dalam unggahannya di X, Senin. Emirates NBD juga menyatakan layanan perbankan teleponnya yang terdampak pada Senin telah berfungsi kembali pada Selasa.  ”Masalah konektivitas yang meningkat dan tingkat kesalahan di wilayah itu akan berlanjut hingga masalah listrik terselesaikan,” ungkap Snowflake dalam laporan insiden, yang dikutip CNBC. Aplikasi investasi Sarwa juga mengalami gangguan layanan akibat masalah AWS meski telah berangsur pulih untuk sejumlah layanan intinya pada Selasa. Hubpay pun mengakui adanya pelanggan yang mungkin mengalami masalah login ke aplikasi selama gangguan berlangsung. Sean Gorman, Air Force contractor dan Chief Executive Officer Zephr.xyz , platform kecerdasan artifisial yang fokus pada sistem ketahanan, mengatakan, terdapat dua risiko potensial ketika infrastruktur digital diserang. Pertama, hilangnya kapasitas komputasi yang disediakan pusat data. Wujudnya, seperti gangguan layanan perbankan di UEA. ”Risiko kedua akibat serangan adalah kemungkinan infrastruktur routing (pengiriman data melalui jaringan) kritis terdampak,” ujar Gorman kepada DefenseScoop, portal berita yang fokus pada isu pertahanan. Menurut dia, jika jalur jaringan serat optik dan kabel di bawah laut terdampak serangan, pemindahan data ke wilayah baru dapat terkendala. Pertama kali Hingga kini, hanya pusat data AWS di UEA dan Bahrain yang dihantam drone . Adapun infrastruktur jaringannya masih aman sehingga memungkinkan migrasi beban komputasi atau data ke wilayah lainnya. Meski demikian, serangan ini menunjukkan sejumlah hal penting terkait pusat data. Serangan terhadap fasilitas AWS di UEA ini, menurut laporan Reuters , merupakan kali pertama pusat data milik perusahaan teknologi besar AS terganggu offline akibat aksi militer. Peristiwa ini juga mengungkap bagaimana raksasa teknologi, seperti AWS, berekspansi ke kawasan Timur Tengah. Selama ini, raksasa teknologi AS telah memosisikan UAE sebagai pusat regional untuk komputasi kecerdasan buatan untuk mendukung layanan, seperti ChatGPT. Microsoft bahkan, pada November lalu, berencana meningkatkan total investasi di UAE menjadi 15 miliar dollar AS pada akhir 2029. Microsoft juga akan menggunakan chip Nvidia untuk pusat datanya. Serangan ini juga menunjukkan perubahan sasaran dalam operasi militer. Pangkalan militer atau obyek vital, seperti kilang minyak, tidak lagi menjadi satu-satunya target dalam perang. Pada konflik sebelumnya, misalnya, Iran dan proksinya biasanya menargetkan pipa, kilang, dan ladang minyak di negara mitra Teluk.  ”Di era komputasi, aktor-aktor ini juga dapat menargetkan pusat data, infrastruktur energi yang mendukung komputasi, serta titik leher serat optik,” demikian pernyataan think tank berbasis Washington, Center for Strategic and International Studies, minggu lalu, dikutip Reuters . Komputasi awan bukanlah sesuatu yang ’ajaib’ dan masih rentan terhadap berbagai skenario bencana. Apalagi, banyak industri kini semakin bergantung pada infrastruktur cloud . Perusahaan menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan mengelola layanan digital di pusat data jarak jauh yang dioperasikan oleh perusahaan seperti AWS, Microsoft, dan Google. Fasilitas itu menampung ribuan server untuk mendukung aplikasi perbankan hingga platform lainnya. Mike Chapple, profesor teknologi dan informatika di Mendoza College of Business, University of Notre Dame, AS, menilai, serangan Iran ke pusat data AWS menjadi pengingat bagi perusahaan teknologi. ”Komputasi awan bukanlah sesuatu yang ’ajaib’ dan masih rentan terhadap berbagai skenario bencana,” ujarnya, dikutip dari Associated Press .  Perusahaan yang menyimpan datanya di kawasan berisiko pun perlu bermigrasi. ”Organisasi yang menggunakan layanan dari penyedia awan mana pun di Timur Tengah sebaiknya segera mengambil langkah untuk memindahkan komputasi mereka ke wilayah lain,” katanya. Baca Juga AWS Tumbang, Layanan Penerbangan sampai Perbankan Lumpuh Apalagi, AWS telah menyarankan pelanggan agar memindahkan beban kerja komputasinya ke AWS di kawasan lainnya, termasuk Asia Pasifik. Kepala Program Studi Sarjana Kecerdasan Artifisial Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Adila Alfa Krisnadhi mengatakan, migrasi itu sangat mungkin dilakukan.  Adila belum melihat potensi migrasi ke Indonesia sebagai salah satu lokasi pusat data di Asia Pasifik. Namun, jika jaringan kabel bawah laut merah terdampak perang, terdapat risiko pengalihan lalu lintas internet ke wilayah Asia Pasifik. ”Jika jalurnya dialihkan melalui koneksi di kawasan ini, internet di Asia Pasifik menjadi lebih padat,” ucapnya. Baca Juga  ”Hacker” Serbu Iran Sebelum Serangan AS-Israel Bank terdampak Baca Juga Dubai Berambisi Menjadi Pusat Bisnis Global Pertama kali Baca Juga AWS Tumbang, Layanan Penerbangan sampai Perbankan Lumpuh diff --git a/raw/www.kompas.id_artikel_terpukau-pesona-jungfrau.md b/raw/www.kompas.id_artikel_terpukau-pesona-jungfrau.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..c6ed11a07b231319e84554104a544ad05f6dfc99 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_artikel_terpukau-pesona-jungfrau.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/artikel/terpukau-pesona-jungfrau?open_from=Baca_Juga_Card +title: "Terpukau Pesona Jungfrau" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:27:15 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Terpukau Pesona Jungfrau + +Dari balik kaca gondola Jungfraujoch, panorama Pegunungan Alpen di Swiss yang berselimut salju mendebarkan hati. Butiran salju pada Sabtu (17/12/2022) membungkus pucuk-pucuk pohon cemara, rumah, dan jalanan. Oleh DENTY PIAWAI NASTITIE 18 Jan 2023 17:16 WIB · Gaya Hidup Dari balik kaca gondola Jungfraujoch, panorama Pegunungan Alpen di Swiss yang berselimut salju mendebarkan hati. Butiran salju pada Sabtu (17/12/2022) membungkus pucuk-pucuk pohon cemara, rumah, dan jalanan. Untuk sesaat, jantung terasa berhenti berdetak. Keheningan menyeruak. Inilah pengalaman wisata yang tak akan terlupakan! Selama ini, saya hanya bisa melihat salju melalui film atau foto-foto yang bertebaran di internet. Begitu melihat selimut salju sungguhan di Pegunungan Alpen, rasanya seperti sedang menatap lukisan. Namun, ini sungguhan! Pemandangan musim dingin khas seperti yang muncul pada film natal terkenal, Home Alone . Pagi-pagi buta saya berangkat menuju stasiun Zurich, kota terbesar di Swiss. Saya katakan pagi-pagi buta karena pukul 08.00, matahari belum kelihatan wujudnya. Selama musim dingin, matahari bangun lebih siang dari biasanya. Di stasiun kereta api, saya merapatkan lapisan jaket. Jiwa tropis memberontak merasakan udara dingin minus 3 derajat celsius menusuk tulang belulang. Meskipun sudah menyeruput segelas teh panas untuk menghangatkan tubuh, nyatanya udara dingin tetap membuat kulit dan tulang terasa ngilu. Setelah 20 menit menunggu di stasiun, akhirnya kereta api yang dinantikan datang. Kereta api itu mengantar saya menuju Interlaken, sebuah kotamadya di Bern, Swiss. Kota ini terletak di Pegunungan Alpen, Swiss bagian tengah. Sungai Aare yang terkenal mengalir di kota ini. Dari Interlaken, perjalanan berlanjut menuju Desa Grindelwald. Dari situ, saya naik gondola dengan rute Grindelwald-Eeigergletscher-Jungfrau. Perjalanan menggunakan gondola dari Desa Grindelwald menuju puncak Jungfrau (3.454 meter di atas permukaan laut) memakan waktu 45 menit. Jungfraujoch adalah pelana yang menghubungkan puncak Jungfrau dan Mönch. Sejak dibangun konstruksi kereta api bernama Jungfraujoch pada awal abad ke-20, puncak di Pegunungan Alpen ini menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Di antara dua puncak itu juga terdapat Gunung Eiger yang tak kalah terkenal. Daerah wisata Jungfraujoch sangat terkenal karena keindahannya dan termasuk dalam Warisan Dunia UNESCO. Jungfraujoch juga terkenal sebagai daerah bongkahan es terpanjang di Eropa. Sepanjang tahun, daerah ini diselimuti salju. Jalur gondola Untuk menikmati panorama Jungfrau, wisatawan tidak perlu berjalan kaki. Pemerintah Swiss sudah menyiapkan moda transportasi kereta dan gondola menuju puncaknya. Wisatawan perlu merogoh kocek sebesar 213.80 franc Swiss (sekitar Rp 3,5 juta) untuk perjalanan Grindelwald–Eeigergletscher–Jungfrau. Begitu tiba di puncak Jungfrau, pemandangan puncak gunung yang diselimuti salju langsung terpampang nyata. Ada perasaan aneh karena biasanya perlu waktu berjam-jam untuk mendaki gunung. Sementara di Jungfraujoch, perjalanan menuju puncak dipangkas menjadi kurang dari satu jam. Dengan bantuan gondola, pengunjung juga tidak perlu ngos-ngosan untuk melihat puncak gunung. Satu-satunya tantangan adalah suhu dingin yang membuat jari-jemari beku. Ketika saya menapak di puncak Jungfrau, suhu mencapai minus 14 derajat celsius. Meski sudah mengenakan jaket dan sarung tangan berlapis, udara dingin tetap menyiksa, membuat tubuh ini terasa tidak nyaman. Untungnya, di puncak Jungfrau terdapat kafe dan restoran sehingga bisa menghangatkan diri sambil menikmati makanan dan minuman hangat. Wisata di puncak Jungfrau menawarkan beragam aktivitas. Selain bisa menikmati panorama puncak gunung salju, wisatawan juga bisa bermain ski atau melihat museum yang menceritakan proses pembangunan daerah wisata ini. Di puncak Jungfrau juga terdapat arena untuk melihat panorama pegunungan dan istana es. Rasanya, saya tidak pernah melihat wisata pegunungan dengan aktivitas sebanyak di Jungfrau. Keinginan untuk pergi ke Jungfrau sebenarnya sudah saya pendam sejak lama. Namun, selama ini hati saya selalu gojak-gajek (ragu-ragu) untuk berangkat. Konon, liburan ke Swiss menelan biaya tinggi. Setelah terpapar citra Jungfrau melalui sosial media, akhirnya saya memutuskan untuk mengunjungi daerah itu pada musim dingin 2022. Sebelum berangkat ke Jungfrau, banyak orang mengatakan agar saya memilih tempat duduk di sebelah jendela kereta. Nantinya, dari jendela itu saya bisa menyaksikan pemandangan berupa daerah pedesaan dan pegunungan yang memukau. Nyatanya, saat saya masuk kereta api yang membawa saya dari Interlaken menuju Grindelwald sudah penuh sesaak dengan ratusan orang yang hendak bermain ski. Mereka membawa perlengkapan ski, seperti sepatu boots, papan, dan tongkat yang memakan tempat. Bisa mendapatkan tempat duduk di antara lautan manusia saja sudah beruntung. Saya duduk di salah satu kursi untuk empat orang. Meskipun tidak dapat kursi di sebelah jendela, saya tetap mengeluarkan kamera dan memotret. Seorang penumpang yang duduk di sebelah jendela menyapa: ”Hai, kamu fotografer, ya?” Dari perbincangan singkat, saya mengenalnya sebagai seorang insinyur yang sedang kuliah di Swiss. Selama kuliah, ia meluangkan waktu untuk liburan keliling Swiss. Kepadanya, saya memperkenalkan diri sebagai jurnalis sekaligus mahasiswa yang sedang kuliah di London, Inggris. Sama sepertinya, ini merupakan perjalanan pertama saya ke Jungfrau. Setelah berbincang-bincang, penumpang asal Arab Saudi itu kemudian menawarkan diri untuk bertukar tempat duduk. Saya menolak karena merasa tidak enak, tetapi ia tetap memaksa. ”Saya ingin kamu bisa mendapatkan pengalaman terbaik di Jungfrau,” katanya. Akhirnya saya luluh dan bersedia bertukar tempat duduk. Seperti omongan banyak orang, Swiss terlihat indah di setiap sudutnya. Apalagi perjalanan dengan kereta api membuat wisatawan bisa berlama-lama menikmati pemandangan alam. Dari balik jendela, saya menatap jalanan dan rumah-rumah penduduk yang diselimuti salju. Kehidupan masyarakat di negara bersalju terlihat ajaib. Di satu sisi, saya merasa masyarakat menjalani kehidupan luar biasa, di sisi lain saya penasaran bagaimana mereka bisa bertahan di tengah gempuran udara dingin. Kim, wisatawan asal Korea Selatan, mengatakan, saya beruntung karena matahari bersinar cerah selama perjalanan di Jungfrau. Menurutdia, selama sepekan terakhir ini Swiss selalu mendung dan hujan salju. Akibatnya, jarak pandang sangat tebatas. ”Kemarin saya sudah ke Jungfrau, tetapi tidak bisa melihat apa-apa karena mendung. Jarak pandang sangat terbatas. Hari ini cerah, kita bisa melihat gunung dan rumah-rumah,” katanya. Manusia paling bahagia adalah mereka yang beruntung. Setelah beruntung bisa mendapatkan tempat duduk di sebelah jendela kereta, saya beruntung menikmati liburan dengan matahari bersinar cerah. Kalau mendung, bisa-bisa rencana liburan ini berantakan dan berakhir dengan bersembunyi di balik selimut hotel. Dari balik kaca gondola Jungfraujoch, panorama Pegunungan Alpen di Swiss yang berselimut salju mendebarkan hati. Butiran salju pada Sabtu (17/12/2022) membungkus pucuk-pucuk pohon cemara, rumah, dan jalanan. Untuk sesaat, jantung terasa berhenti berdetak. Keheningan menyeruak. Inilah pengalaman wisata yang tak akan terlupakan! Selama ini, saya hanya bisa melihat salju melalui film atau foto-foto yang bertebaran di internet. Begitu melihat selimut salju sungguhan di Pegunungan Alpen, rasanya seperti sedang menatap lukisan. Namun, ini sungguhan! Pemandangan musim dingin khas seperti yang muncul pada film natal terkenal, Home Alone . Pagi-pagi buta saya berangkat menuju stasiun Zurich, kota terbesar di Swiss. Saya katakan pagi-pagi buta karena pukul 08.00, matahari belum kelihatan wujudnya. Selama musim dingin, matahari bangun lebih siang dari biasanya. Di stasiun kereta api, saya merapatkan lapisan jaket. Jiwa tropis memberontak merasakan udara dingin minus 3 derajat celsius menusuk tulang belulang. Meskipun sudah menyeruput segelas teh panas untuk menghangatkan tubuh, nyatanya udara dingin tetap membuat kulit dan tulang terasa ngilu. Setelah 20 menit menunggu di stasiun, akhirnya kereta api yang dinantikan datang. Kereta api itu mengantar saya menuju Interlaken, sebuah kotamadya di Bern, Swiss. Kota ini terletak di Pegunungan Alpen, Swiss bagian tengah. Sungai Aare yang terkenal mengalir di kota ini. Dari Interlaken, perjalanan berlanjut menuju Desa Grindelwald. Dari situ, saya naik gondola dengan rute Grindelwald-Eeigergletscher-Jungfrau. Perjalanan menggunakan gondola dari Desa Grindelwald menuju puncak Jungfrau (3.454 meter di atas permukaan laut) memakan waktu 45 menit. Jungfraujoch adalah pelana yang menghubungkan puncak Jungfrau dan Mönch. Sejak dibangun konstruksi kereta api bernama Jungfraujoch pada awal abad ke-20, puncak di Pegunungan Alpen ini menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Di antara dua puncak itu juga terdapat Gunung Eiger yang tak kalah terkenal. Daerah wisata Jungfraujoch sangat terkenal karena keindahannya dan termasuk dalam Warisan Dunia UNESCO. Jungfraujoch juga terkenal sebagai daerah bongkahan es terpanjang di Eropa. Sepanjang tahun, daerah ini diselimuti salju. Jalur gondola Untuk menikmati panorama Jungfrau, wisatawan tidak perlu berjalan kaki. Pemerintah Swiss sudah menyiapkan moda transportasi kereta dan gondola menuju puncaknya. Wisatawan perlu merogoh kocek sebesar 213.80 franc Swiss (sekitar Rp 3,5 juta) untuk perjalanan Grindelwald–Eeigergletscher–Jungfrau. Begitu tiba di puncak Jungfrau, pemandangan puncak gunung yang diselimuti salju langsung terpampang nyata. Ada perasaan aneh karena biasanya perlu waktu berjam-jam untuk mendaki gunung. Sementara di Jungfraujoch, perjalanan menuju puncak dipangkas menjadi kurang dari satu jam. Dengan bantuan gondola, pengunjung juga tidak perlu ngos-ngosan untuk melihat puncak gunung. Satu-satunya tantangan adalah suhu dingin yang membuat jari-jemari beku. Ketika saya menapak di puncak Jungfrau, suhu mencapai minus 14 derajat celsius. Meski sudah mengenakan jaket dan sarung tangan berlapis, udara dingin tetap menyiksa, membuat tubuh ini terasa tidak nyaman. Untungnya, di puncak Jungfrau terdapat kafe dan restoran sehingga bisa menghangatkan diri sambil menikmati makanan dan minuman hangat. Wisata di puncak Jungfrau menawarkan beragam aktivitas. Selain bisa menikmati panorama puncak gunung salju, wisatawan juga bisa bermain ski atau melihat museum yang menceritakan proses pembangunan daerah wisata ini. Di puncak Jungfrau juga terdapat arena untuk melihat panorama pegunungan dan istana es. Rasanya, saya tidak pernah melihat wisata pegunungan dengan aktivitas sebanyak di Jungfrau. Keinginan untuk pergi ke Jungfrau sebenarnya sudah saya pendam sejak lama. Namun, selama ini hati saya selalu gojak-gajek (ragu-ragu) untuk berangkat. Konon, liburan ke Swiss menelan biaya tinggi. Setelah terpapar citra Jungfrau melalui sosial media, akhirnya saya memutuskan untuk mengunjungi daerah itu pada musim dingin 2022. Sebelum berangkat ke Jungfrau, banyak orang mengatakan agar saya memilih tempat duduk di sebelah jendela kereta. Nantinya, dari jendela itu saya bisa menyaksikan pemandangan berupa daerah pedesaan dan pegunungan yang memukau. Nyatanya, saat saya masuk kereta api yang membawa saya dari Interlaken menuju Grindelwald sudah penuh sesaak dengan ratusan orang yang hendak bermain ski. Mereka membawa perlengkapan ski, seperti sepatu boots, papan, dan tongkat yang memakan tempat. Bisa mendapatkan tempat duduk di antara lautan manusia saja sudah beruntung. Saya duduk di salah satu kursi untuk empat orang. Meskipun tidak dapat kursi di sebelah jendela, saya tetap mengeluarkan kamera dan memotret. Seorang penumpang yang duduk di sebelah jendela menyapa: ”Hai, kamu fotografer, ya?” Dari perbincangan singkat, saya mengenalnya sebagai seorang insinyur yang sedang kuliah di Swiss. Selama kuliah, ia meluangkan waktu untuk liburan keliling Swiss. Kepadanya, saya memperkenalkan diri sebagai jurnalis sekaligus mahasiswa yang sedang kuliah di London, Inggris. Sama sepertinya, ini merupakan perjalanan pertama saya ke Jungfrau. Setelah berbincang-bincang, penumpang asal Arab Saudi itu kemudian menawarkan diri untuk bertukar tempat duduk. Saya menolak karena merasa tidak enak, tetapi ia tetap memaksa. ”Saya ingin kamu bisa mendapatkan pengalaman terbaik di Jungfrau,” katanya. Akhirnya saya luluh dan bersedia bertukar tempat duduk. Seperti omongan banyak orang, Swiss terlihat indah di setiap sudutnya. Apalagi perjalanan dengan kereta api membuat wisatawan bisa berlama-lama menikmati pemandangan alam. Dari balik jendela, saya menatap jalanan dan rumah-rumah penduduk yang diselimuti salju. Kehidupan masyarakat di negara bersalju terlihat ajaib. Di satu sisi, saya merasa masyarakat menjalani kehidupan luar biasa, di sisi lain saya penasaran bagaimana mereka bisa bertahan di tengah gempuran udara dingin. Kim, wisatawan asal Korea Selatan, mengatakan, saya beruntung karena matahari bersinar cerah selama perjalanan di Jungfrau. Menurutdia, selama sepekan terakhir ini Swiss selalu mendung dan hujan salju. Akibatnya, jarak pandang sangat tebatas. ”Kemarin saya sudah ke Jungfrau, tetapi tidak bisa melihat apa-apa karena mendung. Jarak pandang sangat terbatas. Hari ini cerah, kita bisa melihat gunung dan rumah-rumah,” katanya. Manusia paling bahagia adalah mereka yang beruntung. Setelah beruntung bisa mendapatkan tempat duduk di sebelah jendela kereta, saya beruntung menikmati liburan dengan matahari bersinar cerah. Kalau mendung, bisa-bisa rencana liburan ini berantakan dan berakhir dengan bersembunyi di balik selimut hotel. Penulis: Editor: Terpukau Pesona Jungfrau Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh DENTY PIAWAI NASTITIE 18 Jan 2023 17:16 WIB · Gaya Hidup Dari balik kaca gondola Jungfraujoch, panorama Pegunungan Alpen di Swiss yang berselimut salju mendebarkan hati. Butiran salju pada Sabtu (17/12/2022) membungkus pucuk-pucuk pohon cemara, rumah, dan jalanan. Untuk sesaat, jantung terasa berhenti berdetak. Keheningan menyeruak. Inilah pengalaman wisata yang tak akan terlupakan! Selama ini, saya hanya bisa melihat salju melalui film atau foto-foto yang bertebaran di internet. Begitu melihat selimut salju sungguhan di Pegunungan Alpen, rasanya seperti sedang menatap lukisan. Namun, ini sungguhan! Pemandangan musim dingin khas seperti yang muncul pada film natal terkenal, Home Alone . Pagi-pagi buta saya berangkat menuju stasiun Zurich, kota terbesar di Swiss. Saya katakan pagi-pagi buta karena pukul 08.00, matahari belum kelihatan wujudnya. Selama musim dingin, matahari bangun lebih siang dari biasanya. Di stasiun kereta api, saya merapatkan lapisan jaket. Jiwa tropis memberontak merasakan udara dingin minus 3 derajat celsius menusuk tulang belulang. Meskipun sudah menyeruput segelas teh panas untuk menghangatkan tubuh, nyatanya udara dingin tetap membuat kulit dan tulang terasa ngilu. Setelah 20 menit menunggu di stasiun, akhirnya kereta api yang dinantikan datang. Kereta api itu mengantar saya menuju Interlaken, sebuah kotamadya di Bern, Swiss. Kota ini terletak di Pegunungan Alpen, Swiss bagian tengah. Sungai Aare yang terkenal mengalir di kota ini. Dari Interlaken, perjalanan berlanjut menuju Desa Grindelwald. Dari situ, saya naik gondola dengan rute Grindelwald-Eeigergletscher-Jungfrau. Perjalanan menggunakan gondola dari Desa Grindelwald menuju puncak Jungfrau (3.454 meter di atas permukaan laut) memakan waktu 45 menit. Jungfraujoch adalah pelana yang menghubungkan puncak Jungfrau dan Mönch. Sejak dibangun konstruksi kereta api bernama Jungfraujoch pada awal abad ke-20, puncak di Pegunungan Alpen ini menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Di antara dua puncak itu juga terdapat Gunung Eiger yang tak kalah terkenal. Daerah wisata Jungfraujoch sangat terkenal karena keindahannya dan termasuk dalam Warisan Dunia UNESCO. Jungfraujoch juga terkenal sebagai daerah bongkahan es terpanjang di Eropa. Sepanjang tahun, daerah ini diselimuti salju. Jalur gondola Untuk menikmati panorama Jungfrau, wisatawan tidak perlu berjalan kaki. Pemerintah Swiss sudah menyiapkan moda transportasi kereta dan gondola menuju puncaknya. Wisatawan perlu merogoh kocek sebesar 213.80 franc Swiss (sekitar Rp 3,5 juta) untuk perjalanan Grindelwald–Eeigergletscher–Jungfrau. Begitu tiba di puncak Jungfrau, pemandangan puncak gunung yang diselimuti salju langsung terpampang nyata. Ada perasaan aneh karena biasanya perlu waktu berjam-jam untuk mendaki gunung. Sementara di Jungfraujoch, perjalanan menuju puncak dipangkas menjadi kurang dari satu jam. Dengan bantuan gondola, pengunjung juga tidak perlu ngos-ngosan untuk melihat puncak gunung. Satu-satunya tantangan adalah suhu dingin yang membuat jari-jemari beku. Ketika saya menapak di puncak Jungfrau, suhu mencapai minus 14 derajat celsius. Meski sudah mengenakan jaket dan sarung tangan berlapis, udara dingin tetap menyiksa, membuat tubuh ini terasa tidak nyaman. Untungnya, di puncak Jungfrau terdapat kafe dan restoran sehingga bisa menghangatkan diri sambil menikmati makanan dan minuman hangat. Wisata di puncak Jungfrau menawarkan beragam aktivitas. Selain bisa menikmati panorama puncak gunung salju, wisatawan juga bisa bermain ski atau melihat museum yang menceritakan proses pembangunan daerah wisata ini. Di puncak Jungfrau juga terdapat arena untuk melihat panorama pegunungan dan istana es. Rasanya, saya tidak pernah melihat wisata pegunungan dengan aktivitas sebanyak di Jungfrau. Keinginan untuk pergi ke Jungfrau sebenarnya sudah saya pendam sejak lama. Namun, selama ini hati saya selalu gojak-gajek (ragu-ragu) untuk berangkat. Konon, liburan ke Swiss menelan biaya tinggi. Setelah terpapar citra Jungfrau melalui sosial media, akhirnya saya memutuskan untuk mengunjungi daerah itu pada musim dingin 2022. Sebelum berangkat ke Jungfrau, banyak orang mengatakan agar saya memilih tempat duduk di sebelah jendela kereta. Nantinya, dari jendela itu saya bisa menyaksikan pemandangan berupa daerah pedesaan dan pegunungan yang memukau. Nyatanya, saat saya masuk kereta api yang membawa saya dari Interlaken menuju Grindelwald sudah penuh sesaak dengan ratusan orang yang hendak bermain ski. Mereka membawa perlengkapan ski, seperti sepatu boots, papan, dan tongkat yang memakan tempat. Bisa mendapatkan tempat duduk di antara lautan manusia saja sudah beruntung. Saya duduk di salah satu kursi untuk empat orang. Meskipun tidak dapat kursi di sebelah jendela, saya tetap mengeluarkan kamera dan memotret. Seorang penumpang yang duduk di sebelah jendela menyapa: ”Hai, kamu fotografer, ya?” Dari perbincangan singkat, saya mengenalnya sebagai seorang insinyur yang sedang kuliah di Swiss. Selama kuliah, ia meluangkan waktu untuk liburan keliling Swiss. Kepadanya, saya memperkenalkan diri sebagai jurnalis sekaligus mahasiswa yang sedang kuliah di London, Inggris. Sama sepertinya, ini merupakan perjalanan pertama saya ke Jungfrau. Setelah berbincang-bincang, penumpang asal Arab Saudi itu kemudian menawarkan diri untuk bertukar tempat duduk. Saya menolak karena merasa tidak enak, tetapi ia tetap memaksa. ”Saya ingin kamu bisa mendapatkan pengalaman terbaik di Jungfrau,” katanya. Akhirnya saya luluh dan bersedia bertukar tempat duduk. Seperti omongan banyak orang, Swiss terlihat indah di setiap sudutnya. Apalagi perjalanan dengan kereta api membuat wisatawan bisa berlama-lama menikmati pemandangan alam. Dari balik jendela, saya menatap jalanan dan rumah-rumah penduduk yang diselimuti salju. Kehidupan masyarakat di negara bersalju terlihat ajaib. Di satu sisi, saya merasa masyarakat menjalani kehidupan luar biasa, di sisi lain saya penasaran bagaimana mereka bisa bertahan di tengah gempuran udara dingin. Kim, wisatawan asal Korea Selatan, mengatakan, saya beruntung karena matahari bersinar cerah selama perjalanan di Jungfrau. Menurutdia, selama sepekan terakhir ini Swiss selalu mendung dan hujan salju. Akibatnya, jarak pandang sangat tebatas. ”Kemarin saya sudah ke Jungfrau, tetapi tidak bisa melihat apa-apa karena mendung. Jarak pandang sangat terbatas. Hari ini cerah, kita bisa melihat gunung dan rumah-rumah,” katanya. Manusia paling bahagia adalah mereka yang beruntung. Setelah beruntung bisa mendapatkan tempat duduk di sebelah jendela kereta, saya beruntung menikmati liburan dengan matahari bersinar cerah. Kalau mendung, bisa-bisa rencana liburan ini berantakan dan berakhir dengan bersembunyi di balik selimut hotel. Dari balik kaca gondola Jungfraujoch, panorama Pegunungan Alpen di Swiss yang berselimut salju mendebarkan hati. Butiran salju pada Sabtu (17/12/2022) membungkus pucuk-pucuk pohon cemara, rumah, dan jalanan. Untuk sesaat, jantung terasa berhenti berdetak. Keheningan menyeruak. Inilah pengalaman wisata yang tak akan terlupakan! Selama ini, saya hanya bisa melihat salju melalui film atau foto-foto yang bertebaran di internet. Begitu melihat selimut salju sungguhan di Pegunungan Alpen, rasanya seperti sedang menatap lukisan. Namun, ini sungguhan! Pemandangan musim dingin khas seperti yang muncul pada film natal terkenal, Home Alone . Pagi-pagi buta saya berangkat menuju stasiun Zurich, kota terbesar di Swiss. Saya katakan pagi-pagi buta karena pukul 08.00, matahari belum kelihatan wujudnya. Selama musim dingin, matahari bangun lebih siang dari biasanya. Di stasiun kereta api, saya merapatkan lapisan jaket. Jiwa tropis memberontak merasakan udara dingin minus 3 derajat celsius menusuk tulang belulang. Meskipun sudah menyeruput segelas teh panas untuk menghangatkan tubuh, nyatanya udara dingin tetap membuat kulit dan tulang terasa ngilu. Setelah 20 menit menunggu di stasiun, akhirnya kereta api yang dinantikan datang. Kereta api itu mengantar saya menuju Interlaken, sebuah kotamadya di Bern, Swiss. Kota ini terletak di Pegunungan Alpen, Swiss bagian tengah. Sungai Aare yang terkenal mengalir di kota ini. Dari Interlaken, perjalanan berlanjut menuju Desa Grindelwald. Dari situ, saya naik gondola dengan rute Grindelwald-Eeigergletscher-Jungfrau. Perjalanan menggunakan gondola dari Desa Grindelwald menuju puncak Jungfrau (3.454 meter di atas permukaan laut) memakan waktu 45 menit. Jungfraujoch adalah pelana yang menghubungkan puncak Jungfrau dan Mönch. Sejak dibangun konstruksi kereta api bernama Jungfraujoch pada awal abad ke-20, puncak di Pegunungan Alpen ini menjadi tempat yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Di antara dua puncak itu juga terdapat Gunung Eiger yang tak kalah terkenal. Daerah wisata Jungfraujoch sangat terkenal karena keindahannya dan termasuk dalam Warisan Dunia UNESCO. Jungfraujoch juga terkenal sebagai daerah bongkahan es terpanjang di Eropa. Sepanjang tahun, daerah ini diselimuti salju. Jalur gondola Untuk menikmati panorama Jungfrau, wisatawan tidak perlu berjalan kaki. Pemerintah Swiss sudah menyiapkan moda transportasi kereta dan gondola menuju puncaknya. Wisatawan perlu merogoh kocek sebesar 213.80 franc Swiss (sekitar Rp 3,5 juta) untuk perjalanan Grindelwald–Eeigergletscher–Jungfrau. Begitu tiba di puncak Jungfrau, pemandangan puncak gunung yang diselimuti salju langsung terpampang nyata. Ada perasaan aneh karena biasanya perlu waktu berjam-jam untuk mendaki gunung. Sementara di Jungfraujoch, perjalanan menuju puncak dipangkas menjadi kurang dari satu jam. Dengan bantuan gondola, pengunjung juga tidak perlu ngos-ngosan untuk melihat puncak gunung. Satu-satunya tantangan adalah suhu dingin yang membuat jari-jemari beku. Ketika saya menapak di puncak Jungfrau, suhu mencapai minus 14 derajat celsius. Meski sudah mengenakan jaket dan sarung tangan berlapis, udara dingin tetap menyiksa, membuat tubuh ini terasa tidak nyaman. Untungnya, di puncak Jungfrau terdapat kafe dan restoran sehingga bisa menghangatkan diri sambil menikmati makanan dan minuman hangat. Wisata di puncak Jungfrau menawarkan beragam aktivitas. Selain bisa menikmati panorama puncak gunung salju, wisatawan juga bisa bermain ski atau melihat museum yang menceritakan proses pembangunan daerah wisata ini. Di puncak Jungfrau juga terdapat arena untuk melihat panorama pegunungan dan istana es. Rasanya, saya tidak pernah melihat wisata pegunungan dengan aktivitas sebanyak di Jungfrau. Keinginan untuk pergi ke Jungfrau sebenarnya sudah saya pendam sejak lama. Namun, selama ini hati saya selalu gojak-gajek (ragu-ragu) untuk berangkat. Konon, liburan ke Swiss menelan biaya tinggi. Setelah terpapar citra Jungfrau melalui sosial media, akhirnya saya memutuskan untuk mengunjungi daerah itu pada musim dingin 2022. Sebelum berangkat ke Jungfrau, banyak orang mengatakan agar saya memilih tempat duduk di sebelah jendela kereta. Nantinya, dari jendela itu saya bisa menyaksikan pemandangan berupa daerah pedesaan dan pegunungan yang memukau. Nyatanya, saat saya masuk kereta api yang membawa saya dari Interlaken menuju Grindelwald sudah penuh sesaak dengan ratusan orang yang hendak bermain ski. Mereka membawa perlengkapan ski, seperti sepatu boots, papan, dan tongkat yang memakan tempat. Bisa mendapatkan tempat duduk di antara lautan manusia saja sudah beruntung. Saya duduk di salah satu kursi untuk empat orang. Meskipun tidak dapat kursi di sebelah jendela, saya tetap mengeluarkan kamera dan memotret. Seorang penumpang yang duduk di sebelah jendela menyapa: ”Hai, kamu fotografer, ya?” Dari perbincangan singkat, saya mengenalnya sebagai seorang insinyur yang sedang kuliah di Swiss. Selama kuliah, ia meluangkan waktu untuk liburan keliling Swiss. Kepadanya, saya memperkenalkan diri sebagai jurnalis sekaligus mahasiswa yang sedang kuliah di London, Inggris. Sama sepertinya, ini merupakan perjalanan pertama saya ke Jungfrau. Setelah berbincang-bincang, penumpang asal Arab Saudi itu kemudian menawarkan diri untuk bertukar tempat duduk. Saya menolak karena merasa tidak enak, tetapi ia tetap memaksa. ”Saya ingin kamu bisa mendapatkan pengalaman terbaik di Jungfrau,” katanya. Akhirnya saya luluh dan bersedia bertukar tempat duduk. Seperti omongan banyak orang, Swiss terlihat indah di setiap sudutnya. Apalagi perjalanan dengan kereta api membuat wisatawan bisa berlama-lama menikmati pemandangan alam. Dari balik jendela, saya menatap jalanan dan rumah-rumah penduduk yang diselimuti salju. Kehidupan masyarakat di negara bersalju terlihat ajaib. Di satu sisi, saya merasa masyarakat menjalani kehidupan luar biasa, di sisi lain saya penasaran bagaimana mereka bisa bertahan di tengah gempuran udara dingin. Kim, wisatawan asal Korea Selatan, mengatakan, saya beruntung karena matahari bersinar cerah selama perjalanan di Jungfrau. Menurutdia, selama sepekan terakhir ini Swiss selalu mendung dan hujan salju. Akibatnya, jarak pandang sangat tebatas. ”Kemarin saya sudah ke Jungfrau, tetapi tidak bisa melihat apa-apa karena mendung. Jarak pandang sangat terbatas. Hari ini cerah, kita bisa melihat gunung dan rumah-rumah,” katanya. Manusia paling bahagia adalah mereka yang beruntung. Setelah beruntung bisa mendapatkan tempat duduk di sebelah jendela kereta, saya beruntung menikmati liburan dengan matahari bersinar cerah. Kalau mendung, bisa-bisa rencana liburan ini berantakan dan berakhir dengan bersembunyi di balik selimut hotel. diff --git a/raw/www.kompas.id_baca_ekonomi_2021_02_02_bsi-perkuat-ekosistem-industri-halal_.md b/raw/www.kompas.id_baca_ekonomi_2021_02_02_bsi-perkuat-ekosistem-industri-halal_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..48f611a777adfbc2b0279e5ac83760b8e9f35cd9 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_baca_ekonomi_2021_02_02_bsi-perkuat-ekosistem-industri-halal_.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/02/02/bsi-perkuat-ekosistem-industri-halal/ +title: "BSI Perkuat Ekosistem Industri Halal" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:27 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# BSI Perkuat Ekosistem Industri Halal + +Untuk mampu menopang pertumbuhan industri halal di dalam negeri, layanan keuangan syariah harus mampu bersaing dengan produk-produk keuangan konvensional. Oleh Dimas Waraditya Nugraha 02 Feb 2021 08:01 WIB · Ekonomi JAKARTA, KOMPAS — PT Bank Syariah Indonesia Tbk resmi beroperasi per 1 Februari 2021. Presiden Joko Widodo meminta agar bank hasil merger tiga bank syariah milik negara ini bersifat terbuka dan inkusif. Adapun pelaku usaha berharap bank ini dapat memperkuat ekosistem industri halal. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan gabungan dari PT Bank BRI Syariah (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank BNI Syariah (Persero) Tbk. Total aset hasil merger per akhir Desember 2020 sebesar Rp 240 triliun. Hal ini menempatkan BSI di peringkat ke-7 bank terbesar di dalam negeri secara kapitalisasi aset. Dalam peluncuran BSI di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/2/2021), Presiden mengatakan, hari peluncuran BSI ini merupakan hari bersejarah bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sudah lama Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Status ini sudah menjadi salah satu identitas global Indonesia. ”Sudah sewajarnya Indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam hal perkembangan ekonomi syariah. Salah satunya dengan kehadiran BSI,” ujarnya. Presiden berharap BSI memberi sumbangan besar pada pengembangan ekonomi syariah yang menyejahterakan umat dan seluruh rakyat. Untuk itu, BSI harus bersifat terbuka dan inklusif. Semua orang yang mau bertransaksi atau berinvestai secara syariah harus disambut sebaik-baiknya. BSI juga wajib memaksimalkan penggunaan digital guna menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan bank. BSI juga diharapkan menarik minat generasi muda milenial sebagai nasabahnya. ”Produk dan layanan keuangan syariah BSI juga harus kompetitif dan memenuhi berbagai kebutuhan konsumen di berbagai segmen,” katanya. BSI memberi sumbangan besar pada pengembangan ekonomi syariah yang menyejahterakan umat dan seluruh rakyat. Untuk itu, BSI harus bersifat terbuka dan inklusif. Baca Juga:  Bank Syariah Indonesia Diminta Terbuka dan Inklusif Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, untuk mampu menopang pertumbuhan industri halal di dalam negeri, layanan keuangan BSI harus mampu bersaing dengan bank konvensional. ”Hampir seluruh produk makanan dan minuman produksi dalam negeri merupakan produk halal sehingga BSI harus memberikan alternatif pembiayaan yang lebih menarik dan menguntungkan untuk industri makanan dan minuman,” ujarnya saat dihubungi pada Senin (1/2/2021). Hampir seluruh produk makanan dan minuman produksi dalam negeri merupakan produk halal sehingga BSI harus memberikan alternatif pembiayaan yang lebih menarik dan menguntungkan untuk industri makanan dan minuman. Meski tidak memegang data pasti, Adhi mengatakan, saat ini porsi pembiayaan syariah pada industri makanan-minuman nasional masih sangat minim. Dalam memutuskan pilihan sumber pembiayaan, pelaku industri mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah kemudahan akses dan bunga yang terjangkau. ”Pelaku industri berharap BSI bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan produk-produk halal dengan tetap harus mengedepankan komparasinya dengan layanan keuangan dari bank konvensional,” tuturnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar keuangan syariah hingga Juni 2020 baru mencapai 9,68 persen. Padahal, sepanjang tahun lalu pertumbuhan penyaluran pembiayaan syariah mencapai 9,5 persen atau jauh di atas pertumbuhan penyaluran kredit nasional yang terkontraksi negatif 2,41 persen. Seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat, Adhi optimistis sepanjang 2021 kinerja industri makanan dan minuman bisa tumbuh 5 persen-7 persen secara tahunan dibandingkan pada 2020. Momentum ini, lanjutnya, dapat dimanfaatkan BSI untuk menyalurkan pembiayaan berkualitas. Baca juga:  Industri Makanan Halal Paling Aman Terdampak Covid-19 Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengemukakan, BSI memiliki sejumlah fokus, yakni menumbuhkan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ritel, konsumer, serta wholesale dengan produk yang inovatif; termasuk bisnis global, seperti global sukuk. ”Selain menjalankan fungsi intermediasi dan menyalurkan pajak, BSI juga memiliki konsep yang dapat dioptimalkan untuk memeratakan ekonomi masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf,” ujarnya. Peneliti Ekonomi Syariah Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fauziah Rizki Yuniarti, mengingatkan, preferensi masyarakat untuk memilih layanan berbasis syariah atau konvensional tidak sepenuhnya berlandaskan keyakinan agama. ”Kemudahan akses layanan keuangan dan produk yang berbasis teknologi menjadi faktor pendorong masyarakat untuk memilih produk layanan keuangan,” ujarnya. Baca Juga:  Bank Syariah Indonesia Melayani Semua Segmen Proses merger, lanjut Fauziah, diharapkan turut mewariskan spesialisasi dari masing-masing induk bank sebelum adanya penggabungan usaha. Dengan begitu, BSI dapat bersinergi dengan memberikan berbagai ragam layanan yang lebih luas untuk berbagai segmen nasabah. Segmen debitor UMKM diharapkan tetap bisa dilayani mengingat pengalaman dari Bank Rakyat Indonesia telah bertahun-tahun menjadi pemain besar di segmen mikro dan kecil. Di sisi lain, kemampuan dan keahlian dari Bank Mandiri dalam pemberian kredit korporasi membuat BSI tidak gagap dalam menggarap segmen korporasi besar. Sementara itu, pengalaman luas dari BNI dalam mendukung pembiayaan perdagangan luar negeri menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi BSI untuk bersaing dengan bank-bank lain dalam pembiayaan ekspor-impor. Baca Juga:  Kontribusi Bank Syariah Ditunggu Secara terpisah, ekonom Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University, Irfan Syauqi Beik, mengatakan, kehadiran BSI bukan semata-mata untuk memperbesar nilai aset perbankan syariah, melainkan juga untuk memperbesar manfaat sosial dan kemaslahatan umat. ”Keunggulan dari bank syariah adalah aspek manfaat sosial dan kemaslahatan. Kemaslahtan ini, antara lain, ditunjukkan dengan penunaian kewajiban zakat perusahaan dan penyaluran pembiayaan tanpa bunga,” kata Irfan. Penguatan sisi sosial bank syariah diharapkan dapat membantu upaya untuk mereduksi kembali angka kemiskinan, yang saat ini diperkirakan naik menyentuh angka 11-13 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2020. ”Dengan situasi seperti ini tentu semua institusi ekonomi syariah, termasuk BSI, memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia,” ujarnya. Baca Juga:  Presiden: Indonesia Bangun Bank Syariah Terbesar Baca juga:  Tutur Visual: Menanti Sepak Terjang Bank Syariah Indonesia JAKARTA, KOMPAS — PT Bank Syariah Indonesia Tbk resmi beroperasi per 1 Februari 2021. Presiden Joko Widodo meminta agar bank hasil merger tiga bank syariah milik negara ini bersifat terbuka dan inkusif. Adapun pelaku usaha berharap bank ini dapat memperkuat ekosistem industri halal. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan gabungan dari PT Bank BRI Syariah (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank BNI Syariah (Persero) Tbk. Total aset hasil merger per akhir Desember 2020 sebesar Rp 240 triliun. Hal ini menempatkan BSI di peringkat ke-7 bank terbesar di dalam negeri secara kapitalisasi aset. Dalam peluncuran BSI di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/2/2021), Presiden mengatakan, hari peluncuran BSI ini merupakan hari bersejarah bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sudah lama Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Status ini sudah menjadi salah satu identitas global Indonesia. ”Sudah sewajarnya Indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam hal perkembangan ekonomi syariah. Salah satunya dengan kehadiran BSI,” ujarnya. Presiden berharap BSI memberi sumbangan besar pada pengembangan ekonomi syariah yang menyejahterakan umat dan seluruh rakyat. Untuk itu, BSI harus bersifat terbuka dan inklusif. Semua orang yang mau bertransaksi atau berinvestai secara syariah harus disambut sebaik-baiknya. BSI juga wajib memaksimalkan penggunaan digital guna menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan bank. BSI juga diharapkan menarik minat generasi muda milenial sebagai nasabahnya. ”Produk dan layanan keuangan syariah BSI juga harus kompetitif dan memenuhi berbagai kebutuhan konsumen di berbagai segmen,” katanya. BSI memberi sumbangan besar pada pengembangan ekonomi syariah yang menyejahterakan umat dan seluruh rakyat. Untuk itu, BSI harus bersifat terbuka dan inklusif. Baca Juga:  Bank Syariah Indonesia Diminta Terbuka dan Inklusif Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, untuk mampu menopang pertumbuhan industri halal di dalam negeri, layanan keuangan BSI harus mampu bersaing dengan bank konvensional. ”Hampir seluruh produk makanan dan minuman produksi dalam negeri merupakan produk halal sehingga BSI harus memberikan alternatif pembiayaan yang lebih menarik dan menguntungkan untuk industri makanan dan minuman,” ujarnya saat dihubungi pada Senin (1/2/2021). Hampir seluruh produk makanan dan minuman produksi dalam negeri merupakan produk halal sehingga BSI harus memberikan alternatif pembiayaan yang lebih menarik dan menguntungkan untuk industri makanan dan minuman. Meski tidak memegang data pasti, Adhi mengatakan, saat ini porsi pembiayaan syariah pada industri makanan-minuman nasional masih sangat minim. Dalam memutuskan pilihan sumber pembiayaan, pelaku industri mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah kemudahan akses dan bunga yang terjangkau. ”Pelaku industri berharap BSI bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan produk-produk halal dengan tetap harus mengedepankan komparasinya dengan layanan keuangan dari bank konvensional,” tuturnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar keuangan syariah hingga Juni 2020 baru mencapai 9,68 persen. Padahal, sepanjang tahun lalu pertumbuhan penyaluran pembiayaan syariah mencapai 9,5 persen atau jauh di atas pertumbuhan penyaluran kredit nasional yang terkontraksi negatif 2,41 persen. Seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat, Adhi optimistis sepanjang 2021 kinerja industri makanan dan minuman bisa tumbuh 5 persen-7 persen secara tahunan dibandingkan pada 2020. Momentum ini, lanjutnya, dapat dimanfaatkan BSI untuk menyalurkan pembiayaan berkualitas. Baca juga:  Industri Makanan Halal Paling Aman Terdampak Covid-19 Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengemukakan, BSI memiliki sejumlah fokus, yakni menumbuhkan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ritel, konsumer, serta wholesale dengan produk yang inovatif; termasuk bisnis global, seperti global sukuk. ”Selain menjalankan fungsi intermediasi dan menyalurkan pajak, BSI juga memiliki konsep yang dapat dioptimalkan untuk memeratakan ekonomi masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf,” ujarnya. Peneliti Ekonomi Syariah Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fauziah Rizki Yuniarti, mengingatkan, preferensi masyarakat untuk memilih layanan berbasis syariah atau konvensional tidak sepenuhnya berlandaskan keyakinan agama. ”Kemudahan akses layanan keuangan dan produk yang berbasis teknologi menjadi faktor pendorong masyarakat untuk memilih produk layanan keuangan,” ujarnya. Baca Juga:  Bank Syariah Indonesia Melayani Semua Segmen Proses merger, lanjut Fauziah, diharapkan turut mewariskan spesialisasi dari masing-masing induk bank sebelum adanya penggabungan usaha. Dengan begitu, BSI dapat bersinergi dengan memberikan berbagai ragam layanan yang lebih luas untuk berbagai segmen nasabah. Segmen debitor UMKM diharapkan tetap bisa dilayani mengingat pengalaman dari Bank Rakyat Indonesia telah bertahun-tahun menjadi pemain besar di segmen mikro dan kecil. Di sisi lain, kemampuan dan keahlian dari Bank Mandiri dalam pemberian kredit korporasi membuat BSI tidak gagap dalam menggarap segmen korporasi besar. Sementara itu, pengalaman luas dari BNI dalam mendukung pembiayaan perdagangan luar negeri menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi BSI untuk bersaing dengan bank-bank lain dalam pembiayaan ekspor-impor. Baca Juga:  Kontribusi Bank Syariah Ditunggu Secara terpisah, ekonom Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University, Irfan Syauqi Beik, mengatakan, kehadiran BSI bukan semata-mata untuk memperbesar nilai aset perbankan syariah, melainkan juga untuk memperbesar manfaat sosial dan kemaslahatan umat. ”Keunggulan dari bank syariah adalah aspek manfaat sosial dan kemaslahatan. Kemaslahtan ini, antara lain, ditunjukkan dengan penunaian kewajiban zakat perusahaan dan penyaluran pembiayaan tanpa bunga,” kata Irfan. Penguatan sisi sosial bank syariah diharapkan dapat membantu upaya untuk mereduksi kembali angka kemiskinan, yang saat ini diperkirakan naik menyentuh angka 11-13 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2020. ”Dengan situasi seperti ini tentu semua institusi ekonomi syariah, termasuk BSI, memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia,” ujarnya. Baca Juga:  Presiden: Indonesia Bangun Bank Syariah Terbesar Baca juga:  Tutur Visual: Menanti Sepak Terjang Bank Syariah Indonesia Penulis: Editor: BSI Perkuat Ekosistem Industri Halal Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh Dimas Waraditya Nugraha 02 Feb 2021 08:01 WIB · Ekonomi JAKARTA, KOMPAS — PT Bank Syariah Indonesia Tbk resmi beroperasi per 1 Februari 2021. Presiden Joko Widodo meminta agar bank hasil merger tiga bank syariah milik negara ini bersifat terbuka dan inkusif. Adapun pelaku usaha berharap bank ini dapat memperkuat ekosistem industri halal. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan gabungan dari PT Bank BRI Syariah (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank BNI Syariah (Persero) Tbk. Total aset hasil merger per akhir Desember 2020 sebesar Rp 240 triliun. Hal ini menempatkan BSI di peringkat ke-7 bank terbesar di dalam negeri secara kapitalisasi aset. Dalam peluncuran BSI di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/2/2021), Presiden mengatakan, hari peluncuran BSI ini merupakan hari bersejarah bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sudah lama Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Status ini sudah menjadi salah satu identitas global Indonesia. ”Sudah sewajarnya Indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam hal perkembangan ekonomi syariah. Salah satunya dengan kehadiran BSI,” ujarnya. Presiden berharap BSI memberi sumbangan besar pada pengembangan ekonomi syariah yang menyejahterakan umat dan seluruh rakyat. Untuk itu, BSI harus bersifat terbuka dan inklusif. Semua orang yang mau bertransaksi atau berinvestai secara syariah harus disambut sebaik-baiknya. BSI juga wajib memaksimalkan penggunaan digital guna menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan bank. BSI juga diharapkan menarik minat generasi muda milenial sebagai nasabahnya. ”Produk dan layanan keuangan syariah BSI juga harus kompetitif dan memenuhi berbagai kebutuhan konsumen di berbagai segmen,” katanya. BSI memberi sumbangan besar pada pengembangan ekonomi syariah yang menyejahterakan umat dan seluruh rakyat. Untuk itu, BSI harus bersifat terbuka dan inklusif. Baca Juga:  Bank Syariah Indonesia Diminta Terbuka dan Inklusif Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, untuk mampu menopang pertumbuhan industri halal di dalam negeri, layanan keuangan BSI harus mampu bersaing dengan bank konvensional. ”Hampir seluruh produk makanan dan minuman produksi dalam negeri merupakan produk halal sehingga BSI harus memberikan alternatif pembiayaan yang lebih menarik dan menguntungkan untuk industri makanan dan minuman,” ujarnya saat dihubungi pada Senin (1/2/2021). Hampir seluruh produk makanan dan minuman produksi dalam negeri merupakan produk halal sehingga BSI harus memberikan alternatif pembiayaan yang lebih menarik dan menguntungkan untuk industri makanan dan minuman. Meski tidak memegang data pasti, Adhi mengatakan, saat ini porsi pembiayaan syariah pada industri makanan-minuman nasional masih sangat minim. Dalam memutuskan pilihan sumber pembiayaan, pelaku industri mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah kemudahan akses dan bunga yang terjangkau. ”Pelaku industri berharap BSI bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan produk-produk halal dengan tetap harus mengedepankan komparasinya dengan layanan keuangan dari bank konvensional,” tuturnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar keuangan syariah hingga Juni 2020 baru mencapai 9,68 persen. Padahal, sepanjang tahun lalu pertumbuhan penyaluran pembiayaan syariah mencapai 9,5 persen atau jauh di atas pertumbuhan penyaluran kredit nasional yang terkontraksi negatif 2,41 persen. Seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat, Adhi optimistis sepanjang 2021 kinerja industri makanan dan minuman bisa tumbuh 5 persen-7 persen secara tahunan dibandingkan pada 2020. Momentum ini, lanjutnya, dapat dimanfaatkan BSI untuk menyalurkan pembiayaan berkualitas. Baca juga:  Industri Makanan Halal Paling Aman Terdampak Covid-19 Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengemukakan, BSI memiliki sejumlah fokus, yakni menumbuhkan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ritel, konsumer, serta wholesale dengan produk yang inovatif; termasuk bisnis global, seperti global sukuk. ”Selain menjalankan fungsi intermediasi dan menyalurkan pajak, BSI juga memiliki konsep yang dapat dioptimalkan untuk memeratakan ekonomi masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf,” ujarnya. Peneliti Ekonomi Syariah Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fauziah Rizki Yuniarti, mengingatkan, preferensi masyarakat untuk memilih layanan berbasis syariah atau konvensional tidak sepenuhnya berlandaskan keyakinan agama. ”Kemudahan akses layanan keuangan dan produk yang berbasis teknologi menjadi faktor pendorong masyarakat untuk memilih produk layanan keuangan,” ujarnya. Baca Juga:  Bank Syariah Indonesia Melayani Semua Segmen Proses merger, lanjut Fauziah, diharapkan turut mewariskan spesialisasi dari masing-masing induk bank sebelum adanya penggabungan usaha. Dengan begitu, BSI dapat bersinergi dengan memberikan berbagai ragam layanan yang lebih luas untuk berbagai segmen nasabah. Segmen debitor UMKM diharapkan tetap bisa dilayani mengingat pengalaman dari Bank Rakyat Indonesia telah bertahun-tahun menjadi pemain besar di segmen mikro dan kecil. Di sisi lain, kemampuan dan keahlian dari Bank Mandiri dalam pemberian kredit korporasi membuat BSI tidak gagap dalam menggarap segmen korporasi besar. Sementara itu, pengalaman luas dari BNI dalam mendukung pembiayaan perdagangan luar negeri menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi BSI untuk bersaing dengan bank-bank lain dalam pembiayaan ekspor-impor. Baca Juga:  Kontribusi Bank Syariah Ditunggu Secara terpisah, ekonom Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University, Irfan Syauqi Beik, mengatakan, kehadiran BSI bukan semata-mata untuk memperbesar nilai aset perbankan syariah, melainkan juga untuk memperbesar manfaat sosial dan kemaslahatan umat. ”Keunggulan dari bank syariah adalah aspek manfaat sosial dan kemaslahatan. Kemaslahtan ini, antara lain, ditunjukkan dengan penunaian kewajiban zakat perusahaan dan penyaluran pembiayaan tanpa bunga,” kata Irfan. Penguatan sisi sosial bank syariah diharapkan dapat membantu upaya untuk mereduksi kembali angka kemiskinan, yang saat ini diperkirakan naik menyentuh angka 11-13 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2020. ”Dengan situasi seperti ini tentu semua institusi ekonomi syariah, termasuk BSI, memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia,” ujarnya. Baca Juga:  Presiden: Indonesia Bangun Bank Syariah Terbesar  Baca juga:  Tutur Visual: Menanti Sepak Terjang Bank Syariah Indonesia JAKARTA, KOMPAS — PT Bank Syariah Indonesia Tbk resmi beroperasi per 1 Februari 2021. Presiden Joko Widodo meminta agar bank hasil merger tiga bank syariah milik negara ini bersifat terbuka dan inkusif. Adapun pelaku usaha berharap bank ini dapat memperkuat ekosistem industri halal. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan gabungan dari PT Bank BRI Syariah (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk, dan PT Bank BNI Syariah (Persero) Tbk. Total aset hasil merger per akhir Desember 2020 sebesar Rp 240 triliun. Hal ini menempatkan BSI di peringkat ke-7 bank terbesar di dalam negeri secara kapitalisasi aset. Dalam peluncuran BSI di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/2/2021), Presiden mengatakan, hari peluncuran BSI ini merupakan hari bersejarah bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Sudah lama Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Status ini sudah menjadi salah satu identitas global Indonesia. ”Sudah sewajarnya Indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam hal perkembangan ekonomi syariah. Salah satunya dengan kehadiran BSI,” ujarnya. Presiden berharap BSI memberi sumbangan besar pada pengembangan ekonomi syariah yang menyejahterakan umat dan seluruh rakyat. Untuk itu, BSI harus bersifat terbuka dan inklusif. Semua orang yang mau bertransaksi atau berinvestai secara syariah harus disambut sebaik-baiknya. BSI juga wajib memaksimalkan penggunaan digital guna menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan bank. BSI juga diharapkan menarik minat generasi muda milenial sebagai nasabahnya. ”Produk dan layanan keuangan syariah BSI juga harus kompetitif dan memenuhi berbagai kebutuhan konsumen di berbagai segmen,” katanya. BSI memberi sumbangan besar pada pengembangan ekonomi syariah yang menyejahterakan umat dan seluruh rakyat. Untuk itu, BSI harus bersifat terbuka dan inklusif. Baca Juga:  Bank Syariah Indonesia Diminta Terbuka dan Inklusif Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, untuk mampu menopang pertumbuhan industri halal di dalam negeri, layanan keuangan BSI harus mampu bersaing dengan bank konvensional. ”Hampir seluruh produk makanan dan minuman produksi dalam negeri merupakan produk halal sehingga BSI harus memberikan alternatif pembiayaan yang lebih menarik dan menguntungkan untuk industri makanan dan minuman,” ujarnya saat dihubungi pada Senin (1/2/2021). Hampir seluruh produk makanan dan minuman produksi dalam negeri merupakan produk halal sehingga BSI harus memberikan alternatif pembiayaan yang lebih menarik dan menguntungkan untuk industri makanan dan minuman. Meski tidak memegang data pasti, Adhi mengatakan, saat ini porsi pembiayaan syariah pada industri makanan-minuman nasional masih sangat minim. Dalam memutuskan pilihan sumber pembiayaan, pelaku industri mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya adalah kemudahan akses dan bunga yang terjangkau. ”Pelaku industri berharap BSI bisa menjadi salah satu alternatif pendanaan produk-produk halal dengan tetap harus mengedepankan komparasinya dengan layanan keuangan dari bank konvensional,” tuturnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar keuangan syariah hingga Juni 2020 baru mencapai 9,68 persen. Padahal, sepanjang tahun lalu pertumbuhan penyaluran pembiayaan syariah mencapai 9,5 persen atau jauh di atas pertumbuhan penyaluran kredit nasional yang terkontraksi negatif 2,41 persen. Seiring dengan pulihnya daya beli masyarakat, Adhi optimistis sepanjang 2021 kinerja industri makanan dan minuman bisa tumbuh 5 persen-7 persen secara tahunan dibandingkan pada 2020. Momentum ini, lanjutnya, dapat dimanfaatkan BSI untuk menyalurkan pembiayaan berkualitas. Baca juga:  Industri Makanan Halal Paling Aman Terdampak Covid-19 Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengemukakan, BSI memiliki sejumlah fokus, yakni menumbuhkan segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ritel, konsumer, serta wholesale dengan produk yang inovatif; termasuk bisnis global, seperti global sukuk. ”Selain menjalankan fungsi intermediasi dan menyalurkan pajak, BSI juga memiliki konsep yang dapat dioptimalkan untuk memeratakan ekonomi masyarakat melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf,” ujarnya. Peneliti Ekonomi Syariah Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Fauziah Rizki Yuniarti, mengingatkan, preferensi masyarakat untuk memilih layanan berbasis syariah atau konvensional tidak sepenuhnya berlandaskan keyakinan agama. ”Kemudahan akses layanan keuangan dan produk yang berbasis teknologi menjadi faktor pendorong masyarakat untuk memilih produk layanan keuangan,” ujarnya. Baca Juga:  Bank Syariah Indonesia Melayani Semua Segmen Proses merger, lanjut Fauziah, diharapkan turut mewariskan spesialisasi dari masing-masing induk bank sebelum adanya penggabungan usaha. Dengan begitu, BSI dapat bersinergi dengan memberikan berbagai ragam layanan yang lebih luas untuk berbagai segmen nasabah. Segmen debitor UMKM diharapkan tetap bisa dilayani mengingat pengalaman dari Bank Rakyat Indonesia telah bertahun-tahun menjadi pemain besar di segmen mikro dan kecil. Di sisi lain, kemampuan dan keahlian dari Bank Mandiri dalam pemberian kredit korporasi membuat BSI tidak gagap dalam menggarap segmen korporasi besar. Sementara itu, pengalaman luas dari BNI dalam mendukung pembiayaan perdagangan luar negeri menjadi suatu keunggulan tersendiri bagi BSI untuk bersaing dengan bank-bank lain dalam pembiayaan ekspor-impor. Baca Juga:  Kontribusi Bank Syariah Ditunggu Secara terpisah, ekonom Program Studi Ilmu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University, Irfan Syauqi Beik, mengatakan, kehadiran BSI bukan semata-mata untuk memperbesar nilai aset perbankan syariah, melainkan juga untuk memperbesar manfaat sosial dan kemaslahatan umat. ”Keunggulan dari bank syariah adalah aspek manfaat sosial dan kemaslahatan. Kemaslahtan ini, antara lain, ditunjukkan dengan penunaian kewajiban zakat perusahaan dan penyaluran pembiayaan tanpa bunga,” kata Irfan. Penguatan sisi sosial bank syariah diharapkan dapat membantu upaya untuk mereduksi kembali angka kemiskinan, yang saat ini diperkirakan naik menyentuh angka 11-13 persen dari jumlah penduduk pada akhir tahun 2020. ”Dengan situasi seperti ini tentu semua institusi ekonomi syariah, termasuk BSI, memiliki tanggung jawab moral untuk terlibat dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Indonesia,” ujarnya. Baca Juga:  Presiden: Indonesia Bangun Bank Syariah Terbesar  Baca juga:  Tutur Visual: Menanti Sepak Terjang Bank Syariah Indonesia diff --git a/raw/www.kompas.id_baca_ekonomi_2021_08_31_waspadai-kesenjangan-pertumbuhan-bisa-berbentuk-k-akibat-pandemi.md b/raw/www.kompas.id_baca_ekonomi_2021_08_31_waspadai-kesenjangan-pertumbuhan-bisa-berbentuk-k-akibat-pandemi.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a348ed98d29acb978d854a1021857af6cad918b6 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_baca_ekonomi_2021_08_31_waspadai-kesenjangan-pertumbuhan-bisa-berbentuk-k-akibat-pandemi.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/08/31/waspadai-kesenjangan-pertumbuhan-bisa-berbentuk-k-akibat-pandemi +title: "Waspadai Kesenjangan, Pertumbuhan Bisa Berbentuk ”K” akibat Pandemi" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 13:00:04 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# Waspadai Kesenjangan, Pertumbuhan Bisa Berbentuk ”K” akibat Pandemi + +Pandemi berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi dengan pertumbuhan serupa huruf ”K”. Kelompok atau negara yang memiliki keistimewaan akses bisa melonjak naik. Sebaliknya, mereka yang tak punya, justru akan turun. Oleh Benediktus Krisna Yogatama 31 Agt 2021 16:23 WIB · Ekonomi JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 diprediksi memperlebar jurang kesenjangan antara pihak yang memiliki akses digital dan keuangan dengan mereka yang tidak punya atau terbatas aksesnya. Kesenjangan diprediksi akan membentuk pertumbuhan dengan model menyerupai huruf ”K”. Seperti percabangan huruf ”K”, kelompok atau negara yang memiliki keistimewaan akses akan melonjak naik, sedangkan mereka yang tidak memilikinya justru akan terus turun. Vice President Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono menyampaikan hal itu dalam webinar Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXI dan Seminar Nasional 2021 bertajuk ”Peran ISEI dalam Penguatan Sinergi untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital”, Selasa (31/8/2021). Selain Bambang, hadir memberikan kata kunci Presiden Joko Widodo, Ketua Umum ISEI yang juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hadir sebagai pembicara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Executive Secretary United Nation-Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) Armida Alisjahbana, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Reini Wirahadikusumah, dan Chief Executive Officer Madeinindonesia.com Ilyas Bhatt. Bambang menjelaskan, sebelum pandemi, dunia ekonomi mengenal pertumbuhan dengan model berbentuk seperti huruf V, di mana kondisi sempat merosot tetapi dengan cepat melonjak tumbuh kembali. Selain itu, dunia juga mengenal pertumbuhan dengan model seperti simbol centang atau simbol merek olahraga Nike, di mana pertumbuhan sempat merosot, tetapi perlahan bangkit. Baca juga:  Terus Dilonggarkan, PPKM Dinilai Sudah Tidak Efektif Lagi Akan tetapi, saat ini dunia harus mewaspadai pertumbuhan bercabang seperti huruf K akibat pandemi Covid-19. Menurut Bambang, seperti percabangan huruf ”K”, negara atau kelompok yang memiliki keistimewaan akses ini bisa melonjak naik. Sedangkan mereka yang tidak memiliki akses akan terus mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena pandemi memicu terbentuknya ekosistem yang mengharuskan penggunaan digital dalam setiap aspek kehidupan. Mereka yang tidak memiliki kemudahan untuk akses digital akan semakin terpuruk dan tertinggal. ”Tentu kita tidak ingin kesenjangan ini melebar. Kita harus mewaspadai gejala dan fenomena pertumbuhan huruf K ini,” ujar Bambang. Ia menjelaskan, pertumbuhan model huruf K ini menjadi semacam antitesis pendapat sebelumnya bahwa digitalisasi seharusnya mengikis kesenjangan. Namun, rupanya kini malah sebaliknya. ”Pertumbuhan ekonomi itu seharusnya inklusif, dinikmati semua orang tanpa terkecuali, dan tidak ada yang tertinggal,” ujar Bambang. Menurut Armida, pandemi membuka tabir kerapuhan sistem ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial sebuah negara. Ada negara-negara yang merespons dengan cepat dan menanggulangi pandemi, ada pula yang lambat. Hanya mengandalkan pandemi segera berlalu dan ekonomi berangsur pulih saja tidak cukup menciptakan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Baca juga:  Ekonomi Masih Bergerak Lambat Dibayangi Pandemi Berkaca dari hal itu, reformasi struktural perekonomian harus dilakukan. Perubahan itu, antara lain, menciptakan kebijakan ekonomi hijau yang berfokus pada pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. ”Menciptakan sistem ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif,” ujar Armida. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan reformasi struktural untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini jadi momentum mengubah Indonesia dari negara yang memiliki ketergantungan konsumsi menjadi negara produsen. Pemulihan ekonomi Sri Mulyani menjelaskan, negara hadir dalam pemulihan ekonomi, salah satunya diwujudkan melalui postur APBN yang banyak dialokasikan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 692,5 triliun dana PEN dan meningkat pada 2021 menjadi Rp 755,77 triliun. Kenaikan ada pada pos untuk perlindungan sosial, yakni dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun dan pos kesehatan dari Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun. Sementara dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dialokasikan Rp 699,4 triliun. ”Ini menunjukkan fiskal bekerja sangat keras untuk mendorong kembali pemulihan ekonomi nasional,” ujar Mulyani. Perry menjelaskan, ada empat strategi pokok yang bisa dilakukan anggota ISEI dalam merespons kondisi saat ini. Yang pertama adalah memperkuat strategi pemulihan ekonomi nasional melalui sinkronisasi pelonggaran PPKM serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, mendorong inovasi dan implementasi kebijakan struktural, seperti  hilirisasi sumber daya alam, pembangunan ekonomi kreatif, dan peningkatan kapasitas kewirausahaan. Ketiga, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan. Serta yang terakhir, optimalisasi pemberdayaan pengurus dan anggota ISEI. Menurut Arsjad, pemulihan ekonomi sama pentingnya dengan memulihkan kesehatan masyarakat. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baca juga: Covid 19, Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran di Perdesaan JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 diprediksi memperlebar jurang kesenjangan antara pihak yang memiliki akses digital dan keuangan dengan mereka yang tidak punya atau terbatas aksesnya. Kesenjangan diprediksi akan membentuk pertumbuhan dengan model menyerupai huruf ”K”. Seperti percabangan huruf ”K”, kelompok atau negara yang memiliki keistimewaan akses akan melonjak naik, sedangkan mereka yang tidak memilikinya justru akan terus turun. Vice President Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono menyampaikan hal itu dalam webinar Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXI dan Seminar Nasional 2021 bertajuk ”Peran ISEI dalam Penguatan Sinergi untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital”, Selasa (31/8/2021). Selain Bambang, hadir memberikan kata kunci Presiden Joko Widodo, Ketua Umum ISEI yang juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hadir sebagai pembicara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Executive Secretary United Nation-Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) Armida Alisjahbana, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Reini Wirahadikusumah, dan Chief Executive Officer Madeinindonesia.com Ilyas Bhatt. Bambang menjelaskan, sebelum pandemi, dunia ekonomi mengenal pertumbuhan dengan model berbentuk seperti huruf V, di mana kondisi sempat merosot tetapi dengan cepat melonjak tumbuh kembali. Selain itu, dunia juga mengenal pertumbuhan dengan model seperti simbol centang atau simbol merek olahraga Nike, di mana pertumbuhan sempat merosot, tetapi perlahan bangkit. Baca juga:  Terus Dilonggarkan, PPKM Dinilai Sudah Tidak Efektif Lagi Akan tetapi, saat ini dunia harus mewaspadai pertumbuhan bercabang seperti huruf K akibat pandemi Covid-19. Menurut Bambang, seperti percabangan huruf ”K”, negara atau kelompok yang memiliki keistimewaan akses ini bisa melonjak naik. Sedangkan mereka yang tidak memiliki akses akan terus mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena pandemi memicu terbentuknya ekosistem yang mengharuskan penggunaan digital dalam setiap aspek kehidupan. Mereka yang tidak memiliki kemudahan untuk akses digital akan semakin terpuruk dan tertinggal. ”Tentu kita tidak ingin kesenjangan ini melebar. Kita harus mewaspadai gejala dan fenomena pertumbuhan huruf K ini,” ujar Bambang. Ia menjelaskan, pertumbuhan model huruf K ini menjadi semacam antitesis pendapat sebelumnya bahwa digitalisasi seharusnya mengikis kesenjangan. Namun, rupanya kini malah sebaliknya. ”Pertumbuhan ekonomi itu seharusnya inklusif, dinikmati semua orang tanpa terkecuali, dan tidak ada yang tertinggal,” ujar Bambang. Menurut Armida, pandemi membuka tabir kerapuhan sistem ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial sebuah negara. Ada negara-negara yang merespons dengan cepat dan menanggulangi pandemi, ada pula yang lambat. Hanya mengandalkan pandemi segera berlalu dan ekonomi berangsur pulih saja tidak cukup menciptakan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Baca juga:  Ekonomi Masih Bergerak Lambat Dibayangi Pandemi Berkaca dari hal itu, reformasi struktural perekonomian harus dilakukan. Perubahan itu, antara lain, menciptakan kebijakan ekonomi hijau yang berfokus pada pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. ”Menciptakan sistem ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif,” ujar Armida. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan reformasi struktural untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini jadi momentum mengubah Indonesia dari negara yang memiliki ketergantungan konsumsi menjadi negara produsen. Pemulihan ekonomi Sri Mulyani menjelaskan, negara hadir dalam pemulihan ekonomi, salah satunya diwujudkan melalui postur APBN yang banyak dialokasikan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 692,5 triliun dana PEN dan meningkat pada 2021 menjadi Rp 755,77 triliun. Kenaikan ada pada pos untuk perlindungan sosial, yakni dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun dan pos kesehatan dari Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun. Sementara dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dialokasikan Rp 699,4 triliun. ”Ini menunjukkan fiskal bekerja sangat keras untuk mendorong kembali pemulihan ekonomi nasional,” ujar Mulyani. Perry menjelaskan, ada empat strategi pokok yang bisa dilakukan anggota ISEI dalam merespons kondisi saat ini. Yang pertama adalah memperkuat strategi pemulihan ekonomi nasional melalui sinkronisasi pelonggaran PPKM serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, mendorong inovasi dan implementasi kebijakan struktural, seperti  hilirisasi sumber daya alam, pembangunan ekonomi kreatif, dan peningkatan kapasitas kewirausahaan. Ketiga, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan. Serta yang terakhir, optimalisasi pemberdayaan pengurus dan anggota ISEI. Menurut Arsjad, pemulihan ekonomi sama pentingnya dengan memulihkan kesehatan masyarakat. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baca juga: Covid 19, Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran di Perdesaan Penulis: Editor: Waspadai Kesenjangan, Pertumbuhan Bisa Berbentuk ”K” akibat Pandemi Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh Benediktus Krisna Yogatama 31 Agt 2021 16:23 WIB · Ekonomi JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 diprediksi memperlebar jurang kesenjangan antara pihak yang memiliki akses digital dan keuangan dengan mereka yang tidak punya atau terbatas aksesnya. Kesenjangan diprediksi akan membentuk pertumbuhan dengan model menyerupai huruf ”K”. Seperti percabangan huruf ”K”, kelompok atau negara yang memiliki keistimewaan akses akan melonjak naik, sedangkan mereka yang tidak memilikinya justru akan terus turun. Vice President Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono menyampaikan hal itu dalam webinar Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXI dan Seminar Nasional 2021 bertajuk ”Peran ISEI dalam Penguatan Sinergi untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital”, Selasa (31/8/2021). Selain Bambang, hadir memberikan kata kunci Presiden Joko Widodo, Ketua Umum ISEI yang juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hadir sebagai pembicara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Executive Secretary United Nation-Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) Armida Alisjahbana, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Reini Wirahadikusumah, dan Chief Executive Officer Madeinindonesia.com Ilyas Bhatt. Bambang menjelaskan, sebelum pandemi, dunia ekonomi mengenal pertumbuhan dengan model berbentuk seperti huruf V, di mana kondisi sempat merosot tetapi dengan cepat melonjak tumbuh kembali. Selain itu, dunia juga mengenal pertumbuhan dengan model seperti simbol centang atau simbol merek olahraga Nike, di mana pertumbuhan sempat merosot, tetapi perlahan bangkit. Baca juga:  Terus Dilonggarkan, PPKM Dinilai Sudah Tidak Efektif Lagi Akan tetapi, saat ini dunia harus mewaspadai pertumbuhan bercabang seperti huruf K akibat pandemi Covid-19. Menurut Bambang, seperti percabangan huruf ”K”, negara atau kelompok yang memiliki keistimewaan akses ini bisa melonjak naik. Sedangkan mereka yang tidak memiliki akses akan terus mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena pandemi memicu terbentuknya ekosistem yang mengharuskan penggunaan digital dalam setiap aspek kehidupan. Mereka yang tidak memiliki kemudahan untuk akses digital akan semakin terpuruk dan tertinggal. ”Tentu kita tidak ingin kesenjangan ini melebar. Kita harus mewaspadai gejala dan fenomena pertumbuhan huruf K ini,” ujar Bambang. Ia menjelaskan, pertumbuhan model huruf K ini menjadi semacam antitesis pendapat sebelumnya bahwa digitalisasi seharusnya mengikis kesenjangan. Namun, rupanya kini malah sebaliknya. ”Pertumbuhan ekonomi itu seharusnya inklusif, dinikmati semua orang tanpa terkecuali, dan tidak ada yang tertinggal,” ujar Bambang. Menurut Armida, pandemi membuka tabir kerapuhan sistem ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial sebuah negara. Ada negara-negara yang merespons dengan cepat dan menanggulangi pandemi, ada pula yang lambat. Hanya mengandalkan pandemi segera berlalu dan ekonomi berangsur pulih saja tidak cukup menciptakan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Baca juga:  Ekonomi Masih Bergerak Lambat Dibayangi Pandemi Berkaca dari hal itu, reformasi struktural perekonomian harus dilakukan. Perubahan itu, antara lain, menciptakan kebijakan ekonomi hijau yang berfokus pada pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. ”Menciptakan sistem ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif,” ujar Armida. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan reformasi struktural untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini jadi momentum mengubah Indonesia dari negara yang memiliki ketergantungan konsumsi menjadi negara produsen. Pemulihan ekonomi Sri Mulyani menjelaskan, negara hadir dalam pemulihan ekonomi, salah satunya diwujudkan melalui postur APBN yang banyak dialokasikan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 692,5 triliun dana PEN dan meningkat pada 2021 menjadi Rp 755,77 triliun. Kenaikan ada pada pos untuk perlindungan sosial, yakni dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun dan pos kesehatan dari Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun. Sementara dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dialokasikan Rp 699,4 triliun. ”Ini menunjukkan fiskal bekerja sangat keras untuk mendorong kembali pemulihan ekonomi nasional,” ujar Mulyani. Perry menjelaskan, ada empat strategi pokok yang bisa dilakukan anggota ISEI dalam merespons kondisi saat ini. Yang pertama adalah memperkuat strategi pemulihan ekonomi nasional melalui sinkronisasi pelonggaran PPKM serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, mendorong inovasi dan implementasi kebijakan struktural, seperti  hilirisasi sumber daya alam, pembangunan ekonomi kreatif, dan peningkatan kapasitas kewirausahaan. Ketiga, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan. Serta yang terakhir, optimalisasi pemberdayaan pengurus dan anggota ISEI. Menurut Arsjad, pemulihan ekonomi sama pentingnya dengan memulihkan kesehatan masyarakat. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baca juga: Covid 19, Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran di Perdesaan JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 diprediksi memperlebar jurang kesenjangan antara pihak yang memiliki akses digital dan keuangan dengan mereka yang tidak punya atau terbatas aksesnya. Kesenjangan diprediksi akan membentuk pertumbuhan dengan model menyerupai huruf ”K”. Seperti percabangan huruf ”K”, kelompok atau negara yang memiliki keistimewaan akses akan melonjak naik, sedangkan mereka yang tidak memilikinya justru akan terus turun. Vice President Asian Development Bank (ADB) Bambang Susantono menyampaikan hal itu dalam webinar Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXI dan Seminar Nasional 2021 bertajuk ”Peran ISEI dalam Penguatan Sinergi untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital”, Selasa (31/8/2021). Selain Bambang, hadir memberikan kata kunci Presiden Joko Widodo, Ketua Umum ISEI yang juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Hadir sebagai pembicara Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, Executive Secretary United Nation-Economic and Social Commision for Asia and the Pacific (UN-ESCAP) Armida Alisjahbana, Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) Reini Wirahadikusumah, dan Chief Executive Officer Madeinindonesia.com Ilyas Bhatt. Bambang menjelaskan, sebelum pandemi, dunia ekonomi mengenal pertumbuhan dengan model berbentuk seperti huruf V, di mana kondisi sempat merosot tetapi dengan cepat melonjak tumbuh kembali. Selain itu, dunia juga mengenal pertumbuhan dengan model seperti simbol centang atau simbol merek olahraga Nike, di mana pertumbuhan sempat merosot, tetapi perlahan bangkit. Baca juga:  Terus Dilonggarkan, PPKM Dinilai Sudah Tidak Efektif Lagi Akan tetapi, saat ini dunia harus mewaspadai pertumbuhan bercabang seperti huruf K akibat pandemi Covid-19. Menurut Bambang, seperti percabangan huruf ”K”, negara atau kelompok yang memiliki keistimewaan akses ini bisa melonjak naik. Sedangkan mereka yang tidak memiliki akses akan terus mengalami penurunan. Hal itu terjadi karena pandemi memicu terbentuknya ekosistem yang mengharuskan penggunaan digital dalam setiap aspek kehidupan. Mereka yang tidak memiliki kemudahan untuk akses digital akan semakin terpuruk dan tertinggal. ”Tentu kita tidak ingin kesenjangan ini melebar. Kita harus mewaspadai gejala dan fenomena pertumbuhan huruf K ini,” ujar Bambang. Ia menjelaskan, pertumbuhan model huruf K ini menjadi semacam antitesis pendapat sebelumnya bahwa digitalisasi seharusnya mengikis kesenjangan. Namun, rupanya kini malah sebaliknya. ”Pertumbuhan ekonomi itu seharusnya inklusif, dinikmati semua orang tanpa terkecuali, dan tidak ada yang tertinggal,” ujar Bambang. Menurut Armida, pandemi membuka tabir kerapuhan sistem ekonomi, kesehatan, dan perlindungan sosial sebuah negara. Ada negara-negara yang merespons dengan cepat dan menanggulangi pandemi, ada pula yang lambat. Hanya mengandalkan pandemi segera berlalu dan ekonomi berangsur pulih saja tidak cukup menciptakan perekonomian yang stabil dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Baca juga:  Ekonomi Masih Bergerak Lambat Dibayangi Pandemi Berkaca dari hal itu, reformasi struktural perekonomian harus dilakukan. Perubahan itu, antara lain, menciptakan kebijakan ekonomi hijau yang berfokus pada pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. ”Menciptakan sistem ekonomi yang tangguh, berkelanjutan, dan inklusif,” ujar Armida. Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan reformasi struktural untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini jadi momentum mengubah Indonesia dari negara yang memiliki ketergantungan konsumsi menjadi negara produsen. Pemulihan ekonomi Sri Mulyani menjelaskan, negara hadir dalam pemulihan ekonomi, salah satunya diwujudkan melalui postur APBN yang banyak dialokasikan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada 2020, pemerintah mengalokasikan Rp 692,5 triliun dana PEN dan meningkat pada 2021 menjadi Rp 755,77 triliun. Kenaikan ada pada pos untuk perlindungan sosial, yakni dari Rp 153,86 triliun menjadi Rp 187,84 triliun dan pos kesehatan dari Rp 193,93 triliun menjadi Rp 214,95 triliun. Sementara dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022 dialokasikan Rp 699,4 triliun. ”Ini menunjukkan fiskal bekerja sangat keras untuk mendorong kembali pemulihan ekonomi nasional,” ujar Mulyani. Perry menjelaskan, ada empat strategi pokok yang bisa dilakukan anggota ISEI dalam merespons kondisi saat ini. Yang pertama adalah memperkuat strategi pemulihan ekonomi nasional melalui sinkronisasi pelonggaran PPKM serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Yang kedua, mendorong inovasi dan implementasi kebijakan struktural, seperti  hilirisasi sumber daya alam, pembangunan ekonomi kreatif, dan peningkatan kapasitas kewirausahaan. Ketiga, mempercepat digitalisasi ekonomi dan keuangan. Serta yang terakhir, optimalisasi pemberdayaan pengurus dan anggota ISEI. Menurut Arsjad, pemulihan ekonomi sama pentingnya dengan memulihkan kesehatan masyarakat. Keduanya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Baca juga: Covid 19, Ketimpangan, Kemiskinan, dan Pengangguran di Perdesaan diff --git a/raw/www.kompas.id_baca_ekonomi_2023_01_17_pemulihan-masih-timpang-perlu-solusi-jangka-panjang-redam-kemiskinan.md b/raw/www.kompas.id_baca_ekonomi_2023_01_17_pemulihan-masih-timpang-perlu-solusi-jangka-panjang-redam-kemiskinan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a81a43532cbb3b006fa565bf9bae302de3ddfdbb --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_baca_ekonomi_2023_01_17_pemulihan-masih-timpang-perlu-solusi-jangka-panjang-redam-kemiskinan.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/17/pemulihan-masih-timpang-perlu-solusi-jangka-panjang-redam-kemiskinan?status=sukses_login&status=sukses_login&utm_source=kompasid&utm_medium=login_paywall&utm_campaign=login&utm_content=https:%2F%2Fwww.kompas.id%2Fbaca%2Fekonomi%2F2023%2F01%2F17%2Fpemulihan-masih-timpang-perlu-solusi-jangka-panjang-redam-kemiskinan&status_login=login +title: "Pemulihan Masih Timpang, Perlu Solusi Jangka Panjang Redam Kemiskinan" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:21:52 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Pemulihan Masih Timpang, Perlu Solusi Jangka Panjang Redam Kemiskinan + +Naiknya angka kemiskinan pada September 2022 serta semakin timpangnya tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 belum terjadi secara merata. Oleh agnes theodora 18 Jan 2023 08:27 WIB · Ekonomi JAKARTA, KOMPAS — Bertambahnya jumlah orang miskin pada tahun 2022 dinilai menunjukkan pemulihan ekonomi yang masih timpang. Meski ada upaya meredam dampak inflasi lewat bantuan sosial, solusi jangka panjang dibutuhkan melalui penciptaan lapangan kerja yang layak serta perbaikan upah, khususnya di sektor-sektor rural yang masih banyak kantong kemiskinan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan pada September 2022 meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan inflasi yang mendorong biaya hidup lebih mahal. Garis kemiskinan naik 5,95 persen dari Rp 505.469 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 per kapita per bulan, tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Kenaikan garis kemiskinan yang lebih tinggi terjadi di perdesaan, yaitu meningkat 5,98 persen. Sementara garis kemiskinan perkotaan meningkat 5,92 persen. Baca juga: Angka Kemiskinan Naik, Imbas Kenaikan Harga BBM Seiring dengan naiknya garis kemiskinan itu, terjadi peningkatan tingkat kemiskinan pada September 2022 di wilayah perkotaan dan perdesaan. Jumlah orang miskin di perdesaan pun bertambah lebih banyak ketimbang di perkotaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik 0,03 persen poin dari 7,5 persen pada Maret 2022 menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara pada periode yang sama, kemiskinan di perdesaan naik 0,07 persen poin dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (17/1/2023), naiknya angka kemiskinan pada September 2022 serta semakin timpangnya tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi belum terjadi secara merata. Efek berkepanjangan ( scarring effect ) akibat pandemi dan ”luka” baru akibat inflasi membuat masyarakat yang selama ini hidup di sekitar garis kemiskinan, terutama di perdesaan, jatuh miskin. ”Ini yang sering kali tidak tertangkap oleh indikator-indikator makro. Secara agregat, ekonomi kita memang terus tumbuh tinggi, tapi di bawah, angka kemiskinan naik,” katanya. Faisal mengatakan, kendati pemerintah mencoba mengompensasi kenaikan harga BBM melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), bantuan itu belum sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di area perdesaan yang umumnya lebih susah dijangkau. Penelitian yang dilakukan CORE pada 22 Oktober-30 November 2022 menunjukkan, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi memukul kelompok nelayan kecil dan usaha mikro kecil di perdesaan. Mereka mengalami kenaikan biaya produksi akibat naiknya harga BBM, tetapi tidak bisa menaikkan harga jual. Akibatnya, daya beli mereka jatuh, tergerus kenaikan biaya hidup. Secara agregat, ekonomi kita memang terus tumbuh tinggi, tapi di bawah angka kemiskinan naik. “Pemerintah memang memberi BLT BBM, tetapi itu tidak sampai ke mereka. Bansos lebih banyak diterima orang miskin kota, yang lebih mudah dijangkau. Ini menunjukkan kalau dari sisi efektivitas bansos sebenarnya masih rendah dan sifatnya hanya solusi jangka pendek,” ujarnya. Jangka panjang Menurut Faisal, dibutuhkan solusi jangka panjang untuk menurunkan kemiskinan, yakni lewat perbaikan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor-sektor rural. Misalnya, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan yang paling banyak menyerap masyarakat miskin di desa. Lapangan kerja yang diciptakan pun tidak bisa hanya asal banyak, tetapi harus layak. ”Karena banyak yang sudah bekerja tetapi kualitas pekerjaannya rendah, upah sedikit, jam kerja rendah, sifatnya sangat tidak layak dan itu membuat masyarakat rentan jatuh miskin,” kata Faisal. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki mengatakan, untuk memastikan penyaluran bansos yang lebih merata, perbaikan data bansos terus dilakukan berbekal pada hasil pengumpulan data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Harapannya, mulai tahun ini sudah ada pendataan tunggal yang bisa dijadikan landasan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, termasuk untuk masyarakat rentan miskin dan miskin di wilayah perdesaan. Apalagi, target penurunan tingkat kemiskinan yang dipasang pemerintah untuk tahun 2023 terhitung ambisius, yakni 7,5-8,5 persen. Perbaikan data bansos terus dilakukan berbekal pada hasil pengumpulan data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). ”Untuk mencapai target, kita memang butuh data yang lebih baik. Kami harapkan dengan selesainya pendataan Regsosek, itu bisa jadi pegangan dalam menentukan target program yang lebih terintegrasi sehingga dampaknya bisa lebih optimal,” kata Maliki. Baca juga: Waspadai Kemiskinan Lebih Dalam akibat Inflasi Ia mengakui, pengumpulan data Regsosek belum sempurna. Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum terdata di putaran pertama. ”Mungkin putaran ini belum sempurna sekali, tapi kita berupaya mendata semua (penduduk), dari masyarakat homeless sampai yang ada di apartemen mewah,” ujarnya. Secara jangka panjang, pemerintah terus menguatkan program penanggulangan kemiskinan lewat penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan. Untuk itu, ujarnya, iklim investasi perlu terus dijaga. ”Selain itu, kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, juga jadi sasaran prioritas pemerintah,” kata Maliki. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, secara umum, kenaikan angka kemiskinan bisa diredam lewat peran APBN. Selain melalui program bansos dan alokasi belanja untuk stabilisasi harga pangan, juga lewat mekanisme subsidi energi. Ia meyakini tingkat kemiskinan kembali menurun seiring dengan tren penurunan inflasi bahan pangan ( volatile food ) dari 9,0 persen pada September 2022 menjadi 5,6 persen pada Desember 2022. Perbaikan pendapatan masyarakat juga diyakini tercapai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 68,63 persen. ”Ke depan, pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja APBN pada triwulan I-2023 untuk menurunkan angka kemiskinan,” katanya. Baca juga: Target Kurang Realistis, Butuh Kerja Lebih Keras untuk Tekan Kemiskinan JAKARTA, KOMPAS — Bertambahnya jumlah orang miskin pada tahun 2022 dinilai menunjukkan pemulihan ekonomi yang masih timpang. Meski ada upaya meredam dampak inflasi lewat bantuan sosial, solusi jangka panjang dibutuhkan melalui penciptaan lapangan kerja yang layak serta perbaikan upah, khususnya di sektor-sektor rural yang masih banyak kantong kemiskinan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan pada September 2022 meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan inflasi yang mendorong biaya hidup lebih mahal. Garis kemiskinan naik 5,95 persen dari Rp 505.469 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 per kapita per bulan, tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Kenaikan garis kemiskinan yang lebih tinggi terjadi di perdesaan, yaitu meningkat 5,98 persen. Sementara garis kemiskinan perkotaan meningkat 5,92 persen. Baca juga: Angka Kemiskinan Naik, Imbas Kenaikan Harga BBM Seiring dengan naiknya garis kemiskinan itu, terjadi peningkatan tingkat kemiskinan pada September 2022 di wilayah perkotaan dan perdesaan. Jumlah orang miskin di perdesaan pun bertambah lebih banyak ketimbang di perkotaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik 0,03 persen poin dari 7,5 persen pada Maret 2022 menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara pada periode yang sama, kemiskinan di perdesaan naik 0,07 persen poin dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (17/1/2023), naiknya angka kemiskinan pada September 2022 serta semakin timpangnya tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi belum terjadi secara merata. Efek berkepanjangan ( scarring effect ) akibat pandemi dan ”luka” baru akibat inflasi membuat masyarakat yang selama ini hidup di sekitar garis kemiskinan, terutama di perdesaan, jatuh miskin. ”Ini yang sering kali tidak tertangkap oleh indikator-indikator makro. Secara agregat, ekonomi kita memang terus tumbuh tinggi, tapi di bawah, angka kemiskinan naik,” katanya. Faisal mengatakan, kendati pemerintah mencoba mengompensasi kenaikan harga BBM melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), bantuan itu belum sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di area perdesaan yang umumnya lebih susah dijangkau. Penelitian yang dilakukan CORE pada 22 Oktober-30 November 2022 menunjukkan, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi memukul kelompok nelayan kecil dan usaha mikro kecil di perdesaan. Mereka mengalami kenaikan biaya produksi akibat naiknya harga BBM, tetapi tidak bisa menaikkan harga jual. Akibatnya, daya beli mereka jatuh, tergerus kenaikan biaya hidup. Secara agregat, ekonomi kita memang terus tumbuh tinggi, tapi di bawah angka kemiskinan naik. “Pemerintah memang memberi BLT BBM, tetapi itu tidak sampai ke mereka. Bansos lebih banyak diterima orang miskin kota, yang lebih mudah dijangkau. Ini menunjukkan kalau dari sisi efektivitas bansos sebenarnya masih rendah dan sifatnya hanya solusi jangka pendek,” ujarnya. Jangka panjang Menurut Faisal, dibutuhkan solusi jangka panjang untuk menurunkan kemiskinan, yakni lewat perbaikan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor-sektor rural. Misalnya, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan yang paling banyak menyerap masyarakat miskin di desa. Lapangan kerja yang diciptakan pun tidak bisa hanya asal banyak, tetapi harus layak. ”Karena banyak yang sudah bekerja tetapi kualitas pekerjaannya rendah, upah sedikit, jam kerja rendah, sifatnya sangat tidak layak dan itu membuat masyarakat rentan jatuh miskin,” kata Faisal. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki mengatakan, untuk memastikan penyaluran bansos yang lebih merata, perbaikan data bansos terus dilakukan berbekal pada hasil pengumpulan data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Harapannya, mulai tahun ini sudah ada pendataan tunggal yang bisa dijadikan landasan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, termasuk untuk masyarakat rentan miskin dan miskin di wilayah perdesaan. Apalagi, target penurunan tingkat kemiskinan yang dipasang pemerintah untuk tahun 2023 terhitung ambisius, yakni 7,5-8,5 persen. Perbaikan data bansos terus dilakukan berbekal pada hasil pengumpulan data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). ”Untuk mencapai target, kita memang butuh data yang lebih baik. Kami harapkan dengan selesainya pendataan Regsosek, itu bisa jadi pegangan dalam menentukan target program yang lebih terintegrasi sehingga dampaknya bisa lebih optimal,” kata Maliki. Baca juga: Waspadai Kemiskinan Lebih Dalam akibat Inflasi Ia mengakui, pengumpulan data Regsosek belum sempurna. Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum terdata di putaran pertama. ”Mungkin putaran ini belum sempurna sekali, tapi kita berupaya mendata semua (penduduk), dari masyarakat homeless sampai yang ada di apartemen mewah,” ujarnya. Secara jangka panjang, pemerintah terus menguatkan program penanggulangan kemiskinan lewat penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan. Untuk itu, ujarnya, iklim investasi perlu terus dijaga. ”Selain itu, kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, juga jadi sasaran prioritas pemerintah,” kata Maliki. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, secara umum, kenaikan angka kemiskinan bisa diredam lewat peran APBN. Selain melalui program bansos dan alokasi belanja untuk stabilisasi harga pangan, juga lewat mekanisme subsidi energi. Ia meyakini tingkat kemiskinan kembali menurun seiring dengan tren penurunan inflasi bahan pangan ( volatile food ) dari 9,0 persen pada September 2022 menjadi 5,6 persen pada Desember 2022. Perbaikan pendapatan masyarakat juga diyakini tercapai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 68,63 persen. ”Ke depan, pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja APBN pada triwulan I-2023 untuk menurunkan angka kemiskinan,” katanya. Baca juga: Target Kurang Realistis, Butuh Kerja Lebih Keras untuk Tekan Kemiskinan Penulis: Editor: Pemulihan Masih Timpang, Perlu Solusi Jangka Panjang Redam Kemiskinan Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh agnes theodora 18 Jan 2023 08:27 WIB · Ekonomi JAKARTA, KOMPAS — Bertambahnya jumlah orang miskin pada tahun 2022 dinilai menunjukkan pemulihan ekonomi yang masih timpang. Meski ada upaya meredam dampak inflasi lewat bantuan sosial, solusi jangka panjang dibutuhkan melalui penciptaan lapangan kerja yang layak serta perbaikan upah, khususnya di sektor-sektor rural yang masih banyak kantong kemiskinan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan pada September 2022 meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan inflasi yang mendorong biaya hidup lebih mahal. Garis kemiskinan naik 5,95 persen dari Rp 505.469 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 per kapita per bulan, tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Kenaikan garis kemiskinan yang lebih tinggi terjadi di perdesaan, yaitu meningkat 5,98 persen. Sementara garis kemiskinan perkotaan meningkat 5,92 persen. Baca juga: Angka Kemiskinan Naik, Imbas Kenaikan Harga BBM Seiring dengan naiknya garis kemiskinan itu, terjadi peningkatan tingkat kemiskinan pada September 2022 di wilayah perkotaan dan perdesaan. Jumlah orang miskin di perdesaan pun bertambah lebih banyak ketimbang di perkotaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik 0,03 persen poin dari 7,5 persen pada Maret 2022 menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara pada periode yang sama, kemiskinan di perdesaan naik 0,07 persen poin dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (17/1/2023), naiknya angka kemiskinan pada September 2022 serta semakin timpangnya tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi belum terjadi secara merata. Efek berkepanjangan ( scarring effect ) akibat pandemi dan ”luka” baru akibat inflasi membuat masyarakat yang selama ini hidup di sekitar garis kemiskinan, terutama di perdesaan, jatuh miskin. ”Ini yang sering kali tidak tertangkap oleh indikator-indikator makro. Secara agregat, ekonomi kita memang terus tumbuh tinggi, tapi di bawah, angka kemiskinan naik,” katanya. Faisal mengatakan, kendati pemerintah mencoba mengompensasi kenaikan harga BBM melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), bantuan itu belum sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di area perdesaan yang umumnya lebih susah dijangkau. Penelitian yang dilakukan CORE pada 22 Oktober-30 November 2022 menunjukkan, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi memukul kelompok nelayan kecil dan usaha mikro kecil di perdesaan. Mereka mengalami kenaikan biaya produksi akibat naiknya harga BBM, tetapi tidak bisa menaikkan harga jual. Akibatnya, daya beli mereka jatuh, tergerus kenaikan biaya hidup. Secara agregat, ekonomi kita memang terus tumbuh tinggi, tapi di bawah angka kemiskinan naik. “Pemerintah memang memberi BLT BBM, tetapi itu tidak sampai ke mereka. Bansos lebih banyak diterima orang miskin kota, yang lebih mudah dijangkau. Ini menunjukkan kalau dari sisi efektivitas bansos sebenarnya masih rendah dan sifatnya hanya solusi jangka pendek,” ujarnya. Jangka panjang Menurut Faisal, dibutuhkan solusi jangka panjang untuk menurunkan kemiskinan, yakni lewat perbaikan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor-sektor rural. Misalnya, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan yang paling banyak menyerap masyarakat miskin di desa. Lapangan kerja yang diciptakan pun tidak bisa hanya asal banyak, tetapi harus layak. ”Karena banyak yang sudah bekerja tetapi kualitas pekerjaannya rendah, upah sedikit, jam kerja rendah, sifatnya sangat tidak layak dan itu membuat masyarakat rentan jatuh miskin,” kata Faisal. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki mengatakan, untuk memastikan penyaluran bansos yang lebih merata, perbaikan data bansos terus dilakukan berbekal pada hasil pengumpulan data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Harapannya, mulai tahun ini sudah ada pendataan tunggal yang bisa dijadikan landasan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, termasuk untuk masyarakat rentan miskin dan miskin di wilayah perdesaan. Apalagi, target penurunan tingkat kemiskinan yang dipasang pemerintah untuk tahun 2023 terhitung ambisius, yakni 7,5-8,5 persen. Perbaikan data bansos terus dilakukan berbekal pada hasil pengumpulan data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). ”Untuk mencapai target, kita memang butuh data yang lebih baik. Kami harapkan dengan selesainya pendataan Regsosek, itu bisa jadi pegangan dalam menentukan target program yang lebih terintegrasi sehingga dampaknya bisa lebih optimal,” kata Maliki. Baca juga: Waspadai Kemiskinan Lebih Dalam akibat Inflasi Ia mengakui, pengumpulan data Regsosek belum sempurna. Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum terdata di putaran pertama. ”Mungkin putaran ini belum sempurna sekali, tapi kita berupaya mendata semua (penduduk), dari masyarakat homeless sampai yang ada di apartemen mewah,” ujarnya. Secara jangka panjang, pemerintah terus menguatkan program penanggulangan kemiskinan lewat penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan. Untuk itu, ujarnya, iklim investasi perlu terus dijaga. ”Selain itu, kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, juga jadi sasaran prioritas pemerintah,” kata Maliki. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, secara umum, kenaikan angka kemiskinan bisa diredam lewat peran APBN. Selain melalui program bansos dan alokasi belanja untuk stabilisasi harga pangan, juga lewat mekanisme subsidi energi. Ia meyakini tingkat kemiskinan kembali menurun seiring dengan tren penurunan inflasi bahan pangan ( volatile food ) dari 9,0 persen pada September 2022 menjadi 5,6 persen pada Desember 2022. Perbaikan pendapatan masyarakat juga diyakini tercapai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 68,63 persen. ”Ke depan, pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja APBN pada triwulan I-2023 untuk menurunkan angka kemiskinan,” katanya. Baca juga: Target Kurang Realistis, Butuh Kerja Lebih Keras untuk Tekan Kemiskinan JAKARTA, KOMPAS — Bertambahnya jumlah orang miskin pada tahun 2022 dinilai menunjukkan pemulihan ekonomi yang masih timpang. Meski ada upaya meredam dampak inflasi lewat bantuan sosial, solusi jangka panjang dibutuhkan melalui penciptaan lapangan kerja yang layak serta perbaikan upah, khususnya di sektor-sektor rural yang masih banyak kantong kemiskinan. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), garis kemiskinan pada September 2022 meningkat seiring dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan inflasi yang mendorong biaya hidup lebih mahal. Garis kemiskinan naik 5,95 persen dari Rp 505.469 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 per kapita per bulan, tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Kenaikan garis kemiskinan yang lebih tinggi terjadi di perdesaan, yaitu meningkat 5,98 persen. Sementara garis kemiskinan perkotaan meningkat 5,92 persen. Baca juga: Angka Kemiskinan Naik, Imbas Kenaikan Harga BBM Seiring dengan naiknya garis kemiskinan itu, terjadi peningkatan tingkat kemiskinan pada September 2022 di wilayah perkotaan dan perdesaan. Jumlah orang miskin di perdesaan pun bertambah lebih banyak ketimbang di perkotaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan naik 0,03 persen poin dari 7,5 persen pada Maret 2022 menjadi 7,53 persen pada September 2022. Sementara pada periode yang sama, kemiskinan di perdesaan naik 0,07 persen poin dari 12,29 persen menjadi 12,36 persen. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (17/1/2023), naiknya angka kemiskinan pada September 2022 serta semakin timpangnya tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi belum terjadi secara merata. Efek berkepanjangan ( scarring effect ) akibat pandemi dan ”luka” baru akibat inflasi membuat masyarakat yang selama ini hidup di sekitar garis kemiskinan, terutama di perdesaan, jatuh miskin. ”Ini yang sering kali tidak tertangkap oleh indikator-indikator makro. Secara agregat, ekonomi kita memang terus tumbuh tinggi, tapi di bawah, angka kemiskinan naik,” katanya. Faisal mengatakan, kendati pemerintah mencoba mengompensasi kenaikan harga BBM melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), bantuan itu belum sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di area perdesaan yang umumnya lebih susah dijangkau. Penelitian yang dilakukan CORE pada 22 Oktober-30 November 2022 menunjukkan, dampak kenaikan harga BBM bersubsidi memukul kelompok nelayan kecil dan usaha mikro kecil di perdesaan. Mereka mengalami kenaikan biaya produksi akibat naiknya harga BBM, tetapi tidak bisa menaikkan harga jual. Akibatnya, daya beli mereka jatuh, tergerus kenaikan biaya hidup. Secara agregat, ekonomi kita memang terus tumbuh tinggi, tapi di bawah angka kemiskinan naik. “Pemerintah memang memberi BLT BBM, tetapi itu tidak sampai ke mereka. Bansos lebih banyak diterima orang miskin kota, yang lebih mudah dijangkau. Ini menunjukkan kalau dari sisi efektivitas bansos sebenarnya masih rendah dan sifatnya hanya solusi jangka pendek,” ujarnya. Jangka panjang Menurut Faisal, dibutuhkan solusi jangka panjang untuk menurunkan kemiskinan, yakni lewat perbaikan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor-sektor rural. Misalnya, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan yang paling banyak menyerap masyarakat miskin di desa. Lapangan kerja yang diciptakan pun tidak bisa hanya asal banyak, tetapi harus layak. ”Karena banyak yang sudah bekerja tetapi kualitas pekerjaannya rendah, upah sedikit, jam kerja rendah, sifatnya sangat tidak layak dan itu membuat masyarakat rentan jatuh miskin,” kata Faisal. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Maliki mengatakan, untuk memastikan penyaluran bansos yang lebih merata, perbaikan data bansos terus dilakukan berbekal pada hasil pengumpulan data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Harapannya, mulai tahun ini sudah ada pendataan tunggal yang bisa dijadikan landasan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, termasuk untuk masyarakat rentan miskin dan miskin di wilayah perdesaan. Apalagi, target penurunan tingkat kemiskinan yang dipasang pemerintah untuk tahun 2023 terhitung ambisius, yakni 7,5-8,5 persen. Perbaikan data bansos terus dilakukan berbekal pada hasil pengumpulan data melalui Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). ”Untuk mencapai target, kita memang butuh data yang lebih baik. Kami harapkan dengan selesainya pendataan Regsosek, itu bisa jadi pegangan dalam menentukan target program yang lebih terintegrasi sehingga dampaknya bisa lebih optimal,” kata Maliki. Baca juga: Waspadai Kemiskinan Lebih Dalam akibat Inflasi Ia mengakui, pengumpulan data Regsosek belum sempurna. Masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum terdata di putaran pertama. ”Mungkin putaran ini belum sempurna sekali, tapi kita berupaya mendata semua (penduduk), dari masyarakat homeless sampai yang ada di apartemen mewah,” ujarnya. Secara jangka panjang, pemerintah terus menguatkan program penanggulangan kemiskinan lewat penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan. Untuk itu, ujarnya, iklim investasi perlu terus dijaga. ”Selain itu, kelanjutan pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan, juga jadi sasaran prioritas pemerintah,” kata Maliki. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, secara umum, kenaikan angka kemiskinan bisa diredam lewat peran APBN. Selain melalui program bansos dan alokasi belanja untuk stabilisasi harga pangan, juga lewat mekanisme subsidi energi. Ia meyakini tingkat kemiskinan kembali menurun seiring dengan tren penurunan inflasi bahan pangan ( volatile food ) dari 9,0 persen pada September 2022 menjadi 5,6 persen pada Desember 2022. Perbaikan pendapatan masyarakat juga diyakini tercapai dengan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2022 sebesar 68,63 persen. ”Ke depan, pemerintah perlu menjaga momentum penurunan inflasi dan mengakselerasi realisasi belanja APBN pada triwulan I-2023 untuk menurunkan angka kemiskinan,” katanya. Baca juga: Target Kurang Realistis, Butuh Kerja Lebih Keras untuk Tekan Kemiskinan diff --git a/raw/www.kompas.id_label_patriarki.md b/raw/www.kompas.id_label_patriarki.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..40e1156786f60e4689b9d9319e3964b38cdc6b84 --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_label_patriarki.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/label/patriarki?open_from=Label_Tag +title: "patriarki - Kompas.id" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:24 +source_type: news +quality_score: 44 +is_priority: false +--- + +# patriarki - Kompas.id + +patriarki Mobile App Reward Kompas Hari Ini Gerai Kompas One TTS Baru Beranda Nasional Politik & Hukum Ekonomi & Bisnis Metropolitan Kriminalitas Lingkungan Pendidikan & Kebudayaan Sains & Teknologi Kesehatan Regional Jawa Sumatera Bali & Nusa Tenggara Kalimantan Sulawesi Maluku & Papua Internasional Asia-Pasifik Amerika Eropa Timur Tengah Afrika Opini Artikel Opini Surat Pembaca Kolom Fokus Investigasi Jurnalisme Data Riset Litbang Berita Analisis Jelajah Editorial Tajuk Rencana Di Balik Berita Kompas Brief Olahraga Sepak Bola Timnas Indonesia Tokoh Urbana Gaya Hidup Kuliner Sastra & Buku Seni Jeda Perjalanan Multimedia Galeri Foto Foto Cerita Klinik Foto Video Infografik Tutur Visual Kartun Taja patriarki Apakah masyarakat sedang membangun cara pandang baru tentang relasi jender, atau hanya mengganti kemasan lama patriarki dengan estetika religius modern. Bagikan Religiositas Populer dan Imajinasi Patriarki atas Tubuh Perempuan + + Apakah masyarakat sedang membangun cara pandang baru tentang relasi jender, atau hanya mengganti kemasan lama patriarki dengan estetika religius modern. Artikel Opini · 13 Maret 2026 · 11:00 WIB Banyak Anak, Banyak Jejak Karbon Kelas miliarder beramai-ramai memiliki banyak anak, padahal golongan mereka adalah polutan nomor satu di dunia. Internasional · 29 Desember 2025 · 07:30 WIB Nur Hasyim, Laki-laki Baru di Garis Depan Kampanye Keadilan Jender + + Laki-laki berperan penting dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pencapaian keadilan jender. Maka, kampanye isu jender pun harus melibatkan kaum pria. Tokoh · 19 November 2025 · 18:33 WIB Menjadikan Kemegahan Sejarah Perempuan Aceh  Tak Hanya Dongeng Perempuan tak boleh merasakan kesakitan serta mengalami diskriminasi dan marjinalisasi sosial untuk mencapai keadilan hakiki, termasuk di Aceh.  Pendidikan & Kebudayaan · 18 Agustus 2025 · 07:00 WIB Watak Patriarki Hukum Perkawinan Membongkar patriarki dalam hukum perkawinan adalah langkah awal untuk membangun masyarakat yang setara, inklusif, dan adil. Opini · 19 Mei 2025 · 07:00 WIB Iklan Usia Istri Jauh Lebih Tua dari Suami, Kenapa Tidak? Istri yang memiliki suami jauh lebih muda memiliki kepuasan dan komitmen hubungan sangat tinggi. Namun, risiko mereka mengalami kematian dini juga tinggi. + + Humaniora · 15 Mei 2025 · 08:08 WIB Kena Kasus Pelecehan, Wakil Dirut Honda Jepang Mundur Perbuatan tidak senonoh yang menodai reputasi Honda adalah fenomena gunung es di perusahaan-perusahaan Jepang. Internasional · 7 April 2025 · 20:27 WIB ”Adolescence” yang Menyentak Kita Semua Radikalisasi ekstremisme di internet bagi anak remaja tak melulu terkait terorisme, namun juga kebencian berbasis jender yang berujung kekejian tak terbayangkan.  Film · 5 April 2025 · 13:41 WIB ”Wanita Ahli Neraka”, Tafsir Misoginis dalam Dunia Gelap Penafsiran teks agama berbasis kebencian terhadap perempuan telah menciptakan neraka dalam rumah tangga. Harus dilawan. Pendidikan & Kebudayaan · 12 November 2024 · 13:33 WIB Gebrakan Presiden Prabowo Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Prabowo terus menegaskan komitmennya, ”Bekerjalah untuk rakyat.” Opini · 31 Oktober 2024 · 02:45 WIB diff --git a/raw/www.kompas.id_pro_artikel_andi-erwin-indonesia-butuh-standar-esg-minerba-sendiri.md b/raw/www.kompas.id_pro_artikel_andi-erwin-indonesia-butuh-standar-esg-minerba-sendiri.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..86ab7bc23d05c08ef3b7164b2f3f49b63a02d68b --- /dev/null +++ b/raw/www.kompas.id_pro_artikel_andi-erwin-indonesia-butuh-standar-esg-minerba-sendiri.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.kompas.id/pro/artikel/andi-erwin-indonesia-butuh-standar-esg-minerba-sendiri?open_from=Wawancara_Khusus_Page +title: "Andi Erwin- Indonesia Butuh Standar ESG Minerba Sendiri" +domain: www.kompas.id +crawl_date: 2026-03-14 14:28:21 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Andi Erwin: Indonesia Butuh Standar ESG Minerba Sendiri + +KOMPAS mining Desakan penerapan ESG antara lain datang dari negara-negara maju, yang menuntut proses produksi produk tambang secara hijau. Oleh Aditya Putra Perdana 07 Jan 2026 05:03 WIB · Wawancara Khusus Prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG kini menjadi bagian penting dari perkembangan perusahaan di Indonesia, termasuk di sektor pertambangan. Sebagai industri ekstraktif, pertambangan kerap menjadi sorotan terkait pengelolaan lingkungan. Namun, menerapkan prinsip-prinsip ESG juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi perusahaan sehingga sering kali masih dipandang sebagai kepatuhan tambahan, bukan inti. Sejak sebelum ESG digaungkan, Indonesia memang masih menghadapi persoalan terkait belum optimalnya praktik pertambangan yang baik ( good mining practices ). Dukungan regulasi untuk mengatur hal ini sejatinya sudah tersedia sejak lama. Namun, lemahnya implementasi di lapangan serta kurangnya pengawasan sering membuat dampak negatif aktivitas pertambangan terlihat secara nyata. Di sisi lain, sejumlah perusahaan tambang skala besar atau multinasional terus berupaya menerapkan standar ESG, termasuk melalui berbagai sertifikasi. Upaya ini tidak hanya meningkatkan reputasi, tetapi juga memastikan produk mereka diterima di pasar yang lebih luas, termasuk di negara-negara maju. Indonesia sendiri juga memegang peran penting dalam peta persaingan mineral global, khususnya pada komoditas nikel. Untuk mengetahui lebih jauh apa saja tantangan dalam penerapan prinsip ESG oleh perusahaan pertambangan di Indonesia, tim Kompas Pro Harian Kompas ( Kompas.id ) mewawancarai praktisi pertambangan dan industri yang juga anggota Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Andi Erwin Syarif, pada Jumat (2/1/2026). Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana posisi ESG pertambangan Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan standar global dan tuntutan pasar internasional? ​Dalam konteks global, kita masih menghadapi banyak tantangan terkait sustainability (keberlanjutan). Ini salah satu poin pokok yang memang harus kita selesaikan bersama. ESG ini, kan, berbicara mengenai sistem nilai. Artinya, bisnis itu terintegrasi dan terkait dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jika kita lihat parameternya di tingkat global, ada ESG Sustainalytics oleh Morningstar, Bloomberg ESG Disclosure Score oleh Bloomberg, Russell ESG Scores oleh Financial Times Stock Exchange, dan banyak lagi. Di dalam pertambangan, ESG sebenarnya berbicara tentang kepatuhan terhadap good mining practices . Standarnya di situ. Apabila sudah masuk ke ESG, berarti dia beyond compliance atau lebih dari sekadar patuh. Namun, kalau kita lihat latar belakangnya, ESG itu sebenarnya terkait dengan pengurangan emisi. Bagaimana negara-negara, terutama negara besar, melakukan kontrol terhadap emisi gas rumah kaca. Hal itu juga termasuk dalam konteks pertambangan, terkait bagaimana manajemen lingkungan, mulai dari reklamasi lahan, revegetasi, hingga penggunaan teknologi yang lebih bersih dan maju. Contohnya pada batubara yang membutuhkan coal upgrading untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembakaran. Ada juga penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Dari semua standar yang ada, kita perlu melihatnya dalam kepentingan nasional. Maka, bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (telah dibicarakan bahwa) dibutuhkan standar ESG mineral dan batubara Indonesia. Kita harapkan ini menjadi titik temu antara praktik industri tambang nasional dan standar etika. Sebab, bicara beyond compliance , pasti ada etika di situ, baik etika sosial, tata kelola, maupun keberlanjutan. Kita buat standar ESG tersebut sehingga nantinya akan menjadi kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan utamanya Bursa Efek Indonesia. Standar ini akan memudahkan investor dalam mengambil keputusan untuk menjalankan investasinya secara berkelanjutan ( sustainable investment ). Lantaran saat ini standarnya banyak, nanti akan dinilai yang mana yang akan diikuti Indonesia. Ada juga perusahaan seperti PT Vale Indonesia Tbk dan Harita Nickel (PT Trimegah Bangun Persada Tbk) yang mencoba mengacu pada Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) atau Global Reporting Initiative (GRI). Itu tidak masalah, dilanjutkan saja. Namun, tantangan kita sekarang, kan, ada di perusahaan tambang skala menengah ( middle ) dan kecil ( small ). Dari banyaknya izin pertambangan yang ada, berapa banyak perusahaan yang sudah menjalankan prinsip ESG atau minimal mematuhi praktik pertambangan yang baik? Saya tidak tahu jumlah persisnya, tetapi kalau melihat perusahaan yang mendapat Good Mining Practice Awards (oleh Kementerian ESDM), masih sedikit. Namun, kita juga harus melihat bahwa ESG di Indonesia, kan, salah satunya karena ada desakan dari luar, terutama dari pasar premium, seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS). Salah satunya Tesla. Mereka melihat sumber material kita dari prosesnya, hulu-hilir, apakah green (ramah lingkungan) atau tidak. Saat ini, Indonesia pemain kunci dalam rantai pasok mineral kritis global, terutama nikel, sekitar 60 persen. Begitu juga dengan kobalt. Oleh karena itu, jika bicara nilai tambah, hilirisasi, ESG menjadi penting. Sebab, dengan ESG, kita bisa mengontrol. Sebagai pemain kunci dalam rantai pasok nikel dan kobalt, kita harapkan bisa men- drive (menakhodai) standar yang ada. Bukan kita yang di- drive oleh yang lain. Apa saja isu sensitif yang saat ini muncul terkait penerapan ESG di sektor pertambangan Indonesia? Pertama, yang dilihat adalah implikasi global. Produsen kendaraan listrik (EV) dan baterai, seperti Tesla dan Ford, yang bergerak di pasar premium, kini semakin ketat soal jejak karbon dalam rantai pasokannya. ESG Indonesia saat ini dinilai buruk sehingga muncul risiko market exclusion , yang membuat banyak produk kita lebih diarahkan ke China. Dengan penerapan ESG yang baik, kita ingin masuk ke pasar premium karena di sana proses nilai tambahnya lebih besar. ​Berbagai perbaikan sebenarnya sudah dilakukan. Misalnya, sekarang ada dorongan untuk green smelter . Vale, misalnya, yang mencoba menggantikan batubara dengan biomassa dan energi terbarukan. Di sektor batubara juga ada pemanfaatan area bekas tambang untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ini semua langkah konkret untuk mengurangi emisi. Bagaimanapun, di tingkat global, penerapan ESG sangat penting. Sebab, dunia menuntut mineral untuk diproduksi secara berkelanjutan. Posisi Indonesia memberikan leverage (daya tawar) geopolitik sehingga, dengan ESG yang baik, Indonesia dapat menjadi anchor atau penyedia utama mineral kritis berkelanjutan. Namun, yang menjadi kekhawatiran, jika ESG tidak diterapkan, Indonesia berisiko dicap negatif. Sebagai contoh, sebelumnya muncul isu nikel kotor ( dirty nickel ). Jadi, saya melihat ESG memegang peranan penting dalam strategi suplai mineral kritis. Di tingkat operasional, contohnya, harga batubara kualitas rendah yang kini menurun. Tekanan pasar dan menipisnya margin laba memaksa perusahaan fokus pada perbaikan unit cost dan produktivitas. ESG menjadi alat untuk menyeleksi capex (belanja modal) dan mendorong inovasi. Operasional perusahaan, mulai dari blasting (peledakan), drilling (pengeboran), loading (pemuatan), conveying (pemindahan), hauling (pengangkutan dengan truk), hingga penggunaan alat berat dan alat pendukung, menyumbang hampir 60 persen dari biaya operasional tambang. Dengan ESG, konsumsi bahan bakar dapat dikurangi melalui perbaikan keandalan dan pemeliharaan peralatan. Hal ini menurunkan biaya operasional sekaligus mengurangi polusi lingkungan. Jadi, ESG diharapkan bukan menjadi biaya tambahan atau incremental cost , melainkan jalan untuk menjaga arus kas, mereduksi risiko dan insiden, serta memperbaiki akses ke pasar. Sejauh mana penerapan ESG perlu terus didorong dalam sektor pertambangan Indonesia? Memang, standar ESG di Indonesia belum populer. Kita ingin masuk ke pasar premium, tetapi masih banyak berkutat dalam hal menambang ataupun hilirisasi yang belum berjalan optimal sehingga aksesnya terbatas. Jika kita lihat lebih jauh, sekitar 90 persen produk tambang kita sebenarnya rentan terhadap konflik dagang, termasuk dengan AS, Eropa, dan China. Pada situasi tersebut, kita yang menentukan standar sebenarnya. Namun, masalahnya ada pada regulasi. Ada sekitar 57 regulasi yang perlu diperbaiki (disederhanakan) agar selaras dengan standar ESG yang akan kita tetapkan ke depan sehingga bisa diterima secara internasional. Selama ini, ESG bersifat sukarela ( voluntary ), tetapi sekarang ESG sudah menjadi hal yang wajib, terutama jika ingin masuk ke pasar premium dan memaksimalkan nilai tambah dari tambang. Ke depan, diharapkan kita bisa menghasilkan standar ESG, kemungkinan dalam bentuk standar nasional Indonesia (SNI). Saat ini, beberapa studi telah dilakukan, misalnya mengacu pada standar internasional, seperti IRMA dan Coppermark. Regulasi yang ada memang penting untuk di- review karena jumlahnya terlalu banyak. Jika terlalu kompleks, justru menimbulkan masalah baru. Dengan tantangan utama yang dihadapi perusahaan pertambangan menengah dan kecil, seperti apa solusi yang dapat diterapkan? Yang utama, perusahaan harus patuh pada standar good mining practices terlebih dahulu. Namun, mereka juga dihadapkan pada tantangan teknis ataupun nonteknis, dan memang masih banyak masalah. Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak praktik pertambangan yang buruk ( bad mining practices ). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah kerja sama, seperti yang disyaratkan oleh sejumlah standar ESG. Perusahaan multinasional bisa memberikan dukungan teknis dan nonteknis kepada kontraktor pertambangan skala menengah dan kecil di satu kawasan. Misalnya di Sorowako, Sulawesi Selatan, ada Vale, dan di sekitarnya terdapat tambang-tambang kecil yang bisa dibantu. Tujuannya adalah menjaga kawasan tersebut agar tetap berkelanjutan secara lingkungan. Oleh karena itu, standar ESG mengharapkan adanya dukungan teknis atau edukasi bagi perusahaan-perusahaan tambang agar mampu menerapkan good mining practices , yang memiliki nilai tambah tersendiri. Poin pentingnya adalah bagaimana perusahaan multinasional mengelola hubungan dengan perusahaan di sekitarnya. Standar seperti Coppermark mensyaratkan perusahaan membantu, misalnya dalam legalisasi, atau menerapkan ESG dalam prosesnya. Ini merupakan perbaikan yang bisa dilakukan. Namun, jika perusahaan tidak menjalankan good mining practices , regulasi berlaku. Dihentikan saja operasinya. Bagaimana dengan penegakan hukum yang berjalan? Dari sisi intensi atau niat, sebenarnya sudah baik. Namun, implementasinya yang masih menimbulkan banyak pertanyaan. Birokrasi di Indonesia tidak sederhana; ada aturan, tetapi tidak selalu dijalankan. Oleh karena itu, masih diperlukan perbaikan, terutama dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Seperti apa seharusnya tahapan penutupan lahan dan perbaikan lingkungan dalam kegiatan pertambangan? Ada fase reklamasi dan ada fase mine closure . Kalau reklamasi, sederhananya kita lihat kondisi awal lahan sebelum ditambang. Apakah posisinya hutan lindung? Jika ya, seharusnya dikembalikan ke kondisi awal meski tidak mungkin 100 persen. Mendekati 60 persen sudah sangat baik. Kemudian, ada posisi tambang di hutan produksi. Hutan produksi ini masih bisa dibicarakan dengan pemerintah terkait pemanfaatannya, apakah untuk ekonomi atau lainnya. Jadi, itu memerlukan asesmen lanjutan. Ada juga hak pengelolaan lahan (HPL), yang memungkinkan terbentuknya ekonomi baru. Sementara jika bicara mine closure , maka erat kaitannya dengan aspek sosial. Bagaimana kelanjutan masyarakat setelah tambang berhenti beroperasi. Ada dua aspek utama: pertama, mata pencarian masyarakat setempat atau keberlanjutan penghidupan ( sustainable livelihood ); kedua, dampak terhadap daerah dan bagaimana sustainable regional development dapat dijalankan. Dari sisi perusahaan, berdasarkan berbagai kunjungan, presentasi penerapannya bagus. Intensinya dan niatnya memang sudah baik, hanya perlu diarahkan agar mine closure betul-betul bagus dan sesuai dengan kondisi lapangan. Mine closure bersifat spesifik lokasi sehingga teknisnya berbeda-beda. Yang agak berat adalah di lahan bekas tambang batubara karena banyak lubang tambang. Aturannya memang harus ditutupi kembali. Namun, karena biayanya mahal, ada opsi reklamasi lain, misalnya memanfaatkan area void untuk instalasi panel surya (PLTS). Opsi lain termasuk untuk wisata, olahraga air, irigasi, perikanan, ataupun kebutuhan air, tetapi tetap memerlukan asesmen teknis agar derajat keasaman tetap terkendali. Selain itu, harus dipastikan bahwa reklamasi dalam bentuk lain tidak dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab perbaikan mine closure . Jika niatnya hanya untuk itu, maka muncul moral hazard . Oleh karena itu, dibutuhkan asesmen yang baik, serta keputusan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat. Agar perusahaan-perusahaan tambang patuh, pembenahan terkait implementasi ESG harus dimulai dari mana? Kalau kita bicara ESG, saat ini sifatnya masih sukarela. Oleh karena itu, yang dilihat adalah efektivitas kepemimpinan dalam penerapan ESG, artinya peran utama ada pada pemilik perusahaan. Kedua, dalam penerapan ESG jelas banyak membutuhkan inovasi. Inovasi ini biasanya dilakukan di tingkat middle management . Inovasi penting, misalnya untuk mereduksi emisi dari setiap proses operasional, menjaga ekosistem di sekitarnya, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Saat ini ESG masih dalam tahap berjalan. Diharapkan nantinya ada semacam peta jalan agar ESG bisa betul-betul diterapkan. Harapannya, proses ini bisa berjalan lebih cepat dan efektif. ESG harus menjadi kebijakan industri, bukan sekadar kepatuhan tambahan. Saat ini, masih banyak yang melihat ESG sebagai bagian dari kepatuhan, padahal seharusnya menjadi kebijakan industri. Dalam konteks global, dengan penerapan ESG yang baik, ekspor mineral Indonesia akan meningkat dan meningkatkan daya tawar kita. Kecepatan dan efektivitas penerapan ESG sangat tergantung pada kebijakan nasional. Prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG kini menjadi bagian penting dari perkembangan perusahaan di Indonesia, termasuk di sektor pertambangan. Sebagai industri ekstraktif, pertambangan kerap menjadi sorotan terkait pengelolaan lingkungan. Namun, menerapkan prinsip-prinsip ESG juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi perusahaan sehingga sering kali masih dipandang sebagai kepatuhan tambahan, bukan inti. Sejak sebelum ESG digaungkan, Indonesia memang masih menghadapi persoalan terkait belum optimalnya praktik pertambangan yang baik ( good mining practices ). Dukungan regulasi untuk mengatur hal ini sejatinya sudah tersedia sejak lama. Namun, lemahnya implementasi di lapangan serta kurangnya pengawasan sering membuat dampak negatif aktivitas pertambangan terlihat secara nyata. Di sisi lain, sejumlah perusahaan tambang skala besar atau multinasional terus berupaya menerapkan standar ESG, termasuk melalui berbagai sertifikasi. Upaya ini tidak hanya meningkatkan reputasi, tetapi juga memastikan produk mereka diterima di pasar yang lebih luas, termasuk di negara-negara maju. Indonesia sendiri juga memegang peran penting dalam peta persaingan mineral global, khususnya pada komoditas nikel. Untuk mengetahui lebih jauh apa saja tantangan dalam penerapan prinsip ESG oleh perusahaan pertambangan di Indonesia, tim Kompas Pro Harian Kompas ( Kompas.id ) mewawancarai praktisi pertambangan dan industri yang juga anggota Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Andi Erwin Syarif, pada Jumat (2/1/2026). Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana posisi ESG pertambangan Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan standar global dan tuntutan pasar internasional? ​Dalam konteks global, kita masih menghadapi banyak tantangan terkait sustainability (keberlanjutan). Ini salah satu poin pokok yang memang harus kita selesaikan bersama. ESG ini, kan, berbicara mengenai sistem nilai. Artinya, bisnis itu terintegrasi dan terkait dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jika kita lihat parameternya di tingkat global, ada ESG Sustainalytics oleh Morningstar, Bloomberg ESG Disclosure Score oleh Bloomberg, Russell ESG Scores oleh Financial Times Stock Exchange, dan banyak lagi. Di dalam pertambangan, ESG sebenarnya berbicara tentang kepatuhan terhadap good mining practices . Standarnya di situ. Apabila sudah masuk ke ESG, berarti dia beyond compliance atau lebih dari sekadar patuh. Namun, kalau kita lihat latar belakangnya, ESG itu sebenarnya terkait dengan pengurangan emisi. Bagaimana negara-negara, terutama negara besar, melakukan kontrol terhadap emisi gas rumah kaca. Hal itu juga termasuk dalam konteks pertambangan, terkait bagaimana manajemen lingkungan, mulai dari reklamasi lahan, revegetasi, hingga penggunaan teknologi yang lebih bersih dan maju. Contohnya pada batubara yang membutuhkan coal upgrading untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembakaran. Ada juga penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Dari semua standar yang ada, kita perlu melihatnya dalam kepentingan nasional. Maka, bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (telah dibicarakan bahwa) dibutuhkan standar ESG mineral dan batubara Indonesia. Kita harapkan ini menjadi titik temu antara praktik industri tambang nasional dan standar etika. Sebab, bicara beyond compliance , pasti ada etika di situ, baik etika sosial, tata kelola, maupun keberlanjutan. Kita buat standar ESG tersebut sehingga nantinya akan menjadi kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan utamanya Bursa Efek Indonesia. Standar ini akan memudahkan investor dalam mengambil keputusan untuk menjalankan investasinya secara berkelanjutan ( sustainable investment ). Lantaran saat ini standarnya banyak, nanti akan dinilai yang mana yang akan diikuti Indonesia. Ada juga perusahaan seperti PT Vale Indonesia Tbk dan Harita Nickel (PT Trimegah Bangun Persada Tbk) yang mencoba mengacu pada Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) atau Global Reporting Initiative (GRI). Itu tidak masalah, dilanjutkan saja. Namun, tantangan kita sekarang, kan, ada di perusahaan tambang skala menengah ( middle ) dan kecil ( small ). Dari banyaknya izin pertambangan yang ada, berapa banyak perusahaan yang sudah menjalankan prinsip ESG atau minimal mematuhi praktik pertambangan yang baik? Saya tidak tahu jumlah persisnya, tetapi kalau melihat perusahaan yang mendapat Good Mining Practice Awards (oleh Kementerian ESDM), masih sedikit. Namun, kita juga harus melihat bahwa ESG di Indonesia, kan, salah satunya karena ada desakan dari luar, terutama dari pasar premium, seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS). Salah satunya Tesla. Mereka melihat sumber material kita dari prosesnya, hulu-hilir, apakah green (ramah lingkungan) atau tidak. Saat ini, Indonesia pemain kunci dalam rantai pasok mineral kritis global, terutama nikel, sekitar 60 persen. Begitu juga dengan kobalt. Oleh karena itu, jika bicara nilai tambah, hilirisasi, ESG menjadi penting. Sebab, dengan ESG, kita bisa mengontrol. Sebagai pemain kunci dalam rantai pasok nikel dan kobalt, kita harapkan bisa men- drive (menakhodai) standar yang ada. Bukan kita yang di- drive oleh yang lain. Apa saja isu sensitif yang saat ini muncul terkait penerapan ESG di sektor pertambangan Indonesia? Pertama, yang dilihat adalah implikasi global. Produsen kendaraan listrik (EV) dan baterai, seperti Tesla dan Ford, yang bergerak di pasar premium, kini semakin ketat soal jejak karbon dalam rantai pasokannya. ESG Indonesia saat ini dinilai buruk sehingga muncul risiko market exclusion , yang membuat banyak produk kita lebih diarahkan ke China. Dengan penerapan ESG yang baik, kita ingin masuk ke pasar premium karena di sana proses nilai tambahnya lebih besar. ​Berbagai perbaikan sebenarnya sudah dilakukan. Misalnya, sekarang ada dorongan untuk green smelter . Vale, misalnya, yang mencoba menggantikan batubara dengan biomassa dan energi terbarukan. Di sektor batubara juga ada pemanfaatan area bekas tambang untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ini semua langkah konkret untuk mengurangi emisi. Bagaimanapun, di tingkat global, penerapan ESG sangat penting. Sebab, dunia menuntut mineral untuk diproduksi secara berkelanjutan. Posisi Indonesia memberikan leverage (daya tawar) geopolitik sehingga, dengan ESG yang baik, Indonesia dapat menjadi anchor atau penyedia utama mineral kritis berkelanjutan. Namun, yang menjadi kekhawatiran, jika ESG tidak diterapkan, Indonesia berisiko dicap negatif. Sebagai contoh, sebelumnya muncul isu nikel kotor ( dirty nickel ). Jadi, saya melihat ESG memegang peranan penting dalam strategi suplai mineral kritis. Di tingkat operasional, contohnya, harga batubara kualitas rendah yang kini menurun. Tekanan pasar dan menipisnya margin laba memaksa perusahaan fokus pada perbaikan unit cost dan produktivitas. ESG menjadi alat untuk menyeleksi capex (belanja modal) dan mendorong inovasi. Operasional perusahaan, mulai dari blasting (peledakan), drilling (pengeboran), loading (pemuatan), conveying (pemindahan), hauling (pengangkutan dengan truk), hingga penggunaan alat berat dan alat pendukung, menyumbang hampir 60 persen dari biaya operasional tambang. Dengan ESG, konsumsi bahan bakar dapat dikurangi melalui perbaikan keandalan dan pemeliharaan peralatan. Hal ini menurunkan biaya operasional sekaligus mengurangi polusi lingkungan. Jadi, ESG diharapkan bukan menjadi biaya tambahan atau incremental cost , melainkan jalan untuk menjaga arus kas, mereduksi risiko dan insiden, serta memperbaiki akses ke pasar. Sejauh mana penerapan ESG perlu terus didorong dalam sektor pertambangan Indonesia? Memang, standar ESG di Indonesia belum populer. Kita ingin masuk ke pasar premium, tetapi masih banyak berkutat dalam hal menambang ataupun hilirisasi yang belum berjalan optimal sehingga aksesnya terbatas. Jika kita lihat lebih jauh, sekitar 90 persen produk tambang kita sebenarnya rentan terhadap konflik dagang, termasuk dengan AS, Eropa, dan China. Pada situasi tersebut, kita yang menentukan standar sebenarnya. Namun, masalahnya ada pada regulasi. Ada sekitar 57 regulasi yang perlu diperbaiki (disederhanakan) agar selaras dengan standar ESG yang akan kita tetapkan ke depan sehingga bisa diterima secara internasional. Selama ini, ESG bersifat sukarela ( voluntary ), tetapi sekarang ESG sudah menjadi hal yang wajib, terutama jika ingin masuk ke pasar premium dan memaksimalkan nilai tambah dari tambang. Ke depan, diharapkan kita bisa menghasilkan standar ESG, kemungkinan dalam bentuk standar nasional Indonesia (SNI). Saat ini, beberapa studi telah dilakukan, misalnya mengacu pada standar internasional, seperti IRMA dan Coppermark. Regulasi yang ada memang penting untuk di- review karena jumlahnya terlalu banyak. Jika terlalu kompleks, justru menimbulkan masalah baru. Dengan tantangan utama yang dihadapi perusahaan pertambangan menengah dan kecil, seperti apa solusi yang dapat diterapkan? Yang utama, perusahaan harus patuh pada standar good mining practices terlebih dahulu. Namun, mereka juga dihadapkan pada tantangan teknis ataupun nonteknis, dan memang masih banyak masalah. Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak praktik pertambangan yang buruk ( bad mining practices ). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah kerja sama, seperti yang disyaratkan oleh sejumlah standar ESG. Perusahaan multinasional bisa memberikan dukungan teknis dan nonteknis kepada kontraktor pertambangan skala menengah dan kecil di satu kawasan. Misalnya di Sorowako, Sulawesi Selatan, ada Vale, dan di sekitarnya terdapat tambang-tambang kecil yang bisa dibantu. Tujuannya adalah menjaga kawasan tersebut agar tetap berkelanjutan secara lingkungan. Oleh karena itu, standar ESG mengharapkan adanya dukungan teknis atau edukasi bagi perusahaan-perusahaan tambang agar mampu menerapkan good mining practices , yang memiliki nilai tambah tersendiri. Poin pentingnya adalah bagaimana perusahaan multinasional mengelola hubungan dengan perusahaan di sekitarnya. Standar seperti Coppermark mensyaratkan perusahaan membantu, misalnya dalam legalisasi, atau menerapkan ESG dalam prosesnya. Ini merupakan perbaikan yang bisa dilakukan. Namun, jika perusahaan tidak menjalankan good mining practices , regulasi berlaku. Dihentikan saja operasinya. Bagaimana dengan penegakan hukum yang berjalan? Dari sisi intensi atau niat, sebenarnya sudah baik. Namun, implementasinya yang masih menimbulkan banyak pertanyaan. Birokrasi di Indonesia tidak sederhana; ada aturan, tetapi tidak selalu dijalankan. Oleh karena itu, masih diperlukan perbaikan, terutama dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Seperti apa seharusnya tahapan penutupan lahan dan perbaikan lingkungan dalam kegiatan pertambangan? Ada fase reklamasi dan ada fase mine closure . Kalau reklamasi, sederhananya kita lihat kondisi awal lahan sebelum ditambang. Apakah posisinya hutan lindung? Jika ya, seharusnya dikembalikan ke kondisi awal meski tidak mungkin 100 persen. Mendekati 60 persen sudah sangat baik. Kemudian, ada posisi tambang di hutan produksi. Hutan produksi ini masih bisa dibicarakan dengan pemerintah terkait pemanfaatannya, apakah untuk ekonomi atau lainnya. Jadi, itu memerlukan asesmen lanjutan. Ada juga hak pengelolaan lahan (HPL), yang memungkinkan terbentuknya ekonomi baru. Sementara jika bicara mine closure , maka erat kaitannya dengan aspek sosial. Bagaimana kelanjutan masyarakat setelah tambang berhenti beroperasi. Ada dua aspek utama: pertama, mata pencarian masyarakat setempat atau keberlanjutan penghidupan ( sustainable livelihood ); kedua, dampak terhadap daerah dan bagaimana sustainable regional development dapat dijalankan. Dari sisi perusahaan, berdasarkan berbagai kunjungan, presentasi penerapannya bagus. Intensinya dan niatnya memang sudah baik, hanya perlu diarahkan agar mine closure betul-betul bagus dan sesuai dengan kondisi lapangan. Mine closure bersifat spesifik lokasi sehingga teknisnya berbeda-beda. Yang agak berat adalah di lahan bekas tambang batubara karena banyak lubang tambang. Aturannya memang harus ditutupi kembali. Namun, karena biayanya mahal, ada opsi reklamasi lain, misalnya memanfaatkan area void untuk instalasi panel surya (PLTS). Opsi lain termasuk untuk wisata, olahraga air, irigasi, perikanan, ataupun kebutuhan air, tetapi tetap memerlukan asesmen teknis agar derajat keasaman tetap terkendali. Selain itu, harus dipastikan bahwa reklamasi dalam bentuk lain tidak dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab perbaikan mine closure . Jika niatnya hanya untuk itu, maka muncul moral hazard . Oleh karena itu, dibutuhkan asesmen yang baik, serta keputusan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat. Agar perusahaan-perusahaan tambang patuh, pembenahan terkait implementasi ESG harus dimulai dari mana? Kalau kita bicara ESG, saat ini sifatnya masih sukarela. Oleh karena itu, yang dilihat adalah efektivitas kepemimpinan dalam penerapan ESG, artinya peran utama ada pada pemilik perusahaan. Kedua, dalam penerapan ESG jelas banyak membutuhkan inovasi. Inovasi ini biasanya dilakukan di tingkat middle management . Inovasi penting, misalnya untuk mereduksi emisi dari setiap proses operasional, menjaga ekosistem di sekitarnya, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Saat ini ESG masih dalam tahap berjalan. Diharapkan nantinya ada semacam peta jalan agar ESG bisa betul-betul diterapkan. Harapannya, proses ini bisa berjalan lebih cepat dan efektif. ESG harus menjadi kebijakan industri, bukan sekadar kepatuhan tambahan. Saat ini, masih banyak yang melihat ESG sebagai bagian dari kepatuhan, padahal seharusnya menjadi kebijakan industri. Dalam konteks global, dengan penerapan ESG yang baik, ekspor mineral Indonesia akan meningkat dan meningkatkan daya tawar kita. Kecepatan dan efektivitas penerapan ESG sangat tergantung pada kebijakan nasional. Penulis: Editor: Penyelaras Bahasa: Andi Erwin: Indonesia Butuh Standar ESG Minerba Sendiri Kerabat Kerja 00:00 00:00 10 10 1.00x Oleh Aditya Putra Perdana 07 Jan 2026 05:03 WIB · Wawancara Khusus Prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG kini menjadi bagian penting dari perkembangan perusahaan di Indonesia, termasuk di sektor pertambangan. Sebagai industri ekstraktif, pertambangan kerap menjadi sorotan terkait pengelolaan lingkungan. Namun, menerapkan prinsip-prinsip ESG juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi perusahaan sehingga sering kali masih dipandang sebagai kepatuhan tambahan, bukan inti. Sejak sebelum ESG digaungkan, Indonesia memang masih menghadapi persoalan terkait belum optimalnya praktik pertambangan yang baik ( good mining practices ). Dukungan regulasi untuk mengatur hal ini sejatinya sudah tersedia sejak lama. Namun, lemahnya implementasi di lapangan serta kurangnya pengawasan sering membuat dampak negatif aktivitas pertambangan terlihat secara nyata. Di sisi lain, sejumlah perusahaan tambang skala besar atau multinasional terus berupaya menerapkan standar ESG, termasuk melalui berbagai sertifikasi. Upaya ini tidak hanya meningkatkan reputasi, tetapi juga memastikan produk mereka diterima di pasar yang lebih luas, termasuk di negara-negara maju. Indonesia sendiri juga memegang peran penting dalam peta persaingan mineral global, khususnya pada komoditas nikel. Untuk mengetahui lebih jauh apa saja tantangan dalam penerapan prinsip ESG oleh perusahaan pertambangan di Indonesia, tim Kompas Pro Harian Kompas ( Kompas.id ) mewawancarai praktisi pertambangan dan industri yang juga anggota Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Andi Erwin Syarif, pada Jumat (2/1/2026). Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana posisi ESG pertambangan Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan standar global dan tuntutan pasar internasional? ​Dalam konteks global, kita masih menghadapi banyak tantangan terkait sustainability (keberlanjutan). Ini salah satu poin pokok yang memang harus kita selesaikan bersama. ESG ini, kan, berbicara mengenai sistem nilai. Artinya, bisnis itu terintegrasi dan terkait dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jika kita lihat parameternya di tingkat global, ada ESG Sustainalytics oleh Morningstar, Bloomberg ESG Disclosure Score oleh Bloomberg, Russell ESG Scores oleh Financial Times Stock Exchange, dan banyak lagi. Di dalam pertambangan, ESG sebenarnya berbicara tentang kepatuhan terhadap good mining practices . Standarnya di situ. Apabila sudah masuk ke ESG, berarti dia beyond compliance atau lebih dari sekadar patuh. Namun, kalau kita lihat latar belakangnya, ESG itu sebenarnya terkait dengan pengurangan emisi. Bagaimana negara-negara, terutama negara besar, melakukan kontrol terhadap emisi gas rumah kaca. Hal itu juga termasuk dalam konteks pertambangan, terkait bagaimana manajemen lingkungan, mulai dari reklamasi lahan, revegetasi, hingga penggunaan teknologi yang lebih bersih dan maju. Contohnya pada batubara yang membutuhkan coal upgrading untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembakaran. Ada juga penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Dari semua standar yang ada, kita perlu melihatnya dalam kepentingan nasional. Maka, bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (telah dibicarakan bahwa) dibutuhkan standar ESG mineral dan batubara Indonesia. Kita harapkan ini menjadi titik temu antara praktik industri tambang nasional dan standar etika. Sebab, bicara beyond compliance , pasti ada etika di situ, baik etika sosial, tata kelola, maupun keberlanjutan. Kita buat standar ESG tersebut sehingga nantinya akan menjadi kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan utamanya Bursa Efek Indonesia. Standar ini akan memudahkan investor dalam mengambil keputusan untuk menjalankan investasinya secara berkelanjutan ( sustainable investment ). Lantaran saat ini standarnya banyak, nanti akan dinilai yang mana yang akan diikuti Indonesia. Ada juga perusahaan seperti PT Vale Indonesia Tbk dan Harita Nickel (PT Trimegah Bangun Persada Tbk) yang mencoba mengacu pada Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) atau Global Reporting Initiative (GRI). Itu tidak masalah, dilanjutkan saja. Namun, tantangan kita sekarang, kan, ada di perusahaan tambang skala menengah ( middle ) dan kecil ( small ). Dari banyaknya izin pertambangan yang ada, berapa banyak perusahaan yang sudah menjalankan prinsip ESG atau minimal mematuhi praktik pertambangan yang baik? Saya tidak tahu jumlah persisnya, tetapi kalau melihat perusahaan yang mendapat Good Mining Practice Awards (oleh Kementerian ESDM), masih sedikit. Namun, kita juga harus melihat bahwa ESG di Indonesia, kan, salah satunya karena ada desakan dari luar, terutama dari pasar premium, seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS). Salah satunya Tesla. Mereka melihat sumber material kita dari prosesnya, hulu-hilir, apakah green (ramah lingkungan) atau tidak. Saat ini, Indonesia pemain kunci dalam rantai pasok mineral kritis global, terutama nikel, sekitar 60 persen. Begitu juga dengan kobalt. Oleh karena itu, jika bicara nilai tambah, hilirisasi, ESG menjadi penting. Sebab, dengan ESG, kita bisa mengontrol. Sebagai pemain kunci dalam rantai pasok nikel dan kobalt, kita harapkan bisa men- drive (menakhodai) standar yang ada. Bukan kita yang di- drive oleh yang lain. Apa saja isu sensitif yang saat ini muncul terkait penerapan ESG di sektor pertambangan Indonesia? Pertama, yang dilihat adalah implikasi global. Produsen kendaraan listrik (EV) dan baterai, seperti Tesla dan Ford, yang bergerak di pasar premium, kini semakin ketat soal jejak karbon dalam rantai pasokannya. ESG Indonesia saat ini dinilai buruk sehingga muncul risiko market exclusion , yang membuat banyak produk kita lebih diarahkan ke China. Dengan penerapan ESG yang baik, kita ingin masuk ke pasar premium karena di sana proses nilai tambahnya lebih besar. ​Berbagai perbaikan sebenarnya sudah dilakukan. Misalnya, sekarang ada dorongan untuk green smelter . Vale, misalnya, yang mencoba menggantikan batubara dengan biomassa dan energi terbarukan. Di sektor batubara juga ada pemanfaatan area bekas tambang untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ini semua langkah konkret untuk mengurangi emisi. Bagaimanapun, di tingkat global, penerapan ESG sangat penting. Sebab, dunia menuntut mineral untuk diproduksi secara berkelanjutan. Posisi Indonesia memberikan leverage (daya tawar) geopolitik sehingga, dengan ESG yang baik, Indonesia dapat menjadi anchor atau penyedia utama mineral kritis berkelanjutan. Namun, yang menjadi kekhawatiran, jika ESG tidak diterapkan, Indonesia berisiko dicap negatif. Sebagai contoh, sebelumnya muncul isu nikel kotor ( dirty nickel ). Jadi, saya melihat ESG memegang peranan penting dalam strategi suplai mineral kritis. Di tingkat operasional, contohnya, harga batubara kualitas rendah yang kini menurun. Tekanan pasar dan menipisnya margin laba memaksa perusahaan fokus pada perbaikan unit cost dan produktivitas. ESG menjadi alat untuk menyeleksi capex (belanja modal) dan mendorong inovasi. Operasional perusahaan, mulai dari blasting (peledakan), drilling (pengeboran), loading (pemuatan), conveying (pemindahan), hauling (pengangkutan dengan truk), hingga penggunaan alat berat dan alat pendukung, menyumbang hampir 60 persen dari biaya operasional tambang. Dengan ESG, konsumsi bahan bakar dapat dikurangi melalui perbaikan keandalan dan pemeliharaan peralatan. Hal ini menurunkan biaya operasional sekaligus mengurangi polusi lingkungan. Jadi, ESG diharapkan bukan menjadi biaya tambahan atau incremental cost , melainkan jalan untuk menjaga arus kas, mereduksi risiko dan insiden, serta memperbaiki akses ke pasar. Sejauh mana penerapan ESG perlu terus didorong dalam sektor pertambangan Indonesia? Memang, standar ESG di Indonesia belum populer. Kita ingin masuk ke pasar premium, tetapi masih banyak berkutat dalam hal menambang ataupun hilirisasi yang belum berjalan optimal sehingga aksesnya terbatas. Jika kita lihat lebih jauh, sekitar 90 persen produk tambang kita sebenarnya rentan terhadap konflik dagang, termasuk dengan AS, Eropa, dan China. Pada situasi tersebut, kita yang menentukan standar sebenarnya. Namun, masalahnya ada pada regulasi. Ada sekitar 57 regulasi yang perlu diperbaiki (disederhanakan) agar selaras dengan standar ESG yang akan kita tetapkan ke depan sehingga bisa diterima secara internasional. Selama ini, ESG bersifat sukarela ( voluntary ), tetapi sekarang ESG sudah menjadi hal yang wajib, terutama jika ingin masuk ke pasar premium dan memaksimalkan nilai tambah dari tambang. Ke depan, diharapkan kita bisa menghasilkan standar ESG, kemungkinan dalam bentuk standar nasional Indonesia (SNI). Saat ini, beberapa studi telah dilakukan, misalnya mengacu pada standar internasional, seperti IRMA dan Coppermark. Regulasi yang ada memang penting untuk di- review karena jumlahnya terlalu banyak. Jika terlalu kompleks, justru menimbulkan masalah baru. Dengan tantangan utama yang dihadapi perusahaan pertambangan menengah dan kecil, seperti apa solusi yang dapat diterapkan? Yang utama, perusahaan harus patuh pada standar good mining practices terlebih dahulu. Namun, mereka juga dihadapkan pada tantangan teknis ataupun nonteknis, dan memang masih banyak masalah. Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak praktik pertambangan yang buruk ( bad mining practices ). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah kerja sama, seperti yang disyaratkan oleh sejumlah standar ESG. Perusahaan multinasional bisa memberikan dukungan teknis dan nonteknis kepada kontraktor pertambangan skala menengah dan kecil di satu kawasan. Misalnya di Sorowako, Sulawesi Selatan, ada Vale, dan di sekitarnya terdapat tambang-tambang kecil yang bisa dibantu. Tujuannya adalah menjaga kawasan tersebut agar tetap berkelanjutan secara lingkungan. Oleh karena itu, standar ESG mengharapkan adanya dukungan teknis atau edukasi bagi perusahaan-perusahaan tambang agar mampu menerapkan good mining practices , yang memiliki nilai tambah tersendiri. Poin pentingnya adalah bagaimana perusahaan multinasional mengelola hubungan dengan perusahaan di sekitarnya. Standar seperti Coppermark mensyaratkan perusahaan membantu, misalnya dalam legalisasi, atau menerapkan ESG dalam prosesnya. Ini merupakan perbaikan yang bisa dilakukan. Namun, jika perusahaan tidak menjalankan good mining practices , regulasi berlaku. Dihentikan saja operasinya. Bagaimana dengan penegakan hukum yang berjalan? Dari sisi intensi atau niat, sebenarnya sudah baik. Namun, implementasinya yang masih menimbulkan banyak pertanyaan. Birokrasi di Indonesia tidak sederhana; ada aturan, tetapi tidak selalu dijalankan. Oleh karena itu, masih diperlukan perbaikan, terutama dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Seperti apa seharusnya tahapan penutupan lahan dan perbaikan lingkungan dalam kegiatan pertambangan? Ada fase reklamasi dan ada fase mine closure . Kalau reklamasi, sederhananya kita lihat kondisi awal lahan sebelum ditambang. Apakah posisinya hutan lindung? Jika ya, seharusnya dikembalikan ke kondisi awal meski tidak mungkin 100 persen. Mendekati 60 persen sudah sangat baik. Kemudian, ada posisi tambang di hutan produksi. Hutan produksi ini masih bisa dibicarakan dengan pemerintah terkait pemanfaatannya, apakah untuk ekonomi atau lainnya. Jadi, itu memerlukan asesmen lanjutan. Ada juga hak pengelolaan lahan (HPL), yang memungkinkan terbentuknya ekonomi baru. Sementara jika bicara mine closure , maka erat kaitannya dengan aspek sosial. Bagaimana kelanjutan masyarakat setelah tambang berhenti beroperasi. Ada dua aspek utama: pertama, mata pencarian masyarakat setempat atau keberlanjutan penghidupan ( sustainable livelihood ); kedua, dampak terhadap daerah dan bagaimana sustainable regional development dapat dijalankan. Dari sisi perusahaan, berdasarkan berbagai kunjungan, presentasi penerapannya bagus. Intensinya dan niatnya memang sudah baik, hanya perlu diarahkan agar mine closure betul-betul bagus dan sesuai dengan kondisi lapangan. Mine closure bersifat spesifik lokasi sehingga teknisnya berbeda-beda. Yang agak berat adalah di lahan bekas tambang batubara karena banyak lubang tambang. Aturannya memang harus ditutupi kembali. Namun, karena biayanya mahal, ada opsi reklamasi lain, misalnya memanfaatkan area void untuk instalasi panel surya (PLTS). Opsi lain termasuk untuk wisata, olahraga air, irigasi, perikanan, ataupun kebutuhan air, tetapi tetap memerlukan asesmen teknis agar derajat keasaman tetap terkendali. Selain itu, harus dipastikan bahwa reklamasi dalam bentuk lain tidak dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab perbaikan mine closure . Jika niatnya hanya untuk itu, maka muncul moral hazard . Oleh karena itu, dibutuhkan asesmen yang baik, serta keputusan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat. Agar perusahaan-perusahaan tambang patuh, pembenahan terkait implementasi ESG harus dimulai dari mana? Kalau kita bicara ESG, saat ini sifatnya masih sukarela. Oleh karena itu, yang dilihat adalah efektivitas kepemimpinan dalam penerapan ESG, artinya peran utama ada pada pemilik perusahaan. Kedua, dalam penerapan ESG jelas banyak membutuhkan inovasi. Inovasi ini biasanya dilakukan di tingkat middle management . Inovasi penting, misalnya untuk mereduksi emisi dari setiap proses operasional, menjaga ekosistem di sekitarnya, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Saat ini ESG masih dalam tahap berjalan. Diharapkan nantinya ada semacam peta jalan agar ESG bisa betul-betul diterapkan. Harapannya, proses ini bisa berjalan lebih cepat dan efektif. ESG harus menjadi kebijakan industri, bukan sekadar kepatuhan tambahan. Saat ini, masih banyak yang melihat ESG sebagai bagian dari kepatuhan, padahal seharusnya menjadi kebijakan industri. Dalam konteks global, dengan penerapan ESG yang baik, ekspor mineral Indonesia akan meningkat dan meningkatkan daya tawar kita. Kecepatan dan efektivitas penerapan ESG sangat tergantung pada kebijakan nasional. Prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG kini menjadi bagian penting dari perkembangan perusahaan di Indonesia, termasuk di sektor pertambangan. Sebagai industri ekstraktif, pertambangan kerap menjadi sorotan terkait pengelolaan lingkungan. Namun, menerapkan prinsip-prinsip ESG juga menghadirkan tantangan tersendiri bagi perusahaan sehingga sering kali masih dipandang sebagai kepatuhan tambahan, bukan inti. Sejak sebelum ESG digaungkan, Indonesia memang masih menghadapi persoalan terkait belum optimalnya praktik pertambangan yang baik ( good mining practices ). Dukungan regulasi untuk mengatur hal ini sejatinya sudah tersedia sejak lama. Namun, lemahnya implementasi di lapangan serta kurangnya pengawasan sering membuat dampak negatif aktivitas pertambangan terlihat secara nyata. Di sisi lain, sejumlah perusahaan tambang skala besar atau multinasional terus berupaya menerapkan standar ESG, termasuk melalui berbagai sertifikasi. Upaya ini tidak hanya meningkatkan reputasi, tetapi juga memastikan produk mereka diterima di pasar yang lebih luas, termasuk di negara-negara maju. Indonesia sendiri juga memegang peran penting dalam peta persaingan mineral global, khususnya pada komoditas nikel. Untuk mengetahui lebih jauh apa saja tantangan dalam penerapan prinsip ESG oleh perusahaan pertambangan di Indonesia, tim Kompas Pro Harian Kompas ( Kompas.id ) mewawancarai praktisi pertambangan dan industri yang juga anggota Dewan Pakar Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Andi Erwin Syarif, pada Jumat (2/1/2026). Berikut petikan wawancaranya. Baca Juga Narasi Hijau di Tengah Jejak Kelabu Pertambangan Indonesia Bagaimana posisi ESG pertambangan Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan standar global dan tuntutan pasar internasional? ​Dalam konteks global, kita masih menghadapi banyak tantangan terkait sustainability (keberlanjutan). Ini salah satu poin pokok yang memang harus kita selesaikan bersama. ESG ini, kan, berbicara mengenai sistem nilai. Artinya, bisnis itu terintegrasi dan terkait dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Jika kita lihat parameternya di tingkat global, ada ESG Sustainalytics oleh Morningstar, Bloomberg ESG Disclosure Score oleh Bloomberg, Russell ESG Scores oleh Financial Times Stock Exchange, dan banyak lagi. Di dalam pertambangan, ESG sebenarnya berbicara tentang kepatuhan terhadap good mining practices . Standarnya di situ. Apabila sudah masuk ke ESG, berarti dia beyond compliance atau lebih dari sekadar patuh. Namun, kalau kita lihat latar belakangnya, ESG itu sebenarnya terkait dengan pengurangan emisi. Bagaimana negara-negara, terutama negara besar, melakukan kontrol terhadap emisi gas rumah kaca. Hal itu juga termasuk dalam konteks pertambangan, terkait bagaimana manajemen lingkungan, mulai dari reklamasi lahan, revegetasi, hingga penggunaan teknologi yang lebih bersih dan maju. Contohnya pada batubara yang membutuhkan coal upgrading untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pembakaran. Ada juga penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS). Dari semua standar yang ada, kita perlu melihatnya dalam kepentingan nasional. Maka, bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, (telah dibicarakan bahwa) dibutuhkan standar ESG mineral dan batubara Indonesia. Kita harapkan ini menjadi titik temu antara praktik industri tambang nasional dan standar etika. Sebab, bicara beyond compliance , pasti ada etika di situ, baik etika sosial, tata kelola, maupun keberlanjutan. Kita buat standar ESG tersebut sehingga nantinya akan menjadi kolaborasi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, dan utamanya Bursa Efek Indonesia. Standar ini akan memudahkan investor dalam mengambil keputusan untuk menjalankan investasinya secara berkelanjutan ( sustainable investment ). Lantaran saat ini standarnya banyak, nanti akan dinilai yang mana yang akan diikuti Indonesia. Ada juga perusahaan seperti PT Vale Indonesia Tbk dan Harita Nickel (PT Trimegah Bangun Persada Tbk) yang mencoba mengacu pada Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) atau Global Reporting Initiative (GRI). Itu tidak masalah, dilanjutkan saja. Namun, tantangan kita sekarang, kan, ada di perusahaan tambang skala menengah ( middle ) dan kecil ( small ). Baca Juga Praktik Tambang yang Baik, Kenapa Tidak? Dari banyaknya izin pertambangan yang ada, berapa banyak perusahaan yang sudah menjalankan prinsip ESG atau minimal mematuhi praktik pertambangan yang baik? Saya tidak tahu jumlah persisnya, tetapi kalau melihat perusahaan yang mendapat Good Mining Practice Awards (oleh Kementerian ESDM), masih sedikit. Namun, kita juga harus melihat bahwa ESG di Indonesia, kan, salah satunya karena ada desakan dari luar, terutama dari pasar premium, seperti Eropa dan Amerika Serikat (AS). Salah satunya Tesla. Mereka melihat sumber material kita dari prosesnya, hulu-hilir, apakah green (ramah lingkungan) atau tidak. Saat ini, Indonesia pemain kunci dalam rantai pasok mineral kritis global, terutama nikel, sekitar 60 persen. Begitu juga dengan kobalt. Oleh karena itu, jika bicara nilai tambah, hilirisasi, ESG menjadi penting. Sebab, dengan ESG, kita bisa mengontrol. Sebagai pemain kunci dalam rantai pasok nikel dan kobalt, kita harapkan bisa men- drive (menakhodai) standar yang ada. Bukan kita yang di- drive oleh yang lain. Apa saja isu sensitif yang saat ini muncul terkait penerapan ESG di sektor pertambangan Indonesia? Pertama, yang dilihat adalah implikasi global. Produsen kendaraan listrik (EV) dan baterai, seperti Tesla dan Ford, yang bergerak di pasar premium, kini semakin ketat soal jejak karbon dalam rantai pasokannya. ESG Indonesia saat ini dinilai buruk sehingga muncul risiko market exclusion , yang membuat banyak produk kita lebih diarahkan ke China. Dengan penerapan ESG yang baik, kita ingin masuk ke pasar premium karena di sana proses nilai tambahnya lebih besar. ​Berbagai perbaikan sebenarnya sudah dilakukan. Misalnya, sekarang ada dorongan untuk green smelter . Vale, misalnya, yang mencoba menggantikan batubara dengan biomassa dan energi terbarukan. Di sektor batubara juga ada pemanfaatan area bekas tambang untuk pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Ini semua langkah konkret untuk mengurangi emisi. Bagaimanapun, di tingkat global, penerapan ESG sangat penting. Sebab, dunia menuntut mineral untuk diproduksi secara berkelanjutan. Posisi Indonesia memberikan leverage (daya tawar) geopolitik sehingga, dengan ESG yang baik, Indonesia dapat menjadi anchor atau penyedia utama mineral kritis berkelanjutan. Namun, yang menjadi kekhawatiran, jika ESG tidak diterapkan, Indonesia berisiko dicap negatif. Sebagai contoh, sebelumnya muncul isu nikel kotor ( dirty nickel ). Jadi, saya melihat ESG memegang peranan penting dalam strategi suplai mineral kritis. Di tingkat operasional, contohnya, harga batubara kualitas rendah yang kini menurun. Tekanan pasar dan menipisnya margin laba memaksa perusahaan fokus pada perbaikan unit cost dan produktivitas. ESG menjadi alat untuk menyeleksi capex (belanja modal) dan mendorong inovasi. Baca Juga Banjir Sumatera dan Alarm Keras Tata Kelola Tambang Operasional perusahaan, mulai dari blasting (peledakan), drilling (pengeboran), loading (pemuatan), conveying (pemindahan), hauling (pengangkutan dengan truk), hingga penggunaan alat berat dan alat pendukung, menyumbang hampir 60 persen dari biaya operasional tambang. Dengan ESG, konsumsi bahan bakar dapat dikurangi melalui perbaikan keandalan dan pemeliharaan peralatan. Hal ini menurunkan biaya operasional sekaligus mengurangi polusi lingkungan. Jadi, ESG diharapkan bukan menjadi biaya tambahan atau incremental cost , melainkan jalan untuk menjaga arus kas, mereduksi risiko dan insiden, serta memperbaiki akses ke pasar. Sejauh mana penerapan ESG perlu terus didorong dalam sektor pertambangan Indonesia? Memang, standar ESG di Indonesia belum populer. Kita ingin masuk ke pasar premium, tetapi masih banyak berkutat dalam hal menambang ataupun hilirisasi yang belum berjalan optimal sehingga aksesnya terbatas. Jika kita lihat lebih jauh, sekitar 90 persen produk tambang kita sebenarnya rentan terhadap konflik dagang, termasuk dengan AS, Eropa, dan China. Pada situasi tersebut, kita yang menentukan standar sebenarnya. Namun, masalahnya ada pada regulasi. Ada sekitar 57 regulasi yang perlu diperbaiki (disederhanakan) agar selaras dengan standar ESG yang akan kita tetapkan ke depan sehingga bisa diterima secara internasional. Selama ini, ESG bersifat sukarela ( voluntary ), tetapi sekarang ESG sudah menjadi hal yang wajib, terutama jika ingin masuk ke pasar premium dan memaksimalkan nilai tambah dari tambang. Ke depan, diharapkan kita bisa menghasilkan standar ESG, kemungkinan dalam bentuk standar nasional Indonesia (SNI). Saat ini, beberapa studi telah dilakukan, misalnya mengacu pada standar internasional, seperti IRMA dan Coppermark. Regulasi yang ada memang penting untuk di- review karena jumlahnya terlalu banyak. Jika terlalu kompleks, justru menimbulkan masalah baru. Dengan tantangan utama yang dihadapi perusahaan pertambangan menengah dan kecil, seperti apa solusi yang dapat diterapkan? Yang utama, perusahaan harus patuh pada standar good mining practices terlebih dahulu. Namun, mereka juga dihadapkan pada tantangan teknis ataupun nonteknis, dan memang masih banyak masalah. Realitas di lapangan menunjukkan masih banyak praktik pertambangan yang buruk ( bad mining practices ). Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah kerja sama, seperti yang disyaratkan oleh sejumlah standar ESG. Perusahaan multinasional bisa memberikan dukungan teknis dan nonteknis kepada kontraktor pertambangan skala menengah dan kecil di satu kawasan. Misalnya di Sorowako, Sulawesi Selatan, ada Vale, dan di sekitarnya terdapat tambang-tambang kecil yang bisa dibantu. Tujuannya adalah menjaga kawasan tersebut agar tetap berkelanjutan secara lingkungan. Oleh karena itu, standar ESG mengharapkan adanya dukungan teknis atau edukasi bagi perusahaan-perusahaan tambang agar mampu menerapkan good mining practices , yang memiliki nilai tambah tersendiri. Poin pentingnya adalah bagaimana perusahaan multinasional mengelola hubungan dengan perusahaan di sekitarnya. Standar seperti Coppermark mensyaratkan perusahaan membantu, misalnya dalam legalisasi, atau menerapkan ESG dalam prosesnya. Ini merupakan perbaikan yang bisa dilakukan. Namun, jika perusahaan tidak menjalankan good mining practices , regulasi berlaku. Dihentikan saja operasinya. Baca Juga Kilas Balik 2025, Tekanan Bertubi Industri Pertambangan di RI Bagaimana dengan penegakan hukum yang berjalan? Dari sisi intensi atau niat, sebenarnya sudah baik. Namun, implementasinya yang masih menimbulkan banyak pertanyaan. Birokrasi di Indonesia tidak sederhana; ada aturan, tetapi tidak selalu dijalankan. Oleh karena itu, masih diperlukan perbaikan, terutama dari sisi transparansi dan akuntabilitas. Seperti apa seharusnya tahapan penutupan lahan dan perbaikan lingkungan dalam kegiatan pertambangan? Ada fase reklamasi dan ada fase mine closure . Kalau reklamasi, sederhananya kita lihat kondisi awal lahan sebelum ditambang. Apakah posisinya hutan lindung? Jika ya, seharusnya dikembalikan ke kondisi awal meski tidak mungkin 100 persen. Mendekati 60 persen sudah sangat baik. Kemudian, ada posisi tambang di hutan produksi. Hutan produksi ini masih bisa dibicarakan dengan pemerintah terkait pemanfaatannya, apakah untuk ekonomi atau lainnya. Jadi, itu memerlukan asesmen lanjutan. Ada juga hak pengelolaan lahan (HPL), yang memungkinkan terbentuknya ekonomi baru. Sementara jika bicara mine closure , maka erat kaitannya dengan aspek sosial. Bagaimana kelanjutan masyarakat setelah tambang berhenti beroperasi. Ada dua aspek utama: pertama, mata pencarian masyarakat setempat atau keberlanjutan penghidupan ( sustainable livelihood ); kedua, dampak terhadap daerah dan bagaimana sustainable regional development dapat dijalankan. Dari sisi perusahaan, berdasarkan berbagai kunjungan, presentasi penerapannya bagus. Intensinya dan niatnya memang sudah baik, hanya perlu diarahkan agar mine closure betul-betul bagus dan sesuai dengan kondisi lapangan. Mine closure bersifat spesifik lokasi sehingga teknisnya berbeda-beda. Yang agak berat adalah di lahan bekas tambang batubara karena banyak lubang tambang. Aturannya memang harus ditutupi kembali. Namun, karena biayanya mahal, ada opsi reklamasi lain, misalnya memanfaatkan area void untuk instalasi panel surya (PLTS). Opsi lain termasuk untuk wisata, olahraga air, irigasi, perikanan, ataupun kebutuhan air, tetapi tetap memerlukan asesmen teknis agar derajat keasaman tetap terkendali. Selain itu, harus dipastikan bahwa reklamasi dalam bentuk lain tidak dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab perbaikan mine closure . Jika niatnya hanya untuk itu, maka muncul moral hazard . Oleh karena itu, dibutuhkan asesmen yang baik, serta keputusan bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat setempat. Agar perusahaan-perusahaan tambang patuh, pembenahan terkait implementasi ESG harus dimulai dari mana? Kalau kita bicara ESG, saat ini sifatnya masih sukarela. Oleh karena itu, yang dilihat adalah efektivitas kepemimpinan dalam penerapan ESG, artinya peran utama ada pada pemilik perusahaan. Kedua, dalam penerapan ESG jelas banyak membutuhkan inovasi. Inovasi ini biasanya dilakukan di tingkat middle management . Inovasi penting, misalnya untuk mereduksi emisi dari setiap proses operasional, menjaga ekosistem di sekitarnya, dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Saat ini ESG masih dalam tahap berjalan. Diharapkan nantinya ada semacam peta jalan agar ESG bisa betul-betul diterapkan. Harapannya, proses ini bisa berjalan lebih cepat dan efektif. ESG harus menjadi kebijakan industri, bukan sekadar kepatuhan tambahan. Saat ini, masih banyak yang melihat ESG sebagai bagian dari kepatuhan, padahal seharusnya menjadi kebijakan industri. Dalam konteks global, dengan penerapan ESG yang baik, ekspor mineral Indonesia akan meningkat dan meningkatkan daya tawar kita. Kecepatan dan efektivitas penerapan ESG sangat tergantung pada kebijakan nasional. Baca Juga Narasi Hijau di Tengah Jejak Kelabu Pertambangan Indonesia Baca Juga Praktik Tambang yang Baik, Kenapa Tidak? Baca Juga Banjir Sumatera dan Alarm Keras Tata Kelola Tambang Baca Juga Kilas Balik 2025, Tekanan Bertubi Industri Pertambangan di RI diff --git a/raw/www.kpk.go.id_id.md b/raw/www.kpk.go.id_id.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..ea3d8892cdf3ea8ef6333abae57eda183dca4ebf --- /dev/null +++ b/raw/www.kpk.go.id_id.md @@ -0,0 +1,201 @@ +--- +url: https://www.kpk.go.id/id +title: "KPK" +domain: www.kpk.go.id +crawl_date: 2026-03-14 14:47:40 +source_type: government +quality_score: 88 +is_priority: false +--- + +# KPK + +Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan korupsi melalui tiga strategi yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan kasus korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan korupsi melalui tiga strategi yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan kasus korupsi di Indonesia. Laporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi untuk kenyamanan lebih pasti Akses resmi layanan informasi, pemberitaan, dan publikasi dari KPK Cegah praktik korupsi dan pantau pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara Suarakan aduan indikasi tindak korupsi, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh KPK Peristiwa Tertangkap Tangan Terduga Pelaku Tindak Pidana Korupsi terkait Pemerasan dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Peristiwa Tertangkap Tangan Terduga Pelaku Tindak Pidana Korupsi terkait Pemerasan dengan Modus Fee Proyek dan Dana CSR serta Penerimaan lainnya atau Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Proyek Pembangunan Jalan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Tangkap Tangan Dugaan Pemerasan terkait Pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan Total Jumlah yang telah menyampaikan LHKPN KPK telah menerima dan menelusuri Iaporan indikasi korupsi dari masyarakat selama Januari - Mei 2025 Proses Penyidikan yang dilakukan KPK Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya Pengumuman PENYESUAIAN JADWAL LAYANAN PUBLIK KPK 18 Feb 2026 1 min Benar Benar Kompetisi 22 Sep 2025 1 min Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 03 Sep 2025 1 min Junjung Integritas Lawan Korupsi + Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan korupsi melalui tiga strategi yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan kasus korupsi di Indonesia. + Profil KPK Pengumuman PENYESUAIAN JADWAL LAYANAN PUBLIK KPK 18 Feb 2026 1 min Benar Benar Kompetisi 22 Sep 2025 1 min Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 03 Sep 2025 1 min Junjung Integritas Lawan Korupsi + Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melaksanakan upaya pemberantasan korupsi melalui tiga strategi yaitu pendidikan, pencegahan dan penindakan kasus korupsi di Indonesia. + Profil KPK Pengumuman PENYESUAIAN JADWAL LAYANAN PUBLIK KPK 18 Feb 2026 1 min Benar Benar Kompetisi 22 Sep 2025 1 min Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 03 Sep 2025 1 min Gratifikasi Online + Laporkan segala bentuk penerimaan gratifikasi untuk kenyamanan lebih pasti + + Selengkapnya Lihat + Website Layanan Informasi Publik + Akses resmi layanan informasi, pemberitaan, dan publikasi dari KPK + + Selengkapnya Lihat + Website Lapor Harta Kekayaan + Cegah praktik korupsi dan pantau pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara + + Selengkapnya Lihat + Website Pengaduan Masyarakat + Suarakan aduan indikasi tindak korupsi, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya oleh KPK + + Selengkapnya Lihat + Website ⚠️ Info Klarifikasi ⚠️ + Pengumuman Klarifikasi Terkait Beredarnya Surat Palsu Rekomendasi Pengelolaan DAK Fisik Infrastruktur Tahun 2026 + + Lebih Lanjut Berita 14 Mar 2026 KPK Tangkap Tangan Tersangka Terkait Pemerasan dan Penerimaan Lainnya di Kabupaten Cilacap 12 Mar 2026 KPK Tahan Tersangka Dugaan TPK Pembagian Kuota Ibadah Haji Indonesia Tahun 2023-2024 11 Mar 2026 Cegah Korupsi Sistemik di Sektor Kesehatan, KPK dan Kemenkes Perkuat Kerja Sama 10 Mar 2026 Pasca Penindakan, KPK Dorong Penguatan Mitigasi Konflik Kepentingan Pemkab Pekalongan 0 min 11 Mar 2026 Lewat E-Learning, KPK Dorong Penguatan Integritas ASN Kementerian Agama 0 min 11 Mar 2026 KPK Ingatkan Risiko Penyimpangan Pokir dan Hibah di Kabupaten Kebumen 0 min 10 Mar 2026 Pasca Penindakan, KPK Dorong Penguatan Mitigasi Konflik Kepentingan Pemkab Pekalongan 0 min 11 Mar 2026 Lewat E-Learning, KPK Dorong Penguatan Integritas ASN Kementerian Agama 0 min 11 Mar 2026 KPK Ingatkan Risiko Penyimpangan Pokir dan Hibah di Kabupaten Kebumen 0 min 10 Mar 2026 Pasca Penindakan, KPK Dorong Penguatan Mitigasi Konflik Kepentingan Pemkab Pekalongan 0 min Siaran Pers 01 / + 03 + + NaN undefined NaN Lapor Pengaduan Layanan Publik KPK + Lapor Informasi resmi dan status penanganan perkara Baca + Perkara + Peristiwa Tertangkap Tangan Terduga Pelaku Tindak Pidana Korupsi terkait Pemerasan dalam Pengisian Jabatan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati + + Kronologi + Siaran Pers + Daftar Ketersangkaan + Peristiwa Tertangkap Tangan Terduga Pelaku Tindak Pidana Korupsi terkait Pemerasan dengan Modus Fee Proyek dan Dana CSR serta Penerimaan lainnya atau Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun + + Kronologi + Siaran Pers + Daftar Ketersangkaan + Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Proyek Pembangunan Jalan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018 + + Kronologi + Siaran Pers + Daftar Ketersangkaan + Kegiatan Tangkap Tangan Dugaan Pemerasan terkait Pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan + + Kronologi + Siaran Pers + Daftar Ketersangkaan KPK dalam aksi berantas dan cegah korupsi serta gratifikasi Baca Statistik 408.894 Sudah Lapor LHKPN (per 1 Januari 2026) Total Jumlah yang telah menyampaikan LHKPN 1.215 Jumlah Pengaduan Masyarakat (per 4 Juni 2025) KPK telah menerima dan menelusuri Iaporan indikasi korupsi dari masyarakat selama Januari - Mei 2025 154 Tersangka (per 1 Januari 2026) Proses Penyidikan yang dilakukan KPK 5.824 Jumlah Objek Gratifikasi Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya Majalah Integrito Baca + Integrito 16 Mar 2022 Edisi Agustus 2009 - Optimalisasi Pengawasan Internal 16 Mar 2022 Edisi April 2009 - Menjaring Aset Negara 15 Mar 2022 Kisah Pengabdian di Waktu Senja 27 Agt 2024 Edisi 3 2021- Menguntai Pendidikan Antikorupsi 29 Apr 2024 Edisi 2 2021- Menjaga Nyala Independensi KPK 29 Apr 2024 Edisi 1 2021- Jaga Bansos Agar Tak Gembos 29 Apr 2024 Edisi 3 2020- Praktik Baik Inovasi Kelola Dana Desa 29 Apr 2024 Edisi 2 2020- Mengawal Kucuran Deras Dana Covid-19 29 Apr 2024 Edisi 1 2020- Jaminan Kesehatan Yang Tak Sehat 29 Apr 2024 Edisi 5 2019- Empat Tahun Kami Menghimpun 29 Apr 2024 Edisi 4 2019- Kerja Keras Merawat Indonesia 29 Apr 2024 Edisi 3 2019- Menjaga Kedaulatan Alam 29 Apr 2024 Edisi 2 2019- Sesak Lapas 29 Apr 2024 Edisi 1 2019- Menuju Catatan Sejarah 29 Apr 2024 Edisi Kaleidoskop 2018 29 Apr 2024 Edisi 4 2018- Lintas Negara Sepakat Lawan Korupsi 29 Apr 2024 Edisi 3 2018- (Mimpi) Citarum Harum 29 Apr 2024 Edisi 2 2018 - 29 Apr 2024 Edisi 1 2018 - Kritik Asyik Lewat Musik 25 Apr 2024 Edisi 6 2016 - Bersahabat Dengan Teknologi Informasi 25 Apr 2024 Edisi 5 2016 - Menguji Keujujuran, Menggugah Kepedulian 21 Apr 2022 Edisi 4 2016 - Mereka Yang Melawan Putus Asa 21 Apr 2022 Edisi 3 2016 - Menghapus Merah Tiga Daerah 21 Apr 2022 Edisi 2 2016 - Kiat Transparansi Ala Tekonologi 21 Apr 2022 Edisi 1 2016 - Menjaga Derap Langkah Perjuangan 21 Apr 2022 Edisi 6 2015 - Bertahan Dihempas Badai 21 Apr 2022 Edisi 5 2015 - Sejuta Alasan Mencintai Indonesia 21 Apr 2022 Edisi 4 2015 - Manusia Manusia Pahlawan 21 Apr 2022 Edisi 3 2015 - Mengawal Dana Sampai Ke Desa 21 Apr 2022 Edisi 2 2015 - Keteladanan Pendiri Bangsa 21 Apr 2022 Edisi 1 2015 - Mengembalikan Kejayaan Nenek Moyang 21 Apr 2022 Edisi 6 2014 - Kiprah KPK Di Tahun Politik 21 Apr 2022 Edisi 5 2014 - Kaum Muda Di Lingkaran Birokrasi 21 Apr 2022 Edisi 4 2014 - Menunggu Komitmen Sang Presiden 21 Apr 2022 Edisi 3 2014 - Waspadai Evolusi Korupsi ! 21 Apr 2022 Edisi 2 2014 - Bikin Suram Masa Depan 21 Apr 2022 Edisi 1 2014 - Memilih Yang Berintegritas 21 Apr 2022 Edisi 6 2013 - Jangan Lengah, Tetap Terarah 21 Apr 2022 Edisi 5 2013 - Kecil Jumlahnya, Besar Dampaknya 21 Apr 2022 Edisi 4 2013 - Harga Melambung, Peternak Limbung 21 Apr 2022 Edisi 3 2013 - Waspadai Pencucian Uang 21 Apr 2022 Edisi 2 2013 - Saatnya Politik Bebas Dari Korupsi 21 Apr 2022 Edisi 1 2013 - Hutan Belantara, MIlik Siapa ? 21 Apr 2022 Edisi 6 2012 - 2012, Kinerja KPK Menapaki Roadmap 21 Apr 2022 Edisi 5 2012 - Saatnya, Koruptor Dimiskinkan ! 21 Apr 2022 Edisi 4 2012 - Harapan Publik Meningkat, KPK Harus Kuat ! 21 Apr 2022 Edisi 3 2012 - Membongkar Tirani Korupsi Politik 21 Apr 2022 Edisi 2 2012 - Masih Memadai, Tak Perlu Revisi 21 Apr 2022 Edisi 1 2012 - Siaga Di Garis Depan 21 Apr 2022 Edisi 6 2011 - Integritas 21 Apr 2022 Edisi 5 2011 - Yang Muda Pun Jangan Korupsi ! 21 Apr 2022 Edisi 4 2011 - Menanti Peran Budaya dan Agama 21 Apr 2022 Edisi 3 2011 - Sistem Baru Harapan Baru 19 Apr 2022 Edisi 2 2011 - Indonesia Memantau 19 Apr 2022 Edisi 1 2011 - Pengadaan Bukan Monopoli 10 Mei 2022 Edisi 6 2010 - Perjalanan KPK 2010 19 Apr 2022 Edisi 5 2010 - Pemuda, Motor Pemberantasan Korupsi 19 Apr 2022 Edisi 4 2010 - Fitri Tanpa Gratifikasi 19 Apr 2022 Edisi 3 2010 - Dicari Figur Pilihan 19 Apr 2022 Edisi 2 2010 - KPK Tidak Diam 16 Mar 2022 Edisi 1 2010 - Antara Ada & Tiada 16 Mar 2022 Edisi Desember 2009 - Jejak Langkah 2009 16 Mar 2022 Edisi November 2009 - Pahlawan Antikorupsi ! 16 Mar 2022 Edisi Oktober 2009 - Reformasi Birokrasi Hukum Apa Kabar ? 16 Mar 2022 Edisi September 2009 - Menjaga Kode Etik 16 Mar 2022 Edisi Agustus 2009 - Optimalisasi Pengawasan Internal 16 Mar 2022 Edisi April 2009 - Menjaring Aset Negara 15 Mar 2022 Kisah Pengabdian di Waktu Senja 27 Agt 2024 Edisi 3 2021- Menguntai Pendidikan Antikorupsi 29 Apr 2024 Edisi 2 2021- Menjaga Nyala Independensi KPK 29 Apr 2024 Edisi 1 2021- Jaga Bansos Agar Tak Gembos 29 Apr 2024 Edisi 3 2020- Praktik Baik Inovasi Kelola Dana Desa 29 Apr 2024 Edisi 2 2020- Mengawal Kucuran Deras Dana Covid-19 29 Apr 2024 Edisi 1 2020- Jaminan Kesehatan Yang Tak Sehat 29 Apr 2024 Edisi 5 2019- Empat Tahun Kami Menghimpun 29 Apr 2024 Edisi 4 2019- Kerja Keras Merawat Indonesia 29 Apr 2024 Edisi 3 2019- Menjaga Kedaulatan Alam 29 Apr 2024 Edisi 2 2019- Sesak Lapas 29 Apr 2024 Edisi 1 2019- Menuju Catatan Sejarah 29 Apr 2024 Edisi Kaleidoskop 2018 29 Apr 2024 Edisi 4 2018- Lintas Negara Sepakat Lawan Korupsi 29 Apr 2024 Edisi 3 2018- (Mimpi) Citarum Harum 29 Apr 2024 Edisi 2 2018 - 29 Apr 2024 Edisi 1 2018 - Kritik Asyik Lewat Musik 25 Apr 2024 Edisi 6 2016 - Bersahabat Dengan Teknologi Informasi 25 Apr 2024 Edisi 5 2016 - Menguji Keujujuran, Menggugah Kepedulian 21 Apr 2022 Edisi 4 2016 - Mereka Yang Melawan Putus Asa 21 Apr 2022 Edisi 3 2016 - Menghapus Merah Tiga Daerah 21 Apr 2022 Edisi 2 2016 - Kiat Transparansi Ala Tekonologi 21 Apr 2022 Edisi 1 2016 - Menjaga Derap Langkah Perjuangan 21 Apr 2022 Edisi 6 2015 - Bertahan Dihempas Badai 21 Apr 2022 Edisi 5 2015 - Sejuta Alasan Mencintai Indonesia 21 Apr 2022 Edisi 4 2015 - Manusia Manusia Pahlawan 21 Apr 2022 Edisi 3 2015 - Mengawal Dana Sampai Ke Desa 21 Apr 2022 Edisi 2 2015 - Keteladanan Pendiri Bangsa 21 Apr 2022 Edisi 1 2015 - Mengembalikan Kejayaan Nenek Moyang 21 Apr 2022 Edisi 6 2014 - Kiprah KPK Di Tahun Politik 21 Apr 2022 Edisi 5 2014 - Kaum Muda Di Lingkaran Birokrasi 21 Apr 2022 Edisi 4 2014 - Menunggu Komitmen Sang Presiden 21 Apr 2022 Edisi 3 2014 - Waspadai Evolusi Korupsi ! 21 Apr 2022 Edisi 2 2014 - Bikin Suram Masa Depan 21 Apr 2022 Edisi 1 2014 - Memilih Yang Berintegritas 21 Apr 2022 Edisi 6 2013 - Jangan Lengah, Tetap Terarah 21 Apr 2022 Edisi 5 2013 - Kecil Jumlahnya, Besar Dampaknya 21 Apr 2022 Edisi 4 2013 - Harga Melambung, Peternak Limbung 21 Apr 2022 Edisi 3 2013 - Waspadai Pencucian Uang 21 Apr 2022 Edisi 2 2013 - Saatnya Politik Bebas Dari Korupsi 21 Apr 2022 Edisi 1 2013 - Hutan Belantara, MIlik Siapa ? 21 Apr 2022 Edisi 6 2012 - 2012, Kinerja KPK Menapaki Roadmap 21 Apr 2022 Edisi 5 2012 - Saatnya, Koruptor Dimiskinkan ! 21 Apr 2022 Edisi 4 2012 - Harapan Publik Meningkat, KPK Harus Kuat ! 21 Apr 2022 Edisi 3 2012 - Membongkar Tirani Korupsi Politik 21 Apr 2022 Edisi 2 2012 - Masih Memadai, Tak Perlu Revisi 21 Apr 2022 Edisi 1 2012 - Siaga Di Garis Depan 21 Apr 2022 Edisi 6 2011 - Integritas 21 Apr 2022 Edisi 5 2011 - Yang Muda Pun Jangan Korupsi ! 21 Apr 2022 Edisi 4 2011 - Menanti Peran Budaya dan Agama 21 Apr 2022 Edisi 3 2011 - Sistem Baru Harapan Baru 19 Apr 2022 Edisi 2 2011 - Indonesia Memantau 19 Apr 2022 Edisi 1 2011 - Pengadaan Bukan Monopoli 10 Mei 2022 Edisi 6 2010 - Perjalanan KPK 2010 19 Apr 2022 Edisi 5 2010 - Pemuda, Motor Pemberantasan Korupsi 19 Apr 2022 Edisi 4 2010 - Fitri Tanpa Gratifikasi 19 Apr 2022 Edisi 3 2010 - Dicari Figur Pilihan 19 Apr 2022 Edisi 2 2010 - KPK Tidak Diam 16 Mar 2022 Edisi 1 2010 - Antara Ada & Tiada 16 Mar 2022 Edisi Desember 2009 - Jejak Langkah 2009 16 Mar 2022 Edisi November 2009 - Pahlawan Antikorupsi ! 16 Mar 2022 Edisi Oktober 2009 - Reformasi Birokrasi Hukum Apa Kabar ? 16 Mar 2022 Edisi September 2009 - Menjaga Kode Etik 16 Mar 2022 Edisi Agustus 2009 - Optimalisasi Pengawasan Internal 16 Mar 2022 Edisi April 2009 - Menjaring Aset Negara 15 Mar 2022 Kisah Pengabdian di Waktu Senja ACFFest 2025 Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) merupakan ajang kreasi, eksibisi, dan forum diskusi yang digagas dan dikelola oleh Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK. Tahun 2025 menjadi tahun ke-11 perayaan ACFFEST dengan mengangkat tema “Dari Layar, Kita Beraksi Berantas Korupsi!”. ACFFEST pertama kali digelar pada tahun 2013, dan program tahun ini masih mengusung harapan yang sama: mengajak partisipasi aktif dan kritis dari generasi muda Indonesia dengan menuangkan ide dalam bentuk audio-visual sebagai kontribusi dalam pemberantasan korupsi melalui kampanye nilai-nilai antikorupsi. Pariwara Antikorupsi Pariwara Antikorupsi adalah kampanye publik yang menyebarkan pesan antikorupsi secara kreatif lewat media massa, media sosial, kampanye digital, dan aksi langsung. Program ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMD, media, dan praktisi periklanan untuk menggaungkan nilai integritas dan transparansi, khususnya di layanan publik. LSP KPK Dalam upaya mendukung percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia agar lebih efektf, profesional, dan berdampak, KPK membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang bersifat indenpenden. LSP KPK bertujuan meningkatkan kompetensi para pemangku kepentingan di bidang antikorupsi melalui penyelenggaraan sertifikasi kompetensi. Video KPK Indeks Integritas Pendidikan Nasional Tahun 2024 + 04 Jun 2025 + + Pencegahan, Pendidikan + Terimakasih atau Melanggar + 04 Jun 2025 + + Pencegahan, Gratifikasi + KPK 24 JAM | PEKAN KELIMA MEI, 2025 + 04 Jun 2025 + + KPK 24 Jam, Kelembagaan + PESAN RAMADAN | PUASA DAN JALAN MENUJU TAKWA: MENGENDALIKAN NAFSU, MEMBUKA PINTU SURGA + 23 Feb 2026 + + Kelembagaan + Abdur Arsyad: Belajar apa dari desa nelayan? | Benar-Benar Podcast #6 + 13 Feb 2026 + + Kelembagaan, Pendidikan + KPK 24 JAM | PEKAN KE EMPAT FEBRUARI, 2026 + 10 Mar 2026 + + Kelembagaan + KETIKA TEMBOK SEKOLAH TAK KUNJUNG BERDIRI + 30 Jul 2025 + + Pencegahan, Pendidikan + SEKOLAH BERINTEGRITAS BUKAN SEKEDAR SLOGAN + 30 Jul 2025 + + Pendidikan + Ryan Adriandhy: Cerita Harus Menarik Dulu, Baru Messagenya | Benar-Benar Podcast #1 + 23 Jul 2025 + + Kelembagaan, Pendidikan + Estafet Masa Depan | Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2025 #4 + 22 Jul 2025 + + Pendidikan, Antikorupsi, Kampanye + KPK 24 JAM | PEKAN KEDUA JULI, 2025 + 22 Jul 2025 + + Kelembagaan + Siapa Awasi KPK ? + 14 Jul 2025 + + Kelembagaan + KPK 24 Jam 2025 | Pekan Pertama Juli 2025 + 14 Jul 2025 + + Kelembagaan + Curi Start Iklan Antikorupsi + 14 Jul 2025 + + Pencegahan, Pendidikan + Bincang KPK | Jalan Cerita Rumah Sitaan + 04 Jun 2025 + + Penindakan, Barang Sitaan, Lelang KPK + Adik TK Tanya KPK + 04 Jun 2025 + + Pendidikan, Anak + Indeks Integritas Pendidikan Nasional Tahun 2024 + 04 Jun 2025 + + Pencegahan, Pendidikan + Terimakasih atau Melanggar + 04 Jun 2025 + + Pencegahan, Gratifikasi + KPK 24 JAM | PEKAN KELIMA MEI, 2025 + 04 Jun 2025 + + KPK 24 Jam, Kelembagaan + PESAN RAMADAN | PUASA DAN JALAN MENUJU TAKWA: MENGENDALIKAN NAFSU, MEMBUKA PINTU SURGA + 23 Feb 2026 + + Kelembagaan + Abdur Arsyad: Belajar apa dari desa nelayan? | Benar-Benar Podcast #6 + 13 Feb 2026 + + Kelembagaan, Pendidikan + KPK 24 JAM | PEKAN KE EMPAT FEBRUARI, 2026 + 10 Mar 2026 + + Kelembagaan + KETIKA TEMBOK SEKOLAH TAK KUNJUNG BERDIRI + 30 Jul 2025 + + Pencegahan, Pendidikan + SEKOLAH BERINTEGRITAS BUKAN SEKEDAR SLOGAN + 30 Jul 2025 + + Pendidikan + Ryan Adriandhy: Cerita Harus Menarik Dulu, Baru Messagenya | Benar-Benar Podcast #1 + 23 Jul 2025 + + Kelembagaan, Pendidikan + Estafet Masa Depan | Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2025 #4 + 22 Jul 2025 + + Pendidikan, Antikorupsi, Kampanye + KPK 24 JAM | PEKAN KEDUA JULI, 2025 + 22 Jul 2025 + + Kelembagaan + Siapa Awasi KPK ? + 14 Jul 2025 + + Kelembagaan + KPK 24 Jam 2025 | Pekan Pertama Juli 2025 + 14 Jul 2025 + + Kelembagaan + Curi Start Iklan Antikorupsi + 14 Jul 2025 + + Pencegahan, Pendidikan + Bincang KPK | Jalan Cerita Rumah Sitaan + 04 Jun 2025 + + Penindakan, Barang Sitaan, Lelang KPK + Adik TK Tanya KPK + 04 Jun 2025 + + Pendidikan, Anak + Indeks Integritas Pendidikan Nasional Tahun 2024 + 04 Jun 2025 + + Pencegahan, Pendidikan + Terimakasih atau Melanggar + 04 Jun 2025 + + Pencegahan, Gratifikasi + KPK 24 JAM | PEKAN KELIMA MEI, 2025 + 04 Jun 2025 + + KPK 24 Jam, Kelembagaan diff --git a/raw/www.qoo10.co.id_lokal_254516_kemenkum-jatim-gelontor-rp68-miliar-untuk-bantuan-hukum-gratis-warga-miskin-negara-tegaskan-komitmen-hadirkan-keadilan-me.md b/raw/www.qoo10.co.id_lokal_254516_kemenkum-jatim-gelontor-rp68-miliar-untuk-bantuan-hukum-gratis-warga-miskin-negara-tegaskan-komitmen-hadirkan-keadilan-me.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e2c9ae69b71ff6c2a6cfe4d9daba8ea70943886b --- /dev/null +++ b/raw/www.qoo10.co.id_lokal_254516_kemenkum-jatim-gelontor-rp68-miliar-untuk-bantuan-hukum-gratis-warga-miskin-negara-tegaskan-komitmen-hadirkan-keadilan-me.md @@ -0,0 +1,139 @@ +--- +url: https://www.qoo10.co.id/lokal/254516/kemenkum-jatim-gelontor-rp68-miliar-untuk-bantuan-hukum-gratis-warga-miskin-negara-tegaskan-komitmen-hadirkan-keadilan-merata/ +title: "Kemenkum Jatim Gelontor Rp6,8 Miliar Untuk Bantuan Hukum Gratis Warga Miskin, Negara Tegaskan Komitmen Hadirkan Keadilan Merata" +domain: www.qoo10.co.id +crawl_date: 2026-03-06 23:55:54 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Kemenkum Jatim Gelontor Rp6,8 Miliar Untuk Bantuan Hukum Gratis Warga Miskin, Negara Tegaskan Komitmen Hadirkan Keadilan Merata + +jatimnow.com + + + + + + + + + + + + + + +Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mengalokasikan dana sebesar Rp6,8 miliar untuk program bantuan hukum gratis pada tahun anggaran 2026. Alokasi dana ini bertujuan memberikan akses keadilan yang merata, khususnya bagi warga miskin dan kelompok rentan di wilayah Jawa Timur. +Dana tersebut akan disalurkan melalui 91 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang telah terakreditasi. Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional warga untuk mendapatkan keadilan. + + + + + +Alokasi Dana Fokus Pendampingan Hukum + + +Berita Terkait + + + + + + + + + + + + + +Prakiraan Hujan Ringan hingga Sedang di Jawa Barat 7 Maret 2026, Siapkan Payung Anda Menyambut Perubahan Cuaca Mendadak! + +07/03/2026 + + + + + + + + + + + + +Hujan Masih Mengguyur Indonesia 6 Hingga 12 Maret, Siaga Intensitas Tinggi Waspadai Petir dan Angin Kencang + +07/03/2026 + + + + + + +Pengalokasian dana sebesar Rp6,8 miliar ini terbagi menjadi dua fokus utama pendampingan hukum. Pertama, jalur litigasi atau proses peradilan formal memperoleh porsi terbesar, yaitu mencapai 84 persen atau sekitar Rp5,7 miliar. Dana ini digunakan untuk mendampingi warga miskin dalam proses pengadilan hingga mencapai putusan hukum. + +Kedua, jalur non-litigasi yang meliputi penyuluhan hukum, mediasi, arbitrase, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan mendapatkan alokasi sekitar Rp1,1 miliar. Pendanaan jalur non-litigasi ini difokuskan pada keberadaan pos bantuan hukum (Posbankum) di 8.494 desa dan kelurahan di seluruh Jawa Timur. +Pentingnya Kualitas dan Integritas dalam Pelayanan Bantuan Hukum +Haris Sukamto memberikan peringatan tegas kepada seluruh PBH agar tidak hanya mengejar kuantitas penyelesaian perkara sebagai syarat pencairan anggaran. Ia menekankan bahwa pendampingan harus menjunjung tinggi kualitas dan moralitas profesi hukum sehingga marwah penegakan hukum tetap terjaga. + + + +“Kami minta integritas tidak boleh dikompromikan. Bantuan hukum harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan etika profesi,” ujar Haris usai penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 di Kanwil Kemenkum Jatim. +Dorongan Kolaborasi antara PBH dan Paralegal +Selain itu, Haris mengajak seluruh PBH untuk menjalin kolaborasi erat dengan paralegal guna memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah pelosok Jawa Timur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan bantuan hukum gratis dapat diterima oleh masyarakat di daerah terpencil. + + + +Haris juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan untuk menghindari duplikasi pendanaan antara bantuan dari Kemenkumham dengan program sejenis yang dijalankan oleh pemerintah daerah. +Harapan dari Pihak Kanwil Kemenkum Jatim +Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Soleh Joko Sutopo, menyambut baik komitmen seluruh PBH dalam pelaksanaan program ini. Ia berharap dana yang telah dialokasikan dapat segera terserap secara optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu. +“Saya berharap seluruh pihak dapat menjalankan program ini secara transparan, akuntabel, dan serius agar dampak positifnya betul-betul dirasakan oleh mereka yang memerlukan bantuan hukum,” kata Soleh. +Rencana Implementasi Bantuan Hukum Gratis +Berikut ringkasan rencana penggunaan dana bantuan hukum Rp6,8 miliar di Jawa Timur: + +Jalur Litigasi Rp5,7 miliar untuk pendampingan proses hukum formal warga miskin. +Jalur Non-Litigasi Rp1,1 miliar untuk penyuluhan hukum, mediasi, arbitrase, dan pengelolaan Posbankum di 8.494 desa/kelurahan. + +Program bantuan hukum gratis dari Kanwil Kemenkum Jatim ini menjadi bagian vital dalam memperkuat akses keadilan di tingkat akar rumput. Pendampingan dari PBH yang profesional diharapkan mampu membantu masyarakat miskin menjaga hak dan memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. +Baca JugaSekretaris Jenderal Kemenkumham Dorong Semangat Baru Humas…West Ham Tersungkur di Zona Degradasi Usai Kekalahan dari…Soal Revisi UU HAM, Begini Kata Sekjen KemenHAM tentang…Langkah Strategis Kemenkum Jabar Harmonisasi Aturan Dana Desa… +Baca selengkapnya mengenai topik ini di: jatimnow.com + + + + + + + + + + +Qoo MediaKamis, 5 Maret 2026 + + + + + + + + Bagikan + + + Facebook + + + X + + + LinkedIn + + + Tumblr + + + Pinterest + + + Flipboard Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur mengalokasikan dana sebesar Rp6,8 miliar untuk program bantuan hukum gratis pada tahun anggaran 2026. Alokasi dana ini bertujuan memberikan akses keadilan yang merata, khususnya bagi warga miskin dan kelompok rentan di wilayah Jawa Timur. Dana tersebut akan disalurkan melalui 91 Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang telah terakreditasi. Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin hak konstitusional warga untuk mendapatkan keadilan. Alokasi Dana Fokus Pendampingan Hukum Pengalokasian dana sebesar Rp6,8 miliar ini terbagi menjadi dua fokus utama pendampingan hukum. Pertama, jalur litigasi atau proses peradilan formal memperoleh porsi terbesar, yaitu mencapai 84 persen atau sekitar Rp5,7 miliar. Dana ini digunakan untuk mendampingi warga miskin dalam proses pengadilan hingga mencapai putusan hukum. Kedua, jalur non-litigasi yang meliputi penyuluhan hukum, mediasi, arbitrase, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan mendapatkan alokasi sekitar Rp1,1 miliar. Pendanaan jalur non-litigasi ini difokuskan pada keberadaan pos bantuan hukum (Posbankum) di 8.494 desa dan kelurahan di seluruh Jawa Timur. Pentingnya Kualitas dan Integritas dalam Pelayanan Bantuan Hukum Haris Sukamto memberikan peringatan tegas kepada seluruh PBH agar tidak hanya mengejar kuantitas penyelesaian perkara sebagai syarat pencairan anggaran. Ia menekankan bahwa pendampingan harus menjunjung tinggi kualitas dan moralitas profesi hukum sehingga marwah penegakan hukum tetap terjaga. “Kami minta integritas tidak boleh dikompromikan. Bantuan hukum harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan mengedepankan etika profesi,” ujar Haris usai penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 di Kanwil Kemenkum Jatim. Dorongan Kolaborasi antara PBH dan Paralegal Selain itu, Haris mengajak seluruh PBH untuk menjalin kolaborasi erat dengan paralegal guna memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah pelosok Jawa Timur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program dan memastikan bantuan hukum gratis dapat diterima oleh masyarakat di daerah terpencil. Haris juga mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas pelaporan untuk menghindari duplikasi pendanaan antara bantuan dari Kemenkumham dengan program sejenis yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Harapan dari Pihak Kanwil Kemenkum Jatim Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Soleh Joko Sutopo, menyambut baik komitmen seluruh PBH dalam pelaksanaan program ini. Ia berharap dana yang telah dialokasikan dapat segera terserap secara optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kurang mampu. “Saya berharap seluruh pihak dapat menjalankan program ini secara transparan, akuntabel, dan serius agar dampak positifnya betul-betul dirasakan oleh mereka yang memerlukan bantuan hukum,” kata Soleh. Rencana Implementasi Bantuan Hukum Gratis Berikut ringkasan rencana penggunaan dana bantuan hukum Rp6,8 miliar di Jawa Timur: Program bantuan hukum gratis dari Kanwil Kemenkum Jatim ini menjadi bagian vital dalam memperkuat akses keadilan di tingkat akar rumput. Pendampingan dari PBH yang profesional diharapkan mampu membantu masyarakat miskin menjaga hak dan memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Berita Terkait Jadwal Sholat Jawa Timur 7 Maret 2026 Ungkap Waktu Imsak Hingga Buka Puasa, Pastikan Ibadah Tepat Waktu! DPRD Jabar Waspadai Pinjaman Rp2 Triliun, Jangan Biarkan Beban Berat Menjerat Gubernur Baru! Jateng Lampaui Target Gerakan Pangan Murah 333 Kali di 2026, Strategi Ampuh Jaga Harga Stabil Jelang Lebaran! Gubernur Khofifah dan REI Jatim Bersatu Hadapi Krisis Perumahan, Strategi Subsidi dan Tantangan Lahan Sawah Dilindungi Jadi Fokus Pembahasan diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_mw2n1m_energi-menuju-produktivitas.md b/raw/www.republika.co.id_berita_mw2n1m_energi-menuju-produktivitas.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f24f47b98bceefd16251e624cc43d8aa90ad5a50 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_mw2n1m_energi-menuju-produktivitas.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/mw2n1m/energi-menuju-produktivitas +title: "Energi Menuju Produktivitas | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:42:50 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Energi Menuju Produktivitas | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, Spiritualitas mewujud pada sikap arif dalam kesejatian maknanya. Bila merenung sejenak, manusia kerap mempermainkan Sang Khalik. Saat diterpa masalah, kian mendekat. Kala hari-hari penuh nikmat, tak pernah diingat. Pada saat bergelimang harta, Allah dilupakan. Pada saat manusia sampai kepada titik nadirnya, Allah didatangkan. Kepala Pusat Penelitian Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama Prof Dedi Djubaedi menyatakan, pada saat manusia terjebak dalam kompleksitas persoalan dunia, seperti kesulitan ekonomi, kegalauan politik, kekerasan, kemiskinan, dan bencana alam, manusia kerap mengingat Allah. Hal sama juga terjadi saat manusia mengalami konflik sosial dan agama, radikalisme, pornografi, narkoba, korupsi, dan kenakalan remaja. Semuanya dapat menghentikan nalar, mematikan asa, dan kecerdasan emosional. “Mestinya spiritualitas menjadi kekuatan pamungkas,” jelas guru besar ilmu tasawuf ini. Spiritualitas itu mewujud pada sikap arif dalam kesejatian maknanya. Kearifan melampaui pengetahuan biasa, cakrawala politik, interest ekonomi, ego sektoral, dan  fanatisme golongan. Lihat Padang Arafah yang jadi simbol universalitas dan globalitas pengetahuan spiritualitas. Keluasan spiritualnya membangun kebersamaan sejati, persaudaran abadi, dan meluluhlantakkan disparitas dan diskriminasi. Muslim yang produktif dipastikan memiliki spiritual power. Setiap langkah dan usaha kerasnya dilumuri kekuatan Ilahi yang memancar dari asma Allah, seperti al-Khaliq atau yang Mahakreatif. Muslim seperti itu memiliki daya tahan dari al-Qawi, yaitu Tuhan, keuletan, kesabaran dari as-Shabur, dan asma baik lainnya. Bagaimana tidak seluruh persoalan diyakini akan diselesaikan dengan kuasa Ilahi. Spirit hasbiyallah yang mengiringi kekuatan pikiran dan kekuatan usahanya, lalu mengakhirinya dengan la haula wala quwata illa billah. “Itulah urgensi spiritual,” paparnya. Pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qurro , Pondok Cabe, Tangerang Selatan, KH Syarief Rahmat menyatakan, umat Islam harus berpedoman kuat kepada tauhid agar dapat selalu memiliki kekuatan spiritual. Ingat kepada Allah membuat manusia selalu terlindungi dari arogansi dan bersikap hati-hati menyikapi kehidupan duniawi. Ketika sudah berpedoman pada tauhid, manusia akan menerima berbagai takdir dari Allah, apakah itu kebaikan atau keburukan. Ini akan menciptakan kebersihan batin. Manusia nantinya akan terhindar dari sikap tercela yang membahayakannya dan orang lain. Ketika berhadapan dengan orang lain, dia akan bertutur kata santun, menghargai eksistensi orang lain, dan menjauhkan diri dari sifat merusak. Ada perasaan batin sangat kuat, yaitu selalu diawasi Allah. Kiai Syarif menyatakan, orang seperti ini nantinya akan mengenal Allah beserta sifat-sifat-Nya. Dia akan mengejawantahkan keindahan Allah dalam perilaku sehari-hari. Dasar pedomannya tetap, akidah Islam. Harus tetap beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan takdir. Dua kalimat syahadat harus tetap tertanam dan dihayati. Pada saat itulah hati seseorang dipenuhi dengan hadirnya kebenaran Allah. Hatinya selalu berhubungan dengan nur Ilahi. Hati kemudian menyadari segala sesuatu, termasuk gerak-gerik dirinya lahir batin, seperti melihat, mendengar, merasa, menemukan, bergerak, berdiam, berangan-angan, berpikir, dan sebagainya, semua hanyalah kepada Allah SWT. Dialah yang menciptakan dan menggerakkan. Kiai Syarif menyatakan, keadaan semacam ini tidak didapat lewat pengalaman indrawi, juga tidak dicapai lewat penalaran rasional, tetapi lewat kemurnian kalbu yang mendapat ilham atau limpahan cahaya Tuhan. Di sini tersingkap segala realitas yang tidak dapat ditangkap oleh indra dan tidak terjangkau oleh akal. Ask me! Energi Menuju Produktivitas Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki REPUBLIKA.CO.ID, + + + + + Spiritualitas mewujud pada sikap arif dalam kesejatian maknanya. + + + Bila merenung sejenak, manusia kerap mempermainkan Sang Khalik. Saat diterpa masalah, kian mendekat. Kala hari-hari penuh nikmat, tak pernah diingat. Pada saat bergelimang harta, Allah dilupakan. Pada saat manusia sampai kepada titik nadirnya, Allah didatangkan. Kepala Pusat Penelitian Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama Prof Dedi Djubaedi menyatakan, pada saat manusia terjebak dalam kompleksitas persoalan dunia, seperti kesulitan ekonomi, kegalauan politik, kekerasan, kemiskinan, dan bencana alam, manusia kerap mengingat Allah. + + + Hal sama juga terjadi saat manusia mengalami konflik sosial dan agama, radikalisme, pornografi, narkoba, korupsi, dan kenakalan remaja. Semuanya dapat menghentikan nalar, mematikan asa, dan kecerdasan emosional. “Mestinya spiritualitas menjadi kekuatan pamungkas,” jelas guru besar ilmu tasawuf ini. Spiritualitas itu mewujud pada sikap arif dalam kesejatian maknanya. Kearifan melampaui pengetahuan biasa, cakrawala politik, interest ekonomi, ego sektoral, dan  fanatisme golongan. Lihat Padang Arafah yang jadi simbol universalitas dan globalitas pengetahuan spiritualitas. Keluasan spiritualnya membangun kebersamaan sejati, persaudaran abadi, dan meluluhlantakkan disparitas dan diskriminasi. Muslim yang produktif dipastikan memiliki spiritual power. Setiap langkah dan usaha kerasnya dilumuri kekuatan Ilahi yang memancar dari asma Allah, seperti al-Khaliq atau yang Mahakreatif. + Muslim seperti itu memiliki daya tahan dari al-Qawi, yaitu Tuhan, keuletan, kesabaran dari as-Shabur, dan asma baik lainnya. Bagaimana tidak seluruh persoalan diyakini akan diselesaikan dengan kuasa Ilahi. Spirit hasbiyallah yang mengiringi kekuatan pikiran dan kekuatan usahanya, lalu mengakhirinya dengan la haula wala quwata illa billah. “Itulah urgensi spiritual,” paparnya. Pimpinan Pondok Pesantren Ummul Qurro , Pondok Cabe, Tangerang Selatan, KH Syarief Rahmat menyatakan, umat Islam harus berpedoman kuat kepada tauhid agar dapat selalu memiliki kekuatan spiritual. + Ingat kepada Allah membuat manusia selalu terlindungi dari arogansi dan bersikap hati-hati menyikapi kehidupan duniawi. Ketika sudah berpedoman pada tauhid, manusia akan menerima berbagai takdir dari Allah, apakah itu kebaikan atau keburukan. + Ini akan menciptakan kebersihan batin. Manusia nantinya akan terhindar dari sikap tercela yang membahayakannya dan orang lain. Ketika berhadapan dengan orang lain, dia akan bertutur kata santun, menghargai eksistensi orang lain, dan menjauhkan diri dari sifat merusak. Ada perasaan batin sangat kuat, yaitu selalu diawasi Allah. Kiai Syarif menyatakan, orang seperti ini nantinya akan mengenal Allah beserta sifat-sifat-Nya. Dia akan mengejawantahkan keindahan Allah dalam perilaku sehari-hari. Dasar pedomannya tetap, akidah Islam. Harus tetap beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, dan takdir. + Dua kalimat syahadat harus tetap tertanam dan dihayati. Pada saat itulah hati seseorang dipenuhi dengan hadirnya kebenaran Allah. Hatinya selalu berhubungan dengan nur Ilahi. Hati kemudian menyadari segala sesuatu, termasuk gerak-gerik dirinya lahir batin, seperti melihat, mendengar, merasa, menemukan, bergerak, berdiam, berangan-angan, berpikir, dan sebagainya, semua hanyalah kepada Allah SWT. Dialah yang menciptakan dan menggerakkan. Kiai Syarif menyatakan, keadaan semacam ini tidak didapat lewat pengalaman indrawi, juga tidak dicapai lewat penalaran rasional, tetapi lewat kemurnian kalbu yang mendapat ilham atau limpahan cahaya Tuhan. Di sini tersingkap segala realitas yang tidak dapat ditangkap oleh indra dan tidak terjangkau oleh akal. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_qnf3wt320_siapa-pun-bisa-berbuat-baik-tapi-jauhi-haram-cuma-pilihan.md b/raw/www.republika.co.id_berita_qnf3wt320_siapa-pun-bisa-berbuat-baik-tapi-jauhi-haram-cuma-pilihan.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a86142e2f6348a880f4ed992e8c59c320e781a84 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_qnf3wt320_siapa-pun-bisa-berbuat-baik-tapi-jauhi-haram-cuma-pilihan.md @@ -0,0 +1,118 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/qnf3wt320/siapa-pun-bisa-berbuat-baik-tapi-jauhi-haram-cuma-pilihan +title: "Siapa pun Bisa Berbuat Baik, tapi Jauhi Haram Cuma Pilihan | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:20 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Siapa pun Bisa Berbuat Baik, tapi Jauhi Haram Cuma Pilihan | Republika Online + +Tak semua orang mampu jauhi haram beda dengan berbuat baik Oleh : Ustadz Yendri Junaidi Lc MA, dosen STIT Diniyyah Puteri Padang Panjang, alumni Al-Azhar Mesir REPUBLIKA.CO.ID,  Amal saleh merupakan buah alami bagi iman dan gerakan yang didorong oleh adanya hakikat iman yang mantap di dalam hati. Dalam tafsir Fi Dzilalil Quran, Sayyid Quthb menjelaskan tentang apa itu amal saleh. Menurut Quthb, sesuai dengan QS al-Ashr, orang-orang beriman yang mengerjakan amal saleh. Iman, dikatakan Quthb, merupakan hakikat yang aktif dan dinamis. Apabila sudah mantap di dalam hati, dia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal saleh. Kendati demikian, ternyata, pada dasarnya perbuatan baik atau amal saleh memang sudah sepatutnya dilakukan Muslim. Yang masih menjadi tantangan dan berat adalah menjaga diri dari perkara haram. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري  أعمال البر يأتيها البر والفاجر   ولكن الكف عن المحارم لا يستطيعه إلا الصديقون Imam Sahal bin Abdullah at-Tustari berkata: Perbuatan baik, bisa dilakukan siapa saja, orang baik dan orang tak baik. Tetapi menahan diri dari perbuatan haram, tidak disanggupi kecuali oleh orang-orang shiddiqun (benar-benar jujur dan murni keimanannya).” “Tidak hanya orang-orang baik dan shaleh yang bisa berbuat baik, orang-orang yang durjana pun juga bisa melakukan perbuatan baik, setidaknya dalam pandangan manusia. Banyak orang yang bisa pergi haji, sedekah, dan shalat sementara dia dalam pandangan Allah adalah orang-orang fasik, na’udzubillah,” kata Ustadz Yendri Junaidi Lc MA, dosen STIT Diniyyah Puteri Padang Panjang, dalam keterangannya, Ahad (24/1). Ustadz Yendri mengatakan, tidak semua orang yang mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan agama; baik dalam perbuatan, perkataan, komentar, penilaian negatif, fitnah, gunjing, dan sebagainya, kecuali mereka yang benar-benar jujur dalam keimanan dan dalam rasa takut pada Allah SWT. “Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk hamba-hamba-Nya yang senantiasa takut pada-Nya meskipun dia sendirian, tak ada siapa yang melihat selain Dia Yang Mahamengawasi,” kata alumni Al-Azhar Mesir ini. Ask me! Siapa pun Bisa Berbuat Baik, tapi Jauhi Haram Cuma Pilihan Rekomendasi Menguatkan Iman Generasi Muda BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki Oleh : Ustadz Yendri Junaidi Lc MA, dosen STIT Diniyyah Puteri Padang Panjang, alumni Al-Azhar Mesir REPUBLIKA.CO.ID,  Amal saleh merupakan buah alami bagi iman dan gerakan yang didorong oleh adanya hakikat iman yang mantap di dalam hati. + + + + + Dalam tafsir Fi Dzilalil Quran, Sayyid Quthb menjelaskan tentang apa itu amal saleh. Menurut Quthb, sesuai dengan QS al-Ashr, orang-orang beriman yang mengerjakan amal saleh. + + + + + Baca Juga + + + Mozambik Dihantam Topan Eloise, Sejumlah Daerah Terendam + + Brunei, Negara Islam Sejuta Panorama Indah Pukau Para Dubes + + Arab Saudi Yakin Bisa Mesra dengan Pemerintahan Biden  + + + Iman, dikatakan Quthb, merupakan hakikat yang aktif dan dinamis. Apabila sudah mantap di dalam hati, dia akan berusaha merealisasikan diri di luar dalam bentuk amal saleh. + Kendati demikian, ternyata, pada dasarnya perbuatan baik atau amal saleh memang sudah sepatutnya dilakukan Muslim. Yang masih menjadi tantangan dan berat adalah menjaga diri dari perkara haram.     + + + + قال الإمام سهل بن عبد الله التستري  أعمال البر يأتيها البر والفاجر   ولكن الكف عن المحارم لا يستطيعه إلا الصديقون Imam Sahal bin Abdullah at-Tustari berkata: Perbuatan baik, bisa dilakukan siapa saja, orang baik dan orang tak baik. Tetapi menahan diri dari perbuatan haram, tidak disanggupi kecuali oleh orang-orang shiddiqun (benar-benar jujur dan murni keimanannya).”  + “Tidak hanya orang-orang baik dan shaleh yang bisa berbuat baik, orang-orang yang durjana pun juga bisa melakukan perbuatan baik, setidaknya dalam pandangan manusia. Banyak orang yang bisa pergi haji, sedekah, dan shalat sementara dia dalam pandangan Allah adalah orang-orang fasik, na’udzubillah,” kata Ustadz Yendri Junaidi Lc MA, dosen STIT Diniyyah Puteri Padang Panjang, dalam keterangannya, Ahad (24/1).   + Ustadz Yendri mengatakan, tidak semua orang yang mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan agama; baik dalam perbuatan, perkataan, komentar, penilaian negatif, fitnah, gunjing, dan sebagainya, kecuali mereka yang benar-benar jujur dalam keimanan dan dalam rasa takut pada Allah SWT.  + “Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk hamba-hamba-Nya yang senantiasa takut pada-Nya meskipun dia sendirian, tak ada siapa yang melihat selain Dia Yang Mahamengawasi,” kata alumni Al-Azhar Mesir ini.    + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Selasa , 14 Feb 2023, 18:00 WIB + + Menguatkan Iman Generasi Muda Selasa , 14 Feb 2023, 17:47 WIB + + BMH-Mahasiswa UIN Peduli Gelar Aksi Galang Dana untuk Korban Gempa Turkiye dan Suriah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:30 WIB + + Malaysia Awasi Penggunaan Dana Zakat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 17:25 WIB + + Dubes Zuhairi Misrawi Berbincang Pribumisasi Islam Ala Gus Dur Depan Kader NU Tunisia + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Selasa , 14 Feb 2023, 14:47 WIB + + Amanah Takaful Salurkan Bantuan untuk Gempa Turki diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_rswaru414_lindungi-keluarga-dari-varian-arcturus-saat-mudik-begini-caranya-menurut-epidemiolog.md b/raw/www.republika.co.id_berita_rswaru414_lindungi-keluarga-dari-varian-arcturus-saat-mudik-begini-caranya-menurut-epidemiolog.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..327a823439dab07d6a6e05707b2b699a278894b9 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_rswaru414_lindungi-keluarga-dari-varian-arcturus-saat-mudik-begini-caranya-menurut-epidemiolog.md @@ -0,0 +1,299 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/rswaru414/lindungi-keluarga-dari-varian-arcturus-saat-mudik-begini-caranya-menurut-epidemiolog +title: "Lindungi Keluarga dari Varian Arcturus Saat Mudik, Begini Caranya Menurut Epidemiolog | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:29:08 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Lindungi Keluarga dari Varian Arcturus Saat Mudik, Begini Caranya Menurut Epidemiolog | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog Dicky Budiman mengingatkan risiko keluarga kena Covid-19 dari infeksi subvarian arcturus, saat mudik lebaran. Ia pun menyerukan agar pemudik menaati protokol kesehatan (prokes). "Dalam mudik tentu akan ada mobilitas manusia yang membawa konsekuensi risiko penularan Covid-19 subvarian arcturus. Taati prokes, jangan ditinggalkan. Itu membantu melindungi keluarga," kata Dicky kepada Antara di Jakarta, Senin (10/4/2023). Subvarian arcturus merupakan turunan dari SARS-CoV-2 varian omicron. Dicky mengatakan pemudik yang menggunakan kendaraan umum perlu mewaspadai jika ada penumpang lain yang batuk dan bersin. Cuci tangan pakai sabun dan bawa selalu cairan penyanitasi tangan ( hand sanitizer ). Dicky juga mengatakan jika memungkinkan agar mudik dengan kendaraan pribadi guna meminimalisir interaksi dengan orang banyak. Jika membawa rombongan maka agar diperiksa terlebih dahulu kemungkinan ada anggota keluarga yang kurang fit terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Jangan memaksakan mudik bila merasa kurang sehat. Ketika mudik, orang biasanya akan bertemu dengan orang tua, maka dengan menaati prokes akan membantu meminimalisir risiko penularan Covid-19 subvarian arcturus. Subvarian tersebut rentan menginfeksi orang tua. "Sesampainya di tempat langsung mandi, jangan peluk orang tua dahulu. Kita harus sadar bahwa kita membawa risiko penularan," kata peneliti di Universitas Griffith, Australia tersebut. KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya #1 #2 #3 #4 #5 Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved Lindungi Keluarga dari Varian Arcturus Saat Mudik, Begini Caranya Menurut Epidemiolog Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini Red: Reiny Dwinanda Senin 10 Apr 2023 17:35 WIB Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Berita Terkait Tag : Terkini Lindungi Keluarga dari Varian Arcturus Saat Mudik, Begini Caranya Menurut Epidemiolog + + Red: Reiny Dwinanda + Senin 10 Apr 2023 17:35 WIB + + + + + + + Foto: Antara/Teguh Prihatna + Sejumlah calon penumpang kapal antre di loket tempat penukaran tiket di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Ahad (9/4/2023). Waspadai penularan varian arcturus saat mudik. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Epidemiolog Dicky Budiman mengingatkan risiko keluarga kena Covid-19 dari infeksi subvarian arcturus, saat mudik lebaran. Ia pun menyerukan agar pemudik menaati protokol kesehatan (prokes). + + + + + "Dalam mudik tentu akan ada mobilitas manusia yang membawa konsekuensi risiko penularan Covid-19 subvarian arcturus. Taati prokes, jangan ditinggalkan. Itu membantu melindungi keluarga," kata Dicky kepada Antara di Jakarta, Senin (10/4/2023). + + + + + Baca Juga + + + Epidemiolog Sebut Anak-Anak Rentan Terinfeksi Covid-19 Varian Arcturus + + Arcturus, Subvarian Covid-19 Muncul di India, Ini Cara Pencegahannya + + + Subvarian arcturus merupakan turunan dari SARS-CoV-2 varian omicron. Dicky mengatakan pemudik yang menggunakan kendaraan umum perlu mewaspadai jika ada penumpang lain yang batuk dan bersin. + + Varian arcturus - (Dok Republika) + +   + + + + Cuci tangan pakai sabun dan bawa selalu cairan penyanitasi tangan ( hand sanitizer ). Dicky juga mengatakan jika memungkinkan agar mudik dengan kendaraan pribadi guna meminimalisir interaksi dengan orang banyak. + Jika membawa rombongan maka agar diperiksa terlebih dahulu kemungkinan ada anggota keluarga yang kurang fit terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Jangan memaksakan mudik bila merasa kurang sehat. + Ketika mudik, orang biasanya akan bertemu dengan orang tua, maka dengan menaati prokes akan membantu meminimalisir risiko penularan Covid-19 subvarian arcturus. Subvarian tersebut rentan menginfeksi orang tua. + "Sesampainya di tempat langsung mandi, jangan peluk orang tua dahulu. Kita harus sadar bahwa kita membawa risiko penularan," kata peneliti di Universitas Griffith, Australia tersebut. + + + Halaman + + + + + + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + Pemudik Diminta Pastikan Kondisi Kesehatan Sebelum Mudik ke Kampung Halaman + + + Epidemiolog Sebut Anak-Anak Rentan Terinfeksi Covid-19 Varian Arcturus + + + Tol Trans Jawa Ruas Probolinggo Timur Dibuka Gratis untuk Pemudik + + + Membahayakan, Polisi Imbau Pemudik tak Gunakan Sepeda Motor + + + Infografis Varian Arcturus + + + + + Tag : + + + + mudik + + + + mudik lebaran + + + + covid 19 + + + + penularan covid 19 + + + + subvarian arcturus + + + + varian arcturus + + + + pencegahan covid 19 + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + + + + + + + + + + + + + + + + Terkini + + + + + + 23 May 2024, 14:46 + + + Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air   + + KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya + + + + + + + + + + Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin + 26 April 2024, 22:17 + + + + + + + + + + + Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan + 21 April 2024, 04:52 + + + + + + + + + + + Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 + 20 April 2024, 10:52 + + + + + + + + + + + DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini + 20 April 2024, 06:50 + + + + + + + + + + + + + Lainnya + + + + + + + + #1 + + + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + #2 + + + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan + + + + + + + + #3 + + + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! + + + + + + + + #4 + + + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed + + + + + + + + #5 + + + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Halaman Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_rtghr5318_pesan-kebangsaan-dari-idhul-fitri.md b/raw/www.republika.co.id_berita_rtghr5318_pesan-kebangsaan-dari-idhul-fitri.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..373b727f99a83d973034112b9646b51ca47c8f99 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_rtghr5318_pesan-kebangsaan-dari-idhul-fitri.md @@ -0,0 +1,130 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/rtghr5318/pesan-kebangsaan-dari-idhul-fitri +title: "Pesan Kebangsaan dari Idhul Fitri | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:34:55 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Pesan Kebangsaan dari Idhul Fitri | Republika Online + +Ibadah Ramadhan hakikatnya merupakan universitas yang mendidik dan melatih manusia. Oleh : Dr. H. Jazuli Juwaini, MA, Ketua Fraksi PKS DPR RI REPUBLIKA.CO.ID, Idhul Fitri kembali menyapa bangsa Indonesia. Momentum idhul fitri kali ini terasa istimewa karena tiga tahun lebih bangsa kita berjuang melawan pandemi covid 19 yang membuat perayaan idhul fitri tiga tahun terakhir terasa sepi karena kebijakan pembatasan sosial. Pada Idhul Fitri 1444 hijriah kali ini pemerintah telah mencabut status PPKM sehingga warga masyarakat bisa leluasa merayakan lebaran bersama keluarga. Kita bisa menjalani kembali tradisi lebaran, mudik atau pulang kampung, dan silaturahim yang merupakan modal sosial kita bersama sebagai bangsa yang kekeluargaan. Tradisi lebaran dan silaturahim di hari idhul fitri  mengokohkan semangat kebersamaan, kerja sama, gotong royong, kepedulian, saling bantu, toleransi dan tak kalah penting semangat solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat. Tradisi perjumpaan dan saling maaf memaafkan bisa menepis jarak, syak wasangka, bahkan konflik yang kerap mengganggu harmoni, intgrasi, dan soliditas masyarakat. Perjumpaan dan maaf memaafkan bisa menjadi sarana titik temu di antara masyarakat dan elemen bangsa untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. Idhul Fitri dan Ramadhan Apa hakikat idhul fitri atau yang dalam tradisi kita disebut hari raya lebaran? Kala pertanyaan itu disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomallahu wajhahu, beliau menjawab “Hari ini adalah hari raya bagiku, kemarin juga demikian, dan setiap hari ku tak bermaksiat pada Allah maka hari tersebut adalah hari raya untukku.” Dalam sebuah riwayat dikatakan “Hari Raya bukanlah untuk mereka yang berpakaian yang bagus, tetapi lebaran yang diinginkan adalah saat pengampunan dosa dari Allah Ta'ala.” Di antara para ulama, ada juga yang mengatakan, “Bukanlah hari raya itu untuk mereka yang mempercantik diri dalam berpakaian dan berkendaraan, tetapi hari raya yang diharapkan adalah ketika seseorang diampuni oleh Allah subhanahu wa Ta'ala.” Idhul fitri bisa dimaknai secara beragam. Ia bisa bermakna hari raya fitrah atau hari kembali kepada fitrah. Kerap juga dimaknai sebagai hari kemenangan. Idhul fitri juga hari dimana yang berpuasa kembali berbuka.  Momentum ini bisa menyadarkan kita semua bahwa hakikatnya setiap manusia itu memiliki fitrah untuk tunduk kepada kebenaran dan kebaikan—serta menjauhi maksiat dan keburukan—yang dibimbing oleh nilai-nilai ketuhanan (agama) yang dengannya diharapkan muncul kebajikan dan kebijaksanaan. Idhul fitri sendiri tidak bisa dilepaskan dari Ramadhan. Jika diibaratkan universitas, idhul fitri adalah fase kelulusan mahasiswa dari universitas. Akan tetapi setelah lulus, eks mahasiswa akan berhadapan dengan tantangan dari universitas lain yang lebih besar dan kompleks yaitu universitas kehidupan. Ibadah ramadhan hakikatnya merupakan universitas yang mendidik dan melatih dimensi manusia secara paripurna baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.  Pertama, universitas ramadhan melahirkan manusia dengan intelektualiatis yang baik. Umat Islam selama sebulan penuh banyak mendapat asupan ilmu yang melimpah melalui berbagai program dan platform. Seluruhnya tentu saja menambah pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan intelektual kita. Belajar dan berilmu adalah perintah agama yang pertama dalam risalah Islam. Iqra’ bismi rabbikalladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakanmu (QS. Al-Alaq : 1-2). Perintah ini bertalian dengan kemuliaan seorang hamba, yakni bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu (QS. Al-Mujahadah : 11). Maka seorang muslim yang baik harus senantiasa membekali diri dengan ilmu. Ilmu apa saja tentang kehidupan dan terlebih ilmu tentang agama. Pun, kemajuan sebuah peradaban ditopang oleh ilmu pengetahuan. Kedua, universitas ramadhan mengasah dimensi emosional manusia dan mengarahkan pada kebaikan, pada ketanangan ( muthmainnah ). Bukan emosi yang condong pada angkara murka dan keserakahan. Dalam dimensi sosial kecerdasan emosi ditunjukkan dengan kemampuan untuk menumbuhkan empati kepada sesama sehingga terwujud semangat kepedulian dan solidaritas sosial. Ramadhan mengasah kepekaan sosial. Saat berpuasa seorang muslim merasakan kondisi lapar dan dahaga, tapi memilih untuk menahannya. Lapar dan dahaga menjadi menjadi penghubung empati kita untuk merasakan saudara-saudara kita yang kesulitan ekonomi dan tidak mampu sekadar untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau mereka yang sedang terkena bencana di berbagai wilayah. Selama bulan Ramadhan kita juga dianjurkan memperbanyak sedekah dan membayar zakat. Ini dimensi agama yang tersambung langsung dengan kemanusiaan. Bahwa, Islam mengajarkan kita untuk terus berbagi, mencari titik keseimbangan kehidupan. Bahwasannya kekayaan itu tidak boleh dinikmati sendiri. Ada hak orang lain dalam setiap harta kita Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras, menjadi pribadi yang kaya nan bermartabat, yang dengan harta itu kita bisa berbagi untuk sesama. Kita bisa memiliki kekuatan untuk mengentaskan orang lain dari kemiskinan. Dengan kekayaan itu, kita bisa membantu berbagai program pemberdayaan bangsa ini. Seluruh pengalaman di atas melahirkan sensitivitas sosial dan meneguhkan solidaritas sosial. Sehingga selapas Ramadhan sudah semestinya kita semakin aktif membangun solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai perintah Allah SWT, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maidah : 2). Tidak pekerjaan yang berat jika dilakukan bersama-sama, karena pada hakikatnya manusia itu lemah jika sendiri, tetapi menjadi kuat dengan berjamaah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan .... "Seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” Dan beliau merekatkan jari-jemarinya." Rasullah SAW juga memotivasi kita untuk hidup bermanfaat bagi orang lain karena sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, khairunnas anfauhum linnas. Ketiga , universitas ramadhan mengasah dimensi spiritual manusia yaitu dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa. Puasa ramadhan adalah syariat yang dibebankan kepada orang-orang beriman yang tujuan akhirnya untuk mencapai derajat takwa (QS. Al-Baqarah : 183). Takwa adalah pucak kualitas kemanusiaan sehingga ia menjadi parameter kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. "Inna akramakum 'indallahi atqaakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13). Orang yang bertakwa tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Orang yang berpuasa selalu menjaga integritas (kejujuran, amanah, dan menepati janji) karena selalu merasa diawasi oleh yang maha pengawas. Kata Nabi, “Anta’budallah ka annaka taraah, fa’illam takun taraah, fa’innahu yaraak. Engkau mengabdi kepada Allah seperti engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR. Bukhari). Puasa adalah ibadah yang sir , hanya kita dan Allah yang tahu. Bisa saja kita mengatakan berpuasa di mulut meski kita sedang tidak berpuasa atau batal puasa. Kita memilih tetap berpuasa karena Allah Maha Mengetahui dan kita berpuasa hanya untuk Allah. Jika perilaku ini termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari niscaya kita tidak akan berbuat curang, culas, dan korup. Orang yang berpuasa juga selalu disiplin dan mampu menata diri serta menata waktu dengan baik. Puasa mengajarkan kita untuk menepati waktu dengan disiplin. Saat sahur kita berhenti makan ketika datang fajar dan saat maghrib tiba kita bersegera untuk makan dan minum. Negara-negara maju punya karakter disiplin terhadap waktu dan tanggung jawab. Selanjutnya orang yang berpuasa senantiasa tawakal kepada Allah. Pribadi yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh senantiasa meyakini bahwa Allah melihat kesungguhan dan kerja keras hamba-Nya. Ia menyerahkan hasilnya kepada Allah seraya berdoa agar Allah meridhai. Dan terakhir, orang yang berpuasa senantiasa menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Puasa melatih diri untuk mencegah semua perkataan dan perbuatan yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Sebaliknya menyibukkan diri dengan perbuatan yang bernilai ibadah dan bermanfaat bagi orang lain (maslahat). Menjaga Momentum Idhul Fitri Kembali kepada pesan Sayyidina Ali ra bahwa idhul firtri sejatinya bisa berlaku sepanjang waktu sepanjang kita menjaga ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Allah SWT berfirman, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan," (QS. Al-A’raf : 97). Maka selepas Ramadhan kita harus terus memperkuat komitmen terhadap kebenaran dan kebaikan yang bersumber dari keimanan kepada Allah, agar kita pantas mendapatkan keberkahan Allah SWT : Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ask me! Pesan Kebangsaan dari Idhul Fitri Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Dr. H. Jazuli Juwaini, MA, Ketua Fraksi PKS DPR RI REPUBLIKA.CO.ID, Idhul Fitri kembali menyapa bangsa Indonesia. Momentum idhul fitri kali ini terasa istimewa karena tiga tahun lebih bangsa kita berjuang melawan pandemi covid 19 yang membuat perayaan idhul fitri tiga tahun terakhir terasa sepi karena kebijakan pembatasan sosial. Pada Idhul Fitri 1444 hijriah kali ini pemerintah telah mencabut status PPKM sehingga warga masyarakat bisa leluasa merayakan lebaran bersama keluarga. + + + + + Kita bisa menjalani kembali tradisi lebaran, mudik atau pulang kampung, dan silaturahim yang merupakan modal sosial kita bersama sebagai bangsa yang kekeluargaan. Tradisi lebaran dan silaturahim di hari idhul fitri  mengokohkan semangat kebersamaan, kerja sama, gotong royong, kepedulian, saling bantu, toleransi dan tak kalah penting semangat solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat. + + + + Tradisi perjumpaan dan saling maaf memaafkan bisa menepis jarak, syak wasangka, bahkan konflik yang kerap mengganggu harmoni, intgrasi, dan soliditas masyarakat. Perjumpaan dan maaf memaafkan bisa menjadi sarana titik temu di antara masyarakat dan elemen bangsa untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. + Idhul Fitri dan Ramadhan + + + + Apa hakikat idhul fitri atau yang dalam tradisi kita disebut hari raya lebaran? Kala pertanyaan itu disampaikan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karomallahu wajhahu, beliau menjawab “Hari ini adalah hari raya bagiku, kemarin juga demikian, dan setiap hari ku tak bermaksiat pada Allah maka hari tersebut adalah hari raya untukku.” + Dalam sebuah riwayat dikatakan “Hari Raya bukanlah untuk mereka yang berpakaian yang bagus, tetapi lebaran yang diinginkan adalah saat pengampunan dosa dari Allah Ta'ala.” Di antara para ulama, ada juga yang mengatakan, “Bukanlah hari raya itu untuk mereka yang mempercantik diri dalam berpakaian dan berkendaraan, tetapi hari raya yang diharapkan adalah ketika seseorang diampuni oleh Allah subhanahu wa Ta'ala.” + Idhul fitri bisa dimaknai secara beragam. Ia bisa bermakna hari raya fitrah atau hari kembali kepada fitrah. Kerap juga dimaknai sebagai hari kemenangan. Idhul fitri juga hari dimana yang berpuasa kembali berbuka.  Momentum ini bisa menyadarkan kita semua bahwa hakikatnya setiap manusia itu memiliki fitrah untuk tunduk kepada kebenaran dan kebaikan—serta menjauhi maksiat dan keburukan—yang dibimbing oleh nilai-nilai ketuhanan (agama) yang dengannya diharapkan muncul kebajikan dan kebijaksanaan. + Idhul fitri sendiri tidak bisa dilepaskan dari Ramadhan. Jika diibaratkan universitas, idhul fitri adalah fase kelulusan mahasiswa dari universitas. Akan tetapi setelah lulus, eks mahasiswa akan berhadapan dengan tantangan dari universitas lain yang lebih besar dan kompleks yaitu universitas kehidupan. + Ibadah ramadhan hakikatnya merupakan universitas yang mendidik dan melatih dimensi manusia secara paripurna baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual.  Pertama, universitas ramadhan melahirkan manusia dengan intelektualiatis yang baik. Umat Islam selama sebulan penuh banyak mendapat asupan ilmu yang melimpah melalui berbagai program dan platform. Seluruhnya tentu saja menambah pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan intelektual kita. + Belajar dan berilmu adalah perintah agama yang pertama dalam risalah Islam. Iqra’ bismi rabbikalladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakanmu (QS. Al-Alaq : 1-2). Perintah ini bertalian dengan kemuliaan seorang hamba, yakni bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu (QS. Al-Mujahadah : 11). Maka seorang muslim yang baik harus senantiasa membekali diri dengan ilmu. Ilmu apa saja tentang kehidupan dan terlebih ilmu tentang agama. Pun, kemajuan sebuah peradaban ditopang oleh ilmu pengetahuan. + Kedua, universitas ramadhan mengasah dimensi emosional manusia dan mengarahkan pada kebaikan, pada ketanangan ( muthmainnah ). Bukan emosi yang condong pada angkara murka dan keserakahan. Dalam dimensi sosial kecerdasan emosi ditunjukkan dengan kemampuan untuk menumbuhkan empati kepada sesama sehingga terwujud semangat kepedulian dan solidaritas sosial. + Ramadhan mengasah kepekaan sosial. Saat berpuasa seorang muslim merasakan kondisi lapar dan dahaga, tapi memilih untuk menahannya. Lapar dan dahaga menjadi menjadi penghubung empati kita untuk merasakan saudara-saudara kita yang kesulitan ekonomi dan tidak mampu sekadar untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau mereka yang sedang terkena bencana di berbagai wilayah. + Selama bulan Ramadhan kita juga dianjurkan memperbanyak sedekah dan membayar zakat. Ini dimensi agama yang tersambung langsung dengan kemanusiaan. Bahwa, Islam mengajarkan kita untuk terus berbagi, mencari titik keseimbangan kehidupan. Bahwasannya kekayaan itu tidak boleh dinikmati sendiri. Ada hak orang lain dalam setiap harta kita + Islam mengajarkan kita untuk bekerja keras, menjadi pribadi yang kaya nan bermartabat, yang dengan harta itu kita bisa berbagi untuk sesama. Kita bisa memiliki kekuatan untuk mengentaskan orang lain dari kemiskinan. Dengan kekayaan itu, kita bisa membantu berbagai program pemberdayaan bangsa ini. + Seluruh pengalaman di atas melahirkan sensitivitas sosial dan meneguhkan solidaritas sosial. Sehingga selapas Ramadhan sudah semestinya kita semakin aktif membangun solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai perintah Allah SWT, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (QS. Al-Maidah : 2). + Tidak pekerjaan yang berat jika dilakukan bersama-sama, karena pada hakikatnya manusia itu lemah jika sendiri, tetapi menjadi kuat dengan berjamaah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan .... "Seorang Mukmin dengan Mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” Dan beliau merekatkan jari-jemarinya." Rasullah SAW juga memotivasi kita untuk hidup bermanfaat bagi orang lain karena sebaik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya, khairunnas anfauhum linnas. + Ketiga , universitas ramadhan mengasah dimensi spiritual manusia yaitu dengan meningkatkan kualitas iman dan takwa. Puasa ramadhan adalah syariat yang dibebankan kepada orang-orang beriman yang tujuan akhirnya untuk mencapai derajat takwa (QS. Al-Baqarah : 183). + Takwa adalah pucak kualitas kemanusiaan sehingga ia menjadi parameter kemuliaan seorang hamba di sisi Allah. "Inna akramakum 'indallahi atqaakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.” (QS. Al-Hujurat: 13). + Orang yang bertakwa tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Orang yang berpuasa selalu menjaga integritas (kejujuran, amanah, dan menepati janji) karena selalu merasa diawasi oleh yang maha pengawas. Kata Nabi, “Anta’budallah ka annaka taraah, fa’illam takun taraah, fa’innahu yaraak. Engkau mengabdi kepada Allah seperti engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Dia melihatmu.” (HR. Bukhari). + Puasa adalah ibadah yang sir , hanya kita dan Allah yang tahu. Bisa saja kita mengatakan berpuasa di mulut meski kita sedang tidak berpuasa atau batal puasa. Kita memilih tetap berpuasa karena Allah Maha Mengetahui dan kita berpuasa hanya untuk Allah. Jika perilaku ini termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari niscaya kita tidak akan berbuat curang, culas, dan korup. + Orang yang berpuasa juga selalu disiplin dan mampu menata diri serta menata waktu dengan baik. Puasa mengajarkan kita untuk menepati waktu dengan disiplin. Saat sahur kita berhenti makan ketika datang fajar dan saat maghrib tiba kita bersegera untuk makan dan minum. Negara-negara maju punya karakter disiplin terhadap waktu dan tanggung jawab.  + Selanjutnya orang yang berpuasa senantiasa tawakal kepada Allah. Pribadi yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh senantiasa meyakini bahwa Allah melihat kesungguhan dan kerja keras hamba-Nya. Ia menyerahkan hasilnya kepada Allah seraya berdoa agar Allah meridhai. + Dan terakhir, orang yang berpuasa senantiasa menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna. Puasa melatih diri untuk mencegah semua perkataan dan perbuatan yang membatalkan dan mengurangi pahala puasa. Sebaliknya menyibukkan diri dengan perbuatan yang bernilai ibadah dan bermanfaat bagi orang lain (maslahat). + Menjaga Momentum Idhul Fitri + Kembali kepada pesan Sayyidina Ali ra bahwa idhul firtri sejatinya bisa berlaku sepanjang waktu sepanjang kita menjaga ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat. Allah SWT berfirman, "Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan," (QS. Al-A’raf : 97). Maka selepas Ramadhan kita harus terus memperkuat komitmen terhadap kebenaran dan kebaikan yang bersumber dari keimanan kepada Allah, agar kita pantas mendapatkan keberkahan Allah SWT : Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. +   +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_sac3et366_sumut-gelar-mudik-gratis-ini-jadwal-dan-lokasi-pendaftarannya.md b/raw/www.republika.co.id_berita_sac3et366_sumut-gelar-mudik-gratis-ini-jadwal-dan-lokasi-pendaftarannya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..678d13705c4f464c4e2ddb1eefd5a4ff83083bc7 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_sac3et366_sumut-gelar-mudik-gratis-ini-jadwal-dan-lokasi-pendaftarannya.md @@ -0,0 +1,284 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/sac3et366/sumut-gelar-mudik-gratis-ini-jadwal-dan-lokasi-pendaftarannya +title: "Sumut Gelar Mudik Gratis, Ini Jadwal dan Lokasi Pendaftarannya | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:07:05 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Sumut Gelar Mudik Gratis, Ini Jadwal dan Lokasi Pendaftarannya | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengelar program mudik gratis Idul Fitri 1445 Hijriyah/Lebaran 2024. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Agustinus mengatakan program mudik gratis tersebut bertujuan mengurangi beban masyarakat serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi pada arus mudik Lebaran 2024. "Khususnya sepeda motor yang rentan kecelakaan, dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas khususnya selama masa mudik," ujar Agustinus, Kamis (14/3/2024). Dalam program mudik gratis tersebut, ia menyediakan 2.500 kuota yang akan diberangkatkan menggunakan 65 unit bus dengan delapan rute di wilayah ini. "Pendaftaran program mudik gratis tersebut dibuka pada 13-31 Maret 2024 pukul 09.00- 15.00 WIB baik secara daring maupun luring," kata dia. Pendaftar daring wajib mengambil tiket paling lama dua hari setelah registrasi daring. Sedangkan bagi pendaftar luring dapat mengambil tiket langsung di lokasi pendaftaran. Lokasi pendaftaran mudik gratis... KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya #1 #2 #3 #4 #5 Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved Sumut Gelar Mudik Gratis, Ini Jadwal dan Lokasi Pendaftarannya Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini Red: Ani Nursalikah Kamis 14 Mar 2024 17:49 WIB H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Berita Terkait Tag : Terkini Sumut Gelar Mudik Gratis, Ini Jadwal dan Lokasi Pendaftarannya + + Red: Ani Nursalikah + Kamis 14 Mar 2024 17:49 WIB + + + + + + + Foto: ANTARA/Fransisco Carolio + Warga antre mendaftar mudik gratis angkutan Lebaran di Dishub Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (21/4/2022). + + + + + + + + + + + + + + + + + + + REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pemerintah Provinsi Sumatra Utara (Sumut) mengelar program mudik gratis Idul Fitri 1445 Hijriyah/Lebaran 2024. + + + + Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut Agustinus mengatakan program mudik gratis tersebut bertujuan mengurangi beban masyarakat serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi pada arus mudik Lebaran 2024. + + + + + Baca Juga + + + 5 Makanan Favorit Selama Ramadhan 2024, Nomor Satu Ternyata Bukan Kurma + + Niat Sholat Rawatib Qobliyah dan Ba'diyah Dzuhur serta Tata Caranya + + 4 Aktivitas Ini Ternyata Menuai Pahala Selama Ramadhan, Jangan Lewatkan + + "Khususnya sepeda motor yang rentan kecelakaan, dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas khususnya selama masa mudik," ujar Agustinus, Kamis (14/3/2024). Dalam program mudik gratis tersebut, ia menyediakan 2.500 kuota yang akan diberangkatkan menggunakan 65 unit bus dengan delapan rute di wilayah ini. + + + "Pendaftaran program mudik gratis tersebut dibuka pada 13-31 Maret 2024 pukul 09.00- 15.00 WIB baik secara daring maupun luring," kata dia. Pendaftar daring wajib mengambil tiket paling lama dua hari setelah registrasi daring. Sedangkan bagi pendaftar luring dapat mengambil tiket langsung di lokasi pendaftaran. + Lokasi pendaftaran mudik gratis... + + + Halaman + + + + + + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + Catat, Ini Cara Daftar Mudik Gratis Pakai Kapal Laut + + + Kelapa Bakar di Aceh Laris Manis, Terjual 1.000 Butir Setiap Hari Selama Ramadhan + + + Mencari Bubur Kampiun di Bazaar Takjil Benhil + + + 176 Pengusaha Ramaikan Gebyar Takjil Ramadhan di Probolinggo + + + Kemenhub Buka Pendaftaran Mudik Gratis Sepeda Motor Naik Kapal Laut + + + + + Tag : + + + + mudik gratis sumut + + + + mudik gratis 2024 + + + + mudik gratis + + + + puasa ramadhan 2024 + + + + ramadhan 2024 + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + + + + + + + + + + + + + + + + Terkini + + + + + + 23 May 2024, 14:46 + + + Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air   + + KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya + + + + + + + + + + Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin + 26 April 2024, 22:17 + + + + + + + + + + + Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan + 21 April 2024, 04:52 + + + + + + + + + + + Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 + 20 April 2024, 10:52 + + + + + + + + + + + DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini + 20 April 2024, 06:50 + + + + + + + + + + + + + Lainnya + + + + + + + + #1 + + + + H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir + + + + + + + + #2 + + + + Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal + + + + + + + + #3 + + + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + #4 + + + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan + + + + + + + + #5 + + + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Halaman Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_sb8uwn423_diamond-milk-dukung-remember-2024-berikan-ribuan-susu-bagi-anak-anak-yatim-dan-dhuafa.md b/raw/www.republika.co.id_berita_sb8uwn423_diamond-milk-dukung-remember-2024-berikan-ribuan-susu-bagi-anak-anak-yatim-dan-dhuafa.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1b5d6116b0c36abdd594724c176718d537b01fe7 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_sb8uwn423_diamond-milk-dukung-remember-2024-berikan-ribuan-susu-bagi-anak-anak-yatim-dan-dhuafa.md @@ -0,0 +1,283 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/sb8uwn423/diamond-milk-dukung-remember-2024-berikan-ribuan-susu-bagi-anak-anak-yatim-dan-dhuafa +title: "Diamond Milk Dukung Remember 2024, Berikan Ribuan Susu bagi Anak-Anak Yatim dan Dhuafa | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:05:23 +source_type: news +quality_score: 53 +is_priority: false +--- + +# Diamond Milk Dukung Remember 2024, Berikan Ribuan Susu bagi Anak-Anak Yatim dan Dhuafa | Republika Online + +REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain menjadi momentum menunaikan ibadah puasa, bulan suci Ramadhan juga menjadi ajang silaturahmi bagi umat muslim. Untuk itu, Dompet Dhuafa melalui Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) bersama Pemprov DKI Jakarta dan Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) DKI Jakarta menyelenggarakan acara berbuka bersama dihadiri lebih dari 1.000 anak yatim, dhuafa, disabilitas, dan penghafal Alquran, yang berasal dari berbagai yayasan di Jabodetabek pada Ahad (24/3/2024) lalu. Pada acara tersebut merek Diamond Milk support event Remember 2024 dengan memberikan total 1.500 susu diamond 100ml dan 1492 Jungle Jelly yang diberikan kepada anak-anak. Selain itu Turut hadir bintang tamu yang memeriahkan acara bertajuk “Remember: Ramadhan Mendekatkan 1445 H” tersebut, di antaranya Dai Nasional RCTI dan Indosiar, Abdul Ihsan Jamaluddin, Aktor Film dan Atlet Paralimpic, Aldifi Tegar, Hafiz Alquran, Topan Cuping, dan Musisi Kojek Rap Betawi. Selain itu, hadir pula 500 relawan, kolaborator, dan tamu yang turut meramaikan acara berbuka bersama di Mandira Ballroom, Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. Remember dibuka oleh Perlombaan Pentas Seni Anak Nusantara dari perwakilan yayasan yatim, dhuafa, disabilitas, dan penghafal Alquran. Kemudian beralih ke sesi sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika (YDDR), Ketua DPD PPJI Siti Djumiadini, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta. Ahmad Juwaini mengapresiasi banyak pihak, terutama para relawan yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk berbagi kebahagiaan bersama 1.000 anak yatim, dhuafa, disabilitas, dan hafiz. Pada kesempatan yang sama, Ahmad Juwaini juga memberikan ucapan selamat atas 14 tahun berdirinya Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) yang kini telah menyentuh jumlah 21 ribu anggota di seluruh Indonesia. “Ini merupakan tanggung jawab terhadap publik Dompet Dhuafa terbuka bekerja sama dengan siapa pun untuk berbagi kebaikan. Semoga acara berjalan dengan lancar dan meriah, membawa keberkahan bagi anak-anak, relawan, dan para tamu yang hadir pada hari ini,” tambah Ahmad Juwaini, dalam siaran persnya. Siti Djumiadini yang biasa akrab dipanggil Bu Dini pun tak menyangka mendapat dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta, mulai dari tempat sampai konsumsi pada acara tersebut. Ia berharap acara ini membawa keberkahan, terlebih pada bulan suci Ramadhan. “Saya sangat terharu, semua pihak sangat mendukung acara ini. Semoga berkah dan PPJI semakin dikenal oleh banyak kalangan,” kata Dini. Musisi Kojek Rap Betawi tampil sembari menemani 1.000 anak yatim, dhuafa, disabilitas, dan hafiz berbuka puasa dengan khidmat dan ceria. Setelah berbuka bersama, penampilan dilanjutkan oleh Marge Band sebagai penutup acara pada malam hari itu. Sebelum kembali pulang, anak-anak mendapat berbagai hadiah dari para mitra kolaborator dan santunan berupa uang tunai. Spesialis Volunteer Management dari DDV, Fajar Firmansyah menyebutkan, persiapan acara tersebut berjalan selama dua bulan dengan durasi kerja tiga minggu. Ia dan timnya mengundang sebanyak 20 yayasan dari Jabodetabek. DDV sendiri mengerahkan sekitar 200 anggota pada hari itu. “Saya dan tim berterima kasih telah dipercaya untuk mengelola acara sehebat ini dengan mitra dari berbagai ragam profesi seperti dokter, arsitek, pemerintahan dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu, kami juga ingin memberikan masa kanak-kanak mereka berarti. Melalui musik juga, di sini kami hadirkan lagu anak-anak yang memang khusus anak-anak. Bukan lagu dewasa yang dinyanyikan anak-anak,” ujar Fajar. Tahun lalu, Dompet Dhuafa juga telah menggelar acara buka bersama Remember: Ramadhan Mendekatkan 1444 Hijriyah dengan 700 anak yatim dan dhuafa. Ahmad Juwaini menyatakan, Dompet Dhuafa akan menggelar acara berbuka bersama dengan lebih banyak anak yatim dan dhuafa di tahun depan. “Semoga bisa mengundang lebih banyak anak-anak yatim dan dhuafa. Kalau bisa jumlahnya dinaikkan 30 persen lagi,” katanya. KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya #1 #2 #3 #4 #5 Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved Diamond Milk Dukung Remember 2024, Berikan Ribuan Susu bagi Anak-Anak Yatim dan Dhuafa Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini Red: Gita Amanda Senin 01 Apr 2024 10:26 WIB H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Berita Terkait Tag : Terkini Diamond Milk Dukung Remember 2024, Berikan Ribuan Susu bagi Anak-Anak Yatim dan Dhuafa + + Red: Gita Amanda + Senin 01 Apr 2024 10:26 WIB + + + + + + + Foto: Dompet Dhuafa + Dompet Dhuafa melalui Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) bersama Pemprov DKI Jakarta dan Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) DKI Jakarta menyelenggarakan acara berbuka bersama dihadiri lebih dari 1.000 anak yatim, dhuafa, disabilitas, dan penghafal Alquran, yang berasal dari berbagai yayasan di Jabodetabek pada Ahad (24/3/2024) lalu. Pada acara tersebut merek Diamond Milk support event REMEMBER 2024 dengan memberikan total 1.500 susu diamond 100ml dan 1492 Jungle Jelly yang diberikan kepada anak-anak. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Selain menjadi momentum menunaikan ibadah puasa, bulan suci Ramadhan juga menjadi ajang silaturahmi bagi umat muslim. Untuk itu, Dompet Dhuafa melalui Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) bersama Pemprov DKI Jakarta dan Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) DKI Jakarta menyelenggarakan acara berbuka bersama dihadiri lebih dari 1.000 anak yatim, dhuafa, disabilitas, dan penghafal Alquran, yang berasal dari berbagai yayasan di Jabodetabek pada Ahad (24/3/2024) lalu. + + + + + Pada acara tersebut merek Diamond Milk support event Remember 2024 dengan memberikan total 1.500 susu diamond 100ml dan 1492 Jungle Jelly yang diberikan kepada anak-anak.  + + + + + Baca Juga + + + Dompet Dhuafa dan Maybank Ajak Berbagai Komunitas Berbagi Kebaikan + + Bantuan Pangan Dompet Dhuafa Sentuh Warga Gaza di Hari Pertama Ramadan 1445 H + + Institut Kemandirian Dompet Dhuafa Gelar 'Kampung Ramadan', Wujud Kepedulian Bersama + + + Selain itu Turut hadir bintang tamu yang memeriahkan acara bertajuk “Remember: Ramadhan Mendekatkan 1445 H” tersebut, di antaranya Dai Nasional RCTI dan Indosiar, Abdul Ihsan Jamaluddin, Aktor Film dan Atlet Paralimpic, Aldifi Tegar, Hafiz Alquran, Topan Cuping, dan Musisi Kojek Rap Betawi. Selain itu, hadir pula 500 relawan, kolaborator, dan tamu yang turut meramaikan acara berbuka bersama di Mandira Ballroom, Sasana Kriya, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur. + Remember dibuka oleh Perlombaan Pentas Seni Anak Nusantara dari perwakilan yayasan yatim, dhuafa, disabilitas, dan penghafal Alquran. Kemudian beralih ke sesi sambutan dari Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa Republika (YDDR), Ketua DPD PPJI Siti Djumiadini, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta. + + + + Ahmad Juwaini mengapresiasi banyak pihak, terutama para relawan yang telah mendedikasikan waktu dan tenaganya untuk berbagi kebahagiaan bersama 1.000 anak yatim, dhuafa, disabilitas, dan hafiz. Pada kesempatan yang sama, Ahmad Juwaini juga memberikan ucapan selamat atas 14 tahun berdirinya Dompet Dhuafa Volunteer (DDV) yang kini telah menyentuh jumlah 21 ribu anggota di seluruh Indonesia. + “Ini merupakan tanggung jawab terhadap publik Dompet Dhuafa terbuka bekerja sama dengan siapa pun untuk berbagi kebaikan. Semoga acara berjalan dengan lancar dan meriah, membawa keberkahan bagi anak-anak, relawan, dan para tamu yang hadir pada hari ini,” tambah Ahmad Juwaini, dalam siaran persnya. + Siti Djumiadini yang biasa akrab dipanggil Bu Dini pun tak menyangka mendapat dukungan penuh dari Pemprov DKI Jakarta, mulai dari tempat sampai konsumsi pada acara tersebut. Ia berharap acara ini membawa keberkahan, terlebih pada bulan suci Ramadhan. + “Saya sangat terharu, semua pihak sangat mendukung acara ini. Semoga berkah dan PPJI semakin dikenal oleh banyak kalangan,” kata Dini. + Musisi Kojek Rap Betawi tampil sembari menemani 1.000 anak yatim, dhuafa, disabilitas, dan hafiz berbuka puasa dengan khidmat dan ceria. Setelah berbuka bersama, penampilan dilanjutkan oleh Marge Band sebagai penutup acara pada malam hari itu. Sebelum kembali pulang, anak-anak mendapat berbagai hadiah dari para mitra kolaborator dan santunan berupa uang tunai. + Spesialis Volunteer Management dari DDV, Fajar Firmansyah menyebutkan, persiapan acara tersebut berjalan selama dua bulan dengan durasi kerja tiga minggu. Ia dan timnya mengundang sebanyak 20 yayasan dari Jabodetabek. DDV sendiri mengerahkan sekitar 200 anggota pada hari itu. + “Saya dan tim berterima kasih telah dipercaya untuk mengelola acara sehebat ini dengan mitra dari berbagai ragam profesi seperti dokter, arsitek, pemerintahan dan masih banyak lagi. Bukan hanya itu, kami juga ingin memberikan masa kanak-kanak mereka berarti. Melalui musik juga, di sini kami hadirkan lagu anak-anak yang memang khusus anak-anak. Bukan lagu dewasa yang dinyanyikan anak-anak,” ujar Fajar. + Tahun lalu, Dompet Dhuafa juga telah menggelar acara buka bersama Remember: Ramadhan Mendekatkan 1444 Hijriyah dengan 700 anak yatim dan dhuafa. Ahmad Juwaini menyatakan, Dompet Dhuafa akan menggelar acara berbuka bersama dengan lebih banyak anak yatim dan dhuafa di tahun depan. + “Semoga bisa mengundang lebih banyak anak-anak yatim dan dhuafa. Kalau bisa jumlahnya dinaikkan 30 persen lagi,” katanya. + + + + + + + + + + + + + + Berita Terkait + + + Dompet Dhuafa dan Maybank Syariah Hadirkan Kolaborasi Kebaikan di Bulan Ramadhan + + + Dompet Dhuafa dan Maybank Ajak Berbagai Komunitas Berbagi Kebaikan + + + BPKH Gandeng Dompet Dhuafa Salurkan Mushaf dan Alat Shalat ke 7 Provinsi + + + Bantuan Pangan Dompet Dhuafa Sentuh Warga Gaza di Hari Pertama Ramadan 1445 H + + + Sompo Welfare Foundation Gandeng Dompet Dhuafa Peduli Penyandang Disabilitas + + + + + Tag : + + + + dompet dhuafa + + + + dompet dhuafa volunteer + + + + REMEMBER 2024 + + + + + + + + + + + + Terpopuler + + + + + + + + + + + + + + + + + + Terkini + + + + + + 23 May 2024, 14:46 + + + Ini Tanggapan KemenPUPR Terkait Usulan Pendirian Badan Khusus Air   + + KemenPUPR meyakini pendirian badan khusus air tanggung jawab pemerintah berikutnya + + + + + + + + + + Halal Bihalal BMH, Santri Diingatkan Pentingya Membangun Kejujuran dan Disiplin + 26 April 2024, 22:17 + + + + + + + + + + + Produk Hilir Sawit Banyak Digunakan saat Ramadhan + 21 April 2024, 04:52 + + + + + + + + + + + Pemasukan Pariwisata Bukittinggi Turun Dibandingkan Libur Lebaran 2023 + 20 April 2024, 10:52 + + + + + + + + + + + DJKA: 12.733 Sepeda Motor Diangkut dalam Program Mudik Gratis Tahun Ini + 20 April 2024, 06:50 + + + + + + + + + + + + Lainnya + + + + + + + + #1 + + + + H-8 Lebaran, Arus Pemudik Jawa ke Sumatera Terus Mengalir + + + + + + + + #2 + + + + Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal + + + + + + + + #3 + + + + Arus Mudik di Tol Cipali Naik 75 Persen, Diskon Tarif Mulai Besok + + + + + + + + #4 + + + + FW BUMN dan Sejumlah Perusahaan BUMN Berbagi Paket Ramadhan + + + + + + + + #5 + + + + Ramai Lancar, Arus Mudik Dimulai! Copyright © 2026 Khazanah Ramadhan, All Right Reserved diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_t6kwsz451_peluang-pendekatan-sufistik-untuk-kesehatan-mental-remaja.md b/raw/www.republika.co.id_berita_t6kwsz451_peluang-pendekatan-sufistik-untuk-kesehatan-mental-remaja.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..838da0a1931c8236eba6739f27df37858cd58301 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_t6kwsz451_peluang-pendekatan-sufistik-untuk-kesehatan-mental-remaja.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/t6kwsz451/peluang-pendekatan-sufistik-untuk-kesehatan-mental-remaja +title: "Peluang Pendekatan Sufistik untuk Kesehatan Mental Remaja | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:00:49 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Peluang Pendekatan Sufistik untuk Kesehatan Mental Remaja | Republika Online + +Pendekatan sufistik jadi kunci meningkatkan kualitas kesehatan mental remaja. Oleh : DR. KH. Saiful Falah M.Pd.I, Pengasuh Pesantren Ummul Quro Al Islami Bogor REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja Indonesia kian menegaskan betapa gentingnya isu yang selama ini berdenyut pelan di bawah permukaan perhatian publik. Ini bukan sekadar rangkaian angka dalam tabel statistik; ini adalah isyarat darurat yang merayap sunyi, mengancam masa depan bangsa, dan kerap tenggelam dalam kebisingan keseharian. Krisis kesehatan mental pada generasi muda tak lagi bisa dianggap sepele, ia adalah ancaman yang menggerogoti kekuatan sumber daya manusia Indonesia dari akar terdalamnya. Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 membuka tirai kenyataan dengan temuan yang mengguncang. Sekitar 34,9% remaja, setara 15,5 juta jiwa berusia 10–17 tahun, pernah mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Bentuk-bentuk gangguan itu menjelma dalam rupa depresi, kecemasan, trauma, masalah perilaku, hingga gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD). Angka-angka itu bukan sekadar statistik; ia adalah gema dari kegelisahan yang dialami generasi yang sedang mencari pijakan hidup. Dari keseluruhan temuan, 5,5% atau sekitar 2,45 juta remaja memenuhi kriteria gangguan mental klinis. Gangguan kecemasan muncul sebagai diagnosis yang paling dominan. Meski prevalensinya tidak banyak berbeda antara remaja laki-laki dan perempuan, pola variasinya menarik untuk dicermati: remaja perempuan lebih sering dilanda kecemasan, sementara remaja laki-laki lebih rentan menunjukkan gejala hiperaktivitas. Perbedaan ini seakan menggambarkan lanskap batin yang tak sama antara dua dunia yang hidup berdampingan. Lebih memprihatinkan lagi, hanya 2,6% remaja yang mengakses layanan kesehatan mental dalam setahun terakhir. Mayoritas memilih bertahan dengan caranya sendiri, memendam, mengelola, dan merawat luka batin tanpa bantuan profesional. Sebagian lainnya bersandar pada teman dan keluarga sebagai ruang berbagi, meski ruang itu sering kali tak cukup lebar untuk menampung beban yang sesungguhnya. Fenomena ini tak bisa dilepaskan dari kuatnya stigma sosial dan rendahnya literasi kesehatan mental di masyarakat. Banyak pengasuh utama memilih menangani masalah anak secara mandiri, bukan karena yakin mampu, tetapi karena tidak tahu harus melangkah ke mana. Stigma yang melekat, kurangnya pemahaman, serta akses layanan yang terbatas membuat remaja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang tepat pada saat yang paling mereka butuhkan. Di tengah lanskap krisis ini, terbuka peluang untuk menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif, kontekstual, dan mudah dijangkau. Dengan mayoritas penduduk Indonesia, sekitar 86–87% atau 244–247 juta jiwa pada 2025, beragama Islam, pendekatan kesehatan mental yang berakar pada nilai-nilai Islam dan pendidikan spiritual sufistik dapat menjadi jembatan baru yang relevan. Integrasi antara sains psikologis dan kekayaan tradisi spiritual ini memiliki potensi besar untuk hadir sebagai alternatif yang hangat, dekat, dan dapat diterima masyarakat luas. Ask me! Peluang Pendekatan Sufistik untuk Kesehatan Mental Remaja Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : DR. KH. Saiful Falah M.Pd.I, Pengasuh Pesantren Ummul Quro Al Islami Bogor REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fenomena meningkatnya masalah kesehatan mental pada remaja Indonesia kian menegaskan betapa gentingnya isu yang selama ini berdenyut pelan di bawah permukaan perhatian publik. Ini bukan sekadar rangkaian angka dalam tabel statistik; ini adalah isyarat darurat yang merayap sunyi, mengancam masa depan bangsa, dan kerap tenggelam dalam kebisingan keseharian. Krisis kesehatan mental pada generasi muda tak lagi bisa dianggap sepele, ia adalah ancaman yang menggerogoti kekuatan sumber daya manusia Indonesia dari akar terdalamnya. + + + + + Indonesia National Adolescent Mental Health Survey (I-NAMHS) 2022 membuka tirai kenyataan dengan temuan yang mengguncang. Sekitar 34,9% remaja, setara 15,5 juta jiwa berusia 10–17 tahun, pernah mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Bentuk-bentuk gangguan itu menjelma dalam rupa depresi, kecemasan, trauma, masalah perilaku, hingga gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (ADHD). Angka-angka itu bukan sekadar statistik; ia adalah gema dari kegelisahan yang dialami generasi yang sedang mencari pijakan hidup. + + + + Baca Juga + + + Istri Nabi yang Jadi Teladan 'Aisyah + + Suara Politisi PDIP Soal Konflik Internal yang Melanda PBNU + + Sekolah Vokasi IPB Hadirkan Inovasi Virtual Tour di AEWO Mulyaharja + + + Dari keseluruhan temuan, 5,5% atau sekitar 2,45 juta remaja memenuhi kriteria gangguan mental klinis. Gangguan kecemasan muncul sebagai diagnosis yang paling dominan. Meski prevalensinya tidak banyak berbeda antara remaja laki-laki dan perempuan, pola variasinya menarik untuk dicermati: remaja perempuan lebih sering dilanda kecemasan, sementara remaja laki-laki lebih rentan menunjukkan gejala hiperaktivitas. Perbedaan ini seakan menggambarkan lanskap batin yang tak sama antara dua dunia yang hidup berdampingan. + Lebih memprihatinkan lagi, hanya 2,6% remaja yang mengakses layanan kesehatan mental dalam setahun terakhir. Mayoritas memilih bertahan dengan caranya sendiri, memendam, mengelola, dan merawat luka batin tanpa bantuan profesional. Sebagian lainnya bersandar pada teman dan keluarga sebagai ruang berbagi, meski ruang itu sering kali tak cukup lebar untuk menampung beban yang sesungguhnya. + + + + Fenomena ini tak bisa dilepaskan dari kuatnya stigma sosial dan rendahnya literasi kesehatan mental di masyarakat. Banyak pengasuh utama memilih menangani masalah anak secara mandiri, bukan karena yakin mampu, tetapi karena tidak tahu harus melangkah ke mana. Stigma yang melekat, kurangnya pemahaman, serta akses layanan yang terbatas membuat remaja kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bantuan yang tepat pada saat yang paling mereka butuhkan. + Di tengah lanskap krisis ini, terbuka peluang untuk menghadirkan pendekatan yang lebih inklusif, kontekstual, dan mudah dijangkau. Dengan mayoritas penduduk Indonesia, sekitar 86–87% atau 244–247 juta jiwa pada 2025, beragama Islam, pendekatan kesehatan mental yang berakar pada nilai-nilai Islam dan pendidikan spiritual sufistik dapat menjadi jembatan baru yang relevan. Integrasi antara sains psikologis dan kekayaan tradisi spiritual ini memiliki potensi besar untuk hadir sebagai alternatif yang hangat, dekat, dan dapat diterima masyarakat luas. + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_t6msna291_ilmu-komunikasi-unisa-yogyakarta-rayakan-milad-ke9-dengan-kuliah-umum-komunikasi-digital.md b/raw/www.republika.co.id_berita_t6msna291_ilmu-komunikasi-unisa-yogyakarta-rayakan-milad-ke9-dengan-kuliah-umum-komunikasi-digital.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e0eb733003e7d0cde163a9019a1aa47cda573f05 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_t6msna291_ilmu-komunikasi-unisa-yogyakarta-rayakan-milad-ke9-dengan-kuliah-umum-komunikasi-digital.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/t6msna291/ilmu-komunikasi-unisa-yogyakarta-rayakan-milad-ke9-dengan-kuliah-umum-komunikasi-digital +title: "Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta Rayakan Milad ke-9 dengan Kuliah Umum Komunikasi Digital | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:13 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta Rayakan Milad ke-9 dengan Kuliah Umum Komunikasi Digital | Republika Online + +Kehadiran era digital membawa peluang baru, terutama bagi praktisi ilmu komunikasi. REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa Yogyakarta) merayakan milad prodi yang ke-9 di Laboratorium Ilmu Komunikasi, Selasa (25/11/2025). Pelaksanaan milad ini diinisiasi oleh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi COSMICS (Corps of Communication Students). Milad Prodi Ilmu Komunikasi ke-9 menghadirkan kuliah umum bersama pakar komunikasi digital dan dosen content creator, Muhammad Najih Farihanto, kemudian dilanjutkan dengan potong tumpeng sebagai bentuk tasyakur untuk ulang tahun prodi yang kesembilan. Harapan Untuk Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta Ketua Program Studi (Kaprodi) Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta, Hari Akbar Sugiantoro, menyampaikan harapannya untuk prodi di masa mendatang. Memasuki usia yang ke-9, dia berharap agar Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta senantiasa tumbuh, semakin keren, dan mencetak mahasiswa pilihan. "Selamat milad untuk prodi tercinta yang ke-9. Semoga prodi ini semakin keren, semakin besar, dan yang pasti mahasiswanya menjadi pilihan," kata Akbar. Pada kesempatan tersebut, Akbar menceritakan sejarah dirintisnya Prodi Ilmu Komunikasi di Unisa Yogyakarta. Kepada mahasiswa yang mayoritas berasal dari angkatan 2023–2025, ia mengenalkan beberapa sosok dosen yang sebelumnya pernah mengabdi di Prodi Ilmu Komunikasi. Sejak 2016, Ilmu Komunikasi terus berkembang mencetak lulusan yang unggul dan terampil dengan ciri khas komunikasi kesehatan. "Perjalanan sembilan tahun Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta ini merupakan sesuatu yang berharga bagi kami," ujarnya. Momen perayaan milad ke-9 Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta turut dihadiri oleh Kaprodi Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta tahun 2020–2021, Wuri Rahmawati. Dosen yang kini menjabat Komisioner KPU Bantul itu mengenang bagaimana kali pertama Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta dirintis. Wuri merupakan salah satu dosen yang pertama kali mengabdi di tahun 2016. Pada tahun 2021, ketika ia tengah menjabat sebagai Kaprodi, Wuri diamanahi tugas sebagai Komisioner KPU Bantul hingga sekarang. Wuri bercerita tentang perjuangan awal-awal saat Unisa Yogyakarta mengembangkan sayapnya di ranah Prodi Ilmu Komunikasi. Laboratorium Prodi Ilmu Komunikasi dahulu jauh lebih kecil daripada sekarang. Saat ini prodi sudah mempunyai alat laboratorium yang lengkap, berbeda jauh ketika ia masih mengajar dahulu. "Hari ini kalian hadir di sini, Ilmu Komunikasi sudah luar biasa," ucap Wuri disambut tepuk tangan meriah mahasiswa Ilmu Komunikasi. Di tengah kemajuan pesat Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta, Wuri berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk senantiasa tekun belajar dan meraih prestasi. Perkembangan Ilmu Komunikasi 10 dan 20 tahun ke depan tidak lepas dari kiprah lulusannya. Semakin banyak diaspora alumni, maka semakin besar juga sebuah prodi. "Saya berpesan di usia ke-9 tahun ini, jangan hanya kalian mahasiswa kampus-kos, kampus-kos. Kembangkan jejaring kalian untuk meningkatkan kemampuan di luar kuliah," kata Wuri berpesan. Pada acara tersebut, seluruh jajaran dosen dan mahasiswa melakukan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur atas Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta yang kini memasuki usia ke-9. Didampingi Kaprodi Ilmu Komunikasi sekarang, Hari Akbar, Wuri mendoakan harapan besarnya kepada Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta. "Harapan ke depan untuk Prodi Ilmu Komunikasi, insyaallah lebih Profesional Qurani lagi, baik dosennya, mahasiswanya, dan seluruh civitas akademikanya. Sukses terus untuk COSMICS, tetaplah semangat karena tahun depan dan seterusnya Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta akan selalu jaya," ucap Wuri. Kuliah Umum Komunikasi Digital Rangkaian acara milad ke-9 Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta juga diramaikan dengan agenda Kuliah Umum tentang komunikasi digital bersama content creator dan dosen Universitas Ahmad Dahlan, Muhammad Najih Farihanto. Tema yang diangkat bertajuk "Bangun Suara, Bangun Citra: Meraih Keberhasilan Melalui Komunikasi di Era Digital." Najih menyampaikan bagaimana komunikasi di era digital sudah mendisrupsi industri komunikasi analog yang telah berjaya puluhan tahun. Di era sekarang, siapa pun bisa menjadi sosok komunikator yang menyampaikan pesan komunikasi massa. Industri media konvensional, seperti televisi, mau tidak mau harus bersaing dengan para influencer di media sosial untuk menarik perhatian publik. Meskipun begitu, kehadiran era digital membawa peluang baru, terutama bagi praktisi ilmu komunikasi. Dosen yang kerap membuat konten seputar dunia kampus dan mahasiswa itu menjelaskan bahwa pada tahun 2030 nanti akan banyak profesi baru yang bermunculan, seperti content creator, social media strategist , hingga data analyst komunikasi. "Di Ilmu Komunikasi, kalian sudah berada di prodi yang tepat untuk menghadapi 2030. Dengan catatan, kalian bisa beradaptasi dengan perubahan digital," kata Najih menjelaskan. Mahasiswa dengan antusias berdiskusi dengan Najih mengenai dunia content creator di era digital. Najih terus mengingatkan agar mahasiswa Ilmu Komunikasi tidak tertinggal berbagai peluang baru sejak semakin masifnya media sosial. Mahasiswa Ilmu Komunikasi harus bisa membangun branding diri yang berkualitas di media sosial. Ask me! Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta Rayakan Milad ke-9 dengan Kuliah Umum Komunikasi Digital Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa Yogyakarta) merayakan milad prodi yang ke-9 di Laboratorium Ilmu Komunikasi, Selasa (25/11/2025). + + + + + Pelaksanaan milad ini diinisiasi oleh mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi COSMICS (Corps of Communication Students). Milad Prodi Ilmu Komunikasi ke-9 menghadirkan kuliah umum bersama pakar komunikasi digital dan dosen content creator, Muhammad Najih Farihanto, kemudian dilanjutkan dengan potong tumpeng sebagai bentuk tasyakur untuk ulang tahun prodi yang kesembilan. + + + + + Harapan Untuk Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta + Ketua Program Studi (Kaprodi) Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta, Hari Akbar Sugiantoro, menyampaikan harapannya untuk prodi di masa mendatang. Memasuki usia yang ke-9, dia berharap agar Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta senantiasa tumbuh, semakin keren, dan mencetak mahasiswa pilihan. + + + + "Selamat milad untuk prodi tercinta yang ke-9. Semoga prodi ini semakin keren, semakin besar, dan yang pasti mahasiswanya menjadi pilihan," kata Akbar. + Pada kesempatan tersebut, Akbar menceritakan sejarah dirintisnya Prodi Ilmu Komunikasi di Unisa Yogyakarta. Kepada mahasiswa yang mayoritas berasal dari angkatan 2023–2025, ia mengenalkan beberapa sosok dosen yang sebelumnya pernah mengabdi di Prodi Ilmu Komunikasi. Sejak 2016, Ilmu Komunikasi terus berkembang mencetak lulusan yang unggul dan terampil dengan ciri khas komunikasi kesehatan. + "Perjalanan sembilan tahun Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta ini merupakan sesuatu yang berharga bagi kami," ujarnya. + Momen perayaan milad ke-9 Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta turut dihadiri oleh Kaprodi Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta tahun 2020–2021, Wuri Rahmawati. + Dosen yang kini menjabat Komisioner KPU Bantul itu mengenang bagaimana kali pertama Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta dirintis. Wuri merupakan salah satu dosen yang pertama kali mengabdi di tahun 2016. Pada tahun 2021, ketika ia tengah menjabat sebagai Kaprodi, Wuri diamanahi tugas sebagai Komisioner KPU Bantul hingga sekarang. + Wuri bercerita tentang perjuangan awal-awal saat Unisa Yogyakarta mengembangkan sayapnya di ranah Prodi Ilmu Komunikasi. Laboratorium Prodi Ilmu Komunikasi dahulu jauh lebih kecil daripada sekarang. Saat ini prodi sudah mempunyai alat laboratorium yang lengkap, berbeda jauh ketika ia masih mengajar dahulu. + "Hari ini kalian hadir di sini, Ilmu Komunikasi sudah luar biasa," ucap Wuri disambut tepuk tangan meriah mahasiswa Ilmu Komunikasi. + Di tengah kemajuan pesat Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta, Wuri berpesan kepada seluruh mahasiswa untuk senantiasa tekun belajar dan meraih prestasi. Perkembangan Ilmu Komunikasi 10 dan 20 tahun ke depan tidak lepas dari kiprah lulusannya. Semakin banyak diaspora alumni, maka semakin besar juga sebuah prodi. + "Saya berpesan di usia ke-9 tahun ini, jangan hanya kalian mahasiswa kampus-kos, kampus-kos. Kembangkan jejaring kalian untuk meningkatkan kemampuan di luar kuliah," kata Wuri berpesan. + Pada acara tersebut, seluruh jajaran dosen dan mahasiswa melakukan pemotongan tumpeng sebagai bentuk syukur atas Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta yang kini memasuki usia ke-9. Didampingi Kaprodi Ilmu Komunikasi sekarang, Hari Akbar, Wuri mendoakan harapan besarnya kepada Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta. + "Harapan ke depan untuk Prodi Ilmu Komunikasi, insyaallah lebih Profesional Qurani lagi, baik dosennya, mahasiswanya, dan seluruh civitas akademikanya. Sukses terus untuk COSMICS, tetaplah semangat karena tahun depan dan seterusnya Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta akan selalu jaya," ucap Wuri. + Kuliah Umum Komunikasi Digital + Rangkaian acara milad ke-9 Ilmu Komunikasi Unisa Yogyakarta juga diramaikan dengan agenda Kuliah Umum tentang komunikasi digital bersama content creator dan dosen Universitas Ahmad Dahlan, Muhammad Najih Farihanto. Tema yang diangkat bertajuk "Bangun Suara, Bangun Citra: Meraih Keberhasilan Melalui Komunikasi di Era Digital." + Najih menyampaikan bagaimana komunikasi di era digital sudah mendisrupsi industri komunikasi analog yang telah berjaya puluhan tahun. Di era sekarang, siapa pun bisa menjadi sosok komunikator yang menyampaikan pesan komunikasi massa. Industri media konvensional, seperti televisi, mau tidak mau harus bersaing dengan para influencer di media sosial untuk menarik perhatian publik. + Meskipun begitu, kehadiran era digital membawa peluang baru, terutama bagi praktisi ilmu komunikasi. Dosen yang kerap membuat konten seputar dunia kampus dan mahasiswa itu menjelaskan bahwa pada tahun 2030 nanti akan banyak profesi baru yang bermunculan, seperti content creator, social media strategist , hingga data analyst komunikasi. + "Di Ilmu Komunikasi, kalian sudah berada di prodi yang tepat untuk menghadapi 2030. Dengan catatan, kalian bisa beradaptasi dengan perubahan digital," kata Najih menjelaskan. + Mahasiswa dengan antusias berdiskusi dengan Najih mengenai dunia content creator di era digital. Najih terus mengingatkan agar mahasiswa Ilmu Komunikasi tidak tertinggal berbagai peluang baru sejak semakin masifnya media sosial. Mahasiswa Ilmu Komunikasi harus bisa membangun branding diri yang berkualitas di media sosial. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_t8fuvr425_anak-kembali-sekolah-saat-musim-hujan-ini-7-rekomendasi-penting-dari-idai.md b/raw/www.republika.co.id_berita_t8fuvr425_anak-kembali-sekolah-saat-musim-hujan-ini-7-rekomendasi-penting-dari-idai.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..a1a4a2fcf1e709b6b0a5468b50a6e4215adfaa15 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_t8fuvr425_anak-kembali-sekolah-saat-musim-hujan-ini-7-rekomendasi-penting-dari-idai.md @@ -0,0 +1,126 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/t8fuvr425/anak-kembali-sekolah-saat-musim-hujan-ini-7-rekomendasi-penting-dari-idai +title: "Anak Kembali Sekolah Saat Musim Hujan? Ini 7 Rekomendasi Penting dari IDAI | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:09:34 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Anak Kembali Sekolah Saat Musim Hujan? Ini 7 Rekomendasi Penting dari IDAI | Republika Online + +Pastikan anak dalam kondisi sehat ketika akan masuk sekolah. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun baru biasanya membawa dua hal sekaligus yakni semangat kembali ke sekolah dan puncak musim penghujan. Bagi orang tua, kombinasi ini sering kali menjadi tantangan kesehatan karena meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular di kalangan anak-anak. Menanggapi fenomena ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) membagikan sejumlah langkah strategis yang bisa dilakukan orang tua agar si kecil tetap bugar dan tidak mudah tumbang di tengah cuaca ekstrem. “IDAI memahami bahwa proses belajar mengajar di sekolah sangat penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan intelektual anak. Namun, kesehatan dan keselamatan anak harus menjadi prioritas utama," kata Ketua Pengurus Pusat IDAI Piprim Basarah Yanuarso dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (6/1/2026). Piprim menyampaikan kombinasi antara aktivitas sekolah yang padat, curah hujan tinggi, dan kelembapan yang meningkat dapat menciptakan lingkungan yang rawan terhadap penularan penyakit seperti influenza, diare dan demam berdarah. Seluruh penyakit itu makin perlu diwaspadai mengingat musim hujan lekat kaitannya dengan risiko banjir, serta potensi bencana hidrometeorologi. Oleh karenanya, IDAI mengeluarkan rekomendasi yang dapat diikuti masyarakat dalam rangka menjaga daya tahan tubuh anak selama beraktivitas di sekolah. Langkah pertama yang dapat diikuti yakni pastikan anak dalam kondisi sehat ketika akan masuk sekolah. Lengkapi dan pastikan status imunisasi dasar dan lanjutan anak sesuai usia, termasuk imunisasi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin (PD3I) seperti campak, difteri, pertusis, influenza, dan lain-lain. Orang tua juga diharapkan dapat memberikan makanan padat nutrisi terutama protein hewani, cukup cairan agar tidak dehidrasi. Batasi makanan tidak sehat yang mengandung gula tinggi dan makanan siap saji serta selalu mengonsumsi air matang. Di samping itu, sangat penting untuk memastikan anak tidur pada pukul 20.00 dan paling lambat pukul 22.00 sesuai usia untuk mengoptimalkan sistem imun. Jika anak menunjukkan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, atau lemas, segera periksa ke fasilitas kesehatan dan istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih untuk mencegah penularan. Dari sisi lingkungan, pencegahan dapat dilakukan melalui penerapan 3M Plus yakni (M)enguras, (M)enutup, (M)endaur Ulang sekaligus menghindari gigitan nyamuk. Pastikan lingkungan sekolah dan rumah bebas dari genangan air. Menurutnya, losion anti nyamuk, kelambu, atau pakaian panjang juga dapat digunakan agar anak terhindar dari gigitan nyamuk. Sementara untuk menghindari diare dan leptospirosis (kencing tikus), anak perlu selalu memakai alas kaki saat bermain atau berjalan di area yang mungkin terkontaminasi. Ask me! Anak Kembali Sekolah Saat Musim Hujan? Ini 7 Rekomendasi Penting dari IDAI Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tahun baru biasanya membawa dua hal sekaligus yakni semangat kembali ke sekolah dan puncak musim penghujan. Bagi orang tua, kombinasi ini sering kali menjadi tantangan kesehatan karena meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular di kalangan anak-anak. + + + + + Menanggapi fenomena ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) membagikan sejumlah langkah strategis yang bisa dilakukan orang tua agar si kecil tetap bugar dan tidak mudah tumbang di tengah cuaca ekstrem. “IDAI memahami bahwa proses belajar mengajar di sekolah sangat penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan intelektual anak. Namun, kesehatan dan keselamatan anak harus menjadi prioritas utama," kata Ketua Pengurus Pusat IDAI Piprim Basarah Yanuarso dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (6/1/2026). + + + + + Baca Juga + + + Mengenal Velcro Child , Saat Kedekatan Orang Tua dan Anak Justru Jadi 'Penghambat' + + Psikolog Ingatkan Gen Z Jangan Gampang Terpengaruh Konten Nikah Muda + + Labubu dan K-Pop Demon Hunters Dominasi Tren Konsumen Asia pada 2025 + + + Piprim menyampaikan kombinasi antara aktivitas sekolah yang padat, curah hujan tinggi, dan kelembapan yang meningkat dapat menciptakan lingkungan yang rawan terhadap penularan penyakit seperti influenza, diare dan demam berdarah. Seluruh penyakit itu makin perlu diwaspadai mengingat musim hujan lekat kaitannya dengan risiko banjir, serta potensi bencana hidrometeorologi. Oleh karenanya, IDAI mengeluarkan rekomendasi yang dapat diikuti masyarakat dalam rangka menjaga daya tahan tubuh anak selama beraktivitas di sekolah. + Langkah pertama yang dapat diikuti yakni pastikan anak dalam kondisi sehat ketika akan masuk sekolah. Lengkapi dan pastikan status imunisasi dasar dan lanjutan anak sesuai usia, termasuk imunisasi untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin (PD3I) seperti campak, difteri, pertusis, influenza, dan lain-lain. + + + + Orang tua juga diharapkan dapat memberikan makanan padat nutrisi terutama protein hewani, cukup cairan agar tidak dehidrasi. Batasi makanan tidak sehat yang mengandung gula tinggi dan makanan siap saji serta selalu mengonsumsi air matang. + Di samping itu, sangat penting untuk memastikan anak tidur pada pukul 20.00 dan paling lambat pukul 22.00 sesuai usia untuk mengoptimalkan sistem imun. Jika anak menunjukkan gejala sakit seperti demam, batuk, pilek, diare, atau lemas, segera periksa ke fasilitas kesehatan dan istirahatkan di rumah hingga benar-benar pulih untuk mencegah penularan. + Dari sisi lingkungan, pencegahan dapat dilakukan melalui penerapan 3M Plus yakni (M)enguras, (M)enutup, (M)endaur Ulang sekaligus menghindari gigitan nyamuk. Pastikan lingkungan sekolah dan rumah bebas dari genangan air. + Menurutnya, losion anti nyamuk, kelambu, atau pakaian panjang juga dapat digunakan agar anak terhindar dari gigitan nyamuk. Sementara untuk menghindari diare dan leptospirosis (kencing tikus), anak perlu selalu memakai alas kaki saat bermain atau berjalan di area yang mungkin terkontaminasi. + + Siswa mencuci tangan. - (Republika/Thoudy Badai) + +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_t8tsuk291_guru-besar-umj-tegaskan-soft-power-sebagai-fondasi-indonesia-emas-2045.md b/raw/www.republika.co.id_berita_t8tsuk291_guru-besar-umj-tegaskan-soft-power-sebagai-fondasi-indonesia-emas-2045.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..56b7fe03bd0f5a7ceba4ca54139080a1b7ec9a38 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_t8tsuk291_guru-besar-umj-tegaskan-soft-power-sebagai-fondasi-indonesia-emas-2045.md @@ -0,0 +1,127 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/t8tsuk291/guru-besar-umj-tegaskan-soft-power-sebagai-fondasi-indonesia-emas-2045 +title: "Guru Besar UMJ Tegaskan Soft Power sebagai Fondasi Indonesia Emas 2045 | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:39:12 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Guru Besar UMJ Tegaskan Soft Power sebagai Fondasi Indonesia Emas 2045 | Republika Online + +Dua modal utama Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 yakni SDM dan SDA. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju dan berpengaruh pada saat memasuki usia satu abad kemerdekaan pada 2045. Namun peluang tersebut tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar. Kekuatan nilai, budaya, demokrasi, serta kualitas kebijakan publik—yang dikenal sebagai soft power —harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Dalam Orasi Ilmiah pada acara pengukuhan dirinya di Kampus UMJ, Ciputat, Selasa (13/1/2026) bertajuk refleksi Indonesia Emas 2045 dari perspektif politik dan kekuatan lunak negara, Guru Besar Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Sri Yunanto menegaskan bahwa Indonesia berada pada persimpangan sejarah. Di satu sisi, Indonesia memiliki modal besar untuk melompat menjadi negara maju. Di sisi lain, berbagai persoalan struktural masih membayangi dan berpotensi menghambat pencapaian visi besar tersebut. “Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang menjadi soal adalah bagaimana potensi itu dikelola. Di sinilah peran soft power menjadi sangat penting,” kata Yunanto di hadapan civitas akademika UMJ dan undangan. Yunanto mengawali orasinya dengan refleksi historis dan spiritual. Ia mengutip Surah Al-Hasyr ayat 18 yang menekankan pentingnya menyiapkan masa depan dengan belajar dari apa yang telah dilakukan di masa lalu. Menurutnya, pesan tersebut relevan dalam konteks Indonesia yang tengah menatap masa depan sebagai bangsa berusia 100 tahun. “Masa depan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarahnya. Visi Indonesia Emas 2045 harus dibangun di atas refleksi yang jujur atas capaian dan kegagalan bangsa ini,” ujarnya. Pemerintah, lanjut Yunanto, telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju, modern, berdaulat, berkeadilan, dan berpengaruh di dunia internasional. Visi tersebut mencakup pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerataan ekonomi, serta ketahanan nasional. Optimisme terhadap visi ini juga diperkuat oleh proyeksi ekonomi global. Laporan Goldman Sachs Global Economics Paper memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu dari tujuh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, sejajar dengan Amerika Serikat, China, India, Jepang, Jerman, dan Inggris. “Optimisme ini bukan sekadar mimpi. Indonesia memiliki dasar objektif untuk mencapainya, asalkan dikelola dengan strategi yang tepat,” ujar Yunanto. Dalam orasinya, Yunanto menguraikan dua modal utama Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, yakni sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Dari sisi demografi, Indonesia memiliki populasi sekitar 286 juta jiwa dan berada di peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pada 2035, Indonesia diperkirakan memasuki puncak bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada pada usia produktif. “Bonus demografi ini bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,” kata Yunanto. Dari sisi sumber daya alam, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia, produksi batu bara dan timah yang signifikan, kawasan hutan tropis yang luas, serta potensi kelautan yang diperkirakan bernilai hingga 1,5 triliun dolar AS per tahun. Menurut Yunanto, kekayaan alam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga dapat diolah menjadi soft power yang menarik kerja sama internasional, investasi, dan pengaruh diplomatik. “Kekayaan alam bisa menjadi daya tarik, tetapi tanpa tata kelola yang baik justru berpotensi menjadi sumber konflik dan ketimpangan,” ujarnya. Meski memiliki modal besar, Yunanto menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan antara kondisi saat ini dan target Indonesia Emas 2045. Ia merujuk pada indikator yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Beberapa target utama yang harus dicapai pada 2045 antara lain pengentasan kemiskinan hingga nol persen, peningkatan pendapatan per kapita ke kisaran USD 23.000–30.300 per tahun, peningkatan daya saing sumber daya manusia, penguatan pengaruh Indonesia di dunia internasional, serta penurunan emisi gas rumah kaca hingga lebih dari 50 persen. “Saat ini, angka kemiskinan masih berada di kisaran 8,5 persen, pendapatan per kapita sekitar 5.200 dolar AS, dan daya saing SDM masih tertinggal. Ini menunjukkan bahwa tantangan kita sangat besar,” kata Yunanto. Ia menilai pencapaian target tersebut membutuhkan akselerasi kebijakan yang konsisten lintas pemerintahan, reformasi tata kelola, serta keberanian keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah ( middle income trap ). Dalam perspektif ilmu politik internasional, Yunanto menggunakan kerangka teori soft power yang dikembangkan oleh Joseph S. Nye. Menurut Nye, kekuatan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau ekonomi (hard power), tetapi juga dari kemampuan menarik dan memengaruhi pihak lain melalui nilai, budaya, dan kebijakan. “Soft power adalah kemampuan membuat pihak lain menginginkan apa yang kita inginkan, bukan karena takut, tetapi karena tertarik,” ujar Yunanto mengutip Nye. Ia menilai Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengelola soft power. Pada era Orde Lama, Indonesia memainkan peran penting dalam gerakan anti-kolonialisme dan Konferensi Asia Afrika 1955 yang melahirkan semangat Non-Blok. Pada era Orde Baru, stabilitas, perdamaian, dan pluralisme menjadi daya tarik Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan berkontribusi pada pembentukan ASEAN. Sementara pada era Reformasi, demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta moderasi beragama menjadi modal utama diplomasi Indonesia. “Nilai-nilai ini telah membuat Indonesia dipercaya sebagai mediator konflik dan aktor regional yang moderat. Ini adalah aset soft power yang sangat berharga,” katanya. Namun, Yunanto menegaskan bahwa tantangan Indonesia menuju 2045 berbeda dengan tantangan pada masa lalu. Globalisasi, disrupsi teknologi, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan kompetisi geopolitik menuntut strategi soft power yang lebih adaptif. Menurutnya, pada abad ke-21, kualitas kebijakan publik menjadi salah satu variabel terpenting dalam soft power. Kebijakan yang inklusif, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti akan meningkatkan kepercayaan publik domestik dan internasional. “Negara dengan kebijakan yang buruk akan kehilangan daya tarik, meskipun memiliki sumber daya besar,” ujar Yunanto. Ia menilai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang disusun pemerintah telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya kualitas kebijakan. RPJPN tersebut menekankan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, kepemimpinan, budaya, dan lingkungan. “Secara arah, RPJPN sudah berada di jalur yang benar menuju Indonesia Emas 2045,” katanya. Meski demikian, Yunanto mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan pada perencanaan, melainkan pada implementasi. Ia menyoroti berbagai persoalan nyata yang masih dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dominasi sektor informal, lemahnya birokrasi, praktik korupsi, hingga krisis lingkungan. “Rencana sebesar apa pun tidak akan bermakna jika tidak mampu menjawab persoalan riil masyarakat,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas politik dan kualitas demokrasi harus dijaga agar tidak menjadi “api dalam sekam” yang dapat meledak sewaktu-waktu. Ask me! Guru Besar UMJ Tegaskan Soft Power sebagai Fondasi Indonesia Emas 2045 Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara maju dan berpengaruh pada saat memasuki usia satu abad kemerdekaan pada 2045. Namun peluang tersebut tidak akan tercapai hanya dengan mengandalkan kekayaan sumber daya alam dan jumlah penduduk yang besar. Kekuatan nilai, budaya, demokrasi, serta kualitas kebijakan publik—yang dikenal sebagai soft power —harus menjadi fondasi utama pembangunan nasional. + + + + + Dalam Orasi Ilmiah pada acara pengukuhan dirinya di Kampus UMJ, Ciputat, Selasa (13/1/2026) bertajuk refleksi Indonesia Emas 2045 dari perspektif politik dan kekuatan lunak negara, Guru Besar Ilmu Politik dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof Sri Yunanto menegaskan bahwa Indonesia berada pada persimpangan sejarah. Di satu sisi, Indonesia memiliki modal besar untuk melompat menjadi negara maju. Di sisi lain, berbagai persoalan struktural masih membayangi dan berpotensi menghambat pencapaian visi besar tersebut. + + + + + “Indonesia tidak kekurangan potensi. Yang menjadi soal adalah bagaimana potensi itu dikelola. Di sinilah peran soft power menjadi sangat penting,” kata Yunanto di hadapan civitas akademika UMJ dan undangan. + Yunanto mengawali orasinya dengan refleksi historis dan spiritual. Ia mengutip Surah Al-Hasyr ayat 18 yang menekankan pentingnya menyiapkan masa depan dengan belajar dari apa yang telah dilakukan di masa lalu. Menurutnya, pesan tersebut relevan dalam konteks Indonesia yang tengah menatap masa depan sebagai bangsa berusia 100 tahun. + + + + “Masa depan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjalanan sejarahnya. Visi Indonesia Emas 2045 harus dibangun di atas refleksi yang jujur atas capaian dan kegagalan bangsa ini,” ujarnya. + Pemerintah, lanjut Yunanto, telah menetapkan visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara maju, modern, berdaulat, berkeadilan, dan berpengaruh di dunia internasional. Visi tersebut mencakup pembangunan manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerataan ekonomi, serta ketahanan nasional. + Optimisme terhadap visi ini juga diperkuat oleh proyeksi ekonomi global. Laporan Goldman Sachs Global Economics Paper memprediksi Indonesia akan menjadi salah satu dari tujuh negara dengan kekuatan ekonomi terbesar dunia pada 2045, sejajar dengan Amerika Serikat, China, India, Jepang, Jerman, dan Inggris. + “Optimisme ini bukan sekadar mimpi. Indonesia memiliki dasar objektif untuk mencapainya, asalkan dikelola dengan strategi yang tepat,” ujar Yunanto. + Dalam orasinya, Yunanto menguraikan dua modal utama Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, yakni sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA). Dari sisi demografi, Indonesia memiliki populasi sekitar 286 juta jiwa dan berada di peringkat keempat negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Pada 2035, Indonesia diperkirakan memasuki puncak bonus demografi, di mana mayoritas penduduk berada pada usia produktif. + “Bonus demografi ini bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bisa menjadi beban jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja,” kata Yunanto. + Dari sisi sumber daya alam, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar dunia, produksi batu bara dan timah yang signifikan, kawasan hutan tropis yang luas, serta potensi kelautan yang diperkirakan bernilai hingga 1,5 triliun dolar AS per tahun. + Menurut Yunanto, kekayaan alam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan ekonomi, tetapi juga dapat diolah menjadi soft power yang menarik kerja sama internasional, investasi, dan pengaruh diplomatik. + “Kekayaan alam bisa menjadi daya tarik, tetapi tanpa tata kelola yang baik justru berpotensi menjadi sumber konflik dan ketimpangan,” ujarnya. + Meski memiliki modal besar, Yunanto menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan signifikan antara kondisi saat ini dan target Indonesia Emas 2045. Ia merujuk pada indikator yang ditetapkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). + Beberapa target utama yang harus dicapai pada 2045 antara lain pengentasan kemiskinan hingga nol persen, peningkatan pendapatan per kapita ke kisaran USD 23.000–30.300 per tahun, peningkatan daya saing sumber daya manusia, penguatan pengaruh Indonesia di dunia internasional, serta penurunan emisi gas rumah kaca hingga lebih dari 50 persen. + “Saat ini, angka kemiskinan masih berada di kisaran 8,5 persen, pendapatan per kapita sekitar 5.200 dolar AS, dan daya saing SDM masih tertinggal. Ini menunjukkan bahwa tantangan kita sangat besar,” kata Yunanto. + Ia menilai pencapaian target tersebut membutuhkan akselerasi kebijakan yang konsisten lintas pemerintahan, reformasi tata kelola, serta keberanian keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah ( middle income trap ). + Dalam perspektif ilmu politik internasional, Yunanto menggunakan kerangka teori soft power yang dikembangkan oleh Joseph S. Nye. Menurut Nye, kekuatan negara tidak hanya diukur dari kekuatan militer atau ekonomi (hard power), tetapi juga dari kemampuan menarik dan memengaruhi pihak lain melalui nilai, budaya, dan kebijakan. “Soft power adalah kemampuan membuat pihak lain menginginkan apa yang kita inginkan, bukan karena takut, tetapi karena tertarik,” ujar Yunanto mengutip Nye. + Ia menilai Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mengelola soft power. Pada era Orde Lama, Indonesia memainkan peran penting dalam gerakan anti-kolonialisme dan Konferensi Asia Afrika 1955 yang melahirkan semangat Non-Blok. Pada era Orde Baru, stabilitas, perdamaian, dan pluralisme menjadi daya tarik Indonesia di kawasan Asia Tenggara dan berkontribusi pada pembentukan ASEAN. + Sementara pada era Reformasi, demokratisasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta moderasi beragama menjadi modal utama diplomasi Indonesia. “Nilai-nilai ini telah membuat Indonesia dipercaya sebagai mediator konflik dan aktor regional yang moderat. Ini adalah aset soft power yang sangat berharga,” katanya. + Namun, Yunanto menegaskan bahwa tantangan Indonesia menuju 2045 berbeda dengan tantangan pada masa lalu. Globalisasi, disrupsi teknologi, krisis iklim, ketimpangan ekonomi, dan kompetisi geopolitik menuntut strategi soft power yang lebih adaptif. + Menurutnya, pada abad ke-21, kualitas kebijakan publik menjadi salah satu variabel terpenting dalam soft power. Kebijakan yang inklusif, transparan, akuntabel, dan berbasis bukti akan meningkatkan kepercayaan publik domestik dan internasional. “Negara dengan kebijakan yang buruk akan kehilangan daya tarik, meskipun memiliki sumber daya besar,” ujar Yunanto. + Ia menilai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang disusun pemerintah telah menunjukkan kesadaran akan pentingnya kualitas kebijakan. RPJPN tersebut menekankan transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, supremasi hukum, kepemimpinan, budaya, dan lingkungan. + “Secara arah, RPJPN sudah berada di jalur yang benar menuju Indonesia Emas 2045,” katanya. + Meski demikian, Yunanto mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan pada perencanaan, melainkan pada implementasi. Ia menyoroti berbagai persoalan nyata yang masih dihadapi masyarakat, seperti kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dominasi sektor informal, lemahnya birokrasi, praktik korupsi, hingga krisis lingkungan. “Rencana sebesar apa pun tidak akan bermakna jika tidak mampu menjawab persoalan riil masyarakat,” tegasnya. + Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas politik dan kualitas demokrasi harus dijaga agar tidak menjadi “api dalam sekam” yang dapat meledak sewaktu-waktu. +   + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_t905od451_kai-daop-7-pastikan-perjalanan-menuju-jakarta-tetap-normal-di-tengah-kendala-cuaca.md b/raw/www.republika.co.id_berita_t905od451_kai-daop-7-pastikan-perjalanan-menuju-jakarta-tetap-normal-di-tengah-kendala-cuaca.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e0bbc474eac119ab2834353827271d25543e68f2 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_t905od451_kai-daop-7-pastikan-perjalanan-menuju-jakarta-tetap-normal-di-tengah-kendala-cuaca.md @@ -0,0 +1,121 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/t905od451/kai-daop-7-pastikan-perjalanan-menuju-jakarta-tetap-normal-di-tengah-kendala-cuaca +title: "KAI Daop 7 Pastikan Perjalanan Menuju Jakarta Tetap Normal di Tengah Kendala Cuaca | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:37:56 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# KAI Daop 7 Pastikan Perjalanan Menuju Jakarta Tetap Normal di Tengah Kendala Cuaca | Republika Online + +KAI Daop 7 tegaskan seluruh kereta api tujuan Jakarta berangkat tepat waktu. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah puncak musim penghujan, kereta api tetap menjadi tumpuan utama masyarakat untuk mobilitas antarkota karena keunggulannya dalam ketepatan waktu dan keamanan. Meskipun tantangan alam seperti genangan air di jalur rel kerap muncul, kesigapan operator dalam memitigasi risiko memastikan roda transportasi publik ini tidak berhenti berputar. Bagi pelanggan, kepastian jadwal keberangkatan adalah hal krusial agar rencana perjalanan mereka tidak terganggu oleh anomali cuaca yang melanda beberapa wilayah di Pulau Jawa. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun memastikan bahwa genangan air yang terjadi di jalur kereta api sekitar Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi, Jawa Tengah, tidak berdampak pada keberangkatan kereta di wilayah ini. Daop 7 Madiun sendiri merupakan salah satu wilayah administratif operasional KAI yang berpusat di Kota Madiun, Jawa Timur, dengan jangkauan wilayah yang membentang dari Stasiun Walikukun di barat hingga Stasiun Kertosono di timur, serta jalur percabangan menuju Blitar dan Jombang. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menegaskan bahwa seluruh Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) tujuan Jakarta tetap berangkat tepat waktu. Tergenangnya jalur di sekitar Stasiun Pekalongan dan Sragi tersebut umumnya dipicu oleh intensitas hujan ekstrem yang menyebabkan luapan sungai atau drainase di sekitar jalur rel pantura yang secara geografis berada di dataran rendah. Meski demikian, titik genangan tersebut masih dalam batas aman untuk dilintasi dengan pengawasan ketat, sehingga tidak memicu pembatalan jadwal. "KAJJ keberangkatan Daop 7 Madiun yang melintasi lintas Sragi–Pekalongan, yakni KA Brantas relasi Stasiun Blitar–Pasar Senen, dipastikan berangkat tepat waktu dari Stasiun Blitar pada pukul 12.55 WIB," jelas Tohari dalam keterangan resminya, Sabtu (17/1/2026). Sebagai informasi, KA Brantas adalah layanan kereta api kelas campuran (Eksekutif dan Ekonomi) yang dikenal strategis karena menghubungkan wilayah Jawa Timur bagian selatan langsung menuju Jakarta melalui jalur utara. Selain KA Brantas, perjalanan kereta lain yang melintasi lintas Sragi–Pekalongan seperti KA Matarmaja (Malang–Pasar Senen), KA Majapahit (Malang–Pasar Senen), dan KA Brawijaya (Malang–Gambir) juga dipastikan berangkat sesuai jadwal. Sementara itu, kereta lintas selatan dari wilayah Daop 7 Madiun yang tidak melewati titik genangan, seperti KA Madiun Jaya (Madiun–Pasar Senen), KA Singasari (Blitar–Pasar Senen), dan KA Bangunkarta (Jombang–Pasar Senen), tetap beroperasi normal tanpa kendala. KAI Daop 7 Madiun juga mencatat tingginya antusiasme masyarakat pada masa libur akhir pekan ini dengan total volume penumpang mencapai 48.878 pelanggan sejak beberapa hari terakhir. Puncak arus penumpang terjadi pada Kamis (15/1) dengan total 16.796 pelanggan. Khusus untuk hari ini, Sabtu (17/1/2026), tercatat sebanyak 8.936 penumpang telah melakukan perjalanan melalui stasiun-stasiun di wilayah Daop 7. Tohari menambahkan bahwa ketersediaan tempat duduk untuk berbagai tujuan masih cukup memadai. Masyarakat yang berencana bepergian diimbau segera memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI atau kanal resmi lainnya. "KAI terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi jalur dan perjalanan guna memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan tetap terjaga di tengah kondisi cuaca saat ini," pungkasnya. Ask me! KAI Daop 7 Pastikan Perjalanan Menuju Jakarta Tetap Normal di Tengah Kendala Cuaca Rekomendasi Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah puncak musim penghujan, kereta api tetap menjadi tumpuan utama masyarakat untuk mobilitas antarkota karena keunggulannya dalam ketepatan waktu dan keamanan. + + + + + Meskipun tantangan alam seperti genangan air di jalur rel kerap muncul, kesigapan operator dalam memitigasi risiko memastikan roda transportasi publik ini tidak berhenti berputar. Bagi pelanggan, kepastian jadwal keberangkatan adalah hal krusial agar rencana perjalanan mereka tidak terganggu oleh anomali cuaca yang melanda beberapa wilayah di Pulau Jawa. + + + + + Baca Juga + + + IDEAS: 2026 Harus Jadi Titik Balik Pembenahan Ekosistem Ojek Online + + Madu dari Sydney + + Polisi Gagalkan Tawuran, Enam Remaja dan Senjata Tajam Diamankan + + + PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun memastikan bahwa genangan air yang terjadi di jalur kereta api sekitar Stasiun Pekalongan dan Stasiun Sragi, Jawa Tengah, tidak berdampak pada keberangkatan kereta di wilayah ini. + Daop 7 Madiun sendiri merupakan salah satu wilayah administratif operasional KAI yang berpusat di Kota Madiun, Jawa Timur, dengan jangkauan wilayah yang membentang dari Stasiun Walikukun di barat hingga Stasiun Kertosono di timur, serta jalur percabangan menuju Blitar dan Jombang. + + + + Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Tohari, menegaskan bahwa seluruh Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) tujuan Jakarta tetap berangkat tepat waktu. Tergenangnya jalur di sekitar Stasiun Pekalongan dan Sragi tersebut umumnya dipicu oleh intensitas hujan ekstrem yang menyebabkan luapan sungai atau drainase di sekitar jalur rel pantura yang secara geografis berada di dataran rendah. Meski demikian, titik genangan tersebut masih dalam batas aman untuk dilintasi dengan pengawasan ketat, sehingga tidak memicu pembatalan jadwal. + "KAJJ keberangkatan Daop 7 Madiun yang melintasi lintas Sragi–Pekalongan, yakni KA Brantas relasi Stasiun Blitar–Pasar Senen, dipastikan berangkat tepat waktu dari Stasiun Blitar pada pukul 12.55 WIB," jelas Tohari dalam keterangan resminya, Sabtu (17/1/2026). Sebagai informasi, KA Brantas adalah layanan kereta api kelas campuran (Eksekutif dan Ekonomi) yang dikenal strategis karena menghubungkan wilayah Jawa Timur bagian selatan langsung menuju Jakarta melalui jalur utara. + Selain KA Brantas, perjalanan kereta lain yang melintasi lintas Sragi–Pekalongan seperti KA Matarmaja (Malang–Pasar Senen), KA Majapahit (Malang–Pasar Senen), dan KA Brawijaya (Malang–Gambir) juga dipastikan berangkat sesuai jadwal. Sementara itu, kereta lintas selatan dari wilayah Daop 7 Madiun yang tidak melewati titik genangan, seperti KA Madiun Jaya (Madiun–Pasar Senen), KA Singasari (Blitar–Pasar Senen), dan KA Bangunkarta (Jombang–Pasar Senen), tetap beroperasi normal tanpa kendala. + KAI Daop 7 Madiun juga mencatat tingginya antusiasme masyarakat pada masa libur akhir pekan ini dengan total volume penumpang mencapai 48.878 pelanggan sejak beberapa hari terakhir. Puncak arus penumpang terjadi pada Kamis (15/1) dengan total 16.796 pelanggan. Khusus untuk hari ini, Sabtu (17/1/2026), tercatat sebanyak 8.936 penumpang telah melakukan perjalanan melalui stasiun-stasiun di wilayah Daop 7. + Tohari menambahkan bahwa ketersediaan tempat duduk untuk berbagai tujuan masih cukup memadai. Masyarakat yang berencana bepergian diimbau segera memesan tiket melalui aplikasi Access by KAI atau kanal resmi lainnya. "KAI terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi jalur dan perjalanan guna memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan tetap terjaga di tengah kondisi cuaca saat ini," pungkasnya. + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : Antara Sabtu , 14 Mar 2026, 18:35 WIB + + Gandeng Dinas Sosial Semarang, Semesta Salurkan 2.120 Paket Iftar dan 500 Sembako Sabtu , 14 Mar 2026, 17:35 WIB + + Lewat 'Bawa Pulang Senyuman', Toys Kingdom Ajak Keluarga dan Anak Yatim Rayakan Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 20:08 WIB + + Dalam Dua Pekan, Dua Bupati di Jateng Terjaring OTT KPK + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 15:37 WIB + + PB IKA PMII Siapkan Mudik Gratis, Antusiasme Pendaftar Membeludak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:51 WIB + + 10 Ribu Penumpang Diprediksi Padati Bandara Ahmad Yani Semarang pada Puncak Arus Mudik diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_t9dy38282_jutaan-hektare-lahan-kemenhan-senilai-ratusan-triliun-dikuasai-pihak-lain-ini-lokasinya.md b/raw/www.republika.co.id_berita_t9dy38282_jutaan-hektare-lahan-kemenhan-senilai-ratusan-triliun-dikuasai-pihak-lain-ini-lokasinya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..e51e210d24b3d47fcee483e26894074f30787d4f --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_t9dy38282_jutaan-hektare-lahan-kemenhan-senilai-ratusan-triliun-dikuasai-pihak-lain-ini-lokasinya.md @@ -0,0 +1,101 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/t9dy38282/jutaan-hektare-lahan-kemenhan-senilai-ratusan-triliun-dikuasai-pihak-lain-ini-lokasinya +title: "Jutaan Hektare Lahan Kemenhan Senilai Ratusan Triliun Dikuasai Pihak Lain, Ini Lokasinya | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:54:58 +source_type: news +quality_score: 62 +is_priority: false +--- + +# Jutaan Hektare Lahan Kemenhan Senilai Ratusan Triliun Dikuasai Pihak Lain, Ini Lokasinya | Republika Online + +Lahan-lahan bermasalah tersebut tersebar di banyak wilayah di seluruh Indonesia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jutaan hektare (Ha) lahan senilai kurang lebih Rp 90 triliun milik negara atas nama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkatung-katung dalam sengketa dan penguasaan pihak lain. Hal tersebut terungkap dalam tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Kemenhan. Lahan-lahan bermasalah tersebut tersebar di banyak wilayah di seluruh Indonesia. Dari dokumen Kementerian Pertahanan Beromor Surat B/5865/SAR.02.00.01.324/BARAHAN yang diterima Republika, pada Jumat (23/1/2026) disebutkan sengketa lahan-lahan tersebut beragam. Mulai dari dalam penguasaan pihak-pihak lain seperti korporasi swasta, dan individu, sampai dengan sertifikasi kepemilikan ganda yang hingga kini masih dalam proses pengadilan, juga pengalihan yang diduga menyalahi hukum atau penyerobotan. Juga ada banyak lahan-lahan perumahan kedinasan militer yang beralih ke tangan tak berhak. Di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di Jawa Barat (Jabar) tercatat satu bidang tanah milik Kemenhan yang diperuntukkan pada Paspampres Unit Organisasi (UO) Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Luasnya mencapai 17.500 meter persegi (M2) atau sekitar 1,7 Ha senilai Rp 53,88 miliar. Dalam dokumen Kemenhan itu, tanah tersebut dalam keterangan, “Tanah Dikuasai oleh Pihak Lain.” Tak disebutkan penguasa pihak lain dalam dokumen-dokumen itu. Akan tetapi dalam masalah serupa juga terungkap lahan seluas total 127.140.108 M2 yang terdiri dari 101 bidang milik Kemenhan dan tercatat sebagai aset milik TNI Angkatan Laut (AL) yang berada di Lantamal-1 Belawan, Lantamal-2 Padang, Lantamal-3 Jakarta, Lantamal-4 Tanjung Pinang, Lantamal-9 Ambon, Lantamal-5 Surabaya, juga Lantamal-10 Jayapura berstatus “Tanah Dikuasai oleh Pihak Lain”. Nilai kesuluruhan lahan dalam penguasaan pihak lain pada delapan wilayah tersebut senilai Rp 18,02 triliun. Status “Tanah Dikuasai oleh Pihak Lain”, menurut dokumen tersebut juga ada milik TNI Angkatan Udara (AU), yang  tercatat berada di Lanud Soewondo Medan seluas 5.059.810 M2 atau sekitar 500 Ha senilai Rp 16,71 triliun. Dan di Lanud Atang Sendjaja Bogor Rumpin-1 seluas 450 Ha senilai Rp 580,5 miliar, dan di Rumpin-2 seluas 550 Ha senilai Rp 709,5 miliar. Juga di Lanud Hasanuddin, persil tanah milik TNI AU yang berada di Desa Karang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu seluas 2 juta M2 seharga Rp 334 miliar. Dan persil tanah di Desa Batu Malimpu, Kecamatan Bili-Bili, di Kabupaten Gowa seluas 600 ribu M2 senilai Rp 137,4 miliar. Permasalahan lainnya juga disebutkan dalam dokumen tersebut lahan-lahan yang dalam status sengketa. Sengketa itu menyangkut keabsahan kepemilikan antara Kemenhan atas nama TNI AL dengan individu-individu, maupun korporasi-korporasi swasta di berbagai wilayah. Total luas lahan sengketanya mencapai 3.626.980 M2 yang terbagi ke dalam 11 bidang senilai Rp 6,07 triliun. “Tanah Dalam Proses Pengadilan,” begitu bunyi keterangan sengketa lahan dalam dokumen Kemenhan tersebut. Juga disebutkan lahan seluas 417 Ha yang terdiri dari 7 bidang senilai Rp 3,11 triliun milik Kemenhan atas nama TNI AL yang berstatus, “Tanah Beralih ke Pihak Lain.” Dan menurut dokumen tersebut, hingga saat ini, status peralihan lahan milik Kemanhan atas nama TNI AL ke pihak lain tersebut terus diupayakan peninjauan hukum kembali agar status kepemilikannya kembali ke TNI AL. Dokumen Kemenhan juga mengungkap status kepemilikan tanah milik UO Kemenhan Biro Umum seluas 1.110 M2 senilai Rp 2,95 miliar yang berada di Jalan Masjid al-Barkah, Kampung Ceger RT02/RW05 di Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan dijual ke pihak lain. Selanjutnya, dokumen Kemenhan juga mencatat lahan-lahan milik Kemenhan dan atas nama Mabes TNI yang tak bersertifikat, dan beralih sertifikasi kepemilikannya menjadi atas nama pihak lain. Seperti lahan seluas 52.959 M2 senilai Rp 430,9 miliar milik Kemenhan yang sertifikatnya dalam penguasaan UPN Veteran Jakarta dan UPN Veteran Jawa Timur (Jatim). Juga tercatat lahan setotal 71 bidang senilai lebih dari setengah triliun atau sekitar Rp 595,1 miliar milik Kemenhan yang diperuntukan sebagai aset tetap Mabes TNI untuk sarana BAIS TNI beralih sertifikatnya atas nama pihak lain. Lahan milik Kemenhan yang diperuntukan untuk Kodam Jaya sebanyak 389 bidang atau seluas 2.572 Ha. Sebanyak 66 bidang dengan luas 1.146 Ha di antaranya dilabel belum bersertifikat. Dan lahan milik Kemenhan yang diperuntukan untuk Kodam VI Mulawarman sebanyak 823 bidang atau seluas 6.639 Ha, 322 bidang atau seluas 5.054 Ha di antaranya juga dinyatakan belum disertifikasi. Di Provinsi Lampung lahan milik Kemenhan yang diperuntukan untuk TNI AU seluas 124 ribu Ha, setotal 86,2 ribu Ha di antaranya dalam penguasaan perusahaan PT Sugar Group Company (SGC). Lahan tersebut merupakan bagian dari Lanud Pangeran M Bunyamin yang sebetulnya dalam pengelolaan TNI AU. Akan tetapi menurut dokumen Kemenhan tersebut, separoh dari lahan tersebut yang nilainya mencapai Rp 14,2 triliun beralih penguasaannya ke pihak swasta gula melalui penerbitan Hak Guna Usaha (HGU). “Atas hal tersebut negara berpotensi mengalami kerugian atas risiko kehilangan aset tahan sebesar Rp 9,93 triliun,” begitu menurut dokumen Kemenhan tersebut. Masih mengacu pada dokumen Kemenhan itu, disebutkan juga kerugian negara setotal Rp 5,25 triliun akibat peralihan penguasaan lahan seluas 2,06 juta M2 dari keseluruhan lahan 7,1 juta M2 milik Kemenhan atas nama TNI AU di Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang. “Atas hal tersebut negara mengalami kerugian dengan kehilangan aset tanah sebesar Rp 5,25 triliun,” begitu menurut dokumen tersebut. Dan di Lanud Atang Sendjaja Bogor, terdapat lahan milik Kemenhan atas nama TNI AU yang beralih penguasaannya ke pihak perusahaan properti dan pengembang swasta. Selain itu dokumen Kemenhan itu juga mencatat sebanyak 51 Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) dengan total unit kamar sebanyak 8.726 rumah. Namun sekitar 56 persen di antaranya, atau sebanyak 4.918 unit di antaranya dihuni oleh yang tak berhak, atau disebutkan status izin tinggalnya sudah tak berlaku. “Dari sebanyak 51 KPAD dengan jumlah unit kamar/rumah sebanyak 8.726 unit, terdapat 4.918 dihuni oleh personel yang izinnya sudah kadaluarsa,” begitu menurut dokumen Kemenhan itu. Dokumen Kemenhan itu juga mengungkap kepemilikan aset-aset lahan dan perumahan dinas TNI AD, AL, dan AU yang beralih kepemilikannya ke tangan tak berhak melalui penerbitan sertifikat hak milik (SHM). Seperti 16 bidang tanah seluas 3,9 juta M2 senilai total Rp 25,60 triliun milik Kemenhan atas nama TNI AL yang tercatat memiliki SHM ganda atas nama pihak lain. Lahan-lahan tersebut tercatat berada di Sidoarjo, Surabaya, dan juga di Tanjung Priok-Jakarta. Pencatatan tanah ganda juga terdapat dalam aset kepemilikan tanah Kemenhan atas nama TNI AD yang berada di Way Tuba, Lampung seluas 3,18 juta M2 senilai Rp 215,3 miliar. Dan pencatatan tanah ganda milik Kemenhan atas nama TNI AU juga terjadi di Lanud Sri Mulyoni Herlambang dengan total luas penguasaan ganda 7,19 juta M2 atau senilai Rp 18,27 triliun. “Penguasaan ganda tersebut terdapat bangunan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk asrama haji, sekolah, perkantoran dan rumah-rumah dinas,” begitu catatan Kemenhan. Penguasaan ganda atas pencatatan tanah serupa juga terjadi di atas aset tanah Kemenhan seluas 50 Ha di Lanud Atang Sendjaja. Pencatatan ganda tersebut terkait dengan klaim kepemilikan serupa oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas lahan serupa yang nilainya mencapai Rp 580 miliar. Ambil alih penguasaan 85 ribu Ha lahan Sugar Group Pada Rabu (21/1/2026) melalui peran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengeksekusi pengalihan lahan seluas 85,24 Ha di Lampung yang selama ini dalam penguasaan PT Sugar Group Companies (SGC). Pengalihan lahan tersebut dengan mencabut HGU oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN). Lahan senilai Rp 14,5 triliun itu dikembalikan kepemilikannya kepada Kemenhan yang diperuntukan untuk TNI AU. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menerangkan, luas tanah puluhan ribu ha tersebut terbagi ke dalam 27 bidang. Lahan-lahan tersebut selama ini dikuasai oleh enam anak perusahaan PT SGC atas penerbitan HGU. Lahan tersebut selama ini dijadikan perkebunan tebu dan pabrik gula. Dan kata Nusron dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 2020 dipastikan lahan tersebut milik negara atas nama Kemenhan yang merupakan bagian dari areal lahan Landasan Udara (Lanud) Pangeran Bunyamin. “Dari hasil rapat tadi (Satgas PKH) alhamdulillah semua sepakat, semua sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemenhan cq TNI AU kami nyatakan dicabut, yang hari ini di atasnya ada tanaman (perkebunan) tebu dan ada pabrik gula,” ujar Nusron saat konfrensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Kata Nusron, dengan pencabutan HGU tersebut semua proses perpanjangan hak guna usaha baru yang diajukan oleh enam perusahaan yang menginduk pada PT SGC tersebut, pun disetop. “PT-nya ada enam. Tapi grupnya satu, SGC. Dan bidang-bidang HGU-nya itu totalnya 27 bidang. Dari total 27 bidang itu, ada bidang yang masa berlakunya belum selesai, ada yang kemudian diperpanjang,” ujar Nusron. Namun dengan pencabutan HGU tersebut, semua proses administratif perpanjangan penguasaan lahan oleh anak-anak perusahaan PT SGC tersebut dihentikan. Dan status kepemilikan lahan tersebut saat ini adalah Kemenhan yang selanjutnya akan diserahkan pengelolaannya kepada TNI AU. “Selanjutnya nanti TNI AU akan melanjutkan tindakan-tindakan administrasi kepada kami (ATR-BPN) dengan mengajukan permohonan pengukuran ulang, dan penerbitan sertifikat baru atas nama Kemenhan cq TNI AU,” ujar Nusron. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengatakan, lahan tersebut selanjutnya akan diserahkan ke TNI AU untuk memperkuat pertahanan negara. “Selanjutnya tanah tersebut akan ditindaklanjuti secara administratif dan penguasaan oleh TNI Angkatan Udara, dan penguasaan oleh TNI Angkatan Udara nantinya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pertahanan negara,” begitu kata Donny di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (21/1/2026). Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Tonny Harjono menerangkan, setelah dilakukan penguasaan administrasi dan fisik, lahan tersebut akan dijadikan salah satu lokasi strategis pertahanan udara Indonesia di kawasan Sumatera. Kata Tonny di lahan tersebut, pun nantinya akan dibangun fasilitas serta sarana pendidikan AU, dan pusat komanda Satuan Pasgat. “Kami menganggap lahan tersebut merupakan aset milik negara yang sangat strategis. Dan setelah ini, kami merencanakan untuk membangun Komando Pendidikan Angkatan Udara di sana, dan Satuan Pasgat pengembangan sebagai validasi organisasi (TNI AU),” ujar Tonny. Dan di lahan tersebut, juga akan menjadi lokasi latihan militer AU. “Sehingga daerah tersebut nanti akan dibangun beberapa satuan dan dijadikan daerah latihan militer,” kata Tonny. n Bambang Noroyono Ask me! Jutaan Hektare Lahan Kemenhan Senilai Ratusan Triliun Dikuasai Pihak Lain, Ini Lokasinya Rekomendasi Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Jutaan hektare (Ha) lahan senilai kurang lebih Rp 90 triliun milik negara atas nama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) terkatung-katung dalam sengketa dan penguasaan pihak lain. Hal tersebut terungkap dalam tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh Kemenhan. Lahan-lahan bermasalah tersebut tersebar di banyak wilayah di seluruh Indonesia. + + + + Dari dokumen Kementerian Pertahanan Beromor Surat B/5865/SAR.02.00.01.324/BARAHAN yang diterima Republika, pada Jumat (23/1/2026) disebutkan sengketa lahan-lahan tersebut beragam. Mulai dari dalam penguasaan pihak-pihak lain seperti korporasi swasta, dan individu, sampai dengan sertifikasi kepemilikan ganda yang hingga kini masih dalam proses pengadilan, juga pengalihan yang diduga menyalahi hukum atau penyerobotan. Juga ada banyak lahan-lahan perumahan kedinasan militer yang beralih ke tangan tak berhak. + + + Di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, di Jawa Barat (Jabar) tercatat satu bidang tanah milik Kemenhan yang diperuntukkan pada Paspampres Unit Organisasi (UO) Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI). Luasnya mencapai 17.500 meter persegi (M2) atau sekitar 1,7 Ha senilai Rp 53,88 miliar. Dalam dokumen Kemenhan itu, tanah tersebut dalam keterangan, “Tanah Dikuasai oleh Pihak Lain.” + Tak disebutkan penguasa pihak lain dalam dokumen-dokumen itu. Akan tetapi dalam masalah serupa juga terungkap lahan seluas total 127.140.108 M2 yang terdiri dari 101 bidang milik Kemenhan dan tercatat sebagai aset milik TNI Angkatan Laut (AL) yang berada di Lantamal-1 Belawan, Lantamal-2 Padang, Lantamal-3 Jakarta, Lantamal-4 Tanjung Pinang, Lantamal-9 Ambon, Lantamal-5 Surabaya, juga Lantamal-10 Jayapura berstatus “Tanah Dikuasai oleh Pihak Lain”. Nilai kesuluruhan lahan dalam penguasaan pihak lain pada delapan wilayah tersebut senilai Rp 18,02 triliun. + + + Status “Tanah Dikuasai oleh Pihak Lain”, menurut dokumen tersebut juga ada milik TNI Angkatan Udara (AU), yang  tercatat berada di Lanud Soewondo Medan seluas 5.059.810 M2 atau sekitar 500 Ha senilai Rp 16,71 triliun. Dan di Lanud Atang Sendjaja Bogor Rumpin-1 seluas 450 Ha senilai Rp 580,5 miliar, dan di Rumpin-2 seluas 550 Ha senilai Rp 709,5 miliar. Juga di Lanud Hasanuddin, persil tanah milik TNI AU yang berada di Desa Karang, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu seluas 2 juta M2 seharga Rp 334 miliar. Dan persil tanah di Desa Batu Malimpu, Kecamatan Bili-Bili, di Kabupaten Gowa seluas 600 ribu M2 senilai Rp 137,4 miliar. Permasalahan lainnya juga disebutkan dalam dokumen tersebut lahan-lahan yang dalam status sengketa. Sengketa itu menyangkut keabsahan kepemilikan antara Kemenhan atas nama TNI AL dengan individu-individu, maupun korporasi-korporasi swasta di berbagai wilayah. Total luas lahan sengketanya mencapai 3.626.980 M2 yang terbagi ke dalam 11 bidang senilai Rp 6,07 triliun. “Tanah Dalam Proses Pengadilan,” begitu bunyi keterangan sengketa lahan dalam dokumen Kemenhan tersebut.  Juga disebutkan lahan seluas 417 Ha yang terdiri dari 7 bidang senilai Rp 3,11 triliun milik Kemenhan atas nama TNI AL yang berstatus, “Tanah Beralih ke Pihak Lain.” Dan menurut dokumen tersebut, hingga saat ini, status peralihan lahan milik Kemanhan atas nama TNI AL ke pihak lain tersebut terus diupayakan peninjauan hukum kembali agar status kepemilikannya kembali ke TNI AL. Dokumen Kemenhan juga mengungkap status kepemilikan tanah milik UO Kemenhan Biro Umum seluas 1.110 M2 senilai Rp 2,95 miliar yang berada di Jalan Masjid al-Barkah, Kampung Ceger RT02/RW05 di Jurang Mangu, Pondok Aren, Tangerang Selatan dijual ke pihak lain. Selanjutnya, dokumen Kemenhan juga mencatat lahan-lahan milik Kemenhan dan atas nama Mabes TNI yang tak bersertifikat, dan beralih sertifikasi kepemilikannya menjadi atas nama pihak lain. Seperti lahan seluas 52.959 M2 senilai Rp 430,9 miliar milik Kemenhan yang sertifikatnya dalam penguasaan UPN Veteran Jakarta dan UPN Veteran Jawa Timur (Jatim). Juga tercatat lahan setotal 71 bidang senilai lebih dari setengah triliun atau sekitar Rp 595,1 miliar milik Kemenhan yang diperuntukan sebagai aset tetap Mabes TNI untuk sarana BAIS TNI beralih sertifikatnya atas nama pihak lain. Lahan milik Kemenhan yang diperuntukan untuk Kodam Jaya sebanyak 389 bidang atau seluas 2.572 Ha. Sebanyak 66 bidang dengan luas 1.146 Ha di antaranya dilabel belum bersertifikat. Dan lahan milik Kemenhan yang diperuntukan untuk Kodam VI Mulawarman sebanyak 823 bidang atau seluas 6.639 Ha, 322 bidang atau seluas 5.054 Ha di antaranya juga dinyatakan belum disertifikasi.  Di Provinsi Lampung lahan milik Kemenhan yang diperuntukan untuk TNI AU seluas 124 ribu Ha, setotal 86,2 ribu Ha di antaranya dalam penguasaan perusahaan PT Sugar Group Company (SGC). Lahan tersebut merupakan bagian dari Lanud Pangeran M Bunyamin yang sebetulnya dalam pengelolaan TNI AU. Akan tetapi menurut dokumen Kemenhan tersebut, separoh dari lahan tersebut yang nilainya mencapai Rp 14,2 triliun beralih penguasaannya ke pihak swasta gula melalui penerbitan Hak Guna Usaha (HGU). “Atas hal tersebut negara berpotensi mengalami kerugian atas risiko kehilangan aset tahan sebesar Rp 9,93 triliun,” begitu menurut dokumen Kemenhan tersebut. Masih mengacu pada dokumen Kemenhan itu, disebutkan juga kerugian negara setotal Rp 5,25 triliun akibat peralihan penguasaan lahan seluas 2,06 juta M2 dari keseluruhan lahan 7,1 juta M2 milik Kemenhan atas nama TNI AU di Lanud Sri Mulyono Herlambang, Palembang. “Atas hal tersebut negara mengalami kerugian dengan kehilangan aset tanah sebesar Rp 5,25 triliun,” begitu menurut dokumen tersebut. Dan di Lanud Atang Sendjaja Bogor, terdapat lahan milik Kemenhan atas nama TNI AU yang beralih penguasaannya ke pihak perusahaan properti dan pengembang swasta. Selain itu dokumen Kemenhan itu juga mencatat sebanyak 51 Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) dengan total unit kamar sebanyak 8.726 rumah. Namun sekitar 56 persen di antaranya, atau sebanyak 4.918 unit di antaranya dihuni oleh yang tak berhak, atau disebutkan status izin tinggalnya sudah tak berlaku. “Dari sebanyak 51 KPAD dengan jumlah unit kamar/rumah sebanyak 8.726 unit, terdapat 4.918 dihuni oleh personel yang izinnya sudah kadaluarsa,” begitu menurut dokumen Kemenhan itu. Dokumen Kemenhan itu juga mengungkap kepemilikan aset-aset lahan dan perumahan dinas TNI AD, AL, dan AU yang beralih kepemilikannya ke tangan tak berhak melalui penerbitan sertifikat hak milik (SHM). Seperti 16 bidang tanah seluas 3,9 juta M2 senilai total Rp 25,60 triliun milik Kemenhan atas nama TNI AL yang tercatat memiliki SHM ganda atas nama pihak lain. Lahan-lahan tersebut tercatat berada di Sidoarjo, Surabaya, dan juga di Tanjung Priok-Jakarta. Pencatatan tanah ganda juga terdapat dalam aset kepemilikan tanah Kemenhan atas nama TNI AD yang berada di Way Tuba, Lampung seluas 3,18 juta M2 senilai Rp 215,3 miliar. Dan pencatatan tanah ganda milik Kemenhan atas nama TNI AU juga terjadi di Lanud Sri Mulyoni Herlambang dengan total luas penguasaan ganda 7,19 juta M2 atau senilai Rp 18,27 triliun. “Penguasaan ganda tersebut terdapat bangunan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang digunakan untuk asrama haji, sekolah, perkantoran dan rumah-rumah dinas,” begitu catatan Kemenhan. Penguasaan ganda atas pencatatan tanah serupa juga terjadi di atas aset tanah Kemenhan seluas 50 Ha di Lanud Atang Sendjaja. Pencatatan ganda tersebut terkait dengan klaim kepemilikan serupa oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) atas lahan serupa yang nilainya mencapai Rp 580 miliar.  Ambil alih penguasaan 85 ribu Ha lahan Sugar Group  Pada Rabu (21/1/2026) melalui peran Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) mengeksekusi pengalihan lahan seluas 85,24 Ha di Lampung yang selama ini dalam penguasaan PT Sugar Group Companies (SGC). Pengalihan lahan tersebut dengan mencabut HGU oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN). Lahan senilai Rp 14,5 triliun itu dikembalikan kepemilikannya kepada Kemenhan yang diperuntukan untuk TNI AU. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menerangkan, luas tanah puluhan ribu ha tersebut terbagi ke dalam 27 bidang. Lahan-lahan tersebut selama ini dikuasai oleh enam anak perusahaan PT SGC atas penerbitan HGU. Lahan tersebut selama ini dijadikan perkebunan tebu dan pabrik gula. Dan kata Nusron dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) 2020 dipastikan lahan tersebut milik negara atas nama Kemenhan yang merupakan bagian dari areal lahan Landasan Udara (Lanud) Pangeran Bunyamin.  “Dari hasil rapat tadi (Satgas PKH) alhamdulillah semua sepakat, semua sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemenhan cq TNI AU kami nyatakan dicabut, yang hari ini di atasnya ada tanaman (perkebunan) tebu dan ada pabrik gula,” ujar Nusron saat konfrensi pers di Kejagung, Jakarta, Rabu (21/1/2026). Kata Nusron, dengan pencabutan HGU tersebut semua proses perpanjangan hak guna usaha baru yang diajukan oleh enam perusahaan yang menginduk pada PT SGC tersebut, pun disetop.    “PT-nya ada enam. Tapi grupnya satu, SGC. Dan bidang-bidang HGU-nya itu totalnya 27 bidang. Dari total 27 bidang itu, ada bidang yang masa berlakunya belum selesai, ada yang kemudian diperpanjang,” ujar Nusron. Namun dengan pencabutan HGU tersebut, semua proses administratif perpanjangan penguasaan lahan oleh anak-anak perusahaan PT SGC tersebut dihentikan. Dan status kepemilikan lahan tersebut saat ini adalah Kemenhan yang selanjutnya akan diserahkan pengelolaannya kepada TNI AU. “Selanjutnya nanti TNI AU akan melanjutkan tindakan-tindakan administrasi kepada kami (ATR-BPN) dengan mengajukan permohonan pengukuran ulang, dan penerbitan sertifikat baru atas nama Kemenhan cq TNI AU,” ujar Nusron. Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto mengatakan, lahan tersebut selanjutnya akan diserahkan ke TNI AU untuk memperkuat pertahanan negara. “Selanjutnya tanah tersebut akan ditindaklanjuti secara administratif dan penguasaan oleh TNI Angkatan Udara, dan penguasaan oleh TNI Angkatan Udara nantinya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pertahanan negara,” begitu kata Donny di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (21/1/2026).  Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Tonny Harjono menerangkan, setelah dilakukan penguasaan administrasi dan fisik, lahan tersebut akan dijadikan salah satu lokasi strategis pertahanan udara Indonesia di kawasan Sumatera. Kata Tonny di lahan tersebut, pun nantinya akan dibangun fasilitas serta sarana pendidikan AU, dan pusat komanda Satuan Pasgat.  “Kami menganggap lahan tersebut merupakan aset milik negara yang sangat strategis. Dan setelah ini, kami merencanakan untuk membangun Komando Pendidikan Angkatan Udara di sana, dan Satuan Pasgat pengembangan sebagai validasi organisasi (TNI AU),” ujar Tonny. Dan di lahan tersebut, juga akan menjadi lokasi latihan militer AU. “Sehingga daerah tersebut nanti akan dibangun beberapa satuan dan dijadikan daerah latihan militer,” kata Tonny.  n Bambang Noroyono + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 21:32 WIB + + Komisi V DPRD Jabar Desak Disdik Ambil Tindakan Usai Siswa SMAN 5 Bandung Meninggal Sabtu , 14 Mar 2026, 20:15 WIB + + Daop 2 Bandung: 233 Ribu Tiket Lebaran Terjual Habis + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:35 WIB + + Ratusan Siswa SLB Bandung Raya Khataman Alquran di Momen Ramadan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:17 WIB + + Antisipasi Kenaikan Harga, Satgas Pangan Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok di Jabar Selama Lebaran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 15:52 WIB + + Gempa Bumi Magnitudo 5,3 Terjadi di Laut Selatan Sukabumi, Getaran Terasa Sampai Garut diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_ta0fzq393_di-balik-tragedi-anak-bunuh-diri-di-ngada.md b/raw/www.republika.co.id_berita_ta0fzq393_di-balik-tragedi-anak-bunuh-diri-di-ngada.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..565c8a007189d67150e7f0932e000ffe7f7ce92c --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_ta0fzq393_di-balik-tragedi-anak-bunuh-diri-di-ngada.md @@ -0,0 +1,128 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/ta0fzq393/di-balik-tragedi-anak-bunuh-diri-di-ngada +title: "Di Balik Tragedi Anak Bunuh Diri di Ngada | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:40:51 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Di Balik Tragedi Anak Bunuh Diri di Ngada | Republika Online + +Kematian anak SD di NTT akibat bunuh diri ini harus menjadi titik balik. Oleh : Bagong Suyanto, Guru Besar dan Dosen Sosiologi Anak FISIP Universitas Airlangga REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cerita memilukan itu datang dari Nusa Tenggara Timur. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Maria Goreti Te’a (47 tahun), seorang ibu yang ditinggal mati anaknya gara-gara tak bisa memberi uang yang jumlahnya tak sampai 10 ribu rupiah. YBR (10 tahun), seorang bocah yang sehari-hari tampak biasa-biasa saja, tiba-tiba memutuskan melakukan aksi bunuh diri. Bocah malang ini nekat gantung diri di pohon cengkeh di sebelah rumah neneknya. Siswa Kelas IV SD itu, ini telah pergi selama-lamanya dan takkan kembali lagi. Sang bocah menulis alasannya di secarik kertas sebelum bunuh diri. Di negeri yang memiliki program bantuan pendidikan bernama Program Indonesia Pintar (PIP), seorang siswa SD justru pergi selamanya karena sang ibu tak mampu membelikan buku dan pulpen. Dari Desa Batajawa, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, kisah tragis ini kini viral. Banyak pihak prihatin dan bertanya-tanya. Mengapa hanya gara-gara tak memiliki uang untuk membeli pulpen dan buku, seorang anak nekat memilih bunuh diri. Ibu korban yang hidup di tengah belenggu kemiskinan, kini hanya bisa menyesali takdir. Seandainya orang tua korban memiliki uang dan kemudian dapat memberi anaknya 10 ribu rupiah, maka tidak mungkin anaknya bakal bunuh diri. Berita anak bunuh diri di NTT ini bukan sekadar data statistik tentang jumlah anak yang melakukan aksi bunuh diri biasa. ini adalah alarm keras. Sebuah jeritan minta tolong dari pinggiran, yang menandakan bahwa ada yang salah dalam struktur sosial dan perlindungan anak kita. Ketika seorang anak berusia di bawah 10 tahun merasa dan memutuskan bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari rasa kecewa, masyarakat harus bertanya: apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, dan di mana kita saat anak-anak ini putus asa hingga memilih mengakhiri hidupnya? Alarm Keras Kini nasi sudah menjadi bubur. Nyawa bocah malang itu tidak lagi dapat diselamatkan. Sebagai anak dari keluarga miskin, YBS sebetulnya tercatat sebagai salah satu penerima program bantuan pendidikan dari pemerintah. Orang tua korban tidak perlu harus membayar uang SPP setiap bulannya. Tetapi, demi memenuhi perlengkapan sekolah, YBS meminta uang pada ibunya –yang sayangnya permintaan kecil itu ternyata tak bisa dipenuhi karena tekanan kemiskinan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak murah. Surat perpisahan yang ditulis dan ditinggalkannya kini menjadi saksi bisu tragedi sosial yang menorehkan luka yang mendalam bagi bangsa ini. Kematian seorang anak yang terjadi di NTT ini bukan kecelakaan karena dipicu sikap teledor kurangnya perhatian kita pada nasib anak-anak yang bernasib malang, melainkan dampak dari kemiskinan akut yang tak segera tertangani. Meski keluarga YBS menjadi bagian dari fenomena kemiskinan akut di NTT, tetapi di mata negara apa yang mereka alami umumnya tidak selalu terlihat. Nasib anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga miskin, mereka umumnya tidak memiliki banyak peluang untuk mengembangkan potensi dirinya. Akibat ketidakmampuan orang tuanya, anak-anak dari keluarga miskin biasanya terbiasa hidup marginal, tersisih dari lingkungan pergaulan dan tertatih-tatih hidup di lingkungan sosial dengan struktur yang kaku. Anak yang berasal dari keluarga miskin, sering mereka menjadi korban perundungan, cenderung menarik diri dari pergaulan sosial karena tidak percaya diri, dan tidak memiliki banyak teman yang bisa dijadikan tempat mencurahkan isi hatinya. Kasus anak bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur ini bukan satu-satunya kasus. Ini sebenarnya bukan kasus yang pertama, melainkan puncak gunung es yang sudah lama diumumkan oleh data. KPAI bahkan menyebutkan bahwa angka bunuh diri anak di Indonesia kian mengkhawatirkan dan sudah berada pada level darurat, bahkan salah satu tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Kasus ini adakah tragedi dari sekian banyak peristiwa serupa yang diberitakan hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah, termasuk di provinsi yang selama ini dicitrakan “maju” dan “sejahtera”. Kasus-kasus bunuh diri di Indonesia terjadi di lingkungan sosial yang beragam, namun menunjukkan kesamaan pada satu hal, yakni banyak anak menghadapi tekanan psikologis dan tekanan ekonomi tanpa adanya dukungan sosial yang memadai. Anak dalam kondisi seperti ini cenderung rapuh, dan gagap ketika diharuskan beradaptasi di lingkungan sosial yang makin tidak ramah. Mengakhiri hidup adalah pilihan yang dianggap paling realistik untuk lari dari kenyataan yang pahit yang dialaminya. Menurut data, sepanjang tahun 2016–2025 tercatat ribuan kasus bunuh diri terjadi di Indonesia, meskipun pendataan masih belum terintegrasi secara nasional. Informasi masih terbagi antara catatan kepolisian, fasilitas kesehatan, dan laporan media, sehingga angka riil di lapangan bukan tidak mungkin jauh lebih besar dari yang tercatat resmi. Di tahun 2020 jumlah kasus bunuh diri tercatat 1.180 kasus dan tahun 2021 sebanyak 1.300 kasus. Di tahun 2022 angksa bunuh diri turun menjadi 826 kasus, sementara itu di tahun 2023 naik kembali menjadi 1.350 kasus, dan bahkan di tahun 2024 terus naik menjadi 1.445 kasus. Stengel (1973) mendefinisikan bunuh diri sebagai setiap tindakan yang disengaja untuk membahayakan diri sendiri yang menyebabkan si pelaku tidak bisa bertahan hidup. Bunuh diri yang dilakukan YBS adalah tindakan sengaja untuk membunuh dirinya sendiri. Tidak semua aksi bunuh diri dilakukan memang untuk mengakhiri hidup. Bunuh diri ada pula yang sifatnya palsu, karena sebetulnya niat pelaku melakukan aksi bunuh diri adalah sekadar untuk mencari perhatian, dan ia melakukan aksi bunuh diri sebetulnya tetap berharap hidup dan sekaligus mencari pertolongan. Bukan tidak mungkin aksi bunuh diri yang dilakukan YBS adalah cara dia untuk meminta perhatian pada lingkungan sekitarnya. Ini bukan soal kepribadian yang rapuh. Ini adalah bentuk protes YBS pada tekanan kemiskinan yang dialaminya dan ia berharap apa yang dilakukan menjadi bentuk teriakan untuk meminta pertolongan sekaligus perhatian dari kita semua. Agresi salah tempat adalah salah satu motif seseorang melakukan aksi bunuh diri (Stekel dan Adler, 1973). Peran Negara Banyak yang akan menyalahkan kurangnya perhatian orang tua atau kerentanan emosional anak sebagai pemicu terjadinya aksi bunuh diri. Namun, sebagai masyarakat dan bangsa, kita tidak bisa lepas tangan. Kematian tragis di Ngada ini menyingkap tabir kemiskinan ekstrem yang masih mengakar, di mana kebutuhan dasar—alat tulis— masih menjadi kemewahan yang tak terjangkau. Kasus ini adalah tamparan keras bagi negara dan elit politik di tanah air. Kemiskinan tidak hanya membuat anak-anak kelaparan dan sakit-sakitan karena kurang gizi, tetapi juga membunuh mental mereka secara perlahan. Ketika anak dalam usia yang masih belia terpaksa menanggung beban psikologis orang dewasa karena keterbatasan ekonomi, sistem perlindungan anak kita ternyata gagal untuk menjaga mereka. Dalam kasus anak SD di NTT yang melakukan aksi bunuh diri, rasa kecewa tidak dibelikan alat tulis mungkin sekadar pemicu dan menjadi puncak dari akumulasi rasa minder, tekanan sosial di sekolah, atau perasaan menjadi beban bagi orang tua. Anak-anak miskin di daerah terpencil seringkali memiliki resiliensi yang rendah terhadap tekanan emosional karena minimnya akses ke pendampingan psikososial. Ketika pemicu kecil bertemu dengan rasa putus asa yang sudah terakumulasi, maka tragedi menjadi tak terhindarkan. Ketika kita abai dan membiarkan anak bertarung sendirian menghadapi kekecewaan dan tekanan kemiskinan, maka tragedi pun tiba-tiba datang tak terduga. Kematian anak SD di Ngada adalah sebuah peringatan keras atas kebebalan dan kurangnya perhatian negara dan masyarakat pada keselamatan anak-anak miskin di sekitar kita. Kematian anak SD di NTT akibat bunuh diri ini harus menjadi titik balik. Kita seyogyanya tidak lagi abai dan membiarkan hal-hal sepele, seperti buku dan pena menjadi pemicu anak melakukan aksi bunuh diri. Ketika negara dan masyarakat gagal memberikan perlindungan kepada anak agar tidak dilanggar dan ditelantarkan hak-haknya, kita tidak hanya kehilangan satu nyawa, tetapi sesungguhnya juga masa depan bangsa. Semoga kasus anak bunuh diri di Ngada menjadi tragedi yang terakhir, dan negara benar-benar selalu hadir untuk melindungi anak-anak, bahkan di sudut daerah yang terpencil sekalipun. Bagaimana pendapat Anda? Ask me! Di Balik Tragedi Anak Bunuh Diri di Ngada Rekomendasi Trump Berbaju Fir'aun Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah Merawat Angsa Bertelur Emas Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat Pola Fir'aun Oleh : Bagong Suyanto, Guru Besar dan Dosen Sosiologi Anak FISIP Universitas Airlangga REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cerita memilukan itu datang dari Nusa Tenggara Timur. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan Maria Goreti Te’a (47 tahun), seorang ibu yang ditinggal mati anaknya gara-gara tak bisa memberi uang yang jumlahnya tak sampai 10 ribu rupiah. YBR (10 tahun), seorang bocah yang sehari-hari tampak biasa-biasa saja, tiba-tiba memutuskan melakukan aksi bunuh diri. + + + + + Bocah malang ini nekat gantung diri di pohon cengkeh di sebelah rumah neneknya. Siswa Kelas IV SD itu, ini telah pergi selama-lamanya dan takkan kembali lagi. Sang bocah menulis alasannya di secarik kertas sebelum bunuh diri. + + + + + Di negeri yang memiliki program bantuan pendidikan bernama Program Indonesia Pintar (PIP), seorang siswa SD justru pergi selamanya karena sang ibu tak mampu membelikan buku dan pulpen. Dari Desa Batajawa, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, kisah tragis ini kini viral. Banyak pihak prihatin dan bertanya-tanya. + Mengapa hanya gara-gara tak memiliki uang untuk membeli pulpen dan buku, seorang anak nekat memilih bunuh diri. Ibu korban yang hidup di tengah belenggu kemiskinan, kini hanya bisa menyesali takdir. Seandainya orang tua korban memiliki uang dan kemudian dapat memberi anaknya 10 ribu rupiah, maka tidak mungkin anaknya bakal bunuh diri. + + + + Berita anak bunuh diri di NTT ini bukan sekadar data statistik tentang jumlah anak yang melakukan aksi bunuh diri biasa. ini adalah alarm keras. Sebuah jeritan minta tolong dari pinggiran, yang menandakan bahwa ada yang salah dalam struktur sosial dan perlindungan anak kita. + Ketika seorang anak berusia di bawah 10 tahun merasa dan memutuskan bahwa kematian adalah satu-satunya jalan keluar dari rasa kecewa, masyarakat harus bertanya: apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan, dan di mana kita saat anak-anak ini putus asa hingga memilih mengakhiri hidupnya? + Alarm Keras + Kini nasi sudah menjadi bubur. Nyawa bocah malang itu tidak lagi dapat diselamatkan. Sebagai anak dari keluarga miskin, YBS sebetulnya tercatat sebagai salah satu penerima program bantuan pendidikan dari pemerintah. Orang tua korban tidak perlu harus membayar uang SPP setiap bulannya. Tetapi, demi memenuhi perlengkapan sekolah, YBS meminta uang pada ibunya –yang sayangnya permintaan kecil itu ternyata tak bisa dipenuhi karena tekanan kemiskinan dan kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak murah.  + Surat perpisahan yang ditulis dan ditinggalkannya kini menjadi saksi bisu tragedi sosial yang menorehkan luka yang mendalam bagi bangsa ini. Kematian seorang anak yang terjadi di NTT ini bukan kecelakaan karena dipicu sikap teledor kurangnya perhatian kita pada nasib anak-anak yang bernasib malang, melainkan dampak dari kemiskinan akut yang tak segera tertangani. Meski keluarga YBS menjadi bagian dari fenomena kemiskinan akut di NTT, tetapi di mata negara apa yang mereka alami umumnya tidak selalu terlihat. + Nasib anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga miskin, mereka umumnya tidak memiliki banyak peluang untuk mengembangkan potensi dirinya. Akibat ketidakmampuan orang tuanya, anak-anak dari keluarga miskin biasanya terbiasa hidup marginal, tersisih dari lingkungan pergaulan dan tertatih-tatih hidup di lingkungan sosial dengan struktur yang kaku. Anak yang berasal dari keluarga miskin, sering mereka menjadi korban perundungan, cenderung menarik diri dari pergaulan sosial karena tidak percaya diri, dan tidak memiliki banyak teman yang bisa dijadikan tempat mencurahkan isi hatinya. + Kasus anak bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur ini bukan satu-satunya kasus. Ini sebenarnya bukan kasus yang pertama, melainkan puncak gunung es yang sudah lama diumumkan oleh data. KPAI bahkan menyebutkan bahwa angka bunuh diri anak di Indonesia kian mengkhawatirkan dan sudah berada pada level darurat, bahkan salah satu tertinggi di kawasan Asia Tenggara. + Kasus ini adakah tragedi dari sekian banyak peristiwa serupa yang diberitakan hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah, termasuk di provinsi yang selama ini dicitrakan “maju” dan “sejahtera”. Kasus-kasus bunuh diri di Indonesia terjadi di lingkungan sosial yang beragam, namun menunjukkan kesamaan pada satu hal, yakni banyak anak menghadapi tekanan psikologis dan tekanan ekonomi tanpa adanya dukungan sosial yang memadai. + Anak dalam kondisi seperti ini cenderung rapuh, dan gagap ketika diharuskan beradaptasi di lingkungan sosial yang makin tidak ramah. Mengakhiri hidup adalah pilihan yang dianggap paling realistik untuk lari dari kenyataan yang pahit yang dialaminya. + Menurut data, sepanjang tahun 2016–2025 tercatat ribuan kasus bunuh diri terjadi di Indonesia, meskipun pendataan masih belum terintegrasi secara nasional. Informasi masih terbagi antara catatan kepolisian, fasilitas kesehatan, dan laporan media, sehingga angka riil di lapangan bukan tidak mungkin jauh lebih besar dari yang tercatat resmi. + Di tahun 2020 jumlah kasus bunuh diri tercatat 1.180 kasus dan tahun 2021 sebanyak 1.300 kasus. Di tahun 2022 angksa bunuh diri turun menjadi 826 kasus, sementara itu di tahun 2023 naik kembali menjadi 1.350 kasus, dan bahkan di tahun 2024 terus naik menjadi 1.445 kasus. + Stengel (1973) mendefinisikan bunuh diri sebagai setiap tindakan yang disengaja untuk membahayakan diri sendiri yang menyebabkan si pelaku tidak bisa bertahan hidup. Bunuh diri yang dilakukan YBS adalah tindakan sengaja untuk membunuh dirinya sendiri. Tidak semua aksi bunuh diri dilakukan memang untuk mengakhiri hidup. + Bunuh diri ada pula yang sifatnya palsu, karena sebetulnya niat pelaku melakukan aksi bunuh diri adalah sekadar untuk mencari perhatian, dan ia melakukan aksi bunuh diri sebetulnya tetap berharap hidup dan sekaligus mencari pertolongan. + Bukan tidak mungkin aksi bunuh diri yang dilakukan YBS adalah cara dia untuk meminta perhatian pada lingkungan sekitarnya. Ini bukan soal kepribadian yang rapuh. Ini adalah bentuk protes YBS pada tekanan kemiskinan yang dialaminya dan ia berharap apa yang dilakukan menjadi bentuk teriakan untuk meminta pertolongan sekaligus perhatian dari kita semua. Agresi salah tempat adalah salah satu motif seseorang melakukan aksi bunuh diri (Stekel dan Adler, 1973). + Peran Negara + Banyak yang akan menyalahkan kurangnya perhatian orang tua atau kerentanan emosional anak sebagai pemicu terjadinya aksi bunuh diri. Namun, sebagai masyarakat dan bangsa, kita tidak bisa lepas tangan. Kematian tragis di Ngada ini menyingkap tabir kemiskinan ekstrem yang masih mengakar, di mana kebutuhan dasar—alat tulis— masih menjadi kemewahan yang tak terjangkau. + Kasus ini adalah tamparan keras bagi negara dan elit politik di tanah air. Kemiskinan tidak hanya membuat anak-anak kelaparan dan sakit-sakitan karena kurang gizi, tetapi juga membunuh mental mereka secara perlahan. Ketika anak dalam usia yang masih belia terpaksa menanggung beban psikologis orang dewasa karena keterbatasan ekonomi, sistem perlindungan anak kita ternyata gagal untuk menjaga mereka.  + Dalam kasus anak SD di NTT yang melakukan aksi bunuh diri, rasa kecewa tidak dibelikan alat tulis mungkin sekadar pemicu dan menjadi puncak dari akumulasi rasa minder, tekanan sosial di sekolah, atau perasaan menjadi beban bagi orang tua. Anak-anak miskin di daerah terpencil seringkali memiliki resiliensi yang rendah terhadap tekanan emosional karena minimnya akses ke pendampingan psikososial.  + Ketika pemicu kecil bertemu dengan rasa putus asa yang sudah terakumulasi, maka tragedi menjadi tak terhindarkan. Ketika kita abai dan membiarkan anak bertarung sendirian menghadapi kekecewaan dan tekanan kemiskinan, maka tragedi pun tiba-tiba datang tak terduga. Kematian anak SD di Ngada adalah sebuah peringatan keras atas kebebalan dan kurangnya perhatian negara dan masyarakat pada keselamatan anak-anak miskin di sekitar kita. + Kematian anak SD di NTT akibat bunuh diri ini harus menjadi titik balik. Kita seyogyanya tidak lagi abai dan membiarkan hal-hal sepele, seperti buku dan pena menjadi pemicu anak melakukan aksi bunuh diri. Ketika negara dan masyarakat gagal memberikan perlindungan kepada anak agar tidak dilanggar dan ditelantarkan hak-haknya, kita tidak hanya kehilangan satu nyawa, tetapi sesungguhnya juga masa depan bangsa. Semoga kasus anak bunuh diri di Ngada menjadi tragedi yang terakhir, dan negara benar-benar selalu hadir untuk melindungi anak-anak, bahkan di sudut daerah yang terpencil sekalipun. Bagaimana pendapat Anda? + + + Kehidupan adalah anugerah berharga dari Allah SWT. Segera ajak bicara kerabat, teman-teman, ustaz/ustazah, pendeta, atau pemuka agama lainnya untuk menenangkan diri jika Anda memiliki gagasan bunuh diri. Konsultasi kesehatan jiwa bisa diakses di hotline 119 extension 8 yang disediakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hotline Kesehatan Jiwa Kemenkes juga bisa dihubungi pada 021-500-454. BPJS Kesehatan juga membiayai penuh konsultasi dan perawatan kejiwaan di faskes penyedia layanan + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + + Disclaimer: + Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait. Sabtu , 14 Mar 2026, 16:27 WIB + + Trump Berbaju Fir'aun Sabtu , 14 Mar 2026, 08:39 WIB + + Belajar dari Surah Ar-Rum: Membaca Perang Israel–Iran dengan Kacamata Sirah Nabawiah + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 16:04 WIB + + Merawat Angsa Bertelur Emas + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 14:00 WIB + + Ekonomi Mudik Berkelanjutan, Saatnya Wakaf Jadi Penggerak Kemandirian Umat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 13:03 WIB + + Pola Fir'aun diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_tal3gg425_film-ghost-in-the-cell-dapat-sambutan-meriah-dari-penonton-berlinale.md b/raw/www.republika.co.id_berita_tal3gg425_film-ghost-in-the-cell-dapat-sambutan-meriah-dari-penonton-berlinale.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..f634abee8da5de8fe584138056a41dce3eab425d --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_tal3gg425_film-ghost-in-the-cell-dapat-sambutan-meriah-dari-penonton-berlinale.md @@ -0,0 +1,136 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/tal3gg425/film-ghost-in-the-cell-dapat-sambutan-meriah-dari-penonton-berlinale +title: "Film Ghost in the Cell Dapat Sambutan Meriah dari Penonton Berlinale | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:42:54 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# Film Ghost in the Cell Dapat Sambutan Meriah dari Penonton Berlinale | Republika Online + +Film Ghost in the Cell mulai tayang 16 April 2026 di seluruh bioskop Indonesia. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Film horor komedi satire terbaru dari penulis dan sutradara Joko Anwar, Ghost in the Cell mendapat sambutan yang meriah saat world premiere di Berlin International Film Festival (Berlinale) 2026. Antusiasme untuk film ini sudah terasa sejak penjualan tiket untuk seluruh pemutaran film ini terjual habis, hingga saat world premiere film ini mendapat tepuk tangan gemuruh dan respons positif dari para penonton. Di Berlinale 2026, film Ghost in the Cell  diputar dalam program Forum, yang dikenal sebagai program yang menampilkan kurasi film-film dengan visi sinematik yang kuat, berani secara bentuk, serta tajam dalam membaca realitas sosial dan politik. Di Berlinale, Ghost in the Cell  diputar selama empat kali pada 13–22 Februari 2026, atau selama festival film tersebut berlangsung. “Kami ingin bikin film yang benar-benar menghibur. Tapi ketika film selesai, akan ada pemikiran yang nempel di kepala mereka tentang situasi hidup di Indonesia,” kata penulis dan sutradara Joko Anwar, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika  pada Senin (16/2/2026). Penonton tertawa lepas dan berteriak-teriak tepuk tangan sepanjang film. Di sesi tanya jawab, penonton menyebut  Ghost in the Cell sebagai masterpiece, luar biasa lucu, menakutkan, dan sarat tonjokan politik dan sosial. Di film ini, Joko mengeksplorasi elemen horor supernatural dengan memberikan penyegaran genre tersebut. Joko menyebutkan, di film Ghost in the Cell  ia ingin lebih berfokus pada karakter secara mendalam, tak hanya sekadar mengandalkan bangunan set yang ada di filmnya. “Ini adalah film kami yang paling menghibur saat ini tapi juga reflektif,” ujar Joko. Produser Tia Hasibuan mengungkapkan perasaan leganya setelah Ghost in the Cell  mendapat sambutan yang meriah dan antusias dari audiens internasional. "Cerita film ini sangat merefleksikan apa yang terjadi dengan dinamika yang ada di Indonesia. Tapi, saat melihat respons penonton dari luar Indonesia di Berlinale, ternyata horor komedi satire ini juga bisa relate dengan mereka. Semoga sambutan positif ini berlanjut saat filmnya tayang di Indonesia," kata Tia. Film Ghost in the Cell  mulai tayang 16 April 2026 di seluruh bioskop Indonesia. A post shared by Come and See Pictures (@comeandseepictures) Ask me! Film Ghost in the Cell Dapat Sambutan Meriah dari Penonton Berlinale Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Film horor komedi satire terbaru dari penulis dan sutradara Joko Anwar, Ghost in the Cell mendapat sambutan yang meriah saat world premiere di Berlin International Film Festival (Berlinale) 2026. Antusiasme untuk film ini sudah terasa sejak penjualan tiket untuk seluruh pemutaran film ini terjual habis, hingga saat world premiere film ini mendapat tepuk tangan gemuruh dan respons positif dari para penonton. + + + + + Di Berlinale 2026, film Ghost in the Cell  diputar dalam program Forum, yang dikenal sebagai program yang menampilkan kurasi film-film dengan visi sinematik yang kuat, berani secara bentuk, serta tajam dalam membaca realitas sosial dan politik. Di Berlinale, Ghost in the Cell  diputar selama empat kali pada 13–22 Februari 2026, atau selama festival film tersebut berlangsung. + + + + + Baca Juga + + + Sutradara Ryan Andriandhy Dedikasikan Film Na Willa untuk Anak Indonesia + + Joko Anwar Kembali! Film Ghost in the Cell Tayang Mulai 16 April 2026 di Bioskop + + Kisah Punch: Bayi Monyet Dibuang Induk, Kini Nggak Bisa Lepas dari Bonekanya + + + “Kami ingin bikin film yang benar-benar menghibur. Tapi ketika film selesai, akan ada pemikiran yang nempel di kepala mereka tentang situasi hidup di Indonesia,” kata penulis dan sutradara Joko Anwar, dalam keterangan tertulis yang diterima Republika  pada Senin (16/2/2026). + Penonton tertawa lepas dan berteriak-teriak tepuk tangan sepanjang film. Di sesi tanya jawab, penonton menyebut  Ghost in the Cell sebagai masterpiece, luar biasa lucu, menakutkan, dan sarat tonjokan politik dan sosial. + + + + + Aktor Abimana Aryasatya akhirnya kembali ke layar lebar melalui film terbaru garapan Joko Anwar berjudul Ghost in The Cell (Hantu di Penjara). - (Dok. Come and See Pictures) + + Di film ini, Joko mengeksplorasi elemen horor supernatural dengan memberikan penyegaran genre tersebut. Joko menyebutkan, di film Ghost in the Cell  ia ingin lebih berfokus pada karakter secara mendalam, tak hanya sekadar mengandalkan bangunan set yang ada di filmnya. + “Ini adalah film kami yang paling menghibur saat ini tapi juga reflektif,” ujar Joko. + Produser Tia Hasibuan mengungkapkan perasaan leganya setelah Ghost in the Cell  mendapat sambutan yang meriah dan antusias dari audiens internasional. "Cerita film ini sangat merefleksikan apa yang terjadi dengan dinamika yang ada di Indonesia. Tapi, saat melihat respons penonton dari luar Indonesia di Berlinale, ternyata horor komedi satire ini juga bisa relate dengan mereka. Semoga sambutan positif ini berlanjut saat filmnya tayang di Indonesia," kata Tia. Film Ghost in the Cell  mulai tayang 16 April 2026 di seluruh bioskop Indonesia. + + + +   +   +   + + View this post on Instagram + +   +   +   + A post shared by Come and See Pictures (@comeandseepictures) + + + + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_tbf6u0425_chatgpt-kena-boikot-setelah-terima-kontrak-dengan-militer-as.md b/raw/www.republika.co.id_berita_tbf6u0425_chatgpt-kena-boikot-setelah-terima-kontrak-dengan-militer-as.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..9e909869e00ff0a4ef6cb9df742bd241c8231ac1 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_tbf6u0425_chatgpt-kena-boikot-setelah-terima-kontrak-dengan-militer-as.md @@ -0,0 +1,119 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/tbf6u0425/chatgpt-kena-boikot-setelah-terima-kontrak-dengan-militer-as +title: "ChatGPT Kena Boikot Setelah Terima Kontrak dengan Militer AS | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:19:48 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# ChatGPT Kena Boikot Setelah Terima Kontrak dengan Militer AS | Republika Online + +Apa pemicu gerakan boikot ini? REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ChatGPT tengah menghadapi gelombang boikot setelah muncul laporan mengenai kerja sama antara OpenAl dan militer Amerika Serikat. Gerakan yang dikenal dengan nama QuitGPT itu mendorong pengguna untuk meninggalkan layanan chatbot populer milik OpenAl. Seruan boikot ini muncul setelah CEO OpenAl Sam Altman mengumumkan kesepakatan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) untuk menempatkan model Al OpenAl dalam jaringan militer rahasia milik pemerintah AS. Setidaknya lebih dari 1,5 juta orang telah terlibat dalam aksi boikot, baik dengan membatalkan langganan ChatGPT, membagikan pesan kampanye di media sosial, maupun mendaftarkan dukungan melalui situs guitgpt.org. Lantas apa pemicu gerakan boikot? Kontroversi ini bermula dari kebuntuan antara perusahaan Al Anthropic dan Departemen Pertahanan AS. Pada 27 Februari 2026, CEO Anthropic Dario Amodei menyatakan ia tidak dapat menyetujui permintaan Pentagon untuk mendapatkan akses tanpa batas ke sistem Al perusahaan. "Dalam sejumlah kasus terbatas, kami percaya Al dapat merusak, alih-alih membela, nilai-nilai demokrasi. Beberapa penggunaan juga berada di luar batas kemampuan teknologi saat ini yang dapat dilakukan dengan aman dan andal," kata Amodei seperti dilansir laman Euronews , Kamis (5/3/2026). Anthropic, yang mengembangkan chatbot Claude, diketahui menjadi satu-satunya perusahaan Al besar yang belum menyediakan teknologinya untuk jaringan internal militer AS yang baru. Menurut laporan, perusahaan tersebut menghadapi tenggat waktu dari Departemen Pertahanan untuk melonggarkan pembatasan etika pada sistemnya. Jika tidak, Anthropic berisiko kehilangan kontrak senilai 200 juta dolar AS yang diberikan pada Juli lalu untuk mengembangkan prototipe kemampuan Al canggih guna mendukung keamanan nasional AS. Ask me! ChatGPT Kena Boikot Setelah Terima Kontrak dengan Militer AS Rekomendasi Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- ChatGPT tengah menghadapi gelombang boikot setelah muncul laporan mengenai kerja sama antara OpenAl dan militer Amerika Serikat. Gerakan yang dikenal dengan nama QuitGPT itu mendorong pengguna untuk meninggalkan layanan chatbot populer milik OpenAl. + + + + + Seruan boikot ini muncul setelah CEO OpenAl Sam Altman mengumumkan kesepakatan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) untuk menempatkan model Al OpenAl dalam jaringan militer rahasia milik pemerintah AS. Setidaknya lebih dari 1,5 juta orang telah terlibat dalam aksi boikot, baik dengan membatalkan langganan ChatGPT, membagikan pesan kampanye di media sosial, maupun mendaftarkan dukungan melalui situs guitgpt.org. + + + + + Baca Juga + + + Bagaimana ChatGPT Detector Membantu Menjaga Keaslian Konten Otomotif + + Tren Smart Home 2026: Dari Gaya Hidup Anak Muda Hingga Kebutuhan Keluarga + + Perjuangan Audy Item Melawan Obesitas + + + Lantas apa pemicu gerakan boikot? Kontroversi ini bermula dari kebuntuan antara perusahaan Al Anthropic dan Departemen Pertahanan AS. Pada 27 Februari 2026, CEO Anthropic Dario Amodei menyatakan ia tidak dapat menyetujui permintaan Pentagon untuk mendapatkan akses tanpa batas ke sistem Al perusahaan. + "Dalam sejumlah kasus terbatas, kami percaya Al dapat merusak, alih-alih membela, nilai-nilai demokrasi. Beberapa penggunaan juga berada di luar batas kemampuan teknologi saat ini yang dapat dilakukan dengan aman dan andal," kata Amodei seperti dilansir laman Euronews , Kamis (5/3/2026). + + + + Anthropic, yang mengembangkan chatbot Claude, diketahui menjadi satu-satunya perusahaan Al besar yang belum menyediakan teknologinya untuk jaringan internal militer AS yang baru. Menurut laporan, perusahaan tersebut menghadapi tenggat waktu dari Departemen Pertahanan untuk melonggarkan pembatasan etika pada sistemnya. Jika tidak, Anthropic berisiko kehilangan kontrak senilai 200 juta dolar AS yang diberikan pada Juli lalu untuk mengembangkan prototipe kemampuan Al canggih guna mendukung keamanan nasional AS. +   +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika Sabtu , 14 Mar 2026, 11:53 WIB + + Alasan Remaja Gemar Bermedsos karena Penuhi Kebutuhan Identitasnya Sabtu , 14 Mar 2026, 11:38 WIB + + Terlalu Sering Scroll , Remaja Bisa Jadi Rentan Cemas dan Nggak Pede + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 11:28 WIB + + Krisis Tidur Ganggu Kesehatan Hingga Naikkan Risiko Kematian + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 10:42 WIB + + Catat 8 Ribu Kasus Campak, Kemenkes Gencarkan Imunisasi + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Jumat , 13 Mar 2026, 23:33 WIB + + Xiaomi Pad 8 Series Bawa Pengalaman PC ke Dalam Genggaman diff --git a/raw/www.republika.co.id_berita_tbkif9370_bgn-ingatkan-mitra-program-makan-bergizi-gratis-bukan-ladang-bisnis.md b/raw/www.republika.co.id_berita_tbkif9370_bgn-ingatkan-mitra-program-makan-bergizi-gratis-bukan-ladang-bisnis.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..18a180d1e82980ae7eea376e0c857d9cf1912c9d --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_berita_tbkif9370_bgn-ingatkan-mitra-program-makan-bergizi-gratis-bukan-ladang-bisnis.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/berita/tbkif9370/bgn-ingatkan-mitra-program-makan-bergizi-gratis-bukan-ladang-bisnis +title: "BGN Ingatkan Mitra- Program Makan Bergizi Gratis Bukan Ladang Bisnis | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:45:26 +source_type: news +quality_score: 56 +is_priority: false +--- + +# BGN Ingatkan Mitra: Program Makan Bergizi Gratis Bukan Ladang Bisnis | Republika Online + +Program MBG merupakan investasi sosial untuk meningkatkan gizi masyarakat. REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menjadikan program peningkatan gizi nasional tersebut sebagai ladang bisnis. Nanik menegaskan, sejak awal Program MBG tidak dirancang sebagai program bisnis, melainkan lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya golongan miskin. Dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad (8/3/2026), Nanik mengemukakan gagasan MBG berawal dari pengalaman pribadi Prabowo pada 2012 saat melihat langsung kondisi masyarakat di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu, Prabowo menyaksikan warga yang mengais sisa makanan dari para buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan kembali bersama keluarga mereka. "Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan makanan yang layak. Jadi Presiden itu menganggap Program MBG bukan berorientasi bisnis," ujar Nanik. Ia menjelaskan Program MBG memang dirancang sebagai investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG, dengan prioritas kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Menurut Nanik, kebijakan tersebut bertujuan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini telah membantu masyarakat juga mendapatkan dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka. "Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Namun, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun ada syaratnya, yakni yayasan pendidikan, sosial, atau keagamaan. Mengapa? Karena waktu itu Pak Prabowo berpikir bahwa yayasan-yayasan ini sudah bekerja membantu negara, tetapi tidak memiliki dana sehingga diharapkan jika ada insentif dapat digunakan untuk membenahi pondok atau sekolahnya, karena makannya sudah disediakan oleh negara," paparnya. Ask me! BGN Ingatkan Mitra: Program Makan Bergizi Gratis Bukan Ladang Bisnis Rekomendasi Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengingatkan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menjadikan program peningkatan gizi nasional tersebut sebagai ladang bisnis. Nanik menegaskan, sejak awal Program MBG tidak dirancang sebagai program bisnis, melainkan lahir dari kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap kondisi masyarakat, khususnya golongan miskin. + + + + + Dalam keterangannya di Jakarta pada Ahad (8/3/2026), Nanik mengemukakan gagasan MBG berawal dari pengalaman pribadi Prabowo pada 2012 saat melihat langsung kondisi masyarakat di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saat itu, Prabowo menyaksikan warga yang mengais sisa makanan dari para buruh pabrik untuk dibawa pulang dan dimakan kembali bersama keluarga mereka. + + + + + Baca Juga + + + Survei Adidaya Institute Ungkap Palestina Merdeka Jadi Isu Paling Strategis bagi Indonesia + + Prilly Latuconsina Datang ke Pemakaman Vidi Aldiano + + Kasus Bullying Marak, Pencegahan di Sekolah Didorong Sejak Dini + + + "Pak Prabowo waktu itu sangat marah melihat kondisi tersebut. Dari situlah muncul tekad beliau, jika suatu saat mendapat amanah menjadi presiden, ingin memastikan masyarakat, terutama anak-anak, mendapatkan makanan yang layak. Jadi Presiden itu menganggap Program MBG bukan berorientasi bisnis," ujar Nanik. + Ia menjelaskan Program MBG memang dirancang sebagai investasi sosial dan kemanusiaan. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah membuka peluang kemitraan bagi lembaga yang ingin terlibat dalam penyediaan layanan dapur MBG, dengan prioritas kepada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. + + + + Menurut Nanik, kebijakan tersebut bertujuan agar lembaga-lembaga sosial yang selama ini telah membantu masyarakat juga mendapatkan dukungan untuk memperbaiki fasilitas mereka. + "Di awal, mau tidak mau, mitra itu dalam bentuk CV atau PT. Namun, harus dalam bentuk yayasan. Yayasan pun ada syaratnya, yakni yayasan pendidikan, sosial, atau keagamaan. Mengapa? Karena waktu itu Pak Prabowo berpikir bahwa yayasan-yayasan ini sudah bekerja membantu negara, tetapi tidak memiliki dana sehingga diharapkan jika ada insentif dapat digunakan untuk membenahi pondok atau sekolahnya, karena makannya sudah disediakan oleh negara," paparnya. +   +   +   +   + + Loading... + + + + + + + Ikuti Whatsapp Channel Republika + + sumber : ANTARA Sabtu , 14 Mar 2026, 20:48 WIB + + Inflasi AS Stabil, Pasar Kripto Tunggu Arah Kebijakan The Fed Sabtu , 14 Mar 2026, 19:32 WIB + + Beli Sukuk Ritel SR024 Pakai wondr by BNI Bisa Dapat Cashback Sampai Rp 29 Juta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:25 WIB + + BNI Ajak Masyarakat Rencanakan Keuangan di Ramadhan Lewat Fitur Growth wondr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 19:18 WIB + + Cegah Penimbunan, Satgas Pangan Polda Jabar Pantau Pasar Tradisional + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Sabtu , 14 Mar 2026, 18:06 WIB + + AS Ancam Serang Fasilitas Minyak Utama Iran di Pulau Kharg diff --git a/raw/www.republika.co.id_tag_maluku-utara.md b/raw/www.republika.co.id_tag_maluku-utara.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..125e0fb58941e72827c458fa4bddc72c52b28e73 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_tag_maluku-utara.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/tag/maluku-utara +title: "Topic - maluku-utara | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 14:52:38 +source_type: news +quality_score: 23 +is_priority: false +--- + +# Topic : maluku-utara | Republika Online + +Ask me! Satgas PKH Segel Tambang Nikel di Kawasan Hutan Maluku Utara IWIP Raih Golden Leader JMSI Awards Atas Komitmen Pengembangan SDM di Maluku Utara Menyelamatkan Junai Emas di Pulau Jiew PNM Perluas Pemberdayaan Perempuan di Maluku Utara Lembaga PBB Ungkap Peran IWIP Bagi Industri Nikel Global Gunung Ibu Meletus, Lontarkan Abu Hingga Ratusan Meter Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung Sebut Daerah Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen IPDN Ungkap, Penyebab Calon Praja Asal Maluku Utara Meninggal Dunia karena Henti Jantung Calon Praja IPDN Jatinangor Asal Maluku Utara Dilaporkan Meninggal Dunia Tegas Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Ternate Gencarkan Operasi di Maluku Utara Menikmati Pagi di Pantai Tanjung Waka Rapat Pleno Rekapitulasi KPU Maluku Utara Diwarnai Aksi Work Out, Ada Apa? Kutip Kaedah Fikih, Sultan Husain Ingatkan Risiko Besar Praktik Politik Uang Sultan Husain Ungkit Kembali Kepahlawanan Sultan Nuku di Hadapan Ribuan Rakyat Malut Di Hadapan Warga Sula, Sultan Tidore: Saya Bilang ke Istri, Jadi Pemimpin Itu Menderita diff --git a/raw/www.republika.co.id_tag_proyek-strategis-nasional_15.md b/raw/www.republika.co.id_tag_proyek-strategis-nasional_15.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..16828bf30b490e1220237b650e585fa4eed7fea9 --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.co.id_tag_proyek-strategis-nasional_15.md @@ -0,0 +1,13 @@ +--- +url: https://www.republika.co.id/tag/proyek-strategis-nasional/15 +title: "Topic - proyek-strategis-nasional | Republika Online" +domain: www.republika.co.id +crawl_date: 2026-03-14 15:11:29 +source_type: news +quality_score: 26 +is_priority: false +--- + +# Topic : proyek-strategis-nasional | Republika Online + +Ask me! Masyarakat Korban Proyek Strategis Nasional Gelar Aksi Doa Bersama di MK Tim Ekspedisi Patriot UI-Pemkab Sambas Bahas Perkembangan Kawasan PTPP Percepat Pembangunan Tol Probolinggo Banyuwangi, Ternyata Ini Kendalanya Airlangga Targetkan Kemiskinan Ekstrem Turun ke 6,5 Persen Tahun Ini Banggar Usul Penetapan 219 Proyek PSN, Ada Tujuh Proyek Baru Bahlil: Proyek Hilirisasi Rp 618 Triliun Siap Serap 276 Ribu Tenaga Kerja Danantara Terima 18 Proyek Strategis Hilirisasi, Nilainya Capai Rp 618 Triliun PP Presisi Peroleh Kontrak Baru Proyek Sipil senilai Rp 144 Miliar di Merauke Pembangunan Pelabuhan Patimban Paket 6 Sudah 64,72 Persen IBC Targetkan Pabrik Baterai Karawang Jadi Hub ASEAN dan Ekspor ke Amerika Proyek Hilirisasi ANTAM Dorong Ekonomi Maluku Utara Erick Thohir: SOEs Ready to Take Strategic Role in Downstream Green Energy Erick Thohir: BUMN Siap Ambil Peran Strategis di Hilirisasi Energi Hijau Pabrik Baterai Karawang Resmi Dimulai, Bahlil: Negosiasinya Alot Ketua PP Muhammadiyah Kritik PSN diff --git a/raw/www.republika.id_posts_52237_giliran-pan-nyatakan-siap-menerima-jokowi-dan-keluarganya.md b/raw/www.republika.id_posts_52237_giliran-pan-nyatakan-siap-menerima-jokowi-dan-keluarganya.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..7f4b35848ce908c2950e2360312da03197bdce4a --- /dev/null +++ b/raw/www.republika.id_posts_52237_giliran-pan-nyatakan-siap-menerima-jokowi-dan-keluarganya.md @@ -0,0 +1,19 @@ +--- +url: https://www.republika.id/posts/52237/giliran-pan-nyatakan-siap-menerima-jokowi-dan-keluarganya +title: "Giliran PAN Nyatakan Siap Menerima Jokowi dan Keluarganya" +domain: www.republika.id +crawl_date: 2026-03-14 15:08:35 +source_type: news +quality_score: 32 +is_priority: false +--- + +# Giliran PAN Nyatakan Siap Menerima Jokowi dan Keluarganya + +JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) dengan senang dan bangga jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka menjadi bagian dari keluarga besar partai berlogo matahari tersebut. Respons tersebut menyusul pernyataan terbuka PDIP yang memastikan Jokowi dan putranya tersebut bukan lagi bagian dari partai banteng pascaputusan Mahkamah Konstitusi... Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan + masyarakat + mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan + informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang + sehat akan membentuk masyarakat yang sehat. Donasi Literasi Umat Presiden menyerukan agar bangsa Indonesia kembali bersatu menghadapi tantangan geopolitik global. PDIP belum memtuskan apakah menjadi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran atau oposisi. Tiga hakim MK menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat. Phone : 021 7803747 E-mail : cc@republika.co.id Phone : 021 7803747 E-mail : sekretariat@republika.co.id Phone : 021 7803747 E-mail : marketing@republika.co.id Giliran PAN Nyatakan Siap Menerima Jokowi dan Keluarganya TERBARU TERPOPULER REPUBLIKA.ID Presiden Jokowi: Politisasi Bansos tidak Terbukti PDIP Sebut Gibran dan Jokowi Sudah Bukan Kader Banteng Putusan MK Sahkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024 Strategi UMKM Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi 2026 Ultimatum Perdana Mojtaba Khamenei Yaqut Cholil Qoumas Resmi Ditahan Mudik tanpa Pulang Kampung; Ancaman 'Yatim Sosiologis' Generasi Urban Ultimatum Perdana Mojtaba Khamenei Strategi UMKM Bertahan di Tengah Tekanan Ekonomi 2026 Office Redaksi Iklan atau dengan mendaftar Terkait Nasional Ekonomi Internasional Nasional + | Berlangganan Opini + | Berlangganan Internasional Ekonomi diff --git a/raw/www.silabus.web.id_mengenal-istilah-kemiskinan-menurut-para-ahli_.md b/raw/www.silabus.web.id_mengenal-istilah-kemiskinan-menurut-para-ahli_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1e5b4c7421a979301d6c90df302f2b8fd9f3a9f4 --- /dev/null +++ b/raw/www.silabus.web.id_mengenal-istilah-kemiskinan-menurut-para-ahli_.md @@ -0,0 +1,97 @@ +--- +url: https://www.silabus.web.id/mengenal-istilah-kemiskinan-menurut-para-ahli/ +title: "Mengenal Istilah Kemiskinan Menurut Para Ahli" +domain: www.silabus.web.id +crawl_date: 2026-03-09 19:21:34 +source_type: news +quality_score: 80 +is_priority: false +--- + +# Mengenal Istilah Kemiskinan Menurut Para Ahli + +Pengertian Kemiskinan + Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan masalah terbesar dalam proses pembangunan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. +Menurut H. Rahardjo Adisasmito (2005 : 191), kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang dihadapi wilayah-wilayah baik yang sudah maju maupun yang kurang maju, yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya aksesnya kepada prasarana, modal dan kegiatan sosial ekonomi lainnya sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. +Menurut Subandi (2012 : 78), kemiskinan merupakan kondisi masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. +Menurut Seorjono Soekanto (1982 : 320), kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. +Menurut H. Rahardjo Adisasmito (2005 : 192), kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan kronis (chronic poverty) atau kemiskinan struktural (structurak poverty) yang terjadi terus menerus, dan kemiskinan sementara (transient poverty). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosialnya membuat masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat yang diakibatkan oleh system modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi dan hanya bersifat sementara waktu saja. +Kriteria Kemiskinan + Menurut Rahardjo Adisasmita (2005 : 193), kriteria kemiskinan secara umum dapat dilihat dari tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori atau protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. +Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2012, Pemerintah memiliki acuan yang mengidentifikasi keluarga miskin sampai kepada identitas kepala rumah tangga dengan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar yang tercermin dalam kriteria rumah tangga masyarakat miskin yaitu : +1. Luas lantai bangunan tempat tinggal yaitu kurang dari 8 m2 per orang. +2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal yaitu tanah, bambu dan kayu murahan. +3. Jenis bangunan tempat tinggal yaitu bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa plaster. +4. Fasilitas tempat buang air besar yaitu tidak punya atau bersama dengan rumah tangga lain. +5. Sumber penerangan rumah tangga yaitu bukan listrik. +6. Sumber air minum yaitu sumur, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan. +7. Bahan bakar memasak sehari-hari yaitu kayu bakar, arang, minyak tanah. +8. Konsumsi daging atau ayam atau susu per minggu yaitu tidak pernah atau satu kali seminggu. +9. Pembelian pakaian baru setiap anggota rumah tangga dalam setahun yaitu tidak pernah membeli atau satu setel. +10. Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga yaitu satu kali atau dua kali sehari. +11. Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas atau Poliklinik yaitu tidak mampu berobat. +12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga yaitu buruh, atau tidak bekerja. +13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga yaitu tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD. +14. Pemilikan asset atau harta yaitu tidak punya tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00. +Berdasarkan kriteria masyarakat rumah tangga miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, penduduk miskin dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu RTSM (rumah tangga sangat miskin), RTM (rumah tangga miskin), dan RTHM (rumah tangga hampir miskin). Berdasarkan penggolongan tersebut pemerintah mampu menentukan tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pada suatu daerah. + + + + + +Tags: Apa Itu Kemiskinan, Kriteria Kemiskinan, Pengertian Kemiskinan + + Pin it + Facebook + Tweet + LinkedIn + Whatsapp Pengertian Kemiskinan Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan merupakan masalah terbesar dalam proses pembangunan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut H. Rahardjo Adisasmito (2005 : 191), kemiskinan merupakan masalah pembangunan diberbagai bidang yang dihadapi wilayah-wilayah baik yang sudah maju maupun yang kurang maju, yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan keterpurukan. Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatasnya aksesnya kepada prasarana, modal dan kegiatan sosial ekonomi lainnya sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang mempunyai potensi lebih tinggi. Menurut Subandi (2012 : 78), kemiskinan merupakan kondisi masyarakat tidak/belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilikan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Menurut Seorjono Soekanto (1982 : 320), kemiskinan diartikan sebagai keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Menurut H. Rahardjo Adisasmito (2005 : 192), kemiskinan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu kemiskinan kronis (chronic poverty) atau kemiskinan struktural (structurak poverty) yang terjadi terus menerus, dan kemiskinan sementara (transient poverty). Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur sosialnya membuat masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan sementara adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat yang diakibatkan oleh system modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi dan hanya bersifat sementara waktu saja. Kriteria Kemiskinan Menurut Rahardjo Adisasmita (2005 : 193), kriteria kemiskinan secara umum dapat dilihat dari tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan (kalori atau protein), air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2012, Pemerintah memiliki acuan yang mengidentifikasi keluarga miskin sampai kepada identitas kepala rumah tangga dengan kriteria akses terhadap kebutuhan dasar yang tercermin dalam kriteria rumah tangga masyarakat miskin yaitu : 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal yaitu kurang dari 8 m2 per orang. +2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal yaitu tanah, bambu dan kayu murahan. +3. Jenis bangunan tempat tinggal yaitu bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa plaster. +4. Fasilitas tempat buang air besar yaitu tidak punya atau bersama dengan rumah tangga lain. +5. Sumber penerangan rumah tangga yaitu bukan listrik. +6. Sumber air minum yaitu sumur, mata air tidak terlindung, sungai, air hujan. +7. Bahan bakar memasak sehari-hari yaitu kayu bakar, arang, minyak tanah. +8. Konsumsi daging atau ayam atau susu per minggu yaitu tidak pernah atau satu kali seminggu. +9. Pembelian pakaian baru setiap anggota rumah tangga dalam setahun yaitu tidak pernah membeli atau satu setel. +10. Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumah tangga yaitu satu kali atau dua kali sehari. +11. Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas atau Poliklinik yaitu tidak mampu berobat. +12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumah tangga yaitu buruh, atau tidak bekerja. +13. Pendidikan tertinggi kepala keluarga yaitu tidak sekolah atau tidak tamat SD atau tamat SD. +14. Pemilikan asset atau harta yaitu tidak punya tabungan atau barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,00. Berdasarkan kriteria masyarakat rumah tangga miskin yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, penduduk miskin dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu RTSM (rumah tangga sangat miskin), RTM (rumah tangga miskin), dan RTHM (rumah tangga hampir miskin). Berdasarkan penggolongan tersebut pemerintah mampu menentukan tingkat kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pada suatu daerah. Tags: Apa Itu Kemiskinan, Kriteria Kemiskinan, Pengertian Kemiskinan Pin it + Facebook + Tweet + LinkedIn + Whatsapp Artikel terkait + + + + + +Model Implementasi Kebijakan + + Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan,… + + + + + + +Doa Saat Ujian Sekolah + + Bacaan Doa Saat Ujian Sekolah, Sukses adalah keadaan atau kondisi seseorang yang mampu memenuhi berbagai… + + + + + + +Pengertian Guru Honorer Menurut Para Ahli + + Pengertian Guru Honorer Pengertian Guru Honorer dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu… Model Implementasi Kebijakan + + Dalam sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan,… Doa Saat Ujian Sekolah + + Bacaan Doa Saat Ujian Sekolah, Sukses adalah keadaan atau kondisi seseorang yang mampu memenuhi berbagai… Pengertian Guru Honorer Menurut Para Ahli + + Pengertian Guru Honorer Pengertian Guru Honorer dalam pengertian sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu… Leave a Comment Cancel reply diff --git a/raw/www.wapresri.go.id_wapres-minta-layanan-bpjs-ketenagakerjaan-semakin-jangkau-wilayah-terpencil-dan-pekerja-rentan_.md b/raw/www.wapresri.go.id_wapres-minta-layanan-bpjs-ketenagakerjaan-semakin-jangkau-wilayah-terpencil-dan-pekerja-rentan_.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..1ff140195b34aedcf935248c8fd9eec70e719df8 --- /dev/null +++ b/raw/www.wapresri.go.id_wapres-minta-layanan-bpjs-ketenagakerjaan-semakin-jangkau-wilayah-terpencil-dan-pekerja-rentan_.md @@ -0,0 +1,550 @@ +--- +url: https://www.wapresri.go.id/wapres-minta-layanan-bpjs-ketenagakerjaan-semakin-jangkau-wilayah-terpencil-dan-pekerja-rentan/ +title: "Wapres Minta Layanan BPJS Ketenagakerjaan Semakin Jangkau Wilayah Terpencil Dan Pekerja Rentan - Wakil Presiden Republik Indonesia" +domain: www.wapresri.go.id +crawl_date: 2026-03-14 15:53:56 +source_type: government +quality_score: 100 +is_priority: false +--- + +# Wapres Minta Layanan BPJS Ketenagakerjaan Semakin Jangkau Wilayah Terpencil Dan Pekerja Rentan - Wakil Presiden Republik Indonesia + +Jakarta, wapresri.go.id – Dengan jumlah penduduk yang bekerja pada 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. “Pastikan layanan lebih merata dan inklusif sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya saat menghadiri penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award 2024, di Ballroom Plaza BP Jamsostek, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Kamis (12/09/2024). Menurutnya, jangkauan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan harus lebih luas, terutama bagi pekerja yang berada di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Melalui peningkatan digitalisasi dan aksesibilitas layanan, sebut Wapres, diharapkan seluruh pekerja dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal. Yang tidak kalah penting, lanjutnya, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu diberikan kepada pekerja rentan, seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, petugas keagamaan, dan lainnya, untuk menghadapi kondisi finansial darurat. “Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa/kelurahan, sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terutama melalui optimalisasi program Jamsostek dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegas Wapres. Selain itu, ia juga mendorong agar inovasi layanan yang telah dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat terus ditingkatkan. Wapres berharap, inovasi seperti digitalisasi layanan dan pengembangan teknologi informasi dapat mempermudah pendaftaran dan pemanfaatan manfaat jaminan sosial di seluruh wilayah Indonesia. “Dukung terus inovasi layanan BPJS Ketenagakerjaan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata di seluruh Indonesia,” tuturnya. Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo melaporkan bahwa saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 39,2 juta pekerja, termasuk di antaranya 2,8 juta pekerja rentan. Program jaminan sosial ini, menurutnya, sangat penting untuk menahan dampak turunnya jumlah kelas menengah, yang menjadi tantangan dalam mencapai Indonesia Emas 2045. “Sejak tahun 2023, kami telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun untuk 7,3 juta pekerja/ahli waris dan juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan untuk 160 ribu anak pekerja dengan nilai Rp663 miliar. Ini adalah wujud negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sejak dini dan memastikan anak-anak pekerja mampu tetap sekolah hingga perguruan tinggi,” ungkap Anggoro. Hadir dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Ketua Dewan Pengawas, jajaran Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Ketua dan Tim Penilai Paritrana Award 2024, serta para penerima Paritrana Award 2024. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Muhammad Imam Aziz, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa. (RR/RJP, BPMI – Setwapres) Wapres Minta Layanan BPJS Ketenagakerjaan Semakin Jangkau Wilayah Terpencil dan Pekerja Rentan Menu Artikel Terkait: Refleksi Satu Tahun Lapor Mas Wapres: Mendengarkan Rakyat, Mewujudkan Solusi Lapor Mas Wapres (LMW) Tindaklanjuti Ribuan Laporan Masyarakat, Wapres Pastikan Tata Kelola Terus Disempurnakan Tinjau Sekolah Rakyat SMPN 18 Cirebon, Wapres Pastikan Fasilitas dan Kebutuhan Siswa Terpenuhi Kunjungi SRMP 26 Sentra Wasana Bahagia Ternate, Wapres Semangati Siswa Jadi Generasi Tangguh Tinjau Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya, Wapres Dorong Penguatan Fasilitas Rumah Sakit Pastikan Pelayanan Kesehatan dan Progres Rehabilitasi Berjalan Optimal, Wapres Tinjau RSUD Kepulauan Seribu dan Armada Pendukung Layanan Kesehatan Kunjungi SMAN 2 Tasikmalaya, Wapres Pastikan Pelaksanaan Program MBG Berjalan Optimal Kawal Pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Wapres Pastikan Gizi Anak Papua Terpenuhi HUT ke-46 Dekranas, Ibu Selvi Gibran Rakabuming Berharap Dekranas Tetap Jadi Rumah yang Nyaman Bagi Perajin Hadiri INACRAFT 2026, Ibu Selvi Dorong Penguatan Peran Strategis Pengusaha Perempuan di Pasar Global 12/09/2024 Wapres Minta Layanan BPJS Ketenagakerjaan Semakin Jangkau Wilayah Terpencil dan Pekerja Rentan Jakarta, wapresri.go.id – Dengan jumlah penduduk yang bekerja pada 2024 mencapai 142 juta orang, pemerintah terus berupaya meningkatkan universal coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. + “Pastikan layanan lebih merata dan inklusif sehingga tidak hanya tersedia di kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil,” pesan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam sambutannya saat menghadiri penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau Paritrana Award 2024, di Ballroom Plaza BP Jamsostek, Jl. H. R. Rasuna Said, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Kamis (12/09/2024). + Menurutnya, jangkauan layanan jaminan sosial ketenagakerjaan harus lebih luas, terutama bagi pekerja yang berada di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Melalui peningkatan digitalisasi dan aksesibilitas layanan, sebut Wapres, diharapkan seluruh pekerja dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, baik di sektor formal maupun informal. + Yang tidak kalah penting, lanjutnya, program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga perlu diberikan kepada pekerja rentan, seperti petani, nelayan, marbot, pedagang kaki lima, petugas keagamaan, dan lainnya, untuk menghadapi kondisi finansial darurat. + “Untuk itu, peran aktif pemerintah daerah hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, seperti desa/kelurahan, sangat penting untuk memastikan setiap pekerja menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, terutama melalui optimalisasi program Jamsostek dan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegas Wapres. + Selain itu, ia juga mendorong agar inovasi layanan yang telah dikembangkan oleh BPJS Ketenagakerjaan dapat terus ditingkatkan. Wapres berharap, inovasi seperti digitalisasi layanan dan pengembangan teknologi informasi dapat mempermudah pendaftaran dan pemanfaatan manfaat jaminan sosial di seluruh wilayah Indonesia. + “Dukung terus inovasi layanan BPJS Ketenagakerjaan agar akses dan kemudahan dalam pendaftaran serta pemanfaatan manfaat jaminan sosial semakin luas dan merata di seluruh Indonesia,” tuturnya. + Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo melaporkan bahwa saat ini, BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 39,2 juta pekerja, termasuk di antaranya 2,8 juta pekerja rentan. Program jaminan sosial ini, menurutnya, sangat penting untuk menahan dampak turunnya jumlah kelas menengah, yang menjadi tantangan dalam mencapai Indonesia Emas 2045. + “Sejak tahun 2023, kami telah menyalurkan manfaat sebesar Rp90 triliun untuk 7,3 juta pekerja/ahli waris dan juga memberikan manfaat beasiswa pendidikan untuk 160 ribu anak pekerja dengan nilai Rp663 miliar. Ini adalah wujud negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat sejak dini dan memastikan anak-anak pekerja mampu tetap sekolah hingga perguruan tinggi,” ungkap Anggoro. + Hadir dalam acara ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Ketua Dewan Pengawas, jajaran Direksi, dan Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Ketua dan Tim Penilai Paritrana Award 2024, serta para penerima Paritrana Award 2024. + Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, dan Staf Khusus Wapres Muhammad Imam Aziz, Robikin Emhas, dan Zumrotul Mukaffa. (RR/RJP, BPMI – Setwapres) + + + Artikel Terkait: + + + Serahkan Paritrana Award 2024, Wapres Paparkan Tiga Strategi Kunci Penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan + + Perluas Cakupan Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Wapres Tegaskan Pentingnya Dukungan Regulasi dan Anggaran + + Berikan Paritrana Award 2023, Wapres Tekankan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jangkau Masyarakat Miskin Ekstrem + + Canangkan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan, Wapres Minta Partisipasi Aktif Penguatan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan + + Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Program Jamsostek untuk Non-ASN dan Pekerja Rentan di Seluruh Indonesia + + Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja dengan Keikutsertaan BPJS + + BPJS untuk Tingkatkan Kesejahteraan para Pekerja + + Kartu Pra Kerja Jadi Alternatif Solusi Perlindungan Tenaga Kerja + + Kesejahteraan Pekerja Dorong Kemajuan Perekonomian Negara + + BPJS Ketenagakerjaan Harus Memberikan Manfaat Jangka Pendek dan Jangka Panjang + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Lapor Mas Wapres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Refleksi Satu Tahun Lapor Mas Wapres: Mendengarkan Rakyat, Mewujudkan Solusi + + + + 27/11/2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Lapor Mas Wapres (LMW) Tindaklanjuti Ribuan Laporan Masyarakat, Wapres Pastikan Tata Kelola Terus Disempurnakan + + + + 09/06/2025 + + + + + + + + + + + + + + Sekolah Rakyat + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Tinjau Sekolah Rakyat SMPN 18 Cirebon, Wapres Pastikan Fasilitas dan Kebutuhan Siswa Terpenuhi + + + + 24/10/2025 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kunjungi SRMP 26 Sentra Wasana Bahagia Ternate, Wapres Semangati Siswa Jadi Generasi Tangguh + + + + 15/10/2025 + + + + + + + + + + + + + + Program CKG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Tinjau Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya, Wapres Dorong Penguatan Fasilitas Rumah Sakit + + + + 20/01/2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Pastikan Pelayanan Kesehatan dan Progres Rehabilitasi Berjalan Optimal, Wapres Tinjau RSUD Kepulauan Seribu dan Armada Pendukung Layanan Kesehatan + + + + 18/11/2025 + + + + + + + + + + + + + + Program MBG + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kunjungi SMAN 2 Tasikmalaya, Wapres Pastikan Pelaksanaan Program MBG Berjalan Optimal + + + + 20/01/2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Kawal Pelaksanaan MBG di SMA Negeri 1 Wamena, Wapres Pastikan Gizi Anak Papua Terpenuhi + + + + 14/01/2026 + + + + + + + + + + + + + + Ibu Selvi Gibran + + + + + + + + + + + + + + + + + + + HUT ke-46 Dekranas, Ibu Selvi Gibran Rakabuming Berharap Dekranas Tetap Jadi Rumah yang Nyaman Bagi Perajin + + + + 03/03/2026 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Hadiri INACRAFT 2026, Ibu Selvi Dorong Penguatan Peran Strategis Pengusaha Perempuan di Pasar Global + + + + 05/02/2026 + + + + + + + + + + + + + + Arsip Berita Arsip Berita + + + Select Month + March 2026  (27) + February 2026  (36) + January 2026  (45) + December 2025  (52) + November 2025  (73) + October 2025  (59) + September 2025  (51) + August 2025  (63) + July 2025  (64) + June 2025  (50) + May 2025  (60) + April 2025  (25) + March 2025  (40) + February 2025  (40) + January 2025  (21) + December 2024  (51) + November 2024  (45) + October 2024  (111) + September 2024  (61) + August 2024  (81) + July 2024  (74) + June 2024  (78) + May 2024  (68) + April 2024  (65) + March 2024  (74) + February 2024  (62) + January 2024  (65) + December 2023  (61) + November 2023  (99) + October 2023  (106) + September 2023  (72) + August 2023  (67) + July 2023  (53) + June 2023  (62) + May 2023  (102) + April 2023  (67) + March 2023  (108) + February 2023  (95) + January 2023  (66) + December 2022  (97) + November 2022  (126) + October 2022  (86) + September 2022  (79) + August 2022  (77) + July 2022  (38) + June 2022  (77) + May 2022  (68) + April 2022  (74) + March 2022  (112) + February 2022  (50) + January 2022  (87) + December 2021  (124) + November 2021  (82) + October 2021  (97) + September 2021  (76) + August 2021  (58) + July 2021  (58) + June 2021  (70) + May 2021  (37) + April 2021  (57) + March 2021  (64) + February 2021  (52) + January 2021  (32) + December 2020  (42) + November 2020  (71) + October 2020  (86) + September 2020  (52) + August 2020  (48) + July 2020  (46) + June 2020  (29) + May 2020  (27) + April 2020  (15) + March 2020  (48) + February 2020  (52) + January 2020  (53) + December 2019  (42) + November 2019  (65) + October 2019  (69) + September 2019  (42) + August 2019  (37) + July 2019  (39) + June 2019  (8) + May 2019  (33) + April 2019  (32) + March 2019  (47) + February 2019  (39) + January 2019  (43) + December 2018  (37) + November 2018  (44) + October 2018  (46) + September 2018  (21) + August 2018  (45) + July 2018  (43) + June 2018  (34) + May 2018  (34) + April 2018  (22) + March 2018  (32) + February 2018  (30) + January 2018  (25) + December 2017  (37) + November 2017  (42) + October 2017  (43) + September 2017  (12) + August 2017  (36) + July 2017  (29) + June 2017  (19) + May 2017  (25) + April 2017  (33) + March 2017  (31) + February 2017  (21) + January 2017  (20) + December 2016  (29) + November 2016  (30) + October 2016  (32) + September 2016  (30) + August 2016  (25) + July 2016  (24) + June 2016  (31) + May 2016  (37) + April 2016  (33) + March 2016  (36) + February 2016  (35) + January 2016  (66) + December 2015  (61) + November 2015  (84) + October 2015  (35) + September 2015  (60) + August 2015  (41) + July 2015  (30) + June 2015  (44) + May 2015  (40) + April 2015  (54) + March 2015  (61) + February 2015  (31) + January 2015  (38) + December 2014  (31) + November 2014  (23) + October 2014  (4) + March 2013  (1) + October 2012  (1) + September 2012  (3) + June 2012  (2) + May 2012  (2) diff --git a/raw/www.ypp.co.id_site_uploads_pdf_annual-report-2024-cpl-rev-opt-compressed-compressed-69b3bc43e551a.pdf.md b/raw/www.ypp.co.id_site_uploads_pdf_annual-report-2024-cpl-rev-opt-compressed-compressed-69b3bc43e551a.pdf.md new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..443c208fd5f8ea0428f705b3edf606dc8589f9db --- /dev/null +++ b/raw/www.ypp.co.id_site_uploads_pdf_annual-report-2024-cpl-rev-opt-compressed-compressed-69b3bc43e551a.pdf.md @@ -0,0 +1,2303 @@ +--- +url: https://www.ypp.co.id/site/uploads/pdf/annual-report-2024-cpl-rev-opt-compressed-compressed-69b3bc43e551a.pdf +title: "annual-report-2024-cpl-rev-opt-compressed-compressed-69b3bc43e551a.pdf" +domain: www.ypp.co.id +crawl_date: 2026-03-24 14:39:57 +source_type: news +quality_score: 74 +is_priority: false +--- + +# annual-report-2024-cpl-rev-opt-compressed-compressed-69b3bc43e551a.pdf + +LAPORAN +LAPORAN +TAHUNAN +TAHUNAN +ANNUAL REPORT +ANNUAL REPORT +2024 LAPORAN +TAHUNAN +ANNUAL REPORT +2024 Daftar Isi +Contents +03 +03 +03 03 +Ucapan Terima Kasih Alokasi Dana +03 09 +Letter From The Management Budget Allocation +Tentang Yayasan Bidang Kesehatan +05 10 +Pundi Amal Peduli Kasih Healthcare +About Pundi Amal Peduli Kasih +Foundation Operasi Katarak Gratis +14 +Free Cataract Surgery +Visi Misi Donor Darah +06 20 +Vision Mission Blood Donation +Pasien Individu +22 +Individual Patient +Landasan Hukum +07 +Legal Foundation Pencegahan Stunting +28 +Preventing Stunting +Organ Yayasan Khitan +08 30 +Circumcision +Foundation Organ Bidang Pendidikan Events +32 76 +Education Events +Beasiswa 78YPP Awards +36 +Scholarship Program +Literasi Media +38 Penghargaan +80 +Media Literacy Education +Awards +Edukasi Kesetaraan Gender +42 +Gender Equality Education Penghargaan dari Menteri +82 +Sosial RI atas komitmen YPP +untuk senantiasa mendukung +Bidang Lingkungan pemerintah memberantas buta +46 +katarak di Indonesia +Environment & Community +Award from The Ministry of Social Affairs of +the Republic of Indonesia for YPP's +Jembatan Asa SCTV +50 commitment to continuously support the +Jembatan Asa SCTV +government to reduce cataract blindness in +Indonesia. +Pembuatan MCK & Instalasi +51 +Air Bersih Penghargaan dari Bisnis +83 +Toilet and Clean Water Installation Indonesia CSR Award (BISRA) +2024 untuk Program CSR +54 SCTV Cinta Anak Yatim Operasi Katarak +SCTV for Orphans +Award from Bisnis Indonesia CSR Award +(BISRA) 2024 for the Cataract Surgery CSR +Penanaman Pohon +59 Program. +Tree Planting +Penghargaan dari Perhimpunan +Berbagi Sembako 84 +62 Dokter Spesialis Mata Indonesia +Distribution of Food Packages +(PERDAMI) atas kontribusi yang +konsisten mendukung pemerintah +Buka Puasa Bersama +65 +dan PERDAMI dalam +Ramadan Iftar +penanggulangan buta katarak +Bantuan 1000 Paket mmeellaalluuii bbaakkttii ssoossiiaall ooppeerasi +67 +Bingkisan Ramadan katarak +1000 Ramadan Packages Distribution +Award from the Indonesian Ophthalmologist +Association (PERDAMI) for consistently +Bantuan Modal Usaha Mikro +68 supporting the government and PERDAMI in +Micro Enterprise Capital Assistance +cataract blindness prevention through cataract +surgery social services +Berbagi Kasih Natal +70 +2024 85 Penghargaan dari Kementerian +Sosial RI sebagai Penyelenggara +2024 Spreading Christmas Love +Pengumpulan Uang atau Barang +(PUB) dengan predikat Tertib +Administrasi dan Pelaporan +Bidang Bencana +72 +Disaster Relief Award from the Ministry of Social Affairs of the +Republic of Indonesia as a Money or Goods +Raiser (PUB) Organization with the title of +Bantuan Untuk Warga +75 Orderly Administration and Reporting +Terdampak Puting Beliung +di Jawa Barat Mitra YPP +86 +R elief for Residents Affected by Tornado Partners +in West Java +02 Ucapan +Terima Kasih +Acknowledgements +Stakeholder yang kami hormati, +UUccaappaann terima kasih ini tentu kami +awali dengan puji dan syukur ke +hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha +Esa yang telah memampukan +Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih +(“YPP”) SCTV Indosiar yang menjadi +bagian dari Emtek Group, untuk terus +mmeennjjaaggaa kepercayaan donatur dalam +menyampaikan kepedulian mereka +kepada saudara-saudara kita yang +membutuhkan di seluruh tanah air. +Kami menyadari bahwa berbagai isu +kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, +dan lingkungan tidak mungkin +ddiittaannggaannii oleh pemerintah sendirian, +keikutsertaan seluruh masyarakat +sangat penting guna mewujudkan +cita-cita memajukan kesejahteraan +umum dan mencerdaskan kehidupan +bangsa. +Sepanjang 2024, YPP SCTV Indosiar +konsisten mengurangi beban pasien +katarak dengan mendukung operasi +katarak gratis di 21 lokasi di seluruh +Indonesia di mana ribuan mata +berhasil disembuhkan dari katarak. +Kami menyadari bahwa satu orang +tteerrbbeebbaass dari katarak akan +meningkatkan kualitas hidup diri dan +keluarganya. YPP SCTV Indosiar juga +memberikan perhatian kepada +anak-anak dengan kelainan bawaan +sejak lahir dengan membantu +tindakan operasi gratis, yang +ddiihhaarraappkkaann dapat memberikan masa +depan yang lebih baik bagi mereka. +Pada tahun-tahun mendatang, YPP +akan memberikan perhatian khusus +kepada sahabat dengan disabilitas +untuk memiliki keterampilan agar +dapat mandiri baik secara ekonomi +ddaann ssoossiiaall.. +0133 Sejalan dengan perhatian pemerintah pada program Dear Stakeholders, +inisiatif hijau, YPP SCTV Indosiar menyelenggarakan +penanaman ribuan pohon di berbagai lokasi guna WWee begin this acknowledgment with praise and gratitude to Allah +SWT, the Almighty God, who has enabled Yayasan Pundi Amal +membantu mengurangi emisi gas rumah kaca, +Peduli Kasih (“YPP”) SCTV Indosiar, which is part of the Emtek +mencegah abrasi dan erosi. Gerakan menanam +Group, to continue maintaining the trust of donors in delivering +pohon ini akan terus dilanjutkan pada tahun-tahun +their care to people in need throughout the country. We +mendatang sebagai wujud kepedulian pada understand that it is difficult for the government to handle +lliinnggkkuunnggaann ddaann kkeebbeerrllaannggssuunnggaann hhiidduupp.. humanitarian, health, education and environmental issues by +tthheemmsseellvveess,, thus the participation of the public is very crucial in +realizing the objectives of advancing the public welfare and +Sebagai bentuk apresiasi YPP SCTV Indosiar kepada +educating the people. +seluruh mitra yang secara konsisten telah +membersamai perjuangan kami selama ini, kami +Throughout 2024, YPP SCTV Indosiar has consistently helped +menyelenggarakan YPP Awards 2024. Penghargaan +cataract patients by providing free cataract surgeries in 21 +ini diselenggarakan bertepatan dengan ulang tahun locations throughout Indonesia where thousands of eyes have +YPP SCTV Indosiar yang ke-9 pada bulan November been successfully healed from cataracts. We believe that saving +2024. Kami sangat berharap apresiasi kecil yang one person from cataract will improve the quality of life for +kkaammii sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi lebih themselves and their families. YPP SCTV Indosiar also pays +banyak pihak untuk memberikan perhatian kepada attention to children with congenital abnormalities from birth by +pprroovviiddiinngg free surgeries, hopefully giving them a better future. In +mereka yang membutuhkan. +the upcoming years, YPP will also pay special attention to friends +with disabilities to acquire skills so they can be economically and +Tidak hanya itu, demi semakin memudahkan para +socially independent. +donatur dalam berdonasi, di akhir 2024 kami +meluncurkan aplikasi donasi yang bernama YPP In line with the government's attention to green initiatives +Peduli, guna membuka kesempatan bagi siapapun programs, YPP SCTV Indosiar has planted thousands of trees in +yang membutuhkan untuk menerima uluran tangan various locations to help reduce greenhouse gas emissions, +dari donatur. prevent abrasion as well as erosion. This tree planting program +will be carried on for years to come to show our concern for the +environment and the sustainability of life. +Di tahun-tahun mendatang, YPP SCTV Indosiar +berkomitmen melanjutkan upaya menekan +As an appreciation from YPP SCTV Indosiar to all of its partners +penderita katarak di Indonesia, memberdayakan who have consistently supported our cause over the years, we +sahabat dengan disabilitas, serta menanam lebih held the YPP Awards 2024. This award is held to commemorate +banyak pohon untuk bumi Indonesia yang lebih YPP SCTV Indosiar's 9th anniversary in November 2024. We +hijau. Kepedulian YPP SCTV Indosiar juga ditujukan sincerely hope that our small token of appreciation can inspire +pada mereka yang memiliki rumah tidak layak huni. more people to give attention to those in need. +KKaammii berusaha ikut berpartisipasi membantu +In addition, to further improve the donation process, at the end +pemerintah melalui Kementerian Sosial RI, untuk +of 2024, we launched a donation application called “YPP Peduli”, +mewujudkan tempat tinggal layak dan sehat bagi to enable anyone in need to receive a helping hand from donors. +mereka yang tidak mampu. +For the coming years, YPP SCTV Indosiar has committed to +Dengan segala kerendahan hati, kami haturkan continue its efforts to minimize the number of cataract patients +terima kasih setinggi-tingginya kepada Emtek Group in Indonesia, empowering friends with disabilities, and planting +yang menaungi kami, para donatur, beserta seluruh more trees for a greener Indonesia. YPP SCTV Indosiar's concern +mitra, yang tak henti-hentinya menaruh is also aimed at those who have uninhabitable houses. We strive +to contribute to the government through the Indonesian Ministry +kepercayaan dan mendukung kegiatan-kegiatan YPP +of Social Affairs, to provide a suitable and healthy place to live for +SCTV Indosiar, khususnya di sepanjang 2024. Kami +tthhoossee wwhhoo ccaannnnoott aaffffoorrdd iitt.. +persembahkan Laporan Tahunan 2024 disertai +LLaappoorraann Audit Independen ini, sebagai wujud +With all humility, we would like to express our deepest gratitude +tanggung jawab dan apresiasi YPP SCTV Indosiar +to Emtek Group who oversees us, our donors, and all partners, +kepada seluruh pihak. +who continue to trust and support YPP SCTV Indosiar's activities, +especially throughout 2024. We present this 2024 Annual Report +Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan and Independent Audit Report as a form of YPP SCTV Indosiar's +balasan yang lebih baik untuk semua yang telah responsibility and appreciation to all parties. +terlibat dalam perjalanan kami selama ini. +May God Almighty provide greater rewards for everyone who has +Aamiin been involved in our journey so far. +Amen. +Drs. Imam Sudjarwo, M.Si +Ketua Umum YPP +Executive Chairman +04 Yayasan +Pundi Amal Peduli Kasih +Pundi Amal SCTV dan Peduli Kasih Indosiar dibentuk The Pundi Amal SCTV and Peduli Kasih Indosiar social +pada tahun 2000 untuk merespon kepedulian programs were both formed in the year 2000 in response +pemirsa dan Perusahaan kepada masyarakat towards communities affected by natural disasters as well +terdampak bencana alam dan masyarakat as the less privileged. The two programs eventually +pra-sejahtera. Dua program sosial Perusahaan ini merged into the Pundi Amal Peduli Kasih Foundation +pada akhirnya bergabung menjadi Yayasan Pundi (YPP) in 2015 under the auspices of SCTV and +Amal Peduli Kasih (YPP) pada tahun 2015 di bawah Indosiar—subsidiaries of the Emtek Group. +nnaauunnggaann SCTV dan Indosiar yang merupakan anak +perusahaan dari Emtek Group. +Community donations stand as the source of funding for +various forms of activities done with the aim of helping +Dana yang terkumpul berasal dari donasi those in need, while operational costs are handled by +masyarakat dan disalurkan kembali kepada SCTV and Indosiar CSR’s own funds. +masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai +bentuk kegiatan sosial, sementara biaya operasional +kegiatan berasal dari dana CSR SCTV dan Indosiar. +YPP fokus pada empat bidang utama yaitu bidang Kesehatan, Pendidikan, Lingkungan, dan Kebencanaan. +YPP focuses on four main areas, namely, Healthcare, Education, Environment, and Disaster Relief. +Bidang Bencana Bidang Lingkungan +YPP terjun langsung ke wilayah bencana YPP ikut membantu upaya pemerintah +untuk memberikan bantuan tanggap untuk memperbaiki kesejahteraan +darurat dan perbaikan infrastruktur, yang . masyarakat dengan melaksanakan +didukung oleh jaringan stasiun transmisi berbagai kegiatan pemberdayaan +SCTV dan Indosiar di seluruh Indonesia, masyarakat. +serta para mitra yang memiliki fasilitas dan +sumber daya guna mempercepat distribusi Environment +bbaannttuuaann.. +YPP aids the government in efforts to improve community +welfare by carrying out various activities focused on +Disaster Relief +empowering the people. +YPP provides first-hand emergency response assistance +and infrastructure repairs to disaster-stricken areas. The +response and repairs are done with the support of SCTV Bidang Pendidikan +and Indosiar Transmission Stations across Indonesia, YPP ikut membantu program pemerintah +along with associates in possession of facilities and mensukseskan pemerataan pendidikan di +resources necessary to speed up the distribution of aid. Indonesia. +Bidang Kesehatan Education +YPP supports governmental programs aimed towards +YPP memberikan bantuan biaya medis bagi +achieving educational equality in Indonesia. +warga tidak mampu yang membutuhkan +pengobatan terutama untuk operasi katarak +dan pasien dengan kelainan bawaan sejak +lahir. +Healthcare +YPP provides assistance for patients without the means +to cover the costs of medical treatment. +05 Landasan Hukum +Legal Foundation +Akta Pendirian Yayasan No. 38 The Foundation Establishment Deed +Tahun Tanggal 11 November 2015 No. 38 Year Date November 11, 2015 +Dengan perubahan Terakhir pada With the Latest Amendment to Deed +Akta No. 91 Tanggal 28 Februari No.91 February 28, 2024. +2024. +Decree of the Minister of Law and +Surat Keputusan Menteri Hukum +Human Rights of the Republic of +dan Hak Asasi Manusia Republik +Indonesia No. AHU-0006098. +Indonesia No. AHU-0006098. +AH.01.12 of 2024 +AH.01.12 Tahun 2024 +Surat Izin Tanda Daftar Yayasan Foundation Registration Permit +No.01/10.02/31/71.07.1001/1.848/ No.01/10.02/31/71.07.1001/1.848/206 +206 +06 Visi Misi +Vision Mission +Visi +Vision +Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih berkomitmen menjalankan amanat “Deliver Impactful Contribution to the +Nation” atau Kontribusi yang Berdampak Bagi Bangsa, salah satu wujudnya adalah dengan membantu +meringankan penderitaan sesama yang membutuhkan, dalam bidang kemanusiaan, sosial, pendidikan dan +lingkungan untuk mencapai dan mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik” +The Pundi Amal Peduli Kasih Foundation is dedicated to the message "Deliver Impactful Contribution to the Nation". +This message manifests in YPP’s commitment to providing assistance and alleviating the burdens carried by those in +need, whether in the realms humanity, social welfare, education, or environment, to achieve and fully realise a higher +quality of life. +Misi +Mission +1 Mendukung program-program pencerdasan bangsa yang berkarakter dan memiliki +keterampilan. +Support national intellectualization programs that build both character and skill. +2 Mendukung peningkatan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia melalui program kerja +kesehatan, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. +Improvement of Indonesian citizens’ welfare through programs focused on healthcare, environment, +3 Meringankan beban masyarakat yang mengalami bencana. +Support communities affected by disasters. +07 Organ Yayasan +Foundation Organs +Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Based on the Decree of the Minister of Law and +Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. Human Rights of the Republic of Indonesia No. +AHU-0006098.AH.01.12 Tahun 2024, Organ Yayasan AHU-0006098.AH.01.12 of 2024, the Foundation Organ +terdiri dari Pembina, Pengurus, dan Pengawas consists of Founders, Management, and Supervisors +dengan Penerimaan Perubahan Data di with Acceptance of Data Changes at the Ministry of +Kemenkumham No. AHU-AH.01.06-0016382. Law and Human Rights No. AHU-AH.01.06-0016382. +Pembina +Board of Governors +Rd. Eddy Kusnadi Sariaatmadja Rd. Alvin Widarta Sariaatmadja +Ketua Pembina Anggota Pembina +Chairperson Member +Pengurus +Board of Executives +Imam Sudjarwo +Ketua Umum +Chairperson +Titi Maria Rusli Rusmiyati Djajaseputra +Sekretaris Bendahara +Secretary Treasurer +Pengawas +Board of Supervisors +Susanto Suwarto Suryani Zaini +Ketua Pengawas Anggota Pengawas +Chairperson Member +08 Alokasi Dana +Donation Usage +Jan-Dec 2024 +Keterangan Total Rupiah +Description Total (Rupiah) +Saldo Awal 2023 +7.778.717.833 +Opening Balance 2023 +Donasi Selama 2024 +11.777.164.635 +Donations Throughout 2024 +Total Donasi Terkumpul +19.555.882.468 +Total Donation Collected +Total Donasi Teralokasi 2024 +10.339.468.246 +Total Donation Usage +Estimasi Saldo Akhir 2024 +9.216.414.222 +Estimated Ending Balance 2024 +09 BIDANG +KESEHATAN +Healthcare +1100 Operasi Katarak Gratis +Free Cataract Surgery +Donor Darah +Blood Donations +Pasien Individu +Individual Patients +Pencegahan Stunting +Stunting Prevention +Khitan +Circumcision +11 Bidang Kesehatan +Healthcare +Sepanjang tahun 2024, YPP SCTV Indosiar telah Throughout 2024, YPP SCTV Indosiar has organized +menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk various activities in pursuit of improving healthcare for +meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia underprivileged Indonesian people. This is in line with the +yang tidak mampu. Hal ini juga berkaitan dengan third Sustainable Development Goals, “Good Health and +salah satu target Sustainable Development Goals, Well Being”. +yaitu Good Health and Well Being. +Kegiatan utama YPP di bidang kesehatan +Pasien Individu +pada tahun 2024 adalah: +Individual Patients +YPP's major contributions to healthcare +in 2024 are: +3 +Operasi Katarak Gratis +Free Cataract Surgery +*Pasien/Patients +1.798 +Pencegahan Stunting +Stunting Prevention +*Pasien/Patients +870 +Donor Darah +Blood Donations +*Paket Makanan/Food Package +7.810 +Khitan +Circumcision +*Kantong Darah/Blood Bags +514 +*Pasien/Patients +12 Bidang Kesehatan +Healthcare +4.7% +16.4% +7.0% +0.9% +71.0% +Operasi Katarak Gratis Pencegahan Stunting +Free Cataract Surgery Stunting Prevention +Donor Darah Khitan +Blood Donation Circumcision +Pasien Individu +Individual Patients +13 Bidang Kesehatan +Healthcare +Operasi Katarak Gratis +Free Cataract Surgery +Operasi Katarak Gratis menjadi salah satu perhatian Providing free cataract surgeries has become a focal point +YPP sebagai amanah dari EMTEK Group, karena for YPP, as entrusted by the EMTEK Group. The number of +jumlah penderita katarak di Indonesia terus people suffering from cataract in Indonesia continues to +bertambah. Katarak merupakan penyebab utama increase.Cataract is the leading cause of visual +gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia. impairment and blindness in Indonesia. Based on data +Berdasarkan data Rapid Assessment of Avoidable from the Rapid Assessment of Avoidable Blindness (RAAB) +Blindness (RAAB) yang dilakukan di 15 provinsi pada conducted in 15 provinces in 2014-2016, the prevalence of +ttaahhuunn 2014-2016, prevalensi kebutaan di Indonesia bblliinnddnneessss in Indonesia reached 3%, with 81% of it caused +mencapai 3%, dengan 81% di antaranya disebabkan by cataracts. (source P2tm.Kemkes.go.id). +oleh katarak. (sumber P2tm.Kemkes.go.id). +Cataracts generally occur among the elderly, but in +Indonesia, 16-20% of cataract-related blindness cases +Katarak umumnya terjadi pada usia lanjut, namun di +occur in the 40-54 age group, which is the productive age. +Indonesia, 16-20% kasus kebutaan akibat katarak +Indonesians tend to develop cataracts 15 years earlier +terjadi pada kelompok usia 40-54 tahun, yang +than people in subtropical regions. +termasuk usia produktif. Penduduk Indonesia +cenderung mengalami katarak 15 tahun lebih cepat +dibandingkan penduduk di daerah subtropis. +14 Bidang Kesehatan +Healthcare +Untuk itu, YPP SCTV Indosiar berusaha turut berkontribusi dalam meningkatkan produktfitas para +penderita katarak tersebut. YPP beserta mitra berhasil melakukan operasi katarak kepada 1.798 pasien +yang tersebar di 21 lokasi di Indonesia. +For this reason, YPP SCTV Indosiar strives to contribute to improving the productivity of cataract sufferers. YPP and +its partners successfully performed cataract surgeries on 1.798 patients spread across 21 locations in Indonesia. +Bulan Kota/Kabupaten Provinsi Pasien +No +Month City/Regency Province Patients +Januari Toraja Utara Sulawesi Selatan +1 35 +January North Toraja South Sulawesi +Februari Bone Sulawesi Selatan +2 67 +February Bone South Sulawesi +April Pelabuhan Ratu Jawa Barat +3 50 +April Pelabuhan Ratu West Java +Mei Sumba Tengah Nusa Tenggara Timur +4 79 +May Central Sumba East Nusa Tenggara +Mei Kupang Nusa Tenggara Timur +5 58 +May Kupang East Nusa Tenggara +Mei Lhokseumawe Aceh +6 200 +May Lhokseumawe Aceh +Juni Lewoleba Nusa Tenggara Timur +7 159 +June Lewoleba East Nusa Tenggara +Juni Kupang Nusa Tenggara Timur +8 15 +June Kupang East Nusa Tenggara +Juli Lebong Bengkulu +9 100 +July Lebong Bengkulu +Juli Kutai Barat Kalimantan Timur +10 159 +July West Kutai East Kalimantan +Juli Maluku Tenggara Maluku +11 200 +July Southeast Maluku Maluku +Agustus Bandung Barat Jawa Barat +12 100 +August West Bandung West Java +September Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan +13 51 +September Selayar Islands South Sulawesi +September Cirebon Jawa Barat +14 138 +September Cirebon West Java +September Jakarta Timur D.K.I. Jakarta +15 10 +September East Jakarta D.K.I. Jakarta +15 Bidang Kesehatan +Healthcare +Bulan Kota/Kabupaten Provinsi Pasien +No +Month City/Regency Province Patients +September Surabaya Jawa Timur +16 69 +September Surabaya East Java +Oktober Surabaya Jawa Timur +17 31 +October Surabaya East Java +Oktober Tegal Jawa Tengah +18 2 +October Tegal Central Java +November Kendari Sulawesi Tenggara +19 68 +November Kendari Southeast Sulawesi +November Tulungagung Jawa Timur +20 28 +November Tulungagung East Java +Desember Cianjur Jawa Barat +21 179 +December Cianjur West Java +Total 1.798 +16 Bidang Kesehatan +Healthcare +17 Bidang Kesehatan +Healthcare +Pak M. Yunus +Pasien/ Patient +Bapak Yunus usia 79 tahun, warga Desa Paloh Igeuh, +Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, bekerja +sebagai pembuat atap dari daun rumbia. Selembar daun +rumbia yang sudah dianyam dijual Rp. 10.000. Atap daun +rumbia buatannya bisa bertahan selama 7 tahun. Dalam +sehari mampu menganyam 40 daun rumbia. +Jika ada pemesanan, penghasilannya bisa sampai Rp +500.000 - Rp 1.000.000/bulan, namun pemesanan tidak +selalu ada. Pak Yunus sudah menderita katarak selama 5 +tahun. Beliau baru menjalani operasi sekarang karena +kesulitan biaya. Katarak mengganggu aktivitasnya +sehari-hari. Jika sudah malam, penglihatan Bapak Yunus +menjadi tidak jelas, sehingga Bapak Yunus tidak bisa +mmeellaakkuukkaann aktivitas di malam hari. Katarak juga membuat +Bapak Yunus kesulitan untuk mengaji. Setelah dioperasi, +Bapak Yunus melihat terang kembali. Ia senang karena +bisa mengaji dan bekerja kembali. +Mr. Yunus, age 79, a resident of Paloh Igeuh Village, Dewantara +Subdistrict, North Aceh District, is a roof maker who makes roofs +from thatch leaves. A sheet of woven thatch roofs sells for IDR +10,000. His thatched roof can last for seven years. He can weave +40 thatch leaves a day. +If there are orders, he can earn up to IDR 500,000 - IDR +1,000,000/month, but orders are not always available. Mr. +Yunus has been suffering from cataracts for 5 years. He only got +the surgery now because he had no money. Cataracts interfere +with his daily activities. At night, his vision becomes obscured, he +cannot go out at night, and he is constrained if he wants to recite +the Quran. After the surgery, Mr. Yunus was able to see the clear +aaggaaiinn.. Mr. Yunus was very happy because in addition to being +able to work again, he could also recite the Quran again. +18 Bidang Kesehatan +Healthcare +Heribertus +Adi Yanto +Pasien/ Patient +Heribertus Adi Yanto Ole, atau akrab dipanggil Adi, adalah +seorang anak berusia 9 tahun yang tinggal di Kecamatan +Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Adi sudah mengalami +katarak sejak bayi. Orang tuanya bekerja sebagai buruh +tani dengan penghasilan kurang lebih Rp. 50.000 - Rp. +65.000 per hari, namun terkadang dalam seminggu hanya +mendapat satu pekerjaan, sehingga Adi tidak pernah +ddiibbaawwaa untuk ke dokter karena kesulitan biaya. Setelah +menjalani operasi, Adi langsung bisa melihat dengan jelas. +Heribertus Adi Yanto Ole, a 9-year-old boy who lives in Kodi +Sub-district, Southwest Sumba Regency, has suffered from +cataracts since infancy. His parents work as farm laborers +earning approximately IDR 50,000 - 65,000 per day, but +sometimes they only get one job a week, so Heribertus was never +taken to see a doctor due to financial reasons. After undergoing +surgery, he could immediately see clearly. +19 Bidang Kesehatan +Healthcare +Donor Darah +Blood Donations +YPP SCTV Indosiar juga melaksanakan kegiatan YPP SCTV Indosiar has also organized blood donation +donor darah di berbagai kota, antara lain Jakarta, programs across various cities, including Jakarta, +Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Dukungan ini Yogyakarta, Surabaya, and Malang. This support reflects +adalah wujud kepedulian YPP terhadap kondisi the foundation’s commitment to addressing the shortage +kurangnya stok darah. Setiap kesempatan bagi of blood for transfusions. YPP believes that every chance +seseorang untuk menjadi pendonor darah adalah one has to become a blood donor is an opportunity to +kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata make a real difference in saving lives and improving the +ddaallaamm menyelamatkan nyawa dan memperbaiki qquuaalliittyy lliiffee ooff ootthheerrss.. +kualitas hidup orang lain. +20 Bidang Kesehatan +Healthcare +YPP SCTV Indosiar secara rutin memberikan dukungan kegiatan donor darah setiap tahun terutama di +bulan Ramadan ketika stok darah biasanya mengalami penurunan. Di 2024, YPP membantu persediaan +darah sebanyak 7.810 kantong darah. +YPP SCTV Indosiar consistently extends its support for blood donation programs annually, particularly during the +month of Ramadan when blood supplies tend to decline. In 2024, YPP contributed 7.810 units of blood bags to help +meet the demand. +Kota/Kabupaten Provinsi Kantong Darah +No +City/Regency Province Blood Bags +Surabaya Jawa Timur +1 5.087 +Surabaya East Java +Jakarta D.K.I. Jakarta +2 338 +Jakarta D.K.I. Jakarta +Malang Jawa Timur +3 1.534 +Malang East Java +Yogyakarta D.I. Yogyakarta +4 483 +Yogyakarta D.I. Yogyakarta +Jakarta D.K.I. Jakarta +5 178 +Jakarta D.K.I. Jakarta +Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul, +D.I. Yogyakarta +6 Kulon Progo 190 +D.I. Yogyakarta +Yogyakarta, Sleman, Gunung Kidul. Kulon Progo +Total 7.810 +21 Bidang Kesehatan +Healthcare +Pasien Individu +Individual Patients +YPP memberikan perhatian khusus pada pasien YPP focuses on patients with congenital abnormalities. +dengan kelainan bawaan sejak lahir (kongenital). According to research, there are an estimated 295,000 +Menurut penelitian, diperkirakan terdapat sekitar cases of congenital abnormalities per year and this +295.000 kasus kelainan kongenital per tahunnya dan accounts for around 7% of infant mortality. +angka tersebut menyumbang sekitar 7% dari angka +kematian pada bayi. +Despite the presence of free health services, operational +costs such as transportation and accommodation often +Meskipun telah tersedia layanan kesehatan gratis, remain a burden to the patient's family. Therefore, YPP is +namun seringkali biaya operasional seperti present to relieve this burden as well as providing free +transportasi dan akomodasi masih membebani surgery to help patients recover quickly. The surgery on +keluarga pasien. Karena itu YPP hadir untuk congenital patients is done in collaboration with the +meringankan beban tersebut sekaligus memberikan Hospital Social Responsibility unit of EMC Hospital, part of +tindakan operasi gratis agar pasien dapat lebih cepat EEmmtteekk GGrroouupp.. +sembuh. Tindakan operasi pada pasien kongenital +bbeekkeerrjjaa sama dengan unit Hospital Social +Responsibility Rumah Sakit EMC yang merupakan +bagian dari Emtek Group. +22 Bidang Kesehatan +Healthcare +Selama 2024, YPP telah memberikan bantuan kepada 3 orang pasien individu: +In 2024, YPP has helped 3 individual patients: +Nama Operasi +No +Name Surgery +Jantung Bocor +1 Khairul Ramdani +Heart Valve Regurgitation +Atresia Ani +2 Avni Kirana Janubah +Atresia Ani +Atresia Ani +3 M. Rifki Sunandar +Atresia Ani +23 Bidang Kesehatan +Healthcare +Khairul Ramdani +Pasien/ Patient +Khairul Ramdani, 6 Tahun, adalah anak tunggal dari Bapak +Iip Arifin yang sejak lahir menderita penyakit jantung +bocor. Sehari-hari Pak Iip berjualan cilok keliling untuk +menyambung hidup bersama anaknya. Mereka tinggal di +rumah orang tua dari Bapak Iip untuk menghemat biaya +hidup. Sebelum dibantu oleh YPP, Khairul belum bisa +melakukan kegiatan sehari hari dengan baik karena +ppeennyyaakkiittnnyyaa mengharuskan Khairul tidak beraktivitas +secara berlebihan. +Pada 1 juni 2024, Khairul berhasil menjalani operasi +jantungnya di RS EMC Pulomas. Saat ini Khairul sudah bisa +bersekolah lagi, karena sebelumnya Khairul tidak dapat +bersekolah. +Khairul Ramdani, age 6, is the only child of Mr. Iip Arifin who has +suffered from a leaky heart since birth. Every day, Mr. Iip sells +'cilok' around the neighborhood to support his son. They live in +Mr. Iip's parents' house to save money. Before getting help from +YPP, Khairul could not do activities as other children of his age +because his condition prevented him from doing many activities. +On June 1, 2024, Khairul successfully underwent heart surgery at +EMC Pulomas Hospital. +24 Bidang Kesehatan +Healthcare +Avni Kirana +Janubah +Pasien/ Patient +25 Bidang Kesehatan +Healthcare +Avni Kirana Janubah adalah anak bungsu dari +Bapak Sumpena dan Ibu Tita Karwati yang berusia 1 +Tahun 8 Bulan. Pak Sumpena sehari-hari hanya +bekerja sebagai pengamen jalanan dan +kadang-kadang menjadi penjual bakso ikan, +sementara Ibu Tita adalah seorang ibu rumah +tangga. Penghasilan Pak Sumpena hanya Rp 35.000 +-- Rp 60.000 setiap harinya, sehingga sangat sulit +baginya untuk membawa Avni berobat secara +mandiri. +Pada saat lahir, kedua orang tua Avni diberitahu +bahwa anak kedua mereka memiliki kelainan tidak +memiliki anus atau Atresia Ani, sehingga selama ini +pembuangan sisa makanan dilakukan melalui +saluran kencing. Avni dibawa ke RSUD Garut untuk +melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, +Avni dirujuk ke RSUD dr. Hasan Sadikin Bandung +yyaanngg memiliki fasilitas lebih lengkap agar bisa +segera menjalani operasi, namun Avni belum +mendapatkan tindakan medis di rumah sakit +tersebut. Melalui bantuan dari YPP, Avni akhirnya +dibawa ke RS EMC Sentul untuk menjalani operasi. +Setelah menjalani 4 kali operasi, Avni akhirnya bisa +terobati dan kembali ceria. +Avni Kirana Janubah is the youngest child of Mr. +Sumpena and Mrs. Tita Karwati, she is 1 year and 8 +months old. Mr. Sumpena works as a street busker and +at times a fishball vendor, while Mrs. Tita is a housewife. +Mr. Sumpena's income is only Rp 35,000 - Rp 60,000 per +day, making it very difficult for him to bring Avni for +treatment independently. With help from YPP, Avni +fifinnaallllyy rreecceeiivveedd hheerr ssuurrggeerryy aatt EEMMCC SSeennttuull HHoossppiittaall.. +At the time of birth, Avni's parents were told that their +child was born with a disorder called Atresia Ani, which +meant that food waste had to be disposed of through the +urinary tract. Avni was taken to Garut Regional Hospital +for an examination. Based on the results, Avni was +referred to Dr. Hasan Sadikin Hospital in Bandung, which +has better facilities, so she could receive immediate +ssuurrggeerryy.. However, Avni had yet to receive medical +treatment at the hospital. With the help of YPP, Avni was +brought to EMC Sentul Hospital to undergo surgery. After +undergoing 4 surgeries, Avni was finally cured and back +to being cheerful. +26 Bidang Kesehatan +Healthcare +Muhammad Rifki Sunandar, seorang bayi berusia 4 bulan +yang sejak lahir menderita Atresia Ani atau kelainan tidak +Rifki memiliki lubang anus. Rifki adalah anak pertama dari +pasangan Bapak Nanang dan Ibu Imas yang menderita +kelainan Atresia Ani. YPP memberikan bantuan dari proses +businasi dan setruman listrik pada otot fistula sampai +penutupan kolostomi bekerjasama dengan RS EMC Sentul. +Sunandar +Muhammad Rifki Sunandar, a 4-month-old baby who was born +with Atresia Ani or a condition of not having an anal opening. +Rifki is the first child of Mr. Nanang and Mrs. Imas who suffer +from Atresia Ani disorder. YPP provides assistance from the +Pasien/ Patient busination process and electric shock on the fistula muscle to the +closure of the colostomy in collaboration with EMC Sentul +Hospital. +27 Bidang Kesehatan +Healthcare +Pencegahan Stunting +Stunting Prevention +Pada 2024, YPP juga memberikan perhatian pada In 2024, YPP also attended to an ever-present problem +kasus-kasus stunting yang banyak terjadi di occuring throughout Indonesia—stunting. Stunted growth +Indonesia. Balita yang mengalami stunting in toddlers increases the risk of obesity and diabetes, +meningkatkan risiko obesitas dan diabetes, inhibits growth of intellectual abilities, hampers motor +menghambat kemampuan intelektual, motorik, skills, decreases productivity, and renders them +produktivitas, serta meningkatkan risiko penyakit vulnerable to future degenerative diseases. +degeneratif di masa mendatang. +28 Bidang Kesehatan +Healthcare +YPP telah memberikan dukungan berupa 870 paket nutrisi tambahan untuk pencegahan stunting di +wilayah Teluk Wondama, Papua Barat dan Gianyar, Bali. Selain paket makanan, YPP juga memberikan +edukasi Pola Makanan Bergizi kepada ibu – ibu yang memiliki balita. +YPP has provided support in the form of 870 supplementary nutrition packages to prevent stunting in Wondama +Bay, Papua Barat dan Gianyar, Bali. +Lokasi Paket Stunting +No +Location Stunting Packages +Teluk Wondama +1 770 +Wondama Bay +Gianyar +2 100 +Gianyar +Total 870 +29 Bidang Kesehatan +Healthcare +Khitan +Circumcision +Selain Operasi Katarak Gratis, Donor Darah, dan Apart from free cataract surgeries, blood donations, and +Penanganan Stunting, YPP juga melakukan kegiatan stunting treatments, YPP also provided free circumcision +sosial berupa penyelenggaraan kegiatan Khitan services for 514 residents in Poris Plawad, Tangerang and +Gratis untuk 514 warga di sekitar Poris Plawad, Koja, North Jakarta. +Tangerang dan Koja, Jakarta Utara. +30 Bidang Kesehatan +Healthcare +YPP mengadakan program Khitan Massal Gratis karena masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang +belum mengetahui manfaat dari khitan, serta biaya khitan yang cukup mahal juga menjadi sebuah +kesulitan bagi sebagian masyarakat sehingga tidak semua warga mampu untuk mengkhitankan anak lelaki +mereka. +YPP held the Free Mass Circumcision program because many Indonesians are still unaware of the benefits of +circumcision, and the high cost of circumcision also becomes a burden for some people so that not all families can +afford to circumcise their sons. +Lokasi Peserta +No +Location Participants +Tangerang +1 14 +Tangerang +Jakarta Utara +2 500 +North Tangerang +Total 514 +31 BIDANG +PENDIDIKAN +Education +32 Beasiswa +Scholarship Program +Literasi Media +Media Literacy Education +Edukasi Kesetaraan Gender +Gender Equality Education +33 Bidang Pendidikan +Education +Pendidikan merupakan hal penting untuk Education is indispensable for the progress of this +memajukan negeri ini. Mengembangkan kualitas country. Developing Indonesia into a nation with +manusia Indonesia harus dikerjakan sebagai sebuah characters of high quality must be done as a united +gerakan bersama, semua harus ikut peduli, bahu movement. Because according to the Central Bureau of +membahu, dan tolong menolong. Karena Statistics, only 10.2% of the Indonesian population +berdasarkan Badan Pusat Statistik, hanya 10,2% graduated from university. For this reason, YPP SCTV +penduduk Indonesia yang lulus Perguruan Tinggi. Indosiar is very concerned about the sustainability of +IIttuullaahh sebabnya YPP SCTV Indosiar sangat peduli eedduuccaattiioonn in Indonesia in order to create a developed +terhadap keberlanjutan pendidikan di Indonesia nation that is not lagging behind other countries. +agar tercipta suatu bangsa yang maju, yang tidak +tertinggal dari negara lain. +In 2024, YPP provides scholarship for outstanding +students who wish to pursue higher education but are +Di 2024, YPP memberikan bantuan beasiswa bagi financially constrained, as well as organizing media +siswa-siswi berprestasi yang ingin melanjutkan literacy education for elementary school students and +pendidikan ke jenjang perkuliahan namun gender equality education to educate the importance of +terkendala biaya, serta menggelar kegiatan edukasi women to have confidence and be able to equalize +literasi media untuk siswa-siswi sekolah dasar dan themselves with men in education, politics, economics, +Edukasi Kesetaraan Gender untuk mengedukasi aanndd ssoocciiaall fifieellddss.. +pentingnya perempuan memiliki kepercayaan diri +ddaann mampu menyetarakan dirinya dengan laki-laki +baik di bidang pendidikan, politik, ekonomi, dan +sosial. +Literasi Media +Media Literacy +Kegiatan utama YPP di bidang pendidikan +pada tahun 2024 adalah: +YPP's major contributions to education 6.048 +in 2024 are: +*Siswa/Students +Beasiswa +Scholarship +Edukasi Kesetaraan Gender +Gender Equality Education +20 +400 +*Mahasiswa/Students +*Peserta/Participants +34 Bidang Pendidikan +Education +1% +5.5% +93.5% +Beasiswa +Schoolarship +Literasi Media +Media Literacy +Edukasi Kesetaraan Gender +Gender Equality Education +35 Bidang Pendidikan +Education +Beasiswa +Scholarship +Program beasiswa YPP hadir dengan tujuan untuk YPP’s scholarship program aims to help students in +membantu meringankan beban siswa-siswi Indonesia limited by financial inhibitions, contributing to +berprestasi di Indonesia yang memiliki semangat easing this financial burden for students to continue +untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pursuing the education they desire and deserve. +perkuliahan namun terkendala biaya. +Sebanyak 20 orang mahasiswa telah menjadi penerima bantuan beasiswa dari YPP di Tahun 2024. +A total of 20 students have received scholarship assistance from YPP in 2024. +Jessely Yong Salwa Shalsabilla Afrizal Alpino +STIE Sultan Agung Pematangsiantar Institut Media Digital EMTEK Institut Media Digital EMTEK +Management Performing Arts Mass Communication +Alia Muzizah Fitria Irfan Afandi Gezar Rizqy Anargya +Institut Media Digital EMTEK Institut Media Digital EMTEK Institut Media Digital EMTEK +Digital Bussiness Performing Arts Performing Arts +Afrah Nabila Auralia Dani Hidayah Kolbu Tegar Dwi Ilhami +Institut Media Digital EMTEK Institut Media Digital EMTEK Institut Media Digital EMTEK +Performing Arts Performing Arts Performing Arts +Galih Ali Nur Jabbar Marselo Selestinus P.F. Syntia Rymadani +Institut Media Digital EMTEK Institut Media Digital EMTEK Institut Media Digital EMTEK +Film, Television, and Media Studies Performing Arts Media Production +Evid Wijaya Jantro Hans William David Brilliant Rachwanto +STMIK Kuwera STMIK Kuwera STMIK Kuwera +Information Systems Information Systems Information Systems +Dian Nugrahini Wiyana Gregorius Samuel Hutahaean Rahmat Pangeran +Universitas Kristen - Manajemen Universitas Indonesia Institut Media Digital EMTEK +Management Computer Science Mass Communication +Risenti Dewi Fajri Sylya Chanthyca Corua S. +Institut Media Digital EMTEK Institut Media Digital EMTEK +Mass Communication Mass Communication +36 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Gezar Rizky +Penerima Beasiswa/ Scholarship Beneficiary +Gezar adalah anak kedua dari lima bersaudara. Gezar is the second of five children. He lives in Kampung Baru, +Bertempat tinggal di Kampung Baru, Kelurahan South Sukabumi Sub-district, Kebon Jeruk District, West +Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Jakarta City. Gezar lives with his father and younger sister. His +Barat. Gezar tinggal bersama Ayah dan adik father works as a tofu seller in his neighborhood, and his +perempuannya. Ayahnya bekerja sebagai seorang mother no longer lives with Gezar. His father's income of IDR +pedagang tahu jombang keliling di daerah rumahnya, 50,000 a day must be sufficient to fulfill their daily needs. +dan ibunya sudah tidak satu rumah dengan Gezar. Gezar's older brother who is already working also helps his +PPeenngghhaassiillaann Rp 50.000 sehari dari sang ayah harus ffaatthheerr''ss economy to meet the needs of Gezar and his younger +dicukupkan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. sister, so Gezar did not have the opportunity to get higher +Kakak Gezar yang sudah bekerja juga membantu education due to the limited income of his family. Gezar +perekonomian dari ayahnya untuk mencukupi currently receives a scholarship from YPP so he can continue +kebutuhan Gezar dan adik perempuannya sehingga his dreams of higher education. +Gezar tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan +pendidikan di bangku kuliah karena keterbatasan +ppeennddaappaattaann di dalam keluarganya. Saat ini Gezar +mendapatkan beasiswa dari YPP sehingga Ia dapat +melanjutkan cita-citanya untuk mengenyam pendidikan +tinggi. +37 Bidang Pendidikan +Education +Literasi Media +Media Literacy +YPP secara rutin menggelar kegiatan Literasi Media YPP regularly holds the Media Literacy Education +di berbagai sekolah di Jabodetabek untuk program in various schools in Jabodetabek, educating +mengajarkan murid-murid bagaimana cara students to be more mindful of the media they consume +menyeleksi tontonan serta selektif terhadap and the information they retain. +informasi-informasi yang didapatkan. +38 Bidang Pendidikan +Education +Selama 2024, YPP telah mengunjungi 20 sekolah di sekitar Jabodetabek. +Throughout 2024, YPP has visited 20 schools around Jabodetabek. +Nama Sekolah Lokasi Jumlah Murid +No +Name Location Number of Students +SMP Sang Timur Jakarta Barat +1 378 +Sang Timur Junior High School West Jakarta +SD Bakti Mulya 400 Jakarta Selatan +2 645 +Bakti Mulya 400 Elementary School South Jakarta +SD Islam Harapan Ibu Jakarta Selatan +3 100 +Harapan Ibu Islamic Elementary School South Jakarta +SDN Kalisari 002 Jakarta Timur +4 200 +Kalisari State Elementary School 002 East Jakarta +SDN Manggarai 01 Jakarta Selatan +5 130 +Manggarai State Elementary School 01 South Jakarta +SD Negeri Baru 05 Pagi Jakarta Timur +6 100 +Baru Morning State Elementary School 05 East Jakarta +Megantara Edupark Tangerang Selatan +7 100 +Megantara Edupark South Tangerang +SDN Abadijaya 03 Depok +8 300 +Abadijaya State Elementary School 03 Depok +SDN Mekarjaya 05 Depok +9 400 +Mekarjaya State Elementary School 05 Depok +SDN Tegalwaru 01 Ciampea Kabupaten Bogor +10 387 +Tegalwaru State Elementary 01 Ciampea Bogor Regency +SDN Petojo Utara 13 Pagi +Jakarta Pusat +11 Petojo Utara Morning State Elementary 521 +Central Jakarta +School 13 +SDN Duri Kepa 07 Pagi Jakarta Barat +12 400 +Duri Kepa Morning State Elementary School 07 West Jakarta +Madrasah Ibtidaiyah Tenjo Kabupaten Bogor +13 70 +Madrasah Ibtidaiyah Tenjo Bogor Regency +SDN Pancoran 01 Jakarta Selatan +14 300 +Pancoran State Elementary School 01 South Jakarta +SDN Johar Baru 03 Jakarta Pusat +15 380 +Johar Baru State Elementary School 03 Central Jakarta +SMKN 31 Johar Baru Jakarta Pusat +16 100 +Johar Baru State Vocational High School 31 Central Jakarta +39 Bidang Pendidikan +Education +Nama Sekolah Lokasi Jumlah Murid +No +Name Location Number of Students +SDN Balimester 01 Jatinegara +Jakarta Timur +17 Balimester State Elementery School 01 300 +East Jakarta +Jatinegara +SDN Utan Kayu 05 Matraman Jakarta Timur +18 Utan Kayu State Elementery School 05 East Jakarta 482 +Matraman +SMKN 25 Petojo Jakarta Pusat +19 350 +Petojo State Vocational High School 25 Central Jakarta +SDN 01 Menteng Jakarta Pusat +20 405 +Menteng State Elementary School 01 Central Jakarta +Total 6.048 +40 Bidang Pendidikan +Education +41 Bidang Pendidikan +Education +Edukasi Kesetaraan Gender +Gender Equality Education +Di 2024, YPP memperkenalkan suatu program baru, In 2024, YPP introduced a new program, Gender Equality +yaitu Edukasi Kesetaraan Gender. YPP selalu percaya Education. YPP has always believed that women are an +bahwa perempuan adalah pilar penting dalam integral part in building a strong and empowered society. +membangun masyarakat yang kuat dan berdaya. YPP is committed to support women empowerment +YPP berkomitmen untuk mendukung through various programs that are meaningful and +pemberdayaan perempuan melalui berbagai impactful. +program yang menginspirasi dan memberikan +ddaammppaakk nnyyaattaa.. +This program is a form of YPP's attention because women +have tremendous potential to become agents of change, +Program ini adalah bentuk perhatian YPP karena both in the family, environment, and society. The program +perempuan memiliki potensi luar biasa untuk is organized by YPP in collaboration with PT Bank +menjadi agen perubahan, baik dalam keluarga, Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), as one of YPP's +lingkungan, maupun masyarakat. Program ini efforts to improve the welfare of women's lives. +dijalankan oleh YPP melalui kerjasama dengan PT. +Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) yang +merupakan salah satu upaya YPP dalam +mmeenniinnggkkaattkkaann kkeesseejjaahhtteerraaaann hhiidduupp ppeerreemmppuuaann.. +42 Bidang Pendidikan +Education +Kegiatan ini sudah dilaksanakan di 4 provinsi yang berbeda, yaitu Nusa Tenggara Barat, Bali, Sumatera +Utara, dan Jawa Tengah. +This program has been held in 4 different provinces, namely West Nusa Tenggara, Bali, North Sumatra, and +Central Java. +Kota/Kabupaten Provinsi Peserta +No +City/Regency Province Participants +Mataram Nusa Tenggara Barat +1 100 +Mataram West Nusa Tenggara +Gianyar Bali +2 100 +Gianyar Bali +Solo Jawa Tengah +3 100 +Solo Central Java +Pematang Siantar Sumatera Utara +4 100 +Pematang Siantar North Sumatra +Total 400 +43 Bidang Pendidikan +Education +44 Bidang Kesehatan +Healthcare +Fitri Nugrahaningrum +Narasumber/ Spokeperson +Fitri Nugrahaningrum, seorang pejuang kesetaraan gender +asal Lombok yang menghadapi banyak rintangan sejak +usia muda. Namun, alih-alih menyerah pada keterbatasan +fisik dan stigma masyarakat, Fitri menjadikan pengalaman +hidupnya sebagai bahan bakar perjuangan untuk +menciptakan perubahan yang berarti, khususnya dalam +isu kesetaraan gender. +Fitri lahir disabilitas yang membuat mobilitasnya terbatas. +Di komunitas kecilnya, orang-orang sering memandang +keterbatasan fisik sebagai hambatan untuk berkontribusi +dalam masyarakat. Tetapi Fitri memiliki tekad kuat untuk +mematahkan stereotip ini. Ia tumbuh menjadi seorang +wanita dengan semangat belajar yang tinggi, menggali +ilmu dan wawasan dari pelatihan-pelatihan yang ia ikuti. +DDuukkuunnggaann keluarganya, terutama sang suami, menjadi +pilar utama yang mendorongnya untuk percaya bahwa +dirinya setara dengan siapa pun. +Fitri Nugrahaningrum, a gender equality advocate from Lombok, +has been battling many obstacles since a young age. However, +instead of giving up to her physical limitations and the stigma of +society, Fitri turned her life experiences into fuel for her efforts to +create significant change, especially on the issue of gender +equality. +Fitri was born with a disability that limited her mobility. In her +community, people often view physical limitations as barriers to +contributing to society. But Fitri was determined to break this +stereotype. She grew into a woman with a high spirit of learning, +gaining knowledge and insights from the training she attended. +The support of her family, especially her husband, became the +foundation that encouraged her to believe that she was equal to +aannyyoonnee.. +45 BIDANG +LINGKUNGAN +Environment & Community +46 Jembatan Asa SCTV +SCTV Bridges of Hope +Pembuatan MCK & Instalasi Air Bersih +Toilet & Clean Water Installation +SCTV Cinta Anak Yatim +SCTV for Orphans +Penanaman Pohon +Tree Planting +Berbagi Sembako +Distribution of Food Packages +Buka Puasa Bersama +Ramadan Iftar +Bantuan 1000 Paket Bingkisan Ramadan +1000 Ramadan Packages Distribution +Bantuan Modal Usaha Mikro +Micro Enterprise Capital Assistance +Berbagi Kasih Natal 2024 +2024 Spreading Christmas Love +4171 Bidang Lingkungan +Environment & Commmunity +Salah satu bidang yang menjadi perhatian YPP SCTV Throughout 2024, YPP SCTV Indosiar has organized +Indosiar sejak lama adalah Bidang Lingkungan yang various activities in pursuit of improving healthcare for +berkaitan dengan memudahkan masyarakat yang underprivileged Indonesian people. This is in line with the +membutuhkan agar hidup mereka dapat menjadi third Sustainable Development Goals, “Good Health and +lebih baik. Well Being”. +Kegiatan utama YPP di bidang lingkungan pada Berbagi Sembako +tahun 2024 adalah: Distribution of Food Packages +YPP SCTV Indosiar's main activities in this domain are: 8.732 +Jembatan Asa SCTV +*Penerima/Beneficiary +SCTV Bridges of Hope +Buka Puasa Bersama +2 Ramadan Iftar +300 +*Unit/Units +*Paket Sembako/Food Package +Pembuatan MCK & Instalasi +Air Bersih +Toilet & Clean Water Installation Bantuan 1000 Paket Bingkisan Ramadan +1000 Ramadan Packages Distribution +13 +1.000 +*Unit/Units +*Bingkisan Ramadan/Ramadan Packages +SCTV Cinta Anak Yatim +SCTV for Orphans +Bantuan Modal Usaha Mikro +Micro Enterprise Capital Assistance +3.100 +13 +*Penerima/Beneficiary +*Penerima/Beneficiary +Penanaman Pohon +Tree Planting Berbagi Kasih Natal 2024 +2024 Spreading Christmas Love +3.100 +500 +*Pohon/Trees +*Penerima/Beneficiary +48 Bidang Lingkungan +Environment & Community +1% +3% +6% +18.5% +1.8% +18.5% +52.1% +Jembatan Asa SCTV Penanaman Pohon Bantuan 1000 Paket +SCTV Bridges of Hope Tree Planting Bingkisan Ramadan +1000 Ramadan Packages Distribution +Pembuatan MCK & Berbagi Sembako +Instalasi Air bersih Distribution of Food Packages SCTV Cinta Anak Yatim +Toilet & Clean Water Installation SCTV for Orphans +Buka Puasa Bersama +Bantuan Modal UMKM Ramadan Iftar Berbagi Kasih Natal 2024 +MSME Capital Assistance 2024 Spreading Christmas Love +49 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Jembatan Asa SCTV +SCTV Bridges of Hope +Jembatan Asa SCTV adalah salah satu bentuk Jembatan Asa SCTV is a form of support from SCTV and its +kepedulian SCTV dan pemirsa setianya untuk loyal viewers to help communities in rural areas to +membantu masyarakat di daerah agar kegiatan improve their economic activities. +perekonomian warga dapat berjalan dengan baik. +In 2024, YPP built a bridge for the residents of Depok +Village, Pakenjeng Subdistrict, Garut Regency, West Java +Di tahun 2024, YPP membangun jembatan bagi +Province, connecting Depok Village and Tegal Gede +warga Desa Depok, Kecamatan Pakenjeng, +Village. This bridge is expected to provide tremendous +Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat yang menjadi +benefits for the mobility of residents in terms of social, +penghubung antara Desa Depok dan Desa Tegal +economic, education and health. +Gede. Jembatan ini diharapkan dapat memberikan +manfaat yang luar biasa untuk mobilitas warga dari +segi sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. +50 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Pembuatan MCK & Instalasi +Air Bersih +Toilet & Clean Water Installation +Akses terhadap sanitasi layak dan air bersih masih In many regions of Indonesia, access to proper sanitation +menjadi tantangan di banyak wilayah di Indonesia. and clean water remains a challenge. This condition +Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan directly impacts the health of the community, especially +masyarakat, terutama anak-anak dan orang tua. children and the elderly. This program focuses on +Program ini berfokus pada penyediaan fasilitas providing adequate sanitation facilities and clean water +sanitasi yang memadai dan sumber air bersih untuk sources to improve the quality of life of the community. +meningkatkan kualitas hidup masyarakat. +51 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Di 2024, YPP telah membuat 7 unit MCK dan 4 unit Instalasi Air Bersih untuk warga Desa Bendungan, +Kabupaten Bogor. Serta 1 Unit Instalasi Air Bersih di Desa Haumeni Ana dan 1 Unit lagi di Desa Tes, Nusa +Tenggara Timur. +In 2024, YPP built 7 units of toilets and 4 units of clean water installations for residents of Bendungan Village, Bogor +Regency. As well as 1 Clean Water Installation Unit in Haumeni Ana Village and 1 Unit in Tes Village, East Nusa +Tenggara. +Lokasi Provinsi Jumlah Bantuan +No +Location Province Units +Desa Bendungan, Jonggol Jawa Barat +1 11 +Bendungan Village, Jonggol West Java +Desa Tes Nusa Tenggara Timur +2 1 +Tes Village East Nusa Tenggara +Desa Haumeni Ana Nusa Tenggara Timur +3 1 +Haumeni Ana Village East Nusa Tenggara +Total 13 +52 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Mak Uho +Penerima Bantuan MCK/ +Toilet Assistance Beneficiaries +Mak Uho adalah salah satu warga Kampung Baru RT. 002/ +RW. 002, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor yang +mendapatkan bantuan MCK dari YPP. Mak Uho tinggal +bersama dengan cucunya. Untuk menuju rumahnya, Tim +YPP harus melewati jalan yang cukup terjal. Rumah Mak +Uho tidak memiliki MCK maupun akses air bersih. +Sehingga untuk buang air, Mak Uho harus pergi ke kebun +aattaauu sseellookkaann.. +Mak Uho is one of the residents of Kampung Baru RT. 002 / RW. +002, Jonggol District, Bogor Regency who received toilet facility +assistance from YPP. Mak Uho lives with her grandchildren. To +get to her house, the YPP Team had to pass a fairly steep road. +Mak Uho's house has no toilets or access to clean water. So to +relieve herself, Mak Uho has to go to the garden or ditch. +53 Bidang Lingkungan +Environment & Community +SCTV Cinta Anak Yatim +SCTV for Orphans +SCTV Cinta Anak Yatim adalah salah satu program SCTV for Orphans is one of YPP's annual programs aiming +tahunan YPP yang bertujuan untuk meringankan to ease the burden on orphans and poverty-stricken +beban para yatim piatu dan dhuafa yang diasuh oleh citizens who are cared for by social organizations such as +organisasi sosial seperti Panti Asuhan, Lembaga Orphanages, Social Welfare Institutions, and other +Kesejahteraan Sosial, dan lembaga-lembaga lainnya institutions by helping to fulfill their needs. +dengan membantu memenuhi kebutuhan mereka. +54 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Sepanjang 2024, YPP telah memberikan bantuan kepada 60 Panti Asuhan yang tersebar +di seluruh Indonesia. +Throughout 2024, YPP has provided assistance to 60 orphanages across Indonesia. +Lembaga Kota/Kabupaten Provinsi Penerima +No +Institutions City/Regency Province Beneficiary +Yayasan Yatim Piatu Rasulullah SAW Jakarta Pusat D.K.I Jakarta +1 85 +Rasulullah SAW Orphanage Foundation Central Jakarta D.K.I. Jakarta +Panti Asuhan Yatim Cahaya Insani Surabaya Jawa Timur +2 36 +Cahaya Insani Orphanage Surabaya East Java +Panti Asuhan At-Tin Makassar Sulawesi Selatan +3 40 +At-Tin Orphanage Makassar South Sulawesi +Panti Asuhan Az-Zikri Palembang Sumatera Selatan +4 37 +At-Tin Orphanage Palembang South Sumatra +Yayasan Al Marhamah Medan Sumatera Utara +5 42 +Al Marhamah Foundation Medan North Sumatra +Panti Asuhan Siti Armah Banjarmasin Kalimantan Selatan +6 25 +Siti Armah Orphanage Banjarmasin South Kalimantan +Yayasan Ashabil Rayyan Padang Sumatera Barat +7 51 +Ashabil Rayyan Foundation Padang West Sumatra +Pesantren Tahfidz Quran Abi Husni +Depok Jawa Barat +8 Quran Tahfidz Islamic Boarding School 76 +Depok West Java +Abi Husni +Yayasan Bina Sosial Jakarta Utara D.K.I. Jakarta +9 81 +Bina Sosial Foundation North Jakarta D.K.I. Jakarta +Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah Jakarta Utara D.K.I. Jakarta +10 200 +Sulaimaniyah Tahfidz Foundation North Jakarta D.K.I. Jakarta +Yatim Mandiri Tangerang Selatan Banten +11 56 +Yatim Mandiri South Tangerang Banten +Panti Asuhan Al-Barraq Palembang Sumatera Selatan +12 25 +Al-Barraq Orphanage Palembang South Sumatra +Panti Asuhan Al-Fatih Palembang Sumatera Selatan +13 32 +Al-Fatih Orphanage Palembang South Sumatra +Yayasan Darussalam Pacitan Jawa TImur +14 80 +Darussalam Foundation Pacitan East Java +Pondok Pesantren Al Anshor Liang Ambon Maluku +15 122 +Al Anshor Liang Islamic Boarding School Ambon Maluku +55 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Lembaga Kota/Kabupaten Provinsi Penerima +No +Institutions City/Regency Province Beneficiary +Dayah Raudhatul Huda Aceh Aceh +16 111 +Dayah Raudhatul Huda Aceh Aceh +Yayasan Panji Masyarakat Madani Kediri Jawa Timur +17 50 +Panji Masyarakat Madani Foundation Kediri East Java +Yayasan Al-Barokah Bandar Lampung Lampung +18 60 +Al-Barokah Foundation Bandar Lampung Lampung +Panti Asuhan Baitul Qowwam Sleman D.I. Yogyakarta +19 55 +Baitul Qowwam Orphanage Sleman D.I. Yogyakarta +Yayasan Al Mabrur Kebalen Bekasi Jawa Barat +20 57 +Al Mabrur Kebalen Foundation Bekasi West Java +Panti Asuhan Muhammadiyah Abepura Jayapura Papua +21 30 +Muhammadiyah Abepura Orphanage Jayapura Papua +Yayasan An-Nur Melur Galang Batam Kepulauan Riau +22 25 +An-Nur Melur Galang Foundation Batam Riau Islands +LKSA Bina Bunga Bangsa +Atambua Nusa Tenggara Timur +23 Bina Bunga Bangsa Social and Child 29 +Atambua East Nusa Tenggara +Welfare Institution +LKSA At-Tafakkur +Bone Bolango Gorontalo +24 At-Tafakkur Social and Child Welfare 50 +Bone Bolango Gorontalo +Institution +LKSA Nurul Islam Al-Bintani +Bintan Kepulauan Riau +25 Nurul Islam Al-Bintani Social and Child 43 +Bintan Riau Islands +Welfare Institution +Yayasan Syifaul Quran Arjawinangun Cirebon Jawa Barat +26 48 +Syifaul Quran Arjawinangun Foundation Cirebon West Java +Yayasan Al Yasiroh Semarang Jawa Tengah +27 43 +Al Yasiroh Foundation Semarang Central Java +Yayasan Rumah Sejahtera Gunungkidul D.I. Yogyakarta +28 50 +Rumah Sejahtera Foundation Gunungkidul D.I. Yogyakarta +Yatim Mandiri Bandung Jawa Barat +29 314 +Yatim Mandiri Bandung West Java +Yayasan Pundi Amal Bakti Umat Karawang Jawa Barat +30 100 +Pundi Amal Bakti Umat Foundation Karawang West Java +Pondok Pesantren Ma’arijul Falah Lebak Banten +31 111 +Ma’arijul Falah Islamic Boarding School Lebak Banten +Yayasan Al Taufiq Fatahillah Bogor Jawa Barat +32 105 +Al Taufiq Fatahillah Foundation Bogor West Java +56 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Lembaga Kota/Kabupaten Provinsi Penerima +No +Institutions City/Regency Province Beneficiary +Pondok Pesantren Madaarijul Ulum Kulon Progo D.I. Yogyakarta +33 112 +Madaarijul Ulum Islamic Boarding School Kulon Progo D.I. Yogyakarta +Yayasan Al-Anwariyah Karawang Jawa Barat +34 45 +Al-Anwariyah Foundation Karawang West Java +Yayasan LPYP Terpadu Latahzan Pacitan Jawa Timur +35 85 +Latahzan Integrated LPYP Foundation Pacitan East Java +Yayasan Sahabat Yatim Indonesia Balikpapan Kalimantan Timur +36 26 +Sahabat Yatim Indonesia Foundation Balikpapan East Kalimantan +Yayasan Al-Kahfi Jakarta Pusat D.K.I. Jakarta +37 219 +Al-Kahfi Foundation Central Jakarta D.K.I. Jakarta +PAM At-Taqwa Putri Sambikerep Surabaya Jawa Timur +38 29 +At-Taqwa Putri Orphanage Sambikerep Surabaya East Java +Yayasan Misfalah Madiun Jawa Timur +39 72 +Misfalah Foundation Madiun East Java +Panti Asuhan Amalunnajah Gunungkidul D.I. Yogyakarta +40 31 +Amalunnajah Orphanage Gunungkidul D.I. Yogyakarta +Yayasan Miftahunnajah Bantul D.I. Yogyakarta +41 26 +Miftagunnajah Foundation Bantul D.I. Yogyakarta +Yayasan Ummi Villa Quran Kuningan Jawa Barat +42 37 +Ummi Villa Quran Foundation Kuningan West Java +Panti Asuhan Nurul Quran Semarang Jawa Tengah +43 62 +Nurul Quran Orphanage Semarang Central Java +Yayasan Berkat Ilahi Robbi Makassar Sulawesi Selatan +44 33 +Berkat Ilahi Robbi Foundation Makassar South Sulawesi +Yayasan Al Madinah Ambon Maluku +45 96 +Al Madinah Foundation Ambon Maluku +Yayasan Abulyatama Indonesia Bogor Jawa Barat +46 291 +Abulyatama Indonesia Foundation Bogor West Java +Yayasan Al Mu’thi Pamekasan Jawa Timur +47 91 +Al Mu’thi Foundation Pamekasan East Java +Panti Asuhan Al Arif Rantauprapat Sumatera Utara +48 87 +Al Arif Orphanage Rantauprapat North Sumatra +Yayasan Fadhilatul Quran Medan Sumatera Utara +49 140 +Fadhilatul Quran Foundation Medan North Sumatra +57 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Lembaga Kota/Kabupaten Provinsi Penerima +No +Institutions City/Regency Province Beneficiary +Yayasan Tahfidz Bina Hati Bandung Jawa Barat +50 25 +Tahfidz Bina Hati Foundation Bandung West Java +Yayasan Griya Amanah Banjarnegara Jawa Tengah +51 84 +Griya Amanah Foundation Banjarnegara Central Java +Yayasan Darunnajah Kamal Bangkalan Jawa Timur +52 146 +Darunnajah Kamal Foundation Bangkalan East Java +Pondok Pesantren Al Fatah Klaten Jawa Tengah +53 65 +Al Fatah Islamic Boarding School Klaten Central Java +Panti Asuhan Al Umah Probolinggo Jawa Timur +54 36 +Al Umah Orphanage Probolinggo East Java +Panti Asuhan Al Mizan Sumbawa Nusa Tenggara Barat +55 42 +Al Mizan Orphanage Sumbawa West Nusa Tenggara +Yayasan Zakiyatur Rohmah Depok Jawa Barat +56 27 +Zakiyatur Rohmah Foundation Depok West Java +Yayasan Roudoh Asyahid Garut Jawa Barat +57 20 +Roudoh Asyahid Foundation Garut West Java +Panti Asuhan Bahrul Umum Tangerang Selatan Banten +58 135 +Bahrul Umum Orphanage South Tangerang Banten +Yayasan Bunda Fitri Pekanbaru Riau +59 42 +Bunda Fitri Foundation Pekanbaru Riau +Yayasan Aisyiyah Maninjau Agam Sumatera Barat +60 38 +Aisyiyah Maninjau Orphanage Agam West Sumatra +Total 4.411 +58 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Penanaman Pohon +Tree Planting +Perwujudan dari peduli dalam menjaga Bumi salah One of the manifestations of caring for the Earth is +satunya adalah gerakan Eco Green. YPP mengambil through the Eco Green program. YPP takes simple yet +tindakan sederhana namun memiliki dampak yang impactful actions such as tree planting. This program +luar biasa seperti penanaman pohon. Program ini aims to address environmental degradation, +bertujuan mengatasi degradasi lingkungan, deforestation and reduce abrasion that often occurs in +deforestasi dan mengurangi abrasi yang sering Indonesia. Trees are not just plants; they are the lungs of +terjadi di Indonesia. Pohon tidak hanya sekedar the world. In one year, a mature tree can absorb about 22 +ttaannaammaann;; mereka adalah paru-paru dunia. Dalam kkiillooggrraammss of carbon dioxide and produce enough oxygen +satu tahun, sebuah pohon dewasa mampu for two people. By planting trees, we directly contribute to +menyerap sekitar 22 kilogram karbon dioksida dan improving air quality, reducing the greenhouse effect, and +menghasilkan oksigen yang cukup untuk dua orang. cooling the earth. +Dengan menanam pohon, kita berkontribusi +langsung dalam memperbaiki kualitas udara, +Through tree planting, we support ecosystem restoration, +mengurangi efek rumah kaca, dan menyejukkan +carbon emission sequestration, and the creation of a +bbuummii.. +greener and more sustainable environment as well as a +long-term investment to improve environmental quality. +Melalui penanaman pohon, kami mendukung +pemulihan ekosistem, penyerapan emisi karbon, +dan terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan +berkelanjutan sekaligus menjadi investasi jangka +panjang untuk meningkatkan kualitas lingkungan +hidup. +59 Bidang Lingkungan +Environment & Community +YPP telah melakukan penanaman 3100 pohon di 4 kota. +YPP has planted 3100 trees in four cities. +Lokasi Provinsi Jumlah Pohon +No +Location Province Trees Planted +Pantai Karangmalang, Kendal Jawa Tengah +1 1000 +Karangmalang Beach. Kendal Central Java +Jabungan, Semarang Jawa Tengah +2 1000 +Jabungan, Semarang Central Java +Cijayanti, Bogor Jawa Barat +3 100 +Cijayanti, Bogor West Java +Desa Sigempol, Brebes Jawa Tengah +4 1000 +Sigempol, Brebes Central Java +Total 3100 +60 Bidang Lingkungan +Environment & Community +61 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Berbagi Sembako +Distribution of Food Packages +Demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, YPP telah membagikan sebanyak 8.732 Paket Sembako +kepada masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, seperti di Kalimantan, Papua, Bali, dan +Jawa sepanjang tahun 2024. +YPP’s efforts to improve community welfare included distributing 8.732 food packages across Indonesia, such as in +Kalimantan, Papua, Bali and Java throughout 2024. +Lokasi Provinsi Jumlah +No +Location Province Amount +Jakarta D.K.I Jakarta +1 100 +Jakarta D.K.I Jakarta +Kediri Jawa Timur +2 200 +Kediri East Java +Jombang Jawa Timur +3 200 +Jombang East Java +Jakarta Utara D.K.I Jakarta +4 200 +North Jakarta D.K.I Jakarta +Jakarta D.K.I Jakarta +5 350 +Jakarta D.K.I Jakarta +Balikpapan Kalimantan Timur +6 100 +Balikpapan East Kalimantan +Bandung Jawa Barat +7 600 +Bandung West Java +Jakarta Pusat D.K.I Jakarta +8 70 +Central Jakarta D.K.I Jakarta +Jakarta Barat D.K.I Jakarta +9 100 +West Jakarta D.K.I Jakarta +Yogyakarta D.I. Yogyakarta +10 100 +Yogyakarta D.I. Yogyakarta +Jakarta Pusat D.K.I Jakarta +11 100 +Central Jakarta D.K.I Jakarta +Jakarta Barat D.K.I Jakarta +12 500 +West Jakarta D.K.I Jakarta +Bogor Jawa Barat +13 75 +Bogor West Java +62 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Lokasi Provinsi Jumlah +No +Location Province Amount +Semarang Jawa Tengah +14 200 +Semarang Central Java +Gorontalo Gorontalo +15 1500 +Gorontalo Gorontalo +Tangerang Banten +16 75 +Tangerang Banten +Boyolali Jawa Tengah +17 100 +Boyolali Central Java +Sukabumi Jawa Barat +18 5 +Sukabumi West Java +Depok & Bogor Jawa Barat +19 500 +Depok & Bogor West Java +Bogor Jawa Barat +20 7 +Bogor West Java +Jabodetabek Jabodetabek +21 1500 +Jabodetabek Jabodetabek +Bandung Jawa Barat +22 300 +Bandung West Java +Bandung Jawa Barat +23 100 +Bandung West Java +Sukabumi Jawa Barat +24 1500 +Sukabumi West Java +Denpasar Bali +25 250 +Denpasar Bali +Total 8.732 +63 Bidang Lingkungan +Environment & Community +64 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Buka Puasa Bersama +Ramadan Iftar +YPP juga selalu rutin mengadakan Buka Puasa Bersama setiap tahunnya. Selama Ramadan 2024, YPP +membantu menyediakan 300 paket Ramadan untuk berbuka puasa di tiga lokasi. +YPP also holds an annual Iftar event in which the community breaks their fast during Ramadan together. In 2024, +YPP helped provide 300 Ramadan packages for iftar in three locations. +Lokasi Jumlah +No +Location Amount +Karangrejo, Balikpapan 100 Paket +1 +Karangrejo, Balikpapan 100 Packages +Gunungkidul, Yogyakarta 100 Paket +2 +Gunungkidul, Yogyakarta 100 Packages +Duri Kepa, Jakarta Barat 100 Paket +3 +Duri Kepa, West Jakarta 100 Packages +300 Paket +Total +300 Packages +65 Bidang Lingkungan +Environment & Community +66 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Bantuan 1000 +Paket Bingkisan Ramadan +1000 Ramadan Packages Distribution +YPP menyelenggarakan kegiatan Buka Puasa YPP organized Iftar with 1000 orphans, poor people, and +Bersama bersama dengan 1000 anak yatim, dhuafa, people with disabilities. This activity was held at the +dan penyandang disabilitas. Kegiatan ini Multipurpose Building of Baiturrahman Mosque, +dilaksanakan di Gedung Serbaguna Masjid Indonesian Parliament Building, MPR / DPR Complex, +Baiturrahman, Gedung DPR-RI, Kompleks MPR/DPR, Gelora, Central Jakarta. +Gelora, Jakarta Pusat. +In addition to the iftar, YPP also distributed 1000 +Ramadan packages to all participants. +Selain acara buka puasa bersama, pada kesempatan +tersebut YPP juga membagikan 1000 Bingkisan +Ramadan kepada seluruh peserta yang hadir. +67 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Bantuan Modal Usaha Mikro +Micro Enterprise Capital Assistance +Sebagai bentuk komitmen YPP terhadap As a form of YPP's commitment to community +pemberdayaan masyarakat, YPP telah melakukan empowerment, YPP has carried out various activities to +berbagai kegiatan untuk meningkatkan Usaha Mikro improve Micro Enterprise in Indonesia. One of them is by +di Indonesia. Salah satunya adalah dengan providing capital assistance to Micro Enterprise owners. +memberikan bantuan modal kepada para pelaku +Usaha Mikro. +68 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Di 2024, YPP memberikan bantuan modal kepada 13 Pedagang yang terdiri dari : gerobak, etalase, rak besi +serta sepeda untuk berjualan sayur di wilayah DKI Jakarta. Serta bantuan modal untuk 8 pedagang keliling +di sekitar Jabodetabek. +Selain itu, YPP memberikan juga bantuan berupa pembuatan lokasi Budidaya Ikan Lele untuk warga di +Desa Pedagangan, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah .Sebanyak 100 kolam ikan lele dan 80.000 benih ikan lele +diberikan untuk warga Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Maju Bersama Kabupaten Tegal. +In 2024, YPP provided capital assistance to 13 street peddlers which consisted of: shopping carts, display cases, +metal shelves and bicycles for selling vegetables in the DKI Jakarta area. As well as financial assistance for 8 small +merchants around Jabodetabek. +In addition, YPP also provided support in establishing a Catfish Cultivation site for residents of Pedagangan Village, +Tegal Regency, Central Java. A total of 100 ponds and 80,000 catfish fry were provided to villagers through the +Village-Owned Enterprises (Bumdes), Maju Bersama Tegal Regency. +Lokasi Penerima +No +Location Beneficiary +Pedagang UMKM di Kampung Bali, Duri Kepa 5 Orang +1 +Street Peddlers in Kampung Bali, Duri Kepa 5 People +Pedagang UMKM di Jabodetabek 8 Orang +2 +Street Peddlers across Jabodetabek 8 People +Budidaya Ikan Lele 3000 Kartu Keluarga +3 +Catfish Cultivation 3000 Households +69 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Berbagi Kasih Natal 2024 +2024 Spreading Christmas Love +Dalam rangka Berbagi Kasih Natal 2024, YPP SCTV In the event of Berbagi Kasih Natal 2024, YPP SCTV +Indosiar & Emtek Group melaksanakan dua kegiatan Indosiar & Emtek Group carried out two social activities, +sosial, yaitu Makan Siang Bersama & Pembagian namely Community Lunch & Christmas Gift Distribution +Bingkisan Natal serta pembagian paket sembako as well as the distribution of basic food packages for +untuk Panti Asuhan, Panti Werdha, dan Korban Orphanages, Nursing Homes, and Fire Victims in +Kebakaran di Tambora . Tambora. +Masing-masing paket sembako tersebut terdiri dari Each of the basic food packages consists of 5 kg of Rice, 1 +5 kg Beras, 1 kg Gula Pasir, 1ℓ Minyak Goreng, 425 gr kg of Granulated Sugar, 1ℓ of Cooking Oil, 425 gr of +Sardencis, 4 Bungkus Mie Instan, dan 560 gr Susu Sardencis, 4 Packs of Instant Noodles, and 560 gr of Sweet +Kental Manis. Condensed Milk. +70 Bidang Lingkungan +Environment & Community +Berikut adalah Panti Asuhan dan Panti Werdha yang menerima bantuan sembako: +The following are the food packages beneficiaries: +Nama Panti Lokasi Jumlah Penerima +No +Name Location Number of Beneficiary +Panti Asuhan Hati Bangsa Penjaringan, Jakarta Utara +1 50 +Hati Bangsa Orphanage Penjaringan, North Jakarta +Panti Asuhan Kasih Mulia Sejati Cengkareng, Jakarta Barat +2 50 +Kasih Mulia Sejati Orphanage Cengkareng, West Jakarta +Panti Asuhan Divine Mercy Serpong, Tangerang Selatan +3 110 +Divine Mercy Orphanage Serpong, South Tangerang +Panti Asuhan Kasih Mandiri Bersinar Pasar Minggu, Jakarta Selatan +4 50 +Kasih Mandiri Bersinar Orphanage Pasar Minggu, South Jakarta +Panti Werdha Sungai Kehidupan Depok +5 45 +Sungai Kehidupan Nursing Home Depok +Panti Werdha Melania Rempoa Ciputat, Tangerang Selatan +6 60 +Melania Nursing Home Rempoa Ciputat, South Tangerang +Panti Werdha Bina Bhakti Babakan Setu, Tangerang Selatan +7 60 +Bina Bhakti Nursing Home Babakan Setu, South Tangerang +Korban Kebakaran Tamboa Tambora, Jakarta Barat +8 25 +Tambora Fire Victim Tambora, West Jakarta +71 BIDANG +BENCANA +Disaster Relief +72 Bantuan Untuk Warga Terdampak +Puting Beliung di Jawa Barat +Relief for Residents Affected by Tornado in West Java +7131 Bidang Bencana +Disaster Relief +Kegiatan kebencanaan YPP pada tahun 2024 YPP's activities on Disaster Relief in 2024 focused on +berfokus pada pemulihan pasca tragedi Tornado recovery after the Tornado tragedy that hit residents of +yang menimpa warga Desa Ciburial, Kecamatan Ciburial Village, Cimenyan District, Bandung Regency, +Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. West Java. +74 Bidang Bencana +Disaster Relief +Bantuan Untuk Warga +Terdampak Puting Beliung +di Jawa Barat +Relief for Residents Affected by Tornado +in West Java +YPP SCTV Indosiar, menyerahkan bantuan berupa YPP SCTV Indosiar distributed assistance in the form of +383 atap yang diserahkan kepada Kepala Desa 383 roofs which were handed over to the Head of Ciburial +Ciburial di lokasi bencana dan langsung Village at the disaster site and were immediately +didistribusikan kepada warga setempat. YPP juga distributed to local residents. YPP also provided +memberikan bantuan tambahan berupa 50 minyak additional relief in the form of 50 eucalyptus oils and +kayu putih serta bedak anak untuk ibu & anak children's powder for local mothers & children, as well as +setempat, serta 4 dus kopi botol kemasan untuk 4 boxes of bottled coffee for the men who worked together +bbaappaakk--bbaappaakk yang bergotong royong memperbaiki ttoo rreeppaaiirr rreessiiddeennttss'' hhoommeess.. +rumah warga. +75 EVENTS +Events +76 YPP Awards 2024 +YPP Awards 2024 +77 Events +Events +YPP Awards 2024 +Sejak 2015, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (“YPP”) +telah menjadi salah satu garda terdepan dalam +berbagai upaya kemanusiaan dan sosial di +Indonesia. Melalui program-program yang berfokus +pada bidang Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, +dan Bencana, YPP telah menjangkau ribuan individu +dan komunitas yang membutuhkan. Keberhasilan +bbeerrbbaaggaaii program tersebut tidak lepas dari peran +serta dan dukungan dari para mitra yang telah +berkolaborasi dengan Yayasan Pundi Amal Peduli +Kasih. +Para mitra dan donatur YPP yang terdiri dari +berbagai perusahaan, lembaga, komunitas, dan +individu telah memberikan kontribusi yang luar +biasa, baik dalam bentuk dukungan finansial, +sumber daya, maupun tenaga. Mereka tidak hanya +mendukung visi dan misi YPP, tetapi juga sebagai +pendorong dalam menciptakan perubahan positif +bbaaggii masyarakat. Sehingga, penting bagi YPP untuk +memberikan apresiasi yang layak atas dedikasi dan +komitmen mereka. +Untuk itu, YPP Awards 2024 menjadi bentuk +apresiasi dan penghargaan YPP kepada para mitra +dan donatur yang telah menunjukkan komitmen +tinggi dalam mendukung berbagai program YPP. +Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan +antara YPP, mitra dan donatur, sekaligus +mendorong lebih banyak pihak untuk turut serta +ddaallaamm kkeeggiiaattaann ssoossiiaall ddaann kkeemmaannuussiiaaaann.. +Melalui YPP Awards 2024, YPP ingin menegaskan +bahwa kontribusi para mitra dan donatur tidak +hanya bernilai bagi yayasan, tetapi juga bagi +masyarakat luas. Penghargaan ini juga diharapkan +dapat menginspirasi mitra-mitra lainnya untuk terus +mendukung program-program sosial YPP di masa +depan. +78 Events +Events +YPP Awards 2024 +Since 2015, Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (“YPP”) has +been at the forefront of various humanitarian and social +welfare programs in Indonesia. Through its programs that +focus on Education, Health, Environment, and Disaster +Relief, YPP has reached thousands of individuals and +communities in need. The success of these programs +cannot be separated from the participation and support +ooff the partners who have collaborated with Yayasan +Pundi Amal Peduli Kasih. +YPP's partners and donors, consisting of various +companies, institutions, communities, and individuals, +have made tremendous contributions, both in the form of +financial support, resources, and manpower. They are not +only supporting YPP's visions and missions, but also serve +as a catalyst in creating positive change for the +community. Thus, it is important for YPP to give them an +aapppprroopprriiaattee recognition for their dedication and +commitment. +For this reason, the 2024 YPP Awards serves as YPP's +appreciation and reward to its partners and donors who +have shown great commitment in supporting various YPP +programs. This event aims to strengthen the relationship +between YPP, partners and donors, while encouraging +more parties to participate in social and humanitarian +activities. +Through the YPP Awards 2024, YPP wants to assure that +the contributions of partners and donors are not only +valuable to the foundation, but also to the wider +community. This award hopefully inspires other partners +to continue supporting YPP in future social programs. +79 PENGHARGAAN +Awards +PENGHARGAAN +Awards +8100 Penghargaan dari Menteri Sosial RI atas komitmen +YPP untuk senantiasa mendukung pemerintah +memberantas buta katarak di Indonesia. +Award from The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia for YPP's +commitment to continuously support the government to reduce cataract blindness in +Indonesia. +Penghargaan dari Bisnis Indonesia CSR Award (BISRA) +2024 untuk Program CSR Operasi Katarak +Award from Bisnis Indonesia CSR Award (BISRA) 2024 for the Cataract Surgery CSR +Program. +Penghargaan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Mata +Indonesia (PERDAMI) atas kontribusi yang +konsisten mendukung pemerintah dan PERDAMI +dalam penanggulangan buta katarak melalui bakti +sosial operasi katarak. +Award from the Indonesian Ophthalmologist Association (PERDAMI) for consistently +supporting the government and PERDAMI in cataract blindness prevention through +cataract surgery social services. +Penghargaan dari Kementerian Sosial RI sebagai +Penyelenggara Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) +dengan predikat Tertib Administrasi dan Pelaporan. +Award from the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia as a Money or +Goods Raiser (PUB) Organization with the title of Orderly Administration and Reporting. +8111 Penghargaan +Awards +Penghargaan dari Menteri Sosial +RI atas Komitmen untuk Senantiasa +Mendukung Pemerintah Memberantas +Buta Katarak di Indonesia +Award from The Ministry of Social Affairs of the Republic of +Indonesia for YPP's commitment to continuously support the +government to reduce cataract blindness in Indonesia +82 Penghargaan +Awards +Penghargaan dari Bisnis Indonesia +CSR Award (BISRA) 2024 untuk +Program CSR Operasi Katarak +Award from Bisnis Indonesia CSR Award (BISRA) 2024 for +the Cataract Surgery CSR Program +83 Penghargaan +Awards +Penghargaan dari Perhimpunan +Dokter Spesialis Mata Indonesia +(PERDAMI) atas kontribusi yang +konsisten mendukung pemerintah +dan PERDAMI dalam penanggulangan +buta katarak melalui bakti sosial +ooppeerasi katarak +Award from the Indonesia Ophthalmologist Association +(PERDAMI) for consistently supporting the government +and PERDAMI in cataract blindness prevention through +cataract surgery social services +76 Penghargaan +Awards +Penghargaan dari Kementerian +Sosial RI sebagai Penyelenggara +Pengumpulan Uang atau Barang +(PUB) dengan predikat Tertib +Administrasi dan Pelaporan +Award from the Ministry of Social Affairs of the Republic of +Indonesia as a Money or Goods Raiser (PUB) Organization +with the title of Orderly Administration and Reporting +85 Mitra YPP +Partners +Nama Mitra Bidang +No +Name Field +Adaro Energy Indonesia Lembaga Lainnya +1 +Adaro Energy Indonesia Other Institutions +Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Lembaga Lainnya +2 +Indonesian Private Television Association (ATVSI) Other Institutions +Bank Negara Indonesia (BNI) Lembaga Lainnya +3 +Bank Negara Indonesia (BNI) Other Institutions +Bank Tabungan Negara (BTN) Lembaga Lainnya +4 +Bank Tabungan Negara Other Institutions +BG Junction Mall Surabaya Lembaga Lainnya +5 +BG JUnction Mall Surabaya Other Institutions +Divisi Programing dan Divisi News SCTV Lembaga Lainnya +6 +SCTV Programming Division and News Division Other Institutions +Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 1984 Lembaga Lainnya +7 +University of Lampung Faculty of Law Class of 1984 Other Institutions +Hotel Aston Priority Simatupang Lembaga Lainnya +8 +Aston Hotel Priority Simatupang Other Institutions +Institut Media Digital EMTEK (IMDE) Pendidikan +9 +Institut Media Digital EMTEK (IMDE) Education +Kardiman Pendongeng +10 +Kardiman Ventriloquist +Kesepuhan Cipta Mulya Lembaga Lainnya +11 +Kesepuhan Cipta Mulya Others Institutions +Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat Lembaga Pemerintahan +12 +Duri Kepa Sub-district, Kebon Jeruk, West Jakarta Govt. Institutions +Kementerian Sosial Republik Indonesia Kementerian +13 +Indonesian Ministry of Social Affairs Ministry +Kepolisian Daerah Gorontalo TNI - Polri +14 +Gorontalo Police Department Military/Police +Kepolisian Resor Jakarta Barat TNI - Polri +15 +West Jakarta Resort Police Department Military/Police +Kepolisian Resor Metro Bekasi TNI - Polri +16 +Bekasi Metro Resort Police Department Military/Police +Kepolisian Sektor Kebon Jeruk TNI - Polri +17 +Kebon Jeruk Resort Police Department Military/Police +86 Nama Mitra Bidang +No +Name Field +Kepolisian Sektor Menteng TNI - Polri +18 +Menteng Sector Police Department Military/Police +Klinik Mata Utama Maluku Lembaga Kesehatan +19 +Maluku Primary Eye Clinic Health Institution +Klinik Usada Netra, Pelabuhan Ratu Lembaga Kesehatan +20 +Usada Netra Clinic, Pelabuhan Ratu Health Institution +Klinik Utama Mata JEC Orbita @ Kendari Lembaga Kesehatan +21 +JEC Orbita Primary Eye Clinic @ Kendari Health Institution +Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Lembaga Lainnya +22 +Central Indonesian Broadcasting Commission (KPI) Other Institutions +Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta Lembaga Lainnya +23 +DKI Jakarta Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) Other Institutions +Komunitas Crafter Lembaga Lainnya +24 +Crafter Community Other Institutions +Komunitas Kebaya Indonesia Lembaga Lainnya +25 +Kebaya Indonesia Community Other Institutions +Komunitas Penggiat Didik Anak (Kopda) Lembaga Lainnya +26 +Child Education Activist Community (Kopda) Other Institutions +Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Lembaga Lainnya +27 +Indonesian Women’s Congress (Kowani) Other Institutions +Koresponden Indosiar SCTV Lembaga Lainnya +28 +SCTV Indosiar Correspondent Others Institutions +Lindungi Hutan Lembaga Lainnya +29 +Lindungi Hutan Others Institutions +Madrasah Ibtidaiyah (MI) Bani Harun Tenjo Pendidikan +30 +Madrasah Ibtidaiyah (MI) Bani Harun Tenjo Education +Megantara Edupark Tangerang Selatan Pendidikan +31 +Megantara Edupark South Tangerang Education +Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) TNI - Polri +32 +Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB) Military/Police +Palang Merah Indonesia (PMI) Lembaga Lainnya +33 +Indonesian Red Cross (PMI) Others Institutions +Panitia Hari Pers Nasional Lembaga Pers +34 +National Press Day Committee Pers Institution +Palang Merah Indonesia (PMI) Lembaga Lainnya +33 +Indonesian Red Cross (PMI) Others Institutions +Panitia Hari Pers Nasional Lembaga Pers +34 +National Press Day Committee Pers Institution +Panti Asuhan Divine Mercy Lembaga Lainnya +35 +Divine Mercy Orphanage Others Institutions +87 Nama Mitra Bidang +No +Name Field +Panti Asuhan Hati Bangsa Lembaga Lainnya +36 +Hati Bangsa Orphanage Other Institutions +Panti Asuhan Kasih Mandiri Bersinar Lembaga Lainnya +37 +Kasih Mandiri Bersinar Orphanage Other Institutions +Panti Asuhan Kasih Mulia Sejati Lembaga Lainnya +38 +Kasih Mulia Sejati Orphanage Other Institutions +Panti Werdha Melania Rempoa Lembaga Lainnya +39 +Melania Nursing Home Rempoa Other Institutions +Panti Werdha Bina Bakti Lembaga Lainnya +40 +Bina Bakti Nursing Home Other Institutions +Panti Werdha Sungai Kehidupan Lembaga Lainnya +41 +Sungai Kehidupan Nursing Home Other Institutions +Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Lembaga Pemerintahan +42 +North Aceh District Goverment Govt. Institutions +Pemerintahan Kabupaten Lembata Lembaga Pemerintahan +43 +Lembata District Goverment Govt. Institutions +Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Lembaga Pemerintahan +44 +Southeast Maluku District Goverment Govt. Institutions +Pemerintah Kabupaten Selayar Lembaga Pemerintahan +45 +Selayar District Goverment Govt. Institutions +Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah Lembaga Pemerintah +46 +Central Sumba District Goverment Govt. Institutions +Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Lembaga Pemerintah +47 +Teluk Wondama District Goverment Govt. Institutions +Pengurus Rusun Pulogebang Lembaga Lainnya +48 +Pulogebang Flat Management Other Institutions +Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia (PERDAMI) Lembaga Lainnya +49 +Indonesian Ophthalmologist Association (PERDAMI) Other Institutions +Perhimpunan Donor Darah Indonesia (PDDI) Lembaga Lainnya +50 +Indonesian Blood Donor Association (PDDI) Other Institutions +Perkumpulan Perantau Jawa Tengah (PPJT) Lembaga Lainnya +51 +Central Java Nomads Association (PPJT) Others Institutions +Persatuan Keluarga Besar Purnawirawan Polri TNI - Polri +52 +Association of Retired Police Families Military/Police +Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) TNI - Polri +53 +Indonesian Army Veterans Association (PPAD) Military/Police +Puskesmas Elat, Maluku Tenggara Lembaga Kesehatan +54 +Elat Public Health Center, Southeast Maluku Health Institution +Resha Rashtrapatiji Pendidikan +55 +Resha Rashtrapatiji Education +88 Nama Mitra Bidang +No +Name Field +Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) Dr. Esnawan Antariksa, Jakarta Rumah Sakit +56 +Dr. Esnawan Antariksa Air Force Hospital, Jakarta Hospital +Rumah Sakit Elim, Rantepao, Sulawesi Selatan Rumah Sakit +57 +Elim Hospital, Rantepao, South Sulawesi Hospital +Rumah Sakit Hapsah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan Rumah Sakit +58 +Hapsah Hospital , Bone Regency, South Sulawesi Hospital +Rumah Sakit Mitra Keluarga, Tegal, Jawa Tengah Rumah Sakit +59 +Mitra Keluarga Hospital, Tegal, Central Java Hospital +Rumah Sakit Pusat Angkatan Laut (RSPAL) dr. Ramelan Surabaya, +Rumah Sakit +60 Jawa Timur +Hospital +Navy Central Hospital dr. Ramelan Surabaya, East Java +Rumah Sakit Umum (RSU) Cut Meutia, Aceh Utara, Aceh Rumah Sakit +61 +Cut Meutia General Hospital, North Aceh, Aceh Hospital +Rumah Sakit Umum (RSU) Kartini Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Rumah Sakit +62 +Kartini General Hospital Kupang, East Nusa Tenggara Hospital +Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Bandung, Tulungagung, +63 Jawa Timur Rumah Sakit +Hospital +Muhammadiyah Bandung General Hospital, Tulungagung, East Java +Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat Rumah Sakit +64 +Cililin Regional General Hospital, West Bandung, West Java Hospital +Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) K.H. Hayyung, Kepulauan Selayar, +Rumah Sakit +65 Sulawesi Selatan +Hospital +K.H. Hayyung Regional General Hospital, Selayar Islands, Sulawesi Selatan +Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Karel Sudsuitubun, Maluku +Rumah Sakit +66 Tenggara +Hospital +Karel Sudsuitubun Regional General Hospital, Southeast Maluku +Rumah Sakit Umum Daerah Lebong, Bengkulu Rumah Sakit +67 +Lebong Regional General Hospital, Bengkulu Hospital +Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba, Nusa Tenggara Timur Rumah Sakit +68 +Lowoleba Regional General Hospital, East Nusa Tenggara Hospital +Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Cirebon, Jawa Barat Rumah Sakit +69 +Pasar Minggu Regional General Hospital, Cirebon, West Java Hospital +Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang, Cianjur, Jawa Barat Rumah Sakit +70 +Sayang Regional General Hospital, Cianjur, West Java Hospital +Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Waibakul, Sumba Tengah, Nusa +Rumah Sakit +71 Tenggara Timur +Waibakul Regional General Hospital, Central Sumba, East Nusa Tenggara Hospital +Satgas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim dab Penurunan +Stunting (PPKES) Papua Barat Lembaga Lainnya +72 +West Papua Task Force for the Acceleration of Extreme Poverty Eradication Other Intitutions +and Stunting Reduction +Security Indosiar Peduli (SIP) Lembaga Lainnya +73 +Security Indosiar Peduli (SIP) Other Institutions +89 Nama Mitra Bidang +No +Name Field +Sekolah Dasar (SD) Bakti Mulya 400 Pondok Indah Pendidikan +74 +Bakti Mulya 400 Elementary School, Pondok Indah Education +Sekolah Dasar (SD) Islam Harapan Ibu Pendidikan +75 +Harapan Ibu Islamic Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Abadijaya 03 Pendidikan +76 +Abadijaya 03 State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Balimester 01 Pendidikan +77 +Balimester 01 State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Baru 05 Pagi Pendidikan +78 +Baru 05 Pagi State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Duri Kepa 07 Pagi Pendidikan +79 +Duri Kepa 07 Pagi State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Johar Baru 03 Pendidikan +80 +Johar Baru 03 State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kalisari 02 Pendidikan +81 +Kalisari 02 State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Manggarai 01 Pagi Pendidikan +82 +Manggarai 01 Pagi State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mekarjaya 05 Pendidikan +83 +Mekarjaya 05 State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Menteng 01 Pendidikan +84 +Menteng 01 State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pancoran 01 Pendidikan +85 +Pancoran 01 State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Petojo Utara 13 Pagi Pendidikan +86 +North Petojo 13 Pagi State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tegalwaru 01 Pendidikan +87 +Tegalwaru 01 State Elementary School Education +Sekolah Dasar Negeri (SDN) Utan Kayu 05 Pagi Pendidikan +88 +Utan Kayu 05 Pagi State Elementary School Education +Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 25 Jakarta Pendidikan +89 +State Vocational High School 25 Jakarta Education +Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 31 Jakarta Pendidikan +90 +State Vocational High School 31 Jakarta Education +Sekolah Menengah Pertama Katolik (SMPK) Sang Timur Kebon Jeruk Pendidikan +91 +Catholic Junior High School (SMPK) Sang Timur Kebon Jeruk Education +Selaras Lembaga Lainnya +92 +Selaras Other Institutions +Tamara Berbagi Lembaga Lainnya +93 +Tamara Berbagi Other Institutions +90 Nama Mitra Bidang +No +Name Field +TNI Angkatan Darat TNI - Polri +94 +Indonesian Army Military/Police +TNI Angkatan Laut TNI - Polri +95 +Indonesian Navy Military/Police +Warga Jalan Damai Lembaga Lainnya +96 +Residents of Jalan Damai Other Institutions +Yayasan Divine Mercy Lembaga Lainnya +97 +Divine Mercy Foundation Other Institutions +Yayasan Garda Bangsa Sejahtera (Garbara) Lembaga Lainnya +98 +Garda Bangsa Sejahtera Foundation (Garbara) Other Institutions +Yayasan Peduli Anak Indonesia (YAPENA) Lembaga Lainnya +99 +Peduli Anak Indonesia Foundation (YAPENA) Other Institutions +Yayasan Relawan Kampung Indonesia (YRKI) Lembaga Lainnya +100 +Relawan Kampung Indonesia Foundation (YRKI) Other Institutions +Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah Lemabaga Lainnya +101 +Tahfidz Sulaimaniyah Foundation Other Institutions +91 SCTV Tower - Senayan City +Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta +10270 +Indosiar Office Lt. 2 +Jl. Damai No. 11 Daan Mogot +Jakarta Barat 11510 +Website :ypp.co.id +Facebook :Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih +Instagram :ypp_indosiarsctv +Tiktok :ypp_indosiarsctv +Youtube :ypp_indosiarsctv +Telepon - Phone +021- 567 2222/565 8888 Ext: 3503/3505 +Rekening - Account +a/n Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih +BCA : 5005572000 +BCA : 1626338888 +BNI : 2334556000 +BRI : 037601001220307 +Mandiri : 1220055782000 +CIMB Niaga: 762107105700